Snt 18062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 90 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 18 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pelanggaran Berat

Kementerian PUPR Investigasi Proyek Jembatan Ambruk di Lotim

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Bina Jasa Konstruksi untuk melakukan investigasi terkait kasus ambruknya jembatan di Lombok Timur (Lotim). Dugaan adanya unsur kelalaian di balik ambruknya jembatan yang menghubungkan Lingkungan Muhajirin Pancor dengan Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang termasuk pelanggaran berat.

Demikian diungkapkan, Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP yang dikonfirmasi Jumat (17/6). Ia mengatakan tim dari Kementerian PUPR telah melakukan investigasi pada Kamis (16/6). ‘’Sudah datang kemarin dari Dirjen Bina Marga dan Ditjen Bina Jasa Konstruksi. Mereka datang

sendiri, kan ini peristiwa nasional disiarkan dan jadi perhatian Ditjen Bina Marga dan Ditjen Bina Jasa Konstruksi,’’ kata Ardi.

Dijelaskan, Ditjen Bina Marga dalam investigasi tersebut lebih melihat pada aspek teknis.

Sedangkan Ditjen Bina Jasa Konstruksi melihat dari aspek Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan lainnya.

Ardi mengatakan, tim dari Kementerian PUPR tersebut hanya melakukan investigasi selama sehari, kemudian mereka langsung kembali ke Jakarta untuk membahas hasil temuan mereka di lapangan tersebut.

Bersambung ke hal 15

Tunggu SK Dirjen Perhubungan Laut

(Suara NTB/dok)

BERSANDAR - Kapal cepat dari Bali merapat di Gili Air mengangkut wisatawan.

KEPALA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si mengatakan, penertiban penyeberangan kapal cepat jalur Bali-Gili Trawangan segera dilakukan. Pihaknya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terkait dengan jalur baru pelayaran kapal cepat dari Bali menuju beberapa dermaga di Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. ‘’Sudah mulai kita lakukan. Skenario sudah kita sosialisasikan. Cek safety semua sudah. Koordinasi sama TNI Angkatan Laut, Polairud sudah. Tinggal nanti kita tentukan hari. Kan itu SK Dirjen Perhubungan Laut, belum keluar,’’ terang Faozal ketika dikonfirmasi, Jumat (17/6) siang kemarin.

Faozal menjelaskan, surat kepada Dirjen Perhubungan Laut tersebut telah dikirim Rabu pekan lalu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/yon)

OLAH TKP - Tim Puslabfor Cabang Denpasar, Bali, melakukan olah TKP di lokasi jembatan yang ambruk.

Tim Puslabfor Libatkan Ahli Beton INSIDEN ambruknya jembatan penghubung Kelurahan Muhajirin Pancor dengan Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Lombok Timur (Lotim), kini dalam penyelidikan serius aparat Kepolisian. Dari hasil olah TKP yang dilakukan Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Cabang Denpasar Bali, diambil beberapa sampel konstruksi jembatan. Dalam proses analisa konstruksi jembatan itu, Tim Puslabfor melibatkan tim ahli beton.

Demikian disampaikan Kepala Puslabfor Cabang Denpasar, Bali, Kombes Pol. Kusnandi dikonfirmasi di Mapolres Lotim usai melakukan olah TKP, Jumat (17/6) siang.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Tindaklanjuti Rekomendasi KPK KOORDINASI dan supervisi (Korsup) kasus korupsi yang ditangani Polda NTB membawa angin segar penuntasannya. Polda NTB segera menindaklanjuti rekomendasi yang diterima. Apalagi BPKP sudah menyatakan kesiapannya.

Khusus untuk penanganan kasus dugaan korupsi bantuan sandang pangan Lombok Timur (Lotim) tahun 2014, Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

Panggil Karo AP SAMPAI dengan 6 Juni 2016, sebanyak 145 paket proyek senilai Rp 223 miliar lebih belum diajukan lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Seratusan paket proyek itu tersebar di sejumlah SKPD lingkup Pemprov NTB. Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/6) siang kemarin usai menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri di Kantor Gubernur mengatakan, Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kematian terumbu karang dalam skala besar yang disebabkan coral bleaching atau pemutihan karang, saat ini terjadi di Lombok bisa memperngaruhi tingkat kunjungan wisatawan yang gemar diving. Pasalnya tidak sedikit penggemar diving (menyelam) dan snorkeling memilih gili di Lombok untuk dijadikan sebagai lokasi diving. ‘’Itu memang sudah lama. Kita upayakan dengan cara menanam kembali terumbu karang bersama beberapa komunitas pecinta terumbu karang.

Karena ini sangat penting, sebab wisatawan kita banyak juga yang menyukai keindahan bawah laut itu,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H.L.Moh.Faozal, S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram.

Bersambung ke hal 15 SNORKELING - Denny Bolank saat melakukan snorkeling di Gili Trawangan belum lama ini.

(Suara NTB/ist)

Kebudayaan Belum Dipandang sebagai Aset dan Kebanggaan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, Indonesia belum memandang kebudayaan sebagai suatu aset atau kebanggaan. Hal tersebut dikatakan gubernur saat menerima rombongan Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur dalam rangka menjaring informasi yang substansif dari budayawan dalam rangka perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kebudayaan, Jumat (17/ 6) siang kemarin.

Gubernur memberikan contoh sederhana. Misalnya tayangan di maskapai penerbangan Indonesia, seharusnya menunjukkan kekayaan budaya suatu daerah di Indonesia yang akan dikunjungi para wisatawan domestik maupun mancanegara. ‘’Sehingga ketika penumpang berkunjung ke daerah tersebut mengetahui bahwa daerah yang akan dikunjungi memiliki kekayaan budaya yang luar biasa,’’ ujar orang nomor satu di NTB ini.

Hal itu merupakan salah satu poin penting yang harus diperhatikan dalam perumu-

san RUU tentang kebudayaan. Selain itu, menurut gubernur, definisi kebudayaan nasional harus disepakati bersama. Apa saja cakupan kebudayaan nasional tersebut. ‘’Jika ada pembatasan, harus ada dasar pembatasan tersebut. Jadi, perlu adanya kejelasan tentang konsep kebu-

dayaan nasional,’’ imbuhnya.

Kemudian, penting bagi pemerintah daerah mengetahui posisi kebudayaan daerah di nasional. Banyak sekali, kata gubernur, inisiatif-inisiatif kebudayaan yang berkembang di daerah perlu diapresiasi oleh kebudayaan nasional.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGAN - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi saat menerima rombongan Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, kemarin.

4 : 55

5:05

12:18

15:38

18:07

19:22

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016

Halaman 2

Mataram Ditargetkan Bebas Kumuh Tahun 2020

Mataram (Suara NTB) Sampai tahun 2020 mendatang ditargetkan tak ada lagi kawasan kumuh di Kota Mataram. Untuk itulah penataan dilakukan secara bertahap dengan lingkungan sasaran yang berbeda setiap tahunnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan sesuai dengan program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, daerah diwajibkan untuk mendukung dan menyukseskan program Seratus Nol Seratus dari kementerian terkait penataan lingkungan kumuh ini.

Penataan kawasan kumuh perkotaan di Kota Mataram disebutkan Mahmuddin disinkronkan dengan program aspirasi Anggota DPRD Kota Mataram. “Penataan lingkungan khusus daerah-daerah yang kumuh ini ada beberapa kawasan yang disinkronkan dengan program aspirasi dewan,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (17/ 6) ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kota Mataram.

Penanganan kawasan kumuh oleh instansinya disam-

paikan Mahmuddin berkaitan dengan utilitas kawasan yaitu perbaikan drainase, jalan lingkungan dengan menggunakan pola rabat, penyediaan air bersih, dan lainnya.

Sedangkan untuk penataan rumah kumuh bukan lagi menjadi kewenangan pihaknya.

Terkait total anggaran yang disiapkan pihaknya, ia mengaku tidak hafal karena sebagian besar anggaran berasal dari aspirasi dewan. “Saya ndak bisa hafal jumlah anggarannya karena banyak pro-

gram masuk di situ. Yang jelas di program perbaikan utilitas itu banyak unsurnya di situ.

Ada drainase, air bersih, jalan, semua yang menyangkut kawasan kumuh itu,” ujarnya.

Kawasan kumuh perkotaan disampaikan Mahmuddin lokasinya tersebar di seluruh wilayah Kota Mataram. Namun yang menjadi prioritas pihaknya adalah lingkungan yang tingkat kekumuhannya paling tinggi seperti beberapa lingkungan di Kelurahan Jempong, Kelurahan Banjar, dan Kelurahan

Dasan Agung. Sedangkan kawasan pesisir tidak masuk dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan.

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, ada delapan kelurahan yang masuk dalam kawasan kumuh berat. Kelurahan tersebut disebutkan Kepala BPM Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin yaitu Ampenan Selatan, Ampenan Utara, Banjar, Dayen Peken, Kebon Sari, Karang Baru, Sayang-Sayang, dan Abian Tubuh Baru.

Kelurahan yang masuk kategori kumuh berat tersebut salah satunya diukur dari masih tingginya jumlah warga miskin di delapan kelurahan tersebut. Namun terkait jumlahnya, Syaiful tidak mengetahui pasti karena data terkait jumlah warga miskin berada

pada BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Mataram. “Kita tidak mendata itu (jumlah warga miskin). Data itu tepatnya ada di BPS. Kita hanya mendata permasalahan-permasalahan di kelurahan itu saja,” terangnya kepada Suara NTB belum lama ini.

Selain tingginya jumlah warga miskin, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kekumuhan wilayah adalah kondisi lingkungan, infrastruktur, kelompok ekonomi masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, sandang dan pangan, dan beberapa aspek lainnya. Selain delapan kelurahan yang masuk kategori kumuh berat, 25 kelurahan masuk kategori kumuh sedang, dan 17 kelurahan dikategorikan kumuh ringan.

Tahun ini Pemkot Mataram juga telah mengajukan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perumahan dan Pemukiman Kumuh yang saat ini telah masuk dalam pembahasan legislatif. Penyusunan Raperda ini merupakan tindak lanjut Pemkot Mataram terhadap UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pengajuan Raperda ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana sebagai langkah nyata dalam melakukan pendataan, penetapan lokasi, pencegahan, dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.

Mohan mengatakan dalam menentukan pola pendataan rumah kumuh dan indikator kekumuhan, pihaknya mengacu pada Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/PRT/M/2016.

Dalam proses pendataan lokasi perumahan dan pemukiman kumuh yaitu dilakukan identifikasi dan penilaian lokasi terhadap kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lainnya.

“Kemudian dalam menentukan kekumuhan suatu kawasan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran,” jelasnya pada saat menghadiri rapat paripurna menjawab pertanyaan dari berbagai fraksi, Jumat (17/6).

Mohan menyebutkan jumlah rumah kumuh di Kota Mataram saat ini tersisa 1.196 unit. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan 2014 yang jumlahnya 1.878 unit. (ynt)

Penanganan Sampah Dilakukan Lewat Politik Anggaran

(Suara NTB/dok)

Luapan Sampah Saluran SETELAH hujan lebat melanda Kota Mataram pada Kamis (16/6) siang sampai sore, terjadi luapan sampah saluran di Lingkungan Babakan Timur, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya. Sampah ini merupakan sampah kiriman yang datang dari wilayah Kelurahan Mandalika. Pada musim hujan, sampah kerap meluap di wilayah ini.

Lurah Babakan, Abdul Rauf, S.Sos menyampaikan sampah yang meluap tersebut diperkirakan volumenya mencapai satu truk. “Sampahnya sangat banyak, ada sekitar satu dump truck. Kalau kata warga, lebih banyak sampah daripada airnya,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (17/6).

Rauf mengatakan pada Kamis malam pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Kemudian BPBD mengkoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) agar dilakukan pengangkatan sampah di saluran oleh petugas Dinas PU atau pasukan biru.

Alur datangnya sampah ini dijelaskan Rauf berasal dari Lingkungan Gerung Butun, Mandalika atau saluran yang dekat dengan Kantor Damri. Dari sana sampah ini kemudian melewati perkampungan kemudian masuk ke persawahan dan terhenti di Jalan Lalu Mesir, Babakan. Biasanya menurut Rauf hujan besar dan debit air yang meningkat dimanfaatkan warga untuk membuang sampahnya ke dalam saluran.

Sampah yang meluap Kamis malam itu telah dikumpulkan warga di pinggir jalan dan tinggal menunggu pengangkutan oleh kendaraan Dinas Kebersihan. “Saya hubungi Kabid (Kepala Bidang) Pelayanan Dinas Kebersihan dan sampah akan diangkut siang ini (kemarin),” ujarnya.

Kondisi saluran yang sempit dan dangkal menjadi salah satu penyebabnya. Rauf mengatakan beberapa waktu lalu telah dilakukan perbaikan saluran oleh Dinas PU di Jalan Lalu Mesir. Namun perbaikan ini belum dilanjutkan sampai ke arah timur. Menurutnya selama saluran belum dinormalisasi dan diperbaiki, luapan sampah akan tetap terjadi. Akibatnya, Babakan kerap menjadi langganan banjir dan genangan setiap musim hujan.

“Warga berharap perbaikan saluran itu dilanjutkan Dinas PU dan juga normalisasinya agar tidak ada lagi seperti itu.

Kalau sudah dinormalisasi saya kira tidak akan ada luapan sampah kiriman,” demikian Abdul Rauf. (ynt)

Karcis Parkir Berhadiah WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mengapresiasi sosialisasi pemberlakuan karcis parkir di Kota Mataram. Meskipun pemberlakuan karcis parkir itu masih terbatas di dua lokasi saja yakni di Ruby Supermarket dan di Rumah sakit Risa Sentra Medika. Terkait temuan adanya jukir yang tidak mengenakan rompi parkir dan tanda pengenal, Misban berharap Dishubkominfo Kota Mataram mampu mengambil tindakan tegas. ‘’Memberi teguran, menindak dan seterusnya. Saya mendukung itu,’’ kata mantan Ketua Pansus Pengelolaan Parkir DPRD Kota Mataram ini. Bila perlu, secara berkala misalnya sebulan sekali, kepala dinas beserta jajarannya turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap jukir. Misban menilai sosialisasi yang dilakukan Dishubkominfo masih minim.

Mestinya, lanjut Misban, sosialisasi pemberlakukan karcis parkir ini, bukan saja menyasar jukir, tetapi masyarakat pengguna jasa parkir. Sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa parkir dapat dilakukan dengan membuat baliho, spanduk dan sejenisnya yang dipasang di setiap titik parkir yang ada di Kota Mataram. Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui koran, televisi maupun radio.

Pernyataan Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid yang menyatakan pihaknya akan menganggarkan untuk antisipasi kehilangan kendaraan milik masyarakat yang diparkir di tempat parkir, dianggap salah kaprah. ‘’Ingat, yang melakukan ganti rugi adalah jukir bersama pemiliki kendaraan dengan jumlah masing-masing 50 persen,’’ kata Misban.

Politisi PKPI ini menyarankan kepada pihak Dishubkominfo Kota Mataram untuk membaca ulang Perda nomor 7 tahun 2015 tentang pengelolaan parkir sebelum menganggarkan biaya ganti rugi kehilangan kendaraan. Yang jelas, katanya, masyarakat harus benar-benar paham mengenai karcis parkir ini.

Dishubkominfo juga diminta berinovasi. Misalnya dengan menerapkan karcis parkir berhadiah yang diundi setiap tiga bulan atau empat bulan sekali.

Karcis parkir juga sebagai alat untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir. Dengan pemberlakuan karcis parkir ini, Misban optimis retribusi parkir tepi jalan umum bakal mampu menyumbang pendapatan asli daerah sampai dengan Rp 10 miliar per tahun. Dengan catatan bahwa karcis parkir itu harus dibayar di muka oleh jukir bersangkutan. (fit)

Misban Ratmaji

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana akhirnya angkat bicara soal penanganan sampah di Kota Mataram.

Menurutnya, kebijakan politik anggaran dengan memberikan porsi anggaran secara proporsional ke Dinas Kebersihan untuk meningkatkan kapasitas peralatan, manajemen dan sumber daya manusia adalah langkah yang meski ditempuh ke depannya.

“Saya pikir ini persoalan kebijakan politik anggaran.

Bagaimana kita mensupport agar Dinas Kebersihan mengatasi persoalan sampah ini,” kata Mohan Jumat (17/6).

Secara normatif disampaikan, sampah ini merupakan persoalan kompleks yang terjadi dimana - mana. Bertambahnya populasi penduduk serta meningkatnya aktifitas masyarakat, maka produksi sampah akan bergerak. Bukan saja sampah rumah tangga, melainkan sampah - sampah yang diproduksi oleh perusahaan dan lain sebagainya. Selain itu, hal ini juga bisa melampui batas wilayah karena letak Kota Mataram dihilir tidak menutup kemungkinan sampah kiriman datang dari luar. Terlepas dari itu sambungnya, Pemkot Mataram telah berusaha mengelola dan meyadarkan masyarakat melalui intervensi - intervensi program. Tapi memang perlu kerja ekstra untuk meminimal-

(Suara NTB/ynt)

TUMPUKAN SAMPAH - Tumpukan sampah di dalam kawasan Pasar Mandalika, Bertais. Walaupun telah ada kontainer, tapi para pedagang masih menumpuk sampahnya di luar. Pengelolaan sampah di dalam kawasan pasar menjadi tanggung jawab Diskoperindag, sementara Dinas Kebersihan hanya melakukan pengangkutan. isirnya.

Persoalan sampah Wakil Walikota tidak mau menyalahkan masyarakat bahkan menyinggung stakeholder di luar pemerintah. Sebab, permasalahan tersebut murni menjadi tanggungjawab pemerintah. “Saya tidak mau salahkan masyarakat

dan swasta. Sampah ini murni tugas pemerintah,” tegas Mohan.

Kecuali, pemerintah telah mengeluarkan regulasi dan manajemen kuat. Serta porsi anggaran yang memadai baru kemudian berbicara tentang penegakan aturan. Meski diakui penerapan Perda pengelolaan

sampah masih belum optimal.

Karena sampah ini urusan visual dan ini mencerminkan kota apakah tertangani dengan baik atau tidak. Wakil Walikota menegaskan, sampah selalu tetap jadi fokus utama dengan terus berusaha menambah daya dukung. Beberapa alterna-

tif misalnya, terobosan dengan pembelian alat sedot debu, penambahan armada hingga rencana membeli insinerator. Disamping itu, sediakan kendaraan roda tiga di 322 lingkungan. Dengan pola - pola seperti ini diyakini Pemkot Mataram bisa mengurai sampah. (cem)

PKL Taman Adipura akan Direlokasi Wakil Walikota Kecewa

Mataram (Suara NTB) Taman Adipura Ampenan selalu dipenuhi pedagang kreatif lapangan (PKL) dari sore hingga malam hari. Keberadaan PKL ini kerap menyebabkan kemacetan di sekitar jalan tersebut. Dalam waktu dekat, para PKL tersebut akan direlokasi ke tempat yang tak jauh dari lokasi saat ini atau di sekitar Lapangan Malomba. Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Uun Pujianto mengatakan para PKL ini telah didata oleh camat dan lurah setempat.

Uun mengatakan pihaknya kemudian akan menyiapkan rombong atau gerobak untuk para PKL sehingga mereka terlihat lebih rapi dan tertata.

“Diskoperindag hanya menyiapkan gerobak. Yang data itu dari camat dan lurah berapa jumlah pedagang yang ada di

sana,” ujarnya.

Setelah pihaknya menerima data jumlah PKL dari Camat Ampenan, pihaknya akan langsung menyiapkan gerobak sesuai jumlahnya. Tidak ada pembangunan lapak untuk para PKL karena terbatasnya tempat, apalagi kawasan itu berada di pinggir jalan besar. Untuk itulah dipilih gerobak sehingga lebih memudahkan para PKL membawa pulang dagangannya.

Para PKL tidak diperkenankan diam di tempat dan meninggalkan rombongnya.

Syaratnya ialah para PKL harus membawa pulang rombong beserta dagangannya.

Penataan PKL ini selain untuk mencegah kemacetan juga dalam rangka mempersiapkan Kota Mataram menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke26 akhir Juli mendatang.

Walikota Mataram juga sebelumnya telah meminta agar dilakukan penataan PKL sehingga wajah kota ini men-

jadi lebih rapi dan tertata.

Selain PKL Taman Adipura, Diskoperindag Kota Mataram juga akan merelokasi sementara sekitar 60 PKL Jalan Mahoni ke selatan Kantor DPRD Kota Mataram atau di dekat arena utama MTQ Nasional.

Dihubungi terpisah, Lurah Banjar, Muzakkir Walad mengatakan pihaknya beberapa hari lalu telah turun ke lapangan mendata para PKL Taman Adipura. Ia mengatakan PKL ini akan direlokasi ke pinggir jalan Lapangan Malomba. Muzakkir mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya juga telah melakukan pendataan, namun saat ini jumlah pedagang semakin bertambah sehingga dilakukan pendataan ulang.

“Dulu sudah pernah didata, tapi sekarang sudah makin banyak yang dagang, supaya update (jumlahnya). Terutama untuk PKL yang menggunakan rombong,” pungkasnya. (ynt)

Migrasi ke Kota

WWF Sebut Spesies Kera Lampaui Daya Jelajahnya Mataram (Suara NTB) Sekitar sebulan terakhir ini, puluhan kera bermigrasi ke wilayah Kota Mataram.

Bahkan ada beberapa kera yang masuk ke pemukiman warga. Migrasinya puluhan kera ke kawasan perkotaan ini, dimana bukan habitat aslinya disebutkan WWF (World Wildlife Fund) NTB melampaui daya jelajah spesies tersebut.

Demikian diungkapkan Koordinator Program Kehutanan (Forest Program Coordinator) WWF NTB, Syafrudin Syafii, M.Si kepada Suara NTB, Jumat (17/6).

“Kalau menurut saya ini melebihi daya jelajahnya. Kalau sampai kota bisa dipertanyakan kenapa,” ujarnya. Kejadian ini menurut Syafrudin harus dipelajari oleh instansi terkait maupun akademisi apa penyebabnya. Masuknya puluhan ekor kera ke kawasan perkotaan ini harus diketahui penyebabnya dan apa yang dicari oleh hewan berbulu abuabu tersebut. “Mereka sebetulnya mencari apa, kenapa

memilih ke kota. Apakah di sini tersedia pakan dan kebutuhannya?,” tanyanya.

Menurutnya perlu juga dilakukan pengecekan terhadap keberadaan sumber pakan kera di habitatnya yaitu di sekitar Gunung Pengsong di wilayah selatan dan kawasan Pusuk di bagian utara. Kondisi pengelolaan habitat kera tersebut juga harus dilihat dan diperhatikan apakah selama ini sudah optimal atau belum.

Untuk itulah instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan pemangku kawasan harus turun tangan terhadap persoalan ini dimana harus dilakukan pemeriksaan pakan spesies tersebut.

Syafrudin mengatakan ada dua kemungkinan yang menyebabkan migrasinya kera ke kawasan perkotaan.

Kemungkinan pertama yaitu rusaknya ekosistem sehingga mereka kesulitan mencari pakan atau makanan sendiri dan kemungkinan kedua akibat populasi kera yang semakin melimpah di habitat-

nya. Akibat kerusakan hutan, bisa jadi makanan atau pakan untuk spesies kera ini kemungkinan tak lagi tersedia sehingga mereka bermigrasi mencari tempat yang lain.

“Populasinya melimpah sehingga di sana penuh. Itu juga harus diperhatikan oleh pemangku kawasan,” ujarnya.

Meningkatnya populasi kera juga bisa disebabkan oleh terjadinya perubahan iklim. “Ada kaitannya juga dengan itu.

Misalnya jamur pada saat musim hujan pertumbuhannya bisa meningkat,” ia mencontohkan.

Spesies kera disampaikan Syafrudin tidak sampai membahayakan manusia.

Pihaknya juga mendapat laporan dari kepala lingkungan terkait beberapa ekor kera yang masuk ke pemukiman warga. Meskipun tidak mengganggu, namun jika telah semakin banyak yang masuk ke kawasan kota, ia menyarankan agar puluhan ekor kera itu dikembalikan ke habitat aslinya. (ynt)

Kinerja ASN Menurun

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengaku kecewa terhadap penurunan kinerja aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Mataram selama bulan puasa. “Iya, kami sangat kecewa. kok selama puasa ini kinerja pegawai menurun,” sesal Mohan usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Jumat (17/6).

Penurunan kinerja ASN setelah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Badan Kepegawaian Daerah bersama Asisten III Setda Kota Mataram, Satpol PP dan Inspektorat Kota Mataram. Dari sidak tersebut, ditemukan sejumlah pegawai tidak hadir.

Mohan menegaskan, suasana ramadan ini sebenarnya bukan jadi alasan pegawai bermalas - malasan. Melainkan bagaimana meningkatkan motivasi serta menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Persoalan kedisiplinan menurutnya, sudah diberikan contoh bukan saja melalui ucapan, tetapi sebagai wakil kepala daerah

(Suara NTB/fit)

menerapkan dalam tindakan sehari - hari untuk bekerja secara disiplin. “Saya tidak mau bicara secara lisan, tapi kita contohkan dengan selalu bekerja disiplin. Tapi masih saja ada yang begini (malas, red),” sesalnya.

Orang nomor dua di Kota Mataram ini meminta agar seluruh ASN bekerja maksimal dan tidak boleh kehilangan motivasi kerja.

Rabu, (15/6) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama Asisten III, Inspektorat dan Satpol PP Kota Mataram, melakukan inspeksi mendadak di sejumlah satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemkot Mataram.

Sidak pertama kali digelar oleh tim penegak disiplin saat bulan ramadan ini, masih ditemukan sejumlah aparatur sipil khususnya Dinas Pertamanan dan Dinas Kebersihan malas ngantor.

Kepala BKD Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany mengakui bahwa masih saja ditemukan pegawai malas masuk kerja selama puasa. Tapi tidak diberikan kepastian persentase kehadiran ASN tersebut.

Sanksi administratif bagi ASN yang saat sidak ditemukan tidak berada di tempat sesuai Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 521/IV/ 2016 tentang perubahan atas keputusan Walikota Mataram nomor 50/I/ 2016 tentang pemberian tambahan penghasilan, maka akan dilakukan pemotongan tunjangan kinerja 5 persen. Beda halnya dengan setelah libur dan apel pertama tidak hadir, dipotong 10 persen. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016

Tarif Bus Dinaikkan MUDIK Lebaran biasanya menjadi momen bagi pengusaha untuk menaikkan tarif angkutan, terutama mendekati Lebaran, hingga beberapa hari setelahnya.

Manajer Safari Dharma Raya Mataram, Safoan, Jumat (17/6) menyebutkan, kenaikan tarif berlaku sekitar tujuh hari sebelum lebaran (H-7) hingga tiga hari sesudah lebaran (H+3).

“Kenaikannya 15 persen kalau H-10, maksimal kenaikan 20 persen kalau H-7,” katanya. Kenaikan tarif berlaku untuk semua jenis angkutan mudik, darat, laut dan udara. Tarif akan ber(Suara NTB/bul) laku normal hanya sehari Safoan saat pelaksaan lebaran.

Safari Dharma Raya melayani rute Mataram-Jakarta dan Mataram-Yogya. Harga tiket dengan tarif normal, Mataram-Jakarta Rp 610.000, untuk Mataram-Yogya Rp 475.000. Terlepas dari rencana kenaikan harga tiket ini, Safoan mengatakan paling penting manajemen Safari Dharma Raya mempersiapkan armada mudik yang laik jalan dan pelayanan yang lebih maksimal.

“Kementerian Perhubungan saat ini sangat ketat terhadap angkutan-angkutan mudik. Kita lakukan pengecekan kendaraan lebih awal, selain pengecekan rutin, sopirnya juga tidak kalah penting diperhatikan kondisi fisik dan psikologisnya,” demikian Safoan.

Terkait penambahan armada untuk melayani masa mudik, rencananya hanya satu armada yang disiapkan. Hal itu melihat jumlah penumpang yang relatif mengalami penurunan terus menerus. Penurunan jumlah penumpang ini diakibatkan oleh banyak faktor, makin banyaknya kendaraan pribadi dan banyaknya alternatif transportasi masa kini.

Saat ini relatif masih normal Safari Dharma Raya melayani rute Mataram-Yogya dan Mataram-Jakarta, masing-masing satu armada setiap hari. Diketahui, tahun ini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan cukup ketat mengawasi angkutan umum yang melayani para pemudik.

Untuk uji laik kendaraan, dijadwalkan dilakukan lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk memberi waktu kepada pengusaha angkutan melakukan service, bagi kendaraan yang tidak dinyatakan laik jalan.

Demikian juga pengecekan kondisi pemudik. Pengecekan kesehatan akan dilakukan secara rutin lebih awal. Guna meminimalisir sopir angkutan yang menggunakan obat-obat terlarang, atau tidak sehat saat melayani penumpang. (bul)

Pertumbuhan Perbankan Syariah di NTB Melambat Mataram (Suara NTB) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri mengatakan dalam beberapa waktu terakhir terjadi perlambatan pertumbuhan perbankan syariah, baik dari sisi kredit maupun kredit macet. Tidak saja di NTB, bahkan secara nasional hal serupa juga terjadi.

Melihat kondisi itu rencana mengkonversi Bank NTB ke syariah menurutnya perlu dikaji secara mendalam. OJK tidak dalam posisi mendukung atau tidak, tetapi sebagai otoritas, memang seharusnya memberikan pertimbangan atas dampak positif - negatif.

“Pada pertemuan lalu, kami sudah memaparkan seluruhnya tentang peluang dan tantangan. Sekarang tinggal dipilih saja, OJK juga tidak mungkin melarang, atau mendorong,” demikian Yusri di kantornya, Jumat (17/6). Jika keputusan pemegang saham dan direksi telah bulat, prosesnya tentu Bank NTB menyiapkan seluruh perangkat pendukungnya sebagai perbankan syariah nanti, termasuk didalamnya SDM. Sebelumnya, pemegang saham akhirnya sepakat, terhadap rencana konversi Bank NTB dari konvensional ke syariah. Kesepakatan ini setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa, Senin lalu.

Harapan agar Bank NTB sebagai bank milik masyarakat NTB ini dikonversi menjadi bank syariah, sebelumnya atas dorongan dan harapan banyak pihak. Terutama dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi selaku pemegang saham mayoritas. Konversi dari konvensional ke syariah ini dalam rangka merebut potensi bisnis kedepan, dan penyesuaian dengan religius masyarakat NTB dengan mayoritas penduduk muslim. OJK diharap terus mem-back up Bank NTB setelah keputusan konversi terseb u t . (bul)

(Suara NTB/bul)

JUMAT, 17/06/16

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Masih Datangkan Ayam Potong dari Luar Mataram (Suara NTB) NTB masih mendatangkan ayam potong dari luar untuk memenuhi kebutuhan perusahaan franchise seperti KFC atau Mc Donald. Sebab syarat dan ketentuan, serta kualitas unggas yang diminta belum mampu dipenuhi secara konsisten oleh peternak lokal.

Franchise atau waralaba adalah sebuah metode dalam sistem distribusi barang atau jasa. Metode ini membentuk suatu model hubungan kerjasama bisnis antara franchisor (pemilik usaha) dengan franchisee (pemilik modal/investor). Termasuk bisnis franchise terkait yang telah hadir di NTB, KFC, MC. Donald dan beberapa di antaranya yang menyiapkan menu Kentucky.

Tahun 2015 lalu, menurut Kepala Bidang Distribusi pada Dinas Peternakan dan Kesehetan Hewan, H. Aminurrahman, sebanyak 168 ton ayam potong masuk ke NTB. Sebanyak itu termasuk untuk memenuhi kebutuhan penjualan Kentucky atau perusahaanperusahaan sejenis di atas.

Kenapa perusahaan-perusahaan ini tidak menggunakan hasil peternak lokal? H. Aminurrahman mengatakan syarat dan ketentuan yang masih berat dipenuhi. Misalnya soal keseragaman ukuran dan berat ayam yang diminta.

Tentu hal tersebut berat bagi para peternak unggas lokal.

Apalagi para peternak lokal masih terhitung plasma, artinya peternak hanya menyiapkan kandang ukuran 3.000 ekor, lalu DOC dan pakan dipasok oleh perusahaan. Selanjutnya saat panen diambil kembali oleh perusahaan.

Persoalan lainnya, para pebisnis franchise ini biasanya tidak

melakukan pembayaran langsung ketika barang dipasok.

Padahal diketahui bahwa modal para peternak unggas lokal sangat terbatas. Pola ini juga yang diberlakukan oleh hotel dan restoran yang ada di NTB. Akibatnya, peternak unggas lokal enggan membangun kerjasama.

“Pada intinya, meskipun peternak unggas kita tidak bekerjasama dengan perusahaanperusahaan tersebut, tetap tidak mengganggu penjualan.

Hanya kehilangan potensi, iya,” kata H. Aminurrahman.

Dalam diskusi tentang ternak unggas Jumat (17/6) kemarin, ada juga Sekretaris Dinas Nakeswan, Erwin Kusbianto, Kepala Bidang Budidaya, Iskandar dan mantan Sekretaris Disnakeswan, Wahyu Setiawan Yuana. Persyaratan lain yang memberatkan adalah harus ada Rumah Potong Unggas (RPU) berstandar Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan memiliki sertifikat halal.

Apakah selamanya peternak unggas lokal tak mampu menggarap pasar franchise?

Menurut H. Aminurrahman, bisa dibangun kemitraan.

Tetapi harus ada regulasi dari pemerintah daerah untuk mewajibakan perusahaan-perusahaan melakukan pembinaan kepada peternak unggas.

Sampai dianggap para peternak unggas memahami dan mampu memenuhi seleranya.

“Mereka melakukan pembi-

Program Pemberdayaan Ekonomi Harus Dikawal Serius Mataram (Suara NTB) Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan harus dikawal serius, jika menginginkan penurunan angka kemiskinan lebih progresif. Program pencetakan wirausaha baru dan berbagai bentuk bantuan langsung harus dievaluasi sejauh mana kemanfaatannya.

Hal ini ditegaskan kembali Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB melalui Kasi Statistik Hansos, Tri Harjanto, menyusul peringkat NTB yang masih menduduki posisi ke delapan dari dari sepuluh provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan angka kemiskinan 16,54 pada akhir tahun 2015 lalu.

Menekan angka kemiskinan ini, bisa dilakukan apabila sasaran programnya sudah kepada miskin absolut. Miskin absolut ini mencerminkan tingkat kemiskinan dengan standar tertentu, dari kebutuhan kalori hingga kebutuhan non konsumsinya. Diketahui kemiskinan absolut lebih banyak dibanding kemiskinan relativ.

Kesmiskinan relativ ini sendiri mencerminkan kemiskinan masyarakat atas dasar perasaan belum memiliki kebutuhan tertentu.

“Misalnya PNS yang merasa belum memiliki sesuatu dan itu dikatakan dirinya miskin, inilah miskin relatif. Maka itulah, prioritaskan kemiskinan absolut ini kalau ingin angka kemiskinan menurun,” katanya dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (17/6).

Sentuhannya dengan memperbanyak program pemberdayaan ekonomi. Sehingga masyarakat miskin absolut ini mampu berkembang dan menghasilkan. Program pencetakan wirausaha baru dianggap cukup bagus, hanya saja perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya. Terhadap bantuan-bantuan yang diberikan secara langsung, pun harus dievaluasi.

“Perbanyak kegiatan monitoring untuk mengetahui apakah yang sudah diberikan bantuan masih berjalan atau sebaliknya,” sarannya. Menurut Tri Harjanto, program PIJAR lebih dikhususkan kepada petani yang notabene telah memiliki lahan. Sementara yang dikatakan miskin absolut ini tidak memiliki andalan apa-apa selain menjadi buruh. Tidak dikatakan pendekatan Program PIJAR belum terlalu tepat untuk menurunkan angka kemiskinan, hanya saja sasaran programnya yang harus dievaluasi.

“Petani kan sudah punya lahan, sementara sasaran yang seharusnya adalah para buruh miskin yang bisa mengharapkan apaapa untuk diberdayakan.

Tetapi terap PIJAR ini memberi kontribusi menurunkan angka kemiskinan,” tambahnya. Menurunkan angka kemiskinan juga tidak bisa dengan membangun rumah layak huni, atau bantuan MCK. Karena dianggap tidak bersifat tidak permanen dan tidak mendatangkan nilai ekonomi secara langsung.

Olehkarenanya, dukungan modal agar masyarakat lebih produktif menurutnya akan cukup tepat. (bul)

naan bagaimana menghasilkan ayam potong yang menja-

di ketentuan mereka. Hanya saja harus ada kebijakan

khusus,” demikian Erwin Kusbianto menambahkan. (bul) (Suara NTB/bul)

TIKAR ROTAN -Seorang pedagang tikar rotan keliling di dalam Kota mataram, Jumat (17/6). Biasanya dijual dari harga Rp 100.000 hingga Rp 400.000 per lembar. Tikar rotan ini tidak laris manis seperti yang diperkirakan, sebab sudah kalah dengan jenis karpet jenis kain yang harganya tidak jauh beda dengan selembar tikar rotan ini.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016

Halaman 4

Serapan Bulog Rendah Dana Bansos akan Dialihkan DANA Bantuan Sosial (bansos) rumah kumuh atau bansos Rehabilitasi Sosial Tidak Layak Huni (RSTLH) yang ada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok utara (KLU) dipastikan tak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, dana tersebut direncanakan akan dialihkan oleh SKPD terkait ke program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kepala Disosnakertrans KLU, intiha, SIP., melalui Sekretaris, Artadi, SH, Jumat (17/6), memastikan dana bansos rumah kumuh senilai Rp 7 miliar tahun ini urung dijalankan.

Pasalnya, calon penerima program rumah kumuh belum memenuhi ketentuan. Sesuai ketentuan, proposal calon penerima harus diajukan masyarakat setahun sebelum dianggarkan atau terhitung sebelum tanggal 31 Desember pada APBD berjalan. Kenyataan yang ada, hanya ada 4 proposal (seluruhnya Kecamatan Kayangan), itu pun baru masuk tahun ini. “Jelas tidak bisa kita eksekusi, sehingga akan kita alihkan ke program PMKS,” kata Artadi.

Selain alasan tersebut, Disosnakertrans juga belum menerima Perbup terkait pencairan bansos tersebut. Dinsos belum dapat mengambil sikap terkait rencana pencairan, menyusul sebab belum diketahui apakah bansos RTLH tetap berada di Disosnakertrans atau justru dilaksanakan oleh dinas lain. Namun demikian, usulan anggaran itu di APBD berada di dinsos.

Hal lain, menurut Artadi, pihaknya tidak ingin pencairan bansos, karena pertimbangan teknis dan aturan ini justru menjadi sasaran aparat penegak hukum. Sebab diakui atau tidak, penyidikan kasus bansos 2015 yang dilakukan Kejaksaan saat ini cukup berdampak terhadap psikologi pegawai lingkup Disosnakertrans.

“Kita sangat was-was untuk menyalurkan bansos tanpa regulasi yang jelas. Lagi pula, penyaluran bansos tahun sebelumnya telah menjadi persoalan, dan itu tidak kita inginkan terulang lagi,” sambungnya.

Artadi menyambung, dana bansos Rp 7 miliar ini nantinya akan diajukan di APBD Perubahan 2016 dengan nomenklatur PMKS. Harapannya, Banggar DPRD KLU akan menyetujui pengalihan dana tersebut.

Dalam PMKS ini sendiri, terdapat 24 item persoalan permasalahan sosial yang ada di KLU. Diantaranya, anak terlantar, anak nakal, korban penyalahgunaan narkoba, wanita korban kekerasan seksual, perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penyandang disabilitas dan persoalan sosial lainnya. “Kebetulan penyandang program PMKS ini sudah ada datangnya. Itu yang mendasari kita untuk memastikan perubahan nomenklatur anggaran di APBD P,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., mengisyaratkan akan mendalami apa persoalan sehingga Disosnakertrans KLU tidak berani mengeksekusi anggaran. Terlebih dengan dalih pengajuan proposal calon penerima tidak sesuai ketentuan.

Ketika Banggar DPRD mencermati dan menyetujui dana Rp 7 miliar tersebut masuk di APBD 2016, didasari asumsi bahwa Disosnakertrans saat itu telah mengantongi proposal. Namun ketika sekarang dinas membuat alibi tidak memiliki proposal setahun sebelumnya, maka tentu akan menjadi pertanyaan publik.

“Kita dalami dulu motivasinya apa, karena keduanya (RRTLH dan PMKS) mempunyai tujuan akhir sama yaitu kesejahteraan sosial. Di samping itu, akan kita tanya apakah program pengentasan kemiskinan melalui rumah kumuh sudah tuntas atau belum.

Jangan sampai persoalan ini hanya disebabkan oleh adanya kasus RTLH di Kejaksaan sehingga mereka takut melaksanakan,” demikian Ardianto. (ari) Artadi (Suara NTB/dok)

Jelang ’’High Season’’

Lotim Belum Mampu Penuhi Kebutuhan Sendiri Selong (Suara NTB) Serapan gabah oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional Lotim terbilang masih sangat rendah dan jauh dari target. Hasil pengecekan dari tim Serapan Gabah (Sergap) Mabes TNI Angkatan Darat (AD) terungkap, Lotim belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

Hal ini diungkap oleh Tim Pengawas (Timwas) Sergap Mabes TNI AD, Brigjen TNI Binarko di Selong, Jumat (17/ 6). Diakuinya, untuk memenuhi kebutuhan tiap bulan untuk beras miskin (raskin) sebanyak 2.000 ton lebih tiap bulan, Lotim belum bisa, sehingga terpaksa mendatangkan beras dari Pulau Sumbawa. Dalam hal ini, Sumbawa mengirim beras hingga 5 ribu ton ke Lotim.

Kondisi itu, katanya sudah disampaikan ke Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan. Lotim disebut-sebut sebagai daerah lumbung pangan, namun dalam kenyataannya tidak demikian. Pihaknya memperkirakan, produksi beras dari Lotim banyak yang keluar. “Mungkin ada yang

keluar, masa panen kemarin memang sempat sedikit gagal terjadi di semua wilayah Pulau Lombok,” ucapnya.

Kehadiran TNI AD, katanya bukan mengintervensi. Melainkan membantu instansi pemerintah, terutama Kementerian Pertanian agar bisa mencapat target. Di mana, tujuanya agar beras ini tidak terlalu mahal dibeli oleh masyarakat miskin.

Masyarakat miskin yang harus dibantu. Karena jika dibeli dengan harga pasar jelas tidak akan mampu. “Jadi harus beli lewat Bulog, karena subsidi,” ucapnya.

Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Burhanudin menyebutkan target pengadaan gabah ke Bulog sebanyak 38 ribu ton.

Sementara yang baru tercapai

adalah 9.150 ton. Pihaknya mendatangkan beras dari Sumbawa, karena untuk memenuhi kebutuhan mendesak, khususnya selama bulan suci Ramadhan. “Itu untuk memenuhi kebutuhan raskin kita yang 2 ribu ton per bulan,” jelasnya Diakuinya, beras yang ada di gudang Bulog saat ini hanya 1000 ton, sehingga harus dibantu pengadaan dari daerah lain. ‘’Kekurangan selama tiga bulan ke depan diupayakan terpenuhi. Karena itu didatangkan 5 ribu ton suplai dari Sumbawa,’’ ujarnya.

Bulog berupaya maksimal dibantu Tim Upsus Sergap TNI AD. Bantuan TNI AD diharapkan bisa memperoleh hasil maksimal. Kepada seluruh pengusaha padi diharap-

(Suara NTB/rus)

BERPOSE - Timwas Sergap TNI AD, Binarko didampingi Dandim 1615/Lotim, Musthofa, Kepala Sub Divre Bulog Lotim, Burhanuddin dan Kadis Pertanian Lotim, Zaini di Selong, Jumat (17/6). kan menjadi rekanan Bulog atau setidaknya membuka akses dengan Bulog agar bisa menyerap produksi mereka.

Nilai beras yang dibeli Bulog, lanjutnya sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 7.300 per kilogram sesuai instruksi pemerintah. Menu-

rutnya, HPP tidaklah kalah saing dengan pembeli di lapangan. Karena saat ini, sebagian besar panen sudah selesai. Untuk memenuhi target, masih ada sisa 6 bulan. “Dengan pendampingan TNI ini, kita optimis bisa mencapat target,” klaimnya. (rus)

PU Tolak Pengajuan Sumur Bor Sejumlah Hotel

(Suara NTB/rus)

BAHAS KEAMANAN - Jajaran FKPD Lotim membahas mengenai persoalan kondisi di tengah masyarakat, khususnya masalah aliran yang mendapat penolakan di masyarakat, Jumat (17/6).

Kondisi dan Keamanan Daerah Harus Jadi Prioritas Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kantor Bupati Lotim khusus membahas Ahmadiyah, Jumat (17/6). Sejumlah tokoh Ahmadiyah dari Bagik Manis Sambelia dihadirkan dan tokoh agama lainnya.

Pada kesempatan ini, bupati mengingatkan masyarakat tetap menjaga kondisi, situasi keamanan dan kedamaian. Salah satu upaya menjaganya adalah dengan menjaga pluralisme dan tidka saling menyakiti.

Sebagai sebuah negara,

ujarnya, ada aturan perundangundangan menjaga rakyat. Menjaga agar tidak tetap tercipta perdamaian dan tidak saling menyakiti satu sama lainnya.

Sementara Sekretaris Daerah Lotim, H. Rohman Farly menjelaskan, di Paskistan tidak melarang adanya Ahmadiyah.

Akan tetapi, aliran itu diminta tidak mencatut nama Islam. Di mana, Islam hanya mengakui 25 nabi dengan Nabi Muhammad, SAW sebagai nabi terakhir dan kitab suci Al Qur’an sebagai kitab suci.

Di sisi lain, Kapolres Lotim, AKBP Karsiman, mengaku, sa-

ran dari pimpinan Polri, warga Ahmadiyah yang ada di Sambelia ini segera dikembalikan. Hanya saja, jika langsung dikembalikan akan menimbulkan konflik di bawah. Kepada warga Ahmadiyah diminta agar tidak memancing dan tidak melakukan kegiatan secara terbuka.

Atas kejadian konflik yang sempat terjadi di wilayah Bagik Manis Sambelia yang berlatar belakang aliran Ahmadiyah membuat aparat kepolisian ekstra dalam melakukan pengawasan dan pihaknya menjaga agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan ESDM Kabupaten Lombok Utara (KLU) tak membantah telah menerima pengajuan pemanfaatan sumur bawah tanah oleh sejumlah hotel. Namun karena pertimbangan regulasi, Dinas PU pun menolak permohonan tersebut.

“Kita akui ada beberapa hotel yang mengajukan izin untuk menggali sumur bor, tetapi tidak kita berikan,” klaim Kepala Seksi ESDM pada Dinas PU Perumahan Rakyat dan ESDM KLU, Amri Kusodo, belum lama ini.

Alasan penolakan tersebut didasari adanya Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Dinas PU tegas menolak, terlebih pengajuan izin dilakukan oleh hotel-hotel yang beroperasi di 3 Gili.

Hingga saat ini pun, pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan oleh hotel-hotel di 3 Gili, serta pemanfaatan air sumur bor oleh investor di Gili Trawangan tak memiliki izin.

Oleh karenanya, Pemda KLU melalui Tim Penertiban harus segera mengambil sikap untuk menutup sumur-sumur yang memang dilarang di 3 Gili.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH., yang dikonfirmasi mengenai keberadaan sumur bor di 3 Gili

maupun yang dimanfaatkan oleh hotel di daratan Lombok Utara, mengakui akan menjadi perhatian serius Pemda KLU. Pemanfaatan air bawah tanah oleh hotel harus melewati regulasi yang ditetapkan pemerintah.

“Sejak saya menjabat sebagai pimpinan DPRD (2009 2014), masalah sumur bor ini sudah banyak dibicarakan. Kita akui, pemerintah juga belum maksimal melakukan pengawasan,” ujarnya.

Selama menjabat pimpinan Dewan KLU, ia mengingat bahwa masalah yang banyak disoroti oleh Komisi II ketika itu, rendahnya retribusi dari pemanfaatan air bawah tanah oleh hotel yang beroperasi di darat.

Sebaliknya di 3 Gili, sorotan mengarah pada pemanfaatan air bawah tanah yang notabene dilarang oleh pemerintah.

Meski demikian dalam proses penertibannya, Pemda KLU diisyaratkannya harus mengambil sikap tegas dan bijak. Pasalnya, air tawar bagi masyarakat di pulau sangat dibutuhkan dan bersifat mendesak.

“Dasar kebutuhan air ini sangat mendesak, perlu kita pikirkan.

Harapan kita, investor air bersih (PT. Berjaya Lombok Tirta) segera masuk dan memberi pelayanan. Ketika pelayanan ada, maka semua sumur bor harus kita tutup,” demikian Sarifudin. (ari)

Gaji 13 dan 14 PNS

Lotim Siapkan Rp 95 Miliar Usaha Penginapan Kesiangan, Maling Tinggalkan Sapi Curian di Parit ’’Backpacker’’ Dilarang

Tanjung (Suara NTB) Setiap momen high season, biasanya kapasitas penginapan sewa di 3 Gili, khususnya Gili Trawangan selalu kekurangan. Namun hal itu tidak lantas dijadikan alasan oleh kalangan pelaku usaha backpacker untuk menyediakan tempat sewa (berupa tenda). Aparat Pemerintah Desa Gili Indah tegas, jika didapati pengusaha backpacker menyediakan tenda sewa, maka tenda tersebut akan dibongkar.

“Kita harapkan tidak ada backpacker di tiga Gili saat high season nanti. Apabila ada dan kita temukan, pasti kita akan bongkar,” kata Kades Gili Indah, H, M. Taufik, mengantisipasi menjamurnya backpaker, Jumat (17/6).

Dijelaskan, jasa usaha sewa penginapan berupa tenda yang disiapkan backpacker jelas menyaingi keberadaan room yang disiapkan pengusaha legal di 3 Gili. Tidak hanya itu, kesan kumuh juga muncul dan sering menjadi keluhan wisatawan dari menjamurnya tenda-tenda tak berizin.

Taufik juga mengklaim, berbagai persolan kerap muncul manakala wisatawan menginap di tenda backpacker. Kejadian kehilangan barang-barang berharga milik wisatawan paling kerap dilaporkan, karena tenda penginapan jelas tidak memiliki standar pengamanan.

“Sewa penginapan di backpacker memang lebih murah. Bungalow misalnya menjual kamar Rp 300 ribu per malam. Tetapi backpacker ini jual jauh di bawah itu dengan keamanan dan kenyamanan tidak sebanding. Kita akan tertibkan jika ada, karena mereka juga tak mengantongi izin,” paparnya.

Taufik tak menyangkal, kunjungan ke objek wisata 3 Gili selalu mengalami peningkatan setiap musimnya. Membeludaknya pengunjung kerap menyulitkan pengusaha, karena tidak mampu menampung permintaan kamar. Tidak jarang, pemilik penginapan mensiasati jumlah tempat tidur di satu kamar hingga 6 buah. Bahkan ada juga tempat tidur yang dibuat tersusun. Kondisi inilah yang menyebabkan mulai munculnya usaha backpacker. Usaha ini pun seolah menjadi alternatif paling praktis bagi wisatawan untuk bisa menginap di 3 Gili, meski di bawah tenda.

Taufik mengklaim, belajar dari pengalaman keberadaan backpacker sebelumnya, maka pihaknya telah membuat kesepakatan dengan para pengusaha di 3 Gili, jika backpacker dengan dampaknya, tidak diizinkan lagi masuk ke 3 Gili.

“Perjanjiannya sudah kita buat, tinggal bagaimana kontrolnya di lapangan saja. Bagaimanapun, legalitas yang jadi acuan kita. Mereka yang legal jelas memberi kontribusi maupun pajak, sedangkan backpacker ini, tidak,” sambungnya.

Ia menambahkan, sebagai objek wisata favorit wisatawan 3 Gili harus ditata dengan baik. Bukan tidak mungkin, hadirnya backpacker justru memberi kesan tidak baik bagi wisatawan, sehingga membuat mereka enggan kembali mengunjungi gili.

Sejak awal kata dia, penataan 3 Gili harus diatur. Termasuk ruang milik publik (roi pantai), harus terbebas dari bangunan-bangunan komersil milik pengusaha. Ia berharap, Pemda KLU segera melakukan penertiban terhadap bangunan yang berdiri di areal roi pantai. (ari)

Selong (Suara NTB) Memasuki pertengahan bulan Ramadhan tahun ini, tindakan kriminalitas harus diwaspadai. Hal ini bisa dilihat dengan ditemukannya seekor sapi betina yang disembunyikan di dalam parit, Jumat (17/ 6). Diduga, sapi tersebut sengaja ditinggalkan oleh pelaku pencurian, karena kesiangan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Jumat (17/6), penemuan sapi betina itu pertama kali ditemukan Sarifin (35) alamat Karmela Desa Leming Kecamatan Terara. Saat melintas sekitar pukul 06:00 wita, ia dikejutkan dengan seekor sapi betina yang terdapat dalam parit. Melihat kondisi dalam sepi tanpa ada pemiliknya, Sarifin langsung membawa sapi ke pemukiman warga dengan harapan ada masyarakat yang merasa kehilangan sapi.

Tak berapa lama kemudian, setelah dilihat puluhan warga, ada masyarakat yang mengenali jika sapi itu milik dari Ju-

(Suara NTB/ist)

PENCURIAN - Jumahir bersama sapinya yang sempat dicuri dan ditinggalkan di parit. mahir (21) salah seorang masyarakat alamat Dusun Wise Desa Leming, Terara.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Moch. Efendi, membenarkan adanya penemuan sapi di Kecamatan Terara. Sapi

itu, katanya, diduga dicuri namun ditinggalkan, karena malingnya kesiangan. Namun, petugas langsung melakukan pendataan dan pengecekan ke kandang sapi untuk memastikan kebenaran sapi itu adalah milik Jumahir. (yon)

Selong (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mempersiapkan Rp 95 miliar lebih alokasi anggaran untuk membayar gaji ke 13 dan 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masing-masing Rp 53 miliar untuk gaji 13 dan Rp 42 miliar untuk gaji 14.

Menjawab Suara NTB, Jumat (17/6), Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Kabupaten Lotim, Iswan Rakhmadi, mengaku, sampai sekarang pihaknya belum bisa menyalurkan hak dari seluruh PNS ini, karena menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pembayaran gaji ke 13, katanya, lengkap dengan tunjangan. Beda dengan gaji ke 14, yang hanya gaji pokok. “Kalau gaji 14 ini tidak ada tunjangan jabatan, tidak ada tunjangan untuk anak istri,” terangnya.

Pembagian gaji ke 13 dan 14 ini belum berani dilakukan Dinas PPKA, karena dinilai

(Suara NTB/dok)

Iswan Rakhmadi belum ada dasar hukum yang digunakan. Karena itulah, juklak dan juknis dari Kementerian Keuangan itu sangat diperlukan sebagai dasar.

Dikatakan, seluruh PNS termasuk pensiun akan mendapatkan gaji 14 dan 13 sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pegawai lingkup pemkab, termasuk di dalamnya adalah para guru se Kabupaten Lotim. (rus)

Juru Parkir Dadakan Panen Rupiah Selong (Suara NTB) Ambruknya jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor dengan Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong merupakan musibah bagi keluarga korban dan pemerintah.

Namun, menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat setempat yang berinisiatif menjadi tukang parkir dadakan.

Apalagi animo masyarakat dari beberapa kawasan di Lombok Timur (Lotim) yang ingin menyaksikan jembatan ambruk ini masih tinggi. Tukang parkir dadakan ini pun mendapatkan rezeki di balik musibah ambruknya jembatan.

Salah seorang tukang pakir yang enggan dikorankan namanya, terlihat sibuk merapikan puluhan jenis motor milik warga yang datang melihat kondi-

si jembatan secara langsung.

Belum lagi, lokasi ini menjadi ‘’lokasi’’ ngabuburit sejumlah warga sambil menunggu waktu azan Magrib tiba.

Dari pengakuannya, setiap hari, mereka mampu mengumpulkan uang dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Dengan tarif parkir Rp 1.000 per sepeda motor mereka mampu meraup rezeki di balik musibah yang terjadi.

“Tidak ada istirahat, mulai dari pagi, siang hari terlebih sore hari tetap banyak masyarakat yang datang, Alhamdulillah Ramadhan yang penuh berkah,” ujarnya.

Sementara, salah satu masyarakat yang datang menyaksikan jembatan maut itu, Munir asal Masbagik, mengatakan jika kedatangannya tidak

lain hanya untuk melihat jembatan yang merenggut lima nyawa itu. Ia mengaku penasaran dengan kondisi jembatan itu walaupun waktu proses evakuasi pernah datang untuk menyaksikan langsung.

“Saya datang lagi karena saya masih penasaran dengan jembatan ini, kok bisa ambruk gitu,” ujarnya. Ditanya soal parkir, ia tidak mempedulikan hal ini, karena yang penting sepeda motornya bisa aman dan puas melihat dan mengamati jembatan yang ambruk sambil menyaksikan aparat keamanan melakukan penyelidikan.

Hal senada juga disampaikan Sahlan dari Sikur. Rasa penasarannya benar-benar sudah terbayar dengan datang langsung ke TKP. Selama ini, katan-

(Suara NTB/yon)

DIPADATI MASYARAKAT - Ratusan masyarakat yang melihat jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor dengan Sekarteja yang ambruk. Banyaknya masyarakat yang melihat kondisi jembatan memberikan rezeki tersendiri bagi tukang parkir dadakan. ya, peristiwa ambruknya jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor dengan Kelurah-

an Sekarteja itu hanya ia ketahui lewat pemberitaan di surat kabar maupun di TV. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016

Perketat Sistem ’’Manifest’’ PELAYANAN penyeberangan di Pelabuhan Lembar belum sepenuhnya bebas dari praktik percaloan dan penumpang gelap. Sejauh ini, keberadaan penumpang gelap ditemukan di pelabuhan terbesar di Pulau Lombok ini. Modusnya, penumpang menumpang di kendaran truk supaya tidak ditarik pembayaran tiket. ‘’Masalah penumpang gelap ini menjadi atensi serius. Lebih-lebih menghada(Suara NTB/her) pi Lebaran. Mengantisipasi Anton Murdianto penumpang gelap ini. Kita akan memperketat sistem manifest penumpang yang selama ini kurang maksimal,’’ ungkap General Manager PT ASDP Lembar, Anton Murdianto, Jumat (17/6).

Menurutnya, banyak penumpang gelap ini disebabkan sistem pentarifan ASDP yang berlaku selama ini para penumpang di atas kendaraan tidak dihitung. Umpamanya, ada bus memiliki penumpang 45 orang namun yang dihitung hanya bus saja, sedangkan 45 orang penumpang tidak dihitung.

Terkait pengaturan hal ini, jelasnya, akan ada kebijakan dari Kementerian Perhubungan, jika penumpang di dalam kendaraan akan dihitung melalui pemberlakuan manifest. Jika ada penumpang di dalam bus maka akan tetap diberikan tiket. “Selama ini kan mereka bisa bermain, menunggu kendaraan truk di luar sehingga tidak kena beban tiket, ini harus ditertibkan melalui manifest,”tegasnya. Terkait kapan diberlakukan pengetatan manifest masih perlu menunggu keputusan menteri soal ini.

Ia menjelaskan, sistem ini mengharusnya semua kendaraan dan penumpang harus masuk manifest. Manifest masuk ke tiket, para penumpang harus menunjukkan manifest ketika membeli tiket. Kalau tidak ada manifest tersebut maka penumpang tidak akan diberikan tiket.

Ia menyebut, di dalam manifest itu berisi nama, alamat, umur penumpang. Sejauh ini, jelasnya manifest sebenarnya sudah berlaku, namun tidak maksimal. Contohnya, nama penumpang ada yang diganti (palsukan). Sebab nama-nama penumpamg ini hanya untuk memenuhi jumlah saja. Karena itu pihaknya akan melakukan try and error terkait sistem ini. Sebab jika nama-nama penumpang tak sesuai, maka yang dirugikan dibersangkutan. “Sebab kalau terjadi insiden, maka bagaimana dengan asuransinya,’’ ujarnya.

Mengenai penanganan calo, sejauh ini pihaknya memberlakukan sanksi bagi penumpang dan truk yang tidak langsung naik ke kapal. Setiap kendaraan dan penumpang yang masuk pelabuhan harus masuk ke kapal, kalau tidak naik kapal langsung akan dikenakan sanksi lima jam tidak boleh berangkat. “Jadi masuk ke pelabuhan langsung masuk kapal tidak boleh parkir dan milih-milih kapal,” tegasnya. (her)

Diduga Lecehkan Profesi Wartawan

Oknum Pejabat Dikpora Loteng Dipolisikan Praya (Suara NTB) Seorang oknum pejabat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah (Loteng), Ma. S.Pd, dilaporkan ke Polres Loteng oleh sejumlah wartawan. Ma diduga melecehkan profesi wartawan dengan menjadikan wartawan sebagai tameng untuk melakukan pemotongan pembayaran sertifikasi guru. Polisi pun kini tengah mendalami laporan ini.

Laporan disampaikan langsung Ketua Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) L. Amrillah dan diterima Kaur. Bin Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto, Jumat (17/6). Menurut Amrillah, pihaknya menempuh jalur hukum lantaran tidak terima dengan komentar yang dilayangkan oleh oknum pejabat Dikpora Loteng tersebut di salah satu media cetak.

Di mana dalam komentarnya, oknum pejabat tersebut mengakui adanya pemotongan terhadap pembayaran tunjangan sertifikasi guru. Namun pemotongan yang diakuinya tanpa ada paksaan dan digunakan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para wartawan.

“Padahal banyak diantaranya teman-teman wartawan di Loteng yang tidak kenal dengan oknum pejabat tersebut.

Bahkan untuk bertemu pun tidak pernah. Apalagi sampai menerima THR segala,” ujar Amrillah dengan nada kesal.

Menurutnya, komentar oknum pejabat Dikpora Loteng terkesan melecehkan profesi wartawan. Dan, seolah-olah wartawan dijadikan alasan pembenar untuk melakukan pemotongan tunjangan sertifikasi guru. “Kami merasa dilecehkan dan dicemarkan nama baik. Karena seolah-olah karena kami pemotongan itu dilakukan,” tambahnya.

Pihaknya pun mendesak aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan. Tidak hanya terkait dugaan pelecehan dan pencemaran nama baik profesi wartawan. Tapi juga terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pejabat bersangkutan. “Persoalan ini bisa menjadi pintu masuk bagi Polres Loteng untuk mengungkap dugaan permainan dan pungutan-pungutan yang selama ini telah menjadi penyakit di internal Dikpora Loteng,” tandas Amrillah.

Sementara itu, Kaur. Bin. Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto, yang dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti laporan atau pengaduan. “(Pengaduan) sudah kita terima dan segera akan kita tindaklanjuti,” sebutnya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Bupati Lobar Setujui Pengunduran Diri Robijono Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, Sag, MSi, menyetujui usulan pengunduran diri mantan Asisten II Setda Lobar H. Robijono Prasitanjo dari jabatan Staf Ahli yang diembannya saat ini setelah dimutasi beberapa waktu lalu.

Bupati menghargai langkah mantan Asisten II, karena itu menjadi hak pejabat.

“Saya setuju dan menghargai keputusan pengunduran diri pejabat (Robijono, red),” kata bupati ditemui usai Shalat Jumat, Jumat (17/6).

Menurutnya persoalan pengunduran diri bukan masalah restu, namun itu hak pejabat.

Ia mengaku mantan Asisten II sudah bersurat ke dirinya ter-

kait pengunduran dirinya. Surat usulan itu sedang diproses dan dikaji.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, Ahdiat Subiantoro mengaku, sedang memproses syarat permohonan pensiun mantan Asisten II H. Robijono Prasitanjo setelah

mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi. “Untuk Pak Robi sudah mengundurkan diri, tinggal sekarang kita urus masa pensiunnya,” terangnya.

Dengan pengajuan pengunduran diri dari jabatan staf ahli, lanjutnya, tidak perlu di-

ributkan kembali, karena persoalan orang bersangkutan tengah diproses sejumlah persyaratan pensiunnya. Apalagi, Robi akan pensiun pada bulan Oktober, maka saatnya diurus.

Begitu juga, pejabat yang pensiun Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. H. M. Syukran.

Pengunduran diri Robijono Prasitanjo sebagai staf ahli, ujarnya, sekaligus meminta hak untuk memohon Masa Persiapan Pensiun (MPP).

MPP ini tengah diproses oleh pemda. Menurutnya otomatis

dengan MPP itu, otomatis menyetujui karena bersangkutan memegang surat pensiun.

Menurutnya, pemindahan Robijono ada kepentingan lebih besar untuk hubungan baik antara DPRD dengan eksekutif sendiri.

Diketahui, mantan Asisten II Setda Lombok Barat, H Robijono Prasitanjo resmi melayangkan surat usulan pengunduran diri dari jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi ke Bupati Lobar, H Fauzan Khalid.

Surat pengunduran diri tersebut dikirim, Selasa (14/6). (her)

Gapasdap Soroti Banyak Kapal Tua Layani Penyeberangan Lembar-Padangbai Giri Menang (Suara NTB) Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Gapasdap) Lombok Barat (Lobar), Sekartadji Anwar menyoroti banyaknya kapal tua yang melayani penyeberangan LembarPadangbai. Pihaknya meminta hal ini menjadi perhatian serius dari pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP).

Menurutnya, perlu diperketat pemeriksaan kelayakan jalan dari kapal-kapal tersebut.

“Perlu jadi perhatian kapal-kapal tua yang melayani penyeberangan LembarPadangbai,” saran mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB ini ketika pertemuan dengan OPP dan ASDP serta stakeholder terkait di Lembar, Kamis (16/6) petang.

Menurutnya, kapal-kapal harus laik operasi untuk menjamin keselamatan penyeberangan, sehingga penumpang tidak was-was saat bepergian.

Menanggapi masukan ini, Kepala OPP Lembar, Andi Fiardi, ST, menyampaikan, hal ini menjadi perhatian utama.

Sebab menurutnya keselamatan penumpang harga mati.

Artinya kapal penyeberangan ketika diperiksa tidak layak jalan, maka otomatis tidak dibolehkan berangkat, “Sesuai arahan Menteri Perhubungan target zero incident. Insiden disebakan kelalaian ataupun

yang lainnya,” akunya.

Menurutnya, kelayakan sebuah kapal tidak diukur dari usia kapal, mulai kapan dibangun. Namun diukur dari kelayakan seluruh sertifikat, peralatan teknis yang mendukung tidak mati, tidak kedaluwarsa dan tidak rusak.

Ketika ada kapal berumur tua, kalau layak peralatan maka bisa beroperasi.

Ia mengakui, dari jumlah kapal 33 unit yang melayani penyeberangan Lembar-Padangbai sekitar 25 persen sudah memasuki usia tua. Namun dari segi kelayakan jalan tidak ada masalah. Dalam pertemuan mengemuka sejumlah persoalan yang perlu jadi atensi ketika mudik lebaran nanti.

Termasuk banyaknya masalah kapal tua yang melayani jalur Lembar-Padangbai.

Diketahui, pelayanan penyeberangan di lintasan Pelabuhan Lembar-Padangbai, termasuk ramai penumpang. Per hari, rata-rata jumlah penumpang mencapai 1.200 orang lebih, jumlah kendaraan baik roda empat ke atas ditambah roda dua mencapai 500 unit menyeberang tiap harinya. Akan tetapi, kapal yang melayani lintasan ini tergolong tua, karena beroperasi sudah lama. Sebagian beroperasi mulai di bawah 1990, dianggap tergolong baru.

Ada juga kapal baru yang beroperasi beberapa tahun terakhir.

Terdapat beberapa unit kapal tergolong kapal lama atau

(Suara NTB/her)

MASIH NORMAL - Kondisi penyeberangan di Pelabuhan Lembar-Padangbai masih normal.

Kapal yang beroperasi di pelabuhan ini diklaim masih layak dan memenuhi standar keselamatan pelayaran. tua. Sejumlah kapal ini, beroperasi mulai di bawah tahun 1990. Lima kapal yang dimaksud antara lain KMP Nusa Bhakti, Nusa Penida dan Marina Sekunda. Dua kapal lainnya termasuk beroperasi lumayan lama di lintasan Lembar-Padangbai, yakni KMP Kosala dan Sentosa. Sisanya termasuk kapal baru-baru beroperasi. Setahunya, sejum-

lah kapal yang baru beroperasi sebagian saja.

Tiga unit kapal lainnya merupakan milik ASDP antara lain, Rodita, Port Link, dan Raja Enggano. Diketahui, dari 3 kapal ini tidak semua beroperasi, karena ada beberapa kapal berada di doking atau masa perawatan dan perbaikan.

Sementara terkait kebijakan trip sisipan (extra trip) di

lintas Penyeberangan Lembar-Padangbai telah dihapus.

Hal ini sesuai hasil pertemuan antara pihak ASDP, OPP dan Gapasdap NTB. Trip sisipan akan diberlakukan, jika terjadi penumpukan penumpang dan cuaca buruk. Sebelumnya, Gapasdap memprotes kebijakan ini, pasalnya diberlakukan di saat penumpang sepi. (her)

Diduga Hendak Edarkan Narkoba

Terduga Pelaku Curas Ditangkap Polisi Belum Jelas, Kegiatan Pawai Takbiran Pemkab Lobar

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng), Kamis (16/6) berhasil membekuk Sa alias Ram warga Dusun Lemusi Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya. Pria 37 tahun yang diduga pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut dibekuk, saat hendak mengedarkan narkoba di desa setempat. Pelaku sendiri kini sudah mendekam di sel tahanan Mapolres Loteng.

Penangkapan terhadap terduga pelaku curas berlangsung sekitar pukul 18.00 wita. Sebelumnya, aparat kepolisian memperoleh informasi kalau pelaku akan mengedarkan narkoba.

Polisi pun langsung bergerak cepat mendatangi rumah pelaku.

Namun upaya kepolisian menangkap pelaku nyatanya tidak berjalan mulus. Begitu akan ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan. Dan, sempat berhasil lolos. Polisi yang tidak mau buruannya lolos, langsung melakukan pengejaran.

Aksi kejar mengejar pun terjadi.

Saat pengejaran itulah, pelaku sempat membuang barang bukti narkoba yang hendak diedarkannya. “Total ada 7 poket narkoba jenis sabu-sabu yang

(Suara NTB/kir)

DIAMANKAN - Terduga pelaku pengedar narkoba dan pelaku curas berserta barang bukti, berhasil diamankan aparat Polres Loteng, Kamis (16/6) lalu. dibuang pelaku,” ungkap Kasubag. Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta. Berat barang bukti yang dibuang mencapai sekitar 4 gram.

Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti lainnya, seperti timbangan, alat hisap sabu dan satu pucuk senjata api (senpi) rakitan dengan lima butir peluru aktif di dalamnya. Sehingga polisi menduga selain mengedarkan narkoba, pelaku juga diduga terlibat aksi curas.

Pelaku berhasil dibekuk setelah berhasil dikejar aparat kepolisian. Begitu tertangkap,

pelaku langsung digelandang ke Polres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. “Setelah berhasil kabur, tidak lama kemudian pelaku berhasil ditangkap,” imbuhnya.

Suparta menjelaskan, selain kasus dugaan peredaran narkoba, polisi juga tengah mengembangkan penyelidikan terkait kasus curas yang mungkin melibatkan pelaku. “Jadi fokus kita tidak hanya pada kasus narkobanya saja.

Kasus curas yang mungkin melibatkan pelaku juga tengah didalami. Terkait kepemilikan senpi rakitan tersebut,” pungkas mantan Kapolsek Batukliang ini. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan kegiatan pawai takbiran seperti biasa dilaksanakan Pemkab Lombok Barat (Lobar) pada malam takbiran nanti belum jelas. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, meminta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Lobar untuk membahas rencana ini.

Seperti tahun lalu Pemda Lobar bekerja sama dengan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lobar menggelar pawai takbiran. Pawai takbiran yang diikuti seluruh remaja masjid di Lobar ini merupakan kegiatan menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Sebelumnya, kata bupati, kegiatan Safari Ramadhan diadakan Pemda bekerjasama dengan KNPI Lobar. Namun kali ini belum diketahui apakah dilaksanakan atau tidak.

Menurutnya, kepastian

pelaksanaan ini perlu ditanyakan ke Bagian Kesra.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kabag Kesra Setda Lobar Muhtasimbillah mengaku belum tahu juga soal ini. Ia mengaku, dualisme KNPI menyebabkan ketidakjelasan pelaksanaan pawai ini. “Saya belum tahu apa dilaksanakan atau tidak karena KNPI kan dualisme,” tukasnya.

Sementara itu, masyarakat dibawah mempertanyakan terkait kepastian pelaksanaan pawai ini. Menurut warga, perlu segera dipastikan supaya masyarakat bersiap-siap. “Harus dilaksanakan dong, karena seperti biasa kan dilaksanakan terus,” harap Mahnun warga Lobar.

Menurutnya, masyarakat menunggu-nunggu kepastian pemda. Masyarakat ingin memeriahkan hari kemenangan dengan cara takbiran mengagungkan nama Allah dan syiar Islam. (her)

Kawasan Mandalika

Spesial di Mata Presiden, Pengembangannya Dikawal Enam Kementerian Bagi pemerintah pusat kawasan Mandalika Resort memiliki arti sangat penting dan dipandang sebagai salah satu aset strategis nasional yang diproyeksikan bakal menjadi poros pariwisata nasional di masa yang akan datang bersama dengan Bali.Tidak mengherankan kawasan yang berada di wilayah Kecamatan Pujut LombokTengah (Loteng) ini, benar-benar mendapat perhatian khusus nan spesial dari pemerintah pusat.

TIDAK hanya itu, Presiden Joko Widodo memberikan atensi khusus terhadap rencana pengembangannya. Bahkan pemerintah pusat tidak segan-segan bakal menggelontorkan anggaran hingga Rp 1,8 triliun. Dana ini sebagai bentuk investasi negara di kawasan yang memiliki seluas sekitar 1.250 hektar tersebut Perlakuan yang mungkin tidak diperoleh kawasan lainnya di indonesia. Padahal pemerintah pusat telah menetapkan setidaknya 10 kawasan termasuk kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). “Jadi dari sekian KEK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, hanya KEK Mandalika yang diserahkan

mandat pengelolaannya ke BUMN. Sedangkan yang lain, dikelola oleh pihak swasta,” ungkap Direktur Utama PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulba M. Mansoer, beberapa waktu lalu.

Itu artinya, kawasan Mandalika memiliki arti tersendiri bagi pemerintah pusat. Sampai-sampai kata Direktur Pengembangan PT. ITDC, Edwin Darmasetiawan, Kamis (16/6), presiden sendiri pernah meminta kementerian terkait untuk benar-benar memberikan perhatian khusus terkait rencana pengembangan kawasan Mandalika itu sendiri.

Supaya rencana pengembangan kawasan tersebut bisa cepat terwujud. “Setidaknya ada enam

kementerian yang ditugasi oleh bapak presiden untuk mengawal langsung dan mendorong pengembangan kawasan Mandalika,” sebutnya.

Mulai dari Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.

Kemudian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Koordinator Penanaman Modal Nasional (BKPMN) sampai Kemenko Kemaritiman.

Keberadaan enam kementerian untuk mengawal langsung pengembangan kawasan Mandalika ini, ujarnya, agar program benar-benar berjalan sesuai rencana dan target yang sudah ditetapkan. Mengingat, potensi

besar yang dimiliki di masa mendatang bakal memberikan dampak besar bagi pembangunan di daerah ini dan, pembangunan nasional secara lebih luas.

Bagi pihak ITDC, aku Edwin, mengemban tugas untuk mengembangkan kawasan Mandalika bukan pekerjaan mudah.

Ditambah dengan munculnya berbagai hambatan dan halangan yang mendera selama masa persiapan perencana pengembangan kawasan. Sampai banyak kalangan yang mengaku pesimis kawasan Mandalika bisa dikembangkan dan menganggap itu hanya mimpi. Namun itu semua tak lantas membuat pihak ITDC patah arang.

Meski pada awal-awalnya cukup berat dan dipandang sulit, pengembangan kawasan Mandalika kini sudah tidak lagi hanya menjadi mimpi besar belaka. Dengan akan dimulainya sejumlah pekerjaan fisik di dalam kawasan. Mulai dari ren-

cana penataan kawasan Pantai Kuta, pembangunan fasilitas pendukung kawasan sampai mega proyek pembangunan sejumlah hotel berbintang.

“Saat ini kita sudah berada di ambang pintu masuk pengembangan kawasan Mandalika yang beberapa tahun lalu mungkin masih sekadar mimpi,” sebut Edwin.

Jika kawasan Mandalika berkembang sesuai rencana, yang bakal menikmati hasilnya juga tetap masyarakat di daerah ini.

Karena dengan berkembangnya kawasan Mandalika, akan banyak lapangan pekerjaan yang tersedia nantinya.

Dari sektor perhotelan misalnya, nantinya akan ada sekitar 5.000 kamar hotel yang terbangun di kawasan Mandalika dengan asumsi kebutuhan 1,5 orang tenaga kerja per kamarnya, maka paling tidak akan ada sekitar 7.500 tenaga kerja yang akan terserap di sektor ini. ‘’Itu belum termasuk

(Suara NTB/dok)

KAWASAN KUTA - Kawasan Kuta yang termasuk KEK mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Pengembangan kawasan ini dikawal oleh enam kementerian. sektor-sektor usaha-usaha yang terkait lainnya,’’ ujarnya.

Dalam hal ini pihak ITDC sudah berkomitmen untuk memberikan prioritas bagi masyarakat di daerah ini. Untuk bisa mengisi peluang-peluang kerja

yang tersedia. Tentunya bagi mereka yang memenuhi persyaratan dan standar yang ada.

“Dari peluang kerja yang tersedia, seluruhnya kita harapkan bisa diisi putra dan putri kita di daerah ini,” tandasnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Soroti BPJS, Fraksi Dewan Dukung Relokasi RSUD

(Suara NTB/arn)

RAPAT PARIPURNA - Tampak sejumlah anggota DPRD Sumbawa tengah mengikuti paripurna RPJMD. Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah fraksi di DPRD Sumbawa mendukung relokasi Rumah SakitUmumDaerah(RSUD)Sumbawa. Mengingat kondisi RSUD saat ini boleh dikatakan sudah tidak layak. Dengan tetap meminta penjelasan lebih detil dari pemerintah daerah terkait rencana relokasi dimaksud. Sementara di sisi lain, fraksi juga getol menyoroti soal prosedur pelayanan BPJS yang dinilai masih berbelit - belit.

Seperti disampaikan Fraksi

Hanura DPRD Sumbawa, melalui sekretarisnya, Ardi Juliansyah, S.IP, dalam paripurna pemandangan umum Fraksi terkait Ranperda RPJMD 2016-2021. Pihaknya sepakat dengan pemerintah daerah soal relokasi. Mengingat kondisi RSUD yang ada sekarang sudah jauh dari kata layak. Meski demikian pemerintah daerah haruslah benar-benar mempertimbangkan plus - minus dibangunnya rumah sakit yang baru tersebut.

Sebab kebutuhan masyarakat Sumbawa saat ini tidak hanya

Tower Ilegal Ikut Ditarik Retribusinya di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sedikitnya 228 perusahaan menara telekomunikasi atau tower yang diinventarisir wajib retribusi di Sumbawa.

Namun masih ada tiga di antaranya yang belum mengantongi izin alias ilegal. Penarikan retrubusinya pun masih menunggu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) menara telekomunikasi yang baru dari Mendagri.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Sumbawa, Burhan S.H, M.H, yang ditemui Jumat (17/6), menyebutkan jumlah perusahaan yang akan dibuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebanyak 228 perusahaan. Berdasarkan hasil inventarisir dan fakta yang ditemukannya di lapangan, terakhir kali turun pada Desember akhir tahun lalu.

Namun dari jumlah tersebut dipastikan tiga perusahaan tower tercatat masih dalam proses pengurusan izin. Apakah penarikan retribusi tower yang bbelum berizin tidak meninggalkan konsekuensi hukum? Menurut Burhan, penarikan tersebut sah dilakukan dna tidak akan berimbas secara hukum. “Pengalaman tahun lalu, ada atau tidak ada izin kita tarik, karena dia sudah beroperasi. Barangkali keberadaan mereka ilegal. Namun mereka sudah berdiri di Sumbawa sehingga tetap saya pungut. Soal izin inilah mestinya SKPPD terkait, KPPT melakukan penertiban,” tukasnya.

Untuk tahun ini, penarikan retrbusi baru bisa dilakukan setelah nantinya ada pengesahan Perda menara telekomunikasi yang baru dari Kemendagri. Setelah sebelumnya dirubah melalui penetapan di DPRD Sumbawa. Terkait dikabulkannya gugatan uji meteri oleh pengusaha ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Setelah semua retribusi ini terbayar, baru kita akan turun lagi ke lapangan,” jelasnya. (arn)

pada tersedianya rumah sakit baru. Tetapi juga ketersediaan dokter spesialis haruslah ikut diperhatikan. Hal ini penting mengingat hingga saat ini ketersediaan jumlah paramedis dan dokter masih belum sebanding dengan jumlah penduduk kabupaten Sumbawa.

Persoalan lain di bidang kesehatan, terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya sinergitas pemerintah daerah dengan BPJS. Fraksi Hanuramengingatkankepadapemerintah daerah agar peran dan fungsi BPJS dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Diakui atau tidak selama ini BPJS masih sulit dirasakan manfaatnya.

Masyarakat kerap dipaksa untuk mengikuti prosedur berbelit belit yang diterapkan BPJS. Sementara masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat. ”Kita mengingatkan kepada pemerintah daerah dan BPJS benar-benar bersinergi yang nyata memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Jangan sampai masyarakat yang sudah harus merogoh kantong setiap bulannya untuk membayar

iuran BPJS, hanya akan mendapatkan pelayanan yang seadanya dari BPJS,” cetusnya.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui anggotanya Nyoman Wisma juga mendukung rencana pembangunan baru RSUD ke tempat yang lebih representatif. Dengan tetap mengedepankan analisa dan kajian perencanaan secara mendalam. Sehingga nantinya agenda aksi untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan dan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dapat terlaksana secara maksimal.

Hal sedikit berbeda disampaikan Fraksi Nasdem melalui jubirnya, Edi Syarifuddin. Pemerintah terus menganggarkan biaya pembangunanrumahsakitumumdaerah yang ada. Sementara pemerintah juga tengah memastikan pembangunan baru RSUD ke lokasi yang lebih representatif. Menurut hemat Nasdem, pemerintah yang bisa melakukan penghematan biaya dan tidak melakukan pekerjaan berulang-ulang pada kegiatan yang sama. Terlebih lagi dalam dokumen rancangan peraturan

daerah terkait RPJMD 2016-2021 sama sekali tidak nampak ada pembiayaan RSUD baru. “Kami benar-benar dibingungkan oleh statemenyangtidakdidukungdengan rencana aksi pemerintah, oleh karenanya kami butuh jawaban pasti,” tukasnya.

Fraksi Bintang Keadilan melalui Khaeruddin, S.E, mengungkapkan, sebenarnya juga mendorong relokasi RSUD Sumbawa. Hajatnya untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten Sumbawa.

Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah lokasi tempat untuk relokasinya belum jelas.

“Oleh karena itu kami meminta penjelasan pemerintah daerah terkait hal itu,”ujarnya.

Sedangkan Fraksi PAN, lewat Wakil Ketuanya Hairil H.M Ali, menjelaskan salah satu dimensi yangmenentukankualitassumberdaya manusia adalah kesehatan.

Sebagai hak dasar setiap manusia diharapkan dapat terpenuhi secara merata dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya pembangunan kesehatan tidak

(Suara NTB/bug)

BERKUNJUNG - Dirjen PPMD Ahmad Erani Yustika saat berkunjung dan didampingi Bupati KSB, H. W. Musyafirin di Taliwang, Jumat (17/6).

hanya menitikberatkan pada masalah kuratif saja. Namun juga pada aspek preventif dan promotif yang lebih menekankan pada pembangunan bidang kesehatan baik manusia, lingkungan, epidemologi dan aspek-aspek lainnya.

Penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan merupakan bagian dari program pembangunan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan berhubungan dengan kemudahan penduduk dalam mengakses layanan kesehatan. FPAN memper-

tanyakan komitmen dari Pemerintahan Husni-Mo dalam membangunan sarana pelayanan kesehatan. Seperti RSUD yang layak serta konsep berobat terjangkau yang tidak hanya bersandar pada BPJS kesehatan yang justru terkadang menempatkan masyarakat pada kondisi yang cukup sulit. “Harus ada keberanian dari Pemkab Sumbawa untuk meninjau ulang mekanisme dan layanan yang diberikan oleh BPJS cabang Sumbawa,” pungkasnya. (arn/*)

Pantai di Tarano Diduga Direklamasi secara Ilegal Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa segera turun ke wilayah Kecamatan Tarano, menyusul adanya informasi kegiatan reklamasi yang dilakukan secara ilegal di pantai setempat. Dalam hal ini masih menunggu laporan petugas lapangan terkait kebenaran adanya kegiatan tersebut.

Kepala Dislutkan Kabupaten Sumbawa, melalui Kasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), Zulkifli, S.Pi., M.Si mengakui sudah memerintahkan petugas lapangan ke wilayah setempat. Guna memastikan adanya kegiatan reklamasi seperti informasi yang diperoleh sebelumnya.

“Kami berencana turun ke wilayah setempat. Tetapi setelah mendapat informasi dari pihak kami di lapangan untuk memastikan kebenarannya,” ujarnya, Jumat (17/6).

Menurutnya, untuk menindaklanjuti informasi yang diperoleh, tidak ada salahnya mengecek kebenaranya terlebih dahulu. Apabila benar adanya, pihaknya juga perlu menelusuri siapa yang mengembangkan kegiatan tersebut. Apakah itu masyarakat ataupun pengusaha. Selain itu pihaknya juga perlu mengetahui sudah berapa luas lahan yang sudah dikembangkan terhadap kegiatan tersebut. Mengingat berbeda pendekatan yang dilakukan terhadap pengusaha dan masyarakat. “Kami akan tetap

melakukan antisipasi terhadap tindakan itu. Seperti yang sebelumnya terjadi di Pulau Bungin.

Setelah mendapatkan laporan, kita mengecek kebenarannya.

Kemudian kita turun, dan saat itu juga kita melakukan penyetopan kegiatan,” pungkasnya Meskipun demikian, sambung Zulkifli, pihaknya tidak serta merta melakukan penyetopan. Mengingat reklamasi tersebut bukanlah kegiatan yang tidak bisa dilakukan sama sekali. Asalkan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ada dalam undang-undang.

Adapun hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. Persyaratannya di antaranya mengurus izin lokasi, izin pengambilan material, maupun izin pengelolaannya.

Untuk mengeluarkan izin tersebut juga banyak persyaratannya. Kalaupun kegiatannya tidak terlalu besar, sifatnya UKL UPL. Sementara apabila kegiatannya besar maka harus membuat analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).

“Setelah semuanya terpenuhi, nantinya pihak Kabupaten akan mengeluarkan rekomendasi.

Rekomendasi tersebut dikirim ke Provinsi, yang kemudian menentukan layak atau tidaknya

(Suara NTB/ind)

Zulkifli diberikan izin. Karena izinnya itu sudah berada di Provinsi,” tukasnya. (ind)

Ruas Jalan di KSB Tuntas dalam Tiga Tahun

Dirjen PPMD Apresiasi PDPGR di KSB Taliwang (Suara NTB) Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen DPDTT), Ahmad Erani Yustika, mengapresiasi kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Menurutnya, program yang dijalankan oleh Pemda KSB itu bagus karena memberikan ruang semangat gotong royong dalam pembangunan secara luas. “Kami senang sekali dengan program itu, karena mimpi kami kurang lebih sama seperti itu,” cetusnya kepada wartawan saat berkunjung ke KSB, Jumat (17/6).

Ia mengatakan, program ini telah mampu menempatkan kembali semangat gotong royong dan keguyuban yang selama ini menjadi karakteristik pembangunan bangsa pada posisinya semula. “Aksi ini akan bisa mengembalikan kita pada semangat dasar bangsa, bahwa bangsa ini dibangun dengan semangat kegotongroyongan yang kuat,” tegasnya. Menurutnya, semangat PDPGR yang digalakkan KSB saat ini harus bisa mejalar ke seluruh Indonesia. Sebab gotong royong merupakan sosiokultural bangsa yang saat ini mulai luntur dari karakter masyarakat. “Ini luar biasa dan saya kira tidak saja di sini. Program ini juga harus ke seluruh Indonesia. Desa/kelurahan, kabupaten/kota hingga pusat harus bisa menerapkannya,” timpalnya.

Ahmad Erani siap menyampaikan ke daerah lain keberadaan PDPGR yang telah diimplementasikan di KSB. “Tujuannya supaya program ini bisa diadopsi oleh daerah lain. Dengan begitu kita bisa bersama-sama membangun khususnya membangun desa supaya semua bisa maju bersama dengan menghidupkan kembali semangat gotong royong yang menjadi citra bangsa kita selama ini,” imbuhnya. Dia mengatakan, kunjungannya ke KSB hal yang biasa. Ia datang bertemu pemerintah KSB untuk silaturahmi dengan bupati sebagai kepala daerah. “Kami turun hari ini juga tidak mengecek itu secara khusus. Tapi karena bidang kami, sekaligus pantau apakah sudah berjalan dengan baik terutama setelah ada dana desa,” sebutnya.

Dalam kunjungannya, Dirjen PPMD berkesempatan melakukan dialog dengan Pemda KSB. Dalam dialog tersebut, diakui Ahmad Erani,banyakmasukandanharapanyangdisampaikanPemdaKSBdalam terkait pembangunan pedesaan yang kaitannya dengan kebijakan pusat. “Saya banyak masukan dari Pemda dan beberapa Kades tadi. Ini akan kita bawa ke Jakarta dan mengkajinya terutama soal kendala yang dihadapi oleh desa, supaya ke depan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, pihaknya menyambut baik kehadiran Dirjen PPMD hari ini. Terlebih dalam kesempatan ini, Pemda dan pemerintah desa bisa berdialog langsung membahas mengenai sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program dana desa. “Kami berterima kasih bisa dikunjungi. Apalagi kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk bertanya banyak soal program dana desa,” timpalnya.

Tidak hanya bertanya, bupati mengaku memanfaatkan kesempatan pertemuan dengan Dirjen PPMD dengan mengajukan sejumlah permohonan bantuan ke pusat. “Ada beberapa proposal yang sudah kami ajukan. Alhamdulillah dan mudahmudahan bisa direalisasi,” harapnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

PEMANDANGAN UMUM - Perwakilan Fraksi Bintang Keadilan tengah menyampaikan pemandangan umum fraksinya dalam paripurna, Kamis lalu.

(Suara NTB/uki)

DIPERIKSA – Penyidik tipikor Polres Sumbawa kembali memeriksa lima kepala sekolah, Jumat (17/6), setelah sebelumnya memeriksa lima kepala sekolah dalam kasus dugaan pungli dana DAK tahun 2015.

Polisi Kembali Periksa Lima Kepala Sekolah Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Sumbawa terus memintai keterangan sejumlah saksi, guna menyelidiki dugaan penyimpangan dan pungutan Bansos SD/SMP tahun 2015. Dalam hal ini kembali memeriksa lima kepala SD, Jumat (17/6). Kali ini penyidik memeriksa Kepala SDN Buin Rare, Mahdar S.Pd., SD, Kepala SDN 2 Plampang, Rosminah H. Muchdar, S.Ag, Kepala SDN Marente Beru, Jamaluddin Ahmad, S.Pd, SD, Kepala SDN 1 Alas, Junaidi, S.Pd, dan Kepala SDN Ai Boro, Lutfi Arianto, S.Pd. Adapun pemeriksaan tersebut masih sama seperti lima kepala sekolah sebelumnya. Terkait tugas dan fungsinya kepala sekolah terhadap dana bansos. Kemudian bagaimana sistem pengelolaan dana tersebut dilakukan. Kapolres Sumbawa melalui, Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim, Ipda Meivito Bayu W menyebutkan, kelimanya dimintai keterangan sebagai saksi.

Disebutkan, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah lainnya yang menerima dana bansos tersebut.

Baik kepala sekolah SD maupun SMP. Termasuk pihak terkait lainnya dalam kasus ini. “Kami masih akan memintai keterangan saksisaksi terkait guna menyelidiki dugaan yang disebutkan dalam laporan,” pungkasnya. Sejauh ini, pihaknya sudah memintai keterangan terhadap 10 kepala SD dan 10 kepala SMP yang mendapat bantuan bansos. Dari jumlah yang ada, tercatat tinggal 18 SD dan 5 SMP yang belum dimintai keterangan.

Dana Bansos SD/SMP tahun 2015 berkisar Rp 4 miliar. Dengan rincian dana masing-masing SD sekitar Rp 3,5 miliar dan SMP sekitar Rp 1,5 miliar. Dana dari kementerian tersebut diperuntukkan bagi pembangunan rehab ruang kelas, dan pembangunan perpustakaan. Bahkan ada juga terhadap pembangunan ruang kelas baru serta pembangunan laboratorium IPA. Terhadap pembangunan per-

pustakaan SD, dananya sekitar Rp 117 juta. Sedangkan pembangunan perpustakaan SMP Rp 213 juta. Sementara terhadap rehab ruang kelas kisarannya bervariasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bansos SD/SMP tahun 2015 dilaporkan ke polisi dalam satu laporan. Dalam laporan, dana tersebut diperuntukkan bagi 161 SD maupun SMP. Selain dugaan penyimpangandalampenggunaannya, juga disinyalir terjadi pungutan liar (pungli) pada dana dengan total Rp 17,143 miliar. Bantuan tersebut dialokasikan untuk pembangunan ruang kelas baru dan rehab ruang kelas. Masing-masing sekolah penerima diduga dipungut uang. Terhadap pembangunan ruang kelas baru Rp 3,5 juta dan rehab ruang kelas Rp 500 ribu. Selain itu diduga dinas terkait meminta jatah sebesar 5 persen dari total keseluruhan dana. Diduga pungutan dilakukan oknum kepala sekolah lalu disetorkan ke beberapa oknum pejabat Dinas Diknas Sumbawa. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menargetkan dalam tiga tahun ke depan seluruh ruas jalan yang menjadi tanggung jawabnya dapat dituntaskan pengerjaannya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) KSB, Amir, ST, Jumat (17/6) mengatakan, target penuntasan perbaikan jalan itu menjadi salah satu fokus program dinasnya terhitung tahun 2016 ini. “Target ini berdasarkan instruksi bupati kepada kami. Dan mulai sekarang akan kita siapkan supaya target itu bisa benarbenar tercapai dalam tiga tahun ke depan,” jelasnya.

Menurut dia, untuk penuntasan perbaikan seluruh ruas jalan dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pasalnya kondisi jalan kabupaten yang memerlukan sentuhan perbaikan bervariasi, mulai kondisi sedang, rusak ringan hingga dalam kondisi rusak berat.

Belum lagi tambahan ruas jalan dengan pembukaan jalan baru untuk di seluruh wilayah kecamatan. “Biayanya tidak mungkin bisa dialokasikan dalam sekali tahun anggaran.

Makanya waktu tiga tahun itu, selain soal waktunya paling penting pertimbangan anggarannya,” timpalnya.

Berdasarkan data Dinas PU KSB, total panjang ruas jalan kabupaten saat ini sepanjang 338,690 km. Dari total itu, 129,410 km dalam kondisi baik, 51,298 km dalam kondisi sedang, kondisi rusak sepa-

njang 62,775 km dan kondisi rusak berat sepanjang 95,227 km. Amir menyebutkan, perbaikan ruas jalan ini akan difokuskan pada ruas jalan yang kondisinya rusak dan rusak berat. “Kita akan lihat juga ruas jalan mana yang paling dibutuhkan masyarakat itu yang kita prioritaskan,” urainya.

Selain ruas jalan kabupaten, Pemda KSB juga tetap mengupayakan, penuntasan perbaikan ruas jalan nasional dan provinsi yang ada di daerah. Untuk kedua ruas jalan itu, Amir menyatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi (Pemprov) NTB. “Kami sudah siapkan proposal untuk jalan nasional dan provinsi. Harapan kita target tiga tahun juga semua jalan nasional dan provinsi bisa mulus sama dengan target perbaikan jalan kabupaten,” tukasnya.

Untuk jalan nasional yang ada di KSB tercatat sepanjang 72,104 km, dan jalan provinsi memiliki panjang 76,200 km. Pada ruas jalan nasional sejauh ini tidak ada kondisinya yang rusak maupun rusak berat. Sedangkan jalan provinsi, dari 76,200 km, sepanjang 21,050 km rusak dan 16,840 kondisinya rusak berat. “Jalan provinsi kita yang masih butuh banyak perbaikan. Makanya kami terus menggedor provinsi supaya bisa memperhatikan ruas jalan yang ada di wilayah kita itu,” imbuh Amir. (bug)

Sosialisasi Perizinan di KSB Belum Maksimal Taliwang (Suara NTB) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku jika kegiatan sosialisasi perizinan yang dilakukannya belum maksimal. Salah satu penyebabnya terkait anggaran yang masih minim. “Kami tidak punya anggaran yang cukup untuk kegiatan sosialisai,” jelas kepala BPMPTT KSB, Drs. Hajamuddin kepada wartawan, Jumat (17/6).

Ia mengatakan, fasilitas outdoor berupa papan iklan yang seharusnya dimiliki oleh BP-

MPPT untuk kegiatan sosialisasi sejauh ini belum ada.

Apalagi sosialisasi melalui media massa yang selama ini dinilai efektif menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Karena tidak ada anggaran.

Maka saluran itu tidak bisa kita manfaatkan,” cetusnya.

Ia mengaku, untuk kegiatan sosialisasi perizinan itu, pada APBD Perubahan tahun ini pihaknya mulai mengajukan anggarannya. “Kita sedang ajukan di APBDP. Mudah-mudahan disetujui sesuai dengan permohonan kita,” harapnya.

Hajamuddin menyatakan,

kegiatan sosialisasi dan promosi perizinan sangat penting.

Karena di dalamnya pemerintah berkesempatan menyampaikan kepada masyarakat tentang berbagai hal mengenai pengurusan izin, mulau syarat, model pelayanan, termasuk biaya untuk mengurus izin. “Kalau informasinya jelas, maka masyarakat akan mudah mengurus izin,” sebutnya.

Ia menyebutkan, sejauh ini kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sudah mulai meningkat, termasuk untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Masyarakat kita

sudah mau mengurus IMB, terlepas IMB untuk keperluan lain, yang penting ada peningkatan yang signifikan,” urainya.

Kesadaran mengurus perizinan juga terlihat dengan peningkatan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). “Bisa mencapai 10 SIUP yang saya tanda tangani setiap hari, jadi sebulan bisa mencapai 200 izin yang diterbitkan,” imbuhnya. (bug) (Suara NTB/bug)

Hajamuddin

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016

Tinggi, Kasus Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan di Dompu Dompu (Suara NTB) Kasus kematian bayi di Kabupaten Dompu hingga Mei 2016 tercatat mencapai 23 kasus dan 19 kasus di antaranya kematian neonatus (kematian usia 0 – 28 hari). Kematian ibu melahirkan juga tergolong tinggi sebanyak dua kasus untuk tahun 2016 bila dibandingkan tahun 2015 yang tidak ada kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes kepada Suara NTB, Jumat (17/6) mengungkapkan, (Suara NTB/ula) tingginya kematian bayi seGatot Gunawan bagai dampak dari ibu yang melahirkan tidak sehat. Gatot mengatakan, dari jumlah ibu hamil di Kabupaten Dompu tahun 2016 sebanyak 80 persen mengalami anemia (kurang darah). Ibu hamil yang menderita anemia memiliki kecenderungan akan melahirkan anak yang memiliki berat badan rendah (BBR) dan kurang sehat. “Kita berencana akan membagikan vitamin FE bagi remaja putri SMA dan bekerjasama dengan Dinas Dikpora,” katanya.

Periode Januari – Mei 2016 juga terdapat dua kasus kematian ibu melahirkan di Dompu yaitu asal Matompo Desa Mbuju Kecamatan Kilo dan Tompo Kecamatan Kempo. Keduanya mati karena pendarahan akibat memiliki HB rendah. Namun ibu melahirkan asal Kilo meninggal sepekan setelah melahirkan secara sesar di RSUD Dompu.

Untuk mencegah kematian bayi dan ibu melahirkan di Kabupaten Dompu, dikatakan Gatot, tidak hanya bisa dilakukan oleh petugas Kesehatan. Tapi harus menjadi gerakan bersama semua pihak, sehingga masyarakat menerapkan pola asupan makanan bergizi dan pola hidup sehat. “Dengan bahan pangan lokal bayak mencukupi kebutuhan kalori, protein dan karbohidrat yang dibutuhkan bayi.

Inilah yang harus disosialisasikan bersama,” terangnya.

Terkait tingkat kesejahteraan rakyat Dompu yang terus membaik, tapi tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan juga cukup tinggi, dikatakan Gatot, sejauh ini belum selaras antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan tingkat kesehatannya. “Sejauh ini yang kita amati, masyarakat kita lebih mengutamakan untuk kegiatan fisik seperti perbaikan rumah dan beli barang elektronik dari hasil jagungnya, belum diarahkan untuk perbaikan gizi keluarga,” jelasnya. (ula)

Halaman 7

Masyarakat Diminta Waspadai Peredaran Upal Dompu (Suara NTB) Puasa Ramadhan memicu tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya menjelang Lebaran. Peredaran uang di tengah masyarakat pun akan cukup tinggi, sehingga masyarakat dan pedagang dituntut waspada dalam mengantisipasi peredaran uang palsu (upal).

Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, S.IK kepada wartawan di Mapolres Dompu, Jumat (17/6) mengungkapkan, tingginya peredaran uang saat puasa Ramadhan bisa saja dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan upal . Terhadap hal itu, pihaknya telah melakukan himbauan kepada masyarakat dan pedagang agar bisa mengantisipasinya.

“Itu (uang palsu) ada perbedaan antara uang palsu dan uang asli, agar lebih teliti

dalam menerima bayaran dengan cara dilihat, diraba, diterawang,” ungkapnya.

Pengawasan juga terus ditingkatkan dengan menempatkan anggota di pusat perbelanjaan, tempat ibadah dan objek vital lainnya. Sehingga masyarakat yang menemukan tindakan pidana dan pelanggaran bisa langsung diantisipasi. “Apabila menemukan ada uang palsu agar melaporkan kepada kepolisian sehingga bisa langsung ditelusuri asal usulnya,” harapnya.

Untuk pengawasan ini,

kata kapolres, pihaknya menurunkan semua kekuatan yang ada hingga tingkat Polsek dan Babinkamtibmas di Desa untuk kegiatan rutin yang ditingkatkan. Fokus pengamanan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadhan. Sehingga petasan, knalpot bising, pencurian saat orang beribadah juga diantisipasi. “Ini kegiatan rutin yang ditingkatkan, ketika ada tindak pidana, langsung ditindak,” ungkapnya.

Sejauh ini, suasana keamanan di Kabupaten Dompu relatif kondusif. Petasan tidak banyak terdengar setelah intensnya aparat Kepolisian dan anggota TNI melakukan patroli.

Begitu juga dengan penggunaan knalpot bising langsung dilakukan penilangan di tempat. (ula)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

MENGANGKUT SAMPAH – Truk pengangkut sampah mulai mengangkut sampah menuju TPA Bara, Jumat (17/6), menyusul ada kesepakatan baru pemda dengan pemilik lahan.

Eliminir Tawuran Pelajar

SMA di Bima Terapkan Komunikasi Sosial Bima (Suara NTB) – Sekolah tingkat SMA/sederajat mulai bekerja keras untuk mengeliminir tawuran pelajar yang berdampak dan menimbulkan bentrok antarkelompok warga. Dengan cara menerapkan komunikasi sosial di tengah masyarakat dan tokoh agama. Salah satu yang mulai menerapkan kebijakan tersebut adalah sekolah yang berada di perbatasan Desa Kalampa dan Dadibou Kecamatan Woha, yakni SMAN 2 Woha. Hasilnya angka perkelahian siswa yang kerap terjadi sekolah setempat dalam dua tahun terakhir ini nihil.

“Untuk menekan tawuran, kami terus membuka komunikasi yang intens dengan masyarakat sekitar serta para orang tua siswa,” kata Kepala SMAN 2 Woha, Yusuf Umar, SE, kepada Suara NTB, Jumat (17/6). Menurut dia, konflik antarkelompok warga di Kecamatan Woha menjadi sorotan berbagai pihak. Bentrok tersebut kerap terjadi dilatarbelakangi perkelahian siswa. Baik perkelahian diawali di lingkungan hingga di luar area sekolah.

“Namun setelah kebijakan ini intens dilakukan, Alhamdulliah peristiwa itu sudah tidak terjadi lagi dalam dua tahun terakhir ini,” akunya. Yusuf mengatakan, komunikasi bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keilmuan di tengah masyarakat. Terutama mengembalikan tugas dan peran orang tua dalam mendidik anak agar lebih baik. Bukan mencarikan solusi dengan cara yang merugikan anak sendiri.

“Kami mulai masuk di tengah kehidupan masyarakat sekitar. Untuk melakukan komunikasi sosial, karena selama ini persoalan sering terjadi disebabkan kurangnya komunikasi,” ujarnya. Yusuf berharap, kondusivitas wilayah di sekitar sekolah itu mampu dipertahankan hingga kedepan. Karena semenjak dilakukan komunikasi intens, masyarakat mulai menyadari akan tindakan yang berujung mengorbankan anak-anak mereka yang sedang sekolah.

“Dua tahun terakhir tidak pernah terjadi perkelahian di sekolah maupun di luar. Ini tidak terlepas peran orang tua siswa yang membantu sekolah agar selalu mengontrol kegiatan anak di luar jam sekolah,” terangnya. Dia menambahkan keberlangsungan pendidikan anak harus diutamakan, karena anak adalah aset yang paling berharga dimiliki orang tua. “Kami selalu mengingatkan orang tua. Agar tidak terlalu terlibat atau merespon dalam urusan anak, biarkan kita fokus dalam membina anak saja,” pungkasnya (uki) Yusuf Umar (Suara NTB/uki)

Sampah di Dompu Mulai Dibuang ke TPA Bara Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu kembali dikalahkan di tingkat kasasi atas gugatan kepemilikan lahan TPA Bara. Informasi putusan kasasi ini disampaikan pihak penggugat, namun amar putusannya akan disampaikan dalam dua bulan kedepan.

M. Guntur, ahli waris dari Ompu Kula kepada Suara NTB, Jumat (17/6) mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari kuasa hukumnya di Jakarta terkait hasil putusan kasasi dari siding Mahkamah Agung (MA) atas gugatan kepemili-

kan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Bara. Hasil putusan kasasi kembali menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua yang dimenangkan Mukraman selaku penggugat.

“Hanya saja, amar putusan akan dikirim dalam dua bulan kedepan,” kata Guntur.

Penutupan TPA Bara yang berlangsung selama empat hari lalu, dikatakan Guntur, karena pihak Pemda mengabaikan kesepakatan untuk membayar biaya sewa Rp 15 juta per bulan. Namun hingga 3 Juni lalu, biaya sewa tidak

juga diberikan sehingga diputuskan ditutup. “Tapi Kamis (16/6) sore kemarin kembali dibuka karena sudah ada kesepakatan dengan pemerintah daerah (diwakili Kepala Dinas PU),” ungkapnya.

Wakil Ketua PN Dompu, Toni Widjaya H. Hilly, SH yang dikonfirmasi terpisah di kantornya mengatakan, gugatan perdata atas kepemilikan lahan di TPA Bara masih berada di tingkat kasasi MA sejak Mei 2015. Hingga saat ini, putusan kasasi atas gugatan tersebut belum ada. “Ketika sudah ada putusan kasasi,

MA akan menyampaikan ke PN untuk pemberitahuan kepada para pihak (penggugat dan tergugat),” jelasnya.

Sementara Kepala Bidang Tata Kota Dinas PU Kabupaten Dompu, H. Al Bukhairun, S.Sos, M.Si mengakui, TPA Bara sudah kembali dibuka sejak Kamis (16/6) sore dan mobil angkut sampah langsung diaktifkan untuk mengangkut sampahnya. Dibuka kembali TPA setelah Kepala Dinas PU Dompu menemui warga yang menggugat kepemilikan lahan.

“Kepala PU yang menemui warga,” katanya.

Kepemilikan lahan di TPA Bara diklaim milik Ompu Kula dan kakeknya Mukraman. Ompu Kula diwakili cucunya M. Guntur untuk lahan seluas 2 Ha lebih, dan Mukraman seluas 2 Ha. Sementara TPA Bara ini dimanfaatkan Pemda Dompu sekitar 20 tahun, bahkan bangunan pengolahan sampahnya sudah dibangun sejak 2013 lalu. Saling klaim kepemilikan lahan sehingga Mukraman mengajukan gugatan perdata dan dimenangkan Mukraman pada pengadilan tingkat pertama dan banding. (ula)

Kerupuk Mengandung Boraks Diduga Beredar di Bima Bima(Suara NTB) – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram perwakilan Bima intens melakukan razia pasar, seperti di pasar Tente dan Sila, dua pekan terakhir. Sejumlah sampel makanan diambil untuk diuji di laboratorium.

Hasilnya terdapat beberapa makanan yang mengandung boraks, salah satunya kerupuk.

Pegawai BPOM Mataram perwakilan Bima, Yusdin kepada Suara NTB, Jumat (17/6) mengatakan, makanan yang mengandung boraks marak beredar di Bima. Baik yang dijual di wilayah Kota maupun Kabupaten Bima.

Kata dia, boraks dijadikan

(Suara NTB/uki)

KERUPUK – Kerupuk yang mengandung bahan berbahaya yang disita BPOM Mataram di Bima, Jumat (17/6). sebagai salah satu bahan pokok pembuatan makanan, salah satunya kerupuk. Padahal ada

bahan pengganti lain yang bisa digunakan, namun produsen lebih memiliki bibit kerupuk

yang mengandung boraks.

Dia menjelaskan, boraks merupakan bahan kimia yang mengandung natrium tetraborat dengan bentuk kristal lunak. Jika dilarutkan dalam air, lanjutnya, boraks akan terurai menjadi natrium hidroksida dan asam borat. “Jika dikonsumsi, akan mengganggu susunan syaraf pusat, ginjal dan hati,” jelasnya.

Diakuinya, zat boraks biasanya digunakan sebagai pengenyal bakso dan membuat kerupuk renyah. Karena berfungsi sebagai campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, salep kulit dan campuran pupuk tanaman.

Sementara ciri-ciri makan-

an yang mengandung boraks, memiliki tekstur yang kenyal dengan warna cenderung agak putih. Memiliki rasa gurih, legit dan renyah. “Hindari makanan yang mengandung boraks terutama anak-anak. Karena akan menganggu proses pertumbuhan mereka,” ujarnya Yusdin menambahkan, pedagang atau penjual yang mencampur bahan makanan dengan boraks akan diberikan pembinaan.

Jika kembali melakukan hal yang sama, maka barang dagangannya akan disita oleh petugas.

“Pembinaan dan penyuluhan tetap kami lakukan. Hanya saja mereka tetap menjualnya,’’ pungkasnya. (uki)

Ketentuan Berjilbab Tidak Hambat Kebebasan Beragama Bima akan Bangun Pelabuhan Ikan di Wadumbolo Dompu (Suara NTB) Kewajiban bagi pegawai wanita beragama Islam di Kabupaten Dompu untuk memakai jilbab dan menghidupkan MTQ tidak mengganggu kebebasan beragama di Dompu. Ketentuan itu hanya berlaku bagi umat Islam dan tidak ada sanksi bagi yang tidak mengikutinya. Ketentuan berjilbab dan membaca Alquran di Dompu justru memotivasi umat beragama untuk mendalami ajaran agamanya.

Bagi drg. Putu Yuni Artati, kepala UPTD Zakkad Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu kepada Suara NTB, Jumat (16/6) , ketentuan berjilbab dan membaca Alquran bagi pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu, H Abubakar Ahmad, SH tahun 2004 lalu tidak mengekang non muslim untuk menjalankan agama yang dianut. Karena ketentuan berjilbab hanya bagi pegawai wanita muslim. “Saya ingat benar saat sosialisasi ketentuan ini. Ompu Biko sangat bijak saat itu, karena ketentuaninihanyabagimerekayangmus-

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Putu Yuni Artati lim. Kalau agama non Islam diminta hanya menyesuaikan,” kata Yuni.

Yuni pun mengaku tidak masalah kendati dirinya beragama Hindu dan berdinas di Dompu yang mayoritas Islam. “Bagi saya ndak ada masalah. Karena kita diberi kebebasan bagi yang non muslim,” tambahnya. Begitu juga dengan keharusan membaca kitab suci untuk kenaikan

Hj Sri Suzana pangkat dan mengambil SK bagi PNS. Bagi yang beragama Islam membaca Alquran, bagi agama Hindu diminta membaca Tri Sange dan begitu juga dengan mereka beragama non Islam.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabapaten Dompu, Dra. Hj. Sri Suzana, M.Si yang dihubungi terpisah, menegaskan keputusan Bupati tahun 2004 yang mengharuskan pe-

gawai perempuan muslim untuk berjilbab tidak ada yang salah.

Karena keputusan ini hanya berlaku bagi pegawai muslimah dan bukan untuk pegawai non Islam.

“Coba dia (SK Bupati) paksakan kepada semua penganut agama, itu baru salah,” katanya.

Hj. Sri Suzana justru merasa aneh, kebijakan yang sudah berlaku belasan tahun ini justru baru dipersoalkan. Baginya, ini juga merupakan bagian dari kearifan lokal di suatu daerah yang tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945. “Begitu juga dengan di Bali, Papua dan NTT yang melakukan sesuai kebijakan daerahnya,” ungkapnya.

Ia justru merasa tertolong dengan kebijakan kepala daerah yang mengarahkan bawahannya untuk mendalami agama yang dianut agar disiplin kerja dan moralitasnya bisa terjaga.

“Kita merasa tertolong karena pemimpin mengingatkan bawahannya untuk mendalami dan mengamalkan ajaran agama yang dianut,” terangnya. (ula)

Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin mengatakan kawasan Wadumbolo Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, direncanakan akan dibangun pelabuhan ikan. Yang saat ini tengah dan terus disosialisasikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. “Saya berharap dukungan masyarakat agar rencana ini bisa terwujud,” kata Walikota usai shalat Jumat di masjid Baiturrahmi Wadumbolo, Jumat (17/6).

Walikota meminta semangat partisipasi dalam pembangunan terus dijaga oleh masyarakat setempat agar pelaksanaannya disegerakan. “Wadumbolo terletak pada kawasan pertumbuhan cepat dalam berbagai sektor serta masuk dalam kawasan grand design Kota Tepian Air,” katanya.

Selain itu, dia juga mengapresiasi semangat kebersamaan masyarakat dalam memperbaiki tempat ibadah. Karena menurutnya, semangat gotong royong, saat ini sudah semakin memudar. “Semangat kebersamaan masyarakat Wadumbolo patut

(Suara NTB/uki)

BANTUAN – Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin memberikan bantuan kepada pengurus Masjid Baiturrahmi di Wadumbolo, Jumat (17/6). dicontoh oleh kelurahan-kelura- para orangtua mengutamakan membangunan karakter anakhan lain” terangnya.

Pada kesempatan itu, Wa- anak, dimulai dari pendidikan likota menyerahkan bantuan agama sejak dini agar mereka pembangunan masjid setempat, tumbuh menjadi generasi Qurani yang saat ini sedang dipugar, se- yang tangguh. “Wadumbolo terlebagai dana stimulan dengan to- tak di kawasan pantai yang mental senilai Rp 20 juta. Ia berjanji jadi tujuan wisata sehingga rentakan memberikan bantuan tam- an dengan trend negatif. Untuk itu bahan sebesar Rp 30 juta untuk anak-anak kita harus dibekali dengan karakter dan moral yang imam marbot dan guru TPA. Walikota menghimbau agar kuat sejak dini,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Halaman 8

Antisipasi Narkoba di Bulan Puasa

Polda NTB Razia Kafe di Kawasan Senggigi

(Suara NTB/ndi)

Giri Menang (Suara NTB) Dentuman musik dangdut menyeruak keluar ketika pintu kamar karaoke dibuka. Asap rokok membumbung memenuhi ruangan. Botol bir dan gelas berserakan di atas meja. Wanita pemandu lagu bersama tamunya sontak langsung saling melepas pelukannya. Polisi berpakaian preman, polwan, dan prajurit DenPOM TNI membagi tugas melakukan penggeledahan.

H. Burhanuddin

Gagal Terjemahkan Program KALANGAN wakil rakyat di DPRD NTB mengaku prihatin dengan kinerja SKPD mitra kerjanya. Karena terhitung sampai akhir Mei, posisi penyerapan anggaran terbilang masih sangat rendah. Yakni rata-rata baru 14 persen. Rendahnya realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa kemampuan para kepala SKPD dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing masih sangat lemah.

Oleh karena itu, Komisi II, yang membidangi masalah perekonomian akan memanggil SKPD yang menjadi mitranya untuk membahas kendala dan hambatan yang menjadi persoalan dalam lambannya eksekusi anggaran. Karena progres penyerapan anggaran juga berkonsekuensi pada pertumbuhan ekonomi.

“Yang tidak kita inginkan itu adalah, SKPD ini gagal menerjemahkan program yang sudah diputuskan oleh DPRD dan Gubernur. Sehingga apa yang sudah kita harapkan itu akhirnya tidak terjawab. Padahal besar kecilnya pengalokasian anggaran tersebut menunjukkan prioritas kita,” ujar anggota Komisi II, H. Burhanuddin kepada Suara NTB, Jumat (17/6) kemarin.

Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil SKPD mitra kerja komisi II untuk mendiskusikan kendalakendala yang dihadapinya. Sehingga fungsi pengangaran juga dapat berjalan, karena tidak ada artinya pembahasan anggaran yang dijalankan jika tidak disertai dengan realisasinya. Karena menurut Burhanddin, kunci keberhasilan politik anggaran tersebut berada pada realisasinya. “Jangan sampai dalam pembahasan APBDP nanti ini kita kasi saja anggaran tetapi tidak bisa dieksekusi. Lalu apa artinya punya anggaran yang besar,” ujar politisi PBB itu.

Burhanuddin juga melihat kinerja kepala SKPD tersebut sangat besar dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusianya. Terkadang orang yang bersangkutan tidak cocok ditempatnya, sehingga tidak mampu untuk melakukan inovasi dan kreatif dalam menjalankan program.

“Bisa jadi juga dipengaruhi oleh salah penempatan, misalnya orang itu ahlinya di bidang ekonomi, ditaruh di bidang hukum, kan itu tidak nyambung. Ditambahan dengan mutasi yang tidak mempertimbangkan aspek keahlian itu untuk menempatkan orang, akhirnya harus beradaptasi lama dulu mereka, sehingga membutuhkan waktu lama lagi untuk menjalankan program. Nah ini kadang-kadang juga jadi persoalan kita untuk melompat jauh itu,” tandasnya. (ndi)

Serius Temukan Orang Hilang

(Suara NTB/why)

POLISI menegaskan keseriusannya dalam menemukan dr Mawardi Hamry yang menghilang sejak 23 Maret silam.

Petunjuk sinyal telepon yang dideteksi beberapa waktu lalu di Kotaraja, Lotim, belum dapat membawa polisi mengungkap keberadaan yang bersangkutan.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK menyebutkan, teknologi yang dimiliki Polda NTB masih terbatas. “Titik koordinat kemarin itu dari BTS (Base Transceiver Station),” ungkapnya dikonfirmasi Jumat (17/6).

Ia mengatakan, sinyal yang terdeteksi pada Senin (6/6) dini hari di kampung halaman mantan Direktur RSUD NTB itu tak secara tepat menunjukkan tempat. “Sinyal itu bukan berarti di titik itu orang itu. Misalnya titiknya (BTS) di sana. Orangnya di tempat lain,” terangnya.

Ia menampik tudingan bahwa pihaknya tidak serius dalam melakukan pencarian, padahal polisi sudah memiliki petunjuk deteksi sinyal telepon mantan direktur RSUD NTB itu.

Menurutnya, teknologi pelacakan melalui sinyal telepon tidak sesederhana itu. Perlu alat pendukung lain yang dapat melacak keberadaan seseorang tepat sesuai keberadaan telepon genggamnya.

“Teknologi versi yang kita (polisi) ketahui, ada alat lain pendukung yang harus ada untuk dilakukan proses pencarian (lebih lanjut),” papar Suryo. “(Pelacakan telepon genggam) dengan alat lain. Alat canggih.”

Publik menyoroti pendeteksian sinyal yang merupakan secercah harapan ditemukannya dr Mawardi. Ia pun menegaskan bahwa pihaknya serius melakukan pencarian dengan segala fasilitas kepolisian yang ada.

“Kita serius. Tetap kita gali (informasi). Tapi kita pastikan siapa yang pegang nomor teleponnya.

Apakah memang dia atau orang lain,” jelasnya. “Memang ada perkembangan. Tapi kita tidak bisa vulgar kita buka,” katanya.

Ia menjelaskan, ketika terdeteksi pada Senin (6/6) lalu pada saat ibunda dr Mawardi disemayamkan di rumah duka di Kotaraja, pihaknya menerjunkan tim.

Namun, dari pantauan di lapangan memang tidak menemukan tanda-tanda fisik dr Mawardi.

“Kita tidak atau belum melihat yang bersangkutan. Kita juga telusuri apa yang sebenarnya terjadi di sana,” pungkasnya. (why) Muhammad Suryo Saputro

Demikian yang tampak di salah satu kafe CC di Meninting, Batulayar Kamis (16/6) saat dirazia. Ditresnarkoba Polda NTB dibackup POM TNI terjun merazia kafe guna menjamin kondusivitas masyarakat.

Sejumlah wanita penghibur malam dikumpulkan di satu ruangan untuk digeledah.

Nihil narkoba ditemukan. Begitu pun pada sejumlah tamu.

Penggeledahan bergerak ke bar. Minuman beralkohol tinggi rentang 20-55 persen ditemukan. Dokumen perizinan pun dicek kelengkapannya.

Hal yang sama juga tampak di Kafe ST, dimana wanita-wanita berlogat Sunda menghiasi ruangan. Meski ada beberapa pengunjung, tetapi malam itu di sejumlah kafe dan tempat hiburan malam lainnya tampak sepi.

Aturan Perda setempat yang mewajibkan tempat hiburan malam tutup pukul 01.00 Wita tampaknya dipatuhi pihak pengelola.

Razia kemudian beralih ke Kafe RT di belakang sebuah hotel melati. Seolah tahu ada polisi datang, para pengunjung berhamburan melarikan diri.

Aksi kejar-kejaran tak dapat dielakkan. Para pengunjung yang tersisa digeledah. Nihil penyalahgunaan narkoba.

Namun, polisi mendapati kafe yang dikelola HW tersebut ternyata tidak memiliki izin penjualan minuman keras. 12 bir dan 18 botol brem diamankan.

Razia semacam itu bakal terus digelar bahkan hingga menjelang lebaran nanti.

Mengingat kondusivitas masyarakat melaksanakan ibadah harus terus dijaga.

(Suara NTB/why)

GELEDAH - Polisi menggeledah salah satu pengunjung tempat hiburan malam, Kamis (16/ 6). Polda NTB mengantisipasi peredaran narkoba di kawasan wisata dalam rangka menjaga kondusivitas masyarakat di bulan Ramadan.

“Untuk antisipasi peredaran narkoba juga miras dan tindak pidana lainnya,” kata Kasubdit II, AKBP I Komang Satra, didampingi Kasubdit I, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat, dan Kasubdit III, Kompol Anak Agung Gede Agung seusai Razia di Mapolda NTB, Jumat (17/6) dini hari.

Mengenai penyitaan minuman keras, Satra menyebut-

Cemburu Ditinggal Nikah Lagi

IS Diduga Sebar Foto Bugil Calon Istri Mantan Suaminya Mataram (Suara NTB) – Diduga cemburu dan tak terima mantan suaminya AM menikah lagi, IS menyebarkan foto bugil FAN, calon istri AM lewat Facebook. Atas perbuatannya itu, IS ditahan di Rutan Mapolda NTB, Kamis (8/ 6) lalu pekan lalu.

Kasubdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie menjelaskan, dugaan pelanggaran UU ITE itu bermula dari perkawanannya dengan AR, kawan masa kecil IS. “Korban FAN ini pernah berpacaran dengan AR,” ujarnya dalam ekspos media di Lobi Mapolda NTB, Jumat (17/6) didampingi Kabid Humas, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti, MM. AR juga turut ditahan atas dugaan penghinaan melalui pesan singkat kepada korban, FAN. Awal cerita, dalam rentang 2014 silam, AR warga Bima berpacaran jarak jauh dengan korban FAN. “Long Distance Relationship (LDR) ketika AR masih di Malaysia,” jelasnya.

Mereka sendiri saling berkenalan dari pertemanan mereka di Facebook.

Padahal pada waktu itu FAN yang mukim di Sumbawa Besar itu masih bersuami.

Namun pada saat itu rumah tangga FAN dengan BA sedang retak dan pisah ranjang.

Pola pacaran dengan AR yang jauh di mata itu membuat korban rela mengirimkan foto bugilnya. “Dikirim lewat fitur Messenger di Facebook,” ungkap Darsono.

Namun hubungan pacaran FAN dan AR akhirnya kandas pada akhir 2015. Sumpah serapah AR membabi buta ditujukan kepada FAN. Seiring hubungan rumah tangga FAN yang juga berakhir dengan perceraian. FAN pun menjanda.

Awal 2016, FAN bertemu dengan AM yang merupakan sua-

(Suara NTB/why)

FOTO BUGIL – Kabid Humas Polda NTB, Tri Budi Pangastuti (kiri) dan Kasubdit II Cyber Crime Ditreskrimsus, Darsono Setyo Adjie menunjukkan barang bukti salinan dokumen elektronik pendistribusian konten bermuatan unsur asusila dalam ekspos kepada media di Lobi Gedung Utama Mapolda NTB, Jumat (17/6). mi IS pada waktu itu. Bagi FAN, AM adalah pujaan hatinya yang telah lama hilang. Mereka pernah berpacaran ketika masih sama-sama bersekolah. Cinta lama bersemi kembali.

Hanya saja, kata Darsono, pada waktu itu AM masih berstatus kawin dengan IS. “Tapi hubungan mereka juga sedang tidak baik. Mereka sedang menunggu vonis sidang perceraian. Pada masa-masa itu, AM berselingkuh dengan FAN,” ungkapnya. Tersangka IS dan suaminya, AM pun resmi bercerai.

Selama AM dan FAN menjalin hubungan, AR datang lagi ke kehidupan FAN. Namun melalui tersangka IS yang memang merupakan kawannya.

“Tersangka IS dikirimi foto bugil FAN oleh AR,” kata Darsono.

Foto yang dikirimkan itu kemudian diteruskan tersangka

IS kepada mantan suaminya, AM. “Dia ingin menjelaskan kelakuan FAN. Bahwa korban FAN punya foto dalam kondisi bugil yang dimiliki orang lain,” papar Darsono. “Motifnya sakit hati, cemburu,” katanya.

Korban FAN pun melapor ke polisi. Belakangan, AR juga ditetapkan sebagai tersangka diduga melakukan penghinaan kepada korban FAN. Saat ini, korban FAN dengan AM pun akhirnya menikah.

Setelah melakukan penyidikan, perbuatan tersangka IS yang merupakan karyawan salah satu bank swasta di Sumbawa Besar dan tersangka AR diduga melanggar hukum sesuai pasal 27 Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Hukuman penjara maksimal enam tahun,” tandas Darsono. (why)

MA akan Periksa Hakim Perkara Saipul Jamil Jakarta (Suara NTB) – Mahkamah Agung (MA) akan memeriksa majelis hakim yang mengadili perkara perbuatan pelecehan seksual Saipul Jamil.

“Nanti Badan Pengawas MA yang bakal melakukan itu.

Badan Pengawas yang meneliti kasusnya, tapi kita dengar dari KPK dulu,” kata Juru Bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/6).

KPK mengamankan tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (15/ 6) di beberapa tempat terkait dengan pemberian suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi untuk mengurangi masa hukuman Saipul Jamil dalam perkara pelecehan seksual.

Dari tujuh orang yang diamankan, KPK baru menetapkan empat di antaranya sebagai tersangka yaitu panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi serta pengacara Saipul Berthanatalia Ruruk Kariman dan Kasman Sangaji dan abang Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, sebagai tersangka pemberi suap.

KPK masih akan mengembangkan penyelidikan perkara itu untuk mencari tahu apakah ada pemberian suap juga ke

majelis hakim yang menangani kasus tersebut, yaitu Ifa Sudewi yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta Hasoloan Sianturi yang adalah Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Saat akan ditahan kemarin, Berthanatalia mengatakan bahwa Rohadi yang meminta uang.

“Rohadi yang minta,” kata Berta di Gedung KPK, Kamis (16/6).

Nazaruddin Lubis yang juga anggota tim pengacara Saipul Jamil mengaku tidak mengetahui pemberian suap tersebut.

“Mengenai hubungan dengan si A, si B yang jadi tersangka, saya selaku tim yang bersidang sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi karena posisi saya hanya murni menjalankan hukum acara dalam mendampingi Saipul Jamil berhubungan dengan eksepsi, pembelaan, fakta, saksi ahli,” kata Nazaruddin di gedung KPK. “Selebihnya saya tidak mengetahui karena pada saat itu saya sedang ada di Kupang, saya tahu malah terjadi OTT dari media massa,” katanya.

Menurut Nazaruddin, kuasa hukum Saipul terdiri atas sembilan orang dari empat

kantor hukum yang berbeda.

“Saya malah belum tahu masalah commitment, saya tidak diikutkan, alhamdullilah saya tidak tahu,” katanya.

Ia mengaku datang ke KPK hanya untuk mengirimkan kebutuhan pakaian untuk rekannya Bertha.

“Dari kemarin saya hadir untuk pertama kali memberikan support, ini risiko pekerjaan, ditambah dari keluarga meminta saya mendampingi karena kebetulan yang siap hadir ke sini,” ungkap Nazaruddin.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diketuai oleh Ifa Sudewi pada 14 Juni 2016 menjatuhkan vonis hukuman penjara selama tiga tahun kepada Saipul Jamil karena dinilai terbukti melakukan pencabulan anak berdasarkan pasal 292 KUHP tentang perbuatan pencabulan terhadap sesama jenis.

Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan alternatif dakwaan kedua adalah Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (ant/bali post)

kan bahwa pengelola bakal dipanggil ke Mapolda NTB untuk menjalani pemeriksaan dan untuk diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Sementara mengenai penertiban izin penjualan minuman keras, Kasubdit III, Kompol AA Gede Agung menjelaskan bahwa legalitas dari kafe diperiksa. Rata-rata, sambung dia, kafe masih men-

jual minuman keras dengan kadar alkohol 20 persen hingga 55 persen.

“Aturan resmi dibolehkan.

Tapi yang diatas 55 persen dapat kita tindak, dapat kita amankan,” tegasnya. Para pengelola kafe kemudian didata. Untuk kemudian dicek administrasinya. Berkoordinasi dengan BPMT Lobar dan instansi terkait. (why)

Bea Cukai Tangkap Dua Kapal Bawa Bawang Ilegal Belawan (Suara NTB) – Patroli laut Bea Cukai kembali menuai prestasi dalam memberantas penyelundupan di laut, khususnya di pesisir timur Pulau Sumatera, melalui Operasi Gerhana yang kini memasuki tahap ketiga. Kali ini, dua kapal motor pembawa puluhan ton bawang berhasil dibekuk di perairan Aceh.

Kapal pertama, KM Moras GT.21 dideteksi keberadaannya oleh petugas patroli Kapal BC8006 di perairan seputar Kuala Telaga, Meuku, Aceh Tamiang, Senin (14/6).

Kapal tersebut diduga memuat barang impor ilegal.

Pada saat dilakukan penangkapan, kapal yang dinahkodai BH dengan anak buah kapal S, I, MA, dan A mencoba melarikan diri tanpa mengindahkan tembakan peringatan dari petugas. Namun akhirnya, setelah benturan yang sempat merusak lambung Kapal BC8006, KM Moras berhasil dilumpuhkan dan diamankan ke kantor Bea Cukai Belawan untuk pemeriksaan.

Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa KM Moras berangkat dari Aceh Tamiang, Rabu (8/6) dan tiba di Pelabuhan Moung, Satun, Thailand esok harinya.

Selanjutnya kapal kembali menuju Cinta Raja, Sungai Hiyu, Aceh Tamiang setelah

memuat barang berupa 1.500 karung bawang merah @20 kg tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (manifest).

Tak berselang lama, tepatnya Jumat (17/6) kapal kedua, KM Sahabat Jaya GT 15 juga berhasil dibekuk petugas patroli laut Bea Cukai di perairan Langsa. Petugas mendapati muatan bawang merah sebanyak 30 ton yang diperkirakan berasal dari Penang, Malaysia.

Sebagai tindak lanjut kasus di atas yang diduga melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, saat ini saat ini masih dilakukan proses penyidikan.

Atas penindakan ini, Bea Cukai telah berhasil menambah daftar panjang pemberantasan penyelundupan di tahun 2016. Di mana di triwulan pertama tahun ini telah tercatat 30 kasus penindakan atas penyelundupan melalui laut.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi memaparkan bahwa upaya ini dilatarbelakangi oleh perintah Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan pemberantasan penyelundupan dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum lainnya. (ant/bali post)

Kebijakan Pembatalan Perda Ancam Perda Wisata Halal Mataram (Suara NTB) Kebijakan presiden Jokowi melalui kementerian dalam negeri yang membatalkan sekitar 3.143 peraturan daerah (Perda), karena dinilai bertentangan dengan semangat pancasila, menjadi kehawatiran kalangan DPRD NTB. Salah satu yang dikhawatirkan yakni mengenai nasib perda wisata halal yang saat ini sedang digodok di DPRD NTB. Anggota komisi II DPRD NTB yang membidangi masalah pariwisata, H. Burhnuddin menyampaikan kekhawatiran tersebut. Karena perda wisata halal tersebut sudah sangat jelas sangat identik dengan nuansa islami. Oleh karena itu ia mengharapkan pemerintah pusat juga memperhatikan kekhasan yang dimiliki oleh tidap-tiap daerah dalam membangun daerah masing-masing, termasuk NTB. “Misalkan kita ini sudah mendapatkan penghargaan dunia sebagai daerah pariwisata halal food dan halal honeymoon.

Nah kalau melihat semangat dari penghapusan perda itu maka perda wisata halal yang sedang kita bahas juga akan ikut

terancam juga. Sementara di satu sisi itulah kekhasan yang memiliki potensi sangat besar kita miliki,” ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (17/6) kemarin.

Disisi lain kata politisi PBB itu, pembatalan perda oleh pemerintah pusat itu juga sangat berlawanan dengan semangat pemerintah daerah dalam mengelola kearipan dan keunikan masing-masing daerah. Sementara tiaptiap daerah memiliki keunikan dan kearifan masingmasing. Sehingga menurutnya, tidak bisa diseragamkan.

Lebih lanjut dikatakan Burhanuddin kuantitas perda yang dihasilkan juga menjadi salah satu prestasi lembaga legislatif. Tapi jika perda yang sudah dihasilkan itu lalu kemudian dicabut oleh pemerintah pusat, maka hal tersebut dirasakan akan sangat siasia proses pembuatan perda tersebut.

“Kita juga dari legislatif, prestasi kita di DPRD inikan berapa perda yang ditelurkan itu, jadi buat apa kita buat perda banyakbanyak, toh kalau pusat mau menghapus perda yang bernuasa islami. Nah ini juga jadi persoalan menurut saya,” ucapnya. (ndi)

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016

Halaman 9

Safari Terakhir di Labuapi

Bupati Hidupkan Gerakan Subuh Keliling

Dari Abdullah Ibnu Umar Radiyallahu Anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari Muslim).

Jangan Nodai Bulan yang Suci M. Anugrah Arifin, S.Pd.I Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I) Universitas Muhammadiyah Mataram ALHAMDULILLAH, sholli wa sallim ‘ala Rasulillah.

Ketika bulan Ramadhan tiba amalan manusia berubah drastis. Euforia kesalehan seakan menyebar ke seantero dunia, mulai dari shalat malam, sedakah, hingga tilawah Al Qur’an menghiasi waktu setiap Muslim selama 1 bulan.

Bahkan hampir dapat dikatakan di bulan yang mulia ini tidak ada sedikitpun peluang untuk berbuat maksiat, inilah salah satu bentuk nyata dari kebenaran sabda nabi “Jika datang Ramadhan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan syetan dibelenggu.” (HR. Muslim).

Di satu sisi, kita harus akui di tengah-tengah suasana kesalehan amaliah ibadah Ramadhan, sering terselip kealpaan kita sebagai insan yang secara perlahan, namun pasti dapat mengurangi pahala. bahkan menggugurkan atau menodai kesucian ibadah Ramadhan yang kita jalani, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, Al-Kadzib atau dusta berarti melakukan atau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kejadian maupun aturan-aturan yang benar. Lawan dari sifat ini disebut dengan ash-shidqu (benar). Dusta merupakan perbuatan yang sering lepas dari kesadaran kita, betapa banyak kedustaan yang secara tak sengaja kita lakukan mulai dari hal-hal kecil, seperti memberikan janji palsu atau cerita-cerita bohong pada anakanak kita hingga berdusta yang paling besar, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah yang ancamannya adalah tidak akan masuk ke dalam surga. “Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum…(QS. Al-A’raf:40)”.

Dalam menjalankan ibadah puasa Rasulullah SAW telah mewanti-wanti umat Islam untuk menjaga nilai ibadah puasanya dengan meninggalkan segala perkataan dan perbuatan dusta serta hal-hal yang mengarah pada pelanggaran syariat “Siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur (dusta/ yang tidak diizinkan Allah) dan juga perbuatannya, maka Allah tidak mempuyai kepentingan terhadap usahanya meninggalkan makan dan minum (HR.Bukhari ).

Kedua, Ar-Rafats. Istilah Ar-Rafats bersumber dari hadits Nabi SAW yang artinya: “Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa maka janganlah berkata kotor (yarfutsu) dan jangan pula berbuat/berkata gaduh dan bila ada orang yang mengajak untuk bermusuhan atau berbantah-bantahan hendaknya dia berkata: saya sedang berpuasa…”(HR. Bukhari & Muslim).

Secara bahasa memiliki arti perkataan yang jorok dan keji.

Adapun dalam istilah agama memiliki beberapa pengertian; ucapan yang keji dan jorok, hubungan seksual, pengantar menuju hubungan seksual (mencium, memeluk, mencumbu), membicarakan tentang lawan jenis, pornografi, pornoaksi, dan hal-hal yang semakna dan setujuan dengannya. Ibnu Abbas, Sa’id bin Jubair, As-Sudi, Qatadah, Hasan Al-Bashri, Ikrimah, Mujahid, Az-Zuhri, dan Malik bin Anas menyatakan maksud dari Ar-Rafats adalah hubungan seksual. Ibnu Umar, Thawus bin Kaisan, Atha’ bin Abi Rabah, dan beberapa ulama salaf mengartikan Ar-Rafats adalah ucapan yang keji dan jorok.

Sementara pakar bahasa Abu Ubaidah menafsirkan Ar-Rafats adalah perkataan yang sia-sia. (Fathul Qadir, 1/251). Dalam melangsungkan ibadah puasa, kita sering kali melihat fenomena “nongkrong” di pinggir jalan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, terutama di waktu menjelang berbuka dan setelah tarawih. Jika kita memperhatikan sabda nabi di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan tersebut tergolong perbuatan rafats (kotor dan sia-sia) yang mesti dijauhi ketika berpuasa. Karena tujuan dari puasa adalah melatih jiwa agar tunduk dan taat pada syariat untuk menjadi insan muttaqin, hal tersebut tidak mungkin dapat tercapai jika kita banyak mengisi puasa kita dengan perkataan kotor, berbuat gaduh seperti membakar petasan dan ugalugalan di jalan serta melakukan hal yang sia-sia.

Ketiga, bermaksiat di bulan yang suci. Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat (pahala) apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan betapa banyak orang yang shalat malam (tarawih) tapi tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja”. (HR An-Nasai).

Maulana Ilyas Al-Khandalawi menjelaskan bahwa ada dua golongan manusia yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar; Pertama manusia yang berpuasa lalu berbuka dengan makanan yang haram baik zatnya maupun cara memperolehnya. Kedua adalah golongan manusia yang berpuasa, namun tetap bermaksiat kepada Allah SWT. Adapun mereka yang shalat malam, namun tidak mendapatkan apaupun kecuali lelah karena begadang saja adalah mereka yang shalat tanpa memperhatikan rambu-rambu syariat dan dipenuhi oleh rasa riya’ di dalam hatinya.

Pembaca yang budiman..! Jangan Nodai bulan yang suci,.! mari kita mengintrospeksi diri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah puasa Ramadhan ini agar puasa yang kita jalani bernilai di sisi Allah SWT serta membawa perbaikan bagi kepribadian kita.

(Suara NTB/humas Setda NTB)

KUKUHKAN DEWAN HAKIM - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi mengukuhkan dewan hakim pada MTQ Korpri Tingkat Provinsi NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/6).

Buka MTQ Korpri

Gubernur : Qur’an Pengikat Peradaban Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB kembali menggelar kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri tahun 2016. MTQ dinilai bagian dari proses untuk mempelajari dan mencintai Al Qur’an. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan, Al Qur’an adalah pengikat peradaban .“Kalau kita di NTB misalnya menginginkan NTB yang beriman berbudaya saing dan sejahtera maka kaum muslimnya di sini, umat Islamnya harus siap dan mau menggunakan Al Qur’an itu sebagai pengikat. Agar kokoh apa yang kita bangun,” kata gubernur saat membuka MTQ Korpri Tingkat Provinsi NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Jumat (17/6).

Secara konstitusional sebagai bangsa, kata gubernur, Indonesia punya landasan negara yakni Pancasila dan Konstitusi yakni UUD 1945.

Namun secara spiritualitas dalam penghayatan sebagai seorang muslim, maka Al Qur’an harus dijadikan sebagai pengikat. “Agar apa yang kita bangun menjadi kokoh.

Saya meletakkan MTQ itu dalam konteks itu. Sehingga MTQ itu penting dan akan jauh lebih penting kalau kita mampu meletakkannya tidak terpisah dengan proses-proses yang lain,” imbuhnya.

Orang nomor satu di NTB ini

mengaku dirinya selalu bersyukur dengan adanya kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) maupun MTQ yang rutin digelar. Pasalnya, hal itu merupakan bagi dari proses. Menurutnya, sangat keliru jika ada orang yang mengatakan bahwa Al Qur’an sudah banyak dan yang penting pengamalannya. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Al Qur’an tak perlu dihafal, yang penting mengamalkannya. Kemudian ada juga yang mengatakan Al Qur’an tak perlu dibawa kemana-mana yang penting ada di dalam hati.

Menurut Doktor Ilmu Tafsir Universitas Kairo Mesir ini, Islam tidak pernah mempertentangkan antara proses dengan hasil, antara simbol dengan substansi. Namun, keduanya harus berjalan seiring. “Jangan kita terbiasa mempertentangkan dua hal yang sebenarnya tidak bertentangan. Jangan kita terbiasa menyodorkan pilihan-pilihan yang ada sebenarnya yang lain bisa kita pilih,” ucapnya.

Dalam Islam, katanya, ant-

ara simbol dan hati selalu berjalan seiring. Antara lahir dan batin harus selaras. Dan memang, katanya, hal itulah kunci dari keseimbangan manusia.

Jika terbiasa mempertentangkan antara lahir dan batin, antara substansi dan simbol, antara yang tampak dan tersembunyi, maka lama kelamaan, kata gubernur, akan membuat kepribadian menjadi terbelah.

“Tapi kalau terbiasa menyelaraskan yang lahir kita upayakan cerminan dari yang batin, apa yang kita ungkapkan itulah isi hati kita. Insya Allah sehat lahir batin,” katanya.

Dalam ajang MTQ Korpri tingkat NTB itu, jumlah peserta sebanyak 70 orang, terdiri dari 43 putra dan 26 putri. Dari jumlah itu, sebanyak 50 orang berasal dari utusan Korpri tingkat kabupaten/kota, perwakilan SKPD provinsi 17 orang dan unit korpri vertikal 3 orang. Pemenang MTQ ini nantinya akan mewakili NTB pada MTQ Korpri III di Samarinda Kalimantan Timur, Oktober mendatang.(nas)

Ayam Bakar Kalasan BERBUKA dengan ayam menjadi salah satu pilihan saat berbuka. Ayam bisa diolah menjadi banyak menu yang nikmat dan lezat, sehingga mampu menggugah selera makan.

Jika Anda ingin memanfaatkan ayam sebagai menu berbuka, tidak ada salahnya mencoba menu Ayam Bakar Kalasan.

Berikut ini cara membuat menu Ayam Bakar Kalasan sebagaimana dikutip dari laman www.simomot.com.

Bahan: 1 ekor ayam kampung, dipotong separuh 3 lembar daun salam 2 batang serai, dimemarkan 2 cm lengkuas, dimemarkan 250 cc air kelapa 500 cc air santan Lalapan mentah secukupnya 50 gram gula merah, sisir Bumbu: 7 siung bawang merah Garam sesuai selera 5 siung bawang putih 5 butir kemiri Garam sesuai selera 1 sdt ketumbar

Bahan untuk sambal: - 1/2 sdt teh gula merah - 6 buah cabai merah - 1/2 sdt terasi - Garam sesuai selera - 2 bauh jeruk limau Cara Membuat: Didihkan santan, air kelapa serta bumbu halus lainnya ke dalam wajan. Masukkan lengkuas, daun salam serta serai.

Masak semua bahan hingga men-

didih, kemudian masukkan ayam serta gula merah, lalu masak air sampai bumbu dan kuah meresap ke dalamnya. Gunakan jepitan untuk membakar ayam. Bakar sampai berwarna coklat.

Kini beralih ke menu sambal.

Uleg semua bahan untuk membuat sambal di atas, kemudian tambahkan dengan perasan air jeruk limau. Ayam bakar kalasan siap disajikan dengan menu lalapan segar. (berbagai sumber)

Safari Ramadhan Gubernur Bersamaan dengan Bupati Loteng Praya (Suara NTB) Gubenur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dijadwalkan menggelar Safari Ramadhan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) di Masjid Agung Loteng, Jumat (24/6). Kepastian Safari Ramadhan gubernur ini disampaikan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., kepa-

da Suara NTB, Jumat (17/6).

Sebelumnya, kepastian agenda Safari Ramadhan Gubernur NTB simpang siur. Awalnya, safari direncanakan pada hari Sabtu (18/6) ini, berubah menjadi hari Selasa (21/6).

Agenda berubah lagi, karena gubernur akan memulai safari dari Pulau Sumbawa.

“Tapi dari hasil komunikasi dan koordinasi terakhir dengan

pemerintah provinsi, keputusan akhirnya diambil pada hari Jumat (24/6) mendatang,” tegas Herdan. Jadwal safari gubernur ini bersamaan dengan kegiatan Safari Ramadhan Bupati Loteng di Kecamatan Praya.

Pada kegiatan safari ramadhan ini, ujarnya, Gubernur NTB diagendakan akan menggelar silaturahmi dengan sekitar 5 ribu jemaah dari

unsur PNS lingkup Pemkab Loteng dan masyarakat umum lainnya. Gubernur dijadwalkan ikut berbuka bersama dan shalat berjamaah di Masjid Agung Loteng. “Seluruh perwakilan kecamatan dan pemerintah desa juga akan diundang,” tandasnya.

Gubernur NTB pada kegiatan itu juga direncanakan akan menyampaikan berbagai

program pembangunan yang akan dilaksanakan di Loteng pada tahun 2016 ini.

Termasuk program-program yang akan dilaksanakan di tahun-tahun mendatang, sehingga masyarakat bisa mengetahui seperti apa program yang akan dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan oleh pemerintah provinsi. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Kegiatan Safari Ramadhan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid beserta rombongan SKPD berakhir di Masjid Al-Mujahidin Dusun Karang Sembung Desa Merembu Kecamatan Labuapi, Kamis malam (16/ 6). Meski rombongan safari selaku bupati telah berakhir, H. Fauzan Khalid menghidupkan kembali gerakan subuh keliling dari masjid ke masjid yang pernah dilakukan mantan Bupati Lobar Drs. H. L. Mujitahid pada masa pemerintahannya.

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan bulan puasa untuk saling berbagi satu sama lain, sehingga suasana persaudaraan lebih terasa. Apalagi, pada bulan Ramadhan harus ditingkatkan kualitas ibadah. Meski pelaksanaan Safari Ramadhan telah berakhir, namun ia menghidupkan kembali tradisi subuh keliling dari masjid satu ke masjid lainnya. ‘’Hal seperti ini perlu dihidupkan kembali di tengahtengah masyarakat mengingat kondisi umat saat ini harus mendapatkan dorongan dan contoh dari pemerintah setem-

pat,’’ ujarnya mencontohkan.

Pelaksanaan safari telah dilakukan selama 10 malam berturut-turut. Dimulai dari Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong dan berakhir di Desa Merembu Kecamatan Labuapi. “Kita hidup di dunia saling ketergantungan tidak hanya kepada orang kaya tapi semua manusia. Bahkan kepada binatang sekalipun kita ketergantungan,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap agar semua masyarakat saling peduli dan saling berbagi dengan penuh keikhlasan. Pada saat tengah membuka pendaftaran sekolah, Fauzan mengingatkan kepada masyarakat agar menyekolahkan anak dan mensukseskan program wajib belajar dan mengaji ba’da magrib. “ Saya tidak suka kalau ada orang tua yang bilang dirinya tidak mampu menyekolahkan anak. Ingat, anak itu sudah punya rezeki sendiri dari Allah,” imbuhnya.

Pada akhirnya acara seperti biasa bupati menyerahkan bantuan Rp 10 juta untuk masjid. Selain itu, diberikan pada sejumlah kelompok tani bantuan berupa kendaraan roda tiga, alat panen, bibit pertanian, ayam arab, alat parut kelapa dan bantuan penggilingan kopi. (her)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyerahkan bantuan ke masyarakat saat Safari Ramadhan di Labuapi, Kamis (16/6) malam.

Puasa untuk Pekerja Berat PEKERJAAN apapun bukanlah halangan dan tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban berpuasa dan beribadah kepada Allah SWT. Lantas, bagaimana cara berpuasa untuk pekerja berat agar kuat dan dapat dilalui dengan mudah? Rasa haus dan lapar pasti sangat dirasakan, sedangkan pekerjaan itu harus tetap dilakukan demi menafkahi keluarga. Justru dengan hal itu, para pekerja berat yang berpuasa akan mendapat pahala berlipat dan berdosa apabila meninggalkan kewajiban puasanya. Untuk itu, mari kita simak cara berpuasa bagi pekerja berat agar terhindar dari rasa haus dan lapar berlebihan sebagaimana dikutip dari www.manfaatpuasablogspot.com.

- Makan sahur pada waktu yang diakhirkan Mengakhirkan waktu makan sahur hingga mendekati imsak dapat menjadikan Anda merasa kenyang lebih lama.

Setidaknya hingga matahari terbit dan mulai beraktivitas.

Cara ini cukup ampuh untuk menghindari rasa lapar yang menyerang lebih cepat, padahal waktu berbuka masih cukup lama. Semakin cepat rasa lapar menyerang, maka dikhawatirkan tenaga dan energi juga akan semakin cepat terkuras. Dan bisa saja Anda akan kehabisan energi sebelum waktu berbuka tiba.

- Menu makan sahur sebaiknya ditambah Tidak hanya waktunya yang diakhirkan, menu makan sahur untuk pekerja berat juga sebaiknya ditambah porsinya.

Pekerja berat membutuhkan asupan makanan lebih banyak untuk menghasilkan tenaga yang lebih banyak pula sebagai cadangan energi atas pekerjaan berat yang akan dijalani seharian. Berbeda dengan orang biasa yang tidak memerlukan banyak tenaga untuk bekerja, seperti guru, orang kantoran, dan anak sekolah.

- Konsumsi makanan bergizi, buah dan sayur Menjalani puasa bagi pekerja berat membutuhkan asupan makanan yang banyak mengandung zat gizi, protein, dan serat terutama dari buah dan sayuran segar. Ini demi menjaga kesehatan tubuh saat berpuasa bagi pekerja berat.

Dalam buah dan sayuran banyak mengandung cairan, antioksidan, vitamin, dan mineral yang semuanya penting dan dibutuhkan oleh tubuh. Jadikan buah dan sayur sebagai menu wajib berbuka dan sahur selama puasa bagi pekerja berat.

- Minum banyak air putih/cairan elektrolit Untuk menghindari dehidrasi, terutama karena pekerja berat banyak mengeluarkan keringat selama bekerja. Minumlah banyak-banyak air di antara waktu berbuka hingga sahur. Jika umumnya kita bisa menghabiskan 6-8 gelas air setiap hari, maka untuk pekerja berat bisa ditambah hingga menjadi 12 gelas setiap harinya. Bila perlu minum cairan elektrolit untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang selama berpuasa. Elektrolit alami bisa dengan meminum air kelapa, atau teh manis yang diberi sedikit garam di dalamnya.

- Mantapkan niat Ini adalah poin penting yang harus dilakukan pekerja berat yang akan berpuasa. Menjalankan puasa bagi pekerja berat memang tidaklah mudah. Namun seberat apapun tantangannya apabila sudah didasari dengan niat yang kuat dan hati yang ikhlas, maka hari-hari berpuasa yang berat akan dapat dilalui tanpa hambatan. Yakinlah bahwa tubuh kita akan baik-baik saja, meski berpuasa sambil melakukan pekerjaan yang berat. Nikmat puasa akan sangat terasa apabila dapat menjalaninya sebulan penuh tanpa menjadikan pekerjaan berat sebagai alasan untuk meninggalkan sebuah kewajiban dan perintah Tuhan. (berbagai sumber)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016

Akademi Komunitas Negeri Mataram Bubar

Pentingnya Riset bagi Kalangan Mahasiswa RISET di kalangan mahasiswa sangatlah penting.

Karena banyak permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan cara instan. Umumnya, seorang akademisi, akan menggunakan pendekatan riset untuk menyelesaikan permasalahan. Serta membantu masyarakat.

Hal itu disampaikan mahasiswa semester IV, Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram (Unram), Wawan Suryadi, Jumat (17/6). “Banyak dari peneliti itu menggunakan riset untuk membantu masyarakat,” kata Wawan, yang juga ketua Unit Kegiatan (Suara NTB/ron) Mahasiswa (UKM) Penalaran Wawan Suryadi dan Riset Ilmiah Mahasiswa (Prima) Unram.

Dicontohkan, ketika di sebuah daerah yang sangat terpencil, ada suatu hal yang dibutuhkan masyarakat, misalnya alat yang sangat praktis untuk menunjang ekonomi mereka. Maka di situlah fungsi mahasiswa atau peneliti untuk menciptakan suatu hal yang baru. Dan tentunya dapat membantu masyarakat.

Selain itu, kata Wawan, upaya melakukan riset dapat juga menunjang kinerja dari perguruan tinggi tempat bernaung. “Karena kita sebagai mahasiswa ingin menunjang kinerja dari universitas itu sendiri. Dari visi universitas itu sendiri ingin menjadikan lembaga pendidikan yang berbasis riset, jadi penting bagi mahasiswa untuk mengetahui riset,” ujar mahasiswa asal Lombok Tengah ini.

Wawan pernah meraih juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) nasional, cendekia fair, yang diadakan oleh Universitas Mulawarman Samarinda. Baru-baru ini, ia bersama kedua rekannya, Baiq Yunia Eka D.P. dari FKIP Unram dan Iqbal Maulana dari Prodi Hubungan Internasional (HI) Unram meraih juara II regional timur, yang diadakan Kemenristek-Dikti, pada 9 sampai dengan 11 Juni lalu.

Wawan mengatakan, saat ini secara keseluruhan banyak mahasiswa yang belum menyadari pentingnya riset.

Menurutnya, banyak mahasiswa yang masih enggan melakukan riset. Karena ketika melakukan riset, ada prosedur-prosedur ilmiah yang harus dilewati. “Banyak yang malas untuk melewati prosedur-prosedur ilmiah yang sudah disediakan,” katanya.

Guna menunjang kegiatan riset untuk mahasiswa, Wawan menekankan, perlunya dukungan semua pihak, baik kampus dan sejumlah pihak lainnya. Terutama untuk menunjang aktivitas riset yang dilakukan. (ron)

Mataram (Suara NTB) Akademi Komunitas Negeri (AKN) Mataram tidak lagi membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru tahun ini. Santer terdengar informasi jika AKN Mataram dibubarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) lantaran Pemerintah Kota Mataram tidak mampu menyediakan tanah seluas dua hektar sebagai lahan kampus.

Dihubungi Suara NTB Jumat kemarin, Kabid Dikmen Dikpora Kota Mataram, H. Lalu Abdul Hamid tidak membenarkan, tetapi tidak juga mengiyakan beredarnya informasi tentang dibubarkannya AKN Mataram. “Sudah

tidak usah diungkit-ungkit lagi,” ujarnya.

Namun Hamid membenarkan jika AKN Mataram tahun ini tidak membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru. Praktis jika benar ditutup, maka wisuda yang dige-

lar AKN Mataram beberapa bulan lalu itu menjadi wisuda pertama sekaligus terakhir.

Masih menurut Hamid, pihaknya sudah berusaha mempertahankan AKN Mataram dengan memberikan jaminan kepada pihak Politeknik Bali,

sebagai penanggungjawab Prodi di luar Domisili (PDD).

Hanya banyak persoalan yang belum selesai selain persoalan ketersediaan tanah.

Jauh sebelum itu, AKN Mataram pernah terancam dibekukan akibat pelaporan pengelolaan AKN Mataram selama tiga semester belum rampung.

Sementara itu, Koordinator AKN Mataram Dr. Lalu Basuki Rahman M.Pd., mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut perihal kon-

disi AKN Mataram. Basuki hanya memberikan keterangan jika pihak Dikti masih memberikan kesempatan bagi AKN Mataram untuk beroperasi jika Pemkot Mataram mampu mengelola termasuk menanggung seluruh pembiayaan.

“Nantilah, di Dikti sedang dipending yang berkas itu, kecuali bisa jalan sendiri tapi gak ada anggaran dari Dikti.

Kalau Pemkot mau mandiri, tapi nantilah. Sama saja kondisinya dengan AKN Lobar,” jelasnya. (dys)

Terapkan Ilmu di Masyarakat

(ant/bali post)

PERMAINAN MENDIDIK - Sejumlah anak mengikuti permainan Iqropoly sebuah mainan edukatif mirip monopoly di Cimanggu Wates, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jabar, Rabu (15/ 6). Permainan hasil karya sekelompok mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia IPB tersebut memilki 23 kotak dan pada setiap kotak berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung nilai edukasi agama Islam.

Jangan Ada Ketimpangan Sekolah Swasta dan Negeri

(Suara NTB/ron)

Warga Sekolah Dukung Permendikbud Larangan Merokok Mataram (Suara NTB) Permendikbud larangan merokok bagi guru di sekolah disambut baik warga sekolah termasuk kepala sekolah.

Mereka menilai, tidak patut bagi seorang guru merokok di area sekolah.

Kepala SMPN 24 Mataram, H. Ishaka mendukung penuh Permendikbud larangan merokok. Di sekolah tempatnya memimpin, Ishaka siap memberikan sanksi bagi guru yang merokok. “Semua sekolah kebanyakan yang merokok, tapi jika ada Permendikbud seperti itu kita sangat mendukung penuh,” ujarnya.

Guru sebagai pendidik harus mampu menjadi contoh bagi peserta didik. Termasuk contoh dalam semua perbuatan dan perkataan.

“Ini istilahnya di lingkungan pendidikan. Alangkah baik guru dan tenaga kependidikan tidak merokok. Akan sangat fatal sekali, anak bisa meniru. Itu tujuan permendikbud.

Guru saja merokok, apalagi anak didik. Anak itu kebanyakan meniru, apa yang dilihat ditiru saja belum bisa bedakan mana yang baik dan benar. Tugas guru mengarahkan saja.”

Menurutnya pula, Permendikbud itu sudah sangat tepat mengingat kondisi anak didik saat ini semakin krisis moralnya. “Anak di SD juga sudah mulai merokok, saya pernah melihat anak SD merokok. Saya tanya, ‘Nggak dilarang orang tuamu?’ Mungkin saja mereka merokok karena melihat orang tuanya dulu. Perokok pasif jauh lebih berbahaya menghirup asap rokok. Mudahan ada (aturan) turunannya nanti di daerah.”

Sementara disinggung secara pribadi kesiapannya untuk tidak merokok di lingkungan sekolah, Ishaka menjawab sudah tidak merokok. “Saya sudah lama berhenti, saya melarang kok saya merokok. Akhirnya kesadaran sendiri berhenti merokok,” jelas mantan guru BK SMPN 1 Mataram ini. (dys)

Halaman 10

Mataram (Suara NTB) Antara sekolah swasta dan sekolah negeri, diharapkan tidak terjadi ketimpangan. Terutama dari segi jumlah siswa yang masuk. Karena keduanya merupakan aset pendidikan, yang sangat penting untuk menunjang kemajuan pendidikan di NTB. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/6), mengatakan, jangan sampai ada sekolah yang mengalami ketimpangan dari sisi jumlah siswa.

“Bagaimana supaya jangan sampai ada sekolah yang kelebihan beban, jangan ada sekolah yang justru kurus.

Baik itu negeri maupun swasta,” katanya.

Sampai saat ini, kata Suruji, Dinas Dikpora Provinsi belum memiliki kewenangan untuk mengelola langsung sekolah.

Nantinya terhitung pada 1 Januari 2017, barulah Dinas Dikpora NTB memiliki kewenangan mengelola S M A / S M K d a n Pendidi k a n H. Muh. Suruji

Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKLK).

Jika nantinya Dinas Dikpora Provinsi memiliki kewenangan langsung mengelola sekolah, maka pihaknya, aku Suruji, akan membuat regulasi dan kebijakan. Kebijakan itu nantinya mengatur agar tidak terjadi ketimpangan.

“Nantinya kita akan rumuskan bersama, kita akan panggil pihak yayasannya, kepala sekolah, nanti kita pertemukan,” katanya.

Bahkan, ia berpikir, jika regulasi memperbolehkan untuk membantu sekolah swasta dengan menempatkan guru PNS, maka hal itu bisa dilakukan. Bila perlu, lanjut Suruji, kepala sekolah yang dianggap baik, dapat ditempatkan di sekolah swasta, agar bisa bersaing.

Suruji menekankan, keberimbangan antara sekolah negeri dan swasta merupakan keharusan. Karena kedua-duanya merupakan aset bangsa, apalagi tidak gampang dalam mendirikan sekolah.

Oleh Karena itulah, Suruji yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB, mengatakan, dirinya masih mempelajari data. “Apakah saat ini jumlah sekolah sudah cukup atau kurang,” katanya.

Sehingga, berdasarkan itulah, ke depan, pihaknya dapat melakukan perencanaan dengan kabupaten/kota, mengenai apa-apa saja yang perlu dikoordinasikan. Baik menyangkut jumlah kelembagaan dan pengembangan mutu. (ron)

KLU Dinilai Paling Siap Laksanakan Program INOVASI Mataram (Suara NTB) Dinas Dikpora Provinsi NTB menilai Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang paling siap melaksanakan program INOVASI untuk anak sekolah Indonesia. Program ini merupakan kerjasama bidang pendidikan antara pemerintah Australia-Indonesia dengan durasi waktu berjalan empat tahun.

Sekretaris Dinas Dikpora NTB, H. Aidy Furqon, menganggap di antara enam kabupaten dan kota yang dibidik sebagai pilot project program INOVASI di NTB, KLU paling siap mengingat faktor kepemimpinan di KLU yang dinilai sangat peduli pada dunia pendidikan.

“Saya sangat bersyukur bahwa salah satu kabupaten yang nantinya ditunjuk sebagai sasaran program INOVASI ialah KLU yang secara leadership sangat menguasai makna-makna dari pendidikan itu,” jelasnya.

Faktor kepemimpinan kepala daerah dianggap faktor penting keberhasilan suatu program. Atas dasar itulah,

pelaksana program INOVASI memilih enam kabupaten dan kota menjadi target pelaksanaan program INOVASI mengingat keenamnya telah melaksanakan Pemilukada dan menghasilkan pemimpin daerah baru.

“Ini kontinu sifatnya, ada enam kabupaten yang menjadi target, dua diantaranya akan dipilih oleh tim INOVASI. Saya berharap KLU yang paling pertama.”

Menurut Aidy Furqon, pola yang dipilih dalam implementasi program nantinya ialah pola plasma yang berarti pada tahap awal ada beberapa sekolah yang akan didampingi. Tetapi pada tahap berikutnya, sekolah-sekolah yang didampingi akan memberikan efek ke sekolah yang lain. Plasma berarti menyebar setelah mendapatkan penguatan-penguatan.

Untuk diketahui, Provinsi NTB dipercaya menjadi provinsi pertama pelaksana program nasional karena dianggap masih tertinggal dari sektor pendidikan khususnya pada aspek pemahaman hasil membaca siswa SD. (dys)

MAHASISWA diharapkan dapat menerapkan ilmunya ke masyarakat. Salah satu contohnya, mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil konsentrasi Hukum Bisnis, yang mempelajari mata kuliah perlindungan konsumen.

Mereka seharusnya dapat memberikan pencerahan ke masyarakat dalam memilih produk.

Demikian yang disampaikan dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Mataram (Unram), H. Mohammad Saleh, SH. M. Hum., di Mataram, Jumat (17/6). “Saya mengajar tentang perlindungan konsumen ke mahasiswa. Karena mahasiswa adalah konsumen lapis menengah yang bisa mengajak konsumen lain dalam memilih produk,” katanya.

Saleh, yang juga Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) NTB ini mengemukakan, kampus mengajarkan tentang teori maupun praktik berkaitan dengan konsumen dan cara melakukan pengawasan. Diharapkan mahasiswa bisa mengajak dan memberitahukan ke masyarakat, agar produk yang buruk tidak dibeli.

Selain itu berkaitan juga dengan pengetahuan tentang langkah yang bisa dilakukan, saat masyarakat merasa dirugikan. Salah satunya dengan melapor ke pihak berwenang. “Dan itu merupakan bagian dari kurikulum dari hukum perlindungan konsumen itu,” katanya.

Apalagi belakangan ini marak ditemui makanan khas berbuka puasa yang mengandung zat berbahaya. Padahal di bulan Ramadhan, kebutuhan masyarakat akan penganan yang memiliki kandungan yang baik semakin tinggi.

Bekal yang didapatkan mahasiswa itulah yang dapat membantu masyarakat. Manfaat itu akan berkelanjutan dalam kehidupannya bermasyarakat. Apalagi, ketika masih menjadi mahasiswa, masyarakat lebih mudah mempercayai. “Mahasiswa itu idenya masih bersih. Sehingga besar kepercayaan masyarakat kepada mahasiswa.

Apalagi ketika dia KKN, bisa diceramahkan ke masyarakat,” ujar Saleh.

Saleh menekankan, pendidikan merupakan hal yang penting, yang harus terus dipelajari. Dalam mata kuliah hukum bisnis, ada mata kuliah seperti perlindungan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen. Di mana itu semua, dapat menjadi bekal bagi mahasiswa itu sendiri, maupun untuk masyarakat sekitarnya. (ron) H. Moh. Saleh (Suara NTB/ron)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016 Hasil Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Jumat, 17 Juni 2016 09.00 Amerika Serikat 2 vs 1 Ekuador Euro 2016 Kamis, 16 Juni 2016 00.00 Rumania 1 vs 1 Swiss 03:00 Perancis 2 vs 0 Albania 21:00 Inggris 2 vs 1 Wales Jumat, 17 Juni 2016 00.00 Ukraina 0 vs 2 Irlandia Utara 03:00 Jerman 0 vs 0 Polandia

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Sabtu, 18 Juni 2016 07.30 Peru vs Kolombia @Kompas TV Minggu, 19 Juni 2016 06.30 Argentina vs Venezuela @Kompas TV 09.30 Meksiko vs Cili @Kompas TV Euro 2016 Sabtu, 18 Juni 2016 00.00 Republik Ceko vs Kroasia @RCTI 03:00 Spanyol vs Turki @RCTI 21:00 Belgia vs Republik Irlandia @RCTI Minggu, 19 Juni 2016 00:00 Islandia vs Hongaria @RCTI 03:00 Portugal vs Austria @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Petinju NTB Kaya Prestasi Mataram (Suara NTB) Kiprah atlet tinju NTB sangat diperhitungkan di kancah nasional. Tak hanya di tinju amatiran, namun di tingkat tinju profesional pun petinju NTB sangat diperhitungkan. Prestasi itu sudah dibuktikan oleh lima petinju amatiran NTB Nasrudin, Putra Samada, Endang, Huswatun, Jubaitul dan satu petinju profesional NTB, Sahlan Koral.

Seperti diberikan sebelumnya lima petinju amatiran NTB berhasil merebut lima tiket PON XIX Jabar 2016, sekaligus membawa pulang tiga emas dan dua perak.

Selain di tingkat amatir, NTB juga memiliki satu petinju profesional, Sahlan Coral yang merupakan petinju nomor satu nasional kelas welter. Menurut informasi, petinju dari Sasana Mirah Boxing Cam (MBC) Bali itu pernah mengundang decak kagum para penggemar tinju di Metro City, Perth, Australia pada Jumat malam, 15 Maret 2013.

Dalam sebuah pertandingan di Thunderdome, yang diselenggarakan oleh Dragon Fire World Championship Boxing, memenangkan Sahlan Coral atas lawannya Mike Reid (5-7-1) dari Skotlandia, dalam 6 ronde berstandar internasional. Prestasi Sahlan Coral belum banyak diketahui masyarakat NTB karena organisasi tinju di NTB tidak membina petinju profesional.

Sekum Pertina NTB, Haryoto AZ yang dikonfirmasi Suara NTB di kediamannya di Mataram, Jumat (17/6) kemarin membenarkan bila kiprah atlet tinju di NTB di kancah nasional sangat diperhitungkan. Hal itu telah dibuktikan lima petinju amatir NTB dengan meraih tiga medali emas dan dua perak serta meloloskan lima petinju di Pra-PON Tinju di Kupang tahun 2015.

“Petinju NTB sangat diperhitungkan di kancah nasional, kelima petinju berhasil merebut tiga emas, dan dua perak di Pra-PON,” jelasnya.

Ditanya soal kiprah petinju profesional NTB, Haryoto tidak tahu menahu dan bahkan enggan berkomentar karena untuk mengomentari petinju profesional bukan ranah mereka. Dalam hal ini Pertina NTB hanya membina atlet tinju amatir.

Namun demikian selaku pemerhati olahraga tinju Haryoto sangat senang bila ada putra daerah yang juara di tinju profesional. Karena menurutnya untuk berprestasi di profesional tidak gampang.

Sahlan Coral berasal dari Dusun Peseng, Desa Taman Ayu kecamatan Gerung Lobar. Prestasi petinju profesional asal Lobar, yang menasional itu dibenarkan oleh Pelatih Tinju NTB, Abdul Wahab. “Iya, saya tahu namanya Sahlan Coral. Tapi dia latihannya di Bali,” jelas Wahab. (fan)

Yan Dipanggil Ikut Seleknas Triathlon SEA Games dan ASEAN Games Mataram (Suara NTB) Penantian Yan Bahtiar untuk menjadi atlet triathlon nasional tinggal selangkah lagi. Atlet triathlon unggulan NTB itu akan mengikuti Seleksi Nasional (Seleknas) triathlon nasional di Jakarta akhir bulan Juli mendatang guna memastikan tiket mengikuti Pelatnas persiapan SEA Games tahun 2017 dan Asian Games tahun 2018.

Yan Bahtiar yang dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Dinas Dikpora NTB, Jumat (17/6) kemarin mengatakan keikutsertaan dirinya mengikuti Seleknas sudah mendapat lampu hijau dari PB Federasi Triathlon Indonesia (FTI).

PihakPBFTItelahmenginformasikan kepadanya terkait rencana Seleknas atlet triathlon tersebut.

“Saya dipanggil PB FTI mengikuti Seleknas yang akan diadakan di Jakarta setelah lebaran ini. Kalau lolos seleksi

nanti, saya akan mengikuti Pelatnas triathlon di Jakarta,” ucap Yan Bahtiar.

Mantan atlet atletik ini mengatakan impian untuk masuk Pelatnas diidamkan sejak lama. Saat ini mimpi itu sudah

di depan mata, dan dia siap berjuang meraih mimpi tersebut dengan melalui tahap seleknas.

Lanjutnya, persiapan untuk mengikuti Seleknas cukup lama.

Dia pun sangat senang mendengar kabar pemanggilan dirinya ikut seleknas. Diakuinya selama dua tahun belakang ini sudah dilakukan persiapan fisik.

Khususnya latihan fisik di renang, balap sepeda dan lari dilakukan tiap hari.

Namun yang menjadi kendala Yan saat ini ada di renang. Di-

akuinya kemampuan renangnya cukup buruk. Namun demikian dia tak perlu pesimis. Pasalnya dia memiliki kemampuan lebih di lari dan balap sepeda. Diakuinya, di nomor balap sepeda dan lari dia bisa menjadi yang tercepat dari lawan-lawannya di ajang seleksi nasional nanti.

Sebagaimana diketahui, triathlon adalah olahraga yang menggabungkan tiga jenis cabang olahraga, yakni lari, renang dan balap sepeda. Dan Yan siap tampil maksimal di event tersebut. (fan)

Copa America

AS ke Semifinal Setelah 21 Tahun Jakarta (Suara NTB) Tim Nasional Amerika Serikat maju ke semi final Copa America Centenario untuk pertama kali sejak terakhir kali masuk ke semi final tahun 1995.

Tim asuhan Jurgen Klinsmann itu lolos ke semi final setelah mengalahkan Ekuador dengan skor tipis 2-1 berkat gol Clint Dempsey dan Gyasi Zardes.

Seperti dilansir ESPN, tim AS akan menghadapi pemenang pertandingan antara Argentina melawan Venezuela pagi di babak semifinal.

Sementara itu, pada pertandingan perempat final lain Peru menghadapi Kolombia dan Meksiko melawan Cili pada Sabtu pagi WIB. Pemenang kedua pertandingan itu akan berhadapan di partai semifinal Kamis pagi WIB. Final Copa America Centenario akan digelar pada Minggu (26/6) waktu setempat atau Senin pagi (27/6) WIB. Pertandingan perebutan tempat ketiga akan dilaksanakan pada Minggu pagi WIB. AS membuka kemenangan

pada menit ke-22, saat Clint Dempsey mencetak gol lewat sundulannya setelah menyambut umpan silang Jermaine Jones dari sisi kanan pertahanan Ekuador.

AS nyaris mencetak gol kedua pada menit ke-42 kalau kiper Alexander Dominguez tak sigap menahan sepakan keras Alejandro Bedoya dari dalam kotak penalti setelah mendapat operan Clint Dempsey.

Pada babak kedua, Ekuador langsung menggempur pertahanan AS. Serangan antara lain datang dari Enner Valencia, yang menyundul operan dari dalam kotak penalti tetapi gagal menyarangkan bola ke gawang.

Kedua tim harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-50.

Pemain Ekuador Antonio Valencia mendapatkan kartu kuning kedua setelah dengan sengaja menekel Bedoya. Dan pemain AS Jermaine Jones mendapat kartu merah setelah menampar Michael Arroyo dalam keributan akibat pelanggaran Valencia.

Amerika Serikat menggandakan keunggulan pada menit ke-55 melalui gol Gyasi Zardes, yang sukses meneruskan umpan silang Clint Dempsey dari dalam kotak penalti dan mencetak gol.

Ekuador mengejar pada menit ke-73 berkat sepakan keras Michael Arroyo dari tepi kotak penalti yang langsung menghujam gawang AS. Ekuad o r terus berusaha menggempur.

Kali ini giliran Enner Valencia yang melakukan sundulan keras dari dalam kotak penalti namun bola sundulannya melenceng dari sasarannya.

Hingga pertandingan berakhir, tak ada tambahan gol tercipta. 21 untuk kemenangan Amerika Serikat. (ant/bali post)

TEMBUS SEMIFINAL – Pemain AS, Clint Dempsey, merayakan golnya yang membawa AS menembus babak semifinal Copa America Centenario.

Suara NTB/ist)

Atletico Gelontorkan Rp 376 Miliar Pogba Bantah Melakukan Datangkan Nicolas Gaitan Selebrasi untuk Menghina

Madrid Atletico Madrid mengeluarkan dana sebesar 25 juta euro (setara Rp 376 miliar) untuk mendatangkan gelandang Argentina Nicolas Gaitan dari klub Portugal Benfica.

“Atletico Madrid dan Benfica telah mencapai kesepakatan transfer Nicolas

COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

LOWONGAN ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

Gaitan ke tim barunya,” menurut pernyataan Atletico dilansir dari AFP, Kamis (16/6) waktu Spanyol.

Gaitan (28), yang sedang membela negaranya di Copa America di Amerika Serikat, memulai kiprahnya bersama Boca Juniors sebelum bergabung dengan Benfica pada 2010.

Ia sudah enam musim merumput di Portugal dengan mengoleksi 41 gol dari 252 pertandingan dan sukses membawa Benfica menyabet tiga gelar liga serta melenggang ke final Liga Eropa 2013 dan 2014. (ant/bali post)

SALON Yuni Salon & Schol Kcntkan Rmbt & Kulit Trlngkap bg Prwtan Pria/Wnt, Hrg trjngkau Fsltas Lngkap jl. Dr stomo no.18 Krng Baru & Di Jl. Gtong Ryong No.27A Ampnan HB. 087865155031 SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

(Suara NTB/ist)

Nicolas Gaitan

HILANG Hilang BPKB R2 Honda DR6531AU Noka/Nosin : MH1JB51135K038038/ JB51E-1041043 No. BPKB : 4502058.O An. Sukiman hilang disekitar Jl. Sandik sampai Jl. Langko Kota Mataram Hilang STNK R2 Yamaha DR4599CL Noka/Nosin : MH3SE9010FJ016569/ E3R4E-0016575 an. Supartijo hilang disekitar Kota Mataram Hilang STNK R2 Suzuki DR2610CA Noka/Nosin : MH8CE44AACJ-146935/ JAE51-ID-147024 an. Rodi Hartono hilang disekitar Jl. Lingkar Bertais Cakranegara

Jakarta (Suara NTB) Gelandang Prancis, Paul Pogba, membantah telah melakukan gerakan selebrasi yang menghina saat negaranya mengalahkan Albania 2-0 pada Euro 2016, Rabu (15/6).

Pogba mendapat kritikan terkait penampilannya di laga kemenangan Prancis kontra Rumania. Ia menjadi pemain pengganti saat melawan Albania namun berhasil memberikan assist kepada Dmitri Payet yang mencetak satu gol di menit akhir.

Foto dirinya saat melakukan selebrasi menunjukkan tangannya diayunkan mengarah ke tribun wartawan.

“Saya ingin mengatakan dengan tulus, dan menekankan bahwa apa pun yang diinterpretasikan oleh orang lain terhadap foto itu, saya tidak pernah bermaksud untuk ‘mendemonstrasikan’ atau menyerang atau membalas dendam,” kata Pogba dalam sebuah pernyataan kepada AFP, Jumat.

“Saya sangat senang dengan gaya itu dan saya melakukan itu ke arah tempat ibu dan saudara saya duduk. Saya biasanya melakukan tarian dengan lengan terangkat dan tangan mengepal. Itu bukan berarti apa-apa,” kata Pogba.

Perdebatan muncul ketika seorang jurnalis dari sebuah stasiun TV mengunggah di Twitter foto Pogba saat melakukan selebrasi. Beberapa pengamat menafsirkan isyarat Pogba itu merupakan respon terhadap kritik media atas dua penampilannya di Euro 2016.

Bekas pemain timnas Prancis, Nicolas Anelka, mendukung pembelaan yang dilakukan Pogba. “Tuan-tuan pers,berhentilahmenyerangpemain,” kata Anelka dalam video online.

“Kami tidak peduli apakah kebenaran itu ada di dalam semua ini.

Perancis telah memenangi dua pertandingan, dua kemenangan, enam poin, itu saja, itulah yang Paul Pogba terpenting bukan?” kata Anelka. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Hibah Bansos Disbudpar Komisi III Nilai IMB di Mataram Rp 7,9 Miliar Hanya Formalitas

Halaman 12

Sabtu, 18 Juni 2016

Masih Perencanaan

Mataram (Suara NTB) – Rencana hibah bansos Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB tahun 2016 akan disalurkan Rp 7.975.297.500 terhadap 24 paket. Namun hingga akhir Maret ini, semua hibah itu masih dalam tahap perencanaan. Sebagian juga masih dalam tahap pelelangan di ULP. Sebelumnya Kepala Disbudpar NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si juga telah membenarkan akan memberikan sejumlah hibah fisik kepada beberapa kabupaten/kota.

“Masih dalam proses perencanaan, targetnya hingga triwulan kedua sudah selesai perencanaannya. Kalau bisa lebih cepat, maka akan kita segerakan, untuk apa nunggu lama-lama.

Triwulan ketiga sudah dapat disalurkan,” kata Kepala Seksi Produk Pariwisata Disbudpar NTB Siti Alfiah kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (16/6).

Untuk semua hibah bansos

itu, anggaran paling besar diberikan kepada Kabupaten Lombok Utara untuk pentaan Jalan Lingkar Trawangan. Anggarannya mencapai Rp 1 miliar lebih. Tahun sebelumnya lokasi ini juga diberikan dana hibah bansos untuk penataan lapak dan pedagang kreatif lapangan yang berjualan di sekitar Jalan Lingkar Trawangan. Namun penataan itu pada kenyatannya ditolak oleh masyarakat, karena alasan tidak memiliki tempat lain untuk berjualan selama penataan dilakukan.

“Tahun lalu memang sudah kita berikan juga di Jalan Lingkar Trawangan, tapi bukan untuk penataan jalan melainkan untuk penataan lapak. Ini kan susah, mereka yang minta mereka juga yang tolak. Padahal sudah kita siapkan anggaran agar mereka juga bisa lebih nyaman dan teratur,” kata Alfiah.

Alfiah menjelaskan bahwa semua paket yang sudah diser-

ahkan merupakan paket berupa hibah fisik. Dari 24 paket itu, enam diantaranya merupakan paket besar. Tahun sebelumnya terdapat sembilan paket besar yang dilakukan lelang terlebih dahulu. Semua paket hibah itu direncanakan akan dieksekusi pada triwulan ketiga tahun ini. Sebab semua perencanaan harus dilakukan dengan baik, mengingat jumlah anggaran yang dikeluarkan tidaklah sedikit.

Sebelumnya, Faozal mengatakan bahwa semua paket yang akan diberikan tahun ini masih menunggu proses tender. Beberapa diantaranya berada di Gili Air, Jalan Lingkar, Gili Trawangan, Gunung Tambora dan tempat lainnya. Semua hibah ini untuk memperbaiki sarana dan prasarana pada destinasi wisata yang sekiranya akan dikunjungi oleh banyak wisatawan. (lin)

Mataram (Suara NTB) Pelanggaran bangunan di Kota Mataram satu demi satu bermunculan. Tak ada penegakan hingga membuat pengusaha terlena. Izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan Pemkot Mataram dianggap hanya formalitas. Demikian disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, S.Pt Jumat (17/6).

Catatan Suara NTB, pelanggaran bangunan di Kota Mataram tahun 2016 yakni, ruko disamping Hotel Aston Inn be-

lum mengantongi izin dan bangunan melanggar garis sempadan bangunan. Hotel di Kekalik yang diduga melanggar garis sempadan sungai karena jarak bangunan hanya lima meter dari ketentuan 15 meter. Kasus sama pada pembangunan hotel di wilayah Cakra melanggar garis sempadan sungai dan tembok pembatas tak menyisakan jalan inspeksi. Terakhir, gedung lantai empat Kampus STIE AMM hingga kini tak memiliki izin.

Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan selaku liding

sektor tak bisa bergerak sebelum adanya rekomendasi kepala daerah. Politisi PDI P ini menyesalkan, penindakan terhadap pelanggaran bangunan oleh eksekutif dibiarkan begitu saja. Padahal, ini menyangkut wibawa pemerintah di hadapan masyarakat. Khawatirnya, ketidaktegasan pemerintah justru membuat pengusaha dan masyarakat terlena sehingga jangan diharapkan Kota Mataram bisa tertata dengan baik tanpa penegakan aturan. “Lalu kemana wibawa pemerintah kalau pelanggaran

dibiarkan begitu saja. Iya, masyarakat masih saja begitu,” pungkasnya.

Kepala daerah dalam hal ini Walikota Mataram dituntut tegas dan menunjukan wibawanya. Bukan malah lemah dari sisi penegakan aturan. Ia melihat, selama ini hanya pelanggaran - pelanggaran kecil ditertibkan sementara pelanggaran besar dibiarkan begitu saja. Wiska meyakini masyarakat dan pengusaha tidak akan berani melanggar aturan apabila kepala daerah tegas. (cem)

Realisasi PAD Sektor Perizinan Masih Rendah Mataram (Suara NTB) Memasuki akhir triwulan kedua, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor periji-

nan masih minim.

Data dihimpun Suara NTB, dari empat pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kota Mataram (BPMP2T) hanya izin gangguan (HO) perolehan PAD tinggi sekitar 60,36 persen atau Rp 422.536.500 dari target di tahun 2016 Rp 700.000.000. Sementara, izin mendirikan bangunan (IMB) dari target Rp 3 miliar, realisasi hingga pertengahan bulan Juni tidak sampai setengahnya. Yakni 32,50 persen

atau Rp 975.059.427. Izin trayek dari target Rp 6 juta capaian sekitar 37,79 persen atau Rp 2.870.000. Sedangkan, SITU - MB memang diperketat pengeluaran izinnya sehingga realisasi hanya 38 persen atau sekitar Rp 7,6 juta dari target Rp 20 juta.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyampaikan, masih kecilnya serapan PAD

dari sektor perizinan khusus IMB karena tidak ada usaha besar di Kota Mataram yang mengajukan izin usaha.

Namun, realisasi hampir Rp 1 miliar memasuki triwulan kedua diklaim relatif bagus. “Kan ndak ada usaha besar yang buka,” kata Cok sapaan akrabnya ditemui Kamis (16/6).

Terkait rencana akan berinvestasinya Trans Studio di Mataram, ia mengatakan investor masih mengurus izin, sehingga belum bisa dikalkulasi proyeksi PAD dihasilkan.

Lagi pula kata Cok, sisa target IMB Rp 2 miliar ini belum bisa menutupi sehingga diharapkan ada investasi skala besar agar target tercapai. “Izinnya sedang diproses,” tuturnya.

SITU - MB tidak bisa dipaksakan. Pemkot Mataram sangat hati - hati mengeluarkan izin minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengendalian miras, sehingga izin minuman keras diperketat. Ia menyebutkan, target total PAD dari sektor perizinan di tahun 2016 Rp 3.762.000.000. Realisasi hingga pertengahan bulan Juni baru mencapai Rp 1.408.065.927.

Lalu upaya apa dilakukan BPMP2T agar PAD bisa tercapai? Dikatakan Cok, sebagai badan perizinan sifatnya menunggu permohonan izin masuk. Pihaknya tidak bisa memaksa masyarakat mengurus izin. Namun demikian, masyarakat tetap diimbau agar segera mengurus izin usaha mereka, supaya dalam menjalankan usaha merasa aman. (cem)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 18 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016

Kawasan ’’Coral Triangle’’ Terancam PENELITI dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menemukan kematian terumbu karang dalam skala besar ditemukan di wilayah perairan Sekotong, Lombok Barat. Penyebabnya diduga coral bleaching atau pemutihan karang.

Penelitian itu dilakukan 24-26 Mei 2016 lalu yang merupakan bagian dari kegiatan “Perencanaan dan daya dukung wilayah pesisir budidaya laut di Pulau Lombok, NTB”. Pemutihan karang ini dapat mengakibatkan kematian massal karang secara global. Pemutihan karang merupakan suatu keadaan di mana karang mengalami stress. Karena berada pada kondisi lingkungan di luar batas normal.

Berdasarkan hasil survei pada enam titik pengamatan dapat diinformasikan bahwa karang yang terkena dampak bleaching di daerah Sekotong, merata pada semua jenis karang. Memang ada ditemukan jenis karang masih bertahan hidup.

Namun apabila penyebab lingkungan atau peningkatan suhu masih tetap terjadi maka diperkirakan pemutihan karang akan berlanjut pada semua koloni dan jenis karang. Sehingga kematian massal tidak dapat dihindari.

Untuk kembali pada kondisi semula, dipastikan akan menunggu waktu yang cukup lama. Penelitian ini menjadi penting dan sangat berharga untuk mencegah meluasnya kasus serupa.

Beragam penyebab diduga sebagai pemicu kematian massal terumbu karang di wilayah Sekotong. Selain akibat kenaikan suhu air laut, juga karena disebabkan adanya pembuangan limbah penambangan emas rakyat yang tidak terkedali.

Kerusakan terumbu karang di wilayah ini, tidak hanya ditemukan di perairan Sekotong saja. Di Gili Trawangan, kondisi yang sama juga ditemukan. Kendati tidak separah di perairan Sekotong.

Mencermati kondisi ini, pemerintah tidak bisa tinggal diam.

Pemerintah jangan melihat persoalan rusaknya karang di sejumlah perairan NTB sebagai fenomena fenomena alam biasa. Hal ini harus disikpai cepat untuk menghindari kerusakan yang semakin luas.

Keberadaan terumbu karang, tidak saja menjadi aset penting dalam pembangunan pariwisata di daerah ini. Terumbu karang sebagai pemandangan alam bawah laut di daerah ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling dicari. Namun lebih dari itu, keberadaan terumbu karang dalam sebuah ekosistem laut merupakan tempat hidup ikan-ikan yang menjadi sumber penghidupan nelayan.

Karena itu, kondisi ini harus segera dikendalikan. Petakan wilayah terumbu karang yang rusak, sehingga upaya antisipasi kemudian merivitalisasi kembali dengan penanaman terumbu karang di beberapa titik bisa dilakukan.

Karena jika langkah-langkah ini diabaikan, maka akan mengancam NTB sebagai kawasan coral triangle (segitiga terumbu karang).

Seperti diketahui NTB adalah kawasan coral triangle karena terumbu karangnya merupakan salah satu terumbu karang terbaik di dunia. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Urgensi Pendidikan Karakter untuk Anak OTRET buram perilaku anak masa kini sangat memprihatinkan. Anak-anak semakin tergerus dalam tindakan kriminal. Dalam kasus pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap Eno Parinah (18) di Banten, terdapat pelaku di bawah umur. Pelaku pemerkosaan terhadap A (15) di Manado, yang kasusnya mirip Eno, juga anak di bawah umur. Belakangan ini juga marak pasangan bocah yang pamer berciuman dan berfoto tanpa busana di media sosial.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kemenkes RI menunjukkan bahwa 62,7 persen remaja Indonesia telah melakukan hubungan seksual. Mirisnya, guru selalu disalahkan, padahal anakanak sekarang yang rentan tergerus arus globalisasi. Justru, guru sering kewalahan dalam mengawasi saking krisisnya karakter anak.

Baru-baru ini, berita orang tua murid menggunting rambut guru viral di media. Dia tak terima rambut anaknya dipotong. Sungguh miris, orang tua justru membela anaknya yang melanggar regulasi sekolah. Ini tamparan bagi semua orang tua. Karakter buruk anak bukan kesalahan guru, pun bukan tanggung jawab utama guru, melainkan orang tua. Jadi, jika anak bertindak amoral, itu tanggung jawab orang tua.

Karakter menentukan kesuksesan seseorang. Meskipun dia menguasai banyak ilmu pengetahuan, tapi jika tak memiliki karakter yang baik, maka dia tidak akan sukses. Banyak pejabat negara kita yang berpendidikan tinggi, tetapi punya karakter korup. Alhasil mereka pun dibui. Menurut Thomas Lickona (1992), karaker mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui hal yang baik (knowing the good), menginginkan hal yang baik (desiring the good), dan melakukan hal yang baik (acting the good).

Lickona menekankan bahwa karakter bukan merupakan bakat atau bawaan lahir, melainkan hasil tempaan/didikan orang tua yang dilakukan secara konsisten. Namun, banyak orang tua ingin anaknya memiliki karakter baik, sementara mereka tidak berkarakter baik. Untuk itu, harus ditekankan bahwa orang tua, sebelum menempa karakter anak, harus menempa diri terlebih dahulu.

Jika orang tua berkarakter baik, maka mereka akan mampu menerapkan

Oleh:

Hasian Sidabutar

(Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Jakarta) pendidikan karakter kepada anak.

Aan Hasanah (2012:48) mengatakan, pendidikan karakter adalah upaya sistematis untuk menanamkan dan sekaligus mengembangkan secara konsisten dan terus-menerus kualitas karakter yang berbasis pada nilai-nilai agama, budaya, dan falsafah negara yang diinternalisasi oleh peserta didik (anak) di rumah. Faktanya, anak-anak mengalami krisis ketiga nilai tersebut.

Dalam implementasinya, pendidikan karakter sangat sulit diterapkan karena objeknya (anak) memiliki psikologis yang labil. Jika sekali saja orang tua lalai, maka proses pembentukan karakter anak tidak akan terwujud. Untuk itu, dibutuhkan pengorbanan waktu, materi dan kesenangan pribadi orang tua, demi terbentuknya karakter baik pada anak.

Menurut W.A. Gerungan (2000:14), keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia. Di keluarga lah awal pembentukan dan perkembangan sosial manusia termasuk pembentukan norma-norma sosial, interaksi sosial, frame of reference, sense of belongingness, dan lainnya. Keluarga juga merupakan wadah pertama dan utama bagi anak untuk menerima pendidikan.

Memang tidak mudah bagi orang tua menanamkan nilai-nilai karakter pada anak. Namun, mengingat semakin suramnya kehidupan anak sekarang ini, mau tak mau orang tua harus memberikan ekstra perhatian pada anak, karena, hanya orang tua lah yang paling mampu mewujudkannya. Untuk itu, orang tua harus melek beberapa fungsi dasarnya terhadap anak.

Pertama, fungsi edukasi (kognitif).

Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Tanpa pendidikan, maka anak akan mengalami disorientasi hidup.

Pendidikan mampu membentuk pola pikir anak menjadi positif dan lebih kritis terhadap sesuatu. Dengan pendidikan yang mumpuni, ia bisa membedakan mana yang baik dan buruk.

Namnu, anak sering kali mendapati kendala saat belajar. Pendampingan orang tua diperlukan guna meringankan beban anak tersebut. Dan saat seperti itulah, orang tua mesti menanamkan nilai-nilai karakter dalam materi yang dipelajari anak. Jadi,

RUKO - VILA - KOST

anak tak sekadar belajar materi secara formalitas, tetapi juga mendapat esensi/nilai moral.

Kedua, fungsi proteksi. Minimnya waktu kebersamaan orang tua dengan anak tentu akan membuat anak tak terkontrol. Anak sewaktu-waktu bisa terjerumus dalam lingkungan yang tak baik untuk perkembangan fisik dan psikisnya.

Perlu diingat, anak memiliki sifat reseptif. Jika dia berada di lingkungan orang dewasa yang suka merokok, narkoba, pergaulan bebas, maka anak pun akan punya karakter buruk seperti itu. Untuk itu, tindakan proteksi dari orang tua sangat dibutuhkan. Anak harus dijauhkan dari lingkungan yang membahayakan tumbuh kembangnya.

Eksistensi orang tua saat anak sedang membutuhkan sahabat untuk bermain dan bercerita akan berdampak baik untuk anak.

Ketiga, fungsi afeksi. Secara psikologis, orang tua dan anak punya ikatan yang kuat. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi, karakter orang tua menggambarkan karakter anak. Jika orang tua terbiasa menggunakan amarah, maka anak juga demikian. Anak harus diajar dengan penuh kasih sayang. Tindakan kriminal yang sering melibatkan anak selama ini karena rendahnya rasa kasih sayang yang mereka miliki. Alhasil, mereka mudah gelap mata terhadap nyawa orang lain. Sejak dini, mereka harus dibudayakan untuk menyayangi dan mencintai. Contoh sederhana yang bisa diterapkan adalah seperti memelihara binatang dan tanaman.

Keempat, fungsi sosial. Kodrat manusia adalah makhluk sosial. Setiap orang butuh bersosialisasi agar mampu menyeimbangkan emosinya (emotional balancing). Anak pun demikian, mereka perlu bersosialisasi dengan orang-orang luar. Namun, sebelum itu, anak harus terbiasa bersosialisasi di dalam keluarga. Peran orang tua sebagai pendengar sangat dibutuhkan anak. Di saat seperti itulah, orang tua perlu mengajarkan pentingnya menghargai orang lain. Jika sifat itu dimiliki anak, maka mereka akan mudah beradaptasi di masyarakat.

Dengan begitu, tindakan kriminal yang sering disebabkan pergesekan karakter tidak akan terjadi.

Kelima, fungsi religi. Nilai-nilai religi sangat urgen bagi anak. Arus globalisasi semakin menggerus nilainilai ilahi itu. Anak-anak semakin mengandalkan amarah untuk melampiaskan keinginannya tanpa menghiraukan dosa/tidaknya tindakan itu. Kini, banyak anak berada dalam kendali rokok, seks bebas, narkoba, tawuran, minuman keras dan tindakan tak terpuji lainnya. Di sinilah peran penting orang tua. Anak harus ditanamkan nilai-nilai religi supaya perilaku anak terkontrol.

Kelima fungsi orang tua tersebut bukan hal mudah, tapi bukan pula mustahil untuk diaktualisasikan.

Tidak ada tanggung jawab yang tak membutuhkan pengorbanan. Demikian halnya dengan upaya mewujudkan karakter baik anak, orang tua harus berkorban materi, waktu dan kesenangan pribadi yang selama ini dilakukan. Tidak ada kata terlambat. Semakin cepat orang tua menyadari fungsinya, maka semakin cepat pula karakter anak diwujudkan. Harapan ke depan, tidak akan ada lagi kasus kriminal yang melibatkan anak karena tidak mendapatkan pendidikan karakter di keluarga.

Gapasdap soroti banyak kapal tua layani Penyeberangan Lembar-Padangbai Mengancam keselamatan penumpang

***

Mataram ditargetkan bebas kumuh tahun 2020 Semoga tidak sekadar wacana

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 18 Juni 2016

Halaman 15

Kompetensi Guru Masih di Bawah Standar Mataram (Suara NTB) – Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB Drs. Muh. Irfan, MM, manyatakan, tingkat kompetensi guru di NTB saat ini masih di bawah standar. Dari standar ideal tingkat kompetensi guru senilai 80, NTB baru mencapai 50. Sementara rata-rata nasional berada pada tingkat kompetensi 55.

Menurut Irfan, rendahnya tingkat kompetensi guru di NTB saat ini, disebabkan kurangnya kegiatan-kegiatan Diklat yang dilakukan oleh kabupaten/kota terhadap guru.

“Jadi tingkat kompetensi kita itu kan masih di bawah standar, kompetensi guru di NTB itu 50 sementara rata-rata nasional 55 untuk dua kompetensi, dan standar ideal guru itu 80,” ujar Irfan kepada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Salah satu upaya yang dilakukan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) NTB dalam rangka meningkatkan kompetensi guru di NTB kata Irfan, berdasarkan program baru Menteri Pendidikan yang akan melakukan Diklat guru sebagai pembelajar.

LPMP bekerja sama dengan PM4TK akan memberikan pendidikan dan pelatihan pada guru. Dalam diklat guru pembelajar tersebut kata Irfan, guru akan diposisikan sebagai pembelajar, siswa pembelajar dan semua pihak kata Irfan, sebagai pembelajar.

“PM4TK nanti bekerja sama dengan LPMP untuk bagaimana melakukan diklat guru pembelajar. Jadi guru juga masih belajar, siswa belajar dan kita semua pembelajar,” jelas irfan.

Sementara itu terkait sarana dan prasarana penunjang pendidikan di NTB Irfan mengungkapkan, NTB saat ini dari segi sarana dan prasarana pendidikan baru mencapai 20 persen. Untuk itu kata dia, dengan kondisi yang dihadapi saat ini, guru semestinya dapat menjadi penyemangat dan inspirasi bagi peserta didiknya.

“Sarana dan prasarana kita itu masih 20 persen dan harapannya guru jadilah sebagai penyemangat dan penginspirasi buat anak-anak,” harap Irfan. (jun)

Pengirim Bibit Lobster akan Ditindak Tegas Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa tidak lagi memberikan kesempatan bagi pihak manapun untuk melakukan pengiriman bibit lobster ke luar daerah. Bagi yang masih didapati beraktivitas sebagai pengumpul, pembeli ataupun pengirim akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dislutkan Kabupaten Sumbawa melalui Kasi pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), Zulkifli, S.Pi., M.Si, kepada Suara NTB, Jumat (17/6) kemarin. Pihaknya sudah berkomitmen untuk melakukan penertiban terhadap hal tersebut. Di mana pihaknya tidak akan melakukan upaya pembinaan dan penyuluhan. Mengingat sebelumnya hal tersebut sudah dilakukan oleh Dislutkan Kabupaten Sumbawa di wilayah yang menjadi tempat dilakukan penangkapan. Dan para pengumpul pun sudah berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut. ‘’Kami sudah memberikan pembinaan dan penyuluhan.

Dan para pengepul sudah berjanji tidak akan melakukan aktivitasnya. Jadi tidak ada istilahnya pembinaan lagi. Selama aturan yang melarang itu belum dicabut kami tetap melakukan penindakan,’’ tegasnya.

Disebutkan, pihaknyapun sudah berkoordinasi dengan Polres Sumbawa guna mengantisipasi adanya pengiriman bibit lobster ini. Dalam hal ini Kapolres memberikan apresiasi. Serta akan memerintahkan kepada pihak Polsek yang berada di wilayah penangkapan lobster untuk melakukan pemantauan.

Selain itu juga melakukan pemeriksaan terhadap alur masuknya mobil yang dimungkinkan membawa bibit lobster.

Zulkifli menambahkan, pihaknya sebenarnya bisa saja menindak para penangkap. Namun sangat tinggi risikonya.

Mengingat jumlah penangkap bibit lobster ini yang sangat banyak. Untuk diketahui, lokasi penangkapan bibit lobster ini bertempat di wilayah Kecamatan Labangka, dan Kecamatan Lunyuk. Namun yang paling marak terjadi di wilayah Kecamatan Labangka. (ind)

Tindaklanjuti Rekomendasi KPK Dari Hal. 1 Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono SH, MH mengakui memang ada perbedaan pandangan dalam penghitungan kerugian keuangan negara. ‘’Kemarin dengan BPKP memang ada perbedaan di situ,’’ ujarnya ditemui Suara NTB di Mapolda NTB. Rekomendasi dalam bentuk surat itu kini bolanya ada pada Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus, AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi. “Itu (suratnya) di Dirkrimsus. Dia yang tindaklanjuti. Tadi baru ketemu sama saya,’’ kata Kapolda.

Gambaran rekomendasi itu, antara lain mengenai koordinasi dengan BPKP sebagai auditor negara yang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara dalam penanganan kasus korupsi.

Sebelumnya, kepada Suara NTB Kepala BPKP Perwakilan NTB, Dr Bonardo Hutauruk AK MSI menyatakan kesiapannya menindaklanjuti rekomendasi Korsup yang diselenggarakan akhir Mei lalu. Yang melibatkan KPK, Bareskrim Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung.

Bonardo memang mengakui ada perbedaan pandangan terkait kasus Bantuan Sandang Pangan atau Parsel Lotim penyaluran tahap dua senilai Rp 2,7 miliar.

Dana yang seharusnya diberikan kepada fakir miskin sesuai nomenklatur namun diduga diberikan kepada ASN dengan dalih pengganti Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ke13 ASN lingkup Pemkab Lotim. (why)

Panggil Karo AP Dari Hal. 1 akan segera memanggil Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP & LPBJP), Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT. ‘’Nanti saya panggil Karo AP,’’ kata Rosiady singkat.

Ketika ditanya leletnya SKPD dalam pengajuan lelang paket proyek ke ULP akan berakibat pada pengerjaan yang akan molor? Rosiady hanya tersenyum. Namun, mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB ini mengisyaratkan bakal segera memanggil pihak-pihak yang terkait.

Total paket lelang seluruh SKPD Pemprov NTB yang harus melalui ULP tahun 2016 sebanyak 357 paket dengan nilai Rp 808,030 miliar.

Dari jumlah paket lelang itu, sebanyak 145 paket yang belum mengajukan lelang dengan nilai Rp 223,060 miliar.

Kemudian 27 paket senilai Rp 18 miliar lebih dalam tahap verifikasi dokumen di ULP. Selanjutnya, 31 paket senilai Rp 36,484 miliar sedang lelang dan 154 paket senilai Rp 529,361 miliar telah selesai lelang.

Berdasarkan data Biro AP & LPBJP per 6 Juni 2016, beberapa SKPD yang jumlah paketnya belum diajukan le-

lang ke ULP antara lain Dikpora sebanyak 16 paket senilai Rp 31 miliar lebih.

Disosdukcapil 9 paket senilai Rp 6,7 miliar lebih, Disbudpar 13 paket senilai Rp 7,5 miliar lebih, Dinas PU 18 paket senilai Rp 26,5 miliar lebih. Disperindag 9 paket senilai Rp 5,5 miliar lebih, KPHL Rinjani Barat 4 paket senilai Rp 2,5 miliar lebih.

Kemudian Disnakeswan 5 paket senilai Rp 3,5 miliar lebih, Dinas Perkebunan 15 paket senilai Rp 48 miliar lebih, Distamben 10 paket senilai Rp 6 miliar lebih, Bappeda 3 paket senilai Rp 1,1 miliar lebih, BKP 4 paket senilai Rp 1,7 miliar lebih, Baperpus Arsip 4 paket senilai Rp 1,2 miliar lebih, BKD dan Diklat 4 paket senilai Rp 5,4 miliar.

RSUD NTB 3 paket senilai Rp 26,5 miliar, RSJ Mutiara Sukma 5 paket senilai Rp 3,7 miliar lebih dan BPBD 3 paket senilai 351 juta. Ada juga SKPD yang belum mengajukan paket lelang meskipun jumlahnya satu apket namun nilainya cukup besar.

Seperti Bakorluh sebanyak satu paket dengan nilai Rp 1,6 miliar lebih, BLHP 2 paket senilai Rp 1,9 miliar lebih. (nas)

Pilkada 2018

Golkar NTB Prioritaskan Suhaili

(ant/Bali Post)

IC - Lanskap Islamic Center (IC) NTB dengan menara 99 Asma’ul Husna atau minaret masjid setinggi 99 meter berdiri megah di Kota Mataram. Masjid Islamic Centre yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunannya tersebut akan menjadi lokasi utama penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-26 pada 30 Juli-6 Agustus 2016 mendatang.

Perda Bermasalah Sebaiknya Dipublikasikan Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ribuan peraturan daerah (Perda), yang dicabut karena tidak sesuai dengan undang-undang, sebaiknya diumumkan oleh masing-masing pemerintah daerah supaya menjadi perhatian bagi masyarakat.

“Namanya Perda ya memang sebaiknya diumumkan di daerah masing-masing sesuai apa yang diatur. Jadi yang 3.000-an itu hanya perda yang menyangkut tentang investasi, ada daftarnya dan lebih baik diumumkan di daerah masing-masing saja,” kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat.

Ribuan perda bermasalah yang telah dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut tidak perlu diumumkan secara nasional, melainkan pemerintah daerah masingmasing melakukan sosialiasi perda mana saja yang sudah tidak berlaku.

“Itu memang perda yang aneh-aneh, khususnya soal misalnya harus bayar retribusi untuk mengangkut barang dari kabupaten satu ke yang

lain, juga untuk mendapatkan ijin tertentu harus melalui proses tertentu,” jelasnya.

Kemendagri telah menghapus 3.143 peraturan daerah bermasalah karena menghambat kegiatan investasi di daerah sehingga berpengaruh pada upaya percepatan pembangunan di daerah.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan perda-perda tersebut memberlakukan banyak persyaratan terhadap para pengusaha yang mengurus perizinan investasi di daerah, dan bahkan persyaratan yang dinilai tidak relevan.

“Perda-perda itu dicabut, agar daerah membuat perda yang sejalan dengan aturan perundangan yang lebih tinggi,” katanya.

Dia menjelaskan perda itu dibahas bersama oleh pemer-

intah daerah dan DPRD sebelum disetujui menjadi perda dan diberlakukan. Pemerintah daerah, kata dia, hendaknya mengkonsultasikan lebih dulu ke Kementerian Dalam negeri dulu perda yang baru disetujui sebelum diberlakukan.

“Namun banyak daerah dengan dalih otonomi daerah, tidak melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, tapi langsung memberlakukan,” katanya.

Tjahjo menambahkan Kemendagri melakukan kajian terhadap perda-perda dengan melihat daerah serta perdanya. Menurut dia, ada beberapa jenis daerah otonom di Indonesia seperti otonomi daerah, otonomi khusus, dan daerah istimewa, yang dibedakan penanganannya. (ant/Bali Post)

Kementerian PUPR Investigasi Proyek Jembatan Ambruk di Lotim Dari Hal. 1 ‘’Artinya, paling tidak saya melihat dari informasi kondisi lapangan. Banyak hal yang harus menjadi perhatian. Mungkin ke depan kami nanti Dinas PU Provinsi rencananya akan mengumpulkan semua Dinas PU kabupaten/ kota untuk kita sama-sama lebih memperhatikan masalah K3, spek teknis, prosedur kerja, kinerja rekanan dan sebagainya,’’ jelasnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari media dan foto yang ada, proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Lingkungan Muhajirin Kelurahan Pancor dengan Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong itu ada indikasi unsur kelalaian. Ke-

mudian yang menjadi pertanyaan, ada pengawas yang ikut menjadi korban. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan lainnya sudah melaksanakan kewenangannya? ‘’Sehingga kalau itu memang benar, bisa jadi unsur kelalaian. Faktor luar seperti gempa ndak ada, banjir ndak ada, murni masalah teknis.

Informasi yang saya dapat, itu belum tuntas pengecorannya.

Jadi belum tuntas sudah ambruk. Kemungkinan kesalahan di perancang. Kemudian yang kedua, kesalahan di metode kerja,’’katanya.

Ardi mengatakan, kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang termasuk pelanggaran berat. Kon-

traktor yang mengerjakan proyek tersebut bisa jadi nanti akan kena blacklist. Pengalaman kasus serupa seperti ambruknya jembatan Grogol di Jakarta akhirnya dibawa ke ranah pidana.

Diketahui, proyek kategori konstruksi dengan satuan kerja Dinas PU Lotim itu dikerjakan oleh CV. FM. Total pagu anggaran Rp 765.260.000.

Nilai proyek ini lebih rendah dari penawaran rekanan yang nilainya Rp 733.817.000.

Proyek jembatan ini ambruk dan mengakibatkan lima pekerja meninggal tertimpa reruntuhan jembatan. Sementara itu lima pekerja selamat.

Dari lima orang yang selamat, dua orang korban saat ini masih dirawat di RSUD dr. R. Soejono Selong. (nas)

Pengaruhi Minat Wisatawan Penggemar ’’Diving’’ Dari Hal. 1 Kerusakan terumbu karang di Lombok itu sebelumnya telah disampaikan oleh Peneliti di Balai Penelitian dan Pengembagan Budidaya Ikan Hias-Depok. Dr. Ofri Johan, M.Si dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui rilis yang diterima Suara NTB menyebutkan bahwa kerusakan yang diteliti lembaga ini berada di kawasan Sekotong, Lombok Barat.

Hasil survei pada enam titik pengamatan bahwa karang yang terkena dampak bleaching ini merata pada semua jenis karang. Sebagian jenis karang masih ada yang dapat bertahan hidup. Namun apabila penyebab lingkungan atau peningkatan suhu masih tetap terjadi maka diperkirakan pemutihan karang akan berlanjut pada semua koloni dan jenis karang. Sehingga kematian massal tidak dapat dihindari. ‘’Wisatawan yang suka diving itu ke Lombok ya untuk menikmati keindahan bawah laut kita. Jadi kalau rusak, akan sangat bepengaruh terhadap kunjungan wisatwan kita. Karena keindahan terumbu karang inilah yang dicari oleh mereka,’’ ujar Fauzal.

Diantara jenis karang yang terparah terkena dampak pe-

mutihannya, adalah karang Acropora dalam hamparan yang luas, jenis lain seperti Montipora, Pocillopora, Goniopora juga mengalami pemutihan. Karang yang bentuk pertumbuhan masif, diketahui tingkat pertumbuhannya lambat yaitu sekitar 1 mm pertahun seperti Porites juga terkena pemutihan.

“Kemarin kita sudah tanam berbagai jenis karang yang sudah banyak rusak. Ini kan rusak karena banyak penyebabnya. Bisa karena jangkar, karena pengeboman dan banyak lainnya. Setelah ditanam memang tidak bisa langsung tumbuh, mesti tunggu dulu,’’ ujar Fauzal.

Denny Bolank, wisatawan asal Yogyakarta ini kepada Suara NTB mengaku sangat suka melakukan snorkeling dan diving saat berkunjung ke pantai. Ia sangat menyayangkan adanya orang yang tidak mau merawat dan merusak keindahan dan keselamatan karang.

Padahal karang merupakan salah satu ekosistem laut yang harus dijaga kelestariannya. ‘’Saya sangat menyukai diving dan snorkeling, saya juga pernah melakukan snorkeling di Gili Trawangan. Disana terumbu karangnya lumayan bagus, tapi di beberapa tempat tidak bagus. Semoga ke depannya terumbu karang tidak boleh ada yang rusak lagi,’’ ujarnya.

Bukan hanya wisatawan, pelaku pariwisata juga sangat menyayangkan karang di Lombok semakin hari semakin rusak. Pasalnya itu akan berpengaruh terhdap daya saing pariwisata dengan tempat lain yang tidak kalah potensial. Sehingga akan berpengaruh pada jumlah wisatawan yang datang. ‘’Pantai dan keindahan bawah laut kita itu adalah aset yang harus dilindungi. Karena hampir semua wisatawan yang berkunjung ke Lombok itu mencari pantai. Ini yang harus kita jaga,” kata Awanadi Aswinabawa, salah seorang pelaku pariwisata di NTB, Jumat (17/ 6) kemarin.

Ia mengingatkan kepada semua pihak untuk melakukan perbaikan dan tidak melakukan perusakan terhadap terumbu karang. Masyarakat perlu diedukasi untuk lebih peduli terhadap alam, terutama terumbu karang. Sebab selain berkaitan dengan kunjungan wisatawan, keberadaan terumbu karang juga berkaitan dengan keseimbangan ekosistem laut. ‘’Memang dampaknya tidak kita rasakan sekarang, tetapi tiga sampai lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, kita harus melakukan pencegahan dan menanam kembali terumbu karang yang sudah terlanjur rusak,’’ ujarnya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Kompetisi terbuka di Pilkada 2018 akan dimanfaatkan Partai Golkar untuk mengusung kadernya sebagai Bakal Calon Gubernur NTB. Berdasarkan tradisi Partai Golkar selama ini, kader yang diusung untuk posisi tersebut biasanya adalah Ketua DPD Golkar yang saat ini dijabat H. M. Suhaili FT, SH. Hal itu disampaikan Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (17/6) kemarin.

Dari Pilkada ke Pilkada, Golkar memang selalu mengusung Ketua DPD Partai Golkar sebagai bakal calon Gubernur. Di Pilkada 2003, Golkar mengusung Calon Gubernur H. Mesir Suryadi yang saat itu menjabat Ketua DPD Partai Golkar NTB. Di Pilkada 2008, Golkar juga mengusung Drs. H. Lalu Serinata yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar NTB. Di Pilkada 2013, partai beringin ini keluar dari tren dengan mengusung duet Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M.Si (TGB-Amin).

TGB berstatus Ketua DPD Partai Demokrat NTB sementara Amin kala itu menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar NTB. Di Pilkada 2018 mendatang, Golkar akan kembali ke trek mereka dengan mengusung Ketua DPD Partai Golkar NTB di posisi bakal calon Gubernur NTB. “Golkar, karena kebetulan Pak Suhaili sebagai Ketua DPD Golkar, tentu Golkar akan mengusung dia,” ujar Misbach.

Meski keinginan itu sudah cukup kuat, namun Misbach juga menegaskan bahwa sejauh ini, keinginan mengusung Suhaili belumlah diputuskan secara resmi. Hingga kini, keinginan itu baru sebatas pembicaraan di internal DPD Partai Golkar NTB dan juga dengan DPP Partai Golkar.

“Sudah kita komunikasikan dengan DPP. Artinya, DPP juga tentu berharap kader Golkar bisa menjadi pemimpin di daerah. Meskipun belum resmi. Tapi apa yang tersirat itu Golkar

kepingin bahwa kader-kadernya di daerah itu menjadi pemimpin,” ujarnya.

Suhaili yang saat ini menjabat Bupati Lombok Tengah untuk periode kedua memang menjadi salah satu nama yang berkibar di bursa bakal calon Gubernur NTB pada Pilkada 2018. Tahapan Pilkada 2018 kemungkinan sudah akan dimulai secara resmi pada 2017.

Jika berbicara soal kandidat, Misbach menilai, saat ini semua masih berada dalam tahapan wacana.

Misbach juga mengakui bahwa persaingan di Pilkada 2018 nanti akan lebih ketat ketimbang Pilkada 2013 lalu. Pada 2013, duet TGB-Amin mengemas kemenangan mudah. Mereka terpilih dengan selisih perolehan suara yang terpaut jauh dari rival-rivalnya.

Kini, selain Suhaili, sejumlah nama lain sudah mencuat ke permukaan. Mereka antara lain, H. Moch Ali Bin Dachlan, H. Ahyar Abduh, Lalu Rudy Irham Srigede hingga KH. Zulkifli Muhadly. Sejumlah nama lain juga tentu berpeluang muncul dan membuat Pilkada semakin ketat.

Misbach mengakui, ketatnya persaingan akan membuat variabel penentu Pilkada menjadi cukup kompleks. Bakal Calon Wakil Gubernur yang digandeng, latar belakang etnis, representasi gender, program yang ditawarkan, hingga kemampuan finansial akan sangat menentukan hasil akhir yang diraih.

Ia menegaskan bahwa semua faktor itu akan mempengaruhi elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung. Untuk itulah, menurutnya Partai Golkar akan sangat selektif dengan memastikan pilihan mereka benar-benar didasarkan atas pengukuran yang ketat.

“Kita akan mencari alternatif terbaik. Bagi Golkar, tentu data survei itu menjadi penting.

Siapa pasangan kita nanti. Tapi ini masih lama, belum waktunya. Ini kan baru babak wacana,” pungkasnya. (aan)

Tunggu SK Dirjen Perhubungan Laut Dari Hal. 1 Jika SK Dirjen Perhubungan Laut telah keluar maka tak ada lagi ruang bagi para operator kapal cepat untuk tidak mematuhi aturan tersebut.

Ia menambahkan, sambil menunggu SK Dirjen Perhubungan Laut tersebut keluar, pihaknya telah melakukan sosialisasi di lapangan. Faozal menyebut, jika surat tersebut telah keluar maka para operator mau tidak mau harus patuh terhadap aturan baru yang dibuat.

Di mana, mereka tak boleh lagi membawa penumpang dari Bali langsung menuju Gili Trawangan. Tetapi harus sandar di Pelabuhan Bangsal, Teluk Nare dan lainnya yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. “Kesiapan Teluk Nare juga, tahun ini kita bangun shelter dan toilet,’’ katanya.

Untuk memperlancar transportasi wisatawan menuju Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno, telah ada kesepakatan dengan pengurus Koperasi Karya Bahari, sebagai penyedia kapal atau boat pengumpan menuju tiga gili. Artinya, kapal

cepat yang mengangkut wisatawan ke Gili Trawangan, harus sandar ke Pelabuhan Bangsal. Setelah itu, para wisatawan diangkut menggunakan kapal pengumpan yang tersedia sekitar 60 buah.

Biaya penyeberangan menggunakan kapal cepat dari Bali menuju Pelabuhan Bangsal sebesar Rp 140 ribu per orang.

Sementara, biaya penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal atau Teluk Nare menuju tiga gili sebesar Rp 20 ribu per orang.

Akibat penertiban penyeberangan ini, lanjut Faozal memang pasti akan ada dampaknya.

Karena wisatawan akan naik dan turun lagi dari Pelabuhan Bangsal atau Teluk Nare.

Faozal mengatakan, penertiban penyeberangan ini adalah pilihan yang harus dilakukan Pemprov NTB dalam rangka menyelamatkan lingkungan bawah laut di tiga gili. Di ketahui, akibat penyeberangan kapal cepat dari Bali yang langsung menuju Gili Trawangan disinyalir menyebabkan kerusakan tertumbu karang pada pulau kecil yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara itu. (nas)

Tim Puslabfor Libatkan Ahli Beton Dari Hal. 1 Dikatakannya, dalam tahap analisa terhadap material yang dibawa dan dijadikan sample berupa semen beton, besi-besi, kayu serta sejumlah material yang dipakai saat proses pengecoran. ‘’Sejumlah sample kita bawa yang nantinya kita analisa di Labfor Denpasar Bali, ‘’ jelasnya.

Dengan dilibatkannya tim ahli beton itu, sambung Kusnandi yang turun melakukan oleh TKP bersama empat orang re-

kannya, maka segala informasi yang berkaitan dengan beton akan lebih jelas. Terutama dalam menambah atau memperkaya analisa pemeriksaan yang nantinya dilakukan terhadap sejumlah bahan material yang dijadikan sample. Dengan demikian, maka akan jelas kenapa jembatan ini bisa ambruk pada saat proses pengecora. ‘’Kita sudah dua kali turun melakukan olah TKP, adan barang bukti yang saya temukan dan kita bawa untuk dianalisa,’’pungkasnya. (yon)

Kebudayaan Belum Dipandang sebagai Aset dan Kebanggaan Dari Hal. 1 Hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, H. L. Moh. Fauzal, S. Sos, M.Si dan sejumlah budayawan NTB. Pada kesempatan tersebut, pimpinan rombongan Komisi X DPR RI yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Kebudayaan, Ferdiansyah, SE, MM mengatakan pihaknya memilih NTB sebagai salah satu daerah kunjungan, karena memandang Provinsi NTB sebagai salah satu provinsi yang kaya akan budaya. ‘’RUU ini cukup panjang perjalanannya. Oleh karena itu, kami membutuhkan masukan terkait materi apa saja

yang belum masuk ke dalam RUU tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan latar belakang perumusaan RUU tentang kebudayaan karena ada kehawatiran terjadinya infiltrasi budaya akibat dari efek negatif globalisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum yang menyeluruh untuk mencegah terjadinya infiltrasi budaya yang dapat mengikis kebudayaan nasional. ‘’Di sini kami ingin memberikan payung hukum dalam usaha pelestarian budaya nasional maupun budaya daerah. Jati diri bangsa terlihat dari bagaimana kita mempertahankan kearifan lokal.

Kekuatan bangsa Indonesia hadir karena kebhinekaannya,’’ kata Ferdiansyah. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Sabtu, 18 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bentuk Posko Terpadu

OPP Bersama Instansi Terkait Siap Sukseskan Pelayanan Angkutan Lebaran

TALKSHOW - Managemen Golden Palace Hotel Lombok saat talk show di Radio Global FM Lombok dengan tema “ Paket Ramadhan Golden Palace Hotel Lombok” Jumat,17/06/2016, Dari kiri ke kanan, Ida Ayu Nyoman Sri Utami (Executive Secretary & Public Relation), Riani Astiti Ningtyas (Food & Beverage Sales), Reza Fahlevi (Food Beverage Manager), dipandu penyiar Radio Global FM Lombok, Arie.

Giri Menang (Suara NTB) Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) Pelabuhan Lembar menggelar rapat bersama stakeholder terkait untuk membahas finalisasi pembentukan posko terpadu Lebaran di Pelabuhan Lembar, di Aula ASDP Lembar, Kamis (16/6) sore kemarin. Dalam rapat tersebut, semua stakeholder diantaranya OPP sendiri, ASDP, operator, BMKG, SAR, Kepolisian, Pelindo III, Jasa Raharja dan Karantina Pertanian siap mensukseskan program nasional pelayanan angkutan Lebaran.

Ditemui usai rapat di Aula ASDP Lembar, Kepala OPP Lembar, Andi Fiardi ST kepada wartawan menyampaikan, pada prinsipnya persiapan angkutan lebaran terpadu di Pelabuhan Lembar sudah siap. ‘’Kami siap sukseskan pelayanan angkutan moda Lebaran nanti. Jadi seluruh stakeholder pendukung sudah siap sesuai tugas dan fungsinya,’’ kata Andi Fiardi didampingi stafnya.

Ia menyatakan, rapat ini merupakan finalisasi pembentukan posko terpadu Lebaran di Pelabuhan Lembar. Posko terpadu ini dibentuk tanggal 24 Juni mendatang, berlokasi di Pelabuhan Lembar. Menurutnya, pembentukan posko ini salah satu bentuk upaya mendukung program nasional angkutan terpadu antar moda khususnya di pelabuhan penyerangan dari lintasan LembarPadangbai.

Lebih jauh dikatakan, dalam pertemuan ini semua stakeholder hadir dan menyatakan komitmen serta kesanggupan mensukseskan pelayanan angkutan Lebaran sesuai tugas dan fungsi masingmasing. Beberapa hal mengemuka seperti masalah parkir liar di bahu jalan sepanjang jalan nasional menuju Pelabuhan Lembar yang dikhawatirkan menghambat transportasi, akan semaksimal mungkin diatasi oleh pihak kepolisian dan Dishub Lobar.

Kepala OPP Lembar Ia meminta agar dinas terkait berAndi Fiardi ST sama Polres Lobar menertibkan

parkir liar di sepanjang jalur tersebut agar tak mengganggu arus transportasi. Begitu juga diperhatikan kondisi cuaca, karena itu pihaknya meminta data informasi dari BMKG setiap jam. ‘’Ini kendala juga, kalau data BKKG gelombang tinggi maka kapal kecil susah beroperasi,’’ jelasnya.

Terkait jadwal penyeberangan jelasnya, sejauh ini masih normal. Pihaknya memperkirakan kenaikan penumpang mengacu dari data tahun lalu diprediksi naik 15 persen. Kesediaan armada sudah memadai. Pihaknya sudah menyiapkan 33 kapal yang mampu menanggulangi ketika ada kenaikan penumpang. Terkait jadwal sisipan nanti jelasnya, dilihat kondisi ketika ada lonjakan maka diberlakukan. Menurutnya, keberangkatan akan dipercepat, agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu. ‘’Bongkar muat yang tadinya satu jam, ketika jumlah penumpang meningkat maka dipercepat bongkar muatnya menjadi berkurang dari 1 jam,’’ jelasnya. Ia menambahkan, OPP sendiri sesuai wilayah kerjanya membuka pos pantau terpadu di beberapa daerah seperti di Padangbai, Kayangan, Poto Tano.

Sementara itu, GM PT ASDP Lembar, Anton Murdianto menyatakan, terkait kesiapan angkutan Lebaran pihaknya sudah menyiapkan sarana prasarana pendukung yakni fasilitas dermaga.

Pihaknya sudah melakukan perbaikan dermaga, pengaspalan, penertiban dan ditempatkan Posko Marinir. Selain itu ditambahkan petugas keamanan. ‘’Ini semuanya adalah untuk kenyamanan dan ketenteraman pengguna jasa kita,’’ jelasnya.

Khusus ASPD dipergunakan BKO marinir untuk kenyamanan, ketertiban dan kelancaran pengguna angkutan. ‘’Khusus di Lembar ada tiga dermaga, semuanya sudah siap. Terkait jumlah kapal yang dipersiapkan, sebanyak 33 GM ASDP Lembar unit.,’’ pungkasnya.

Anton Murdianto (her/*)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Rapat OPP bersama instansi terkait dalam pembentukan posko terpadu Lebaran

Kepala OPP Lembar, Andi Fiardi ST rapat pembentukan posko terpadu Lebaran bersama instansi terkait di Pelabuhan Lembar