Snt 20052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 65 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 20 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus SRG-iPasar

Mantan Menteri Koperasi dan UKM Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Adi Sasono diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, Kamis (19/5) kemarin, terkait dugaan suap pada proyek Sistem Resi Gudang (SRG) yang pengelolaannya melibatkan PT.iPasar Indonesia. Adi Sasono, mantan Menteri Koperasi dan UKM di era Kabinet Reformasi Pembangunan ini, menjalani pemeriksaan lebih dari tiga jam di salah satu ruangan penyidik Kejati NTB. Adi Sasono diperiksa Ketua Tim Penyelidik, Dwi Antoro, SH,MH, mulai pukul 09.30 Wita dan berakhir sekitar pukul 13.00 Wita. Usai diperiksa, Adi Sasono yang terlihat makin sepuh enggan berkomentar banyak saat wartawan menanyakan keterkaitan antara iPasar dengan pengelolaan SRG tersebut.

Adi Sasono juga ditanya pros-

es masuknya iPasar sebagai perusahaan nasional yang mendapat izin lelang komoditi jagung, bekerjasama dengan Koperasi Selaras. ‘’Tanya direksi saja, saya kan komisaris,’’ jawab Adi Sasono singkat. Selebihnya, dia menyarankan wartawan menanyakan itu kepada penyidik. ‘’Silakan tanya penyidik,’’ sarannya, sembari terus ber-

lalu. Ditanya soal dugaan suap ke oknum pejabat, Adi Sasono mengaku tidak tahu.

Adi Sasono hanya sedikit menjelaskan soal SRG yang kini mangkrak karena tidak ada proses lelang oleh iPasar. Apa alasannya? Menurut Adi Sasono, bisnis di Lombok Timur (Lotim) tidak menguntungkan dan dianggap tak kondusif.

Bersambung ke hal 15

ANTAI Kuta yang berlokasi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng) merupakan salah destinasi wisata potensial di Pulau Lombok khususnya dan NTB umumnya. Pantainya yang indah dan masih alami membuat objek wisata tidak pernah sepi pengunjung. Apalagi ketika musim libur tiba.

Seiring semakin populernya Pantai Kuta dan kunjungan wisatawan terus meningkat, para pedagang khususnya penjual aksesoris pun bermunculan. Jumlahnya pun membeludak. Diantara pedagang aksesori, tak sedikit dari mereka adalah anak-anak.

Rianti (11) salah satunya. Rianti saat ini duduk di bangku kelas 5 SD. Setiap hari, sepulang sekolah ia bersama dengan puluhan teman-temannya berlarian ke pantai menjajakan asesoris yang sudah ia siapkan. Berbagai macam aksesori, seperti gelang, gantungan kunci, kalung dan lain-lain. ‘’Saya jualan kalau sudah pulang sekolah.

Untuk bantu orang tua di rumah. Kalau ada wisatawan yang beli lumayan bisa bantu ibu untuk dipakai beli beras,’’ kata Rianti sambil mengatur aksesorinya.

Ia akan pulang pada malam hari. Sebab pengunjung di pantai ini biasanya akan duduk berjam-jam menikmati keindahan pantai hingga mentari tenggelam.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Melebihi Daya Tampung

Lalu Makripuddin (Suara NTB/nas)

KEPALA Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB , Dr. Lalu Makripuddin, M.Si mengungkapkan kapasitas daya tamping penduduk NTB semakin terbatas. NTB merupakan salah satu daru dua provinsi di Indonesia bersama Yogyakarta yang memiliki indeks tekanan penduduk di atas 2.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

PT. DMB ( Daerah Maju Bersaing) dengan PT. MDB (Multicapital Maju Bersaing) sudah sepakat menunjuk pihak ketiga untuk menghitung dan menyelesaikan klaim piutang dividen.

Penunjukan pihak ketiga itu dilakukan karena kedua belah pihak antara PT MDB dan PT MDB sama-sama mengklaim memiliki piutang.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/lin)

BEREBUT– Sejumlah anak yang menjual berbagai macam aksesori di Pantai Kuta, berebut menawarkan dagangannya pada seorang wisatawan. Terkadang mereka memaksa wisatawan untuk membelinya, sehingga membuat wisatawan merasa kurang nyaman.

Penanganan Mandek

KPK Korsup Enam Kasus Korupsi di Polda NTB Mataram (Suara NTB) Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali turun ke NTB. Setelah menyerahkan kasus iPasar ke Kejati NTB, giliran Polda NTB dan jajaran disupervisi. ‘’Ada enam kasus yang akan disupervisi KPK,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Bagus Satrio Wibowo, SIK kepada Suara NTB, Kamis (19/5).

Rinciannya, masing masing dua kasus di Polda NTB, Polres Bima Kabupaten dan Polres Lombok Barat. “Mengingat keterbatasan wak-

Tunjuk Pihak Ketiga

Mori Hanafi (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/why)

DIPERIKSA - Mantan Menteri Koperasi dan UKM Adi Sasono dikonfirmasi usai diperiksa di Kejati NTB, Kamis kemarin.

tu, kami minta KPK supervisi bertahap. Jadi enam kasus dahulu,” sebutnya.

Dirincinya, untuk Polda NTB, dua kasus yang masuk agenda supervisi ini adalah terkait dugaan korupsi bantuan sandang pangan di Kesra Setda Kabupaten Lombok Timur. Kendalanya sampai saat ini belum ada audit kerugian negara dari BPKP. Status kasus ini sudah naik ke penyidikan, Bersambung ke hal 15

kasus yang akan ”Ada enam disupervisi KPK Bagus Satrio Wibowo

(Suara NTB/dok)

Investor Singapura Tertarik Investasi Budidaya Lobster di NTB Mataram (Suara NTB) Investor asal Singapura berminat untuk menanamkan investasinya budidaya lobster di NTB. Pemprov merespons positif rencana ini dan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terkait dengan masalah yang dihadapi nelayan penangkap lobster di daerah ini. ‘’Iya (ada investor Singapura tertarik investasi budidaya Lobster). Besok (hari ini) kami undang mereka untuk presentasi jam 09.00 Wita di BKPM.

Kita tes dulu keseriusannya,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (19/5) siang kemarin.

Ridwan menjelaskan, investor asal Singapura ini baru menyampaikan rencana investasinya. Pada Jumat (19/ 5), investor tersebut akan memaparkan rencana dan besar investasinya dalam budidaya lobster di NTB. ‘’Maka-

nya kita dengarkan paparan mereka besok. Ini bagus sebagai salah satu solusi masalah nelayan kita. Pemprov merespons positif rencana investasi ini,’’ ujarnya.

Sejak keluarnya, Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2015, nelayan penangkap lobster di daerah ini tak bisa lagi melakukan aktivitasnya.

Pasalnya, bibit lobster yang semula biasanya diekspor ke luar negeri, Bersambung ke hal 15

DPP Diminta Persatukan Golkar NTB

Mataram (Suara NTB) Manuver para elite di DPP Partai Golkar dianggap sebagai pemicu terjadinya perpecahan di tubuh kepengurusan Partai Golkar di NTB. Kini, setelah para elite di pusat menyatu lewat Munaslub, mereka diminta untuk bertanggung jawab atas perpecahan yang mereka timbulkan di daerah.

Politisi senior Partai Golkar, H. Mesir Suryadi, SH yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (19/5) kemarin menganggap, per-

pecahan para elite Golkar di daerah NTB saat ini sebenarnya hanya merupakan turunan dari konflik yang terjadi di tingkat pusat. Kini, setelah para aktor tingkat pusat berdamai, mereka seolah membiarkan dampak kolateral yang telah mereka timbulkan.

Drama perpecahan kubu Musda Praya dengan Musda Senggigi yang berujung pada pemberhentian H. Muh. Amin, SH, M.Si dan H. Umar Said, S.Ag, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 20 Mei 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jalan Baru Monjok Diduga Jadi Lokasi Mesum Mataram (Suara NTB) Bukan saja masalah kemiskinan dan pengangguran yang jadi pekerjaan rumah (PR) Pemkot Mataram. Persoalan sosial remaja kini perlu penanganan serius. Sebab, pergaulan remaja, kini sungguh memprihatikan. Jalan Bung Hatta alias jalan baru Kelurahan Monjok, diduga dijadikan tempat praktik mesum para muda - mudi. Tak ada kontrol petugas, padahal praktik ini muncul sejak akses jalan dari menuju Monjok - Rembiga diresmikan.

Suara NTB coba melakukan pemantauan di lokasi tersebut.

Pukul 22.00 wita, hilir mudik gadis yang jika dilihat dari raut wajahnya masih berusia belasan tahun. Pakaian mereka seksi dengan dandanan menor. Dua gadis masing - masing mengenakan baju pink celana panjang. Satunya lagi, baju hitam kombinasi celana jeans mini. Satu batang rokok mereka hisap bergantian di bawah lapak beratap terpal.

Bukan saja dua remaja ini.

Di beberapa titik bahkan, remaja lainnya duduk berkelompok sembari menenggak minuman

tradisional. Pasangan kekasih yang masih remaja asyik bercinta di bawah pohon. Meskipun cahaya lampu menyoroti, mereka seolah tak peduli. Sang perempuan tidur di pangkuan pacarnya. Sementara, pemuda ini sibuk memeluk dan sesekali mencumbu pacarnya. Anehnya, mereka tidak malu padahal di sisi kiri dan kanan banyak orang melihat.

Entah moral generasi saat ini telah rusak ataukah minimnya pengawasan orangtua. Sebab, hingga larut malam tepatnya pukul 00.35 wita, bukannya sepi,

lapak yang dibangun alakadarnya ini justru semakin ramai digandrungi pasangan muda mudi. Saat itu, satu pleton aparat kepolisian dari Polres Mataram datang. Rupanya, aparat berseragam coklat ini hanya menggugurkan kewajibannya.

Tak cukup lima menit, mereka turun dan mengambil foto. Lantas setelah itu pergi begitu saja.

Menjadi kecurigaan, salah satu lapak dibangun persis di atas saluran dengan sekat seperti kamar, diduga dijadikan lokasi esek - esek. Sebab, pasangan berlawan jenis terlihat keluar dari

bilik yang terdinding anyaman bambu tersebut.

Dari perbincangan Suara NTB dengan salah seorang pedagang di lokasi itu mengaku, gadis - gadis atau disebut dengan cabe cabean ini, merupakan anak Kota Mataram. Diantaranya berasal dari Seganteng, Selagalas, Sayang - Sayang, Monjok dan Karang Baru. Ia menuturkan, mereka itu kebanyakan berasal dari keluarga broken home, sehingga memilih bebas keluar hingga larut malam.

"Yang tadi pergi itu dari Seganteng. Kebanyakan yang kemari, keluarganya broken home,” tuturnya tapi enggan menyebutkan namanya.

Ibu tersebut tidak memberikan banyak keterangan terkait aktifitas para remaja nongkrong hingga larut malam. Hanya diberikan gambaran, sebagian besar mereka putus sekolah bahkan lulus SMP. “Mereka

sudah ndak sekolah,” sebutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik enggan memberikan komentar menyangkut persoalan sosial remaja saat ini. Mantan Camat Cakranegara lebih menyerahkan penertiban kepada Satpol PP Kota Mataram.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar mengaku, pihaknya sebenarnya rutin melakukan patroli ke lokasi tersebut. Persoalannya, remaja ini selalu mengetahui jam - jam petugas melakukan patroli, sehingga ada kesan petugas kucing - kucingan. “Saya sudah perintahkan bidang trantibum agar di sana itu lakukan penertiban.

Tapi kan ditahu saja jadwal kita patroli,” kata Chaerul.

Terhadap kecurigan lapak dijadikan tempat prostitusi, pihaknya akan mengecek dan me-

(Suara NTB/cem)

DIDUGA DISALAHGUNAKAN - Aktivitas remaja di sepanjang Jalan Bung Hatta Kelurahan Monjok. Malam hari lokasi ini ramai dijadikan lokasi tongkrongan remaja. Tapi justru diduga disalahgunakan sebagai tempat mesum. minta petugas membongkar lapak tersebut. Selain menyala-

hi aturan, laporan masyarakat perlu diatensi. (cem)

Batal, Penertiban Bangunan Liar di Kekalik Petani Hilang Pekerjaan PERKEMBANGAN sektor pembangunan di Kota Mataram mengalami peningkat signifikan. Perkantoran maupun properti bermunculan di beberapa kawasan. Namun, pengembangan ini justru menimbulkan persoalan baru.

Lahan pertanian semakin berkurang dan sempitnya saluran irigasi. Alhasil, petani mulai kehilangan pekerjaan.

Kurangnya lahan pertanian ini kata Lurah Jempong, H. Taswir, Kamis (19/ 5) sebenarnya sudah mulai (Suara NTB/dok) dirasakan oleh masyarakat H. Taswir sejak beberapa tahun sebelumnya. Hasil panen mereka mengalami penyusutan drastis.

“Kalau ngeluh sih hampir setiap waktu kita dengar,” katanya.

Pemicu utama pengurangan lahan ini, diakibatkan berkembangnya usaha properti di Mataram. Mantan Lurah Punia ini juga menyesalkan, pengembang perumahan yang tidak memperhatikan akses saluran primer maupun skunder. Akibatnya, bukan saja lahan pertanian tergenang, melainkan timbul spot - spot banjir. “Saluran semakin sempit. Coba lihat depan Asrama Haji, kan sudah ke sana genangan airnya,” sebutnya.

Ia mendukung langkah Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, membuat Peraturan Daerah (Perda) lahan abadi. Peraturan ini paling tidak menjadi acuan pemerintah maupun pengusaha, terkait lokasi mana yang boleh dibangun atau tidak. “Artinya kan bisa jelas dimana bisa dibangun dan mana yang tidak,” ujarnya.

Menjadi kekhawatiran, lahan pertanian berkurang maka petani harus kehilangan pekerjaan. Kalaupun mereka ingin beralih profesi, keterbatasan keterampilan menjadi kendala. Logikanya kata Taswir, perusahaan tidak mungkin mempekerjakan karyawan yang tidak mengantongi ijazah dan minim keterampilan. “Masak mau tanam sayuran di beton,” sindirnya.

Harapan adalah, pertama, pemerintah harus membuat aturan jelas terkait izin pembangunan terutama diusahakan tidak menggunakan lahan produktif. Kedua, kalaupun pengusaha perumahan membangun, paling tidak diperhatikan saluran sehingga tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan pemerintah. “Kalau membangun perhatikan saluran dan jangan lahan dikurangi pertanian,” kata Taswir. (cem)

(Suara NTB/dok)

Panggil Pengembang ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta menilai fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum) kompleks perumahan masih menjadi masalah sampai saat ini. Buktinya, Dinas Pertamanan enggan membayarkan beban PJU (Penerangan Jalan Umum) di sejumlah kompleks perumahan di Kota Mataram lantaran pengembang belum menyerahkan fasos dan fasumnya kepada Pemkot Mataram.

Mestinya, kata Ketut Sugiarta, begitu pengembang selesai melakukan pembangunan, fasos dan fasum harus segera diserahkan kepada pemerintah. Pihaknya juga tidak menyalahkan Dinas Pertamanan Kota Mataram yang enggan membayar beban PJU. Justru, Pemkot mataram tidak memiliki dasar untuk menganggarkan biaya pemeliharaan PJU tersebut. ‘’Kalau belum serah terima, tidak ada dasarnya keluarkan uang,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di Mataram, Kamis (19/5). Ketut Sugiarta menyebutkan, keengganan pengembang menyerahkan fasos dan fasum menjadi salah satu kelemahan Pemkot Mataram. Ketika Pemkot Mataram memberikan izin kepada pengembang, mestinya dibuatkan berita acara penyerahan fasos dan fasum. ‘’Masalah serah terma ini harus jelas,’’ imbuhnya. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram ini, menilai bahwa Pemkot Mataram masih lemah dalam hal pengawasan. Seharusnya, sambung Ketut Sugiarta, ketika ada pengembag yang tidak menyerahkan fasos dan fasumnya, Pemkot Mataram harus berinisiatif melakukan pemanggilan. ‘’Jangan didiamkan saja,’’ kritiknya.

Sebagai fungsi kontrol pemerintah, bisa saja Pemkot Mataram mengambil kebijakan menahan izin yang diajukan pengembang yang sama untuk membangun di tempat lain, ketika fasos dan fasum pada kompleks perumahan terdahulu tidak diserahkan. ‘’Ini dimaksudkan supaya pengembang bisa lebih konsekuen,’’ katanya.

Demikian pula ketika wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta Dinas Pertamanan untuk lebih serius mengurus masalah PJU. Karena, ada indikasi, Dinas Pertamanan belum serius mengurus masalah PJU. Salah indikatornya adalah, ketika ada laporan masyarakat bahwa ada PJU mati di sejumlah titik, tidak langsung ditindaklanjuti. ‘’Ini kembali kepada inovasi SKPD. Bagaimana mengelola masalah pertamanan secara maksimal.

Kalau sudah ada masalah di lapagan, harus cepat tanggap,’’ pintanya. Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Ketut Sugiarta menyarankan agar Pertamanan membuka layanan penbgaduan via SMS yang dapat diakses oleh semau kalangan masyarakat. (fit) I Ketut Sugiarta

Mataram (Suara NTB) Tahun lalu, Pemkot Mataram berencana menertibkan bangunan liar yang dibangun warga di atas saluran yang melintas di tengah pemukiman Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela. Namun hingga kini, bangunan liar tersebut masih tetap berdiri. Menurut Lurah Kekalik Jaya, M. Fathurrahman kepada Suara NTB, penertiban urung dilaksanakan karena rencana penutupan saluran untuk kemudian dijadikan jalan ditunda.

Sampai saat ini terdapat sekitar lima bangunan yang dibangun di atas saluran.

“Sekarang belum (ditertibkan).

Masih ada bangunan-bangunan itu,” jelasnya di Kantor Walikota Mataram, Kamis (19/ 5). Fathurrahman menyampaikan sekitar akhir tahun lalu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram telah turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi saluran. Pada saat itu diminta agar warga membongkar sendiri bangunannya.

Batalnya rencana penutupan saluran tersebut menurutnya karena adanya kebijakan

efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dimana pemerintah daerah diminta untuk mengembalikan 10 persen DAK (Dana Alokasi Khusus).

Fathurrahman menyampaikan rencana awalnya setelah saluran ditutup, akan dibangun jalan alternatif tembus ke Jalan Panji Tilaar sedangkan Jalan Swadaya sebagai jalan utama saat ini direncanakan menjadi jalan satu jalur. Di samping itu, dengan penutupan saluran diharapkan tidak ada lagi warga yang membuang sampahnya ke saluran. “Itu rencananya. Tapi sekarang tidak bisa dilaksanakan karena ada efisiensi anggaran dari pusat.

Ada anggaran yang jadi prioritas dan rencana di Kekalik itu dipending dulu,” terangnya.

Penertiban bangunan liar di wilayahnya itu disampaikan Fathurrahman harus dilaksanakan beriringan dengan pembangunan jalan. Karena jika hanya ditertibkan, maka ia khawatir dapat muncul masalah baru. “Nanti kalau kita tertibkan, jalan tidak dibangun, kan jadi masalah,” cetusnya. Namun pada dasarn-

(Suara NTB/ynt)

BANGUNAN LIAR - Bangunan liar yang berdiri di atas saluran yang melintas di tengah pemukiman warga di Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya. Bangunan liar ini batal ditertibkan. ya ia menyampaikan warganya khususnya pemilik bangunan liar di atas saluran itu sudah siap untuk ditertibkan.

Panjang saluran yang melintas di tengah pemukiman warga ini sekitar satu kilometer dengan lebar sekitar 3,5 meter. Beberapa wak-

Peringatan HAN

Pemerintah Ingin Manjakan Anak – anak Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram terus bergegas mematangkan persiapan penyelenggaraan hari anak nasional digabungkan dengan kongres anak Juli mendatang.

Kamis (19/5), rapat yang persiapan dipimpin Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB), Sutrisno bersama perwakilan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala BP3KB Provinsi NTB, LPA Kota Mataram serta instansi terkait.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan memprediksi, peringatan hari anak nasional digabungkan dengan kongres anak tersebut, akan menghadirkan sekitar 1.000 tamu dari seluruh perwakilan anak se - Indonesia.

Walikota kata Indra, sangat mengatensi kegiatan - kegiatan berskala nasional, sehingga diharapkan bisa sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi maupun pencitraan.

“Pak Wali sangat antusias dan ini diharapkan bisa sukses,” kata Indra dikonfirmasi usai rapat, Kamis (19/5).

Beberapa agenda menjadi bagian kegiatan tersebut yakni, pagawai kirab budaya, seminar dan diskusi serta temu anak nasional. Paling penting menurutnya, momentum ini bisa sebagai ajang untuk memanjakan anak anak. Memanjakan dimaksud, segala bentuk permainan

(Suara NTB/cem)

PEMAPARAN - Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan didamping Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno dan Pembina LPA Kota Mataram, Nyayu Ernawati memberikan pemaparan terkait persiapan Kota Mataram sebagai tuan rumah penyelenggaraan HAN Juli mendatang. bisa digunakan gratis, makan di restoran gratis dan lain sebagainya. “Konsep disampaikan dari Kementerian memanjakan anak itu saya kira itu ide bagus,” katanya.

Kepala BP2KB Kota Mataram yang juga Ketua Panitia HAN, Sutrisno mengatakan semaksimal mungkin persiapan maupun run down acara dipersiapkan dengan baik. Program dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan Pemkot Mataram, paling tidak bisa dipadukan agar bisa mengefisiensikan waktu penyelenggaraan.

Sekretaris Asisten Deputi

Kementerian PP dan PA Mufti Widiawati mengatakan, pelaksaan kegiatan difokuskan tanggal 23 Juli mendatang, pihaknya ingin membuat anak bahagia. Bahagia dalam konteks, mencegah adanya kekerasaan fisik maupun seksual terhadap anak. Yang paling penting, tagline ‘Berlian’ (bersama lindungi anak) harus menjadi pegangan orangtua dan masyarakat. “Konsep Berlian ini, kita harapkan masyarakat betul - betul menjaga anaknya seperti menjaga berlian itu sendiri,” demikian Mufti. (cem/*)

tu lalu, Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura kepada Suara NTB menyampaikan rencana penutupan saluran dan pembangunan jalan di Kekalik Timur batal dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. DAK tahun 2016 ini dip-

rioritaskan untuk perbaikan jalan dan perbaikan saluran irigasi. Mahmuddin menyampaikan pihaknya juga masih menggunakan sistem prioritas. Karena perbaikan jalan dan saluran irigasi dinilai lebih mendesak, maka itulah yang diprioritaskan. (ynt)

Akan Dibentuk, Tim Khusus Tangani Parkir Sembarangan Mataram (Suara NTB) Untuk mengatasi maraknya kendaraan yang parkir sembarangan bahkan di badan jalan, Pemkot Mataram berencana akan membentuk tim khusus.

Tim ini berasal dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram dan Satpol PP Kota Mataram. “Teman-teman dari Dinas Perhubungan selaku leading sector penanganan badan jalan ini sudah berkoordinasi dengan saya rencananya akan membentuk tim terkait parkir secara liar ini,” terang Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati kepada Suara NTB kemarin.

Bayu menyampaikan tim ini nantinya tidak hanya akan menyasar kendaraan yang diparkir di badan jalan, tapi juga lahanlahan parkir yang dimanfaatkan untuk tempat berjualan akan ditertibkan pihaknya. Menurutnya banyaknya kendaraan yang terparkir di badan jalan karena lahan parkir banyak dimanfaatkan sebagai tempat usaha.

Bahkan di beberapa tempat pemilik usaha melarang kendaraan terparkir di depan tokonya selain pelanggan tokonya dengan memasang plang larangan.

Hal ini menurut Bayu tidak diperbolehkan karena lahan tersebut untuk umum, pelanggan maupun bukan pelanggan toko tertentu.

“Sejak 2013 kami koordinasi dengan Perhubungan dan sempat turun beberapa kali namun memang tidak bisa di satu atau dua titik tapi harus merata di seluruh wilayah Kota Mataram. Untuk menangani persoalan ini tidak gampang,” jelasnya. Beberapa tahun lalu pihaknya juga telah menertibkan genset di lahan parkir. “Alhamdulillah sudah banyak yang mematuhi dan

(Suara NTB/ynt)

Bayu Pancapati masih juga ada yang bertahan dan tidak memindahkan,” ujarnya.

Bayu mengatakan terkait tim ini ia juga berharap kepada Dishubkominfo Kota Mataram untuk terus berkoordinasi dengan pihaknya terkait penegakan Perda. Ia mengatakan telah ada rambu larangan parkir yang dipasang Dishubkominfo di beberapa titik di pinggir jalan, namun masih tetap dimanfaatkan sebagai tempat parkir seperti di depan Taman Sangkareang, ke depan kendaraan-kendaraan ini akan ditertibkan pihaknya termasuk juga penggunaan trotoar untuk tempat parkir.

Bayu menyampaikan pihaknya beberapa kali melakukan penertiban khususnya kendaraan yang diparkir di trotoar. Tapi selang beberapa hari, kembali lagi ada pengendara yang memarkir sembarangan. “Makanya ini kadang yang jadi permasalahan kita dan kita harapkan temanteman Perhubungan kita bersama-sama secara terpadu turun,” terangnya. (ynt)

Dianggarkan Rp 400 Juta

Pemkot Beri Kompensasi Pedagang Tuak Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram rupanya benar - benar serius, agar pedagang minuman tradisional jenis tuak beralih profesi.

Pemkot telah menganggarkan kompensasi Rp 400 juga dalam APBD perubahan.

Sebagai gambaran, penertiban penjual miras ini selain sering memicu keributan. Selain itu, Kota Mataram sebagai tuan rumah penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur’an (MTQ) akhir Juli mendatang. Dalam beberapa kali rapat dipimpin

langsung Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Lurah dan Camat diminta mendata serta mengimbau, agar masyarakat tidak secara demonstratif menjual miras di pinggir jalan. Tak hanya itu saja, program jangka panjang diharapkan pemerintah, agar masyarakat beralih profesi.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan menyebutkan, dalam postur anggaran perubahan telah dialokasikan Rp 400 juta lebih sebagai dana kompensasi

bagi pedagang minuman keras jenis tuak. Kompensasi tersebut dimaksudkan, agar pedagang beralih profesi. “Harapan kita dari kompensasi ini kan, mereka berjualan yang lain,” kata Indra, Kamis (19/5).

Besaran kompensasi diberikan perintah tergantung dari besar usaha. Minimal kompensasi Rp 1 - 5 juta. Mekanismenya sambung Indra, warga mengajukan proposal ke pemerintah. Kemudian, tim memverifikasi usulan tersebut. “Dari informasi sudah puluhan pro-

posal yang masuk,” sebutnya.

Hasil inventaris lurah dan camat, masing - masing kecamatan diantaranya Kecamatan Cakranegara ada 78 pedagang tuak, Kecamatan Selaparang 47 pedagang, Kecamatan Mataram 45 pedagang, Ampenan 20 pedagang, Kecamatan Sekarbela 2 pedagang dan Kecamatan Sandubaya sebanyak 33 pedagang.

Apakah tidak ada kekhawatiran kompensasi tersebut justru dijadikan modal menjual miras? Camat dan Lurah

natinya, diminta untuk mengecek ke lapangan. Apakah sudah ada perubahan atau tidak. Tidak menutup kemungkinan, akan diberikan sanksi apabila penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan.

Tapi di sisi lain, ia melihat sudah ada perkembangan yakni, pedagang tidak lagi berjualan secara demonstratif di pinggir - pinggir jalan. “Hasil pantauan dua malam, semula menjual demonstratif, sekarang mereka masuk ke dalam,” demikian Indra. (cem)

SUARA NTB Jumat, 20 Mei 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Hidup Mati Bersama Petani

H. Wilgo Zainar Kembali Pimpin HKTI NTB

Penyerahan pataka HKTI oleh Fadli Zon kepada H. Wilgo Zainar

Provinsi NTB, H. Wilgo Zainar, SE, M.BA dalam kesempatan tersebut tak banyak memberikan sambutan. Ketua DPD Provinsi NTB Partai Gerindra ini hanya mengingatkan kembali untuk mengedepankan amanah yang dipegang dalam memperjuangkan petani.

Ia dan pengurus yang dilantik lainnya, semaksimal mungkin mengakselerasikan program-program HKTI pusat.

Intinya H. Wilgo mengingatkan dari NTB bangsa Indonesia harus kuat dengan hasil-hasil pertaniannya. Serta mengupayakan untuk merdeka dari impor, selama petani masih mamp u memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kap-

H. Wilgo Zainar

Penyerahan pataka Pemuda Tani Indonesia dari Dj Francis kepada L. Suparlan

asitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sriharianto juga sependapat.

Bahwa ketergantungan terhadap hasil pertanian impor harus dipangkas.

Pengurus HKTI dan Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTB pasca dilantik dimintanya untuk menjadi pionir teknologi dalam mempertahankan sektor pertanian yang kini tergerus gengsi dan alih fungsi lahan.

Melalui kementeriannya, danadana desa dianggarkan dan akan terus ditingkatkan. Eko mengatakan, pengurus dan anggota HKTI serta Pemuda Tani Indonesia diminta terlibat langsung memberikan sumbangsih untuk mengarahkan danadana tersebut dalam pembangunan sektor pertanian.

“Rancang program pembangunan pertanian yang baik, ajukan pemikiran di desa untuk mengarahkan dana-dana pembangunan tersebut,” sarannya.

Ketua DPP Pemuda Tani Indonesia, Ir. Farry Dj Francis mengemukakan lima hal penting yang harus dilakukan pengurus DPD dan DPC Pemuda Tani Indonesia Provinsi NTB, di Fadli Zon antaranya identifikasi

Penandatanganan berita acara pelantikan

Petani Masih Sulit Akses Perbankan Mataram (Suara NTB) Keberpihakan kredit-kredit perbankan kepada petani umumnya masih sangat minim. Petani masih sulit mengakses perbankan. Melihat kondisi ini, perlu ada formula khusus untuk meningkatkan kepercayaan dan posisi tawar petani di perbankan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN-HKTI), Fadli Zon, saat melantik pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB periode 2016-2020 di Mataram, Kamis (19/5) mengungkapkan, data BPS menyebutkan jumlah petani di NTB sebanyak 616.000 orang. Jika dikelompokkan, dengan anggota kelompok antara 20-25 orang, terdapat sebanyak 26.000 potensi kelompok tani di NTB. Fadli Zon mengamini umumnya hanya sebagian kecil di antara petani yang mampu mengakses kredit perbankan.

Sulitnya para petani mendapatkan pelayanan perbankan itu tidak lepas dari tidak adanya yang dijaminkan dalam memperoleh kredit.

Persoalannya, kata Wakil Ketua DPR-RI ini, perbankan punya syarat jaminan.

Pemerintah idealnya menyiapkan perbankan khusus untuk melayani petani.

Jika itu diberlakukan, Fadli Zon mengatakan petani tak perlu lagi merasa kesulitan untuk menanggulangi penambahan modal dari bank. Dia juga meya-

pemuda-pemuda tani di setiap daerah menjadi agen-agen pembangunan pertanian, identifikasi 1 kegiatan sektor pertanian sebagai pilot projek di DPC sesuai potensi wilayah.

Selain itu, melakukan konsolidasi antar pengurus untuk membuat on farm sederhana oleh seluruh pengurus dan anggota, dukung penuh program HKTI serta yang tak kalah penting harus dilakukan penghimpunan database info-info yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Sementara Fadli Zon mengingatkan pengurus untuk tetap mengukuhkan komitmen mendukung petani menjawab berbagai persoalan dan tantangan klasik dan masa kini. Persoalan-persoalan tersebut di antaranya mengenai

kini dengan cara ini ketergantungan petani terhadap praktikpraktik ijon bisa diputus.

Perlu ada pebankan ada yang didedikasikan khusus untuk petani dan nelayan. “Jika itu bisa dilakukan, rasanya bagus untuk mendukung penyaluran kredit pertanian seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memang dihajatkan untuk mendukung sektor pertanian sebagiannya.

Menjawab ini, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri mengatakan dalam hal ini, peran pemerintah melalui dinas terkait untuk menyiapkan kemampuan petani.

Baik dari sisi produksi maupun pemasaran dan aspek lainnya.

Dan yang tak kalah penting petani harus mampu memitigasi segala potensi resiko yang ada.

Selain itu, peran asuransi penjaminan kredit pertanian perlu diberdayakan. Sehingga tatkala terjadi kegagalan produksi, sudah ada pihak yang menjamin pengembalian dana pinjaman dari perbankan. Dan alasan klasik yang utama adalah perlu adanya jaminan dari petani.

Dalam hal ini, Yusri memberikan saran agar solusinya mengoptimalkan mempermudah petani untuk mensertifikat lahan pertaniannya.

Terkait masih minimnya realisasi KUR untuk sektor pertanian, Yusri menambahkan sebenarnya perbankan sudah mengalokasikan sejumlah dananya untuk dikucurkan ke sektor pertanian yang tertuang dalam rencana bisnis bank. (bul)

pupuk langka dan mahal saat dibutuhkan, persoalan benih, obat-obatan dan irigasi yang secara nasional rusak. Sehingga mempengaruhi produksi hasil pertanian. Belum lagi soal konversi lahan pertanian ke lahan beton, minimnya penyuluhan. Dan tantangan terbesar adalah persaingan di tingkat global.

Pelantikan mengambil tema “Pemuda Bangkit, Petani Makmur” itu, Wakil Ketua DPR-RI dari Partai Gerindra ini menyatakan HKTI akan terus memperjuangkan eksistensi petani dari persoalan-persoalan tersebut.

“HKTI akan memperjuangkan dari sisi kebijakan, di tingkat pusat kita mendukung agar anggaran-anggaran sektor pertanian menjadi perhatian utama,” demikian ditegaskan. (bul/*)

Pukul gong pelantikan

Foto bersama HKTI dan Pemuda Tani Indonesia

(Suara NTB/bul)

Struktur pengurus DPC HKTI yang Mataram (Suara NTB) Pataka Himpunan Kerukunan dilantik terdiri dari Sarifuddin, SH (KetTani Indonesia (HKTI) akhirnya dis- ua DPC Lombok Utara), H. M. Nursaid erahkan khusus kepada H. Wilgo Zai- (Ketua DPC Lombok Barat), Muhtar, SH nar, SE, MBA, setelah ditetapkan (Ketua DPC Kota Mataram), L. Pathul melanjutkan kembali mandat se- Bahri, S.IP (Ketua DPC Lombok Tenbagai pimpinan HKTI Provinsi NTB gah), H. Maidy (Ketua DPC Lombok Timur), H. Didy Wahyudin, SE (Ketua hingga tahun 2020 mendatang.

Pataka diserahkan oleh Ketua DPC Dompu), Sudirman DJ, SH (KetUmum Dewan Pimpinan Nasional ua DPC Kota Bima), H. Syamsudin, S. Himpunan Kerukunan Tani Indone- Sos (Ketua DPC Kabupaten Bima), H. sia (DPN-HKTI) Dr. Fadli Zon, M.Sc Mustaram Abbas, SH (Ketua DPC dalam prosesi pelantikan pengurus Kabupaten Sumbawa), dan Iwan PanDPD dan DPC, Rabu (18/5) malam djidinata, SE (Ketua DPC KSB).

Sementara pengus DPC Pemuda di Mataram. Sekaligus bersamaan dengan pelantikan pengurus daer- Tani Indonesia, masing-masing yang dilantik Atriadi, S.Sos (Ketua DPC ah Pemuda Tani Indonesia Lombok Utara), Tunik Haryani Provinsi NTB periode yang (Ketua DPC Lombok Barat), sama, 2015-2020.Terpilih Lalu Herman, A. Md (Ketua DPC Suparlan sebagai Ketua Kota Mataram), L. Muhibban DPD-nya.

(Ketua DPC Lombok Tengah), Hadir unsur utama dari Muallani, SE (Ketua DPC HKTI pusat dan beberapa Lombok Timur), tamu undangan dari KeSyaifuddin, SH menterian Desa, Pem(Ketua DPC Kabubangunan Daerah paten SumbaTertinggal dan Transwa), H. Ramli migrasi, serta unsur Yaddam, S.Sos dan pejabat (Ketua DPC terkait di daerKabupaten Domah. Hadir juga pu), Khalid (Ketua Ketua DPP DPC Kota Bima), Pemuda Tani Ruslan, S. Pd (Ketua Indonesia, Ir. DPC Kabupaten Farry Dj FranBima) dan Haeron cis yang sekali(Ketua DPC KSB). gus melantik penDj Francis Ketua DPD HKTI gurus di daerah.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 20 Mei 2016

Halaman 4

ASN Mantan Napi

Bupati Lotim: Masih Berhak Mengisi Jabatan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H Moch Ali Bin Dachlan, menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) meski sebagai mantan narapidana (napi) masih berhak mengisi jabatan. Mantan pejabat yang sudah menerima hukuman di lembaga pemasyarakatan ini bisa diberikan kepercayaan lagi sesuai keahliannya mengisi jabatan.

“Kalau kinerjanya bisa memuaskan kepala daerah, kita bisa pakai lagi. Kalau bersalah kan bisa ditangkap lagi.

Biasanya yang sudah dihukum lebih awas dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” terangnya pada Suara

mor 800/432 terkait larangan kepada kepala daerah untuk tidak mengangkat kembali eks napi ke dalam jabatan struktural dinilai akan mengkebiri hak-hak dari dari ASN. Aturan menteri tersebut dianggap tidak adil. “Orang sudah dihu-

NTB, beberapa waktu lalu.

Selaku kepala daerah, Ali BD sendiri siap memeberikan jabatan terhadap mantan napi, karena alasan keahliannya sangat dibutuhkan.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No-

kum, masa harus kehilangan hak-haknya,” katanya.

Aturan larangan mengangkat eks napi ke dalam jabatan struktural itu dianggap keliru. Pasalnya, yang bersangkutan pasti sudah dihukum. Keyakinan Ali BD, pejabat yang sudah dijerat hukum lalu diangkat menjadi pejabat lagi pasti akan lebih awas dan hatihati dalam melangkah. “Yang sudah alami hukuman akan lebih hati-hati, kita juga kan butuh keahliannya,” urainya.

Kalaupun nantinya kemba-

li melakukan pelanggaran hukum, maka hukum lagi yang bicara. Hukum bisa menjerat pelaku tersebut. Dirinya prihatin ASN yang sudah diberikan hukuman kurungan penjara sudah menderita. Pembatasan atas hak-hak ASN eks napi untuk menjabat lagi justru akan menambah penderitaan dari para mantan napi yang sudah menjabat.

Dianggap sangat tidak adil, setelah dihukum melalui keputusan palu pengadilan, kemudian di luar pengadilan kembali

“Kalau kinerjanya bisa memuaskan kepala daerah, kita bisa pakai lagi. Kalau bersalah kan bisa ditangkap lagi. Biasanya yang sudah dihukum lebih awas dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” H. Moch. Ali Bin Dachlan mendapat hukuman. Faktanya, para napi yang sudah menjabat

ini sangat dibutuhkan keahliannya dalam membangun. (rus)

Kisruh PTT Makan Korban

Dokter Spesialis Bedah RSUD Tanjung Mundur

BPPKB Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencoba melakukan sosialisasi pendidikan kependudukan kepada sejumlah pondok pesantren (Ponpes). Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para santri tentang persoalan-persoalan kependudukan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampak yang ditimbulkan.

Hal ini diutarakan Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat pada BPPKB Kabupaten Lotim Ir. Agus Agus Masrihadi Masrihadi. Kepada Suara NTB, Kamis (19/5), Agus menyatakan persoalan kependudukan adalah persoalan kita bersama. Karena itu, dampak dari masalah kependudukan akan dirasakan oleh semua penduduk, baik dampak positif maupun negatif.

Pendekatan di ponpes dilakukan, karena diketahui sebagai basis. Di mana, ponpes memiliki peran yang strategis di tengah masyarakat. Masyarakat sekitar juga acap kali dilihat melibatkan para santri ponpes dalam menggelar aktivitasnya. Para santri baik tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) memiliki pemahaman tentang pendidikan kependudukan yang relatif kurang dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri.

“Oleh karena itu kita (BPPKB Lotim-red) bekerjasama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB memberikan sosialisasi pendidikan kependudukan ke pondok pesantren yang ada secara bertahap,” terangnya.

Diungkapkan, pertumbuhan penduduk yang membeludak jika tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai akan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat bahkan akan menimbulkan kerawanan dan konflik sosial.

Untuk itulah diperlukan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang persoalan-persoalan kependudukan kepada para santri.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan harus menjadikan manusianya subjek sekaligus objek pembangunan. Hal ini ditujukan agar hasil dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh penduduk. Kata Agus, perlu membangun kesadaran bersama dalam mengelola persoalan-persoalan kependudukan termasuk upaya meningkatkan kesejahteraannya. (rus)

POLICE LINE - Polres Lobar memasang police line di areal proyek di kawasan Malimbu, karena tidak memiliki izin.

(Suara NTB/ari)

(Suara NTB/rus)

Sosialisasi Melalui Ponpes

Dihentikan, Aktivitas Pengerukan Tebing di Malimbu Tanjung (Suara NTB) Aktivitas investor di areal perbukitan Malimbu, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, akhirnya ditindak oleh Polres Lombok Barat (Lobar). Polres memasang police line di areal proyek, mengingat investor tak mengantongi IMB serta aktivitas proyek yang membahayakan pengguna jalan.

Kasat Reskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo, dikonfirmasi awak media KLU Kamis (19/5), membenarkan telah menghentikan aktivitas investor tersebut. Pasalnya, konfirmasi dari Pemda KLU mengatakan, investor baru mengantongi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), sebaliknya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum diperoleh.

“Kami sudah periksa pejabat terkait (Kasi klarifikasi KPPT KLU) untuk mengecek apakah ada izin atau tidak. Diketahui, ternyata mereka baru mengantongi IPPT saja,” kata Joko.

Sebagai tindakan Polres, di areal proyek kini telah dipasangi police line. Kasat menyebut, investor tidak diizinkan membangun sebelum mengantongi izin yang diperlukan. Apalagi areal proyek cukup membahayakan pengguna jalan, sehingga Polres bertindak tegas sebelum terjadi jatuhnya korban.

Sementara, keberadaan dua unit alat berat yang ada di lokasi tidak dipersoalkan Polres Lobar. Alat itu boleh tetap berada di lokasi sepanjang tidak digunakan. “Kalau sampai ada korban, ini kelalaian investor dan sudah masuk ranah pidana. Apalagi, tidak ada surat tembusan ke Polres terkait pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan untuk alat berat, boleh berada di sana sepanjang tidak digunakan untuk membangun,” sambungnya.

Terpisah, Kasi Klarifikasi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) KLU, Erwin Rahadi, MM, mengakui

telah dipanggil Polres Lobar.

Polres meminta klarifikasi atas keberadaan izin investor yang ada di Malimbu itu.

“Saya katakan kepada Polres, bahwa pengerukan itu sudah diajukan investor tanpa sepengetahuan Pemda, artinya dilakukan sebelum ada IPPT dan IMB. Tim juga sudah turun lapangan menegur, tetapi alasan investor, karena mereka sudah menggelar ekspose di provinsi,” kata Erwin.

Bagi Erwin, ekspose di Pemprov masih belum sempurna, sehingga tindakan mengeruk tebing itu tetap ilegal. Tim Penertiban bahkan telah meminta investor untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan, tetapi masih saja berlangsung.

“Harus ada kajian dan ekspose dulu di kabupaten, baru diberikan IMB. Sampai sekarang mereka cuma mengantongi IPPT, yang kami keluarkan atas dasar adanya rekomendasi desa dan account tanah,” demikian Erwin. (ari)

DAK Minim (Suara NTB/rus)

HEARING - KPKLTM menggelar hearing tentang KLS di gedung DPRD Lotim, Kamis (19/5).

Pemekaran KLS

KPKLTM Kembali Datangi DPRD Lotim Selong (Suara NTB) Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Timur (KPKLTM) mendatangi gedung DPRD Lotim, Kamis (19/5). Kehadiran para pejuang pemekaran terbentuknya Kabupaten Lombok Selatan (KLS) ini diterima langsung Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal.

Salah satu perwakilan KPKLTM, Sayadi, mengemukakan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) KLS ini merupakan solusi untuk perbaikan Lotim. Pihaknya mengharapkan, para wakil rakyat di DPRD Lotim ini terus turut memperjuangkannya.

Menurutnya, perjuangan tersebut tidak ada kepentingan apapun, kecuali demi anak cucu, sehingga sangat didambakan amunisi dari para anggota Dewan segera mewujudkan terbentuknya KLS. Informasinya,sejauh ini rencana pemekaran KLS ini sudah masuk dalam daftar 33 DOB yang masuk dalam skala prioritas yang dibahas di DPR RI. Pembentukan KLS diyakini sudah berada di ujung pintu.

Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal menyampaikan, prinsipnya DPRD Lotim memberikan dukungan terhadap rencana pemekaran. Untuk menindaklanjuti rencana ini, ia menawarkan untuk sama-sama pergi ke Komisi II DPR RI untuk meminta dukungan.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Lotim, Burhanudin. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu berjanji akan memperjuangkan pembentukan KLS melalui pendekatan politik di tubuh masing-masing partai politik .

“Kita sudah berikan lakukan dukungan lebih dari yang kami kehendaki. DPRD juga semuanya mendukung,” terangnya.

Pihaknya yakin, semua anggota DPRD Lotim satu kata dan sepakat untuk memperjuangkan terbentuknya KLS. Masalah Lotim yang besar saat ini menurutnya akan bisa diatasi jika ditangani oleh dua kepala daerah.

Hal senada disampaikan H. Abdul Azis. Selaku wakil rakyat asal dapil Lotim bagian selatan bisa mengukir sejarah pembentukan KLS. “Mudahan saya bisa turut buat sejarah,” asanya. Hadirnya KLS katanya akan bisa memberikan perubahan besar, termasuk perubahan tingkat kemakmuran rakyat bisa kita raih.

Menurutnya, lambatnya terbentuknya KLS dikarenakan unsur lobi yang tidak kuat. Dewan kalau hanya bergerak sendiri tidak bisa tanpa irama yang sama dengan eksekutif. “Tidak bisa bergerak hanya dengan nawaitu (niat saja) saja,” demikian. (rus)

Hambat Penambahan RKB Sekolah Tanjung (Suara NTB) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan lingkup Dinas Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara (KLU) banyak yang terpotong.

Kondisi ini secara langsung menghambat akselerasi penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah, baik dasar maupun menengah.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraha (Dikbudpora) KLU, Adnan, S.Pd, MPd, Kamis (19/ 5), mengemukakan secara tak terduga dana DAK dari APBN untuk Dikbudpora tergerus kebijakan pusat. Pengurangan yang dilakukan pusat cukup tajam, bahkan sangat jauh dari ekspektasi awal.

“Di Dikdas misalnya, dari Rp 24 miliar hanya tersisa Rp 1,8 miliar. Di Dikmen lebih kecil lagi dari Rp 14 miliar tersisa Rp 400 jutaan,” ujar Adnan.

Ia menjelaskan, dengan kondisi anggaran tersebut sangat sulit bagi dinas untuk

mempercepat proses pembangunan RKB atau rehab fisik sekolah yang ada di KLU. Upaya penambahan RKB di anggaran berikutnya, diharapkan teralokasi dari dana APBD. Kebijakan pusat menurunkan alokasi anggaran fisik, diakuinya berbanding terbalik terhadap keinginan masyarakat memperoleh jatah tambahan RKB atau sarana pendukung lain, seperti perpustakaan dan laboratorium.

Setidaknya, sekolah-sekolah harus antre untuk waktu lama untuk dapat diakomodir.

“Kuota untuk berbuat lebih banyak dari DAK sangat minim, sehingga untuk RKB atau rehab kita istirahat dulu.

Kalaupun ada, tapi tidak banyak,” sambungnya.

Adnan tak menyangkal jumlah sarana sekolah (RKB) di KLU masih banyak yang harus diperhatikan. Sekolah yang belum memiliki RKB lengkap lebih dominan berada di Dikdas, karena sifat

pengembangan sekolah setelah dinaikkan statusnya menjadi sekolah negeri dari sekolah filial.

“Kalau masih ada yang mengaku tidak lengkap RKB, itu kita akui. Karena mereka dari sekolah filial, sekolah Inpres jadi negeri.Tapi sudah pasti, tidak ada satu daerah yang terlepas dari masalah seperti ini,” katanya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD KLU, L. Muh. Zaki, meminta agar Dikbudpora KLU lebih selektif dalam menetapkan prioritas sekolah yang akan dibangun sarananya. Alokasi RKB tidak melulu di sekolah favorit, tetapi diarahkan ke sekolah-sekolah yang ada di pelosok. “Jangan sampai setelah sarana dan prasarananya dibangun, tetapi fasilitasnya tidak termanfaatkan optimal. Jadi kita minta Dikbudpora untuk menyasar juga sekolah negeri dan swasta yang ada di pelosok,” tandas Zaki. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Sikap plin-plan eksekutif Pemda KLU terhadap keberadaan tenaga kontrak tidak hanya membuat kalangan honorer setingkat cleaning service atau Satpol PP, yang gerah. Di RSUD Tanjung, tidak jelasnya SK dan belum terbayarnya juga membuat kalangan dokter lebih memilih mundur.

Adalah tenaga kontrak dokter spesialis bedah yang bekerja di RSUD Tanjung, diketahui mengajukan surat pengunduran diri ke manajemen RSUD Tanjung. Diduga kuat, dokter tersebut tidak tahan, karena tak jelasnya pembayaran gaji dari Pemda KLU. Mengingat dokter bersangkutan harus menghidupi keluarganya, tetapi sejak Januari 2016, para dokter berstatus tenaga kontrak belum dibayarkan honornya.

Perihal mundurnya dokter spesialis bedah itu, diakui Direktur RSUD Tanjung, dr.

H. L. Bahrudin, melalui Kasubag TU RSUD Tanjung, Nurdin, Kamis (19/5). Nurdin membenarkan, dokter spesialis mengajukan surat pengunduran diri. Meski tak disebutkan alasannya, namun mundurnya dokter spesialis bedah satu-satunya itu lantaran SK yang tak kunjung selesai hingga menyebabkan gaji yang belum diterima sejak Januari.

“Yah, itu salah satunya sebab, walaupun tidak diungkap dalam surat pengunduran dirinya,” kata Nurdin.

Nurdin menerangkan, gaji dokter spesialis di RSUD Tanjung sesuai MoU sebesar Rp 15 juta sebulan. Angka itu masih harus ditambah insentif dan fasilitas dinas lainnya.

Mundurnya dokter spesialis tersebut, secara otomatis mempengaruhi pelayanan di RSUD Tanjung. Pasien bedah tidak bisa lagi dilayani di RSUD untuk sementara waktu, sehingga harus dirujuk ke RSUD lain di Kota Mataram.

Kondisi pelayanan ini asimetris dengan situasi pelayanan, dimana pasien bedah yang ada di RSUD selalu ada.

“RSUD akan mencari dokter spesialis bedah pengganti.

Informasinya, ada salah satu dokter spesialis bedah yang bekerja di RSUD Lombok Barat yang bersedia. Tetapi untuk memastikannya, kita akan

cari tahu dan membuat MoU untuk bisa bekerja di Tanjung,” sambungnya.

Disebutkan, calon dokter pengganti memiliki Surat Tanda Register (STR), sehingga memungkinkannya untuk bekerja merangkap di 2 RSUD sekaligus. Hanya saja, faktor jauhnya jarak tempuh antara RSUD Tripat dan RSUD Tanjung akan mempengaruhi optimalisasi pelayanan terhadap pasien saat dibutuhkan. Bisa saja, dokter bersangkutan tengah berada di Lobar sementara di saat bersamaan pasien bedah emergency di Tanjung tengah menanti kepastian penanganan. Hal ini pun akan menjadi salah satu pertimbangan bagi manajemen RSUD untuk merekrut calon dokter spesialis yang baru.

Betapapun kesiapan dokter spesialis, dengan masih plin-plannya eksekutif dalam mengurus SK dan gaji, maka siapapun dokternya, akan berpikir seribu kali untuk bekerja di KLU. Nurdin mencatat, sepeninggalnya dokter spesialis bedah, maka RSUD Tanjung menyisakan 7 dokter spesialis lagi. Rinciannya, dokter spesialis penyakit dalam 2 orang (salah satunya PNS), dokter spesialis anak 1 orang, dokter spesialis mata 1 orang, dokter spesialis kandungan (obgin-obstetri dan gynecology) 1 orang, dokter spesialis patology klinik (PK) 1 orang, dan dokter spesialis Anestesi 1 orang. Kecuali 1 orang dokter spesialis penyakit dalam, maka dokter spesalis lainnya berstatus kontrak.

“RSUD berencana menambah dokter spesialis lagi sesuai kebutuhan, karena RSUD Tanjung yang bertipe C, relatif baru dan harus terus berkembang dalam memberikan pelayanan,” kata Kasubag TU. Hanya saja, kata dia, rencana rekrutmen dokter spesialis tambahan itu terkendala kebijakan Pemda KLU. Di mana, Pemda hanya memberi kuota dokter spesialis berstatus kontrak sebanyak 5 orang.

“Kita akan tetap perjuangkan untuk mengusulkan tambahan 3 orang dokter spesalis lainnya.

Awalnya kita punya 8 orang, tinggal 7 orang, sedangkan jatah kontrak hanya 5 orang dokter spesialis,” tandas Nurdin mengklaim kesan pelayanan jauh dari kebutuhan. (ari)

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Kasubag TU RSUD Tanjung Nurdin (kanan) memberikan keterangan mengenai mundurnya salah satu dokter spesialis di RSUD Tanjung, Kamis (19/5).

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Jaring Siswa Berkualitas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Selong (Suara NTB) pada Dinas Dikpora Lotim, teria dan tolak ukur agar siswa dalam menjaring siswa untuk siswa. Terkait dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 SMA sederajat di Kabu- Wirno Bambang Karmeda, itu layak diterima adalah me- mendapatkan siswa-siswi yang sekolah seperti itu, tetap 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 paten Lombok Timur S.Pd, Kamis, (19/5). lihat nilai, prestasi bahkan kompetetif dan berkualitas, seh- dilakukan tes, namun ha1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (Lotim) diminta bersikap adanya sertifikat pendukung ingga bisa mengangkat dan meng- sil tes terkadang diguDalam penerimaan peserta 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 objektif dan taat aturan didik baru, terangnya, sudah selama siswa duduk di SMP. harumkan nama sekolahnya. Sep- nakan untuk mempetakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dalam pelaksanaan Pener- ada aturan, ketentuan dan kri“Kalau dalam kriteria yang erti syaratnya itu, siswa harus bisa siswa agar dalam proses 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 imaan Peserta Didik Baru teria yang harus dilaksanakan digunakan adalah nilai, maka membaca kitab suci Alquran, be- belajar mengajar (PBM) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 (PPDB) tahun pelajaran oleh pihak sekolah. Misalnya sekolah harus menggunakan rahklak mulia, cakap serta beber- lebih efektif. “Tak jarang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 2016-2017. Langkah itu di- untuk masuk ke sekolah- nilai sebagai persyaratan apa kriteria lainnya sesuai dengan juga ada sekolah yang min1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 harapkan supaya sekolah- sekolah favorit, tentu siswa karena ada standar nilai ter- awiq-awiq yang telah dibuat oleh im siswa, itu setiap ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sekolah mendapatkan yang ingin masuk ke sekolah tentu yang digunakan, sehing- sekolah yang bersangkutan. siswa yang mendaftar lang1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 siswa-siswi yang berkuali- itu harus bersaing ketat ga siswa itu bisa diterima Namun, ada juga sekolah sung diterima. Bahkan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 tas serta prestasi di dengan ratusan, bahkan masuk ke sekolah yang di- yang menerima semua waktu penerimaan siswa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 sekolah tetap tertahankan. ribuan pendaftar lainnya dari inginkannya itu,”jelasnya. pendaftaran terutama barupun lebih panjang dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Demikian disampaikan semua daerah di NTB. SehingSelain itu, katanya, sekolah sekolah-sekolah yang sampai pada sekolah-sekolah fa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Kepala Bidang Dikmen ga, tidak jarang salah satu kri- juga diberikan hak dan wewenang saat ini masih membutuhkan vorit,” ujarnya. (yon) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Sekolah Diminta Bersikap Objektif dan Taat Aturan

SUARA NTB Jumat, 20 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Salah Administrasi

(Suara NTB/her)

Harus Bentuk Raperda KALANGAN partai politik (parpol) pengusung menilai proses pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) menggantung, lantaran proses pemilihan sampai saat ini belum jelas.

Penyebabnya, lembaga DPRD lamban membentuk Raperda Tata Tertib (tatib) dan Panja Panitia Pemilihan (Panlih) yang menjadi acuan pemilihan wabup. Sampai saat ini, dewan belum mengagendakan dimulai proses tersebut.

Ketua DPD PAN Lobar, Adnan menyebut adanya statemen sejumlah dewan bahwa parpol pengusung dulu mengajukan nama ke bupati baru dibentuk tatib dan panlih bertolak belakang. Seharusnya, tatib dan panlih dulu dibentuk barulah parpol pengusung mengajukan nama-nama ke bupati. ‘’Contoh kasus, ketika ada pertandingan bola voli atau sepak bola saja dibentuk dulu panitia barulah peserta mendaftar,’’ ujarnya, Kamis (19/5).

Menurutnya, jika panitia tidak ada kesiapan peserta akan mendaftar. Hal ini pula yang terjadi pada proses pemilihan wabup.

Parpol pengusung, katanya, tidak bisa melangkah jika tidak ada kejelasan soal panitianya dan tatib sebagai aturan mainnya.

Jika parpol lebih dulu mendaftar, katanya, maka tentu parpol pengusung akan rugi sebab belum tentu calon yang diusung ke bupati sesuai dengan kriteria atau memenuhi syarat yang dibuat oleh panitia. Karena itu, jelasnya, panitia dulu dibentuk baru pengusulan nama. Terkait siapa yang berwenang membentuk panitia, ada di lembaga dewan dan sekretariat dewan.

Menurutnya, lembaga dewan inilah yang mengantikan posisi KPU selaku penyelenggara pemilihan. “Kalau sudah tahapan pemilihan dibuat oleh lembaga ini baru proses pengusulan oleh parpol. Nanti parpol pengusung disurati resmi oleh lembaga, barulah kami ajukan,” kata anggota DPRD Lobar ini.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lobar H. L. Saswadi menyatakan, pihaknya tengah bekerja terkait pemilihan wabup.

Saat ini pihaknya telah mempersiapkan jadwal pembuatan Raperda Tatib Pemilihan dan Panja Panlih. “Setelah tatibnya baru panja panlih. Ini ranah politik, kalau kami bekerja di luar itu,” tegasnya. Ditambahkannya, tanggal 10 Juni 2016 mendatang dijadwalkan rapat gabungan pimpinan untuk pembentukan Panja Tatib Pemilihan Wabup. Dalam tatib ini, jelasnya, semua diatur seperti proses pemilihan, persyaratan ijazah, siapa yang memverifikasi persyaratan dan bagaimana proses pemilihan hingga pelantikan. (her)

Sembilan Pejabat di Lobar Turun Eselon

Giri Menang (Suara NTB) Mutasi jilid II bakal digelar Bupati Lombok Barat (Lobar) dalam waktu tak terlalu lama. Hal ini setelah dilakukan rapat oleh baperjakat terkait penjaringan pejabat yang bakal terkena mutasi, promosi dan penurunan pangkat (demosi). Bahkan dari hasil kajian, ada sembilan pejabat di Lobar akan turun eselon, karena kesalahan administrasi. ‘’Hasil kajian sementara yang dilakukan baperjakat, terdapat ratusan pejabat baik eselon II, III, IV dan staf bakal terkena mutasi. Dari ratusan ini, ada 9 pejabat terancam terkena demosi atau diturunkan pangkat dan eselonnya, lantaran dari sisi administrasi kepegawaian ada kesalahan,’’ ungkap Sekda Lobar, Ir. H. M. Taufiq, MSc, ditemui di kantornya, Kamis (19/5).

Diakuinya, pihaknya akan menggelar rapat dengan tim baperjakat yang terdiri dari asisten, BKD, Inspektorat dan instansi terkait lainnya. Rapat tersebut untuk membahas

mana pejabat yang dimutasi, dipromosi dan diturunkan).

Menurutnya, papat pembahasan baru final 35 persen, belum final 100 persen.

Sembilan pejabat ini, jelasnya, ketika promosi seharusnya harus menjabat pada jabatan sebelumnya minimal 2 tahun. Akan tetapi mereka dipromosikan baru menjabat 6 bulan. Hal inilah, jelas Sekda yang keliru. Karena itu, supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari dan merugikan bagi bersangkutan maka diturunkan dulu eselonnya, supaya bisa naik pangkat. “Itulah sebabnya mereka ini di-

turunkan eselonnya, bukan bararti karena buruk kinerjanya,” tambahnya.

Jika dibiarkan, kata sekda, justru kerugian bagi mereka.

Sebab mereka tidak akan bisa naik pangkat dan eleson sampai pensiun akibat kesalahan administrasi. Atas dasar itu, bagi pejabat tersebut lebih baik mundur dan bisa naik eselon atau pangkat belakangan. Terkait hal ini, pihaknya sudah memanggil 9 pejabat terkait untuk diberi permakluman dan pemahaman. Dari 9 ini, hanya satu orang belum memenuhi panggilan.

Selain masalah kesalahan

Tuntaskan Temuan BPK

SKPD di Lobar Lembur Siang Malam Giri Menang (Suara NTB) SKPD Lombok Barat (Lobar) sedang bekerja ekstra keras menuntaskan objek yang menjadi pemeriksaan BPK. Untuk mempercepat penyelesaian temuan ini, SKPD bekerja lembur hingga tengah malam. Seperti halnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), para staf bekerja lembur untuk mengejar target penuntasan temuan BPK. Menurut Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. M. Ilham, MPd, Dikbud yang menjadi objek pemeriksaan BPK berusaha menuntaskan temuan yang berkaitan dengan temuan nilai dana BOS yang belum sinkron dengan nilai asetnya. Diakuinya saat ini pihaknya melibatkan sekolah sedang berupaya mensinkronkan data ini.

Untuk menyelesaikan temuan ini jajarannya bersama pihak sekolah agak kesulitan, sehingga perlu waktu lama.

Sebab sebelumnya, item ini tidak masuk sebagai objek yang diperiksa BPK. Baru sekarang, katanya, item ini masuk sebagai objek pemeriksaan BPK, sehingga pihaknya bersama pihak sekolah mengalami kesulitan. “Sehingga kami agak kesulitan ketika diminta untuk melengkapi itu,’’ akunya.

Dijelaskan lebih jauh, item pemeriksaan BOS di SD yang belum selesai disinkronkan. Ia menargetkan selesai paling lamban Jumat ini. Data yang disinkronkan, jelasnya, terkait antara nilai BOS yang dikelola sekolah dengan pembelanjaannya. Sebab tidak saja laporan keuangan yang diminta oleh BPK, namun nilai aset diperiksa dan pembelanjaannya. Kedua hal ini, jelasnya, harus sinkron.

Ia menambahkan, penyelesaian sinkronisasi BOS di tingkat SD sedikit lama. Disebabkan jumlah sekolah SD cukup banyak dibandingkan SMP dan SMA/SMK. Semua sekolah ini harus masuk dan disinkronkan, sehingga memakan waktu paling lama. Sedangkan di tingkat SMP dan SMA sendiri sudah tuntas. Menurutnya, sinkronisasi ini tak gampang diselesaikan oleh pihak sekolah,lantaran kemampuan dan waktu yang terbatas dan waktu, sehingga pihaknya mengambil langkah semua jajarannya bekerja lembur. Sebab penyelesaian temuan ini perlu waktu dan kesabaran, ketika data sudah selesai, namun keliru hasil perbaikan BPK, maka akan dikembalikan lagi. (her)

H. M. Taufiq (Suara NTB/dok)

harus ada SK pembebasan dari pejabat fungsional guru. Selain mereka ini bisa saja bertambah menjadi ratusan atau berkurang menjadi puluhan orang tergantung nanti hasil pembahasan baperjakat. (her)

Pengelola Sekolah Swasta Tolak Rencana Pembangunan SMK Pratim

Jukir di Sejumlah Lokasi Dikeluhkan Warga Giri Menang (Suara NTB) Keberadaan juru parkir (jukir) liar di beberapa lokasi di Lombok Barat (Lobar) dikeluhkan warga atau menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keberadaan jukir ini sedikit memberi rasa tidak nyaman bagi pemilik roda dua serta roda empat. Pasalnya di beberapa titik yang menjadi pusat keramaian hingga tempat pertokoan dan pasar yang menjadi akses pembelanjaan tidak luput dari bidikan juru parkir.

Selain itu tak jarang jukir berada di tepi jalan sekalipun, meski bukan pada tempatnya mereka mengklaim dirinya mengejar setoran. Munculnya jukir liar ini mencuatkan pertanyaan sejauh mana sejauh mana keserriusan pemerintah daerah mengatur lokasi parkir di Lobar. Diduga pungutan retribusi parkir ini ilegal, sebab para jukir ini tanpa dilengkapi baju seragam serta menyertakan karcis retribusi sebagai bukti adanya legalitas yang jelas dari pihak yang berwenang.

Salah seorang warga asal Desa Jembatan Kembar mengungkapkan, meski seperti area Rumah Sakit Umum Gerung yang sudah jelas salah satu titik yang ditunjuk untuk menarik retribusi, jukir mengeksekusi retribusi yang tidak merujuk pada aturan perda, yakni Rp 2.000 per satu unit motor roda dua. Alasannya, mereka harus lebih mengejar tambahan setoran lantaran ada kenaikan setoran. “Saya kaget saja, dan terpaksa harus membayar,”keluhnya.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Lobar Ahmad Saikhu, menegaskan akan mengecek ke lapangan guna menindaklanjuti adanya pihak ketiga, yaitu jukir yang diduga melakukan pungutan retribusi di luar ketentuan peraturan daerah. “Retribusi parkir berdasarkan perda jenis kendaraan roda dua seribu rupiah dan mobil dua ribu rupiah,” jelas Sikhu.

Terkait keluhan masyarakat terkait penarikan parkir Rp 2000, ia mengaku kaget. Ia pun langsung mengkonfirmasi bawahannya untuk mencari tahu persoalan ini. Setelah memperoleh penjelasan dari bawahnya, dia berdalih kalau penarikan retribusi dua ribu terhadap pengguna roda dua tergantung melihat potensi keramaian di lokasi. “Saya akan memastikan dan mengutus Kabid tertentu untuk kroscek kebenarannya di lapangan, agar para juru parkir melakukan penarikan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan pemda,” tegasnya. (her)

administrasi kepegawaian, pihaknya menertibkan sejumlah pejabat yang secara administrasi tadinya pejabat sebagai fungsional guru, namun ketika beralih ke pejabat struktural belum ada SK pembebasan sebagai guru. Sehingga mereka ini masih tercatat di BKN sebagai guru bukan sebagai pejabat struktural. ‘’Status mereka inilah yang akan dikembalikan dulu, barulah dibuatkan SK pembebasannya, jika ingin tetap di jabatan struktural,’’ tegasnya.

Ia menegaskan, mutasi ratusan pejabat ini bukan alasan karena suka atau tidak suka.

Hal ini sudah ditekankan kepada para pejabat. Namun ini persoalan administrasi supaya tidak menjadi masalah bagi bersangkutan. Kesalahan administrasi dari guru menjadi pejabat struktural, seharusnya sesuai aturan begitu dilantik

(Suara NTB/her)

AKAN DITERTIBKAN - Salah satu bangunan hotel di kawasan Lobar yang diduga melanggar sempadan pantai. Pemkab Lobar mengancam bangunan hotel yang melanggar aturan.

Tindaklanjuti Temuan Dewan

Pemda Ancam Bongkar Bangunan Hotel Langgar Sempadan Pantai Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menemukan adanya bangunan hotel di daerah Senggigi yang diduga melanggar sempadan pantai.

Pihak DPRD meminta agar Pemda bersikap tegas terhadap pengelola bangunan.

Dewan akan memanggil pihak eksekutif dalam hal ini BPMP2T untuk meminta klarifikasi.

Menyikapi temuan DPRD Lobar, Sekda Lobar Ir. H. M. Taufiq, MSc, dan Asisten II Setda Lobar, H. Robijono Prasitanjo menegaskan telah menggelar rapat dengan Tim Penertiban Pemda Lobar. Tim ini akan turun mengecek ke lokasi. ‘’Jika ditemukan pelanggaran, maka bangunan hotel ini bakal ditertibkan dengan cara membongkarnya menyesuaikan dengan ketentuan jarak sempadan pantai,’’ tegas Asisten II Setda Lobar H. Robijono Prasitanjo, Kamis (19/5).

Diakuinya, pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait keberadaan bangunan hotel T yang menurut pihak DPRD melanggar sempadan pantai.

Bangunan hotel yang dimaksud berlokasi di daerah Senggigi persis di perbatasan Lobar-KLU. Ia mengklaim, sebelum diterbitkan izin pembangunan hotel ini pihak Pem-

da sudah turun melakukan pengukuran jarak pantai dengan bangunan. Jarak dihitung dengan pertimbangan terjadi abrasi, pihak pengelola juga sudah membangun talud, sehingga jaraknya agak dekat. Hal inilah katanya akan diperiksa kembali oleh tim bagian perizinan.

Di dalam perda, jelasnya, tidak ada ketentuan abrasi untuk dihitung dalam penentuan jarak bangunan, namun menurutnya kejadian semacam ini bisa dikatakan di luar perhitungan. Hal inilah, katanya, akan dikaji lebih lanjut.

Konsekuensinya jika bangunan itu tidak sesuai maka bangunan itu akan dibongkar. “Ya konsekuensinya jika melanggar akan dibongkar, itu harus,”tegasnya.

Di masa mendatang, ujarnya, pemda tidak akan asal menerbitkan izin. Tim perizinan harusnya turun ke lapangan dulu barulah diputuskan dikeluarkan izin.

Apakah ada unsur kelalaian penerbitan izinnya? Pihaknya tidak melihat itu dulu, pihaknya lebih dulu mengecek ke lapangan. Ia membantah jika penertiban izin ini mengejar setoran PAD saja. Pihak Pemda tetap memperhatikan masalah lingkungan.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Lobar, Sulhan

Mukhlis menyatakan hasil temuannya di Senggigi pembangunan hotel, losmen dan vila yang semrawut di kawasan Senggigi. Pembangunan sarana tersebut diduga banyak yang langgar sempadan pantai. “Ini yang kami temukan, itu harus ditertibkan oleh pemda,” tegas Sulhan.

Ia menjelaskan, bangunan hotel yang berlokasi dekat dengan bibir pantai. Seharusnya jaraknya 70 meter namun kurang dari itu. Bangunan hotel ini, jelasnya, harus dibongkar agar sesuai dengan ketentuan. Terkait hal ini, pihaknya akan memanggil pihak perizinan dan SKPD terkait lainnya. Pihaknya akan mengklarifikasi terkait dikeluarkannya izin bangunan. Jika nantinya pemda akan membongkar, maka pihaknya akan menunggu langkah tersebut.

Ia menilai bangunan di Senggigi tak tertata, terkesan semrawut. Hal ini tidak saja merusak pemandangan, namun akses publik terhalang.

Sebab kebanyakan lokasi pantai di Senggigi ditutup untuk bangunan yang dikuasai pihak ketiga. “Di Senggigi itu tidak ada jalan masuk bagi publik untuk bisa menikmati pantai.

Jangan hanya karena alasan investasi PAD, hak-hak umum dipangkas,’’ kritiknya. (her)

Praya (Suara NTB) Rencana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah (Loteng) membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, mendapat penolakan warga dan pengelola sekolah swasta setempat. Keberadaan sekolah negeri ini dikhawatirkan akan mematikan sekolah swasta yang ada di desa tersebut. Apalagi lokasi rencana pembangunan sekolah berdekatan satu dengan yang lain.

Penolakan itu disampaikan perwakilan warga sekaligus pengelola yayasan pemilik salah satu sekolah swasta, Munir, saat menggelar hearing dengan DPRD Loteng bersama Serikat Guru Madrasah (SIGMA) Loteng, di gedung DPRD Loteng, Kamis (19/5).

Dikatakannya, dari sisi aturan, satu sekolah baru bisa dibangun jika jarak dengan sekolah terdekat minimal 1 km. Sementara untuk lokasi SMK yang akan dibangun jaraknya kurang dari 100 meter dari sekolah swasta setempat.

Dari sisi regulasi saja, ungkapnya, pembangunan SMK ini sudah tidak mengindahkan aturan. Belum lagi dampak yang lainnya. Seperti sekolah swasta ini akan kekurangan murid, karena calon murid akan lebih memilih bersekolah di sekolah negeri daripada sekolah swasta. “Silakan dibangun, kami tidak akan menolak. Tapi dengan catatan tidak di Desa Sengkerang,” protes Munir.

Menurutnya, masyarakat Desa Sengkerang menginginkan dibangunkan fasilitas kesehatan. Apakah itu rumah sakit atau puskesmas, karena masih minimnya fasilitas kesehatan di desa setempat.

Sementara kebutuhan akan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Desa Sengkerang, sangat tinggi.

Pihaknya menegaskan

akan terus melakukan penolakan, kalau pemerintah daerah tetap ngotot untuk membangun SMK di Desa Sengkerang. Bahkan, pihaknya mengancam akan menghadang proses pembangunan. Jika aspirasi tidak juga digubris oleh pemerintah daerah.

Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Dikpora Loteng, H.L. Dipta, S.Pd, menegaskan pembangunan SMK di Desa Sengkerang sudah melalui proses perencanaan yang cukup matang. Bahkan sudah ada proses pembebasan lahan, untuk keperluan pembangunan sekolah. “Rencana pembangunan sekolah ini sudah cukup lama, sejak tahun 2010 lalu. Namun baru bisa direalisasi tahun ini,” ujarnya. Itupun berdasarkan permintaan dari warga Desa Sengkerang dan bukan murni atas keinginan pemerintah daerah.

Perkara adanya kekhawatiran keberadaan sekolah menghilangkan sumber murid bagi sekolah swasta yang sudah ada, tidak harus dipersoalkan.

Karena banyak kasus di beberapa daerah di Loteng, sekolah negeri justru kalah bersaing dengan sekolah swasta.

Pasalnya, yang dinilai oleh masyarakat sekarang adalah kualitas pelayanannya. Kalau sekolah bisa memberikan pelayanan yang terbaik, maka pasti akan jadi dipilih oleh masyarakat. Bukan pada persoalan status negara atau swasta semata.

Lagi pula, dengan keberadaan SMK ini diharapkan bisa mengundang murid dari luar wilayah, sehingga Desa Sengkerang bisa lebih ramai lagi. “Semakin banyak fasilitas pendidikan di wilayah tersebut, akan memberikan banyak pilihan bagi masyarakat untuk menimba ilmu. Dan, itu bisa memberi dampak positif bagi masyarakat setempat,” pungkas Ketua PGRI Cabang Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

TOLAK - Warga Desa Sengkerang Praya Timur melayangkan penolakan terkait rencana pembangunan SMK Praya Timur ke DPRD Loteng, Kamis (19/5).

Jalur Pendakian Gunung Rinjani Lewat Loteng Diklaim Paling Aman Praya (Suara NTB) Setelah beberapa tahun yang lalu, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) berencana membuka jalur pendakian ke Gunung Rinjani melalui kawasan wisata Aik Berik, tahun ini jalur pendakian baru siap dibuka. Bahkan jalur pendakian baru yang melalui lahan eks kebun kopi Desa Lantan, diklaim sebagai jalur pendakian yang paling aman dan indah.

Bupati Loteng, H.M. Suhaili,FT., yang dikonfirmasi terkait rencana pembukaan

jalur pendakian yang baru mengatakan, selain aman dan indah jalur pendakian tersebut juga yang paling nyaman. Jika dibandingkan dengan jalur pendakian lainnya. Di mana, jalur pendakian yang melalui kawasan eks kebun kopi jalurnya paling landai. Tidak hanya itu, jalur tersebut juga membelah kawasan hutan, sehingga selama perjalanan, para pendaki tidak harus berjuang melawan teriknya matahari.

Dan, jarak tempuhnya termasuk yang paling singkat.

Di sepanjang jalur penda-

ki, ujarnya, para pendaki bisa menemukan sekitar 77 spesies kupu-kupu khas Pulau Lombok dan hanya bisa ditemukan di jalur ini. Tidak hanya itu, di jalur ini ada beberapa spesies hewan langka, seperti rusa dan beberapa jenis burung. “Jadi sembari menikmati jalur pendakian, para pendaki juga bisa melihat berbagai spesies hewan langka,” terangnya.

Hanya saja, untuk fasilitas pendukung, seperti halte dan tempat peristirahatan sementara memang belum tersedia

di jalur tersebut. Tapi ke depan, setelah jalur pendakian resmi dibuka, fasilitas pendukung akan disiapkan. “Seiring waktu, fasilitas pendukung di jalur pendakian ini akan kita lengkapi,” ujarnya.

Saat ini, Pemkab Loteng bekerjasama dengan TNGR sedang menginventarisir titiktitik yang akan dijadikan lokasi pembangunan fasilitas pendukung pendakian. Nantinya setelah lokasi ditemukan, baru akan dibangun. “Kita menggandeng pihak TNGR, lantaran jalur pendakian

tersebut merupakan kawasan TNGR. Sehingga setiap kegiatan di dalam kawasan tersebut, harus seizin pihak TNGR,” tambahnya.

Bahkan Pemkab Loteng berencana menyiapkan dua speedboat di Danau Segara Anak yang nantinya bisa digunakan oleh para pendaki yang ingin mendaki ke puncak Gunung Rinjani. Ditambah fasilitas pendukung lainnya seperti jaringan wi fi untuk koneksi internet di beberapa titik, sehingga para pendaki bisa benar-benar nyaman. (kir)

SUARA NTB Jumat, 20 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Pengurusan Dokumen Kependudukan Disederhanakan Sumbawa Besar (Suara NTB) Prosedur pengurusan e-KTP dan Akta Kelahiran yang rusak serta tidak mengubah elemen data kependudukan semakin disederhanakan. Hal ini menyusul adanya surat edaran dari Mendagri yang diterbitkan pada 12 Mei 2016 lalu.

“Berbeda dengan sebelumnya, tidak lagi harus melalui pengantar dari RT/RW dan kelurahan. Cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga (KK),” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa, Ir. Zulqifli kepada Suara NTB, Kamis (19/5).

Disebutkannya, surat edaran tersebut juga terkait perihal percepatan dan pelayanan e-KTP dan Akta Kelahiran.

Dimana dinas diminta melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk melakukan perekaman. Baik di sekolah, kampus, pertokoan, perusahaan, panti jompo, dan lain sebagainya. “Sebelum adanya surat edaran, kami juga sudah melakukan jemput bola dengan turun ke lapangan.

Dan sebagiannya sudah kami lakukan. Tinggal kita intensifkan lagi,” ujarnya.

Selain itu, bagi penduduk yang berusia lebih dari 17 tahun pada 1 Mei 2016 lalu, atau sudah menikah dan tidak menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman. Paling lambat dilakukan hingga 30 September mendatang. (ind)

Kejari Tuntaskan Pemeriksaan Kasus Embung Sebewe Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa menuntaskan pemeriksaan terhadap tiga tersangka dalam kasus Embung Sebewe. Menyusul diperiksanya SM selaku Kuasa Direktur CV Ngadek Jaya, Kamis (19/5).

Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka, P.D., SH membenarkan adanya pemeriksaan. Dimana pemeriksaan tersebut sekaligus nenuntaskan pemeriksaan terhadap tersangka. “Untuk (Suara NTB/ind) tersangka sudah kami Anak Agung Raka P.D periksa semuanya. Tadi kami memeriksa satu tersangka yang merupakan Kuasa Direktur CV. Ngadek Jaya,” ujarnya.

Adapun pemeriksaan tersangka, ditanyakan terkait kondisi bendungan saat ini dan sebelumnya. Selain itu juga ditanyakan terkait kegiatan yang dilakukan dalam membangun bendungan. Guna menuntaskan pemeriksaan, pihaknya berencana memeriksa saksi yang tersisa. Yakni dua orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ahli dari BPKP. Rencananya pemeriksaan akan dilakukan pekan depan. “Sebenarnya pemeriksaan terhadap PPK dan ahli seharusnya sudah selesai minggu lalu. Namun tim penyidik yang memeriksa ada kegiatan di Kejati. Sehingga pemeriksaan ditunda,” ujarnya.

Disebutkannya, pihaknya sudah turun ke lokasi untuk mengecek kondisi bendungan. Kuasa direktur (tersangka) juga diikutsertakan dalam pengecekan. Dalam hal ini kondisi bangunan masih berdiri. Hanya saja tidak dapat dimanfaatkan. Mengingat arus sungai sudah berubah.

Setelah nantinya pemeriksaan sudah rampung, pihaknya akan melakukan ekspose terlebih dahulu terkait adanya perkembangan dalam kasus tersebut. “Dari pemeriksaan yang kita lakukan, memang ada perkembangan. Tetapi nanti kita lihat hasil ekspose,” tukasnya.

Seperti diberitakan, Embung Sebewe yang berada di Kecamatan Moyo Utara dibangun pada 2009 lalu. Pembangunannya dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sumbawa.

Namun belum lama terbangun, embung tersebut jebol diterjang banjir. Dalam kasus ini Kejari Sumbawa sudah menetapkan tiga orang tersangka. Yakni LM (Direktur CV Ngadek Jaya), SM (Kuasa Direktur) dan MS (Pengawas Lapangan).

Selain itu Jaksa juga sudah mengantongi hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP sekitar Rp 1,6 miliar. (ind)

Patroli Polhut di KSB Tanpa Senpi Taliwang (Suara NTB)Kegiatan patroli pengawasan hutan yang dijalankan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini tidak maksimal lagi.

Penyebabnya senjata api (Senpi) yang kerap digunakan petugas Polisi Hutan (Polhut) dalam bertugas selama ini telah ditarik.

“Kami sudah tidak memiliki senjata untuk kegiatan tugas patroli lapangan,” terang Kabid Kehutanan Dishutbuntan KSB, Slamet, SP kepada media ini, Kamis (19/5).

Penarikan senpi dari tangan petugas Polhut ini berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) tertanggal 8 April 2016. Menurut Slamet, dalam surat tersebut kementerian meminta seluruh Polhut di bawah dinas kehutanan kabupaten/kota agar menyerahkan Senpi yang selama ini digunakan dalam bertugas. Hal ini menindaklanjuti kebijakan penggabungan kementerian LH dan Kehutanan serta diberlakukannya Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang dalam salah satu amanatnya menarik kewenangan bidang kehutanan ke tingkat provinsi. “Jadi kita sudah tidak punya kewenangan untuk menyimpan senjata untuk kepentingan mendukung kegiatan patroli hutan,” timpal Slamet.

Menurut Slamet, sejak ditariknya Senpi yang biasa digunakan dalam berpatroli, pola kegiatan patroli anggota Polhut KSB berubah. Kini anggota Polhut sangat was-was saat berpatroli dan lebih banyak mengandalkan pendekatan persuasif terhadap kegiatan-kegiatan mencurigakan masyarakat di dalam hutan. “Tanpa peralatan memadai untuk menjaga diri, anggota di lapangan lebih banyak melakukan pendekatan persuasif. Takut kalau benar orangorang itu melakukan pembalakan dan melawan, anggota tidak punya peralatan untuk membela diri,” katanya.

Selanjutnya ungkap Slamet, untuk tindakan preventif, Polhut KSB saat ini lebih banyak melibatkan aparat kepolisian atau TNI untuk menindak setiap pembalak hutan. “Nah kalau kita patroli misalnya lihat ada perusakan hutan, kita segera koordinasi dengan polisi atau tentara (TNI). Karena kita tidak berani lagi turun langsung mengamankan karena tidak ada alat pertahanan itu,” ujarnya.

Sebelum ditarik, jumlah Senpi yang dimiliki Polhut KSB sebanyak empat pucuk senjata. Sebanyak tiga pucuk laras panjang dan satu pucuk jenis pistol. Selama ini Senpi itu selalu digunakan oleh Polhut KSB dalam melaksanakan patroli pengaman hutan. “Anggota Polhut kami juga tidak sembarangan menggunakannya. Hanya benar-benar untuk kegiatan patroli saja. Jadi kalau ditanya apakah membantu, yang sangat membantu untuk alat pengamanan diri anggota,” pungkas Slamet. (bug)

(Suara NTB/ist)

TES URINE - Ketua DPRD KSB, H. Muhammad Natsir, ST menyerahkan urine-nya untuk dilakukan tes oleh petugas BNK KSB, Rabu.

Anggota DPRD KSB Dites Urine Taliwang (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu lalu, menjalani tes urine narkoba. Bekerja sama dengan kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) KSB, kegiatan ini dilakukan di kantor para wakil rakyat tersebut.

Ketua DPRD KSB. H. Muhammad Natsir, ST mengatakan, kegiatan tes urine bagi pimpinan dan anggota itu sebagai bentuk komitmen DPRD dalam mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba di daerah. “Ini inisiatif kami (anggota) dan ini juga bentuk bahwa kami punya ko-

mitmen pada diri sendiri untuk tidak terjerumus pada penggunaan barang haram itu,” terangnya kepada media ini, Kamis (19/5).

Maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini, diakui Natsir, sudah sulit dibendung. Karena itu kata dia, saatnya seluruh elemen

masyarakat turun tangan mengambil tindakan nyata.

“Tindakan nyata itu dimulai pada diri sendiri. Nah sekarang kami bersih-bersih dulu sendiri baru kemudian ke lingkungan sekitar kita,” timpalnya.

DPRD secara kelembagaan selama ini sangat menduku-

Wabup KSB Kecewa dengan Kondisi SDN Daya Makmur Taliwang (Suara NTB) Wakil bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST mengaku kesal dengan kondisi SDN Daya Makmur di desa Kokar Lian kecamatan Poto Tano. Kondisi sekolah yang kotor dan tidak terawat.

“Saya tadi baru ke sekolah itu. Dan saya benar-benar kecewa karena kondisi sekolah itu sangat memprihatinkan,” kata Wabup kepada media ini, sepulang dari kegiatan pemantauan ujian SD hari keempat, Kamis (19/ 5).

Menurut Wabup, melihat kondisi sekolah itu dirinya memastikan ada persoalan di sekolah tersebut.

Karenanya ia telah meminta kepada kepala D i k budpora untuk

Mukhlis

mengindentifikasi seluruh persoalan yang terjadi di sekolah daerah transmigrasi itu. “Sepintas saya lihat banyak persoalan di sana. Makanya saya minta pak Kadis telisik sekolah itu,” tegasnya.

Sebagai sekolah negeri, Wabup mengaku, sangat malu dengan kondisi SDN Daya Makmur. Padahal selama ini kegiatan operasional sekolah banyak ditopang anggaran yang telah disiapkan pemerintah. “Kan ada DAK untuk pemeliharaan fasilitas sekolah. Ke mana dana itu?

Kok tidak digunakan dan malah dibiarkan sekolah semakin rusak seperti itu,” tegasnya.

Wabup pun berjanji dalam waktu dekat akan kembali mengunjungi SDN Daya Makmur untuk melihat kondisi terbaru pasca kehadirannya kemarin. “Saya mau lihat apa yang telah dilakukan kepala sekolah dan guru di sana.

Kalau memang tidak ada perubahan, saya akan mutasi semua guru PNS di sana dan

PTT-nya akan kita pertimbangkan untuk diberhentikan,” ancamnya.

Sementara itu Kepala Dinas Dikbudpora KSB Drs. Mukhlis, MM yang dikonfirmasi terpisah mengakui kondisi sekolah SDN Daya Makmur yang telah membuat kecewa Wabup itu. Atas perintah Wabup ia pun telah mengarahkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk memanggil Kepsek SDN Daya Makmur untuk segera menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di sekolahnya. “Saya sendiri telah memberikan batas waktu dalam waktu tiga hari sekolahnya harus sudah bersih,” imbuhn y a . (bug)

Fud Syaifuddin

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/bug)

ng langkah-langkah yang dilakukan lembaga lainnya terutama instansi penegak hukum. Menurut Natsir, keberadaan aparat kepolisian dan BNK di daerah sangat membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan barang yang menyebabkan hancurnya generasi muda itu. “Seluruh elemen memang harus bersama-sama, karena narkoba itu memang sudah menjadi musuh publik karena dampaknya sangat merusak,” cetus politisi Partai Amanat Na-

sional (PAN) ini.

Sayangnya dari 25 anggota DPRD KSB, hanya 18 anggota yang menjalani tes urine tersebut. Natsir mengatakan, para anggota yang tidak hadir tetap akan menjalaninya. “Teman-teman yang tidak hadir kebetulan ada acara di luar. Tapi mereka akan tetap menjalani tes, karena ini sudah menjadi komitmen kami secara kelembagaan dan pribadi masing-masing anggota,” timpalnya tanpa merinci tujuh anggota yang belum menjalani tes itu. (bug)

Polisi Kantongi Identitas Tersangka Pembakaran Bus Sumbawa Besar (Suara NTB) Peristiwa pembakaran bus Surya Kencana yang terjadi di wilayah Kecamatan Maronge beberapa waktu lalu tengah diselidiki pihak kepolisian.

Polisi sudah mengantongi identitas para terduga pelaku.

Sebagaimana disampaikan Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK yang dikonfirmasi, Kamis (19/5) menerangkan, pihaknya sudah memintai keterangan beberapa saksi.

“Memang kita sudah mengantongi beberapa nama atau identitas terduga pelaku,” ujarnya.

Guna memastikan tersangka dalam kasus ini, dalam waktu dekat pihaknya berencana melakukan gelar perkara.

Dalam gelar perkara nantinya, dimungkinkan pihaknya akan mengundang Tim Criminal Justice System. Hanya saja untuk sementara pihaknya belum bisa melakukan gelar lantaran tim penyidik tengah menangani perkara lain di luar daerah.

“Untuk sementara gelar belum bisa kami lakukan. Masih menunggu tim penyidik yang sedang menangani kasus lain di luar daerah,” pungkasnya.

Pihaknya belum mengetahui adanya keterkaitan terduga pelaku pembakaran bus Surya Kecana dengan pembakaran yang terjadi sebelumnya. Di mana sebelumnya di

wilayah setempat juga pernah terjadi hal serupa yang menimpa bus Dunia Mas. Terhadap pembakaran itu, pihaknya masih terkendala keterangan saksi. Belum ada saksi yang mengaku melihat secara langsung kejadian tersebut. “Kalau pembakaran bus Dunia Mas, tidak ada kesaksian dari saksi yang melihat kejadian. Sementara pembakaran bus Surya Kencana, ada saksi yang melihat. Termasuk anggota yang kebetulan berada di lokasi,” tukas Kapolres.

Bus Surya Kencana dibakar massa di Desa Maronge, Kecamatan Maronge pada Minggu (8/5) lalu. Bus dengan nomor polisi EA 7396 S ini dibakar setelah menyenggol pengendara sepeda motor Mio. Kejadiannya sekitar pukul 17.30 Wita. Bermula saat bus tersebut hendak menyalip pengendara sepeda motor Yamaha Mio di wilayah setempat. Namun dari arah berlawanan, melaju kendaraan lain. Untuk menghindari terjadinya tabrakan, sopir bus yang diperkirakan kaget kembali ke jalur semula. Sehingga menyenggol pengendara. Akibatnya dua orang luka-luka, salah satunya patah tulang.

Tidak jauh dari lokasi tersebut, sebelumnya juga terjadi pembakaran bus Dunia Mas yang menabrak pengendara hingga tewas. (ind)

Dari Pelatihan MBS Diknas Sumbawa

Fasilitator Tekankan Pentingnya Peran Kepala Sekolah dalam Pemenuhan SPM Sumbawa Besar (Suara NTB)Fasilitator PKP-SPM Jawa Timur, Dr. Kasman, M.Pd, yang dihadirkan sebagai pemateri Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk pengawas dan kepala sekolah mengatakan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Termasuk di dalamnya menjelaskan pengelolaan dana BOS yang juga diperuntukkan untuk pemenuhan SPM. “Pelatihan ini kaitannya nanti untuk pemenuhan SPM di SD/MI dan SMP/MTs atau pendidikan dasar. Dari dana BOS yang ada itu kan peruntukannya diutamakan pemenuhan SPM. Sekarang ini BOS itu perlu disusun berdasarkan kondisi sekolah yang disebut dengan ada potret sekolah masingmasing. Mana di antara poinpoin dari 27 indikator SPM itu yang belum terpenuhi di sekolah masing-masing. Tentunya berbeda-beda,” terang Kasman.

Menurutnya, kepala sekolah yang bertanggung jawab atas dana BOS. Misalnya pemenu-

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

PELATIHAN - Suasana pelatihan MBS Bagian Program Dinas Diknas Sumbawa.

SAMPAIKAN MATERI – Dr. Kasman saat menyampaikan materi kepada peserta pelatihan.

han buku teks dan pemenuhan alat-alat laboratorium. Kemudian bagaimana mengatur jam kerja guru yang tidak menggunakan dana. Contoh lain, guru yang menyusun RPP mungkin butuh dana untuk kertas dan sebagainya. “Sekolahlah yang perlu mengatur itu supaya jan-

gan sampai ada guru yang tidak membuat RPP karena tidak ada kertas. Itu salah satu contoh,” sebutnya.

Konsultan District Advisory Team (DAT), Irnawan Hamidy menambahkan, dengan pelatihan MBS ini, maka kepala sekolah dengan sendirinya me-

motivasi diri agar sekolahnya itu bisa mencapai indikator pencapaian SPM. Misalnya buku teks yang tersedia untuk siswa. Kalau di tingkat SMP, laboratorium yang harus di lengkapi. Begitu pula dengan ruang belajar, ruang guru yang harus ditingkatkan. “Termasuk menyangkut

masalah buku-buku referensi, buku-buku untuk tambahan pelajaran ditingkatkan,” jelasnya.

Selain itu, kepala sekolah juga harus lebih meningkatkan diri terhadap supervisi. Baik kepada guru maupun kepada satuan pendidikan yang dikelolanya. (arn/*)

SUARA NTB Jumat, 20 Mei 2016

Kejari Teliti Berkas Kasus Oknum Pimpinan DPRD Bima Bima (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima tengah meneliti berkas perkara kasus penganiayaan dan pengrusakan yang diduga dilakukan oknum Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, N. Oknum tersebut diduga telah menganiaya Kepala Desa Rupe Kecamatan Langgudu tahun 2014 silam.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Raba Bima, I Gusti Ngurah Agung Puger, SH kepada Suara NTB, Kamis (19/5) mengatakan berkas perkara kasus penganiayaan dan pengrusakan tersebut tengah diperiksa, setelah pihak penyidik Polres Bima Kota, melimpahkan untuk kedua kalinya awal pekan kemarin.

“Masih diteliti, dan ini pelimpahan kedua setelah sebelumnya dikembalikan karena belum memenuhi syarat,” ucapnya. Kata dia, pihaknya mengembalikan berkas itu, lantaran masih kurang lengkap, salah satunya pemeriksaan saksi tambahan. Sehingga penyidik Polres harus melengkapi sesuai petunjuk yang diberikan jaksa peneliti.

“Tapi petunjuk itu sudah dilengkapi, makanya kita sedang memeriksa apakah masih kurang atau sudah lengkap,” katanya. Menurut dia, pelimpahan berkas yang kedua kalinya ini akan diteliti dan diperiksa oleh pihaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan durasi waktu selama 14 hari.

“Jika masih ada kekurangan tentu kita akan kembalikan,” akunya. Kasus pengrusakan fasilitas desa hingga berujung penganiayaan itu, terjadi pada bulan September 2014 lalu. Saat itu Kepala Desa setempat, Muhtar sedang memimpin rapat pembentukan panitia pemilihan Kepala Dusun.

Hanya saja, oknum Wakil Ketua Dewan yang juga duta partai Demokrat tersebut, tiba – tiba muncul memprotes pembentukan panitia itu dan langsung melakukan pengrusakan. Sejak dilaporkan dan kini sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Kasus tersebut juga didesak oleh beberapa warga atau kelompok agar segera dituntaskan. Dengan cara melakukan aksi demostrasi dan beraudensi dengan pihak – pihak terkait. (uki)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pelajar di Bima akan Dites Urine akan tugas untuk melakukan pencegahanhinggapemberantasan narkoba. Dengan melaksanakan tes urine di Kodim Bima serta menangkap kurir dan bandar besar di wilayah Kota Bima, belum lama ini. “Dengan keterbatasan jumlah sarana dan prasarana dan anggota, namun langkah pencegahan dan pemberantasan tetap dilakukan.Sehinggakeseriusanakan nampak di situ,” ujarnya.

Karena memang, lanjutnya, meski telah mengajukan daftar dan biaya kebutuhan dengan sebesar – besarnya. Namun keputusan yang menentukan anggaran tergantung pada satuan yang lebih tinggi dari itu. “Jadi

Bima (Suara NTB) – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bima tengah mengupayakan agar sejumlah sekolah (SMA dan SMP/sederajat) serta Perguruan Tinggi untuk dites urine.

Guna mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di wilayah itu.

“Semua instansi tanpa terkecuali sekolah dan perguruan tinggi, kita upayakan untuk dapat melaksanakan tes urine,” ucap Kepala BNNK Bima, Kompol Jolmadi, S.Pd menjawab Suara NTB, Kamis (19/5). Kata dia, jika misalnya pihak sekolah atau kampus meminta agar siswanya yang berjumlah 50 orang dites, maka pihak BNNK akan membantu menyediakan 25 unit alat tes urine. Sementara sisa atau

setengahnya akan ditanggung pihak sekolah pengusul.

“Walaupun masih kekurangan alat tes urine namun sebagiannya akan disanggupi BNNK,” katanya. Menurut dia, tes tersebut bertujuan mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah setempat. Hanya saja dalam jumlah yang terbatas, karena memang alat tes urine yang digunakan

dalam skala prioritas.

“Kalau ada sekolah dan Perguruan Tinggi yang ingin melaksanakan tes urine, silakan bersurat,” katanya. Dia mengakui sejauh ini pihaknya memiliki banyak keterbatasan. Seperti jumlah alat tes urine yang minim dan termasuk sarana dan prasarana yang memadai.

Tapi dengan keterbatasan itu, lanjutnya pihaknya tidak ingin berkecil hati, dan tetap melaksan-

walaupun kita mengajukan sebanyak ribuan alat tes urine, yang bisa dipenuhi dan diakomodir hanya setengah dari itu.

Karena semuanya butuh proses secara bertahap,’’ katanya.

Dia juga menambahkan, terkait pemberantasan dan pencegahan narkoba di wilayah kerja BNNK setempat, yakni Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, pemerintah setempat tetap mendukung sepenuhnya baik dari niat ingin melakukan tes hingga mengusulkan untuk mengeluarkan anggaran. “Ada support dan dukungan serius dari tiga pemerintahan ini agar daerahnya bisa bebas dari narkoba,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

DIAMANKAN – Miras yang diamankan Polres Bima Kota, Kamis (19/5).

Kasus Menonjol di Dompu akan Dituntaskan Dompu (Suara NTB) AKP Priyo Suhartono, S.IK resmi menjadi Kasat Reskrim Polres Dompu menggantikan AKP Herman yang dipromosi sebagai Kabag Perencanaan Polres Dompu. Sebagai pemegang kendali tindakan represif atas pelaku tindak pidana, Priyo komit untuk menuntaskan berbagai kasus yang menonjol dan menjadi atensi pimpinan.

Di antara kasus yang menjadi atensi dan perhatian publik ditangani Polres Dompu seperti kasus korupsi termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, perkelahian antarkampung, tindak kekerasan terhadap anak, pencurian dan tindak pidana lainnya. “Ada beberapa kasus atensi dari pimpinan. Seperti kasus korupsi atau kasus perkelahian yang melibatkan provokator yang dapat memicu terganggunya kamtibmas. Saya sebagai pemegang tindakan represif (di Kepolisian), yang salah tetap salah dan akan diproses sesuai aturan,” tegas AKP Priyo Suhartono, SIK kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (19/5).

Namun Priyo sebelumnya menjabat Kanit 1 Subdit 1 Direskrimsus Polda NTB ini mengaku, akan mempelajari lebih dalam terkait beberapa kasus yang menjadi perhatian publik dan atensi pimpinannya. Sehingga bisa lebih mudah diungkap dan diselesaikan kasusnya untuk dikirim ke jaksa penuntut sebelum naik ke persidangan. “Saya memohon waktu untuk pelajari lebih dalam dan koordinasi dengan para penyidik.

Tapi kita berpedoman pada aturan yang berlaku. Mudahmudahan segala sesuatu muncul titik terang, apa yang diharapkan bisa dicapai,” katanya.

Akpol lulusan tahun 2008 yang baru menyelesaikan PTIK tahun 2016 ini mengaku akan tetap bersinergi dengan seluruh komponen yang ada, sehingga penegakan hukum bisa dilaksanakan dan keamanan dan ketertiban masyarakat bisa tercapai. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Tim Buru Sergap (Buser) Satuan ResNarkoba Polres Bima Kota, berhasil menggagalkan penyelundupan 50 dus minuman keras (miras) jenis bir, Kamis (19/5) sekitar pukul 12.30 wita. Puluhan dus bir yang siap edar itu, diangkut menggunakan mobil box ikan. Mobil bernomor polisi EA 8338 SA, dihadang oleh tim Buser di jalan lintas Bima - Sumbawa atau

tepatnya di wilayah Niu Kelurahan Dara, Kota Bima.

Kasat ResNarkoba Iptu, H, Jusnaidin kepada Suara NTB mengaku, puluhan dus miras jenis bir itu diangkut menggunakan mobil box ikan. Yang diduga diambil dari wilayah Kabupaten Sumbawa hendak dibawa ke Kecamatan Sape, Kabupaten Bima.

“Sopir mobil yang mengangkut mobil box ini, Rifaid, warga Kelurahan Penaraga,” ucapnya.

Untuk Rifaid selaku sopir, jelas Kasat telah dimintai keterangan. Hasilnya puluhan dus miras itu, diketahui milik pasangan suami-istri, inisial J dan D, warga Kecamatan Sape. Saat ini BB miras sudah diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Pemilik miras tersebut, lanjutnya, akan dijerat dengan Peraturan daerah (Perda) tentang larangan peredaran miras.

Menurut Kasat, miras itu diambil dari Sumbawa menggunakan mobil box. Kemudian ditempatkan dalam tumpukan box ikan yang masih kosong.

Namun, aparat tidak kewalahan, karena mendapatkan informasi dari aparat di Sumbawa.

“Mobil box ini sudah diintai saat masuk wilayah hukum Polres Bima Kota. Barang bukti (BB) 50 dus tersimpan di bawah tumpukan box ikan,” katanya.

Pilkades di Bima akan Jadi Percontohan Nasional Bima (Suara NTB) – Apabila Kabupaten Bima mampu menciptakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang aman dan damai, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Bima akan menjadi daerah percontohan demokrasi yang aman secara nasional.

Kapolres Bima Kabupaten, AKBP Gatut Kurniadin, S.Ik kepada Suara NTB, Kamis (19/5) mengungkapkan, sebanyak 58 desa di Kabupaten Bima akan menggelar Pilkades serentak. Direncanakan pelaksanaannya berlangsung pada 19 Juli mendatang.

Dalam hal itu, mapolres setempat telah menyiapkan pasukan pengaman, guna menyuskseskan jalannya Pilkades.

“Kami siap mengamankan sepenuhnya, Pilkades serentak adalah hajatan besar yang harus diamankan dan disukseskan,” kata Gatut.

Soal jumlah pasukan yang diterjunkan dan dipersiapkan, hingga saat ini belum diketahui. Selain sedang mengamati kondisi dan situasi terkini, pihaknya masih menunggu rapat koordinasi (Rakor) dengan

Pemkab Bima dalam waktu dekat ini.

“Kita lihat dulu perkembangannya, karena saat ini masih tahap seleksi bakal calon Kepala Desa (Balon Kades),” ujarnya.

Gatut mengaku, Pilkades serentak memang akan menjadi perhatian serius bagi pihaknya.

Sebab ada beberapa desa yang dianggap rawan terjadinya konflik.

Bahkan saat ini pihaknya sudah mengantongi desa yang dimaksud itu.

“Kita terus mengevaluasi desa yang terdeteksi rawan terjadinya

konflik,” akunya.

Ia berharap dan meminta agar masyarakat bersikap dewasa dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Tidak gampang terprovokasi oleh isu oknum atau kelompok tertentu yang sengaja ingin mengganggu kondusivitas daerah.

“Pilkades adalah salah satu wujud implementasi demokrasi masyarakat desa. Hal ini wajib kita ciptakan suasana yang aman k o n dusif,” pungkasnya. (uki)

Gatut Kurniadin

“Kasusnya ini masuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring),” ujar Jusnaidin Sementara itu, sopir mobil box, Rifaid mengaku awalnya membawa ikan ke pulau Lombok. Kemudian saat kembali menuju Bima, mampir di Sumbawa untuk mengambil bir pesanan J dan D, warga Kecamatan Sape. “Saya hanya disuruh bawa punya orang saja pak,” pungkasnya. (uki)

Diduga Pesta Narkoba

Dua Pemuda Dibekuk

(Suara NTB/uki)

Priyo Suhartono

Buser Gagalkan Penyelundupan Miras

Dompu (Suara NTB) Satuan Narkoba Polres Dompu kembali mengungkap kasus peredaran narkoba di Dompu dengan menangkap dua orang pemuda yang dicurigai sebagai pengedar dengan barang bukti (BB) 10 poket ganja.

BB ini ditemukan Polisi setelah dilakukan penggeledahan di kediaman Dd dan AF (29), warga Jado Kelurahan Dorotangga Dompu.

Namun Dd berhasil melarikan diri saat penggerebekan dilakukan, Rabu (18/5) sore di kediamannya.

Dari kediaman Dd ditemukan 8 poket ganja, uang tunai sebesar Rp 900 ribu dan korek api dengan tersangka AF dan Ad (22) warga Desa Matua Kecamatan Woja. “Mereka diduga sedang menggunakan narkoba jenis ganja,” kata

Kasat Narkoba Polres Dompu, Ipda M Ma’rufuddin kepada Suara NTB di Dompu, Kamis (19/5).

Ma’rufuddin menduga, AF dan Dd merupakan bandar. Sementara Ad hanya rekannya dan sedang ditelusuri keterkaitannya sebagai pengedar atau pemakai. AF dan Ad pun akan dites urine serta tes lainnya di laboratorium forensik NTB. “Keduanya sudah kita tahan,” katanya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AF dan Ad kini harus mendekam di tahanan Polres Dompu. Mereka terancam dikenakan pasal 111 ayat (1) dan 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. (ula)

Wujudkan Keamanan Pangan

BPOM Revisi MoU dengan Pemda Dompu Dompu (Suara NTB) Banyaknya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya serta penyalgunaan obat memicu kemunduran derajat kesehatan masyarakat. Di sisi lain, kompleksnya perkembangan teknologi farmasi dan informasi menambah kompleksnya pengawasan dilakukan. Pemkab Dompu merevisi nota kesepahaman (MoU) dengan BPOM RI untuk mewujudkan program keamanan pangan masuk Desa.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si pada acara penandatanganan MoU dengan BPOM RI di gedung Dharma Wanita Kabupaten Dompu, Kamis (19/ 5) mengeluhkan banyaknya praktik penyalahgunaan obat – obatan di Dompu. Obat – obatan tersebut

diduga dijual bebas di apotek, toko dan bahkan kios. Obat ini kemudian dicampur dengan obat tertentu dan dikonsumsi dalam jumlah yang tidak normal, sehingga menimbulkan efek lain sebagai pengganti narkoba. “Obat itu pada dasarnya untuk meningkatkan derajat kesehatan, tapi obat tertentu sering disalahgunakan untuk tujuan sangat merusak,” ungkapnya.

Ia pun mengingatkan kepada jajaran SKPD selaku tim terpadu untuk melakukan pengawasan yang ketat. Terlebih dalam beberapa waktu kedepan akan masuk bulan Ramadan dan dicederai oleh beredarnya narkoba serta penyalahgunaan obat - obatan.

“Kepada Camat kita minta agar membuat spanduk himbauan jelang Ramadan agar menjauhi

narkoba dan penyalahgunaan obat,” kata H. Agus Bukhari.

Sekda juga menegaskan, program keamanan pangan masuk Desa ini tidak akan terwujud tanpa didukung anggaran. Pemda Dompu melalui Dinas Kesehatan dan SKPD terkait tetap mengalokasikan anggaran untuk pengawasan pengan, termasuk untuk pengawasan obat. “Kalau dukungan dana, sudah dianggarkan melalui Dinas Kesehatan dan pastinya akan ditambah kedepannya,” katanya seraya meminta dukungan Taha, SPt anggota Komisi III DPRD Dompu yang juga anggota Banggar.

Kepala BPOM NTB, I Gde Nyoman Suandi mengungkapkan, pengawasan obat dan makanan semakin kompleks seir-

ing berkembangnya teknologi farmasi, informasi dan kemajuan masyarakat maka semakin banyak juga bahan berbahaya pada makanan yang beredar serta penyalahgunaan obat – obatan terjadi. Efek yang terjadi akibat mengkonsumsi pangan mengandung bahan berbahaya dan penyalahgunaan obat – obatan menyebabkan kemunduran derajat kesehatan. “MoU ini merupakan pintu untuk meningkatkan kemitraan dan keterpaduan antara BPOM dengan Pemkab Dompu,” katanya.

Untuk menjaring keamanan pangan, kata Suandi, sebelumnya pengawasan jajanan sekolah dilakukan pada anak SD kini ditingkatkan ke PAUD (pendidikan anak usia dini) melalui pen-

gawasan terhadap jajanan dan bahan pangan di pasar. Dalam MoU ini, program keamanan pangan masuk Desa dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan PKK melalui pemberian pemahaman serta informasi. “Kita tidak ingin gizi dan fisik generasi kita menurun akibat pangan yang tidak aman,” ungkapnya.

Karenanya, program keamanan pangan masuk desa yang menjadi bagian dari MoU tidak berhenti pada acara seremonial. Tapi bisa ditindaklanjuti oleh tim terpadu yang melibatkan Puskesmas, Camat dan tim PKK. “Kita berharap, melalui MoU ini dapat menindaklanjuti hasil pengawasan kami terkait perizinan, dan dukungan dananya,” katanya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

NOTA KESEPAHAMAN - Kepala BPOM NTB, I Gde Nyoman Suandi dan Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si disaksikan anggota Komisi III DPRD Dompu, Taha, S.Pt dan Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.MKes saat penandatanganan MoU di gedung Dharma Wanita Dompu, Kamis (19/5).

SUARA NTB Jumat, 20 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

Halaman 8 (Suara NTB/ars)

TERSANGKA Tersangka IW dan AM yang diduga menjadi Bandar narkoba beserta barang bukti.

Danrem 162/WB : Jadikan Donor Darah sebagai Gaya Hidup

Pendidikan NTB Masih Memprihatinkan KALANGAN wakil rakyat di DPRD NTB mengaku miris mendapat informasi, masih ada sekolah di NTB yang kondisinya masih sangat memprihatinkan. Padahal pemerintah provinsi sudah banyak menggelontorkan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM kepada Suara NTB Rabu (18/5) lalu mengingatkan, agar kondisi sekolah yang sangat tidak layak segera menjadi (Suara NTB/dok) perhatian dari pemerintah.

H. Abdul Hadi Karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk memberikan hak pada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Informasi tentang kondisi fisik sekolah negeri ini perlu menjadi perhatian kita semua. Masyarakat berhak untuk mendapatan keadilan dalam pembangunan pendidikan. Ini tentu sangat miris sekali, apalagi ini untuk ukuran sekolah negeri yang kondisinya lebih parah dari sekolah swasta,” ujarnya.

Menurut politisi PKS itu, Pemprov NTB sudah mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar. Akan tetapi ternyata masih ada ditemukan sekolah yang kondisinya jauh memprihatinkan. Untuk itu, ia meminta pemerintah kabupaten yang memiliki kewenangan mengelola sekolah dasar itu, untuk segera memberi perhatian serius.

“Jadi di dalam memperingati hardiknas ini, kami imbau pada pengambil kebijakan untuk memperhatikan pendidikan daerah terpencil. Jangan sampai ada lagi yang kondisinya seperti yang di KLU ini. Kita minta dengan sangat,’’ ujarnya.

Hadi menambahkan bahwa dalam waktu dekat daerahdaerah kabupaten akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk guru yang mengajar di daerah terpencil. Mereka akan mendapatkan tunjangan tiga kali lipat dari gaji.

Ketua DPW PKS itu juga mengharapkan pada pemerintah pusat agar tegas di dalam memberikan evaluasi untuk anggaran pada sektor pendidikan, sehingga pemerintah daerah bisa berbenah. (ndi)

Harus Taat Lalu Lintas MENGGUNAKAN kendaraan di wilayah Indonesia, wisatawan asing harus melengkapi diri dengan SIM sesuai ketentuan. Jika melanggar, tetap akan ditindak menurut aturan yang berlaku.

Kasi SIM Ditlantas Polda NTB, Kompol Gusti Bagia menerangkan bahwa tidak ada tindakan istimewa diberikan kepada WNA pengguna visa pelancong. Pihaknya tetap akan menindak tegas apabila ada yang melakukan pelanggaran.

“Tetap dia harus tunduk terhadap hukum di Indonesia. Termasuk UU LLAJ,” tegasnya usai giat razia Operasi Patuh Gatarin 2016 di Meninting, Lobar, Kamis (19/5).

Dalam razia tersebut, sejumlah WNA terjaring dan diberi sanksi tilang. Diantaranya ada yang tidak memiliki kelengkapan SIM. Baik yang mengendari sepeda motor maupun mengemudikan mobil.

“Bukan berarti orang asing terus istimewa. Tidak ada privileges. Sama semua. Kita tindak, kita tilang,” tegasnya. Berada di wilayah Indonesia berarti sama dengan menjunjung kedaulatan hukumnya.

Kasubsatgas Pembinaan dan Penyuluhan Ops Patuh Gatarin 2016 ini mengakui, para wisatawan asing memiliki kebutuhan mobilitas yang tinggi. Dalam menikmati waktu liburan di Lombok.

Untuk keperluan tersebut, ia menyebutkan telah ada aturan mengenai penerbitan SIM Internasional, yang dikeluarkan negara asal WNA. “Memiliki SIM nasional negaranya sendiri dianggap dia tidak memiliki SIM.” Kelengkapan dokumen WNA pengguna jalan, sambung Bagia, juga tidak luput dari kejelian penyedia jasa penyewaan kendaraan. Semestinya, mengecek kelengkapan SIM wisatawan penyewa.

“Umpamanya terjadi kecelakaan. Konsekuensi hukum pemilik jasa penyewaan dapat dipidana. Bisa masuk unsur kelalaian,” jelasnya.

Ia menjabarkan, untuk WNA yang memiliki visa kerja dan visa studi memiliki aturan sendiri. Kekhususan pelayanan untuk penerbitan SIM bagi WNA oleh Polri masih terbatas.

Pelayanan saat ini hanya dapat dilakukan di Jakarta dan Bali. Namun itu pun, hanya bagi WNA yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Untuk itu ia mengimbau, demi menjamin kelancaran lalu lintas, WNA maupun masyarakat secara umumnya dapat berlaku tertib. “Lewat Operasi Patuh ini, mari kita ikuti aturan lalu lintas. Agar dapat kita tekan angka kecelakaan,” demikian Bagia. (why) (Suara NTB/why)

Tukang Parkir Diduga Jadi Bandar Sabu

Mataram (Suara NTB) Sebagai rangkaian memperingati HUT ke-59 Kodam IX/Udayana Tanggal 27 Mei mendatang, sejumlah rangkaian kegiatan digelar jajaran Korem 162/WB. Bertempat di Epicentrum Mall, Rabu (18/5) lalu, digelar kegiatan Donor Darah. Kegiatan bertujuan untuk membantu sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan darah.

Sambutan Danrem 162/ WB Kolonel Inf. Farid Makruf dibacakan Kasi Personel Korem Letkol Inf Handoyo menyebut, setetes darah sangat berarti bagi nyawa seseorang. “Karena darah hanya dapat diproduksi oleh tubuh, belum ada teknologi yang mampu memproduksi darah buatan,” kata Handoyo.

Oleh karena itu, kebutuhan darah hanya dapat dipenuhi oleh kehadiran para “Pahlawan Kemanusiaan”, yaitu para pendonor yang dengan suka rela menyumbangkan darahnya bagi kepentingan kemanu-

siaan. Untuk itu Danrem 162/WB melalui Kasi Personel mengajak segenap masyarakat dan seluruh prajurit untuk menjadikan donor darah sebagai gaya hidup yang menyehatkan, bukan merupakan suatu hal yang menakutkan.

Kegiatan Donor Darah yang diselenggarakan oleh Korem 162/WB bekerjasama dengan PMI Provinsi NTB tersebut diikuti oleh seluruh anggota jajaran Korem 162/WB. Mulai dari para Kasi, Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Korem 162/WB juga dihadiri oleh Dandim 1606/Lobar, Dan/ Ka/Pa/Satdisjan Korem 162/WB, Ibu-Ibu Persit KCK Koorcab Rem 162. Diikuti oleh anggota Lanal Mataram, anggota Lanud rembiga, anggota Kepolisian serta Ibu-Ibu Dharma Pertiwi.

Setelah terkumpul nantinya kantong-kantong darah ini akan diserahkan langsung ke PMI agar dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan bantuan darah. (ars/*)

Mataram (Suara NTB) Tak puas dengan pekerjaannya sebagai tukang parkir, IW diduga nyambi jadi bandar sabu. Dia ditangkap bersama temannya AM, Senin (16/5) lalu di rumahnya, Kelurahan Bintaro Ampenan, saat memasukkan sabu dalam poketan untuk dijual.

“IW ini tukang parkir di salah satu warung makan di Ampenan. Cukup lama kami intai, rupanya dia menjadi bandar sabu,” kata Kabid Penindakan BNN NTB, AKBP Bunawar, SH Kamis (19/5) kemarin.

Saat ditangkap, keduanya sedang asyik memilah sabu ke dalam klip plasik. “Barang itu akan dijual lagi, untuk diedarkan,” sebutnya. Dugaan itu diperkuat dengan barang bukti seperti alat timbangan elektronik dan klip plastik. Se-

lain itu, ada empat poket sabu disita, diduga untuk diedarkan lagi.

Sisi lain, saat penggerebekan, keduanya dipergoki sedang menghisap sabu. Ada juga barang bukti alat hisap bong, pipet plastik. Keduanya bekerjasama bisnis narkoba sejak setahun lalu. Bisnis haram itu terus dikembangkan IW sembari menjadi tukang parkir bersama temannya, AM yang meninggalkan pekerjaan sebagai sopir travel, beralih menjadi pedagang sabu.

Ada juga barang bukti uang disita dari masing masing tersangka. Dari kantong IW, didapati Rp 700.000, yang akan dipakai membeli lagi barang untuk dipoket kemudian dijual. Sedangkan dari kantong AM lebih banyak, Rp 5.900.000. Namun Bunawar belum mau menyebut, apakah barang bukti uang itu hasil penjualan narkoba atau sumber lain. “Sedang kami selidiki, apakah uang ini hasil penjualan sabu atau bagaimana,” pungkasnya. (ars)

Program VI Quick Wins

Ditlantas Polda NTB Tindak Tegas Pelanggar Lalu Lintas Mataram (Suara NTB) – Penindakan hukum pelanggaran lalu lintas ditegakkan.

Pengemudi dan pengendara tak mengantongi surat lengkap ditilang. Pada razia kendaraan bermotor Kamis (19/5) di Jalan Raya Senggigi, Batulayar, Lobar misalnya.

Razia dalam rangka Operasi Patuh Gatarin 2016 itu menilang 53 pelanggar lalu lintas.

Menggandeng Humas Polda NTB, Ditlantas Polda NTB mengimplementasikan Tertib Sosial di Ruang Publik Program VI Quick Wins Polri.

Razia pengguna jalan di kawasan wisata Senggigi itu juga melibatkan, Provos Polda NTB, POM masing-masing matra TNI, yakni TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Di pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita itu, ratusan pengguna jalan dari arah Senggigi menuju Mataram. Tak sedikit pula diantaranya yang berusaha menghindar kabur.

Penindakan hukum secara tegas di ruas jalan rawan kecelakaan itu juga dibarengi penyuluhan hukum. Kasubbid Penmas Humas Polda NTB, Kompol Putu Dewa Geria bersama Duta Humas Polda NTB, Putu Manik Puspitawati dan Savira Jauhari tam-

(Suara NTB/why)

BERI IMBAUAN – Duta Humas Polda NTB, Putu Manik Puspitawati (paling kiri) dan Savira Jauhari bersama personel Ditlantas Polda NTB memberi imbauan keselamatan berlalu lintas kepada pengemudi dalam razia Operasi Patuh Gatarin 2016 di Jalan Raya Senggigi, Meninting, Batulayar, Lobar, Kamis (19/5). pak membagikan brosur dan menempelkan stiker keselamatan lalu lintas.

Razia di jalan penghubung antar kota/kabupaten yang berakhir pukul 10.00 Wita itu berjalan kondusif. “Kita amankan 12 kendaraan roda dua.

Dan dua kendaraan roda empat,” ujar Dirlantas Polda NTB melalui Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti seusai giat razia.

Penyitaan kendaraan bermotor itu, sebut dia, merupakan bentuk ketegasan penindakan hukum.

Terhadap pelanggaran yang berpeluang menimbulkan korban jiwa apabila tidak segera ditangani.

Tercatat, 53 pelanggar lalu

lintas diberi sanksi tilang. Secara rinci, 28 sanksi penyitaan STNK dan 11 sanksi penyitaan SIM. Serta penyitaan 12 kendaraan roda dua, dan dua kendaraan roda empat.

Ruas Jalan Raya Senggigi termasuk salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan di jalan raya.

Seperti melengkapi diri dengan helm bagi pengedara roda dua, dan mengenakan sabuk pengaman bagi pengendara roda empat. Serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. “Sebab kecelakaan di jalan raya diawali adanya pelanggaran lalu lintas,” tandasnya. (why/*)

DONOR DARAH - Kegiatan donor darah Korem 162/ WB di Epicentrum Mall

TNI – Masyarakat

Tumbuhkan Semangat Gotong Royong Melalui Karya Bakti Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kodam IX/ Udayana ke-59 yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2016, berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Korem 162/WB, salah satunya kegiatan karya bakti yang dilaksanakan Kamis (19/5).

Kegiatan karya bakti bertempat di Lingkungan Tanjung Gerung, Kecamatan Gerung Lombok Barat. “Kegiatan bertujuan untuk membantu masyarakat sehingga bekerjaan yang sulit dapat menjadi ringan,” kata Danrem 162/WB Kolonel Inf. Farid Makruf usai kegiatan.

Selain itu dengan adanya kegiatan karya bhakti, diharapkan dapat terjalin kebersamaan antar Korem 162/WB dengan masyarakat khususnya masyarakat Gerung. Hal tersebut senada dengan sambutan Danrem 162/WB yang dibacakan oleh Dandim 1606/ Lobar Letkol Inf Ardiansyah, mengatakan bahwa kegiatan karya bakti dalam rangka

memperingati HUT Kodam IX/ Udayana ke-59, selain bertujuan membantu masyarakat, juga diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat dan kebiasaan bergotong royong yang merupakan tradisi masyarakat Indonesia.

“Karena dengan gotong royong, akan mempermudah kita dalam menyelesaikan pekerjaan, selain itu juga akan terjalin tali silaturrahmi antar sesama warga,” kata Dandim Lobar.

Kegiatan karya bakti yang dilaksanakan kali ini yaitu membantu penyelesaian bangunan Masjid Baiturrahim. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, Masjid Baiturrahim secepatnya dapat dipergunakan untuk beribadah, apalagi dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan Suci Ramadhan.

Hadir dalam kegiatan karya bakti tersebut Para Kasi Korem 162/WB, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB, Camat Gerung, Lurah Gerung Selatan, Tomas dan Masyarakat setempat. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

GOTONG ROYONG - Kegiatan gotong royong TNI bersama masyarakat Gerung Lobar, Kamis kemarin.

SUARA NTB Jumat, 20 Mei 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Warga Sade Belum Nikmati ”Madu” Pariwisata

Hotel Limoes

dengan Ruang Pertemuan yang Nyaman HOTEL Limoes adalah hotel yang terletak di pusat kota mataram. Letaknya cukup strategis yaitu di Jalan Bung Karno Nomor 2 yang berada satu gedung dengan Klinik Alumni Agung.

Ini juga sekaligus menjadikan Hotel Limoes sebagai hotel yang mempunyai fasilitas kesehatan. Bukan hanya itu saja, hotel ini juga baru membuka ruang pertemuan berkapasitas 40 orang. Ruang pertemuan didesain dengan nyaman dan disesuaikan dengan kebutuhan tamu.

“Sudah banyak yang pakai, kapasitas ruang pertemuannya bisa sampai 40 orang. Bisa dikondisikan dengan keinginan tamu juga,” kata Manager Hotel Limoes Ahmad Azahari Guffron kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (19/3) kemarin.

Hotel ini memiliki 28 kamar dengan dua tipe, yaitu superior dan standar. Harga sewanya pun cukup terjangkau, yaitu Rp 250 ribu. Selain itu hotel ini juga memiliki sebuah restoran dengan menu tradisional yang dimasak oleh chef berpengalaman. Berbagai macam menu tradisional dari berbagai daerah akan memanjakan setiap tamu hotel yang datang.

Para tamu juga tidak perlu khawatir, karena hotel ini dibangun dengan konsep syariah. Sehingga baik pelayanan maupun sajian makanan menggunakan konsep halal.

“Makanan halal semua, kita sangat memerhatikan kenyamanan tamu. Apalagi untuk makanan sendiri, benar-benar dijaga kehalalannya,” ujarnya.

Hotel tiga lantai yang dibangun pada tanah seluas 17 are ini memiliki empat orang dokter yang selalu berada di klinik tersebut. Sehingga para tamu tidak perlu merasa khawatir saat mengalami sakit secara tiba-tiba. Sebab hotel ini telah menyediakan dokter berpengalaman yang akan memeriksa kondisi kesehatan tamu. Ini merupakan salah satu fasilitas yang mungkin tidak akan ditemukan pada hotel lain.

Hotel ini juga memiliki 17 orang karyawan yang siap melayani tamu secara maksimal. Para tamu tidak perlu khawatir terkait pelayanan yang akan diberikan, sebab hotel ini menyediakan karyawan terlatih yang telah bersertifikat.

“Karyawan sudah dilatih untuk dapat menjamu tamu sesuai dengan cara-cara Islami. Para tamu juga diharuskan membawa kartu identitas, sehingga tamu yang lain tidak perku khawatir terhadap kehadiran tamu lain. Karena kita sangat kental dengan nuasa Islami,” kata Guffron.

Para tamu juga dapat menikmati waktu pertemuan dengan tenang dan nyaman. Karena hotel ini tidak memiliki banyak ruang pertemuan. Suasananya juga sangat tenang, sehingga para tamu bisa menikmati waktu istirahat dengan baik. (lin)

Setiap harinya, selalu ada wisatawan yang datang berkunjung ke Sade. Namun pada kenyataannya hal itu tidak banyak merubah nasib masyarakat di Desa Sade.

Tidak sedikit pengunjung yang datang hanya melihat-lihat dan tidak membeli. Hal ini tentu saja membuat para perajin tenun Sasak itu merasa kecewa.

Hariadi (23) pemuda asal Desa Sade ini menuturkan tentang kehidupan masyarakat pada umumnya. Ia mengatakan rata-rata masyarakat Sade hanya sekolah hingga bangku SMP. Pasalnya jarak desa ini dari SMP dan SMA mencapai lebih dari lima kilometer. Sementara itu masyarakat Sade tidak memiliki cukup uang untuk membayar ojek ke sekolah, karena tidak memiliki kendaraan pribadi.

“Kalau sekarang memang sudah ada yang kuliah, dua

orang. Tapi sisanya hanya sekolah sampai SMP saja, karena sekolahnya jauh.

Masyarakat disini juga sebenarnya petani semua, tapi hanya bisa nanam sekali setahun pakai air hujan. Tidak ada irigasi,” tuturnya kepada Suara NTB, di Sade, Rabu (18/5).

Terdapat 150 rumah di desa sade yang dihuni oleh 150 kepala keluarga yang terdiri dari 750 warga. Hariadi mengatakan hampir 90 persen warga Sade hanya dapat menempuh pendidikan sampai SMP saja.

Pada dasarnya, keinginan untuk melanjutkan sekolah itu ada, hanya saja jarak yang jauh dan kondisi ekonomi yang cenderung lemah membuat mereka harus mengubur keinginan untuk melanjutkan pendidikan.

Selama ini warga Sade mencari uang untuk menutupi kebutuhan hidup seharihari dengan menjual kain te-

ATRAKSI BUDAYA - Wisatawan tengah menonton atraksi budaya yang disajikan di Desa Sade, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. nun. Namun pendapatannya juga tidak seberapa jika dibandingkan dengan lamanya proses pembuatan kain itu.

Mulai dari pembuatan benang dari kapas, pemintalan, pewarnaan, hingga ditenun menjadi kain.

Dari proses yang lama itu, harga satu kain hanya Rp 50 ribu.

Adapun harga yang lebih mahal

disebabkan karena motif yang sulit dan pembuatan yang cukup lama. Belum lagi banyaknya pengunjung tidak membuat perekonomian masyarakat Sade berkembang begitu saja.

“Kadang wisatawan juga tidak beli, hanya lihat-lihat saja. Kalaupun beli, paling asesoris. Meskipun ada juga yang beli dan dijadikan oleh-

Pendaftaran Lomba Lagu Pop Daerah di Museum

(Suara NTB/lin)

Praya (Suara NTB) – Desa Sade, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah merupakan salah satu destinasi unggulan di NTB. Di desa ini, warganya masih memegang teguh budaya dan peradaban suku Sasak di Lombok. Sayangnya, ‘madu’ pariwisata yang diharapkan bisa mengangkat perekonomian belum dinikmati warga setempat.

oleh,” kata Hariadi.

Selain pariwisata, pemerintah juga diharapkan dapat memerhatikan pendidikan anak-anak di Desa Sade.

Sebab destinasi wisata juga harus didukung oleh SDM yang berkualitas. Sementara SDM yang berkualitas ditentukan dengan pendidikan yang memadai. (lin)

Lomba Menyanyi Ditutup, Lomba Cipta Lagu Masih Terbuka

MAS Berencana Buka Pusat Studi Ilmu Kebudayaan

Mataram (Suara NTB) Pendaftaran lomba menyanyi lagu pop daerah di Museum Negeri NTB telah ditutup sejak berlangsungya (Technical Meeting) TM, Kamis (19/ 5). Sementara itu, penerimaan peserta mata lomba rangkaian kegiatan tersebut yakni, Lomba Mencipta Lagu Daerah masih terbuka hingga, Rabu (25/5) mendatang.

Direktur MM Production, Event Organizer (EO) yang dipercaya menyelenggarakan kegiatan tersebut, Yodi (Suara NTB/met) D’Kock menjabarkan, lomba cipta NOMOR URUT - Peserta lomba menyanyi lagu daerah dari lagu daerah terbuka seluas - luasnya kalangan pelajar menentukan nomor urutnya masing untuk kalangan umum. Bagi peserta masing melalui proses cabut lot. yang berminat mengikuti lomba, saat ini masih berkesempatan mengirimkan karyanya Karya berupa lagu daerah baik dari wilayah Pulau masing - masing.

Sumbawa maupun Lombok silakan dikirim saja Yodi mengatakan, karya yang dilombakan harus ke Museum,” kata Yodi. sudah berbentuk satu lagu yang utuh serta pernah Sejumlah tujuh lagu daerah terbaik menurut direkam. Rekaman hasil karya itulah yang kemu- penilaian dewan juri akan mendapat anugerah dian harus diserahkan kepada panitia untuk ke- sebagai lagu daerah terbaru di provinsi ini. Pemmudian mendapat penilaian. berian hadiah serta pengumuman terkait karya “Karya yang dikirim harus dilampirkan tulisan karya yang layak mendapat anugerah akan dilaklirik syair lagunya, berikut juga dengan nadanya. sanakan pada malam puncak kegiatan. Perayaan puncak kegiatan lomba yang sejatinya untuk memeriahkan Hari Kebangkitan Nasional ini akan berlangsung pada momentum Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni mendatang.

Sejumlah tujuh lagu daerah ciptaan terbaik yang mendapatkan anugerah tersebut memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke tingkat nasional. Mengingat, lagu - lagu daerah khususnya di NTB memiliki daya saing yang lumayan tinggi saat berkompetisi di dunia luar.

Harapannya, lomba ini dapat menjadi batu lompatan bagi insan para pekerja seni di daerah ini untuk memasarkan karyanya secara mengglobal. (met)

Mataram (Suara NTB) Majelis Adat Sasak (MAS) berencana membuka pusat studi ilmu kebudayaan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hal itu ingin diwujudkan dalam rangka menyediakan sarana untuk mengkaji bidang studi terkait kebudayaan di daerah ini.

Gedung pusat studi ilmu budaya tersebut rencananya akan dibangun di atas tanah aset lembaga kebudayaan ini. Lokasinya berada di Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Bayan. Luas lahan yang dimiliki MAS mencapai 14 hektar, lahan seluas 7 hektar rencananya akan menjadi pusat gedung sarana pembelajaran.

“Masyarakat NTB sangat merindukan keberadaan pusat studi, sekolah tinggikah namanya, fakultas atau apalah. yang penting, masyarakat sangat membutuhkan sarana untuk mengkaji nilai - nilai dalam ilmu budaya ini,” kata Budayawan Sasak H. L. Sri Muhlisin, Kamis (19/5).

Sejauh ini, usulan untuk membuka fakultas ilmu budaya di Universitas Mataram nampaknya belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram, mengambil kesempatan dengan berperan lebih progresif menggaungkan studi ilmu humaniora tersebut. Beberapa kali, IKIP Mataram telah menyelenggarakan seminar dan kuliah umum yang menyangkut tentang kajian ilmu - ilmu kebudayaan.

“Memang kita tahun bahwa mekanisme dan prosedur dalam membuka fakultas baru di sebuah univesitas sekarang ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Akan tetapi, harapan kita perguruan tinggi paling tidak dapat berupaya dengan mengembangkan embrionya saja dulu, itulah sebabnya IKIP mulai menggaungkan kajian ini melalui kuliah umum maupun seminar terlebih dahulu,” jelasnya.

Hal ini, tak ubahnya seperti ketika beberapa universitas berupaya membangun dan membuka fakultas baru yang berangkat dari nol. Pada dasarnya, upaya membuka fakultas ilmu budaya di universitas manapun baik negeri maupun swasta, tidak serta merta dapat dilakukan dalam jangka waktu sekejap. Kendati demikian, semuanya harus dilakukan secara perlahan, sedikit demi sedikit. “Sama halnya ketika hendak merintis dan membangun atau membuka fakultas kedokteran,” tandasnya. (met)

SUARA NTB

Jumat, 20 Mei 2016

Halaman 10

BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK BARAT,

H. Fauzan Khalid, S. Ag, M.Si

BAB XIV PEMUSNAHAN Pasal 113 Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal: a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 114 (1) Pemusnahan dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 115 Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGHAPUSAN Pasal 116

Penghapusan meliputi: a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 117 (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan Penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Barang Milik Daerah yang dihapuskan karena: a. pengalihan status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; b. pemindahtanganan; atau c. pemusnahan.

(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.

(5) Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 118 (1) Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah sebagimana dimaksud dalam pasal 116 huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan, atau karena sebab lain.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. berdasarkan keputusan dan/atau laporan penghapusan dari Pengguna Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna barang; b. berdasarkan keputusan Bupati untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan atau

(1) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

BAB XVI PENATAUSAHAAN Bagian Kesatu Pembukuan Pasal 119 Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status Penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pengelola Barang Menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pencatatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, Kartu Inventaris Barang B, Kartu Inventaris Barang C, Kartu Inventaris Barang D, Kartu Inventaris Barang E, dan Kartu Inventaris Barang F. Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua Inventarisasi Pasal 120

(1) Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 121 Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 122 (1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.

(3) Laporan Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Pasal 123 Pendaftaran, Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122 mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

Pasal 124 (1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.

(2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

(3) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 125 Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 126 (1) Pembinaan Pengelolaan dan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Derah, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan umum Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(3) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 127 Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh: a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pasal 128 (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengaman Barang Milik Daerah yang berada didalam penguasaannya.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk UPTD dan atau Sekolah dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129 (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan keten-

tuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130 Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Negara berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM Pasal 131 (1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum daerah, diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 132 Pengelolaan Barang dapat membentuk Badan Layanan Umum dan/atau menggunakan jasa pihak lain dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

BAB XIX BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA Pasal 133 (1) Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat Negara/Daerah dan/atau pegawai negeri.

(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Negara.

(3) Ketentuan mengenai tata cara Penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XX SANKSI Pasal 134 (1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas Pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengguna Barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan dana pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tersebut.

BAB XXI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 135 Penyelesaian sengketa terhadap Barang Milik Daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII INSENTIF Pasal 136 (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.

(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ir. H. Moh. Taufiq, M.Sc.

Pasal 137 Bupati dapat mengenakan beban Pengelolaan (capital charge) terhadap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 138 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, Bupati dapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang men yampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati dengan melampirkan: 1. usulan kontribusi dari pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan 2. laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah. b. tukar menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia seluruhnya, dilanjutkan serah terima Barang Milik Daerah dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar Menukar dengan ketentuan: 1. Pengelola Barang memastikan nilai Barang pengganti sekurang- kungnya sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang dipertukarkan; dan 2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Tukar-Menukar tersebut.

(2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan penghapusan atas Barang Milik Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.

(3) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan pemamfaatan sebelum diberikannya persetujuan sbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam pemanfaatan atau tukar menukar tersebut.

Pasal 139 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, Pamanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat yang berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebelum peraturan Daerah ini berlaku; dan b. seluruh kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 140 (1) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum dan/ atau peraturan pelaksanaannya belum mengatur Pengelolaan dan/ atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2), Pengelolaan dan pemanfaatannya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Perjanjian kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum/Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan berlaku dengan ketentuan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 141 Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung pada tanggal 19 Oktober 2015 Plt. BUPATI LOMBOK BARAT Cap/ttd H. FAUZAN KHALID

Jelaskan Persoalan Kampus

Rektor IAIN Mataram Ajak Mahasiswa Dialog

Mataram (Suara NTB) Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawali, MAg, menggelar diskusi terbuka dengan puluhan mahasiswa IAIN Mataram, Kamis (19/5). Dialog dilakukan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi kampus. Hal itu terkait tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi BKM-UKM se-IAIN Mataram. ingkatkan kinerjanya, transparansi anggaran, dugaan pungli dan memperbaiki kualitas layanan kampus.

Terkait dengan anggaran,

Mutawali menjelaskan anggaran yang dilaksanakan sekarang merupakan anggaran yang telah disusun oleh pejabat kampus periode sebe-

ta dengan baik. Adapun dengan gaji atau honor yang berbeda-beda dari Rp 800 ribu kini dinaikkan menjadi Rp 1.200.000 merupakan kebijakan dalam rangka memenuhi asas keadilan bagi para pegawai.

“Kenapa pas gaji mereka Rp 800 tidak dipersoalkan, terus pas dinaikkan dipersoalkan. Berbedanya gaji hon-

aktivitas.

“Bukan kami tidak peduli, sudah mulai ada aktivitas.

Kami mau bangun masjid dengan uang negara yang tidak diperuntukkan untuk itu kan tidak boleh, itu yang harus dipahami,” jelasnya.

Sementara untuk tenaga honorer, akan ada pendataan ulang, karena selama ini mereka belum terda-

orer itu karena dilihat dari masa kerja untuk menjamin asas keadilan,” tegasnya.

Sedang untuk dugaan pungutan liar di kampus, Mutawali membantah keras. Selain itu, ia meminta mahasiswa agar menunjukkan bukti jika terjadi pungli. “Kalau ada bukti pungli di perpustakaan, tunjukkan buktinya kita akan tindak,” jelasnya. (dys)

Rakerda Kopertis Wilayah VIII

Menuju PTS yang Sehat dan Berkualitas Berbasis Budaya Mutu Mataram (Suara NTB) Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VIII menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Kamis (19/5) dan Jumat (20/5) bertempat di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Rakerda ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh stakeholders dalam pengelolaan dan pengembangan PerguruI Nengah an Tinggi Swasta (PTS), menuju PTS yang sehat dan berkualitas berbasis budaya mutu.

Menurut Koordinator Kopertis Wilayah VIII, I Nengah Dasi Astawa, menyampaikan, rakerda ini merupakan pekerjaan rutin setiap tahunnya.

“Melakukan konsolidasi tehadap PTS untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan PTS, juga bagaimana kita menginformasikan regulasi-regulasi yang baru. Atau hal-hal yang baru kepada PTS dalam rakerda ini,” katanya.

Kopertis Wilayah VIII sebagai salah satu perpanjangan tangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) di Wilayah Bali, NTB, dan NTT. Terdapat 164 PTS yang akan menghadiri rakerda di Mataram ini.

Dasi Astawa menyebutkan, lebih dari 300 orang akan menghadiri rakerda ini.

Rakerda ini, kata Dasi Astawa, diharapakan dapat menghasilkan rekomendasi, dari PTS kepada Kemenristek Dikti, khususnya dalam kaitannya dengan membangun sebuah PTS yang bermutu, sehat, dan berdaya saing.

“Ini penting, karena angle kita, PTS yang sehat bermutu dan berdaya saing.

Tidak lagi kita mengedepankan orientasi pada kuantitas, tapi berorientasi pada kualitas,” katanya.

Rakerda Kopertis Wilayah VIII juga akan dimeriahkan dengan Apel Bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional, yang jatuh pada Jumat (20/5).

Petugas Upacara terdiri dari STIKES Mataram untuk Paduan Suara, Poltekkes Medica Far(Suara NTB/ron) ma sebagai petugas Dasi Astawa upacara serta Akademi Pariwisata Mataram.

Apel ini, kata Dasi Astawa diadakan, dalam rangka meningkatkan semangat kebangsaan. “Saya selaku koordinator, mendesain ini sengaja dilakukan di Lombok. Tahun depan, rencananya akan dilakukan di Kupang. Tentu hal-hal yang bersifat spirit seperti kebangkitan ini perlu kita rayakan di masing-masing provinsi,” katanya.

Hal ini penting dilakukan, dalam membuktikan perguruan tinggi harus selalu menjadi inisiator, menjadi motivator untuk terus memelihara kebangkitan nasional. “Menjadi entry point bangsa kita untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain,” kata Dasi.

Pada Jumat ini, akan dilakukan sejumlah pemaparan materi dan sidang komisi. Berdasarkan agenda, ada sejumlah narasumber dari Dirjen Penguatan Riset, Dirjen Penguatan Inovasi, Dirjen Sumber Daya, Dirjen Kelembagaan dan Dirjen Belmawa serta dari kementerian dan inspektorat.

“Juga narasumber dari PTS yang masuk seratus besar, seperti Universitas Mahasaraswati. Bagaimana perguruan tinggi masuk cluster, supaya menjadi contoh dari universitas lain,” kata Dasi Astawa. (ron)

Dikbud Lobar Evaluasi Hasil UN 2016 DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, SMP dan SD sederajat. Dari segi pelaksanaan UN berjalan lancar tidak ada kendala yang berarti. Namun jika melihat nilai rata-rata UN ini sendiri masih rendah.

Diketahui, kelulusan UN SMA hanya satu siswa tak lulus. Sedangkan, UN SMP belum diketahui. Demikian pula UN SD tengah berlangsung.

Namun melihat hasil pelaksanaan UN SMA, perlu perbaikan sebab nilai rata-rata masih rendah di bawah target nasional.”Kami akan evaluasi Hasil UN baik SMA, SMP dan SD. Sebab melihat hasil UN SMA masih ada kurangnya,

(Suara NTB/dok)

Dalam aksinya, mereka menuntut rektor menjelaskan anggaran pembangunan kampus II. Termasuk, meminta civitas akademika IAIN men-

lumnya. Adapun terkait dengan pembangunan masjid yang hingga kini belum dibangun, Mutawali menjelaskan bahwa masjid merupakan fasilitas sosial, sehingga tidak boleh dibangun melalui anggaran DIPA. Mutawali membantah jika disebut tidak peduli dengan keberadaan masjid, bahkan saat ini sudah mulai difungsikan untuk berbagai

H. M. Ilham

nilai rata-rata masih rendah.

Mudahan hasil UN SMP lebih bagus,” kata Kepala Dinas Dikbud Lobar H. M. Ilham, MPd, Kamis (19/5).

Dijelaskannya, hasil UN SMA sudah diketahui hasilnya kurang memuaskan sebab nilai rata-rata masih rendah.

Hal inilah menjadi bahan evaluasi pihaknya untuk menentukan langkah agar bagaimana meningkatkan hasil UN di tahun mendatang. Hasil UN ini, jelasnya, momentum bagi pihaknya untuk melihat kualitas pendidikan di Lobar. Menurutnya kualitas UN kali ini jaug lebih baik, sehingga menjadi bahan evaluasi peningkatan kompetensi ke depan.

Hasil UN SMP sendiri diketahui bulan Juni mendatang. Ia berharap hasilnya jauh lebih baik. Ke depan pihaknya mempersiapkan sekolah untuk UN BK. Sekarang ini pihaknya mengupayakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar beberapa sekolah bisa melaksanakan UNBK. “ini tengah kami carikan jalan di kementerian supaya sekolah bisa laksanakan UNBK,” ujarnya.

Sementara UN SD diikuti 12 ribu peserta.

Dari SD ini ada SD filial yang ikut sebagai peserta UN. (her)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 20 Mei 2016

Atlet Menembak Ditunjuk sebagai Duta Anti Narkoba

Iswandi Gagal Turun di Babel Open Mataram (Suara NTB) Rencana PASI NTB menurunkan semua atlet terbaiknya di Kejurnas Atletik Babel Open di Bangka Belitung, 19-22 Mei sepertinya tak bisa diwujudkan semua.

Pasalnya, ada satu atlet terbaik NTB yang gagal turun di salah satu kejurnas paling bergengsi tersebut.

Pelatih Atletik NTB, Akrin Ibrahim, yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Kamis (19/5) kemarin mengatakan atlet terbaik NTB Iswandi gagal turun di kejurnas karena mengalami masalah pada selangkangannya. “Iswandi gagal

100 meter menjadi unggulan Iswandi. Maklum Iswandi baru saja mencatat waktu terbaiknya 10.40 detik di Kejuaraan Terbuka Atletik “Singapore Open” dengan meraih medali emas di 100 meter.

Absennya Iswandi di event

ikut kejurnas Babel Open karena ada bisul yang tumbuh pada selangkangan,” ucapnya.

Absennya Iswandi di kejurnas tersebut memang cukup mengagetkan, pasalnya Iswandi sangat diandalkan di nomor jarak pendek. Khusunya nomor

tersebut bakal membuat NTB akan kehilangan peluang meraih medali emas di 100 meter. Pasalnya atlet asal NTB yang merupakan pelari tercepat di 100 meter nasional harus absen.

Meski Iswandi Absen, PASI NTB masih memiliki dua atlet lagi di jarak pendek. Mereka adalah Fadlin dan Sudirman Hadi, kedua atlet ini juga pernah menempati peringkat tiga besar nasional yakni Sudirman Hadi peraih medali emas dan Fadlin meraih

perunggu di 100 meter PraPON atletik tahun 2015.

Sementara itu Kejurnas Atletik Babel Open sudah dimulai, Kamis (19/5) kemarin.

Namun demikian atlet NTB belum ada yang turun, rencana 15 atlet NTB akan bertanding mulai Jumat (20/5) hari ini. Akrin berharap ketidak ikutserta Iswandi di event itu bisa ditutupi oleh penampilan Fadlin dan Sudirman Hadi yang akan ikut di 100 meter dan 200 meter putra. (fan)

(ant/bali post)

AKSI TOMMY – Aksi Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Tommy Sugiarto saat menghadapi pebulu tangkis Hongkong Ng Ka Long Angus di babak perempat final Piala Thomas 2016 di Kunshan Sport Center Gymnasium, Tiongkok, Kamis (19/5).

Tim Thomas Indonesia ke Semifinal Kunshan Tim Indonesia melaju ke semifinal Piala Thomas 2016 setelah mengalahkan tim Hong Kong 3-1 dalam laga perempat final di Stadion Bulu Tangkis Kunshan, Tiongkok, Kamis kemarin.

Ganda putra Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi yang turun pada partai keempat sukses menundukkan pasangan Law Cheuk Him/Yeung Shing Choi dalam dua game langsung 21-16, 21-

14 selama 30 menit. ”Setelah Jonatan menang, kami lebih percaya diri dengan tetap mengendalikan emosi. Kami hanya berjuang menghadapi lawan sendiri,” kata Angga selepas pertandingan di Kunshan.

Sejak game pertama hingga dua, pasangan Indonesia peringkat 12 dunia itu tampil menguasai permainan. Pada game pertama Angga/Ricky menekan lawan pada kedudukan 6-3, 12-6, 14-8, hingga menang 21-16. Berikutnya pada game kedua setelah skor imbang 3-3, pasangan Indonesia semakin melesat pada poin 106, 15-8, 19-12, hingga menang 21-14.

Ricky mengatakan perjuangan Jonatan yang menambah keunggulan pada partai ketiga menjadi bekal ke-

siapannya bersama Angga sebelum bertanding. “Kami hanya terus bermain konsisten meskipun lawan sering mengajak bermain dengan bolabola keras,” kata Ricky.

Tim Thomas Indonesia melangkah ke putaran semifinal setelah menang pada partai pertama, partai ketiga, dan partai keempat. Tommy Sugiarto yang turun pada partai pertama membuka keunggulan Indonesia 1-0. Tommy menang 11-21, 21-19, 21-15 dari pemain Hong Kong Ng Ka Long Angus.

Indonesia sempat kehilangan poin pada partai kedua dengan kekalahan pasangan unggulan Hendra Setiawan/ Mohammad Ahsan. Hendra/Ahsan kalah 17-21, 19-21 dari pasangan Or

Chin Chung/Tang Chun Man selama 31 menit pertandingan.

Jonatan memberikan angin segar bagi tim putra Merah-Putih dengan menundukkan Hu Yun 21-14, 18-21, 2116 pada laga partai keempat selama 70 menit. Terakhir, Angga/Ricky menang dua game langsung dari Law/Yeung.

Jelang laga semifinal, Indonesia akan menghadapi pemenang pertandingan antara tuan rumah Tiongkok melawan Korea Selatan. Ricky mengaku siap menghadapi kedua tim tersebut. “Kedua tim punya permainan yang keras dan stamina kuat. Kami juga termotivasi untuk melawan Tiongkok meskipun mereka bermain di kandang sendiri,” kata Ricky. (ant/bali post)

Evaluasi Cabor

KONI Sumbawa Tekankan Prestasi di PON Sumbawa Besar (Suara NTB) KONI Sumbawa melakukan evaluasi menyeluruh cabang olahraga (cabor) terkait pembinaan, regenerasi hingga prestasi. Terutama kesiapan cabor dalam mempersiapkan atletnya yang bakal mewakili NTB bertarung di PON Jawa Barat 2016 mendatang.

Demikian terungkap dalam rapat evaluasi pengurus KONI bersama Cabor, Kamis (19/5) kemarin, di Sekretariat KONI GOR Cendrawasih. Ketua KONI Sumbawa, H. Mustami H. Hamzah, SH menegaskan, keberadaan cabor mesti dievaluasi, baik terkait kepengurusan, usulan anggaran maupun capaian yang diperoleh selama ini. Mengingat ada beberapa cabor yang masa kepengurusannya berakhir, sehingga mesti ada regenerasi.

Kesiapan cabor, seperti atletik, tinju dan lain-

EVALUASI Mustami H. Hamzah dan Varian Bintoro dalam rapat evaluasi KONI Sumbawa, Kamis kemarin.

(Suara NTB/arn)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Dinilai sebagai atlet yang memiliki komitmen ting12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gi memerangi narkoba, sebanyak 11 atlet menem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bak NTB ditunjuk sebagai duta anti narkoba NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Penunjukan atlet menembak sebagai duta anti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 narkoba itu disampaikan langsung oleh Kepala 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 BNN NTB, Drs. Sriyanto, M.Si di Kantor BNN 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 NTB, Kamis ( 19/5) kemarin.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Atlet menembak sangat pantas ditunjuk se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 bagai duta anti narkoba karena mereka punya ko12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mitmen memerangi narkoba. Mereka masih muda12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 muda dan saya yakin tingkah laku mereka bersih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dari narkoba,” ucap Sriyanto saat diwawancara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Suara NTB di sela-sela menerima kunjungan atlet 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 menembak NTB yang saat itu didampingi Ketua 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Umum Perbakin NTB, I Gusti Lanang Bratasuta.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Hadir pada kesempatan itu Sekum Perbakin 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 NTB, I Made Wisuda Sari, Pelatih Menembak NTB, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Andik Budi Hariono dan sejumlah pengurus air soft 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gun dan pengurus klub menembak Rinjani.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Dalam kesempatan itu Sriyanto secara tegas 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mengatakan atlet cabang olahraga menembak pan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tas mendapatkan label duta anti narkoba. Pasaln12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ya atlet menembak merupakan atlet yang perta12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 makali datang ke BNN NTB untuk menyatakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 komitmen sebagai atlet yang siap memerangi pere12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 daran narkoba di NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sikap atlet menembak itu kata Sriyanto patut 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ditiru oleh atlet cabor lainnya karena mereka cepat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tanggap dan peduli dengan kondisi lingkungannya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 yang saat ini tengah diancam oleh peredaran narko12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ba. Diakuinya, peredaran narkoba secara nasional 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 telah masuk ke ke kabupaten/kota hingga ke desa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 desa di NTB. Karena itu dia sangat respek dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 sikap atlet menembak yang secara dini mempro12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 teksi diri dengan ancaman bahaya narkoba.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Di tempat yang sama Ketua Umum Perbakin 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 NTB, I Gusti Lanang Bratasuta mengatakan ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 datangan mereka bersama sejumlah pengurus dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 atlet menembak di Kantor BNN NTB untuk mem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 proteksi atletnya dari bahaya narkoba.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pengurus organisasi olahraga menembak bersama 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 atlet kata Bratasuta memiliki komitmen memerangi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 peredaran narkoba di NTB. Untuk melindungi atlet12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nya dari bahaya Narkoba pihak Perbakin NTB telah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 membuat komitmen bersama yakni atlet dan pengu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 rus tak boleh menggunakan narkoba. Bila terbukti at12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 let, pelatih maupun pengurus positif menggunakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 narkoba pihaknya akan mengenakan sanksi keras, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 yakni dicoret dari keanggotaan Perbakin NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 “Bila ada atlet, pelatih mapun pengurus Perbakin 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 NTB terbukti menggunakan narkoba akan kita coret 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dari keanggotaan Perbakin NTB,” tegasnya. (fan) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

nya yang bakal mengirimkan atletnya di PON juga mendapat perhatian khusus. Dengan target, Sumbawa dapat menyumbangkan 5 emas di PON Jabar. Meski KONI NTB hanya memberi satu target medali bagi atlet dari Sumbawa.

Bagi atlet berprestasi, bonus besar sudah menunggu. Bagi atlet peraih medali emas di PON diberikan bonus Rp 30 Juta. Medali perak Rp 20 Juta dan medali perunggu Rp 15 Juta. Bagi atlet lain yang ikut PON akan diberikan masing masing Rp 5 Juta. “Ini bonus khusus untuk atlet Sumbawa yang berprestasi di PON,” terang Mustami.

Bonus tersebbut berasal dari bantuan Pemkab kepada KONI yang tahun ini telah dianggarkan dalam APBD 2016 sebesar Rp 1,7 Miliar. Dari besaran dana tersebut, paling besar digelontorkan untuk persiapan PON beserta bonusnya. Meski sampai saat ini, dana hibah dari APBD belum

dapat dicairkan. Namun tidak boleh menghambat upaya pembinaan ataupun TC yang dilakukan selama ini. Diketahui ada enam cabor di Sumbawa yang akan mengirimkan atletnya ke PON mewakili NTB. “Penggunaan anggaran kita lakukan secara terukur dan terencana serta sesuai standar pengunaan keuangan pemerintah. Jadi, silahkan cabor masukkan proposal sesuai kebutuhan secara transparan dan terbuka. Kita juga bisa bantu untuk dukungan fasilitas dan sarana cabor asalkan jelas,” terangnya.

Wakil Ketua I KONI Sumbawa, Varian Bintoro S.STP, menambahkan, perlunya koordinasi dan membangun kerjasama satu sama lainnya. Semata mata untuk peningkatan prestasi olahraga di daerah ini. KONI pun siap membantu peningkatan kapasitas atlet dan dukungan sarana. (arn)

SUARA NTB

Jumat, 20 Mei 2016

Atasi Kekurangan Guru

Kepsek Diminta Ikut Mengajar

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram masih kekurangan guru khususnya di tingkat sekolah dasar (SD). Untuk mengatasi persoalan ini, mengingat kemungkinan tidak akan ada penerimaan ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun ini, kepala sekolah (kepsek) diminta untuk ikut mengajar di kelas. Demikian disampaikan Asisten III Bidang Kepegawaian Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Evi Ganevia.

Evi juga meminta keberadaan guru yang ada saat ini ikut dimaksimalkan.

“Kepsek juga ikut mengajar.

Kepsek itu kan tugas tambahan, tugas pokoknya kan mengajar. Maksimalkan tugasnya.

Kalau kekurangan guru harus ikut mengajar,” jelasnya.

Ia mengakui memang ada kekurangan guru di Kota Mataram, khususnya SD. Untuk

SMK yang membutuhkan guru jurusan khusus seperti di SMKN 5 Mataram, Evi mengatakan memang ada keterbatasan guru untuk bidang jurusan tertentu. Meskipun telah dibuka lamaran untuk jurusan tertentu pada saat penerimaan ASN, tidak ada yang melamar.

Kemungkinan menurutnya karena jarang yang memiliki pendidikan dengan jurusan

tersebut. “Kita buka (lowongan) juga tidak ada yang melamar,” ujarnya. Untuk itulah menurut mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram ini, pihak sekolah perlu mengirim guru dari sekolah tersebut untuk belajar bidang studi yang diajarkan di sekolah tersebut untuk mengatasi kekurangan pengajar di bidang tertentu.

“Bisa saja dikirim guru yang sudah ada untuk belajar di luar daerah kalau memang memungkinkan,” katanya.

Terkait rekrutmen ASN tahun ini, Evi mengatakan Pemkot Mataram hanya menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Pemkot Mataram telah bersurat ke pemerintah pusat terkait kebutuhan ASN di Kota Mataram, namun apakah akan dilakukan perekrutan tergantung dari kebijakan pusat. “Walaupun kita sudah bersurat, tapi kalau tidak ada rekrutmen secara nasional, kita tidak bisa melakukan penerimaan CPNS,” demikian Evi Ganevia. (ynt)

Halaman 12

Jelang Ramadan, Kriminalitas Meningkat Mataram (Suara NTB) – Polda NTB dan Polres jajaran meningkatkan patroli rutin jelang Ramadan yang jatuh Juni mendatang. Sebab, ada kecenderungan tindak kejahatan meningkat dalam rentang waktu bulan puasa hingga lebaran tiba.

“Memang kecenderungannya gangguan kamtibmas naik,” ungkap Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM ditemui Kamis (19/5).

Untuk mengimbangi pengamanan bersandi khusus, seperti Operasi Pekat, Operasi Patuh, hingga Operasi Ketupat nanti, pihaknya mengetatkan pengamanan. Mengantisipasi kriminalitas yang berpotensi terjadi, khususnya 3C. Seperti yang berakhir pekan

lalu, Operasi Pekat menyasar miras, judi, dan prostitusi.

Disambung hingga 29 Mei mendatang, Operasi Patuh yang membidik pelanggaran lalu lintas. Selain menurunkan angka kecelakaan, juga sebagai ajang mendeteksi kendaraan bermotor diduga hasil curian.

“Mobilitas masyarakat di bulan puasa semakin tinggi.

Itu kita antisipasi. Begitu juga kegiatan ekonominya,” jelas Tri Budi. Sehingga, sambung dia, sasaran pengamanan mengarah pada pusat perekonomian masyarakat.

Berupa tempat transaksi keuangan, seperti Bank, pegadaian, dan penukaran uang.

Kemudian tempat-tempat keramaian, seperti pusat perbelanjaan modern, pasar, dan tempat wisata.

“Perputaran uang di bulan puasa tinggi. Transaksi meningkat. Prediksi para pelaku memanfaatkan momen itu untuk melancarkan aksi kejahatan,” ujarnya. Untuk daerah berkarakter pedesaan, kandang kumpul warga juga menjadi sasaran pengamanan.

Mengimbangi operasi bersandi khusus, kepolisian mengerahkan seluruh fungsi lain. Seperti patroli Sabhara dan pengungkapan kasus oleh Reskrim. (why)

Pembangunan Balai Kebudayaan Butuh Dana Rp 10 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan membangun Balai Kebudayaan di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan, Kecamatan Mataram dalam waktu dekat ini. Untuk pembangunan ini, Pemkot Mataram membutuhkan dana Rp 10 miliar, namun dana yang tersedia saat ini hanya sekitar Rp 2,4 miliar. Demikian disampaikan Kepala Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM, Kamis (19/5).

Karena dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pembangunan ini disampaikan Latif akan dilaksanakan bertahap. Tahap pertama pihaknya akan memprioritaskan pembangunan bencingah atau balairung terlebih dulu.

Terkait pembangunan ini,

awal pekan depan pihaknya akan melakukan ekspos.

Anggaran pembangunan ini berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Kementerian Pariwisata RI. “Pembangunannya bertahap nanti. Dilihat dari dana yang kita diberikan, apakah nanti mampu tidak dengan dana Rp 2,4 miliar ini Balai Kebudayaan ini bisa jadi. Makanya kita fokus dulu ke bencingah agung ini,” ujarnya. Setelah balairung ini rampung, baru kemudian akan dilanjutkan untuk pembangunan sarana pendukung lainnya seperti perpustakaan dan lainnya.

Pengurangan DAK sebesar 10 persen juga berpengaruh terhadap dana pembangunan Balai Kebudayaan ini. Dimana anggaran akhirnya menjadi Rp 2,4 miliar. “Pasti berdampak. Tapi skala prioritasnya yang kita lakukan dengan dana yang kita miliki yang pokok dulu,” cetusnya. Diharapkan

pembangunan balai kebudayaan dapat rampung sebelum HUT Kota Mataram pada Bulan Agustus mendatang.

Dengan adanya Balai Kebudayaan ini, Latif mengatakan Pemkot Mataram tidak hanya memiliki tempat sebagai pusat rekreasi di Kota Mataram, tapi juga pusat edukasi. Di komplek tersebut nantinya juga akan ditanam vegetasi-vegetasi khas NTB yang mulai langka atau terancam punah. Ia berharap pengelolaan tempat ini nantinya akan diserahkan kepada Disbudpar Kota Mataram. Menurut Latif RTH Pagutan cukup potensial menjadi lokasi pembangunan Balai Kebudayaan.

Apalagi saat ini telah disiapkan akses yang cukup bagus menuju lokasi tersebut. Ke depan Pemkot Mataram juga berencana menjadikan RTH Pagutan sebagai pusat agrowisata di Kota Mataram. (ynt)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR3689HT NOKA/NOSIN : MH31PA005EK730145/1PA729360 AN. BASIMIN HLG DSKTR KOTA MATARAM HILANG BPKB R4 TOYOTA AVANSA DR1766AH NOKA/ NOSIN : MHFFMRGK35K0611523/DA91151 NO. BPKB : 4981550.O AN. ANGGRENI NEGARA HLG DSKTR RUMAH BATULAYAR CTT : IKLAN BPKB 3X MUAT TGL. 20, 27 & 31 MEI 2016

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717 ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 20 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

Jumat, 20 Mei 2016

Halaman Halaman 14 14

Kemenpar Gelar Workshop Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Event 2016 di NTB terian Pariwisata RI, Dra Wati Murani, M.Hum kepada Suara NTB, di Praya, Rabu (18/5).

Dalam kunjungan ke Desa Sade, para peserta workshop langsung disambut dengan Tarian G e n dang Beleq.

Di tempat yang sama juga disuguhkan atraksi Peresean, Tarian Petuq dan Tarian Amaq Tempengus.

Penyambutan itu dilakukan langsung oleh pemuda dan pengelola destinasi wisata Sade.

Para peserta terlihat

menikmati dan sangat kagum dengan budaya Suku Sasak yang masih kental di desa ini. ‘’Kita lihat bersama tarian yang tadi mungkin bisa lebih bagus lagi kalau koreografinya lebih dilatih. Itu bisa lebih menarik,karenaberkaitandenganbudaya daerah. Pengunjung akan sangat senang disuguhkan dengan sambutan tarian-tarian kebudayaan,’’ ujar Wati Murani.

Di Desa Sade juga diisi dengan workshop dengan pemateri Eko Supriyanto atau biasa dipanggil Eko Pece. Ia merupakan salah satu pemuda nasional yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ia terkenal karena menjadi koreografer penyanyi dunia yang sangat terkenal, Madonna. Ia memaparkan sejumlah pengalaman dan memberikan tips cara membuat event atau kegiatan berskala internasional.

Semua rangkaian kegiatan workshop ini dimaksudkan agar para peserta dapat mengambil contoh dan belajar bagaimana caranya sebuah destinasi wisata dapat dilirik oleh wisatawan. Terlebih agar membuat suatu event atau kegiatan yang berskala internasional dan dihadiri oleh wisatawan nusantara dan wisawatan asing. ‘’Para peserta itu merupakan perwakilan dari Dinas Pariwisata semua daerah, event organizer, serta para pelaku pariwisata. Kementerian juga sudah mulai menilai 10 event paling bagus yang diprioritaskan untuk dihadiri Presiden RI,” kata Wati Murani.

Diakuinya, potensi pariwisata di NTB ini cukup baik. Hanya saja baru didorong oleh dukungan dari kementerian. Menurutnya, pariwisata itu milik semua orang, sehingga kepala daerah

di setiap kabupaten dan kota yang ada di NTB juga diharapkan dapat semakin memaksimalkan potensi pariwisata yang ada.

Para peserta juga berkeliling melihat kehidupan masyarakat Desa Sade serta melihat hasil kerajinan tenun dan proses pembuatan kain yang dilakukan secara manual.

Abdul Haris, salah seorang peserta asal Sumba, NTT mengatakan Desa Sade merupakan desa yang sangat menarik. Sebab di tengah perkembangan zaman ini, masyarakat di desa itu masih mempertahankan budayanya dengan baik.

Peserta workshop disambut Tarian Gendang Beleq saat tiba di Desa Sade.

‘’Saya lihat sangat potensial sekali. Masyarakatnya sangat sederhana dengan kain tenun yang dibuatnya.

Hasil tenunnya juga bagus-bagus, masyarakatnya juga ramah. Saya suka melihat rumah adatnya,” pujinya.

Setelah mengunjungi Desa Sade, para peserta juga mengunjungi Pantai Kuta yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Sebelumnya para peserta juga mengunjungi berbagai pusat oleholeh, seperti makanan, baju dan asesoris khas Lombok. (lin/*) (Suara NTB/lin)

Praya (Suara NTB) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar)RImenyelenggarakanWorkshop Penyusunan Pedoman Event/ Festival tahun 2016 di NTB. Workshop diikuti sekitar 61 peserta dari Provinsi Bali, NTB dan NTT, Palembang dan Kabupaten Jaelolo, Ternate. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas event-event pariwisata di setiap daerah. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan kunjungan seluruh peserta ke destinasi wisata Desa Sade, Lombok Tengah. ‘’Pak Menteri ingin semua event yang diselenggarakan itu dilakukan melalui seleksi dan akurasi. Karena kita ingin menjadikan festival atau event di sini menjadi event internasional,” kata Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemen-

Narasumber, Eko Supriyanto memberikan materi pada peserta.

Peserta workshop saat mengabadikan suasana desa adat saat berkeliling Desa Sade.

Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata RI, Wati Murani foto bersama Eko Supriyanto saat menikmati jagung bakar di Pantai Kuta.

Peserta workshop belajar cara membuat kain tenun yang dipandu masyarakat Desa Sade.

Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Wati Murani, foto bersama peserta workshop di depan lumbung padi masyarakat Desa Sade.

Peserta workshop saat berjalan mengelilingi desa adat Sade.

Investor Gugat SK Pembatalan Izin Investasi di Hutan Sekaroh Mataram (Suara NTB) Salah satu investor yang mendapatkan izin investasi di kawasan Hutan Sekaroh, dari Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ali Bin Dachlan menggugat Pemprov NTB. Mereka menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur yang membatalkan SK Bupati Lotim yang mereka peroleh.

Kepala Bagian (Kabag) Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan Bupati Lotim mengelu-

arkan izin investasi di kawasan Hutan Sekaroh kepada tiga investor atau perusahaan yakni PT Palamarta, PT Lombok Saka dan PT Tanah Hufa.

Padahal, di kawasan tersebut lebih dulu terbit izin yang diberikan kepada PT. Eco Solutions Lombok (ESL).

“SK Gubernur pembatalan itu

digugat oleh salah satu perusahaan, PT Palamarta. Terkait investasi di kawasan hutan Sekaroh. Itu pernah dibatalkan Pak Gubernur terkait ada tiga izin yang diterbitkan. Izin (yang diterbitkan bupati) itu di atas izin PT. ESL. Yang dibatalkan itu sekarang menggugat ke PTUN,” kata Ruslan di Mataram, kemarin.

Dijelaskan, investor yang mendapatkan izin di atas izin dari Bupati

RADIO

Lotim, PT. Palamarta keberatan dengan SK pembatalan yang diterbitkan Gubernur NTB. Izin itu dibatalkan gubernur lantaran, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan perizinan terkait dengan kehutanan beralih ke provinsi.

Kawasan yang menjadi incaran investor di Sekaroh adalah kawasan Pantai Pink. Kawasan ini masuk

dalam kawasan hutan lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru, Lotim. Luas kawasan hutan yang sangat potensial untuk pengembangan pariwisata itu seluas 2.800 hektar. Setidaknya, ada beberapa investor yang sudah memperoleh izin pengelolaan. Seperti PT. Jeeva Bloam yang mengelola lahan seluas 50 hektar dan PT. ESL yang akan mengelola lahan seluas 339 hektar. (nas)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 20 Mei 2016

Mantan Menteri Koperasi dan UKM Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 ‘’Kalau yang di sini (Lotim) tidak jalan, suasananya tidak mendukung. Tidak menguntungkan,’’ jawabnya singkat, lantas menutup kaca mobil yang menjemputnya siang itu.

Adi Sasono diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT. iPasar Indonesia, yang mendapatkan izin lelang komoditi jagung sejak 2013 lalu dengan kontrak hingga 2018 mendatang. Proses untuk mendapatkan izin investasi itu melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lotim.

Cek Rp 1,5 Miliar Saksi lainnya yang diperiksa adalah Dean Novel, mantan Direkutur Utama PT.iPasar Indonesia oleh penyidik Ely Rahmawati, SH, MH. Usai pemeriksaan, Dani mengaku ditanya soal cek Rp 1,5 miliar yang diberikan kepada mantan pejabat ketika itu. Dean Novel mengaku bingung ketika pemberian uang itu dikaitkan dengan suap. ‘’Saya bingung waktu ditanya soal suap. Memang ada pinjaman waktu itu Rp 1,5 miliar.

Tapi itu sudah dikembalikan tahun itu juga,’’ kata saksi, tanpa memastikan tahun berapa pinjaman itu. Ditaksirnya sekitar tahun 2011 sebelum ia akhirnya resign dari iPasar tahun 2012.

Seingatnya, anggaran itu dipinjam Pemkab Lotim namun penyerahan cek atasnama pribadi pejabat. Lantas sebagian dari dana tersebut, sebesar Rp 500 juta lebih dipakai untuk pemasangan instalasi listrik di SRG. Pinjaman Rp 1,5 miliar tersebut menurut Dean Novel dipastikan urusannya

sudah selesai karena pinjaman dikembalikan. ‘’Terakhir sebelum saya keluar dari iPasar, yang saya tahu sudah dikembalikan. Semuanya ada di bank. Ada yang dipakai untuk listrik sebesar Rp 500 juta,’’ jelasnya.

Ditanya soal anggaran itu dikaitkan dengan dugaan suap, dia mempertanyakan hal tersebut (dugaan suap). ‘’Suap di bagian yang mana? Terkait bagian mananya? Kalau ada kita kasih uang, itu pun sudah kita terima kembali. Sudah kembali Rp 1,5 miliar utuh,” kata dia mengulang jawaban sebelumnya. Durasi pemeriksaan saksi sama dengan Adi Sasono, sejak pukul 09.30 Wita sampai menjelang pukul 13.00 Wita.

Pemeriksaan mantan Menteri Koperasi dan UKM dan Direktur iPasar itu menurut Aspidsus Kejati NTB, Suripto Irianto, SH, sebagai tambahan keterangan untuk melengkapi keterangan saksi sebelumnya. Tidak sekadar tambahan, tapi keterangan Adi Sasono juga cukup strategis untuk mendalami dugaan suap ke oknum pejabat Pemkab Lotim saat itu.’’Kita sedang memperdalam keterangan saksi ini dalam kaitan kasus dugaan suap ini,’’ jelasnya.

Kasus ini diakuinya masih penyelidikan. Setiap perkembangannya akan disampaikan, termasuk ketika bisa naik ke penyidikan. ‘’Saya belum dapat laporan lengkap dari tim.

Kalau sudah lengkap, akan kami sampaikan,’’ ujar Suripto. (ars)

Anak Penjual Aksesori di Pantai Kuta Berebut Calon Pembeli Dari Hal. 1 Ia melihat kedatangan wisatawan itu merupakan peluang baginya untuk menjual asesoris yang dijajakannya di pinggir pantai. ‘’Kadang sehari itu tidak ada yang beli. Besok jual lagi,’’ katanya polos.

Rianti tidak sendirian mengais rezeki di pantai Kuta.

Ada puluhan bahkan mungkin lebih anak-anak seusianya mengadu nasib di objek wisata yang masuk Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika itu. Untuk menjajakan dagangannya, Rianti tak jarang harus berebut menawari wisatawan. Akibatnya, tidak sedikit wisatawan yang merasa terganggu dengan cara anak-anak penjaja aksesori menawarkan dagangannya.

Seperti dialami Eka, wisatawan asal Kabupaten Sumbawa Barat itu mengaku risih dan sangat terganggu karena selalu dikerumuni oleh anak-anak penjual aksesori itu. ‘’Risih banget, jadi nggak bisa nikmati suasana pantai.

Ke mana-mana diikuti sama mereka (penjual aksesori).

Kalau bisa pemerintahharus segera menertibkannya,’’ sarannya.

Melihat permasalahan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB sebenarnya tidak tinggal diam.

Disbudpar katanya, telah melakukan pendataan dan akan membentuk kelompok usaha pada pedagang pinggir pantai. Setelah itu para peda-

gang akan diberikan kartu pengenal yang harus dikenakan saat berjualan.

“Masih nunggu hasil pendataannya. Kita akan kelompokkan dulu, nanti anak-anak, remaja dan dewasa kita kelompokkan.

Setelah itu kita kasih ID Card (kartu pengenal) dan mereka wajib menggunakan itu saat berjualan di pinggir pantai,’’ kata Kepala Seksi Produk Pariwisata Bidang Destinasi Disbudpar NTB Siti Alfiah kepada Suara NTB, di Mataram, baru-baru ini.

Sebelumnya Disbudpar telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata. Prilaku yang kurang baik sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Sebab pariwisata merupakan sesuatu yang menjual pelayanan.

Jika pelayanan baik, maka tanggapan wisatawan pun akan baik, begitu pula sebaliknya. Hal inilah yang harus dijaga oleh semua pihak, terutama masyarakat.

Alfiah berharap masyarakat memiliki kesadaran lebih untuk menjaga destinasi wisatanya.

Sebab jika pelayanan tidak baik, maka semua usaha promosi yang dilakukan selama ini menjadi sia-sia.

Sehingga perlu adanya kerjasama semua pihak untuk bertekad memajukan pariwisata NTB ini. (lin)

DPP Diminta Persatukan Golkar NTB Dari Hal. 1 ternyata dibiarkan berlarutlarut. Selain Amin dan Umar, sejumlah kader di kabupaten/ kota juga terancam ikut menjadi korban perpecahan ini. Situasi ini, menurut Mesir telah melahirkan kebingungan. Ia pun menarik kesimpulan bahwa biang keladi persoalan ini justru para elite Golkar di pusat.

Mesir menegaskan, sebelum digelarnya Munaslub, seharusnya DPP Partai Golkar terlebih dulu melakukan upaya mendamaikan kubu-kubu yang terpecah di daerah-daerah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Perpecahan di daerah dibiarkan berlanjut sementara rekonsiliasi dan rehabilitasi kader yang dipecat hanya dilakukan di tingkat pusat. ‘’Sebenarnya terbalik, harusnya di daerah dulu diamankan, karena mereka sudah merusak kubu-kubu itu. Tinggal diakomodir saja (yang telah dipecat).

Tapi sekarang terbalik ini, nggak tahu langkah apa yang diambil pusat itu.’’

Mesir menilai, jika demikian keadaannya, maka upaya melahirkan perdamaian diantara kedua kubu akan sangat pelik. Namun, menurutnya, jika DPP Partai Golkar yang terbentuk pasca Munaslub bisa melakukan langkah rehabilitasi, hal itu belum terlambat untuk ditempuh.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Harian DPD Partai Golkar

NTB kubu Musda Praya, Ir. H. Misbach Mulyadi, menegaskan bahwa hingga kemarin keputusan DPP Partai Golkar untuk memberhentikan Amin dan Umar belum berubah. Ia menegaskan bahwa keputusan pemberhentian seseorang dari keanggotaan Partai Golkar merupakan kewenangan DPP Partai Golkar.

“Bukan kewenangan DPD I. Ini harus dicatat. Itu adalah kewenangan DPP. Jadi kami kembalikan semua kepada kewenangan DPP Partai Golkar,’’ tegasnya.

Menurut Misbach, selama DPP Partai Golkar belum mengubah keputusannya, maka selama itu pula keputusan itu harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Dalam hal ini, Misbach menegaskan pimpinan DPRD NTB haruslah segera menindaklanjuti pemberhentian Umar dari jabatannya di DPRD NTB. Misbach menegaskan, Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB juga harus mulai melakukan upaya-upaya untuk mendesak tindaklanjut atas keputusan DPP Partai Golkar tersebut. ‘’Kita tetap mendesak fraksi untuk mempertanyakan ke pimpinan dewan. Ini tugas fraksi di DPRD NTB. Dan Fraksi Golkar sudah kita perintahkan, menindaklanjuti perintah partai,’’ pungkasnya. (aan)

Halaman 15

Penderita Kebutaan di NTB Tertinggi di Indonesia Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB tercatat sebagai daerah dengan penderita kebutaan tertinggi di Indonesia. Dari sekitar lima juta penduduk, empat persen lebih masyarakat NTB menderita kebutaan. Dengan kuantitas penderita kebutaan itulah, NTB sangat mendesak untuk memiliki sebuah rumah sakit khusus mata.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Bidang Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, L. Budarja, saat rapat kerja dengan Komisi V DPRD NTB, dalam rangka persiapan pembahasan APBD Perubahan 2016, Kamis (19/ 5) kemarin. “Angka kebutaan di NTB sebesar empat persen

lebih, dan itu 90 persennya disebabkan oleh penyakit katarak,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Budarja, dengan tingginya jumlah penduduk yang menderita kebutaan itu, di satu sisi, untuk saat ini, NTB sangat kekurangan dokter spesialis mata. NTB untuk saat ini,

hanya memiliki dua orang dokter spesialis penyakit mata.

“Dengan dua orang dokter itu tentu tidak mampu untuk menangani penderita penyakita mata yang cukup tinggi,” katanya.

Selain itu, dengan adanya kebijakan dari Kementrian Kesehatan RI yang mengha-

pus Balai Kesehatan Mata di daerah. Praktis kemudian menyebabkan BPJS tidak lagi mau melayani klaim penderita penyakit mata. Kondisi itu kemudian akan sangat merugikan masyarakat NTB yang menderita penyakit mata cukup tinggi.

“Untuk itulah urgensinya mendirikan rumah sakit khusus penyakit mata ini .

Karena dengan sudah adanya rumah sakit khusus mata ini nanti, tentu penderita kebutaan di NTB akan bisa kita tekan. Karena kita memiliki

sumber daya,” kata Budarja menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi V, HMS. Kasdiono, SH yang bertanya mengenai urgensi NTB harus memiliki rumah sakit khusus mata.

Merespons usulan dari Dinas Kesehatan NTB itu, Kasdiono mengatakan bahwa pihaknya akan menganggarkan hal itu pada tahan anggaran 2017 nanti. Besaran anggaran untuk membangun rumah sakit khusus mata itu, diperkirakan sebesar tujuh Rp 7 miliar lebih. (ndi)

Bantuan Riset Mahasiswa Asal NTB Diperluas Mataram (Suara NTB) Berbagai program beasiswa dikucurkan bagi mahasiswa NTB dalam bidang riset. Selain mendapat keistimewaan masuk daftar afirmasi dalam seleksi beasiswa LPDP, mereka juga mendapat kesempatan bersaing memperoleh dana bantuan riset dari Indofood lewat program Indofood Riset Nugraha (IRN).

Ditemui usai menggelar sosialisasi program IRN di Unram Kamis (19/5), Dwi Setyo Irianingsih selaku CSR Manager Indofood mengungkapkan program

IRN merupakan salah satu CSR Indofood yang fokusnya di bidang pendidikan.

Tujuannya membantu penelitian mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana. Teknis pelaksanaan program yakni setiap mahasiswa tanpa dibatasi dari kampus manapun dapat mengirimkan proposal penelitian yang disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan.

Proposal yang telah terkirim selanjutnya akan dinilai oleh para pakar yang tentunya sudah memahami aspek atau semua unsur yang terdapat dalam peneli-

tian tersebut, termasuk berapa perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam penelitian mereka.

“Apakah anggaran yang diusulkan wajar atau tidak. Tim pakar akan mereview dulu apakah layak atau tidak,” jelasnya.

Dikatakan Dwi, sejak program IRN berjalan tahun 2006 silam, tidak ada pembatasan terjadap jumlah mahasiswa sebagai penerima, kriterianya hanya pada soal layak tidaknya sebuah proposal yang diajukan. “Tidak dibatasi tapi lebih pada kualitas proposal.

Kategorinya bisa dalam

bidang penelitian, sosial pertanian, dan hukum”.

Sementara itu, anggota tim pakar program IRN, Prof Dr. Ir. Eko Handayanto, M.Sc dari Universitas Brawijaya menjelaskan proposal diutamakan dalam bidang keanekaragaman pangan berbasis kearifan lokal, seperti jagung, gandum, kedelai, kelapa sawit, kelautan perikanan, kelapa dan lain-lain.

Secara eksplisit, ujarnya, tujuannya meningkatkan jumlah produksi pangan melalui hasil-hasil yang telah dihasilkan mahasiswa.

“Kami menilai kelayakan

mahasiswa. Kita intinya bantu untuk meringankan biaya skripsi,” jelasnya.

Bantuan yang akan diberikan berkisar antara Rp 5 hingga Rp 23 juta untuk setiap mahasiswa. Eko Handayanto berharap agar mahasiswa NTB dari seluruh kampus di NTB agar dapat mengikuti seleksi ini mengingat sejauh ini tingkat partisipasi mahasiswa asal NTB masih kurang.

Apalagi kata dia, sebelumnya sudah ada pelatihan yang diikuti oleh 25 mahasiswa dari berbagai kampus untuk penulisan dan penyusunan proposal. (dys)

Merasa Dianaktirikan

Dibatasi, Guru Sekolah Swasta Loteng Tuntut Perhatian Pemerintah Jam Operasi THM Selama Puasa

Praya (Suara NTB) Keberadaan guru di sekolah swasta khususnya guru madrasah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih minim perhatian dari pemerintah daerah. Bahkan terkesan dianaktirikan, terutama guru yang masih berstatus Guru Tidak Tetap (GTT). Padahal peran dan fungsi hampir sama dengan guru sekolah negeri, dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini.

Bagaimana tidak, selama ini pemerintah daerah terkesan hanya memikirkan para guru di sekolah negeri saja.

Sementara guru-guru di sekolah swasta dan madrasah jauh dari perhatian.

Untuk itu, pemerintah daerah dituntut berbuat adil sengan juga memperhatikan nasib dan kondisi guru sekolah swasta dan madrasah.

“Pemerintah daerah jangan hanya memperhatikan guru di sekolah negeri saja.

Kami guru di sekolah swasta dan madrasah juga butuh perhatian,” ujar Ketua Serikat Guru Madrasah (SIGMA) Loteng, L. Agung Pambudi, saat mengadu ke DPRD Loteng, Kamis (19/5).

Tidak perlu besar. Terpenting ada bentuk perhatian yang

diberikan oleh pemerintah daerah. Paling tidak berupa insentif atau tunjangan, sehingga adalah bentuk perhatian pemerintah daerah kepada guru sekolah swasta dan madrasah.

Selain itu, SIGMA Loteng juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pengawas guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang selama ini terkesan berbeda dengan pengawas guru dan sekolah negeri. Kalau selama ini, pengawas guru dan sekolah negeri saat melakukan pembinaan selalu didukung dana operasional. Sedangkan pengawas guru PAI, tanda ada dukungan apapun dari pemerintah daerah.

“Kita punya tugas dan peran yang sama. Tapi perlakuan yang diberikan pemerintah daerah justru berbeda,” keluhnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Loteng, Didik Ariesta, yang menerima perwakilan SIGMA Loteng, berjanji akan mengawal aspirasi dan tuntutan para guru dan pengawas guru yang tergabung dalam SIGMA Loteng tersebut. Karena menurutnya, memang tidak seharusnya ada pembedaan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lo-

teng, H.L. Dipta, S.Pd., membantah kalau pemerintah daerah pilih kasih terhadap guru swasta dan madrasah.

Menurutnya, semua tetap memperoleh perhatian yang sama. Hanya saja, persoalan regulasi yang membuat pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak.

Ia mencontohkan, untuk pemberian tunjangan misalnya. Pemerintah daerah sangat berhasrat. Tapi aturan yang tidak memungkinkan. Di mana untuk bisa memberikan tunjangan, harus ada dasarnya berupa pengangkatan tenaga honor atau guru honor.

Di satu sisi, pemerintah daerah sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengangkat tenaga honor maupun guru honor. “Ini yang jadi kendala. Tapi pemerintah daerah tetap akan berupa mencari celah. Supaya bisa memberikan perhatian kepada guru sekolah swasta dan madrasah. Termasuk juga GTT di sekolah negeri,” imbuhnya.

Pasalnya, kata Ketua PGRI Loteng ini sampai saat ini masih banyak GTT di sekolah negeri yang juga belum tersentuh perhatian sampai sekarang ini. Jadi bukan hanya guru sekolah swasta dan madrasah saja. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) merespon masukan dari Polres Lobar terkait perlunya pembahasan jadwal operasional Tempat Hiburan Malam (THM) di Senggigi selama bulan puasa. Pemda akan menggelar pertemuan dengan FKPD dalam pekan ini untuk membahas jadwal operasional. Pemda sendiri akan memberlakukan kebijakan pembatasan jam operasional THM untuk menjamin ketenangan umat Muslim melaksanakan ibadah selama Ramadhan.

Terkait hal ini menurut Sekda Lobar, H. M. Taufiq, Pemkab akan menggelar rapat pemberlakuan pembatasan jam operasional selama Ramadhan. Dalam rapat itu, katanya, akan diundang para pengelola hiburan, aparat dan pihak terkait lain. Tujuan rapat ini untuk menyamakan persepsi dan permakluman kepada para pengelola

Melebihi Daya Tampung Dari Hal. 1

Tunjuk Pihak Ketiga Dari Hal. 1 Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Coom,n, Kamis (19/5) kemarin. “Nanti apapun keputusan hasil temuan pihak ke tiga ini yang akan diikuti.

Apakah MDB yang harus bayar, atau DMB. Kalau temuannya MDB masih punya utang, maka dia harus bayar.

Begitu juga DMB, kalau ada kelebihan bayar, maka harus dikembalikan,” kata Mori.

Selain itu, terkait hasil pertemuannya dengan pihak Multicapital, bahwa telah disepakati sama-sama akan menjual saham PT. MDB. Opsi menjual tersebut dinilai

sebagai pilihan yang paling rasional saat ini. Mengingat dengan semakin merosotnya harga saham PT. Newmount.

“Nilai saham kita menurunnya drastis ini. Dari nilai pada saat kita beli seharga 867 juta dolar Amerika, turunnya saat ini sebesar 330 juta dolar Amerika. Maka praktis harga saham kita saat ini hanya berkisar 530 juta dolar Amerika saja. Nah kalau tidak kita jual saat ini, maka pada tahun berikutnya bisa-bisa akan semakin merosot.’’.

Adapun faktor yang memengaruhi penurunan harga saham itu kata Mori, dampak dari menurunnya harga baja dunia dan harga emas yang

stagnan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh nilai kandungan emas Newmont yang semakin menurun.

“Nah dasar kita, ini sudah ada kajian dari tim investasi daerah, dan juga rekomendasi dari Komisi III DPRD agar saham DMB itu dijual. Semua sudah setuju, Bupati KSB, Sumbawa dan Gubernur NTB sudah setuju, ini suratnya sudah kita terima,” ujarnya.

Lebih lanjt dikatakan politisi Partai Gerindra itu, rencana penjualan saham PT. DMB itu sudah ada calon pembeli. Sehingga yang saaat ini sedang diurus oleh pemerinah daerah adalah mengenai persayaratan penjualan saham itu. (ndi)

KPK Korsup Enam Kasus Korupsi di Polda NTB Dari Hal. 1 namun belum penetapan tersangka. ‘’Salah satu kasus yang dikorsup terkait sandang pangan,” kata pengganti AKBP Andy Hermawan, SIK ini.

Selebihnya untuk penanganan kasus korupsi lainnya, pihaknya akan mengecek data lengkapnya. “Besok data lengkapnya,” kata Kasubdit III. Menurut rencana tim Korsup KPK akan tiba di Polda NTB dan langsung eksen

Tanggal 25 – 26 Mei mendatang. Pada kesempatan itu akan dimanfaatkan pihaknya untuk meminta masukan dalam rangka percepatan penanganan kasus korupsi, dengan harapan agar tidak menjadi tunggakan kasus. (ars)

hiburan malam terkait pengaturan jadwal operasional selama Ramadhan nanti.

Dalam hal ini, tegasnya, pemda tetap pada kebijakan sebelumnya. Pemda akan tetap membatasi jam operasional hiburan malam seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja terkait jadwal operasi kapan buka dan kapan ditutup itu perlu dibahas bersama. Ia menyatakan, terkait dampak terhadap penurunan PAD akan dibahas oleh PPKD. Hal ini akan dimintai pendapat kepada dinas terkait.

Sebelumnya, Kapolres AKBP Wingky Ahitya Kusumo meminta agar pemda sesegera mungkin membahas hal ini. Sebab dikhawatirkan jangan sampai terjadi miskoordinasi dan miskomunikasi antara Pemda dengan aparat.

“Kami belum diundang oleh pemda membahas hal ini, kami berharap agar segeralah,” kata Kapolres. (her)

“Indeks tekanan penduduk di atas 2 itu artinya, kemampuan sektor agraria untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang ada itu sudah tidak sebanding. Artinya jumlah penduduk sudah kelebihan,” kata Makripuddin kepada Suara NTB di Mataram Kamis (19/5) kemarin.

Ia menjelaskan, indeks tekanan penduduk dikategorikan menjadi tiga. Yakni indeks tekanan penduduk di bawah satu, artinya kekurangan penduduk. Kemudian, indeks tekanan penduduk antara 1-2, artinya jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan seimbang. “Sementara Indeks di atas 2 itu, artinya jumlah penduduk melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung lingkungan,”terangnya.

NTB sendiri, kata Makripuddin, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB), termasuk salah satu daerah yang jumlah penduduknya melebihi daya tamping lingkungan. Sehingga, untuk menekan ledakan pertumbuhan penduduk di daerah ini, katanya, perlu upaya semua pihak dan sinergitas se-

mua sektor.

Menurutnya, apapun yang direncanakan oleh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas penduduk akan sia-sia jika pertumbuhan penduduk tak dapat ditekan. Ia menyebut, semua perencanaan terkait dengan upaya meningkatkan kualitas penduduk di daerah ini bagai menabur garam di laut alias sia-sia.

“Artinya, program keluarga berencana ini harus kita sukseskan bersama kalau kita ingin meningakatkan kualitas penduduk dan sebagainya,”ucapnya.

Ditanya dukungan pemerintah kabupaten/kota di NTB terkait dengan menekan pertumbuhan jumlah penduduk di NTB? Makripuddin mengatakan, secara keseluruhan pemda kabupaten/kota sebenarnya sudah ada perhatian. Namun, perhatian kabupaten/kota itu bentuknya berbeda-beda. ‘’Kami di provinsi menari sesuai irama gendang. Kalau bupatinya, walikotanya irama gendangnya gambus, kita ikuti dengan irama gambus. Kalau dangdut, kita ikuti irama dangdut. Yang penting tujuannya itu sama. Mengatasi masalah kependudukan ini tercapai, mengatur kelahiran,” pungkasnya. (nas)

Investor Singapura Tertarik Investasi Budidaya Lobster di NTB Dari Hal. 1 tak bisa lagi dilakukan menyusul keluarnya Permen KP tersebut.

Akibat adanya aturan ini, mengundang reaksi dari nelayan hingga Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi. Bah-

kan gubernur telah beberapa kali meminta Permen KP tersebut ditinjau. Pasalnya, aturan tersebut menutup mata pencaharian nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari menangkap benih lobster.

Sebelum aturan tersebut

keluar, para nelayan mendapatkan penghasilan sampai Rp 8,6 juta per bulan. Sebelum keluarnya Permen tersebut rata-rata pengiriman bibit lobster NTB ke Vietnam sekitar 28 ribu ekor.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan

NTB, produksi lobster dewasa menurun sejak 2007-2012.

Sebaliknya produksi anakan lobster meningkat. Kantor Karantina Ikan di Mataram, mencatat jumlah lobster dewasa yang keluar dari Lombok fluktuatif dan cenderung menurun. Pada 2013 berjum-

lah sebanyak 120.144 ekor atau menurun 46,9 persen dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, jumlah anakan lobster yang keluar dari Lombok meningkat tajam. Pada 2013, sebanyak 11.419.696 ekor, sedangkan pada 2012 sebanyak 48.130 ekor. (nas)

Jumat, 20 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 Perkembangan produksi padi tahun 2015 berdasarkan Angka Sementara (ASEM) dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NTB sebesar 2.417.392 ton Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 102,31 persen dari target RPJMD sebesar 2.362.882 ton GKG. Program agribisnis jagung dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan. Produksi jagung tahun 2015 berdasarkan Angka Sementara (ASEM) BPS Provinsi NTB sebesar 959.973 ton (122,36%) melampaui target RPJMD produksi sebesar 783.112 ton Produksi komoditi unggulan perkebunan di Provinsi NTB yaitu kopi, kakao, kelapa dan jambu mete pada tahun 2015 hanya mencapai 65.433,72 Ton dari target 79.035 Ton dengan luas areal 135.153,61 Ha. Hampir semua komoditi mengalami penurunan kecuali Kopi Robusta meningkat sebesar 1,75%. Penurunan produksi tersebut disebabkan antara lain oleh alih fungsi lahan, penebangan tanaman perkebunan untuk bahan bangunan dan tanaman sudah tua/rusak Sub sektor peternakan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan pertanian yang memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas sumberdaya manusia. Populasi ternak sapi tahun 2015 tercatat sebanyak 1.048.340 ekor mengalami peningkatan sebesar 3,4 persen (34.547 ekor) dibandingkan populasi tahun 2014 sebanyak 1.013.793 ekor. Tahun 2015 serapan tenaga kerja khususnya pada ternak sapi mencapai 262.085 orang.

Dalam pelaksanaan urusan Pertanian, yang dilaksanakan oleh SKPD induk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh tiga UPTD yaitu UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB), Balai Perbibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak, dan Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) pada UPTD Balai Inseminasi Buatan tahun 2015 melalui dukungan APBD Provinsi NTB terealisasi sesuai target yaitu sebanyak 5.000 dosis, sementara itu untuk Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) tahun 2015 sebanyak 7.200 Ekor.

Keberhasilan seluruh program yang direncanakan dan dilaksanakan tidak terlepas dari penyediaan pakan yang bermutu baik, karena sangat berpengaruh pada kualitas sapi maupun pedet yang dihasilkan. Pada tahun 2015 Balai Perbibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak telah mampu menyediakan 81.000 kg pakan ternak dan penyediaan 540.000 kg rumput kering, serta mengelola 42,3 Ha lahan hijauan makanan ternak.

3. Kehutanan Untuk urusan Kehutanan, dieksekusi oleh Dinas Kehutanan. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.10.610.203.643,- atau 89,40% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp.11.868.416.262,- yang dialokasikan di belanja Belanja Pegawai Rp. 4.780.470.400,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.225.164.762,- dan Belanja Modal Rp. 862.781.100,- Hasil yang dicapai antara lain : Pada tahun 2015 telah melaksanakan empat program antara lain : 1) Bibit phon yang ditanam dalam bhakti sosial sebanyak 150.00 batang, bibit yang dihasilkan untuk pendampingan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebanyak 375.000 batang untuk 15 kelompok HKm), tertanamnya 11 titik luas areal tangkapan air seluas 100 Ha, tersedianya 4.000 pohon bibit untuk pemeliharaan Tahura, tertanamnya 100 Ha kawasan hutan pasca bencana alam, tersedianya 17.500 pohon bibit untuk pemeliharaan lokasi reboisasi wilayah KPH seluas 175 Ha, tersedianya 110.000 batang pohon untuk reboisasi dan pengkayaan vegetatif, tersedianya 500 batang bibit pohon tanaman unggulan lokal, tersedianya 50.000 batang pohon bibit untuk penghijauan, direhabilitasinya kawasan TAHURA seluas 201 Ha, dikembangkannya kawasan hutan produksi seluas 1.200 Ha yang ditanami demplot budidaya tanaman di bawah tegakan, diprosesnya 5 berkas perkara tindak pidana kehutanan, barang bukti yang disita sebanyak 98 M3.

Pulau Lombok memiliki luas sekitar 473,70 km2 atau 473.574,976 ha dan 30% diantaranya (142.935,93 ha) merupakan wilayah yang berstatus lahan hutan. Sebagian besar dari luas hutan yang ada, merupakan satu kesatuan dengan ekosistem Taman Nasional Gunung Rinjani, Oleh karena itu keberadaan Taman Nasional Gunung Rinjani memegang peranan yang amat penting bagi penyanga kehidupan di Pulau Lombok

giling tepung, mesinpemipil jagung, mesin pelebur batu, mesin press batako, dll.

7. Perdagangan Untuk urusan Perdagangan sebagai pelaksananya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 8.758.936.310,- atau 89,69% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp. 9.765.705.800,- yang meliputi Belanja Pegawai Rp. 709.549.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.394.188.000,- Belanja Modal Rp. 1.661.968.800,- Hasil yang dicapai antara lain : Terawasinya peredaran 15 komoditi barang dan jasa, tersedinya data base 10 komoditi barang dan jasa, dicetaknya 2.500 lembar booklet informasi kuota barang dan jasa, terlaksananya pertemuan koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional,, turut berpartisipasinya pada Pameran dan Promosi Luar Negeri, turut sertanya 30 orang aparat dan pengusaha dalam pertemuan pengembangan ekspor, turut sertanya 40 orang dalam sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri dan 60 orang peserta sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, tercetaknya 2.500 brosur /leaflet kemudahan perijinan pengembangan usaha, dibinanya 20 orang pedagang asongan dan kaki lima, tersalurnya bantuan kepada pedagang kaki lima masing-masing : tenda 35 buah; gerobak dorong 35 buah; terop 51 unit; kursi plastik 2.505 buah.

8. Ketransmigrasian Untuk urusan Ketransmigrasian Industri selaku pelaksananya adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.034.589.100,- atau 87,45% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp. 1.183.042.600,- yang meliputi Belanja Pegawai Rp. 109.000.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.004.042.600,- dan belanja modal sebesar Rp. 70.000.000,- dengan capaian antara lain : Tersedianya 1 dokumen rancangan ketransmigrasian, dikembangkannya dan diberdayakannya 100 orang masyarakat di Lokasi Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), tersusunnya Profil 4 UPT Binaan transmigrasi, terbinanya 200 KK dalam mengikuti bimbingan teknis sebagai transmigrasi, dilatihnya 30 orang masyarakat transmigrasi dalam pengolahan hasil pertanian, dibinanya 15 perusahaan dalam pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja, dibinanya 20 perusahaan dalam pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja, terbina dan terawasinya 15 perusahaan dalam penerapan norma kerja perempuan dan anak, meningkatnya pengetahuan dan kualitas kerja 33 orang setelah menjalani pelatihan, V. TUGAS PEMBANTUAN Instansi yang memberikan Tugas Pembantuan (TP) kepada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2015, adalah : Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..

Sedangkan SKPD Provinsi NTB yang melaksanakan TP Tahun 2014, adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pembiayaan TP yang diterima dari Pemerintah oleh Pemerintah Provinsi NTB bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 806.346.036.000,-. Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 737.253.378.801,(91,43 %). Rincian jumlah anggaran, realisasi anggaran, dan Kementerian pemberi TP Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tabel berikut.

6. Industri Untuk urusan Industri sebagai pelaksananya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.205.187.650,- atau 85,34% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp. 7.271.409.500,- yang dialokasikan meliputi Belanja Pegawai Rp.559.840.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.691.569.500,- Belanja Modal sebesar Rp.20.000.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Dilatih dan dibinanya para pengrajin/pengusaha industri kecil dan menengah dari berbagai macam usaha, yang tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas produksi hasil IKM. Pelatihan yang diadakan diantaranya : pelatihan desain tenun, desain anyaman ketak, desain kerajinan gerabah, pelatihan pengrajin tahu tempe, pelatihan mekanik, pelatihan peningkatan mutu pengolahan pangan hasil PIJAR. Tersalurnya berbagai macam bantuan seperti peralatan/mesin, sarana kepada para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) seperti mesin /peralatan perbengkelan, mesin sangrai dan giling kopi, mesin rajang tembakau, mesin

VI.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah Terselenggaranya Peningkatan Kerjasama yang meliputi : (1) Perjanjian Kerjasama Antar Daerah yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2015 sebanyak 46 Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerjasama Antar Daerah yang baru disepakati di tahun 2015 sejumlah 22 perjanjian kerjasama. (2) Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2015 berjumlah 25 perjanjian kerjasama, sedangkan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang baru sebanyak 17 perjanjian kerjasama. (3) Perjanjian Kerjasama Dengan Lembaga Internasional yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2015 sebanyak 9 perjanjian kerjasama, sedangkan Perjanjian Kerjasama yang baru tahun 2015 ini sejumlah 1 perjanjian kerjasama B. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Realisasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun 2015 meliputi (1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan; (2) Koordinasi teknis pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum; (3) koordinasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum C. Pembinaan Batas Wilayah Hasil yang dicapai antara lain Koreksi draft final Permendagri tentang batas daerah pada 5 segmen batas daerah kab/kota yaitu : (1) Segmen batas Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Barat; (2) Segmen batas Kabupaten Lombok Tengah dengan Lombok Timur; (3) Segmen batas Kabupaten Dompu dengan Sumbawa; (4) Segmen batas Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima; (5) Segmen batas Kabupaten Bima dengan Kota Bima D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Untuk menanggulangi bencana yang terjadi di NTB, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan upaya-upaya antara :(1) Membentuk posko komunikasi penanggulangan bencana; (2) Verifikasi tingkat kerusakan bencana; (3) Distribusi bantuan logistik pada masa tanggap daerurat; (4) Membangun tenda pengungsian pada saat bencana; (5) Pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman di Kab. Lombok Utara; (6)pemberian bantuan bahan bangunan bagi korban bencana angin puting beliung di Kab. Lombok Barat dan di Kab. Lombok Timur; (7) Menyalurkan droping air bersih se Pulau Lombok pada saat bencana kekeringan; (8) Pelatihan Sistim Pendistribusian pada Masa tanggap darurat; (9) Pelatihan Kaji Cepat dan Pelatihan Operasi Logistik Bencana; (10) Pengadaan Tandon Air Bersih; (11) Rekomendasi evakuasi penduduk dari ancaman bencana yang diperlukan saat kejadian berdasarkan kajian teknis; (12) Bantuan Logistik Korban Bencana; (13) Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial berupa Bantuan bahan bangunan rumah sebanyak 86 rumah di Kec. Sape dan Kec. Lambu Kab. Bima.

4. Energi dan Sumberdaya Mineral Untuk urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dieksekusi oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 21.593.195.308,- atau 89,70% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp. 24.073.130.654,- yang dialokasikan di belanja Belanja Pegawai Rp. 333.940.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 23.000.260.654,- dan Belanja Modal Rp. 738.930.000,- Hasil yang dicapai antara lain : Sosialisasi dan Penyuluhan Kegiatan Bidang Pertambangan, dengan indikator capaian meningkatnya pemahaman 100 orang aparatur dan masyarakat pelaku usaha pertambangan; b. Pembinaan Perizinan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan, dengan indikator capaian jumlah peserta pertemuan teknis 135 orang, guna terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan pengusahaan pertambangan yang tertib sesuai ketentuan; Pengawasan Usaha Pertambangan, dengan indikator capaian terkendalinya 8 perusahaan pemegang IUP, dan tersedianya 2 dokumen Pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara, diharapkan 85% dapat mewujudkan pertambangan yang berwawasan lingkungan serta Good Mining Practises; Bimbingan Teknis Kelola Tambang Mandiri, dengan indikator capaian Meningkatnya kualitas 220 orang pelaku usaha pertambangan mandiri dan pertambangan rakyat.

Cakupan air bersih sesuai Rencana Strategis dan Penetepan Indikator Kinerja Utama Distamben ditargetkan 1.600 KK dan dapat direalisasikan sebanyak 1.530 KK (95,63%). Distamben NTB menargetkan distribusi peningkatan cakupan air bersih sebesar 0,12% dan direalisasikan sebesar 0,11%.

5. Pariwisata Untuk urusan Pariwisata sebagai eksekutor kegiatan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB. Realisasi anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 14.305.698.177,- atau 85,99% dari Rencana Belanja yang tersedia sebesar Rp. 16.636.330.200,- yang dialokasikan di belanja pegawai Rp. 215.880.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 16.420.450.200,- Hasil yang dicapai antara lain : Terpublikasinya/promosi pariwisata di Luar Negeri dan Dalam Negeri, tertatanya 44 obyek wisata, dicetaknya 200 buku Direktori Usaha Pariwisata, meningkatnya pemahaman 100 orang pelaku wisata tentang Peraturan Menteri Pariwisata tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meningkatnya pengetahuan 250 orang anggota masyarakat yang diberi pemahaman tentang Geopark di 30 geosite, tercetaknya 100 Buku Analisis Pasar Kunjungan Wisata dan 100 Buku Standarisasi Usaha Pariwisata, turut sertanya 200 orang pelaku pariwisata dalam sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, tercetaknya 300 eksemplar Buku Kutbah Jum’at.

Keberhasilan pelaksanaan promosi pariwisata telah mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2015 sebanyak 2.210.527 orang wisatawan terdiri dari 1.061.292 orang wisatawan mancanegara dan 1.149.235 orang wisatawan nusantara..

am 130 Ha, tanaman kapas yang ditanam 250 Ha, pengembangan tanaman kelapa 600 Ha, pengembangan tanaman mete 250 Ha, pelatihan bagi 300 orang petani perkebunan tanaman tahunan, tertanganinya 1500 Ha lahan tanaman perkebunan dari organisme pengganggu tanaman perkebunan, meningkatnya pengetahuan 32 orang petugas melalui pemberdayaan petugas pengamat Organisme Pengganggu Tanaman, 4) Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain telah melaksanakan : diproduksinya 1 juta benih ikan bibit unggul , disediakannya 2.007.500 ekor benih ikan unggul, tersedianya 24.350 kg bibit rumput laut, Tersedianya sarana dan prasarana Pusat Pemasaran dan Distribusi ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan di PPI Tanjung Luar, Lombok Timur seluas 288 M2, tersalurnya bantuan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang memenuhi syarat keamanan bagi kelompok di Kab. Lobar, Kab. Lombok Timu dan Kota Mataram; 5) Dinas Tenaga Kerja dan Trfansmigrasi telah melaksanakan kegiatan antara lain : Penyediaan tanah transmigrasi seluas 64 Ha, transmigrasi yang akan dikirim 145 orang, transmigrasi yang dibina 240 jiwa, bantuan pangan bagi 110 KK transmigrasi, terselesaikannya sertifikat bagi 1.285 KK transmigrasi, Transmigran yang memperoleh layanan sosial 90 orang 6) Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan kegiatan antara lain : ditingkatkannya kemantapan jalan nasional sepanjang 3,1 Km. Diperbaikinya Sarana dan Jalan di daerah Irigasi antara lain : panjang jalan didaerah Irigasi Pengga yang dipelihara sepanjang 66,13 Km, panjang saluran yang diperbaiki 2 Km, rumah jaga yang diperbaiki 2 unit, pintu air yang diperbaiki 1 unit, Untuk Daerah Irigasi Mujur : Panjang jalan yang dipelihara 31,46 Km, saluran irigasi yang diperbaiki, 1,9 Km, rumah jaga yang diperbaiki 3 unit, pintu air yang diperbaiki 1 unit, Panjang jalan yang dipelihara di daerah Irigasi Batujai sepanjang 118,5 Km, saluran irigasi yang diperbaiki 0,92 Km, rumah jaga diperbaiki 3 Km; Jalan Daerah Irigasi Surabaya yang diperbaiki 22,34 Km, saluran irigasi yang diperbaiki 2,6 Km, rumah jaga yang diperbaiki 3 unit

E. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Untuk mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi NTB, telah disediakan pagu anggaran sebesar Rp 11.876.175.400,dengan realisasi mencapai Rp.10.440.489.178 atau 87,11%. Biaya tersebut berasal dari 4 SKPD (Biro Administrasi Pemerintahan, Biro Hukum, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dengan hasil yang dicapai antara lain : Tertanganinya 11 perkara kasus-kasus hukum Pemerintah Daerah Provinsi NTB; tersedianya Produk Hukum berupa 12 Perda 56 Pergub dan 952 Keputusan Gubernur, terevaluasi dan terverifikasinya produk hukum daerah kabupaten/kota berupa 144 Perbup/Perwal; meningkatnya pemahaman 60 orang personil Pol PP dalam pengendalian dan kenyamanan lingkungan; tersedianya 225 orang anggota masyarakat sebagai tenaga pengendali keamanan lingkungan; terawasi dan terpantaunya barang milik daerah serta aset vital Pemda; meningkatnya jiwa korsa dan kerjasama 600 personil Pol PP melalui gelar pasukan; Terlaksananya TOT empat consensus dasar NKRI bagi 50 orang dan Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi 120 orang VII. P E N U T U P Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1) Pengadaan ternak sapi 736 ekor, pembangunan sarana penunjang ternak 24 paket, pengadaan sapi pejantan pemacek 130 ekor, pengadaan kerbau pejantan pemacek 20 ekor, pengembangan kerbau Indukan 200 ekor, pengadaan induk sapi di Banyumulek 200 ekor, Pengadaan indukan sapi dan pejantan di UPTD Serading 200 ekor, pembangunan gudang pakan, pengadaan pupuk, ternak kambing yang diadakan 52 ekor, pengadaan hijauan pangan ternak 40.000 stek, pupuk kandang yang diadakan 240 kwintal, pengadaan bahan pakan 14 ton, penguatan sapi/kerbau betina bunting 1.008 ekor; 2) Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan berupa pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi seluas 1.000 Ha, pengelolaan tanaman serealia 7.500 Ha, tersusunnya Rancangan Program kegiatan dan Rencana Kerja Tanaman Pangan (Roapmap PJK), dibangunnya unit usaha pengelolaan hasil tanaman pangan di seluruh kab/kota se NTB sebanyak 9 unit (masing-masing kab/kota 1 unit), jaringan irigasi yang dikembangkan di kab/kota se provinsi NTB seluas 15.200 Ha,perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian di kab/kota se NTB 8.410 Ha, pengembangan Lahan padi SRI (System Of Rice Intencification) 6.700 Ha, tersertifikatnya lareal pertanian di kab/kota sebanyak 42 paket, pendampingan penyaluran pupuk 10 paket, penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida di setiap kab/kota 10 paket, Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), pengembangan budidaya aneka kacang dan umbi di Kota Bima 750 Ha, Peningkatan Produktifitas Melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai 1.000 Ha 3) Dinas Perkebunan telah antara lain telah melaksanakan : Pengembangan Tanaman Kopi 300 Ha, pengembangan tanaman kakao 2.400 Ha, pemberdayaan petani kebun tanaman rempah dan penyegar 294 orang, pengembangan tanaman tebu 3.087 Ha, tanaman tembakau yang ditan-

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD merupakan ihtisar atau ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang telah disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri, beberapa waktu yang lalu. Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras Aparatur Pemerintahan Daerah bersama DPRD, stakeholder dan segenap masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal. Untuk itu, peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan yang positif dalam upaya penyempurnaan strategi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, sangat diharapkan demi mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang semakin sejahtera.

Atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, dengan tulus saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Walhadi ila Sabilirrasyad.

Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Mataram, Mei 2016.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI