Snt 18052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 63 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 18 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Giliran Perwakilan PT. iPasar Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Penyelidikan proyek Sistem Resi Gudang (SRG) Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim) terus berkembang. Setelah sejumlah pejabat dan mantan pejabat diklarifikasi, Selasa (17/5), giliran perwakilan PT. iPasar Indonesia diperiksa.

Saksi yang tak disebut identitasnya itu diperiksa anggota tim penyidik Ely Rahmawati, SH, MH. Pemeriksaan berlangsung tertutup di ruangan Ely Rahmawati didam-

pingi Kabag TU Dwi Antoro, SH,MH yang juga meminta keterangan saksi lainnya dari Pemkab Lotim. ‘’Sekarang Perwakilan PT. iPasar diperiksa Bu Ely,’’ kata

juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH berdasarkan informasi dari Kasi Penyidikan, Yonie E Malaka, SH kepada Suara NTB, Selasa (17/5).

Saksi yang diperiksa itu,

merupakan perwakilan PT. iPasar Indonesia Wilayah NTB. Saksi yang diperiksa juga punya posisi di Universitas Mataram (Unram). ‘’Dia dari Unram yang memegang perwakilan iPasar untuk wilayah NTB,’’ katanya, namun tak merinci identitas saksi dimaksud.

Sementara materi pemeriksaan masih seputar proses masuknya iPasar untuk mengelo-

la SRG di Pringgabaya, untuk pengembangan pasar komoditi jagung. Kejaksaan mengusut dugaan suap dalam proses keluarnya perizinan melibatkan mantan pejabat Pemkab Lotim, tahun 2013 lalu. Pintu masuknya, melalui pembangunan SRG senilai Rp 4 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013.

Bersambung ke hal 15

SDN 5 Sukadana

Miris, Fisik Sekolah Negeri Mirip Sekolah Filial Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang terletak di Dusun Dasan Tapen, kondisinya sangat miris.

Meski berstatus SD Negeri, namun fisik sekolah ini jauh dari kata layak.

TO K O H

SDN 5 Sukadana, terletak kurang lebih 10 kilometer dari pertigaan jalan aspal sebelum SDN 1 Sukadana. Akses masuk ke SD ini, gampang-gampang susah. Jalan aspal permukaannya mulai rusak dan hancur.

Menuju SDN 5 Sukadana, 2 kilometer jalan lagi harus dilalui dengan sepeda motor. Aksesnya sempit dan berbahaya. Kanan

Akar Masalah Kompleks

H. Muh. Amin

BERDASARKAN data dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB, tahun lalu angka kekerasan terhadap perempuan mencapai 1.031 kasus. Menurut Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, akar masalah dari tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan ini sangat kompleks dan multidimensi.

Yakni berakar dari permasalahan ekonomi, sosial-budaya, kesehatan jiwa, pendidikan, penegakan hukum, komitmen politik, hingga hilangnya nilai-nilai karakter bangsa.

Bersambung ke hal 15

dan kiri jalan menanti jurang dan tebing. Kendaraan yang berpapasan harus menepi salah satunya. Permukaan jalan juga licin dengan struktur tanah liat dan batu cadas. Di musim kemarau, jalan ini berdebu. Akses yang berbahaya, kerap memaksa pengendara - termasuk guru sekolah, turun dari kendaraan.

Bersambung ke hal 15

Setya Novanto Ketua Umum Golkar

Kubu Amin dan Umar Tunggu Rekonsiliasi Mataram (Suara NTB) Terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar tampaknya akan menguatkan kedudukan pengurus DPD Partai Golkar NTB versi Musda Praya yang dipimpin H. M. Suhaili FT, SH. Sementara, kubu Musda Senggigi yang dipimpin duet Wakil Ketua, H. Umar Said, S.Ag dan H. Muh. Amin, SH, M.Si masih menunggu itikad baik kepemimpinan Golkar yang baru.

Seperti diketahui, DPD Partai Golkar NTB merupakan salah satu dari 14 DPD I yang sejak awal terangterangan menyatakan dukungannya terhadap Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan DPD Golkar NTB saat penyampaian pemandangan umum DPD I, langsung menyebutkan nama Setya Novanto sebagai calon ketua umum yang akan dipilih.

Ketua Harian DPD Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi, yang dikonfirmasi Suara NTB via telepon, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R

Sasar Biaya Sewa Alat Berat PENYELIDIKAN dugaan penyimpangan pada proyek cetak sawah baru Kabupaten Dompu, menyasar soal sewa alat berat.

Guna memastikan indikasi penyimpangannya, para pemilik alat berat diperiksa bergilir.

Bersambung ke hal 15

”

Suripto Irianto

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Siapapun Ketua Umum yang terpilih, itu tidak akan merubah konstelasi politik di NTB. Pemecatan terhadap Amin dan Umar tetap berjalan, karena itu keputusan DPP. H. Misbach Mulyadi

(Suara NTB/ari)

TAK LAYAK - Kondisi SDN 5 Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) kondisinya sangat miris. Meski berstatus SD Negeri, namun fisik sekolah ini jauh dari kata layak.

Apel Kesiapsiagaan Personel

Anggota Satlinmas di NTB Harus Tanggap Hadapi Bencana

(Suara NTB/ist)

GELAR PASUKAN - Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid saat menjadi Inspektur Upacara pada Gelar Kesiapsiagaan Linmas di Markas Satpol PP Lombok Barat, 21 April 2016 lalu.

BENCANA bisa datang sewaktu-waktu. Bencana tidak mengenal tempat, orang atau statusnya. Untuk itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada kita semua harus dimiliki. Apalagi, NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rentan terjadi bencana, seperti gempa bumi, gelombang tsunami, banjir atau tanah longsor membutuhkan kesiapsiagaan dari semua pihak.

Bersambung ke hal 15

Keberatan Pengenaan Pajak, Newmont Kembali Ajukan 431 Gugatan Mataram (Suara NTB) PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terkait dengan pengenaan atau penarikan pajak yang dilakukan Pemprov NTB. Tahun ini, Newmont mengajukan 431 gugatan ke Pengadilan Pajak Surabaya.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, Rusman, SH, MH mengatakan, hampir tiap tahun perusahaan tambang emas dan tembaga itu mengajukan gugatan. Tahun 2014 lalu, Newmont menggugat pengenaan pajak alat berat, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak bea balik ken-

daraan bermotor sekitar Rp 47 miliar. Kemudian tahun 2015, besaran nilai pajak yang digugat sebesar Rp 50 miliar lebih. “Tahun ini 431 gugatan Newmont,” sebut Rusman didampingi Kabag Bantuan Hukum, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH di Kantor Gubernur, Selasa (17/5) kemarin.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

Ibnu Salim

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 18 Mei 2016

Halaman 2

Penanganan Sampah Diprediksi Semakin Berat Mataram (Suara NTB) Sampah, masih menjadi persoalan klasik yang tidak bisa terurai setiap tahun.

Meskipun puluhan miliar digelontorkan untuk pengadaan sarana prasarana, justru hal ini tak berbekas. Lagi - lagi, minimnya kesadaran masyarakat menjadi tameng Dinas Kebersihan untuk berkelit. Dampaknya, dua kali berturut turut adipura melayang begitu saja. Padahal, regulasi tentang pengelolaan sampah sejak 2008 lalu telah dibuat. Menjadi pertanyaan apakah perda belum maksimal ataukah minimnya terobosan SKPD terkait?

Penelusuran Suara NTB, di sejumlah titik di Mataram, tumpukan sampah masih terlihat. Seperti di Jalan Panji Tilar, Catur Warga, Pasar Mandalika, Pasar Pagesangan, Pasar Cemara dan sejumlah titik lainnya.

Menanggapi hal tersebut,

Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram, I Gede Brata menjelaskan, secara umum kondisi persampahan di Kota Mataram sama dengan kota lain. Secara estimasi berdasarkan kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) enam

tahun ke depan, sampah semakin berat untuk ditangani.

Produksi sampah tiap hari mencapai 1.444 meter kubik.

Sampah ini berasal dari spot timbunan sampah yang memang tidak ditempatkan di TPS. Seperti, Pasar Selak, Jalan Panca Usaha dan beber-

apa titik lainnya. Artinya, jika dikalkulasi sekitar 43 ribu lebih produksi sampah tiap bulan. Sementara, hanya 800 kubik bisa terangkut ke TPA. Dan 600 kubik dibuat ke sungai dan sebagian kecil dikelola masyarakat menjadi pupuk dan lain sebagainya.

“Kita menempatkan TPS di sana, nanti terbangun kemudian dibongkar. Kontainer ditaruh kan ndak cocok,” kata Brata dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (17/5).

Ia mengakui, di internal mereka ada kendala ketidakpahaman petugas sampah dengan sopir pengangkut. Misalnya, kesepakatan

menempatkan sampah jam 07.00 wita, ternyata sopir sampah melewati jalur tersebut. Jadi pekerjaan berat kata Brata, apalagi Kota Mataram sebentar lagi menyongsong event nasional MTQ dan Hari Anak Nasional.

Pemberdayaan pengelolaan sampah di masyarakat minim. Sementara, pihaknya hanya bisa mensosialisasikan lewat media massa maupun baliho. Hal ini kata Brata, harus dievaluasi secara menyeluruh bagaimana bertindak. Lantas, tak bisa diserahkan sepenuhnya ke satu instansi.

Ia mengklaim pola penga-

TAHUN ini, Pemkot Mataram fokus pada penertiban pelanggaran tata ruang. Langkah awal, dengan pembentukan tim yang melibatkan TNI, Polri dan Kejaksaan. Identifikasi pelanggaran ini justru terlihat di beberapa titik. Termasuk di Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang.

Lurah Gomong, Muhammad Erwan menjelaskan, rapat bersama tim terpadu pekan kemarin, masih akan ditindaklanjuti dalam pembahasan penentuan pelanggaran. Nantinya rapat kedua ini, tim menyikapi serta mengidentifikasi pelanggaran serta sanksi apa yang diberikan terhadap pelanggaran tata ruang.

Ia mengakui, pelanggaran tata ruang di wilayahnya masing masing penggunaan areal parkir sebagai tempat usaha, kanopi menggunakan tiang, termasuk kafe - kafe lainnya. “Paling banyak lahan parkir digunakan tempat usaha,” sebut Erwan, Selasa (17/5).

Penggunaan areal publik ini kata Erwan, inisiatif dari pengusaha sendiri. Lingkungan maupun kelurahan sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi, apalagi hal itu melanggar aturan.

Secara prosedural, izin mendirikan bangunan tetap dikeluarkan atau diketahui oleh kelurahan. Jika sesuai prosedur, maka rekomendasi IMB dari kelurahan dikeluarkan. Bahkan, ada izin ditunda karena warga membangun sebelum mengurus izin. “Kalau bangunan duluan, kita ndak mau tindaklanjuti izinnya,” katanya.

Selama ini lanjut Erwan, pelanggaran bangunan oleh instansi terkait tidak ada teguran. Sehingga masyarakat menganggap hal itu dibenarkan. Kawasan di Airlangga misalnya, pelanggaran marak tetapi tidak ada tindakan tegas. Oleh karena itu, ia meminta instansi terkait melakukan penertiban. Penertiban ini tidak boleh tebang pilih, meskipun risikonya harus berbenturan dengan warga.

“Kalau memang benar - benar penertiban, merata saja,” katanya.

Dalam pemantauan pelanggaran bangunan, kelurahan tidak memiliki kewenangan dan keterbatasan SDM. Tapi bila ditemukan pelanggaran, kelurahan hanya sifatnya mengimbau dan melaporkan ke instansi terkait. Sementara, pembongkaran dilakukan oleh tim terpadu.

Erwan berharap, tim yang sudah dibentuk tim jangan ada tebang pilih, supaya tidak ada kecemburuan antar pengusaha. (cem)

(Suara NTB/ynt)

PERBAIKAN JALAN - Beberapa ruas jalan di Kota Mataram kualitasnya masih buruk. Salah satunya adalah Jalan Kamboja dimana beberapa bagian jalan berlubang dan kontur jalan bergelombang. Namun beberapa hari terakhir ini, perbaikan Jalan Kamboja mulai dilakukan dengan pengaspalan.

Bagian Hukum Protes 20 Perda Belum Ditindaklanjuti SKPD Mataram (Suara NTB) Sebanyak 20 Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan hak inisiatif Dewan dan usulan eksekutif, hingga kini belum ditindaklanjuti oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah).

Ketidakseriusan pimpinan SKPD ini, diprotes oleh Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Protes tersebut awalnya saat rapat pimpinan SKPD terkait rasionalisasi usulan anggaran belanja tambahan yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Mataram. Saat itu, Kepala Bagian Hukum, Mansur, SH., MH., meminta Plt Sekda menekankan agar pimpinan SKPD menindaklanjuti 20 Perda, untuk segera disusun Peraturan Walikota (Perwal).

Perda yang belum memiliki perwal, diantaranya Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Krama

Adat Sasak. Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Juga Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ruang Terbuka Hijau. Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima. Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Dan Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansur,

enggan memberikan tanggapan lebih jauh terhadap 20 Perda yang belum ditindaklanjuti SKPD tersebut. Katanya, Bagian Hukum sudah menyurati SKPD agar segera memasukan usulan pembuatan Perwal.

Namun, ia tidak memberikan kejelasan hingga kapan SKPD diberikan tenggang waktu untuk mengusulkan pembuatan Perwal tersebut.

Seperti diketahui, rekomendasi Dewan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahun 2015, diminta agar Perda yang sudah ada ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis Perwal. Penyusunan Perwal ini sebenarnya akan memudahkan instansi teknis untuk melaksanakan aturan di lapangan. Artinya, Perda tanpa petunjuk teknis sudah dipastikan tidak akan efektif apabila secara teknis tidak aturan pelaksanaan. (cem)

Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram tidak mengetahui siapa pengelola komplek Pasar Atom yang ada di Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang saat ini.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskoperindag Kota Mataram, Uun Pujianto menyampaikan Pasar Atom tersebut tidak termasuk dalam ruko dan pasar yang pengelolaannya diserahkan kepada pihaknya oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram.

“Kalau itu saya tidak tahu.

Coba tanya di Dispenda,” cetusnya kepada Suara NTB, Selasa (17/5). Ia mengatakan beberapa tahun lalu, kawasan Atom itu memang merupakan

salah satu pasar di sekitar Monjok Timur. Namun pihaknya tidak mengetahui siapa pengelolanya maupun pemilik lahannya. “Saya belum tahu siapa pengelolanya dan tanahnya milik siapa. Apa yang diserahkan Dispenda, itu yang kita kelola,” tambahnya.

Uun menyampaikan sekitar tahun 2013-2014 lalu, pengelolaan beberapa toko dan pusat grosir diserahkan kepada pihaknya oleh Dispenda. Beberapa komplek ruko yang diserahkan seperti MCC di Pagesangan, pertokoan di sebelah barat Mataram Mall atau Jalan Cilinaya, pertokoan di sekitar Jalan AA Gde Ngurah Cakranegara, dan juga satu komplek pertokoan yang masih berlokasi di seki-

tar kawasan Cakranegara.

Selain komplek pertokoan dan grosir, beberapa pengelolaan pasar tradisional juga diserahkan Dispenda kepada pihaknya. “Kalau pasar itu diserahkan tahun 2012 untuk pengelolaannya. Sementara sekitar 2013 atau 2014 itu penyerahan kios dan grosir,” ujarnya.

Setelah pengeloaan diserahkan kepada pihaknya, maka penataan maupun pengelolan retribusi dari pasar tersebut menjadi kewenangan pihaknya.

Seperti diberitakan sebelumnya, deretan ruko yang ada di komplek pertokoan Pasar Atom tersebut nampak tidak terurus.

Padahal ruko tersebut ada yang menempati, namun beberapa bagian bangunan telah mengalami kerusakan. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Sebelum Panitia Seleksi (Pansel) calon Sekda Kota Mataram dibentuk, Pemkot Mataram akan melakukan konsultasi terlebih dulu ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Namun sampai saat ini konsultasi belum dilaksanakan padahal Walikota Mataram ingin secepatnya Pansel mulai bekerja. “Kita belum konsultasi ke KASN, masih menunggu Pak Wali datang,” ujar Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia, Selasa (17/5). Seperti diketahui, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh beberapa hari tidak berada di Mataram dan sedang mengikuti musyawarah nasional (munas) Partai Golkar di Denpasar, Bali.

Evi menyampaikan hal yang akan dikonsultasikan ke KASN terkait dengan keanggotaan Pansel. Siapa dan dari unsur mana saja seharusnya tim Pansel ini nantinya agar sesuai dengan aturan. “KASN berhak memberikan saran dan masukan terkait keanggotaan tim Pansel ini,” ujarnya.

Berdasarkan aturan yang diketahuinya, komposisi keanggotaan 55:45 dari unsur yang berbeda baik itu mantan birokrat, akademisi, maupun pakar pemerintahan. Terkait nama-nama calon anggota Pansel, Evi mengatakan belum mengetahui namun ia memprediksi Walikota telah menentukan nama-nama siapa saja yang akan dipilih untuk menjadi anggota Pansel.

Sekda adalah jabatan tertinggi di pemerintahan.

Dan menurut Evi, para tim

Pansel ini nantinya juga harus lebih tinggi statusnya dari Sekda. Anggota Pansel ini kemungkinan besar tidak berasal dari internal pejabat Pemkot Mataram. “Tim Pansel ini bisa dari luar, bukan dari internal kita,” ujarnya. Pihaknya menargetkan pembentukan Pansel ini secepatnya bisa dilaksanakan.

“Tergantung Walikota, tapi kan sekarang masih di luar daerah,” tandasnya.

Pekan lalu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan pihaknya telah menyiapkan lima orang anggota Pansel yang terdiri dari tiga orang dari kalangan akademisi dan dua orang dari kalangan birokrat. “Pansel Sekda sudah disiapkan. Tinggal dikonsultasikan kepada KASN,” ujarnya. Konsultasi perlu dilakukan untuk meminta petunjuk apakah pihaknya dibenarkan membuka seleksi calon Sekda walaupun masa pemerintahannya di periode kedua ini belum sampai enam bulan. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Pemkot Tolak Pasar Atom Tak Dikelola Diskoperindag Bayar Beban PJU di Kompleks Perumahan

Eksekutif Malas Berinovasi

Pol PP Tantang Dishubkominfo Tertibkan Kendaraan

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/cem)

Terkait adipura, ia mengatakan bahwa itu hanya penilaian konsistensi bagaimana menghindarkan sampah.

Ada tahapan - tahapan yang jelas dipertahankan oleh Kota Mataram. Tapi, masih ada sampah di kali dan saluran belum tertangani dengan baik. Perda 10 tahun 2008 mengatur soal sanksi diakui, masih belum maksimal.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Rangga Danu Meinaga Adhitama, SH., MH., mengkritisi, sebenarnya ada pola yang keliru di Dinas Kebersihan dalam penanganan sampah. Diantaranya, konsistensi serta rute pengangkutan. (cem)

Konsultasi Pembentukan Pansel Calon Sekda Belum Dilaksanakan

Jangan Tebang Pilih

KALANGAN Dewan mendukung potensi kota dikelola secara mandiri dalam bentuk PD (Perusahaan Daerah). Sehingga Pemkot Mataram tidak terlalu bergantung kepada pihak lain. ‘’Jawaban Pemkot ini mentah kalau dia belum siap lepas dari PDAM Giri Menang,’’ ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (17/5).

Ia menyayangkan tanggapan Pemkot Mataram terhadap usulan Dewan untuk membentuk PD. Terlebih, usulan itu mendapat dukungan dari semua fraksi di DPRD Kota Mataram. Selanjutnya tentu menjadi ranah eksekutif untuk melakukan kajian plus minus jika pasar, parkir dan PDAM menjadi PD tersendiri. Apalagi terkait PDAM, sebagian besar konsumen perusahaan plat merah itu, ada di Kota Mataram.

Besarnya jumlah konsumen PDAM di Kota Mataram, bermuara pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan juga pelayanan yang lebih maksimal. ‘’Karena PDAM ini masih gabung dengan Lombok Barat, sehingga kita (Mataram, red) tidak bisa intervensi terlalu jauh manakala ada keluhan dari masyarakat terkait pelayanan PDAM,’’ terang Ismul. Termasuk soal retribusi sampah yang diikutsertakan dalam tagihan rekening PDAM. PDAM, lanjut Ismul, cukup mendesak untuk menjadi PD sendiri. Karena, PDAM menyangkut hajat hidup masyarakat.

Mengenai sumber air, eksekutif diyakini bisa berinovasi. Tetapi sejauh ini, politisi PKS ini menilai bahwa eksekutif terkesan malas berinovasi. ‘’Ini baru dilontarkan ide, sudah bilang belum siap berpisah dengan Lobar,’’ sesalnya.

Mataram sebagai barometer di NTB, harus mengelola sendiri beberapa jenis usaha seperti pasar, parkir dan PDAM. Jika dikelola sendiri, Ismul optimis PAD akan meningkat. Ismul menyampaikan, Dewan mengusulkan pembentukan PD pasar, parkir dan PDAM karena Dewan merupakan representasi dari keterwakilan rakyat di parlemen.

Ismul menyayangkan pernyataan kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Alwan Basri yang menyatakan bahwa usulan itu merupakan keinginan politis. ‘’Berlebihan kalau Pemkot mendikotomi itu sebagai keinginan yang politis,’’ tegasnya. Seharusnya, terhadap usulan tersebut, Pemkot segera melakukan kajian.

Apalagi jumlah konsumen PDAM di Mataram semakin besar. ‘’Kita tidak kaku terhadap kerjasama yang sudah ada. Tetapi harus lebih bermanfaat pada Kota Mataram,’’ imbuhnya. (fit)

ngkutan sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Dan tumpukan sampah di beberapa titik hanya kasuistis.

“Siang ini melihat sampah, petugas langsung turun. Cuman masyarakat terbiasa buang sampah siang hari.

Padahal, kita sudah kasih tahu pengangkutan itu pagi hari,” paparnya.

Pihaknya menyadari, penanganan sampah ini masih belum optimal dilakukan. Oleh karena itu, petugas dibantu kaling, lurah dan camat ikut blusukan memantau titik mana saja perlu diintervensi.

“Polanya kita harus blusukan,” cetusnya.

Mataram (Suara NTB) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) Kota Mataram, Chaerul Anwar tidak terima dengan komentar Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Rangga Danu Meinaga Adhitama yang menilai dirinya tidak pernah turun. Meskipun terkesan diam, Pol PP tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai aparat penegak perda. Justru, dalam penertiban kendaraan parkir di bahu jalan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) ditantang untuk melakukan tindakan tegas.

“Coba tanya Kadishubkominfo.

Saya tantang gembosin kendaraan yang parkir di bahu jalan.

Tapi kan ada saja alasannya,” kata Chaerul Selasa (17/5).

Nyatanya, jawaban Dis-

hubkominfo masih belum bisa melaksanakan karena alasan tak ada alat. Bukan saja soal parkir, lapak PKL di Taman Malomba berulangkali instansi terkait diminta menertibkan, tapi belum ada respon.

Satpol PP dalam hal ini kata Chaerul, tidak memiliki kewenangan tanpa ada rekomendasi atau surat dari instansi.

“Kita ini kan satu tim. Ndak mungkin dong Pol PP jalan sendiri,” ujarnya.

Apalagi sambungnya, hal hal yang menyangkut kebijakan. Sebagai instansi penegak perda harus menunggu perintah kepala daerah. Termasuk penertiban PKL sepanjang jalan Panca Usaha, pengusaha sudah diberikan imbauan Perda Nomor 4 tahun 1995 tentang pengaturan tata bangunan dan

lingkungan. Dimana, dalam Pasal 48 ayat 1 setiap bangunan bukan. Rumah tinggal diwajibkan menyediakan tempat parkir kendaraan sesuai kebutuhan. Hal sama juga dilakukan, menyangkut Perda 11 Tahun 2015 tentang ketenteraman dan ketertiban umum.

Sekretaris Pol PP Kota Mataram, Jimmy Nelwan mengatakan, sebenarnya Pol PP tidak pernah diam, melainkan turun ke lapangan. Dalam rangka penertiban, tidak serta merta dilakukan Pol PP, melainkan secara prosedural diminta oleh SKPD teknis.

Kewenangan - kewenangan lain seperti penertiban, pembongkaran dan lain sebagainya harus dikoordinasikan dulu dengan instansi, sehingga tidak ada kesan saling melangkahi. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tak akan membayar beban penerangan jalan umum (PJU) yang dipasang di komplek perumahan jika fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pengembang belum diserahkan ke Pemkot Mataram. Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., menyampaikan pihaknya telah bersepakat dengan PLN terkait hal tersebut. Hal ini disampaikan Eko usai menggelar pertemuan dengan PLN dan juga Dinas Pertamanan Kota Mataram, Selasa (17/5) di ruang rapat Sekda Kota Mataram.

“Terhadap perumahan atau pemukiman baru yang pemasangannya dilakukan pengembang dan belum diserahkan ke Pemkot Mataram masih tanggung jawab pengembang,” terangnya. Ia menegaskan jika pengembang tidak melanjutkan pembayaran beban PJU-nya, maka PLN berhak memutus jaringan di komplek perumahan milik pengembang bersangkutan.

“Jadi PLN berhak memutus kalau ada temuan pihak developer tidak melanjutkan pembayaran berikutnya. Kita sepakat silahkan PLN putus karena itu komplek-komplek pemukiman yang notabene-nya mampu semua,” ujarnya.

Eko menambahkan jika fasum maupun fasos telah resmi diserahkan pengembang kepada Pemkot Mataram, maka pembayaran PJU di komplek perumahan akan menjadi tanggung jawab pihaknya. Termasuk juga biaya pemeliharaan PJU tersebut akan dibebankan kepada Pemkot Mataram dalam hal ini Dinas Pertamanan. “Kalau belum diserahkan bukan tanggung jawab Pemkot Mataram. Bagaimana mungkin kami membayar, orang lain yang punya,” cetusnya.

Pertemuan pihaknya dengan PLN disampaikan Eko dalam rangka menyamakan persepsi kedua belah pihak terkait pemasangan liar oleh warga Kota Mataram. Dimana selama ini pembayaran listrik dari pemasangan PJU liar tersebut dibebankan kepada Pemkot Mataram walaupun dipasang di jaringan PLN. Eko menerangkan ada dua jenis pemasangan liar yang berada pada jalur jaringan kontrak daya.

“Pertama, Dinas Pertamanan dengan PLN melakukan kontrak daya dan masyarakat memasang di situ secara swadaya tanpa melalui teknisi yang ditunjuk Pertamanan maupun PLN. Kedua ada yang memasang di jaringan PLN sendiri dan ini kita coba clear-kan persoalan ini antara PLN dan Pertamanan dan alhamdulillah semua sudah clear,” jelasnya. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 18 Mei 2016

Stok Beras Aman KEPALA Divisi Regional (Kadivre) Perum Bulog Wilayah NTB, Arif Mandu memastikan cadangan beras untuk NTB aman sampai enam bulan kedepan. Perum Bulog juga terus melakukan penambahan stok dengan menggerakkan seluruh elemen terkait untuk melakukan serapan di lapangan. TNI, Dinas Pertanian provinsi hingga kabupaten/kota, bahkan dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) serta Gapoktan. Bahkan serapan diminta tak kenal waktu apabila memungkinkan dilakukan.

(Suara NTB/bul) Bulog Wilayah NTB dimArif Mandu inta menyerap sebanyak 211.000 ton tahun ini, total pengadaan sudah sebanyak 54.000 ton. Masing-masing serapan dari Divre NTB sebanyak 17,936 ton, Sub Divre Sumbawa sebanyak 17,707 ton, serapan Sub Divre Bima sebanyak 11.731 ton dan serapan Sub Divre Lombok Timur sebanyak 6.679 ton. “Setahun kebutuhan di NTB sebesar 84.000 ton, saat ini cadangan kita sudah aman untuk enam bulan kedepan. Insya Allah harga beras masih stabil, tidak ada persoalan selama cadangan stok di Bulog masih tersedia,” kata Kadivre yang baru-baru menjabat di NTB ini.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/5), Arif Mandu memastikan bahkan untuk kebutuhan dalam waktu-waktu tertentu, jelang dan bulan puasa Ramadan mendatang, melihat stok yang ada, pihaknya siap melakukan Operasi Pasar (OP) jika diminta. Dengan ketersediaan stok yang memadai ini, Kadivre Bulog menyatakan semaksimal mungkin diminimalisir peran tengkulak atau mafia beras untuk melakukan untuk mempermainkan harga. Oleh karenanya, semaksimal mungkin beras hasil panen padi petani dapat diserapnya.

“Kita dengan Pak Gubernur dan perangkat pemerintah kan telah sepakat, tidak boleh ada beras impor masuk ke NTB. Yang paling penting, rekomendasi Dinas Pertanian agar kelompok tani penerima bantuan mau menjual beras/gabahnya ke Bulog.

Bila beras dan gabah petani sudah dikuasai oleh tengkulak, yang menjadi korban adalah masyarakat nanti, karena harga bisa diatur,” ujarnya. Disinggung soal harga pembelian beras komersil tahun lalu di mana NTB harganya terendah dibanding daerahdaerah lainnya, Arif Mandu menyatakan terjadinya disparitas harga di setiap wilayah, karena sudah ada ketentuan dari Bulog pusat untuk masing-masing pembagian wilayah di Indonesia.

“Tapi itu kan tahun lalu, tahun ini kita berharap agar harga beras komersil se Indonesia bisa disamaratakan,” terang Arif Mandu. Saat ini masih diberlakukan standar harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Rp 7.300/Kg beras medium, dengan kualitas dan kadar air yang sudah ditentukan secara nasional. Menurutnya, ketika harga pembelian beras komersil diberlakukan, dikhawatirkan tengkulak akan membeli dengan harga tinggi, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga tinggi.

“Paling tidak cadangan stok kita aman dulu, minimal 150.000 ton, baru pembelian dengan harga komersil diberlakukan. Jika stok kita sudah aman hingga awal tahun depan, tidak ada ruang bagi tengkulak untuk mempermainkan harga jual kepada masyarakat. Sebab ujung-ujungnya masyarakat yang akan jadi korban,” demikian Arif Mandu. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Jangan Lagi Jadi Lumbung TKW Mataram (Suara NTB) Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) meminta kepada SKPD maupun pejabat pemerintah dan stakeholders di NTB untuk mengoptimalkan pemberdayaan terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung produktivitas perempuan, sekaligus memutus status NTB sebagai salah satu daerah lumbung TKW. Hal ini dikemukakan Deputi Menko Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK RI, Dr. Sujatmiko, MA dalam rakor

Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Mataram, Selasa (17/5).

Rakor yang dilaksankan kemarin sekaligus untuk me-

lihat perkembangan pemberdayaan perempuan di NTB. “Kami mencatat NTB sebagai penyumbang TKW, harusnya perempuan-perempuan NTB bisa diberdayakan lebih produktif agar mampu bersaing dengan SDM dari kota lain dan luar negeri jika memungkinkan,” katanya.

Sujatmiko didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi NTB, Wisma Ningsih Drajadiah menegaskan, sebet(Suara NTB/zul)

ulnya ada dua hal penekanan kegiatan rakor tersebut. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

“Intinya masyarakat harus faham tentang PUG, pemerintah juga menyiapkan anggaran melalui SKPD terkait untuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan. Tidak boleh ada pengkotak-kotakan penganggaran antara lakilaki dan perempuan oleh pemerintah, bahkan pihak swasta. Sehingga produktivitas masing-masing terjadi kesenjangan,” tambahnya.

Perempuan NTB dituntut memiliki daya saing yang kuat, di tengah diberlakukannya moratorium pengiriman TKW ke Timur Tengah. Meskipun pengiriman TKW secara ilegal masih saja dilihat.

Karena banyak perempuan tidak produktif yang dimanfaatkan oleh mafia menggunakan jalur-jalur pengiriman yang tidak resmi.

Hal tersebut tak boleh berlanjut, dengan mendukung optimalisasi pemberdayaan perempuan, diharapkan NTB menjadi daerah dengan SDM yang tangguh menghadapi persaingan bebas Asean yang sudah berlaku.

Dalam peran pemberdayaan ini, Kemenko PMK mengkoordinir kementerian-

kementerian yang ada di bawahnya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan Perikanan agar anggaran pemberdayaan perempuan yang terdistribusi melalui masing-masing SKPD di provinsi dilaksanakan tak tumpang tindih agar anggarannya lebih efektif.

Seperti diketahui NTB tahun 2013 lalu berada di urutan tertinggi (34) untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG), saat ini telah berada di urutan ke 18 IPG-nya secara nasional. Sujatmiko mengatakan harus terus ditingkatkan dan menjadi peran semua pihak, khususnya di NTB. (bul)

Sujatmiko DIBONGKAR – Salah satu ruas jalan by pass ke Bandara Internasional Lombok (BIL) ini kembali dibongkar. Struktur tanah yang masih labil menyebabkan konstruksi ruas jalan bergelombang. Kenyamanan berkendara di lintasan by pass ini tentu berkurang.Tampak para pekerja membongkar jalan dan kemudian menggali lebih dalam lagi tanah untuk selanjutnya diurug dengan material padat untuk mencegah terjadinya gelombang jalan, Selasa (17/5).

(Suara NTB/bul)

Stabilitas Harga Bawang Merah Nasional Bertumpu di NTB Mataram (Suara NTB) NTB memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas harga bawang merah nasional. NTB menjadi provinsi ke dua Indonesia yang menjadi pemegang kunci impor atau tidak. “NTB oleh Kementerian Pertanian RI menilai provinsi kedua di Indonesia, setelah Jawa Timur yang diharapkan menjadi penyumbang kebutuhan bawang nasional,” kata Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, Arif Mandu.

Ia melihat NTB ini sebagai daerah yang sangat makmur, sebab itulah melalui Perum Bulog, pemerintah menargetkan sebanyak 750 ton bawang merah NTB tahun ini dapat diserap untuk menyuplai kebutuhan di pasar induk Jakarta. Bahkan oleh Dirjen Hortikultura, Bulog akan mampu menyuplai sebanyak 1.000 ton dari bawang NTB. Arif Mandu mengatakan, stabilitas harga bawang nasional kini ada di tangan NTB. Jika pasokan bawang merah dari NTB minus, maka dampaknya akan dirasakan langsung se-Indonesia. “Beruntunglah NTB ini, semuanya makmur dan dari NTB bisa diselamatkan kebutuhan bawang merah masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Dengan target serapan bawang yang diterima Perum

Bulog Wilayah NTB, Arif Mandu mengatakan Bulog NTB pun menggantungkan harapan besar dari Sub Divre Bima untuk melakukan serapan sebanyak-banyaknya.

Membawahi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, Sub Divre Bima diharapkan dapat mensupport penuh target serapan bawang merah sebesar 750 ton tahun ini. Di wilayah ini potensi produksi bawang merahanya tertinggi di Indonesia.

Ia meminta seluruh jajaranya untuk melakukan serapan bawang merah, bersamaan dengan serapan beras dilakukan terus menerus.

Saat ini pengiriman bawang dari NTB telah mencapai 90 ton. “Bawang yang dikirim dari ujung timur NTB ini, akan digunakan untuk melakukan operasi pasar di Jakarta saat Lebaran dan hari-hari besar tahun ini,” terang Arif Mandu dihubungi di ruang kerjanya, Selasa (17/5).

Pada bagian lain, ia juga menyinggung rencana pembelian gabah beras merah dari NTB. Tahun ini sebanyak 1.500 ton setara beras diminta oleh Divre Yogyakarta. Beras merah ini kemungkinan besar diserap dari Bima.

“Beras merah ini sifatnya insidentil, kita berharap banyak serapannya ada di Bima.

Karena di sana sumber ladangnya. Terhadap beras merah dan bawang merah ini, kita juga all out melakukan serapan, bahkan hingga malam hari. Karena Indonesia sangat bergantung di NTB,” jelas Arif Mandu.

Di NTB ada di wilayah Bima potensi tanamnya 12.000 hektar dengan potensi produksi di 10.000 hektar, Sumbawa ada 2.500 hektar, dimaksimalkan 1.500 hektar lainnya di Lotim potensi 3.000 hektar dan dimanfaatkan 1.500 hektar. (bul)

SELASA, 17 MEI 2016

SUARA NTB Rabu, 18 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Isu Penghapusan Bansos

Bupati Lotim : Itu Penganut Liberalisme Selong (Suara NTB) Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan angkat bicara soal isu penghapusan bantuan sosial (bansos). Anggapan bansos rentan praktik korupsi dikatakan bukan menjadi alasan pembenar untuk kemudian mengharapkan pendistribusian bansos.

Menurutnya, munculnya ide penghapusan bansos itu muncul dari penganut liberalisme.

H. Moch. Ali Bin Dachlan

Penegasan ini disampaikan Bupati Lotim kepada wartawan di Pendopo Bupati, Selasa (17/5). Menurutnya, penga-

nut liberalisme ini jelas tidak sejalan dengan amanah konstitusi negara, UUD 1945.

“Selama masih ada orang miskin di Indonesia ini, bansos tetap ada,” terangnya.

Amanah konstitusi negara

menyebutkan, Indonesia penganut ekonomi kerakyatan.

Hal ini tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Kegiatan ekonomi dijalankan dengan usaha bersama dan untuk rakyat.

Bansos, katanya, tidak ada korelasi sama sekali dengan korupsi. Jika pejabat negara yang korupsi bansos, menjadi tugas penegak hukum untuk menindaknya. Tidak benar juga jika bansos dinilai sebagai alat politik bagi kepala daerah.

Menurutnya, Ada atau tidak ada pemilihan kepala daerah,

bansos harus tetap ada.

Pemberian bansos dari pemerintah kepada rakyat ini merupakan bagian dari subsidi. Pemberian subsidi ini merupakan ciri negara yang menganut ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan.

“Orang bangun masjid bangun jalan tidak punya uang, di situlah perlu ada bansos dan menjadi tugas negara menyiapkan,” katanya.

Ditambahkan, adanya sejumlah pejabat negara yang terlibat korupsi bansos tidaklah menjadi alasan juga lalu

mengharamkan penyaluran bansos. Pemerintah kemudian harusnya memperbaiki mekanisme penyalurannya dan bukan menyalahkan bansos.

Bansos ini sangat penting untuk membantu mengatasi masalah-masalah kerakyatan dengan cepat. Mekanisme pendistribusian saat ini yangmengharuskan ada pengajuan proposal minimal setahun sebelumnya baru kemudian dicairkan dinilai kurang tepat.

Misalnya saja, mengatasi musibah kelaparan. “Apakah tahun depan setelah kela-

paran baru diberikan bantuan, tidak bisa!” kritiknya.

Di satu sisi, bupati sependapat ada proses verifikasi proposal sebelum ada distribusi bansos dilakukan. Akan tetapi, hal tersebut tercapai hanya dari sisi administrasi, tidak dari aspek tujuan, karena jika dilihat dari sisi tujuan justru menyimpang. “Sekarang ada orang butuh bantuan operasi kanker, orang tersebut miskin tidak punya uang. Masak kita tunggu orang mati dulu baru kita kasih bantuan,” ujarnya penuh tanda tanya. (rus)

(Suara NTB/dok)

Langgar Zona Konservasi

Bangun Gudang Penyimpanan PEMKAB Lombok Timur berencana membangun gudang khusus untuk menyimpan hasil bumi. Gudang ini ditujukan dalam upaya mengamankan produksi lahan-lahan pertanian Lotim. Rencana pembangunan gudang akan diambil dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

Kepada Suara NTB, Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin, menjelaskan, pembangunan gudang ini akan menelan dana sekitar Rp 5 miliar. Rencana pembangunan ini didasari fluktuasi harga komoditi pertanian yang tidak menentu, sehingga perlu ada tempat penyimpanan.

Selain itu, pembangunan gudang juga dimaksudkan sebagai tempat penyimpanan stok pangan khusus pemerintah.

Sehingga ke depan, Pemkab Lotim bisa langsung menyalurkan bantuan-bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.

Seperti kegiatan pemberian bansos setiap lebaran yang salah satu paketnya berupa pangan. Adanya stok pangan dari pemerintah kemudian bisa memudahkan pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan ke depan.

Soal DBH CHT, lanjutnya, pada tahun ini diakui ada keterlambatan. Pasalnya, ada proses verifikasi terlebih dulu.

Namun wabup meyakinkan, DBH-CHT untuk Lotim yang nominalnya mencapai puluhan miliar itu merupakan dana pasti dari pemerintah pusat. (rus)

H. Haerul Warisin (Suara NTB/dok)

DPRD KLU Pertanyakan Perkembangan Kasus Rumah Kumuh 2013 Tanjung (Suara NTB) Anggota Komisi lll DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), L. M. Zaki, mempertanyakan perkembangan kasus rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2013 yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Hingga saat ini, kasus tersebut terkesan menguap dan tidak ada tindaklanjut.

“Kami di DPRD menjadi sasaran pertanyaan warga, seperti apa kelanjutan kasus rumah kumuh 2013? Sampai kami dituding bermain oleh warga,” ungkap Zaki di ruang kerjanya, Selasa (17/5).

Politisi PDIP KLU ini menegaskan, pihak Kejati NTB agar membuka kembali lembaran - lembaran kasus RTLH tersebut. Mengingat warga juga sudah mendengar informasi dan pemberitaan kasus RTLH yang mana telah menetapkan suplier, Rs, sebagai tersangka.

“Masyarakat tahunya kami di Dewan, karena 3 bulan setelah dilantik, problem RTLH itu yang kita telusuri. Sekarang seiring berjalannya waktu, masyarakat mengira kami diam karena telah menerima sesuatu dari proyek itu,” sambungnya.

Zaki menilai, Kejati NTB selaku lembaga hukum yang berwenang harus memberi kejelasan atas kasus yang didalaminya. Artinya apakah kasus ini dilanjutkan ataukah tidak, supaya dijelaskan ke publik, sehingga tidak menjadi pertanyaan. (ari) L. M. Zaki (Suara NTB/ari)

BKKPN Relokasi Ikon Gili Trawangan Tanjung (Suara NTB) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, akhirnya mengambil sikap tegas terhadap keberadaan ayunan di Gili Trawangan. Ayunan yang selama ini dipasang oleh sejumlah manajemen hotel di zona inti kawasan konservasi, akan direlokasi ke zona pariwisata.

Hal itu ditegaskan, Kepala BKKPN Kupang yang membawahi BKKPN Wilayah Kerja (Wilker) NTB - Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra (Meno, Trawangan, Air), Ir. Ikram M. Sangadji, M.Si., usai menggelar rapat lintas instansi di Dinas Pertanian KLU, Selasa (17/5).

Dijelaskan, rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya terhadap keberadaan ayunan yang diklaim sebagai ikon pariwisata Gili Trawangan. Oleh karena itu pula, rapat kali ini melibatkan seluruh instansi terkait, termasuk Pemprov NTB, Pemda KLU, Polair Polda NTB, Lanal Mataram, serta manajemen perhotelan dan Kepala Dusun Trawangan.

“Pertemuan hari ini, kita sepakat untuk membongkar dan memindahkan ayunan dari zona inti kawasan konservasi ke zona yang dibolehkan. Jadi kita tidak menghilangkan ikon pariwisata ini,” ungkap Ikram.

Jauh sebelum mengambil kesimpulan relokasi, BKKPN sebenarnya telah melakukan pendekatan kepada pelaku pariwisata agar bersedia memindah ayunan sendiri. Namun hingga kini, permintaan itu belum direspons. Akhirnya, pemerintah pusat sesuai kewenangannya, bersikap tegas mengatur tidak diperbolehkannya aktivitas apapun di zona inti.

Namun demikian, sambung Ikram, pembongkaran yang dilakukan ini bukan sematamata untuk menghilangkan ke-

(Suara NTB/dok)

AKAN DIRELOKASI - Inilah ikon pariwisata Gili Trawangan, Datu Swing. Pemerintah pusat melalui BKKPN Kupang akan merelokasinya ke zona yang lebih aman. beradaan ayunan yang sudah menjadi ikon TWP Gili Matra.

Ayunan selanjutnya akan diarahkan ke titik-titik koordinat yang telah ditentukan atau berada pada areal zona aman.

“Ayunan di Trawangan telah menjadi ikon, dan jumlahnya terus bertambah. Sampai sekarang, sudah ada 7 ayunan di 7 titik berbeda,” jelasnya.

Terpisah, GM Ombak Sunset, Nyoman Diantara, mengklaim ayunan atau Datu Swing di depan Ombak Sunset sudah mendunia dan disukai wisatawan. Bahkan, hasil kajian akademisi Universitas Mataram juga merekomendasikan untuk dipertahankan.

“Mereka tetap ingin membongkar, namun kita tetap di-

Kasus Hutan Sekaroh

Kejari Selong Tak Mau Gegabah Tetapkan Tersangka Selong (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong mengaku sudah memeriksa 20 saksi terkait penerbitan puluhan sertifikat di hutan lindung Sekaroh beberapa waktu lalu. Namun, dalam penetapan tersangka dalam kasus di masa kepemimpinan mantan Bupati Lotim, H. Syahdan, Kejari Selong tak mau gegabah.

Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (17/ 5), Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan, menerangkan jika pengusutan terhadap terbitnya puluhan sertifikat di hutan lindung Sekaroh terus berjalan. Dalam penanganannya, sedikitnya sekitar 20 saksi yangs sudah diperiksa, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.

Dengan ditingkatkannya status penanganan kasus penerbitan sertifikat di hutan lindung Sekaroh dari penyelidi-

(Suara NTB/dok)

Iwan Gustiawan kan ke penyidikan, ujar Iwan, itu artinya Kejari Selong sedang fokus mengumpulkan sejumlah barang bukti. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pihak Kejari segera menetapkan tersangka. Namun, dalam penetapan tersangka itu tentu tidak gegabah, karena harus disertai dengan alat bukti yang cukup kuat.

Diketahui, terbitnya puluhan sertifikat di hutan lindung Sekaroh sudah menjadi atensi Kejari Selong, karena kasus ini sudah lama bergulir mulai sejak tahun 2010 -2012 yang indikasinya masih terjadi penerbitan sertifikat di kawasan hutan lindung itu. Sehingga, pada tahun 2014 Kejari Selong mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah pihak terkait, seperti pemeriksaan terhadap mantan Bupati Lotim, H. Syahdan.

Selain itu pemeriksaan telah dilakukan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Rohman Farly yang ketika proses penerbitan sertifikat masih menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Lotim. Sementara Kepala Badan Pertanahan (BPN) Sumbawa, Ramli yang ketika itu berkapasitas sebagai anggota panitia A di BPN Lotim saat penerbitan puluhan sertifikat di kawasan hutan lindung Sekaroh dan puluhan pihak terkait lainnya. (yon)

izinkan memasang dengan dipindah di luar zona inti. Kita akan coba meminta toleransi untuk itu,” kata Diantara.

Ia menambahkan, ayunan itu telah menarik perhatian wisman. Bahkan tamu dari Tim Geopark yang akan datang pada 19 Mei esok, dipastikan akan mengabadikan momen kunjungan di lokasi ayunan ini. Sehing-

ga kata dia, sangat disayangkan apabila momen itu terlewatkan, karena relokasi belum tentu selesai dalam satu atau 2 hari.

“Memang, sudah 3 kali teguran masuk ke kami, tetapi pengelola usaha dan Pemda juga berkepentingan untuk menjaga angka kunjungan karena adanya ikon ini,” tandas Diantara. (ari)

Pelanggar Lalu Lintas Didominasi Tak Pakai Helm Selong (Suara NTB) Aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil menjaring sedikitnya 403 pelanggaran lalu lintas (lalin) di hari pertama pelaksanaan Operasi Patuh Gatarin 2016 yang dilaksanakan, pada hari Senin (16/5) lalu. dari 403 pengendara yang terjaring itu, didominasi oleh tidak digunakannya atribut dalam berkendara oleh masyarakat berupa helm.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya usai menggelar Operasi Patuh Gatarin di hari kedua, Selasa (17/5), Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Eko Panduwinoto melalui KBO Satlantas, Iptu I Ketut Parka, menjelaskan, operasi yang digelar lebih mengutamakan penindakan. Artinya, tidak ada ampun bagi pengendara sepeda motor yang menyalahi aturan dalam berlalu lintas, seperti tidak memakai helm, tidak pasang spion, termasuk tidak lengkapnya dokumen dalam berkendara, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sejumlah keten-

tuan-ketentuan lainnya.

Selain itu, katanya, dalam operasi ini polisi menyita sejumlah barang bukti terkait penilangan berupa STNK dan kendaraan bermotor yang tidak disertai dengan dokumen-dokumen dalam bermotor. Adapun, selain pelangaran tidak memakai helm, pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi juga dalam bentuk melawan arus, menggunakan telepon genggam saat berkendara, kelengkapan surat-surat, tanda nomor kendaraan (TNKB) dan lainnya. Termasuk, yang paling ditindak tegas adalah penggunaan knalpot racing, karena sangat mengganggu. “Kalau kita temukan ada yang menggunakan knalpot racing langsung kita gergaji, itu kita tertibkan karena umat Muslim sebentar lagi menjalankan ibadah puasa,” tegasnya.

Parka menjelaskan, dari semua pelanggaran aturan lalu Lintas berhasil terjaring dalam operasi patuh gatarin yang dimulai sejak tanggal 16 sampai 19 Mei 2016 ini. Mereka akan menjalani sidang, yakni pada tanggal 27 Mei 2016. (yon)

Proyek Pipanisasi

DPRD akan Panggil BWS dan Kontraktor Tanjung (Suara NTB) Aksi protes terhadap proyek pipanisasi senilai Rp 16 miliar yang dilakukan pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB, berujung pada ancaman warga untuk menghentikan paksa proyek itu. Menyikapi hal itu, Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyuarakan agar proyek itu dihentikan sementara waktu. Selain itu, Dewan juga akan memanggil pihak terkait seperti BWS NTB dan kontrak-

tor pemenang tender.

Anggota Komisi III DPRD KLU, Narsudin, di ruang kerjanya, Selasa (17/5), menegaskan proyek tersebut sebaiknya dihentikan oleh BWS. Alihalih mengejar tenggat waktu penyelesaian proyek, pihaknya justru khawatir reaksi masyarakat akan mengarah pada sikap anarkis bila permintaannya tak diikuti.

“Pemenang tender proyek yaitu PT. Dabakir Putra Mandiri, dan BWS agar merespons permintaan masyarakat. Proyek itu dihentikan dulu, sambil menung-

gu kami di DPRD menyelesaikan Raperda tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi,” kata Narsudin.

Politisi PPP ini melihat, masyarakat Kayangan yang berasal dari gabungan petani anggota kelompok P3A, subak dan sebagainya, sudah sangat resah dengan proyek tersebut. Pasalnya, BWS tidak melakukan sosialisasi serta belum mengkaji dampak pengambilan air dari Mata Air, Air Terjun Sekeper Santong.

Narsudin menegaskan, pihaknya lebih setuju dengan

permintaan masyarakat sembari menunggu diselesaikannya Perda Irigasi. Dengan asumsi proyek itu bisa diselesaikan tepat waktu, namun bukan berarti pelaksanaan proyek akan sinkron dengan pembahasan di Raperda.

“Bisa saja ada item-item pengerjaan proyek yang justru melanggar Perda saat diputuskan nantinya. Oleh karenanya, saya minta itu dihentikan,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD lainnya, Sainur, mengutarakan hal serupa. Baginya,

proyek BWS di Sekeper sejatinya berdampak positif bagi warga di Kecamatan Gangga, Tanjung hingga Pemenang. Namun tidak demikian bagi kelangsungan hidup petani di Kecamatan Kayangan.

“Dampak negatifnya tentu masyarakat kayangan. Pertanyaannya, berani tidak BWS menjamin keberlangsungan suplai air untuk petani Kayangan.

Jangan sampai warga anarkis baru BWS bertindak,” tambah Sainur. (ari)

(Suara NTB/yon)

OPERASI - Operasi Patuh Gatarin 2016 di wilayah hukum Polres Lotim, pelanggaran didominasi minimnya penggunaan helm oleh pengendara

SUARA NTB Rabu, 18 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Terima Hasil Audit BPKP Kasus BSS Pemutusan Generasi Lupa Sejarah KOMANDAN Distrik Militer (Dandim) 1615 Lombok Timur (Lotim) Letkol Inf. Musthofa menilai, selama ini ada upaya pemutusan generasi agar melupakan sejumlah fakta sejarah yang terjadi di negeri ini.

Kondisi ini, katanya, dilihat terjadi juga di wilayah hukum Kabupaten Lotim.

Diakuinya, melupakan sejarah ini berdampak buruk pada regenerasi bangsa. Terutama pada ideologi bangsa. ‘’Indonesia, sudah tegas ideologinya adalah Pancasila dan tidak bisa di(Suara NTB/dok) tawar-tawar lagi,’’ tegasnya, Musthofa Senin (16/5) lalu.

Kemunculan ideologi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam catatan sejarah menjadi catatan buruk bagi Indonesia. Sampai saat ini, kehadiran komunis secara ideologis dilarang. Akan tetapi, ada indikasi komunis ini mulai muncul.

Sejumlah fakta ditemukan di Lotim, ada orang yang menggunakan simbol-simbol dari partai berlambang palu dan arit.

Seperti kejadian di lapangan Sakra beberapa waktu lalu.

Menurutnya, sesuai amanat pimpinan TNI AD tetap bersikap tegas dan tidak membiarkan tumbuh kembang ideologi komunis di NKRI. Dasar hukumnya sudah tertuang jelas dalam UU 27 tahun 1999. “Kita bisa tangkap orang yang menyebarkannya,” tegasnya.

Sikap tegas TNI ini, katanya, sesuai perintah dari tampuk pimpinan TNI di tingkat pusat yang masih menolak kehadiran ideologi komunis. “Saya bekerja sesuai instruksi dari atasan, kita harus tetap waspadai,” terangnya. (rus)

Penyidik Siap Tetapkan Calon Tersangka Baru

Giri Menang (Suara NTB) Penanganan kasus korupsi dana bantuan Bumi Sejuta Sapi (BSS) Desa Banyumulek menemukan titik terang. Alasannya, Polres Lombok Barat (Lobar) telah menerima hasil audit kerugian negara dari BPKP, Senin (16/5) lalu.

Dari hasil audit terdapat kerugian negara dalam kasus ini, sehingga harus segera ditindaklanjuti.

“Hasil audit kerugian negara dari BPKP sudah kami terima, tinggal kami serahkan lagi ke jaksa. Kami juga akan segera tetapkan tersangka baru, kami sudah kantongi alat bukti untuk menyeret tersangka,” tegas Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan, Selasa (17/5).

Penanganan kasus dugaan korupsi bantuan BSS ini sempat mandek lantaran hasil audit kerugian negara belum keluar dari BPKP, sehingga penyidik kesulitan memenu-

hi petunjuk jaksa. Hasil audit ini sangat penting untuk kelanjutan penanganan kasus ini, pasalnya hasil audit ini menjadi salah satu dokumen untuk dilimpahkan ke JPU. Setelah menerima hasil audit, ujarnya, dalam waktu dekat pihaknya akan menyerahkan berkas perkara ini ke JPU untuk dinilai. Jika petunjuk JPU telah lengkap (P21,) maka pihaknya menunggu lagi petunjuk jaksa.

Mengenai waktu penahanan tersangka M, Joko men-

gaku akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain menyerahkan berkas perkara ke JPU, pihaknya juga akan menetapkan tersangka baru. Penetapan tersangka baru ini tidak akan lama lagi, sebab alat bukti baik keterangan saksi dan barang bukti telah dikantangi oleh penyidik. “Sebentar lagi akan ditetapkan tersangka baru,” kata Joko.

Hasil penyidikannya, calon tersangka ini cukup bukti terlibat atau turut serta membantu tersangka M. Calon ter-

Parpol Pengusung Lamban Ajukan Calon Wabup Giri Menang (Suara NTB) Suksesi pemilihan Wakil Bupati (wabup) Lombok Barat (Lobar) semakin menunjukkan ketidakpastian. Pasalnya, sampai sekarang partai pengusung belum mengajukan calon yang akan diusung. Lima parpol pengusung belum satupun mengajukan calon ke bupati. Rata-rata mereka masih melakukan pembahasan penetapan calon yang akan diusung.

Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris Fraksi PAN di DPRD Lobar, Adnan mengakui belum mengajukan calon wabup yang akan diusung. Saat ini PAN masih melakukan proses pembahasan untuk segera mengusulkan nama calon.

“Kami masih dalam proses pembahasan, segera kami usulkan nama calon wabup,”kata Adnan.

Dikatakan, pihaknya masih menunggu parpol pengusung lainnya untuk mengusung calon. Menurutnya, PAN mengusung calon wabup sesuai dengan suara dari bawah. Aspirasi masyarakat yang berkembang diserap untuk menentukan pilihan calon wabup yang akan diusung. PAN, jelasnya, tidak akan ketinggalan dengan parpol pengusung lainnya.

Sebab bagaimana pun PAN, termasuk pengusung bersama empat parpol lainnya, antara lain, PDIP, Golkar, Hanura dan Demokrat.

Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP Adnan, jika PDIP belum memfinalkan calon yang diusung. Yang jelas, tegas Adnan, PDIP akan mengusung kader sendiri untuk dicalonkan sebagai wabup. “Kami akan segera usulkan,” ujarnya.

Lambannya pengisian disebabkan parpol pengusung belum menyerahkan nama calon yang diusung ke bupati. Ia berharap agar parpol pengusung segera mengusulkan salah satu nama. Sebab jika terlalu lama kosong jabatan wabup, berdampak terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Ia tak ingin hanya gara-gara lambannya pengisian wabup ini menyebabkan daerah menjadi terkena dampaknya.

Golkar sebagai pengusung utamapun belum menentukan sikapnya. Anggota DPRD Lobar Fraksi Golkar, L Hermayadi mengaku telah memutuskan pilihan mengusung Hj. Sumiatun yang tak lain Ketua DPRD Lobar.

Menurutnya, Golkar akan mengisi jabatan wabup sebab bagaimana pun Partai Golkar merupakan pengusung utama paket AZAN pada pilkada lalu. Atas dasar itu, Golkar tak ingin ketinggalan dalam mengisi jabatan orang nomor 2 di Lobar. (her)

sangka ini juga, jelasnya, diduga ikut menikmati kerugian negara, sehingga penyidik mengarahkan calon ter-

Dikhawatirkan Ganggu DPT Pilkada

Status Penduduk di Bangko Bangko dan Nambung Harus Tuntas

Tim Balai Pelestarian Nilai Budaya Kaji Lontar Rengganis Giri Menang (Suara NTB) Tim Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali turun ke Lombok Barat (Lobar) untuk melakukan pengkajian naskah kuno lontar Rengganis. Lontar Rengganis merupakan salah satu naskah kuno yang cukup terkenal di Lombok. Kajian tersebut dalam rangka sebagai upaya pelestarian nilai dan makna yang terkandung dalam lontar tersebut.

Tim Balai Pelestarian Bali, terdiri dari I Putu Kamasan Sanjaya, I Wayan Sudarma, I Made Satya Nanda, I Wayan Suca Sumadi dan Kadek Dwikayana. Mereka turun langsung melakukan kajian pada lontar Rengganis yang disimpan di salah satu lokasi di Lobar. “Naskah kuno ini hingga sekarang masih dipopulerkan melalui pawosan dalam acara pernikahan. Kebetulan Lombok Barat menjadi daerah sample yang kita kaji,” ujar I Putu Kamasan Sanjaya selaku ketua tim, Selasa (17/5).

Diakuinya, hasil kajian yang mereka lakukan akan diseminarkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data-data yang valid tentang nilai-nilai dan makna luhur yang terkandung dalam Lontar Rengganis. Sehingga para generasi muda lebih mudah untuk mengapresiasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai dan makna tersebut dalam kehidupan nyata.

Dengan publikasi tersebut, generasi muda menjadi memiliki dasar budaya yang mengakar dalam kehidupan sosialnya. Mereka mampu bertahan dari segala pengaruh luar.

Terlebih saat ini mereka hidup dalam masa globalisasi. “Banyak sekali pengaruh luar terutama nilai dan makna yang masuk, sehingga mereka kehilangan dasar budaya yang luhur milik mereka,” lanjutnya.

Sebab itu di masa mendatang perlu lebih ditingkatkan lagi kajian tentang naskah kuno. Ini dalam rangka untuk menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai dan makna luhur yang dimiliki. Dengan begitu generasi muda memiliki akar budaya yang tangguh untuk menghadapi persaingan global. “Serta mampu membentuk dan memperkuat jati diri dan karakter bangsa kita,” ujarnya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Lobar H. Nursaid, mengakui beberapa tahun terakhir ini, kebanyakan pemuda di Lobar khususnya dan Lombok pada umumnya sudah jarang dikenalkan terkait beberapa naskah kuno yang ada di Lombok.

Bahkan sebagian dari mereka tidak pernah mendengar apalagi sampai mengetahui tentang petuah - petuah nenek moyang.

Namun, pihaknya akan mencoba melakukan pembenahan terkait hal ini. Bahkan dirinya akan mengkomunikasikan dengan stakeholder, yaitu Komisi IV yang membidangi hal ini agar berkoordinasi dengan Dinas Dikbud Loba. Tujuannya membahas atau mewacanakan agar ke depannya pengkajian beberapa naskah kuno hususnya yang ada di Lobar bisa dimasukkan dalam mata pelajaran, guna untuk diperkenalkan kepada peserta didik. “ Kami berharap di masa mendatang agar ada mata pelajaran untuk mengenalkan kajian budaya seperti pengenalan naskah kuno peninggalan para leluhur kita tersebut,” tandasnya. (her)

(Suara NTB/dok)

Joko Tamtomo

sangka. Selain menyasar tersangka dari pihak kelompok penerima, pihaknya juga akan mengusut tuntas keterlibatan pihak dinas terkait, baik di provinsi dan kabupaten.

“Pokoknya kasus ini akan kami usut tuntas,” tegasnya.

Terkait penanganan kasus ini, pihak Polres sudah mengelar ekspose. Bahkan, penyidik telah lama menetapkan status tersangka inisial M dalam kasus ini. Pihak Polres pun telah menyelesaikan berkas tahap I dan menyerahkan berkas perkara ke JPU, namun bekas dikembalikan oleh jaksa lantaran dinilai belum lengkap dokumennya. JPU meminta agar penyidik melengkapi dokumen hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dari BPKP. (her)

(Suara NTB/her)

TES URINE - Pegawai Karantina Pertanian Kelas I Mataram Wilker Lembar diperiksa urinenya oleh BNNP NTB, Selasa (17/5). Pemeriksaan ini bertujuan mengantisipasi peredaran narkoba di kalangan pegawai.

Pegawai Karantina Pertanian Lembar Jalani Tes Urine Giri Menang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB, menggelar tes urine di beberapa instansi dan lembaga pemerintah daerah, Selasa (17/5). Termasuk Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja (Wilker) Lembar. Tes urine ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran dari masyarakat akan bahaya narkoba. Selain itu, mengantisipasi peredaran narkkoba di lingkup instansi melibatkan aparatur.

Untuk memeriksa semua aparatur di Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram Wilker Lembar yang terletak di Jalan Raya Pelabuhan Nomor 9 Lembar, BNNP menerjunkan tujuh orang stafnya.

Petugas BNN dilengkapi alat untuk melakukan tes urine di tempat tersebut. PNS dan tenaga hononer pun tak luput dari pemeriksaan tersebut.

Namun sayang, jumlah pegawai Karantina tidak semua melakukan tes urine. Dari 92 pegawai terdiri dari 63 pegawai PNS dan 29 tenaga honorer, jumlah pegawai yang

melakukan tes urine langsung pada saat itu berjumlah 74 orang. Pantauan koran ini, pegawai kantor Karantina secara bergantian mengambil gelas kecil sebagai wadah untuk menaruh air kencingnya.

Satu per satu setelah mengambil gelas plastik tersebut, mereka bergiliran masuk ke kamr mandi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTB, Anggraini Wiwik, menjelaskan, tes urine ini bertujuan mensosialisasikan bahaya narkoba dan dampak yang ditimbulkan. “Ini langkah kami untuk mensosialisasikan bahaya narkoba,” katanya.

Dijelaskan, apabila ada yang positif terkena narkoba pihak BNN akan melakukan assessment dulu, tidak serta merta pihaknya menvonis langsung atau menyerahkan ke perkara pidana. Fungsi assessment jelasnya, untuk mengetahui penyebab narkoba, sehingga berada di dalam tubuh bersangkutan. “Apakah karena konsumsi obat atau penyalahgunaan,”jelasnya.

Ia menjelaskan, bisa saja yang bersangkutan positif narkoba, karena mengkonsumsi obat-obatan pada saat lagi sakit. Pada kasus ini, BNN tidak bisa menindaklanjutinya. Jika ditemukan ada penyalahgunaan, maka pihaknya akan merehabilitasi dan membina yang bersangkutan.

Sementara itu, Kepala Karantina Pertanian Kelas I Mataram, I Putu Tarunagara, menjelaskan, kegiatan seperti ini rutin dilakukan sebelum dilakukan tes oleh BNNP. Di samping itu juga, kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah mulai dari hal yang paling kecil seperti ini.

Ia menjelaskan, terkait hasil tes ini pihaknya akan melihat hasilnya. Pihaknya tidak mau bertindak, jika belum ada hasil resmi dari BNN, karena akan mengganggu kinerja dari pegawai sendiri.

“Apabila ditemukan staf yang positif, baik secara sengaja menggunakan barang haram tersebut akan dikenakan sanksi,” tegasnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Ketua KPU Lombok Barat (Lobar), Suhaimi Syamsuri, S.Ag, M.Si, mengingatkan jajaran Pemkab Lobar agar serius menuntaskan status kependudukan warga di Bangko Bangko dan Nambung. Jika data kependudukan tidak dituntaskan dikhawatirkan mengganggu Data Pemilih Tetap (DPT) pada pelaksanaan Pilkada Lobar yang direncanakan tahun 2018 mendatang.

Selain di Bangko Bangko dan Nambung, ujarnya, warga yang ada di Pemalikan Desa Batu Putih Sekotong statusnya masih abu-abu (llegal). “Kami berharap agar pemda menyelesaikan masalah status warga di lokasi ini, karena dikhawatirkan ganggu DPT nantinya,” katanya, Selasa (17/5).

Menurutnya, keberadaan warga di Bangko Bangko dalam beberapa kali pemilihan umum, baik presiden, dewan, pilkada tidak pernah masuk DPT di Lobar. Sebab mereka berasal dari luar Lobar, yakni Lombok Tengah (Loteng).

Supaya tidak ada masalah pada pilkada serentak nanti, pihaknya berharap agar Pemda menyelesaikan persoalan kependudukan di daerah ini.

Terkait persiapan Pilkada Lobar, pihaknya sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 31,7 miliar lebih ke Pemda pada APBD tahun 2017 mendatang.

Komponen terbesar pembiayaan, jelasnya, berupa alat peraga kampanye, logistik pilkada dan komponen pembiayaan penyelenggara. Jika dibandingkan biaya, Pilkada lalu jumlah anggaran yang dipakai Rp 14 miliar lebih itupun tidak habis. “Kami ajukan Rp 31,7 miliar lebih,” ungkapnya.

Penyelesaian persoalan penduduk diduga liar yang menempati kawasan konservasi di Taman Wisata Alam (TWA) Dusun Pemalikan Desa Batu Putih juga mengundang tanya pihak desa. Sejauh ini, penduduk liar kian bertambah.

Menurut pihak desa, terdapat penambahan sekitar ratusan orang yang tinggal di kawasan tersebut.

Kepala Desa Batu Putih

Nurzaini, mengaku, bertambahnya penghuni liar di kawasan itu disebabkan, pemda tidak tegas menertibkan warga luar Lobar. Kawasan itu, ujarnya, termasuk kawasan konservasi dan menjadi tanggung jawab BKSDA. Ia mempertanyakan, mengapa pihak terkait membiarkan warga liar membangun menempati dan perumahan rumah di kawasan itu. “Pemda tidak punya kewenangan mengusir karena itu kawasan konservasi, kewenangan KSDA,” kilahnya.

Menurutnya, warga liar masuk sekitar peralihan reformasi tahun 1999-2000. Warga yang tadinya menempati kawasan itu berasal dari Labuan Poh, namun karena merasa menempati lahan negara, maka mereka dengan kesadaran sendiri keluar dari kawasan itu. Namun entah mengapa tiba-tiba justru pada tahun 2000, setelah warga lokal keluar justru warga luar masuk ke kawasan itu. Rupanya mereka memanfaatkan kelemahan pemerintah saat itu, karena sibuk mengurus perihal reformasi, sehingga lupa mengawasi masuknya warga ke lahan negara ini.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil), H. Muridun menyatakan, warga tersebut tak diakui sebagai penduduk Lobar, karena sampai saat ini tidak ada permohonan pembuatan dokumen kependudukan dari pihak desa di mana mereka bermukim. “Warga itu tidak diakui sebagai penduduk Lobar, soal penertiban itu ranah pihak lain, kami hanya bertugas melayani administrasi saja,” katanya.

Diakui, pernah ada warga setempat mengajukan permohonan, namun tanpa ada rekomendasi dari pihak desa. Warga juga tak memiliki surat keterangan pindah dari daerah asalnya, atas dasar itulah pihaknya tidak berani menerbitkan KTP. Tidak seperti penduduk Nambung (perbatasan Lobar-Loteng), telah lama memegang dokumen kependudukan sebagai warga Lobar. (her)

Tinggi, Angka Buta Aksara di Lotim Kabupaten Lombok Timur (Lotim) merupakan daerah yang memiliki wilayah cukup luas jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di NTB. Bahkan, dari segi penduduk kabupaten yang berada di ujung timur pulau Lombok ini memiliki penduduk terbanyak, yakni sekitar 1,3 juta jiwa yang tersebar di 20 kecamatan.

MENJADI daerah yang memiliki luas wilayah terbesar serta jumlah penduduk terbanyak tentu merupakan tantangan pemerintah untuk memberantas angka buta aksara di Gumi Selaparang ini. Jika tidak demikian, maka rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki akan berpotensi “menggoyang” ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Lotim.

Dari catatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten Lotim melalui bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), tercatat baru 3 kecamatan dari 20 kecamatan di Lotim yang sudah berhasil memberantas angka buta aksara terhitung dari tahun 2013 sampai 2015.

Ketiga kecamatan itu di antaranya, Kecamatan Selong, Sakra dan Sambelia. Padahal pada tahun 2010 sampai 2012, angka buta aksara di tiga kecamatan itu terbilang cukup tinggi yakni berkisar antara 1.000 sampai 2.000 orang. “Hingga

tahun 2016 ini, baru tiga kecamatan yang sudah angka buta aksaranya nol, yang lain masih banyak,”ujar Kepala Bidang PLS Dikpora, H. M. Nursalim pada Suara NTB, Selasa (17/5).

Dengan demikian, lanjutnya, masih banyaknya angka buta aksara di Lotim tentu menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk terus menuntaskannya. Pasalnya, kondisi itu akan mengarah terhadap SDM yang ada dan SDM yang berkualitas akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat itu agar dapat tercapai, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Lotim dapat terus terjaga.

Oleh sebab itu, dalam menjaga kualitas SDM khususnya di Kabupaten Lotim, yang penting untuk dilakukan adalah mendidik generasi-generasi penerus bangsa. Dengan mempersiapkannya sejak dini, maka pada usia Indonesia yang ke-100 tahun yang menuju generasi emas tahun 2045 . Anak-anak yang berusia 5 tahun

(Suara NTB/yon)

REKAPITULASI - Kabid PLS pada Dikpora, H. M.Nursalim menunjukkan rekapitulasi penuntasan buta aksara di Kabupaten Lotim mulai dari tahun 2010 sampai 2015. saat ini pada 40 tahun ke depan akan menjadi seorang-seorang pemimpin yang berkualitas dan berbobot ketika usia mereka menginjak ke 45 tahun.

“Maka dari itu, jika kita tidak persiapkan dari sekarang dengan mengajarkannya pendidikan yang berkualitas dan memberantas buta aksara, sudah tentu mereka tidak akan mampu bersaing,”kritiknya.

Mantan Kasi Kurikulum Bidang Dikdas Dikpora Lotim ini mengibaratkan, manusia itu

ibarat ulat yang terus merubah dirinya menjadi kepompong hingga sampai menjadi kupukupu. Pada saat masih menjadi ulat, paparnya, sebagian orang pasti akan jijik melihatnya bahkan berkeinginan besar untuk membunuhnya. Akan tetapi, ketika sudah berubah menjadi kupu-kupu, sebaliknya semua orang akan senang melihatnya, karena rupanya yang indah nan menawan.

Artinya, jika anak tidak dipersiapkan sejak dini, maka

besar kemungkinannya mereka akan menjadi beban keluarga, termasuk menjadi beban pembangunan di suatu daerah.

Oleh karena itu, apa yang dipersiapkan itu merupakan modal pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat bagus tentu menjauhkan daerah itu dari rawan pangan. “Saat ini kita terus gencarkan untuk mewujudkan kabupaten Lotim bebas angka buta aksara dari 20 kecamatan di Lotim,” jelasnya. (yon)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 18 Mei 2016

Halaman 6

Tambang Ilegal di Alas Segera Ditindak Sumbawa Besar (Suara NTB) Penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah perbukitan Kokar Dalap, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas dinilai dapat merusak lingkungan. Karenanya pemkab Sumbawa segera membentuk tim khusus untuk menindak para penambang. tan dalam rapat sebelumnya.

“Sesuai hasil kesepakatan, akan kita bentuk tim untuk menangani terkait pertambangan ilegal di Kabupaten

Itkab Rampungkan Riksus Desa Labuhan Lalar Taliwang (Suara NTB) Tuntutan warga desa Labuhan Lalar agar pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) turun memeriksa seluruh dugaan penyimpangan yang terjadi di desanya telah ditindaklanjuti Inspektorat Kabupaten (Itkab) setempat.

Maret lalu, warga desa tersebut menggelar aksi demo menuntut hal itu. ‘’Proses pemeriksaan khusus (riksus) di salah satu desa pesisir KSB itu sudah selesai,” jelas Inspektur Itkab KSB Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si kepada media ini, Selasa (17/5).

Ia mengatakan, saat ini hasil seluruh pemeriksaan masih disusun oleh tim sebelum nanti hasilnya diserahkan ke bupati untuk ditindaklanjuti. “Ketua timnya sedang ke luar daerah. Nanti begitu selesai hasilnya kita seahkan ke bupati,” timpalnya.

Menurut dia, pihaknya hanya bertugas melakukan pemeriksaan dan selanjutnya memberikan hasilnya serta rekomendasi kepada bupati. Sedangkan untuk tindaklanjut atas hasilnya menjadi kewenangan bupati sepenuhnya. “Nanti tunggu saja,” timpalnya.

Selain pemeriksaan untuk desa Labuhan Lalar, Ady mengungkapkan pihaknya juga telah menuntaskan Riksus untuk desa Goa kecamatan Jereweh. Ia menjelaskan, pemeriksaan di desa Goa hampir sama dengan Labuhan Lalar yakni mengenai sejumlah dugaan penyimpangan yang sebelumnya telah disampaikan oleh warga desa bersangkutan. “Semuanya kita periksa. Dan yang Goa juga sudah selesai,” cetusnya.

Riksus terhadap desa Labuhan Lalar dilakukan Itkab KSB setelah pada bulan Maret lalu, ratusan warganya menggelar aksi unjuk rasa menyatakan mosi tidak percaya kepada kepala desa. Kades dinilai telah banyak melakukan penyimpangan anggaran dan tidak transparan dalam menjalankan pemerintahan desa.

Saat itu warga pun menuntut agar Itkab turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan desa sepanjang tahun 2015 lalu. Sebab menurut warga, banyak kegiatan yang anggarannya tercantum di APBDes, namun pada tataran pelaksanaannya di lapangan nihil. (bug)

RAPBDes di KSB Masih Dievaluasi Taliwang (Suara NTB) Aparatur desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tampaknya masih perlu banyak belajar dalam sistem penyusunan anggaran. Ini dibuktikan tim evaluasi Pemda KSB masih banyak menemukan kesalahan penganggaran dan tata aturan yang tidak sesuai ketentuan.

“Kami sudah terima sekitar 21 desa mengajukan RAPBDes-nya. Dari semua itu belum ada yang clear. Kita kembalikan karena masih banyak yang perlu perbaikan dan evaluasi,” jelas anggota evaluasi RAPBDes Pemda KSB, Mars Anugrahinsyah, S.Hut kepada wartawan, Selasa (17/5).

Menurut dia, ada beberapa ketidakjelian desa dalam menyusun anggaran desanya. Terhadap 21 desa yang telah dievaluasi dan perlu dilakukan perbaikan misalnya, Mars mengaku masih menemukan adanya tidak rasionalnya nominal anggaran yang dicantumkan pada sebuah kegiatan atau program. Selain itu ada juga kegiatan pokok dan wajib masuk dalam agenda penganggaran tetapi di APBDes tidak tercantum. “Ada salah satu desa di sana dalam item sintap (peghasilan tetap) aparaturnya. Untuk sintap Kadesnya tidak dicantumkan. Kan aneh kok seorang Kades yang bertanggungjawab terhadap keuangan desa dilupakan haknya. Dan lucunya lagi Kadesnya ternyata menandatangani dokumen RAPBDes itu,” ungkapnya.

Selain itu lanjut dia, ada beberapa item anggaran yang perlu diikutkan dalam sebuah program kerja tetapi oleh desa tidak dibuatkan pos anggarannya. “Ada kegiatan fisik yang nilainya lebih dari Rp 100 juta. Tapi tidak ada anggaran konsultannya, padahal kegiatan itu harus ada konsultannya,” timpal pria yang juga menjabat Kabid Ekonomi Bappeda KSB ini.

Mars pun mempertanyakan, proses penyusunan RAPDes oleh desa yang sejauh ini masih terus terjadi kesalahan. Sebab seharusnya menurut dia, ketika diajukan ke tim evaluasi kesalahan teknis tidak perlu lagi terjadi karena sebelumnya telah dilakukan asistensi sebanyak dua kali, yakni oleh pihak kecamatan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). “Kalau kemudian halhal teknis seperti itu lolos di proses asistensi oleh kecamatan dan BPMPD. Perlu dipertanyakan seperti apa kemudian dua pihak itu melakukan bimbingan kepada desa dalam menyusun APBDes,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

Sumbawa, khususnya yang berada di Kecamatan Alas,” ujarnya.

Disebutkan Kapolres, terhadap tambang ilegal ini

instansi untuk turun bersama-sama. “Mudah-mudahan dengan turunnya tim nanti, tidak terjadi lagi hal demikian. Meskipun ada kita tetap memberikan himbauan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Pihaknya juga telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan ke pemerintahan desa ataupun kecamatan

dayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. Mukhlis kepada media ini, Selasa (17/5).

Kegiatan UNBK ulangan yang dilaksanakan SMPN 1 Taliwang ini diikuti oleh 60 orang siswa. Mereka terbagi dalam dua sesi ujian yang telah ditetapkan pihak sekolah.

arakat bayak. “Dampaknya bukan sekarang. Tetapi beberapa tahun kedepan. Kalau sudah banjir, erosi, tanah longsor, maka masyarakat sekitar yang akan dirugikan. Makanya kita kemarin sepakat dengan Pemda dan sejumlah unsur terkait untuk membentuk tim, bersama-sama turun ke lokasi,” tukas Kapolres. (ind)

Dua Pengedar Sabu Diringkus Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mengamankan dua orang terduga pengedar narkotika jenis sabusabu, Senin (16/5) sekitar pukul 19.00 Wita. Dari tangan kedua tersangka tersebut polisi menyita barang bukti berupa satu poket sabu seberat 31,3 gram, dua poket sabu seberat 10,1 gram, tiga poket sabu sekitar 6,9 gram, satu poket ganja seberat 22 gram. Serta satu buah kaca dan skop, dua buah korek api, dan satu buah handphone.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK yang didampingi Kasat Narkoba, Iptu Totok Suharyanto menyebutkan, kedua tersangka berinisial A alias Kamel warga Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, dan IS alias Rilos asal Kecamatan Lape.

Menurut Kapolres, penangkapan tersebut bermula dari Satres Narkoba mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba di depan masjid Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara. Tim kemudian bergerak, dan meringkus A alias Kamel. Dari tangannya didapatkan sejumlah barang bukti berupa satu poket sabu dan tiga bundel plastik bening. Dari pengembangan yang dilakukan, informasinya barang tersebut didapatkan dari salah seorang berinisial IS alias Rilos warga Kecamatan Lape yang kebetulan kos di sekitar Panto Daeng, Kelurahan Brang Bara. Polisi pun bergerak menuju lokasi.

Saat penggerebekan, polisi bersama dengan Camat Sumbawa, Mulyadi, S.Sos dan Ketua RT Panto Daeng, Jafar Mala, S.Sos. IS sempat membuang barang bukti ke dalam kloset kamar mandi. Namun hal tersebut diketahui pihak kepolisian. Di dalam kloset tersebut ditemukan plastik yang berisi beberapa poket sabu dengan berat dan ukuran bervariasi. Selain itu juga ditemukan satu poket ganja. “Keduanya saat ini sudah kami amankan dan tengah dilakukan pemeriksaan,” imbuhnya.

Disebutkan Kapolres, dilihat dari jumlah barang bukti yang diamankan, kemungkinan keduanya merupakan pengedar.

Mengingat jumlahnya juga cukup besar.

Dimana yang bersangkutan ini juga sudah merupakan TO. Terhadap keduanya akan dijerat sesuai dengan UU No 35

(Suara NTB/ind)

NARKOBA - Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad didampingi Kasat Narkoba menunjukkan barang bukti narkoba yang didapatkan dari kedua tersangka(membelakangi kamera), Selasa (17/5).

Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 112, 114. Ancaman hukuman paling lama 12 tahun dan denda Rp 800 juta hingga Rp 8 miliar.

Untuk sementara, barang tersebut diperkirakan berasal dari luar Sumbawa. Pihaknya belum mengetahui jaringan dari peredaran barang tersebut.

“Masih kita kembangkan dan dalami,” tukas Kapolres seraya berterima kasih kepada warga masyarakat, termasuk pemerintah Kecamatan, Kelurahan, RT/ RW setempat, yang membantu kepolisian dalam pengungkapan maupun penindakan hukum terhadap narkoba.

Berdasarkan pengakuan IS kepada wartawan, ia mengkonsumsi narkotika sejak 2013 lalu. Dan mulai menjual barang tersebut sejak 2014. Ia me-

ngakui hanya sebagai kurir. Dimana barang tersebut didapatkan dari seorang rekannya yang akrab disebut Regen. Terhadap Regen ia tidak mengetahuinya. Mengingat selama ini hanya berhubungan melalui handphone.

Sementara itu, pada Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Gatarin 2016 yang sudah selesai dilaksanakan, Polres mendapatkan hasil sebanyak 13 kasus.

Dari 13 kasus tersebut, di antaranya 4 kasus perjudian, yang saat ini dalam proses pemeriksaan penyidik, satu kasus prostitusi dan delapan kasus miras. Terhadap kasus miras ini, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti sekitar puluhan jeriken minuman jenis arak atau tuak. Selain itu juga berhasil menggerebek lokasi pembuatan atau penyulingan arak di se-

Warga Desa Goa Tuntut Kadesnya Dipecat Taliwang (Suara NTB) Belasan warga desa Goa kecamatan Jereweh, Selasa (17/5), mendatangi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Mereka mengadukan oknum Kadesnya yang dinilai selama ini telah melakukan sejumlah kebijakan yang salah dan penyelewengan anggaran.

“Tuntutan kami. Bahwa kami ingin Kades yang menjabat sekarang dipecat,” cetus Mukhtar, juru bicara saat audiensi di kantor BPMPD KSB. Ada banyak kebijakan dan penyelewengan di sisi keuangan yang telah dilakukan Mahyudin selaku Kades Goa. Menurut Mukhtar, sepanjang tahun 2015 lalu terdapat banyak kegiatan fiktif yang dibuat oleh Kades untuk menguras anggaran desa tetapi hasilnya tidak terlihat di lapangan. “Contoh saja pembangunan pagar kantor. Itu dianggarkan di APBDes 2015, tapi fisiknya tidak kelihatan sampai berakhirnya tahun anggaran,” cetusnya.

Tidak saja itu, pelayanan pilih kasih kerap diterapkan Mahyudin selaku Kades. Hal ini kemudian membuat warga semakin jengah dengan sikap tersebut. Pasalnya untuk banyak keperluan yang membutuhkan tanda tangan sang Kades, beberapa warga ada yang tidak dapat memperolehnya. “Kami yang hadir di sini tidak mau dilayani tanpa alasan jelas. Padahal sebagai pemimpin harusnya dia bisa mengayomi seluruh warga tanpa terkecuali,” tegas warga lainnya yang turut hadir dalam pertemuan itu.

Selama pertemuan, warga beberapa kali menyatakan kekecewaannya kepada BPMPD. Pasalnya Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes), Abdul Muis, S.Sos yang menerima

(Suara NTB/bug)

TUNTUT DIPECAT - Suasana pertemuan warga Desa Goa dengan pihak BPMPD KSB, Selasa (17/5), menuntut oknum Kadesnya dipecat. warga, menyatakan bahwa tuntutan warga untuk memecat Kadesnya tidak bisa serta merta dilakukan karena ada prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu. “Sekarang kita terima keluhan dan laporan bapak ibu, nah kita lihat dulu buktikan dulu benar atau tidak seperti itu. Kalau iya dan memenuhi seluruh unsur baru bisa dilakukan pemecatan,” terangnya.

Muis yang didampingi pejabat Inspektorat Kabupaten (Itkab) KSB selanjutnya menyampaikan, proses pemecatan Kades juga tidak dilakukan oleh BPMPD. Tetapi oleh sistem di desa sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Soal dugaan penyimpangan yang bapak ibu sampaikan kami terima dan segera kami tindaklanjuti dengan turun ke lapangan.

Tapi soal pemecatan itu ada prosedurnya dan butuh waktu, tidak serta merta,” tegasnya.

Mendengar penjelasan itu, warga dalam pertemuan itu sempat gaduh. Beberapa warga bahkan menuding pihak BPMPD sengaja melindungi

Kades yang mereka anggap sudah tidak patut lagi memimpin itu. Beruntung warga lainnya menyatakan, memahami posisi BPMPD dan tetap menagih janji agar pemerintah kabupaten segera turun tangan menelisik penyimpangan yang dilakukan Kadesnya. “Kalau memang tidak bisa dipecat sekarang, kami minta BPMPD, Inspektorat turun ke desa kami, dan kami bisa buktikan penyimpangan yang dilakukan pak Kades,” tandas Mukhtar yang langsung diiyakan Abdul Muis.

“Ya, kami siap dalam satu dua hari ke depan kami akan turun lapangan. Dan saya harap warga bisa menunjukkan kepada kami seluruh dugaan penyimpangan yang dilakukan Kadesnya,” tegas Muis.

Usai mendengar penjelasan pihak BPMPD itu, warga sepakat menunggu hasil turun lapangan yang dijanjikan. “Kalau mereka (pemerintah) tidak bisa tuntaskan juga kami akan datang ke sini dengan lebih banyak lagi. Dan kami akan segel kantor desa,” ancam Mukhtar. (bug)

SMPN 1 Taliwang Sukses Gelar UNBK Ulangan Taliwang (Suara NTB) SMPN 1 Taliwang akhirnya berhasil menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) yang sebelumnya sempat tertunda di jadwal utama akibat servernya mengalami kerusakan.

“Alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan,” kata kepala Dinas Pendidikan Kebu-

setempat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Termasuk membuatkan semacam spanduk himbauan di lokasi, supaya masyarakat menghentikan kegiatan penambangan ilegal.

Mengingat selain merupakan tindak pidana juga dapat merusak lingkungan. Hal ini tentunya akan merugikan masy-

Mukhis mengatakan, pada pelaksanaan ujian ulangan ini para siswa tetap mengikutinya sesuai dengan jadwal sesi awal. Di mana sesi II lebih dulu menjalani ujian dan setelahnya disusul peserta yang masuk dalam sesi III. “Tidak ada perubahan. Mereka masuk juga seperti nomor urut mereka pada ujian awal,” paparnya.

Mukhlis mengaku, pihaknya sempat was-was akan terjadi gangguan seperti sebelumnya. Bahkan tidak sekadar soal server eror, tetapi juga kondisi pasokan listrik yang dalam beberapa hari terakhir PLN banyak melakukan pemadaman.

“Tapi Alhamdulillah tadi semuanya lancar,” sebutnya.

Untuk diketahui, pada hari

kedua pelaksanaan UNBK, Selasa (10/5) lalu, sesi II dan III UNBK di SMPN 1 Taliwang terpaksa tidak dapat dijalankan. Hal ini dikarenakan pada saat ujian mata pelajaran Matematika itu, jaringan server komputer yang digunakan untuk ujian mengalami eror dan tidak bisa dilakukan perbaikan pada hari itu juga. (bug)

kitar Kecamatan Utan. Disebutkannya, meskipun operasi Pekat sudah selesai, namun pihaknya tetap akan melaksanakan upaya-upaya serupa. Namun sifatnya bukanlah operasi. Tentunya pihaknya akan meningkatkan kegiatan rutin.

Pihaknya menghimbau masyarakat, apabila mengatahui kegiatan seperti prostitusi, perjudian, miras supaya memberitahukan kepada pihak kepolisian.

Apalagi saat ini menjelang bulan Ramadan. “Nanti juga dalam waktu dekat kita akan rapat dengan Pemkab dan FKPD lainnya untuk bagaimana persiapan dalam rangka pengamanan dalam bulan Ramadan. Supaya dalam bulan Ramadan masyarakat Sumbawa tenang dalam melaksanakan ibadah,” tukas Kapolres. (ind)

Banyak Los di Pasar Seketeng Belum Ditempati Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim penataan pasar Seketeng kini sedang mengidentifikasi jumlah kemampuan daya tampung pasar yang kosong. Sebab dari hasil pengecekan, ada sekitar 12 los pedagang di pasar Seketeng belum ditempati, malah memilih berjualan di luar. Pemilik los pun telah dipanggil.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Dikoperindag) Sumbawa, Drs. Zainal Abidin, Selasa (17/5) menjelaskan, identifikasi ini untuk mengetahui berapa sebenarnya daya tampung pasar. Sesuai hasil hearing di DPRD Sumbawa merekomendasikan agar dilakukan pengkajian kembali. Beberapa sebenarnya kemampuan daya tampung pedagang di dalam disesuaikan daya jumlah pedagang yang ada di luar.

Para pemlik los yang tidak menempati losnya beralasan terpaksa berjualan dengan

menyewa tempat di luar karena barang seperti alat kebutuhan dapur susah laku di dalam pasar. “Sewa los tetap mereka bayar, diisi dengan barang saja, namun mereka berjualan di luar menjual sembako. Kalau memang tidak lagi memakai los itu, maka sebaiknya dikembalikan lagi ke Pemkab,” cetusnya.

Meski sebelumnya diakui Zainal, dari hasil pemeriksaan Inspektorat ada beberapa pemilik los yang masih menunggak pembayaran sewa. Namun, hal itu telah ditindaklanjutinya dengan memberikan surat teguran kepada pemilik los. “Setelah kita panggil, mereka siap kembali membuka losnya,” terangnya.

Terhadap penataan fasilitas pasar, pihaknya kini sedang menghitung estimasi biaya untuk lantai tempat ikan. Termasuk atap los daging yang mulai bocor, lapuk dimakan usia. (arn)

Sumbawa Bangun Dua Gedung SMA Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa tahun ini tengah mengejar pembangunan dua SMA, yakni SMA Negeri 1 Rhee dan SMA Negeri 1 Ropang yang kini sedang berproses. Tahun berikutnya diharapkan kecamatan yang belum berdiri bangunan SMA/ SMK dapat diperjuangkan.

Kepala Dinas Diknas Sumbawa, Sudirman Malik, S.Pd kepada Suara NTB, Selasa (17/5) menerangkan, pembangunan dua SMA dimaksud menggunakan anggaran pusat.

Setelah pada tahun sebelumnya 2015 lalu, sebuah SMA di Pulau Moyo atau tepatnya SMA Negeri 1 Labuan Badas yang berlokasi di Sebotok berdampingan dengan SMP Negeri 3 Labuan Badas telah selesai dibangun dan tahun ini bisa dimanfaatkan.

“Dua SMA itu kini dalam proses pembangunan. Dikerjakan langsung ketua pembangunan sekolah bersama panitia,” terangnya.

Sudirman berharap Kecamatan yang belum memiliki SMA/ SMK seperti Lantung kini sedang diperjuangkan di pusat. Berusaha maksimal agar seluruh kecamatan di Sumbawa dapat berdiri SMA/SMK Negeri. Sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakatnya. Agar tak ada alasan lagi, anak usia SMP/ SMA tidak lagi bersekolah. Dengan mendekatkan pelayanan pendidikan di wilayah mereka, termasuk di pulau. Mengingat pentingnya pendidikan untuk masa depan dan kesejahteraan. (arn)

(Suara NTB/arn)

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK kepada wartawan, Selasa (17/5) menyebutkan, rencana pembentukan tim sesuai dengan kesepaka-

tidak hanya menjadi domainnya kepolisian. Tetapi sudah menyangkut semua pihak.

Dengan dibentuknya tim itu nantinya, semua unsur terkait dapat turun bersamasama ke lokasi untuk menanggapi hal tersebut.

Tentunya dalam pembentukan tim, dilakukan Bupati dengan mengakomodir dinas/

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 18 Mei 2016

Halaman 7

Kerjasama Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

SMAN 1 Dompu Juarai Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan Dompu (Suara NTB) Lomba cerdas cermat tentang wawasan kebangsaan tingkat Kabupaten Dompu dijuarai siswa SMAN 1 Dompu. Para peserta terlihat cukup antusias mengikuti lomba yang akan berlanjut hingga tingkat nasional ini.

Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Wahyuddin, S.Sos, M.Si pada acara pembukaan lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan tingkat SMA/MA di aula Dinas Dikpora Dompu, Selasa (17/5) mengungkapkan, lomba cerdas cermat tentang wawasan kebangsaan ini sudah menjadi agenda rutin tiap tahun. Lom-

ba ini terkait mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN) yang difokuskan pada 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan TAP MPR. “Yang berhasil menjadi juara akan mewakili Dompu ke tingkat Provinsi,” katanya.

Wahyuddin menerangkan, kegiatan lomba cerdas cermat ini diharapkan dapat menambah wawasan kebangsaan dan meningkatkan rasa nasionalisme sedini mungkin. Melalui cerdas cermat, pada siswa diharapkan bisa mempersiapkan diri dan tentunya akan menambah wawasan bagi anak – anak

didik. “Menumbuhkan rasa nasionalisme inilah menjadi tujuan lomba,” jelasnya.

Lomba cerdas cermat tentang wawasan kebangsaan ini dilakukan dalam dua sesi yaitu penyisihan dan final. Setiap sesi perlombaan ada dua jenis soal yang diajukan, yaitu soal dengan jawaban benar dan salah, serta jawaban uraian dari peserta yang dibuat dalam bentuk babak rebutan.

Lomba ini diikuti oleh 11 SMA se-Kabupaten Dompu yaitu SMAN 1 Dompu, SMAN 2 Dompu, SMAN 3 Dompu, SMAN 1 Woja, SMAN 2 Woja, SMAN 1 Manggelewa, SMAN 2 Manggele-

wa, SMAN 1 Pajo, SMAN 1 Kempo, SMAN 2 Kempo, da SMA IT Al Kausar Ranggo. Setelah melalui babak penyisihan, SMAN 2 Dompu, SMAN 1 Woja dan SMAN 1 Dompu berhasil lolos ke babak final. Dalam babak final, SMAN 1 Dompu memperoleh nilai 149, SMAN 1 Woja dengan nilai 139, dan SMAN 2 Dompu memperoleh nilai 98.

Masih banyaknya SMA/MA yang tidak mengirimkan perwakilan dalam lomba cerdas cermat ini cukup disayangkan.

Terlebih kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahun, materi soal yang dilombakan juga sudah dimiliki

masing – masing guru PKN terkait wawasan kebangsaan.

Di sekolah, lanjut panitia pelaksana, pihak sekolah juga memiliki dana BOS yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai anak didiknya mengikuti lomba cerdas cermat ini. Lomba wawasan kebangsaan ini menjadi bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Apalagi di tengah dekadensi moral anak – anak remaja. “Semua sekolah sudah disurati, kita tidak tahu apa alasan ketidakhadiran beberapa sekolah yang selama ini biasa mengikuti lomba cerdas cermat ini,” kata salah seorang panitia. (ula/*)

Seluruh ASN di Bima akan Dites Urine

Selingkuh, Faktor Utama Perceraian ASN di Bima Bima (Suara NTB) – Selingkuh merupakan salah satu faktor penyebab utama perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bima. Kemudian disusul karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta akibat tidak ada lagi kecocokan.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, M. Antonius, M.Ap, kepada Suara NTB, Selasa (17/5).

Kata dia, kasus perceraian tersebut tidak ada kaitan dengan jabatan. Semuanya murni karena persoalan pribadi di internal rumah tangga, sehingga memilih berpisah.

“Selama ini tidak ada kita temukan alasan perceraian karena jabatan. Yang sering kita temukan karena masalah internal rumah tangga, terutama perselingkuhan,” ucapnya.

Menurut Antonius, angka perceraian ASN di daerah setempat terbilang cukup tinggi. Sejak tahun 2015 sampai saat ini sudah 28 orang. Tingginya angka peceraian tersebut menjadi perhatian serius pihaknya untuk meminimalisir kasus tersebut.

“Prahara rumah tangga ASN Kabupaten Bima cukup tinggi, yang sudah mendapatkan putusan sekitar 28 kasus. Sementara yang masih diproses dan baru mengajukan surat permohonan izin cerai sekitar puluhan,” katanya.

Diakuinya, beberapa ASN ada juga yang baru mengajukan surat permohonan cerai. Setiap surat yang diajukan itu, lanjutnya, tetap diproses. Hanya saja terlebih dahulu akan diproses di internal instansi ASN itu.

“Kami meminta atasan yang bersangkutan untuk melakukan pendekatan dan pembinaan. Kemudian meminta penyelesaian kedua belah pihak,” sambungnya.

Menurut Antonius, apabila cara tersebut tidak mampu menyatukan kembali pasangan tersebut, jalan terakhir yang diambil dengan cara mengambil keterangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian dinaikkan ke pembina aparatur.

“Dalam hal ini Bupati yang akan memutuskan. Apakah mereka ini diberi izin bercerai atau tidak,” ujarnya.

Dia menegaskan, setiap permohonan perceraian akan terlebih dahulu diupayakan mediasi. Jika tidak ASN yang langsung bercerai tanpa ada persetujuan dari atasannya, akan diproses dan mendapat sanksi.

“Ini semua kita lakukan agar menjaga nama baik ASN. Baik keluarga maupun istansi tempatnya mengabdi.

Kita tidak ingin ASN terlihat keburukannya meski ini masalah pribadi,” pungkasnya. (uki) M. Antonius (Suara NTB/uki)

Banyak ASN di Bima Bolos

Bima (Suara NTB) Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer melakukan inspeksi mendadak (sidak), Selasa (17/5). Ditemukan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) bolos.

Sidak yang didampingi sejumlah aparat Satuan Pol PP itu membuat suasana cukup tegang di antara para pegawai kantor BPMPD Bima yang disidak. Saat itu banyak pegawai sedang duduk santai meskipun masih jam kerja.

Wabup mengecek seisi ruangan, dari ruang kerja Kepala Badan, Kepala Bidang hingga Kasubag. Hasilnya kursi yang ditempati tidak ditemukan orang.

Dahlan nampak kesal saat mengecek absensi para pegawai kantor setempat. Banyak pegawai yang tidak berada di ruangan keluar tanpa memberikan keterangan jelas.

“Masa keluar masuk kantor tanpa ada keterangan jelas.

Ini bukan rumah pribadi, tapi ini kantor, tempat untuk melayani masyarakat,” ujar kesal Wabup.

Wabup menilai apa yang disaksikannya di kantor BPMPD tersebut akan menyebabkan tergganggunya pelayanan kepada masyarakat. Sebab, baik dan buruknya pelayanan tergantung tingkat kedisiplinan pegawai.

“Kalau sistemnya buruk seperti ini, jangan harap bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Wabup berencana akan memanggil Kepala Badan untuk melakukan klarifikasi dalam waktu dekat ini.

Sekaligus melakukan pembinaan, bahkan diberikan sanksi ringan atas kejadian itu.

“Kami agendakan secepatnya memanggil Kepala Badan.

Untuk melakukan klarifikasi soal ini,” tegasnya.

Terpisah Kepala BPMD Kabupaten Bima, Abdul Wahab, SH, dikonfirmasi mengakui tidak berada di kantor pada saat Wabup melakukan sidak. Dia sedang melayat karena yang meninggal adalah mertuanya.

“Saya tidak di kantor, juga sudah diketahui pihak Wabup, karena sudah dikomunikasikan terlebih dahulu,” terangnya.

Wahab menegaskan siap apabila Wabup memanggilnya untuk melakukan klarifisikasi. Sebagai pimpinan di instansi setempat sudah siap. Serta akan menjelaskan sesuai apa adanya.

“Ini juga sebagai bentuk evaluasi kami untuk meningkatkan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

PERIKSA ABSEN – Wabup Bima, Dahlan M. Noer memeriksa absensi pegawai saat sidak ke kantor BPMPD Bima, Selasa (17/5).

(Suara NTB/ula)

CERDAS CERMAT - Peserta dalam babak penyisihan tampak seru mengikuti lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan tingkat Kabupaten Dompu, Selasa (17/5).

Bima (Suara NTB) Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer mengunjungi Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima untuk berkoordinasi, Selasa (17/ 5). Rencananya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Bima segera akan dites urine.

(Suara NTB/uki)

MUSNAHKAN – Wakapolres Bima Kabupaten, Kompol Arif Harsono memusnahkan barang bukti narkoba, Selasa (17/5).

Polres Bima Musnahkan Narkoba Bima (Suara NTB) – Polres Bima Kabupaten memusnahkan barang bukti (BB) narkoba jenis sabu dengan cara dibakar. Pemusnahan BB dengan berat 3,21 gram itu dilakukan di ruang Sat Res Narkoba setempat, Selasa (17/5).

Pemusnahan disaksikan Wakapolres, Kompol Arif Harsono, S.Ik dan pemilik sabu yang tertangkap aparat, belum lama ini.

Kasat Narkoba Polres Bima Kabupaten, Ipda Hanafi menjelaskan, barang haram yang dimusnahkan itu merupakan BB hasil sitaan dari seorang kurir, AM (35), di kediamannya yang terletak di Kelurahan Tanjung, Kota Bima. Serta hasil pengembangan dari penangkapan dalam kasus yang sama.

“BB yang dimusnahkan

adalah hasil sitaan pengedar AM. Warga Tanjung Kota Bima beberapa waktu lalu serta hasil pengembangan dari kasus serupa,” ucapnya.

Kata dia, BB yang disita dengan cara dikemas dalam sembilan poket sabu itu.

“Sabu dimusnahkan ini hanya sebagian saja. Karena sebagiannya sudah digunakan untuk keperluan di BPOM dan kepentingan penyelidikan,” katanya.

Menurut Kasat, pemusnahan ini juga merupakan petunjuk dari Kejaksaan Raba Bima untuk dilakukan tahap II yang harus disaksikan sendiri oleh tersangka.

Hanafi mengaku, AM merupakan pemain lama yang sejak dulu menjadi Target Operasi (TO). Pihaknya berhasil menangkap oknum tersebut

dengan menyita beberapa BB pada saat menggelar operasi belum lama ini.

“Tersangka AM sendiri akan dikenakan UU Tentang Narkotika pasal 112, 114 dan subsider 127. Dengan ancaman penjara lima tahun ke atas,” ujarnya.

Dia menambahkan, narkoba yang beredar di wilayah Kabupaten Bima diduga kebanyakan berasal dari Kota Bima. Sementara proses transaksi dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya barang itu akan dipesan via online, juga telepon.

“Pengguna, pemakai, kurir kerap kami lakukan penangkapan. Hanya saja dari pengakuannya, barang yang mereka ambil ini kebanyakan mengarah di wilayah Kota Bima,” pungkasnya. (uki)

Tersangka Kasus K2 Dompu Segera Ditetapkan Dompu (Suara NTB) Proses penyidikan kasus pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS di lingkup Pemkab Dompu akan tetap berlanjut, kendati kasat Resrim Polres Dompu, AKP Herman akan diganti oleh AKP Priyo Suhartono. Penyidik direncanakan akan mendatangi BAKN regional IX Denpasar untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam waktu dekat.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/5) mengungkapkan, surat panggilan yang dikirimkan ke BAKN hingga saat ini belum ada konfirmasi. “Kita sudah dua kali kirimkan surat panggilan ke BAKN regional IX Denpasar melalui Pos, tapi tidak ada konfirmasi sama sekali.

Makanya penyidik direncanakan akan mendatangi BAKN untuk dimintai keterangan sebagai ahli,” katanya.

Sebelum penyidik ke BAKN, kata Herman, pihaknya akan bersurat ke BAKN terkait rencana permintaan keterangan ahli agar pihak BAKN bisa menyiapkan diri dan dokumen

(Suara NTB/ula)

Herman yang diharapkan. “Kalau kita langsung berangkat tanpa ada pemberitahuan lebih awal, kemungkinan tidak ada kesiapan pihak BAKN untuk memberikan keterangan dan bukti yang diharapkan,” jelas Herman.

Herman mengaku, proses penyidikan ini akan tetap berlanjut kendati dirinya akan

dipromosi sebagai Kabag Perencanaan Polres Dompu menggantikan Kompol A. Lutfan. Untuk Kasat Reskrim akan dijabat AKP Priyo Suhatono dan serah terima jabatan akan dilakukan di Polres, Kamis (19/5) ini. “Kasus K2 ini menjadi atensi (Mabes dan Polda). Jadi tetap akan dilanjutkan,” katanya.

Terkait penetapan tersangka, Herman mengatakan, karena ini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan tentu sudah ada tersangka. Hanya saja, penetapan belum dilakukan karena masih menunggu keterangan ahli dan perhitungan kerugian negara dari BPKP. “Bukan tindak pidana namanya kalau tidak ada tersangka,” terangnya.

Kasus K2 ini menjadi atensi dan bahkan akhir April 2016 lalu digelar kasusnya di Polda NTB. Kasus ini berawal dari temuan 134 orang dari 390 orang yang dinyatakan lulus tes tulis pengangkatan CPNS di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Di antaranya karena mengabdi dan diangkat dari SK Yayasan serta sekolah swasta dan lainnya. (ula)

Kasus Pencabulan Anak Dipastikan Diproses Dompu (Suara NTB) Kasus pencabulan terhadap siswi SMP berinisial N (15) warga Kempo oleh tukang ojek berinisial Rm warga Mantro Kelurahan Bada Dompu tetap dilanjutkan proses penyidikannya, mengingat korbannya anak di bawah umum.

Sementara pihak pelaku dan korban menghendaki agar diselesaikan secara damai tampa diproses lanjut secara pidana.

Kapolsek Woja, Ipda Hendry CH kepada Suara NTB, Selasa (17/5) mengungkapkan, proses peny-

idikan kasus dugaan pencabulan dengan tersangka Rm warga Mantro Kelurahan Bada Dompu di Desa Riwo beberapa waktu lalu masih diproses di Polsek. Dalam penyidikannya, Polsek melibatkan Polwan untuk permintaan keterangan terhadap korban agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. “Berkasnya belum kita kirim ke Jaksa, tapi dalam waktu dekat akan segara dikirimkan,” katanya.

Kasus pencabulan ini, kata Hendry, ada permintaan dari keluarga dan pelaku agar diselesaikan secara kekeluargaan. Karena terkait pencab-

ulan terhadap anak di bawah umur, kasusnya akan tetap dilanjutkan.

“Tidak bisa (dihentikan), karena ini terkait anak di bawah umur. Makanya kita akan lanjutkan hingga ke pengadilan,” kata Hendri.

Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Dompu juga cukup menonjol. Selain N warga Kempo, A (5) warga Tekasire Kecamatan Manggelewa juga menjadi korban pencabulan Zk (30) warga Karang Puni Desa Kampasi Meci Manggelewa. Kasus ini ditangani Polres Dompu. (ula)

Dahlan diterima oleh Kepala BNNK Bima, Kompol Jolmadi, S.Pd, dengan melakukan pertemuan secara tertutup hingga beberapa menit di ruang kerjanya, Selasa (17/5).

Selesai pertemuan, Wabup menjelaskan, kedatangannya di BNNK setempat guna membahas mengenai berbagai program Pemkab Bima. seperti rencana tes urine yang akan digelar pada waktu yang belum diketahui dan membentuk lintas gerakan antinarkoba.

“Yang khusus kita bahas menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Pemprov belum lama ini, yang salah satunya mengenai pelaksanaan tes urine,” ucap Wabup menjawab Suara NTB. Dikatakan, dalam pertemuan itu dibahas besaran dana yang akan digunakan untuk tes urine. Meskipun, kata dia, anggarannya terbilang besar karena akan disesuaikan dengan jumlah ASN dan pegawai yang banyak, yang hampir seribuan orang. Namun pelaksanaannya tetap dilakukan.

“Yang jelas anggaran bisa dicari. Yang paling penting ada niat. Sehingga ASN bebas dari narkoba. Intinya tes akan tetap dilakukan, tidak ada istilah retorika, soal waktu dan tempatnya masih rahasia dan dilakukan secara mendadak,” katanya.

Menurut dia, selain membahas masalah tes urine, pada kesempatan itu juga dimanfaatkan keduanya untuk membahas sejumlah program yang bisa disinergikan dengan program BNNK setempat.

Salah satunya mengkampanyekan gerakan antinarkoba di sekolah – sekolah se

Kabupaten Bima.

“Tiap Senin juga tim dari BNNK akan bertindak sebagai inspektur upacara.

Sekaligus sosialisasi gerakan antinarkoba terhadap ASN hingga masuk ke sekolah sekolah,” jelasnya.

Wabup menambahkan, Pemkab setempat juga meminta petunjuk dan bantuan BNNK untuk membentuk dan mendeklarasikan lintas gerakan antinarkoba. Yang terdiri dari LSM, penggiat antinarkoba, mahasiswa, pelajar, ormas hingga awak media yang berada di wilayah setempat.

“Ini upaya kita agar Bima bisa zero dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BNNK Bima, Kompol Jolmadi, S.Pd mengakui jika pertemuan itu membahas soal pelaksanaan tes urine. Pertemuan tersebut lanjutnya, sifatnya hanya berupa koordinasi antar kedua lembaga.

“Ini adalah pertemuan lanjutan membahas pelaksanaan tes urine,” ujarnya.

Di hadapan Wabup, Jolmadi mengaku, hingga saat ini pihaknya mengalami keterbatasan alat tes urine. Sehingga dibutuhkan tambahan anggaran untuk keperluan tes urine. Sementara pegawai Pemkab sebanyak sekitar 13 ribuan.

“Tesnya akan tetap dilakukan karena anggaran ini akan disedikan oleh Pemkab. Dengan tujuan Bima dapat bebas yang berkaitan dengan narkoba. Juga membahas masalah deklarasi gerakan antinarkoba, yang akan dilakukan bertepatan pada hari kebangkitan nasional nanti,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

BAHAS TES URINE - Wabup Bima ketika mengunjungi BNNK Bima, membahas soal rencana tes urine bagi ASN, Selasa (17/5).

SUARA NTB Rabu, 18 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Hamburkan Anggaran PROYEK perbaikan trotoar jalan yang sedang berlangsung di beberapa ruas jalan di Kota Mataram menjadi sorotan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Mataram yang duduk di DPRD NTB. Proyek bongkar pasang trotoar jalan itu dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran. Karena belum lama dibangun, sudah dinggarakan kembali untuk diperbaiki.

Anggota DPRD NTB dari Dapil Mataram, Ir. Made Slamet, MM pada Suara NTB menyampaikan bahwa proyek bongkar pasang trotoar di beberapa ruas jalan (Suara NTB/dok) yang sedang dikerjakan saat Made Slamet ini, berpeluang besar terjadi penyimpangan. Sehingga ia menyebutnya sebagai salah satu bentuk modus baru dalam menilep keuangan daerah.

“Ada yang tukang perbaiki, ada yang tukang rusak. Ya kan PDAM yang menggali, mana ada yang diperbaiki sama dia.

Kemudian dianggarkan lagi untuk diperbaiki. Padahal proyek itu baru kemarin dibangun, belum apa-apa,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu melihat tingkat koordinasi di Kota Mataram dalam melakukan pembangun sangat lemah.

Sehingga semua berjalan sendiri-sendiri. Ia sangat mengharapkan seandainya dalam perbaikan trotoar jalan itu ada koordinasi. Maka akan lebih efektif dan efesien.

“Kalau mau berbicara efesiensi anggaran, maka harus ada sinergi antara PLN, PDAM, Telkom dan Pemkot. Dengan begitu bersamaan dikerjakan, jadi yang satu bangun, yang lain belum apa-apa bongkar, lagi dibangun. Ini tidak ada koordinasi sama yang lain. Padahal tahu mereka akan digali,” katanya.

Selain itu, yang menjadi perhatian mantan anggota DPRD Kota Mataram dua periode itu terkait penataan tata ruang di Kota Mataram yang tidak memiliki arah. Menurutnya pemerintah terlalu mengobral lahan, sehingga semua orang bebas untuk membangun apa saja dan dimana saja.

“Ya kita kesulitan akhirnya sekarang ini. Coba hanya untuk menaruh kontainer sampah saja kita susah sekali. Orang buang sampah sembarangan,” ujarnya. Hal itu bisa terjadi kata Made Slamet karena, trotoar-trotoar jalan sudah banyak bangunan-bangunan lapak yang diizinkan.

Tidak heran kemudian katanya jika di Kota Mataram ini sudah tidak ada lagi tempat hak pejalan kaki. “Dimana ruang untuk penyandang kelompok disabilitas, ada tidak di sini disediakan. Padahal jelas ada UU yang mewajibkan kita untuk memberikan mereka tempat. Tetapi, jangankan untuk disabilitas, orang normal saja sudah tidak ada,” pungkasnya. (ndi)

Atensi 3C CURANMOR memegang rekor tertinggi penyebab keresahan masyarakat. Pun demikian dengan gangguan kamtibmas terhadap wisatawan, di tengah ikhtiar NTB menjadikan daerah ini sebagai destinasi wisata unggulan. Meski frekuensi kasus tak banyak, namun satu kasus saja mencuat sudah menjadi kegelisahan maksimal. Apalagi yang menjadi korban adalah wisatawan asing.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK ditemui di Mapolda NTB mengatakan, bakal (Suara NTB/why) mengerahkan seluruh kekuaMuhammad Suryo Saputro tan untuk mengungkap sejumlah kasus. Seperti tertuang dalam setiap Laporan Polisi (LP). “Skala prioritas yang diatensi itu yang mana yang menjadi keresahan masyarakat. Kita harus berupaya, berusaha,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergisitas bersama satuan fungsi kepolisian lainnya sangat penting. Secara komprehensif ditangani melalui tindakan preventif dan represif. “Tidak bisa hanya Reskrim saja. Sabhara melakukan patroli, begitu juga Binmas yang memberikan penyuluhan sosialisasi,” kata dia.

Menjalankan fungsi penegakkan hukum, sambung Suryo, Ditreskrimum menindaklanjuti setiap kasus yang tercatat dalam laporan polisi. “Tindak pidana yang sudah terjadi, semaksimal mungkin lakukan upaya pengungkapan,” ujarnya. Pihaknya mengakui selama ini yang menjadi keresahan terutama kasus pencurian kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Begitu juga gangguan terhadap wisatawan, selain kasus pembegalan beberapa waktu silam, baru-baru ini terjadi perampokan. Di wilayah Bayan, KLU yang menimpa wisatawan asal Rusia. “Memang salah satu konsekuensi daerah wisata, banyak turis yang datang. Kita harus ekstra lakukan pencegahan dan penindakan,” tegas Suryo.

Namun, menurut dia, yang menjadi atensi harus dijaga keselamatannya tidak hanya melulu warga negara asing. Juga wisatawan dan warga lokal NTB. “Tidak hanya orang asing, semua harus prioritas. Semua butuh rasa aman dan nyaman,” ujarnya mengutip arahan Kapolda yang dialamatkan kepadanya.

Ia mengklaim, semua komponen fungsi kepolisian telah bergerak. Termasuk bekerjasama dengan Ditpolair. Mengenai pengamanan destinasi wisata perairan, seperti tiga gili di KLU, Sekotong, Senggigi, KEK Mandalika, Moyo Satonda di Pulau Sumbawa.

“Sudah diplot pengamanannya. Kita bagian Reskrim melakukan lidik, sidik, pencarian pelaku berdasarkan fakta temuan di lapangan. Mudahan kasus-kasus bisa terungkap,” pungkasnya. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Hakim Tolak Gugatan Penggugat Ijazah Paket C Bupati Bima Mataram (Suara NTB) Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akhirnya memutuskan menolak gugatan penggugat dalam perkara ijazah paket C Bupati Bima, Indah Damayanti Putri. Hakim menerima eksepsi tergugat satu Dinas Dikpora Kabupaten Dompu. Atas putusan pada sidang Selasa (17/5) itu, penggugat menyatakan banding.

Sidang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita, dipimpin Ketua Majelis Hakim Zabdi Palangan, SH, didampingi Nieke Zulfahanum, SH dan Marta Satria Putra, SH. “Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Eksepsi tergugat diterima seluruhnya,” demikian hakim dalam putusannya. Putusan itu pun disambut antusias pendukung Bupati Bima yang hadir sekitar 20 orang di ruang sidang.

Hakim menilai penggugat tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tergugat dan tidak merasakan dampak kerugian langsung dari putusan keluarnya ijazah paket C tersebut.

Dalam perkara nomor 3/G/ 2016/PTUN.MTR itu, penggugat Drs. H. Syafrudin H.M.Nur, M.Pd dan H.Masykur H.MS menilai ijazah yang dipakai Dinda tidak sah. Sebagaimana tertuang dalam materi gugatan yang diwakili Burhanuddin, SH, bahwa ijazah Paket C No. 23 PC 050040 Tanggal 30 Desember 2005 atas nama Indah Damayanti Putri dinilai tidak sah. Sebab yang bersangkutan tidak hadir saat ujian di sebuah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Dompu.

Tergugat satu dalam perkara ini, Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu, Furkan, tergugat dua Faizal Muamar, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hadir kuasa hukum Pemkab Dompu, Khaerudin, SH. Tergugat intervensi dalam hal ini Bupati Bima terpilih, Dinda Damayanti Putri yang dikuasakan kepada Ilyas Sarbini, SH dan Sukirman Azis, SH. Sementara kubu penggugat mengaku tidak puas. Menurut Burhanuddin, upaya hukum lanjutan ditempuh dengan banding.

“Kami akan banding,” kata Burhanuddin. Menurut dia putusan hakim tidak representatif, karena bahan pertimbangannya tidak masuk kepada pokok perkara.

“Pertimbangan hakim dalam putusannya tidak masuk ke pokok perkara. Keterangan saksi dan bukti yang kami ajukan tidak dijadikan pertimbangan,” sesalnya.

Ekspresi berbeda ditunjukkan kubu tergugat, sebagaima-

(Suara NTB/ars)

PUTUSAN - Majelis hakim PTUN Mataram saat membacakan putusan atas gugatan ijazah paket C Bupati Bima, Selasa kemarin. na disampaikan Khaerudin, SH. “Alhamdulillah, eksepsi kami, tergugat satu dan tergugat dua diterima,” ujarnya sumringah.

Saksi saksi dan bukti yang diajukan seperti ijazah, bukti ujian Paket C di PKBM, guru guru dan kepala sekolah sudah dihadirkan dan membenarkan bahwa ijazah itu memang sah.

Sidang kemarin berlangsung kondusif, di bawah penjagaan belasan anggota Polres Mataram

di dalam dan luar ruang sidang.

Hingga akhir prosesi sidang, situasi kondusif. Mewakili tergugat dua intervensi, Ilyas Sarbini mengulas, bahwa putusan hakim sudah tepat, yakni menganggap penggugat tidak ada kepentingan langsung dengan keluarnya ijazah paket C tersebut. “Sementara ini kami menunggu selama dua minggu, kalau mereka (Penggugat) banding, kami akan ladeni,” tantangnya. (ars)

Danrem Tinjau Program Jambanisasi di KSB

(Suara NTB/why)

TERSANGKA – Tersangka komplotan curanmor roda empat diamankan di Mapolda bersama barang bukti mobil Mitsubishi Kuda. Salah satu tersangka dilumpuhkan dengan timah panas akibat berusaha melarikan diri. Tampak Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Kholilur Rocman (paling kanan) menginterogasi para tersangka, Selasa (17/5).

Gasak Mobil Tetangga, Komplotan Curanmor Dibekuk Mataram (Suara NTB) – Polda NTB bersama Polsek Cakranegara membongkar jaringan curanmor roda empat.

Empat tersangka, masingmasing satu pasang eksekutor dan satu pasang penadah ditangkap di tempat berbeda.

Kini mereka harus mendekan di ruang tahanan Mapolda NTB. Bahkan, salah satunya harus sambil menahan sakitnya ditembus timah panas.

Empat tersangka itu, JH (19) dan AA (25) selaku eskekutor. Serta RR (20) dan UJ (28) sebagai pemetik atau penadah mobil curian. Mereka ditangkap di tempat berbeda.

Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, AKBP Kholilur Rochman, SH, SIK, MH menuturkan, para pelaku merupakan jaringan yang memang bersekongkol melakukan dugaan tindak pidana pencurian.

“Mereka memang saling kenal. Begitu mengambil mobil, langsung diantarkan ke penadah,” terangnya dalam ekspose kepada media di Mapolda NTB, Selasa (17/5).

Ia menjelaskan, pihaknya

merujuk informasi yang tercantum dalam LP/K/175/V/ 2016/ResMataram/SekCakraneara. Berkaitan dengan terjadinya tindak pidana seperti diatur pasal 363 KUHP yang menimpa Yan, warga Karang Taliwang, Cakranegara, Mataram.

Sekitar pukul 4.30 Wita dini hari Senin (2/5), dua orang tersangka JH dan AA –warga Karang Taliwang alias tetangga korban, melancarkan aksinya. Modusnya, AA mencongkel pintu belakang mobil Mitsubishi Kuda milik korban.

“Menggunakan kunci letter T. Kemudian bersama JH menyambung kabel untuk menyalakan mobil,” jelas Rochman.

Mobil berhasil dihidupkan.

JH lalu bergegas membawa mobil ke Pohdana, Gerung Utara, Lobar. “Jadi JH ini sebagai penghubung kepada penadah mobil,” katanya.

Tim buser Subdit III kemudian melakukan penelusuran.

Hingga didapati informasi bahwa akan dilakukan transaksi mobil hasil curian tersebut.

“Ternyata benar mobil den-

gan nomor mesin dan nomor rangkanya, akan ditawarkan kepada penadah,” ujarnya.

Disebutkan, JH yang juga asal Gerung itu mengenal RR dan UJ yang merupakan tetangganya.

Mobil bernopol DR 1338 UZ itu kemudian hendak dipreteli. Buktinya, tape radio mobil sudah sempat dijual JH seharga Rp 200 ribu.

Pun demikian dengan roda mobil yang ditemukan terpisah dari tempat ditemukannya barang bukti mobil. “Beberapa barang bukti kita dapatkan di tempat dan waktu berbeda,” kata Rochman.

Setelah menangkap penadah seperti diatur pasal 480 KUHP, tim penyidik lalu melakukan pengembangan. RR, UJ, dan JH ditangkap didaerahNyiurLembang,Lembar, Lobar pada Sabtu (14/5).

Menyusul belakangan AA di kawasan Cakranegara, Mataram.

“Dia mau melarikan diri pada saat ditangkap. Jadi terpaksa dilumpuhkan,” katanya. Berdasarkan rekam jejak AA, yang bersangkutan pernah divonis bersalah atas kasus yang sama sebanyak dua kali. “Dia ini residivis,” pungkas Rochman. (why)

Direskrimsus Atensi Tunggakan Kasus Korupsi Mataram (Suara NTB) – Polda NTB mencatat, ada sisa 20 kasus dugaan korupsi belum tuntas ditangani. Masuk kategori tunggakan Polda NTB dan Polres jajaran. Pergantian jajaran lingkup Polda NTB menjadi titik tolak penanganan kasus.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIK, MSI menegaskan komitmennya. Menjawab perintah Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH yang mengamanatkan penuntasan tunggakan kasus.

“Semua dituntaskan. Iya dituntaskan,” ujarnya berjanji saat ditemui Selasa (17/5) di Gedung Ditreskrimsus Mapolda NTB. Ia mengatakan, akan segera berkoordinasi dan memanggil jajarannya, khususnya Subdit III

Tipikor. Sebab, mantan Dirreskrimum Polda NTB yang baru efektif bekerja tengah pekan lalu itu masih berkutat pada adaptasi dan orientasi di tempat kerja baru. Meski sudah tak asing mengabdi pada warga NTB sejak awal tahun silam.

“Belum kenal semua (anggota Ditreskrimsus). Nanti saya tanyakan lagi,” imbuh Anom singkat sembari berlalu. Kasus yang belum tuntas itu, dalam catatan Suara NTB, antara lain, kasus sandang pangan atau parsel lebaran, Lombok Timur tahun 2014 senilai Rp 2,7 miliar.

Kasus yang menghinggapi meja pergantian tiga Kasubdit III itu kini tengah dalam tahap penyidikan. Koordinasi dengan BPKP masih seputar permintaan Penghitungan Kerugian negara dan audit investigasi.

Kemudian, kasus dugaan penyimpangan alat peraga IT 33 sekolah di KLU. Kasus Bansos Kabupaten Dompu senilai Rp 19 miliar tahun 2011 dan Rp 13,6 miliar pada 2012. Ada pula kasus honorer K2 Kabupaten Bima.

Juga pengusutan Proyek Gedung Tempat Evakuasi Sementara (TES) di KLU. Gedung milik Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangkaian penyelidikan telah dilakukan uji laboratorium.

Belum ada kabar apakah kasus tersebut ditingkatkan ke tahap selanjutnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Sebagai pejabat baru di wilayah NTB, Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A. melaksanakan kegiatankunjungankerjakewilayah KabupatenSumbawaBarat(KSB), Senin (16/5). Berkunjung ke satuan Kodim 1607/Sumbawa, Danrem memberikanpengarahansekaligus perkenalan kepada seluruh anggota jajaran Kodim, hingga mengecek program jambanisasi.

Dalam kesempatan tersebut Danrem 162/WB juga menyampatkan diri untuk bertemu dengan SKPD Kabupaten Sumbawa. Bertempat di Masjid Darussalam kompleksKemuterTeluCenter(KTC).

Setelah pelaksanaan salat Dzuhur berjamaah,Danremmemberikanceramahkepadaseluruhjamaahyang hadir termasuk SKPD Sumbawa mengenai berbagai tantangan yang dihadapidieraglobalisasi,salahsatu diantaranyaproxywar(perangProxy).

Perang yang dijelaskannya dapat merusak bangsa melalui berbagai cara seperti maraknya peredaran narkoba, perkembangan paham radikal dan komunisme, seks

bebas, serta berbagai isu lainnya yang dapat merusak masa depan bangsa.Olehsebabitu,Danrem162/ WB mengajak seluruh elemen lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga NKRI dari berbagaigangguandanancamanyang dapat merusak stabilitas keamanan bangsa dan negara. “Karena NKRI tidak hanya milik TNI dan Polri saja namuan miliki seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Untukitu,diingatkannya,sudah menjadi tugas bersama dalam menjaga dan mempertahankan NKRI agar tetap tegak berdiri.

Dalam kesempatan tersebut Danrem 162/WB didampingi Dandim 1607/Sumbawa bersama SKPD meninjau pelaksanaan kegiatan jambanisasi di Kecamatan Taliwang. Kegiatan jambanisasi juga merupakan salah satu program yangdilaksanakanolehTNIdengan tujuanmembantupemerintahdaerah dalam mensukseskan program bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jamban di rumahnya sekaligus membiasakan masyarakat untuk hidup sehat. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

CERAMAH – Danrem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf saat memberi ceramah proxy war di KTC KSB.

SUARA NTB Rabu, 18 Mei 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Jayakar ta, Jayakarta, Tetap Apik Sejak 1993 TAMAN yang luas, gaya arsitektur bangunan yang unik serta ragam kuliner yang khas ialah bagian dari daya tarik Hotel Jayakarta. Hotel yang dipimpin oleh Cherry Abdul Hakim ini merupakan resort terluas ketiga di Senggigi.

“Ciri bangunan hotel ini bergaya khas seperti lumbung padi di Lombok. Meski sudah berusia 23 tahun, bangunannya tetap terawat, bersih dan asri. Taman yang luas menjadi daya tarik bagi para wisatawan, itu kata tamu – tamu yang pernah berkunjung kemari,” kata General Manager yang akrab disapa Cherry ini, Selasa (17/5).

Hotel yang diresmikan pada 8 Januari 1993 oleh Wakil Presiden RI H. Sudharmono SH ini siap menampung 350 orang tamu setiap malam. Kamar yang tersedia mencapai angka 171 lokal dengan lima tipe berbeda. Kamar dengan klaifikasi Jayakarta Sweet siap menampung tamu VVIP yang ingin bermalam disana.

“Status hotel ini masih bintang empat. Pelayanan yang diberikan terhadap wisatawan kita coba terapkan aspek keramah - tamahan. Dan ini masih terjaga sampai sekarang. Kami melayani dengan senang hati, sehingga para tamu benar – benar merasa terkesan,” jelasnya.

Selain mengandalkan fasilitas berupa taman serta kamar hotel yang nyaman, pihak hotel juga menarik perhatian para tamu melalui sajian makanan. Sejumlah produk makanan atau kuliner yang favorit yang siap disajikan kepada para tamu antara lain Pizza Jayakarta, Sop Buntut Jayakarta dan Ikan Bakar Sambal Matah.

“Bahan baku kita serap dari supplyer yang memang mengambil ikan dari nelayan lokal. Jadi ikan yang kita sajikan benar – benar hasil tangkapan yang masih segar,” ujarnya.

Disamping itu, daya tarik yang tak kalah digemari wisatawan baik domestik maupun mancanegara ialah kolam renang.

Kolam renang di Jayakarta benar – benar terletak di tempat yang asri, jauh dari kebisingan dan para tamu benar – benar merasakan sensasi yang nyaman. Dari kolam, para tamu dapat menikmati pemandangan yang hijau dan luas di pinggir pantai. “Tamu luar hanya ditarik tiket berenang sebesar Rp 60 ribu per orang,” tandasnya. (met)

GUNUNG RINJANI – Seorang pendaki tengah berdiri di Gunung Rinjani dengan latar belakang pemandangan Danau Segara Anak. Hari ini, dua orang assessor UNESCO akan memulai penilaian kelayakan Geopark Rinjani sebagai geopark global.

(Suara NTB/met)

Hari Ini, Assessor UNESCO Menilai Geopark Rinjani Mataram (Suara NTB) Sebanyak dua orang assessor UNESCO telah datang dan mulai melakukan penilaian Geopark Rinjani hari ini, Rabu (18/5). Tim assessor itu adalah Maurizio Burlando dan Soo Jaee Lee. “Jalan dari Mantang menuju Aik Berik sudah kita siapkan. Sendang Gila dan Benang Stokel juga sudah siap. Karena tim assessor ini akan

melakukan penilaian dari segala aspek,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB yang merupakan Ketua Sekretariat Geopark Rinjani, H. L. Muh. Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Selasa (17/5).

Di dalam Lombok International Airport juga telah disiapkan mural tentang geopark Rinjani. Selain di lokasi itu, masyarakat juga

telah melakukan aksi bersihbersih di Sembalun. Sebab aspek kebersihan menjadi penilaian utama untuk menjadikan geopark Rinjani sebagai UNESCO Global Geopark (UGG).

Konsep geopark bukan hanya dipersiapkan untuk mendapatkan predikat, namun juga untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sebab fungsi geopark selain untuk

konservasi, juga untuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi geopark.

“Aik berik, sembalun, senaru semua dipersiapkan.

Masyarakat juga dipersiapkan. Kebersihan di lokasi yang akan dinilai juga sudah disiapkan,” kata Faozal Jumlah wisatawan yang mendaki gunung Rinjani selama 2015 sebanyak 70.705 or-

ang. Jumlah ini diupayakan agar meningkat dengan mengusulkan Rinjani sebagai geopark dunia. Dari jumlah itu sebanyak 27.186 orang wisatawan asing. Sementara wisatawan domestik sebanyak 43.517 orang. Jumlah ini masih dianggap kecil, jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki geopark Rinjani untuk menarik lebih banyak wisatawan. (lin)

Irma Agryanti Lolos Seleksi Penulis Sastra Internasional Mataram (Suara NTB) (Suara NTB/met)

ASRI - Suasana di Taman Hotel Jayakarta yang asri, Selasa (17/5).

VIP Salon dan Spa Profesional VIP Salon dan Spa merupakan salah satu salon yang berada di Jalan Raya Senggigi Senteluk No.17, Meninting. Salon ini merupakan tempat yang sangat pas bagi masyarakat yang ingin beristirahat dan memanjakan tubuhnya untuk dirawat oleh tenaga profesional.

“Saya dulunya make up artis. Tapi saya memutuskan untuk membuat salon dan spa sendiri agar bisa menyerap tenaga kerja,” kata Owner VIP Salon dan Spa, Dewi Sartika, SE, kepada Suara NTB, di Senggigi, Selasa (18/5).

Salon ini menggunakan produk herbal untuk spa dan perawatan lainnya. Kendati beberapa perawatan menggunakan produk terkenal yang sudah terbukti dan teruji khasiatnya. Selain itu, salon ini juga sangat memerhatikan kenyamanan pelanggannya. Semua produk dan peralatan yang digunakan menggunakan merek ternama.

Salon ini menyediakan tenaga kerja terlatih yang dapat melayani pelanggan yang ingin potong rambut dalam semua model. Selain itu juga creambath, colouring, refleksi, spa dan beberapa pelayanan lainnya yang dilayani 20 tenaga kerja terlatih. Salon ini juga menerima pesanan make up dari pelanggan yang ingin didandani di rumahnya.

“Saya belajar make up artis itu di Jerman. Sudah terbiasa dengan pelanggan yang ingin langsung didandani di rumahnya. Disini juga begitu,” ujarnya.

Berdiri sejak 2007, awalnya salon ini bernama d’beauty.

Namun setelah pindah, nama salonnya pun diganti menjadi VIP salon. Spa dan salon ini berbeda karena menggunakan bahan herbal yang diracik dengan ramuan turun temurun. Sehingga khasiatnya telah terbukti. Setiap pelanggan yang datang pun mengaku sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh salon ini. (lin)

Penulis sastra asal NTB, Irma Agryanti berhasil lolos dalam seleksi penulis sastra internasional. Berkat lima cerita pendek (cerpen) yang ia kirim, Irma akhirnya diundang untuk menghadiri kegiatan Makassar International Writers Festival 2016.

Penulis dari Indonesia yang berhasil lolos pada seleksi serta memperoleh undangan pada festival kelas dunia itu hanya berjumlah enam orang.

Mereka diantaranya Anta Kusuma dari Banjarmasin, Chalvin James Papilaya asal Ambon, Cicilia Oday dari Manado, Ibe S. Palogai asal Makassar, Irma Agryanti sendiri dan Wahid Affandi dari Makassar.

“Semuanya penulis sastra/ fiksi. Ada yang novel, puisi, dan cerpen. Kalau saya sendiri mengirim lima cerpen, salah satunya pernah dimuat Suara NTB,” kata penulis yang berperan sebagai Staf di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB ini ketika ditemui dikantornya, Senin (16/5).

Adapun cerpen - cerpen yang dikirim oleh Irma diantaranya berjudul; Pembicaraan di Sebuah Losmen, Perempuan yang Jatuh Cinta Pada Suara Harmonika yang Dimainkan di Sebuah Taman pada Malam malam Sendu, Perempuan yang Duduk di Bawah Pohon Flamboyan, Lelaki Lain serta Perempuan yang Tak Menjelma Menjadi Nyale.

Ia mengatakan, total penulis yang mengikuti sele-

ksi mencapai 162 orang.

Para penulis berasal dari berbagai negara di dunia.

“Ada penulis dari Jepang, pokoknya internasional,” katanya.

Sementara itu, agenda Makassar International Writers Festival 2016 kata Irma akan berlangsung sejak Rabu (18/5) - Sabtu (21/5). Festival tersebut dirangkai dengan peluncuran buku puisi Aan Mansyur. Buku baru yang

akan diluncurkan berisi kumpulan puisi yang dimuat dalam film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) jilid II. “Aan Mansyur juga berperan sebagai kurator dalam seleksi ini,” terangnya.

Pada festival tersebut juga nantinya akan dihelat workshop mengenai pandangan penulis terhadap konflik dan gejala penyakit masyarakat.

Pembicaranya merupakan tokoh besar penulis fiksi yang

berasal dari Prancis dan Iran. Selain itu, ada juga workshop mengenai teknik peliputan investigasi untuk para jurnalis.

“Workshop jurnalisme investigasi dan tekhnik peliputannya akan disampaikan oleh Maman Suherman sebagai narasumbernya,” tandas Irma. (met)

SUARA NTB

Rabu, 18 Mei 2016

Halaman 10

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT H. Fauzan Khalid, S. Ag, M.Si

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT,

Pasal 22 (1) Hasil pengadaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan Penggunaannya.

(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 23 (1) Panitia Pemeriksa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

BAB VIII PENGGUNAAN Pasal 24 Barang Milik Daerah ditetapkan status Penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 25 (1) Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan tata cara sebagai berikut: a. Pengguna melaporkan Barang Milik Daerah yang diterima kepada Pengelola disertai dengan usul Penggunaannya; dan b. Pengelola meneliti usul Penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk ditetapkan status Penggunaannya.

(3) Daftar Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status Penggunaannya pada masing-masing SKPD wajib dijadikan Lampiran Berita Acara Serah Terima Jabatan di masing-masing SKPD. Pasal 26 (1) Penetapan status Penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/atau kuasa Pengguna.

(2) Pengguna dan/atau kuasa Pengguna wajib menyerahkan tanah dan/ atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/atau kuasa Pengguna kepada Bupati melalui Pengelola.

Pasal 27 Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 28 Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status Penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, guna dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 29 Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status Penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 30 (1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status Penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati.

(2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang.

Pasal 31 (1) Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/ atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32 (1) Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentin-

gan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupati.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status Penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi kepada Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33 (1) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.

(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memperhatikan: a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan; b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.

(3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penetapan status penggunaan; b. pemanfaatan; atau c. pemindahtanganan.

Pasal 34 Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan Barang Milik Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2) (3) (4)

(5) (6)

(1) (2)

BAB IX PEMANFAATAN Bagian Kesatu Kriteria Pemanfaatan Pasal 35 Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan Pasal 36 Bentuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah, berupa: a. sewa; b. pinjam pakai; c. kerjasama pemanfaatan; d. bangun guna serah dan bangun serah guna; dan e. kerjasama penyediaan infrastruktur.

Paragraf 1 Sewa Pasal 37 Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dapat disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah atas persetujuan Bupati.

Barang Milik Daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan Barang Milik Daerah.

Penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh Pengguna, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat Persetujuan dari Pengelola.

Penyewaan Barang Milik Daerah dapat dibentuk Tim Penyewaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim Penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) anggotanya adalah dari instansi terkait yang berhubungan dengan jenis Barang Milik Daerah yang disewakan.

Pasal 38 Jangka waktu Penyewaan Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: a. kerja sama infrastruktur; b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

(3) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewamenyewa, yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; d. hak dan kewajiban para pihak; dan e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(4) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Pasal 39 (1) Jenis Barang Milik Daerah yang dapat disewakan antara lain: a. tanah; b. mess/wisma dan sejenisnya; c. gudang dan/atau bangunan d. toko/kios; e. kendaraan; f. alat-alat berat.

(2) Tata cara penyewaan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(3) Besaran sewa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paragraf 2 Pinjam Pakai Pasal 40 (1) Barang Milik Daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dapat dipinjamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Barang Milik Daerah yang dipinjamkan tidak merubah status kepemilikan Barang Milik Daerah.

(4) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu peminjaman; c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; d. hak dan kewajiban para pihak; dan e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 41 Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 42 Prosedur dan tatacara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Kerjasama Pemanfaatan Pasal 43 Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilaksanakan dalam rangka untuk: a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau b. meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah.

Pasal 44 (1) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

(3) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 45 (1) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut; b. mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; c. penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang

(2)

(3)

(4) (5)

Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc.

Milik Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh Pengguna barang terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja ter tentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoprasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah; e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh: 1. Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 2. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang; g. dalam Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk objek Kerja Sama pemanfaatan; h. besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaiman dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama pemanfaatan; i. bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik Daerah; j. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama pemanfaatan; dan k. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Semua biaya persiapan Kerja Sama pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama pemanfaatan.

Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa: a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/ atau danau, bandar udara, terminal; b. infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, dan/atau jalan tol; c. infrastruktur sumberdaya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan; d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum; e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan; f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau h. infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan Bupati menetapkan status Penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur, tata cara dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Pasal 46 (1) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati; dan c. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

(2) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bersambung

Sebagian Besar Komite Sekolah Belum Tertib Administrasi Tingkatkan Kompetensi dan Kualitas Tenaga Pendidik Giri Menang (Suara NTB) Seminar pendidikan bagi kalangan guru di kabupaten Lombok Barat (Lobar) digelar di Kantor Bupati Lobar, Selasa (17/5). Seminar pendidikan bertajuk “Melalui Guru Pembelajar Kita Wujudkan Revolusi Mental” tersebut digelar dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Lobar yang semakin berkualitas dan maju.

“Seminar ini juga dirangkaikan dengan semangat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2016,” kata Kadis Dikpora Lombok Barat, Drs. H. Ilham, M.Pd ditemui usai seminar tersebut. Seminar ini dihadiri langsung oleh Bupati Lobar H.Fauzan Khalid, SAg, MSi. Ilham menambahkan, seminar ini dimakudkan agar para pendidik bisa mereformasi dan mengevaluasi diri terkait sejauhmana para pendidin telah memberikan kontribusi atas kemampuannya dalam membangun pendidikan di Lobar.

Terutama meningkatkan mutu dan kualitas anak didik dalam setiap pembelajaran.

“Jika dilihat dari berbagai hasil capaian pendidikan kita selama ini cukup memberikan gambaran, memang masih harus perlu lebih meningkatkan pengetahuan atau meng-up date ilmu pengetahuan atau keterampilan seorang guru,” kata Ilham.

Bagi mantan Kepala Arsip dan Perpustakaan Daerah Lombok Barat ini, seminar ini merupakan salah satu ruang yang disiapkan Dikbud Lobar untuk menyiapkan para guru di Lobar untuk dapat meng-up date ilmu pengetahuannya dengan informasi-informasi yang terbaru terkait dengan sistem pembelajaran yang selalu berubah dinamis.

Selain itu, seminar ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada guru secara langsung dan para guru bersiap untuk menjadi guru yang profesional. Demikian juga para guru mengalami perubahan atau revolusi mental pada dirinya untuk menjadi guru pembelajar menuju tenaga kependidikan yang lebih terarah, terukur dan bermutu.

Seminar sehari ini menghadirkan pembicara tunggal Prof.

Dr. Anwar Ginting, M.Pd salah satu Dekan pada IKIP Negeri Bandung. Peserta seminar terdiri dari 200 orang guru dari tingkat SD-SLTA/SMK baik negeri maupun swasta asal 10 kecamatan se Lobar. (her)

(Suara NTB/her)

BUKA - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid didampingi Kadis Dikbud H. M. Ilham saat membuka seminar pendidikan di Kantor Bupati Lobar, Selasa (17/5).

Mataram (Suara NTB) Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin menyebut sebagian besar pengurus komite sekolah di Kota Mataram tidak tertib administrasi. Pengurus diduga tidak menjalankan roda organisasi dengan baik, tidak melakukan pergantian pengurus, hingga SK sudah kedaluwarsa. ‘’Selain belum tertib administrasi, pengurus komite sekolah juga masih banyak yang belum memiliki ruangan tetap di sekolah termasuk tidak memiliki plang dinding sekretariat,’’ ujarnya dalam rapat kerja (raker) antara DPKM dan pengurus Komite Sekolah, Selasa (17/5).

Acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram H. Sudenom, SPd. Raker ini dihadiri 40 pengurus komite sekolah, yaitu 20 dari Komite SD, 10 Komite SMP dan 10 Komite SMA. Padahal kata Adnan, keberadaan Komite Sekolah sangat penting dalam dunia pendidikan. Mereka dapat melakukan pengawasan dan kontrol. Tak hanya itu, keterlibatan komite sekolah dalam berbagai pengambilan kebijakan dan keputusan di tingkat sekolah sangat

penting meski harus diakui hal tersebut masih sangat minim.

Diakuinya,minimnya peran fungsi dan kontrol komite sekolah tidak terlepas dari posisi komite sekolah yang berada di bawah sekolah langsung sebagai institusi yang memberikan SK. Posisi itu dinilai lemah, apalagi sekolah tidak terlalu memperhatikan keberadaan pengurus komite sekolah. Misalnya tidak disediakannya satu ruang sekretariat bagi komite sekolah. Tidak adanya ruang sekretariat ini berpengaruh terhadap aktivitas organisasi pengurus komite sekolah.

Adnan Muchsin berharap agar keberadaan komite sekolah sebagai perwakilan orang tua peserta didik dan masyarakat ke depan dapat menjalankan fungsi dengan baik. Harapannya, dapat menjadi penghubung (mediator) yang dapat menyatu-

kan unsur-unsur/komponen tri pusat pendidikan, yaitu orang tua, sekolah dan masyarakat agar bergerak bersama-sama untuk meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pendidikan.

Sementara Kadis Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom mengapresiasi rapat kerja ini.

Ia meminta pengurus komite sekolah lebih berperan aktif membantu sekolah mengatasi persoalan internal sekolah. Hal itu penting untuk menjaga kondus i v i t a s sekolah, sehingga proses belajar mengajar menjadi lancar. (dys)

Pendidikan pada Anak Harus Dimulai Sejak dalam Kandungan Selong (Suara NTB) Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menegaskan, pendidikan terhadap anak harus dimulai sejak masa kandungan tanpa harus menunggunya lahir. ‘’Langkah itu lebih penting untuk dilakukan, terutama dalam menumbuhkan budi pekerti yang baik serta meningkatkan kecerdasan anak,’’ ungkap Kepala Bidang PLS Dikpora Lotim, H. M. Nursalim, MSi, Selasa (17/5).

Terkait hal ini, dalam waktu dekat ini akan mulai menggarap program belajar anak usia dini khususnya bagi anak usia 0 sampai 2 tahun.

Program tersebut diluncurkan, karena pada dasarnya pendidikan anak sejak dalam kandungan merupakan langkah awal untuk melanjutkan pendidikan setelah anak lahir.

Oleh karena itu, untuk memperoleh seorang bayi yang sehat dan cerdas sesuai dengan harapan orang tua sebaiknya harus dimulai sejak jauh-jauh hari sebelum anak itu lahir.

Beberapa upaya yang harus dilakukan seperti orang tua

sang bayi harus menjaga tutur kata, tingkah lakunya serta sejumlah tindakan lainya. “Pendidikan itu tidak mesti dimulai dari sejak buaian ketika anak itu lahir, tetapi sejak dalam kandungan anak itu harus mulai dididik,” pesannya.

Nursalim mengungkapkan, program wajib belajar di usia dini yang saat ini sudah digarap oleh PLS adalah bagi anak yang berusia 4-6 tahun untuk siswa Taman Kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini bagi siswa berusia 2-4 tahun untuk siswa Kelompok Bermain (KB). “Tinggal anak berusia 0 sampai 2 tahun yang belum kita garap,” ungkapnya.(yon)

(Suara NTB/dys)

RAKER - Pengurus komite sekolah saat menghadiri rapat kerja yang digelar DPKM, Selasa (17/5).

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 18 Mei 2016 Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Europa Kamis, 19 Mei 2016 02.45 Liverpool vs Sevilla @beIn Sport 1 & RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Atlet Paralympic NTB Terancam Gagal ke Peparnas Mataram (Suara NTB) Atlet cacat atau Paralympic NTB terancam gagal mengikuti Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XIX yang akan berlangsung di Jawa Barat (Jabar) Oktober mendatang. Pasalnya dukungan anggaran dari Pemprov NTB belum jelas.

(Suara NTB/fan)

Ketua National Paralympic Comitte (NPC) NTB, Azis Faradi yang dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Selasa (17/ 5) kemarin mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 25 atlet cacat untuk mengikuti Paralympic nasional di Jabar Oktober mendatang. Namun di

PELATIHAN - Sebanyak 85 peserta dari pengurus cabor dan KONI NTB tengah mengikuti pelatihan manajemen olahraga dan kapasitas pengelola organisasi olahraga fungsional, profesional dan prestasi di Aula Hotel D’Praya Lombok Tengah (Loteng), Selasa (17/5).

Pengurus Cabor dan KONI NTB Ikut Pelatihan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 85 orang pengurus cabang olahraga dan pengurus KONI NTB mengikuti pelatihan manajemen olahraga dan kapasitas pengelola organisasi olahraga fungsional, profesional dan prestasi di Aula Hotel D’Praya Lombok Tengah (Loteng), Selasa (17/5). Pelatihan itu di gelar Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bekerjasama dengan Dinas Dikpora NTB. Acara yang dibuka Kadispora NTB yang diwakili Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, H. Surya Bahari, Senin(16/5) malam menghadirkan, Prof. Dr. Toho Cholik Muthohir sebagai pemberi materi peran organisasi keolahragaan dalam pembinaan prestasi olahraga di daerah. Pemateri lainnya adalah Drs. Tunas Dwidarto SH, M.Si, MH dan Andi Rachman M. Pd. M.Si. Ketua Panitia, N. Agus Lesmana dalam laporannya menyatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran induk organisasi dalam meningkatkan prestasi olahraga di daerah. Selain itu meningkatkan kualitas pengelolaan induk organisasi dan meningkatkan kompetensi manajemen pengelola dan pembina organisasi olahraga di daerah.

“Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan peran induk organisasi keolahragaan dalam meningkatkan prestasi olahraga di daerah,” ucapnya.

Agus yang juga menjabat Kepala Bidang Organisasi Menpora itu mengatakan hasil pelatihan yang dilaksanakan dengan multi metode itu akan lebih bermanfaat dan berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola dan pembina organisasi olahraga di daerah.

Sementara itu Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, H. Surya Bahari dalam sambutannya mengatakan daerah NTB memiliki potensi di bidang olahraga yang memerlukan pembinaan berkelanjutan karena meningkat serta menurunnya prestasi olahraga berkaitan erat dengan manajemen organisasi olahraga.

“Organisasi yang menaungi setiap cabang olahraga memiliki peran yang sentral dalam pembinaan olahraga. Untuk itu segenap pengurus organisasi olahraga harus memahami tugas dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Menurut Surya, organisasi yang baik dan terstruktur manajemen organisasi akan mampu mencapai tujuan, sebaliknya organisasi dengan manajemen yang dikelola dengan manajemen kurang baik kemungkinan akan gagal.

Surya meminta segenap peserta untuk berpartisipasi aktif dan berdiskusi merumuskan kebijakan maupun terobosan dalam upaya mengelola organisasi dengan baik sehingga akan mencetak insan olahraga yang berprestasi. (fan/*)

tengah persiapan atletnya belum mendapatkan dukungan dana dari Pemprov NTB. “Sampai saat ini kita sudah kesana kemari mencari dana, tapi belum ada bayangan dari Pemprov NTB. Kami sudah mengajukan proposal ke Pemprov NTB namun belum

ada kejelasan,” ucapnya.

Untuk mencari dukungan dana, pihaknya telah berupaya berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait di lingkup Pemprov NTB namun belum ada kejelasan terkait anggaran untuk keberangkatan atlet Paralympic NTB.

ka mendapat dukungan anggaran Rp 350 juta. Dan hasilnya kontingen NTB berhasil meraih 2 perak dan tiga perunggu lewat atletik dan bulutangkis.

Sementara di Pepanas di Jabar tahun 2016 nanti mereka memasang target tiga emas, namun sayangnya target mereka belum mendapat dukungan anggaran dari Pemprov NTB. Saat ini mereka kesulitan dana untuk melaksanakan pemusatan latihan atlet hingga biaya keberangkatan mengikuti Peparnas. (fan)

Uber Cup

Kalah dari Thailand, Indonesia Runner Up Grup C Kunshan Atlet bulu tangkis tunggal putri Gregoria Mariska mampu memperkecil kekalahan tim Uber Indonesia dari tim Thailand dalam lanjutan pertandingan penyisihan grup C Piala Uber 2016 yang digelar di Stadion Bulu Tangkis Kunshan, Jiangsu, Tiongkok, Selasa kemarin. Hasil itu membuat Indonesia harus puas dengan posisi runner up grup C. Gregoria yang turun pada partai terakhir menang atas tunggal putri ketiga Thailand Nithcaon Jindapol 13-21, 21-14, 22-20 selama 54 menit pertandingan. Game pertama seakan menjadi game penyesuaian bagi atlet Mutiara Cardinal Bandung itu untuk menjajal bola dan penguasaan lapangan. Beberapa bola Gregoria membentur net bahkan tidak lewat ke sisi lapangan lawan.

Atlet Merah-Putih berusia 16 tahun itu menemukan titik balik pada game kedua dengan keunggulan 4-2, 6-3, 8-4, 12-7, hingga 21-14. Pada game terakhir, Gregoria hampir kalah dari pemain peringkat 25 dunia itu karena tertinggal 3-7, 6-11, 1016, dan 12-18. Beberapa kali Jindapol menciptakan serangan kejutan di depan net pada game ketiga sehingga Gregoria tidak siap dan menyerahkan poin.

Tapi, pemain Thailand itu justru melakukan kesalahan berturut-turut berupa bola keluar garis lapangan setelah Gregoria mengejar 20-20. Wakil Indonesia mengambil alih pengusaan lapangan dan menang 22-20.

“Ini adalah pengalaman pertama saya. Saya berusaha bermain dengan lepas tanpa beban karena lawan berperingkat di atas saya. Saya juga tidak memikirkan hasil asal permain-

an saya bagus,” kata Gregoria.

Atlet kelahiran Wonogiri itu mengatakan pelatih telah menginstruksikan permainan maksimal menghadapi Jindapol meskipun tim Indonesia telah kalah dari Thailand. “Saya hanya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Saya harus bisa menjaga pertahanan,” kata Gregoria.

Sebelumnya, Tim Uber Indonesia mengalami kekalahan dari tim putri Thailand 1-3.

Pasangan Anggia Shitta Awanda/Tiara Rosalia Nuraidah yang turun pada partai keempat dipaksa menyerah oleh ganda putri Jongkolphan Kititharakul/ Rawinda Prajongjai dalam tiga game 21-14, 17-21, dan 22-24 dalam pertandingan yang berlangsung selama 75 menit.

Pada awal game pertama, Anggia/Tiara tertekan oleh Jongkolphan/Rawinda pada kedudukan 0-2, 2-7, 9-11. Setelah jeda, pasangan Indonesia itu menyamakan skor 12-12 dan terus menyerang lawan 17-12, 18-13, hingga menang 21-14.

Kubu Indonesia tampil melemah pada game kedua dengan tertinggal 1-3, 6-9. Dua kali Anggia menerima serangan dengan backhand tapi bola justru membentur net maupun melebar keluar lapangan. Anggia/Tiara seakan tidak punya kesempatan mengejar selepas jeda game kedua 8-11. Jongkolphan/Rawinda merebut game kedua 21-17.

Persaingan kedua pasangan semakin sengit pada game penetuan. Permainan reli maupun net menyilang kedua pasangan menghasilkan skor-skor tipis 3-2, 3-5, 4-6.

Pasangan Thailand beberapa kali memperlebar perolehan skor 10-7, 14-11. Tapi, Anggia/ Tiara terus menempel 15-14, 19-

(ant/bali post)

TERJATUH - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska (kanan) terjatuh saat mencoba mengembalikan kok ke arah lawannya pebulu tangkis Thailand Nitchaon Jindapol (kiri) pada pertandingan penyisihan Grup C Piala Uber 2016 di Kunshan Sport Center Gymnasium, Tiongkok, Selasa (17/5).

18, 19-20, 20-20. Pada skor-skor kritis game setting itu Anggia/ Tiara telah memberikan perlawanan maksimal hingga jatuhbangun di lapangan.

Tapi, Jongkolphan/Rawinda mengakhiri permainan dengan skor 24-22.

Kekalahan Anggia/Tiara itu sekaligus menempatkan tim Uber Indonesia sebagai runner up pada grup C karena Thailand telah mengambil tiga kemenangan.

Pasangan

Kapolda Cup Resmi Digelar

Olahraga Harus Dijadikan Pemersatu Bangsa Selong (Suara NTB) Dalam perkembangannya, olahraga telah menjadi instrumen penting bagi pembangunan budaya dan karakter Bangsa Indonesia. Sehingga, perkembangan olahraga harus ditempatkan dalam kerangka alat

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan beberapa Biro di Setda NTB terkait penganggaran anggaran olahraga cacat namun belum ada kejelasan.

Proposal yang diajukan mereka tahun 2013 belum ditanggapi. Sementara pihaknya sudah mengirim entry by name 25 atlet untuk mengikuti Peparnas, namun dukungan anggaran belum jelas.

Berbeda saat mereka mengikuti Peparmas di Riau tahun 2012 lalu, dimana mere-

pemersatu bangsa. Demikian disampaikan Kapolda NTB, Brigjen.

Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH selaku inspektur upacara sekaligus membuka Kejuaraan Bola Voli Indoor dan Voli Pantai Kapolda Cup 2016 di Lapangan Nasional Selong

(Suara NTB/yon)

FOTO BERSAMA - Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono didampingi Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman berfoto bersama pemain dari Brimob dan Kabupaten Lombok Utara (KLU).

dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-70, Selasa (17/5).

Selaku inspektur upacara, Kapolda NTB mengharapkan supaya kejuaraan Kapolda Cup 2016 dijadikan ajang konsolidasi organisasi dan manajemen serta pembinaan prestasi mengingat peserta turnamen merupakan pemainpemain bola voli profesional yang di setiap kabupaten/kota. Bahkan, sebutnya, untuk kejuaraan voli pantai ada 7 atlet pelatda PON putra/putri dari provinsi lain yang ikut yakni dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta Yogyakarta, Kaltim, Kalbar dan Jabar. Keikutsertaan mereka semakin memeriahkan kejuaraan bola voli Kapolda Cup 2016.

Kapolda menyampaikan, selain berkompetensi di lapangan voli, pada setiap pertandingan juga selalu diwarnai dengan persaingan dan adu gengsi antara klub yang satu dengan yang lain. Kendati demikian, sejarah membuktikan bahwa adu gengsi dalam persaingan di bidang olahraga itu merupakan jalinan persaudaraan, persahabatan antar sesama, bahkan sarana olahr-

aga merupakan suatu alat yang sangat efektif dalam mempersatukan bangsa.

“Sarana olahraga harus dijadikan alat pemersatu antar sesama,”pinta Kapolda di hadapan para atlet voli dari beberapa daerah di NTB seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kota Mataram, Lombok Barat (Lobar), Kabupaten Bima, Bima Kota, dan Kabupaten Lotim selaku tuan rumah serta sejumlah atlet lainnya dari sejumlah kabupaten/kota di NTB. Sementara, Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM menyebutkan, jadwal pelaksanaan kejuaraan bola voli indoor dan voli pantai Kapolda Cup 2016 dalam rangka HUT Bhayangkara ke-70 akan dilaksanakan di dua lokasi. Voli Indoor akan dilaksanakan di Lapangan Nasional Selong mulai tanggal 17 sampai 21 Mei 2016 dan akan dilanjutkan dengan kejuaraan Voli Pantai di Pantai Labuhan haji mulai tanggal 22 sampai 25 Mei 2016.

“Kita harapkan para peserta supaya tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding,” harapnya. (yon)

Anggia/Tiara merupakan pasangan yang ditempatkan tim Merah-Putih untuk merebut sektor ganda kedua dari Thailand.

Pada laga melawan Hong Kong, Anggia berpasangan dengan kapten tim Uber Indonesia Greysia Polii. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 18 Mei 2016

BNPB Lakukan Verifikasi

Perbaikan Jalan dan Jembatan Putus Tunggu APBN-P Mataram (Suara NTB) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. H. Azhar, MM mengatakan tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan verifikasi terkait dengan kerusakan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana banjir beberapa waktu lalu. Diharapkan, anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan yang putus khususnya di kawasan Tambora diakomodir dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2016.

‘’Kita tunggu hasil verifikasi itu masih belum dibawa ke Jakarta.

Untuk yang itu belum turun yang kita usulkan perbaikan akibat bencana, belum turun.Yang turun itu kan yang gawat darurat. Kita juga masih nunggu,” kata Azhar ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (17/5) siang kemarin.

Azhar mengatakan, tim dari BNPB turun melakukan verifikasi dua minggu lalu. Dengan turunnya tim dari BNPB itu diharapkan ada anggaran perbaikan dalam APBNP2016.‘’Kitatetap berharapanggaran itu turun tahun ini, mudah-

HILANG HILANG BPKB ASLI SPDA MOTR NO.G0720887.O DR3721BN TH. 2009 NOKA/NOSIN : MH314D0039K538750/ 14D-538892 AN. KHAIRUL ANAM LINGK. PERIGI DSN AGUNG RT.004 MATARAM HILANG BPKB R2 HONDA TH. 2008 NOPOL DR6758BG NOKA/NOSIN : MH1HB61198K413973/HB01E-1412820 NO. BPKB . 09584500.O AN. DRS MULJAYADI SANTJITRA HLG DSKTR PERUMAHAN SEKARBELA KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR2866BT NOKA/NOSIN : MH1JF8114AK110011/JF81E-1112730 NO. BPKB : H068478.O AN.IDA BAGUS JULI ARDIKA JAYA HILNG DSKTR JL. MAJAPAHIT KOTA MATARAM

mudahan. Diusulkan lewat anggaranperubahan,’’terangnya.

Akibat belum diperbaikinya jalan dan jembatan putus yang ada di kawasan Tambora, kata Azhar, masyarakat terpaksa harus lewat sungai. Kebetulan, katanya, saat ini air sungai sedang kering sehingga mudah dilewati oleh masyarakat setempat.

Petugas menyiapkan kondisi darurat dengan membersihkan jalan yang dilalui masyarakat.

Sebelumnya, Azhar mengatakan pihaknya mengajukan permohonan bantuan anggaran sebesar Rp 79 miliar ke BNPB. Anggaran sebesar itu akan dipergunakan untuk memperbaiki ribuan meter jalan rusak dan delapan buah jembatan putus akibat bencana banjir yang menerjang sejumlah daerah di NTB. Wakil Gubernur NTB, H. Muh.Amin, SH, M.Si bersama dengan dirinya telah menghadap Kepala BNPB, Maret lalu.

Infrastrukturyangrusakitutercatat akibat banjir bandang selama Januari hingga awal Maret 2016 lalu. Tersebar di sejumlah daerah seperti Kabupaten Bima,

Kota Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Utara.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, selama Maret, ada 5.700 meter jalan rusak di Jerowaru, Lombok Timur dan Pujut Lombok Tengah. Ada dua jembatan putus di Desa Sari Kecamatan Wawo dan Kecamatan Jerowaru. Intensitas kerusakandisebutcukuptinggikarenaterjadi hanya pada minggu ke dua Maret. Bahkan satu jembatan dilaporkan putus Sabtu lalu di Kecamatan Soromandi.

Sementara Februari, ruas jalan rusak mencapai 1200 meter, terjadi di Kecamatan Sape Bima dan Desa Seketeng dan Lebangkar, Kabupaten Sumbawa.

Satu jembatan putus terjadi di Sape. Sedangkan Januari, intensitas kejadian lebih sedikit, terdampak 1000 meter jalan rusak di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Selain itu total jembatan putus mencapai empat unit. Kejadian di Tambora ini sebagai pembuka rangkaian peristiwa lanjutan bencana banjir di berbagai daerah.(nas)

Halaman 12

Turunkan Angka Kemiskinan, Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Mataram (Suara NTB) Perwakilan Ombudsman NTB memberikan saran pada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai salah satu instrumen dalam menurunkan angka kemiskinan.

Karena jika masyarakat masih belum mendapatkan pelayanan yang maksimal dan berkualitas, maka kemiskinan masih sulit untuk dihapus.

Demikian disampaikan oleh anggota Perwakilan Ombudsman NTB, M. Rasid Ridho, SH pada Suara NTB. “Itu jelas, ada korelasi kuat antara kualitas pelayanan publik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Misalkan kalau masyarakat tidak mengetahui apa hak-haknya, maka disana akses untuk mendapatkan pelayanan akan berkurang. Untuk membuat dokumen kependudukan saja, seharusnya mereka tidak bayar, tetapi harus bayar mahal. Padahal penghasilan masyarakat sudah pas-pasan,’’ ujarnya.

Ridho memaparkan salah satu yang menjadi sorotan pihaknya selama ini adalah, terkait

dengan pengawasan penyaluran berbagai program pemberantasan kemiskinan yang langsung menyentuh kemasyarakat bawah. Dilihatnya masih sangat lemah. Sehingga tidak heran jika dari banyaknya program bantuan untuk masyarakat miskin itu kemudian terlihat kurang efektif.

Kemudian dengan pengawasan yang lemah, efektivitas distribusi bantuan yang tidak sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan. Berdampak pada angka kemiskinan sulit diturunkan. Sehingga dengan sebesar apapun anggaran yang akan dialokasikan untuk menurunkan kemiskinan. Tetapi di tingkat eksekusi, pengawasannya lemah, maka anggaran besar itu tidak akan pernah sampai ke sasaran.

Dari data hasil penelitian Ombudsman NTB terhadap tingkat kualitas pelayanan publik pada tahun 2015 menunjukkan, NTB masih dalam zona kuning. Sedangkan untuk kabupaten/kota, Kota Mataram masih zona kuning. Kabupaten Sumbawa mashi zona merah, bahkan berada pada urutan 43

nasioanl. Untuk Kota Bima juga masih zona merah, dan KLU juga masih zona merah dalam hal kualitas pelayanan publik. ‘’Dari hasil penilain kami, di Kabupaten/Kota yang diteliti, hampir semua SKPD itu masuk zona merah kalitas pelayanannya. Tetapi setelah kami sampaikan hasilnya itu, alhamdulilah responnya bagus bakan ada komitme kuat dari kepala daerah untuk memperbaiki,’’ ujar Ridho.

Untuk itu, pada tahan 2016 ini, Ombudsman NTB akan kembali melakukan penelitian, untuk mengukur apakah sudah ada peningkatan atau tidak dalam menyelenggarakan pelayanan publik.(ndi)

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717

LOWONGAN ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 18 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Rabu, 18 Mei 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Hari Buku Nasional

Sekolah Tertinggal Harus Jadi Atensi Pemerintah PENDIDIKAN di NTB, masih dihadapkan pada banyak persoalan. Salah satunya sarana prasarana. Seperti dialami SDN 5 Sukadana Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Meski berstatus SD Negeri, namun fisik sekolah ini jauh dari kata layak. SDN 5 Sukadana, terletak kurang lebih 10 kilometer dari pertigaan jalan aspal sebelum SDN 1 Sukadana. Akses masuk ke SD ini, gampang-gampang susah.

Jalan aspal permukaannya mulai rusak dan hancur. Menuju SDN 5 Sukadana, 2 kilometer jalan lagi harus dilalui dengan sepeda motor. Aksesnya sempit dan berbahaya. Kanan dan kiri jalan menanti jurang dan tebing. Kendaraan yang berpapasan harus menepi salah satunya. Permukaan jalan juga licin dengan struktur tanah liat dan batu cadas. Di musim kemarau, jalan ini berdebu. Akses yang berbahaya, kerap memaksa pengendara termasuk guru sekolah, turun dari kendaraan.

Belum lagi kondisi bangunan sekolah. SDN 5 Sukadana yang baru 3 tahun definitif, masih kekurangan sarana dan prasarana. Tidak punya perpustakaan dan juga musala. Ruang kelas belajar hanya empat ruang, dan harus mengakomodir 110 anak. Praktis, kelas 1 dan kelas 2 digabung dan hanya belajar di bangunan lama yang lebih mirip gudang penyimpanan hasil bumi.

Ini harus menjadi atensi bersama pemerintah.

Tidak hanya Pemda KLU, tapi juga Pemprov NTB. Sebagai kabupaten termuda, KLU tentu membutuhkan anggaran yang besar untuk membiayai pembangunan di sana. Termasuk membiayai pembangunan sekolah-sekolah. Apalagi seperti disampaikan Sekretaris Dinas Dikbudpora KLU, Adenan, M.Pd., bahwa masih banyak sekolah di pedalaman dengan kondisi memprihatinkan seperti SDN 5 Sukadana.

Dibutuhkan kepekaan dari Pemda KLU dan juga Pemprov NTB untuk mengatesi sekolah-sekolah yang ada di pedalaman. Karena, kondisi sekolahsekolah di daerah pedalaman, bertolak belakangan dengan pernyataan pemerintah yang kerap menyuarakan pemerataan pendidikan hingga ke pelosok-pelosok. Nyatanya, pemerataan itu belum terlihat nyata.

Masih ada kesenjangan dan juga ketimpangan antara pendidikan di perkotaan dengan di daerah pedalaman. Dan kondisi ini tidak hanya terjadi di KLU tapi juga di sejumlah daerah di NTB. Untuk itu, Pemprov NTB diminta tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Pemprov harus turun tangan membantu membenahi sekolah-sekolah yang ada di daerah pedalaman. Harus ada keberpihakan Pemprov NTB terhadap sekolah-sekolah tertinggal itu.

Keberpihakan seharusnya ditunjukkan dalam bentuk anggaran bagi sekolah-sekolah di daerah pedalaman. Atau bisa juga dengan pola sharing anggaran antara kabupaten/kota yang memiliki sekolah yang kurang layak dengan Pemprov NTB. Banyak cara yang bisa dilakukan Pemprov untuk membantu membenahi sekolah di pedalaman secara bertahap. Misalnya dengan melakukan efisiensi anggaran pada pos-pos kegiatan yang kurang penting. Karena bagaimanapun, pendidikan menjadi salah satu faktor penentu indeks pembangunan manusia.

Pendidikan juga akan menentukan masa depan generasi penerus bangsa di NTB. Jika semua sarana dan prasarana pendidikan di NTB sudah bagus, barulah kita bisa berbicara masalah kualitas pendidikan. Karena, dengan kondisi sekolah yang memprihatinkan, mustahil berharap pendidikan yang berkualitas. (*)

Pemberangusan Buku, Pemberangusan Ingatan Oleh: KHIR-akhir ini dunia perbukuan di Indonesia dihantui oleh upaya pemberangusan.

Sesungguhnya kenyataan tersebut mengandung ironi. Kita tahu bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kemampuan membaca-menulis yang rendah. Itu salah satu penyebab utama mengapa negara yang kaya akan sumber daya ini menjadi negara yang lemah dan kurang berdaya. Kebiasaan atau bahkan kebutuhan membaca adalah wilayah minoritas di tengah laju percepatan pembangunan. Ruang-ruang yang mestinya akrab dengan kegiatan membaca (seperti di lembaga pendidikan) justru tidak melatih atau membiasakan kegiatan tersebut. Rumah-rumah yang memiliki perpustakaan pastilah minim sekali jumlahnya. Buku bukan menjadi barang yang benar-benar dibutuhkan.

Di tengah situasi seperti itu, herannya, masih ada saja upaya memberangus buku. Apa sebenarnya yang ditakutkan sehingga perlu ada tindakan-tindakan pemberangusan? Kita bisa melihat satu pemikiran klasik bahwa buku yang menampung ide, pemikiran, fakta, cerita dan imajinasi dianggap berbahaya bagi situasi yang mapan (status quo). Buku dianggap meresahkan, dan mengganggu stabilitas.

Saya pikir itu mungkin saja bisa terjadi di tengah masyarakat yang memang memiliki tradisi membaca. Tetapi di negara seperti Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya tidak membaca, apakah sebuah buku masih bisa dianggap berbahaya?

Buku bukan semacam makhluk hidup yang bisa masuk mengintervensi, atau mengganggu secara langsung suatu pemikiran. Buku harus dibaca dulu, baru ada pengaruhnya.

Itu juga tergantung siapa yang baca.

Prosesnya bisa berlangsung lama.

Buku, setinggi dan sehebat apapun yang ditampung di dalamnya, jika tak dibaca tak akan ada gunanya.

Tidak bisa ia menggerakkan apa saja untuk membuat perubahan atau memicu pemberontakan apaapa. Jadi apa yang ditakutkan dari sebuah buku ketika tidak ada yang membacanya?

Kaum pemberangus buku jelas adalah kaum yang punya kuasa.

Karena itu bisa dikatakan bahwa pemberangusan buku bukanlah atas kepentingan masyarakat (bagaimana mungkin masyarakat yang tidak membaca buku diwakili dengan pemberangusan?) melainkan untuk kepentingan kekuasaan.

Yang terganggu oleh kehadiran suatu buku yang dianggap menyimpang adalah kekuasaan. Karena

Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon, Mataram)

Buku bukan semacam makhluk hidup yang bisa masuk mengintervensi, atau mengganggu secara langsung suatu pemikiran. Buku harus dibaca dulu, baru ada pengaruhnya. Itu juga tergantung siapa yang baca.

Prosesnya bisa berlangsung lama.

Buku, setinggi dan sehebat apapun yang ditampung di dalamnya, jika tak dibaca tak akan ada gunanya. Tidak bisa ia menggerakkan apa saja untuk membuat perubahan atau memicu pemberontakan apa-apa. Jadi apa yang ditakutkan dari sebuah buku ketika tidak ada yang membacanya? buku-buku tersebut mengandung dan mengetengahkan pemikiran, pendangan, dan versi yang berbeda dari kekuasaan. Kita tahu kekuasaan tidak memaklumi adanya pandangan lain di luar pandangan kekuasaan itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat lah yang menjadi korban.

Buku bukan cuma gudang ilmu, buku juga menjadi arsip ingatan.

Memberangus buku sama saja dengan melakukan upaya penghapusan ingatan secara massal. Melupakan membuat kebenaran bisa dengan mudah dimanipulasi. Padahal kebenaran sungguh tak bisa dicapai dengan jalan mudah, melainkan melalui jalan panjang yang penuh perdebatan. Karena itu ruang bagi pemikiran terbuka harus dibuka, segala bentuk pemikiran diberikan tempat, dengan begitu apapun yang akhirnya nanti disimpulkan, masyarakat mengetahui itu dengan kesadaran. Memberangus buku sama dengan memelihara kebodohan, juga menganggap enteng masyarakat yang disangka akan begitu saja terpengaruh. Ini juga suatu bentuk ironi yang lain lagi, sebab kenyataannya pendidikan masih dianggap sebagai tiang penting dalam pembangunan manusia.

Bagi saya kekuatan tiang itu harus diuji. Tiang itu harus diberi beban untuk mengetahui apakah tiang itu

RADIO

memang benar-benar kuat.

Melarang suatu pemikiran beredar di masyarakat menunjukkan bahwa si pelarang mengetahui bahwa tiang itu tidak cukup kuat untuk menahan beban pemikiran itu, tetapi tiang itu tidak diperbaiki melainkan dibiarkan saja rapuh sekaligus terus menerus meyakinkan siapa saja bahwa tiang-tiang itu kuat sekali.

Buku yang menampung pemikiran, ide, fakta, cerita dan imajinasi apapun semestinya dibiarkan saja beredar. Di dalam masyarakat yang tingkat wawasan, intelektualitas dan kekritisannya baik, buku yang buruk akan gugur dengan sendirinya. Dan masyarakat yang seperti itu hanya mungkin bisa dicapai dengan kesadaran literasi yang kuat. Dan kesadaran literasi yang kuat hanya mungkin dipenuhi jika membaca buku sudah menjadi kebutuhan. Jadi jelas tampak bahwa, jika masyarakat dengan kesadaran literasi yang kuat belum tumbuh tapi buku-buku sudah diberangus, yang terjadi justru adalah upaya membuat masyarakat terjebak dalam illiterasi. Sudah pasti itu untuk kepentingan kekuasaan, mengingat masyarakat illiterasi akan gampang dipropaganda dan dibentuk melalui doktrin-doktrin yang tujuan utamanya adalah melanggengkan kekuasaan.

Sepanjang sejarah peradaban pemberangusan buku terus-menerus terjadi. Dan semua itu atas nama kekuasaan. Akibatnya distribusi ilmu dan terutama upaya mempertahankan ingatan menjadi macet, dan proses pelupaan oleh generasi berikutnya membentangkan layar hitam sejarah kemanusiaan yang kerap dihancurkan.

Memberangus buku sama dengan memberangus ingatan. Dan hilangnya ingatan sama dengan kematian, kata novelis Milan Kundera.

Dan jika penghilangan ingatan itu terjadi di Indonesia, bertambahtambahlah keprihatinan kita, sebab banyak sekali hal buruk yang terus berlangsung dan kita segera melupakannya.

Banyak buku-buku yang membongkar kebobrokan di sekitar kita.

Mencoba menyadarkan bahwa betapa bangunan sosial kita disangga oleh tiang-tiang hipokrasi. Jika buku-buku tersebut tidak dibaca, upaya itu akan sia-sia saja. Apalagi kemudian jika buku-buku tersebut diberangus, semakin sia-sia pula.

Tetapi jika ia tidak dibaca di generasi sekarang, mungkin saja ia akan dibaca oleh generasi berikutnya. Tetapi jika ia sudah diberangus akan sangat sulit untuk mencarinya lagi. Seperti juga akan sangat sulit bagi kita mengingat kembali apaapa yang sudah kita lupakan. (*)

NTB jangan lagi jadi lumbung TKW

Lapangan kerja harus disiapkan

*** Miris, kondisi SDN 5 Sukadana

Kualitas out put-nya juga meragukan

***

SUARA NTB Rabu, 18 Mei 2016

Gubernur Segera Cabut 45 Perda Bermasalah di Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan segera mencabut sebanyak 45 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah yang berada di kabupaten/kota. Selian itu, Pemprov NTB juga akan mengusulkan pencabutan atau pembatalan sebanyak 8 Perda provinsi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ‘’Sampai hari ini, kita mempunyai 45 Perda kabupaten/kota yang akan dibatalkan. Ke 45 perda kabuaten/kota yang siap untuk dibatalkan oleh gubernur. Sudah berproses dan Insya Allah sudah sampai di meja gubernur 25 SK pembatalan untuk Perda kabupaten/kota,’’ sebut Kepala Biro Hukum Setda NTB, Rusman, SH, MH didampingi sejumlah Kepala Bagian (Kabag) di Kantor Gubernur, Selasa (17/5) siang kemarin.

Rusman mengatakan, Kemendagri meminta NTB menginventarisir dan mencabut sebanyak 60 perda bermasalah yang ada di kabupaten/kota. Namun, hasil penyisiran yang dilakukan, baru 45 Perda bermasalah di kabupaten/kota yang akan segera dicabut gubernur. Sebenarnya, lanjut Rusman, setiap provinsi di Indonesia diminta membatalkan atau mencabut 100 Perda bermasalah yang ada di daerah masing-masing sesuai dengan hasil kesepakatan dalam rapat di Bali. ‘’Tetapi untuk NTB, baru mendapatkan 45 Perda bermasalah.

Masih banyak menurut kami perda-perda yang bertentangan, seperti UU sudah dicabut yang harus kita batalkan. Tetapi sekarng kita lakukan inventarisasi bersama Kabag Hukum Kabupaten/Kota. Kita sudah sepakat dengan Kabag Hukum Kabupaten/Kota, kita bahas lagi,’’ terangnya.

Ia menyebutkan, Presiden Jokowi telah meminta Mendagri untuk mencabut 3.000 Perda bermasalah di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti ini, kata Rusman, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri telah mengumpulkan seluruh Kepala Biro Hukum dan Kabag Hukum seluruh Indonesia untuk menginventarisir Perda-perda yang bermasalah. Pertemuan sudah dilakukan sebanyak tiga kali yakni di Bali, Jakarta dan terakhir di Lombok belum lama ini.

Rusman menambahkan, setelah dilakukan pencermatan, Perda yang dibatalkan itu karena ada beberapa faktor. Pertama, UU nya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Sehingga semua aturan di bawahnya yang mengacu kepada UU itu harus dibatalkan.

Kemudian, UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Khusus membatalkan penjelasan pasal 124 terkait dengan perhitungan retribusi menara telekomunikasi. Dijelaskan, dalam penjelasan UU itu, penarikan pajak maksimal 2 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Karena 2 persen dari NJOP, masing-masing dari kabupaten/kota penarikannya bervariasi. Ada yang Rp 20 juta, Rp 15 juta per bulan untuk satu tower. ‘’Karena memberatkan dan tidak sesuai dengan asas perhitungan retribusi maka dibatalkan oleh MK. Maka seluruh kabupaten/kota di Indonesia tidak boleh memungut retribusi menara telekomunikasi sampai adanya peraturan terbaru dengan pola perhitungan yang benar, tidak berdasarkan penjelasan UU No. 28 tahun 2009,’’ucapnya.

Selain itu, pencabutan Perda itu juga ada kaitannya dengan perubahan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Di mana, ada empat hal yang paling dominan, kewenangannya sekarang berada di pemerintah provinsi, seperti masalah pertambangan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta urusan pendidikan jenjang SLTA dan pendidikan khusus.

Karena pemerintah kabupaten/kota tak memiliki kewenangan lagi, maka mereka tak boleh lagi mengaturnya. Begitu juga mengenai mengenai masalah tera dan tera ulang yang dulunya menjadi kewenangan provinsi, sekarang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga semua hal yang terkait dengan itu akan diserahkan pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.

Sementara itu, mengenai Perda bermasalah di tingkat provinsi, Rusman mengatakan ada 8 Perda yang akan diusulkan ke Kemendagri untuk dibatalkan. (rus)

Giliran Perwakilan PT. iPasar Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Seperti diberitakan sebelumnya, penyelidikan SRG – iPasar yang merupakan hasil Korsup KPK terus berlanjut. Sejumlah pihak yang berkaitan dengan proyek itu, akan dipanggil untuk dikonfrontir keterangannya, didasarkan hasil pemeriksaan oleh KPK Februari 2016 lalu. Dari 20 pejabat dan mantan pejabat Pemkab Lotim, baru sebagian diperiksa, seperti pejabat dan mantan pejabat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Kepala Bappeda dan mantan Kepala Bappeda, termasuk para Kabid di instansi tersebut juga sudah diperiksa. Diantaranya juga pernah diperiksa Kepala Dinas Perta-

nian yang mengurusi proyek RSG dan perizinan iPasar melibatkan Bappeda. Kini giliran pihak iPasar diperiksa guna memperdalam lagi kasus dugaan suap dimaksud.

Sementara upaya Suara NTB mengkonfirmasi rangkaian pemberitaan ini kepada pihak iPasar Indonesia belum juga membuahkan hasil. Pertanyaan yang dilayangkan via email sejak Tanggal 9 Mei lalu, hingga kini belum ada jawaban. Dua perwakilan iPasar pusat, diketahui bernama Andi dan Warno dihubungi via ponselnya, hingga Selasa sore kemarin belum memberi respons. (ars)

Miris, Fisik Sekolah Negeri Mirip Sekolah Filial Dari Hal. 1 Syukur jika berboncengan, karena guru yang dibonceng harus siap-siap mendorong. ‘’Seperti kemarin, beberapa kali turun hujan, saya sampai harus membantu mendorong motor. Pernah dulu, ada calon pegawai (Guru) yang baru, sampai jatuh di kubangan debu karena belum paham medan,” ungkap salah seorang guru kelas, Robibah Yuni Dewi Hartati, Senin (16/5) lalu.

Sementara kondisi fisik SDN 5 Sukadana, sekolah yang baru 3 tahun definitif ini, masih kekurangan sarana dan prasarana. Tidak punya perpustakaan dan tanpa mushala. Ruang kelas belajar hanya empat ruang, dan harus mengakomodir 110 anak. Praktis, kelas 1 dan kelas 2 digabung dan hanya belajar di bangunan lama yang lebih mirip gudang penyimpanan hasil bumi.

Bangunan lama ini dulunya dikerjakan oleh TNI saat program ABRI Masuk Desa. Ruangan ini warisan saat sekolah masih berstatus filial. Dindingnya disekat dengan pagar bambu. Bagian pagar yang utuh hanya Barat dan Utara, sedangkan Bagian Timur dan Selatan sudah roboh.

Kekurangan ruangan juga terjadi di bangunan induk. Di mana hanya terdapat empat RKB dan satu ruang guru. Ruang guru ini merangkap ruang kepala sekolah, ruang tamu, sekaligus gudang dan dapur. ‘’Ruang ini kami sebut ruang “serbaguna”, karena selain ruang Kasek, di sana juga ruang guru, gudang, dapur dan ruang tamu, jadi satu. Kadang kami malu kalau ada tamu dari sekolah lain,” sambungnya.

Dari jumlah guru, SDN 5 Sukadana hanya memiliki enam

guru dibantu kepala sekolah.

Masing-masing kelas diajar oleh satu orang guru. Di sini, guru dituntut multitalenta.

Selain harus bisa mengajar mata pelajaran Matematika, Bahasa, juga ditekankan piawai mengajar Pendidikan Agama, juga Olahraga. Guru Agama dan Guru Olahraga, tidak tidak dialokasikan oleh Pemda KLU ke sekolah ini. Dari enam orang guru itu, tiga guru berstatus honorer, dan empat guru lainnya termasuk kepala sekolah berstatus PNS. Terpisah, Anggota Komisi lll Bidang Pendidikan dan Kesehatan di DPRD KLU, Kardi, A.Ma., mengakui kondisi sekolah tersebut jauh dari kata layak. Terutama RKB yang ditempati siswa kelas 1 dan kelas 2. “Setelah kami turun, ternyata apa yang dikomentari masyarakat di facebook benar, bahwa diantara ruang kelas sekolah yang difungsikan ini sangat tidak layak. Kami bertekad, sekolah ini harus mendapat dukungan dana di APBD P 2016 ini,’’ tegas Kardi.

Menanggapi kondisi sekolah ini, Sekretaris Dinas Dikbudpora KLU, Adenan, M.Pd., tak menampik masih banyak sekolah di pedalaman dengan kondisi memprihatinkan. Ia pun tak membantah, pernah turun ke sekolah tersebut. Namun bukan berarti, pihaknya menjanjikan fisik karena penambahan fisik memperhitungkan prioritas dan pembangunan bertahap.

“Kalau RKB kurang, pasti sekolah itu akan dapat. Mudahan bisa tahun ini. Sekolahsekolah yang kurang RKB biasanya kita usulkan lewat Dapodik,” kata Adenan. (ari)

RAGAM Pekan Ini, Wagub Panggil Ratusan Pejabat Malas Laporkan Harta Kekayaan

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si akan memanggil dan mengumpulkan ratusan pejabat yang malas mengurus Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH yang dikonfirmasi mengatakan, pemanggilan seluruh pejabat yang belum menyerahkan LHKPN akan dilakukan Jumat (20/5) mendatang. ‘’Nanti hari Jumat kita undang semua untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya LHKPN itu untuk kita penuhi secara transparan,’’ kata Muhammad Nur, ketika dikonfirmasi kemarin di Mataram.

Menurutnya, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya harus mengindahkan aturan yang ada. LHKPN itu, adalah sarana kontrol bagi aparat untuk memantau progress kepemilikan harta para pejabat negara.

Dikatakan, pemanggilan bagi ratusan pejabat yang belum menyerahkan LHKPN itu bukan tidak ada tindaklanjutnya. ‘’Bisa jadi berbagai edaran, imbauan segera menunaikan itu tapi ternyata masih ada yang belum. Maka perlu ada komunikasi langsung supaya mereka lebih sadar bahwa itu penting,’’ tandasnya.

Berdasarkan data dari

Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB, sampai dengan awal Mei ini masih ada 269 pejabat Pemprov yang belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ratusan pejabat tersebut dinilai malas mengurus LHKPN, sehingga dalam waktu dekat mereka akan dipanggil.

“Data per 2 Mei kemarin, ada 269 orang yang belum. Ada yang sudah ngirim juga tapi belum kita update dia,” kata Sekretaris BKD dan Diklat NTB, Ahmad Masyhuri, SH. Jumlah pejabat Pemprov NTB yang wajib menyerahkan LHKPN sebanyak 1.486

orang. Berdasarkan Pergub No. 2 tahun 2014, pejabat yang diwajibkan menyerahkan LHKPN adalah pejabat struktural eselon I, II, III dan IV. Selain itu, seluruh pejabat yang mengelola keuangan, bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta auditor juga diwajibkan menyerahkan LHKPN. Ditanya kendala yang dihadapi ratusan pejabat yang belum menyerahkan LHKPN? Mayshuri mengatakan sebenarnya tak ada kendala.

Cuma kemauan pejabat tersebut yang dinilai masih kurang.

Pasalnya, tambah Mayshuri, jika mereka kesulitan dalam mengisi formulir LHKPN,

maka pihak Sekretariat LHKPN yang ada di BKD dan Diklat NTB dapat membantu.

Selain itu, di masing-masing SKPD juga sudah ada koordinator yang mengurus tentang LHKPN. ‘’Di masing-masing SKPD juga ada koordinatornya. Bisa dia tanya kalau tidak paham. Kalau dia tak bisa jelaskan di sana, bisa datang ke Sekretariat LHKPN di BKD dan Diklat, nanti kita bantu dia ngisi,” terangnya.

Mengenai sanksi yang diberikan kepada pejabat yang belum menyerahkan LHKPN ini, kata Masyhuri sepenuhnya kebijakan pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur. (nas)

Akar Masalah Kompleks Dari Hal. 1 Ia mengingatkan semua pihak untuk terlibat membantu menyelesaikan persoalan ini.

Menurutnya, perempuan memegang peranan yang sangat penting dalam mendidik generasi penerus bagi suksesnya pembangunan bangsa dan negara ini.

Selain itu, kata Wagub, perempuan merupakan bagian tak terpisahkan dalam sejarah perjuangan bangsa. ‘’ Dan bersama laki-laki, perempuan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa,’’ kata Wagub pada

Rakor Kebijakan Pemenuhan Hak, Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan di Mataram, Selasa (17/5) kemarin.

Dalam kegiatan ini hadir Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Drs. Wagiran, MM, Ir. Wahyuni Tri Indarti dari Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK. Selain itu Dr.A. Darsono M.Si dari Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik Hukum dan HAM. Wagub mengatakan kegiatan tersebut merupakan forum pertemuan bagi komponen-

komponen kelompok penggerak perlindungan atas perempuan, yang dilandasi tujuan dan niat untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Diharapkan, kegiatan ini dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam rangka menyikapi berbagai perkembangan bangsa dewasa ini seperti adanya kecenderungan terjadinya ketidakadilan, kekerasan dan penindasan gender.

Pasalnya, berdasarkan catatan yang dilansir komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan),

beragam kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2015. Berdasarkan jumlah kasus yang didapat dari 232 lembaga mitra Komnas Perempuan di 34 provinsi, terdapat 16.217 kasus yang berhasil didokumentasikan dan yang paling menonjol terjadi di ranah personal. Tahun 2016 menunjukkan terjadi kenaikan data jenis kekerasan seksual di ranah personal dibanding tahun sebelumnya, yakni 11.207 kasus.

Di NTB sendiri, angka kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun selalu mengala-

mi peningkatan. Berdasarkan data BP3AKB NTB, tahun 2015 tercatat 1.031 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan didominasi oleh kekerasan fisik, selanjutnya menyusul psikis dan seksual, yang sebagaian besar terjadi dalam rumah tangga.

Amin mengatakan, dari sisi pola, bentuk dan angka, kekerasan terhadap perempuan semakin meluas. Data Komnas Perempuan menunjukkan, sepanjang 2015 kekerasan tidak hanya terjadi di wilayah domestik, melainkan telah meluas di berbagai ranah termasuk di wilayah publik. (nas)

Kubu Amin dan Umar Tunggu Rekonsiliasi Dari Hal. 1 Selasa (17/5) kemarin dengan penuh semangat dan keyakinan menyampaikan bahwa kemenangan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak akan merubah apapun di DPD Golkar NTB. Termasuk, soal pemberhentian Amin dan Umar dari keanggotaan Partai Golkar.

“Siapapun Ketua Umum yang terpilih, itu tidak akan merubah konstelasi politik di NTB. Pemecatan terhadap Amin dan Umar tetap berjalan, karena itu keputusan DPP,” ujar Misbach yang mengaku masih berada di arena Munaslub. lebih lanjut, Misbach menegaskan keputusan pemecatan itu diambil oleh DPP. Keputusan itu merupakan bentuk kekecewaan DPP atas sikap politik Amin dan Umar yang dinilai telah melakukan tindakan indisipliner. Sehingga, usaha Umar untuk mempertahankan

kursi Ketua DPRD NTB dari tangannya, dinilai akan sia-sia.

“Jadi yang itu sudah final.

Lebih-lebih sekarang ini kita berada dalam satu barisan dengan ketua umum terpilih, Pak Setya Novanto,” sambungnya.

Bahkan dengan nada sedikit menyindir, Misbach menyampaian keputusan pemecatan Amin dan Umar bisa-bisa saja akan dianulir. Syaratnya, DPP mau melakukan sidang untuk peninjauan kembali atas keputusannya.

Selain itu, Misbach juga membantah keras bahwa klaim Umar Said atas rekomendasi DPP yang telah memerintahkan untuk kembali mengakomodir kader-kader Golkar yang sudah dipecat, termasuk keberatan Amin dan Umar yang sudah diterima. “Tidak ada hal itu, rekomendasi itu hanya untuk pusat saja dan yang dari Munas Bali kemarin. Kalau yang ini (Amin dan Umar) tetap jalan,” pungkasnya.

Sasar Biaya Sewa Alat Berat Dari Hal. 1 Selasa (17/5) siang, ada dua pemilik alat berat diperiksa Ketua Tim Penyidik Yonie E Malaka, SH. Aspidsus Kejati NTB, Suripto Irianto, SH membenarkan pemeriksaan sejumlah saksi itu. ‘’Hari ini memang masih berlangsung pemeriksaan, karena cetak sawah baru ini penyelidikannya masih jalan terus,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Selasa (17/5) siang.

Ditanya soal arah penyelidikan, diakuinya erat kaitan dengan penggunaan alat berat.

Kesesuaian antara jam kerja dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya soal biaya yang diterima berdasarkan kontrak, itu yang diklarifikasi. ‘’Apakah pembayaran yang diterimanya sesuai dengan pekerjaan berdasarkan kontrak, itu yang kami periksa,’’ jelas Aspidsus.

Informasi dari tim, dua saksi yang diperiksa itu pemilik alat berat dari Dompu dan Sumbawa. Saksi mengerjakan proyek cetak sawah baru salah

satunya di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, dengan nilai Rp 5 miliar tahun 2014.

Anggaran itu terdistribusi untuk mencetak sawah dengan harga per satuan Rp 10 juta per hektar. ‘’Berapa anggarannya diterima, realisasinya berapa, fisik yang dikerjakan hasilnya bagaimana, apakah cocok atau tidak,’’ sambungnya.

Dari permintaan keterangan ini, menjadi rujukan pertimbangan menilai potensi kerugian negara yang timbul.

Informasinya, sewa alat berat dihitung per jam, dengan nilai kontrak Rp 200 ribu.

Untuk satu alat berat berupa exavator bisa dikontrak sampai 100 jam. Satu orang pemborong bisa dikontrak tiga unit alat berat, dengan kisaran nilai pembayaran Rp 60 juta bahkan ada yang sampai Rp 100 juta lebih.

Diketahui permintaan keterangan pemborong alat berat ini merupakan yang kesekian kalinya, setelah sebelumnya rekanan lain diklarifikasi. (ars)

Menunggu Rekonsiliasi Kader muda Partai Golkar sekaligus Pengacara kubu DPD Partai Golkar hasil Musda Senggigi, Rofiq Azhari, SH menegaskan saat ini pihaknya tengah menunggu realisasi dari komitmen rekonsiliasi yang merupakan semangat Munaslub Partai Golkar.

“Amanah dari munaslub ini adalah rekonsiliasi. Ini yang kita tunggu sampai ke daerah, apakah ini akan berjalan dengan baik atau tidak ya kita tunggu,” ujarnya.

Menurutnya, dalam kondisi ini, gugatan yang mereka ajukan ke pengadilan juga masih akan terus berjalan. Jika semangat rekonsiliasi tidak juga menjadi kenyataan, Rofiq menegaskan hal ini akan menimbulkan konsekuensi berupa perlawanan baik secara politik dan secara hukum dari pihaknya.

Salah satu bentuk rekonsiliasi yang diharapkan tentunya berupa pemulihan kembali status

dan keanggotaan Amin dan Umar sebagai kader Golkar.

“Apakah munaslub rekonsiliasi yang berlangsung kemarin ini juga akan terakomodir, akan diperhatikan ataukah akan ditindaklanjuti, karena ketua umumnya masih baru ini. Itu juga akan kita lihat, kita tunggu. Semoga Ketua Umum baru bisa melihat ini secara lebih luas dan lebih transparan,” tegasnya.

Rofiq mengklaim bahwa terkait pemberhentian Umar dan Amin, sesungguhnya Ketua Umum Aburizal Bakrie telah menegaskan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan di tubuh Partai Golkar bersifat total. Artinya, seluruh kader yang diberhentikan sebagai imbas dari dualisme yang terjadi di pucuk kepemimpinan harus dipulihkan kembali.

Hanya saja, Rofiq menegaskan komitmen Aburizal Bakrie, yang kini telah menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar ini bisa saja terealisasi, bisa juga

tidak. “Apakah ini hanya janjijanji saja, ataukah akan direalisasikan oleh Golkar, kita tunggu. Kalau saya melihat sih situasinya sudah sedikit normal, artinya pemecatan, pemberhentian itu sudah tidak ada lagi dengan adanya rekonsiliasi ini.”

Rofiq mengingatkan kepada kubu Musda Praya, jika rekonsiliasi tidak dilakukan, maka mereka akan melanjutkan perlawanan melalui jalur hukum dan politik. Terlebih, ujar Rofiq, kasus serupa yang menimpa kader PKS, Fahri Hamzah juga telah menginspirasi kader Golkar untuk terus melawan pemberhentian ini.

“Kalau dia tetap jalan berarti kan bukan rekonsiliasi. Gugatan-gugatan baru akan muncul lagi. Kita tunggu saja. Kita beritikad baik, kok. Kalau tidak ada itikad baik, ya kita hadapi.

Jalur hukum, Fahri Hamzah saja menang kok kemarin. Itu tidak jauh beda,’’ pungkasnya. (ndi/aan)

Keberatan Pengenaan Pajak, Newmont Kembali Ajukan 431 Gugatan Dari Hal. 1 Rusman menjelaskan, gugatan yang dilayangkan Newmont tahun 2016 ini merupakan keberatan atas pajak yang dipungut Pemprov NTB tahun 2014. Tiap tahun, Newmont mendapatkan surat ketetapan pajak, kemudian dia bayar tahun itu juga. Namun, setelah membayar pajak, Newmont selalu mengajukan keberatan atas pengenaan pajak tersebut.

“Keberatannya bisa dijawab paling lambat 10 bulan, maka diakhir 2015 baru kita jawab. Sejak keberatan ditolak, tiga bulan sejak itu, dia punya kesempatan untuk menggugat, sehingga 2016 dia menggugat. Dua tahun (baru ada gugatan), karena proses tadi,”terang Rusman.

Gugatan Newmont itu, lanjut Rusman diajukan sejak 2008. Pengadilan Pajak, kata Rusman tidak ada di Lombok.

Dulu, katanya, Pengadilan Pajak hanya ada di Jakarta. Na-

mun sejak 2013 lalu, Pengadilan Pajak sudah ada di Surabaya. Sehingga proses persidangan gugatan Newmont ini dilaksanakan di Surabaya. “Dampaknya kita mengeluarkan anggaran. Energi kita terbuang tetapi kita harus menghormati pengadilan,’’ imbuhnya.

Dalam kasus sengketa pajak ini, lanjut Rusman, terkadang Pemprov NTB yang dimenangkan dan kadang pihak Newmont yang dimenangkan oleh majelis hakim. Di dalam pangadilan pajak ini, katanya, ada tiga majelis yang menangani.

“Sehingga masing-masing majelis putusannya berbeda.

Misalnya, majelis I memenangkan Pemprov, Majelis II memenangkan Newmont, mejelis III kadang kita menang, kadang kita kalah. Artinya, selalu ada putusan salah satu menang dan salah satu kalah,”ucapnya.

Namun, karena ada putusan yang memenangkan Pemprov, meskipun ada juga yang kalah, sehingga tetap dilakukan pemungutan pajak kepada Newmont

tiap tahun.

Di tempat yang sama, Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan pihaknya direpotkan dengan adanya gugatan Newmont ini. Saat ini, pihaknya sedang membuat 431 jawaban gugatan Newmont tersebut. ‘’Bisa dibayangkan berapa banyaknya. Sehingga kalau mengerjakan ini, pekerjaan lain stop. Tidak bisa kita kerjakan yang lain, masalah kasus pajak ini. Newmont ini, hari ini dia bayar pajak, tahun depan dia mengggugat,”kata Ruslan.

Ia menyebutkan beberapa item pajak yang digugat Newmont seperti pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat. “Dengan alasan, dia operasi di wilayahnya sendiri, sehingga dia keberatan bayar pajak. Ini betul-betul menyita perhatian. Ini setiap tahun gugatannnya,” terangnya. (nas)

Anggota Satlinmas di NTB Harus Tanggap Hadapi Bencana Dari Hal. 1 Termasuk, salah satunya anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Sebagai lembaga yang berada di garda terdepan di masyarakat, anggota Satlinmas harus mampu mengatasi dan turun tangan dalam mengatasi bencana yang terjadi, khususnya sebelum pihak yang lebih berkompeten datang menangani.

Terkait hal ini, Seksi Satlinmas pada Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten/Kota di NTB melakukan Gelar Kesiapsiagaan Pasukan Linmas Kabupaten/Kota dalam Rangka Perbantuan Pengamanan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2016. Gelar pasukan Linmas yang dilakukan secara bergilir ini dimulai dari Pulau Lombok.

Setelah itu, gelar pasukan akan dilakukan di kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

Menurut Kepala Seksi Linmas pada Bidang Linmas Sat-

pol PP NTB Rizal Zulkamar, S.Sos, gelar pasukan diawali di Kabupaten Lombok Utara tanggal 11 April 2016, disusul di Kabupaten Lombok Timur tanggal 14 April 2016, Lombok Barat tanggal 21 April 2016 dan Lombok Tengah tanggal 28 April 2016. ‘’Sementara di Kota Mataram, gelar pasukan Linmas dilakukan tanggal 2 Mei 2016 lalu,’’ terangnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (17/5).

Bagi pihaknya, gelar pasukan Linmas ini penting dilakukan, karena bisa memberikan pengetahuan pada anggota Satlinmas di kabupaten/kota mengenai cara menanggulangi bencana. Itu artinya, ketika anggota Satlinmas mengetahui ada bencana harus sigap dan turun tangan membantu masyarakat dan petugas lainnya.

Hal senada disampaikan Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim, SH, MSi. Menurutnya, gelar kesiapsiagaan Linmas kabupaten/kota adalah upaya antisipatif untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) linmas yang merupakan unsur masyarakat setempat agar mampu melakukan upaya

awal. Khususnya dalam mengurangi dan mencegah resiko bencana apabila sewaktu-waktu bencana terjadi.

Selain itu, ujarnya, gelar kesiapsigaan juga bermakna kesiapan menghadapi potensi bencana yang setiap saat dapat terjadi. ‘’Dan anggota linmas diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat secara lebih awal karena sudah diberikan wawasan kebencanaan dan tata cara penanggulangan oleh instruktur dari BPBD, TNI /Polri yang menjadi instruktur atau narasumber,’’ terangnya.

Kegiatan ini secara berkelanjutan dilakukan oleh Satpol PP sebagai bagian dari program Bidang Kelinmasan Pol PP yang antara lain bertugas melakukan perbantuan penanggulangan kebencanaan di daerah. ‘’Sesuai target seluruh linmas kabupaten/kota yang sudah terdaftar dan di-sk-kan oleh bupati/ walikota akan kita berikan fasailitasi kesiapsiagaan agar siap membantu penanganan kebencanaan jika sewaktu-waktu terjadi,’’ terangnya.

Selama ini, lanjutnya, perbantuan personel di kawasan/daerah bencana di beberapa kabupaten/ kota yang daerahnya terjadi bencana, maka linmas diturunkan untuk membantu.

Dalam simulasi kebencanaan beberapa waktu lalu di Suela, Linmas Satpol PP juga turut serta di dalamnya. ‘’Intinya kasat kabupaten/kota mengkoordinir linmas bersama

kades menurunkan linmas saat diperlukan sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2014,’’ terangnya.

Meski demikian, ujarnya, posisi linmas berasal dari warga setempat, sehingga ketika terjadi bencana di desanya, maka mereka dapat diandalkan membantu masyarakat untuk penyelamatan dan mengamankan harta benda warga. (ham/*)

(Suara NTB/ist)

SIMULASI - Personel Linmas Lombok Tengah sedang mengikuti simulasi pemadam kebakaran di Markas Satpol PP Lombok Tengah 28 April 2016.

Rabu, 18 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 7) Perumahan Realisasi anggaran urusan Perumahan pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 58.070.997.940,- atau 97,05% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 59.838.449.352,- yang dialokasikan pada belanja pegawai Rp.25.300.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 59.813.149.352,- dengan hasil yang dicapai antara lain : Dari 286.287 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di kabupaten kota se NTB pada tahun sebelumnya telah ditangani dengan pola stimulan. Sedangkan pada tahun 2014 hingga 2015 melalui Dinas Pekerjaan Umum dilaksanakan dengan pola pembangunan baru yang di prioritaskan untuk menangani rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang sangat miskin dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan. Capaian penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 800 unit rumah pada tahun 2015 per Kabupaten/Kota, dengan rincian :1) Kota Mataram 23 unit; 2) Lombok Barat 116 unit; 3) Kab. Lombok Tengah 156 unit; 4) Kab. Lombok Utara 56 unit; 5) Kab. Lombok Timur 242 unit; 6) Kab. Sumbawa Barat 20 unit rumah; 7) Kab. Sumbawa 61 unit; 8) Kab. Dompu 31 unit; 9) Kab. Bima 72 unit dan 10) Kota Bima 23 unit rumah.

Tidak tercapainya target 1.000 unit rumah pada tahun 2015 ini dengan alokasi anggaran yang sama dengan tahun 2014, akibat adanya penyesuaian biaya pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Rp. 20 juta/unit pada tahun 2014 menjadi Rp. 25 juta/unit pada tahun 2015.

Sehingga anggaran yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 20 Milyar hanya dapat digunakan untuk pembangunan 800 unit rumah, sementara target yang telah ditetapkan dalam RPJMD adalah 1.000 unit per tahun.

8) Kepemudaan dan Olah Raga Realisasi anggaran urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.467.705.030,- atau 85,88% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 5.202.193.900,- dialokasikan pada Belanja Pegawai sebesar Rp. 546.066.500,- Belanja Barang dan Jasa Rp.4.046.572.400,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 609.555.000,- Sebagai eksekutor yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, dengan hasil yang dicapai antara lain Dalam rangka pengembangan kelompok pemuda dan ketrampilan telah dilakukan Seleksi pengiriman dan pemantapan Paskibraka tingkat Provinsi dan Nasional dengan jumlah peserta 34 orang serta pemuda Pelopor sebanyak 4 orang.

Pemuda pelopor yang telah diseleksi tahun 2015 dan menjadi Juara I pertama masing-maing di Bidang TTG dan Bidang Pangan, mengikuti lomba pemuda Pelopor di Tingkat Nasional dan berhasil meraih juara II pada Bidang Tekhnologi Tepat Guna (TTG) atas nama Mulyadi, S.Si dari Sambalia Lombok Timur dan Juara II Bidang Pangan atas nama Azizatul Lutfiah dari Sukamulia Lombok Timur. Tujuan pemilihan Pemuda pelopor dimaksudkan untuk peningkatan kemampuan pemuda untuk berkreasi baik di tingkat Provinsi maupun di daerah asalnya. Pemuda yang terpilih merupakan motivator bagi pemuda di bidang yang dipeloporinya Sementara untuk kegiatan pertukaran pemuda antar Negara yang dilaksanakan di tahun 2015 telah distribusikan ke 6 negara masing-masing 1 orang ke Cina, Malaysia, India, Australia, Korea Selatan dan Jepang.

Pertukaran pemuda antar Negara bertujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, pertukaran informasi budaya, menjalin hubungan bilateral antar Negara.

9) Penanaman Modal Realisasi anggaran urusan Penanaman Modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.151.976.526,- atau 90,12% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 3.497.639.900,- Dengan Rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 465.310.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.2.714.829.900,dan Belanja Modal sebesar Rp. 317.500.000 ,- Hasil yang dicapai antara lain : Keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal selain diukur dengan pertumbuhan investasi juga dilihat dari minat investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di dalam daerah. Jumlah izin penanaman modal yang tercatat di BKPMPT Provinsi NTB tahun 2015 untuk PMDN sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dengan nilai rencana investasi yang tertera dalam izin sebesar Rp.1.474.636.338.326,- lebih rendah secara nilai rencana investasi dibandingkan tahun 2014 sebanyak 5 (lima) perusahaan dengan nilai rencana investasi Rp.1.632.980.539.720,-.

Sedangkan untuk PMA sebanyak 139 Perusahaan dengan nilai rencana investasi Rp. 6.024.965.104.160,- atau setara US$. 481.997.208,- (Kurs 1 US$ = Rp. 12.500,-) mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebanyak 110 perusahaan dengan nilai rencana investasi Rp.3.718.110.090.000,- atau setara US$.371.811.009,- (Kurs 1 US$ = Rp.10.000,-). Jumlah perusahaan dan nilai rencana investasi di Provinsi NTB tahun 2014-2015, Pada periode Januari-Desember 2015, kontribusi sektor pariwisata dan pertambangan mendominasi realisasi investasi di Provinsi NTB. Sektor pertambangan/energi/listrik mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp.5,051 trilyun (50,51%) disusul sektor jasa lainnya Rp.2,302 (23,02%) dan sektor pariwisata Rp.2,301 trilyun (23,01%). Dibandingkan periode JanuariDesember 2014, realisasi investasi tertinggi tercatat pada sektor pariwisata Rp.2,003 trilyun, disusul sektor pertambangan Rp.1,764 trilyun dan jasa lainnya Rp.1,493 trilyun. Realisasi terendah pada sektor kehutanan sebesar Rp.11,- milyar, sektor perikanan Rp.17,311 milyar dan sektor pertanian Rp.17,956 milyar Realisasi investasi di Kabupaten/Kota tahun 2015, tertinggi di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.4,941 trilyun (49,41%), disusul Kabupaten Lombok Barat Rp.1,662 trilyun (16,62%) dan Kabupaten Lombok Utara Rp.1,592 trilyun (15,92%). Realisasi investasi terendah tahun 2015 di Kabupaten Bima sebesar Rp.4,77 milyar, Kabupaten Sumbawa Rp.21,83 milyar.

10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Realisasi anggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 12.354.805.159,atau 91,90% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 13.444.209.788,yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.773.082.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.845.635.788,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 825.492.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Jumlah koperasi berkualitas di Provinsi NTB tahun 2015 sebanyak 2.394 unit bertambah 198 unit dari tahun 2014 sebanyak 2.196 unit. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sampai tahun 2015 sebanyak 2.512 KSP/USP, berkurang 87 KSP/USP dibandingkan tahun 2014 sebanyak 2.599 KSP/USP karena adanya kebijakan Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terkait pendaftaran kembali koperasi melalui Nomor Induk Koperasi (NIK).

Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan tahun 2015 sebanyak 1.080 unit/orang (108%) dari target 1.000 unit/orang. Sampai akhir tahun 2015 jumlah wirausaha baru di Provinsi NTB sebanyak 101.181 unit/orang meningkat 1.987 unit/orang dibandingkan tahun 2014 sebanyak 100.101 unit/ orang.

Berdasarkan sektor usaha, 101.181 wirausaha baru yang telah dikembangkan di Provinsi NTB terdiri dari sektor industri 12.174 orang (12.04%), sektor perdagangan 80.899 orang (79.94 %) dan sektor jasa 8.108 orang (8%) dan berdasarkan klasifikasi usaha, wirausaha baru dikelompokkan kedalam usaha mikro. Jumlah UMKM yang sudah difasilitasi bimbingan teknis Pembinaan Industri Rumah Tangga (P-IRT) untuk mendapatkan sertifikat P-IRT tahun 2015 sebanyak 200 UKM dan 45 UMKM untuk difasilitasi pengurusan sertifikat label halal.

11) Kependudukan dan catatan Sipil Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 506.974.356,- atau 96,73% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 524.101.000,- Dengan Rincian Belanja Pegawai Rp. 84.476.000,- dan Belanja barang jasa sebesar Rp. 241.275.000 dan Belanja Modal Rp. 198.350.000000,- Hasil yang dicapai antara lain : Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai eksekutor urusan Kependudukan di Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2015, telah melaksanakan beberapa Program Pembangunan antara lain :

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, dimana dalam kegiatan ini telah diadakan 15 unit perangkat pengoperasian SIAK dan telah dilaksanakan bimbingan teknis administrasi database SIAK kepada 90 orang operator SIAK dan bimbingan teknis tentang pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Jika laju pertumbuhan dan angka kelahiran tidak dapat ditekan maka dikhawatirkan tujuan kebijakan kependudukan dari sisi kuantitatif untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang (PTS) pada tahun 2015 seperti tercantum dalam RPJMN akan sulit dicapai. Persoalan kependudukan yang dihadapi NTB sangatlah kompleks, karena selain masalah kuantitas juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk, terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Contoh yang paling jelas adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat, jika dibandingkan dengan IPM Provinsi lain.

12) Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dieksekusi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk Tahun Anggaran 2015 jumlah anggaran APBD urusan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 11.232.426.400,- realisasi belanja sebesar Rp. 10.417.327.040,- atau 92,74%. yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 701.783.500,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.870.054.900 dan Belanja Modal Rp. 2.660.588.000,Hasil yang dicapai antara lain : Terakreditasinya 10 Lembaga Pelatihan Kerja, tersosialisasinya kepada 300 orang pencari kerja tentang Pemagangan Dalam dan Luar Negeri, tersosialisasinya kepada 200 orang siswa SMK tentang Calon Kompetitor/Asean Skill Competition, terbinanya 100 lembaga latihan kerja, terekrutnya 250 orang lulusan SLTA/sederajat yang akan magang ke luar negeri, terlatihnya 40 orang lulusan SLTA yang dilatih tentang dasar pemagangan ke luar negeri, terkodinirnya 100 orang aparat tenaga kerja untuk mensinkronisasi kebutuhan pelatihan ketenagakerjaan, terlatihnya 32 orang pencari kerja di Balai Latihan Kerja, tersalurnya bantuan sosial berupa barang sebagai alat kerja kepada 375 orang masyarakat dan tersalurnya bantuan UMKM kepada 30 orang anggota masyarakat; Selain itu telah tertanganinya (dideportasi) 2.500 orang TKI bermasalah, terlayaninya 35.312 orang TKI melalui Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), etrsusunnya 1 Buku Profil Ketenagakerjaan, terlaksananya Rakor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang diikuti oleh 70 orang, pengarahan kepada 80 orang pengurus perusahaan pengerah tenaga kerja, diberdayakannya/diberi hibah berupa peralatan kerja kepada 460 orang tenaga kerja Mandiri Purna, terlaksananya Pameran Bursa Kerja (Job Fair) yang dikunjungi sekitar 2.700 orang pencari kerja, terakomodasinya 100 orang masyarakat dalam Padat Karya Produktif; tersedianya 1 dokumen hasil survey kebutuhan hidup layak untuk keperluan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2015, terbinanya 20 perusahaan dalam pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja, terbinanya 20 perusahaan dalam pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja, terlatihnya dan terbinanya 33 orang calon tenaga kerja dalam peningkatan kualitas kerja, terbinanya 50 orang dalam masalah lingkungan sosial dan pengujian kesehatan kerja.

13) Ketahanan Pangan Realisasi anggaran urusan Ketahanan Pangan yang dieksekusi oleh Badan Ketahanan Pangan pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.430.761.673,- atau 87,34% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 7.363.109.450,- Dengan Rincian yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 413.098.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.220.846.950,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.729.164.500,- Hasil yang dicapai antara lain : i. Program Peningkatan Ketahanan Pangan telah melaksanakan penyaluran bantuan bahan/bibit tanaman pekarangan kepada 10 kelompok masyarakat, terfasilitasinya pelatihan penguatan lembaga keuangan desa bagi 70 orang anggota kelompok, terlatihnya 50 orang aparat dari kab/kota sebagai pendamping Desa Mandiri Pangan dan tersalurnya bantuan alat pengolahan pangan kepada 20 kelompok masyarakat, tersalurnya bantuan cadangan pangan untuk 4lumbung pangan masyarakat sebanyak 10.000 Kg beras, dilatihnya 30 orang dalam pengolahan pangan lokal, terpantaunya arus distrbusi pangan di 4 lokasi pelabuhan, tersosialisasinya penggunaan beras sasambo kepada 500 orang anggota masyarakat, tersusunnya 1 buku Profil Gapoktan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, terlatihnya 20 aparat kab/kota dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, terpantaunya harga 14 komoditas pangan, tersedianya 600 lembar leaflet harga pasar, terfasilitasinya 10 orang pengumpul harga pasar. Terujinya residu pestisida 24 sampel produk pangan segar, tersosialisasinya keamanan pangan segar kepada 300 orang anggota masyarakat, tersertifikasinya 6 komoditas produk buah dan sayur segar yang mendapat sertikat PRIMA 3. ii. Sebagai indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat, tahun 2015 realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 81,3 (137%) melampaui target 80,20, masih dibawah skor PPH ideal 100. Selama tahun 20102015 kualitas konsumsi pangan masyarakat NTB meningkat 1,91% pertahun, hal ini mengindikasikan perbaikan kualitas dan keanekaragaman kelompok bahan pangan yang dikonsumsi penduduk 14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) adalah sebagai eksekutor Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.461.515.615,- atau 95,45% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 2.578.951.563,- Dengan Rincian meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 337.815.600,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.103.541.463,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 137.594.500,Hasil yang dicapai antara lain : Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tahun 2015 telah melaksanakan penilaian terhadap 10 Rumah Sakit Sayang Ibu (RSI) dan 10 Kecamatan Sayang Ibu (KSI), bertemunya 45 orang anggota tim Pengarus Utamaan Gender (PUG), terdampinginya 10 kab/ kota dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), tersosialisasnya Kota Layak Anak kepada 30 orang aparat pemerintah Kab. Lombok Utara dan 30 orang dari Kab. Sumbawa, meningkatnya pemahaman 80 orang dari kab/kota dalam penyusunan data gender dan anak.

Angka kekerasan pada perempuan dan anak yang cukup memprihatinkan mencapai 1.129 kasus pada tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2015 sebanyak 1.221 kasus atau 7,54%. Tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terungkap, tidak terungkapnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat antara lain disebabkan persepsi masyarakat terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang “biasa�, bahkan perempuan korban kekerasan berusaha merahasiakan kekerasan yang menimpanya, sehingga kekerasan tersebut merupakan kejadian yang tersembunyi dalam masyarakat.

Dalam rangka membangun komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam upaya memenuhi hak-hak anak, sampai dengan tahun 2015 telah difasilitasi dan disosialisasi ke 5 (lima) kabupaten/kota terkait Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Dompu, Mataram, Lombok Utara, Sumbawa dan Kota Bima. Dari kelima kabupaten/kota tersebut yang sudah mencanangkan daerahnya menjadi Kota Layak Anak adalah Kota Mataram, Lombok Utara, Dompu dan Kota Bima. Ditargetkan pada tahun 2018 seluruh daerah di Provinsi NTB menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dari hasil rekapitulasi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di 10 Kabupaten/Kota termasuk UPT Provinsi yang dilakukan BP3AKB Provinsi NTB baru ditahun 2014 mengalami penurunan yaitu sebesar 1.129 kasus yang sebelumnya ditahun 2011 sebanyak 1.152 kasus, meningkat ditahun 2012 menjadi 1.185 kasus dan terus mengalami peningkatan ditahun 2013 yaitu 1.187 kasus. Ditahun 2015 ini kasus kekerasan terhadap perempuan/ anak kembali mengalami peningkatan yang cukup tajam.

Upaya yang dilakukan dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak salah satunya dengan sosilisasi pendewasaan usia perkawinan, dimana perkawinan usia dini akan memberikan kontribusi

terhadap tingginya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi, ketidakharmonisan keluarga sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian, serta kasus lainnya yang lebih banyak merugikan kaum perempuan.

15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) juga sebagai eksekutor Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.743.459.172,- atau 94,03% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 1.854.060.000,- yang dialokasikan di Belanja Pegawai sebesar Rp. 250.799.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.590.761.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 12.500.000,Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2015 antara lain dapat dilihat dari perkembangan peserta Keluarga Berencana (KB) Baru Pria dapat terealisasi sebesar 5.056 orang dan pencapaian peserta KB Baru Wanita sebesar 139.025 orang. Kerjasama/koordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB untuk pelaksanaan program KB di daerah, khususnya berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi, pelayanan KB dan kegiatan lain yang tidak terakomodir dalam BP3AKB Provinsi NTB harus tetap dilakukan.

Pada 2015 tercatat 144.081 akseptor KB baru dan 792.183 akseptor KB aktif. Langkah dan kebijakan strategis untuk meningkatkan capaian kinerja program revitalisasi KB dan posyandu terus dilakukan melalui beberapa kegiatan prioritas, antara lain memperluas jejaring kerja dengan berbagai institusi dan pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, pemberian pelayanan KB di daerah terpencil, pulaupulau kecil dan pembentukan posyandu bersaing 16) Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai eksekutor urusan Perhubungan di Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.287.517.533,- atau 89,30% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 7.040.505.400,- yang dialokasikan di belanja Pegawai Rp. 499.942.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.779.567.600,- dan Belanja Modal Rp. 2.760.995.800,- Hasil yang dicapai antara lain : a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan telah melaksanakan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen untuk Jembatan Timbang Bertais, dan terpasangnya CCTV di jembatan Timbang Bertais,; b) Program rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ, telah terlaksana rehab terhadap gedung dan mushola jembatan timbang Bertais, terpeliharanyanya 15 unit Penerangan Jalan Utama di Pulau Lombok; c) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan : tersosialisasinya keselamtan berlalu lintas kepada 100 orang pelajar dan kelompok pemerhati keselamatan berlalulintas, pilihnya 2 kabupaten tertib lalu lintas, terpilihnya 3 orang pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi yang mewakili NTB ke tingkat Nasional, terpilihnya 1 orang Awak Angkutan Umum Teladan yang mewakili NTB di Tingkat Nasional, meningkatnya pengetahuan 40 orang masyarakat dalam ketertiban lalu lintas angkutan umum, terlaksananya pertemuan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada 270 orang aparat dinas perhubungan se NTB; d) Indikator Capaian Jumlah Angkutan Penumpang Laut pada Tahun 2015 target yang harus dicapai adalah sejumlah 153.594 orang dan pada tahun ini mampu melampaui target dengan angka yang signifikan dengan capaian sejumlah 801.433 orang. Peningkatan jumlah penumpang angkutan laut pada tahun ini juga dipengaruhi oleh peningkatan kualitas pelayanan angkutan laut yang terus diupayakan melalui dukungan program dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana angkutan laut dan juga dukungan program dari APBD Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB, salah satunya dengan diadakannya Lomba Kapal Sehat di Pelabuhan Penyeberangan Kayangan – Poto Tano. e) Indikator Capaian Jumlah Angkutan Penumpang Udara pada Tahun 2015 target yang harus dicapai adalah sejumlah 2.843.000 orang untuk Tahun 2015 sampai dengan akhir Desember hanya bisa tercapai 2.747.664 orang atau 97,65 %.

17) Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai eksekutor urusan Komunikasi dan Informatika. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.712.388.050,- atau 93,56% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 4.712.388.050,- yang dialokasikan di Belanja Pegawai Rp.1.181.860.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.3.187.028.050,- dan Belanja Modal Rp. 343.500.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Dalam rangka memberikan pelayanan yang efeknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat diantaranya dengan penyedian jaringan internet gratis melalui program Mobil Internet Keliling / Mobile Community Acces Point (M-CAP) serta program Kampung Media yang hingga saat ini telah memiliki sekitar 199 (seratus sembilan puluh sembilan) komunitas se-NTB dengan lebih dari 1.000 orang anggota. Dalam dua tahun terakhir ini penganggaran untuk kegiatan Kampung Media lebih ditekankan pada penguatan komunitas berupa Jambore Kampung Media dengan kegiatan pemberian penghargaan kepada komunitas yang berprestasi pada berbagai kategori.

Beberapa kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang telah dilakukan untuk menunjang aktifitas daya saing kampung media menuju mandiri antara lain : - Temu Kreatif antar komunitas Kampung Media telah dilaksanakan pada Kabupaten/Kota se-NTB - Jambore Kampung Media Tahun 2015 diselenggarakan 21 Desember 2015 di Museum NTB. Acara ini dipersembahkan sebagai apresiasi pemberian Anugerah kepada warga Kampung Media yang berprestasi.

- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui : a. Kerjasama dengan mass media baik cetak, elektronik lokal dan nasional melalui televisi lokal dan Nasional; b. Pemasangan baliho/spanduk; c. Penerbitan majalah MITRA sebagai jendela informasi NTB per triwulan; d. Pemutaran film; e. Pertunjukan rakyat dengan memberdayakan grup kesenian tradisional yang ada di Pulau Lombok dan Sumbawa; f. Siaran keliling (Mobile Calling).

18) Pertanahan Sembilan Sub Bidang Urusan Pertanahan yang secara de jure menjadi kewenangan pemerintah daerah, secara de facto penanganannya dilaksanakan oleh kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB. Namun demikian, penyelenggaraan kesembilan sub bidang urusan pertanahan dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Sebagai ilustrasi dapat diinformasikan, bahwa luas tanah yang terindikasi terlantar sampai dengan tahun 2014 seluas 20.386,83 ha pada 109 bidang tanah.

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Untuk Urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2015 di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri Provinsi NTB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB. Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 19.959.915.632,- atau 89,24% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 22.366.189.265,- yang dialokasikan di belanja pegawai Rp. 5.393.650.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 12.667.581.365,- dan Belanja Modal Rp. 4.304.957.900,- Hasil yang dicapai antara lain : Bersambung.