Snt 19052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 64 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 19 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dari Kunjungan Gubernur ke Tiongkok

NTB Sepakati Kerjasama Pembangunan dengan Provinsi Ningxia PEMPROV NTB menyepakati kerjasama pembangunan dengan Provinsi Ningxia Tiongkok. Kesepakatan itu tertuang dalam pernyataan bersama antara Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dengan Gubernur Ningxia yang diwakili Wakil Gubernur Wang He Shan di Yinchuan ibukota Provinsi Ningxia, Rabu (18/5).

“Hal ini dapat dimaknai sebagai langkah penting untuk saling menyerap hal-hal baik dan saling belajar tentang pengalaman-pengalaman cerdas dari kedua daerah agar dapat berkembang lebih maju,’’ kata Gubernur NTB dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Rabu (18/5).

Gubernur mengaku, NTB dan Ningxia memiliki potensi yang sama, baik potensi per-

tanian, pariwisata dan potensi pertambangan. Provinsi Ningxia dengan luas wilayah 60 ribu km2 memiliki sejarah panjang, di mana 10.000 tahun yang lalu telah ditemukan situs sejarah. Bahkan, 3000 tahun yang lalu telah berpenduduk dan 1000 tahun yang lalu sudah memiliki kekaisaran.

Saat ini, terdapat 5000 masjid dan 36% dari 6,6 juta atau 2,4 juta penduduk Ningxia beragama Islam. Gubernur Ningxia adalah penganut Islam dan satu-satunya wanita kepala pemerintahan provinsi di Tiongkok. Di tengah keberagaman sukunya, Pemerintah Ningxia berhasil membangun toleransi antarsuku-suku maupun antarumat beragama.

Bersambung ke hal 15

KESEPAKATAN BERSAMA Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menandatangani kesepakatan kerjasama pembangunan dengan Wakil Gubernur Provinsi Ningxia di Yinchuan Tiongkok, Rabu (18/5).

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

Jadi Mitra iPasar

Jaksa Dalami Indikasi Keterlibatan Koperasi Selaras Mataram (Suara NTB) PT.iPasar Indonesia tidak mengelola langsung komoditi jagung pada Sistem Resi Gudang (SRG) di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur (Lotim), melainkan melalui Koperasi Selaras. Guna mendalami indikasi keterlibatan koperasi tersebut, Rabu (18/5) kemarin penanggung jawabnya dipanggil kejaksaan.

TO K O H Tingkatkan Pengawasan MARAKNYA kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak membuat Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH prihatin.

Untuk menyikapi persoalan ini, Kapolda mengimbau kepada para orang tua lebih intens melakukan pengawasan terhadap segala bentuk aktivitas buah hatinya serta aktif membangun komunikasi yang bisa membuat anak merasa aman, nyaman dan terbuka terhadap keluarganya.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/dok)

hubungan koperasi tersebut dengan iPasar.

Penanggung Jawab Koperasi Selaras, Harry Irawan Johari yang dikonfirmasi Suara NTB via ponsel Rabu petang mengakui sempat ada panggilan dari kejaksaan. “Panggi-

Dipindah ke Lapas Mataram

Zaini Arony Ditahan Satu Blok dengan Mahrip

Umar Septono (Suara NTB/dok)

Optimis Ada Kenaikan

H. Iswandi

Informasi diperoleh Suara NTB, Koperasi Selaras adalah mitra iPasar dalam memasarkan komoditi jagung di Kecamatan Pringgabaya pada SRG melalui sistem elektronik.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sedang mendalami

PEMPROV NTB tetap optimis anggaran daerah dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2016 akan terjadi kenaikan, meski ada pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen sesuai instruksi pemerintah pusat. Jumlah pagu anggaran dalam APBD murni 2016 sebesar Rp 3,575 miliar lebih, diprediksi akan ada potensi kenaikan dalam APBD-P. “Berkurang itu DAK, biar bagaimanapun dicari jalan keluarnya.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Mantan Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, resmi menjadi tahanan Lapas Mataram, setelah dipindahkan dari Bali, Senin (16/5) lalu. Diketahui, Zaini satu blok dengan mantan wakilnya di Pemkab Lobar, yakni Dr. H. Mahrip.

Kalapas Mataram Hanibal, Bc.IP, SH, MH, membenarkan pemindahan Zaini Arony itu dan secara resmi diterima pihaknya. “Sudah datang, Senin kemarin kami terima,” kata Hanibal kepada Suara NTB, Rabu (18/5).

Zaini diketahui menempati blok tahanan Tipikor, setelah sebelumnya dipindahkan dari Rutan Klungkung Provinsi Bali, atas permintaan keluarga sendiri. Ruang tahanan yang tergolong paling luas di lapas tersebut, karena di dalamnya para tahanan Tipikor dijadikan satu.

Di satu sisi, jauh sebelum Zaini Arony dipindah, hampir setahun Mahrip sudah menjalani penahanan dalam kasus SPPD fiktif. Zaini dan Mahrip pun bertemu di blok tahanan Tipikor. “Pak Zaini satu blok dengan Pak Mahrip.

Di blok kamar besar, blok tahanan Tipikor,” tambah Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Purniawal, SH. Tidak ada keistimewaan bagi Zaini Arony meski pun sebelumnya menjadi pejabat paling penting di Lobar. Menurut Purniawal, perlakuan dan fasilitas yang diterima sama dengan tahanan dan narapidana lainnya. Protap yang diberlakukan pun sama dengan mereka yang berstatus narapidana.

Dijelaskannya, kepindahan mantan Ketua DPD Golkar NTB itu atas permintaan pihak keluarga.

Bersambung ke hal 15

lannya Selasa kemarin, tapi penyidiknya sedang keluar.

Jadi ditunda,” akunya.

Sementara untuk panggilan Rabu siang, Harry mengaku belum mendapat informasi dari kejaksaan. “Kalau hari ini saya belum ada pang-

Dikpora NTB Rencanakan Pembangunan RKB

Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB merencanakan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk mengatasi kondisi bangunan fisik sekolah yang masih memprihatinkan. Pembangunan RKB ini difokuskan untuk sekolah swasta yang berada di daerah pinggiran atau terpencil.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dikpora NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., ditemui di kantornya, Rabu (18/5).

Menurutnya, program RKB untuk sekolah swasta itu direncanakan pada tahun 2016 ini. “Kita progam tahun H. Wildan (Suara NTB/ron)

Puan Maharani: MTQ di NTB Harus Lebih Baik

(Suara NTB/humas Setda NTB)

RAPAT KOORDINASI - Wagub NTB H. Muh. Amin (paling kanan) memberikan penjelasan mengenai kesiapan NTB sebagai tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko PMK Puan Maharani di Jakarta, Rabu (18/5). latan MTQ lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. ‘’Selain menjadi ajang untuk mencari qori’ dan qori’ah terbaik, juga sebagai wadah untuk membangun keharmonisan antaru-

bat Lotim yang berkaitan dengan SRG – iPasar, Harry mengaku tidak tahu persis. Pada kesempatan itu, Harry menjelaskan panjang lebar, jika dirinya mengkoordinir Koperasi Selaras yang bermarkas di Pringgabaya itu tahun 2011 sampai 2013. Saat itu tidak dilanjutkannya karena kontraknya berakhir. Apalagi dia mengaku kembali ke kampus untuk menjadi pengampu mata kuliah di Program Studi Geografi FKIP UMM. Bersambung ke hal 15

Sekolah Tak Layak

Pertama di Era Jokowi-JK Mataram (Suara NTB) Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani memimpin rapat koordinasi mengenai persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 26 di Kantor Kemenko PMK, Rabu (18/5).

Hadir pada rapat ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin Menteri Kominfo, Rudiantara. Hadir juga Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, dan Sekda Lombok Tengah Drs. H. L. Supardan, MM. Menko PMK Puan Maharani, menegaskan, MTQ ke 26 yang berlangsung di Mataram merupakan MTQ Nasional pertama di era kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Untuk itu, pihaknya mengharapkan perhe-

gilan lagi,” sebutnya. Tapi pada dasarnya Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ini mengaku siap memberikan klarifikasi. Penjelasannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupkosi) dalam pengelolaan Koperasi Selaras ketika itu. “Kalau diminta klarifikasi, saya siap,” tegasnya.

Disinggung soal materi pemeriksaan terkait dugaan suap ke oknum mantan peja-

mat beragama,” jelasnya.

Selain itu, politisi PDIP ini menyampaikan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah, Bersambung ke hal 15

ini ada pembangunan RKB. Memang prioritas kita di sekolah-sekolah swasta,” ujarnya.

Ia menyampaikan, program RKB itu sengaja dikhususkan untuk sekolah swasta yang berada di daerah pinggiran, karena kewenangan untuk perbaikan sekolah negeri berada di tangan pemerintah kabupaten/kota. “Kewenangan perbaikan untuk sekolah negeri, ada di kabupaten/kota,” ujar mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Rosiady menjelaskan, saat ini, sudah dilakukan pengajuan untuk pembangunan RKB ke Gubernur NTB. Bersambung ke hal 15 H. Rosiady Sayuti (Suara NTB/why)

SUARA NTB Kamis, 19 Mei 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dua Tahun Tak Berhasil, PKL Diminta Berhenti Mataram (Suara NTB) Selain menjadi persoalan, pedagang kreatif lapangan (PKL) terus mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidi itu antaranya, lapak dan retribusi tidak pernah dipungut. Oleh karena itu, Pemkot Mataram menekan agar PKL yang tidak berhasil selama kurun waktu dua tahun, diminta berhenti saja. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH., MH., di ruang kerjanya, Rabu (18/5).

Selama ini, kata Wartan, pemerintah selalu memanjakan pedagang sementara kontribus-

inya nihil. Ada kecurigaan masyarakat tidak ingin mengembangkan usaha mereka. Misal-

nya, dengan menyewa ruko sebagai lokasi usaha. “Makanya saya minta harus ada batasan

tertentu. Kalau dibiarkan mereka enak terus. Saya yakin kalau betul - betul bekerja, mereka bisa sewa ruko,” tandasnya.

Pengembangan usaha serta peningkatan kualitas produksi, pemerintah melakukan pembinaan tiap hari. Hal ini sebagai langkah untuk menggenjot semangat mereka agar berkembang dan tidak lagi menjadi PKL. Dibandingkan dengan

ruko dan restoran, mereka memiliki izin dan ada retribusinya.

Dari segi pendapatan, penghasilan mereka hampir sama.

Ia mencontohkan, PKL di samping Unram nyaris ramai tiap hari dan pendapatan mereka minimal Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta. Artinya, dari pendapatan tersebut mereka bisa mengembangkan usaha, tapi justru ada keengganan karena sudah

Bisa Bentuk Pansus KOMISI III DPRD Kota Mataram segera akan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada pimpinan DPRD Kota Mataram terkait dugaan pelanggaran izin mendirikan bangunan ruko di kawasan Hotel Aston Inn Mataram. ‘’Kemarin itu baru rekomendasi lisan setelah kita melakukan cek lapangan dan memang ada penyimpangan,’’ kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt menjawab Suara NTB di Mataram.

Komisi III merencanakan rapat internal untuk menindaklanjuti pertemuan dengan BPMP2T dan Dinas Takowasbang Kota Mataram. Rekomendasi akan disampaikan kepada pimpinan Dewan agar bisa diambil langkah - langkah strategis.

Komisi III berharap, rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pimpinan Dewan dapat menjadi rekomendasi tertulis DPRD Kota Mataram.

Opsinya, lanjut Wiska, apakah pimpinan Dewan akan menyampaikan kepada Walikota atau justru membentuk Pansus (panitia khusus). Meskipun output Pansus juga berupa rekomendasi. ‘’Tetapi kalau Pansus ini rekomendasinya lebih mendalam,’’ demikian Wiska. Wiska mengaku, rekomendasi tertulis itu akan disampaikan dalam minggu ini. Setelah Komisi III melakukan rapat internal.

Namun demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini memberikan gambaran bahwa rekomendasi Komisi III yang akan disampaikan kepada pimpinan Dewan seputar ketegasan Pemkot Mataram terhadap pelanggaran itu. Karena pangkal persoalan pelanggaran izin itu, sambung Wiska, adalah ketidaktegasan eksekutif dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, Komisi III akan merekomendasikan biaya pembongkaran bangunan juga ditanggung pemerintah. Karena dalam Perda, disebutkan bahwa biaya pembongkaran bangunan ditanggung oleh pemilik bangunan. Menyikapi kondisi ini, , Wiska yakin bahwa pimpinan Dewan mempunyai langkah-langkah strategis. ‘’Keinginan teman-teman Dewan lintas komisi agar dibentuk pansus. Karena ini dianggap pelanggaran berat,’’ terang Wiska.

Wiska memandang kesalahan Pemkot Mataram terletak pada ketidaktegasan dan kurangnya pengawasan di lapangan. Sehingga itu dianggap celah oleh oknum investor untuk melakukan pelanggaran. Kondisi ini, tegas Wiska tidak boleh dibiarkan. Justru melalui kasus Ruko Aston Inn tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Mataram untuk membenahi tata ruang di Mataram. ‘’Katanya Pemerintah tidak boleh melakukan pembongkaran kecuali ada putusan dari pengadilan, saya kira itu alasan yang mengadaada,’’ ucap Wiska. (fit)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

jemen retail diberikan kepada PKL khusus di jalan utama mulai Cakranegara hingga Ampenan, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan serta pengembangan usaha retail.

Artinya, pedagang tidak stagnan berjualan sehingga omset bisa lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, diharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (cem)

Pemkot akan Tetap Bangun Lapak di Selatan Kantor DPRD NTB

Fasilitasi Pembuatan Proposal DALAM rangka menghentikan aktivitas para pedagang minuman keras (miras) tradisional atau tuak yang masih marak di Kota Mataram, pemerintah berencana memberikan kompensasi bagi pedagang agar mengalihkan jenis usahanya. Kompensasi tersebut harus digunakan sebagai modal usaha dan sebelum kompensasi diberikan, para pedagang harus mengajukan proposal bantuan kepada Pemkot Mataram.

Untuk memudahkan para pedagang miras tradisional di wilayahnya, Lurah Mayura, I Made Purwa berencana akan memfasilitasi warganya dalam pembuatan proposal.

Purwa mengatakan ada lima pedagang miras yang terdata di wilayahnya. Para pedagang ini berada di tiga lingkungan yaitu Sweta, Pamotan, dan Negara Sakah Utara.

Purwa menyampaikan pada saat turun ke pedagang miras beberapa waktu lalu, pihaknya telah menyampaikan kepada para pedagang untuk membuat proposal dan menyampaikan rencana pemberian bantuan modal usaha ini. Namun ia belum berani menyebutkan jumlah bantuan yang akan diberikan karena bukan kewenangan pihaknya.

“Pada saat itu warga merespons dengan baik tapi belum ada yang bawa proposal sampai sekarang,” ujarnya, Rabu (18/5). Ia mengatakan akan kembali menyambangi para pedagang miras dan menanyakan apa saja kendalanya. Jika memang tidak ada yang bisa menyusun proposal sendiri, maka pihaknya akan membantu warga menyusun proposal yang akan diajukan kepada Pemkot Mataram. “Sifatnya kami akan memfasilitasi warga,” cetusnya.

Sejak Wakil Walikota Mataram berencana untuk menertibkan para pedagang tuak, Purwa mengatakan pihaknya langsung turun untuk mengingatkan para pedagang agar jangan lagi berjualan secara terbuka atau di pinggir jalan. Walaupun belum menghentikan aktivitasnya berjualan miras secara total, tapi para pedagang tak lagi berjualan secara terbuka di pinggir jalan.

“Kita sudah berikan arahan sesuai aturan. Suka atau tidak suka mereka harus mengikuti. Nantinya mereka juga akan tetap berurusan dengan aparat. Kalau mereka tetap berjualan, akan ditertibkan aparat,” jelasnya. Sampai saat ini pihaknya juga tetap memantau aktivitas para pedagang, pihaknya juga turun memantau bersama Babinsa dan Babinmaspol. “Tiap malam kami turun memantau,” ujarnya. (ynt)

berada pada zona nyaman.

Ditambahkan, melihat perkembangan PKL, pihaknya sedang melakukan pemetaan bersama Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, untuk menarik retribusi terhadap PKL, agar ada pemerataan dengan usaha lainnya. “Kalau mereka bilang tidak ada untung.

Mereka bohong,” pungkasnya.

Disisi lain, pelatihan mana-

(Suara NTB/ynt)

CEK - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengecek data yang diserahkan Dinas Takowasbang terkait bangunan yang melanggar tata ruang di ruang kerjanya, Rabu (18/5).

Bangunan Langgar Tata Ruang Terbanyak di Jalan Airlangga Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram segera melakukan eksekusi terhadap bangunan-bangunan yang melanggar aturan tata ruang.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pihaknya telah menerima daftar bangunan-bangunan yang melanggar tata ruang dari Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang). Dari data yang diterima, jumlah bangunan yang melanggar tata ruang terbanyak di Jalan Airlangga sebanyak 40 bangunan. Menyusul kemudian di Jalan Panca Usaha sebanyak 31 bangunan, Jalan Selaparang 17 bangunan, Jalan Panji Tilaar sebanyak 16 bangunan, dan Jalan Pejanggik 14 bangunan.

“Perencanaan penertiban sudah matang dan Dinas Takowasbang sudah membuat skema untuk persiapan penertiban,” ujarnya, Rabu (18/5). Senin mendatang, Mohan mengatakan akan menggelar rapat koordinasi untuk persiapan penertiban ini bersama pihak

terkait. “Penertiban ini tidak hanya melibatkan internal tapi juga institusi lain di luar Pemkot Mataram. Kami akan bertemu dengan mereka untuk menyampaikan rencana ini,” jelasnya. Dipastikan setelah rapat koordinasi, penertiban akan langsung dieksekusi.

Berdasarkan laporan hasil survei yang dilaksanakan Dinas Takowasbang, Mohan menyampaikan sudah diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggarannya. Ada pemilik bangunan yang memperluas usahanya dengan memanfaatkan ruang publik dalam hal ini lahan parkir dan bahkan trotoar juga dimanfaatkan sebagai tempat parkir.

Sebelum penertiban dilakukan ia juga meminta kepada para pengusaha dan pemilik bangunan agar kooperatif. Ia pun meminta agar pengusaha membongkar sendiri bangunannya. Mohan juga menyarankan kepada pengusaha yang ingin memperluas ruang usahanya untuk menggunakan pola menggantung

sehingga tidak menghabiskan ruang publik. Penertiban ini dilaksanakan untuk mengembalikan fungsi ruang publik.

Penggunaan ruang publik untuk perluasan usaha ini disebutkan Mohan karena kapasitas tempat usaha yang tidak memadai sehingga para pengusaha memutuskan untuk melakukan perluasan. Seharusnya para pengusaha tidak lupa terhadap aturan yang tertera di dalam izinnya bahwa ruang publik tidak boleh dimanfaatkan untuk perluasan tempat usaha. “Itu sudah jadi ruang publik,” ujarnya.

Wakil Walikota menegaskan pihaknya tidak ingin menghilangkan usaha para pemilik bangunan, apalagi yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Tapi ia meminta agar jangan sampai mereka memanfaatkan ruang publik secara permanen. Bahkan ada juga usaha yang hampir memanfaatkan bahu jalan. “Ada juga ruko yang menaruh barangnya sampai memanfaatkan trotoar jalan. Itu juga akan kita tertibkan,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini Pemkot Mataram belum mendapatkan lahan untuk relokasi pedagang kreatif lapangan (PKL) yang ada di Jalan Mahoni dan juga PKL di sekitar Islamic Center. Meski belum mendapat izin resmi untuk penggunaan lahan kosong di selatan Kantor DPRD NTB, Pemkot Mataram tetap akan membangun lapak sementara di lokasi tersebut. Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Uun Pujianto kepada Suara NTB. “Pemerintah kota tetap akan melaksanakan pembangunan lapak di selatan DPRD NTB,” cetusnya. Uun mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan untuk pembangunan lapak tersebut walaupun sampai saat ini belum keluar izin untuk pemanfaatan lahan dari Pemprov NTB. Beberapa waktu lalu pihaknya telah bersurat ke Pemprov NTB untuk pemanfaatan lahan tersebut. Surat permohonan tersebut juga disertai dua skema atau tata letak pembangunan lapak sementara dan pihaknya akan menggunakan tata letak yang dipilih oleh Pemprov NTB. Namun hingga kini belum ada jawaban dari Pemrov NTB. “Belum ada solusi dari Pemprov, akhirnya kami terpaksa membangun,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

KTP dan Akta Kelahiran Tak Perlu Rekomendasi Kelurahan Mataram (Suara NTB) Masyarakat tak perlu repot - repot meminta rekomendasi kepala lingkungan maupun kelurahan, untuk mengurus KTP elektronik dan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sebab, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran nomor 471/1768/ SJ tentang percepatan penertiban KTP elektronik dan akta kelahiran.

Menanggapi hal itu, Kepala Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan menyampaikan, pemberlakukan itu sudah dilakukan sebelum surat edaran dikeluarkan oleh Kemendagri. Sebab, data kependudukan yang dimiliki sudah siap sepanjang nama pemohon sudah tertera di kar-

tu keluarga, sehingga bisa dilakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik.

“Data sudah oke. Sepanjang namanya sudah ada di KK,” kata Ridwan.

Pola seperti itu sebenarnya kata Ridwan, dihajatkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri, untuk memangkas birokrasi, sehingga yang diperlukan hanyalah nomor induk kependudukan (NIK). Nantinya secara teknis, pihaknya mengkroscek keabsahan data warga kemudian dilakukan perekaman dan pemotretan.

Kalau bisa terkoneksi di pusat, maka tidak masalah KTP elektronik dicetak. “Sebenarnya cukup dengan NIK saja. Ndak perlu bawa rekomendasi kaling dan kelurahan,” ujarnya.

Lain halnya dengan penduduk baru, mekanisme digunakan dengan membawa surat pindah dari daerah asal.

Surat pindah dijadikan acuan untuk dimasukan ke sistem.

Lalu diterbitkan KK dan KTP elektronik yang baru.

Ridwan menjelaskan, sebenarnya dari awal prosedur permintaan rekomendasi kelurahan atau kepala lingkungan, karena dulu masih menggunakan manual. Dukcapil harus cermat meneliti data dari lingkungan dan kelurahan. Sekarang dengan sistem yang adanya di dukcapil. Darimanapun datangnya akan terdeteksi. Malah lanjutnya, petugas kelurahan minta data penduduk ke Dukcapil, karena data disajikan selalu diupdate. (cem)

Peringatan HAN Telan Anggaran Rp 1,5 Miliar Mataram (Suara NTB) Peringatan hari anak nasional yang dilaksanakan secara seremonial Juli mendatang, menelan anggaran Rp 1,5 miliar. Anggaran kegiatan itu tak hanya dari pemerintah daerah tapi juga Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalokasikan hal yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Mataram, Sutrisno mengakui postur anggaran yang disiapkan dalam APBD mencapai Rp 1,5 miliar, untuk rangkaian kegiatan peringatan HAN. Dana tersebut diperuntukan untuk menunjang program. “Iya, anggarannya Rp 1,5 miliar. Ada panitia yang membuat program termasuk RABnya,” aku Sutrisno Rabu (18/5).

Ada keinginan BP2KB, supaya ada efisiensi terhadap kebutuhan sehingga anggaran yang cukup besar tersebut tidak habis terpakai. Artinya, program - program harus menyesuaikan dengan anggaran bukan malah sebaliknya.

“Harapan benar - benar kegiatan menyesuaikan anggaran, supaya ada efisiensi,” harapnya.

Ia menyarankan, beberapa kegiatan perlu dikurangi.

Sebab, tidak semua keinginan dari Pemerintah Pusat harus diikuti di daerah. Prinsipnya, rangkaian puncak HAN dan kongres anak diselaraskan dengan menonjolkan kekhasan daerah. Maksudnya, selain mempromosikan budaya lokal juga menghemat sumber anggaran. “Tidak semua keinginan pusat dituruti di daerah,” ujarnya.

Karena peringatan HAN

dan Kongres Anak pertama kali dipadukan, penganggaran kegiatan ini juga disiapkan oleh Kementerian PP dan PA. Ia tidak menyebutkan berapa besar anggaran diploting oleh Pemerintah Pusat. Hanya saja, item - item yang dibiayai pusat dan daerah sudah ditentukan.

Besarnya anggaran HAN itu mendapat kritikan dari masyarakat. Menurutnya, uang Rp 1,5 miliar sebesarnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Sepertinya, pemberdayaan masyarakat, membantu masyarakat miskin dan lain sebagai. Daripada daerah harus membiayai hal - hal yang sifatnya seremoni saja. “Mending kasih orang miskin. Daripada habis habiskan uang ndak jelas begitu,” kata Rizky salah seorang mahasiswa asal Ampenan ini. (cem)

Ia berharap Pemprov NTB memahami kondisi yang terjadi saat ini. Pemkot Mataram ujarnya tidak mungkin menghentikan aktivitas para pedagang untuk berjualan selama MTQ berlangsung atau dalam jangka waktu yang lebih lama dari itu.

“Alangkah arifnya kalau mereka juga mendapat kesempatan.

Dampak ekonomi juga harus dipikirkan,” jelasnya, Rabu (18/5).

Pihaknya juga disampaikan Mohan telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan lapak. “Tolong kondisi ini bisa diterima dan itu satu-satunya tempat untuk memindahkan mereka,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa lahan tersebut tidak akan digunakan permanen. Setelah MTQ selesai, para pedagang akan kembali direlokasi ke lapak permanen yang akan disiapkan Pemkot Mataram.

Jika keberadaan PKL dikhawatirkan dapat merusak site plan yang sudah direncanakan event organizer MTQ, Pemkot Mataram juga siap untuk menyesuaikan.

Puluhan pedagang di sekitar lokasi itu juga ditegaskan harus mendapatkan manfaat dari pelaksanaan MTQ. “Dari hati yang paling dalam saya mohon pengertian Pemprov soal relokasi ini agar segera kami selesaikan,” ujarnya.

Secara pribadi Mohan mengatakan sudah berkomunikasi dengan Gubernur NTB dan Gubernur menyetujui penggunaan lahan tersebut. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

PERSIAPAN MTQ - Di lahan inilah Pemkot Mataram meminta agar diberikan tempat untuk merelokasi sementara PKL di Jalan Mahoni dan di sekitar Islamic Center. Dua orang pekerja sedang memadatkan lahan untuk persiapan pelaksanaan MTQ Nasional ke-XXVI pada Juli nanti.

Pertamanan Diminta Maksimal Urus PJU Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada Dinas Pertamanan untuk memaksimalkan kinerjanya dalam mengurus persoalan penerangan jalan umum (PJU). Mohan menyorot persoalan PJU yang di beberapa zona kerap mati selama beberapa hari. Rabu (18/ 5) pagi, Mohan mendatangi Kantor Dinas Pertamanan Kota Mataram dan langsung mengarahkan agar Bidang PJU untuk memaksimalkan kinerjanya.

Mohan membantah kedatangannya ke Dinas Pertamanan dalam rangka inspeksi mendadak (sidak). “Tadi bukan sidak tapi untuk memotivasi teman-teman di Pertamanan khususnya Bidang PJU karena memang beberapa waktu belakangan ini banyak sekali komplain. Saya dan Pak Wali juga sudah sampaikan protes terhadap kondisi PJU di Kota Mataram ini,” jelasnya.

“Saya minta Bidang PJU memaksimalkan tugas mereka,” sambungnya. Selain itu ia juga meminta agar titik-titik PJU tersebut tetap diawasi sehingga mana lampu yang mati bisa segera diganti. Ia mengatakan di beberapa kawasan ada yang lampunya mati total. Pihaknya tidak ingin dengan PJU yang tidak

terurus ini masyarakat akan bereaksi. “Jangan sampai masyarakat bereaksi atas ketidaknyamanan mereka.

Setiap sudut kota di Mataram ini harus terang,” jelasnya.

Menurutnya PJU yang harus menjadi perhatian tidak hanya di jalan-jalan protokol, tapi juga di jalan-jalan lainnya. Instalasi di Kota Mataram ini telah terpasang merata namun ia heran masih ada PJU yang mati. Dalam hal ini menurutnya perlu pengawasan dan pemeliharaan yang perlu diintensifkan. “Ini mati berhari-hari dan tidak terurus. Kita kecewa dan kita minta Pertamanan bekerja maksimal. Jangan sampai terabaikan,” terangnya.

Ia juga merasa heran saat ada PJU mati dan telah diperbaiki kembali oleh Dinas Pertamanan, dalam beberapa jam lampu tersebut akan kembali mati. Dinas Pertamanan juga menurutnya tidak mungkin menunggui lampu itu sampai 24 jam. Tidak hanya Pemkot Mataram, namun PLN ditegaskan Mohan juga harus ikut bertanggung jawab agar PJU di kota ini tetap beroperasi dengan baik.

Dengan sistem kontrak daya sangat mempengaruhi beban listrik yang harus dibayarkan Pemkot Mataram kepada PLN. (ynt)

SUARA NTB Kamis, 19 Mei 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Gunakan Naker Asing Israel Pesan Ilalang PENGUSAHA dari Israel hingga kini masih intens memesan ilalang dari NTB. Setiap tahun tak kurang dari 4.000 pcs ilalang diterbangkan ke negara itu. Ilalang banyak dikenal orang sebagai gulma dan hanya dimanfaatkan sebagai makanan hewan ternak, atau bahkan dibuang begitu saja karena dianggap mengganggu. Jenis tumbuh-tumbuhan yang umunya berkembang di perbukitan biasanya dimanfaatkan untuk atap rumah sederhana masyarakat.

Namun menurut Sekretaris Asosiasi Pengusaha Eksportir (Apeks) Provinsi NTB, Ir. Ari Aditya, MM, buyer dari Israel memanfaatkannya untuk kebutuhan cottage dan resort di kawasan pariwisata di sana. “Setiap tahun minimal buyer-nya minta empat kali, sekali kirim 1.000 pcs,” kata pemilik perusahaan kerajinan kayu kering, Lombok Natural ini pada Suara NTB di Mataram, Rabu (18/5).

Untuk memenuhi permintaan buyer tersebut, Ari Aditya mengatakan ia bermitra dengan salah satu pengepul ilalang di Lombok Barat. Setiap pengiriman harus dikemas sesuai standar yang ditentukan buyer.

“Tidak mudah mengirimnya, dan syarat-syarat standar barang yang dikirim cukup berat. Nampaknya di Indonesia, buyer ini hanya minta ilalang dari NTB,” tambahnya. Israel seperti diketahui adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir dan gurun pasir Sinai. Selain itu dikelilingi pula dua daerah Otoritas Nasional Palestina : Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Pariwisata di Israel adalah salah satu sumber pendapatan utama negara. Israel menawarkan tempat wisata historis, religius, arkeologis, budaya, resort pantai dan eko pariwisata. Israel memiliki jumlah museum yang mendongkrak pendapatan perkapita tertinggi di dunia.

Mayoritas turis yang berkunjung berasal dari Amerika Serikat, Perancis Rusia, Britania Raya dan Jerman. “Berangkat dari potensi pariwisatanya yang cukup besarlah yang memungkinkan Israel akan tetap meminta kiriman ilalang dari NTB,” demikian Ari Aditya. (bul) Ari Aditya (Suara NTB/bul)

Eksportir Jagung Diproses Hukum Mataram (Suara NTB) Tim gelar perkara merekomendasikan PT. SAN, salah satu perusahaan eksportir jagung di Sumbawa untuk dilanjutkan ke proses hukum. Eksportir tersebut terindikasi melanggar aturan karena menggunakan tenaga kerja (naker) asing.

Gelar perkara pertama dilaksanakan Rabu (18/5) di kantor Disnakertrans Provinsi NTB. Tim gelar perkara ini terdiri dari pengawas Disnakertrans Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, Koordinator

Pengawas (Korwas) dari Polda NTB, serta dari Imigrasi.

“Kasusnya akan dilanjutkan ke proses hukum, perusahaan yang menggunakan naker asing tanpa izin Kemenaker itu yang akan dituntut,” kata Kepala

Dinas Nakertrans Provinsi NTB, Drs. H. Wildan. Direkomendasikan melanjutkan dan mempertahankan penggunaan pasal 185 ayat 1, junto pasal 42 ayat 1 dan 2, UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

(Suara NTB/bul)

IKAN EKSPOR - Pelabuhan Perikanan Pantai di Labuhan Lombok, Lombok Timur tahun 2015 lalu mengakumulasi sebanyak 1,85 juta kilogram ikan hasil tangkapan nelayan. Tahun 2014 juga tercatat sebanyak 1,92 juta kilogram ikan mendarat di pelabuhan ikan terbesar di NTB itu. Ikan-ikan tangkapan nelayan beberapa jenis di antaranya untuk ekspor ke beberapa negara tujuan utama, selain untuk konsumsi lokal. Tampak beberapa nelayan membawa hasil tangkapannya di dermaga pelabuhan perikanan pantai Labuhan Lombok, baru-baru ini.

Mengembangkan dan menggali keterangan pimpinan perusahaan, dan barang bukti tambahan guna memperkuat unsur pelanggaran tindak pidana meliputi, kepastian tentang pimpinan atau pemilik perusahaan, pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang, dan kesesuaian para saksi. Dengandemikian,PemprovNTBmelalui Disnakertrans telah bulat akan menuntut secara hukum kepada eksportir itu sanksi tegas pelanggaran aturan ketenagakerjaan.

Meski demikian, ada dua proses gelar perkara lagi yang akan dilalui sebelum kasusnya sampai ke proses hukum. Gelar perkaranya akan mematangkan kesiapan pemberkasan, pengacara, saksisaksi hingga memastikan secara khusus yang terindikasi sebagai tersangka. “Alhamdulillah semua tim sudah mendukung. Pemerintah harus tetap tegas, sehingga tidak ada yang main-main lagi dengan ketentuan ketenagakerjaan di NTB,” tambahnya.

Sebelumnya, Disnakertrans NTB baru-baru ini menerima laporan dari Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa tentang aktivitas empat naker asing asal Thailand, dan pada 26 April lalu dilakukan kegiatan tangkap tangan terhadap mereka, yakni Mrs. P (P), Mr. K (L), Mr. T (L), dan Mr. P (L) yang dipekerjakan di salah satu perusahaan eksportir jagung, PT. SAN. Keempat TKA tersebut ditangkap di Labangka 5 dan Labangka 4 pada 26 April 2016.

(Suara NTB/bul)

H. Wildan Dalam laporan yang sampai di Disnakertrans NTB, modus operandinya, perusahaan bersangkutan mempekerjakan tenaga kerja sebagai operator mesin pemipil jagung,tanpamengantongidokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan (Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS).Sehinggadilakukanpengusutanyangberujungpadagelarperkara yang dilakukan kemarin. Sebab dalam Undang-Undang Nomo 3 Tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan, pada BAB VIII tegas dinyatakan, salah satunya bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (bul)

Seribu Calon TKW akan Dibekali Keterampilan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 200 perempuan mulai akan dilatih menjadi terampil dan bersertifikasi. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi NTB telah bekerjasama dengan Tahir Foundation di Jakarta untuk melatih sebanyak seribu calon TKW secara bertahap.

Tahir Foundation ini, kata Kepala BP3AKB Provinsi NTB, Wisma Ningsih Drajadiah, akan menyiapkanpembiayaansepenuhnya untuk kegiatan pelatihan dimaksud. Beberapa jenis keterampilan yang akan diberikan di antaranya keterampilan keperawatan, hospitality untuk hotel dan rumah.

“Setiap tahun akan dilatih

sebanyak 200 perempuan. Dilaksanakan selama lima tahun berturut-turut, dimulai dari tahun ini,” kata Wisma Ningsih dikonfirmasi di Mataram, Rabu (18/5).

Pelatihan ini dimaksudkan untuk menyiapkan perempuanperempuan NTB menjadi tenaga-tenaga terampil yang akan dihadapkan pada tantangan persaingan bebas Asean. Setelah mendapat pelatihan, perempuan-perempuan dimaksud akan dikirim untuk memenuhi permintaan tenaga kerja terampil di luar negeri.

“Untuk sementara, setelah dilatih semuanya akan dikirim ke Taiwan dan beberapa negara yang membutuhkan.

Sudah ada kerjasama dengan

NTB Kembangkan Kawasan Cabai Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Hortikultura tahun ini memberikandukunganpenuhkepadaNTBuntukmengembangkansekitarseribu hektar kawasan cabai. Dukungan penuh ini diberikan dalam rangka menekan inflasi yang selama ini menjadi momok dari komoditas hortikultura ini. “Inflasi kita selama ini dipengaruhi oleh cabai dan bawang merah, makanyaDirjenHortikulturasangatmemperhatikanuntukmengembangkan kawasan cabai,” kata Kepala Bidang Hortikultura pada Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB, Wardi, SP dihubungi di Mataram, Rabu (18/5).

Dirjen Hortikultura menitipkan anggaran Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp 8 miliar ke Dinas Pertanian Provinsi NTB, dan menitipkan anggaran sebesar Rp 21 miliar melalui TP Mandiri atau kepada masing-masing kabupaten/kota langsung. Cabai yang dikembangkan jenis cabai besar dan cabai rawit seluas 1.040 hektar. Terbagi kepada masing-masing kabupaten/kota. Cabai besar dikembangkan seluas 40 hektar di Kabupaten Lombok Tengah dan 25 hektar di Dompu. Sementara untuk cabai rawit dikembangkan seluas 40 hektar di Lombok Tengah, 74 hektar di Kabupaten Sumbawa Barat, 75 hektar di KLU dan 30 hektar di Dompu.

Sementara dukungan melalui TP Mandiri, untuk cabai besar dikembangkan seluas 15 hektar di Bima, 40 hektar di Kabupaten Sumbaw, 40 hektar di Kabupaten Lombok Barat, 450 hektar di Kabupaten Lombok Timur. Dan untuk cabai rawit, dikembangkan seluas 40 hektar di Kabupaten Lombok Barat, 30 hektar di Kabupaten Bima, 40 hektar di Kabupaten Sumbawa 40 hektar dan Kota Mataram 100 hektar. Dari TP Provinsi sebesar Rp 8 miliar, lanjut Wardi, saat ini sedang proses tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTB untuk pengadaan bantuannya kepada kelompok tani. Sementara TP Mandiri, belum diketahui persis progresnya.

Kelompok tani yang akan menerima bantuan, adalah kelompok tani yang diajukan oleh masing-masing kabupaten/kota untuk TP Provinsi, dan saat ini sudah diverifikasi kelompok. Sementara melalui TP Mandiri, tentunya kabupaten/kota juga melakukan verifikasi kepada masing-masing kelompok yang mengajukan menerima bantuan. Dukungan bantuan diberikan tidak dalam bentuk tunai kepada kelompok tani, beberapa di antaranya bantuan tersebut berupa sarana dan prasarana produksi, termasuk bantuan pompa air untuk mempermudah petani memenuhi kebutuhan air tanamannya.

“Juni-Juli bantuan sudah bisa didistribusikan, dan produksi diperkirakan bisa dilihat pada September nanti,” terang Wardi.

Ia juga menyebut angka produksi tatkala pengembangan kawasan dilakukan. Untuk TP Mandiri total produksi diperhitungkan sampai 4.650 ton untuk cabai besar, dengan perkiraan produksi 8,5 ton/ hektar. Sementara untuk cabai rawit produksi diperhitungkan sampai 1.750 ton dengan perkiraan produksi sampai 8,3 ton/ hektar. (bul)

BNP2TKI. Bahkan mereka bisa menjadi pengisi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri,” katanya.

Mereka yang dilatih adalah yang dijaring dan diusulkan oleh kabupaten/kota di NTB. Minimal adalah tamatan SMA yang kemudian diasah keterampilannya di salah satu lembaga yang memiliki sertifikasi internasional.

Pelatihan kepada perempuan

ini, kata Wisma Ningsih, untuk menjawab secara bertahap tidak sedikitnya jumlah perempuan di NTB yang belum produktif. Ia juga menyinggung soal masih banyaknya pengiriman TKW ke luar negeri secara ilegal, meski pemerintah telah memberlakukan kebijakan moratorium pengiriman ke beberapa negara.

“TKW ilegal ini salah satunya

disebabkan mereka direkrut dan diberikan pelatihan di luar negeri.

Lalau yang tidak lulus pelatihan, terpaksa harus jadi TKW ilegal karena tidak punya ongkos untuk pulang. Sekarang lembaga pelatihan seperti di luar negeri itu sudah ada di Indonesia. Tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk menjadi TKW ilegal,” demikian Wisma Ningsih. (bul)

SUARA NTB Kamis, 19 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

KIS, KIP dan KKS Salah Sasaran, Disosnakertrans Kecewa Kepala Bidang Bina Organisasi dan Bina Sosial (BOBS) pada Disosnakertrans Lotim, Mohammad Sabrun,S.Sos saat dikonfirmasi, Rabu (18/5), tidak memungkiri terjadinya salah sasaran dalam penyaluran tiga kartu sakti tersebut. Pasalnya, data yang menjadi acuan pemerintah

sekarang masih menggunakan data pemutakhiran penduduk 2011. Sementara, perubahan situasi yang terjadi antara data terakhir dan situasi masa kini yang dilakukan pada tahun 2015 dalam bentuk sensus penduduk itu belum tercatat oleh pemerintah. Dengan demikian, katanya, kondisi itu

sangat berpengaruh terhadap ketepatan penyebaran kartu KIS, KIP dan KKS. “Memang iya dalam penyaluran tiga kartu itu masih memakai data tahun 2011,” akunya.

Misalnya, tidak mengherankan jika banyak masyarakat yang menerima kartu KIP dari kalangan masya-

rakat yang sudah tamat sekolah, sudah menikah bahkan sudah punya anak. Sementara, untuk mendapatkan manfaat dari kartu KIP itu harus ada surat keterangan masih sekolah dari masingmasing satuan pendidikan atau sekolah.

“Inilah susahnya kita kalau penyalurannya dipihak ketigakan, kementerian itu kan punya dinas sebagai perpanjangan tangannya di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Tapi kenapa dinasnya itu tidak difungsikan,” tanya Sabrun.

Jika persoalannya begini, tambahnya, maka Disosnakertrans akan menjadi tumbal karena kerap menjadi sasaran tempat mengeluhnya masyarakat. Sementara, dinas sosial sendiri tidak mengetahui persis alur pendistribusian tiga kartu ini karena tidak dilibatkan. “Sama sekali tidak ada koordinasi ke kita terkait penyaluran tiga kartu itu (KIS,KIP dan KKS), kita hanya menerima keluhan saja,” keluhnya lagi.

Oleh sebab itu, ia berharap apabila pendistribusian tiga kartu sakti pemerintah itu

Soal Proyek Pipanisasi, Wabup Persilakan BWS Jalan Terus

Kebut Revitalisasi Pasar Tradisional DINAS Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM-PP) Lombok Timur (Lotim) mengebut kegiatan revitalisasi sejumlah pasar tradisional. Tahun 2016 ini, ada sejumlah pasar yang akan dibangun yang anggarannya bersumber dari APBD, Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Plt Kepala sekaligus Sekretaris Dinas ESDM-PP, H. Teguh Sutrisman mengemukakan kepada Suara NTB saat ini pembangunan Pasar Paokmotong Kecamatan Masbagik yang bersumber dari dana TP sebesar Rp 5,7 miliar telah masuk proses tender.

Diketahui, pada tahun 2015 lalu sebenarnya sudah siap dilakukan pembangunan pasar yang lokasinya di atas tanah hibah provinsi dekat SPBU Paokmotong. Akan tetapi, dana TP ini terpaksa dikembalikan karena sampai akhir tahun 2015 tidak kunjung dikerjakan.

Tahun 2016, pemerintah pusat kembali memberikan Lotim dana TP dari Kementerian Perdagangan tersebut dan dalam waktu dekat pembangunan sudah bisa mulai dikerjakan.

Pembangunan pasar baru Paokmotong ini dimaksudkan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Pasar Tradisional Paokmotong saat ini. Rencananya, pasar Paokmotong lama akan jadi lokasi pasar modern.

Dari APBD dibangun pasar Sakra senilai Rp 12 miliar dan Pasar Pringgabaya senilai Rp 10 miliar. Perencanaan pembangunan pasar tradisional ini sudah diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk selanjutnya dilakukan pelelangan.

“Pada bulan Mei ini, semua tender kita harapkan sudah rampung sehingga bisa langsung dikerjakan,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (18/5) kemarin. Pelaksanaan pembangunan pasar tahun ini diyakinkan bisa lebih awal. Sehingga tidak terjadi lagi ada yang mengalami molor dalam pelaksanaannya.

Revitalisasi pasar tradisional lainya yang dilakukan tahun 2016 ini adalah Pasar Pancor. Yakni perluasan Pasar yang sumber anggarannya dari DAK. Pelaksanaan lelang pembangunan pasar pancor ini mundur dari rencana awal.

Pasalnya, terjadi pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 10 persen dari total anggaran yang diberikan sebesar Rp 2,7 miliar.

“Pemotongan ini terjadi secara nasional, sehingga terpaksa kita mundur pelaksanaannya,” demikian ucapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

Memprihatinkan, Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) dinilai sudah masuk tahap darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini terindikasi dari kasus-kasus kekerasan kekerasan yang muncul tiap pekan. Belum lagi yang enggan melapor ke aparat.

Terjadinya kasus ini dinilai cukup memprihatinkan.

Demikian pandangan Aktivis Perempuan dan Anak, Triaty saat ditemui di Selong, Rabu (18/5) kemarin. Koordinator Organisasi LSM Bhakti Mampu ini mengatakan, para orang tua kerap kali menganggap tema seks sebagai hal yang tabu untuk dikenalkan kepada anak-anak. Akibatnya, anak anak lebih banyak mempelajarinya dari sumber lain. Gempuran informasi internet yang menyediakan gambar-gambar kurang mendidik tak urung menjadi referensi mereka dalam mengenal topik yang satu ini.

Menyikapi kondisi ini, diperlukan langkah penting untuk mencegahnya. Sarannya bisa dimulai dengan memberikan pendidikan seksual kepada anak anak sejak dini. Berikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. “Dengan demikian, anak-anak akan tahu apa akibat kalau melakukan hubungan seksual,” imbuhnya.

Melalui bangku sekolah, sangat penting ada kurikulum yang mengajarkan tentang kesehatan reproduksi.

Disiplin ilmu biologi yang diajarkan di sekolah saat ini dinilai masih terbatas. Pendidikan juga bisa dimulai dari lingkungan keluarga. “Ajarkan kepada anak-anak tentang alat-alat vital mereka. Alat-alat vital tersebut tidak boleh dipegang oleh siapapun.”

Selain itu, pendidikan moral juga perlu diberikan kepada anak. Anak lakilaki diajari menghargai perempuan.

Pengaruh medsos yang sangat besar harus dibatasi mulai dari lingkungan keluarga. “Jangan kasih anak-anak HP yang bisa akses internet dengan bebas,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lotim, Baiq Farida Apriani menguraikan, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Lotim terbilang tinggi. Gambarannya, kasus kekerasan terhadap anak didomnasi pelecehan seksual sebanyak 23 kasus sepanjang tahun 2015 lalu.

Apriani mengemukakan, untuk menyelesaikan kasuskasus tersebut pihaknya tidak bisa sendiri. Dibutuhkan kerjasama lintas sektoral. Tingginya kasus tersebut di Lotim dikatakan dipicu perekmbangan media sosial. Kemajuan iptek tidak diimbangi dengan pengetahuan dan pola pikir anak-anak. (rus)

masih salah sasaran. Lebih baik pendistribusiannya ditunda dulu sebelum penerima manfaat dari kartu tersebut yang dihajatkan terhadap masyarakat miskin diverifikasi kembali.

“Kalau lewat kita penyalurannya, kan bisa kita tahan dulu kartu itu sembari mendata siswa atau masyarakat miskin dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terlebih dinas sosial memiliki perpanjangan tangan lagi di tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa,” sarannya. (yon)

(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku kecewa, karena tidak dilibatkan dalam penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Akibatnya, penyaluran tiga kartu sakti tersebut menuai masalah yakni pendistribusiannya salah sasaran.

(Suara NTB/ari)

TERBAKAR – Warga memadati jalan di depan toko bangunan yang terbakar di Dusun Karang Pangsor, Kecamatan Pemenang, Rabu (18/5).

Toko Bangunan di Pemenang Dilalap Api Tanjung (Suara NTB) Apes dialami I Nengah Gawe. Pemilik Toko Bangunan di Dusun Karang Pangsor, Kecamatan Pemenang, ini harus merelakan sejumlah material bangunannya terbakar api saat kejadian, Rabu (18/5).

Pengakuan korban, api yang diduga berasal dari korsleting listrik sudah mengepul sejak ia pertamakali melihat pada pukul 7.30 wita. Ia mengetahui tokonya terbakar, sesaat hendak membuka pintu toko untuk berjualan. Mengetahui asap sudah mengepul, ia kemudian meminta bantuan warga sekitar.

Api dengan cepat membesar, membumbungkan asap pekat warna hitam ke udara.

Pemicunya karena di dalam toko terdapat material yang mudah terbakar seperti thinner dan karbit. Warga yang berbondong-bondong menyiramkan air dengan ember,

namun tidak mampu berbuat banyak memadamkan api.

Setidaknya, butuh waktu sejam untuk memadamkan api. Kedatangan Damkar pun terbilang lamban. Karena setengah jam kebakaran berlangsung, 1 unit Mobil Damkar baru tiba di lokasi. “Kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah,” aku Gawe.

Setidaknya, korban masih bisa menghitung beberapa material bangunan yang sempat diselamatkan berkat bantuan warga. Namun jumlahnya juga tak seberapa karena api dengan cepat menghanguskan seisi toko.

Letak toko yang berdekatan dengan bangunan lain maupun perumahan warga membuat warga panik. Apalagi Damkar juga dinilai lambat memberikan penanganan.

Saat Damkar tiba, kondisi api sudah membesar. Kontan Tim

Damkar BPBD mendapat ejekan warga.

“Api sudah mulai menyambar semua bangunan begitu BPBD tiba. Bahkan, setelah api sudah padam, baru datang 1 unit mobil lainnya,” keluh Adi. Danru TRC BPBD Lombok Utara, M Sa’i, tak menyangkal relawan siaga bencana KLU lamban tiba di lokasi. Kondisi itu tidak lepas dari faktor jarak tempuh Kantor BPBD di Gangga ke Pemenang yang lumayan jauh.

“Mobil Damkar yang tiba belakangan itu saja harus berangkat dari Bayan. Syukurnya api berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke rumah warga,” kata Sa’i. Diakui, timnya sempat kesulitan memadamkan api. Pasalnya, barang-barang toko yang terdiri dari tiner dan karbit merangsang kobaran api dalam waktu lama. (ari)

Dewan Tak Setuju

PTT Tereliminir Diberi Honor Tiga Bulan Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 276 Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang telah diberhentikan akan menerima honor tiga bulan, terhitung sejak Januari - Maret 2016. Sebagai acuan pembayaran honor mereka, Pemda KLU akan menerbitkan SK tiga bulanan.

Namun, 276 orang itu tetap akan tercatat sebagai personel yang tereliminir.

Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH, di ruang kerjanya, Rabu (18/5), mengatakan Pemda KLU akan mengakomodir tenaga kontrak yang dibebastugaskan. Dalam hal ini, honor tenaga kontrak akan dibayarkan. “Kita akan bayarkan honor mereka yang diberhentikan itu untuk tiga bulan. Tetapi tidak mengubah keputusan bahwa mereka tereliminasi,” kata Wabup.

Langkah ini diambil sebagai solusi atas desakan masyarakat yang menuntut haknya. Meski eksekutif Pemda KLU menyadari, masa pengabdian seluruh tenaga kontrak berakhir 31 Desember 2015.

Wabup menilai, persoalan yang dihadapi dirinya dan Bupati saat ini adalah buntut tidak beresnya manajemen administrasi yang diterapkan Sekretariat Daerah selama ini.

Idealnya, Sekda melakukan evaluasi sekaligus memberikan keputusan perpanjangan atau pemberhentian

kontrak sebelum Januari 2016. Sehingga masyarakat tidak akan bereaksi sampai melakukan aksi dengar pendapat apalagi demo ke kantor Bupati.

“Sebagai dasar kita memberikan honor, maka kita buatkan SK tiga bulan,” katanya.

Mengetahui kebijakan tersebut, Ketua Komisi III DPRD KLU, Ardianto, SH., menilai langkah yang diambil eksekutif tersebut keliru. Pasalnya, ia tidak menemukan adanya dasar hukum yang bisa dipakai untuk menerbitkan SK tiga bulan.

“Dasar membuat SK tiga bulan itu apa, karena kita membahas APBD untuk 1 tahun sesuai amanat Undang - Undang. Jika benar eksekutif menerbitkan SK dan membayar honor untuk 3 bulan, maka eksekutif telah melanggar Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang APBD 2016,” tegas Ardianto.

Politisi Hanura KLU ini menjelaskan, bahwa dalam Perda yang disetujui antara eksekutif dan legislatif dimaksud, disepakati besaran honor seluruh kontrak sebesar Rp 18, 34 miliar, terdiri dari Rp 1,49 miliar upah honorarium kalangan PNS dan Rp 16,848 miliar untuk PTT. Bahkan Dispenda sendiri mengklaim, tidak ada kenaikan anggaran dari keberadaan tenaga kontrak andai pun tidak terjadi pemecatan.

“APBD itu mengatur hak

seluruh tenaga kontrak, termasuk yang dipecat untuk 1 tahun. Jadi bukan saya mengatakan Bupati salah membayar untuk tiga bulan, tapi Perda,” cetusnya lagi.

Sebelumnya, dalam rapat dengan DPRD, Kepala Dispenda, L. M. Irwan, membenarkan tidak adanya tambahan anggaran dari keberadaan tenaga kontrak. Mengacu pada pernyataan Asisten III pada rapat sebelumnya, kata dia, jumlah tenaga sebanyak 1.731 orang, dengan beban anggaran sebanyak Rp 18,34 miliar.

“Untuk substansi nama nama honorer itu kewenangan Pimpinan (Sekda). Terkait dana pembayaran tenaga kontrak dan APBN yang numpang lewat, ini clear karena ada di buku APBD,” ujarnya.

Perkembangan pembayaran upah honorer sampai hari ini, Irwan menyebut baru diajukan oleh delapan SKPD saja. Rekap SP2D sedang berlangsung, dengan rincian honorer Dikes Rp 60 juta, Inspektorat KLU, Rp 57,8 juta, honorer Bappeda Rp 47,6 juta, Kantor Camat Tannjung Rp 34 juta, Kantor Camat Pemenang Rp 32 juta, KPPT KLU Rp 57,8 juta, Kesbangpol Rp 38 juta, serta KLH Rp 57,8 juta. Sehingga total SP2D tenaga PTT yang siap keluar baru sebesar Rp 380 juta.

“SKPD lain belum menyampaikan dokumen ke kami, sehingga belum bisa kami proses,” pungkas Irwan. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Sarifudin, SH., tampaknya tidak sependapat dengan Komisi III DPRD terkait proyek BWS di KLU. Bilamana Komisi III meminta proyek pipanisasi senilai Rp 11,39 miliar (sebelumnya tertulis Rp 16 miliar) dihentikan sembari menunggu Perda, Wabup justru sebaliknya. Ia mempersilakan BWS dan kontraktor jalan terus menyelesaikan proyek.

Namun demikian, wabup juga memiliki syarat agar proyek di kawasan mata air Sekeper, Kecamatan Kayangan tersebut bisa dilanjutkan. Dimana, pihak berkepentingan yakni, BWS dan PDAM KLU sedianya mengakomodir tuntutan warga, salah satunya memberi kompensasi kepada warga akibat aktivitas tersebut.

“Kami menyambut baik proyek tersebut dan tidak boleh ada larangan sepanjang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

Saya yakin, pemerintah pusat sudah mengkaji dampak pemanfaatan di sekitar lokasi mata air Sekeper,” ujar Sarifudin, di ruang kerjanya, Rabu (18/5).

Terhadap aktivitas BWS di KLU, Wabup mengaku sedikit mengikuti perkembangan di lapangan saat ini, termasuk mengetahui pula awal mula proyek itu. Saat duduk sebagai unsur Pimpinan Komisi di DPRD NTB, Wabup pernah berkunjung ke beberapa lokasi proyek di kabupaten-kabupaten di NTB. Bahwa kata dia, proyek BWS ini merupakan turunan dari kebijakan pusat terhadap program nasional yang menargetkan 100 persen masyarakat di Indonesia memperoleh layanan air bersih. Mengacu pada target nasional itu, Pemda KLU pun memersilahkan BWS untuk melanjutkan pekerjaannya.

Kaitannya dengan dinamika yang terjadi di masyarakat dimana dikhawatirkan akan

terjadi reaksi anarkis, Wabup menilai jauh dari kesan kultur masyarakat yang mengedepankan kearifan. Sebaliknya, ia justru menduga adanya keterlibatan oknum yang sengaja memanasi suasana untuk kepentingan pribadi.

“Isu yang berkembang bahwa air ini akan dijual ke tiga Gili, itu tidak benar. Kita belum ada wacana untuk tiga Gili, terutama Trawangan dan Meno, karena suplai air ke sana butuh dana besar, minimal melalui investasi,” paparnya.

Seiring lampu hijau yang diberikannya kepada BWS, ia juga mengingatkan jajarannya di kecamatan serta manajemen PDAM agar melakukan sosialisasi kepada kelompok tani yang tergabung dalam P3A, subak dan lainnya. Sembari dilakukan pula pendekatan kepada kelompok masyarakat, agar BWS dan PDAM menyiapkan dana kompensasi atas kerugian masyarakat yang muncul akibat pelaksanaan proyek.

“BWS dan PDAM harus memberi kompensasi atas kerugian warga. Jadi tidak harus distop sekarang. Tetapi ke depan akan kita lihat dampaknya, umpama dalam satu atau dua bulan setelah beroperasi ternyata air ke petani tidak ada, maka kita minta PDAM untuk menghentikan.”

Namun demikian, imbuh Wabup, kecil kemungkinan pasokan air untuk irigasi terganggu asalkan pengelolaan sumber air dikelola dengan baik. Di lokasi setempat, setidaknya terdapat empat mata air yang menjadi andalan warga. Selain mata air Sekeper, ada juga mata air Aik Bual dan mata air Batubara.

“Kalau air untuk PDAM diambil dari salah satu mata air, maka tiga sumber air lain jangan diganggu untuk irigasi. Biarkan itu untuk petani,” demikian Sarifudin. (ari)

Pilkades Serentak Butuh Anggaran Rp 2,5 Miliar Selong (Suara NTB) Pada akhir tahun 2016 ini sebanyak 63 desa akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Untuk kali pertamanya, pelaksanaan Pilkades ini akan mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Sekitar Rp 2,5 miliar prediksi kebutuhan anggaran yang akan dipersiapkan dari APBD Kabupaten Lotim.

Hal ini dikemukakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, H. Syamsudin. Ditemui di kantornya, Rabu (18/5) kemarin, Syamsudin menjelaskan, dana pelaksanaan Pilkades ini juga dibebankan kepada APBDes masing-masing desa yang melaksanakan Pilkades.

Saat ini katanya sudah dipersiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. Melihat banyaknya jumlah desa yang akan menggelar Pilkades serentak sehingga anggaran tersebut dinilai kurang cukup.

Karena kebutuhan rilnya justru diatas Rp 2,5 miliar.

BPMD sudah komunikasikan hal tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Lotim.

Harapannya ada tambahan nanti saat pembahasan APBD Perubahan. “DPRD atau TAPD janji akan tambah nanti pada APBD perubahan,” terangnya.

Item yang akan dibiayai dari APBD ini kata H. Syamsudin adalah yang item pekerjaannya membutuhkan anggaran besar. Seperti biaya pencetakan kertas suara, panitia di tingkat Kabupaten. Sedangkan dana yang dipersiapkan oleh desa untuk membiayai kegiatan di masing-masing desa. Anggaran untuk Pilkades itu sejauh ini belum dibagi-bagi masing-masing desa. ia jelaskan, besaran ang-

(Suara NTB/rus)

H. Syamsudin garan yang dibutuhkan masing-masing desa tergantung kegiatan ril yang akan dilakukan di desa.

Pilkades serentak di Lotim ini akan berlangsung tiga gelombang. Gelombang pertama tahun 2016, yakni bagi Kades yang masa jabatannya berakhir sejak tahun 20142016 dan yang berakhir pada Bulan Januari-April tahun 2017. Gelombang kedua tahun 2018, yakni yang berakhir masa jabatannya tahun 20172018. Terakhir masa jabatan 2019-2020 diaksanakan Pilkades serentak 2020 mendatang.

Dasar hukum pelaksanaan Pilkades serentak mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015. Lebih teknis sampai saat ini, BPMPD Lotim masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup).

Terpisah kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Dhedi Kusmana menyampaikan, draf Perbub sudah mulai diajukan oleh BPMPD dan ada sejumlah klausul yang diperbaiki. Sisa waktu masih cukup lama dan dipastikan dalam waktu dekat rampung pembahasannya. (rus)

KANTONG-kantong kemiskinan di Lombok Barat terdapat di beberapa lokasi strategis seperti pesisir pantai dan daerah wisata. Selain itu, terdapat juga di daerah pertanian.

Tingginya kemiskinan di kantong-kantong tersebut disebabkan masyarakatnya rata-rata berpenghasilan rendah. Terkait itu, Pemda pun akan menyasar kantong-kantong kemiskinan tersebut melalui program-programnya.

“Kantong kemiskinan itu ada di daerah yang warg(Suara NTB/her) anya berpenghasilan H. Baehaqi rendah, baik di sektor perikanan (pesisir), pertanian, kehutanan dan perkebunan,” sebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Lombok Barat, Dr. H. Baehaqi, Rabu (18/5) kemarin.

Untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, fokus perencanaan pembangunan tahun ini masih pada pengentasan kemiskinan.

Tahun ini, fokus pengentasan Pemda ada di empat kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan di daerah Patut Patuh Patju, diantaranya Sekotong, Gerung, Narmada dan Gunung Sari.

Untuk mengentaskan kemiskinan tersebut Bappeda fokus pada penyusunan perencanaan berbasis data dan koordinasi yang intens dengan instansi lain. Dengan menggenjot sektor riil, seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, koperasi. Sektor lain yang menjadi fokus, sektor pendidikan dan kesehatan.

Dijelaskan, lokus kemiskinan yang akan dientaskan tahun ini sesusai pemetaan kemiskinan yang dilakukan pihaknya ada di Kecamatan Sekotong, Gerung, Narmada dan Gunung Sari. Sejumlah kecamatan ini termasuk lokus kemiskinan karena memiliki angka kemiskinan paling tinggi. Menurutnya, penduduk di daerah tersebut masuk dalam garis kemiskinan karena penghasilan yang rendah, serta buruknya akses air bersih dan sanitasi lingkungan.

Untuk mengatasi persolan ini, pihaknya akan fokus menangani beberapa sektor yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Disamping itu, lanjutnya, berbicara pengentasan kemiskinan, terdapat beberapa sektor yang terus digerakkan terutama industri manufaktur di sektor pertanian.

Menurutnya, sektor manufaktur ini perlu lebih digerakkan karena sejauh ini sektor ini kebanyakan bentuknya informal.

Karena itu, didorong sektor ini melalui bantuan peralatan lebih banyak supaya bagaimana mengolah produk. Seperti air aren menjadi gula, singkong menjadi keripik, jagung bisa dibuat menjadi pop corn.

Dijelaskan lebih jauh, target penurunan kemiskinan tahun ini bisa 2 persen. Untuk menurunkan kemiskinan ini, pihaknya melaksanakan pembahasan perencanaan pembangunan khususnya pengentasan kemiskinan secara komprehensif dari lapisan bawah supaya terintegrasi antara hasil Musrenbang desa, kecamatan kabupaten, renja dan renstra SKPD hingga RPJMD. Berbicara masalah target 2 persen, menurutnya memang berat, namun target ini boleh ambisius. Karena itu upayanya untuk mencapai target itu pihaknya menggunakan perencanaan-perencanaan yang berbasis data dan koordinasi yang lebih itensif dengan pihak terkiat. Terkait data kemiskinan, kata Baehaqi, ada dua data acuan antara lain data makro yang dihimpun BPS. Mengacu data ini terdapat sekitar 17,43 persen penduduk miskin. Data ini dipakai untuk kepentingan perencanaan. Data kedua, TNP2K yang dipakai untuk intervensi bantuan langsung.

Lebih lajut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2017 juga fokus menyangkut kemiskinan. Terkait persoalan kemiskinan tambahnya, bukan saja masalah makanan namun pendidikan, listrik dan air bersih. Terkait indeks pendidikan harus dilihat rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah. Indeks pendidikan ini terkait masalah ketersediaan unit sekolah sesuai dengan SPM. Berapa anak yang tamat dan tidak SD, SMP. Rencananya terkait anak yang tidak tamat sekolah ini harus menamatkan sekolah, karena itu pihaknya mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun regulasi yang memungkinkan anak di kantong-kantong tak tamat sekolah tersebut bisa dibuka paket A,B dan C. Sementara itu, kalangan DPRD menyoroti angka kemiskinan di Lombok Barat yang tidak mencapai target. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka kemiskinan meningkat. Target yang hendak dicapai tahun 2015 lalu, angka kemiskinan berkurang menjadi 15,88 persen, namun realisasi hanya 17,2 persen. Terdapat defisit target sebesar 1,32 persen. Dinilai, dampak dari program pembangunan tahun 2015 lalu tidak signifikan mengurangi angka kemiskinan di Lobar. Hal ini diminta jadi atensi pemda kedepan untuk pengentasan kemiskinan.

“Program pembangunan tahun 2015 tidak signifikan mengurangi angka kemiskinan di Lobar, terbukti pencapaian penurunan kemiskinan tahun lalu tak mencapi target seharusnya dicapai 15 persen lebih tapi yang dicapai 17 persen lebih. Artinya terjadi defisit sekitar 1,32 persen,” tegas Dewan Dapil Sekotong Andi Irawan.

Dijelaskan lebih jauh, tingkat kemiskinan tahun 2014 sebesar 17,11 persen, sedangkan pencapaian target tahun 2015 meningkat 17,2 persen. Sedangkan yang semestinya dicapai tahun bersangkutan sebesar 15,88 persen. Ia menilai terdapat defisit pencapaian angka kemiskinan dari target sebesar 1,32 poin. Menurutnya, selama tahun 2015, program pembangunan kurang sgnifikan menurunkan angka kemiskinan malah sebaliknya angka pencapaiannya negatif sebesar, 0,09 persen. (her)

Gaji ke-13 dan 14 ASN Loteng Tunggu Perpres Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan siap melakukan pembayaran gaji ke 13 dan 14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Anggaran sekitar Rp 80 miliar pun telah dialokasikan pada APBD Loteng tahun 2016 ini.

Penegasan tersebut disampaikan Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Rabu (18/5).

Hanya saja, masalah kepastian waktu pembayaran yang belum jelas. Kapan akan dilakukan. Pasalnya, petunjuk pelaksaan pembayaran gaji ke 13 dan 14 tersebut, berupa Peraturan Presiden (Perpres) belum turun sampai saat ini. “Kalau anggarannya sudah siap. Tapi kapan akan dibayarkan ke PNS, kita masih menunggu turunnya Perpres dulu,” terangnya.

Selama perpres tersebut belum turun, maka pembayaran gaji tambahan bagi PNS tersebut belum bisa dilakukan.

Walaupun dari sisi alokasi anggaran dan pedoman pelaksanannya secara umum tersebut sudah ada. Karena pedoman teknisnya nanti ada di Perpres tersebut.

Tapi yang jelas, gaji ke 13 dan 14 tersebut pasti akan dibayar. Karena alokasi anggarannya sudah ada. Dimana nantinya, gaji yang akan diterima full seluruhnya. Sesuai besaran gaji yang tercantum tanpa ada potongan. Untuk pembayaran pinjaman dan lain sebagainya.

Nursiah menjelaskan, seluruh alokasi anggaran untuk pembayaran gaji ke 13 dan 14 tersebut diambilkan dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016. Dan, sudah masuk dalam alokasi anggaran pada APBD Loteng 2016 ini. Sehingga persoalan anggaran bukan jadi masalah.

“Detail berapa besaran anggaran untuk pembayaran gaji ke 13 dan 14 ini saya lupa. Tapi kalau melihat rata-rata perbulan kita menghabiskan anggaran sekitar Rp 40 miliar untuk pembayaran gaji perbulannya. Jadi kalau total ya sekitar Rp 80 miliar yang akan habis,” terang mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng ini.

Lebih lanjut Nursiah menjelaskan, gaji ke 13 dan 14 tersebut dihajatkan untuk membantu meringankan beban PNS. Terhadap tingginya beban ekonomi saat ini. Terutama saat penerimaan siswa baru dan menjelang lebaran. Sehingga kemungkinan untuk pembayarannya, sebelum lebaran dan pendaftaran siswa baru. (kir)

Halaman 5

Dua Kasus Korupsi di Lobar dan KLU Disupervisi KPK Giri Menang (Suara NTB) Kapolres Lombok Barat, AKBP Wingky Adhitya Kusumo menyatakan, tim KPK bakal turun untuk melakukan supervisi atas sejumlah kasus korupsi yang mandek penanganannya. Tim dari lembaga antirasuah ini akan turun tanggal 25-26 Mei mendatang bersama tim dari Kejagung dan Bareskrim Polri.

Di Lobar sendiri, dua kasus mandek akan diserahkan untuk disupervisi tim KPK. Diantaranya kasus korupsi dana block grant dan kasus Landscape KLU. Dua kasus ini bernilai Rp 1,6 miliar lebih. “Tim gabungan KPK, Bareskrim dan Kejagung akan turun ke Polda NTB untuk supervisi kasus yang belum bisa ditangani (mandek). Di Lobar dua kami akan ajukan disupervisi, masing-masing kasus

korupsi dana block grant SMP 3 Gerung dan kasus Landscape KLU. Nilainya miliaran rupiah,” kata Kapolres ditemui di ruangannya Rabu (18/ 5) kemarin.

Awalnya KPK berencana turun awal bulan ini, namun diundur tanggal 25-26 mendatang. Tim ini akan turun ke Polda untuk mensupervisi kasus-kasus yang terkendala penanganannya di Polda. Termasuk di Lobar, dua kasus

korupsi akan diserahkan untuk disupervisi KPK yakni kasus SMP 3 Gerung dan Kasus Landscape KLU. Kasus Korupsi di SMP 3 sendiri terkait dana bantuan langsung (block grant), dana BOS senilai Rp 663.410.000 di SMP 3 Gerung. Diketahui, dalam kasus ini sudah ditetapkan satu terdakwa yakni oknum Kepsek. Namun dua tersangka belum bisa diproses, yakni oknum Tata Usaha.

Kasus ini belum bisa lanjut disebabkan banyak petunjuk jaksa yang belum dipenuhi. Menurutnya ada miskomunikasi dengan pihak kejaksaan. Karena itu, pihaknya akan melakukan gelar perkara kasus ini di hadapan Kejaksaan terkait apakah kasus ini masuk ranah pidana. Sedangkan kasus Landscape KLU senilai Rp 1 miliar masih berjalan. Dalam kasus ini sudah ditetapkan satu tersangka.

Tujuan dilakukannya supervisi oleh KPK untuk mengetahui apa penyebab sehingga penanganan ini mandek. Tim KPK akan memberikan masukan dan saran kepada penyidik terkait langkah yang akan

diambil. Apakah ada kemungkinan kasus ini diambil alih KPK? Menurutnya kecil kemungkinannya, sebab kasus ini nilainya tidak terlalu besar.

Sedangkan kasus BSS Desa Banyumulek sendiri, penanganannya berlanjut menyusul audit kerugian negara dari BPKP sudah keluar.

Berkas perkara kasus ini pun akan diserahkan lagi ke Kejaksaan dilengkapi hasil audit kerugian negara tersebut.

Menurutnya, tidak ada lagi kendala dalam kasus ini.

Sebab dokumen audit yang diperlukan sebagai salah satu syarat sudah bisa dipenuhi.

“Itu akan kami serahkan lagi ke JPU,” kata Wingky. (her)

Polres Lobar Gelar Lomba Siskamling

(Suara NTB/her)

DIKELUHKAN – Lokasi parkir di Gardu Pandang depan Makam Batulayar perlu ditata.

Sejumlah pengunjung mengeluhkan kondisi ini karena dianggap menghalangi pejalan kaki.

Jelang Ramadhan

Kapolres Minta Pemda Bahas Jadwal Operasi di Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama Bulan Suci Ramadhan dilakukan pembatasan jadwal operasional Tempat Hiburan Malam (THM). Tujuannya untuk memberikan rasa tenang dan nyaman bagi umat muslim menjalankan ibadah puasa. Namun jelang puasa tahun ini, pembahasan masalah jadwal operasional THM ini belum juga dilaksanakan. Pihak Pemda belum mengundang pihak terkait seperti Polres untuk membahas hal ini.

Karena itulah, Kapolres AKBP Wingky Adhitya Kusumo meminta agar pemda sesegera mungkin membahas hal ini. Sebab dikhawatirkan jangan sampai terjadi miskomunikasi antara Pemda dengan aparat. “Kami belum diundang oleh pemda membahas hal ini, kami berharap agar segeralah,” kata Kapolres di ruang kerjanya, Rabu (18/5).

Wingky akan menyampaikan hal ini, saat forum pertemuan dengan Pemda. Seperti pertemuan forum Forkominda nanti. Ia akan meminta penegasan, kapan pembahasan pengaturan jadwal oeprasi hiburan. Pihaknya berharap agar pembahasan jadwal ini dilaksanakan segera.

Wingky sendiri sangat setuju jika jadwal operasi hiburan dibatasi. Sebab jangan sampai umat muslim masih tarawih namun THM telah dibuka sehingga menggangu ketenangan ibadah umat muslim. Paling tidak, jelasnya, waktu operasi hiburan dibata-

si. Dibuka pukul 22.00-01.00 dini hari. Ia menekankan tidak ada hiburan yang beroperasi lebih dari itu karena tentu saatsaat jam itu umat muslim mempersiapkan untuk saur.

“Kami dari pihak kepolisian sendiri setuju diatur waktu jadwal buka, dan tutupnya, kami akan kawal,” tukasnya.

Ia menyadari, pengelola hiburan pasti mengerti terkait hal ini. Sehingga harapannya, tanpa dikawal aparatpun mereka menaati jadwal yang nanti dibuat Pemda. Namun demikian, pihaknya akan tetap mengawal. Jika ditemukan pelanggaran maka akan ditindak sesuai ketentuan.

Karena itu jelasnya, penting segera dilaksanakan pembahasan supaya bisa dipersiapkan lebih awal.

Selama bulan puasa nanti pihaknya juga akan meningkatkan kegiatan operasi dan patroli rutin. Kegiatan cipta kondisi jelang puasa sendiri telah dilaksanakan berupa operasi pekat untuk meminimalisir penyakit masyarakat jelang puasa. Pihaknya juga tengah melaksanakan operasi

”

Karena selama Ramadhan, ada kenaikan aksi kejahatan, ini yang kami antisipasi dan tekan

patuh dalam rangka cipta kondisi lalu lintas di jalan raya.

“Karena selama Ramadhan, ada kenaikan aksi kejahatan, ini yang kami antisipasi dan tekan,” ujarnya sembari menyebut, aksi kejahatan yang rawan pada bulan puasa seperti curanmor, Curas dan Curat.

Khusus di lokasi rawan seperti Bayan, Senaru, Sekotong dan daerah perbatasan Lobar akan ditambah intensitas patroli dengan menerjunkan anggota lebih banyak. Bagi daerah yang sulit dijangkau, maka pihaknya akan melengkapi anggota menggunakan kendaraan trail. Pihaknya sudah memetakan zonazona rawan di Lobar. Pihaknya juga memberi atensi terhadap aksi kebut-kebutan yang kerap melibatkan pemuda dan remaja di bulan puasa. (her)

tersebut juga dibarengi dengan keterlambatan turunnya petunjuk pelaksaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) program tersebut. Di satu sisi, kondisi anggaran di daerah masih sangat bergantung kepada anggaran pusat. Sehingga ketika program yang dibiayai dari anggaran pusat terlambat, otomatis serapan anggaran juga rendah.

Guna menyiasati kondisi tersebut, Pemkab Loteng sudah berupaya semaksimal mungkin.

Untuk memacu serapan anggaran. Misalnya, dengan membuat jadwal penyerapan anggaran.

Dengan memacu pelaksaan program-program yang sudah memiliki anggaran yang pasti, untuk dilaksanakan lebih awal.

Sembari menunggu transfer anggaran pusat masuk untuk program lainnya. “Serapan anggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan program. Ketika ada program yang sudah memiliki anggaran yang jelas, itu dipercepat pelaksaannya. Dengan begitu, serapan anggaran benar-benar terjadwal,” terang Nursiah.

Kendati demikian, masih adanya keraguan di kalangan

barat dan timur diresahkan dengan aksi pencurian yang marak akhir-akhir ini. Menurut warga, sebulan terakhir terjadi 5-6 kali aksi pencurian. Dalam melakukan aksinya para pelaku ini bergerombol dan membawa senjata api dan senjata tajam. Hal ini membuat warga takut, sehingga mau tak mau menyerahkan apa yang dimiliki kepada pencuri tersebut. Para pelaku pun membawa hasil curiannya dari jalur laut menggunakan perahu besar.

Warga berharap agar aparat kepolisian meningkatkan patroli dan pengamanan di daerah setempat. Sahnun warga Sekotong menyatakan, aksi kejahatan pencurian di daerah Sekotong bagian barat akhirakhir ini sangat meresahkan warga. “Selama sebulan terakhir 6-7 kali kejadian pencurian di daerah kami,” kata Ihsan.

Dituturkan, daerah setempat termasuk rawan sebab lokasinya dibatasi laut perbatasan dengan Nusa Penida Bali. Para pelaku diduga masuk dari jalur laut dan membawa hasil curiannya dari laut. Ia menghitung, selama sebulan terakhir saja terjadi kejadian pencurian mencapai tujuh kali.

Para pencuri mengambil ternak sapi, gabah, jagung, uang dan barang-barang lain milik warga. Dalam aksinya, jumlah pelaku tak pernah sedikit. Jumlah mereka mencapai 10 orang keatas.

Beberapa kejadian pencurian terjadi di Dusun Labuan Poh, Ketapang, Pemalikan, dan beberapa tempat lain. Dalam aksinya, para pelaku berkawan membawa senpi dan sajam menyebabkan warga takut.

Bahkan, pelaku tak segan menodong korban dengan senpi bahkan sampai melukai korbannya. Mereka membawa barang curiannya melalui laut menggunakan kapal. (her)

Kasus Penyelundupan Ayam Ilegal Segera Dilimpahkan

Transfer Lambat, Pengaruhi Serapan di Daerah Praya (Suara NTB) Rendahnya tingkat serapan anggaran, terutama pada awal hingga pertengahan tahun anggaran dialami hampir semua daerah. Termasuk Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Hal itu terjadi bukan hanya karena kemampuan pengelola anggarannya. Tetapi juga disebabkan faktor-faktor lain. Salah satunya, molornya transfer anggaran dari pemerintah pusat.

Demikian diakui Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., Rabu (18/5) kemarin.

“Ketepatan waktu terkait transfer anggaran dari pusat, juga berpengaruh pada tingkat serapan anggaran di daerah,” ujarnya.

Selama ini, proses transfer anggaran pusat ke daerah sering kali terlambat. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada ketepatan pelaksaan program atau proyek didaerah. Terutama program yang bersumber dari APBN. “Ketika transfer anggaran pusat terlambat, pengerjaan programnya juga ikut terlambat,” sebutnya.

Apalagi kalau keterlambatan transfer anggaran pusat

Giri Menang (Suara NTB) Kesadaran masyarakat terkait pentingnya kegiatan Siskamling melalui ronda malam saat ini mulai memudar. Kondisi ini menyebabkan aksi kejahatan kerap kali terjadi di wilayah Lombok Barat.

Untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat terkait pentingnya ronda tersebut, Polres Lobar pun menggelar lomba siskamling antar desa. Bagi desa yang aktif akan diberikan ganjaran berupa hadiah.

Hal ini diakui Kapolres Lombok Barat, AKBP Wingky Adhitya Kusumo ditemui di kantornya kemarin. “Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya ronda, kami gelar lomba siskamling antar desa. Sudah dimulai penilaiannya,” kata Kapolres kemarin.

Dijelaskan, diadakannya lomba siskamling antardesa ini supaya masyarakat berperan serta dan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dari potensi gangguan keamanan.

Menurutnya, jika hanya mengandalkan polisi kemampuannya terbatas diakibatkan jumlah personel yang terbatas.

Dalam penilaian lomba siskamling ini, aparat dikomandoi Kasat Bimas keliling ke desa-desa untuk memeriksa keaktifan dan keikutsertaan masyarakat.

Menurutnya, lomba ini tidak hanya bersifat sementara namun dampaknya bisa berkelanjutan.

Artinya masyarakat terus menerus melakukan ronda malam untuk melakukan pengamanan di daerahnya masing-masing terhadap gangguan kamtibmas.

Untuk mendukung kegiatan masyarakat ini, pihaknya juga memberikan bantuan berupa alat di Poskamling seperti jam dinding, senter.

Sementara itu, warga di daerah Sekotong terutama dibagian

pengelolaa anggaran dalam mengeksekusi anggaran juga ikut berpengaruh. Dimana banyak pengelola anggaran tidak berani mengeksekusi anggaran. Mereka takut hal itu bisa berimplikasi secara hukum.

Menjawab persoalan persebut, Pemkab Loteng mulai tahun ini sudah menjalani kerjasama dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Guna mengawal dan memberikan pendampingan, terhadap pelaksaan program-program daerah.

Dengan cara itu, para pengelolaa anggaran tidak ragu lagi mengeksekusi anggaran. Karen secara hukum sudah didampingi oleh aparat penegak hukum.

Sehingga arah penggunaan anggaran benar-benar tepat sesuai tujuan. Tidak kalah penting, penggunaan tidak menyalahi aturan yang ada.

“Dengan adanya jalinan kerjasama dengan aparat penegak hukum tersebut, pelaksaaan program dan penggunaan anggaran tetap sesuai aturan. Dan, pada akhirnya serapan anggaran benar-benar maksimal. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Balai Karantina Kelas I Mataram I Putu Taruna Negara mengungkapkan, selama tahun 2016 ini mulai dari bulan Januari hingga Mei pihaknya telah menindak penyelundupan hewan jenis unggas ayam afkir dari Bali.

Sejumlah lokasi penangkapan diantaranya di Mapak dan Malimbu. Sebanyak 3000 ayam ilegal diamankan berikut pelakunya. Dalam waktu dekat, kasus ini segera dilimpahkan ke JPU. “Sebanyak 3000 ekor ayam afkir diamankan dan sudah dilakukan penyelidikan tinggal tersangkanya diilimpahkan ke Pengadilan,” jelas Kepala Balai Karantina Kelas I Mataram I Putu Taruna Negara, kemarin.

Jika dibandingkan tahun 2015 lalu, kasus penyelundukan yang berhasil diungkap pihaknya tidak terlalu signifikan. Sejauh ini terdapat dua kasus yang sudah di-P21 di Polres Lombok Timur. Barubaru ini, lanjutnya, pihaknya telah menggagalkan penyelundupan burung ke Surabaya.

Jumlah burung yang diselundupkan sebanyak 1600 ekor.

Saat ini barang bukti yang ilegal dimusnahkan, sedangkan hewan yang dilindungi akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

“Yang paling mendominasi angka penyelundupan adalah jenis unggas,” jelasnya.

Pengiriman hewan ini masuk kategori ilegal kebanyakan hewan yang dibutuhkan masyarakat seperti ayam afkir, sapi, burung, dan lainnya. Hewan ini dikirim masuk di tempat resmi tanpa memiliki legalitas yang jelas, artinya dapat disimpulkan atau dikategorikan penyelundu-

pan. Untuk itu pihaknya terus menggelar aksi pemantauan dan memperketat pengawasan.

“Biasanya kalau jenis unggas, atau hewan yang berukuran kecil lebih trennya memakai jalur bandara, sementara untuk hewan yang berukuran besar seperti sapi cenderung lebih memakai jalur pelabuhan,” tambahnya.

Dijelaskan, dalam kegiatan operasi pihaknya bersinergi dengan pihak Bea Cukai dan kepolisian serta pihak pelabuhan. Dengan pelibatan pihak lain, dapat ditekan keluar masuknya hewan ilegal tersebut.

Upaya pengawasan menurutnya adalah wujud kerja nyata yang diterapkan oleh Balai Karantina Pertanian Klas I Mataram di wilayah Lombok Barat. Pihaknya terus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap keluar masuknya hewan yang tidak memiliki kelengkapan legalitas izin. Pengawasan tersebut rutin digelar selama 24 jam terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan baik di bandara di pelabuhan. Hal ini diharapkan mampu meminimalisir dampak merambahnya penyakit rabies. (her)

(Suara NTB/her)

Jadi Kantong Kemiskinan

SUARA PULAU LOMBOK

(Suara NTB/her)

SUARA NTB Kamis, 19 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 19 Mei 2016

Polisi Kembali Amankan Pengguna SIM Palsu

Lowongan Jabatan Sekda KSB Mulai Dibuka

Digelar Pelatihan MBS bagi Pengawas dan Kepala SMP/MTs di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa menggelar pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 17-19 Mei 2016. Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) di Kabupaten Sumbawa.

Dengan sasaran pelatihan bertemakan “Program peningkatan kapasitas pengelola pendidikan (PKP) SPM Dikdas” ini adalah pengawas dan Kepala SMP/MTs se-Kabupaten Sumbawa.

Pelatihan MBS ini telah dimulai untuk para pengawas pendidikan pada Senin lalu. Dilanjutkan untuk para guru pada Selasa.

Sekretaris Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Drs. Abu Bakar berharap semua peserta untuk serius mengikuti kegiatan ini. Mulai dari awal sampai akhir. Sebab intervensi program dari Uni Eropa melalui Bank Dunia ini, sangat penting dalam pemenuhan SPM di Kabupaten Sumbawa secara bertahap. ‘’Program ini sangat penting demi pemenuhan SPM di Kabupaten Sumbawa. Karena SPM di Sumbawa masih rendah,” cetusnya.

Tak hanya itu, lanjut Abu Bakar, keberadaan program ini juga dapat mewujudkan pemerataan mutu dan kualitas pelayanan minimal antara sekolah dalam kota dengan sekolah kecamatan.

Pada kesempatan yang sama, Kasubag Program Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud, S.IP, M.E, menjelaskan, tujuan program PKP SPM Dikdas ini untuk memperkuat kapasitas pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota.

Mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengelolaan layanan pendidikan sesuai standar.

Pengawas diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap SPM Dikdas. Mulai dari pendekatan, tujuan hingga sasarannya. Kemudian pengawas harus memahami indikator pencapaian SPM serta tupoksinya terkait SPM. Pengawas juga harus memiliki pemahaman yang baik atas hasil sensus SPM dan kebutuhan pemenuhan SPM. Bahkan yang tidak kalah penting, lanjut Amir, pengawas harus memahami strategi pengintegrasian pemenuhan indikator pencapaian SMP dan Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) serta Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan Pemendikbud Nomor 80 tahun 2015.

Dalam pelatihan kali ini, Dinas Diknas menghadirkan narasumber dari Provinsi Jawa Timur, DR. Kasman, M.Pd dan rekannya.

Kehadiran teknisi SPM dari Pulau Jawa ini untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta pelatihan akan pentingnya pemenuhan SPM di setiap daerah. Ada beberapa materi yang disampaikan Kasman. Di antaranya materi tentang konsep dasar SPM dan 27 indikatornya. Terdiri dari 14 indikator tingkat kabupaten/kota dan 13 indikator tingkat satuan pendidikan.

Materi lainnya yakni tugas pengawas dalam penerapan SPM serta mekanisme sensus dan hasil sensus 2016. Kemudian pemetaan kebutuhan pemenuhan SPM, integrasi pemenuhan SPM dalam RKTS/RKAS. Dalam penyampaiannya, Kasman lebih banyak berdialog dengan kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Pola ini lebih efektif lantaran peserta langsung mencari tahu apa yang belum diketahuinya dalam pemenuhan SPM Dikdas. (arn/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jajaran Polres Sumbawa kembali mengamankan seorang pengguna SIM palsu dengan inisial SU. Setelah sebelumnya mengamankan dua orang pengguna dan pembuat SIM palsu beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan segera terisi. Pemerintah KSB melalui Panitia Seleksi (Pansel) pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama mulai mengumumkan pendaftaran untuk pengisian jabatan nomor satu birokrasi itu.

Pada laman pendaftaran yang telah diumumkan Pansel melalui website Pemda KSB di www.sumbawabaratkab.go.id, terhitung Rabu (18/5), disebutkan pengisian jabatan Sekda KSB itu terbuka bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik yang bertugas di KSB maupun kabupaten Sumbawa. Selain itu sejumlah persyaratan pun dicantumkan mulai dari syarat umum hingga ketentuan pendaftarannya.

Adapun tim Pansel seleksi Sekda KSB ini diketuai oleh Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM yang tidak lain mantan bupati pertama KSB. Kemudian bertindak sebagai Sekretaris Pansel Dr. Bonardo Hutauruk, dan di jajaran anggota ada Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, rektor Universitas Samawa (Unsa), Dr. Muhammad Agus Patria., MH Inspektur Inspektorat Provinsi NTB dan Ir. Dahlanuddin, M.Rur., Sc., Ph.D. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKDiklat) KSB, Abdul Malik Nurdin, S.Sos yang dikonfirmasi membenarkan jika tahapan seleksi pengisian jabatan Sekda KSB mulai dibuka.

Dijelaskan, tahapan seleksi Sekda ini akan berlangsung dalam 10 tahapan. Dimulai dengan tahapan pengumuman dan pendaftaran online yang dilaksanakan sejak 16 Mei sampai 3 Juni 2016, penerimaan berkas mulai 6 sampai 13 Juni, seleksi administrasi mulai 6 sampai 16 Juni, pengumuman hasil seleksi administrasi 17 Juni 2016, Psikotes 20 sampai 22 Juni, penulisan makalah dan presentasi serta wawancara 20 hingga 27 Juni, dilanjutkan pengumuman hasil 29 Juni, penilaian rekam jejak calon 30 Juni sekaligus penyampaian hasil penilaian kepada bupati.

“Praktis tahapannya yang dimulai sekarang ini, terakhir hasilnya diserahkan kepada bupati pada 30 Juni. Jadi butuh waktu sekitar satu bulan lebih,” jelas Malik.

Meski Malik panjang lebar menjelaskan soal tahapan seleksinya, ia enggan berkomentar saat ditanya soal pembatasan secara kewilayahan untuk ASN yang bisa mendaftar, yakni KSB dan Sumbawa. Menurut dia, kebijakan tersebut sepenuhnya ranah tim Pansel selaku pihak yang ditugasi melakukan proses seleksi. “Keputusan pansel itu tentu juga atas sepengetahuan buAbdul Malik Nurdin pati,” terangnya. (bug)

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, Rabu (18/5) membenarkan adanya pengamanan tersebut. Berawal dari razia yang dilakukan Satlantas Polres Sumbawa, dalam rangka Operasi Patuh Gatarin 2016, Selasa (17/5) sore.

Petugas curiga dengan SIM yang ditunjukkan yang bersangkutan, mengingat tidak sesuai spesifikasi, seperti yang dikeluarkan kepolisian.

Sehingga yang bersangkutan diamankan. “Kami duga SIM tersebut palsu sehingga dia kami amankan untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

Disebutkan Kapolres, SIM yang dimiliki SU tertanda Polres Lombok Timur. Sehingga untuk mengidentifikasi hal tersebut, pihaknya berkoordinasi melalui Kasat Lantas Polres Lombok Timur. Setelah dicek, SIM dengan nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam register Sat Lantas Polres Lotim. “Jadi SIM dengan nama yang bersangkutan tidak tercantum dalam register Sat Lantas Polres Lotim. Sehingga dapat dikatakan dugaan pemalsuan,” sebut Kapolres.

Dari introgasi yang dilakukan Sat Reskrim Polres Sumbawa, belakangan diketahui yang bersangkutan mendapatkan SIM tersebut dari rekannya yang berada di Lombok Timur. Di mana dalam membuat SIM itu dia meminta bantuan dengan rekannya tersebut dengan membayar Rp 300 ribu.

Sejauh ini, pihaknya belum mengetahui apakah ada keterkaitan dengan kasus SIM pal-

su yang sebelumnya terjadi di wilayah Plampang. Mengingat kasus pembuatan SIM palsu di Plampang modusnya menggunakan bahan untuk pembuatan kartu nama, dan dibuatkan di percetakan. Sementara terhadap pengguna yang saat ini diamankan masih didalami. “Kita belum tahu untuk keterkaitannya.

Yang jelas untuk yang saat ini, dari keterangan pengguna, ia tidak mengetahui lokasi pembuatan SIM serta bagaimana cara membuat. Lantaran dia melalui seorang temannya.

Untuk pengembangannya, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Polres Lotim. Karena perbuatan pemalsuan itu lokasinya di sana, kita serahkan ke Lotim untuk pengusutan lebih lanjut,” pungkasnya.

Sementara SU (pemilik SIM Palsu) kepada wartawan menyampaikan pada saat itu ia baru pulang dari Malaysia pada Oktober 2015 lalu. Berselang dua bulan, SU yang berdomisili di Lombok Tengah ini meminta bantuan ke temannya di Lotim untuk dibuatkan SIM. Dalam proses pembuatan, ia hanya memberikan KTP tanpa ada proses sidik jari dan difoto. KTP yang diserahkan itupun berdomisili di Lombok Tengah. Terhadap SIM tersebut ia dimintai uang oleh rekannya Rp 300 ribu.

Dengan rentan waktu pembuatan selama tiga hari.

Keberadaannya di Sumbawa lantaran orang tuanya tinggal di Kelurahan Brang Bara, Kabupaten Sumbawa. Ia pun sebenarnya sudah sejak kecil

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN - SU saat berada di ruangan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sumbawa, diamankan untuk diperiksa diduga karena memiliki SIM palsu, Rabu (18/5). tinggal di Sumbawa. Namun setelah menikah, ia tinggal di Lombok Tengah dan mencoba mengadu nasib ke Malaysia.

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

PESERTA - Peserta kegiatan pelatihan, terdiri dari Kepala SMP/MTs se-Kabupaten Sumbawa dan pengawas sekolah.

Meskipun demikian ia sering datang ke Sumbawa apabila ada yang dikerjakan. Ia kemudian diamankan di Polres

Sumbawa. Mengingat saat terjaring dalam razia Operasi patuh Gatarin 2016, SIM yang digunakan diduga palsu. (ind)

Penggunaan Dana Desa Labuan Polres Sumbawa Mapin Diduga Menyimpang Keluarkan Maklumat Sumbawa Besar (Suara NTB) Penggunaan dana desa di Desa Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat diduga terjadi penyimpangan. Hal ini berdasarkan laporkan dalam bentuk pengaduan oleh salah seorang warga setempat ke Polres Sumbawa, Rabu (18/5).

Usai memasukkan pengaduan ke polisi, Irfan, salah satu warga menyebutkan pengaduan tersebut terhadap Dana Desa Labuan Mapin yang penganggarannya pada 2014 dan realisasinya tahun 2015. “Ada beberapa item perencanaan yang direncanakan tetapi tidak dikerjakan, yang tertera di APBDes 2015,” ujarnya.

Seperti pembuatan Paving Block di Dusun Sanggerahan dan Dusun Bajo. Terhadap pembuatan paving Block tersebut, tidak dikerjakan yang berada di Dusun Bajo.

Begitu pula terhadap pengadaan kursi untuk rapat. Di mana yang tercantum bukan atas nama desa, melainkan nama pribadi.

Selain itu, terhadap pembelian tanah untuk lokasi Tempat Pemakaman Umum. Informasinya, pemlik tanah menjual tanahnya ke Desa dengan harga Rp 5 juta. Dimana sebagiannya dihibahkan. Namun tercantum di APBDes dibeli dengan harga Rp 70 juta.

Masyarakat menduga ada indikasi penyimpangan dana.

Mengingat belum ada akta jual beli dari penjual. “Sampai saat ini masyarakat belum mengetahui di mana lokasi tanah kuburan itu. Itulah yang dipertanyakan masyarakat,” pungkas Irfan.

(Suara NTB/ind)

MASUKKAN LAPORAN - Pelapor saat memasukkan laporan pengaduan di mapolres Sumbawa, Rabu (18/5).

Begitu juga terhadap pengadaan tanah untuk Bale Desa yang dianggarkan dalam APBDes. Belum diketahui di mana titik-titik tanah tersebut. Harapan masyarakat setempat, apabila merupakan aset desa, tentunya harus dipasangkan papan nama bahwa tanah tersebut milik desa. Namun hal tersebut tidak ada. “Kami belum mengetahui berapa jumlah total anggarannya. Karena tidak ada keterbukaan pihak desa terkait RABnya. Tentang ADD dan DD-nya sifatnya tidak transparan,” tukasnya.

Sementara itu, Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK yang ditemui di ruangannya membenarkan adanya laporan dalam bentuk pengaduan tersebut. “Kami sudah menerima pengaduan itu. dan sudah masuk ke meja saya,” kata Kapolres.

Selanjutnya terhadap pengaduan tersebut Kapolres

akan mengarahkan Satuan Reserse Kriminal untuk mempelajari dan melakukan penyelidikan. Tentunya dalam hal ini dengan melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun pihak terkait yang ada dalam laporan. Termasuk nantinya tim akan turun untuk melakukan penyelidikan, guna memastikan kebenaran dari laporan. Nantinya dari hasil penyelidikan, apabila terbukti adanya penyimpangan, maka pihaknya akan melakukan proses penyidikan. “Untuk sementara kita pelajari dulu. kita lakukan penyelidikan dan kita gelarkan. Apakah cukup bukti atau tidak. Tentu prosesnya seperti itu,” tukas Kapolres.

Disebutkannya, dalam hari yang sama, pihaknya juga menerima laporan pengaduan terhadap dugaan penyimpangan dana Desa. Yakni di salah satu desa di Kecamatan Ropang. (ind)

Pengelola Diminta Bongkar Sendiri Bangunan Kafe di Poto Tano NARASUMBER - Kasubag Program Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Amir Mahmud, M.E, Sekdis Diknas Kabupaten Sumbawa, Drs. Abu Bakar, narasumber kegiatan, DR. Kasman, M.Pd.

Halaman 6

Taliwang (Suara NTB) Pol PP Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan pemilik tempat hiburan malam di kecamatan Poto Tano agar segera membongkar seluruh bangunannya.

Hal ini dikarenakan batas waktu sebelum dilakukannya pembongkaran paksa pada 22 Mei mendatang akan segera berakhir. “Kita kembali ingatkan lagi mereka untuk segera melakukan pembongkaran sendiri sebelum kami turun tangan 22 Mei nanti,” tegas Kepala Satpol-PP KSB, Agus Hadnan kepada wartawan, Rabu (18/5).

Pemilik kafe di sana telah berjanji untuk membongkar sendiri seluruh bangunan tempat hiburan malamnya tersebut. Menurut Agus Hadnan, atas pernyataan itulah pihaknya kemudian memberikan batas waktu hingga 22 Mei dan disepakati bersama pemilik kafe. “Sebenarnya kami usai razia sudah siap memutuskan akan langsung melakukan pembongkaran. Tapi setelah ada komunikasi dengan pe-

milik, mereka katanya yang akan bongkar sendiri. Tapi sampai sekarang kami lihat belum juga dilakukan,” sesalnya.

Karena itu Agus Handan menyatakan, pihaknya tidak akan memberi toleransi lagi jika hingga tanggal 22 Mei nanti pemilik kafe tidak melakukan pembongkaran. Maka jajarannya akan langsung turun ke lokasi membongkar paksa seluruh bangunan kafe yang persis berada di sekitar perusahaan mutiara Paloma Agung itu. “Mereka sudah janji dan seharusnya ditepati. Dan kalau tidak, maka jangan salahkan kami kalau turun tangan,” tegasnya.

Terdapat sejumlah tempat hiburan malam di sekitar wilayah tersebut. Sayangnya selama ini kegiatan penertiban yang dilakukan pemerintah tidak pernah membuahkan hasil maksimal. Pasalnya kafe-kafe tersebut berada di kawasan tapal batas antara KSB dan Sumbawa yang sejauh ini masih dalam status quo akibat dua kabupaten belum sepakat terhadap batas wilayah yang telah ada. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK mengeluarkan maklumat tentang larangan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme. Hal ini guna mewujudkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa.

Menurutnya, saat ini banyak ditemukan adanya pemakaian atribut atau kegiatan yang diduga bertujuan menyebarkan ajaran atau paham tersebut, yang menimbulkan reaksi masyarakat.

Untuk itu masyarakat dihimbau supaya tidak membuat dan menggunakan atribut seperti pin, kaos dan bendera yang menunjukkan identitas atau ajaran tersebut.

Selain itu, dihimbau untuk tidak memposting foto menggunakan pakaian atau kaos bergambar palu arit di media sosial. Serta tidak menayangkan film atau pagelaran seni yang bernuansa atau menyebarkan ajaran komunis.

Apabila hal semacam itu ditemukan, pihaknya berharap masyarakat dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Di mana pihakyangmelanggarakandipidana sesuaidenganUndang-Undangnomor 27 tahun 1999 tentang perubahan pasal dalam KUHP khususnya di KUHP buku ke 2 bab 1 tentang kejahatan terhadap keamanan negara pasal 17 a dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun.

“Maklumat itu kita keluarkan

sebagai upaya pencegahan. Karena di beberapa tempat sudah ada intrik-intrik berupa penggunaan atribut yang mirip dengan simbol PKI. Baik yang menggunakan pin serta kaos palu arit,” imbuhnya, Rabu (18/5).

Sejauh ini kata Kapolres, dari pantauan yang dilakukan, belum ditemukan adanya kegiatan di masyarakat ataupun atribut yang berkaitan dengan paham komunis. Meskipun demikian, pihaknya berinisiatif membuat maklumat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pihaknya akan menindak tegas apabila ada kelompok yang akan mengganggu kesatuan NKRI dengan membuat aliran atau atribut Komunis, Marxisme, Leninisme dan sejenisnya.

Disebutkannya, maklumat ini disampaikan juga hingga pelosok desa. Dimana Kapolres sudah mengarahkan Babinkamtibmas yang tersebar di seluruh desa untuk menyampaikan Maklumat Kapolres kepada masyarakat.

Sehingga masyarakat mengerti dan paham. Hal ini juga sudah disampaikan kepada pemerintah daerah. “Kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI/ Polri dan instansi lainnya bersepakat dan berkomitmen untuk menjaga keutuhan NKRI terhadap adanya ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme dan sejenisnya. Kami akan menindak tegas apabila ada orang atau kelompok yang berusaha menyebarkan paham seperti itu khususnya di Kabupaten Sumbawa ini,” tegas Kapolres. (ind)

Rumah Kos di Sumbawa Terus Diawasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Bahaya narkoba yang semakin mengancam, terutama dengan makin banyaknya pengungkapan kasus di dalam kota Sumbawa membuat semua pihak mesti waspada. Camat Sumbawa, Mulyadi, S.Sos, memberi penekanan khusus terhadap pengawasan rumah kos yang cukup banyak tersebar daerah kota.

“Peran jajaran mulai Lurah, RT, RW untuk tetap kita melakukan pengawasan terutama di rumah kos. Kita harus sepaham bahwa peredaran narkoba ini bisa diberantas. Kita meski punya gerakan yang sama,” tandasnya.

Penyuluhan mesti ditingkatkan, termasuk dalam bulan bhakti gotong royong ini. Kemudian melalui Kementerian Agama, melalui masjid dalam setiap khutbah mesti disampaikan bahaya narkoba. Agama bisa menjadi pegangan agar terhindar dari narkoba.

Terhadap rumah kos, setiap kelurahan mesti melakukan pendataan. Hal ini penting tidak hanya mengantisipasi narkoba, tetapi sasarannya juga bisa untuk siapa pemilik rumah kos, pembayaran PBB, KTP hingga penertiban IMB. “Kalau penghuni kos tidak ada KTP, kita suruh urus KTP. Kalau pendatang kita suruh dia harus minta surat pindah dari daerah asal. Kewajiban pemilik rumah termasuk yang kos itu, harus lapor ke RT 1 x 24 jam. Sehingga kita mudah melakukan pemantauan,” tukas Mulyadi. (arn) Mulyadi (Suara NTB/arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 19 Mei 2016

Halaman 7

Kerjasama Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB UN SD di Dompu Berjalan Sukses

Dinas Dikpora Segera Lakukan Penataan Guru

(Suara NTB/ula)

Tirmizi

Dompu (Suara NTB) Ujian nasional (UN) tingkat SD/MI/SDLB untuk tiga mata pelajaran yang diujikan berjalan sukses. Ujian ini diharapkan bisa memetakan pendidikan dengan pelaksanaan yang berintegritas dan jujur. Kendati demikian, Dinas Dikpora mengakui guru masih bertumpu pada sekolah di perkotaan dan akan segera dilakukan penataan kembali.

KepalaBidangPendidikanDasar Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, Drs Tirmizi kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (18/5), mengungkapkan, pelaksanaan UN tingkat SD/MI/SDLB di Kabupaten Dompu diikuti oleh 4.965 siswa SD,

669 siswa MI, dan 27 siswa SDLB. SelamapelaksanaanUN,tidakditemukan adanya masalah berarti untuktigamatapelajaranyangdi-UNkan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. “Alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada masalah berarti,” katanya.

Tirmizi mengaku belum mendapat rekapan ketidakhadiran siswa dalam pelaksanaan UN tahun 2016. Namun ia pastikan, 90-an persen peserta hadir kecuali mereka yang terlanjur didaftarkan tapi karena meninggal atau menderita sakit. “Yang sakit akan mengikuti ujian susulan pekan depan. Karena tiga hari setelah pelaksanaan UN akan diikuti ujian sekolah untuk

mata pelajaran yang di-UN-kan.

Ia juga mengungkapkan, pelaksanaan UN tingkat SD sama dengan tingkat SMP dan SMA. Yaitu tidak dijadikan rujukan penentuan kelulusan, tapi untuk melakukan pemetaan pendidikan di suatu wilayah. Pelaksanaan UN pun dituntut berintegritas dan jujur. “Dari hasil lembar jawaban siswa akan ketahuan sekolah yang tidak jujur dalam pelaksanaan UN,” terangnya.

Diakui Tirmizi, kondisi pendidikan di Kabupaten Dompu masih berada di bawah standar.

Walaupun untuk ruang belajar, rata – rata sekolah di Dompu sudah memiliki gedung per-

manen. Tapi sarana yang dimiliki antara sekolah tidak merata, termasuk guru. “Di Pekat masih ada beberapa SD yang diisi oleh satu orang PNS yaitu kepala sekolahnya saja. Gurunya rata – rata sukarela,” katanya.

Di SD lain, kata Tirmizi, ada sekolah yang kelebihan guru PNS-nya. Bahkan ada sekolah dengan enam ruang belajar diisi oleh lebih dari dua orang guru agama. Kalau mereka mendapat sertifikasi, ini akan menjadi masalah. “Kita sudah punya datanya, sekolah yang kekurangan guru dan kelebihan guru, tinggal kita ajukan ke BKD untuk dilakukan penataan,” ungkapnya. (ula/*)

Kades Karamabura Laporkan Warganya ke Polisi

132 Desa di Bima Dibina Kemendes Kota Bima (Suara NTB) – Sebanyak 132 desa, terdiri atas 102 desa terpencil dan 30 desa tertinggal di Kabupaten Bima, sudah masuk daftar binaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Desa-desa yang masuk dalam daftar itu akan diberdayakan melalui kesetaraan pembangunan.

Terutama sarana dan prasarana untuk akses pelayanan terhadap masyarakat desa.

Kepala Bappeda Bima, Ir. Indra Jaya, M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (18/5) (Suara NTB/uki) mengungkapkan, jumlah Indra Jaya desa terdaftar itu merupakan hasil data dan kajian pada data kondisi rill di wilayah Kabupaten Bima. Yang akan menjadi pusat perhatian pemerintah pusat melalui Kemendesa PDTT. “Fokus pembangunan di wilayah desa ini, diawali dengan pembangunan fasilitas jalan, pelayanan medis, sekolah dan sarana pendukung lainnya yang setara dengan desa maju lainnya,” katanya.

Menurut dia, untuk memaksimalkan hal itu, pemda disarankan untuk membuat Rencana Aksi Daerah (RAD). Dengan tujuan agar pemerintah bisa melakukan pemetaan dan fokus pembangunan dalam rangka mengurangi angka daerah terpencil dan tertinggal. “Agar desa ini bisa menjadi titik fokus pembangunan.

Sehingga semuanya berjalan seimbang dan merata,” akunya.

Diakuinya, untuk mendukung percepatan pengurangan angka Desa tertinggal dan terpencil itu, diperlukan kerjasama semua pihak terutama seluruh SKPD yang memiliki keterkaitan dalam program ini. Misalnya, ketersediaan tenaga pendidik, tenaga medis, serta kebutuhan lainnya.

“Agar tidak ada lagi anggapan miring terkait pemerataan.

Pemerintah pusat tidak tinggal diam untuk terus melakukan evaluasi terhadap daerah yang serius dan tidak serius.

Respon ini harus secara bersama-sama,” terangnya.

Disebutkannya, beberapa desa yang menjadi fokus pemerataan oleh pemerintah Pusat ini, di antaranya tiga desa berada di Kecamatan Langgudu. Yakni Karampi, Sarae Ruma dan Pusu. Sementara Desa lainnya, yakni Oi Katupa, Oi Tui, Kawinda Toi, dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Tambora yang masih tertinggal dan terpencil. Termasuk Kecamatan Soromandi, ada di Desa Sai dan Sampunggu.

“Ini hanya beberapa daftar desa yang diperoleh pusat yang tidak bisa disebutkan semuanya. Semoga bisa berjalan sesuai harapan. Kami berharap agar masyarakat bisa mendukung program pembangunan ini,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

AUDIENSI – Perwakilan aktivis FKPB saat beraudiensi dengan Wabup Bima, Dahlan M. Noer (kanan) di ruang kerja Wabup, Rabu (18/5).

Kasus Dugaan Korupsi di Bima Diduga Diintervensi Bima (Suara NTB) – Penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bima, yang saat ini masih dan sedang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH) diduga diintervensi oleh kelompok tertentu. Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan sampan Fiberglas tahun 2012 dan sumur bor di Kecamatan Langgudu tahun 2008 silam.

Pasalnya, kasus-kasus yang ditangani APH tersebut hingga saat ini belum dituntaskan. Padahal dua kasus tersebut sudah lama diproses.

Hal itu dikatakan, Albu Rustam, salah seorang perwakilan Forum Komunikasi Bima (FKPB) saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, di ruang kerja Wabup, Rabu (18/5).

Pada kesempatan itu, Albu mempertanyakan sikap Pemerintah setempat terkait perkembangan penanganan

Kasus Pembunuhan Roma Irama Segera Disidangkan

I Gusti Ngurah Agung Puger

dua kasus dugaan korupsi tersebut. Selain itu, mereka meminta pemerintah setempat melakukan koordinasi serta mengeluarkan surat rekomendasi kepada penegak hukum (APH) untuk serius menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Pemerintah dalam hal ini harus bersikap, karena kami tidak ingin kasus ini dimanfaatkan pihak atau kelompok tertentu sehingga proses penyelesaiannya di bawah meja APH,” tegasnya.

Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, mengatakan terkait

keinginan FKPB tersebut, terlebih dahulu akan menyampaikannya kepada Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Sebab yang dapat mengambil kebijakan atau keputusan tersebut adalah bupati.

“Soal ini akan saya sampaikan dulu kepada Bupati yang memiliki kewenangan,” ujarnya.

Di samping itu, Wabup mengingatkan sekaligus menegaskan kepada pihak FKPB tersebut. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bima dalam penanganan kasus hukum, baik korupsi maupun kasus yang lainnya, tidak berhak mengintervensi (ikut campur) pihak APH. “Apapun masalahnya, mau korupsi atau kasus hukum lainnya, pemerintah tidak berhak ikut campur karena yang menyelesaikan adalah aparat hukum. dan itu semua sudah diatur dalam undang – undang,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Kepala Desa Karamabura, Rasyidin melaporkan kasus pengrusakan kantor Desa dan fasilitasnya ke Polres Dompu oleh warga yang kontra padanya. Kaca jendela, meja, TV dan atap kantor Desa dilaporkan rusak akibat dilempari massa saat kelompok pendukung Kepala Desa hendak membuka paksa kantor desa.

Kepada wartawan di mapolres Dompu, Selasa (18/5), Rasyidin mengaku melaporkan tindakan pengrusakankantorDesaolehwarganya.OknumwargainitidakmenginginkankantorDesaKaramabura dibuka sebelum dirinya mundur dari jabatan Kepala Desa. Sementara warga lain menginginkan agar kantordesadibuka,sehinggapelayanan pada masyarakat bisa dilakukan. Tidak terima dengan kelompok yang hendak membuka kantor Desa, warga lainnya melakukan pengrusakan. “Saya melaporkan tindakanpengrusakankantorDesa.

Mereka merusak kaca jendela, beberapa meja, TV dan atap kantor, Selasa (17/5) kemarin,” katanya.

Penyegelan kantor Desa Karamabura terjadi sejak empat bulan lalu. Awalnya, warga mempersoalkan beberapa dugaan penyelewengan oleh kepala Desa dalam mengelola anggaran Desa tahun 2015 dan bantuan rumah kumuh.

Warga menuntut agar Rasyidin mundur dari jabatannya dan segel tidak akan dibuka sebelum

adanya pengunduran diri.

Ditegaskan Rasyidin, bila dirinya dianggap bersalah mestinya dilaporkan ke penegak hukum dan menunggu proses hukum.

Tapi proses hukum yang belum tentu kebenaran atas tuduhan beberapa oknum warga menghambat proses pelayanan masyarakat. “Saya berharap, persoalan ini tidak sampai mengganggu pelayanan,” ungkapnya.

Namun Rasyidin memastikan, tuduhan bahwa dirinya menyelewengkan keuangan Desa dan program rumah kumuh, tidaklah benar. Program perpipaan yang tidak sesuai spek, sudah ditindaklanjuti dengan rapat bersama, perpipaannya disepakati untuk diarahkan pada program Spal.

“Ketika ini menjadi temuan, kita siap kembalikan. Tapi kalau soal rumah kumuh, itu bukan kewenangan kami tapi itu anggaran pusat,” tegas Rasyidin.

Rasyidin mengaku, pro - kontra atas dirinya berawal dari masalah pengangkatan dan pemberhentian aparat Desa.

Syarat aparat Desa berusia 20 – 40 tahun dan berijazah minimal SMA, sementara aparat Desa yang ada banyak yang tidak memenuhi ketentuan. Tapi mereka menghendaki agar tetap diperpanjang masa jabatannya hingga 60 tahun. “Ketentuannya tidak bisa, bagaimana kita perpanjang?,” kata Rasyidin. (ula)

(Suara NTB/ula)

MELAPOR - Kepala Desa Karamabura, Rasyidin saat menyampaikan laporan di Polres Dompu, Rabu (18/5) kemarin terkait kasus pengrusakan kantor dan aset Desa oleh oknum warganya, Selasa (17/5).

Jelang Ramadan, Kota Bima Harus Bersih dari Penyakit Masyarakat

(Suara NTB/uki)

Abdurahman Kota Bima (Suara NTB) – Menjelang bulan suci Ra-

madan yang tinggal beberapa hari lagi, aparat Pol PP bertekad agar Kota Bima bersih dari penyakit masyarakat (Pekat). Pol PP akan menggelar operasi Pekat dalam beberapa hari mendatang.

Sasaran operasi, antara lain tempat penginapan (losmen), penjual miras, sejumlah kafe hingga tempat karaoke yang ada di kota setempat.

“Dua atau satu minggu sebelum memasuki bulan puasa, kita intensifkan merazia tempat – tempat hiburan dan penginapan,” ucap Kasi Ketertiban dan Ketenteraman Umum Sat Pol PP Kota Bima, Abdurahman, S.Sos kepada Suara NTB, Rabu (18/5).

Kata dia, selain untuk

mencegah dan meminimalisir angka kriminalitas selama bulan puasa, operasi tersebut juga dalam rangka memaksimalkan Peraturan Daerah (Perda) tentang peredaran miras di Kota Bima.

“Peredaran Miras sangat berpengaruh pada tingkat kriminal. Tidak menutup kemungkinan selama bulan puasa. Sehingga operasi ini dilakukan untuk mencegah sekaligus memberantas miras,” katanya.

Menurut dia, selama ini operasi tidak hanya dilakukan menjelang datangnya bulan puasa. Akan tetapi, pihaknya sudah beberapa kali menggelar operasi serupa dan berhasil menyita miras. Mulai dari jenis sofi, arak, brem, bir, hing-

Kepolisian Belum Identifikasi Ekstremis Kiri di Dompu

(Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Kasus pembunuhan salah seorang mahasiswa di Kota Bima, Roma Irama akan segera disidangkan dalam waktu dekat ini.

Berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik Mapolres Bima Kota sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak Kejari Raba Bima.

“Berkasnya sudah P21 dan akan kita limpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima untuk segera disidangkan,” ucap Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Raba Bima, I Gusti Ngurah Agung Puger, SH kepada Suara NTB, Rabu (18/5).

Kata dia, sebelum berkas itu dinyatakan P21, pihaknya sempat mengembalikan berkas perkara kasus pembunuhan sadis itu. Lantaran belum memenuhi syarat untuk dibawa ke meja hijau, sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu.

“Satu kali kita kembalikan, karena belum memenuhi syarat. Namun kini semuanya sudah lengkap dan yang kurang sudah dipenuhi oleh penyidik,” katanya.

Menurutnya, selain berkas tersebut sudah rampung, terdakwa yang membunuh mahasiswa itu, kini resmi menjadi tahanan Kejari setempat, yang saat ini masih dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Raba Bima. Pelaku pembunuhan dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

“Hanya saja ini berupa ancaman. Selanjutnya tentu akan disesuaikan dengan fakta persidangan,” ujarnya.

Roma Irama (22), salah seorang mahasiswa semester 7 STKIP Bima Kota, diduga dibacok oleh dua orang mahasiswa, inisial A dan J, di area kampus setempat pada awal bulan Januari lalu. Meskipun telah mendapat pertolongan dari medis, namun nyawanya tidak tertolong lantaran luka yang dialami cukup serius. (uki)

(Suara NTB/ula)

UN SD - Siswa SDN 3 Dompu saat mengikuti hari kedua pelaksanaan UN di sekolahnya, Selasa (17/5). Di sekolah ini bergabung juga SDN 25 Dompu dan SDN 33 Dompu dengan jumlah peserta 90 orang.

Dompu (Suara NTB) Ekstremis kiri melalui paham komunisme diduga kembali berkembang di Indonesia dan perlu diwaspadai bersama. Di Dompu, paham komunis belum terdeteksi dan warga pun dihimbau untuk tidak main hakim sendiri ketika menemukan penggunaan lambang PKI. Kasat Intel Polres Dompu, Iptu Syaripuddin kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (18/5), mengakui ada himbauan untuk mengantisipasi penyebaran paham komunis yang notabene hingga saat ini sebagai paham dan partai terlarang di Indonesia. Bila ada warga yang mengenakan lambang atau atribut partai terlarang akan dilakukan pengamanan dan penyitaan. “Baik itu untuk kepentingan modis (pakaian) atau kepentingan lain, kita akan langsung mengamankan,” katanya.

Warga pun dihimbau untuk tidak main hakim sendiri keti-

(Suara NTB/ula)

Syaripuddin ka menemukan warga lain mengenakan atribut dan lambang partai terlarang. Tapi warga diharapkan untuk men-

yampaikan ke Polisi terdekat.

“Tapi sejauh ini belum ditemukan ada di Dompu,” terangnya.

Terkait organisasi sayap kiri yang diduga menyebarkan paham komunis, menurut Syaripuddin, pihaknya sudah masuk untuk menyelidikinya.

Pihaknya tidak menemukan adanya paham komunis pada organisasi sayap kiri. Begitu juga dengan daerah – daerah yang sebelumnya sebagai basis PKI, juga tidak ditemukan.

“Kami melihatnya sama (kampung eks PKI atau tidak, dan keluarga eks PKI atau tidak), tidak pandang bulu,” tegasnya.

Koordinasi lintas instansi dan aparat juga terus dibangun pihak Kepolisian. Langkah ini dilakukan agar adanya sinergi dalam melihat kejadian di lapangan dan dapat diantisipasi sehingga tidak berkembang yang melibatkan massa. “Di Kominda, sudah kita membahasnya,” terangnya. (ula)

ga sejumlah minuman alkohol bermerek lainnya.

“Pemberantasan miras merupakan agenda prioritas dalam operasi selama ini, selain penyakit masyarakat lainnya, salah satunya prostutisi,” akunya.

Abdurahman mengklaim keseriusan pihaknya untuk memberantas penyakit itu, selama ini cukup maksimal.

Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi, salah satunya akses informasi dari beberapa elemen termasuk masyarakat yang apatis apabila mengetahui kegiatan melanggar norma tersebut.

“Ini perlu keterlibatan semua pihak, tidak bisa dilakukan oleh

pemerintah sendiri. Masyarakat harus punya andil dalam memaksimalkan dalam memberantas segala bentuk penyakit masyarakat,” ujarnya.

Dia menghimbau kepada pemilik tempat hiburan juga warung makan agar selama bulan puasa nanti tidak mengoperasikan pada saat jam pagi hingga siang. Sebab hal itu akan mengganggu kekhusyukan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. “intinya selama bulan puasa tempat hiburan dan warung makan di Kota Bima tidak boleh beroperasi pada jam saat masyarakat sedang puasa,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB Kamis, 19 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Diduga Jual Siswi, Mucikari Terancam 10 Tahun Penjara

Mataram (Suara NTB) – UM (33), terancam penjara selama 10 tahun. Lantaran diduga menjajakan remaja yang masih menuntut ilmu di bangku sekolah. Berbekal telepon genggam, ia menawarkan gadis belasan tahun kepada para lelaki hidung belang.

Berpeluang Dijatuhkan Sanksi KETUA Fraksi Partai Golkar, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) terkait dengan tindakannya mengusir wartawan saat meliput di Komisi II DPRD NTB. Isvie berpeluang dijatuhkan sanksi etik, karena tindakan itu dinilai telah mencoreng kehormatan lembaga wakil rakyat itu.

Demikian disampaikan anggota BK, Burhanudin Jafar Salam, SH kepada wartawan, Rabu (18/5) kemarin. “Saya sangat apresiasi langkah forum wartawan ini yang melaporkan insiden itu ke BK. Karena ini menyangkut etik. Dengan ini ke depan tidak boleh lagi hal seperti ini terjadi di DPR, sehingga ini harus serius ditindaklanjuti,” katanya.

Bahkan, menurut Burhanudin Jafar, tanpa ada surat sekalipun yang dilayangkan oleh wartawan, BK akan tetap memprosesnya. Karena dengan ulah salah satu oknum anggota dewan itu dinilai telah mencoreng kredibilitas lembaga.

“Kita sangat sayangkan hal itu. Karena lembaga ini adalah lembaga terbuka, tidak ada hal yang ditutupi. Dengan insiden ini, maka sangat tidak elok dan tidak bagus bagi lembaga,” ujarnya.

Bahkan menurut politisi PAN itu, Isvie berpeluang dijatuhkan sanksi oleh BK dengan tindakan yang telah dilakukannya itu. karena Isvie sudah dua kali diadukan ke BK terkait tindakannya itu.

Akan tetapi, Burhanuddin Jafar belum bisa memastikan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan pada Ketua Bapperda itu. Apakah tindakannya itu termasuk sebagai pelangaran berat atau ringan.

“Kalau mengenai sanksi apa, itu nanti menjadi keputusan BK. Kita rapatkan dulu nanti. Karena ini persoalan etik,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan BJS, sapaan akrabnya, bahwa dia mengharapkan pada semua anggota dewan agar menjalin kemitraan dengan baik kepada pers. Karena bagaimanapun, keberadaan pers sangat penting.

Yakni sebagai pilar keempat demokrasi. Untuk itu harus dibangun komunikasi yang intensif. (ndi) (Suara NTB/dok)

Sasar Anak-anak MASYARAKAT harus lebih waspada mengawasi anakanaknya. Berkaitan terungkapnya dugaan perdagangan anak di bawah umur. Mirisnya, untuk dijadikan korban prostitusi.

Semua pihak harus berperan aktif.

“Marak sekali kejahatan seksual terhadap anak. Tak terkecuali di NTB ini,” ujar Kasubdit IV PPA Ditreskrimum Polda NTB, AKBP I Putu Bagiartana, Rabu (18/5) di Mapolda NTB. Didampingi Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM. “Ini sudah menjadi permasalahan nasional. Dan menjadi atensi kita juga,” imbuhnya.

Ia menegaskan, anak rawan menjadi korban eksploitasi seksual. Kecenderungan oleh orang-orang dekat di sekitar lingkungannya.

Pengawasan keluarga dan masyarakat sekitar perlu lebih diperkuat. Dengan tetap mempertimbangkan daya tumbuh kembang anak.

Dalam menjaga anak dari kemungkinan terjerat sebagai korban tindak pidana kekerasan maupun eksploitasi seksual, kata Bagiartana, semua pihak harus berperan aktif.

Sebab, hal itu juga butuh upaya lain, selain mengungkap dan melakukan penindakan hukum. Yang paling mudah adalah dengan memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak.

“Misalnya anak ketika pulang telat, agar orang tua segera menghubungi,” pesannya. Orang tua sebaiknya mawas diri.

Mencurahkan perhatian kepada anak dalam bentuk komunikasi yang terjalin baik salah satu caranya.

Seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggung jawab melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual. “Jangan salahkan siapa-siapa kalau sudah ada kejadian. Ini tanggung jawab bersama. Kita berperan aktif mengantisipasi,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa tren kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun.

Pelakunya pun kecenderungannya merupakan orang terdekat.

“Bisa muncul setiap waktu,” katanya.

Jumlah peningkatan yang disebutnya signifikan itu menjadi sinyal perlunya sikap proaktif masyarakat. Berupa memberikan informasi yang diperlukan polisi guna dilakukan pengusutan.

“Berikan informasi ketika ada terjadi.

Siapa pelakunya akan kita proses melalui penyelidikan dan penyidikan,” tandasnya. (why) (Suara NTB/why)

Halaman 8

Korbannya siswi salah satu SMA di Mataram. Korban yang berumur 17 tahun 11 bulan itu dihargai Rp 1 juta sekali naik ranjang. Uangnya dibagi dengan mucikari. Dengan persenan yang dinegosiasikan belakangan.

Kasubdit IV PPA Ditreskrimum Polda NTB, AKBP I Putu Bagiartana didampingi Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM menjelaskan, tersangka berperan sebagai mucikari yang menawarkan sekaligus mengantarkan korban ke hotel yang diinginkan pemesan.

“Modusnya pesan lewat

HP. Tersangka mengantar ke hotel. Selesai berhubungan dengan pemesan, korban dijemput lagi,” ujarnya dalam ekspose kepada media di Mapolda NTB, Rabu (18/5).

Pekerjaan kotor tersangka itu dilakoni selama beberapa tahun belakangan. Mucikari asal Ampenan itu kemudian ditangkap 7 Mei lalu di salah satu hotel melati di Mataram, ketika sedang menunggu korbannya usai melayani tamu.

“Dari bukti rekaman percakapan di HP tersangka, sudah lama di kerja begini,” ujarnya.

Menurut pengakuan, uang

hasil prostitusi itu dibagi dengan persentase beragam antara tersangka dengan korban.

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kesulitan ekonomi,” ungkap Bagiartana singkat.

Ia menegaskan, berkenaan korban masih di bawah umur, pihaknya menerapkan Undang-undang yang lebih khusus.

Yakni seperti yang tercantum dalam pasal 76I juncto pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

“Ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta,” tegasnya.

Dugaan tindak pidana yang sama juga dialamatkan kepada ME (21), warga Lombok Tengah. Yan ditangkap pada saat bertransaksi di salah satu hotel melati di Cakranegara 7 Mei lalu.

Modusnya sama. Yakni menjembatani bisnis sahwat antara korban dan pemesan.

Juga melalui pesan singkat dari genggaman tangan. Tersangka ME membandrol korbannya Rp 800 ribu.

“Dia mengambil Rp 100 ribu. Sisanya untuk korban,” ungkap Bagiartana.

Ia menjelaskan, para ter-

sangka yang tidak saling berkaitan itu memang memiliki pelanggan. Terbukti dari nomor telepon genggam yang tersimpan dalam rekaman percakapan.

“Korbannya juga tidak serta-merta menerima tawaran itu. Sudah ada komunikasi sebelumnya. Ada kedekatan,” ujarnya. Untuk para pemesan, sambung dia, merupakan lelaki hidung belang dengan latar belakang swasta.

Tersangka ME disangkakan pasal 2 dan pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 296 KUHP. Ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp 600 juta. (why)

Kasus Parsel Lotim

Audit Kerugian Negara, Polda NTB Surati BPKP Mataram (Suara NTB) Indikasi timbulnya kerugian negara semakin terang dalam kasus sandang pangan Lombok Timur. Untuk memastikannya, Polda NTB berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan NTB. Salah satu tunggakan kasus yang diatensi Kapolda NTB itu terus digenjot.

Kasubdit III Tipikor ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Bagus Satrio Wibowo, SIK melalui Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada BPKP Perwakilan NTB satu bulan lalu.

“Kita minta Penghitungan Kerugian Negara,” ujarnya Kamis (18/5) di Mapolda NTB. Surat disampaikan pada 22 April 2016.

Selain itu, sambung Tri Budi, pihaknya juga menunggu hasil audit investigasi oleh BPKP. “Posisinya sekarang kita menunggu,” imbuhnya. “Belum ada kita terima hasilnya.”

Sembari menunggu hasil audit auditor BPKP, pihaknya memastikan proses penyidikan tetap digenjot. Sejumlah saksi masih secara maraton dipanggil untuk dimintai keterangan.

Permintaan penghitungan kerugian negara itu, lanjut dia, adalah rangkaian untuk melengkapi keterangan saksi ahli.

Termasuk audit investigasi.

“Kita lengkapi keterangan saksi sambil menunggu keter-

angan saksi ahli (BPKP) itu,” ujar Tri Budi.

Terakhir, Selasa kemarin, mantan Kabid Anggaran Perbendaharaan dan Akuntansi DPPKAD Lotim, Hasni - kini pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lotim.

Pengusutan bantuan sandang pangan 2014 tahap dua senilai Rp 2,7 miliar itu telah usai memeriksa seluruh penerima bantuan. Mulai dari jaksa, polisi, TNI, dan ASN. Penyidik Subdit III Tipikor mendapati indikasi perbedaan antara Juklak Juknis dengan pelaksanaan di lapangan. Yang semestinya untuk fakir miskin, tetapi dalam praktiknya diberikan kepada ASN. Kasus yang ditangani sejak 2015 itu, telah menelisik nomenklatur anggaran. Total anggaran senilai Rp 15,1 miliar. Tahap pertama anggaran untuk pengadaan paket lebaran ini, sebesar Rp 12 miliar diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kemudian dalam tahap dua, anggaran kembali dicairkan Rp 2,7 miliar yang dibagikan ke 13.500 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di 114 Instansi se-Kabupaten Lombok Timur dengan nilai Rp 168.000 per parsel.

Jumlah Rp 2,7 miliar inilah yang kemudian diselidiki oleh pihak kepolisian. Terkait kesesuaian antara nomenklatur dengan pelaksanaan di lapangan. (why)

Gagal Bobol ATM, AN Diamankan Polisi Mataram (Suara NTB) Usaha AN (41) membobol mesin ATM di kawasan Jalan Yos Sudarso, Ampenan digagalkan. Petugas keamanan Bank BRI KCP Ampenan memergoki aksi pelaku ketika mengutak-atik mesin. Tak berhasil menggondol uang, pelaku diangkut ke Mapolsek Ampenan.

“Dilakukan dengan cara merusak slot tempat memasukkan kartu ATM,” kata Kapolsek Ampenan, Kompol Raden Sudjoko Aman, Rabu (18/5).

Sekitar pukul 03.00 Wita, pelaku memasuki ATM dengan menenteng tas. Tak disangka, tas tersebut berisi peralatan yang disiapkan pelaku untuk membongkar mesin ATM. Mengeluarkan obeng, pelaku membuka paksa lubang slot kartu ATM. Satpam yang memergoki gelagat mencurigakan pelaku, kemudian mengambil tindakan.

“Pelaku diamankan ke dalam kantor bank,” ungkap Djoko. Polisi yang dihubungi pihak bank kemudian menindaklanjuti dengan melakukan olah TKP. Sementara pelaku langsung diangkut ke sel

tahanan Mapolsek Ampenan.

Adapun barang bukti yang diamankan antara lain, satu telepon genggam, satu senter, satu palu, tutup slot ATM yang sudah dilepas, dan tiga obeng.

Menurut pengakuan, pelaku nekat mencuri karena butuh uang. Kantongnya sudah kosong akibat dirinya diberhentikan dari pekerjaannya beberapa waktu lalu.

Pelaku disangkakan pasal 406 dan atau 53 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara.

Kapolsek menjelaskan, saat ini aparat kepolisian tengah melakukan kegiatan pengamanan rutin yang ditingkatkan. Berupa patroli dan penjagaan di beberapa titik rawan. “Di jam-jam rawan kita sisir sejumlah titik rawan kriminalitas,” katanya.

Ia juga mengimbau kepada para pelaku usaha baik BUMN maupun swasta agar selalu waspada dan siaga. Selain memfasilitasi kantor dengan CCTV dan Satpam, bersinergi dengan aparat kepolisian juga ditingkatkan.

“Kecepatan dan ketepatan informasi, berbanding lurus dengan keakuratan pengungkapan,” tandasnya. (why)

(Suara NTB/why)

DIAMANKAN - Empat pelaku tertangkap pesta narkoba diamankan di Mapolda NTB, Rabu (18/5).

Pesta Sabu

Empat Orang Digelandang Polisi Mataram (Suara NTB) Empat warga tertangkap tangan tengah asyik pesta sabu, Rabu (18/5). Dari dalam rumah yang hanya lima meter dari Masjid di Penimbung Timur itu mereka lalu digelandang ke Mapolda NTB. Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB melalui Kanit II, AKP Agus Dwi Ananto menjelaskan, penggerebekan itu bermula dari adanya informasi masyarakat. Mengenai dugaan adanya aktivitas terkait narkoba di wilayah Desa Penimbung Timur, Gunung Sari, Lobar.

“Kemudian ditindaklanjuti dengan menerjunkan tim.

Mereka digerebek saat pesta narkoba sedang berlangsung,”

ujarnya dalam ekspose di Mapolda NTB. Keempat pelaku itu yakni, IA (39) warga Desa Ilir, RI (36) IN (27), dan sang pemilik rumah SA (34). Setelah dilakukan penggeledahan, sambung dia, didapati satu bungkus plastik klip.

Ditemukannya plastik klip tersebut menguatkan dugaan adanya pelaku yang bertindak sebagai pengedar. “Ditemukan di dalam rumah diduga milik SA,” ungkapnya.

Selain itu, ditemukan pula bong yang masih panas, diduga baru saja digunakan untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu, dan satu telepon genggam.

“Sudah tiga kali gilir,” kata Agus. Ia menambahkan, barang bukti sabu yang masih menempel di bong didapat dari seseorang di Mataram. “Kita sudah kantongi identitasnya.

Kita lakukan pengembangan untuk kita buru,” katanya.

Para pelaku disangkakan pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kini, pihaknya tengah menunggu hasil tes urine para pelaku mengenai indikasi penyalahgunaan narkoba.

Pihaknya pun akan menjalin koordinasi dengan BNNP NTB bilamana dilakukan assesment untuk menentukan pola rehabilitasi yang akan dijalani para pelaku. (why)

SUARA NTB Kamis, 19 Mei 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tak Bersertifikat Halal

Manajer Hotel dan Restoran Segera Dipanggil Mataram (Suara NTB) Hotel dan restoran merupakan jasa yang menunjang perkembangan pariwisata pada umumnya. Saat ini NTB telah mendapatkan predikat sebagai destinasi halal dunia. Sehingga semua hotel dan restoran didesak untuk mendaftarkan diri di MUI agar mendapatkan sertifikasi halal. Sebab hal itu sangat menunjang kepercayaan pelanggan yang lebih banyak merupakan wisatawan.

(Suara NTB/met)

SIAP SANTAP - Beragam jenis kuliner khas Sasak (Lombok) hidangan Nutana Hotel siap disantap.

“Sebelum puasa sebanyak 50 manajer hotel dan restoran akan segera kita panggil. Ini kaitannya dengan sertifikasi halal yang belum didapatkan,” kata Kepala Seksi Usaha Pariwisata Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Drs. Alip kepada Suara

NTB di Mataram, Rabu (18/5).

Disbudpar telah menyediakan anggaran untuk sertifikasi halal setiap hotel dan restoran. Sebab sertifikasi ini dianggap menjadi suatu keharusan apabila masyarakat NTB ingin membangun wisata halal. Apalagi saat ini jum-

lah wisatawan muslim mencapai 50 persen dari total kunjungan ke NTB. Sehingga sertifikasi halal pada berbagai jasa bidang pariwisata dianggap sangat penting.

Pihak hotel dan restoran diharapkan dapat mengurus sertifikasi halalnya. Sebab

Kuliner Murah Meriah di Nutana Hotel BERAGAM jenis hidangan kuliner khas sasak tersaji sebagai menu makan siang di Nutana Hotel. Harga semua jenis makanan yang disiapkan itu, murah meriah.

Kesan makanan hotel serba mahal yang terbangun selama ini, sepertinya tidak berlaku di restoran persinggahan wisatawan yang satu itu. Harga berbagai jenis hidangan makanan di tempat ini sangat bersahabat.

Dua jenis kuliner favorit yang menjadi menu utama hidangan restoran hotel tersebut yakni Nasi Ayam Rarang dan Nasi Belut Super Pedas. Setiap konsumen atau tamu yang makan di sana, cukup hanya membayar Rp 15 ribu - Rp 17 ribu untuk satu porsi paket makanan. Tak heran, restoran dari hotel yang terletak di Jalan Airlangga ini selalu dipadati pengunjung.

“Selain tamu hotel, kita juga buka untuk konsumen umum di sini. Bagi orang - orang yang doyan makan nasi belut pedas, mereka pasti datang ke sini,” kata Widayanti Owner Nutana Hotel, saat ditemui Suara NTB, Rabu (18/5).

Awalnya, kata owner hotel 43 kamar ini, restoran tersebut merupakan warung makan biasa. Pelanggannya kebanyakan kalangan mahasiswa serta masyarakat golongan menengah ke bawah. Sampai pada akhirnya, pemilik warung makan ini berinisiatif mendirikan hotel serta warung yang mereka kelola tersebut dijadikan sebagai restoran.

“Makanan kita di sini benar - benar ala rumahan. Dan ternyata itu yang membuat para tamu tertarik datang ke hotel.

Biasanya tamu mau datang ke hotel itu kan mereka melihat hidangan makanannya,” katanya.

Hotel Nutana beroperasi tidak lebih dari setengah tahun. Hotel MICE dengan sasaran pangsa pasar kalangan pengusaha dan pebisnis ini menyediakan satu lokal meeting room. Kata “Nutana” disematkan pemilik hotel sebagai penanda perjuangannya mendirikan usaha. “Nutana” yang berarti Survive. (met)

wisatawan muslim cenderung menginginkan hotel dan restoran yang telah berlabel halal.

“Label halal itu semacam kebutuhan bagi wisatawan.

Sebenarnya banyak juga hotel dan restoran yang sudah menjalankan konsep halal itu, hanya saja belum didaftarkan di MUI,” ujarnya.

Sebelumnya, Disbudpar telah mendaftarkan 10 gerai makanan yang ada di Lombok International Airport. Saat ini semua gerai makanan di LIA sudah memiliki label halal.

Sehingga wisatawan muslim tidak perlu khawatir saat ing-

in memasuki gerai-gerai makanan yang ada.

Sementara itu, untuk pemanggilan sejumlah manajer hotel dimaksudkan untuk memberikan pemahaman wisata halal. Sehingga setiap hotel dapat menjalankan sesuai dengan konsep halal itu.

Salah satu syaratnya harus memiliki label halal.

“Kita sudah siapkan semuanya. Yang jelas kita ingin semua hotel yang akan kita panggil ini bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk mendukung wisata halal kita,” kata Alip. (lin)

Jalur Pendakian Rinjani dari Loteng Siap Diresmikan

(Saura NTB/met)

PERAJIN GELANG – Ahmad Ramli warga Desa Batulayar memilih menjadi perajin gelang untuk dijual kepada pelancong di tempat pariwisata, Selasa (17/5).

Tantangan Kemiskinan di Kawasan Pariwisata Giri Menang (Suara NTB) – Pemenuhan aspek kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan pariwisata belum sepenuhnya berlangsung optimal.

Berbagai wilayah yang telah beroperasi sebagai tempat pariwisata, sejauh ini masih menjadi basis kemiskinan. Seperti halnya yang terjadi di kawasan Batualayar, Senggigi, Lombok Barat.

Industri pariwisata yang dikembangkan, khususnya di kawasan setempat belum mampu menjawab tantang kemiskinan.

Pasalnya, sampai saat ini tidak sedikit penduduk di kawasan itu, masih berada di bawah garis kemiskinan. Rata – rata, penduduk yang masih terjerat di bawah garis kemiskinan tersebut berasal dari kalangan masyarakat yang tidak mampu terserap sebagai tenaga kerja dalam lini industri bidang jasa, layaknya perhotelan, travel dan lain sebagainya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Batulayar per September sejak 2011 – 2015 mencapai 897 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan jumlah penduduk di sana 1.968 KK. Masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan hanya menandalkan kemampuan seadanya untuk bertahan hidup.

Sebagian di antara mereka memilih menjadi nelayan, ada pula yang sehari – hari bekerja sebagai pedagang asongan. Mereka menjajakan beragam produk terhadap para wisatawan di seputaran pantai. Penghasilan yang mereka raih dalam sehari tidak seberapa.

Beberapa penduduk yang memilih mencari nafkah dengan bekerja sebagai pedagang asongan di pantai itu hanya mengandalkan laba dari produk yang mereka jual. Produk yang dijualnya antara lain gelang buatan tangan, tasbih dari mutiara, serta aksesoris – aksesosir menarik sebagai cinderamata bagi pelancong. Laba yang didapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Tak heran, ada diantara mereka yang selama 20 tahun menjadi pedagang asongan, kondisi ekonomi keluarganya tak kunjung membaik. Itulah yang dirasakan oleh Suhaidi dan Ahmad Ramli, pedagang asongan di pesisir pantai dari Dusun Teloke, Desa Batulayar.

Ia mengatakan, keuntungan yang diperoleh dalam sehari saat barangnya laku terjual berkisar antara Rp 30 ribu – Rp 50 ribu.

“Itu pun, kalau ada yang laku.

Sebab wisatawan sekarang kebanyakan memilih belanja di

toko – toko elit. Kayak hari ini, mana ada barang yang laku satu – satu,” bebernya.

Suhaidi menanggung beban empat orang anggota keluarga di rumahnya. Sebagai seorang kepala keluarga, hanya dirinyalah yang diandalkan sebagai tulang punggung pemberi nafkah bagi anak dan istri. Seperti halnya juga yang dialami oleh Ahmad Ramli pembuat sekaligus penjual gelang dari benang. Lulusan SMA ini juga mengeluhkan hal yang sama atas kondisi ekonomi mereka.

“Kalau ada gelang yang laku baru kita dapat rezeki, sementara kalau tidak ya kita tidak dapat apa – apa. Beginilah situasi kami sehari – hari di sini,” jelas pemuda yang menanggung hidup istri dengan seorang anak ini di seputaran pesisir pantai di Batulayar.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah sejauh ini sepertinya belum menyentuh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sekalipun, industri bidang jasa yang dianggap efektif membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat telah beroperasi dan dikembangkan sedemikian rupa, industri unggulan nomor dua di daerah ini pada kenyataannya belum mampu menjawab tantangan soal kemiskinan selama bertahun – tahun. (met)

Mataram (Suara NTB) – Jalur pendakian Gunug Rinjani dari Lombok Tengah siap diresmikan oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Upaya peresmian masih menunggu aba – aba dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Peresmian jalur pendakian itu akan dilakukan menyusul permintaan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Seluruh draft usulan secara tertulis baik dari pihak pemkab dan TNGR telah dilayangkan ke kementerian.

Kepala TNGR Dr. Raden Agus Budi Santosa, mengatakan, setelah membuka dan meresmikan jalur tersebut, pihaknya akan membangun kerjasama dengan Pemkab Lombok Tengah (Loteng), untuk mendorong agar wilayah TNGR disahkan menjadi kawasan Cagar Biosfer oleh UNESCO. Tujuannya untuk membuka peluang pemberdayaan masyarakat yang optimal. Harapannya dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai ranah Cagar Biosfer, maka upaya pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara optimal.

“Pemanfaatan hutan boleh dilakukan dengan mengedepan-

kan aspek perlindungan atau konservasi. Banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga ke depan kita tidak ingin ada lagi certia mengenai adanya penduduk miskin di wilayah pinggiran hutan,” bebernya.

Mekanisme pengusulan dan penetapan kawasan TNGR sebagai wilayah cagar biosfer hampir serupa dengan Geopark.

TNGR bersama pemerintah dan masyarakat mengajukan berkas kepada UNESCO, demi meraih legalitas pemanfaatan kawasan hutan. Persetujuan dari UNESCO penting untuk dijadikan dasar atau acuan mengenai batasan – batasan pemanfaatan yang dilakukan.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Chairul Mahsul mengatakan, sebelum diresmikan hendaknya jalur yang sudah ada itu dicarikan jalur alternatif lain sebagai pasangannya. Tujuannya untuk menambah daya tarik akses pendakian dari jalur yang lebih pendek tersebut. Seperti halnya yang ada di Kecamatan Sembalun, jalur pendakiannya bisa ditempuh dari dua arah yang memungkinkan wisatawan merasa lebih tertarik untuk mendaki lewat sana. (met)

(Suara NTB/lin)

BERI PENJELASAN - General Manager Geopark Rinjani Chairul Mahsul saat memberikan penjelasan tentang replika, luas dan area Geopark Rinjani kepada dua orang assessor UNESCO, Soo Jaee Lee dan Maurizio Burlando di Mataram, Rabu (18/5) kemarin.

SUARA NTB

Kamis, 19 Mei 2016

Halaman 10

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT H. Fauzan Khalid, S. Ag, M.Si

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT,

BAB X TENDER Pasal 56 (1) Tender dilakukan dengan tata cara: a. rencana tender diumumkan di media massa nasional; b. tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran; c. dalam hal calon yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan d. dalam hal setelah pengumuman ulang: 1. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender; 2. terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau 3. terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tender Barang Milik Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Pengamanan Pasal 57 (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventa risasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bagunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

(3) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pencatatan oleh Pengguna barang dan dilaporkan kepada Pengelola melalui pembantu Pengelola; b. pemasangan label dilakukan oleh Pengguna dengan koordinasi pembantu Pengelola; dan c. pembantu Pengelola menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah.

(4) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi: a. pengamanan fisik secara umum terhadap barang inventaris dan barang persediaan dilakukan oleh Pengguna; b. penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh Pengelola; dan c. pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan oleh Pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh pembantu Pengelola terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati.

(5) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas Barang Milik Daerah yang bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh Pengguna dan pada tahap selanjutnya pembantu Pengelola bersama Pengguna; b. upaya hukum perdata maupun pidana dengan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat; dan c. penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat bersama-sama instansi terkait/SKPD terkait.

Pasal 58 (1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

(2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 59 (1) Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.

(2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60 Barang Milik Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan Pasal 61 (1) Pembantu Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada dibawah penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).

(3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(4) Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak Lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerjasama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 62 (1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan secara tertulis setiap semester Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

(3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 63 (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat, dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 64 Ketentuan mengenai pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENILAIAN Pasal 65 Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtangan Barang Milik Daerah kecuali dalam hal: a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Pasal 66 Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 67 (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: a. Penilai Pemerintah; atau b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 68 (1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan penilai, maka hasil Penilaian Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran.

(4) Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69 (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.

(2) Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

(3) Hasil penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 70 Ketentuan mengenai penilaian Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMINDAHTANGANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 71 (1) Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penjualan; b. tukar menukar; c. hibah; dan d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Bagian Kedua Persetujuan Pemindahtanganan Pasal 72

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, yang memerlukan persetujuan DPRD apabila untuk: a. tanah dan/atau bangunan; atau b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila: a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan/atau e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

(3) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 73 (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD. (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penjualan Pasal 74 Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan; b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara; b. penjualan rumah golongan III; dan c. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit.

(5) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 76 Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 77 (1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan dengan tata cara: a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; b. bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya; dan d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati mengajukan usul Penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.

(2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.

Paragraf 1 Penjualan Kendaraan Dinas Pasal 78 (1) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada: a. Pejabat Negara; b. mantan Pejabat Negara; dan atau c. Pegawai Negeri Sipil; (2) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. tanpa melalui lelang; atau b. melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas.

Pasal 79 Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, yaitu: a. Bupati dan Wakil Bupati; dan b. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 80 (1) Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan dinas bermotor roda

Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc.

empat angkutan darat milik daerah yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk pada sedan, jeep, dan minibus.

(2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Negara, dan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 81 Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas sesuai batas kewenangannya.

Pasal 82 Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Bupati.

Pasal 83 Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 84 (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf kepada Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas: a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1); dan b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

(2) Permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.

(3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

Pasal 85 Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan: a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; dan b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 86 (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas: a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: 1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau 2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1); dan b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

(2) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

(3) Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

Pasal 87 Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan: a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan; b. belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara; c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 88 (1) Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

(2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 89 (1) Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 90 Harga jual Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang sebagai berikut: a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89; b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Bersambung

Calon Mahasiswa Baru FKIP Harus Tes Minat dan Bakat Kemenag Lobar Minimalisir Pelajar Menikah di Bawah Umur SELAMA ini Pemkab Lombok Barat (Lobar) gencar melakukan sosilaisasi melalui sekolah dan terjun langsung ke masyarakat melalui dinas terkait, agar pernikahan usia dini tidak terjadi di kalangan pelajar. Akan tetapi pernikahan dini di tingkat pelajar masih tinggi. Faktanya, 46 siswa/siswi SMP tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN), karena menikah.

Untuk menekan kasus pernikahan dini dari sisi ad(Suara NTB/her) ministrasi, pihak Kementerian H. Muslim Agama (Kemenag) Lobar pun tak akan memberikan buku nikah bagi pelajar yang nikah dini.

Kepala Kemenag Lobar, Drs. H. Muslim, menegaskan, selama ini kemenag terus mensosialisasikan untuk tidak terjadi penikahan usia dini di masyarakat. “Tapi kalau itu terjadi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan menerbitkan buku nikah,” tegasnya.

Sudah jelas di dalam Undang-Undang yang boleh melakukan pernikahan, yang berusia minimal 21 tahun baru bisa menerima buku nikah dengan data-data dan persyaratan sudah lengkap. Akan tetapi jika ada yang menikah berusia 16 tahun ke atas bisa diterbitkan, apabila ada izin dari pengadilan dan orang tua. Tetapi apabila mereka nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau di bawah tangan, itu tidak bisa diterbitkan, karena jelas tidak mengurus ke KUA. Namun, sejauh ini, para pelaku pernikahan usia dini belum berani dijatuhkan sanksi oleh Pemda. Berbagai bentuk sosialisasi terus dilakukan, untuk tidak merarik kodek. Namun, jika pernikahan usia dini terus terjadi, itu di luar pantauannya. Langkah ke depan dari Kemenag perihal pernikahan usia dini, Kemenag akan terus melakukan sosialisasi. Karena pernikahan usia dini menimbulkan banyak dampak ke depannya. Selain masih belum berpikir dewasa, meninggal pada saat melahirkan tinggi, karena masih di bawah umur, bayi akan rentan terkena penyakit dan gizi buruk, dan tidak diakui oleh negara.

Di samping itu juga dampak menikah usia dini, tidak mendapatkan buku nikah, tidak diakui haknya sebagai suami istri dan apabila suminya menikah lagi, istri pertama tidak mendapatkan hak (warisan-red) karena menikahnya pada usia masih dini. (her)

Mataram (Suara NTB) Forum Komunikasi Pimpinan/Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Negeri se-Indonesia saat pertemuan di Lombok pada Sabtu (14/5) sampai dengan Selasa (17/5) lalu, merekomendasikan perlunya tes minat dan bakat bagi calon mahasiswa baru FKIP. Hal ini dilakukan untuk mengetahui minat calon mahasiswa untuk menjadi seorang guru.

Menurut Dekan FKIP Universitas Mataram (Unram), Dr. H. Wildan, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (18/ 5), dari rekomendasi dari forum Dekan, salah satunya untuk penerimaan mahasiswa baru di FKIP perlu ada tes bakat dan minat.

“Mudah-mudahan ke

depan, khususnya untuk penerimaan FKIP, ada tes bakat dan minat. Karena untuk menjadi guru jangan dipaksakan masuk di FKIP, kalau tidak punya minat. Bagaimanapun guru adalah figur.

Tidak bisa hanya sekadar saja,” ujarnya.

Dengan bertemu langsung

dengan calon mahasiswa, pihak kampus dapat melihat minat calon mahasiswa itu untuk menjadi seorang guru, sehingga tidak hanya sekadar menjadi guru. Wildan menyampaikan, rekomendasi itu akan disampaikan kepada pimpinan universitas dari masing-masing dekan yang

hadir. Hal ini penting untuk dilakukan, karena banyak mahasiswa yang masuk FKIP tidak semuanya minat menjadi guru.

“Ada tes, betulkah ingin menjadi guru atau hanya ikut teman. Ini adalah salah satu rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada para pimpinan untuk mejadi dasar dalam mengambil kebijakan.

Kalau diterima, ya alhamdulilah,” ujar Wildan.

Rekomendasi ini muncul, kata Wildan, karena bagaimanapun juga 70 persen kualitas pendidikan bergantung

dari kualitas guru. “Jika kualitas guru bagus, meskipun kondisi gedung tidak bagus, insya Allah lebih baik. Kuncinya ada di guru,” tekannya.

Wildan mengatakan, forum komunikasi pimpinan/dekan FKIP Negeri se-Indonesia itu diikuti oleh 28 dekan, wakil dekan I, II, dan III, serta ketua jurusan dan ketua program studi FKIP Negeri. Selain merekomendasikan tes minat dan bakat, dalam pertemuan itu juga para pimpinan FKIP negeri itu saling berbagi informasi pengembangan fakultas masing-masing. (ron)

Saka Bahari Pringgabaya Gelar Perkemahan di Atas Air Selong (Suara NTB) -

Sebanyak 80 anggota Saka Bahari Pramuka Yos Sudarso Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim), Minggu (15/5) lalu menggelar perkemahan di atas air. Perkemahan di atas air ini dipusatkan di Pelabuhan Kayangan.

Dalam keterangannya,

Pembina Saka Bahari Pramuka Yos Sudarso Kecamatan Pringgabaya, Ainul Yaqin, S.Pd, mengaku perkemahan atas air ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh Saka Bahari Pramuka Yos Sudarso Kecamatan Pringgabaya. ‘’Lokasi perkemahan atas

air setiap tahun dilakukan berpindah-pindah. Tahun lalu perkemahan atas air dipusatkan di Pos Angkatan Laut Lombok Timur,’’ terangnya pada Suara NTB, Rabu (18/5).

Dikatakan Ainul Yaqin kegiatan perkemahan atas air ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, cinta tanah air dan disiplin seluruh anggo-

(Suara NTB/ist)

LATIHAN - Anggota Pramuka Saka Bahari Yos Sudarso Pringgabaya menggelar latihan pramuka di atas air beberapa waktu lalu.

ta Saka Bahari Pramuka Yos Sudarso Kecamatan Pringgabaya.

Selain itu, perkemahan atas air juga bertujuan untuk membentuk anggota yang terampil dan membentuk pemuda yang berkarakter, beriman dan bertakwa.

Selama kegiatan perkemahan berlangsung, berbagai materi diberikan antara lain keterampilan atas air, Sar

Laut, Bela Negara, Wawasan Kebaharian, Survive, bakti sosial, mengemudi perahu motor, dan Wisata Bahari. Materi langsung diberikan oleh Komando Pendidikan Angkatan Laut (KODIKAL) Bumi Moro Surabaya. “Materi- materi ini sangat berguna bagi adik-adik karena akan semakin melatih keterampilan dan wawasan mereka tentang wilayah laut,” ujar Ainul Yaqin (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 19 Mei 2016

Perenang Lobar akan Berlaga di Nirmala Cup Mataram (Suara NTB) Sebanyak 15 perenang dari klub Dragon SC Lombok Barat (Lobar) akan ambil bagian di Kejuaraan Renang Nirmala Cup di Jimbaran-Bali, 23-24 Juni mendatang. Mereka akan ambil bagian di nomor pertandingan pemula atau usia dini.

Pelatih Klub Renang Dragon SC, Ivan yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (18/5) kemarin mengatakan keikutsertaan 15 atletnya di Nirmala Cup sebagai ajang untuk melatih mental tanding atlet. Hasil dari event itu juga akan menjadi bahan evaluasi atlet untuk menghadapi event nasional.

“Tujuan kami mengikuti kejuaraan Nirmala Cup untuk melatih mental tanding atlet. Kita berharap atlet kami bisa memetik manfaatnya, sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan individu masing-masing,” ucap Ivan.

Belum dibeberkan semua nama-nama 15 atlet yang akan dikirim di event itu, namun 15 atlet itu merupakan atlet usia dini atau pelajar Sekolah Dasar (SD).

Mereka diantaranya Bunga, Ian, Hugo, Kiren, Wayan, Dodi Arman, Yudhis, Kalya, Khiyan, Made, Dayu dan Algis.

Sebanyak 15 atlet pemula itu akan mengikuti nomornomor jarak pendek, yakni 50 meter dan 100 meter gaya bebas, kupu-kupu, dada dan punggung. (fan)

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Atlet dari Klub Renang Dragon SC Lobar berpose bersama usai latihan renang di Kolam Renang Mayura Mataram, Rabu (18/5).

POPDA NTB Siap Digelar, Dompu Paling Minim Atlet Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) NTB yang akan digelar Dinas Dikpora NTB di Mataram, 22-27 Mei mendatang akan diikuti semua kabupaten/kota di NTB. Namun tak semua kabupaten/kota mengapresiasi ajang seleksi atlet pelajar NTB itu. Pasalnya masih ada beberapa daerah yang mengirim atlet dalam jumlah minim.

Informasi yang diterima Suara NTB, daerah yang paling minim mengirim atlet adalah Kabupaten Dompu, kemudian Kota Bima, Kabupaten Bima dan KLU. Dompu diketahui paling sedikit mengirim atlet.

Ketua Panitia POPDA NTB, H. Hamzan Wadi yang dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (18/5) kemarin membenarkan bila kabupaten Dompu paling sedikit mengirim atlet.

“Kabupaten Dompu hanya mengirim 20 atlet,” jelas Hamzan.

Hamzan yang juga menjabat KASI Dinas Dikpora NTB ini menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan ke seluruh peserta dari kabupaten/kota agar mengirim masing-masing 85 atlet. Namun pada praktiknya masih ada beberapa daerah yang minim mengirim atlet.

Setelah Dompu, daerah yang paling sedikit mengirimkan atlet adalah Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kota Bima dan Kabupaten Bima.

Kabupaten Dompu hanya mengikuti tiga cabor dari tujuh cabor yang dipertandingkan, yakni pencak silat, tenis meja dan bulutangkis. Sementara empat cabor lain yakni sepak bola, voli indoor, tenis lapangan dan bola basket tidak diikuti.

Selain itu Kota Bima juga absen di pertandingan bola basket dan tenis meja. Mereka hanya mengikuti lima cabor. Kemudian Lombok Utara absen di sepak bola sedangkan Kabupaten Bima tidak ikut dalam pertandingan bola basket saja.

Belum tahu apa alasan keempat daerah tidak menurunkan semua atletnya di POPDA. Padahal sesungguhnya event empat tahunan tingkat pelajar regional NTB itu sangat strategis untuk menelurkan bibit atlet yang dapat berprestasi di level nasional.

Lewat event ini Dinas Dikpora NTB akan menjaring atletatlet berbakat yang dipersiapkan membela NTB di Popwil akhir tahun 2016. Dan bila berprestasi di Popwil mereka akan mewakili NTB di Popnas 2017. Panitia POPDA NTB, kata Hamzan, sudah siap menggelar event itu. Dan Technical Meeting akan digelar di Mataram 21 Mei mendatang. (fan)

Thomas Cup 2016

Indonesia Menang Telak atas India Kunshan Pemain tunggal putra Ihsan Maulana Mustofa memastikan kemenangan telak tim Thomas Indonesia dalam penyisihan grup B Piala Thomas 2016 dengan mengalakan Sourabh Varma 21-10, 20-22, dan 21-13, Rabu kemarin.

Kemenangan Ihsan dalam pertandingan yang berlangsung 64 menit di Kunshan Sport Center Gymnasium membuat tim Indonesia melibas tim India 5-0. Selepas mengamankan game pertama, Ihsan sempat lengah pada game kedua, melakukan kesalahan-kesalahan yang menguntungkan lawan, membuat pemain India unggul 22-20 pada akhir game.

“Saya sudah nyaman dengan pola permainan sendiri pada game pertama. Sebaliknya, pada game kedua saya menjadi lengah dan terburu-buru mematikan lawan,” kata Ihsan tentang Sourabh, yang pertahanannya cukup bagus.

Pada game ketiga, atlet asal Tasikmalaya itu sempat tertinggal dari Sourabh karena berusaha memaksa lawan bermain reli. “Saya ingin terus menyerang pada awal game ketiga. Saya terus berusaha memaksa dia bermain reli dan berhasil menyerang,” kata Ihsan, yang mengalahkan lawannya 21-13 pada akhir game ketiga.

Atlet berusia 20 tahun itu percaya tim akan mampu menghadapi lawanlawan pada putaran delapan besar pada Kamis (19/5).

Atlet bulu tangkis tunggal putra Jonatan Christie terlebih dulu membuka perlawanan tim Thomas Indonesia terhadap India dengan kemenangan, sehingga Merah Putih unggul 1-0.

Jonatan menaklukkan tungga pertama India Ajay Jayaram dua game langsung dalam pertandingan selama 37 menit dengan skor 21-14, 21-12.

Atlet asal klub Tangkas Jakarta itu menekan pemain peringkat 21 dunia itu sejak awal game pertama dengan memimpin 3-0, 7-1, dan 114. Jonatan menampilkan permainan reli-reli dan beberapa kali mengambil poin dari depan net. Ketika

Ajay berusaha menyempitkan jarak skor, 10-12, Jonatan terus menggeber dengan pola yang sama hingga menang 21-14.

“Sepertinya salah satu raket saya patah karena saya memaksakan untuk menyerang setelah senar raket terputus,” kata Jonatan tentang tiga kali ganti raket sepanjang permainan.

Selanjutnya, pasangan putra Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi yang turun pada partai kedua menambah keunggulan tim Indonesia 2-0 atas India yang diwakili Manu Attri/ Akshay Dewalkar. Pasangan MerahPutih yang menempati peringkat 12 dunia itu menang dalam dua game langsung 21-18, 21-17 selama 28 menit pertandingan.

Anthony Sinisuka Ginting yang tampil berikutnya kemudian memastikan kemenangan tim Thomas Indonesia atas India, sekaligus memastikan posisi Indonesia sebagai juara grup.

Turun di partai ketiga dalam situasi unggul 2-0 atas India, Anthony terkesan tampil terburu-buru dan kurang percaya diri. Tampaknya, ia terbebani dengan status sebagai penentu kemenangan Indonesia atas India.

Akibat hal tersebut, Anthony kemudian malah lebih sering terjebak kesalahan sendiri sampai kehilangan game pertama. Untungnya, pemain kelahiran 26 Oktober 1996 tersebut kemudian bangkit dan merebut dua (ant/bali post) game berikutnya untuk menang 18-21, KEMBALIKAN KOK - Pebulutangkis Indonesia Hendra Setiawan (kanan) 21-11, 21-15.

Selanjutnya , Marcus Fernaldi Gide- berusaha mengembalikan kok ke arah pebulutangkis India Sumeeth Reddy B on dan Hendra Setiawan mengukuh- dan Satwiksairaj Rankireddy pada laga penyisihan Grup B Piala Thomas 2016 kan dominasi tim Thomas Indonesia di Kunshan Sport Center Gymnasium, Tiongkok, Rabu (18/5). dalam pertandingan penyisihan Grup berlangsung selama 28 menit di StaB Piala Thomas 2016 setelah men- Sumeeth Reddy dan Satwiksairaj dion Bulu Tangkis Kunshan, Rabu. galahkan ganda kedua tim India. Mar- Rankireddy 21-9, 21-18 dalam (ant/bali post) cus dan Hendra mengalahkan pertandingan partai keempat yang

Dua Atlet Paralympic NTB Dilirik Bali dan Jabar Mataram (Suara NTB) Ancaman tidak ikutsertanya 25 atlet cacat NTB di Pekan Paralimpiade Nasional (Papernas) di Jabar, Oktober 2016 mendapat perhatian serius daerah lain. Sedikitnya dua atlet NTB dilirik oleh daerah Bali dan Jabar.

“Dua atlet kami yang meraih medali perak di Papernas tahun 2012 ditawar oleh Provinsi Jabar dan Bali. Dua atlet kami diminta memperkuat Bali dan Jabar bila NTB tidak mengirim atlet ke Papernas,” ucap Ketua National Paralympic Community (NPC) NTB, Azis Faradi yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (18/5).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, NTB terancam tak bisa mengirim atlet di Papernas 2017. Pasalnya NPC NTB belum memiliki anggaran untuk mengikutsertakan atlet di Papernas tahun 2016. Sementara itu NPC telah mendaftarkan 25 atlet untuk mengikuti Papernas tahun 2016.

Belum adanya kejelasan bantuan anggaran dari Pemprov NTB untuk

NPC dipastikan dapat mengancam 25 atlet paralympic NTB tidak bisa tampil dalam Papernas tahun 2016.

Pasalnya NPC NTB tak memiliki anggaran untuk mengirim atlet. Mereka hanya berharap bantuan dana dari Pemprov NTB. Mereka sudah berkoordinasi dengan Pemprov NTB namun belum ada kejelasan pencairan anggaran untuk olahraga Paralympic. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh daerah lain untuk melirik atlet Paralypic terbaik NTB. Sedikitnya dua atlet NTB dijajaki oleh provinsi Bali dan Jabar.

“Kalau Pemprov NTB tak memberikan bantuan anggaran untuk NPC tahun ini mau nggak mau kita akan melepas atlet kami untuk pindah ke daerah lain,” ancam Azis.

Sebagaimana diketahui kontingen Paralympic NTB menyumbangkan lima medali di Papernas tahun 2012, yakni dua perak dan tiga perunggu.

Atlet peraih dua medali perak NTB sudah ditawar daerah lain. (fan)

Mourinho : Tidak Ada Kesepakatan dengan MU London Jose Mourinho menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan apa pun dengan Manchester United (MU).

Manajer berjuluk The Special One itu justru mengonfirmasikan bakal hengkang ke Kanada pada Juni 2016.

Mourinho santer diwartakan belakangan ini bakal diincar oleh Manchester United dan Everton, sebagaimana dikutip dari laman the Daily dan Sunday Express.

Manajer berpaspor Portugal itu menunjukkan keinginan dan kesungguhan kembali ke dunia sepak bola di awal kompetisi tahun ini. Ia dipecat oleh Chelsea pada Desember 2016.

Old Trafford disebut-sebut sangat berpeluang menjadi destinasi bagi Mourinho di musim kompetisi musim depan, hanya saja bila manajemen MU memecat Louis Van Gaal kemudian menunjuk Mou sebagai manajer.

Di sela terpaan warta santer Mourinho mendarat ke Old Trafford, Mou -panggilan a k r a b Mourinho menangani sebuah tim dari para legenda sepak bola bentukan badan sepak dunia (FIFA) menghadapi para pemain bint a n g asal Meksiko dalam pertandingan y a n g digelar di Azt e s a Stadium.

Mourinho secara mengejutkan tampil ke dunia sepak bola dengan bersedia menjadi manajer dari tim para legenda sepak bola bentukan FIFA itu.

Pada bagian lain, posisi Louis Van Gaal sebagai manajer MU be-

raada di ujung tanduk pada musim ini. Skuad Iblis Merah terdepak dari ajang Liga Champions.

Dirilis pada Minggu pekan ini,

Jose Mourinho

Everton menggelar diskusi bersama dengan Mourinho menyusul pemecatan Roberto Martinez sebagai manajer klub itu.

Mourinho mengklaim bahwa ia ingin menikmati hidup dan lebih ingin berjalan-jalan ke Kanada untuk menyaksikan ajang Grand Prix Formula One yang digelar pada 10-12 Juni 2016. Mourinho mengatakan ia tidak membuat kesepakatan apapun dengan tim tertentu.

Ketika dicegat oleh Sky Sports, ia menyatakan, “Saya akan pergi ke Montreal untuk menyaksikan ajang Grand Prix.

Saya hanya ingin menikmati hidup.” Saat ditanya mengenai kesepakatan dengan United, ia menjawab singkat, “Tidak ada (kesepakatan).” (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 19 Mei 2016

Transfer Dana Desa untuk Kabupaten Bima Masih ”Ditahan” Pusat Mataram (Suara NTB) Tujuh kabupaten di NTB telah menerima transfer dana desa dari pemerintah pusat. Dari delapan kabupaten penerima dana desa di daerah ini, transfer dana desa untuk Kabupaten Bima yang masih “ditahan” pemerintah pusat.

“Hasil kontak kami dengan kabupaten, dari 8 kabupaten hanya Bima yang belum turun,” kata Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, Hj. Fatmawati dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/5).

Sebelumnya, sebanyak empat kabupaten di NTB belum menerima transfer dana desa tahap pertama dari pemerintah pusat lantaran belum melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) mengenai alokasi dana desa, yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Bima dan Dompu. Transfer dana desa tahap pertama seharusnya sudah tuntas pada Maret lalu.

Terkait dengan pencairan dana desa dari pemda kabupaten ke rekening masingmasing desa, Fatmawati mengatakan baru sebagian desa yang sudah ditransfer.

Namun, ia tak merincikan persentase dana desa yang sudah ditransfer ke masingasing desa di NTB. “Pencairan ke rekening desa untuk semua kabupaten cair baru se-

bagian saja. Laporan persentase belum bisa kami sebut karena laporan resmi belum ada,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD NTB, Arifin, SH, MH mengatakan belum dilakukannya transfer oleh pemda kabupaten/kota pada sebagian desa di NTB, karena ada beberapa desa yang belum menyelesaikan administrasi, seperti pembuatan APBDes dan persyaratan lainnya. “Sehingga belum semua bisa dikirim ke desa,” terangnya.

Dikatakan, pemda kabupaten sangat hati-hati sebelum mentrnsfer dana desa itu ke masing-masing desa. Jika desa belum siap dengan persyaratan yang dibutuhkan,

maka belum dilakukan transfer ke rekening desa. “Supaya tak terjadi masalah di desa.

Mereka (pemda kabupaten) bukan sengaja menahan. Bahkan mereka mendorong terus supaya anggaran ini jalan.

Cuma, namanya keterbatasan SDM juga di kabupaten mereka manggil desa per kecamatan ke kabupaten melihat persyaratan itu. Baru ditransfer dana desa dari kabupaten ke desa,” tandasnya.

Tahun 2015 lalu, NTB mendapatkan dana desa sebesar Rp 301 miliar lebih. Artinya, rata-rata setiap desa memperoleh dana sekitar Rp 200-300 juta. Tahun 2016 ini, dana desa yang diperoleh NTB meningkat tajam menjadi Rp 667 miliar lebih. Dana tersebut diperuntukkan bagi 995 desa di seluruh NTB. Jika dihitung, rata-rata setiap desa memperoleh dana sekitar Rp 565 juta pada tahun ini. (nas)

Halaman 12

Perda Minerba dan Perlindungan Lahan Berkelanjutan Dibatalkan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mengusulkan delapan Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat provinsi untuk dilakukan pembatalan. Dua di antara delapan perda itu adalah, Perda tentang Pengelolaan Mineral Dan Batubara (Minerba) dan Perda Tentang Perindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Rusman, SH, MH, menegaskan, usulan pembatalan Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Mineral dan Batubara, karena ada beberapa pasal yang perlu ditinjau kembali. Ia menyebutkan seperti pasal pasal 5 dan 7 karena terkait kewenangan.

KemudianPerdaNo1tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Perda ini, ujarnya, sebenarnya tidak bermasalah atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. “Cuma di dalam menyusun norma sanksinya ada yang tidak sesuai. Maka yang hanya dibatalkan pasal 54, 55 dan 56 terkait dengan sanksi pidana,” ujarnya.

Selain dua Perda tersebut, lanjut Rusman, Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika juga diusulkan dibatalkan. Namun pem-

batalan itu tidak dilakukan secara keseluruhan. “Tidak dibatalkan keseluruhannya, hanya pembatalan pasal 7, 12 dan 13. Karena kewenangan tentang postel itu kewenangan pusat. Jadi, dalam perda itu yang terkait dengan itu dibatalkan,” terang Rusman.

Selanjutnya, Perda No 5 tahun 2010 tentang pengelolaan air tanah. Perda ini bermasalah karena UU nya dibatalkan oleh MK Perda Nomor 6 tahun 1991 tentang Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga melalui PT Kawasan Pariwisata Sire Lombok Barat. Menurut Rusman, perda ini akan dicabut atau dibatalkan, karena pernah dilaksanakan.

Perda Nomor 4 tahun 1997 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Alkohol. Provinsi, kata Rusman tidak punya kewenangan dalam melarang atau mengendalikan minuman alkohol, karena yang punya kewenangan adalah kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta, karena tidak ada kabupaten/kotanya.

Perda No 5 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi NTB. Perda ini lahir katanya, berangkat dari PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014, tidak ada lagi pembagian urusan dalam PP tapi sudah tertuang dalam UU No

(Suara NTB/dok)

H. Rusman 23 tahun 2014. Kemudian Perda No 2 tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang, karena sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Seperti diketahui, selain delapan Perda di tingkat provinsi yang aan diusulkan dibatalkan oleh Kemendagri, Pemprov NTB juga sudah melakukan penyisiran terhadap puluhan Perda bermasalah di kabupaten/kota.

Sedikitnya, ada 45 Perda bermasalah di kabupaten/kota yang akan dibatalkan atau dicabut oleh gubernur. (nas)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR5548CO NOKA/NOSIN : MH1JFX113K029938/ JFX1E1030387 AN. EKA PETTI NOVIKALATRI HLG DSKTR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5504AZ NOKA/NOSIN : MH1MC21168K094391/ MC21E-1095215 AN. SAPRIADI HLG DSKTR AMPENAN

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717 ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 19 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Kamis, 19 Mei 2016

Harus Duduk Bersama PEMPROV NTB kembali dihadapkan dengan gugatan ke Pengadilan Pajak yang dilayangkan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Gugatan yang dilayangkan ini terkait keberatan dengan pengenaan atau penarikan pajak kendaraan bermotor atau alat-alat berat yang beroperasi di wilayah pertambangan PTNNT. Bahkan, tahun ini PTNNT mengajukan 431 gugatan ke Pengadilan Pajak di Surabaya Jawa Timur.

Dua tahun sebelumnya, Pemprov NTB juga dihadapkan dengan persoalan serupa. Yakni digugat PTNNT di Pengadilan Pajak. Meski Pemprov NTB sering dimenangkan hakim pada Pengadilan Pajak, karena dasar hukum untuk melakukan penarikan dan pengenaan pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat, bahan bakar kendaraan bermotor hingga bea balik nama kendaraan bermotor sudah jelas.

Bahkan, seluruh warga negara Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor tidak ada yang terbebas dari pajak kendaraan bermotor. Kecuali kendaraan bermotor untuk keperluan keamanan dan pertahanan negara, kendaraan bermotor yang dikuasai pihak kedutaan atau konsulat asing dan lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Itu artinya, jika melihat dari Undang Undang ini, maka tindakan keberatan yang diajukan pihak PTNNT terhadap pengenaan atau penarikan pajak dengan alasan beroperasi di wilayah sendiri harus dihentikan. Apalagi, dari hasil pengenaan atau penarikan pajak yang dilakukan pemerintah provinsi akan dikembalikan lagi ke daerah tempat PTNNT beroperasi, yakni Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam bentuk bagi hasil. Untuk itu, pada kasus ini Pemprov NTB dan PTNNT harus satu kata dan sepakat agar kasus sengketa pajak kendaraan ini tidak selalu berulang-ulang setiap tahun.

Tak salah kemudian Pemprov NTB seperti disampaikan Kepala Biro Hukum Setda NTB H. Rusman, SH, MH, didampingi Kepala Bagian Bantuan Hukum H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH, merasa capek menghadapi gugatan yang dilayangkan PTNNT setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2016 ini, PTNNT mengajukan 431 gugatan ke Pengadilan Pajak Surabaya. Sebuah jumlah yang tidak sedikit. Kondisi ini membuat Biro Hukum di bawah kepemimpinan mantan Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda NTB ini harus kerja ekstra keras. Mereka harus berkonsentrasi memberikan jawaban terhadap gugatan yang dilayangkan PTNNT, sehingga mampu memenangkan gugatan di Pengadilan Pajak.

Jika melihat kasus gugatan yang terus berulang, setidaknya Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, MSi, ini harus mencari solusi terbaik. Bisa jadi gugatan yang terus menerus berulang diakibatkan kurang adanya koordinasi atau komunikasi pimpinan daerah dengan jajaran manajemen PTNNT, baik yang berkantor pusat di Jakarta atau Denver Kanada. Jika ada koordinasi yang baik, maka gugatan ke Pengadilan Pajak mengenai pengenaan pajak kendaraan bermotor atau pada kasus lainnya tidak akan terjadi lagi.

Koordinasi ini penting dilakukan, karena masing-masing pihak memiliki alas hukum untuk bertindak. Sebagai contoh, pemerintah daerah mewajibkan penarikan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor atau pajak bahan bakar berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di mana, di beberapa pasal di undang undang ini mengatur kewenangan pemerintah daerah menarik pajak kendaraan bermotor, kecuali kendaraan untuk keperluan tertentu.

Begitu juga PTNNT menggugat pemerintah daerah ke Pengadilan Pajak, karena di Kontrak Karya tidak tercantum kewajiban perusahaan membayar pajak kendaraan bermotor atau alat berat yang beroperasi di wilayah tambang. Untuk itu, dalam menyelesaikan persoalan yang selalu berlarut-larut ini, antara PTNNT dan pemerintah daerah harus duduk bersama, sehingga tidak selalu berulang. Namun semuanya kembali lagi pada pengambil kebijakan agar saling introspeksi diri dan menyadari kewajibannya sesuai dengan undang undang yang berlaku di satu negara. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Mempertanyakan Efektivitas Pengajaran Bahasa Inggris Sejak Dini Oleh: IDAK diragukan lagi bahwa Bahasa Inggris memegang peranan penting dalam kancah peradaban dunia.

Hampir semua aspek kehidupan, lebih-lebih yang menyangkut hajat hidup masyarakat dunia, melibatkan Bahasa Inggris. Ini dapat dimaklumi karena persebaran ilmu pengetahuan dan teknologi cenderung berasal dari Barat. Konsekuensinya, siapa pun—termasuk kita di Indonesia— harus menguasai bahasa Inggris yang baik agar bisa mengakses iptek tersebut.

Sekolah-sekolah diwajibkan mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris mulai dari tingkat sekolah menengah pertama (SMP/ MTs). Lembaga kursus pun tidak pernah alpa menempatkan bahasa Inggris sebagai salah satu “jualan” kursusnya. Kita pun tak akan lupa dengan demam sekolah bertaraf internasional beberapa tahun lalu.

Materi-materi di kelas internasional itu diajarkan dengan pengantar dalam bahasa Inggris.

Khusus untuk lembaga pendidikan formal saat ini, bahasa Inggris bahkan sudah menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar kelas satu. Beberapa TK/PAUD juga mengajarkan bahasa Inggris sejak dini kepada murid-murid mereka.

Pertanyaannya, perlukah itu dilakukan? Pertanyaan selanjutnya, apakah pengajaran bahasa Inggris sejak dini ini cocok diterapkan di Indonesia?

Bahasa Inggris adalah Bahasa Asing Harus diingat bahwa status bahasa Inggris di Indonesia tidaklah sama dengan negara-negara lainnya yang masuk ke dalam koloni Inggris. Bagi negara-negara koloni ini, seperti Singapura, Malaysia, India, atau Afrika Selatan, bahasa Inggris berstatus bahasa pertama (mother tongue) atau bahasa kedua (second language). Sementara itu, bagi orang Indonesia, bahasa Inggris adalah bahasa asing (foreign language). Orang-orang di Indonesia umumnya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu (bahasa pertama) mereka dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua atau sebaliknya.

Perbedaan ini harus disikapi dengan cara berbeda pula. Jika suatu bahasa dijadikan bahasa pertama, otomatis bahasa itu dibutuhkan sebagai bahasa komunikasi yang utama oleh penuturnya. Bahasa kedua, meskipun tidak sepenting bahasa pertama, masih memegang peran vital dalam komunikasi sehari-hari masyarakatnya.

Sementara itu, bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari (lingua franca) antarmasyarakat. Artinya, dalam kasus bahasa pertama dan bahasa kedua, bahasa yang digunakan itu memiliki fungsi komunikatif, sosial, dan psikologis bagi penuturnya. Dengan sendirinya, penuturnya memiliki tingkat kebutuhan

Muh. Ardian Kurniawan (Dosen STKIP Hamzanwadi Selong)

Harus diingat bahwa status bahasa Inggris di Indonesia tidaklah sama dengan negara-negara lainnya yang masuk ke dalam koloni Inggris. Bagi negara-negara koloni ini, seperti Singapura, Malaysia, India, atau Afrika Selatan, bahasa Inggris berstatus bahasa pertama (mother tongue) atau bahasa kedua (second language).

Sementara itu, bagi orang Indonesia, bahasa Inggris adalah bahasa asing (foreign language). yang tinggi atas bahasa dimaksud.

Hal yang berbeda akan terjadi pada bahasa asing. Bahasa asing akan berfungsi jika penutur suatu bahasa merasa perlu atau membutuhkan bahasa tersebut. Jumlah penutur bahasa asing jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penutur bahasa pertama dan kedua.

Dalam kasus masyarakat Indonesia, mereka akan mengutamakan penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah daripada mempelajari bahasa Inggris yang dianggap sebagai bahasa asing. Selain memiliki bahasa daerah mencapai 700an bahasa (menurut Summer Institute of Linguistics) untuk berkomunikasi sesama suku, masyarakat Indonesia juga menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi antarsuku yang berbeda.

Sementara itu, Bahasa Inggris karena dianggap tidak memiliki peran signifikan dalam komunikasi sehari-hari, baik sesama suku maupun berbeda suku, dengan sendirinya kurang diminati. Akan sangat sulit membayangkan seorang pedagang toko sederhana di desa mau bersusah-payah belajar Bahasa Inggris, sementara mayoritas pembelinya adalah tetangga atau warga sekitar saja. Atau sangat aneh rasanya melihat orang Jawa bercakap-cakap dengan Bahasa Inggris ketika menanyakan suatu alamat kepada orang Sasak, misalnya.

Oleh karena itu, jangan lagi membandingkan kemampuan berbahasa Inggris pelajar Indonesia dengan pelajar di Malaysia dan Singapura. Jangan pula heran jika mendapat pertanyaan, “Mengapa siswa/mahasiswa di Indonesia masih tidak bisa berbahasa Inggris padahal mereka sudah belajar bahasa Inggris sejak lama?”. Jawabannya sederhana, karena bagi sebagian besar orang Indonesia, Bahasa Inggris bukanlah alat komunikasi mereka. Bahasa Inggris hanya akan digunakan manakala padanya melekat label “internasional”, semisal seminar internasional, studi banding atau pertukaran pelajar

RADIO

antarnegara, atau ketika terdapat hubungan diplomatik antarnegara.

Maka, sangat wajar kalau di Indonesia bahasa Inggris masih menjadi “masalah” dalam dunia pendidikan kita. Bahkan, ancaman bahwa Indonesia kini sudah berada dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tidak akan mampu membuat masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong mempelajari Bahasa Inggris dengan serius.

Tidak juga iming-iming sekolah di luar negeri akan memengaruhi minat sebagian besar mereka untuk menekuni Bahasa Inggris ini.

Salah Strategi Dalam ilmu bahasa, diyakini sebuah pendapat bahwa pengajaran bahasa asing sejak dini akan memudahkan seseorang untuk menguasai bahasa tersebut. Itulah dasar PAUD/TK dan SD mengajarkan siswa mereka bahasa Inggris sejak dini. Namun, proses itu baru akan berhasil maksimal jika siswa memiliki keleluasaan dalam menerapkan pelajaran bahasa asing tersebut dalam komunikasi sehari-hari. Di sinilah kelemahan pengajaran Bahasa Inggris bagi pelajar kita. Tidak ada ruang lain untuk mengaplikasikan Bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, kecuali di kelas Bahasa Inggris itu saja.

Tidak di pelajaran lain, tidak pula di tempat lain di sekolah. Di kelas, mereka mungkin akan mendapatkan asupan materi Bahasa Inggris yang cukup, tetapi itu semua tidak terpakai di rumah. Mereka akan kembali menggunakan bahasa pertama atau bahasa kedua ketika berbicara dengan orangtua, saudara, teman, keluarga, guru, atau tetangga. Maka, mengajarkan Bahasa Inggris sejak dini kepada mereka tanpa menyediakan ruang alamiah untuk menerapkannya hanya membuang-buang tenaga dan membebani pelajar itu sendiri. Tidak akan ada bedanya anak-anak belajar Bahasa Inggris sejak PAUD atau pun SMP. Selama Bahasa Inggris masih menempati posisi sebagai bahasa asing, ia tidak akan mendapat tempat yang pent-

ing di masyarakat. Bahkan, lembaga kursus pun lebih banyak kebanjiran pesanan untuk mengajarkan TOEFL yang memiliki tujuan yang lebih pragmatis dibandingkan dengan pesanan untuk mengajarkan keterampilan berbahasa Inggris secara mendasar. Perlu ada pembenahan dalam bidang ini.

Lantas, bagaimana menjawab tantangan kemajuan iptek bagi masyarakat Indonesia tanpa Bahasa Inggris? Solusi terbaik adalah dengan memperbanyak para penerjemah dan buku terjemahan. Itu adalah tindakan paling realistis yang bisa dilakukan untuk memangkas kesenjangan akses ilmu pengetahuan di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan Bangsa Arab dimulai dengan penerjemahan buku ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani dan Latin. Demikian pula kemajuan bangsa Eropa di masa abad pertengahan dimulai dari penerjemahan karya-karya penulis Arab yang sudah termasyhur di masa sebelumnya. Hal yang sama juga menimpa Jepang setelah dihujani bom atom oleh sekutu. Pemerintah Jepang memilih menerjemahkan buku-buku asing ke dalam Bahasa Jepang agar mudah diakses oleh para guru dan murid. Akan lebih mudah memahami suatu ilmu pengetahuan ketika ilmu itu disampaikan dalam bahasa yang dikuasai oleh pembelajarnya. Penguasaan Bahasa Inggris atau bahasa asing itu penting adanya. Namun, jika pengajaran bahasa Inggris tanpa orientasi dan ruang aplikasi, bagaimana pula berharap para pelajar akan terus termotivasi? (*)

Sekolah tak layak, Dikpora NTB rencanakan pembangunan RKB Harus jadi skala prioritas

*** Gunakan naker asing, eksportir jagung diproses hukum Agar jadi shock therapy

***

SUARA NTB Kamis, 19 Mei 2016

Tingkatkan Pengawasan Dari Hal. 1 “Dalam menyikapi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak ini, kita gencarkan sosialisasi dan mengimbau kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasannya,” ujar kapolda dalam sebuah acara di Lombok Timur belum lama ini.

Dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak khususnya di wilayah NTB, sambung Kapolda, aparat kepolisian dari Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda NTB tetap melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya orang tua untuk aktif melakukan pemantauan terhadap segala bentuk aktivitas anak. Selain itu, katanya, aparat kepolisian juga intens melakukan pengawasan dan pemantauan dalam bentuk patroli terutama di tempattempat yang sepi, rawan, serta tempat-tempat hiburan.

Tidak hanya itu, untuk memberikan perlindungan dan

rasa aman terhadap anak, Polda NTB tetap menjalin koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Apalagi, modus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksi kekerasan terhadap anak saat ini sangat bervariasi. Ironisnya lagi, kasus kekerasan terhadap anak ini kerap dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.

Padahal anak memiliki hak dan kewajiban, kewajiban anak contohnya berbakti kepada orang tua. Sedangkan hak-hak anak adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mendapatkan kasih sayang dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Untuk itu, sudah sepatutnya masyarakat terlibat untuk membantu kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak sebab anak merupakan generasi penerus bangsa. (yon)

Optimis Ada Kenaikan Dari Hal. 1 Insya Allah ndak (berkurang APBD-P), ada potensi kenaikan (anggaran) dalam APBD-P,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/5).

Meski demikian, Iswandi mengatakan potensi adanya kenaikan anggaran dalam APBD-P tidak terlalu besar.

Pasalnya, anggaran DAK yang bersumber dari APBN telah dipangkas duluan oleh pemerintah pusat. “Iya ndak banyak (meningkat, red), karena sudah berkurang duluan,” ucapnya.

Tahun 2016, NTB memperoleh DAK fisik sebesar Rp 255 miliar. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan (Menkeu) awal April lalu, jumlah DAK fisik yang dipangkas sebesar 10 persen atau sekitar Rp 25,5 miliar. Mayoritas DAK fisik yang diterima Pemprov NTB telah selesai lelang dan bahkan sudah tanda tangan kontrak. Sehingga Pemprov akan mengalokasikan anggaran kekurangan dana DAK akibat pemangkasan 10 persen itu

dalam APBD-P 2016.

Terkait dengan Rancangan APBD-P 2016, Iswandi mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyiapkan draf yang akan diajukan ke DPRD NTB. Dijadwalkan, pada Juli mendatang RAPBD-P 2016 sudah mulai dibahas bersama Dewan. Pembahasan RAPBD-P itu, lanjut Iswandi masih menunggu selesainya pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2015.

Diketahui, APBD 2016 ditetapkan sebesar Rp 3,575 triliun lebih. Terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 1,946 triliun lebih dan belanja langsung Rp 1,628 triliun lebih. Di dalam komponen belanja tidak langsung terdiri dari belanja tidak langsung pegawai sebesar Rp 648 miliar dan belanja tidak langsung non pegawai Rp 1,298 triliun. Begitu juga dalam belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 131 miliar lebih dan belanja langsung non pegawai sebesar Rp 1,497 triliun lebih. (nas)

NTB Sepakati Kerjasama Pembangunan dengan Provinsi Ningxia Dari Hal. 1 “Perbedaan suku dan agama sangat dihargai di sini dan kita kagum bahwa di sepanjang jalan yang kita lalui tadi dapat ditemukan simbol-simbol Islam dan restoran makanan halal,” ungkapnya.

Diakuinya, dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun 2015 dan 6 persen pada triwulan pertama tahun 2016, Ningxia patut dijadikan contoh lokasi yang dapat ditimba ilmunya dalam pembangunan ekonomi. Di daerah ini tidak nampak perbedaan yang jauh antara kemajuan kota dengan desa. Bahkan, di tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi desa lebih tinggi dari kota.

Sementara Wakil Gubernur Ningxia Wang He Shan, mengungkap ada empat hal yang dilakukan dalam membangun daerah. Pertama, fokus mengembangkan satu produk unggulan pada tiap desa, mengutus tenaga ahli untuk bekerja membangun desa dan mewujudkan sinergi antara perusahaan swasta dengan desa sesuai potensimasing-masing. Selain itu,

pembangunan infrastruktur yang berfokus utama pada pembangunan jaringan irigasi agar pertanian dapat berkembang pesat.

Di Ningxia, lanjutnya, setiap tahunnya digelar Expo Asia-Arab. Pihaknya mengundang mengundang delegasi Provinsi NTB untuk berpartisipasi pada Expo Asia-Arab pada bulan September tahun 2017.

Dalam kunjungan ke Tiongkok ini, Gubernur NTB didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Ir. Hj. Budi Septiani, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, Sekretaris Bakorluh, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT, Kepala Biro Administrasi Kerjasama dan Sumber Daya Alam, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, M.UM. (r)

Zaini Arony Ditahan Satu Blok dengan Mahrip Dari Hal. 1 Diperkirakannya atas pertimbangan dekat dengan keluarga. Namun untuk proses pemindahan tahanan itu diakuinya memerlukan proses, terutama izin dari Kementerian Hukum dan HAM RI. “Yang memberikan izin adalah Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM RI,” pungkasnya.

Sementara putra Zaini Arony, Nauvar Farinduan, menjelaskan, alasan pemindahan penahanan bapaknya, karena ingin dekat dengan keluarga. Sebab kalau dekat dengan keluarga, lebih enak dan nyaman. Pihak keluarga sendiri tidak was-was, sebab penahanan dilakukan tidak jauh dari kampung halaman. “Kalau dekat dengan kampung halaman, jika bapak sakit jadi enak, makan enak dan nyaman. Kalau kita saja jauh dari kampung halaman, khawatir, apalagi ini jauh,” katanya.

Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar-Bali dengan

nomor PT 13/PID.SUS-TPK/ 2015/PT. DPS pada tanggal 14 Desember 2015 memutuskan hukuman Zaini diperberat menjadi 7 tahun denda Rp 500 juta. Hukumannya diperberat, karena banding KPK dikabulkan oleh pengadilan.

Zaini resmi ditahan terhitung tanggal 17 Maret 2015, berarti Zaini sudah menjalani masa penahanan 1 tahun. Sisa masa penahanan 6 tahun akan dijalani di Lapas Mataram.

Ia berharap masa penahanan bapaknya dikurangi dengan pemotongan remisi.

Ia menambahkan, kondisi Zaini saat ini dalam keadaan sehat wal-afiat.

Dengan dipindahnya penahanan bapaknya, maka ibunya juga kembali ke Lombok. Ibunya akan tinggal di Bale Beleq Desa Dasan Tapen. Setelah penahanan bapaknya dipindah, pihak keluarga merasa sedikit tenang.

Tidak lagi pihak keluarga bolak-balik ke Denpasar menjenguk Zaini Arony. (ars/her)

RAGAM Pojok Konseling BNN Hadir di Ponpes Al-Hamidiyah

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) Pojok konseling BNN Provinsi NTB semakin memperluas jangkauannya. Tidak hanya di ruang terbuka yang dikunjungi masyarakat. Ruang pendidikan religi juga dimasuki. Sebagaimana kegiatan Rabu (18/5), stan pojok konseling hadir di Pondok Pesantren Al – Hamidiyah, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

Ini merupakan rangkaian kegiatan sebelumnya dihelat Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB, setelah sebelumnya hadir di sekolah sekolah umum, Madrasah Aliyah, tempat pameran, termasuk yang rutin di arena Car Free Day Jalan Udayana Mataram.

Menurut Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB, Anggraeni

Ninik Muniharti, kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian dalam “Deklarasi Jihad Santri Melawan Narkoba”. “Ini merupakan komitmen kuat para santri dan pengajar Ponpes untuk melawan narkoba,” kata Anggraeni.

Deklarasi yang digagas Pondok Pesantren Al-Hamidiyah tersebut diikuti oleh ratusan santri dan tokoh agama maupun masyarakat di sekitar ponpes. Di samping mengikuti kegiatan deklarasi, masyarakat juga memanfaatkan stan pojok konseling BNNP NTB maupun stan konseling BKKBN NTB. Para pengunjung stan cukup antusias untuk memperoleh informasi tentang jenis jenis dan bahaya narkoba. “Kami berupaya memberikan informasi pelayanan maksimal mengenai kebutuhan penge-

tahuan masyarakat. Dengan harapan masyarakat NTB khususnya di Kediri Kabupaten Lombok Barat, semuanya paham akan bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba,” kata Anggraeni.

Ditegaskannya, bila semua masyarakat kita peduli dan paham tentang jenis maupun bahaya narkoba, maka akan semakin mudah mereka untuk mencegah penyalahgunaannya.

Ditambahkan juga, program pojok konseling akan dilaksanakan pada setiap kesempatan dan momen penting, sebagaimana yang berlangsung di ponpes tersebut.

Melalui program pojok konseling inilah salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dianggap efektif. (ars/*)

(Suara NTB/humas bnn)

PONPES – Kasi Pencegahan BNN NTB, Irfan saat memberi penjelasan kepada santri Ponpes Al-Hamidiyah Kediri Lobar tentang bahaya dan jenis narkoba.

10 Juni 2016, Pelunasan Tahap Pertama BPIH Lombok Mataram (Suara NTB) Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1437H/ 2016 M pada setiap embarkasi haji di Indonesia. Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) NTB, Drs. H. Maad Umar, M.PdI, sesuai dengan Keppres tersebut, BPIH untuk embarkasi Lombok ditetapkan sebesar Rp 37,7 juta lebih.

“Untuk pelunasan tahap pertama, yang prioritas adalah yang memperoleh porsi tahun ini. Kemudian yang kedua, jemaah yang tertunda keberangkatannya tahun lalu.

Mulai tanggal 19 Mei sampai 10 Juni pelunasannya. Setelah selesai ini baru ada pelunasan tahap II,” kata Maad ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (18/5).

Maad mengatakan, sesuai dengan Keppres, BPIH masing-masing embarkasi yakni Embarkasi Aceh sebesar Rp 31.117.461,00, Embarkasi Medan sebesar Rp 31.672.827,00, Embarkasi Batam sebesar Rp 32.113.606,00, Embarkasi Padang sebesar Rp 32.519.099,00, Embarkasi Palembang sebesar Rp 32.537.702,00.

Selanjutnya Embarkasi Jakarta sebesar Rp 34.127.046,00, Embarkasi Solo sebesar Rp 34.841.414,00, Embarkasi Surabaya sebesar Rp 34.941.414,00, Embarkasi

Banjarmasin sebesar Rp 37.583.508,00, Embarkasi Balikpapan sebesar Rp 37.583.508,00, Embarkasi Makassar sebesar Rp 38.905.808,00 dan Embarkasi Lombok sebesar Rp 37.728.961,00.

Penetapan besaran BPIH itu terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah dan biaya hidup (living cost).

Dikatakan, bagi Calon Jemaah haji (CJH) yang tertunda keberangkatannya tahun lalu, tinggal meng-update bukti setoran lunas pada bank.

“Kita ingin jemaah itu segera memanfaatkan waktu sebaikbaiknya untuk melunasi BPIH. Lebih cepat lebih baik.

Karena segera akan kita kirim selesaikan nominatif setorannya itu,” terangnya.

Ketika ditanya apakah ada biaya tambahan yang dibebankan kepada CJH selain dari BPIH tersebut? Maad mengatakan, biaya transportasi CJH dari kabupaten/kota

menuju embarkasi haji merupakan tanggung jawab pemda kabupaten/kota. Tanggung jawab itu bisa diartikan koordinasi dan bisa juga diartikan membiayai.

Terkait dengan biaya transportasi ini, kata Maad ada pemda yang membiayai, namun ada juga biaya yang ditanggung sendiri oleh CJH. Ia mencontohkan seperti Kota Bima, dimana Pemda setempat yang menanggung biaya transportasi CJH asal daerah tersebut sampai ke embarkasi haji. Sementara CJH dari Kabupaten Bima, biaya transportasi dari kabupaten ke embarkasi ditanggung sendiri oleh CJH. “Jadi semestinya ini ditanggung daerah. Karena ini juga disampaikan bahwa sesuai amanat UU itu semestinya pemda kabupaten/kota bertanggung jawab untuk transportasi jemaah dari kabupaten ke embarkasi,” harapnya. (nas)

Puan Maharani MTQ di NTB Harus Lebih Baik Dari Hal. 1 khususnya berkaitan dengan regulasi dan keuangan, sehingga pada saat penyelenggaraan MTQ tidak terdapat kendala dan masalah.

Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Menteris Sekretaris Negara agar waktu pembukaan MTQ tanggal 30 Juli mendatang, Presiden Joko Widodo bisa hadir untuk membuka acara. Tidak hanya itu, pihaknya telah ber-

surat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk juga bisa menutup MTQ pada tanggal 6 Agustus 2016 mendatang.

Mengenai cabang-cabang yang dilombakan dalam MTQ, Menteri Agama menyebut ada perubahan. Jika pada MTQ sebelumnya melibatkan 7 cabang dan 17 golongan, pada tahun ini bertambah menjadi 18 golongan, yaitu hot cord kontemporer.

Jenis golongan ini merupakan cabang lomba yang dilaksanakan secara periodik, yaitu setiap 2 tahun sekali.

Di sisi lain, Wakil Gubernur

NTB, H. Muh. Amin, menegaskan, MTQ merupakan momen penting yang harus mendapat dukungan penuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum muslimin di NTB, sehingga berjalan lancar dan sukses Tak hanya itu wagub menjelaskan momentum ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, karena tamu-tamu yang hadir akan dapat menikmati keindahan alam dan kuliner khas daerah dengan mengunjungi objek-objek wisata yang ada di NTB. (r)

Dikpora NTB Rencanakan Pembangunan RKB Dari Hal. 1 Di mana, terdapat 100 RKB yang diajukan ke gubernur dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk satu paket RKB sebesar Rp 200 juta.

Sementara itu, menanggapi adanya sorotan terhadap kevalidan data yang dimiliki Dikpora NTB, Rosiady mengemukakan, data yang dimiliki Dikpora NTB merupakan data umum. Data untuk pembangunan RKB sekolah swasta juga didapatkan dari instansi lain juga, seperti Kementerian Agama. Nantinya, data sekolah yang membutuhkan tersebut akan disinergikan.

“Saya kira, teman-teman harus proaktif. Data kami umum, dua-duanya kita akan sinergikan, nanti kita akan cek, sekolah yang benar-benar membutuhkan, nanti kita cek,” katanya.

Ia mencontohkan, sekolah yang pernah dikunjungi gubernur atau yang pernah ia kunjungi akan menjadi beberapa sekolah yang menjadi prioritas pembangunan RKB. “Itu beberapa sekolah yang menjadi prioritas. Di minggu-minggu ini akan masuk hasilnya ke Dikpora,” pungkasnya.

Sementara Pengamat Pendidikan Universitas Mataram Dr. H. Wildan, meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan yang detail terhadap kondisi sekolah di daerah terpencil, sehingga bantuan dapat tersalurkan dengan tepat.

“Memang masih banyak sekolah kita yang kondisi fisik bangunannya mengalami kekurangan. Oleh sebab itu,

masing-masing daerah-daerah, kabupaten/kota, harus punya peta tentang di mana sekolah-sekolah ini berada,” kata Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram ini di ruang kerjanya, Rabu (18/5).

Menurutnya, pemetaan itu penting untuk dilakukan, sehingga dapat mengetahui kondisi detail sekolah di daerah terpencil itu. Hal itu, kata Wildan, harus dilakukan jangan sampai jumlah anggaran yang dibutuhkan diketahui, tetapi kondisi sekolah dan jumlah murid tidak diketahui.

“Saya juga kadang-kadang heran, misalnya untuk penuntasan wajib belajar, perlu dana sekian miliar, kadang kita tanya berapa jumlah anak yang dituntaskan, tidak tahu,” kritiknya.

Ia menyarankan kepada pengambil kebijakan, jika ingin merencanakan pembangunan fisik atau non fisik harus dengan data yang valid. Merencanakan suatu program tanpa data yang valid, sama dengan merencanakan kegagalan.

“Karena itu, mari kita buat data yang betu-betul valid, baik kondisinya, sarana prasarananya, guru-gurunya, tentang muridnya, kita buat peta. Sehingga tinggal klik kita bisa tahu kondisinya,” ujar Wildan.

Pemetaan itu, lanjutnya, dapat dengan cara memanfaatkan tenaga pendidikan untuk melakukan survai.

Melakukan pendataan, baik itu tentang kondisi bangunannya, dan disertai dengan foto, jika perlu. Tujuannya, tidak

terjadi ada sekolah tertentu saja yang selalu mendapatkan bantuan.

Pentingnya melakukan pendataan ini agar dapat mengetahui kondisi sekolah yang mengalami kekurangan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. “Bagaimana mau meningkatkan mutu, bagaimana kerasan di sekolah. Tahu tidak sebabnya orang di-drop out? Karena dia tidak kerasan di sekolahnya, mengapa dia tidak kerasan, siapa yang kerasan sekolah di sini?” ujarnya sambil menunjukkan sebuah gambar sekolah yang kondisi fisiknya memprihatinkan.

Itu artinya, kalau ada data yang benar tidak akan kecolongan dengan adanya situasi bangunan sekolah yang masih kurang. Catatannya, pengambil kebijakan betul-betul mengambil kebijakan sesuai dengan data yang ada Wildan menjelaskan, sekolah negeri maupun swasta, terutama madrasah, tersebar di daerah terpencil atau di daerah terluar. Apalagi, persebaran anak usia sekolah berada di daerah-daerah itu.

Oleh sebab itu, pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi dan kabupaten harus bahu membahu untuk menelurkan kebijakan terkait dengan pembangunan pendidikan.

“Mulai dari urusan prasarana, seperti gedung sekolah, dan lain-lain. Bangku kursi meja, dan seterusnya sampai kepada sarana dan prasarana pendidikannya, sampai soal guru dan lainnya,” katanya. (ron/nas)

Bantu Masyarakat Miskin

ODOJ Mataram Galang Dukungan Lewat Medsos Mataram (Suara NTB) Keprihatinan Komunitas One Day One Juz (ODOJ) Dewan Pengurus Area (DPA) Mataram terhadap masyarakat miskin di Kota Mataram menginisiasi pengurus membuat program ODOJ berbagi.

Ketua ODOJ DPA Mataram Puziati SE, mengaku program ODOJ berbagi berasal dari dana swadaya anggota.

Selain itu, penggalangan dana juga dilakukan lewat lini media sosial seperti facebook.

Nantinya, sumbangan yang berhasil dikumpulkan selanjutnya didistribusikan ke masyarakat miskin di Kota Mataram yang sebelumnya sudah didata para pengurus ODOJ. “ODOJ peduli mustadh’afin ini merupakan program ODOJ DPA Mataram yang lahir dari keprihatinan dan kepedulian terhadap kaum mustadh’afin (kaum lemah) yang di dalamnya terdapat perempuan, anak yatim dan fakir miskin. Di mana selama ini banyak di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dan bantuan tetapi terlewatkan oleh kita maupun orang lain bahkan pemerintah,” jelasnya.

Bantuan yang akan dibagikan ke fakir miskin Kota Mataram berupa bantuan fisik rehab rumah sederhana.

Dari data yang telah dimiliki, sudah ada enam masyarakat miskin calon penerima bantuan yang layak diberikan bantuan. Mereka berasal Desa Geguntur dan Kelurahan Dasan Agung.

Selain bantuan rehab rumah sederhana, bantuan diberikan berdasarkan kriteria kebutuhan calon penerima. Namun yang pasti, bantuan yang akan disalurkan adalah untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat miskin.

Melalui program berbagi ini, pengurus ODOJ DPA Mataram berharap agar masyarakat luas di Kota Mataram maupun luar Kota Mataram dapat tergugah dan dapat saling membantu antar sesama. (dys)

Jaksa Dalami Indikasi Keterlibatan Koperasi Selaras Dari Hal. 1 Sepanjang pengetahuannya, Koperasi Selaras mendapat sertifikasi untuk mengelola SRG. Mekanisme kerjanya, komoditi jagung yang diserahkan petani dilakukan uji kadar. Setelah dianggap layak, kemudian dikeluarkan sertifikasi. Pada SRG, pihaknya saat itu berfungsi menjalankan sistem tunda jual. Artinya, komoditi jagung bisa ditunda penjualannya ketika harga anjlok. Setelah harga naik, baru kemudian dilepas dengan sistem elektronik. Di sinilah perannya iPasar.

“Kami yang menyiapkan komoditi setelah melalui proses sertifikasi tadi, kemudian lelangnya oleh iPasar. Kita diberi amanah menjadi penanggung jawab koperasi, harga jagung petani tidak pernah turun tahun 2011 – 2013 lalu, mulai dari Rp 2.300 per kilogram, sampai angka Rp 3.400 per kilogram. Jadi sistem resi gudang ini sebenarnya sangat bagus, bisa untuk mengendalikan harga. Petani diuntungkan,” tegasnya. Kualitas produk jagung sangat terjaga karena menggunakan SNI. Disinggung soal kehadiran iPasar bekerjasama dengan SRG dan koperasi dipimpinnya itu, Harry mengaku tidak tahu persis, karena kerjasamanya hanya berlangsung tiga tahun. Namun jauh sebelum itu, iPasar sebenarnya sudah hadir sejak 2009 di Lombok Timur. Hanya saja, dia menyarankan Suara NTB mengkonfirmasi langsung penanggungjawab PT. iPasar Indonesia untuk Perwakilan NTB. Sementara juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH memastikan para pihak yang dipanggil untuk melengkapi keterangan mereka yang sudah diklarifikasi sebelumnya. Rabu kemarin, Sutapa kembali menegaskan, kasus ini masih dalam tahap penye-

lidikan. Siapa pejabat yang diduga kena suap dalam kasus itu, dipastikannya akan disampaikan ketika kasus ini memenuhi syarat dinaikkan ke penyidikan.

Di tempat terpisah, Kejaksaan Negeri Selong turut memback up penanganan kasus iPasar yang saat ini sedang didalami Kejati NTB. Dikarenakan locus kasus ini berada di wilayah hukum Lotim, pihak Kejari siap mendukung.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan kepada wartawan di Selong, Rabu (18/5), mengaku, ada hal-hal yang dibutuhkan untuk kelancaran penyelidikan yang dibutuhkan bantuan, pihak Kejari Selong menindaklanjuti. “Apa yang diperintahkan oleh Kejati siap kita laksanakan,” imbuhnya.

Sejauh ini yang sudah dilakukan hanya membantu untuk memanggil pihak-pihak yang menjadi saksi dari kasus iPasar. Kasi Pidsus ini mengetahui, kasus iPasar ini merupakan limpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam melakukan penyelidikan, sampai sejauh ini sudah beberapa saksi mintai keterangan yang langsung dilakukan oleh Kejati NTB. Secara terpisah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, Lalu Dhedi Kusmana yang dikonfirmasi mengakui adanya pemanggilan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Lotim dalam proses penyelidikan kasus iPasar.

Lalu Dhedi mengaku tidak mengetahui siapa saja yang dipanggil. Pihaknya langsung meneruskan panggilan dari Kejati kepada yang bersangkutan tanpa memperhatikan siapa saja yang masuk dalam daftar nama-nama yang dipanggil. “Sudah tiga kali ada surat panggilan,” tambahnya. (ars/rus)

Kamis, 19 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 a) Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja tersebut, Bakesbangpoldagri selama tahun 2015 melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis antara lain : Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, dalam kegiatan tersebut telah telah difasilitasi suatu dialog antar umat beragama dalam rangka peningkatan toleransi umat beragama, terlaksananya rakor yang diikuti oleh para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bangsa, orientasi bela negara yang diikuti oleh siswa/siswi SLTA guna meningkatkan kewaspadaan nasional dalam meningkatkan rasa solidaritas sosial dikalangan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Ormas/ LSM Dalam Pembangunan, Focus Group Discusion Indeks Demokrasi Indonesia. b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB selama tahun 2015 melaksanakan kegiatan strategis, berupa: Program Pencegahan dini dan korban bencana alam melalui pemantauan dan penyebar luasan informasi potensi bencana alam yang disebarluaskan melalui brosur, booklet, leaflet serta telah melatih 400 orang anggota masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Untuk program Penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi/ penyelematan korban bencana, kegiatan yang dilaksanakan adalah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam kepada masyarakat. Dalam program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain : Pemberian bahan bantuan bangunan untuk perbaikan rumah masyarakat pasca bencana, bantuan ini diberikan kepada 6 kelompok masyarakat dan kegiatan Pelatihan Aparat dalam rangka peningkatan kesehatan mental anak dan remaja di daerah rawan bencana, telah dilatih sekitar 50 orang aparat BPBD dari kabupaten/kota se Provinsi NTB. Untuk program Tanggap darurat Bencana dan Program Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan , telah dilaksanakan kegitan perbaikan lingkungan daerah bencana dengan mengadakan 57 (lima puluh tujuh) unit tandon air yang diberikan kepada daerah-daerah transisi bencana. c) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selama tahun 2015 melaksanakan kegiatan strategis, yaitu: Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui kegiatan pengawasan dan penertiban barang milik daerah. Penegakan Perda dan Pergub, pembinaan pengawasan Trantibum dan gangguan trantibum dan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) melalui kegiatan sosialisasi. Inovasi/ terobosan selama Tahun 2015 yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB dengan membentuk Tim Terpadu Lintas Sektoral.

20)

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 245.560.726.299,- atau 87,81% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 279.650.640.257,- yang dialokasikan di belanja pegawai Rp. 32.225.980.200,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 167.045.190.363,- dan Belanja Modal Rp. 80.379.469.694,- Dana tersebut dikelola oleh seluruh SKPD lingkup Sekretariat Daerah dengan hasil yang dicapai antara lain : - Biro Umum Kinerja pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan oleh Biro Umum, diukur dengan indikator Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online (RKPD online, NTB satu Data, SIP-PPID), dengan capaian disajikan pada tabel berikut.

Masyarakat yang mengakses layanan NTB Online tahun 2015 sebanyak 133.693 orang (668,47%) dari target 20.000 orang, meningkat 108.346 orang dibanding tahun 2014 sebanyak 25.347 orang. Berdasarkan jenis layanan sampai akhir tahun 2015, masyarakat yang mengakses layanan RKPD Online sebanyak 7.977 orang, NTB satu data sebanyak 79.381 dan SIP-PPID sebanyak 46.335 orang Program NTB Online adalah penjabaran misi ketiga RPJMD Provinsi NTB 2013-2018 yaitu melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani dengan sasaran tersedianya data dan layanan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi., dengan cara membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui seluruh sektor pengelolaan publik secara online. Keterbukaan informasi yang diberikan antara lain proses pengadaan barang Jasa, transparansi proses perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan dan aset, pendidikan, kesehatan, perijinan, serta transparansi pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dan lain-lain.

Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki Dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015. Rencana Induk ini merupakan pedoman teknis penyelenggaraan Program NTB Online Infrastruktur jaringan yang diselesaikan tahun 2015 berupa pembangunan jaringan dasar NTB Online yang menghubungkan seluruh SKPD (belum termasuk UPTD) meliputi Pembangunan Gateway dan jaringan Lokal Area Network (LAN) disetiap SKPD sebagai pintu gerbang lalu lintas pertukaran data antar SKPD maupun ke pusat data.

- Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LPBJP) Telah mengeksekusi 3 (tiga) program pokok yaitu :. a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : Implementasi Pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2010 dengan telah dilakukannya penyaringan rekanan/penyedia barang/jasa di 44 SKPD sesuai kebutuhan dan ketentuan sebanyak 320 paket pengadaan barang/jasa. b) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan Buku Standar Satuan Harga yang akan dipergunakan sebagai acuan oleh semua SKPD dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang terkait dengan ketetapan harga. c) Dalam program kerjasama pembangunan, Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP pada Tahun 2015 telah melakukan kegiatan pembinaan pembangunan fisik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

- Biro Hukum Pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Hukum telah mengeksekusi satu program yaitu program Penataan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari 4 kegiatan. Capaian kinerja pada tahun 2015 antara lain tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan berupa Peraturan Daerah sebanyak 15 naskah, Peraturan Gubernur 49 naskah dan sebanyak 887 Surat Keputusan Gubernur. Tertanganinya kasus hukum yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebanyak 435 perkara, terselesaikannya 50 naskah perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.

Selain itu, ada 212 produk hukum yang dikaji berupa Peraturan Walikota dan Peraturan Peraturan Bupati yang bertujuannya untuk memperoleh keserasian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah.

- Biro Organisasi Biro Organisasi pada Tahun 2015 ada beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan hasil yang dicapai antara lain :tersusunnya 1 dokumen penataan kelembagaan perangkat daerah, tersusunnya Rancangan Pergub tentang Tugas Pokok dan Fungsi organisasi perangkat daerah, tersusunnya 1 Rancangan Pergub tentang rincian tugas UPTD dan UPTB Dalam program peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi telah dilaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu berupa laporan penilaian kinerja dari masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun 2015 telah melaksanakan penilaian dan penyusunan analisis jabatan dan informasi jabatan serta menyusun profil jabatan fungsional dan struktural terhadap 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan 75 UPTD/Balai lingkup Pemerintah Provinsi NTB. - Biro Administrasi Kerjasama dan Sumber Daya Alam Biro Administrasi Kerjasama dan Sumberdaya Alam pada Tahun 2015

, capaian kerja yang telah dilaksanakan antara lain : telah menghasilkan 25 (dua puluh lima) naskah Perjanjian Kerjasma dengan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota; terkoordinasinya pelaksanaan Regional Manajemen (RM) yaitu RM Pulau Lombok dan RM Pulau Sumbawa; terfasilitasinya pembentukan kerjasama dengan lembaga internasional telah menghasilkan 2 naskah Mou, kerjasama dengan pihak non pemerintah telah berhasil menjalin kerjasama dengan 17 naskah kesepakatan.

- Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Biro Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2015, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka program peningkatan pelayanan keagamaan meliputi, memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji, telah dilaksanakan MTQ Tingkat Provinsi di Kabupaten Sumbawa dan STQ Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan dalam Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS) baik dari tingkat SD, SMP dan SMA. - Biro Keuangan Terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendukung indikator kinerja RPJMD nomor 2, 10 dan 28 serta kebijakan umum dan prioritas pembangunan Daerah pada misi ke 3 dalam melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan pada poin n terwujudnya tatakelola keuangan dan barang milik daerah (asset) yang baik.

Perkembangan Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan 2015, terjadi peningkatan alokasi anggaran dari tahun 2014 ke tahun 2015 mencapai 45,76 persen untuk mendukung kegiatan bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang terakomodir dalam belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara peningkatan alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung dari tahun 2014 ke tahun 2015 mencapai 10,24 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga total belanja pada APDB Provinsi NTB meningkat 24,94 persen pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014.

- Biro Administrasi Pemerintahan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2015 melalui Biro Administrasi Pemerintahan, telah melaksanakan delapan program pembangunan, antara lain : Dalam upaya meningkatkan ketertiban administrasi pemerintah daerah, telah dilaksanakan Desk Pilkada, yang fungsinya memantau, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, tersusunnya 1 dokumen LPPD Provinsi NTB Tahun2014, terfasilitasi dan koordinasi penegasan batas daerah pemerintahan Kab/Kota se NTB, terkoreksi draft final Permendagri tentang batas daerah pada 5 segmen batas daerah kab/kota yaitu : a) Segmen batas Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Barat; b) Segmen batas Kabupaten Lombok Tengah dengan Lombok Timur; c) Segmen batas Kabupaten Dompu dengan Sumbawa; d) Segmen batas Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima; e) Segmen batas Kabupaten Bima dengan Kota Bima.

- Biro Administrasi Perekonomian Kinerja pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan oleh Biro Administrasi Perekonomian, diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang, dengan capaian disajikan pada tabel berikut.

Pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami perlambatan sejak tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,56 persen, tahun 2014 sebesar 5,02 persen dan tahun 2015 sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan bahkan berada di atas rata-rata nasional baik pertumbuhan ekonomi yang memasukkan sektor pertambangan maupun tanpa memasukkan sektor pertambangan.

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB pada Tahun 2015 telah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak 14 Raperda, dialog/hearing sebanyak 48 kali dan memfasilitasi dengar pendapat anggota DPRD sebanyak 29 kali, tersosialisasi dan terpublikasinya semua kegiatan DPRD NTB melalui media elektronik dan media cetak sebanya 58 kali, rapat-rapat kelengkapn dewan Yng dilaksanakan sebanyak 641 kali.

- Inspektorat Provinsi NTB Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, selama kurun waktu 2015 yang dilaksanakan melalui Inspektorat NTB di ukur oleh indikator kinerja yakni: 1. Jumlah LHP dan temuan 2. Kerugian daerah dan kewajiban setor terhadap APBD (%) Pemerintah Provinsi NTB terkait fungsi pengawasan pada tahun 2015 telah mengeksekusi tiga program. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan program pembangunan melalui program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Inspektorat selaku eksekutor program telah melakukan pengawasan internal secara berkala terhadap 412 obyek pemeriksaan dan telah merekomendasi 11.183 hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti. Kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 23 kasus.

- Dinas Pendapatan daerah Kinerja pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, diukur dengan indikator Pertumbuhan PAD, dengan capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 sebesar Rp.1.331.083.635.041,- (93,71%) dari target Rp. 1.420.471.239.378,-. Dibandingkan dengan PAD Provinsi NTB tahun 2014 sebesar Rp.1.115.060.397.173,-mengalami pertumbuhan sebesar 19,37 persen.

Untuk mempercepat proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah menambah unit pelayanan dengan sistem Drive Thru untuk pengesahan setiap tahunnya hanya dengan menunjukkan KTP dan STNK serta Notice Pajak. Pada tahun 2015 dibangun tambahan pelayanan Drive Thru yang berlokasi di paok motong Lotim.

- Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTB pada tahun 2015, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan capaian antara lain : tersusunnya 250 SK jabatan struktural, terbitnya 250 Surat Keputusan tentang pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan/ pemberhentian dalam jabatan fungsional, SK pemberhentian PNS dan PTT yang diterbitkan sebanyak 75 SK, terbitnya 2.589 SK kenanikan pangkat/gaji berkala, tersusunnya 7.180 data pegawai dalam SIMPEG, terbitnya 145 SK pengangkatan PNS NTB, terlaksananya uji kompetensi yang diikuti oleh 283 calon pejabat, tertanganinya 60 kasus pelanggaran disiplin PNS, tersaringnya 14 orang calon Praja IPDN, terlaksananya pendidikan Prajabatan bagi 966 orang CPNS, terfasilitasinya 223 orang pejabat dalam mengikuti diklat kepemimpinan, diklat teknis arsiparis bagi 306 pejabat fungsional arsiparis.

21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015 di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTB. Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.639.462.364,- atau 96,02% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 4.831.872.050,- yang dialokasikan di belanja pegawai Rp. 479.002.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.251.339.850,- dan Belanja Modal Rp. 101.530.200,- Hasil yang dicapai antara lain : Terlatihnya 40 orang perangkat desa desa dalam pengelolaan keuangan desa, terbinanya 995 orang aparatur Pemerintah Desa dalam melakukan tata kelola pemerintahan desa yang baik, terlatihnya 25 orang anggota Badan Pemusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi legalisasi dan pengawasan dan terlatihnya 33 orang anggota masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Terlaksananya Gelar temuan Teknologi Tepat Guna tingkat Nasional dengan memamerkan 10 jenis TTG NTB. Tercetaknya 180 eksemplar Buku Road Map Pembangunan Bidang Sosial pengentasa kemiskinan, dan terlaksananya rakor Program PNPM Mandiri Pedesaan.

22) Sosial

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB selaku pelaksana Urusan Sosial, dapat merealisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 17.360.271.254,- atau 93,99% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 18.193.112.457,- yang dialokasikan di belanja pegawai Rp. 1.652.027.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.350.615.957,- dan Belanja Modal Rp. 2.190.469.500,- Hasil yang dicapai antara lain : Tersalurnya bantuan bagi 89 kelompok fakir miskin, terlindunginya 22 orang korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak, tersalurkannya 200 paket bantuan sosial pada Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, tersalurnya dana tali asih bagi 30 orang petugas Tagana, tersalurnya bantuan 3 unit tandon air bersih untuk masyarakat, terdropingnya 4.800.000 litter air bersih bagi daerah di P.Lombok terdampak bencana kekeringan, terbinyanya 80 orang anak terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Harapan Mataram, dilatih dan dibinanya 540 orang anak-anak terlantar di Rumah Perlindungan Petirahan Sosial Anak Putra Utama Narmada, tertanganinya 113 orang penyandang cacat dan eks trouma, , 23) Kebudayaan Untuk Urusan Kebudayaan di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku eksekutor. Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 20.971.301.681,- atau 95,53% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 21.951.519.800,- yang meliputi Belanja Pegawai Rp. 696.742.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.502.352.800,- dan Belanja Modal Rp. 4.752.425.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Terselenggaranya 6 kali pagelaran Festival Seni Tari, Musik dan Teater, terselenggaranya 2 kali Pameran Tetap Seni Rupa, terfasilitasinya 5 jenis seni sebagai media penyaluran bakat seni para generasi muda, terlaksananya 8 event Festival Budaya Daerah, terlaksananya dialog kebudayaan, tersoialisasinya kepada 300 orang masyarakat UU No. 11 tentang Cagar Budaya, tersusunnya data base 1.500 koleksi informasi sejarah purbakala, terkoleksinya 1.500 Bend Cagar Budaya bergerak, terawatnya/konservasi kuratif 300 buah Benda Cagar Budaya, terbinanya dan tersalurnya bantuan alat kesenian kepada 11 kelompok seni, terfasilitasinya penyelenggaraan 9 event festival budaya daerah.

24) Statistik Bappeda Provinsi NTB selaku eksekutor urusan statistik telah dapat melaksanakan kegiatan dengan realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 483.775.550,- atau 85,81% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 563.790.000,- yang meliputi Belanja Pegawai Rp. 292.790.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 263.000.000,- dan Belanja Modal Rp. 8.000.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Bappeda Provinsi NTB antara lain: penyusunan buku NTB Dalam Angka, PDRB, Data Pokok Pembangunan Provinsi NTB, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Nusa Tenggara Barat, tersusunnya Buku Kajian Profil Kemiskinan di Perkotaan, tersusunnya Buku Kajian Dampak Pariwisata dalam Pembangunan Daerah dan Survey Respon masyarakat terhadap program unggulan provinsi NTB. 25) Kearsipan Urusan Kearsipan sebagai pelaksanan di Provinsi NTB adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Adapun realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 557.083.250,- atau 95,47% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp. 581.879.050,- yang dialokasikan pada Belanja Pegawai Rp. 14.544.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 547.335.050,- dan Belanja Modal Rp. 20.000.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Tertatanya dokumen/ Arsip Daerah pada 9 SKPD, tersimpannya 24.200 berkas akuisisi arsip inaktif dan statis, penilaian terhadap 10 SKPD yang menyusun Dokumen Pertelaan Arsip, terlacaknya 24.200 berkas arsip citra daerah Sumatera Barat, Makasar dan Bali dan terpilihnya 10 Satuan Kerja yang menjadi model instansi pengelola kearsipan.

26) Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah selaku eksekutor Urusan Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2015 dapat merealisasi anggaran sebesar Rp. 4.438.787.472,- atau 94,68% dari Rencana Belanja yang ada sebesar Rp.4.687.999.873,- yang dialokasikan meliputi Belanja Pegawai Rp. 439.038.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.654.086.873,- dan Belanja Modal Rp. 594.875.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Terfasilitasinya 966.015 pengunjung perpustakaan, tersalurnya bantuan buku bagi 10 Rumah Ibadah, 19 Pondok Pesanteren dan 27 desa komunitas, terlaksananya bedah buku /pelatihan resensi buku/diklat otomatis yang diikuti masing-masing 100 orang peserta, terlatihnya 50 orang SDM dalam pengelolaan perpustakaan, Pengolahan dan pengelolaan bahan pustaka/KCKR serta alih media bahan pustaka 109 judul. Terupgrrade 2.000 eksemplar.

B. Urusan Pilihan 1. Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB selaku eksekutor urusan kelautan dan perikanan. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 26.806.868.338,- atau 94,82% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp. 28.272.621.741,- yang dialokasikan di belanja pegawai Rp.1.101.939.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp.16.062.293.741,- dan Belanja Modal Rp. 11.108.389.000,Hasil yang dicapai antara lain : Tertanaminya 7.350 batang mangrove di Dompu, , tersosialisasinya jenis ikan yang dilindungi, terpublikasinya Sail Lombok Sumbawa, terlaksananya temu lapang pembudidaya ikan yang diikuti oleh 120 orang peserta, tersalurnya berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani nelayan guna menunjang produksi perikanan, terehabnya dan terbangunnya beberapa fasilitas penunjang bidang kelautan/perikanan, tersalurnya bantuan benih ikan dan obat-obatan.

Tahun 2015 total produksi perikanan mencapai 1.256.589,16 ton terdiri dari perikanan tangkap sebesar 208.561 ton, perikanan budidaya 1.048.028,16 ton. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan protein terus meningkat, hal ini terlihat dari konsumsi ikan tahun 2015 konsumsi ikan sebesar 31,75 kg/kapita/tahun meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 30,50 kg/kapita/tahun..

Potensi untuk menggerakkan sektor riil melalui pengembangan agribisnis berbahan dasar rumput laut sangat besar, karena kualitas rumput laut yang baik dan bisa diolah menjadi ratusan produk olahan mulai dari makanan, bahan kosmetik, kertas, obat-obatan hingga bahan bakar alternatif.Produksi rumput laut tahun 2015 mencapai 918.021,26 ton (108%) dari target sebesar 850.000 ton dan meningkat 19,17 persen dibandingkan tahun 2014 ( 770.374,30 ton). Pada tahun 2015 Budidaya rumput laut di Provinsi NTB telah memberikan manfaat kepada 9.406 Rumah Tangga Perikanan (RTP), menumbuhkan 976 Wirausaha Baru dan menyerap 37.624 orang tenaga.

2. Pertanian Eksekutor Urusan Pertanian adalah : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesahatan Hewan dan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh). Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 75.666.649.536,atau 86,83% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp. 87.143.360.722,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 3.876.162.000,Belanja Barang dan Jasa Rp.67.836.918.362,- dan Belanja Modal Rp.15.430.280.360,- Hasil yang dicapai antara lain : Tersalurnya beberapa bantuan berupa peralatan, bibit, sarana dan prasarana obat-obatan, pupuk kepada petani/kelompok tani. Dilatihnya 375 orang petani tembakau di Kab. Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat, dilatihnya 30 orang petani dann pelaku usaha dibidang perkebunan, dicetaknya 50 buku data perkebunan, tersalurnya bantuan alat pengepres otomatis tembakau virginia kepada 25 kelompok tani, tersosialisasinya kepada 1.000 orang program Musim tanam 2015 Bersambung.