Snt 20042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 41 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 20 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Peringati HUT Ke-66

Satpol PP NTB Dituntut Tetap Tegas, Simpatik dan Humanis

(Suara NTB/nas)

HUT - Peringatan HUT Satpol PP ke-66 dan Satlinmas ke-54 di Lapangan Sangkareang Kota Mataram, kemarin.

Mataram (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 tahun 2016 ini. Dalam peringatan HUT ke-66 ini, Satpol PP tetap dituntut untuk tegas, simpatik dan humanis dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan produk-produk hukum daerah seperti Perda dan Pergub.

Peringatan HUT Satpol PP ke-66 dirangkaian juga dengan HUT Satlinmas ke 54. Apel besar peringatan HUT Satpol PP dan HUT Satlinmas tahun 2016 ini dipusatkan di Lapangan Sangkareang Kota Mataram.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si. Tam-

pak hadir Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, S.Sos, MH, Wakil Bupati Lombok Utara, Syarifudin, SH, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud. Syaifudin, ST dan tamu undangan lainnya.

Wakil Gubernur saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, momentum peringatan HUT Satpol PP ke-66 dan HUT Satlinmas ke-54 harus mampu mewujudkan Satpol PP yang humanis, berdedikasi, disiplin, Bersambung ke hal 15

Ibnu Salim

Bantu Entaskan Kemiskinan

Perbankan Jangan Hanya Jadi ’’Makelar’’

Mataram (Suara NTB) Angka kemiskinan NTB masih tergolong tinggi, sekitar 16,54 persen. Peran seluruh elemen, termasuk perbankan di daerah ini diharapkan untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan tersebut. Perbankan pun diminta ikut berperan langsung, jangan fokus hanya menjadi ‘’makelar’’ kemudian memetik keuntungan. bernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi agar potensi perbankan dan perusda ikut mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Salah satu yang paling mungkin dilakukan oleh perbankan

Harapan itu disampaikan, pemerhati ekonomi yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mataram (Unram), Dr. Aziz Bagis, di Mataram Selasa (19/ 4). Azis Bagis menanggapi harapan Gu-

TO K O H Jual Saham MDB ANAK perusahaan grup Bakrie, PT. Multicapital berencana akan menjual 18 persen saham PT. Multi Daerah Bersaing (MDB). Hal tersebut diungkapkan, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST ketika dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela menghadiri HUT Satpol PP ke-66 di Mataram, Selasa (19/4) siang kemarin.

Ia mengatakan, PT.MDB menguasai 24 persen saham PTNNT. Komposisi kepemilikan saham 24 persen itu, yakni 18 persen dikuasai PT. Multicapital dan sisanya 6 persen oleh PT. DMB. Bersambung ke hal 14

menurut Azis Bagis, dengan memberikan suku bunga kredit yang lebih murah. Sehingga kredit bank lebih banyak diakses oleh pelaku usaha. Saat ini kredit komersial perbankan telah mencapai 13 persen. ‘’Bukankah ini memiskinkan masyarakat, walaupun mereka mendapat kredit. Bandingkan dengan bank luar negeri yang kredit komersilnya hanya 5 persen,’’ katanya pada Suara NTB. Azis Bagis melihat, peran perbankan hanya sebagai mediator antara pemil-

(Suara NTB/dok)

Perbankan dan Perusda Belum Efektif KETUA Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan, butuh tekad dan komitmen seluruh kepala daerah di NTB untuk bersama-sama mempercepat penurunan angka kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, akhir 2015, angka kemiskinan masih tersisa sekitar 16,54 pers-

en atau 802.029 orang. ‘’Termasuk tadi malam juga kita bahas intensif dengan tim penyelaras, tim penanggulangan inflasi daerah, TKPKD. Jadi sekarang ini kita coba untuk gotong royong, kita ‘’keroyok’’ kemiskinan yang ingin kita turunkan, tingkat kesenjangan, kedalaman, keparahannya kita perkecil. Ini memerlukan tekad serta komitmen yang kuat dari kepala daerah kabupaten/kota khususnya wakil

bupati/wakil walikota sebagai Ketua TKPKD,’’ kata Amin dikonfirmasi di Mataram, Selasa (19/4) siang kemarin.

Selain itu, kepala daerah yang berada di seluruh NTB harus punya political will terkait dengan alokasi anggaran pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, Pemprov sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 800 miliar lebih dalam APBD 2016. Langkah ini harus diikuti oleh 10 kabu-

paten/kota lainnya di NTB. ‘’Karena kita sudah punya komitmen, masing-masing kabupaten/kota itu menurunkan kemiskinan ada yang 3 persen, ada 2 persen, satu persen.

Karena tingkat kemiskinan ataupun persentase kemiskinan di provinsi itu, akumulasi dari kabupaten/kota. Maka komitmen dari sisi penganggaran juga harus ada,’’ ujarnya.

Untuk itu kata Wakil Gubernur NTB ini, Pemprov ten-

tu akan mengevaluasi APBD kabupaten/kota.

Apakah mereka sudah mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan atau tidak.

Harapan Gubernur NTB agar TKPKD memobilisasi seluruh potensi yang ada, terutama perbankan dan perusahaan daerah (Perusda) dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ini, Bersambung ke hal 15

Penyidik Sasar Pemborong Alat Berat Cetak Sawah Baru

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Serapan Keuangan Rendah GUBERNUR NTB, Dr.TGH.M. Zainul Majdi memerintahkan Kepala SKPD yang serapan anggarannya kurang maksimal sampai triwulan I 2016 agar membuat laporan tertulis. Data yang dihimpun Suara NTB, sampai triwulan I terdapat 10 SKPD yang serapan anggarannya masih rendah, yakni di bawah 10 persen.

Sampai dengan 31 Maret, Bersambung ke hal 15

ik modal (penabung) dengan kreditur.

Sehingga posisinya hanya mengambil keuntungan. Pemilik modal bunga deposito yang diberikan sebesar 6 persen, sementara bunga kredit dijual sampai 13 persen. ‘’Bayangkan besarnya keuntungan perbankan ini. KUR itu hanya stimulus, mestinya kredit komersil yang diturunkan, karena itu nilainya triliunan,’’ sebutnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist_kobar)

BIOGAS – Proses pembuatan Biogas di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang selesai dikerjakan 2014 namun diduga mangkrak. Proyek DAK itu kini sedang diusut Polres KSB. Berita selengkapnya di halaman 8.

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan mengarahkan penyelidikan proyek cetak sawah baru di Kabupaten Dompu ke rekanan atau pemborong alat berat. Ini dilakukan guna memastikan realisasi pekerjaan cetak sawah, disesuaikan dengan juklak juknis. Sebelumnya penyelidikan diarahkan ke kelompok tani penerima proyek.

Selasa (19/4) kemarin, di antara sejumlah pihak yang diklarifikasi, salah satunya dari kalangan rekanan. ‘’Yang diklarifikasi hari ini (kemarin) pemilik alat berat,’’ Bersambung ke hal 14

(Suara NTB/dok)

Dr. Zulkieflimansyah

Dedikasi, Cinta untuk NTB dan Indonesia Doktor Zulkieflimansyah, biasa disapa Bang Zul. Lahir di Sumbawa Besar, 18 Mei 1972. Gelar Sarjana Ekonomi diperolehnya tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) tempat di mana ia mengajar di program S1, S2 dan S3 sampai sekarang. Postgraduate programme-nya ditamatkan di Strathclyde Business School, University of Strathclyde di United Kingdom (UK).

PADA tahun 1997 memperoleh gelar MSc in International marketing dari Department of Marketing. Tahun 1998 mengikuti program Master kembali dalam bidang Industrialization, Trade and Economic Policy di Department of Economics. Selanjutnya, ia menyelesaikan program doktoralnya di departemen yang sama pada tahun 2001 di bidang Ekonomi Industri dan Kebijakan Teknologi.

Sederet prestasi telah diukirnya sejak kanak-kanak. Berbagai perlombaan dan prestasi dimenangkannya di Sumbawa Besar, tempat di mana ia dibesarkan. Puncaknya ia terpilih mewakili Provinsi NTB pada kompetisi pertukaran pelajar antara Indonesia-Australia selama hampir setahun pada tahun 1989. Bang Zul bersekolah di Darwin High School di Darwin dan di Sadadeen Secondary Collegedi Alice Springs di Australia. Pengalaman tinggal bersama keluarga Australia yang melakoni bisnis Outback Freight Business Service

memungkinkan dirinya mengenal Australia sangat dalam sampai ke pedalaman dan berinteraksi dengan suku asli Aborigin yang mengesankan.

Ketika kuliah di UI berbagai aktivitas dan prestasi juga ditorehkan. Mahasiswa berprestasi UI di bidang penalaran diperolehnya di tahun 1994 serta menjadi pemenang pertama lomba menulis mahasiswa bidang ekonomi tingkat nasional. Bang Zul juga menjadi pemenang pada lomba menulis mahasiswa dalam Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Japan Airlines (JAL) baik di tingkat Universitas Indonesia maupun di tingkat nasional. JAL kemudian mensponsorinya untuk belajar di Sophia University Tokyo, Japan tentang Comparative Asian Industrial System.

Bersambung ke hal 15

Dr. Zulkieflimansyah

SUARA NTB Rabu, 20 April 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Walikota Enggan Keluarkan Status KLB Demam Berdarah Mataram (Suara NTB) Penderita demam berdarah dengue (DBD) di Kota Mataram semakin meningkat, bahkan telah menelan korban jiwa. Data terakhir Dinas Kesehatan Kota Mataram, sebanyak 426 warga terjangkit DBD dan lima meninggal dunia.

Namun demikian, Walikota Mataram enggan mengeluarkan status kejadian luar biasa (KLB).

Dikonfirmasi usai menghadiri HUT Pol PP, Selasa (19/ 4), Walikota Mataram, H.

Ahyar Abduh menegaskan, masih memerlukan waktu untuk melakukan kajian lebih mendalam, sebelum menetapkan status KLB terhadap penyakit DBD di Mataram.

Sebab, jika KLB telah dikelu-

arkan memiliki dampak sangat luas bagi perkembangan ekonomi, aspek sosial dan lain sebagainya. “Saya masih memerlukan waktu untuk melakukan kajian. Jadi harus berhati - hati mengeluarkan

status KLB atau tidak,” jawab Walikota.

Ia melihat, semua personel terutama Dinas Kesehatan terus bekerja dari pagi hingga sore untuk melakukan fogging di beberapa titik. Disamping itu, camat dan lurah telah diminta mengimbau masyarakat untuk membersihkan lingkungan, terutama yang menjadi sarang nyamuk.

Walikota membantah,

gengsi menetapkan status KLB. Oleh karena itu, ia perlu mengevaluasi dari segala aspek sebelum mengeluarkan status KLB terhadap penyakit akibat gigitan nyamuk aedes aegypti. “Saya pernah katakan kita tidak pernah gengsi. Makanya saya ingin evaluasi karena dampaknya sangat besar,” tegas Walikota.

Bukannya Pemkot Mat-

aram akan mendapatkan perhatian secara khusus dari Pemerintah Provinsi dan Pusat, jika status KLB dikeluarkan?

Pemkot Mataram kata orang nomor satu di Kota Mataram ini, masih mampu mengatasi persoalan DBD. Sehingga, ia merasa belum saatnya pemerintah provinsi dan pusat turun tangan terhadap persoalan tersebut. “Kami masih mampu mengurus soal itu,” tegasnya.

Ia mengatakan, KLB atau tidaknya semua pihak tetap bekerja membasmi sarang dan jentik nyamuk. Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi telah menyarankan agar Walikota Mataram mengeluarkan status KLB. Usman melihat, angka kematian korban DBD meningkat dari lima tahun sebelumnya. (cem)

Sasar Perumahan Elite

(Suara NTB/fit)

Sebaiknya Dipasang di Taman RENCANA Dinas Perhubungan Kota Mataram memasang wifi gratis di sejumlah masjid di Kota Mataram, ditentang kalangan anggota DPRD Kota Mataram. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., menilai kurang pas jika menempatkan wifi di tempat ibadah.

Meskipun mengapresiasi inovasi dari Dinas Perhubungan terkait rencana pemasangan wifi itu, namun Syamsul mengatakan bahwa tidak semua ide bisa diterima dengan baik. Syamsul khawatir kalau wifi itu dipasang di masjid-masjid justru akan mengganggu jalannya ibadah. ‘’Apakah ada jaminan, mereka yang menggunakan wifi yang ada di masjid nantinya, membuka situs-situs yang baik,’’ katanya.

Bukan tidak mungkin, lanjut Syamsul, mereka yang memanfaatkan fasilitas wifi gratis itu akan membuka situs-situs yang kurang pantas. Padahal, rumah ibadah adalah tempat suci untuk membina mental dan spiritual. Pemasangan wifi gratis di masjid memang akan mengundang banyak orang datang ke sana. Tetapi, ia khawatir ramainya orang berkunjung ke masjid hanya untuk memanfaatkan fasilitas wifi gratis, bukan untuk melaksanakan ibadah.

Politisi Nasdem ini menyarankan, rencana pemasangan wifi gratis ini perlu dievaluasi bersama tokoh agama. ‘’MUI (Majelis Ulama Indonesia) perlu diminta pendapatnya. Apakah pemasangan wifi di masjid akan mendatangkan manfaat atau justru mudaratnya yang lebih banyak. Karena, fasilitas serupa pernah dicoba di tingkat kecamatan. ‘’Di kecamatan sudah pernah dicoba ada internet gratis tetapi justru mubazir sehingga dipindahkan ke kelurahan,’’ akunya. Selain MUI, Syamsul menyarankan agar Dishubkominfo berkomunikasi dengan majelis adat sasak. Supaya, tidak salah arah dalam penggunaan fasilitas wifi di rumah ibadah.

Syamsul berharap pengadaan wifi ini dipindahkan. Katanya, akan lebih baik kalau fasilitas wifi itu ditempatkan di tamantaman yang ada di Kota Mataram. Seperti Taman Loang Baloq, Taman Udayana dan Taman Selagalas. ‘’Ini akan memberi dampak ekonomis bagi pedagang di taman itu,’’ ucapnya. Syamsul mengatakan, pengadaan wifi ini harus tetap dikawal.

Ia mengingatkan SKPD dalam membuat program harus memikirkan terlebih dahulu baik buruknya program bersangkutan. Jangan sampai anggaran yang telah dikeluarkan menjadi mubazir karena pemanfaatan yang tidak Syamsul Bahri efektif. (fit)

(Suara NTB/ynt)

PASANG KERAMIK - Salah satu pekerja sedang memasang keramik di depan Taman Sangkareang, Selasa (19/4). Dinas Pertamanan Kota Mataram tahun ini mulai menata taman-taman kota, salah satunya Taman Sangkareang dimana untuk penataan 32 taman dialokasikan Rp 3 miliar pada tahun ini.

APP Genjot Capaian SKPD Mataram (Suara NTB) Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram rutin melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran setiap SKPD pada pertengahan bulan.

Evaluasi ini dilakukan untuk menjaga agar capaian atau realisasi SKPD baik fisik maupun keuangan pada akhir triwulan sesuai dengan target atau ada peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

“Itulah gunanya kita lakukan evaluasi tengah bulan. Untuk mencapai triwulan itu ada parsialparsial bulanan. Kalau capaian bulanan itu wajar pasti pada triwulan itu akan wajar juga capaian atau realisasinya,” terang Kepala Bagian APP Setda Kota Mataram, Ir. H. Safrudin Ali kepada Suara NTB, Selasa (19/4).

Evaluasi pada pertengahan bulan ini diterangkan Safrudin juga dalam rangka mewujudkan progres capaian anggaran maupun fisik pada akhir bulan oleh setiap SKPD. Dengan hasil evaluasi tersebut, pihaknya akan mengkaji apakah di akhir bulan atau akhir triwulan realisasi di setiap SKPD

dapat tercapai atau tidak. Jika tidak, maka pihaknya akan memberikan dorongan dan pembinaan kepada SKPD agar target serapan anggaran pada akhir bulan maupun triwulan dapat tercapai. “Kalau kirakira kurang tercapai dan di bawah kewajaran maka kita berikan pembinaan,” ujarnya.

Serapan baik fisik maupun keuangan yang harus dicapai SKPD tiap bulan menurutnya tidak harus sama, namun harus sesuai dengan batas kewajaran.

Dengan demikian di akhir tahun anggaran nanti semua program telah berjalan sesuai dengan perencanaan. “Per bulan itu kita punya target dan kita evaluasi di tengah bulan untuk melihat capaian pada akhir bulan apakah wajar. Itu terus menerus dan tidak kita tuntut dia sama, tidak, tapi ada dalam kata wajar. Sehingga pada akhir nanti tidak terlalu banyak missed-nya,” jelasnya.

Bagian APP juga terus mendorong agar tidak terjadi kelambanan serapan anggaran sampai pada triwulan kedua sampai ketiga. Jika

pada bulan Juni-Agustus terjadi kelambanan serapan anggaran, maka pada akhir tahun anggaran berpotensi terjadi keterlambatan realisasi fisik.

Karena bulan Juni sampai Agustus merupakan masa yang paling rawan. Biasanya pada bulan Agustus, Safrudin mengatakan pihaknya akan sibuk dengan agenda penyusunan anggaran perubahan maupun penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. (ynt)

H. Safrudin Ali

(Suara NTB/ynt)

KASUS DBD di Mataram telah menyasar enam kecamatan di Mataram, termasuk kecamatan Sekarbela. Tercatat 52 orang menderita demam berdarah dengue dan satu orang meninggal dunia.

Kebanyakan korban DBD kata Camat Sekarbela, Hariadi, adalah anak - anak sekolah dasar. Oleh karena itu, dari 48 sekolah dasar hingga SMP akan dilakukan fogging. “Kita utamakan yang SD dulu, karena kor(Suara NTB/cem) ban kebanyakan usia SD,” Hariadi kata Hariadi, Selasa (19/4).

Persoalan paling utama dihadapi saat ini, adalah persoalan kesehatan lingkungan. Ia melihat, perumahan - perumahan elit jarang membersihkan bak mandi serta saluran, sehingga menjadi lokasi berkembangnya nyamuk aedes aegypti. “Kita sasar perumahan elit ini,” katanya.

Ditambahkannya, perang terhadap DBD sudah dimulai di lima kelurahan. Tiap hari Jumat, pihaknya secara serentak membersihkan jentik dan sarang nyamuk. Disamping itu, 50 jumantik (juru pemantau jentik) di kelurahan diharapkan bergerak dari rumah ke rumah.

Kendala yang dihadapi di pemukiman elit, kadang petugas yang datang mensosialisasikan gerakan melawan DBD, dianggap meminta sumbangan. Sehingga menyulitkan petugas untuk berkomunikasi.

Hariadi menyebutkan, data yang diterima dari puskesmas, 52 korban terjangkit DBD dan satu warga Karang Pule meninggal dunia.

Dengan intensitas dilakukan Dinas Kesehatan maupun puskesmas untuk melawan DBD, ke depan diharapkan tidak ada korban jiwa. (cem)

Teguran Tak Digubris Pemilik Bangunan

Pemkot akan Ambil Tindakan Yustisi Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan melakukan penataan terhadap bangunan-bangunan yang melanggar tata ruang.

Terhadap bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang seperti banyaknya lahan parkir atau sempadan bangunan yang digunakan untuk tempat berjualan, Pemkot Mataram telah melayangkan surat teguran awal bulan lalu. Jika surat teguran tidak digubris dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pemkot Mataram akan mengambil tindakan yustisi.

Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Surat teguran ini mulai dikirimkan sejak 1 April lalu oleh Satpol PP Kota Mataram dan akan dilaksanakan selama 11 hari.

Pelanggar aturan yang ditegur ini adalah pemilik bangunan yang menjadikan lahan parkir sebagai tempat ber-

jualan, para pedagang yang berjualan di atas trotoar, di atas lahan parkir, di atas saluran, di badan jalan, dan di beberapa tempat yang memang tidak diperbolehkan untuk PKL. Peneguran ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011 mengenai Trantibum yaitu selama 11 hari untuk peneguran tertulis. Dalam peneguran tersebut, para pelanggar aturan juga diminta untuk membongkar dan mengangkut sendiri lapak maupun tempat usahanya.

Mohan mengatakan terhadap teguran yang dilayangkan Pemkot Mataram, sebagian pemilik bangunan telah menindaklanjuti teguran tersebut dengan membongkar sendiri lapaknya. Namun ada sebagian yang juga belum menindaklanjuti teguran tersebut. “Kalau surat teguran atau prosedur administrasi itu tidak ditindaklanjuti,

maka kita akan lakukan tindakan yustisi,” cetusnya.

Namun sebelum langkah yustisi dengan pembongkaran akan ditempuh, Mohan menyampaikan untuk melakukan penertiban perlu SK atau perintah langsung dari Walikota dan itu akan tetap ditaati. “Tahapan itu harus kita lalui meskipun memang pelanggaran sudah dilakukan,” jelasnya.

Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) juga sejak beberapa waktu lalu mulai menyisir bangunan-bangunan yang memanfaatkan sempadan bangunan untuk perluasan tempat usaha. Jika ditemukan ada bangunan yang melanggar, maka Dinas Takowasbang juga memberikan surat teguran selama tiga kali kepada pemiliknya dan diminta untuk melakukan pembongkaran sendiri. Jika tidak maka akan dilakukan pembongkaran paksa. (ynt)

Buang Sampah Sembarangan

Penerapan Sanksi Belum Memungkinkan Mataram (Suara NTB) Kesadaran warga Kota Mataram untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Bahkan kali atau sungai kerap dijadikan tempat bagi warga untuk membuang sampahnya. Terkait pemberian sanksi bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di Kota Mataram masih belum memungkinkan.

Menurut Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, ke depan kebijakan pihaknya akan mengarah ke sana.

Pemberian sanksi ini menurutnya merupakan keharusan yang bisa diterapkan di Kota Mataram. “Pasti pada saatnya nanti. Itu harus sehingga ada kita punya payung hukum yang jelas dan kuat untuk bisa menangani persoalan persampahan ini,” jelasnya.

Ia mengatakan jika ada Perda khusus yang mengatur hal ini, harus juga diatur mengenai sanksi di dalamnya.

Sanksi ini bisa berupa ganti rugi dan bahkan pidana. Namun sebelum kebijakan terse-

but diterapkan harus disiapkan dulu infrastruktur maupun sarana dan prasarana persampahan yang memadai.

Termasuk juga manajemen pengelolaan sampah.

“Kemudian juga fasilitas kita sudah siap betul. Kalau kita pikir itu sudah cukup memadai, barulah kita berbicara soal sanksi. Tapi kalau sekarang bagaimana kita minta masyarakat punya kesadaran untuk membuang sampah (pada tempatnya), tapi tempat buang sampahnya belum ada, jangan sam-

pai seperti itu,” jelasnya.

Pada tahun 2016 ini akan ada anggaran yang lebih besar untuk Dinas Kebersihan yang akan dialokasikan pada APBD Perubahan. “Ada rencana untuk pembelian alat-alat daur ulang sampah secara mobile kemudian ada juga pembelian loader dan penyapu jalan (mobile). Itu bentuk kebijakan anggaran kita di tahun 2016,” jelasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriadi menyampaikan Pihaknya belum akan menerap-

kan sanksi atau pembayaran denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan karena pihaknya perlu melakukan pembenahan sarana dan prasarana terlebih dulu. “Ke depannya akan seperti itu (kena denda). Sekarang kita lengkapi dulu sarana prasarana,” ujarnya. Pengawasan bagi warga yang buang sampah sembarangan sementara ini akan dilakukan oleh Satgas Kebersihan, selain mengawasi pembuangan sampah liar ke Kota Mataram oleh warga luar. (ynt)

Kompensasi Penjual Tuak Dianggarkan di APBD Perubahan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana memberikan sejumlah kompensasi kepada penjual tuak atau miras tradisional di Kota Mataram. Harapannya dengan pemberian kompensasi ini, para penjual tuak mengalihkan usaha mereka ke jenis usaha lainnya seperti usaha penjualan sembako maupun barang bermanfaat lainnya. Terkait anggaran untuk kompensasi penjual tuak ini, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan menyampaikan akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2016 mendatang.

Indra menyampaikan pihaknya telah meminta kepada camat dan lurah untuk membantu warganya yang berjualan tuak membuat proposal permohonan bantuan dan nilainya akan disesuaikan dengan skala usahanya yang dibagi jadi tiga yaitu besar, menengah, dan kecil. “Caranya sekarang kita minta bantuan camat dan lurah untuk buatkan proposal permohonan dana bantuan itu tergantung skala usaha mereka baik kecil, menengah, dan besar,” terangnya kepada Suara NTB, Selasa (19/4).

Anggaran bantuan usaha yang akan diberikan ini disampaikan Indra bukan dalam bentuk dana bansos (bantuan sosial) tapi langsung bantuan modal usaha yang akan dianggarkan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) atau Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram. Setelah penyusunan proposal rampung, Indra mengatakan akan ada tim khusus yang akan melakukan verifikasi dan tim pengkaji terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk setiap pedagang.

Jumlah penjual miras yang terdata saat ini mencapai seratus lebih. Dengan adanya rencana penertiban dan pemberian kompensasi bagi para penjual tuak ini, diharapkan para penjual tuak bisa berpikir untuk menghentikan usaha yang

selama ini dijalaninya dan mengganti tuak dengan berjualan sembako, warung kopi, dan lainnya. “Kita berharap seperti itu dan mudah-mudahan bisa dialihkan dari profesi berjualan miras ke non miras,” cetusnya.

Meski nantinya para penjual tuak telah diberikan kompensasi, pengawasan akan tetap dilakukan Pemkot Mataram.

Indra menyampaikan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dimana disebutkan bahwa miras yang dijual di Kota Mataram didatangkan dari wilayah Lombok Barat.

“Kita akan stop di beberapa titik atau pintu masuk miras itu baik di Lombok Barat atau kawasan Lombok Utara,” ujarnya. Dengan beberapa kebijakan ini, diharapkan tahun depan sudah tidak ada lagi miras yang beredar di Kota Mataram.

“Mudah-mudahan,” tandasnya.

Sebelumnya Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan sebelum dilakukan penertiban terkait penjual tuak ini, pihaknya mengedepankan upaya persuasif. Saat ini ia menyebutkan camat dan lurah sedang bekerja mempersiapkan proposal untuk pemberian kompensasi kepada para penjual miras. Camat dan lurah disampaikan Mohan juga harus bekerja dengan hati-hati jangan sampai ke depan ada kecemburuan di antara para pedagang dan masalah lainnya. Setelah proposal selesai, kemudian akan dilakukan diskusi untuk kebutuhan anggaran Mohan menegaskan persoalan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. “Persoalan ini kan kita bersentuhan dengan masyarakat. Mereka punya begitu banyak alasan kenapa mereka menjalani profesi itu, kita cari jalan keluarnya,” cetusnya. Jika nantinya setelah diberikan kompensasi tapi tetap ditemukan ada yang berjualan tuak, Pemkot Mataram akan bertindak tegas. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 20 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Dua Wajib Pajak di NTB akan Disandera Hal ini ditegaskan Kepala Kanwil Pajak DJP Nusa Tenggara, Suparno, didampingi Kabid P2 Humas, Ketut Sukarda dan Kabid PPIP, Abdul Basir.

Tanpa menyebut identitas detail dua WP yang akan di-gijzeling, Kakanwil mengatakan, WP dimaksud telah menunggak pajak dengan batas toleransi tiga tahun enam bulan 21

hari. Dengan tunggakan pajak di atas Rp 100 juta.

Sebelum di - gijzeling, telah dilakukan beberapa tahapan. Di antaranya pencekalan bepergian ke luar negeri, pemblokiran rekening hingga penyitaan aset. “Dua minggu yang lalu, gijzeling juga sudah kita lakukan kepada salah satu wajib pajak

di NTT,” katanya dihubungi di kantornya, Selasa (19/4).

Gijzeling ini berlaku selama enam bulan sejak dieksekusi. Selanjutnya bisa diperpanjang menjadi satu tahun apabila WP belum melunasi kewajiban pajaknya. Tindakan tegas ini kerap dilakukan Dirjen Pajak.

Sebelumnya, Kanwil Pajak

DJP Nusra telah mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan terkait WP nakal. Pertengahan tahun 2015 lalu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan rekomendasi kepada Kantor Imigrasi untuk mencekal 11 WP penunggak pajak di wilayah NTB dan NTT. Pencekalan dilakukan karena WP tak menunjukkan itikad baiknya dengan melunasi hutang-hutang pajaknya. Selama pencekalan, proses komunikasi terus dilakukan agar WP bersangkutan menunai-

kan kewajibannya yang tertunggak kepada negara.

“Untuk NTB, NTT, ada 20 WP yang nakal, namun tetap dalam progres untuk dilakukan penagihan,” tambah Abdul Basir.

Lanjut Suparno, sanksi dan langkah terakhir ini sebenarnya sangat berat untuk dilakukan. Tinggal WP hanya terbuka dan melaksanakan secara rutin kewajibannya kepada negara. Padahal, harusnya disadari pentingnya pajak ini untuk pembangunan negeri.

“Dari mana anggaran pembangunan jalan? Tentu dari pajak.

Lalu lampu merah dari mana anggarannya, dari pajak. Belum lagi sekolah, jembatan, angaran kesehatan dan biaya pendidikan.

Semua itu harus kita sadari sumbernya dari pajak,” demikian mantan Kakanwil DJP Surabaya ini. (bul)

(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Dirjen Pajak akan meyandera wajib pajak (gijzeling) dan menitipkan dua Wajib Pajak (WP) penunggak pajak di NTB di dalam sel tahanan. Sanksi ini sebagai tindakan terakhir setelah berbagai langkah penagihan dilakukan.

Hari Ini Dialog Publik Digelar

Mataram (Suara NTB) Hari ini, PT. Jasa Raharja (Persero) menggelar dialog publik. Agenda yang dilaksanakan setahun sekali ini sekaligus menjadi ikhtiar menekan angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas), serta memberikan pemahaman detail tata cara pengajuan klaim.

Dialog publik dilaksanakan di Hotel Golden Palace, menghadirkan narasumber, Kepala Cabang Jasa Raharja Wilayah NTB, Dr. H. Supriadi, SH, MM. Dirlantas Polda NTB, Kombes Pol, Edi Ciptianto, M. Si, Kadishubkominfo NTB dan akademisi.

Tahun ini mengambil tema “Budaya Proaktif guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat”. Menurut H. Supriadi, bebarapa hal yang diharapkan di antaranya, masyarakat lebih memahami eksistensi Jasa Raharja sebagai pengelola asuransi sosial di bidang kecelakaan lalu lintas jalan. Sosialisasi tentang hak dan kewajiban pengguna jalan sesuai UU 33 dan 34 tahun 1964 tentang besaran santunan yang berhak diterima dan tarif iuran wajib dan sumbangan wajib. Dan yang paling penting adalah masyarakat memahami secara utuh tata tertib di jalan raya.

Diundang seluruh klub motor, pelajar, mahasiswa dan elemen

masyarakat terkait. H. Supriadi memberikan gambaran, klaim santunan yang masuk ke PT. Jasa Raharja Wilayah NTB membengkak untuk triwulan I tahun 2016 dibanding periode yang sama tahun 2015 lalu.

Salah satu penyebabnya karena tingkat kecelakaan yang intens, serta kesadaran masyarakat untuk melapor terus tumbuh.

Datanya, triwulan I tahun 2015, Jasa Raharja NTB menyalurkan santunan (kecelakaan, kematian) sebesar Rp 4.322.607.214, sementara triwulan I tahun 2016 disalurkan sebesar Rp 5.349.296.661.

“Terjadi tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan, tidak dibarengi dengan pengembangan infrastruktur jalan (jalan baru), ada fatalitas kecelakaan yang terlihat,” terang H. Supriadi di Mataram, Selasa (19/2).

Melalui Dialog Publik yang dilaksanakan, kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan.

Baik tata cara berlalu lintas, maupun tata cara pengajuan klaim ke PT. Jasa Raharja.

Jasa Raharja sendiri telah melakukan beragam pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Baik dengan sosialisasi langsung, bakti sosial, event-event tertentu, safety riding (berkendara aman dan nyaman), goes to campus, hingga terlibat langsung dalam operasi-operasi gabungan lalu lintas.

Namun memang harus dilakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang tinggal di pelosok-pelosok.

Terakait santunan, sesuai sesuai UU nomor 33 dan 34 tahun 1964 maksimal pengajuan klaim mendapatkan Rp 25 juta. Belum termasuk biaya penguburan untuk korban lakalantas yang meninggal dunia. Informasi inilah yang diharapkan bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat, medianya adalah dialog publik. (bul)

Khawatirkan Perang Tarif

(Suara NTB/cem)

BELUM DIRELOKASI - Deretan PKL samping Kantor Imigrasi kelas I Kota Mataram belum direlokasi. Pemkot Mataram terkendala izin lahan dari Pemprov.

Relokasi PKL Tersandung Izin dari Pemprov Mataram (Suara NTB) Relokasi pedagang kreatif lapangan (PKL) di samping Kantor Imigrasi Kelas I Kota Mataram, belum juga terlaksana. Padahal, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional tinggal beberapa bulan saja. Kabarnya, relokasi ini tersandung oleh izin penggunaan lahan oleh Pemprov NTB. Sebagai gambaran, relokasi PKL ini sejak 2015 lalu telah diwacanakan. Selain dinilai kumuh, keberadaan para pedagang memicu kemacetan.

Justru hingga masa jabatan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana berakhir, eksekusi tak jua dilaksanakan. Wacana ini kembali mencuat dan masuk pada salah satu program 100 hari kerja pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

Pemkot Mataram dalam

hal ini Diskoperindag telah dua kali melayangkan surat ke Pemprov NTB, untuk meminjam lahan untuk relokasi pedagang sementara. Namun, Pemprov NTB belum memberikan kepastian terhadap rencana tersebut.

Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH. MH., mengatakan, masih menunggu keputusan Pemprov, apakah lahan itu diizinkan untuk dipakai atau tidak. “Saya sudah bersurat, tapi belum ada jawaban,” kata Wartan, Selasa (19/4).

Pemkot Mataram tidak bisa berbuat banyak jika Pemprov belum memberikan kepastian. Sementara, lahan kosong satu - satunya hanya milik Pemprov saja. Sebelum pelaksanaan MTQ berlangsung akhir Juli mendatang, ia akan terus berkoordinasi dengan Asisten III Setda Pemprov NTB. “Jika tidak berha-

sil, mau tidak mau kita tata yang di sana saja,” ujarnya.

Terhadap rencana pembangunan lapak di atas saluran, itu kata Wartan, masuk program jangka panjang. Dan tidak mungkin bisa selesai dikerjakan dalam waktu singkat.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi sebelumnya, menjelaskan, pihaknya tidak ingin PKL di samping Kantor Imigrasi kelas I Kota Mataram ini, justru mengganggu keindahan Kota Mataram. Sebab, lokasi pataka MTQ persis berada di depan PKL. “Tamu luar daerah ribuan yang akan hadir.

Masak disuguhkan dengan PKL seperti itu,” katanya.

Relokasi PKL ke lahan milik Pemprov, sejauh ini kata Walikota, masih dikomunikasikan. Diharapkan, dalam waktu dekat ini sudah bisa terlaksana. (cem)

Pengusaha Diminta Jujur Akui Omzet Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) tak menampik ada kekhawatiran data yang akan diberikan responden terkait omzetnya tak valid saat dilakukan Sensus Ekonomi (SE) 2016 Mei ini. BPS-pun mengundang asosiasi pengusaha dan perkumpulan untuk diberikan pemahaman.

SE akan dilaksanakan selama sebulan, BPS telah menginventarisir setidaknya 900.000 entitas usaha di NTB akan menjadi objek sensus petugas yang telah diberikan pelatihan. Asisten III Setda NTB, H. M. Syafi‘i mewakili pemerintah daerah juga mengharapkan seluruhnya yang akan didatangi petugas agar kooperatif.

Di hadapan asosisasi pengusaha dan perkumpulan, Syafi‘i menekankan element masyarakat yang dikunjungi petugas sensus, dapat memberikan dukungan dengan baik. SE yang dilakukan oleh BPS, menurutnya sebagai cara pemerintah untuk melihat perkembangan ekonomi yang terjadi sejak satu dekade terakhir.

“Kita harapkan agar diberikan dukungan dengan data akurat. Pemerintah melalui BPS ingin memotret perkembangan bisnis dan peluang usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing pengusaha apabila sudah diketemukan kelemahankelemahannya,” katanya.

Responden SE mencakup restoran, supermarket, hotel, bank, jasa konstruksi, PAM, sekolah, rumah sakit, panti sosial, usaha online, sektor non formal, tempat ibadah, ormas, orsos, orpol, PMI dan YLKI. Sementara Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin mengakui tantangan yang akan dihadapi petugas sensus adalah pengakuan jujur dari para pengusaha. Dengan pendekatan kepada asosiasi maupun perkumpulan, diharapkan anggotanya diberikan pemahaman yang sama.

Kendala lain yang kemungkinan dihadapi di lapangan yakni sulitnya bertatap muka langsung dengan para pengusaha. Sebab disadari, mobilitas pengusaha tak bisa diprediksi.

“Petugas bisa saja mendatangi dua sampai tiga kali pengusaha-pengusaha ini. Nah di sinilah juga kita mengharapkan kerjasama yang baik,” tambahnya.

Terhadap perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta, Wahyudin mengatakan BPS telah melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lainnya. “Kalaupun tidak ada pimpinannya di sini, kita bisa komunikasi dengan yang di Jakarta misalnya untuk disensus di sana,” tambah Wahyudin.

Seperti diketahui, sensus ekonomi yang akan dilaksanakan memberi manfaat secara detail untuk mengetahui jumlah usaha di NTB, melihat pesaing bisnis di dalam negeri, melihat profil perusahaan, produktivitas pekerja, aktivitas UKM, e-commerce, enterprise.

Selain itu, dapat diukur kekuatan usaha yang ada di daerah, penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan yang paling penting adalah memetakan kondisi persaingan usaha setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). (bul)

WACANA salah satu perusahaan taksi di Kota Mataram, yang menambah 224 armada menuai protes dari Organisasi Angkutan Darat. Penambahan moda transportasi ini dikhawatirkan akan terjadi perang tarif antara angkutan lainnya.

Ketua Organda Kota Mataram, Suratman Hadi menjelaskan, kondisi transportasi di Kota Mataram boleh dikatakan melemah baik dari segi operasional maupun pendapatan.

Penambahan 224 taksi ini, justru akan memperparah pendapatan angkutan kota (angkot). “Coba lihat sekarang bemo kuning sudah sepi penumpang. Kenapa mau ditambah dengan angkutan lain lagi,” sesal Suratman dikonfirmasi, Selasa (19/4).

Ketidakseimbangan jumlah angkutan seperti taksi dan angkot ini, dikhawatirkan Organda akan terjadi perang tarif antara taksi dengan taksi dan taksi dengan angkutan. Dari sisi pelayanan, taksi lebih unggul dibandingkan dengan angkot. Tapi di satu sisi, moda transportasi massal ini harus dipertahankan eksistensinya. “Okelah, angkot tidak jadi persoalan. Justru yang terjadi antara taksi dengan taksi saling perang tarif dan pelayanan,” terangnya.

Meskipun di satu sisi kata Suratman, pemerintah telah menyesuaikan tarif angkutan. Tetapi tidak menutup kemungkinan, akan terjadi ketimpangan sosial. Terlebih dengan kebijakan Pemprov NTB memberikan izin penambahan armada kepada salah satu perusahaan taksi di Mataram.

“Muaranya di Kota Mataram, ini akan jadi beban pemerintah kota,” katanya.

Pemprov lanjut Suratman, harus jeli dan mempertimbangkan kajian - kajian sosial ekonomi terjadi kedepannya. Yang terjadi saat ini, sudah ada monopoli perusahaan angkutan di mall bahkan rumah sakit. Ini kemudian menimbulkan kecemburuan kepada perusahaan taksi lainnya, termasuk angkutan kota. “ Di mal dan rumah sakit cuma satu perusahaan taksi saja. Saya takutnya seperti kejadian di Jakarta. Di sana perang antara uber dengan taksi. Di sini, sopir taksi sama sopir taksi yang bentrok,” katanya mencontohkan.

Ia menambahkan, selama ini, kebijakan diambil Pemprov NTB tidak pernah melibatkan Organda selaku organisasi yang menaungi semua perusahaan angkutan di Mataram.

Suratman menegaskan, Organda tidak ada kepentingan apapun terhadap wacana penambahan taksi di Mataram. Pihaknya, hanya melindungi angkot dan armada lainnya, agar terjadi keseimbangan dan pemerataan pendapatan. (cem)

(Suara NTB/cem)

(Suara NTB/bul)

Ikhtiar Menekan Angka Lakalantas

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 20 April 2016

Halaman 4

Penanganan Limbah Pol PP Jaga Pintu Air ANCAMAN kekeringan dengan krisisnya pasokan air untuk mengairi areal pertanian (persawahan) khususnya di bagian selatan kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini menjadi atensi yang harus diperhatikan oleh Pemkab Lotim. Jika persoalan itu tidak disikapi sejak dini, maka gagal panen akan menghampiri para petani.

Terkait hal ini, menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Drs. Salmun (Suara NTB/dok) Rahman, Satpol PP Lotim seSalmun Rahman jak Jumat lalu sudah mengerahkan 20 personel untuk stand by berjaga di sejumlah pintu air dalam mengawal pendistribusian air dari hulu ke hilir berjalan lancar dan tanaman padi masyarakat bisa terselamatkan.

Diakuinya, saat ini sebagian besar lahan pertanian masyarakat di bagian selatan mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air. Terlebih, kondisi saat ini tanaman padi masyarakat sudah mulai berbuah dan sangat rawan terkena penyakit. ‘’Jika tidak disikapi sejak dini dengan memenuhi kebutuhan air, maka kerugian yang cukup besar akan menimpa petani,’’ ungkapnya via ponselnya, Selasa (19/4).

Untuk itu, pihaknya telah mengerahkan 20 personel untuk mengawal pendistribusian air dan menjaga pintu-pintu air.

Harapannya, sekitar 30 hektar lahan pertanian yang ada di bagian hilir sudah bisa terairi.

Terbatasnya pasokan air untuk mengairi areal persawahan khususnya di bagian selatan merupakan fenomena alam yang disebabkan cuaca yang terkadang tidak menentu. Maka dari itu, ia mengimbau kepada petani yang ada di bagian selatan, khususnya bagian hulu agar tidak melakukan penanaman agar tanaman di bagian hilir bisa terselamatkan. “Bagi yang sudah panen, kita harapkan jangan menanam dulu untuk menyelamatkan tanaman di bagian hilir yang saat ini masih membutuhkan air,”imbaunya.

Selain menjaga pintu-pintu air, sambung Salmun, penjagaan juga dilakukan disepanjang jalur gelanggang ataupun saluran irigasi untuk memastikan air didaerah setempat yang diarahkan dari hulu bisa sampai ke hilir dengan baik dan maksimal. Dalam penanganan masalah kekeringan ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan sejumlah pengamat pengairan, seperti di Terara, Montong Gading dan Sakra. (yon)

Anggaran Desa Belum Cair

RSUD Selong Dicap ”Hitam” oleh KLHK Selong (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.R. Soedjono Selong diberikan cap hitam berdasarkan hasil dari Program Penilaian Peningkatan Kinerja Perusahaan (Proper) dalam pengelolaan lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Cap hitam merupakan hasil penilaian terakhir 2014 lalu dan belum ada perubahan sampai sekarang. Tim Proper KLH kembali turun melakukan pemeriksaan terhadap RSUD Selong.

Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) Lotim, H. R. Mulyanto Tejokusumo cap hitam itu menandakan instansi bersangkutan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Cap hitam tersebut menandakan pula RSUD Selong, bisa dikategorikan melakukan pelanggaran undang-undang yang berlaku.

“Kami dari BLH sudah mengingatkan agar melakukan pengelolaan terhadap limbah, tidak saja RSUD, seluruh instansi termasuk puskesmas pun harus melakukan pengelolaan limbah,” terangnya.

KLHK, dijelaskan Tejo mengeluarkan empat warna lain, selain hitam. Pertama, emas, diberikan kepada instansi atau perusahaan yang telah konsisten dan unggul dan bertanggung jawab dalam bidang lingkungan.

Kedua ada cap hijau, yakni telah melakukan pengendalian lingkungan lebih dari yang disyaratkan. Selain itu telah melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien

melalui empat cara, reduse, reuse, recycle dan recovery serta menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dengan baik.

Sementara cap biru, lanjutnya, diberikan kepada instansi yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan undangundang sesuai dengan aturan yang berlaku. Terakhir tanda merah, diberikan kepada perusahaan atau instansi yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan belum sesuai dengan yang disyaratkan undang-undang. ‘’Dari semua cap tersebut, adalah hitam yang dikategorikan paling buruk. Karena dianggap sengaja melakukan pencemaran lingkungan. Untuk itu, diingatkan kembali agar seluruh instansi yang mengeluarkan limbah seperti rumah sakit, wajib memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), wajib melakukan pengujian air limbah, wajib melaporkan kadar PH limbah yang dibuang,’’ terangnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) LH Nomor 13

(Suara NTB/rus)

PELAYANAN - Suasana pelayanan di RSUD Selong. Sejumlah pasien sedang antre untuk diperiksa petugas medis. Namun, dari sisi penanganan limbah, RSUD Selong harus terus berbenah lagi. tahun 2009, ada juga keharusan melakukan uji emisi udara manual selama 6 bulan sekali.

Seperti pengujian terhadap asap penggunaan generator set. Paling utama adalah, wajib mengurus izin pengelolaan limbah B3 dengan incinerator ke KLHK. Direktur RSUD Selong, dr.

Karsito Abimanyu mengakui ada pihak dari KLHK sudah kembali melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengelolaan limbah yang dilakukan pihaknya. “Hasilnya belum keluar, kalau sudah keluar nanti kita infokan,” jawabnya singkat.

Melalui Kepala Bidang PPSDM, Suprayitno, diakui RSUD

ma dalam penanganan limbahnya. Apalagi, sudah ada IPAL yang dimiliki rumah sakit terbesar di Lotim ini. Selain itu dalam penanganan limbah padat menggunakan incinerator.

Termasuk penanganan sampah padat lainnya. “Kalau rumah sakit swasta kan semua belum ada incinerator,” ucapnya.

Jajaran KLHK sudah melakukan kunjungan beberapa waktu lalu untuk melakukan pembinaan. Izin untuk pemusnahan limbah B3, katanya, cukup sulit diterima, karena disarankan ada kerjasama dengan lembaga yang sudah mengantongi izin. (rus)

Pemecatan Tenaga Pekerja Proyek TP Sembalun Datangi Kontrak, Pemda KLU Bisa Di-PTUN-kan Disbudpar Lotim

Upah Tak Dibayar Tiga Bulan

Selong (Suara NTB) Memasuki bulan ke empat tahun 2016 ini, anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan di desa-desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum cair. Kenyataan itu membuat Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan marah dan mempersilakan para kepala desa untuk menuntut bunga dari gaji mereka yang mengendap.

“Silakan tuntut bunga itu, saya dukung,” kata bupati dalam sebuah acara dengan kepala desa awal pekan ini.

Lambatnya proses pencairan dana desa itu diduga karena terlalu banyak aturan yang mengikat desa. Bupati memerintahkan instansi terkait untuk memproses cepat pencairan dana tersebut.

Menindaklanjuti perintah Bupati Lotim tersebut, jajaran Pemkab Lotim kemudian melakukan penyederhanaan terhadap pra syarat pencairan anggaran desa. Desa hanya diminta menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), anggaran tersebut dipastikan siap didistribusikan langsung ke rekening desa.

Terkait hal ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Achmad Dewanto Hadi, menegaskan, APBDes tertuang dalam Peraturan Desa (Perdes). Mengutip penjelasan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), jumlah desa yang sudah mengajukan permohonan anggaran dengan melampirkan Perdes APBDes ini baru 49 desa dari 239 desa se Kabupaten Lotim.

Pemkab Lotim pun tidak bisa merealisasikan anggaran tersebut tanpa ada dokumen Perdes APBDes. Mengenai regulasi yang bersumber dari pemerintah pusat, katanya, hanya bersifat gelondongan. ‘’Lebih teknis sudah diatur. Aturan tambahan yang dituangkan oleh Lotim dipastikan tidak ada tambahan hal-hal yang bertentangan dengan aturan di atasnya,’’ ujarnya.

Seluruh desa yang sudah lengkap syaratnya, ujarnya, dipastikan cepat proses pencairannya. Paling lambat sepekan pascapengajuannya, langsung dicairkan. Terhadap yang belum bisa BPMPD bersama pemerintah di tingkat kecamatan terus melakukan evaluasi. Evaluasi tidak saja terhadap kinerja di tingkat desa, namun juga pejabat terkait mulai dari tingkat kecamatan. “Intinya kita akan terus melakukan pendampingan,” terang Dedi.

Masih banyaknya kepala desa yang belum menyampaikan APBDes ini disinyalir sebelumnya oleh Kepala BPMPD Lotim, H. Syamsudin, karena desa banyak yang belum bisa membuat laporan. Alasannya, tingkat sumber daya manusia di tingkat desa yang perlu ditingkatkan. Pelatihan terus dilakukan, sehingga bisa meningkatkan pemahaman di tingkat desa mengenai cara-cara penyampaian laporan. (rus)

Selong (Suara NTB) Puluhan pekerja dalam pengerjaan salah satu proyek di Kecamatan Sembalun, Selasa (19/4) mendatangi Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kedatangan puluhan pekerja ini untuk menuntut upah atau gaji selama bekerja mengerjakan proyek yang bersumber dari Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Pariwisata tahun 2015.

Proyek senilai Rp1,6 miliar meliputi pembuatan gapura dan penataan sejumlah kawasan wisata seperti di Pusuk Sembalun dan dua titik lainnya di Kecamatan Sembalun.

“Upah tukang dan sejumlah bahan material yang digunakan dalam proyek tersebut sama sekali belum dibayar selama 3 bulan,” ujar salah satu kepala tukang, Amaq Doni.

Dalam pengerjaan proyek ini, ujarnya, jumlah kepala tukang yang digunakan sebanyak empat orang dengan masing-masing memiliki belasan anak buah atau pekerja. Untuk pekerja yang bawah komando dirinya yang bertugas untuk pembuatan pondasi sebanyak 15 orang pekerja yang sampai saat ini upahnya belum dibayarkan selama tiga bulan. “Saya pribadi selaku kepala tukang, upah selama tiga bulan sebesar Rp 16 juta lebih belum dibayarkan, lain lagi harga material yang saya ambil di toko bangunan berupa semen dan besi seharga Rp 35 juta sesuai perintah,” paparnya.

Salah satu pekerja lainnya,

(Suara NTB/yon)

TUNTUT UPAH - Puluhan pekerja proyek menduduki Disbudpar Lotim, karena upah selama tiga bulan belum dibayarkan.

Lalu Kamaruddin, mengatakan jika kedatangannya ke Disbudpar Lotim untuk meminta pertanggungjawaban Disbudpar Lotim beserta pihak kontraktor memberikan gajinya atas pekerjaan yang telah dilakukannya selama ini. Kedatangan mereka ke Disbudpar Lotim merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya datang sekitar tiga minggu yang lalu dengan tuntutan yang sama.

Rata-rata, katanya, semua pekerja yang dibawahi oleh empat kepala tukang dalam pengerjaan proyek ini upahnya belum dibayarkan selama tiga bulan.

Didampingi Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Lotim, Eko Rahadi,SH, para pekerja salah satu proyek di Sembalun langsung menuju Polres Lotim untuk memberikan keterangan kepada aparat kepoli-

sian. Di mana, proyek tersebut saat ini sedang dibidik oleh penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lotim, karena tercium kejanggalan dalam proyek senilai miliaran rupiah tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kabupaten Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi, yang juga selaku KPA dan PPA dalam proyek ini menegaskan, jika pengerjaan proyek penataan kawasan wisata di Sembalun tidak ada masalah. Namun, proyek itu dihentikan karena pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan pembangunan fasilitas wisata, seperti pembangunan gapura dan penataan pusuk di tiga titik di Kecamatan Sembalun sesuai kontrak tertanggal 31 Desember 2015. (yon)

Internal SKPD Saling Lapor

Komisi l Minta Inspektorat KLU Tanggap Tanjung (Suara NTB) Internal pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat PPKB dan Pemdes Kabupaten Lombok Utara (KLU) diketahui saling lapor.

Seperti yang dilakukan Kasubbid Kelembagaan dan Sumber Daya, inisial S, melayangkan surat laporan perihal honor pegawai yang diklaim tidak transparan, serta keberadaan dua jenis proyek di BPMD. Dalam suratnya, S melaporkan penggunaan anggaran di Bidang Pemdes, Subbid Pembinaan Administrasi Desa dan Kecamatan ke Inspektorat dan ditembuskan ke Ketua DPRD KLU, Bupati, serta ke Kepala BPMD setempat. Program tersebut diketahui bersumber dari pagu dana APBD 2015 KLU dengan bernomor rekening, 122.122.01-18-02. xxx, dengan pagu yang tidak disebutkan.

Namun demikian, S meminta dilakukan evaluasi kegiatan antara lain, pembayaran honor kegiatan yang disebut tidak transparan, evaluasi anggaran pembangunan kantor, seperti ruang sekretariat yang mengalami kebocoran,

Selong diberikan cap hitam oleh KLH dalam pengelolaan limbah.

Tanda hitam katanya semata karena belum keluar izin dari KLHK dalam penanganan limbah. Menurutnya semua yang belum mengantongi izin pasti akan dicap hitam. ‘’Tidak saja RSUD Selong, Rumah Sakit lain dan seluruh puskesmas yang ada di Lotim pun bisa dicap hitam, karena belum ada izin dari KLH tersebut,’’ ujarnya.

Mengenai pengelolaan limbah, Suprayitno mengklaim RSUD Selong justru paling lengkap. Di mana rumah sakit swasta lainnya yang ada di Lotim justru menjalin kerjasa-

rehab ruang rapat dengan kondisi plafon rusak, serta audit pembangunan musala BPMD. “Ada indikasi keterlibatan orang dalam, dalam pelaksanaannya (proyek),” demikian tulis S dalam laporan yang diterima Ketua DPRD KLU dan didisposisikan ke Ketua Komisi l, Ardianto, SH. S juga melampirkan sejumlah honor yang menyangkut beberapa kegiatan, seperti honor tabulasi data, honor verifikasi ADD, serta kegiatan yang bertempat di salah satu rumah makan di Desa Genggelang (sekarang masuk Desa Persiapan Segara Katon).

“Langkah S ini kita apresiasi, karena ini tergolong langkah berani bagi seorang PNS. Artinya, ketika orang dalam yang melaporkan maka kemungkinan dugaan penyimpangannya mendekati kebenaran, sehingga Inspektorat harus segera menindaklanjuti ini,” ujar Ardianto, Selasa (19/4).

Atas dasar itu pula, Komisi l selaku pihak yang mendapat disposisi dari Ketua DPRD KLU akan menindaklanjuti persoalan saling lapor di intern BPMD ini. Ardianto menilai, masalah ini akan

ditelusuri dan kemungkinannya akan masuk ke dalam pembahasan Perda APBD. Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPMD KLU, H. Jayadi Nurdin, membenarkan adanya aksi saling lapor bawahannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat, Jayadi memberi klarifikasi persoalan rehab 2 bangunan

di BPMD masih dalam masa pemeliharaan,sehingga masih menjadi tanggungjawab kontraktor untuk memperbaikinya.

“Kita sudah panggil kontraktornya untuk memperbaiki. Betul ada kebocoran (dan plafon rusak), karena saat dikerjakan sebelum masuk hujan. Baru diketahui bocor be-

gitu hujan tiba,” kata Jayadi.

Ia mengakui, drinya juga sudah berkoordinasi dengan Inspektorat, bahwa persoalan ini akan diselesaikan karena menyangkut internal pegawai BPMD. “Jangan sampai kesamaan visi dan misinyang kita bangun jadi lumpuh karena hal-hal kecil yang terjadi,” sarannya. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Kisruh evaluasi 1.422 orang tenaga kontrak di tengah jalan hingga menyebabkan dikeluarkannya 276 orang, berpotensi memunculkan persoalan hukum baru bagi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Apalagi nama-nama tersebut sudah disetujui eksekutif bersama Banggar DPRD KLU, maka 276 orang yang dipecat tersebut bisa dituntut secara hukum.

“Siapa bilang tidak bisa, pemecatan tenaga kontrak yang nama dan anggarannya ada di APBD, maka eksekutif bisa diPTUN. Saya sangat menyayangkan mereka yang dikeluarkan, atau dirumahkan sementarakah namanya, harusnya memperoleh apa yang menjadi haknya, karena mereka sudah bekerja 3 bulan (Januari -Maret),” jawab Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto, SH, dikonfirmasi menyangkut dampak hukum pemecatan tenaga kontrak di tengah jalan, Selasa (19/4).

Selaku perwakilan masyarakat KLU, Ardianto mengakui tidak pada posisi memojokkan eksekutif, karena lembaga DPRD juga bagian dari pemerintah kabupaten. Namun demikian, ranah legislatif dalam kisruh evaluasi tenaga kontrak ini sudah dijalankan oleh Komisi l dengan mengundang dan menghadirkan eksekutif beberapa kali. Bahkan, sudah ada imbauan untuk meneruskan kontrak honorer sesuai jumlah dan beban anggaran yang telah disepakati di Perda APBD 2016.

Menjadi persoalan kata dia, ketika Perda APBD yang memuat honorer menjadi produk hukum, namun implementasinya diketahui menyimpang. Dimaksud menyimpang, karena 276 orang yang beban anggarannya ada di APBD diberhentikan oleh eksekutif.

“Dampak lanjutannya tentu ke Dinas. Mereka jadi korban, karena dasar kuota honorer per SKPD yang dikeluarkan sekretariat daerah, mereka harus merumahkan seluruh tenaga kontrak, seperti di PU dan Disperindag. Harusnya begitu surat merumahkan honorer keluar, diikuti dengan pemberian upah 3 bulan,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, Dinas

PU dan Disperindag KLU dengan terpaksa merumahkan seluruh honorer pascaterbitnya kuota honorer yang dikeluarkan Setda KLU. Sebelumnya, Dinas PU memiliki 124 orang honorer dengan 43 orang di antaranya dirasionalisasi, serta Disperindag KLU, memiliki 36 orang honorer dengan 14 orang di antaranya dirasionalisasi.

Untuk menghindari kecemburuan sosial di kalangan honorer, maka kedua dinas itu terpaksa merumahkan semuanya dengan pertimbangan, begitu namanama honorer yang diperpanjang dan dipecat keluar, mereka yang diperpanjang akan dipanggil kembali. “Begitu nama-nama ini keluar, maka ceritanya akan berbeda lagi. Komisi l sudah menyiapkan langkah strategis,” cetus Ardianto.

Ketua Komisi enggan menyebut apakah langkah strategis dimaksud berupa hak angket, atau hak politik lain sesuai kewenangan DPRD. Namun demikian, ia menegaskan kembali langkah dimaksud bukan semata-mata membela tenaga honorer, melainkan meluruskan pelaksanaan APBD yang sudah diperdakan.

Mengingat, dalam penjelasan Dispenda saat dihadirkan oleh DPRD jelas dinyatakan pagu dana honorer tidak berubah atau sama dengan APBD 2015, yakni Rp 18 miliar. ‘’Persoalan bahwa provinsi mempertanyakan pembengkakan anggaran menjadi Rp 25,9 miliar, Dispenda sudah menjawab bahwa Rp 7,5 miliar adalah titipan APBN yang dialokasikan untuk jaspel persalinan ibu hamil,’’ ujarnya.

Terpisah, Asisten I Setda KLU, H. Kholidi Kholil yang dikonfirmasi enggan menanggapi. Namun dalam pernyataan sebelumnya kepada media semasih menjabat Plh. Sekda KLU, Kholidi mengaku pihaknya berharap dalam waktu dekat hasil evaluasi sudah selesai semuanya dan dinas yang merumahkan semua tenaga kontraknya bisa memanggil kembali sesuai jumlah tenaga yang akan diberikan kontrak kerjanya.

“Prinsipnya dari persoalan tenaga kontrak ini adalah daerah ingin menyelesaikan daripada masalah yang muncul terhadap hasil evaluasi dari pemerintah provinsi itu,” kata Kholidi kepada wartawan. (ari)

SUARA NTB Rabu, 20 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Anggaran SKPD Terancam Dipangkas

Bursa Calon Sekda SIAPA yang layak dan cocok menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng) menggantikan posisi Drs. H.L. Supardan, MM, yang akan pensiun bulan Agustus mendatang terus menjadi pembicaraan hangat di kalangan pegawai lingkup Pemkab Loteng. Tidak terkecuali di kalangan DPRD. Dari sekian banyak pejabat eselon II lingkup Pemkab Loteng yang aktif, ada beberapa pejabat yang disebut-sebut layak menjadi orang (Suara NTB/kir) nomor satu di kalangan PNS lingkAhmad Ziadi up Pemkab Loteng. “Kalau kita analisa dari kompetensi dan persyaratan yang ada, setidaknya ada enam pejabat yang layak menjadi Sekda Loteng,” ujar Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, kepada Suara NTB, Selasa (19/4).

Enam pejabat itu adalah Inspektur pada Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, Kepala Bappeda Loteng, Drs. H. L. Satria Atmawinata dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, MPd. Selain itu ada nama Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin serta Asisten III Setda Loteng, H.Nursiah, S.Sos, MSi. “Terakhir dan tidak bisa dikesampingkan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng, L. Karyawan,” sebutnya.

Bahkan, katanya, Kepala Dispenda Loteng bisa menjadi kuda hitam dalam bursa calon Sekda Loteng kali ini. Pasalnya, figur Kepala Dispenda dinilai mampu menjembatani kepentingan dan keinginan bupati maupun wabup yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh calon Sekda Loteng lainnya. Apalagi sosok sekda haruslah mampu mengakomodir kepentingan kepala daerah, baik itu bupati maupun wabup.

Tidak kalah penting, dalam proses penentuan Sekda tidak akan bisa lepas dari kepentingan politik kepada daerah itu sendiri, karena Sekda merupakan pembantu kepala daerah. ‘’Sehingga sekda yang ditunjuk nantinya, pastilah orang yang memang mengerti dan paham kebutuhan kepala daerah,’’ ujarnya.

Meski demikian, kata Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini, proses pemilihan Sekda Loteng masih cukup jauh. Belum lagi calon sekda harus menjalani mekanisme yang berlaku. Setelah itu nama-nama yang lolos seleksi pansel akan diusulkan ke gubernur dan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. (kir)

Bupati Agendakan Kunjungi Zaini Arony di Bali Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, didampingi istri dan jajaran melanjutkan annjang sana ke kediaman dan makam mantan petinggi di Lobar yang ada di Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur, Selasa (19/4).

Kunjungan ke makam dan kediaman mantan petinggi Lobar di sejumlah daerah itu, setelah bupati melakukan hal yang serupa kepada mantan petinggi Lobar di daerah Lobar, Senin lalu.

Selain mengunjungi mantan petinggi Lobar di dalam daerah, bupati juga mengagendakan mengunjungi mantan Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony di Lapas Kerobokan Bali. Kunjungan ini akan dilaksanakan setelah selesai mengunjungi makam dan mantan pejabat Lobar di dalam daerah.

“Rencananya setelah selesai ziarah kubur dan silaturahmi dengan mantan pejabat di Lobar, Mataram, Loteng dan Lotim saya akan ke Bali, silaturahmi dengan Pak Zaini,” katanya di sela-sela kunjungannya kemarin.

Selasa kemarin, bupati dan rombongan berkunjung ke mantan pejabat Lobar yang ada di Mataram, Lotim dan Lobar. Di Mataram, bupati ziarah ke makam mantan bupati, JB Tuhumena Maspaitela dan makam mantan Ketua DPRD di lokasi yang sama, yakni Niti Susanto dan H. Suwarno Atmojo. Setelah itu, berlanjut ke Kopang, Lombok Tengah ke makam mantan Bupati Lobar Drs. H. Iskandar.

Setelah ziarah ke makam H. Iskandar, bupati melanjutkan ziarah ke makam L. Mahnep (orang tua dari Drs. Sekar Ningrat) mantan kepala daerah Lobar di Sakra. Lawatan berlanjut ke Puyung ke makam mantan Ketua DPRD Lobar tahun 1960-1965 L. Djapa yang juga orang tua anggota DPD RI, Hj. Baiq Diah Ratu Ganevi.

Setelah itu, kemungkinan akhir bulan ini akan berangkat ke Bali mengunjungi H. Zaini Arony di Lapas Kerobokan Bali. “Saya akan berangkat ke Bali bersilaturahmi dengan Pak Zaini, Kalau jauh dan bisa menghambat pekerjaan SKPD, maka saya berangkat terbatas saja,” terangnya. (her)

(Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti pos anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam APBD 2016 tidak fokus pada program pengentasan kemiskinan. Anggaran yang ditetapkan pada pos anggaran APBD justru membias kemana-mana, sehingga dinilai kurang berpihak kepada pengentasan kemiskinan.

(Suara NTB/kir)

MASIH SEPI - Aktivitas pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru di Kelurahan Jontlak masih sepi. Padahal dukungan anggaran pembangunan cukup besar.

Pembangunan Gedung DPRD Lamban

Kinerja Dinas PU dan ESDM Dipertanyakan Praya (Suara NTB) Proses pembangunan gedung DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang baru di Kelurahan Jontlak Praya Tengah, dinilai lamban. Bagaimana tidak, memasuki pembangunan tahap III tahun 2016 ini, capaian pembangunan gedung baru bagi para wakil rakyat baru mencapai 20 persen, sehingga penyelesaian pembangunan gedung baru berpotensi molor dari target awal.

Kalangan DPRD Loteng pun mulai mempertanyakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng selaku dinas yang diberikan mandat membangun gedung tersebut. “Inikan jadi pertanyaan, kenapa bisa pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru begitu lamban. Padahal dukungan anggarannya sudah maksimal diberikan,” tanya Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, kepada Suara NTB, Selasa (19/4).

Untuk itu, pihaknya meminta ada evaluasi khusus terkait pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru. Tujuannya mengetahui kendala

dan persoalan yang sesungguhnyan terjadi. Apakah itu karena ada persoalan pada rekanannya atau Dinas PU dan ESDM yang tidak mampu mengelola program dan anggaran yang diberikan.

Pihaknya pun memberikan ulitimatum kepada Pemkab Loteng khususnya bagi Dinas PU dan ESDM Loteng, agar benar-benar serius menjalankan kepercayaan menyelesaikan pembangunan gedung baru sesuai target yang sudah diberikan. “Kami minta gedung DPRD Loteng yang baru ini selesai dibangun dan sudah siap pakai akhir tahun 2017 mendatang. Jangan sampai molor sampai tahun 2018, apalagi lebih lama lagi,’’ tegasnya.

Persoalan anggaran, ujarnya, DPRD Loteng siap mendukung penuh. Apalagi selama ini dukungan anggaran untuk penyelesaian gedung DPRD Loteng yang baru sudah maksimal. ‘’Berapapun kebutuhan anggaran pada setiap tahapnya, selalu dipenuhi,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, Kabid. Cipta

Karya Dinas PU dan ESDM Loteng, L. Firman Wijaya, mengaku capaian pembangunan gedung DPRD Loteng yang baru masih kecil,yakni sekitar 20 persen. Hal itu dikarenakan kegagalan penyelesaian pengerjaan pembangunan pada tahap I dan tahap II. Untuk tahap III tahun ini, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan pengerjaan sesuai target anggaran yang ada. Sisa pekerjaan pada tahap II yang lalu, juga akan diupayakan bisa selesai tahun ini juga.

“Kita tetap berupaya maksimal, pembangunan gedung DPRD Loteng bisa selesai secepatnya,” ujarnya.

Namun dengan kondisi dan pola anggaran yang ada sekarang, pihaknya agak pesimis gedung baru DPRD Loteng tersebut bisa selesai tahun 2017 mendatang.

“Perkiraan kita dengan kondisi ketersediaan anggaran seperti sekarang ini, gedung DPRD Loteng yang baru ini, paling cepat selesai tahun 2018 mendatang,” tandas Firman. (kir)

Kepala SKPD Mangkir

Agenda Rapat Panja LKPJ Batal Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan rapat antara eksekutif dengan panitia kerja (Panja) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) batal terlaksana, Selasa (19/ 4). Alasannya, tidak ada kepala dinas yang datang. Panja enggan menggelar rapat, karena yang hadir hanya perwakilan kepala bidang, padahal pembahasan LKPJ butuh kehadiran kepala SKPD. Alasan ketidakhadiran para kepala dinas ini sendiri karena ikut keliling bersama bupati ke mantan pejabat Lobar.

Ketua Panja LKPJ DPRD Lobar, Hj Nurul Adha dan anggota panja, H. Hermayadi, menjelaskan, atas ketidakhadiran pimpinan SKPD, pihak DPRD memutuskan menunda pembahasan, Rabu (20/4) ini.

Menurutnya, sesuai jadwal pembahasan LKPJ dilakukan di internal Dewan selama dua hari, yakni Senin dan Selasa. Selanjutnya agenda pembahasan dengan eksekutif 2 hari, yakni Rabu dan Kamis. Menurutnya, agenda pembahasan saat ini masih di internal dewan, namun diundang eksekutif. Di sini diakui terjadi miskomuninasi, sehingga batal. Selain itu, kehadiran kepala SkPD juga tidak ada, sehingga tidak artinya membahas LKPJ tanpa kepala dinas, sebab LKPJ itu pertanggungjawaban bupati.

Dijelaskannya, pembahasan bersama eksekutif lebih cepat lebih baik, sebab pembahasan menyangkut pertanggungjawaban LKPJ bupati. Semakin panjang waktu pembahasan tentunya se-

makin detail yang bisa ditanyakan ke eksekutif. ‘’Setelah pembahasan bersama eksekutif barulah hari Jumat mendatang dilakukan klinis dan Senin pekan depan dilakukan paripurna LKJP,’’ terangnya.

Sementara itu, L Hermayadi menyatakan rapat ini ditunda bukan semata, karena ketidakhadiran kepala dinas, sebab terjadi miskomunikasi.

Saat ini, jelasnya, masih pembahasan internal dewan, barulah Rabu-Kamis pembahasan dengan eksekutif.

Pihaknya memahami agenda bupati silaturahmi ke mantan petinggi Lobar. Menurutnya hal ini sangat positif ke depan.

Namun demikian, kalau ada agenda dengan dewan yang bersifat penting, sebaiknya jangan semua kepala dinas ikut. (her)

ZIARAH - Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama jajaran SKPD lingkup Pemkab Lobar saat ziarah ke makam salah seorang mantan Bupati Lobar, Selasa (19/4).

Warga dan Polisi Gagalkan Pencurian Ternak

Pemkab Loteng Ragu Gunakan RPH Barabali

Giri Menang (Suara NTB) Kawanan pencuri beraksi di Dusun Gili Genting, Desa Sekotong Barat, sekitar pukul 23.30 Wita, Minggu (17/4) lalu.

Dalam aksinya, perlaku berjumlah 7 orang menodong korban bernama Semah (30) menggunakan senjata api (senpi) dan senjata tajam.

Korban pun tak berkutik, sehingga para pelaku leluasa membawa lari 12 ekor sapi milik korban.

Untungnya, aksi pencuri ini bisa digagalkan oleh aparat kepolisian dari Polsek Sekotong bersama warga setempat. Akibat dikejar warga dan polisi, para pelaku yang terjepit meninggalkan ternaknya di lokasi persembunyian di atas bukit sekitar daerah setempat. Dari 12 ekor yang dicuri, 7 ekor berhasil diamankan. Sementara 5 ekor lagi belum ditemukan berikut para pelaku. Barang bukti berupa ternak sapi pun dikembalikan ke pemiliknya.

“Kami Polsek Sekotong bersama warga Gili Genting Sekotong Barat menggagalkan aksi pencurian ternak oleh kawanan pencuri. Para pelaku menodong korban menggunakan senpi dan sajam,” terang Kapolsek Sekotong, Iptu Nurdin didampingi Kasi Humas, Aipda Gede Mustika, Selasa (19/4).

Menurutnya, saat itu korban keluar ke pekarangan sekitar rumah ketika mendengar suara yang mencurigakan. Selanjutnya korban melihat sekitar 7 pelaku dengan pakaian telanjang hanya menggunakan celana dalam dan cadar. Dari

Praya (Suara NTB) Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah setahun lebih menganggur. Setelah selesai dikerjakan akhir tahun 2014 lalu, RPH tersebut hingga saat ini belum digunakan.

Di satu sisi, Pemkab Loteng masih ragu untuk menggunakan fasilitas ini, lantaran belum tuntasnya proses hukum, terkait pembangunan fasilitas senilai Rp 1,4 miliar tersebut.

“Sebenarnya kita ingin segera menggunakannya. Tapi karena masih tersangkut hukum, jadi kita juga belum berani,” aku Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, MM, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (19/4).

Lantaran kasus hukum itu pulalah, tambah Nasrun, pihaknya sampai sekarang ini juga belum berani menandatangani surat pelimpahan atas aset dari Pemprov NTB dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB selaku pihak yang membangun fasilitas tersebut.

Ia menjelaskan, terkait rencana penggunaan RPH Barabali, pihaknya sudah sempat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Namun sampai sekarang, tindaklanjutnya belum ada kejelasan, sehingga Pemkab Loteng belum berani mengambil keputusan.

“Nanti setelah ini, kita akan coba komunikasikan lagi dengan aparat penegak hukum. Kalau memang RPH Barabali bisa digunakan, kita gunakan,” tegasnya. Jangan sampai, fasilitas yang sudah dibangun dengan anggaran begitu besar justru siasia, tidak bisa dimanfaatkan bagi masyarakat.

Kasi Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri, SH, MH, yang dikonfirmasi sebelumnya, terkait bisa tidaknya RPH Barabali digunakan, mengaku semua tergantung pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mau menggunakan fasilitas dan tidak jadi masalah. Namun demikian, proses hukum tetap berjalan.

“Tergantung pemerintah daerah, mau atau tidak menggunakan RPH Barabali. Kita hanya fokus pada persoalan hukumnya,” sebutnya.

Kejari Praya sudah menetapkan empat orang tersangka dalam proyek pembangunan RPH Barabali. Di mana ada indikasi kerugian negara mencapai ratusan juta dalam proyek senilai Rp 1,4 miliar milik Disnakeswan NTB yang dikerjakan tahun 2014 lalu itu. (kir)

Halaman 5

(Suara NTB/her)

DIAMANKAN - Beberapa ekor sapi yang diamankan polisi dan warga dari kawanan pencuri bersenpi. keterangan korban, pelaku mencoba memaksa masuk melalui jendela. Pelaku juga terus memaksa korban membuka pintu rumahnya. Namun karena ketakutan korban yang tinggal sendiri di rumahnya, tidak memenuhi permintaan pelaku. Namun pelaku berhasil masuk dan dua orang pelaku langsung menodong senjata api ke korban, sedangkan 2 orang pelaku lainnya menodong korban menggunakan parang ke bagian tangannya.

Di waktu yang hampir bersamaan dua tetangga korban melintas di depan tempat kejadian. Para pelaku yang melihat mereka melintas langsung menghampiri dan memaksa mereka ikut masuk ke rumah korban dengan mengacungkan sejenis senjata api kearah saksi. Karena takut keduanya mengikuti perintah para pelaku. Akibat ditodong senpi dan parang, korban pun tak berani melawan. Beberapa pelaku

memasuki rumah Semah mencari barang berharga, namun tidak menemukan apaapa. Kemudian pelaku membawa 12 ekor sapi milik korban. Korban pun langsung meminta tolong ke warga.

Beruntung ada warga lain yang juga sempat melihat kejadian itu, dan langsung mengumumkan kejadian itu melalui pengeras suara di masjid kampung setempat. Sontak warga sekitar bersama anggota Polsek Sekotong yang mendapatkan laporan langsung menuju lokasi kejadian.

Saat itu lanjutnya, anggotanya tengah melaksanakan patroli dan menerima informasi terkait kejadian langsung mendatangi TKP. Polisi bersama warga pun melakukan pengejaran. “Karena merasa di kejar polisi, para pelaku kemudian melepaskan semua sapi milik korban di lokasi perbukitan tak jauh dari rumah warga,” terangnya. (her)

‘’Hal ini dinilai tidak sejalan dengan program pemerintah di bawah kepemimpinan H. Fauzan Khalid yang mengklaim akan fokus entaskan kemiskinan yang masih tinggi di Lobar,’’ kritik anggota Banggar DPRD Lobar, Hj. Nurul Adha, Selasa (19/4).

Menurut politisi PKS ini, kemiskinan tidak mencapai target RPJMD, sebab angkanya masih tinggi, yakni 17 persen. Sementara target yang seharusnya dicapai 15,88 persen tahun 2015 lalu.

Penyebab belum dicapainya target RPJMD inilah yang perlu dikaji oleh eksekutif, apakah target terlalu tinggi ataukah SKPD yang belum fokus.

Baginya, jika berkaca dari APBD Lobar tahun ini anggaran untuk pengentasan kemiskinan dipertanyakan sebab tidak ada pos khusus untuk pemberdayaan masyarakat. Angaran yang tertuang menyebar ke program yang dinilai kurang memiliki daya ungkit terhadap pengentasan kemiskinan. Seperti anggaran belanja publik lebih kecil porsi n y a dibandingkan belanja aparatur.

Jika dibandi n g k a n APBD Rp 1,5

Hj. Nurul Adha

triliun sekitar Rp 900 miliar untuk belanja aparatur, sedangkan sisanya Rp 600 miliar untuk belanja publik.

Belanja publik ini pun belum jelas arahnya, terutama pada pengentasan kemiskinan berapa yang dialokasikan. Menurutnya, belanja publik ini tidak semua ansih untuk menurunkan kemiskinan, namun lebih banyak diarahkan untuk membangun fisik. Persoalan ini menyebabkan kemiskinan di Lobar tinggi, terutama kaitan dengan para pekerja yang sudah bekerja dari kalangan petani, namun banyak yang miskin disebabkan upah rendah.

Upah rendah, katanya, disebabkan kurang fokusnya pemda menggarap sektor hilir, seperti peningkatan kapasitas petani untuk pengolahan pascapanen, sehingga petani menjual produknya secara mentah, sehingga harganya rendah.

Di samping itu, jelasnya, para pekerja ini hanya lulusan SD, bahkan banyak tidak lulus SD. Karena itu, perlu pemda memformulasikan langkah agar pendidikan m e r e k a meningkat, sehingga paling t i d a k memberi pengaruh terhadap kemampuan SDM mereka. (her)

(Suara NTB/dok)

Bursa Wabup Lobar

Parpol Non Pengusung Berpotensi Jadi Penentu Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah parpol non pengusung mematangkan komunikasi untuk membentuk koalisi tandingan untuk menandingi kekuatan parpol pengusung.

Sejumlah parpol non pengusung, seperti Gerindra, PKS, PKB dan Nasdem telah sepakat membentuk koalisi. Jika parpol non pengusung solid bisa berpotensi menjadi penentu saat pemilihan wakil bupati nanti, sebab dari komposisi kursi 44 anggota dewan saat ini di DPRD Lobar, parpol non pengusung menguasai komposisi kursi dengan 24 kursi, sedangkan parpol pengusung 20 kursi.

Ditemui wartawan, Selasa (19/4), Wakil Ketua DPRD Lobar dari Fraksi PKB, Sulhan Muchlis menegaskan pihaknya telah sepakat menyatukan suara dengan parpol non pengusung lain untuk membentuk koalisi.

Politisi asal Kediri ini menyatakan, alasannya membentuk koalisi lain agar parpol non pengusung memiliki kekuatan dan bisa menjadi penentu dalam penentuan wabup nantinya.

Menurutnya melihat jumlah komposisi kuris ini sangat potensial parpol non pengusung mengambil andil besar dalam penentuan pengisian wabup.

Sebab jika adu kuat ketika paripurna, kalau dewan dari parpol pengusung saja yang akan paripurna tidak akan kuorum, sebab kehadiran dewan supaya bisa kuorum 3/3 atau 35 orang dari jumlah dewan yang ada di DPRD Lobar. ‘’Kalau tidak datang 10 orang dewan saja maka tidak bisa terlaksana pemilihan wabup,’’ ujarnya.

Diakuinya, beberapa parpol non pengusung antara lain PKB, Gerindra, Nasdem dan PKS telah membangun komunikasi intensif membahas hal ini. Tinggal nanti akan dikomunikasikan di level petinggi parpol. Pihaknya akan bertemu dengan petinggi parpol non pengusung lain untuk membangun komunikasi. Pertemuan ini, jelasnya, akan diagendakan segera supaya lebih cepat diketahui hasil kesepakatannya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Hj. Nur Hidayah. Pihaknya telah berkomunikasi dengan fraksi lain yang berasal dari parpol luar pengusung. Hasil komunikasi itu, diputuskan dibentuk koalisi baru untuk menandingi koalisi parpol pengusung.

Menurutnya, parpol non pengusung sangatlah potensial menjadi penentu dalam menentukan posisi wabup. Sebab jumlahnya lebih besar dibandingkan parpol non pengusung. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar dari Partai Gerindra H. M. Nursaid. Dalam hal menentukan calon yang akan didukung, jelasnya, pihaknya menunggu dari parpol pengusung siapa yang akan diusung. “Tentunya yang dipilih jadi wabup itu yang punya pengalaman dan elektabilitas tinggi,” ujarnya.

Ketua DPD PKS Lobar, H. Wahid Syahril menyatakan, PKS ikut ambil bagian dalam koalisi ini. Sejauh ini PKS belum menentukan pilihan terkait calon wabup yang didukung. Pihaknya masih melihat siapa yang diusung oleh parpol pengusung. Ditanya soal dukungan ke Hj. Sumiatun, ia belum menjawab pasti. “Kita tunggu saja, kami doakan agar Bu Ketua (Hj. Sumiatun, red) lolos jadi cawabup,” kata Wahid. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA Dana Desa Makin Besar, Pengawasan Mesti Ditingkatkan

Halaman 6

SUARA NTB Rabu, 20 April 2016

Pengembangan Madu Sumbawa Dilirik Eropa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebagian besar dana desa di Kabupaten Sumbawa untuk tahap pertama tahun ini telah disalurkan dari total anggaran 2016 mencapai Rp 188,2 miliar. Besaran dana ini makin meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga harus diikuti pengawasan ekstra dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD), Tarunawan, S.Sos, Selasa (19/4), menyebutkan rincian dari anggaran besar tersebut, terdiri dari Dana Desa sebesar Rp 101 miliar, Dana bagi hasil pa-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Jaringan Madu Hutan Sumbawa (JMHS) sudah memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Indikasi Geografis. Hal ini sudah diakui Pemerintah pusat melalui Menkumham pada 2011 lalu. Dari 20 lebih komoditi yang ada di Indonesia yang memiliki HAKI IG, Eropa menilai madu Sumbawa yang paling maju. Sehingga Trade Cooperation Facility (TCF) tertarik melihat secara langsung ke Sumbawa. TCF ini kerjasama Uni Eropa dengan Pemerintah Indonesia melalui Menkumham.

Dalam hal ini TCF mengadakan kegiatan selama tiga hari di Sumbawa sejak Senin (17/4) hingga Rabu (20/4). Dengan peserta petani dan pedagang madu dari tujuh kecamatan di kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman serta pengetahuan terhadap petani dan pedagang madu tentang strategi pemasaran, labeling dan promosi. Rencananya TCF ini juga akan mendampingi JMHS Sumbawa selama satu tahun. Hal ini untuk melakukan pendataan terhadap Kepala KPHP Batulanteh, Julmansyah, S.T., M.Hut menyampaikan IG ini dimaksudakan karena produk tersebut sangat terkait dengan geografis tempat tersebut. Misalnya madu Sumbawa. Produknya berasal dari Sumbawa dan diproduksi oleh masyarakat setempat dalam hukum HAKI kategori IG. Seperti halnya di produk madu Sumbawa dari JMHS ada logo Indikasi Geografis.

Logo inilah yang menandakan bahwa produk tersebut berasal dari Sumbawa. “Di NTB produk yang memiliki HAKI kategori IG ada tiga. Produk madu Sumbawa, kangkung Lombok, dan susu kuda liar. Namun TCF menganggap Madu Sumbawa itu paling maju. Makanya mereka datang ke sini. Rencananya Rabu (20/4) direktur TCF dari Uni Eropa datang melihat langsung,” imbuhnya.

Kedatangan tersebut, kata Julmansyah, selain berbagi pengalaman terkait strategi pemasaran, labeling dan promosi, juga nantinya akan membantu JMHS dalam mendata petani-petani madu atau anggota GMHS. Pendataan ini, nantinya petani-petani madu diberikan kode khusus terkait produknya. Kode inilah yang akan ditempelkan di logo ataupun label produk madu. Sehingga dapat diketahui asal dari produk tersebut.

Tentunya diharapkan IG madu Sumbawa dapat diakui oleh Eropa. Dengan demikian madu Sumbawa bisa dipasarkan di Eropa dengan kualifikasi tertentu.

Selain itu juga dapat terproteksi dan terlindungi. Baik dari praktek pencatutan nama Sumbawa ataupun pemalsuan produk madu Sumbawa. “Sejauh ini, Indonesia belum ada produk HAKI kategori IG yang diakui Eropa. Kalau sudah diakui, tentunya IG Madu Sumbawa yang pertama diakui Eropa,” terangnya.

Audry Aubad asal Francis menyampaikan bentuk dari produk madu Sumbawa masih tradisional. Guna meningkatkan produk dari madu Sumbawa perlu ditingkatkan dari segi kemasan. Termasuk harus sering mempromosikan produk madu Sumbawa ke kalangan luas. Baik di Sumbawa, Indonesia maupun pasar lainnya. Melalui website ataupun cara lain.

Sementara Ester, asal Spanyol menyampaikan IG madu Sumbawa ini sudah memiliki standar. Maksimal kadar airnya 22 persen. “JMHS harus membuat standar baik operasional bagaimana memanen dan bagaimana melakukan pasca panen. Harus membuat standar menyepakati atau dibakukan standarnya untuk setiap anggota. Supaya nanti ketika nantinya ada produk yang tidak memenuhi standar, ataupun yang memalsukan produk dapat dikenali. Sebenarnya untuk melindungi madu Sumbawa,” ujarnya. (ind)

jak dan retribusi Rp 4,2 miliar dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 83 miliar. Mengingat nilainya yang wah, diperlukan pengawasan khusus dalam pengelolaan dana ini. “Tahun ini, pengawasan terhadap dana desa akan lebih kami tingkatkan,” jelasnya.

Hal ini, lanjut Tarunawan, belajar dari pengalaman 2015 lalu, masih ada temuan Inspektorat dalam penggunaan dana tersebut, terutama dugaan penyimpangan administrasi. Misalnya, bangunan fisik sudah selesai tetapi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belum dilaporkan. Masalah pajak juga menjadi kelemahan dalam penggunaan dana desa tahun lalu.

Meski pihaknya telah berkali kali mengingatkan desa, namun masih ada saja desa yang melakukan pengendapan terhadap pajak. Temuan tersebut jangan lagi muncul di 2016. Pembenahan mesti dilakukan, terutama peningkatan kapasitas aparatur desa, agar lebih memahami aturan main seperti termaktub dalam UU desa.

Pihaknya juga sudah memberikan semua pedoman terkait pengelolaan dana desa dengan baik kepada masingmasing desa. Selain itu pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi dalam peningkatan kapasitas para aparatur desa. Agar Kepala Desa teru-

tama lebih memahami aturan.

Terutama menjadikan Perdes APBDes sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyaluran dana desa tahun ini akan dilakukan dalam dua tahap pencairan. Yakni 60 persen pada bulan Maret dan 40 persen pada bulan Agustus mendatang. Sampai saat ini, sudah 98 desa yang sudah menyeleseikan Perdes APBDesnya. Bagi desa yang sudah merampungkan APBDes, dana desa bisa langsung ditransfer ke rekening desa bersangkutan. (arn/*) Tarunawan (Suara NTB/arn)

Perambah Incar Kawasan Hutan Produksi Kanar Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah kawasan hutan Olatrawa, kini kawasan hutan produksi Kanar, kecamatan Rhee mulai diincar para perambah. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan tim gabungan KPHP Batulanteh dan Polhut Dishutbun Kabupaten Sumbawa, Senin (18/4).

Saat tim melakukan pengecekan, para pelaku sudah tidak berada di lokasi.

Namun tim menemukan 10 batang kayu yang sudah ditebang dan baru dipotong-potong.

Selain itu, tim juga menemukan pondok para terduga pelaku berserta BBM dan beras.

Kepala KPHP Batulanteh, Julmansyah, S.T., M.Hut, Selasa (19/4) membenarkan adanya temuan tersebut. Diceritakannya, informasi perambahan

tersebut diketahui saat anggota KPHP yang tengah melakukan piket di wilayah setempat mendengar adanya suara mesin gergaji pagi harinya. Informasi tersebut kemudian dikoordinasikan dengan Polhut Dishutbun Kabupaten Sumbawa, dan langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi, tim sudah tidak menemukan adanya para pelaku, yang diduga sudah mengetahui adanya kedatangan tim. Namun pihaknya menemukan sejumlah barang

bukti. Termasuk mesin gergaji yang diduga baru saja digunakan, 10 batang kayu jati yang sudah ditebang serta barang bukti lainnya. Bahkan kayu jati tersebut sudah dibuatkan papan dengan tebal 15 sampai 20 cm dan lebar 1 meter. “Kami menduga pelakunya merupakan warga sekitar,” imbuhnya.

Rencananya, pihaknya beserta tim dari kehutanan akan mengangkut kayu tersebut untuk dibawa ke Kantor KPHP.

Mengingat malam hari setelah kejadian, pihaknya mendapatkan informasi adanya pergerakan sebuah kendaraan roda empat yang akan mengangkut kayu tersebut. Meskipun saat timnya melakukan pengecekan, tidak mendapatkan adanya pergerakan dimaksud.

Luas kawasan hutan kanar hampir 850 hektar. Dan sekitar 60 persen kayu jati. Sisanya kayu mahoni. Dilihat dari usianya, kayu-kayu tersebut sudah layak dipanen. Hampir sama dengan kayu-kayu yang berada di kawasan hutan Olatrawa.

Guna mengamankan kawasan hutan tersebut, pihaknya rutin melakukan piket

malam di wilayah setempat.

Apalagi ditambah dengan adanya komitmen dari Kehutanan yang siap membantu dalam menjaga kawasan hutan tersebut dari oknum yang berniat melakukan perambahan.

Mengingat hutan tersebut sudah menjadi incaran berikutnya. “Saat ini saja hutan yang masih relatif terjaga, sedimentasi sungai Kanar semakin lama semakin mendangkal.

Apalagi kalau kayu-kayu di hutan habis akibat perambahan tentu akan terjadi banjir. Makanya kami rutin melakukan piket untuk mengawasi hutan wilayah setempat,” tukas Julmansyah. (ind)

(Suara NTB/arn)

ALAT PIPIL - Bupati Sumbawa menyaksikan cara kerja alat pipil jagung sekaligus pengolahan untuk pakan ternak dalam suatu acara panen jagung di Jalan Samota, Selasa (19/4).

Soal Dividen PT DMB

KSB Buka Kemungkinan Proses Hukum Taliwang (Suara NTB) Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Muhammad Natsir, ST menyatakan, berbagai peluang tindaklanjut atas hasil Panitia Khusus (Pansus) PT Daerah Maju Bersaing (DMB) bisa saja terjadi. Termasuk salah satunya menempuh proses hukum terhadap perusahaan patungan pemerintah tiga daerah (NTB, KSB dan Sumbawa) tersebut.

“Ya, bisa jadi ke proses hukum,” katanya saat ditemui wartawan di Masjid Agung Darussalam, Selasa (19/4).

Menurut dia, apa pun langkah yang akan diambil nanti pihaknya sementara ini akan menunggu hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) PT DMB yang saat ini tengah menelisik penyebab perusahaan itu tak kunjung menyerahkan dividen kepada pemerintah daerah selaku pemegang saham. “Pansus kan masih sedang bekerja, jadi kita tunggu hasilnya tanggal 25 April nanti,” katanya.

Disinggung kemungkinan melempemnya hasil Pansus PT DMB nanti, Natsir mengaku, terlalu dini untuk menyimpulkan. Akan tetapi menurutnya segala kemungkinan bisa saja terjadi. Hanya saja ia optimis Pansus PT DMB bentukan DPRD KSB ini akan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan pemerintah dalam menyikapi perusahaan yang menjadi perpanjangan pemerintah tiga daerah membeli saham divestasi PT NNT sebesar 24 persen.

“Bisa juga hampir sama. Tapi saya yakin teman-teman di Pansus akan memberikan hasil lebih baik yang bisa digunakan sebagai acuan dalam menyikapi tak kunjung diserahkannya dividen oleh PT DMB kepada daerah,” klaim Natsir.

Selama bertugas, Pansus PT DMB dijelaskan Natsir, telah bertemu dengan seluruh pihak terkait. Mulai dari PT DMB, pemerintah tiga daerah, PT Multy Capital selaku perusahaan partner PT DMB, PT Multi Daerah Bersaing (PT MBD) hingga PT NNT. “Dalam kesempatan itu Pansus mengorek banyak informasi dan memang kita lihat ada perbedaan persepsi antara Multi Capital dengan PT DMB. Multi bilang sudah lebih dividen yang diberikan kepada DMB, sebaliknya DMB bilang masih kurang.

Nah ini fakta yang kita temui di lapangan,” urainya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, Selasa (19/4), melakukan panen raya jagung dan pengolahan pakan ternak di lahan petani jalan raya Samota – Sumbawa yang digelar Serikat Masyarakat Kota (SEMAK).

Seiring makin meluasnya lahan jagung di Sumbawa pada hampir semua kecamatan.

Kepala Dinas Petanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa, Ir. Talifuddin, menyampaikan Sumbawa penghasil terbesar tanaman

jagung, dan memiliki lahan yang paling luas se-NTB. Panen raya jagung dan pengolahan pakan ternak kali ini dilakukan di lahan seluas kurang lebih 40 hektar.

Bupati dalam arahannya menjelaskan, Sumbawa merupakan sentra produksi jagung di Provinsi NTB. Kontinuitas produksinya tersedia sepanjang tahun areal tanam komoditas jagung yang semula diusahakan pada lahan kering dengan sumber pengairan berasal dari air hujan, telah meluas ke areal lahan sawah den-

gan sumber pengairan berasal dari air irigasi dan air permukaan. Semula sentra pengembangan jagung di lahan kering berada di Kecamatan Labangka, sedangkan sentra pengembangan di lahan sawah berada di Kecamatan Utan. Hingga saat ini untuk sentra pengembangan jagung di lahan kering sudah meluas hampir di semua kecamatan di Kabupaten Sumbawa, termasuk pula di wilayah jalan Samota. Meluasnya areal tanam komoditas jagung menyebabkan produk-

Sumbawa akan Prioritaskan Sentra Peternakan Kerbau

(Suara NTB/bug)

Muhammad Natsir

Lahan Jagung di Sumbawa Meluas

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada tahun 2015 lalu, Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian telah meresmikan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) untuk sapi di Sumbawa. Untuk tahun depan, Sumbawa akan lebih memprioritaskan SPR untuk kerbau.

Seiring makin tumbuhnya minat masyarakat untuk kembali beternak kerbau.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, Selasa (19/4), sebenarnya SPR ker-

bau telah dipertimbangkan, namun sewaktu SPR pertama hadir di Sumbawa, kesiapan kelembagaannya masih perlu dimatangkan. Sementara sapi lebih unggul baik dari sisi populasi maupun kelembagaan peternaknya. Sehingga kemudian hadir SPR di kecamatan Moyo Hulu.

Namun untuk tahun depan, kalau pusat memberikan peluang untuk kembali menghadirkan SPR di Sumbawa, maka diprioritaskan untuk kerbau.

Tentu dengan kesiapan kelembagaan peternaknya yang lebih baik. Apalagi mengingat masih ada sejumlah kecamatan di

Sumbawa di bagian timur yang komit dengan pengembangan kerbau ini. Seperti Maronge dan Empang.

“Sudah saatnya kerbau lebih kita prioritaskan.

Masyarakat kita juga masih punya minat besar dikerbau.

Yang penting kelembagaannya mulai dimatangkan dari sekarang. Hal ini didukung pula keberadaan UPTD kerbau di Maronge,” kata Syafruddin Nur seraya berharap populasi kerbau di Sumbawa terus akan meningkat. Dalam memperkuat Sumbawa sebagai Kabupaten kerbau. (arn)

si jagung di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun.

Peningkatan produksi jagung disebabkan karena hampir semua bagian dari tanaman jagung dapat dimanfaatkan dalam artian memiliki nilai ekonomis, tidak ada yang dibuang. “Sebagaimana kita saksikan hari ini, memanfaatkan teknologi pertanian. Selain menghasilkan jagung pipilan juga sekaligus pengolahan pakan ternak yang siap untuk dijual. Contoh para petani jagung di wilayah lainnya di Kabu-

paten Sumbawa yang dapat meningkatkan penghasilan para petani. Untuk itu saya berharap pemanfaatan teknologi ini dapat disebarluaskan secara berkelompok sehingga produktivitas hasil pertanian di Tana Samawa dari tahun ke tahun semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas,” ungkap Bupati.

Bupati juga mengharapkan kepada para penyuluh pertanian agar terjun langsung ke lapangan bersama petani.

Bukan hanya menunggu di kantor. (arn)

Usai Zikir, Seorang Warga Renda Dibacok OTK Bima (Suara NTB) Naas menimpa Hala ama La Wan (nama panggilan). Pria berusia 56 tahun warga desa Renda Kecamatan Belo tersebut mengalami luka yang cukup serius akibat dibacok orang tak dikenal (OTK), Selasa siang (19/4) sekitar pukul 13.15 wita.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, saat itu korban pulang setelah menghadiri zikir keluarganya yang tak jauh dari kediamannya. Namun tiba – tiba dalam perjalanan, tepat di persimpangan gang RT 10 desa setempat, seseorang yang menutup kepala (cadar) langsung membacok.

Pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut bahkan sampai berkali – kali membacok korban dengan mengunakan senjata tajam

(Sajam) jenis parang.

Akibat dari kejadian itu, korban mengalami luka robek pada pipi kiri, pergelangan tangan kanan putus, serta jari – jari tangan bagian kiri terputus.

Usai membacok, kemudian tersangka melarikan diri menggunakan kendaraan roda dua. Sementara korban dilarikan ke RSUD Bima oleh pihak keluarga, guna dilakukan tindakan medis.

Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Erikson, S.IK membenarkan adanya kasus penganiayaan dan pembacokan tersebut. Pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait tersangka dan motifnya dalam melakukan aksi itu. “Pelaku dan motifnya masih dilidik,” pungkasnya singkat. (uki)

SUARA NTB Rabu, 20 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Bappeda Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB LAKIP Kabupaten Dompu 2015 (Bagian 3)

Program PIJAR Berhasil Gerakkan Berbagai Sektor Pembangunan di Dompu Dompu (Suara NTB) Programpembangunandaerah yang ditetapkan Pemkab Dompu melalui RPJMD tahun 2011 – 2015 berhasil diwujudkan sesuai misi daerah. Dengan program pengembangan sapi, jagung, rumput laut (PIJAR) sebagai program unggulan berhasil menggerakkan berbagai sektorpembangunandanmenekan angka kemiskinan rata – rata 2 persen per tahun.

Programpeningkatanketahanan pangan, peningkatan produksi dan produksi hasil pertanian, peningkatan penerapan teknologi pertanian, pemberdayaan penyuluhan tenaga pertanian lapangan berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dan sektor usaha lainnya.

Programinimenjadibagiandari misi pembangunan untuk menumbuhkan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi denganmengedepankanprinsip pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku usaha.

Dampak lain dari program unggulan daerah dengan ter-

ciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan destinasi pariwisata, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dan peningkatan pengelolaan kauangan daerah serta fasilitasnya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan, peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat, pengembangan budidya perikanan, pengembangan perikanan tangkap, serta program pengolahan dan pemasaran hasil-hasil perikanan.

Pemkab Dompu juga berhasil mengembangkan masyarakat yang religius, berakhlak mulia, berbudaya dan saling menghormati sesama mencakup urusan keluarga berencana keluarga sejahtera melalui program ketahanan dan penguatan kelembagaan keluarga, advokasi dan evaluasi, pengembangan kemitraan pengelolaan keraga-

man budaya, peningkatan peran serta kepemudaan, pembinaan pemasyarakatan olahraga, pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, pengembangan wawasan kebangsaan, pengembangan pendidikan politik dan fasilitas organisasi politik/organisasi masyarakat.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, peningkatan pelayanan anak balita. Program pengembangan kemitraan pengelolaan keragaman budaya. Program peningkatan peran serta kepemudaan, pembinaan pemasyarakatan olahraga. Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, pengembangan wawasan kebangsaan, pengembangan pendidikan politik dan fasilitas organisasi politik/organisasi masyarakat.

Misi meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas. Ini diwujudkan pemerintah melalui program pendidikan usia dini, wajib belajar

sembilan tahun, pendidikan non formal, manajemen pelayan pendidikan. Begitu juga dengan program obat dan perbekalan kesehatan dalam membentuk kesehatan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pengembangan lingkungan sehat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, standarisasi pelayanan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Begitu juga dengan upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, peningkatan kualitas informasi, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan penataan kota yang indah, nyaman, dan mempesona serta lingkungan yang lestari terlihat dari semakin kecilnya jalan dan jembatan yang tidak tertangani, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, penyediaan air baku, pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, infrastruktur

pedesaan, dan pembangunan saluran drainase (gorong – gorong).

Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan rehabilitasi serta upaya perlindungan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan juga dilakukan. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dan peningkatan kinerja penanggulangan bahaya kebakaran. Pemerintah daerah juga memulai pengembangan data informasi bagi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi, sosial budaya, wilayah dan sumber daya alam, dan melakukan perencanaan pengembangan kota – kota menengah dan besar.

Sementara untuk penegakan supremasi hukum, menjalankan pemerintahan yang amanah, istiqomah, dan bebas KKN serta memantapkan pelayanan publik di Kabupaten Dompu dilakukan melalui penataan peraturan perundang – undangan, peningkatan pengendalian, peningkatan pengem-

(Suara NTB/ula)

PROGRAM ANDALAN - Program PIJAR menjadi andalan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu periode 2011 – 2015 dalam menggerakkan berbagai sektor.

Tampak jagung pipilan yang hendak dikirim ke Surabaya oleh pengusaha melalui pelabuhan Soro Kempo. bangan sistem pengadaan, pengkajian dan advokasi hukum, penataan jaringan informasi dan dokumentasi hukum, pengendalian inflasi daerah, peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, kerjasama informasi dengan media massa, peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, penataan penguasaan kepemilikan peng-

gunaan dan pemanfaatan tanah, dan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Begitu juga dengan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan, pengembangan lembaga ekonominya, partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa. (ula/*)

Oknum Kades Rababaka Diduga Kabur Bawa Uang Desa Dompu (Suara NTB) Oknum Kepala Desa (Kades) Rababaka, Kecamatan Woja sejak empat bulan lalu hingga saat ini tidak kunjung kembali untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang diduga dibawa kabur sebesar Rp 135 juta. Proses pembangunan tahun 2016 juga terancam gagal dilaksanakan, karena APBDes Rababaka tahun 2016 belum disahkan.

Ilham, sekretaris Desa Rababaka kepada Suara NTB, Selasa (19/4) mengungkapkan, sejak menghilang dengan membawa uang Desa sebesar Rp 135 juta, baru dua kali kembali ke Desa.

Saat kembali kedua kali sebulan lalu, ia sempat menandatangani surat panggilan pada warga. “Tapi sejak saat itu, ia tidak kembali dan tidak tahu kemana perginya,” katanya.

Menghilangnya kepala Desa, kata Ilham membuat pelayanan pemerintahan untuk persoalan strategis tidak bisa dilakukan. Seperti membuat peraturan kepala Desa (Perdes) dan keputusan kepala Desa (Kepdes) terkait APBDes serta acuan pelaksanaannya tidak bisa diterbitkan. Akibatnya, APBDes Rababaka hingga saat ini belum disahkan. “Makanya, gaji aparatur selama empat bulan be-

Pengembangan KTM Tambora Dinilai Stagnan Bima (Suara NTB) Meski pemerintah telah menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Tambora, namun hingga saat ini belum juga menunjukkan hasil yang positif bagi masyarakat setempat.

Bahkan dinilai stagnan alias jalan di tempat.

Hal tersebut diungkap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, M. Natsir kepada Suara NTB, Selasa (19/4). Kata dia, Tambora sejak beberapa tahun lalu sudah ditetapkan sebagai (Suara NTB/uki) KTM. Tidak hanya itu saja M. Natsir lebih dari puluhan miliar pemerintah menggelontorkan anggaran untuk pengembangannya.

Namun sayang hingga saat ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. “KTM Tambora yang dibentuk beberapa tahun lalu, masih jauh dari harapan. Kami melihatnya mundur ke belakang, tidak ada peningkatan,” katanya.

Menurutnya, hingga kini di sekitar kawasan Tambora khususnya yang berada di lingkar utara, yang juga masuk dalam pengembangan KTM. Mulai dari jalan hingga infrastruktur penunjang lainnya belum diperbaiki dan dibangun. “Tujuan yang diharapkan dari KTM itu, agar dapat menjadi semi kota otonomi yang independen dan mandiri. Tapi kalau infrastruktur dan suprastruktur belum diperbaiki, tentu itu akan menjadi masalah kedepannya,” kata duta Partai PAN ini.

Terlepas dari itu, Natsir mengajak semua pihak untuk bersama mendorong proses percepatan guna merealiasikan menuju kota yang dimaksud. Salah satunya dengan memindahkan seluruh kantor yang berada di tingkat kecamatan Tambora dan dipusatkan dalam satu area. “Karena kami melihat masih banyak kantor – kantor yang jaraknya berjauhan. Dan ini perlu didorong untuk dijadikan dalam satu area,” ujarnya.

Natsir menilai di sektor perekonomian, kawasan KTM dalam beberapa tahun terakhir ini cukup menjanjikan.

Pasalnya beberapa investor mulai melirik dan menanam investasinya di wilayah setempat. Salah satunya sektor perkebunan, baik pengembangan kopi maupun kayu putih.

Adanya investor ini, KTM harus ada target yang jelas kedepan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Tambora.

Tidak hanya sekadar namanya saja, namun harus direalisasikan dengan nyata dan kongkret,” terangya Sementara di sektor pariwisata, kawasan KTM sendiri dinilai mandek. Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bima, Drs Syafruddin. Kata dia, pihaknya kesulitan untuk mengembangkan potensi tersebut. Padahal di sana terdapat terdapat sejumlah potensi pariwitasa alam dan budaya yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Di kawasan KTM terdapat situs reruntuhan gunung Tambora yang ditemukan di Desa Oi Bura. Namun kita kesulitan untuk mengoptimalkannya,” katanya.

Menurut dia, penyebabnya di wilayah Tambora, akses jalan yang tersedia belum belum memadai, terutama di bagian lingkar utara yang masuk wilayah administrasi daerah setempat. Bahkan 12 desa dan enam SP masih terisolir hingga saat ini. Sehingga wisatawan lokal, hingga asing kesulitan menembus daerah tersebut. “Jika ingin memajukan KTM Tambora, baik dari sektor manapun, yang lebih diutamakan adalah memperbaiki fasilitas dan prasarana, salah satunya jalan,” pungkasnya. (uki)

lum bisa dibayarkan karena APBDes-nya belum disahkan. Termasuk operasional kantor Desa kita menggunakan anggaran pribadi dulu,” jelasnya.

Ilham berharap, persoalan Desa Rababaka ini segera disikapi pemerintah atasan. Bila hingga Juni belum ada penunjukan Plt Kepala Desa dan APBDes tidak disahkan, proses pembangunan di Desa terancam tidak jalan. “Kalau ditunjuk Plh, kewenangannya tidak bisa menandatangani dokumen strategis. Makanya harus ada penunjukan Plt,” ungkapnya.

APBDes Rababaka tahun 2016 sebesar Rp 1,368 miliar.

Anggaran ini direncanakan untuk pembukaan jalan ekonomi, rabat gang, pembuatan talut, pembuatan sanitasi, penyelesaian pem-

bangunan kantor Desa dan pondasi pagarnya, pembangunan posyandu serta program pembangunan lainnya. Sementara APBDes tahun 2015 lalu, Rababaka memperoleh anggaran sebesar Rp 582,4 juta. “Semua anggarannya sudah dipertanggungjawabkan selain yang dibawa kepala Desa (Rp 135 juta),” katanya.

Hendra, S.Pd ketua Karang Taruna Desa Rababaka di tempat yang sama, mengharapkan, pemerintah atasan agar segera menyikapi persoalan Desa Rababaka. Jangan sampai masalah Desa Rababaka terus berlanjut dan tidak ada penyelesaian hingga Juni 2016. “Masalah Desa Rababaka ini sudah diketahui khalayak. Bukan hanya warga Desa Rababaka, tapi juga secara na-

sional sudah mengetahuinya.

Kita minta agar bisa diselesaikan segera,” harapnya.

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos yang dihubungi terpisah mengaku, telah melayangkan surat pemanggilan kepada Kepala Desa Rababaka secara kedinasan untuk menyikapi kasusnya. Pemanggilan pertama seharusnya hadir di kantor BPMPD, Selasa. “Yang bersangkutan tidak hadir. Kita keluarkan panggilan kedua untuk Kamis (21/4). Kalau tidak hadir juga, kita akan panggil lagi untuk ketiga kali. Setelah itu baru kita bersikap,” katanya.

H. Supardi mengakui, sejak diperiksa Inspektorat, oknum Kepala Desa Rababaka tidak hadir. Sehingga kesimpulan

(Suara NTB/ula)

KEHILANGAN - Sekretaris Desa Rababaka, Ilham (2 dari kanan) bersama staf Desa dan ketua Karang Taruna Desa Rababaka, yang merasa kehilangan atas raibnya oknum Kades, Selasa (19/4). diputuskan tanpa melalui permintaan keterangan terhadap Kepala Desa. “Kalau dia penuhi panggilan, kita akan minta agar

ia mau menandatangani berita acara menyanggupi untuk mengembalikan uang yang dibawanya,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

JEBOL - Bendungan Rababaka yang kembali jebol setelah diterjang banjir. Akibatnya, air tidak tertahan dan hanya sebagian kecil yang masuk ke saluran irigasi.

Dam Rababaka Kembali Jebol Dompu (Suara NTB) Dam Rababaka yang jebol akibat diterjang banjir April 2015 lalu kembali jebol diterjang banjir beberapa waktu lalu. Jebolnya bendungan semi permanen ini menyebabkan saluran irigasi Rababaka hanya mampu mengaliri sebagian kecil air untuk irigasi.

Bendungan penahan pada DI Rababaka yang dibangun semi permanen tahun 2015 lalu juga rusak diterjang banjir bersama sisa

bendungan yang jebol tahun lalu.

Akibatnya, air yang mengalir pada daerah aliran sungai (DAS) Baka lolos ke laut karena tidak terbendung dan yang masuk ke saluran irigasi hanya sebagian kecil.

Kepala bidang sumber daya air (SDA) Dinas PU Kabupaten Dompu, Aris Ansary, ST, MT kepada Suara NTB, Selasa (19/4) mengungkapkan, pembangunan bendungan Rababaka dalam tahap pengerjaan. Saat ini, pihak BWS dalam tahap sosialisasi dan

menunggu cuaca. Sesuai perencanaan,bendunganakandibangun di bawah bendungan lama. “Pihak pekerja berkepentingan agar bendungan semi permanen di atasnya tidak bocor agar tidak mengganggu pekerjaan mereka di bawah. Saya pikir, mereka akan memperbaikinya,” kata Aris.

Aris mengatakan, perbaikan bendungan Rababaka menunggu hasil kerja BWS dan kontraktor pelaksana. Karena ini menjadi tanggungjawab BWS

dan pihak BWS bersama pihak kontraktor tetap melakukan pengawasan terhadap kondisi di lapangan. “Apa yang terjadi di Rababaka sudah diketahui pihak BWS,” katanya.

Sementara untuk petani yang hendak bercocok tanam dan mengairi sawahnya, untuk sementara mengandalkan air hujan atau air sumur dalam. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, bendungan Rababaka diharapkan bisa segera diperbaiki sam-

bil dikerjakan bendungan permanen. Sehingga tanaman petani pada sawah irigasi DI Rababaka tetap terselamatkan.

Namun di bendungan Rababaka sudah terlihat papan pengumuman pelaksanaan proyek dengan nilai kontrak Rp 17,161 miliar oleh PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tanggal kontrak 16 Februari 2016. Namun belum ada aktivitas lain di area bendungan Rababaka hingga Selasa kemarin. (ula)

Sera Suba akan Dijadikan Hutan di Tengah Kota Kota Bima (Suara NTB) Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Bima berencana akan menjadikan lapangan Sera Suba yang terletak di depan museum Asi Mbojo, sebagai hutan di tengah Kota. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya daerah setempat membuka ruang terbuka hijau, agar bisa dimanfaatkan oleh publik.

“Rencananya Sera Suba akan dijadikan hutan di tengah Kota.

Saat ini di sekitar area itu telah ditanami pohon – pohon kecil,” ucap Kepala DKPP Kota Bima, Drs. H. Fakhrunraji M.T. ditemui Suara NTB, Selasa (19/4).

Kata dia, dengan adanya hutan kota tersebut, kedepan Pemkot Bima diharapkan dap-

at meraih piala Adipura. Selain syaratnya taman yang bersih nyaman dan asri. Sekitar 30 persen luas lahan di suatu daerah harus ada ruang terbuka hijau.

“Ini komitmen yang akan kami perjuangkan. Agar kita mendapat piala Adipura,” katanya.

Ditanya apakah sekitar area tersebut diperbolehkan ada PedagangKakiLima(PKL).Fakhrunraji mengaku, sepanjang tidak mengganggu kenyamanan, tetap menjaga kebersihan dan mempertahankan keasriannya. Pihaknya tidak akan melarang para PKL berada di kawasan tersebut. “Kita tidak akan melarangataupunmembatasipara PKL. Sepanjang bisa merawat, menjaga dan tidak mengganggu keindahan di area ini,” terangnya.

Namun pihaknya akan tetap

memberikan himbauan dengan cara memasang spanduk atau baliho sekitar kawasan setempat. Pasalnya, dia menilai kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menjaga masih sangat minim. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya sejumlah fasilitas taman yang rusak.

“Semua ini butuh waktu dan proses pembelajaran. Agar kita bisa menjaga dan memelihara secara bersama fasilitas publik,” ujarnya. Di samping itu, DKPP kedepan juga akan menambah jumlah taman di kota setempat untuk dijadikan fasilitas publik. Sejauh ini, kata dia, tercatat taman kota sudah berjumlah 34 buah. Yang telah ditata dan dikelola dengan baik.

“Bahkan empat taman yak-

ni Paruga Nae, Amahami, Sera Suba dan Taman Ria, dilengkapi fasilitas internet (Wifi) gratis. Sementara sisanya masih tahap perencanaan.

Dia mengharapkan agar masyarakat Kota Bima mendukung langkah serta berkolaborasi dengan pemerintah, untuk bersama menjaga kebersihan dan merawat taman – taman yang telah dibuat. Serta dengan adanya taman dapat menjadi wahana yang bisa dinikmati, bukan dijadikan tempat bermain.

“Merawat, menjaga kebersihan dan keasrian taman diperlukan peran semua pihak. Karena fasilitasnya menggunakan anggaran rakyat. Jika rusak tentu uang rakyat pula yang akan dikeluarkan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

H. M. Fakhrunraji

SUARA NTB Rabu, 20 April 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Polres KSB Surati BPKP

Minta Audit Kerugian Negara Kasus Biogas Mataram (Suara NTB) Penyidik Sat Reskrim Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini sedang intens mengusut dugaan mangkraknya proyek Biogas senilai Rp 1,3 miliar. Setelah banyak saksi dipanggil, penyidik beranjak menelisik dugaan kerugian negara.

Tolak Pengerukan Pasir Laut PENOLAKAN masyarakat terhadap izin pengerukan pasir laut di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) untuk reklamasi teluk Benoa terus disuarakan. Masyarakat tidak setuju, karena aktifitas eksplorasi pasir laut itu, dinilai akan mendatangkan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Untuk itu, masyarakat meminta wakil rakyat di DPRD NTB, khususnya dari daerah pemilihan (Dapil) Lobar agar lebih aktif untuk menyuarakan penolakan masyarakat tersebut.

Menanggapi keinginan dari masyarakat tersebut, salah satu anggota DPRD NTB dari Dapil Lobar, H. Khudari Ibrahim, Lc kepada wartawan mengatakan. Bahwa ia akan meninjau kembali dasar hukum yang digunakan oleh Pemprov NTB dalam mengelurkan izin eksplorasi pasir laut di Lobar tersebut.

“Inikan kebijakan daerah, kita akan lihat dulu nanti apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada apa tidak,” ujar Khudari, Selasa (19/4) kemarin.

Menurut Khudari, berdasarkan pembahasan terkait dengan pengerukan pasir laut itu, sebelumnya pernah dibahas di komisi II. Karena melihat banyaknya masyarakat menyatakan menolak penambangan pasir laut. Maka pihaknya akan bergerak guna mendalami dasar pandangan yang digunakan oleh Pemprov NTB sehingga bisa memberikan izin penambangan.

“Kalau dari hasil pembahasan di komisi kemarin, nanti akan kita dalami dulu, apa dasar pandanganya, dalam hal ini untuk pengerukan pasir laut itu,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Khudari, sikapnya atas pengerukan pasir laut di Kabupaten Lobar itu bukan dalam posisi menolak dan tidak menolak.

Akan tetapi tetap mengacu pada dasar hukum.

“Maksud sikap saya normatif saja dulu itu, akan kita lihat dulu regulasinya. Kalau boleh ditambang, dasarnya apa? Dan dari hasil serapan aspirasi saya pada waktu reses kemarin, memang masyarakat banyak yang menolak,” pungkasnya. (ndi)

Sebagai langkah awal penentuan kerugian negara itu, pihak Polres KSB sudah bersurat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Surat itu dilayangkan beberapa waktu lalu, isinya meminta diagendakan ekspose bersama dalam rangka persiapan penentuan audit

kerugian negara.

Kepala BPKP NTB, Dr. Bunardo Hutauruk, AK., MM membenarkan ada surat dari Polres KSB itu. “Suratnya sudah kami terima. Isinya permintaan ekspose kasus biogas,” kata Bunardo Hutauruk kepada Suara NTB, Selasa (19/4).

Ekspose itu memang se-

dang diagendakan pihaknya, khususnya oleh Korwas Investigasi. Nantinya dalam ekspose atau gelar perkara bersama ini untuk menentukan kelengkapan berkas dari penyidik. Jika lengkap, maka akan ditentukan apakah akan dilakukan audit investigasi atau langsung ke tahap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Dihubungi terpisah, Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif SIK, membenarkan sudah mengirim surat ke BPKP untuk permintaan audit proyek biogas itu. Surat

POLA hidup masyarakat sudah cenderung bergesar dengan pemanfaatan telepon pintar atau smartphone. Transaksi apapun dapat dilakukan hanya dari genggaman. Telepon cerdas diharapkan dapat digunakan secara bijaksana sesuai kebutuhan. Serta memerhatikan aspek keamanannya.

“Di dalam smartphone kita, yang kita gunakan sehari-hari akan banyak hal-hal pribadi tersimpan. Jika tidak mawas, ancaman peretasan dapat terjadi kapan saja,” ujar Kasubdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK. Ia menambahkan, surat elektronik atau email memegang peranan penting dalam pengaplikasian sistem perangkat lunak smartphone. Sehingga, kata dia, email beserta kata kuncinya disarankan untuk disimpan untuk pribadi.

“Banyak cara, banyak taktik orang tidak bertanggungjawab menembus informasi data elektronik melalui itu,” bebernya.

Namun terkadang, sambung dia, masih banyak yang menampilkan informasi pribadi secara cuma-cuma di laman media sosial.

Ia menyarankan agar para pengguna media sosial yang kerap diakses melalui smartphone, mengganti kata kunci secara berkala. Pun demikian dengan fitur keamanan smartphone itu sendiri.

“Smartphone itu agar dimanfaatkan secara cerdas juga.

Kebutuhan kita menggunakan itu dibarengi kesadaran kita menjaga kemanannya,” pesan Darsono.

Selain itu, penggunaan sejumlah aplikasi yang disediakan di toko aplikasi online, seperti playstore di Android, iTunes Apple, atau Microsoft Store, juga perlu diperhatikan.

Di samping sekarang pengguna juga dimanjakan fitur keamanan yang telah secara serta merta disediakan.

“Aplikasi itu kita unduh sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang nomor satu. Jangan asal pasang aplikasi karena ada beberapa yang rawan malware atau virus,” jelasnya.

Teknologi yang diciptakan untuk mendukung kecepatan dan kemudahan beberapa kebutuhan manusia, kata Darsono, diharapkan dimanfaatkan secara bijaksana. Media sosial atau aplikasi pesan instan sebaiknya dipergunakan sebagai sarana mempererat tali silaturahim.

Selain itu juga, telah ada aturan yang secara khusus mengatur, yakni undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Yang mana, setiap kelalaian atau penyalahgunaan media internet dapat dijerat secara pidana. (why)

Selong (Suara NTB) – Aparat Kepolisian dari Satreskrim Polres Lotim akhirnya menahan oknum Kepala Dusun (Kadus) Tembeng Puteq Timuk II Desa Mamben Lauk Kecamatan Wanasaba, Muhsin Sam’an (53), tersangka penembakan terhadap salah satu siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tembeng Putek berinisial MW (13) menggunakan senapan angin. Dimana, penembakan yang dilakukan oknum kadus tersebut membuat siswi yang bersangkutan mengalami luka yang cukup parah di bagian pelipis kanan mata korban hingga mengharuskannya menjalani operasi di RSUD Mataram dan menelan anggaran Rp 35 juta.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Wendi Oktariansyah, SiK didampingi KBO Satreskrim Polres Lotim, Iptu.

I Made Suatama mengatakan, penahanan tersangka penembakan salah satu siswi MTs di Kecamatan Wanasaba itu dilakukan setelah aparat kepolisian dari Satreskrim Polres

Lotim melakukan proses penyidikan baik terhadap pelaku, korban maupun sejumlah saksi. Adapun, pasal yang menjerat pelaku adalah pasal 360 KUHP yakni kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun. “Dalam penanganan kasus ini, kita menggunakan pasal tunggal 360 tentang kelalaian, dimana oknum kadus ini mengira senapan angin yang dipegangnya tidak memiliki peluru,” jelasnya.

Sebelumnya, didampingi Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), MW melaporkan kejadian yang menimpanya tersebut ke Polres Lotim. Disana korban secara tegas melaporkan kejadian yang dialaminya kepada penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lotim. Dengan waktu yang cukup lama, MW secara tenang menceritakan kejadian yang menimpanya walaupun bagian kepalanya masih diperban usai menjalani operasi di RSUD

ditemui di Kejati NTB, masyarakat yang diklarifikasi penyelidik itu sebelumnya tidak menerima sepeserpun anggaran dari Pemda KLU, berupa dana Bansos untuk pembangunan masjid dan musala. Tapi dalam laporan, nama kelompok itu justru tercatat sebagai penerima dan anggarannya dicairkan. “Ini artinya ada yang fiktif dari bantuan itu,” kata anggota dewan asal Dapil Tanjung ditemui di Kejati NTB, namun enggan namanya dikorankan.

Dia mengaku datang ke Kejaksaan khusus untuk mengantar tiga perwakilan pengurus masjid dan musala di Kecamatan Tanjung, yang notabenenya adalah dapilnya. “Saya dari Dapil Tanjung. Saya ke sini (kejaksaan) hanya mengantar warga saja, kasihan mereka

panjang dengan judul ‘optimalisasi’ proyek tahun 2014.

Di tahun itu, proyek tak tuntas juga. Masalah menyeruak karena mencuat keluhan dari kelompok warga penerima bantuan. Ada yang mengaku alat tidak bisa menyala sehingga tak ada aliran listrik, bahkan ada warga yang mengaku hanya menerima dalam bentuk material saja. Pertengahan 2014 proyek ini diusut Polres KSB dan berlanjut hingga kini. Kejari Sumbawa pun sebenarnya sempat mengusut, namun mundur di tengah jalan. (ars/bug)

(Suara NTB/yon)

SENAPAN ANGIN - Kasat Reskrim Polres Lotim, Wendi Oktariansyah didampingi KBO Satrekrim beserta jajaran saat menunjukkan senapan yang digunakan tersangka menembak korban.

Mataram untuk mengangkat peluru senapan angin yang masuk ke dalam pelipis kanan matanya karena sudah pecah menjadi empat bagian.

Dalam kesempatan itu, Ketua LPA Lotim, Judan Putra Baya yang mendampingi korban menuturkan, kejadian

Mataram (Suara NTB) – Hingga menjelang sebulan menghilangnya Direktur RSUD NTB, dr. Mawardi Hamri, polisi memastikan bahwa tidak ada upaya paksa dilakukan. Sementara, dari upaya olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi menunjukkan yang bersangkutan belum dapat ditelusuri jejaknya.

“Beliau kita anggap bisa berada di mana saja, nomor handphone tidak aktif hingga saat ini. Kasus ini, kita menyimpulkan belum ditemukan apakah ada yang melakukan tindak pidana. Belum ditemukan unsurnya,” ungkap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi didampingi Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM di lobi gedung utama Mapolda NTB, Selasa (19/4).

Hasil pemeriksaan tim Labfor Mabes Polri cabang Denpasar, lanjut Anom, sudah disampaikan. Disebutkan, telah diambil sejumlah barang dari dalam mobil saksi Ucok alias Fandi, Honda Jazz DR 444 KU, yang diduga berkaitan dengan hilangnya dr. Mawardi.

'Tidak ada ditemukan bekas darah ataupun sidik jari yang tertinggal di situ,” jelasnya. Pemeriksaan mobil salah satu pegawai di lingkup Pemprov NTB itu yang diambil dari rumah di kawasan Tinggar, Ampenan dilakukan atas kedekatan yang bersangkutan dengan dr. Mawardi. Yang diduga memiliki informasi yang dibutuhkan pihak kepolisian.

Demikian juga pemeriksaan dengan menggunakan lie detector.

Ucok maupun Anto –satpam rumah

dinas dr. Mawardi, disebutkan telah memberikan keterangan dengan jujur. “Kesimpulan bahwa mereka sudah memberikan keterangan dengan benar,” ungkap Anom.

Pemeriksaan dengan alat pendeteksi kebohongan tersebut guna menelisik dugaan keterangan yang berbeda yang disampaikan para saksi kepada polisi. Anom mengungkapkan, keterangan saksi Satpam dan kawan dekat itu hanya berbeda pada tanggal saja.

Terkait keberadaan mereka pada saat kejadian.

“Waktu itu kami menduga ada ketidaksesuaian antara saksi Satpam maupun saksi lain yang melihat dr. Mawardi pada tanggal 23 itu. Diduga ada kalimat yang bermuatan kebohongan. Tapi itu sudah diklarifikasi dengan lie detector,” jelasnya.

Kronologis Menghilangnya dr. Mawardi Dalam penyelidikan, telah dirunut ulang sejumlah rangkaian peristiwa. Menggandeng Puslabfor Mabes Polri cabang Denpasar. Anom menjelaskan kronologis menghilangnya dr.

Mawardi pada Rabu (23/3) silam. Kepergian dr. Mawardi telah direncanakan yang bersangkutan sendiri.

“Itu kita konfrontir dengan keterangan saksi-saksi. Soal keterangan bahwa pak dokter akan pergi rapat pada hari itu, ternyata tidak ada rapat. saksi Suruji dan Rosiady mengatakan rapat telah dilaksanakan sehari sebelumnya,” bebernya.

Pada Rabu (23/3), dr.

Mawardi Hamri sebagai pimpinan RSUD NTB meninggalkan kantor pada pukul 14.00 Wita.

Langsung menuju rumah dinasnya di Jalan Langko nomor 31, Dasan Agung, Mataram.

Sesampainya di rumah, dr.

Mawardi sempat menerima tamu yang datang dari Lombok

Timur. Ada yang bertamu sekedar mengantarkan durian, ada pula tamu yang datang membicarakan surat-surat rumah.

Kemudian, sambung Anom, dr. Mawardi beranjak menuju rumah pribadinya di Tinggar, Ampenan bersama Satpam rumah dinasnya, Anto. “Mereka boncengan menggunakan sepeda motor.”

Sesampainya di rumah pribadinya, yang berseberangan dengan rumah Ucok alias Fandi, dr. Mawardi kemudian sempat membersihkan rumah. Sembari berinteraksi singkat dengan Ucok yang pada saat itu tengah bersama anggota keluarganya.

“Sambil bersih-bersih rumah, dr. Mawardi sempat berkata pada Anto kalau malam itu seusai Magrib akan ada rapat hingga tengah malam.

Mereka kemudian kembali ke rumah dinas,” kata Anom.

Saat tiba di rumah dinas, dr.

Mawardi tidak lantas menutup pintu garasi, pertanda bahwa yang bersangkutan akan segera beranjak lagi ke lain tempat. Tak lama kemudian, ada sebuah mobil yang datang, terparkir di pinggir jalan di depan rumah dinas tersebut.

“Anto ini diminta menutup pintu garasi. Sementara dr.

Mawardi berjalan kaki keluar menuju mobil jemputan,” beber Anom. Setelah itu, hingga kini, dr. Mawardi tidak lagi ketahuan jejaknya.

Mantan Wadirreskrimsus Polda Jatim itu menyebutkan, pihaknya belum dapat menelusuri mobil yang digunakan oleh penjemput. Sebab, dari olah TKP, tampak sulit untuk dapat melihat ke luar rumah untuk mengidentifikasi.

“Belum bisa dipastikan ada penjemputan, atau beliau naik taksi, atau mungkin jalan kaki. Pagarnya cukup tinggi untuk identifikasi jenis mobil. Apalagi nomor platnya,” jelasnya. (why)

Sebagian Dana Bansos Rumah Ibadah KLU Diduga Fiktif Mataram (Suara NTB) Secara maraton kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat penerima dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih dimintai keterangan hingga Selasa (19/4).

Terungkap, ada diantaranya yang diduga fiktif.

Permintaan keterangan berlangsung sejak Pukul 09.00 Wita di ruang Intelijen Kejati NTB. Mereka yang datang berasal dari sejumlah Kecamatan, seperti Pemenang, Tanjung, hingga dari Kecamatan Bayan. Per kecamatan, ada tiga sampai empat orang perwakilan kelompok dan pengurus rumah ibadah yang dipanggil. Termasuk diantaranya tiga pengurus masjid dari Tanjung. Menurut salah seorang anggota DPRD KLU yang

dikirim beberapa waktu lalu itu belum ada jawaban, sehingga pihaknya masih menunggu undangan. “Surat sudah kami kirim ke BPKP, tinggal kami menunggu kabar saja,” jelasnya saat dihubungi Suara NTB via ponsel Senin (19/4) sore kemarin. Isi surat diakuinya terkait permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut.

Sebagai ulasan, proyek Biogas ini diketahui dikerjakan tahun 2013 lalusenilai Rp 1,3 miliar. Dalam kurun waktu itu proyek tak kunjung selesai dikerjakan, sehingga diper-

Polisi Tahan Kadus Tembeng Puteq Timuk

Keberadaan dr. Mawardi Belum Terlacak Bijak Gunakan ’’Smartphone’’

Halaman 8

jauh dari Tanjung, kekurangan ongkos,” akunya.

Kepada kelompok masyarakat yang diklarifikasi penyelidik itu, dia mengaku sudah berpesan agar memberikan keterangan sesuai permintaan. Bahkan hal-hal yang sebelumnya disembunyikan, agar dibuka semua.

“Saya minta masyarakat membongkar semua informasi dan data-data tentang penyaluran bansos ini. Kalau memang tidak terima, sebut tidak terima. Kalau memang dipotong, berapa potongannya disebut juga. Kami di Dewan juga lelah mendengar kasus ini,” tegasnya.

Dia menduga di beberapa kecamatan, dana bansos yang diterima itu fiktif. Dari keterangan sejumlah masyarakat, mereka kaget dipanggil penye-

lidik di Kejati NTB, padahal sebelumnya tidak pernah menerima anggaran Bansos.

Diketahuinya nilai bansos itu cukup besar, mencapai Rp 11 miliar tahun 2015 lalu. Indikasi masalah muncul ketika tiba-tiba terjadi gejolak di masyarakat, merembet ke eksekutif karena munculnya SK pencairan yang “kembar”.

“Legislatif tidak tahu ada anggaran bansos, tiba-tiba sudah dicairkan. Ini berarti kami di Legislatif tidak dilaporkan,” tegasnya.

Dalam penyelidikan dana Bansos 2015 ini, jika sebagian diduga fiktif dan disunat, ada juga yang menerima utuh.

Salah seorang pengurus masjid yang diklarifikasi adalah Domikus Pao. Ketua Pengurus Masjid Baiturrahman Desa Sokong Kecamatan Tan-

jung ini menerima bantuan Rp 10 juta ditransfer via rekening desa. Dana itu utuh diterima dan sudah dipakai untuk pekerjaan pembangunan mesjid sesuai proposal yang diajukan sebelumnya.

Juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH sedikit menjelaskan terkait penanganan perkara ini diakui masih penyelidikan. Sejumlah penerima Bansos yang dipanggil itu masih dalam tahap diklarifikasi. Mengenai masih sudah ada indikasi penyimpangan atau tidak, belum bisa dipastikannya. “Ini kan masih penyelidikan Intel, belum mengarah ke penyimpangan seperti apa, kan masih di dalami dulu. Kalau memang ada penyimpangan, akan ditindaklanjuti oleh Pidsus,” pungkas Sutapa. (ars)

itu bermula ketika korban hendak menjemput orang tuanya sepulang sekolah karena belum makan bersama dua orang temannya, Senin (21/3) lalu. Diperjalanan, korban berpapasan dengan oknum Kadus tersebut dan langsung membidik korban dengan senapan

angin yang saat kejadian korban berada paling kanan diantara teman-temannya. Dengan jarak sekitar 8 meter, oknum Kadus tersebut langsung melepaskan tembakannya dan mengenai pelipis kanan korban sehingga membuat korban terjatuh dan pingsan. (yon)

Tiga Pangkalan Digerebek

Ratusan Liter Miras Tradisional Disita Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) awal pekan ini mulai menggelar operasi Bina Kusuma II Gatarin 2016, dengan sasaran minuman keras (miras) serta senjata tajam (sajam). Hasilnya, ratusan liter miras tradisional jenis tuak sudah berhasil disita. Dalam penggrebekan di tiga pangkalan miras di wilayah Desa Ganti Praya Timur, Senin (18/4).

Operasi melibatkan sekitar 40 personel dari beberapa kesatuan yang ada. Seperti Sat Binmas, Sat Intelkam, Reskrim, Resnarkoba dan didukung Sat Sabhara serta Polsek Praya. Dalam penggrebekan pertama, polisi menyasar pangkalan miras yang ada di wilayah Dusun Bebile milik Amaq Sairah. Disana polisi berhasil menyita sekitar 70 liter miras jenis tuak.

Usai dari pangkalan miras milik Amaq Sairah, polisi kemudian bergerak menuju pangkalan miras milik Papuq Leni, di dusun yang sama. Sekitar 20 liter miras jenis tuak berhasil disita di sana. “Baru saat menggerebek pangkalan miras ketiga, polisi menyita miras lebih banyak mencapai 100 liter,” sebut Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, Selasa (19/4) kemarin.

Miras tersebut merupakan milik Retinep, warga Dusun Ganti I Desa Ganti. Seluruh barang bukti tersebut pun sudah diamankan di Mapol-

(Suara NTB/dok)

Made Suparta res Loteng. Termasuk pemilik pangkalan miras, juga sudah dimintai keterangan.

Selain miras, lanjut Suparta, pada operasi yang sama polisi juga menyita sejumlah sajam milik Oji Saputra warga Dusun Tango Desa Sukaraja dan Agus, warga Keruak Lombok Timur (Lotim).

Dijelaskannya, operasi itu digelar untuk menekan peredaran miras. Termasuk narkoba serta sajam. Mengingat, miras dan narkoba selama ini menjadi salah satu pemicu maraknya aksi kejahatan di wilayah hukum Polres Loteng.

Dengan begitu, diharapkan aksi kejahatan di daerah ini bisa ditekan. “Operasi ini akan terus digelar. Sampai peredaran narkoba dan miras bisa ditekan,” pungkasnya. (kir)

SUARA NTB Rabu, 20 April 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Berenang Asik

HOTEL GRIYA ASRI merupakan salah satu hotel di Kota Mataram yang telah lama berdiri. Hotel ini menyediakan kolam renang yang sangat strategis dan sangat cocok untuk dijadikan tempat berakhir pekan. Hanya dengan membayar Rp 250 ribu untuk empat orang, sudah bisa menikmati berenang yang asik dan mendapatkan soft drink serta satu kamar hotel untuk beristirahat.

“Kita ada promo setiap akhir pekan. Untuk masyarakat yang ingin berenang kita sediakan satu kamar khusus untuk mereka istirahat selama seharian, mungkin mereka butuh istirahat setelah berenang,” kata Operasional Hotel Griya Asri Made Santa kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (18/4) kemarin.

Hotel ini terdiri dari 25 kamar dengan dua tipe, diantaranya deluxe dan superior. Dengan harga sewa masing-masing Rp 475 ribu dan Rp 400 ribu. Hotel ini juga menyediakan meeting room dengan kapasitas hingga 100 orang. Bukan hanya itu saja, hotel ini juga menyediakan restoran dengan menu tradisional sebagai hidangan utama. Sembari menikmati hidangan, para tamu juga bisa menggunakan wifi secara gratis yang telah disediakan oleh hotel.

Selain itu, hotel ini juga telah bekerjasama dengan 10 travel agent. Sehingga bagi tamu yang ingin melakukan perjalanan wisata, tidak perlu repot lagi mencari travel agent. Sebab hotel ini telah bekerjasama dengan travel agent yang sudah berpengalaman.

“Kalau tamu kita ingin liburan bisa menggunakan travel agent yang sudah bekerjasama dengan kami. Sehingga tidak merepotkan tamu lagi,” kata Santa.

Hotel yang didirikan di atas tanah seluas 14 are ini merupakan hotel yang banyak dikunjungi baik tamu domestik maupun mancanegara. Hotel ini berada tidak jauh dari Perpustakaan Daerah NTB dan Museum Daerah NTB. Bukan hanya itu saja, lokasinya juga dekat dengan pantai dan perkantoran.

Sehingga sangat strategis jika digunakan sebagai tempat untuk beristirahat.

“Kita banyak diskon dan promo-promo. Harga yang kita publish juga masih bisa negosiasi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai harga sewa. Kami akan memberikan harga yang menarik,” kata Santa. (lin)

MENARI - Beberapa anak yang dibimbing L. Suryadi Mulawarman menari dalam sebuah festival di Taman Budaya NTB, Selasa (19/4).

Mataram (Suara NTB) – Pencak, atau umumnya pencak silat dikenal sebagai ilmu seni bela diri. Belakangan tiap – tiap gerak atau langkah kesenian tradisional yang satu ini digubah menjadi gerakan seni tari. Selain menjadi tari rudat, kesenian ini juga dieksplorasi demi memperkaya garapan tari kontemporer.

Seperti dilakukan oleh L. Suryadi Mulawarman pada tari Jumpring Cet – Cet. Tarian ini diasosikan Suryadi sebagai tari kontemporer yang didasari gerak tari tradisi. Garapannya itu kemudian ditampilkan dalam ajang Festival

Tari Tradisi Anak yang Berlangsung di Taman Budaya NTB, Selasa (19/4).

Sayangnya, tarian yang ditampilkan melalui kolaborasi antara kesenian tradisi dengan permainan anak ini tidak memperoleh peringkat penyaji terbaik. Predikat penyaji terbaik disandangkan kepada penari dari Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Peserta dari Sumbawa ini menampilkan garapan tari Samaras Gamporok.

Tarian yang dikurasikan oleh Nurdin Mahendra tersebut akan ditampilkan pada ajang Festival Tari Tradisi Anak di

Pramuwisata Lotim

Siap Sambut

Tiga Juta Wisatawan

Musik Tradisi

Kembung Bahoja Siap Memukau di Palu

Mataram (Suara NTB) Garapan musik tradisi “Kembung Bahoja” yang diangkat dari kearifan lokal masyarakat di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa siap memukau di Palu. Permainan musik sanggar seni Riam Bagentar ini, akan tampil dalam Festival Musik Tradisi Anak Nasional di Kabupaten Parigi Mahutong, Kecamatan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (21/4).

Pemain musik dari sanggar tersebut akan tampil sebagai delegasi dari NTB. Sebelumnya, sajian musik Kembung Bahoja yang dilakukan oleh pelajar sekolah dasar itu, meraih peringkat penyaji terbaik satu dalam Festival Musik Tradisi Anak tingkat Provinsi. Atas prestasinya itu, siswa – siswi dari SDN 1 dan 2 Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa ini dikirim untuk pentas di Palu.

Musik tradisi yang ditata oleh Abdul Aziz, M.M, S.Pd ini mengangkat cerita rakyat mengenai tradisi mengasuh anak.

Di Kabupaten Sumbawa, khususnya di Pulau Moyo, ibu-ibu yang sedang mengayomi bayinya sesekali akan melantunkan tembang. Tembang itu diyakini masyarakat setempat sebagai lagu pengantar tidur untuk bayi atau anak.

“Kembung itu, kalau di Sumbawa maknanya tembang pengantar tidur. Jadi ibu – ibu yang sedang mengayomi bayinya, atau nenek pada saat mengantar cucunya tidur, pasti melantunkan tembang – tembang tertentu. Ini inspirasi awal garapan musiknya,” tutur H. Hasanuddin, S.Pd, Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Kabid Kebudayaan Dispora Budpar) Sumbawa, selaku Pembina tekhnis sanggar seni Riam Bagentar, Selasa (19/4).

Kedamaian Filosofi garapan musik yang ditampilkan sanggar tersebut tidak lepas dari kearifan tradisi yang dieksplorasi menjadi karya seni. Makna filosofis garapan musiknya berkenaan tentang bagaimana menemukan sebuah kedamaian. Bagi Kabid Kebudayaan ini, anak – anak harus diberikan rasa aman dan damai dalam dirinya sehingga betul – betul menemukan sebuah kemerdekaan di masa kecilnya.

“Setiap anak harus diberikan rasa tentang, rasa damai sehingga mereka mampu berdamai dengan kondisi sosialnya. Lebih – lebih dimasa mereka beranjak dewasa nanti.

Upaya menciptakan rasa damai pada anak melalui tembang pengantar tidur itu diramu menjadi garapan seni musik oleh Aziz sebagai penata musiknya,” katanya.

Ia berharap, keberangkatan mereka ke Palu nanti bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Target yang ingin diraih, paling tidak delegasi dari NTB ini mampu meraih peringkat penyaji musik terbaik. Tujuannya, tidak lain untuk mengangkat citra dan menguatkan posisi tawar daerah ini dalam kacamata nasional. Seperti perolehan pada tahun lalu, delegasi yang dikirim NTB untuk tampil dalam festival serupa telah menjangkau posisi penyaji musik terbaik. Pemusik bocah dari NTB mampu menggeser sedikitnya 27 penyaji yang didelegasikan oleh tiap – tiap provinsi di Indonesia. (met)

(Suara NTB/met)

GLADI BERSIH - Sejumlah penyaji musik Kembung Bahoja saat melakukan gladi bersih di Taman Budaya NTB sebelum berangkat ke Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (19/4).

Mataram (Suara NTB) – Pramuwisata asal Lombok Timur semakin banyak dan berkembang melihat potensi pariwisata di daerah itu yang semakin maju. Perkembangan ini melahirkan tuntutan akan perlunya peningkatan jumlah pramuwisata profesional. Untuk itu, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB akan membentuk DPC HPI Kabupaten Lombok Timur. Rencananya Himpunan Pramuwisata di lotim akan dibuat menjadi dua DPC, yaitu DPC A dan DPC B. Pertimbangannya karena daerah ini sangat luas jika menggunakan satu DPC saja.

“Dulu mereka jalan sendiri-sendiri, tapi sekarang perkembangan pariwisata semakin baik dan mereka butuh sebuah wadah untuk mengembangkan diri,” kata ketua HPI NTB Ainuddin, SH., MH kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (18/4) kemarin.

Saat ini ada 600 orang pramuwisata yang tergabung dalam HPI. Tentu saja jumlah itu masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah pramuwisata yang sebenarnya. Padahal HPI memberikan wadah untuk para pramuwisata ini untuk dapat mengembangkan diri. Apalagi HPI kerapkali mengadakan pelatihan bahasa-bahasa asing agar pramuwisata bisa melayani tamu dengan baik.

“Kami sudah siapkan 100 orang untuk dilatih, 50 dilatih Bahasa Mandarin dan 50 orang dilatih Bahasa Arab. Kalau Bahasa Arab kami tidak terlalu khawatir, karena kita tidak kekurangan,” kata Ainuddin.

Apalagi saat ini ada informasi atau aduan terkait maraknya pramuwisata abal-abal yang beroperasi di beberapa destinasi wisata di NTB. Hal ini sangat mengkhawatirkan, sebab jika dibiarkan maka akan berpengaruh terhadap pelayanan terhadap wisatawan. Sehingga HPI bertugas untuk mengambil tindakan tegas terhadap pramuwisata abal-abal yang dapat merusak citra pramuwisata NTB. “Itulahmengapakawan-kawanpramuwisatadariLombokTimur iniinginmembentukDPCHPIdidaerahnya.Mungkinmerekasudah merasa perlu untuk berada pada satu perhimpunan agar mereka dapat mengembangkan diri,” kata Ainuddin.

Ainuddin berharap agar pramuwisata NTB semakin berkualitas dan semakin maju untuk menyambut tiga juta wisatawan selama 2016. Sebab itu berpengaruh pada pelayanan yang akan diberikan kepada wisatawan yang datang berkunjung ke NTB. Terlebih saat ini NTB merupakan salah satu destinasi wisata dunia yang tengah ramai diperbincangkan di berbagai media. (lin)

Jakarta, Agustus mendatang.

Terkait tari Jumpring Cet – Cet, Suryadi mengatakan bahwa dalam tarian tersebut dirinya menonjolkan khazanah seni tari sekalipun ada unsur permainan anak. Sejumlah teknik pencak silat yang ia masukkan sebagai garapan tarinya antara lain posisi kuda – kuda, bukaan tangan, sikap tubuh serta teknik mengipas dengan tangan.

“Tarian ini berangkat dari Rudat, disitu ada unsur pencaknya. Dan saya juga memasukkan unsur permainan anak. Tetapi karena festivalnya tentang tari, maka domain yang saya tonjolkan adalah

tarinya,” kata Suryadi.

Terlepas dari capaian atau perolehan predikat penyaji terbaik atau juara, tarian yang digarap oleh L. Suryadi tersebut menjadi sarana untuk mengenalkan rudat secara meluas. Tidak selamanya, pencak silat dalam rudat tersebut dikonotasikan dengan makna sebagai sarana penyampaian dakwah.

Sebaliknya, bagi Suryadi, jika pelaku – pelaku seni ingin berpikir sedikit lebih keras, hal tersebut dapat menjadi bahan eksplorasi untuk menciptakan karya – karya terbarukan. Karya seni yang si-

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Mataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Polemik menyangkut kepemimpinan Badan Promosi Pariwsiata Daerah (BPPD) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 NTB masih diwarnai ketidakpastian. Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pariwisata NTB menyerahkan pemilihan pengganti Taufan Rahmadi kepada BPPD 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 NTB. Saat dikonfirmasi Suara NTB, Wakil Ketua BPPD NTB Ainuddin, SH, MH 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mengatakan bahwa itu bukanlah kewenangannya. Ia mengatakan, Gubernur NTB 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 akan menunjuk secara langsung Ketua BPPD pengganti Taufan Rahmadi.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Itu bukan kewenangan nas Kebudayaan dan Pariwisa- mengundurkan diri.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kami. Kemarin beliau (Guber- ta NTB H. L. Muh. Faozal, S.Sos., “Kita tidak bisa bilang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nur) mengatakan akan menun- M.Si kepada Suara NTB, di Ma- tidak terganggu. Kami tentu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 juk langsung plt ketua BPPD taram, Senin (18/4). saja bekerja sesuai dengan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 NTB. Jadi kita tunggu saja Ainuddin mengaku dengan kemampuan kami, namun 123456789012345678901234567890121234567890123456789 siapa yang akan ditunjuk oleh adanya permasalahan ini, pro- ada beberapa hal yang tidak 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Pak Gubernur,” kata Ainuddin mosi pariwisata NTB sedikit bisa dilakukan karena harus 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kepada Suara NTB, di Mat- terganggu. Meskipun saat ini dengan persetujuan ketua,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789 aram, Selasa (19/4) kemarin. masih tetap dilakukan seper- kata Ainuddin.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Padahal sebelumnya Kepa- ti biasanya. Namun beberapa Baik BPPD maupun Dis123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 la Disbudpar NTB H.L. Muh. hal menjadi kurang maksi- budpar berharap agar 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Faozal, S.Sos., M.Si mengata- mal. Sebab ada beberapa hal penunjukan Pejabat Pelak123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan bahwa pemilihan peng- yang harus ditandatangani sana Tugas Ketua BPPD 123456789012345678901234567890121234567890123456789 ganti ketua yang mengundur- oleh Ketua BPPD, namun kare- segera dilakukan. Sehingga 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kan diri menjadi tugas dan ke- na jabatan itu masih kosong promosi pariwisata bisa ber123456789012345678901234567890121234567890123456789 wenangan dari BPPD sendiri. maka tidak bisa dilakukan. jalan dengan normal. Apala123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sehingga Disbudpar tidak Hal inilah yang menjadi salah gi saat ini NTB tengah ban123456789012345678901234567890121234567890123456789 memiliki kewenangan untuk satu kendala promosi pariwi- yak dikunjungi oleh 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 menunjuk pengganti Taufan sata NTB saat ini. wisatawan, baik domestik 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rahmadi yang mengundurkan Hal senada juga diungkap- maupun mancanegara.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 diri dari jabatannya.

“Kita tunggu saja Pak Gukan Faozal, ia tidak me123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Itu sepenuhnya menjadi ke- nampik bahwa promosi pari- bernur pilih siapa nantinya.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 wenangan sembilan orang pe- wisata NTB menjadi sedikit Yang jelas penunjukan Plt itu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 nentu kebijakan di BPPD NTB. terganggu. Meski demikian, bukan kewenangan kami dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Saya tidak intervensi itu urusan BPPD masih tetap menjalan- kami akan menerima apap123456789012345678901234567890121234567890123456789 mereka, Disbudpar hanya kan perannya sebagai badan un keputusan Pak gubernur,” 123456789012345678901234567890121234567890123456789 partner saja,” kata Kepala Di- promosi kendati Taufan telah kata Ainuddin. (lin) 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Kepemimpinan BPPD

Disbudpar dan BPPD Menunggu Gubernur

Makrifat Tari Dalam Tubuh Maestro Ery Mefri Mataram (Suara NTB) Maestro tari pewaris tarian Ratok Piriang di tanah Padang, Sumatera Utara, Ery Mefri mengaku telah meresapi tari dan menyatukannya dengan kehidupan.

“Kehidupan tari bagi diri saya ada dalam kehidupan nyata maupun di alam mimpi saya. Tari Ratok Piriang, saya warisi dari ayah saya sendiri. Saya menyimak dan meresapi ilmu yang dibagikan ayah saya pada muridmuridnya,” kata Ery kepada Suara NTB, usai menjadi juri pada sebuah festival tari di Mataram, Selasa (19/4).

Filosofi tari Ratok Piriang tidak akan pernah lepas dari kehidupan seorang Ery Mefri.

Ia telah mulai mengenal, lalu belajar mengaplikasikan tarian tersebut dalam dirinya sejak berusia kanak – kanak. Dengan tekun dan gigih ia mengikuti kemanapun ayahnya pergi berbagi ilmu seputar seni tari.

“Kalau ayah saya pergi mengajarkan ilmu tari di sanggar – sanggar itu, semasa kecil saya selalu ikut. Bahkan, terkadang saya sampai tertidur di pangkuan beliau ketika mengajar. Proses itu terus menerus saya lakukan,” katanya.

Tarian tersebut sering dipentaskan di mana – mana. Tak terkecuali di hadapan penonton di kantong – kantong kesenian Ibu Kota, Jakarta. Setiap gerakan tari ini seperti telah menyublim dalam tubuh Ery. Ia juga rajin mengadaptasikan beragam jenis tari yang pernah dieksplorasinya sehingga selalu berterima dengan keadaan zaman. Lebih – lebih tari Ratok Piriang yang melekat dalam dirinya sepanjang hayat.

Silaturahmi Bagi Ery, salah satu kunci kesuksesan untuk mengusung karya seni tari yang monumental hanyalah silaturahmi. Dirinya dengan tegas menyarankan agar Taman Budaya membuka ruang sebebas – bebasnya bagi tiap – tiap pelaku kesenian. Taman budaya, kata Ery memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam menyatukan tiap – tiap pelaku dari berbagai disiplin ilmu seni.

“Silaturahmi itu merupakan proses yang sesungguhnya. Taman budaya harus mewadahi seniman dengan baik. Memfasilitasi pertemuan agar hubungan antar seniman lintas disiplin ilmu kesenian bisa terjalin dengan solid,” tuturnya.

Lebih – lebih, dirinya melihat kekayaan

fatnya orisinil dan tidak ragu untuk dipertunjukkan.

Selama ini, kata Suryadi, komunitas – komunitas kesenian masih terjebak oleh pakem tradisi yang membelenggu. Pakem tersebut terkadang menjadi pembatas untuk berkreasi sehingga seni tradisi kelihatan sulit beradaptasi.

“Coba kita berani keluar dan melepas pakem tersebut.

Kita bisa mengekspresikan bermacam bentuk kearifan tradisi dalam sebuah karya yang baru. Karya yang memang menjadi daya cipta kita sendiri, seperti yang saya lakukan ini,” tandasnya. (met)

potensi daerah ini lumayan dahsyat.

Ery Mefri menolak untuk beranggapan bahwa yang hebat hanya ada di Jakarta. Soal potensi seni, justru daerah – daerah yang dianggap terpelosok serta tertinggal itu yang memiliki pesona lebih menawan.

“Soal potensi, kita di daerah – daerah ini jauh lebih potensial. Tapi hanya satu syaratnya, kita harus sering – sering bersilaturahmi, saling menyumbangkan ide dan gagasan. Taman budaya harus fasilitasi itu, bukan fasilitasi dalam bentuk duit saja,” terangnya.

Seniman kawakan yang telah melahap asam garam di dunia tari ini menyadari bahwa kecerdasan manusia relatif setara.

Hanya saja, pengalaman tiap – tiap individu tertentu bervariasi atau berbeda – beda. Maka itulah pentingnya ada ruang yang bisa menyatukan ide dan gagasan dari orang – orang dengan beragam latar belakang pengalaman.

Ruang tersebut bisa menjadi sarana bertukar pikiran demi mengusung sebuah karya yang lebih berkualitas. (met)

(Suara NTB/met)

di Griya Asri

SUARA NTB Rabu, 20 April 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Masih Memprihatinkan KEPALA Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI Dra. Lucya Dhamayanti, M.Hum, mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian Perpustakaan Nasional pada tahun 2015 mengenai minat baca yang dilaksanakan masih memprihatinkan. Dari kajian yang dilakukan di 12 provinsi dan 28 kabupaten dan kota dengan cakupan 75 persen dari jumlah populasi di Indonesia tingkat budaya membaca masyarakat Indonesia masih sangat rendah yakni 73,8 persen. ‘’Sementara peringkat rendah mencapai 27,8 persen dan peringkat sedang sebesar 7,9 persen dan peringkat tinggi hanya mencapai 0,5 persen. Jika diambil dari rata-rata nilai budaya baca secara nasional sebesar 25,1 persen berada peringkat rendah,’’ ujarnya saat menghadiri Safari Nasional Gemar Membaca di Badan Perpustakaan dan Arsip NTB, Selasa (19/4).

Pihaknya juga menemukan dalam kajian ini hambatan besar masyarakat dalam melakukan aktivitas membaca adalah karena kesibukan. Selain itu, sulit mendapatkan bahan bacaan, persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan ketersediaan toko buku dan perpustakaan berada pada persepsi sangat rendah sampai dengan rendah mencapai 58 persen.

Sementara tingkat kebiasaan membaca masyarakat berada pada kategori sangat rendah sampai dengan rendah mencapai 60 persen dan tingkat kebiasaan membaca pada kategori rendah sampai dengan sedang sebesar 82 persen Menurutnya, ada beberapa indikator utama yang mampu menggambarkan tingkat kegemaran membaca masyarakat antara lain dilihat dari aspek frekuensi membaca berada pada frekuensi 2-4 kali seminggu. Termasuk, aspek lama waktu membaca per hari berada pada lama waktu 0-2 jam per hari.

Selain itu, ada aspek jumlah halaman buku yang dibaca per minggu berada pada jumlah 0-100 halaman per minggu dan aspek alokasi dana untuk membeli buku per tahun berada pada alokasi 100 ribu-200 ribu per tahun. ‘’Indikator pendukung lainnya yaitu jumlah koleksi buku yang dimiliki berada pada koleksi buku 0-20 buku,’’ ungkapnya. (dys)

Lucya Dhamayanti

(Suara NTB/ist)

Kadis Dikpora Apresiasi Siswa Berprestasi Mataram (Suara NTB) Banyaknya siswa yang berprestasi membawa nama NTB di tingkat nasional menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB. Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Ir. Rosiady Sayuti, M.Sc, berencana akan memberikan penghargaan khusus kepada siswa yang berprestasi.

Kepada Suara NTB saat bertemu dengan salah satu kontestan The Voice Indonesia, Siti Rosalia atau biasa disapa Ocha, di ruang kerjanya, Selasa (19/4), Rosiady sangat mengapresiasi prestasi yang didapatkan oleh anak-anak NTB itu. “Saya sangat mendukung, mengapresiasi keberhasilan mereka,” katanya.

Bentuk dari apresiasi itu, ungkapnya, pihaknya akan memberikan penghargaan khusus untuk anak-anak NTB yang membawa nama baik NTB. Tepatnya penghargaan itu akan diberikan pada tanggal 2 Mei mendatang.

“Saya sangat mendukung, memberikan apresiasi. Insya Allah, di 2 Mei nanti akan memberikan penghargaan khusus untuk anak-anak yang mengharumkan nama NTB,” katanya.

Penghargaan itu diberikan juga kepada anak-anak NTB yang berhasil masuk ke ajang pencarian bakat yang ditayangkan langsung televisi nasional. Karena dengan begitu, mereka dapat memperkenalkan Mataram dan NTB sekaligus di kancah nasional.

Khusus untuk Ocha yang bisa menembus babak live show di salah satu ajang pencarian bakat dalam bidang menyanyi, yang dihelat di salah satu stasiun televisi nasional, Rosiady sangat mengapresiasi hal itu. Ia mengajak masyarakat NTB untuk mendukung Ocha, karena baginya, Ocha merupakan salah satu calon generasi emas NTB. “Ketika Ocha tampil, nama NTB bergaung. Ini menjadi salah satu media, memperkenalkan NTB,” katanya.

Ia mengimbau kepada masyarakat NTB untuk menyaksikan acara tersebut dan mengirim SMS dukungan sebanyak-banyaknya.

Sementara itu, Ocha yang berhasil melewati berbagai tahapan audisi dan masuk ke tahap live show di The Voice Indonesia, juga berharap masyarakat NTB dapat mendukung dirinya. “Saya berharap masyarakat mendukung Ocha, mohon doa dan dukungannya,” ujar siswi SMPN 2 Mataram kelas VIII ini. (ron)

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Kepala Dinas Dikpora NTB, H. Rosiady Sayuti berfoto bersama dengan Kontestan The Voice Indonesia, Ocha di ruang kerjanya, Selasa (19/4).

(Suara NTB/humas Setda NTB)

BUKA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi membuka Safari Nasional Gemar Membaca di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, Selasa (19/4).

Rendah, Budaya Membaca Masyarakat Indonesia Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. M. Zainul Majdi MA., membuka kegiatan Safari Nasional Gemar Membaca yang berlangsung di kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) NTB, Selasa (19/4). Hadir dalam kegatan tersebut Kepala Direktorat Deposit Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI Dra. Lucya Dhamayanti, M.Hum., anggota DPR RI Komisi X Helmy Faishal Zaini, komunitas pecinta buku, pengelola perpustakaan, mahasiswa, guru dan dosen.

Dalam sambutannya, gubernur mengingatkan kepada masyarakat NTB bahwa kunci peradaban dunia dibangun oleh orang-orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan.

Maka jika NTB mau maju dan menjadi daerah yang tidak hanya dari segi bangunan, tanah dan fisiknya bagus, tapi juga punya kualitas untuk bersaing dengan siapapun dalam kebaikan, maka kuncinya adalah dengan banyak membaca.

Selain itu, gubernur meminta agar Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB mampu merangkul semua kalangan masyarakat yang merupakan unsur penggerak suksesnya gerakan gemar membaca.

“Saya ingin sampaikan banyak sekali ruang yang ada di tengah-tengah masyarakat, pranata-pranata sosial, kearifan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk suksesnya gerakan gemar membaca,” ujarnya.

Selain itu, NTB dengan segala keragaman budaya dan religiusitas yang dimiliki harus dimanfaatkan untuk mensukseskan gerakan gemar membaca, salah satunya dengan memanfaatkan tempattempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng dan lain sebagainya.

“Sesungguhnya itu semua adalah pusat atraktif yang mengundang orang untuk datang, maka kalau kita ingin

Gubernur Instruksikan Perpustakaan Bentuk Duta Membaca Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menginstruksikan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), Drs. H. Imhal segera membentuk duta-duta membaca dari berbagai tingkatan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi sampai pasca-Perguruan Tinggi.

“Jadi perlu ada duta baca ini, ada tingkatan yang kecil, menengah, dewasa bahkan ada duta baca pasca pendidikan, harus diperbanyak dutaduta baca ini,” terang gubernur di sela-sela menghadiri kegiatan Safari Nasional Gemar Membaca yang digelar Perpustakaan Nasional RI dan Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD), Selasa (19/4).

Diakuinya, tidak susah mencari masyarakat yang bisa diajak sebagai duta membaca.

Hanya saja kunci utamanya adalah mereka harus dirangkul dan diajak berbicara. “Banyak pihak-pihak yang dapat diajak menjadi duta membaca, banyak kelompok yang bisa diajak menjadi duta membaca, banyak putra-putri termasuk juga atlet, seniman rangkul untuk bisa menjadi penyambung lidah gemar membaca kepada masyarakat,” sarannya.

Tidak hanya itu, gubernur berharap pentingnya pengelola perpustakaan memberikan reward berupa insentif-insentif kepada setiap masyarakat yang berprestasi dalam bidang membaca. Hal tersebut untuk memotivasi mereka agar gerakan gemar mem-

baca ini dapat sukses di NTB. Selain itu, ia juga meminta Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) untuk tidak menjadikan Safari Nasional Gemar Membaca sebagai kegiatan terakhir, namun dapat terus dilanjutkan sehingga menebarkan semangat membaca ke semua lapisan masyarakat.

“Saya meminta agar Pak Imhal menyusun berbagai kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan minat membaca masyarakat. Kalau perlu anggaran, kita siapkan anggaran tapi yang jelas ini berkelanjutan dengan sasaran program sampai ke pelosokpelosok agar kebaikan membaca dapat diraih bersama untuk membangun NTB,” harapnya. (dys)

UN SMP, Dikpora Waspadai Beredarnya Kunci Jawaban Palsu Mataram (Suara NTB) Beredarnya dugaan kunci jawaban saat Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA sederajat beberapa waktu lalu sangat diwaspadai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB. Dikpora NTB menginginkan agar hal seperti ini tidak terulang saat UN SMP/ MTs sederajat.

Menurut Kepala Dikpora NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/4), pihaknya sangat mewaspadai terkait dengan beredarnya kunci jawaban di kalangan siswa. Ia juga mendorong aparat kepolisian untuk melakukan tindakan, jika menemukan hal yang mencurigakan.

“Saya kira itu kita waspadai betul, kita mohon kepada aparat kepolisian untuk tidak segan-segan melakukan tindakan kalau menemukan hal-hal yang mencurigakan,” kata Rosiady.

Menurutnya, kunci jawaban yang beredar saat UN SMA lalu hanya berorientasi pada bisnis semata. Ia memastikan, kunci jawaban yang beredar itu bukanlah kunci jawaban yang benar. “Tidak mungkin itu terjadi. Sehingga bisa dipastikan itu sebuah penipuan bermotif bisnis, itu sudah terdeteksi,” ujar Rosiady.

Untuk itu, ia mengharapkan aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik untuk

menemukan pelaku penyebar kunci jawaban itu. Hal ini penting dilakukan agar kunci jawaban tidak mengganggu pelaksanaan UN SMP sederajat. “Aparat hukum bekerja dengan baik untuk menemukan siapa pembuatnya dan siapa pengedar,” katanya.

Apalagi, nilai UN juga digunakan sebagai salah satu indikator tingkat integritas sekolah, yang disebut sebagai indeks integritas. “Kalau indeks integritas tinggi, sekolah itu bisa dikatakan sekolah yang baik,” katanya.

UN tingkat SMP/MTs sederajat akan dilaksanakan pada 9 Mei sampai dengan 12 Mei 2016. Dengan berturut mata pelajaran yang akan diujikan, adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Sebelumnya Ketua Panitia UN NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., juga berharap untuk pelaksanaan UN SMP/MTs sederajat, baik UN Paper Base Test (PBT) atau UN Computer Base Test (CBT) lebih baik dari UN SMA sederajat lalu. Apalagi mengenai beredarnya dugaan kunci jawaban yang disebar pada UN tingkat SMA, ia berharap itu tidak terjadi lagi. “Saya harap tidak ada yang mengacaukan pikiran siswa melalui beredarnya kunci jawaban palsu itu,” harapnya (ron)

mari kita manfaatkan juga tempat-tempat itu untuk disipakan bahan bacaan yang baik, mari kita isi tempat itu dengan bahan bacaan yang berkualitas,” sarannya.

Senada dengan yang disampaikan Gubernur, anggota DPR RI Dapil NTB, Helmy Faisal Zaini mengaku prihatin atas rendahnya minat baca penduduk Indonesia, jika dibandingkan dengan di negara lain.

Dari survai yang dilakukan pada 65 negara, terungkap, Indonesia berada pada peringkat ke-63. ‘’Kenyataan ini tentu menunjukkan masih rendahnya minat baca masyarakat.

Namun demikian, melalui upaya pengembangan perpustakaan sebagai sarana belajar, diharapkan sangat memban-

tu mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas,’’ ungkap anggota Komisi DPR RI yang membidangi pendidikan ini.

Sementara itu, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) NTB, H. Imhal mengemukakan dengan dibukanya kegiatan safari nasional gemar membaca, pihaknya berjanji akan memperluas akses informasi kepada masyarakat melalui media massa.

Selain itu, kegiatan Safari Nasional Gemar Membaca bertujuan agar semua pihak mulai dari siswa, guru, masyarakat, ponpes, pengurus masjid agar bersama-sama mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan. Harapannya ialah agar tumbuh cinta membaca sepanjang hayat. (dys)

Mendikbud Minta Pemda Berikan Ruang Anak Muda Jakarta (Suara NTB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meminta pemerintah daerah dan kepala daerah memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk berkreasi tentang ide-ide kreatif, inovasi dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

“Saya berharap anak-anak muda kreatif yang mampu mengekspresikan tradisi dalam ekspresi kekinian diberi panggung,” katanya di Jakarta.

Menurut Anies, Indonesia tidak kekurangan anak muda yang bisa dan mau berbuat untuk memperjuangkan nilainilai kebangsaan dan nilainilai kebudayaan Indonesia.

“Mereka itu, tidak diminta pemerintah saja sudah berbuat banyak anak-anak muda ini,” kata Anies yang juga mantan rektor Universitas Paramadina.

Oleh karena itu, dia mengatakan, pemerintah, baik pusat maupun daerah berkewajiban untuk memfasilitasi dengan memberikan ruang guna memperluas jaringan dan mengekspos ide-ide kreatif anak muda agar bisa terus berkarya.

Anies mengakui saat ini banyak rumah budaya dan taman budaya di daerah yang tidak didanai dengan cukup. Beberapa hal yang menjadi alasan, jelasnya, dikarenakan tidak ada inisiatif dan juga aturan yang mewajibkannya.

Dengan tidak adanya aturan mengenai pemberian ruang untuk

kaum muda dalam mengembangkan budaya, lanjut Anies, pemda sering kali mengenyampingkannya karena hal tersebut tidak diatur dan tidak diharuskan.

Pendiri program Indonesia Mengajar tersebut mengungkapkan adanya ide-ide untuk membuat aturan dalam tingkat undang-undang untuk memberikan kewajiban kepada pemda untuk mengembangkan kegiatan kebudayaan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan ruang bagi anak muda untuk mengembangkan budaya melalui World Culture Forum 2016 yang akan diadakan di Bali pada Oktober mendatang. (ant/bali post)

Anies Baswedan (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Rabu, 20 April 2016

Halaman 11

Jadwal Pertandingan Sepak Bola

Promosi-Degradasi di PPLP NTB Diundur Hingga Juni

Liga Premier Inggris Kamis, 21 April 2016 02:00 Liverpool vs Everton @beIN Sports 3 02:40 West Ham United vs Watford @ beIN Sports 2 02:55 Manchester United vs Crystal Palace @ beIN Sports 1 Jumat, 22 April 2016 02:00 Arsenal vs West Bromwich Albion @ beIN Sports 3 La Liga Spanyol Kamis, 21 April 2016 02:00 Deportivo La Coruna vs Barcelona @Festival Orange TV 02:45 Athletic Bilbao vs Atletico Madrid @Quad Sports Orange TV 03:30 Real Madrid vs Villarreal @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Selasa, 19 April 2016 03.00 Stoke City 0 vs 4 Tottenham Hotspur

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Promosi dan degradasi atlet Pusat Pendidikam dan Latihan Pelajar (PPLP) NTB diundur hingga Juni mendatang. Pasalnya pihak PPLP NTB masih menunggu hasil Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) NTB yang akan dihelat Dinas Dikpora NTB pertengahan Mei mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Seksi (KASI) Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, H. Hamzan Wadi di Mataram, Selasa (19/4) kemarin. “Promosi dan degradasi atlet akan dilakukan sekitar bulan Juni, karena kita masih menunggu hasil selek-

si atlet silat di POPDA NTB pertengahan Mei nanti,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, rencana degradasi dan promosi atlet sebelumnya dijadwalkan April. Namun karena masih ada beberapa cabor yang belum selesai menyelek-

si atlet, pihak PPLP NTB menunda degradasi dan promosi atlet.

Dikatakan Hamzan, cabor yang belum rampung menyeleksi atlet adalah taekwondo dan pencak silat, sementara seleksi atlet voli pasir, voli indoor dan atletik sudah ram-

(Suara NTB/ist)

TENDANGAN KANE – Penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane melepaskan tendangan terukur yang bersarang di pojok gawang Stoke City, dalam lanjutan Liga Inggris, Selasa dini hari kemarin.

Tottenham Beri Tekanan untuk Leicester London Tottenham Hotspur mendekati pimpinan klasemen Liga Inggris, Leicester City, setelah menang 4-0 atas Stoke City berkat dua gol yang masing-masing dicetak Harry Kane dan Dele Alli, Selasa dini hari kemarin.

Sementara, sehari sebelumnya Leicester City hanya bermain seri 2-2 saat melawan tamunya West Ham. Hasil ini tidak mengubah posisi The Foxes di puncak klasemen sementara. Sedangkan Spurs juga tetap di urutan kedua.

Namun selisih nilai kedua menjadi berkurang dari sebelumnya tujuh poin menjadi lima poin. Pasukan Claudio Ranieri kini memimpin dengan nilai 73 sementara pasukan Mauricio Pochettino 68, dan keduanya telah melakukan 34 pertandingan.

Peluang Spurs untuk menjadi juara masih terbuka karena seluruh tim akan memainkan 38 pertandingan atau masih tersisa empat pertandingan lagi bagi kedua tim tersebut. Artinya Spurs masih berpeluang meraih poin akhir 80, jika memenangi seluruh pertandingan sisa.

Empat pertandingan terakhir, Leicester akan

menghadapi Swansea, Macheseter United, Everton, dan Chelsea. Sementara Spurs menghadapi West Brom, Chelsea, Southampton, dan Newcastle.

Sementara di urutan ketiga dan keempat adalah Manchester City dan Arsenal yang memiliki nilai sama yakni 60 namun beda selisih gol Keduanya telah bermain 33 laga. Kedua tim juga masih bisa meraih juara namun sangat sulit mengingat selisih nilai yang besar dengan pemuncak klasemen yakni sebesar 13 poin.

Seperti dilansir Goal Indonesia, kemenangan Spurs juga memberikan mereka label sebagai tim terbaik di Liga Primer Inggris dalam penyerangan dan pertahanan. Catatan ini diraup pasukan Mauricio Pochettino usai mereka membantai Stoke City empat gol tanpa ampun di Britannia Stadium, Selasa [19/4] dinihari WIB. Dengan hasil tersebut, The Lilywhites mencatatkan torehan 63 gol, tertinggi di antara seluruh kontestan di Liga Primer. Begitu pula soal bertahan, mereka hanya kebobolan 25 gol sepanjang musim ini, paling sedikit di antara tim-tim EPL lainnya. (ant/bali post)

Kadri Tak Pasang Target Muluk

(Suara NTB/yon)

ADU KETANGKASAN - Atlet dari Cabor Silat sedang adu ketangkasan dalam proses Seleksi Popda tahun 2016 tingkat Kabupaten Lotim.

door dan tiga dari silat. Para atlet yang didegradasi merupakan atlet yang sudah tamat sekolah, sebagian lagi karena prestasinya menurun.

Kegiatan promosi dan degradasi merupakan kegiatan tahunan PPLP NTB dalam rangka mempersiapkan atlet pelajar menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang digelar Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) setiap tahun ganjil. (fan)

Misi Murni di Kejurnas Wushu Sanda

Ribuan Pelajar Ikuti Seleksi Popda Lotim Selong (Suara NTB) Ribuan Pelajar di Lotim semakin antusias mengikuti seleksi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) tingkat kabupaten Lotim tahun 2016. Untuk tahun ini, sebanyak tujuh cabang olahraga (Cabor) yang dibuka dan diseleksi mulai dari 19 April sampai selesai.

Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/4), Kepala Bidang Pora pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Hasanudin, S.Pd menyebut ketujuh cabang olahraga (cabor) yang dibuka itu, bola voli, tenis meja, bola basket, bulu tangkis, pencak silat, sepak bola, dan tennis lapangan.

Adapun, jumlah atlet yang dikirim tergantung dari ketentuan yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Popda itu sendiri. “Kita sudah mulai melakukan seleksi di tujuh cabor itu, tahun ini antusias pelajar semakin tinggi melihat peserta mencapai ribuan lebih,” jelasnya.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun ini, sambung Hasanudin, dilaksanakan untuk mengembangkan bakat dan prestasi pelajar di bidang olahraga dan sekaligus sebagai ajang seleksi untuk mewakili kabupaten ke tingkat provinsi atapun kejuaraan tingkat Popwil hingga Popnas.

Dengan demikian, seleksi yang dilakukan begitu ketat agar atlet-atlet yang dikirim benar-benar tepat dan kedepan bisa mengharumkan nama Lotim dan NTB pada umumnya ditingkat nasional.

“Seleksi memang begitu ketat, dari ribuan peserta yang mengikuti seleksi, jumlah yang akan dikirim ke provinsi dari tujuh cabor itu hanya 112 peserta/atlet beserta ofisial,” ungkapnya.

Dari tujuh cabor tersebut, kabupaten Lotim menargetkan akan mampu lolos ke tingkat nasional terutama di cabor silat/karate, mengingat tahun lalu berhasil mendapatkan juara walaupun tidak terlalu menonjol. Termasuk di sejumlah cabor lainnya yang saat ini sama-sama diharapkan dapat melaju lolos ketingkat nasional.

Untuk menggapai target tersebut, penggodokan mental atlet akan terus dilakukan secara rutin. Misalnya, cabor bolla voli yang sebelumnya meredup kini sudah mulai bangkit kembali. “Intinya, penggenjotan kompetensi siswa sangat perlu untuk dilakukan secara rutin,” tegasnya. (yon)

pung dan tinggal diterbitkan SK saja. “Seleksi atlet taekwondo memang sudah dilakukan beberapa hari lalu, namun masih kita menunggu hasilnya saja. Sementara seleksi atlet silat masih menunggu POPDA NTB bulan Mei,” jelasnya.

Sementara jumlah atlet yang didegradasi dan dipromosikan tahun 2016 ini dipastikan mencapai 14 atlet, yakni terdiri dari enam atlet taekwondo, dua dari voli pasir, tiga dari voli in-

Mataram (Suara NTB) Atlet balap sepeda, M. Kadri tak berani pasang target mulukmuluk di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar,17-29 September 2016. Atlet yang akan main di nomor ITT dan Road Race ini hanya berharap bisa meraih medali perunggu saja.

“Target saya tidak mulukmuluk. Mudahan bisa dapat perunggu saja sudah bagus,” ucapnya saat diwawancara Suara NTB di Mataram, Selasa (19/4) kemarin.

Pernyataan Kadri cukup beralasan, sebab bagi Kadri meraih medali emas di PON bukan hal yang gampang, sebab selama tampil di kejurnas maupun level PON dia belum berpengalaman meraih medali emas. Sehingga dia tak ingin berlebihan memasang target.

Kadri memang belum pernah menembus peringkat satu besar nasional. Hasil Pra-PON balap sepeda tahun 2015 lalu Kadri lolos dengan peringkat 10 besar

nasional. Bila ingin meraih medali perunggu Kadri harus membuat lompatan prestasi yang lebih tinggi, minimal harus melewati tujuh atlet terbaik nasional.

Melihat ketatnya persaingan di level nasional, Kadri tak berani sesumbar. Saat ini Kadri hanya bisa berikhtiar dengan terus berlatih meningkatkan performa fisik, teknik dan skil individu. Harapannya bisa meraih medali perunggu di PON XIX Jabar 2016. (fan)

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga wushu akan mengirim atlet unggulannya di Kejurnas Wushu Sanda yang akan berlangsung di Unnes, Semarang, 24-28 April mendatang. Murni adalah satusatu atlet wushu yang disiapkan mengikuti ajang tersebut.

Pelatih Wishu NTB, Master Ahmad Muhassin yang dihubungi Suara NTB di sela melatih atlet di GOR 17 Desember Turude Mataram, (19/4) kemarin mengatakan keikutsertaan atlet wushu NTB di event tersebut sebagai ajang untuk menjajaki kemampuan atlet setelah menjalani latihan selama tiga bulan lebih berjalan.

“Kita ingin jajaki kemampuan atlet setelah mengikuti Pelatda lebih dari tiga bulan,” ucapnya.

Menghadapi event tersebut, pihaknya hanya menyiapkan satu atlet saja. Satu-satunya atlet yang dipersiapkan mengikuti kejurnas wushu adalah Murni. Murni adalah satu-satunya atlet wushu NTB yang sukses meraih tiket mengikuti PON XIX 2016.

Di ajang Pra-PON wushu

tahun 2015 lalu Murni meraih peringkat delapan besar di kelas tarung 48 Kilogram (Kg) putri. Mengikuti kejurnas di Semarang nanti Murni diharapkan bisa tampil lebih baik lagi. Dari delapan besar prestasi yang diraih di Pra-PON tahun lalu diharapkan bisa meningkat menjadi empat besar, dan kalau bisa membawa pulang medali.

Sementara itu Ketua Satgas Pelatda PON NTB, Wibowo Budi Santoso menaruh harapan besar dengan cabor wushu. Dia menilai atlet wushu bisa mempersembahkan medali di even nasional. “Kalau saya lihat dari hasil latihan, kemampuan fisik dan teknik Murni sudah banyak berkembang. Murni punya peluang membawa pulang medali,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Murni mengaku siap tampil di event tersebut. Dia berharap bisa membawa pulang minimal medali perunggu. “Saya siap tampil maksimal, harapan saya bisa membawa pulang medali.

Minimal medali perunggu dulu,” harapnya. (fan)

Daud Yordan Latih Tanding dengan Petinju Australia Semarang (Suara NTB) Juara kelas ringan (61,2 kilogram) WBO Asia Pasifik Daud Yordan bakal menjalani latih tanding alias dengan petinju Australia untuk persiapan pertarungan melawan petinju Argentina Cristian Rafael Coria di Radisson Victoria Plaza, Montevideo, Uruguay, 4 Juni 2016.

“Selain satu petinju dari Australia, saya juga akan memulai latihan sparring dengan dua petinju Indonesia selama menjalani latihan di Bali,” kata Daud Yordan ketika dihubungi dari Semarang, Jateng, Senin (18/4).

Lati-

Daud Yordan (Suara NTB/ist)

han sparring dengan tiga petinju tersebut, menurut petinju dengan rekor bertarung 35 kali menang (24 di antaranya dengan KO) dan tiga kali kalah tersebut, akan dilakukan mulai pekan depan.

“Sekarang ini saya masih konsentrasi pada latihan pembentukan fisik dan peningkatan daya tahan tubuh. Mulai pekan depan saya star latihan dengan sparring selama berlatih di Bali,” kata petinju Sasana Kayong Utara, Kalimantan Barat, tersebut.

Latihan di Bali ini dilaksanakan hingga menjelang pertarungan melawan petinju Argentina tersebut. “Tiga minggu sebelum pertarungan saya akan melanjutkan latihan di Uruguay,” katanya.

Menurut petinju kelahiran Sukadana, Kalimantan Barat, 10 Juni 1987 ini, dirinya datang ke Uruguay lebih awal untuk melakukan adaptasi dengan perbedaan waktu antara Indonesia dan Uruguay. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 20 April 2016

Halaman 12

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6853CH NOKA/NOSIN :MH1JFH113EKOO7040/JFH1E-1007027 AN. HAMDANI HLG DSKTR JL.BARU MONJOK SELAPARANG KOTA MATARAM

DPRD Loteng Wacanakan Penghapusan Anggaran Bansos Praya (Suara NTB) Saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya anggaran Bantuan Sosial (Bansos) didaerah dihapus, mendapat dukungan Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng), Ahmad Ziadi.

Menurutnya, jika keberadaan bansos justru memberikan dampak negatif yang jauh lebih besar dari manfaatnya, ada baiknya anggaran bansos ditiadakan. Namun tidak sekaligus, tapi secara bertahap.

Dihubungi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (19/4), Ahmad Ziadi, mengatakan ada tidaknya anggaran bansos bukan jadi masalah bagi DPRD Loteng. Justru jika bansos ditiadakan, alokasi anggaran bisa diarahkan ke sektor lain yang membutuhkan dan bisa memberi dampak positif lebih bagi masyarakat.

Hanya saja, untuk saat ini keberadaan anggaran bansos masih dianggap penting, karena dana

bansos dimaksudkan untuk menangani program-program masyarakat yang tidak tersentuh program pemerintah.

Misalnya, pengembangan sekolah swasta dan madrasah yang tidak terakomodir dalam program pemerintah. Termasuk kegiatan-kegiatan kemasyarakat lainnya yang tidak bisa tersentuh program pemerintah. “Banyak kegiatan atau program di masyarakat yang belum bisa dis-

entuh program pemerintah, di situlah bansos berperan,” sebutnya.

Namun di masa mendatang, sarannya, pemerintah daerah disarankan mulai mengarah kepada penghapusan anggaran bansos. Itu bisa dilihat dari besaran alokasi anggaran bansos yang setiap tahunya, terus berkurang. Seperti tahun 2016 ini, anggaran bansos tidak lebih dari Rp 7 miliar dan jauh berkurang dari anggaran bansos tahun sebelumnya. (kir)

Penagih Pajak Minta Dikawal Aparat Mataram (Suara NTB) Dirjen Pajak Nusa Tenggara telah meminta dukungan dari aparat pengamanan dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengawal petugas pajak di lapangan. Hal ini dilakukan menyusul aksi bantai petugas pajak saat melakukan penagi-

han kepada Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara baru-baru ini.

“Kita sudah ketemu dengan Kapolda NTB dan NTT. Bahkan di NTT, kita meminta keterlibatan BIN saat akan dilakukan gijzeling (menahan paksa),” kata Kepala Kanwil DJP Nusra, Suparno di

kantornya, Selasa (19/4).

“Sebenarnya kita bukan preman, kita bukan debt collector.

Kami hanya menjembatani wajib pajak dengan negara,” tambahnya. Ia tidak menyebut satu persatu daerah-daerah yang dianggap rawan. Secara umum dikatakan, bahkan di Kota Mataram

yang dikenal kondusif, bukan tidak mungkin rawan bagi petugasnya.

Sementara dilibatkannya BIN ini, sekaligus untuk memotret wajib pajak, termasuk kemungkinan kekuatannya. Jika telah diketahui secara detail, bisa segera diambil kesimpulan, apakah petugasnya harus dikawal langsung

oleh aparat atau sebaliknya.

Segala kemungkinan diantisipasi. Di Nusa Tenggara, tingkat kepatuhan menyampaikan SPT tahunan wajib pajak persentasenya 46 persen, sementara nasional 56 persen. Tingkat kepatuhan menyampaikan SPT tahunan inipun belum dibarengi

dengan kejujuran wajib pajak.

“Yang dilaporkan belum tentu sama dengan yang riilnya,” kata Kepala Kanwil DJP Nusra.

Dalam hal ini, petugas pajak akan melakukan penyesuaian data dengan informasi omzet yang diterima Dirjen Pajak.

Dirjen pajak selanjutnya

melakukan koordinasi dengan wajib pajak terkait omzet yang disampaikan melalui SPT. Setelah batas tempo, wajib pajak diberikan waktu tiga bulan untuk melakukan perbaikan SPT, setelah tiga bulan barulah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). (bul)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 20 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

OPINI

SUARA NTB Rabu, 20 April 2016

Gagal Edukasi Masyarakat KASUS DBD (Demam Berdarah Dengue) yang terjadi di Kota Mataram, sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan. Dinas Kesehatan Kota Mataram mengakui bahwa jumlah kasus DBD tahun ini diprediksi akan lebih banyak dibandingkan jumlah kasus yang terjadi tahun 2015 lalu.

Kondisi ini menjadi lebih gawat karena DBD di Mataram sudah merenggut korban jiwa.

Jumlah kasus DBD yang ditemukan di Kota Mataram hampir di seluruh kelurahan. Dari 50 kelurahan yang ada, kasus DBD ditemukan di 47 kelurahan. Sejumlah kelurahan masuk dalam zona merah. Kelurahan yang paling banyak warganya terkena DBD adalah Kelurahan Monjok dengan temuan 23 kasus. Selanjutnya adalah Kelurahan Cakranegara Utara sebanyak 19 kasus, Karang Baru, Kekalik Jaya, dan Pagesangan Timur masing-masing sebanyak 18 kasus, serta Rembiga sebanyak 17 kasus.

Data dari Dikes Kota Mataram, bahwa dari Januari sampai April ini, jumlah kasus DBD yang tercatat sebanyak 412 kasus. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2015 lalu dimana jumlah kasus DBD yang ditemukan pada 2015 lalu sebanyak 481. Data ini dihimpun dari 12 rumah sakit maupun Puskesmas yang ada di Kota Mataram.

Meskipun masih ada tiga kelurahan yang tergolong masih putih atau belum terjangkit DBD, bukan berarti Dikes tidak menjadikan tiga kelurahan itu sebagai perhatian mereka. Justru di tiga kelurahan itu dibutuhkan langkah antisipatif bagaimana agar tiga kelurahan itu tidak tertular menjadi kelurahan zona merah mengikuti 47 kelurahan lainnya.

Apalagi Kota Mataram, sebagaimana disampaikan Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., menyatakan perang dengan jentik nyamuk DBD. Pernyataan ini tentu harus dibuktikan dengan upaya konkret dari Pemkot Mataram untuk memproteksi masyarakat. Munculnya jentik nyamuk DBD erat hubungannya dengan pola hidup masyarakat.

Dengan maraknya kasus DBD di Mataram, mengindikasikan bahwa Pemkot Mataram telah gagal mengedukasi masyarakat bagaimana menjalani pola hidup yang bersih. Karena bagaimanapun, DBD ini, bukan melulu persoalan fogging atau pengasapan. Selama ini, ada anggapan bahwa DBD meningkat jumlah kasusnya karena minimnya pengasapan.

Padahal, pengasapan itu hanya mampu membunuh nyamuk dewasa. Kalaupun dilakukan pengasapan, tidak akan berpengaruh pada perkembangan jentik nyamuk DBD. Disinilah sebetulnya partisipasi aktif masyarakat diharapkan.

Apa yang disampaikan pemerintah melalui iklan layanan masyarakat tentang gerakan 3M, jarang dilaksanakan oleh masyarakat.

Ini menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram bagaimana agar upaya pencegahan menjadi prioritas ketimbangan penanggulangan. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh sebetulnya harus lebih bijak terhadap persolan ini. Karena jika mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan, bahwa Mataram sudah layak mengeluarkan status kejadian luar biasa terhadap DBD. Sayangnya hal itu tidak dilakukan walikota dengan alasan masih sanggup mengatasinya.

Dengan kesanggupan Walikota Mataram, diharapkan beberapa bulan ke depan, jumlah kasus DBD di Kota Mataram tidak menunjukkan grafik peningkatan. (*)

RADIO

Halaman Halaman 14 14

Penguasa Baru, Menanti Janji Perubahan di Era MEA ERHELATAN s y u k u r a n demokrasi pemilukada telah berakhir. Perjuangan untuk meraih kekuasaan dalam level pemimpin daerah telah usai. Sebuah perjuangan yang tidak bisa dibilang mudah.

Prosesi politik yang melelahkan dan menguras banyak pikiran dan tenaga. Perhatian, tenaga, finansial, isu, strategi dan kedigdayaan multiaspek. Dari menerima kekalahan begitu saja sampai usaha untuk memperjuangkan kemenangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pola-pola dan isi kampanye yang penuh dengan semangat pertarungan kini tinggal kenangan. Bahkan, segala bentuk caci maki yang sempat terucap serta sumpah serapah terhadap lawan kian senyap dari pendengaran.

Yang ada kini hanyalah pertanyaan: mau dibawa ke mana kekuasaan yang telah diraih ini? Serentak menyeruak sebuah harapan lahirnya politik kekuasaan yang diorientasikan pada pengabdian dan kemaslahatan masyarakat banyak. Kekuasaan yang melayani rakyak dan semesta!

Tanggal 17 Februari 2016 lalu, tujuh kepala daerah kabupaten di provinsi NTB telah dilantik di Mataram. Pelantikan adalah sebuah moment pengumuman resmi serta pengabsahan kekuasaan yang dilimpahkan kepada mereka oleh proses demokrasi. Sekaligus sebuah gong titik mulainya pengabdian dan pelayanan kepada rakyat di daerahnya masing-masing.

Fakta Kemiskinan Menengok angka statistik pembangunan NTB dari kaca mata nasional, kita sedikitnya bisa tersenyum karena saat ini NTB naik 3 peringat dari posisi awal. Namun, meski naik 3 peringkat NTB masih tergolang penghuni peringkat bawah. Kesenjangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masih sangat tinggi. Lihat saja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB saat ini bertengger di posisi 30 dari 34 provinsi di Indonesia.

Kemiskinan di NTB sendiri terbilang masih merangkak dari 17,97 turun menjadi 17,24 %. Mengalami penurunan hanya 0,73%, ini artinya kemiskinan di NTB masih menjadi pekerjaan rumah bagi semua kepala daerah dan seluruh masyarakat untuk bersama dan bahu-membahu dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Belum lagi dari sektor tenaga kerja, data tahun 2015 memperlihatkan bahwa 23,55% tenaga kerja adalah tamatan SD. PDRB NTB berada di bawah PDB per kapita nasional.

Rasio penggunaan APBD menunjukkan hampir 67% digunakan untuk belanja pegawai, selebihnya belanja

Oleh:

M. Yasin (Mahasiswa Pascasarjana Kajian Media-UGM)

Di tengah-tengah keriuhan akan kegembiraan yang teramat sangat ini, ada dua hal yang harusnya menjadi kiblat para pemimpin daerah yang baru di NTB ini.

Pertama, penciptaan program strategis yang berfokus pada peningkatan ekonomi produktif dan pembukaan sentra-sentra ekonomi serta lapangan kerja baru. Di bidang kesehatan, penguatan kesadaran untuk berpola hidup sehat melalui inovasi lingkungan hidup yang bersih dan pelayanan kesehatan yang mudah dan bermutu. barang dan jasa. Dari sisi tingkat kemiskinan, NTB berada di atas tingkat kemiskinan nasional.

Fakta berbasis statistik ini tidak harus membuat kita patah semangat. Fakta-fakta ini mestinya menjadi pemicu untuk memulai pembangunan NTB dengan cara yang objektif dan inovatif. Walaupun rentan dengan pelbagai kritikan tentang jargon-jargon pemerintah semisal: provinsi sapi, provinsi rumput laut, provinsi pariwisata, ini kita maknai sebagai sebuah usaha mencari bentuk yang pas untuk melawan kemiskinan yang masih mendera masyarakat.

Sebuah upaya untuk menemukan identitas ekonomi yang khas NTB dalam kemultian wilayahnya.

Apalagi ketika memasuki era baru Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang terjangan persaingannya makin sengit dengan wajah pasar global. Dibutuhkan ketekadan yang kuat dan komitmen bersama dari semua elemen: masyarakat dan Negara secara bersamaan. Tidak hanya dibidang ekonomi namun, pendidikan, politik, budaya, dan pariwisata juga membutuhkan perhatian yang sama.

Kerja dan Program Strategis menjadi Fokus Kekuasaan dalam alam demokrasi adalah sebuah proses yang dihasilkan dari sebuah prosesi politik. Politik, berasal dari kata Yu-

nani “politicos”, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Di dalam kekuasaan ada ruang yang sangat luas untuk pembentukan kebijakan (policy) yang mengatur kemaslahatan rakyat banyak.

Kekuasaan memiliki legitimasi untuk melakukan perubahan-perubahan demi menciptakan kemajuan dan kesejahteraan rakyat banyak (bonum commune). Sebab, kekuasaan itu merupakan sebuah instrumen untuk keselamatan rakyat banyak.

Dalam suasana semarak pelantikan yang sudah berlalu, kiranya menjadi jelas bahwa ingatan akan peran strategis kekuasaan ini untuk menyejahterakan rakyat tidak tenggelam dalam aura ramah tamah kemenangan. Jikapun acara seperti itu dibuat, ia adalah ungkapan syukur untuk semua partisipasi publik (rakyat) dan kepercayaan yang telah diberikan untuk melayani. Dalam aras yang sama, moment seperti itu menjadi sebuah komitmen baru untuk memulai tugas yang telah diterima dari rakyat.

Di tengah-tengah keriuhan akan kegembiraan yang teramat sangat ini, ada dua hal yang harusnya menjadi kiblat para pemimpin daerah yang baru di NTB ini. Pertama, penciptaan program strategis yang berfokus pada peningkatan ekonomi produktif dan pembukaan sentrasentra ekonomi serta lapangan ker-

ja baru. Di bidang kesehatan, penguatan kesadaran untuk berpola hidup sehat melalui inovasi lingkungan hidup yang bersih dan pelayanan kesehatan yang mudah dan bermutu.

Di bidang pendidikan, perluasan pelayanan pendidikan yang disertai kemauan kuat menghasilkan pendidikan berkualitas. Pertanyaan mendasarnya adalah potensi apa di daerah yang dapat dikembangkan untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam multi aspek kebutuhannya?

Kedua, kerja. Menarik bahwa setelah dilantik, Presiden Joko Widodo menyebut kabinetnya sebagai Kabinet Kerja. Hal yang sama juga menjadi imperatif bagi kepala daerah yang baru dilantik di NTB. Kita tahu bahwa kinerja pejabat dan pegawai negeri ini belum maksimal. Masalah disiplin, profesionalisme, kemauan dan komitmen kerja masih rendah. Kerja dan kerja adalah pilihan untuk memajukan daerah NTB ini yang disertai semangat pelayanan yang tinggi kepada masyarakat. Belum lagi penguatan moralitas pegawai, Jika dua elemen ini menjadi fokus dari para kepala daerah yang baru, pengabdian kepada kebutuhan rakyat akan mudah terpenuhi.

Tentu seraya menyadari bahwa keberhasilan pembangunan adalah capaian dari kerja bersama (networking) semua elemen (stakeholder). Selamat membangun dengan kerja giat yang cerdas.

Kompensasi penjual tuak dianggarkan di APBD Perubahan Semoga menjadi solusi tepat

***

Relokasi PKL tersandung izin dari Pemprov Untuk sebuah kebaikan masih ada jalan musyawarah

***

Penyidik Sasar Pemborong Alat Berat Cetak Sawah Baru Dari Hal. 1 kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (19/4).

Rekanan diklarifikasi Kasi Penyidikan Pidsus Kejati NTB, Yonie E. Malakka, SH di ruangannya mulai pukul 12.00 Wita, hingga menjelang sore kemarin. Rekanan yang tak disebutkan namanya diklari-

fikasi seputar luas area yang digarap di Kabupaten Dompu. Nilai proyek dan durasi waktu pengerjaan.

Informasinya, sewa alat berat dihitung per jam, dengan nilai kontrak Rp 200 ribu. Untuk satu alat berat berupa exavator bisa dikontrak sampai 100 jam. Satu orang pemborong bisa menyewa tiga unit alat berat, dengan kisaran nilai

pembayaran Rp 60 juta bahkan ada yang sampai Rp 100 juta lebih.

Namun belum bisa dijelaskan Sutapa ketika ditanya apakah ada indikasi masalah pada pelaksakaan pekerjaan oleh pemborong alat berat.

Diketahui permintaan keterangan pemborong alat berat ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya rekanan lain diklari-

fikasi. Salah satunya dari PT SPD yang menggarap di lahan Desa Bara Luar , Desa Doro Bara sampai ke Calabai Dompu.

Menurut Sutapa masih ada sejumlah pemborong alat berat lainnya yang harus diklarifikasi. Karena begitu luasnya area cetak sawah baru di Dompu, dengan nilai total Rp 5 miliar lebih. (ars)

Jual Saham MDB Dari Hal. 1 MDB merupakan konsorsium bentukan PT. Multicapital dan PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang mengakuisisi saham 24 persen PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).

DMB adalah perusahaan daerah tiga pemda, yaitu Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat, dan Pemkab Sumbawa. ‘’Benar Multicapital ingin menjual sahamnya (18 persen). Apakah kita yang akan membeli atau kita yang ikut bareng bersama Multicapital jual (saham 24 persen) bersamasama. Saya dengar Multicapital akan menjual sahamnya itu,’’ ungkapnya.

Jika PT. Multicapital menjual

sahamnya, kata Fud, maka alternaltif pertama yang mereka tawarkan adalah menjualnya ke PT. DMB. Hal serupa juga berlaku, jika saham Pemda sebesar 6 persen itu mau dijual, maka pertama kali harus ditawarkan ke PT. Multicapital. ‘’Tapi kita mendengar bahwa mereka (Multicapital) akan menjual sahamnya. Kita ini ingin duduk bareng, solusinya bagaimana. Kalau lebih baik kita jual (semuanya), iya kita jual,’’ ujarnya.

Namun, sebelum Multicapital menjual sahamnya, harus diperjelas aset pemda yang ada di sana.

Artinya, tunggakan dividen dari PT. MDB maupun advance dividen dari PT. Multicapital harus jelas. Saat

ini, ujar Fud, masih ada perbedaan data antara MDB dengan DMB. Di satu sisi MDB mengklaim sudah membayar lebih, di satu sisi DMB mengatakan perusahaan itu masih menunggak pembayaran dividen. ‘’Ini belum kita lihat, antara selisih utang. Apakah DMB yang berutang ke MDB atau MDB yang berutang ke DMB. Ini yang sampai hari ini belum jelas. Yang jadi persoalan, ada perbedaan angka antara pihak DMB dengan MDB. Satu sisi MDB yang bilang bahwa mereka telah bayar lebih. Di satu sisi juga DMB bilang MDB yang masih berutang,”ucapnya.

Untuk memperjelas ini, Gubernur NTB, Bupati Sumbawa dan

Bupati Sumbawa Barat menurutnya perlu duduk bersama sesegera mungkin dengan mengundang PT. MDB dan pihak terkait lainnya. Sehingga persoalannya menjadi terang untuk diselesaikan. “Kita berharap Pak Gubernur harus mengambil inisiatif untuk tiga daerah ini bisa bertemu, antara gubernur, Bupati KSB dan Bupati Sumbawa.

Yang kita minta mereka mengundang secara resmi apakah itu ada pihak pemerintah, DPRD dari tiga daerah ini. Biar kita tahu dan sepaham. Satu persepsi yang sama. Sehingga kalau kita mau negosiasi dengan pihak Multicapital atau dalam hal ini MDB itu clear and clean,” harapnya. (nas)

SUARA NTB

Rabu, 20 April 2016

Serapan Keuangan Rendah Dari Hal. 1 realisasi keuangan dan fisik APBD 2016 masing-masing tercapai sebesar 14,64 persen dan 15,11 persen dari target 20,65 persen dan 21,74 persen.

Total APBD NTB 2016 sebesar Rp 3,57 miliar lebih. Sampai dengan 8 April 2016, berdasarkan data dari TEPPA Monitor Biro AP dan LPBJP Setda NTB, terdapat 10 SKPD dengan realisasi cukup rendah.

Masing-masing Biro Humas dan Protokol dengan pagu Rp 33,48 miliar, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 8,68 persen. Biro Administrasi Kesra, dengan pagu Rp 18,73 miliar lebih, realiasi keuangan dan fisik baru tercapai 8,22 persen dan 9 persen.

Dikpora, dengan pagu sebesar Rp 90,3 miliar lebih, serapan keuangan dan fisik baru tercapai 5,62 persen.

Selanjutnya, KPHL Rinjani Barat, dengan pagu Rp 10,62 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 9,31 persen. Dinas Perkebunan, dengan pagu Rp 28,4 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 15,26 persen. Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), dengan pagu Rp 63,8 miliar lebih, realisasi keunagan dan fisik baru mencapai 4,6 persen.

Kemudian, BKD dan Diklat dengan pagu Rp 42,6 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 8,61 persen. RSUD NTB dengan pagu Rp 214 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik masingmasing 7,89 persen dan 9 persen. RSJ Mutiara Sukma Mataram, dengan pagu 48,36 miliar, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 8,96 persen. Rumah Sakit HL. Manambai Abd. Kadir dengan pagu Rp 41,5 miliar, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 5,92 persen.

Sementara SKPD lainnya, paling banyak serapan keuangan dan fisiknya berada diantara 10-23 persen. Hanya satu SKPD yang serapan keuangan dan fisiknya paling tinggi, yakni BP3AKB dengan pagu Rp 12,6 miliar. Realisasi keuangan dan fisik telah mencapai 34,79 persen.

Kepala Biro AP dan LPBJP Setda NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT yang dikonfirmasi Suara NTB, usai menghadiri HUT Satpol PP ke-66 di Lapangan Sangkareang Kota Mataram

menjelaskan permintaan gubernur supaya SKPD yang masih kurang maksimal serapan anggarannya dengan memberikan laporan tertulis, sebetulnya bukan saja bagi SKPD yang kinerjnaya kurang. Tapi juga kepada SKPD secara keseluruhan. ‘’Sebetulnya bukan saja yang kinerjanya kurang tapi secara menyeluruh ada laporan-laporan untuk Pak Gubernur. Baik itu kinerja yang kurang maupun yang inovasi-inovasi yang ada.

Tapi untuk diketahui bahwa kinerja kurang itu bukan berarti kondisi SKPD itu lelet. Tapi mungkin banyak hal yang menyebabkan masih tertundanya pelaksanaan. Dari sisi progress fisik, tidak rendah. Tapi penyerapan keuangannya (masih rendah),” jelas Sugihartha.

Jika dilihat dari sisi realisasi fisik, katanya cukup bagus.

Namun dari sisi serapan keuangan memang masih ada yang rendah. Meskipun ada SKPD yang serapan keuangannya rendah, namun Sugihartha mengatakan secara umum kinerjanya sudah bagus. ‘’Kinerja itu diukur dari kemampuan merealisasikan fisiknya. Tapi, tentunya progress fisik ini akan diikuti dengan realisasi keuangan,’’terangnya.

Ditanya apa saja kendala yang dihadapi SKPD yang masih rendah serapan itu?

Sugihartha mengatakan banyak hal yang menjadi kendala. SKPD yang realisasi keuangannya masih rendah, kemungkinan, katanya dalam proses pengajuan SPP, SPM sampai keluarnya anggaran dalam bentuk SP2D. ‘’Nah, yang ditayangkan (dalam TEPPA TV Monitor) dan dilaporkan ke pimpinan, itu adalah yang sudah ditetapkan dalam SP2D. Jadi bisa saja progress fisiknya lebih tinggi tapi progress keuangannya masih rendah. Karena harus SP2D dulu, baru kami tayangkan,”terangnya.

Ia menjelaskan, jika serapan keuangan itu masih dalam proses pengajuan SPP dan SPM maka pihaknya belum menayangkan dalam TEPPA TV Monitor. ‘’Itu saja kendalanya, ndak ada kendala teknis yang lain, tidak ada.

Hanya itu saja. Ada juga dari sisi perencanaan yang masih perlu dievaluasi kembali ke lapangan.’’.

Menurutnya, selain serapan keuangan yang masih dalam proses administrasi,

ada juga yang menyebabbkan serapan anggaran masih rendah, yakni perencanaan program yang dievaluasi. Perencanaan program yang dievaluasi ini dilakukan untuk penajaman-penajaman di lapangan. Artinya, kata Sugihartha, ada program yang perlu pematangan lagi.

Bisa saja terkait dengan by name by address maupun lokasi program yang perlu mementingkan prioritas penanganan. (nas)

Perbankan dan Perusda Belum Efektif Dari Hal. 1 pihaknya telah mengarah ke sana. Memang, kata wagub perbankan dan perusda belum efektif dalam pengentasan kemiskinan. Karena program-program yang dilaksanakan masih belum diarahkan secara maksimal dalam pengentasan kemiskinan.

“Saya kira sangat besar potensi perbankan dan pe-

rusda ini melalui CSR-nya, melalui Baznas. Kita minta ini, semua pihak yang terkait. Ini saya kira tanggung jawab sosial mereka. Mereka kan beroperasi di sini, BUMN terutama. Marilah sama-sama, karena dia juga mengelola dana pihak ketiga. Punya aset di sini. Saya kira mereka juga komit, yang penting kita lakukan,’’ katanya. (nas)

Perbankan Jangan Hanya Jadi ’’Makelar’’ Dari Hal. 1 Dengan menurunkan suku bunga kredit komersil, akan lebih banyak peluang bagi pengusaha mengambil kredit.

Usaha bisa berkembang, lapangan kerja bisa terbuka, muaranya kemiskinan dan IPM NTB akan lebih baik.

Selain itu, ada program Mudarabah Muqayyadah yang harusnya bisa dilaksanakan perbankan syariah. Di mana perbankan dapat mempertemukan secara langsung antara kreditur dengan pemilik modal (penabung). Jika ini dilaksanakan, bunga kredit bank bisa diminimalisir.

Harapan senada juga disampaikan, anggota Komisi XI DPR RI, H. Wilgo Zainar, SE, MBA. Komisi IX DPR RI katanya, fokus mendorong perbankan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Apalagi saat ini sedang dalam proses pembashasan APBN-P, implementasi peran perbankan mengentaskan kemiskinan melalui penyaluran KUR sedang dievaluasi. ‘’Jadi perbankan itu harusnya tidak hanya profit oriented. Tapi harus berperan serta untuk membangun ekonomi rakyat.

Sejauh ini perbankan selalu dalam pertimbangan komersial daripada pertimbangan sosial,’’ kata anggota DPR RI Dapil NTB ini.

Meskipun sebenarnya cukup dipahami juga, ada risiko yang dihitung perbankan dalam menyalurkan kredit. Tetapi tetap saja, dukungan kredit dari APBN jangan kemudian tidak disalurkan dengan baik oleh perbankan, hanya karena mengatasnamakan risiko. ‘’Jangan KUR tidak disalurkan lantaran masyarakat dipandang tidak bankable,’’ katanya.

Menurut Wilgo, perbankan bisa optimal mendukung pengentasan kemiskinan khusus-

nya di NTB, dengan menyalurkan dana sosialnya untuk mendukung petani yang terancam kekeringan. Misalnya dengan mengalokasikan CSR memperbanyak pompa air dan sejenisnya. Sehingga petani bisa diselamatkan dari ancaman kemiskinan.

Cara lain, alokasikan keuntungan perbankan untuk membina pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam hal pelatihan teknologi, pendampingan dan mempromosikan produk UMKM serta memberikan stimulus modal kerja jika memungkinkan. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan agar suku bunga kredit perbankan bisa single digit (di bawah 10 persen). ‘’Jika semua ini bisa dilakukan dengan baik oleh perbankan, maka akan sejalan visinya dengan pemerintah daerah untuk mendukung pengentasan kemiskinan. BRI, BNI, Mandiri dan bank-bank lain harus punya binaan seperti Bank Indonesia,’’ kata Wilgo.

Sementara, Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi NTB, Prijono yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan, sebenarnya secara tidak langsung perbankan telah mendukung upaya mengentaskan kemiskinan di NTB khususnya. Alasannya, kerena 70 persen lebih pembangunan disokong oleh kredit yang diukucurkan oleh bank. ‘’Bayangkan kalau tidak ada perbankan,’’ kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB ini.

Demikian juga kegiatan social.

Melalui BMPD, banyak mendukung penyaluran dana sosialnya dengan membantu operasi katarak kepada sejumlah masyarakat miskin, dengan harapan bisa lebih produktif lagi. Mendukung pembangunan sasaran dan

prasarana pendidikan. Hal itu dilakukan, tiada lain agar masyarakat terbebas dari kerentanan kemiskinan.

Seperti diketahui, jumlah kredit perbankan di NTB tahun 2014 lalu mencapai Rp 21, 26 triliun, tahun 2015 meningkat menjadi Rp 24, 26 triliun. Kredit ini termasuk seluruh kredit perbankan umum dan syariah, tidak masuk di dalamnya kredit yang disalurkan perbankan.

Perkembangan nilai kredit perbankan ini, secara tidak langsung akan berhubungan dengan keuntungan yang dihasilkan perbankan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri juga menegaskan dalam waktu dekat NTB akan membentuk tim percepatakan akses keuangan daerah untuk mendorong perbankan, agar bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Terutama untuk pembiayaan sektor produktif. ‘’Kami akan rapat di provinsi rapat pembentukannya,’’ ujar Yusri.

Soal masih tingginya suku bunga kredit, menurutnya penurunan bisa dilakukan secara bertahap. Dimulai dari apakah masyarakat siap menerima suku bunga simpanan yang rendah, untuk kemudian disesuaikan dengan suku bunga acuan. Dukungan perbankan selama ini untuk penurunan angka kemiskinan, dengan disiapkan pembiayaan untuk sektor produktif. Pemerintah daerah, kata Yusri seyogianya juga bisa menyiapkan pengusaha yang fisibel untuk dibiayai oleh perbankan. Agar tidak berpotensi bagi perbankan jadi kredit bermasalah. ‘’Soal CSR, bank sangat peduli, termasuk bank yang berkantor pusat di Jakarta. Mereka juga kita minta untuk kepeduliannya dalam hal sosial di wilayah binaan, CSR perbankan sudah jalan,’’ katanya. (bul)

Halaman 15

Satpol PP NTB Dituntut Tetap Tegas, Simpatik dan Humanis Dari Hal. 1 simpatik dan tegas. Untuk mewujudkan itu maka perlu adanya pola sikap dan pola tindak yang dimiliki personel Satpol PP. Sikap humanis diperlukan karena dalam penegakan peraturan daerah, objeknya adalah masyarakat. Sehingga sentuhan kemanusiaan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas. Berdedikasi yakni memberikan pengabdian kepada masyarakat. Satpol PP harus memiliki totalitas dalam bekerja untuk bangsa dan negara. Kemudian, disiplin merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki Satpol PP sebagai penegak peraturan perundang-undangan. ‘’Maka harus memiliki kedisplinan tinggi. Memiliki kedisplinan diri sendiri sebelum menertibkan orang lain sehingga muncul penghormatan bagi Satpol PP,’’ujarnya.

Selain itu, Satpol PP juga harus tegas dalam melaksanakan tugas. Tegas dalam arti setiap personel Satpol PP harus memiliki ketegasan dan tidak boleh ragu mengambil tindakan. Dalam melakukan tindakan harus didasari ketentuan perundang-undangan yang ada. ‘’Satpol PP merupakan PNS yang istimewa dan tidak boleh diremehkan,’’ucapnya.

Dalam peringatan HUT Satpol PP ke-66 dan HUT Satlinmas ke-54, sejumlah hal yang menjadi penekanan yakni, Satpol PP harus menjunjung tinggi kehormatan Pol PP dalam ranah pengabdian kepada bangsa dan negara. Kemudian, mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menjaga ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya, melakukan mekanisme persuasif dan preventif pada setiap upaya penegakan Perda dan proses pembinaan kepada masyarakat melalui pola sikap dan pola tindak yang humanis. ‘’Serta meningkatkan profesionalisme dan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Dan ketegasan dalam bertindak agar kewibawaan Pol PP dapat terjaga,’’ tandas Wagub.

Sementara itu, Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si mengatakan, menjadikan Satpol PP yang tegas, simpatik dan humanis merupakan Pekerjaan Rumah (PR) ke depannya. Pihaknya tak menampik adanya stigma

yang menyebutkan Satpol PP kurang humanis dalam melaksanakan tugas, terutama dalam melaksanakan penertiban-penertiban yang melanggar peraturan daerah. ‘’Ini menjadi PR tersendiri bagi Satpol PP bahwa itu juga menjadi prioritas kita. Bahwa seberat apapun tugasnya, Pol PP dituntut tetap tegas, simpatik dan humanis. Tetap mengacu kepada perundangundangan dan mengacu kepada SOP. Tidak boleh keluar dari itu. Karena yang dihadapi masyarakat kita sendiri,’’ kata Ibnu.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, persoalan kekerasan dan ketidakmampuan personel menahan emosi di lapangan karena faktor penguasaan diri dan sumber daya yang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan sumber daya penyidik mutlak diperlukan.

Pasalnya, penyidik bagi Satpol PP adalah ujung tombak di dalam penegakan perundang-undangan daerah.

Manakala penyidik ini jumlahnya terbatas dan kurang, tentu optimalisasi penegakan perundang-undangan daerah, Perda, Pergub, kebijakan pemerintah daerah lainnya tak akan optimal. ‘’Nah inilah menjadi evaluasi HUT Pol PP yang ke 66, termasuk juga HUT Satlinmas,”ucapnya.

Dijelaskan, berdasarkan Permendagri No. 60 tahun 2013, salah satu indikator yang menentukan jumlah personel Satpol PP adalah luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penegakan peraturan daerah, kemudian tingkat eskalasi konflik di suatu daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan, lanjut Ibnu, memang personel Satpol PP kabupaten/kota masih kurang.

Untuk Kota Mataram sendiri, katanya, minimal harus memiliki 350-400 personel Satpol PP. Pasalnya, kemajuan pembangunan dan pariwisata yang ada, apalagi kota ini sudah menjadi destinasi wisata MICE. “MICE inilah yang banyak juga mengeluarkan energi Satpol PP dalam pengamanan-pengamanan agenda daerah yang berkolaborasi dengan unsur TNI dan Polri,”terangnya. (nas/*)

Dedikasi, Cinta untuk NTB dan Indonesia Dari Hal. 1 Bang Zul tak hanya bergulat dengan buku di kampus.

Tapi juga berinteraksi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan sebagai aktivis kampus. Periode 1994-1995, Bang Zul dipercaya oleh Mahasiswa UI sebagai Ketua Senat Mahasiswa tingkat universitas yang kini menjelma menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). ‘’Saya senang dan menikmati belajar,’’ katanya mengawali perbincangannya dengan Suara NTB, Senin (18/4).

Selain degree programme yang ditempuhnya di Glasgow, Bang Zul juga menempuh pendidikan lanjutannya di Kennedy School of Government, Harvard University (US), Harvard Business School (HBS), Institute for New Technology, Maastricht (The Netherlands), Science and Policy Research Unit di University of Manchester (UK) serta di University of Dundee (Scotland). Bang Zul juga berpengalaman sebagai Senior Research Fellow, Kennedy School of Government, Harvard University, USA. Setelah diamanahkan menjadi anggota DPR RI Periode 2004-2009 dan di periode 2009-2014 lalu, kini ia kembali dipercaya berkiprah di DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili daerah pemilihan Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon ( Banten 2 ) untuk periode 2014-2019.

Keterlibatannya di dunia politik tak berarti menyurutkan prestasinya sebagai akademisi di kampus. Memenangkan berbagai grant penelitian di tingkat nasional, menulis di jurnal ilmiah di dalam dan luar negeri serta merepresentasikan Indonesia di penelitian-penelitian internasional. Menulis opini di koran nasional adalah hal biasa yang dilakukannya. Tak mengherankan jika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menobatkannya sebagai Peneliti Muda Terbaik Indonesia dalam bidang Ekonomi dan Managemen tahun 2003.

Tak Melupakan Tanah Kelahiran Di Banten Bang Zul sangat dikenal. Tak heran beliau pernah menjadi Calon Gubernur Banten tahun 2006 berpasangan dengan artis Marissa Haque. Sayang pasangan ini kalah tipis dari pasangan Ratu

Atut – Masduki saat itu. Untuk memberdayakan masyarakat, Bang Zul di Banten berhasil mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah Ibu Mandiri untuk membantu permodalan UKM di Dapilnya.

Tidak hanya itu, Bang Zul juga mendirikan Sekolah Favorit Sinar Cendekia (SD, SMP dan SMA) di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan.

Tahun 2017 Pesta Demokrasi Pemilihan Gubernur Banten akan dihelat. Bang Zul di Pemilihan Internal PKS kembali menang dan diunggulkan untuk maju sebagai Calon Gubernur Banten untuk berhadapan dengan petahana Rano Karno.

Walaupun menjadi tokoh di Banten dan juga menjadi tokoh nasional, tak mengurangi perhatian Bang Zul pada tanah kelahirannya, Sumbawa. Bersahabat baik dengan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi (biasa disapa TGB) sekarang memungkinkan Bang Zul mendiskusikan banyak hal tentang kemajuan NTB. ‘’Mimpi TGB untuk menuntaskan pembangunan kilang strategis di Lombok Utara serta mengembangkan kawasan Samota di Pulau Sumbawa adalah ide-ide gemilang TGB yang saya dukung penuh,’’ ujar Dr. Zul. Dr. Zul adalah panggilan akrab Bang Zul di tanah kelahirannya.

Di Sumbawa, Dr.Zul dikenal sebagai penggagas banyak lembaga pendidikan. Ada TK dan SDIT Samawa Cendekia yang akan terus dikembangkan menjadi SMPIT dan SMAIT. Ada juga SMK Al Kahfi, SMK berbasis pesantren yang berada di kaki pegunungan di Olat Maras. Untuk pendidikan tinggi Dr.Zul menggagas lahirnya Univeristas Teknologi Sumbawa (UTS), Institut Ilmu Sosial Seni dan Budaya (IISBUD), dan Akademi Komunitas Olat Maras untuk pendidikan D1 dan D2. Di sekitar kompleks pendidikan di pegunungan Olat Maras Dr.Zul juga mengembangkan Science and Techno Park untuk Bioteknologi serta hadir juga Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM).

Di Sumbawa Dr.Zul juga menggairahkan kegiatan sosial kemasyarakatan. Arena Pacuan Kuda dibangun baru di dekat lokasi pariwisata di Desa Penyaring. Di arena ini, dibuat event besar pacuan kuda setiap tahun yang diikuti kuda-kuda pacu dari berbagai provinsi di Indonesia. Di

setiap event biasanya diisi oleh banyak kemeriahan seperti lomba seni tradisional tari dan nyanyian. Agar para joki tak ketinggalan dalam belajar, sekolah untuk joki cilik juga ditempatkan di lokasi pacuan kuda bekerjasama dengan Fakultas Psikologi UTS. Mimpi tentang Sumbawa Industrial Complex Walaupun NTB bukan dapilnya, kiprah Dr.Zul di NTB bukanlah semata karena romantika kedaerahan semata. Ada ide besar tentang harus hadirnya kawasan industri terintegrasi yang nantinya bisa jadi model untuk pengembangan teknologi nasional di Indonesia. ‘’Sebuah kawasan yang menyediakan lingkungan yang nyaman bagi lahirnya perusahaan dan industri kelas dunia di Sumbawa,’’ ujarnya penuh semangat. Dr.Zul adalah pakar industri dan teknologi dan sangat yakin bahwa ketertinggalan Indonesia harus digesa dengan peningkatan produktivitas dan kemajuan teknologi. ‘’Hadirnya industri dan teknologilah yang mampu mengatasi persoalan dasar pembangunan di NTB seperti kemiskinan, pengangguran, standar hidup yang rendah serta ketimpangan sosial,’’ katanya. Dengan kata lain apa yang sedang dilakukan Dr.Zul sekarang di Sumbawa adalah ekspresi pemahamannya tentang bagaimana sebaiknya industri dan teknologi itu dibangun dan berkontribusi bagi pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat. Sebuah mimpi besar dan agak ‘’gila’’. Karena idenya yang menarik dan sedikit ‘’nekat’’ ini menjadi pesona sendiri bagi banyak tokoh nasional untuk menengok sejenak ke Sumbawa tentang apa yang sedang dilakukan Dr.Zul dengan Industrial complex nya di Olat Maras, Sumbawa.

Industrial Complex sendiri adalah sebuah kawasan yang di dalamnya penuh dengan interaksi hangat antara dunia usaha, institusi pendidikan dan pemerintah. Sumbawa Industrial Complex adalah perjalanan panjang, berliku dan melelahkan. Butuh daya tahan dan kesabaran luar biasa untuk mewujudkannya jadi nyata. Tapi bukankah semua perjalanan panjang memang harus di mulai dengan langkah pertama?

Langkah awal yang dilakukan Dr Zul adalah mendirikan Universitas Teknologi Sumba-

wa (UTS). Ide dasarnya sederhana. ‘’NTB dan Indonesia kalau mau maju butuh insinyur lebih banyak. Ahli-ahli sosial dan ahli agama di NTB sudah banyak, yang kurang adalah insinyur,’’ cetusnya. NTB tak cukup menghasilkan sarjana dan ahli yang hanya bisa mengolah kata, pandai berdebat dan penuh kritik. NTB butuh ahli dan sarjana yang mampu mengolah sumber daya alam jadi punya nilai tambah. ‘’Untuk itulah UTS hadir untuk menghasilkan lebih banyak insinyur. Para Insinyur inilah yang diharapkan menjadi backbone yang dididik dan dibina untuk menjadi entrepreneur handal di masa depan,’’ harapnya. Memang, di NTB ada Newmont tapi sebagian besar insinyurnya masih dari luar. Agar Newmont bisa diisi lebih banyak tenaga lokal maka stop mengeluh tapi segera didik SDM kita dengan skill dan kemampuan yang sesuai dan dibutuhkan oleh Newmont. ‘’UTS kini mendidik anakanak kita di bidang Metalurgi, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Industri, Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Hasil Pertanian, Bioteknologi, Akuntansi, Ekonomi, Manajemen, Psikologi dan Ilmu Komunikasi.’’ Dr.Zul berharap, mudah-mudahan dengan banyaknya pilihan program studi, anak-anak kita punya banyak pilihan sehingga tak harus lagi ke luar daerah untuk melanjutkan studinya.

Kenapa ini penting? Karena Indeks Pengembangan Manusia (IPM) atau Human Development Index NTB itu rendah salah satunya karena lulusan SMA nya banyak yang melanjutkan pendidikan tingginya di Bandung, Bogor, Jakarta, Yogya dan Malang.

Agar IPM NTB membaik maka institusi pendidikan tinggi di NTB harus juga mampu menarik bakat terbaik Indonesia untuk belajar dan tinggal di NTB. ‘’Alhamdulillah mahasiswa-mahasiswi UTS kini berasal dari hampir semua provinsi di Indonesia.’’ Lalu agar bagus, pengajar UTS dari mana? Dengan jaringan dan pertemanan yang terbangun lama, Dr.Zul mampu mengajak dan menghadirkan banyak ilmuwan muda hadir dan mengembangkan expertisenya di UTS dan tinggal di Sumbawa.

Mengembangkan universitas teknologi butuh biaya yang tidak murah. Alat-alat laboratoriumnya (lab) agar bisa bersaing nilainya sangat besar.

Untuk mensiasatinya Dr.Zul menghadirkan Science and Techno Park (STP) di UTS yang diharapkan mampu menghadirkan lab dan perlengkapanperlengkapan mahal yang dibutuhkan untuk mengasah kemampuan para mahasiswanya. Di STP diharapkan para mahasiswa dilatih diworkshop yang ada dan juga diajar berbisnis di pusat inkubasi sehingga ide-ide yang dihasilkan di kampus bisa jadi bisnis. Diharapkan dengan hadirnya STP bibit-bibit perusahaan dan industri akan banyak lahir dari sini. Dengan hadirnya lab dan industri yang canggih maka ke depan akan mengundang lebih banyak lagi peneliti dan dosen terbaik ke Sumbawa. Kalau ini terjadi kesinambungan kampus dengan kualitas tinggi bisa terus dijaga kesinambungannya. ‘’Alhamdulillah dua perusahaan berskala nasional El Nusa sudah bersedia untuk meramaikan STP UTS dengan merencanakan pembangunan pembangkit listrik biomassa dan juga Perusahaan joint venture Prancis Aqua Energy yang akan membangun Pembangkit Listrik Solar cell di STP UTS,’’ katanya.

Perusahaan di bidang permesinan juga sudah hadir.

Demikian juga perusahaanperusahaan lain berbasis Bioteknologi seperti PT Rumah Kaca untuk pembibitan dan pelestarian tanaman asli yang akan jadi cikal bakal botanical garden di Sumbawa, PT Biologi molekuler dan lainlain telah hadir dan bermunculan di STP UTS. Sedangkan untuk UKM-UKM berbasiskan sumber daya alam lokal akan diakomodir dan dibina di Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di sekitar UTS dan STP juga.

Tentu teknologi tak harus kering dari keindahan. Kehadiran Institut Ilmu sosial dan Ilmu Budaya (IISBUD) di Sumbawa Industrial Complex tentu memberikan nuansa yang agak berbeda. Ada Fakultas Hukum yang bisa memberikan gambaran tentang copy right, ada Prodi Sosiologi yang memberikan gambaran tentang dinamika masyarakat, ada seni musik, seni tari, sastra dan lain-lain.

‘’Teknologi memang harus menyatu dengan seni dan budaya sehingga jadilah lokasi Sumbawa Industrial Complex ini sebagai sebuah lokasi yang manusiawi, nyaman dan menyenangkan.’’ Persis seperti nama lokasi kompleks ini berada sekarang. Olat Maras yang artinya bukit kebahagiaan. Olat Maras diharapkan jadi semacam taman pembelajaran yang menenangkan. Kemajuan dan ide tentang teknologi menemukan interseksi yang pas dan selaras dengan beragam ilmu lain seperti bisnis, akuntansi, hukum, juga berinteraksi dengan puisi dan tarian. Mereka yang terlibat di dalamnya adalah ilmuwan-ilmuwan yang diharapkan tumbuh utuh sebagai manusia dan bermanfaat bagi semesta alam.

Untuk ilmu dan hal-hal lain yang bersifat praktis di Sumbawa Industrial Complex ini ada juga SMK berbasis pesantren yang mendidik anakanak yang siap bekerja praktis. Ada juga akademi komunitas yang mempelajari alat berat dll. Sebuah mimpi besar dan kerja besar. Satu saat insya Allah ini akan jadi nyata dan kita banggakan.

Kalau Sumbawa Industrial Complex ini bisa terwujud maka tentu bisa dijadikan model dan rujukan untuk mengembangkan industrial complex serupa di banyak provinsi lain di Indonesia. Terutama untuk Indonesia bagian Timur. Kalau di Sumbawa bisa, mestinya di tempat lain juga bisa. ‘’Dengan kata lain, apa yang sedang saya lakukan saat ini di Sumbawa bukan hanya untuk Sumbawa dan NTB. Tapi semata karena ekspresi dan rasa cintanya pada Indonesia,’’ katanya.

Program Go East Young Man Kemajuan dan keberadaban mensyaratkan hadirnya keragaman. Ide-ide yang brilian tidak hadir dalam kevakuman. Ia muncul dari interaksi yang terus menerus membentuk lingkaran kemajuan.

Dr.Zul melihat masih banyak masyarakat NTB yang inward looking dan belum memahami indahnya keragaman yang berserak di Nusantara ini.

Begitu juga anak-anak Indonesia di provinsi lain banyak juga yang belum pernah melihat NTB apalagi melihat Sumbawa. Untuk itulah

Dr.Zul menginisiasi program beasiswa Go East Young Man ! Beasiswa yang ditujukan bagi calon mahasiswa-mahasiswa terbaik seluruh Indonesia yang mau bersekolah di Sumbawa. Dr.Zul ingin agar di Sumbawa ada ‘’Indonesia Mini’’, ada replika tentang Indonesia. ‘’Responsnya ternyata luar biasa datang dari seluruh penjuru Indonesia dari Aceh sampai Papua,’’ katanya bangga.

Dengan hadirnya mahasiswa-mahasiswa yang datang dari beragam asal usul dan budaya, ada pembelajaran dan pemaknaan kembali tentang kebhinekaan dan indahnya menjadi satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Bangga menjadi Indonesia. Anak-anak Sumbawa kini bisa belajar dari saudaranya yang berasal dari Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, dari Pulau Jawa dan daerah lainnya.

Anak-anak Indonesia yang berasal dari provinsi-provinsi lain belajar juga tentang budaya Sumbawa dan mengirimkan berbagai panorama dan keindahan Sumbawa, Lombok ke daerahnya masing-masing.

Dengan era media sosial seperti sekarang, informasi dapat begitu cepat disampaikan. Mereka secara tidak langsung telah menjadi duta wisata yang sempurna untuk NTB dan Indonesia. Pesan mereka cukup jelas ke Jakarta dan juga ke daerah mereka masingmasing bahwa Indonesia itu besar. Indonesia itu indah dan menakjubkan. ‘’Dan Indonesia itu sangat mungkin dibangun dan ditegakkan dari daerah !

Tempat kami kuliah boleh di kaki bukit kecil dan sederhana di Sumbawa tapi mimpi dan cita-cita kami sangat besar.’’

Dampak eksperimen dan keasyikan Dr. Zul sudah mulai terasa. UTS memang masih belia, tapi mahasiswamahasiswanya telah berhasil menorehkan banyak prestasi bukan hanya di tingkat nasional bahkan di level Internasional. Menangnya Tim Mahasiswa Bioteknologi UTS di Kompetisi Bioteknologi Dunia di MIT di Amerika jadi bukti nyata akan hal itu.

Membangun NTB dan juga membangun Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang.

Dr.Zul sudah memulainya dengan langkah pertama dari Sumbawa…. (rak)

Rabu, 20 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

Pemda KSB Pantau Gejolak Pasca-PHK Subkont PTNNT Taliwang (Suara NTB) Ribuan karyawan perusahaan Sub Kontraktor (Subkont) PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja) pada akhir Bulan Maret lalu, terus dipantau pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Pemda KSB ingin memastikan, bahwa seluruh karyawan yang telah diberhentikan itu tidak menimbulkan gejolak akibat tidak tuntasnya penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap mereka. “Kami pantau terus, karena khawatir ada gejolak pasca PHK itu,” jelas Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan (Hiwas) Disosnakertrans KSB Drs. Zainuddin kepada media ini, Selasa (19/4).

Diakuinya, enam perusahaan

Subkont yang melakukan PHK terhadap ribuan pegawainya pasca tidak diperpanjang kontrak kerjanya oleh PTNNT. Semua perusahaan telah berkomitmen untuk menuntaskan seluruh kewajibannya kepada para karyawan yang di PHK. Akan tetapi komitmen tersebut sebatas komunikasi dan prosesnya masih terus berjalan sampai sekarang. “Kita pantau, jangan-jangan kemudian ternyata ada karyawan tidak memperoleh haknya,” sebut Zainuddin.

Selain memantau, Disosnakertrans membuka ruang pengaduan bagi karyawan yang kemungkinan tidak memperoleh hak-haknya dari perusahaan pasca di PHK. “Sejauh ini memang belum ada laporan dari mantan karyawan enam perusahaan Subkont PTNNT yang di PHK. Tapi kita tetap buka ruang pengaduan,” klaimnya.

Sementara itu ditanya terkait keinginan karyawan dapat dipekerjakan lagi jika perusahaan mereka mendap-

at kontrak baru dari PTNNT nantinya? Zainuddin mengaku, kepastian itu telah diperoleh para karyawan.

Masing-masing perusahaan telah menyatakan kesiapannya merekrut kembali jika PTNNT memberikan kontrak kerja baru. “Soal komitmen itu juga sudah tuntas. Karena memang perusahaan sudah setuju,” timpalnya.

Untuk diketahui, enam perusahaan yang melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya itu adalah Subkont yang membantu PTNNT selama ini pada kegiatan penambangan di lubang pit (tambang). Sejak per 31 Maret lalu, PTNNT mengurangi kegiatan penambangannya di lubang pit yang secara otomatis berimbas pada pengurangan jumlah karyawan yang dipekerjakannya dalam hal ini perusahaan Subkont yang selama ini menjadi mitranya. (bug)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TKPKD Koordinasikan Bentuk Intervensi Penanganan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) NTB mengatakan, pihaknya akan mengkoordinasikan bentuk intervensi yang dilakukan perbankan, perusahaan daerah, perusahaan negara dan perusahaan swasta yang ada di daerah ini dalam penanganan masalah kemiskinan. Pelibatan aktor-aktor pembangunan di luar pemerintahan itu akan dilakukan melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR).

Sekretaris TKPKD NTB, Chairul Mahsul, SH, MM mengatakan Forum CSR telah terbentuk di NTB. Forum inilah yang akan lebih dioptimalkan perannya. Selian itu, ada juga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB dan kabupaten/kota. ‘’Semuanya kita berikan data tentang kemiskinan yang by name by address. Kemudian pengkoordinasian bentuk intervensinya. Kita masih kajian kalau itu. Tapi bahwa pelibatan aktoraktor itu sudah ada. Selain pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, juga ada itu yang namanya CSR dan Baznas,” terang Chairul dikonfirmasi di Mataram, Selasa (19/4) siang kemarin.

Baik Baznas dan Forum CSR yang di dalamnya BUMN dan BUMD, kata Kepala Bappeda NTB ini, program CSR yang dilakukan mengintervensi data kemiskinan by name by address yang dimiliki Pemprov NTB. ‘’Di tingkat TKPKD, ini

yang membagikan distribusi yang diintervensi sesuai data kemiskinan tadi. Ini diintervensi oleh Baznas atau oleh yang lain,”terangnya.

Chairul tak memungkiri selama ini program CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di NTB, baik BUMN maupun BUMD cenderung maunya sendiri. Maka dari itu, hal inilah yang akan diintegrasikan dengan upaya pengentasan kemiskinan di daerah.

Artinya, CSR yang diberikan kepada masyarakat diarahkan kepada masyarakat miskin baik dalam bentuk perlindungan maupun pemberdayaan. ‘’Karena CSR itu kan tidak bisa dipaksakan tetapi desain internal masing-masing perusahaan swasta maupun negara. Kita punya data orang miskin, itulah yang diintervensi. Karena kita belum pernah melibatkan selama ini,”ucapnya.

Mengenai besaran dana CSR, jenis program dan lokasi, lanjutnya, diser-

ahkan kepada masing-masing perusahaan. Pemprov melalui TKPKD hanya memberikan data bahwa masyarakat miskin yang perlu diintervensi. ‘’Kita tidak mengintervensi program. Masing-masing perusahaan kan berbeda. Kewajiban CSR-nya diatur UU. Tetapi bentuknya apa, ndak boleh kita. Kita mengarahkan.

Bahwa ini perlindungan bentuknya atau perberdayaan,’’ tandasnya.

Angka kemiskinan di NTB menurun pada periode Maret-September 2015 sebesar 0,56 persen. Jumlah penduduk miskin di NTB saat ini sebesar 16,54 persen atau 802.029 orang. Angka tersebut berkurang 21.060 orang atau 0,56 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada posisi Maret 2015 yang mencapai 17,10 persen atau 823.089 orang. Dari sisi progresivitas, NTB termasuk delapan provinsi di Indonesia yang paling progresif penurunan kemiskinan pada 2015 lalu. (nas)

(Suara NTB/humas Setda NTB)

TERIMA - Wagub NTB H. Muh. Amin saat menerima investor asal Jepang Nishiyama Yoshiyuki di ruang kerjanya, Selasa (19/4).

Investor Jepang Jajaki Potensi NTB Mataram (Suara NTB) Salah satu investor Jepang yang berkantor pusat di Bali Nishiyama Yoshiyuki melakukan penjajakan untuk berinvestasi di NTB. Namun, untuk mengetahui lebih jauh tentang potensi NTB Nishiyama yang juga pemilik PT. Fuji Home di Bali bersama jajaran direksi ini bertemu dengan Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, Selasa (19/4).

Di hadapan wagub, Nishiyama menjelaskan PT. Fuji Home merupakan perusahaan penyedia jasa property berpengalaman di Jepang yang sudah berdiri selama 14 tahun. Perusahaan ini membangun perumah-

an yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai tambah tinggi di Indonesia, sehingga pada tahun 2014 perusahaan ini berdiri di Jakarta dan sudah 2 (dua) tahun didirikan di Bali.

Diakuinya, ide pendirian PT. Fuji Home di Indonesia muncul dari rasa empati serta komitmen yang tinggi terkait jarak tingkat ekonomi Indonesia dan Jepang yang sangat timpang, khususnya di awal kedatangannya di Indonesia.

Dalam proses penjajakan investasi di NTB, ujarnya, pihaknya bersama jajaran direksi akan melihat sejumlah potensi investasi di Pulau Lombok Sementara Wagub NTB H. Muh.

Amin mempersilakan Nishiyama beserta rombongan menjajaki potensi NTB sebelum memutuskan untuk berinvestasi. “NTB akan berikan peluang itu dan silakan ketika berminat sesuai hasil survai, kami persilakan untuk berinvestasi di NTB,” ujar wagub.

Selain itu, ujarnya, dalam menjalankan proses investasi, investor harus sesuai prosedur dan menghubungi dinas/instansi terkait jika sudah memutuskan berinvestasi di NTB. Apalagi, Pemprov NTB akan berupaya memberikan pelayanan dan fasilitas investasi yang maksimal sesuai prosedur. “Yang penting kita bisa menarik banyak investasi”, ujar wagub. (ham)

Demam, Wisatawan di Gili Meno Harus Bayar Rp 40 Juta?

Tanjung (Suara NTB) Persoalan yang muncul di tiga gili seolah tak ada habisnya. Mulai dari sampah, tiket palsu, bangunan melanggar roi pantai, hingga yang terkini, menyangkut biaya pengobatan di klinik setempat.

Informasi yang dihimpun, Selasa (19/4), misalnya. Salah satu postingan di media sosial (medsos), menunjukkan keluhan mahalnya biaya pemeriksaan kesehatan yang dialami salah seorang wisman. Yang bersangkutan protes keras terhadap biaya pelayanan kesehatan klinik.

Bayangkan saja, pasien mancanegara sampai dimintai 4.000 dolar Amerika atau setara Rp 40 juta, dari sebelumnya telah membayar Rp 9 juta hanya untuk cek darah di hari pertama, infus dan diberi obat antibiotik di hari kedua.

Informasi itu lantas menyebar di KLU dengan cepat. Awak media pun mencoba menelusuri sumber tersebut, sayangnya tidak ditemukan.

Namun salah seorang sumber, pegawai Pemda KLU yang tidak ingin diungkap identitasnya, membocorkan informasi akun itu. Menurutnya status tersebut sudah dihapus. Hanya saja, berkembang bahwa fakta itu benar adanya.

Kejadian itu ka-

tanya dialami Mark, salah seorang wisatawan mancanegara asal Inggris.

Keluhan itu diunduh sesaat setelah beredar di facebook. Penelusuran awak media ke beberapa sumber yang disebutkan seperti Kades Gili Indah dan Kadus Gili Meno, membenarkan peristiwa tersebut. Kades Gili Indah, H. M. Taufik, mengakui pihaknya dihubungi oleh pihak hotel di mana tamu tersebut menginap.

“Kejadiannya benar terjadi, tetapi yang tahu persis kejadiannya adalah Pak Kadus Meno. Lagi pula sekarang wisatawannya sudah dibawa ke darat,” kata Taufik via telepon, Selasa (19/4).

Tak jelas darat yang dimaksud Taufik, apakah ke Puskesmas Nipah, Puskesmas Pemenang, ataukah pelayanan kesehatan di Mataram. Meski sudah berlalu, ia juga meminta media untuk bersama-sama memperbaiki situasi tersebut agar tidak menjadi citra buruk bagi sektor pariwisata di KLU. Kepala Dusun Gili Meno, Iskandar, via telepon mengakui saat dikonfirmasi. Kronologi kejadiannya, wisman tersebut telah memeriksa kondisi kesehatannya di salah satu klinik, di Gili Meno. Jumlah uang yang dimintai memang 4.000 dolar Amerika atau setara Rp 40 juta lebih. Hal ini lantaran wisman hendak dirujuk ke Siloam Hospital di Kuta Bali menggunakan helikopter.

Didampingi staf hotel tempatnya menginap, wisman sempat nego dan akhirnya harus membayar Rp 9 juta. ‘’Alasan dari klinik itu karena harus mendatangkan helikopter untuk angkutan rujukan ke Bali,” ucapnya.

Kadus mengklaim, biaya pemeriksaan kesehatan di Gili meno memang menjadi momok bagi kalangan turis.

Dengan fasilitas yang belum tentu lengkap dan SDM yang belum tentu

sesuai dengan standar internasional, sangat wajar para bule protes.

Untuk jenis penyakit yang rada sepele saja, turis kadang dijadikan “objek”. Pernah kata Kadus, wisman yang hanya sakit perut sampai dikenakan biaya hingga Rp 5 juta. Obat sejenis alkohol saja, tamu harus bayar sampai Rp 3 juta.

Di gili ada beberapa klinik. Pertanyaannya, resmikah kedua klinik tersebut? “Saya tidak tahu apakah klinik itu resmi atau tidak, karena begitu masuk mereka tidak pernah memberikan permakluman ke kami. Tahu-tahu sudah ada,” keluh Iskandar.

Menyikapi legalitas klinik, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), H. M. Sumadi, SH., melalui Kasi Klarifikasi, Erwin Rahadi, MM., mengakui seluruh klinik di tiga gili tidak memiliki IMB maupun IPPT. Artinya kata dia, jika berbicara legal formal, dengan tidaknya dasar izin membangun dari pemda maka klinik tersebut tidak resmi alias ilegal.

Pertanyaannya kata dia, bagaimana bisa kemudian Ikatan Dokter Indonesia NTB memberi izin praktik, atau Dikes KLU memberi izin praktik? ‘’Kami belum pernah mengeluarkan IPPT atau IMB untuk klinik di Gili Meno, termasuk klinik yang besar di Trawangan itu,’’ kata Erwin.

Banyak hal kata dia yang bersentuhan dengan legalitas klinik. Di tiga gili sebagai pulau kecil, klinik harus melengkapi dokumen lingkungan terkait pembuangan limbah, seperti botol obat, jamur suntik dan lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kadikes KLU, Benny Nugroho S., via telpon belum menjawab. Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari Benny apakah klinik di tiga gili resmi atau tidak. (ari)