HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500
SUARA NTB
SABTU, 19 MARET 2016
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 15 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Lidik PDAM Giri Menang
Kejaksaan Periksa Panitia Proyek BWS Mataram (Suara NTB) Penyelidikan sejumlah item kegiatan pada proyek PDAM Giri Menang terus berlanjut. Penyidik Intelijen kembali memanggil sejumlah saksi pekan ini. Salah satunya pejabat Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Pejabat BWS, Uzaimi, diklarifikasi dalam kapasitasnya sebagai panitia dalam salah satu proyek yang berhubungan dengan
PDAM. ‘’Klarifikasi panitia berkaitan dengan proyek reservoir,’’ jelas Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, berdasarkan informasi
dari penyidik intelijen, Jumat (18/3). Selain Uzaimi, beberapa anggota panitia juga diklarifikasi. Mereka diperiksa be-
berapa jam untuk diklarifikasi di ruang Kasi I Intelijen Joseph, SH. Penjelasan singkat Sutapa, permintaan keterangan para panitia ini berkaitan dengan pendalaman informasi terkait proyek reservoir PDAM Giri Menang di Sesaot, Lombok Barat. Sejumlah pihak juga sudah diklarifikasi sebelumnya.
Seperti Kepala BWS Nusa Tenggara I Ir.Asdin juliady, MM,MT termasuk mantan Kepala BWS sebelumnya, Ir. Marsono, MM,MT. Item proyek ini adalah salah satu yang dilaporkan dari 43 item lainnya oleh sebuah LSM pada Desember 2015 lalu. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
TO K O H Selesaikan Secara Hukum WALIKOTA Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku belum mengetahui persis temuan Inspektorat terhadap pembangunan gedung serbaguna di Kantor Lurah Kekalik. Namun demikian, jika telah dilakukan pembinaan tapi tidak terjadi perubahan, maka aparat penegak hukum (APH) didorong untuk memeriksa. ‘’Justru saya belum tahu . Kalau memang ada kerugian, kita dorong APH memeriksa,’’ tegas walikota dikonfirmasi, Jumat (18/3). Pembangunan gedung serbaguna dikerjakan oleh CV. PMS dengan keseluruhan pembangunan membutuhkan anggaran mencapai Rp 583. 214.000. Pada tahap I (pertama), terdiri dari pekerjaan pendahuluan. Yakni, pekerjaan tanah dan pasir serta sebagian pekerjaan beton senilai Rp 198.429.000. Bersambung ke hal 15 H.Ahyar Abduh (Suara NTB/dok)
KO M E N TTAA R
Tolak Kenaikan Iuran BPJS WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS mengatakan, komisi yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan itu menolak rencana kenaikan iuran bagi peserta mandiri yang akan dilakukan BPJS Kesehatan. Dikatakan, DPR RI dalam sidang paripurna beberapa hari lalu telah bersurat ke Presiden Jokowi untuk meminta rencana kenaikan premi tersebut ditunda. ‘’Iuran BPJS ini kita minta kepada Presiden untuk ditunda. Ada penundaan untuk naiknya premi bagi peserta mandiri tidak menerima upah. Tapi kalau PBI (Penerima Bantuan Iuran) dinaikkan, (Suara NTB/nas) negara punya urusan. Kemarin Hj. Ermalena MHS dari Rp 19 ribu menjadi Rp 23 ribu untuk PBI. Jangankan Rp 23 ribu, Rp 27 ribu kita setuju. Tapi untuk peserta mandiri perlu kita evaluasi lagi,’’ kata Ermalena dikonfirmasi usai bertemu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Jumat (18/3) siang kemarin. Bersambung ke hal 15
TINJAU IC - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi dan Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh didampingi pejabat lainnya saat meninjau IC, Jumat (18/3) kemarin.
Gubernur dan Walikota Mataram Tinjau IC Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi bersama Wali Kota Mataram H.AhyarAbduh meninjau Islamic Center (IC), Jumat (18/ 3) kemarin. IC akan dijadikan lokasi arena utama Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang akan diselenggarakan 29 Juli hingga 16 Agustus
mendatang. Gubernur melihat dan memperhatikan dengan seksama masterplan denah arena utama kegiatan MTQ tersebut. Ia berharap penyelenggaraan MTQ tingkat nasional di NTB berjalan lancar dan sukses serta membawa prestasi bagi daerah. Dalam kesempatan itu guber-
nur memerintahkan agar segera dibuat desainnya. Ia juga meminta kepada semua masyarakat NTB khususnya umat Islam turut serta mensukseskan pelaksanaan MTQ tahun ini. Kegiatan MTQ tahun 2016 ini diharapkan memberikan kesan yang baik bagi daerah. Bersambung ke hal 15
Universitas di AS Tawarkan Kerjasama Pengembangan ”Ecotourism” Mataram (Suara NTB) Salah satu universitas di Amerika Serikat (AS), University of Rhode Island menawarkan berbagai kerjasama dengan NTB terkait dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan, salah satunya pengembangan ecotourism. NTB dinilai memiliki banyak potensi pulau-pulau kecil yang sangat potensial dalam pengembangan ecotourism. Univesity of Rhode Island menawarkan berbagai kerjasama kepada Pemprov NTB, seperti bidang teknik, kelautan dan perikanan, sains,
BNN Razia Tempat Kos
lingkungan serta pengembangan sumber daya. Presiden University of Rhode Island, Dr. David Dooley, yang didampingi Dean of The College of Environment and Life Sciences, Dr. Jhon Kirby serta Dean of The College of Engineering, Dr. Raymond M. Wright saat menemui Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya menjelaskan bahwa universitasnya terbilang unggul dan berpengalaman dalam berbagai bidang. Serta telah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia selama kurun waktu 45 tahun. Bersambung ke hal 15
Empat Mahasiswa Diduga Positif Narkoba Mataram (Suara NTB) Operasi dengan sasaran kos-kosan kembali dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB. Razia Jumat (18/3) sore kemarin, dari puluhan penghuni tempat kos diperiksa dan empat diantaranya diduga positif narkoba. Razia berlangsung sekitar pukul 17.00 Wita, di kompleks kos-kosan Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela Mataram. Tim gabungan dari bidang penindakan,pencegahan dan tim rehabilitasi masuk ke kos-kosan di RT 02 Lingkungan Citra. Di kos-kosan lantai dua itu, puluhan penghuni yang rata rata mahasiswi diperiksa urinenya. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ars)
TES URINE – Sejumlah mahasiswa saat hendak diperiksa urinenya oleh petugas BNN NTB, Jumat sore kemarin.
Kemendagri Temukan 15 Perda Bermasalah di NTB
(Suara NTB/nas)
BERMASALAH - Daftar Perda bermasalah di kabupaten/kota di NTB ditunjukkan pihak Biro Hukum Setda NTB.
Mataram (Suara NTB) Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 15 Perda yang berada di kabupaten/kota di NTB bermasalah atau bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya. Sehingga, Kemendagri meminta Perda-Perda tersebut direvisi bahkan dicabut. ‘’Asal 15 perda bermasalah di kabupaten/kota. Kaitannya dengan retribusi, perizinan tertentu, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi jasa usaha dan pengelolaan barang milik daerah,’’ kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Rusman, SH, MH melalui Kepala Bagian (Kabag) Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, H. L. Mustaan, SH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (18/3) siang kemarin di ruang kerjanya. Dikatakan, Perda-Perda yang bermasalah itu dilakukan evaluasi pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Tahun 2012, sebanyak lima Perda yang dinyatakan bermasalah. Masing-masing di Kabupaten Sumbawa sebanyak dua Perda yakni Perda No. 11 tahun 2002 tentang pengelolaan air tanah dan Perda No. 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Di Sumbawa Barat terdapat satu Perda bermasalah yakni Perda No. 31 tahun 2011 tentang retribusi izin usaha perikanan. Selanjutnya di Lombok Barat ada dua perda yakni Perda No. 13 tahun 2009 tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah dan perda No. 6 tahun 2010 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Bersambung ke hal 15