Snt 21042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 42 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 21 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Hama wereng tidak saja menyerang lahan padi petani di Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng).

Tanaman padi di Kota Mataram juga mengalami nasib serupa. Akibat serangan hama ini, petani terancam gagal panen.

Inaq Mutiasih yang ditemui di sawahnya, Rabu (20/4) kemarin menuturkan, lahan padi seluas satu hektar yang digarap tak lagi mendapat hasil maksimal. Lantaran, hama wereng dan air menggenangi sawahnya sejak beberapa hari kemarin. Ia tidak mengetahui secara pasti penyebab hama wereng menyerang padinya.

Bersambung ke hal 15 RUSAK - Inaq Munasih menunjukkan tanaman padi yang rusak akibat diserang hama wereng.

Kawal Serapan Anggaran SKPD

Peran Asisten Gubernur Kurang Maksimal Mataram (Suara NTB) Rendahnya serapan anggaran sejumlah SKPD pada triwulan I 2016 dinilai akibat kurang maksimalnya asisten gubernur dalam melakukan pengawalan terhadap SKPD yang berada di bawah koordinasinya. Gubernur memiliki tiga asisten yang membawahi sejumlah SKPD, seperti Asisten I Tata Praja dan Aparatur, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten III Administrasi Umum dan Kesra. ‘’Sebagai asisten seharusnya itu harus kerja keras mendorong, melakukan evaluasi. Misalnya dari tiga bulan ini apa yang harus dilakukan SKPD. Tentu peran maksimal dari asisten ini yang harus maksi-

mal, mungkin kurang maksimal kalau saya lihat,’’ kata Pemerhati Pemerintahan dan Politik NTB, Dr. Ahyar Fadli, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/4) siang kemarin.

Indikatornya menurut

Ahyar Fadli sangat jelas.

Setiap dilakukan evaluasi pasti ada saja sejumlah SKPD yang serapan anggaran, baik fisik dan keuangannya yang masih rendah.

Bersambung ke hal 15

‘’Serapan anggaran ini saya kira harus menjadi poin. Karena semangat Pak Gubernur ini luar biasa membawa NTB ini mampu bersaing dengan daerah lain. Semangat ini yang harus mampu ditangkap oleh semua Kepala SKPD, termasuk asisten gubernur itu.’’

(Suara NTB/dok)

TO K O H

Alasan SKPD Serapan Keuangannya Rendah (1)

Dua Daerah Tak Proaktif

Akibat Revisi Anggaran dan Karakter Belanja Berbeda

Partai Golkar Siapkan Subartono

DATA yang dihimpun Suara NTB, sampai triwulan I atau sampai 8 April 2016, terdapat 10 SKPD yang serapan anggarannya masih rendah, yakni di bawah 10 persen. Apa penyebab serapan keuangannya (anggaran) rendah?

Sejumlah Kepala SKPD yang berhasil dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/4) siang kemarin mengungkapkan, secara teknis tak ada kendala sebenarnya yang dihadapi. Namun, ada kegiatan yang perlu direvisi. Selain itu, dari sisi realisasi fisik, sejumlah kepala SKPD mengatakan realisasinya sudah cukup bagus, dan memang realisasi keuangan masih rendah karena hal tersebut berkaitan dengan proses pencairan dana.

Kepala Biro Administrasi Kesra Setda NTB, H. Suhaimi, SH mengakui bahwa realisasi keuangan memang rendah dibandingkan realisasi fisik. Dikatakan, sampai pertengahan April

Mataram (Suara NTB) DPD Partai Golkar NTB telah memutuskan calon pengganti antarwaktu untuk, H. Umar Said yang telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Golkar. Calon yang disiapkan adalah Drs.H.Subartono. Keputusan itu diambil mengingat Subartono berada di daftar peraih suara terbanyak berikutnya pada Pemilu 2014.

Hal itu dikemukakan Juru Bicara DPD Partai Golkar NTB, Chris Parangan, SE, yang dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (20/4) kemarin. Chris menegaskan bahwa pihaknya telah memutuskan hal itu, kemarin. ‘’Memutuskan Drs. H. Subartono selaku pengemban pemegang peraih suara terbanyak cadangan satu itu untuk diproses verifikasi,’’ ujarnya.

Saat ditanya apakah keputusan itu telah ditindaklanjuti melalui surat atau dokumen resmi, Chris menegaskan hal itu memang belum dilakukan. Namun, ia menegaskan dokumen usulan itu akan segera diajukan untuk diproses sesuai ketentuan.

“Itu berarti, partai sendiri menunggu syarat-syarat administratif yang hari ini sudah mulai dijalani oleh Pak Subartono,” ujar Chris yang namanya juga sempat masuk dalam nominasi pengganti Umar Said. Menurut Chris, salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi adalah syarat sehat jasmani dan rohani.

Menurut Chris, Subartono kemungkinan nantinya akan melengkapi berkas-berkas administrasi lainnya seperti yang telah disyaratkan pada Pemilu 2014. Selanjutnya, berkas-berkas tersebut akan diberikan kepada DPD Golkar NTB. ‘’Dari DPD I akan membawa hasil-hasil ini ke DPP. Dari DPP itu, mungkin pinjam stempel saja atau memang akan dikaji di sana, baru setelah itu diajukan kepada Pimpinan DPRD NTB,’’ pungkasnya.

Bersambung ke hal 15

TAHUN ini di seluruh Indonesia tengah dibuka 80 Badan Narkotika Nasional Kota dan Kabupaten. NTB diperkirakan mendapat jatah. Sayangnya, ada dua daerah yang belum proaktif mengajukan bahan untuk pembentukan BNNK itu, yakni Lombok Tengah dan Kabupaten Dompu.

Menurut Kepala BNN NTB, Kombes Pol. Drs. Sriyanto, M.Si, Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Usut Dua Proyek KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) NTB sedang mendalami dugaan penyimpangan dua proyek di Pulau Sumbawa, yakni pembangunan groin atau material pelindung pantai di Pantai Lakey, Dompu dan tanggul Arahmano di Kabupaten Sumbawa.

Dua proyek itu dilaporkan masyarakat karena ada indikasi yang mengarah pada penyimpangan.

Bersambung ke hal 15

ini realisasi fisik mencapai 21 persen. ‘’Karena kemarin kami merevisi pembagian tugas antara panitia pusat dan panitia daerah terkait kegiatan MTQ. Contoh, konsumsi dewan hakim, oleh panitia pusat itu adalah ditanggung oleh daerah, bukan pusat. Cuma pusat itu tanggungannya akomodasi, konsumsinya kita.

Nah itu kita perbaiki. Kita sesuaikan,’’ terangnya.

Akibat revisi kegiatan ini, kata Suhaimi berpengaruh terhadap serapan anggaran.

Dikatakan, akhir Maret hasil revisi tersebut baru disetujui sehingga awal April bisa dicairkan anggarannya.

Ia menjelaskan, meskipun serapan keuangan rendah, namun kegiatan sudah dilakukan. ‘’Tinggal pencairan keuangan,’’ imbuhnya.

Bersambung ke hal 15

Gantikan Umar Said

Kasus Bansos (Suara NTB/dok)

Sekda Dompu Diperiksa Tujuh Jam Mataram (Suara NTB) Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si memenuhi undangan penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Rabu (20/4). Di ruang pemeriksaan, Sekda diklarifikasi terkait penyelidikan dugaan korupsi Bansos Pemkab Dompu tahun 2011 dan 2012.

Ditemui usai pemeriksaan, ia yang sebelumnya diminta hadir pada pekan lalu itu hanya menjawab singkat. ‘’Datang klarifikasi,’’ jawabnya ketika ditanya terkait kehadirannya di Mapolda NTB hari itu. ‘’Pemeriksaan masih berjalan.

Belum selesai. Nanti saja,’’ sambungnya, sambil berlalu menuruni tangga lantai II Gedung Ditreskrimsus Polda NTB. Pantauan Suara NTB, Sekda Dompu datang sendiri. Ia memenuhi panggilan polisi dalam rangka memberi keterangan kepada penyidik. Ia menghabiskan waktu hari itu di ruang pemeriksaan unit I dan II Subdit III Tipikor.

Sekda yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam itu datang sekitar pukul 09.00 Wita.

Pemeriksaan masih terus berlanjut sampai pukul 12.00 Wita.

Diberi kesempatan istirahat satu jam, Sekda kembali menjalani klarifikasi mulai pukul 13.00 Wita.Pemeriksaan usai sekitar pukul 15.00 Wita.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK mengatakan, pemanggilan yang bersangkutan berkaitan dengan lanjutan penyelidikan. Kaitan dengan tugas pokok dan fungsi di Pemkab Dompu.

“Diklarifikasi terkait kapasitasnya sebagai Ketua Tim TAPD,’’ ungkapnya ditemui di ruang kerjanya. Ia menambahkan, pemeriksaan Sekda Dompu, kemarin sebagai tindak lanjut penanganan kasus Bansos Dompu. ‘’Minggu lalu kan kita sudah panggil. Tapi yang bersangkutan tidak sempat hadir karena

masih ada kesibukan kerja. Hari disanggupinya,’’ kata Andy.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak dalam mengusut Bansos senilai Rp 19 miliar yang dikucurkan pada 2011 dan Rp 13,6 miliar pada 2012.

Diantaranya, 14 tim verifikasi Bansos Dompu, diperiksa pada akhir Maret lalu hingga awal April. Untuk mengorek rangkaian verifikasi sebelum bantuan itu diterima pemohon proposal.

Tim yang dibentuk sesuai petunjuk SK Bupati Dompu itu bertugas memvalidasi setiap proposal yang masuk. Andy menjelaskan, verifikasi proposal berperan dalam proses penyaluran, mengenai persoalan yang bakal timbul apabila proses tidak dilalui dengan semestinya.

Terkait alur pengajuan dan penyaluran Bansos tersebut, Kepala BPKAD Dompu dan Bendahara sebelumnya juga telah dimintai keterangan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

DIKLARIFIKASI - Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, memenuhi undangan penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Rabu (20/4) kemarin untuk diklarifikasi terkait dana Bansos Dompu tahun 2011 dan 2012.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

Halaman 2

BP2KB Berikan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Kader Bina Keluarga Balita

Kesadaran Masyarakat Rendah JUMLAH kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kelurahan Monjok tertinggi se-Kota Mataram. Sejak Januari sampai April ini, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram mencatat ada 23 kasus dan kelurahan ini masuk dalam zona merah. Sebagai upaya mencegah semakin banyaknya warga yang terkena penyakit ini, Lurah Monjok, Mohamad Iswan menyampaikan beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan gotong royong skala besar membersihkan lingkungan di Kamasan.

Maraknya kasus DBD di wilayahnya diduga bersumber dari tempat penampungan sampah di lingkungan tersebut. Ia mengatakan beberapa waktu lalu ada seorang warga yang mengalami gangguan jiwa yang tinggal di tempat penampungan sampah tersebut. Diduga dari warga inilah penyakit DBD menyebar. “Karena di tempat itu sampahnya banyak dan ditemukan banyak jentik nyamuk juga,” jelasnya.

Tempat penampungan sampah ini juga telah dibersihkan beberapa waktu lalu. Sampah yang menumpuk di tempat tersebut diangkut oleh kendaraan Dinas Kebersihan Kota Mataram dimana ada tiga truk sampah yang berhasil diangkut dari tempat tersebut. Warga yang disebut mengidap gangguan jiwa tersebut kemudian dirawat dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Setelah melakukan gotong royong membersihkan lingkungan, Iswan menyampaikan pihaknya melakukan sosialisasi secara serempak ke semua lingkungan terkait DBD dan bagaimana mencegah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk aedes aegypty ini. Kendala yang dihadapi pihaknya selama ini menurut Iswan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan bagaimana menjaga lingkungannya.

Menurutnya masyarakat memiliki kecenderungan akan bergerak jika kelurahan turun terlebih dulu ke masyarakat. “Kalau kita sudah turun baru mereka bergerak dan tidak pernah melakukan upaya sendiri,” ujarnya.

Iswan menyampaikan 23 warga yang terkena DBD ini telah ditangani semua. Dari jumlah tersebut, warga yang positif terkena DBD hanya delapan orang. “Yang lain-lain masih sebatas indikasi,” ujarnya.

Warga yang paling banyak terkena berasal dari Lingkungan Kamasan. (ynt) (Suara NTB/dok)

Dewan Harus Tes Urine MARAKNYA peredaran narkoba, membuat BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Mataram, waspada. Bahkan, anggota BK DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., meminta BNN Kota Mataram maupun BNN Provinsi NTB melakukan tes urine kepada 40 anggota Dewan Lingkar Selatan itu.

Anggota BK yang akrab disapa Gus Arik ini, mengatakan, narkoba sudah masuk ke semua kalangan. Sehingga, ia memandang penting dilakukan tes urine kepada anggota Dewan. Karena selama ini, tes urine belum menyasar DPRD Kota Mataram pada periode 2014 – 2019. ‘’Jangan kita hanya mendorong tes urine dilakukan di eksekutif, TNI/Polri, Dewan juga perlu tes urine,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram.

Seperti diketahui, BNN Kota Mataram pernah melakukan tes urine di DPRD Kota Mataram pada periode 2009 – 2014, yang ditandai dengan terpampangnya plang bertuliskan ‘’instansi ini telah melaksanakan tes narkoba’’. Hanya saja, saat itu hasilnya tidak diumumkan kepada publik. ‘’Itu yag kita tidak mau,’’ cetus politisi Demokrat ini. Gus Arik mendorong dilakukannya tes urine dengan proses yang transparan.

Bahkan, setelah hasilnya ada, pimpinan Dewan bersama BNNK Mataram diharapkan menggelar jumpa pers untuk mempublikasikan hasil tes urine itu. Apapun hasilnya nanti, kata dia, merupakan sebuah konsekuensi. ‘’Jangan tertutup. Kita harus gentle kalau memang kita tidak mengkonsumsi,’’ imbuhnya.

Kalaupun nantinya ada yang terindikasi positif, harus jelas alasannya. Apakah positifnya karena mengkonsumsi obat dokter atau benar-benar zat adiktif dari narkoba. ‘’Jangan nanti kalau sudah positif baru ngaku-ngaku mengkonsumsi obat dokter. Itu harus dibuktikan dengan resep dokter,’’ pungkasnya.

Dengan dilakukannya tes urine, Dewan dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa anggota Dewan yang merupakan representasi wakil masyarakat di parlemen bebas dari zat-zat adiktif. Anggota BK dari Fraksi Demokrat ini mengajak anggota Dewan hidup sehat dan jauh dari hal-hal berbau narkoba.

Bagaimana kalau ada anggota Dewan yang menolak tes urine? ‘’Kalau ada yang menolak, ini yang patut dipertanyakan,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

AMBRUK - Jembatan kayu yang berada di dekat pantai Lingkungan Karang Buyuk, Ampenan Selatan ini ambruk sejak 2015 lalu. Jembatan ini biasanya dimanfaatkan warga karena menghubungkan dua lingkungan yang ada di Kelurahan Ampenan Selatan dan Kelurahan Banjar.

Wakil Walikota Kritik Pimpinan SKPD Tak Ikuti Proses MPBM Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pimpinan SKPD yang tidak mengikuti proses MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat). Keengganan pimpinan SKPD menghadiri MPBM berdampak terhadap tidak maksimalnya eksekusi program yang telah disepakati dalam MPBM. Kritik ini disampaikan orang nomor dua di Pemkot Mataram ini di hadapan rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif terhadap penyampaian tujuh paket raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram, Rabu (20/4).

Sejumlah pimpinan SKPD hanya mengirimkan utusan untuk hadir dalam MPBM. Padahal, kata Mohan, MPBM itu hanya berlangsung dua hari.

Apalagi orang-orang yang hadir dalam MPBM adalah mereka yang diutus oleh masyarakat. ‘’Ketika mereka menyampaikan usul, itu kadang-kadang tidak bisa dikonkretkan dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Sehingga, masalah yang sama terjadi berulang-ulang,’’ sesalnya. Memang ada halhal umum yang bisa diusul-

kan oleh Pemkot Mataram untuk dimasukkan dalam Musrembang Provinsi NTB. Tetapi ada hal-hal bersifat teknis yang sebetulnya bisa dilakukan dan tidak menyerap anggaran terlalu besar dan itu menyangkut infrastruktur jalan lingkungan. Hanya saja, karena proses MPBM tidak diikuti dari awal, sehingga MPBM terkesan sebatas wadah menampung usulan tanpa ada implementasi yang jelas.

Mohan menegaskan, pimpinan SKPD harus mengikuti proses MPBM dari awal. ‘’Jadi, tidak perlu didelegasikan kepada staf. Karena staf tidak bisa mengambil kebijakan secara langsung. Makanya itu perlunya kepala dinas ada di situ (MPBM, red). Karena punya kewenangan untuk mengeksekusi usulan masya-

rakat,’’ ujarnya.

Mohan menyampaikan bahwa dirinya tidak menggeralisir absennya kepala SKPD, namun faktanya, itu yang terjadi dalam MPBM Kota Mataram 2016 yang berlangsung tanggal 15 – 16 Maret. Bahkan ketidakhadiran kepala SKPD juga mendapat kritikan dari fasilitator dan juga peserta MPBM. Mestinya, kepala SKPD memiliki catatan-catatan terkait keinginan masyarakat. ‘’Jangan nanti ketika kita turun, masyarakat meminta ini meminta itu dan pada akhirnya tidak bisa direalisasikan,’’ katanya.

Mohan membantah, program yang tidak bisa dieksekusi SKPD, berkorelasi dengan kemampuan SDM. ‘’Bukan karena ketidakmampuan SDM, tetapi karena ketidakhadiran dalam MPBM,’’ tandasnya. (fit)

Dishubkominfo Mulai Siapkan Karcis Parkir Mataram (Suara NTB) Setelah terbitnya Peraturan Walikota (Perwal) terkait pengelolaan perparkiran di Kota Mataram sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram mulai mempersiapkan karcis parkir. Setiap kendaraan yang parkir di wilayah Kota Mataram akan diberikan karcis oleh juru parkir. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Perda Nomor 7 Tahun 2015 bahwa pemerintah wajib menyediakan karcis parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

Meskipun karcis telah disiapkan, namun belum mulai diberlakukan. Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid kepada Suara NTB menyampaikan pemberlakukan karcis parkir ini masih menunggu salinan dari Perwal tersebut. “Yang jelas kami dari Dishub sudah siap, sudah siap per 1 April (tanggal pemberlakukan Perwal). Parkir harus ada karcis, tapi sekarang ini belum ada karcis. Sebenarnya teknis saja ini.

Perwal sudah ditandatangani, kan perlu diundangkan, saya menunggu,” jelasnya.

Khalid menyampaikan setelah salinan regulasi tersebut ia terima, paling lambat pemberlakuan karcis parkir ini akan dimulai pada tanggal 1 Mei mendatang. Sebelum pemberlakukan karcis parkir ini, pihaknya terlebih dulu akan mengumpulkan para juru parkir (jukir) melalui UPTD Perparkiran untuk sosialisasi aturan baru ini.

Ia menyampaikan pihaknya ingin mempelajari dulu dengan cermat regulasi tersebut sehingga pada saat pemberlakuan aturan baru ini tidak ada lagi pihak yang komplain kepada Dishubkominfo terkait perparkiran ini.

Setelah pemberian karcis parkir berlaku, warga yang tidak mendapat karcis saat parkir bisa langsung protes kepada juru parkir. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2015, karcis parkir harus berno-

mor seri dan mencantumkan masa berlaku yaitu 30 hari sejak karcis diserahterimakan kepada jukir. Terkait pencetakan, ukuran, warna, dan bentuk karcis diatur secara rinci di dalam Perwal. (ynt)

H. Khalid (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/fit)

Diawasi, Akses Internet di Tempat Ibadah Mataram (Suara NTB) Tahun ini Pemkot Mataram melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) mulai memasang fasilitas WiFi (wireless fidelity) atau internet nirkabel di masjid-masjid yang ada di Kota Mataram.

Namun ada kekhawatiran sejumlah pihak bahwa fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk mengakses konten-konten negatif dan orang yang datang ke masjid bukan untuk beribadah, tapi untuk berselancar di dunia maya.

Untuk mencegah para

pengguna internet mengakses situs-situs negatif, penggunaan akses internet di tempat ibadah ini tetap diawasi.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dishubkominfo Kota Mataram, Lalu Suryajagat, SE kepada Suara NTB, Rabu (20/4) di kantornya. “Di dalam berita acara yang kami buat, sudah dibuatkan poin-poin yang dilarang khususnya terkait akses konten-konten yang tidak bermanfaat,” jelasnya.

Pengawasan ini akan di-

lakukan oleh remaja masjid atau pengurus masjid setempat. Bagi warga yang ingin mengakses internet, harus meminta kata kunci (password) kepada remaja masjid dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. “Remaja masjid akan tetap mengawasi orang-orang yang mengakses internet itu. Remaja masjid akan tetap mengingatkan,” jelasnya.

Suryajagat menambahkan saat ini banyak juga situs-situs negatif yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenko-

minfo) sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Pengawasan untuk akses situs-situs negatif juga tetap dilakukan oleh Kemenkominfo. Pemasangan fasilitas internet nirkabel di tempat ibadah ini bertujuan dalam rangka mendukung Kota Mataram sebagai kota pintar dimana warganya memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai informasi.

Selain memasang di tempat ibadah, Suryajagat menyampaikan pemasangan internet nirkabel ini juga men-

yasar beberapa sekolah swasta dan baru dilaksanakan di satu madrasah tsanawiyah (MTs). Pemasangan fasilitas ini di sekolah swasta diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi sekolah tersebut sehingga banyak siswa yang berminat melanjutkan pendidikannya di sekolah tersebut. Ke depan pihaknya juga akan menyediakan fasilitas ini di taman-taman kota.

“Taman-taman kota juga akan disasar. Kita juga akan cari dulu tempat memasang atau menempel wi-fi-nya,” tandasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB), terus berupaya meningkatkan kapasitas kader.

Sebab, kader merupakan ujung tombak pemerintah dalam menekan angka kematian ibu dan bayi serta meningkat kualitas hidup masyarakat. Rabu (20/4) kemarin, BP2KB Kota Mataram memberikan pelatihan peningkatan pengetahuan kader bina keluarga balita tentang tumbuh kembang anak (intelektual anak) se - Kota Mataram.

Orientasi pelatihan ini kata Kepala BP2KB Kota Mataram, Drs. Sutrisno, pihaknya ingin memberikan pemahaman para kader untuk mendidik anak yang baik. Sebab, tidak semua kader memiliki mentalitas dan pengetahuan cara melatih serta mendidik anak.

Dengan kegiatan yang diikuti oleh 100 kader se - Kota Mataram ini, diharapkan para kader mengimplementasikan pola - pola mendidik anak dengan baik, dengan target keluarga yang mempunyai balita. Disamping itu, para kader di lingkungan maupun kelurahan mengintegrasikan dengan kegiatan posyandu dan pendidikan anak usia dini, agar balita tumbuh cerdas sesuai visi misi Kota Mataram.

“Harapan kami dari program ini, anak bisa tumbuh cerdas sesuai visi misi Kota Mataram,” katanya.

Kendala dirasakan paling besar justru pada minat kader itu sendiri. Tidak banyak kata Sutrino, kader BKB memiliki jiwa pendidik dan sabar. “Sehingga

kami berharap ini berkembang di masyarakat,” katanyanya.

Disampaikan, bina keluarga balita ini berbeda dengan posyandu. Kegiatan posyandu lebih melihat dari pertumbuhan fisik anak. Sementara, BKB memantau perkembangan intelektual balita. Balita yang mengikuti program ini sesuai kelompok, diantaranya usia 0 - 1 tahun. 2 - 3 tahun hingga usia 4,5 dan 6 tahun.

Erat Hubungannya dengan KLA Disisi lain, Sutrisno menambahkan, program bina keluarga balita ini, tidak terlepas dari upaya mewujudkan Mataram menuju Kota Layak Anak. Tahapan menuju KLA ini telah dilakukan langkah demi langkah. Diantaranya, membangun rumah pemulihan gizi, membuatkan arena bermain bagi anak, rumah baca dan lain sebagainya.

Namun demikian, menuju KLA di tahun 2018 ini, semuan SKPD teknis harus mensinkronkan program. Tidak bisa, persoalan ini diserahkan sepenuhnya ke BP2KB. Sebab, pemenuhan terhadap hak pendidikan, kesehatan dan lain sebagai, jadi tanggungjawab instansi teknis lainnya.

Sutrisno berkomitmen, target Mataram sebagai Kota Layak Anak ini akan tercapai di tahun 2018. Terlebih dengan adanya peringatan hari anak nasional (HAN) Juli mendatang. Diharapkan, ini bisa jadi motivasi bersama, agar memberikan ruang bagi tumbuh kembang anak. (cem/*)

(Suara NTB/ist)

Kepala BP2KB Kota Mataram, Drs. Sutrisno saat memberikan pemaparan orientasi BKB kepada Kader se - Kota Mataram.

PLH Sekda Belum Ditunjuk

Urusan Administrasi Dikerjakan Tiga Asisten Mataram (Suara NTB) Ketidakpastian kapan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said ditarik menjadi pegawai Pemprov, membuat Pemkot Mataram belum mengambil sikap. Bahkan, meski Sekda mengambil cuti cukup lama, Walikota tidak juga menunjuk pelaksana harian (PLH) Sekda. Urusan administrasi serta kebijakan lainnya pun diambil alih atau dikerjakan oleh tiga asisten.

Aturan cuti pegawai negeri sipil dalam jangka waktu ditentukan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1976. Sementara, pengangkatan pejabat pelaksana harian (Plh) diatur dalam surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26.-3/V.5-10/99.

Dalam point B dari SE Kepala BKN ini, bahwa seorang pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal, antara lain karena sedang melakukan kunjungan ke daerah, atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan, menunaikan ibadah haji, dirawat di rumah sakit, cuti atau alasan lain yang serupa dengan itu.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila terdapat pejabat

yang tidak dapat melaksanakan tugas sekurang - kurangnya tujuh hari kerja, agar setiap atasan dari pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas, agar segera menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai pelaksana harian (Plh). Ketentuan penunjukan Plh ini, jika pejabat eselon I, maka pimpinan instansi menujuk seorang pejabat eselon I lainnya atau pejabat eselon II lainnya di unit lingkungan kerja.

Menanggapi hal tersebut, Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia menjelaskan, cuti yang diambil Sekda Kota Mataram merupakan haknya sebagai ASN. Hal tersebut telah diatur dalam PP 26 Tahun 1976.

Mantan Kepala BKD Kota Mataram ini mengatakan, Walikota belum menunjuk Plh selama Sekda menjalankan cuti.

Pekerjaan administratif diambil alih oleh Asisten I, II dan III. Apakah cutinya Sekda ini tidak akan mengganggu birokrasi? Persoalan kebijakan kata Evi, diambil langsung oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota. Sedangkan, ia dan dua asisten lainnya melaksanakan tugas yang sifatnya administratif. (cem)

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Wajib Pajak Nakal Sepakat Diberantas Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keungan (OJK) Provinsi NTB dan Kanwil DJP Nusra telah sepakat menguatkan kerjasama dalam meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dengan saling mendukung terutama untuk memberantas Wajip Pajak (WP) nakal.

Tahun ini, Kanwil Pajak DJP Nusra (NTB, NTT) mendapat amanah dari pusat untuk menarik penerimaan pajak sebesar Rp 6,4 triliun di dua provinsi ini. Hal inilah yang didukung oleh OJK Provinsi NTB, agar seluruh industri jasa keuangan (bank dan non bank) juga memberikan dukungan penuh.

Atas dasar kerjasama ini juga, OJK Provinsi NTB, Rabu (20/4) menggiring seluruh pelaku industri jasa keuangan yang ada di NTB, baik perbankan, lembaga pembiayaan,

pegadaian hingga asuransi ikut dalam diskusi bersama pihak Kanwil Pajak di DJP Nusra.

“Kita berharap, semua kita saling memahami dan bisa saling mempermudah. Karena kita tahu seberapa besar arti pajak bagi pembangunan negeri ini,” kata Kepala OJK NTB, Yusri, usai kegiatan.

Pada intinya, kesepakatan kerjasama tersebut sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara (pajak), baik pajak perusahaan, pajak pribadi. Industri jasa keuangan juga

harus menudukung petugas pajak, apabila membutuhkan bantuan. Misalnya, ketika ada WP bermasalah, proses pemblokiran rekening WP bersangkutan tidak dipersulit.

Meskipun dalam tahapannya tetap harus mendapat rekomendasi dari OJK, jika yang menyangkut dengan nasabah.

“Selama mekanismenya sudah dilaksanakan dan terpenuhi, industri jasa keuangan kita harapkan tidak mempersulit. Dan seluruh industri jasa keuangan juga telah komitmen untuk itu,” kata Yusri.

Jika penerimaan pajak oleh negara sesuai dengan yang ditargetkan, tentu pembangunan di segala bidang akan berjalan lancar. Infrastruktur akan berkembang, penyerapan tenaga kerja, pergerakan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan sendirinya industri jasa keuangan juga akan merasakan dampaknya.

“Sebab itulah, kerjasama OJK dengan Kanwil Pajak Nusa Tenggara semata-mata untuk memperkuat komitmen kita bersama membangun Indonesia dalam konteks yang luas,” demikian Yusri.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Nusra, Suparno mengatakan, sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan karena sektor ini merupakan sektor usaha dominan yang

memiliki kontribusi penerimaan pajak ketiga terbesar di Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Seperti diketahui untuk tahun 2016, target penerimaan pajak yang diamanahkan kepada Kanwil DJP Nusa Tenggara adalah sebesar Rp 6,4 triliun, dan untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut perlu sinergi dan dukungan dari seluruh stakeholder DJP, termasuk Wajib Pajak di sektor industri jasa keuangan.

Kakanwil memaparkan tiga hal, yaitu wilayah kerja Kanwil DJP Nusa Tenggara yang terdiri dari Provinsi NTB dan NTT, pemahaman tugas dan fungsi DJP, serta voluntary compliance per sektor usaha di Nusa Tenggara. Sinergi antara DJP dan OJK serta dukungan dari wajib pajak

(Suara NTB/bul)

SEPAKAT - Foto bersama DJP Nusra dengan OJK serta pelaku industri jasa keuangan, menyepakati memberantas wajib pajak nakal. pelaku jasa keuangan dinilai ong dalam mengamankan merupakan wujud gotong roy- penerimaan negara. (bul)

Maksimalkan Sentuhan CSR

(Suara NTB/aan)

PENGHASILAN ALTERNATIF – Sejumlah warga memanfaatkan genangan air di Bendungan Pandan Dure, Lombok Timur untuk mencari ikan dengan jaring dan pancing, belum lama ini.

Aktivitas ini menjadi penghasilan alternatif warga setempat.

Telkomsel Luncurkan MokaPOS Menuju Bisnis UKM “Go Digital”

(Suara NTB/ist)

PELUNCURAN - Prosesi Peluncuran Layanan MokaPOS bersama GM Corporate Business Solution ManagementTelkomsel Rini Apriliani, GM Account Management Telkomsel Area Jawa Bali Roeswandi serta CEO & CoFounder Moka Haryanto Tanjo.

Mataram (Suara NTB) Telkomsel bekerja sama dengan start up Moka meluncurkan MokaPOS (Point of Sales), sebuah platform solusi finansial bagi UKM yang memungkinkan penggunaan telepon seluler (ponsel) dan tablet sebagai terminal untuk melakukan transaksi online secara real time di mana pun dan kapan pun.

RABU, 20/04/2016

Selain itu, solusi ini juga dapat membantu UKM dalam mengelola inventaris dan administrasi konsumen/pelanggan.

General Manager Corporate Business Solution Management Telkomsel, Rini Apriliani, Rabu (20/4) mengatakan, meningkatnya adopsi gaya hidup digital di masyarakat, Telkomsel mengha-

dirkan solusi finansial digital bagi para pengusaha UKM untuk mengelola bisnisnya dengan mudah dan nyaman melalui MokaPOS. Hal ini juga sejalan dengan misi Telkomsel untuk membangun ekosistem digital di Indonesia.

Penggunaan MokaPOS dengan dukungan jaringan broadband terluas dan tercepat dari Telkomsel akan meningkatkan produktivitas UKM. “Penggunaan layanan data Telkomsel akan memperlancar transaksi pembayaran merchant dan pengelolaan data berbasis cloud, serta meningkatkan kenyamanan komunikasi dengan pelanggan melalui platform digital ini,” terangnya.

Sementara CEO & CoFounder Moka, Haryanto Tanjo mengatakan, ada jutaan UKM di Indonesia yang masih mengatur usaha mereka secara manual. Berkerjasama dengan Telkomsel, Moka memudahkan para pemilik usaha untuk menggunakan aplikasi sistem kasir yang dapat diunduh langsung pada smartphone dan tablet. Dengan basis Cloud yang digunakan oleh Moka, pemilik usaha dapat mengakses laporan penjualan, inventaris dan lainnya secara real time.

Solusi MokaPOS menghadirkan berbagai layanan yang akan membantu mempermudah kerumitan pengelolaan bisnis sehingga pengusaha dapat lebih fokus dalam pengembangan usahanya.

MokaPOS memungkinkan merchant untuk melakukan transaksi pembayaran dari konsumen/ pelanggan dengan menggunakan kartu kredit maupun kartu debit.

Selain itu, platform ini juga dapat menyediakan laporan dan analisa keuangan secara real time tanpa harus menunggu sampai akhir hari. Tidak hanya itu, tersedia juga fitur untuk pengelolaan karyawan dan inventaris, serta manajemen data dan feedback dari pelanggan.

Aplikasi MokaPOS dapat dengan mudah diunduh, dan penggunanyaakanselalumendapatkan

update fitur-fitur terbaru secara gratis. Selain itu, berkat basis cloud yang digunakan oleh aplikasi ini, pelaku bisnis dapat mengelola usahanya kapan pun dan di mana pun dengan cukup melakukan sign in ke akun yang dimilikinya.

Telkomsel juga menawarkan solusi UKM lainnya yang tergabung dalam layanan PAKAR

(PAket Komunikasi Andalan wiRausaha). PAKAR menyediakan solusi yang memenuhi kebutuhan UKM, mulai dari komunikasi hingga kebutuhan UKM dalam memasarkan produknya.

Informasi lebih lanjut mengenai solusi Telkomsel untuk UKM, dapat diakses di http://enterprise.telkomsel.com/sme. (bul)

Dari Dialog Publik 2016

Mengungkap Persoalan Lalu Lintas dan Pelayanan Jasa Raharja Mataram (Suara NTB) Jasa Raharja boleh dibilang sukses melaksanakan kegiatan tahunannya. Dialog Publik yang digelar Rabu (20/4) setidaknya menjadi titik terang benang merah persoalan lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan asuransi sosial Jasa Raharja di provinsi ini.

Dialog Publik berlangsung selama setengah hari di Mataram. Menghadirkan narasumber dari Polda NTB, Dishubkominfo NTB, Pemerhati Transportasi, dan pihak Jasa Raharja NTB tentunya.

Undangannya parwakilan dari berbagai lapisan masyarakat umum, mahasiswa, klub motor, hingga Organisasi Angkutan Darat (Organda). Kegiatan ini berlangsung cukup seru, karena diwarnai apresiasi, kritikan sekaligus masukan. Pemateri yang terdiri dari Kepala Jasa Raharja Cabang NTB, Dr. H. Supriadi, SH, MM, Direktur Lalu Lintas Polda NTB, Kombes Pol Edi Ciptianto, M. Si, Kepala Dishubkominfo NTB, Ir. Agung Hartono, M. STr dan dari Akademisi, I Wayan Sutedja, ST, MT dihujani kritik dan masukan dari peserta. Misalnya, bagaimana seharusnya Polisi tidak saja harus melakukan penertiban lalu lintas jalan dengan razia kendaraan, namun harus memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat seluruh lapisan untuk antisipasi.

Menurunkan petugas razia yang sopan dan ramah, beretika dan tak pandang bulu. Merambat ke bagaimana polisi harus memangkas peran calo‘ perpanjangan surat-surat kendaraan dan pembuatan SIM. Serta melaksanakan aturan razia di jalan dengan sebaik-baiknya. Lainnya, bagaimana Jasa Raharja jangan menjadi perusahaan milik pemerintah yang posisi tawarnya hampir sama dengan perusahaan asuransi-asuransi swasta lainnya.

Beragam persoalan tersebut ditanggapi pemateri. Kombes Pol Edi Ciptianto misalnya, tegas mengatakan sosialisasi telah begitu banyak dilakukan kepada masyarakat. Dalam setahun bahkan seribuan kali dilakukan, bagaimana menyadarkan masyarakat tentang arti pentingnya berlalu lintas.

Termasuk sikap tegas Kepolisian untuk menindak siapapun anggotanya yang turut terlibat menyulitkan masyarakat dalam proses apapun. Sementara Kepala Cabang Jasa Raharja NTB, Dr. H. Supriadi juga menegaskan tidak ada persoalan berbelit-belit bagi masyarakat untuk mendapatkan santunan. Ia mengatakan telah bekerjasama dengan semua pihak untuk mendapatkan informasi jika terjadi lakalantas. Korban lakalantaspun telah disiapkan santunan biaya pengobatan, biaya perawatan berkelanjutan, hingga santunan kematian, termasuk biaya pemakaman.

“Klaim kami cairkan hitungan jam bila perlu. Yang terpenting, apabila terjadi kecelakaan, laporkan kepada kami,” demikian kepala cabang.

Sebelumnya, Kapolda NTB, Brigjen. Umar Septono saat membuka acara mengatakan, semakin tingginya tingkat perekonomian masyarakat di NTB, memicu semakin tingginya permintaan kendaraan.

Imbasnya adalah kompleksitas persoalan di jalan raya. Catatan di Polda NTB, sejak Januari 2015 hingga Maret 2016, sebanyak 637 orang telah meninggal dunia akibat lakalantas. Dan ini harus terus diminimalisir. Kapolda juga mengapresiasi sistem jemput bola yang dilakukan oleh Jasa Raharja NTB, bahkan memberikan santunan dalam hitungan jam. (bul)

(Suara NTB/bul)

PEMBUKAAN - Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono Bersama Kepala Jasa Raharja NTB H. Supriadi memukul gendang tanda dimulainya dialog publik

TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinanm Daerah (TKPKD) Kota Mataram, akan mencoba membuka komunikasi dengan pihak perbankan, perusahaan negara dan perusahaan daerah yang berada di Kota Mataram dalam hal penanganan kemiskinan. Pelibatan sektor swasta di luar pemerintah ini, diupayakan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) menyentuh secara maksimal persoalan kemiskinan.

Wakil Walikota Mataram yang juga Ketua TKPKD Kota Mataram, H. Mohan Roliskana mendukung kebijakan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, agar pihak swasta berupaya membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Sedangkan, di kota akan mencoba mencari dan membuka pembicaraan dengan perbankan, perusahaan negara dan perusahaan swasta, untuk mencari formulasi yang tepat untuk bisa diwujudkan rencana baik dari Pemprov.

“Kami apresiasi dan mendukung kebijakan dari Pak Gubenur. Dan saya pikir ini sangat bagus,” kata Mohan dikonfirmasi, Rabu (20/4).

Angka kemiskinan lima tahun di Kota Mataram, memang terjadi penurunan relatif signifikan. Di tahun 2008 yang jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sebesar 16,13 persen atau sebanyak 61.173 jiwa, turun menjadi 15,41 persen atau 60.637 jiwa pada 2009. Kemudian turun lagi pada tahun 2010 sebesar 14,44 persen atau 58.272 jiwa, dan pada 2011 menjadi 13,18persen atau 53.736 jiwa, serta 2012 sebesar 11,87 persen atau 49.633 jiwa. Di tahun 2014, angka kemiskinan tetap turun menjadi 10,75% atau 46.670 jiwa.

Pembicaraan dengan pihak swasta nanti, pihaknya perlu mendengar visi yang dimiliki perusahaan untuk mewujudkan misi yang telah digagas. Tetapi secara sentuhan dari program CSR itu, ada keinginan pemerintah agar bisa diintegrasikan dengan upaya - upaya pengentasan kemiskinan. “Kita juga perlu mendengar seperti apa sih misi mereka,” ujarnya.

Jika Pemprov sudah ada formulasi untuk membuat aturan, kemungkinan bisa diduplikasi di daerah. Ia berharap, formulasi itu tidak hanya di tataran konsep, tapi ada sifat aplikatif.

“Kalau sudah ada konsepnya di Pemprov, saya pikir tinggal kita duplikasi saja di sini,” katanya.

Terhadap target penurunan kemiskinan sendiri, Mohan berulangkali menyampaikan, pihaknya berusaha secara realistis dalam upaya penanganan kemiskinan. Ia mengira target 3 persen adalah target ideal. Akan tetapi, pemenuhan target itu harus diukur dengan kemampuan dari segi fiskal.

Meskipun dengan anggaran terbatas, pihaknya tetap berupaya memenuhi target tersebut. Tapi bagi Pemkot Mataram penurunan 1,3 persen itu adalah angka yang maksimal dilakukan tiap t a h u n .

H. Mohan Roliskana (cem) (Suara NTB/cem)

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pemda KLU akan Tutup Klinik Ilegal Tanjung (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan menelusuri keberadaan klinik yang diduga ilegal di 3 Gili dan diduga memasang tarif mahal. Kadis Dikes KLU, melalui Kabid Pelayanan Kesehatan, dr. H. Abdul Kadir, kepada wartawan, Rabu (20/4), mengklaim akan turun ke lapangan mengecek klinik, termasuk di Gili Meno.

“Kita akan turun mengecek, kita lihat bagaimana SOP klinik itu, karena dalam prosesnya klinik mempunyai aturan masa berlaku. Setelah kita kaji, baru akan ditertibkan,” kata Abdul Kadir.

Dijelaskan Ketua Ikatan

Dokter Indonesia (IDI) KLU ini, regulasi operasional klinik diatur dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2014 tentang klinik. Di dalamnya, terdapat persyaratan-persyaratan khusus yang telah mengatur klinik.

“Dalam Permenkes, klinik

tidak boleh memungut biaya lebih besar daripada yang ditarik rumah sakit yang ada di ibukota (Mataram, red). Itu tidak manusiawi,” tegasnya.

Sementara, anggota Komisi lll DPRD KLU, H. M. Arsan, mengklaim biaya mahal yang

dipatok salah satu klinik harus disikapi oleh Pemda KLU. Menurutnya, tarif yang dipatok klinik tersebut bisa mempengaruhi citra pelayanan kesehatan di 3 gili. “Pemda harus bertindak, karena tarif tersebut tidak realistis,” katanya.

Pria yang juga memiliki klinik di Gili Trawangan ini menyebut, dari kalkulasi logis biaya pengobatan di Meno notabene di luar kemampuan wisatawan. Umpamanya, kata dia, biaya transportasi carteran fast boat ke darat dan mobil

ke Mataram masing-masing Rp 450 ribu dan Rp 750 ribu, ditambah biaya medis, maka nominal yang dikeluarkan tidak sampai Rp 9 juta. Apalagi sampai dimintai 4000 Dolar Amerika, sewajarnya dikeluhkan oleh wisatawan.

Arsan mengatakan, idealnya tarif pelayanan medis di gili mempertimbangkan image pariwisata KLU di mata dunia. Artinya, klinik tidak boleh membedakan tarif antara lokal dan bule. Jika pun lokal diberikan diskon, agar kebijakan itu

RIPP Labuhan Haji Diklaim Sudah Bagus Selong (Suara NTB) Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Transportasi Laut, Danau Sungai dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengunjungi Pelabuhan Labuhan Haji, Rabu (20/4). Puslitbang datang melakukan cek fisik dalam rangka review dokumen rencana Induk Pengembangan Pelabuhan (RIPP).

“Secara fisik sudah sangat bagus,” puji W.P. Anggraeni selaku ketua rombongan dari Puslibtang Kemenhub menjawab wartawan di sela kunjungannya.

Diakuinya, kunjungannya ke Lotim ini untuk menindaklanjuti surat dari Bupati Lotim terkait permintaan RIPP. Diakui Lotiim sudah membuat dokumen perencanaan pengembangan pelabuhan sejak 2007 lalu dan akan dilakukan review dengan melihat detail tingkat kelayakan. Termasuk mengecek fasilitas navigasi yang dimiliki Pelabuhan Labuhan Haji.

Dijelaskannya, Pelabuhan Labuhan Haji direncanakan akan menjadi pelabuhan regional dengan izin dari gubernur.

Untuk itu menjadi kewenangan daerah dalam hal pemanfaatannya. Termasuk, pendataan pembangunan.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim, Lalu Suandi menjelaskan, semua pelabuhan yang dibangun memang dituntut harus mempunyai RIPP. Di Lotim, RIPP Pelabuhan Labuhan Haji sudah punya dan dibuat sejak lama, akan tetapi karena sudah melebihi lima tahun, sehingga perlu dilakukan review. “Saya kira dengan pusat datang sudah dua kali cukup serius memperhatikan kita,” ungkapnya.

Menurut Suandi, kondisi Pelabuhan Labuhan Haji belum bisa optimal sampai sekarang, karena sempat tidak menjadi perhatian utama oleh pemerintah. “Sebenarnya tidak mangkrak menurut saya, karena fasilitas saja yang tidak lengkap dan karena sempat tidak menjadi perhatian utama,” urainya.

Dijelaskannya, jika orang punya wawasan yang jauh ke depan, maka pelabuhan sangat prospek untuk Lotim. Alasannya, Lotim tidak bisa hanya mengandalkan sektor pertanian, karena lahan semakin sempit dan kondisi air makin berkurang.

Untuk itu, sektor jasa dari pelabuhan ini bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekarang ini, pihaknya masih fokus melakukan penggerukan, karena kedalaman kolam labuh masih minus 4 meter dari 7 meter ketentuannya. Setelah kolam labuh makin dalam akan banyak kapal yang bisa bersandar di Dermaga Labuhan Haji. Apalagi, kondisi yang ada, sudah beberapa kali kapal tongkang bersandar di Dermaga Labuhan Haji ini membawa cangkang sawit. ‘’Ada yang sebut ini sia sia, itu anggapan sempit. Karena ini masa depan kita,” imbuh Suandi.

Kepala Pelabuhan Labuhan Haji, Hasibullah menambahkan, sudah cukup banyak yang menyampaikan minat bersandar di Dermaga Labuhan Haji. Selain kapal-kapal besar dari Kalimantan yang membawa cangkang sawit, Pelabuhan Labuhan Haji juga dilirik perusahaan-perusahaan besar, seperti PT Pelni. (rus)

(Suara NTB/rus)

REVIEW - Tim dari Puslitbang Kemenhub saat mengunjungi Dermaga Pelabuhan Labuhan Haji, Rabu (20/4) untuk melakukan review RIPP.

tas klinik. Creative clinic miliknya akan segera dikomunikasikan ke KPPT untuk mendapatkan IPPT, IMB dan HO. Harapannya semua klinik yang ada di 3 gili mulai mengurus izin dengan mendatangi Pemda KLU. Terpisah, penegasan klinikklinik bodong agar ditutup ditegaskan pula oleh Plh. Sekda KLU, H. Kholidi Kholil. Selama tidak mengantongi izin, maka usaha apapun jenisnya harus ditindak.

“Kalau tidak ada izinnya harus ditutup,” katanya singat. (ari)

Kepala Dikes KLU Mengundurkan Diri?

Tunggu Proses Hukum BADAN Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini masih menunggu proses hukum dalam memberikan sanksi terhadap salah satu PNS, yakni bendahara gaji Setdakab Lotim berinisial HW yang terjerat kasus hukum atas dugaan penipuan dan penggelapan uang rekannya sebanyak Rp 65 juta.

Saat ini HW sudah ditahan Polsek Kota Selong.

(Suara NTB/yon) Kepala Bidang Disiplin Moh. Zarkasyi pada BKD dan Diklat Lotim, Moh. Zarkasyi, mengungkapkan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan pemanggilan terhadap HW sebelum dilakukan penahanan terkait kasus penipuan yang menimpanya. Bahkan, pihaknya sudah melayangkan surat ke Bagian Umum Setda Kabupaten Lotim, tempat HW berdinas.

Namun, dari surat yang dilayangkannya itu, BKD Lotim melalui Bidang Disiplin mendapatkan surat balasan dari Bagian Umum, jika HW saat ini sudah ditahan aparat kepolisian. Adanya surat balasan itu tidak mungkin dilakukan klarifikasi terhadap HW, karena kasus tersebut sedang ditangani oleh aparat kepolisian dan juga sudah ditahan polisi.

Kendati demikian, HW selaku PNS di lingkup Setda Lotim akan tetap diproses sesuai dengan aturan dan undangundang yang berlaku. Namun, dalam prosesnya, BKD Lotim tetap akan menunggu kejelasan hukum yang menjerat HW dalam proses persidangan di pengadilan apakah terbukti melakukan penipuan ataupun penggelapan uang sebagaimana yang dituduhkan oleh rekannya tersebut.

“Tentu akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan kepegawaian secara administrasi terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh yang bersangkutan,” jelasnya.

Selain itu, vonis oleh hakim di pengadilan yang akan menjadi rujukan pihaknya dalam menentukan langkah selanjutnya yang akan disampaikan ke Bupati Lotim, H. Moch.

Ali Bin Dachlan. (yon)

menjadi rahasia perusahaan.

Di samping masalah tarif, ia juga mengingatkan instansi terkait untuk menelusuri legalitas izin seluruh klinik.

Meski diakuinya Creative Clinic miliknya belum memiliki izin, namun semua klinik agar ditertibkan.

“Jika memang tidak punya izin ya harus ditutup. Karena kita terlalu banyak kecolongan di 3 gili ini,” sambungnya.

Politisi PAN KLU ini menambahkan, dirinya akan mengawali penertiban legali-

(Suara NTB/rus)

TINJAU - Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin bersama Komisaris PT SE, H. Tahmid Asry saat meninjau pembangunan pabrik air mineral PT. SE, Rabu (20/4).

Pabrik Air Mineral Harus Lengkapi Syarat Teknis dari BPOM Selong (Suara NTB) Rencana produksi air mineral PT Selaparang Energi (SE) tidak sesuai dengan rencana awal. Terlihat saat ini masih dilakukan pemasangan mesin-mesin dan perbaikan sejumlah fasilitas pabrik.

Manajemen PT SE pun masih harus melengkapi syarat teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Molornya rencana produksi ini diakui Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin pada Suara NTB saat bertandang ke pabrik PT SE, Rabu (20/4).

Wabup mengatakan saat ini semua syarat yang disampaikan BPOM sedang dilengkapi.

Informasi dari BPOM mengenai syarat-syarat teknis itu

yang mengalami perubahan.

Tidak sekali saja, namun beberapa kali terjadi. Tidak ada informasi sejak awal yang disampaikan, sehingga perlu menyesuaikan. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus disesuaikan, yakni harus ada pemisahan barang baku dengan yang sudah jadi. Lantai tidak boleh putus-putus, seperti pemasangan keramik. Pengerjaan bangunan fisik yang disyaratkan BPOM tidak ada dalam kontrak, sehingga terpaksa dilakukan pembongkaran keramik dengan memasang yang rata.

Pihaknya merencanakan dalam 305 hari, pengerjaan sudah rampung. Selain itu, daya listrik harus dilakukan penambahan menjadi 70 MW

dari sebelumnya 35 MW. Setelah mesin pabrik terpasang, lanjutnya, semua bahan baku sudah mulai didatangkan, sehingga bulan depan sudah bisa dilakukan uji coba. Membangun pabrik air mineral, ujarnya, tidak bisa sebentar, tapi butuh waktu yang cukup lama.

Diketahui pembangunan pabrik air mineral PT SE menelan dana Rp 10 miliar dari penyertaan awal yang diberikan pemerintah daerah. Separuh dari dana tersebut diperuntukkan untuk pengadaan mesin. Air yang akan diproduksi PT SE ini akan dinamakan ASEL dengan bahan baku diambil dari mata air yang ada di Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji. (rus)

Merumahkan Tenaga Honorer

Komisi II Beda Pendapat dengan Komisi I Tanjung (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) tampaknya memiliki pandangan berbeda dengan Komisi I terkait pemberhentian 276 orang tenaga kontrak lingkup SKPD Pemda KLU. Menurut Komisi II, langkah eksekutif tersebut sudah tepat, dalam konteks melaksanakan apa yang menjadi permintaan Pemprov NTB untuk dievaluasi.

“Sebab jika tidak diikuti evaluasi gubernur, akan terjadi persoalan. Dua kata kuncinya bagi kabupaten/kota (yang dievaluasi), pertama, korelasinya dengan APBD (2016), bisa dibatalkan oleh provinsi (jika tenaga kontrak tidak dievaluasi).

Kedua, tenaga kontrak itu menimbulkan pembengkakan anggaran,” demikian Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, SH., Rabu (20/4) menanggapi kemungkinan langkah hukum yang mencuat terkait pemecatan tenaga kontrak.

Politisi PDI Perjuangan KLU ini menerangkan, evaluasi tenaga kontrak sebagaimana petunjuk Pemprov mutlak dilaksanakan oleh daerah. Apabila tidak diikuti, maka gubernur, menurut dia, berhak mengunci anggaran APBD 2016 KLU. Menurut Tusen, dalam penilaian Pemprov NTB, tenaga kontrak lingkup SKPD Pemda KLU memunculkan beban anggaran yang cukup besar, dari Rp 18 miliar (APBD 2015), menjadi Rp 23 miliar (APB-

DP 2015), kemudian bertambah lagi menjadi Rp 25 miliar lebih di APBD 2016. “Lagi pula, tenaga kontrak itu selesai SKnya per 31 Desember 2015, sehingga secara hukum, eksekutif tidak bisa diPTUN-kan,” ungkap Tusen.

Dalam hal ini, persoalan tenaga kontrak lantas berkembang dan dipolitisir seiring momentum kepemimpinan kepala daerah baru. Namun ia mempertegas - selaku pengusung bupati/wakil bupati, bahwa rasionalisasi tenaga kontrak dilakukan atas dasar kebutuhan dan bukan keinginan.

Disebutkannya, pola (rasionalisasi) yang dilakukan eksekutif selain menuruti anjuran Pemprov NTB, adalah dalam rangka mencari pola efektif dalam meningkatkan kinerja tenaga kontrak. Mengingat kata Tusen, tenaga kontrak di sejumlah SKPD, dirasa tidak masuk akal manakala Tim evaluasi menemukan jumlah sopir sampai 5 orang atau cleaning service sampai 13 orang. Hal ini lantas menimbulkan jumlah tenaga kontrak yang tidak sesuai dengan beban kerja honorer.

“Jangan malah membuat keputusan tidak mendidik, yang jadi sopir sampai pegang-pegang laptop, akhirnya PNS ini jadi bos baru. Umpama ada kebutuhan lain di luar sopir dan cleaning service, itu juga harus dibicarakan dengan legislatif,” jelasnya.

Tusen mengharapkan, agar langkah eksekutif untuk mengevaluasi tenaga kontrak dinilai sebagai upaya mengorbankan tenaga kontrak. Bagaimanapun kata dia, honorer yang diberhentikan itu harus dipikirkan oleh eksekutif untuk menyediakan lapangan kerja.

“Eksekutif sekarang harus berpikir bagaimana memanfaatkan tenaga kontrak yang diberhentikan ini. Kita bisa dirikan Perusda, misalnya yang bergerak mengolah air minum.

Kalau ini jalan, berapa pengangguran yang terserap,” demikian Tusen memberi masukan.

Sebelumnya, kisruh evaluasi 1.422 orang tenaga kontrak di tengah jalan hingga menyebabkan dikeluarkannya 276 orang, berpotensi memunculkan persoalan hukum baru bagi Pemda KLU. Apalagi nama-nama tersebut sudah disetujui eksekutif bersama Banggar DPRD KLU, maka keputusan eksekutif Pemda KLU yang memecat 276 orang tersebut bisa dituntut secara hukum.

“Siapa bilang tidak bisa, pemecatan tenaga kontrak yang nama dan anggarannya ada di APBD, maka eksekutif bisa diPTUN. Saya sangat menyayangkan mereka yang dikeluarkan, atau dirumahkan sementarakah namanya, harusnya memperoleh apa yang menjadi haknya, karena mereka sudah bekerja 3 bulan (Januari-Maret),” ungkap Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Utara (KLU), dr. H. Benny Nugroho S., secara mengejutkan mengklaim diri mundur dari jabatannya sebagai kepala dinas (kadis). Hal itu ia konfirmasi ke awak media KLU melalui aplikasi media sosial WhatsApp, Rabu (20/4).

“Selamat pagi semua semoga sehat selalu ya, mulai tanggal 19 April 2016 saya mundur dari Kepala Dinas Kesehatan KLU,” tulisnya di chat WA Parede Pers KLU (20/4).

Kabar pagi itu lantas ditanya kembali, apa alasannya, sehingga harus mundur di tengah upaya melanjutkan ikhtiar membangun sektor kesehatan. Benny menulis pengakuan bahwa dirinya tidak berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat KLU, khususnya sejak ia menjabat dari tahun 2009 lalu.

“Saya tidak layak dan tidak berhasil membangun kesehatan masyarakat KLU, sampai-sampai Pemda mendatangkan organisasi LSM KMB untuk mengobati sekitar 20 ribu masyarakat. Maafkan saya dan semua jajaran Dikes KLU,” sambungnya.

Untuk diketahui, LSM KMB sebagaimana tulis Benny, merupakan LSM luar KLU yang telah me-launching pengobatan gratis melibatkan 50 orang dokter. Kuat dugaan, kedatangan LSM tersebut tidak dikoordinasikan lebih dulu dengan Dikes selaku leading sector. Bahkan usai launching, Selasa lalu, Benny tak bersedia memberi komentar ke awak media perihal program tersebut.

Mundurnya Benny lantas mengundang beragam tanya, ada apa sebenarnya?

Plh Sekda Lombok Utara, H. Kholidi Kholil, dikonfirmasi mengaku, sudah mendengar langkah Benny mengundurkan diri dari jabatannya. Tetapi

sampai detik ini, dirinya belum menerima surat pengunduran diri langsung oleh yang bersangkutan. Memastikan perihal itu, ia juga berinisiatif menelpon Benny, hanya saja komunikasinya telah terputus.

“Kalau surat pengunduran dirinya masuk, kita akan panggil. Kita tanyakan apakah dia ingin mengundurkan diri sebagai kadis atau PNS. Jika mengundurkan diri dari PNS tentu akan dikaji dan disiapkan usulannya,” ungkap Kholidi.

Ia menjelaskan, informasi pengunduran diri Benny telah menjadi konsumsi publik. Namun karena belum adanya surat resmi, maka sejumlah pejabat lingkup Pemda KLU pun bertanya -tanya kepastian langkah Kadis tersebut.

Kholidi mengakui, hingga kini belum bisa dijelaskan alasan mantan Kepala Puskesmas Bayan di era Bupati, Drs. H. L. Mudjitahid itu mundur. Sampai ada surat dari yang bersangkutan, maka Pemda belum dapat mengambil kesimpulan.

Lantas, menyikapi kekosongan posisi Kadis, Kholidi meyakinkan agar pelayanan di Dikes yang membawahi puskesmas, Pustu dan Polindes tetap berjalan seperti sediakala. Bawahannya, yakni sekretaris dinas dan kepala bidang diminta tetap menjalankan program hingga diperoleh kesimpulan yang bersangkutan mengundurkan diri.

Terpisah, Sekretaris Dinas Kesehatan KLU, H. Suhardi, S.KM, mengklaim tidak tahu menahu keputusan atasannya mundur. Meski demikian, dirinya memang mendapat pesan untuk menjaga jalannya operasional kegiatan dinas tanpa menyebut dirinya mundur.

“Pak Dokter hanya izin bahwa dia tidak bisa masuk kantor, karena kurang sehat.

Dan saya diminta untuk meng-handle dikes, itu saja,” aku Suhardi. (ari)

Pemerintah Wajib Buka Informasi ke Publik Selong (Suara NTB) Semua lembaga publik yang mengelola dana pemerintah wajib buka informasi kepada publik. Tidak saja di tingkat kabupaten dan kecamatan, termasuk pula yang ada di tingkat desa . ‘’Siapa saja yang butuh data, tidak boleh tidak diberikan. Jika tidak diberikan bisa dituntut,” ungkap Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang juga Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lombok Timur (Lotim) Lalu Suandi, pada para PPID pembantu di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hadir sebagai peserta workshop PPID, Rabu (20/4).

Menurutnya, masalah informasi ini menjadi isu penting.

PPID saat ini sudah dibuat sampai di tingkat kecamatan dan rencananya akan dikembangkan sampai di tingkat desa. Namun, ini, lanjutnya, belum dilakukan, karena masih difokuskan di PPID kecamatan.

Seluruh PPID didorong untuk memahami fungsinya.

Apalagi perkembangan saat

(Suara NTB/rus)

Lalu Suandi ini, kasus sengketa informasi bisa dimasukkan ke dalam pengadilan. Bahkan di sejumlah daerah sengketa informasi sudah ada. ‘’Lotim tidak menginginkan terjadi masalah sengketa informasi,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, semua pemohon informasi diharap bisa dilayani dengan baik.

Hal ini sesuai dengan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik. Terus dorong dan berikan pemahaman kepada masayrakat, bahwa mereka berhak untuk tahu semua hal, kecuali yang dikecualikan. (rus)

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kasus Gizi Buruk Bertambah

Bupati Akui Akibat Kesalahan Pemerintah

Kurang Menukik ANGGOTA DPRD Lombok Barat (Lobar) dari PKS merekomendasikan agar RPJMD Lobar dievaluasi, beberapa target yang sudah tidak up to date diminta untuk direvisi. Pemda harus memasang target baru pada indikator RPJMD. Indikator yang belum tercapai sebanyak 11 indikator harus dipertajam ke depan. Pun bagi SKPD penanggung jawab indikator harus melaksanakan program lebih menukik. ‘’Salah satu bahan yang menjadi evaluasi, beberapa indikator yang mencapai target seperti PAD, kemiskinan. Selain itu SKPD kurang menikik dalam melaksanakan program dan antar SKPD tidak sinkron dalam melaksanakan program strategisnya,’’ kritik H. Wahid Syahril, anggota DPRD Lobar dari PKS, Rabu (20/4).

Menurutnya, perlunya revisi dan evaluasi RPJMD lantaran telah masuk tahun 2015 sesuai target RPJMD masa jabatan Bupati Lobar, lalu diperpanjang lagi lima tahun ke depan. Banyak target indikator yang tidak up to date, karena tidak disesuaikan dengan kondisi terkini. Beberapa target indikator meskipun belum dicapai harus dinaikkan dengan memasang target baru. Misalnya PAD harus naik dibandingkan sebelumnya. PAD ini dinilai melampaui target, sehingga perlu dinaikkan lagi lebih tinggi, sebab jangan sampai target yang dipasang terlalu rendah dibandingkan potensi yang ada. Selain itu, target penurunan kemiskinan meski belum tercapai juga harus naik lima tahun mendatang.

Politisi asal Gerung ini menyatakan, dari 35 indikator RPJMD Pemkab Lobar 11 belum tercapai hingga tahun 2015 sedangkan 24 sudah tercapai. Indikator yang sudah dicapai ini, jelasnya, mesti diperbaharui targetnya supaya sesuai dengan kondisi terkini dan relevan.

Menurutnya, target ini harus benar-benar dikaji mendalam, sebab ada target yang dipatok terkesan copy paste dari permasalahan yang sudah lewat.

Sedangkan 11 indikator yang belum tercapai antara lain pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka melek huruf (buta aksara), angka rata-rata lama sekolah, ratio rumah tidak layak huni, persentase penegakan perda, jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang ber-ISO, insidensi AIDS, pelayanan moda transportasi PAD dan kemantapan jalan.

Menurutnya, terjadinya hal ini disebabkan kurang sinkronnya antar-SKPD dalam melaksanakan program strategisnya. SKPD mestinya mempertajam pelaksanaan program di lapangan supaya target indikator tercapai. Beberapa program yang dinilai kurang prioritas, namun dilaksanakan SKPD, terkait program penataan ruang. Program ini dianggarkan oleh Pemda Rp 700- Rp 1 miliar per tahun, namun tidak ada hasil yang menukik. Sebab anggaran ini diarahkan ke proyek pembuatan parkir, padahal penataan ruang itu harusnya secara menyeluruh di daerah. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid mengakui, saat ini ada penemuan balita yang mengalami gizi buruk di Lobar. Saat ini ada 3 anak dan balita gizi buruk yang dirawat di rumah sakit Tripat Gerung. Ketika balita gizi buruk ini ditemukan, telunjuk masyarakat apalagi media justru langsung menyalahkan pemerintah.

(Suara NTB/her)

DIRAWAT - Jumlah balita penderita gizi buruk di Lobar terus bertambah. Tampak salah satu balita penderita gizi buruk di RSUD Gerung, Rabu (20/4).

Bertambah, Balita Gizi Buruk di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Jumlah penemuan balita penderita gizi buruk di Lombok Barat (Lobar) bertambah.

Baru-baru ini, 6 balita ditemukan menderita gizi buruk. Dua dari enam balita penderita gizi buruk ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Tripat Gerung. Satu balita penderita gizi buruk yang sempat dirawat berasal dari daerah Labulia, Lombok Tengah bernama Limni (10). Sedangkan penderita gizi buruk lainnya berasal dari sejumlah kecamatan di Lobar, Sekotong, Kuripan, Gunung Sari, Kediri dan Labuapi.

Ditemui di ruang kerjanya, Kabid Pelayanan Rumah Sakit Tripat Gerung, dr. Ahmad Taufiq Fathoni menyatakan, jumlah pasien balita gizi buruk yang dirawat hingga bulan April mencapai 6 anak. Terakhir pasien balita gizi buruk

masuk, Senin (19/4).

Dirincikan dari enam penderita gizi buruk yang masih sudah dipulangkan karena kondisinya membaik dan dipaksakan pulang oleh orang tuanya dengan alasan biaya hidup selama perawatan balitanya antara lain, Limni (10) tahun asal Labulia. Balita ini dirujuk dari Puskesmas Kuripan lalu tanggal 19 Maret dan dipulangkan tanggal 4 April, karena kondisinya membaik.

Balita ini sendiri masuk ke puskesmas menggunakan jamkesmas, pihaknya tetap memberikan pelayanan meski pasien dari Loteng. Pasien balita lain bernama Aqila Nayla (2 bulan) dari Sekotong. Balita ini sendiri masih perlu perawatan di rumah sakit, lantaran kondisinya masih belum normal.

Pasien balita gizi buruk yang Sudah dipulangkan, Khae-

la (2 bulan) asal Kediri. Balita ini didiagnosa mengalami gizi buruk ditambah penyakit ikutan seperti penyakit jantung bawaan. Selain itu,As-Syifa (1,7) asal Paok Kambut Labuapi. Balita ini mengalami gizi buruk murni, sehingga dirawat intensif di rumah sakit.

Sedangkan beberapa balita yang masih dirawat intensif, yakni balita asal Kuripan, bernama Faizal (1). Balita ini mengalami gizi buruk lantaran ada penyakit bawaan TBC paru.

Penyakit ikutannya menyebabkan kondisi balita masih belum stabil, sehingga masih mendapatkan perawatan intensif.

Ditambah satu pasien balita bernama Rindani (3) asal Gunung Sari. Balita ini masih perlu perawatan, sebab di samping mengalami gizi buruk juga mengalami penyakit ikutan, seperti TBC paru. (her)

Antisipasi Penyelewengan ADD

Kejari Praya Siapkan Pendampingan Hukum (Suara NTB/dok)

H. Wahid Syahril

Relokasi PKL di GMS Menggantung Giri Menang (Suara NTB) Relokasi puluhan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Bundaran Giri Menang Square (GMS) masih terkendala lahan, lantaran sampai saat ini lahan yang seharusnya disediakan pemda belum ada. Relokasi pun menggantung sebab belum jelas kapan dilaksanakan.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat, Hj Lale Prayatni menyatakan terkait relokasi pedagang Bundaran GMS yang rencana direalisasikan pembangunannya tahun 2017 mendatang, lantaran minimnya anggaran daerah. Bahkan menurutnya pembebasan lahan saja hingga saat ini belum dilakukan oleh Kantor Aset Lobar.

Menurutnya relokasi PKL ini juga guna dapat merealisasikan rencana Perbup yang akan diterbitkan terkait pengamanan produk lokal. “Tapi kendala lahan karena belum dibebaskan,” akunya ke wartawan belum lama ini.

Dikatakan, selain merelokasi pedagang di bundaran tersebut pihaknya juga akan membangunkan semacam model bangunan Pujasera, agar bisa menampung semua pedagang yang ada. Sekalipun relokasinya akan realisasi tahun depan tinggal menunggu pembebasan lahan yang tertera dalam surat permintaan yang telah dikirim pihaknya ke Kantor Aset Lobar.

Pihaknya meminta pembebasan lahan di utara Kantor Dinas Dukcapil Lobar. “ Kami meminta agar kantor aset melakukan pembebasan lahan di utaranya kantor Dinas Dukcapil tersebut, namun hingga saat ini kantor aset belum merealisaaikannya,” terangnya.

Ia berharap rencananya bisa didukung penuh oleh semua pihak khususnya Kantor Aset agar segera melakukan pembebasan lahan, mengingat para PKL sangat risih dengan tempat yang sekarang, karena tidak adanya tempat parkir.

Akibatnya, para pelanggan mereka menjadi sepi, karena tidak nyaman harus parkir di pinggir jalan raya. “ Kewajiban kita untuk peduli sama mereka, karena mereka adalah tanggung jawab pemerintah juga,” tandasnya, Terpisah, Mahnan, SSTP, Kepala Kantor Aset Lobar menyatakan, langkah yang diambil sejauh ini pihaknya belum membalas surat permintaan dari Kadis Perindag Lobar dikarenakan belum ada lahan pasti yang langsung ditunjukkan posisinya untuk pembebasan tersebut. Dirinya akan duduk bersama antara Kantor Aset dengan Dispwrindag untuk membahas lebih jauh terkait berapa luas lahan dan posisi lahan untuk dijadikan tempat relokasi para PKL. (her)

(Suara NTB/her)

DIKELUHKAN - Inilah lapak PKL di Bundaran GMS yang belum ada lahan relokasinya dan dikeluhkan para pedagang.

Praya (Suara NTB) Banyaknya kasus dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencuat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengundang keprihatinan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Korps baju coklat ini pun terpanggil untuk membantu mengantisipasi munculnya kasus-kasus dugaan korupsi di tingkat desa. Salah satunya dengan menyiapkan pendampingan dan konsultasi hukum bagi aparat pemerintah desa.

“Bagi pemerintah desa kita sudah siapkan pendampingan dan konsultasi hukum bagi yang membutuhkan. Khusus terkait pelaksaan program dan pengelolaan anggaran,” ungkap Kajari Praya, Feri Mupahir, SH, MH, kepada Suara NTB, Rabu (20/4).

Adanya pendampingan ini, diharapkan aparat desa bisa lebih teratur dan terarah dalam menjalankan pemerintahan desa sekaligus mengelola anggaran yang ada sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, potensi terjadinya penyimpangan dan penyelewengan bisa diminimalisir.

Sejauh ini, akunya, cukup

banyak laporan terkait dugaan penyimpangan ADD yang masuk ke Kejari Praya. Bahkan tahun ini saja, tercatat sudah ada sekitar 13 laporan yang masuk. Dan, kemungkinan laporan yang masuk bisa semakin bertambah banyak.

Kasus itu, ujarnya, belum termasuk kasus ADD yang sudah masuk tahap penyidikan sebanyak tiga desa, yakni Desa Lekor, Mujur serta Tumpak. Kepala desa (kades) dari ketiga desa ini sudah ditahan dan diharapkan itu bisa menjadi shock therapy bagi kadeskades lainnya.

Itu artinya harus dilakukan langkah-langkah persuasif untuk meminimalisir laporan yang masuk. “Harapan kita, cukup sampai disini kades yang ditahan karena tersangkut dugaan korupsi ADD. Inilah kenapa kemudian kita pandang penting untuk memberikan pendampingan dan konsultasi hukum,” terangnya.

Dengan pendampingan dan konsultasi hukum tersebut, diharapa aparat desa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, tentang regulasi dan tata cara kelola anggaran, seh-

ingga aparat desa tidak ragu dan takut lagi dalam mengelola anggaran desanya.

“Karena banyak laporan yang masuk, sekarang banyak desa-desa di daerah ini takut mengelola anggaran. Tapi kalau sudah diberikan pendampingan dan konsultasi hukum, aparat desa tidak harus takut dan ragu lagi mengelola anggarannya,” imbuh Feri.

Namun, tambah Feri, walaupun ada pendampingan dan konsultasi hukum, bukan berakhir pihak Kejari Praya tidak akan memproses laporan dugaan pelanggaran hukum yang masuk. Asalkanya, didasarkan alas bukti dan ketengan yang kuat, laporan pasti akan ditindaklanjuti.

Tapi khusus untuk laporan dugaan penyimpangan ADD, sekarang tidak langsung ditangani Kejari Praya. Namun dilimpahkan dulu ke Inspektorat Loteng, untuk dilakukan audit investigasi. Jika persoalannya lebih pada persoalan administrasi, penyelesaiannya akan diserahkan ke pemerintah daerah.

Kalau memang ditemukan dugaan pelanggaran hukum, baru pihaknya yang bertindak. (kir)

Kritis, Ratusan Hektar Lahan Mangrove di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Luas lahan tanaman mangrove di Lombok Barat (Lobar) mencapai 362 hektar dari luas lahan tersebut sekitar 30 persen atau sekitar 109 hektar dalam kondisi kritis. Penyebabnya beragam, antara lain dirusak karena kebutuhan masyarakat. Untuk mengurangi tingkat kerusakan, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar melakukan penanaman 150 ribu bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Cendimanik Sekotong.

Hadir juga Ketua DPRD Lobar Hj Sumiatun, jajaran SKPD, pihak BPSPL, Ikram Malan Sangadji, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. Bupati menyatakan, panjang garis pantai di Lobar sekitar 192 kilometer dari panjang garis pantai tersebut 160 kilometer berada di Kecamatan Sekotong. Jika skala nasional, 0,19 persen panjang pantai di Indonesia disumbang oleh Lobar. Karena itu, jelasnya, ia mengimbau agar seluruh masyarakat menjaga kelestarian tanaman mengin-

(Suara NTB/ist)

TANAM - Bupati dan KKP serta BPSPL Denpasar menanam pohon mangrove di Cendimanik Sekotong, Rabu (20/4). gat manfaatnya yang besar.

Saat ini, jelasnya, Lobar memiliki beberapa lokasi penanaman, pelestarian dan pembibitan mangrove di daerah Cemara Lembar.

Perwakilan BPSPL, Ikram Malan Sangadji menyatakan penanaman mangrove di daerah ini merupakan tonggak awal gerakan penanaman mangrove dengan slogan Ayo Tanam Mangrove dan melestarikannya. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan pan-

jang 3,2 juta dan luas tanaman mangrove 2.538 hektar di Pulau Lombok. Tanaman ini, jelasnya, banyak manfaatnya, dari segi ekologi mampu memberi filter udara dan tempat hidup biota laut.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Aryo Hanggono, menyampaikan beberapa penyebab jika terjadi kerusakan mangrove dan hutan, salah satunya pemanasan global. “Karena itu, penanaman pohon ini salah satu upaya menurunkan suhu bumi ini,” tukasnya. (her)

Ia pun mengakui yang salah adalah pemerintah dari atas sampai bawah. Namun ia ingin menanamkan kesadaran dalam persoalan gizi buruk ini, semua pihak yang bersalah tidak ansih pemerintah saja.

Sebab persoalan ini muncul juga menyangkut kesadaran dan kepedulian masyarakat yang rendah kepada keturunannya.

“Saya bilang betul ini kesalahan pemerintah, semua tingkatan mulai dari bawah sampai atas (presiden). Tapi kalau telunjuk hanya menuju ke pemerintah yang salah bagaimanapun caranya pemerintah mengatasi tidak bisa berhasil sampai hari kiamat,” ungkapnya saat menghadiri pembukaan Lomba Desa di Desa Kekeri Kecamatan Gunung Sari, Rabu (20/4).

Dalam persoalan ini, jelasnya, tidak bisa menyalahkan pemerintah semata. Ia ingin membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, khususnya para orang tua terhadap anaknya. Bagi para orang tua, ketika pemerintah yang disalahkan, justru mereka ikut-ikutan menyalahkan pemerintah, padahal orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya.

Menurutnya, balita yang ditimpa gizi buruk saat ini bukan ansih mengalami gizi buruk,

namun dua balita di antaranya karena penyakit komplikasi.

Salah satunya dari Gunung Sari terkena penyakit TBC. Sedangkan balita dari Kediri terkena penyakit kulit dan ada sedikit lubang pada jantungnya. Kemudian balita di Kuripan penyebabnya belum pasti, apakah karena kurang asupan gizi atau penyebab lain. Menurutnya, hal ini sengaja disampaikan supaya menjadi kepedulian bersama sekaligus bahan evaluasi bagi semua pihak khususnya pemda.

Ia menambahkan, salah satu variable penyebab terjadi balita gizi buruk bahwa tingginya jumlah wanita janda (single parent) di Lobar. Berdasarkan hasil sensus khusus keluarga tahun 2015 lalu sangat mengejutkan, khusus di Lobar saja jumlah single parent perempuan mencapai 6 persen lebih dari jumlah penduduk di Lobar. “Angkanya itu ada 40 ribu lebih janda di Lobar,” ungkapnya.

Dari data itu juga ditemukan 86 orang janda umurnya di bawah 14 tahun dan 190 orang lebih laki-laki (duda) di bawah 14 tahun. Belum lagi yang ditambah yang berkeluarga berumur di bawah 14 tahun dan bawah 15 tahun. Ia berkeyakinan kondisi ini juga dialami daerah lain tidak saja di Lobar. (her)

(Suara NTB/kir)

TANDATANGANI - Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, menandatangani MoU kerjasama dengan Novotel Kuta terkait peningkatan kualitas kesehatan di kawasan Kuta, Rabu (20/4).

Pemkab Dorong Peningkatan Kualitas Kesehatan Kawasan Wisata Praya (Suara NTB) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di kawasan wisata, khususnya di Pantai Kuta menjadi perhatian serius Pemkab Lombok Tengah (Loteng) selain pengembangan objek-objek wisata. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah daerah setempat. Salah satunya dengan menggandeng Novotel Resort Lombok.

Jalinan kerjasama antara Pemkab Loteng dengan Novotel Kuta ditandai dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT dengan General Manager (GM) Novotel Lombok Resort and Villas, Charles Choi, Rabu (20/4).

Sebagai tahap awal, kedua belah pihak akan bekerjasama melakukan perbaikan terhadap bangunan Puskesmas Kuta yang kondisinya sudah memprihatinkan. “Keterlibatan para pelaku wisata seperti inilah yang sangat kita harapkan. Karena bagaimanapun juga, membangun kawasan wisata juga menjadi tanggung jawab para pelaku wisata itu sendiri,” ujar Bupati

Loteng, H.M. Suhaili FT. Menurutnya, peningkatan kualitas kesehatan di kawasan wisata tidak kalah penting dari pengembangan wisata. Pihaknya tidak ingin di tengah kemajuan kawasan wisata, kualitas kesehatan masyarakatnya justru memprihatinkan.

Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan adanya keterlibatan dari para pelaku wisata di Loteng, mengikuti Novotel dalam mengembangkan kualitas kesehatan kawasan wisata. Harapannya, kualitas peningkatan kesehatan seiring dengan pengembangan kawasan wisata.

Di tempat yang sama General Manager (GM) Novotel Lombok Resort and Villas, Charles Choi, mengaku, keterlibatan pihaknya dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kuta dan sekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial pihaknya. Baginya, sektor kesehatan merupakan hal yang sangat penting, sehingga pihaknya menaruh perhatian cukup besar dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Ke depan, pihaknya juga berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan sektor-sektor lainnya dan bukan hanya pada sektor kesehatan saja. (kir)

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

(Suara NTB/arn)

AKSI SENIMAN - Salah satu aksi pertunjukan seniman di Pulau Satonda (kiri) Sementara para seniman bermain bersama anak-anak sekolah dasar di desa Pancasila.

Ziarah Tambora Sukses

ALIF Bakal Gelar Kegiatan Serupa Tahun Depan Sumbawa Besar (Suara NTB) Secara umum, pelaksanaan Ziarah Tambora Aliansi Indonesia Festival (ALIF) dari Kuta Lombok hingga Kota Bima yang berlangsung dalam bentuk moving Festi-

val berlangsung sukses.

Didukung seniman internasional, kegiatan tersebut mendapat respons positif daerah dan masyarakat. Sehingga tahun depan, sejumlah kegiatan bakal digelar kembali. Salah satunya, Alu-

nan Semesta, Festival Gambus Internasional di Gili Gambus dan Tapan Karnival.

Sebagaimana disampaikan Manajer Festival Ziarah Tambora, Fitri Indah Patria, Rabu (20/4), dari evaluasi yang dilakukan, ada beberapa keg-

iatan yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Sehingga tahun depan, akan kembali digagas beberapa kegiatan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Salah satu yang tercetus adalah Festival Gambus Inter-

nasional di Pulau Gambus Sumbawa, setelah dalam ziarah Tambora yang baru saja usai, Mustafa Debu dan sejumlah seniman sempat mentas di wilayah tersebut.

Kemudian, Tambora Literary and Film Festival yang tahun ini

telah digelar di Pulau Kenawa (KSB), desa Pancasila (Dompu), Pulau Satonda dan di Bima, juga bakal digelar kembali tahun depan. Begitu pula dengan TAPAN (Tambora Performance Anthology) yang tetap melibatkan seniman lokal, nasional dan

internasional. Sedangkan Tambora Art ChivesTRienalle direncanakan digelar tiga tahun sekali. “Bahkan melihat antusiasme masyarakat, setiap daerah juga bakal menggelar kegiatan masing-masing nantinya,” terang Fitri. (arn/*)

Sekda Sumbawa Mangkir dari Panggilan Jaksa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa rencananya melakukan pemeriksaan terhadap Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, Rabu (20/4) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan embung Sebewe. Namun Sekda tidak memenuhi panggilan Jaksa, tanpa ada keterangan.

(Suara NTB/bug)

PEMBEKALAN - Suasana kegiatan pembekalan agen PDPGR dengan menghadirkan para pemateri dari pihak TNI, Polri, Ketua TP PKK NTB dan Kejati NTB

Pemda KSB Gelar Pembekalan Agen PDPGR Taliwang (Suara NTB) Persiapan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) terus dimantapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Rabu (20/ 4). Pemda KSB menggelar kegiatan pembekalan terhadap para agen pemberdayaan yang nantinya bertugas menggerakkan program tersebut di tingkat desa.

Dalam acara tersebut, sekitar seribuan agen pemberdayaan PDPGR tingkat desa hadir memenuhi ruang rapat utama gedung Sekretariat Daerah (Setda) KSB. Tidak hanya itu, jajaran pembina tingkat kabupaten dan penggerak tingkat kecamatan serta TNI dan Polri yang turut dilibatkan dalam program ini juga turut hadir mengikuti kegiatan pembekalan.

Untuk pemateri sendiri, Pemda KSB menghadirkan wakil ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena, ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, Direktur Pembinaan Masyarakat (Dir Binmas) Polda NTB Kombes Pol H. Suharto, Sekretaris Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Ely Rahmawati, MH., MM, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Dr. Agus Patria, Pasi Ter Kodim 1607 Sumbawa Mayor Infantri Januardi dan bertindak sebagai moderator, H. Agus Talino, Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok.

Bupati KSB, Dr. H. W. Musyafirin, MM dalam sambutannya menyatakan, kegiatan pembekalan ini bertujuan menyamakan persepsi dan gerak langkah seluruh tim agen pemberdayaan sebagai ujung tombak pelaksana PDPGR di lapangan.

“Jadi hari ini semua yang hadir kita ingin sama-

H. Agus Talino

Kajari Sumbawa melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Anak Agung Raka P.D., SH kepada Suara NTB membenarkan adanya hal tersebut. Ketidakhadiran Sekda ini sudah kali kedua.

Sebelumnya pihaknya juga melakukan pemanggilan, namun berhalangan hadir karena ada tugas dinas. “Surat pemanggilannya sudah kami kirimkan dan sudah diterima di Pemda Jumat lalu. Se-

harusnya surat panggilan itu sudah sampai kepada Pak Sekda. Kemungkinan beliau ada kesibukan, mengingat beliau pejabat. Cuma sampai sekarang tidak ada konfirmasi ketidakhadiran beliau seperti apa,” ujarnya.

Menurutnya, keterangan dari Sekda sangat penting terhadap penyelesaian kasus tersebut. “Keterangan dari Sekda sangat penting dalam penuntasan kasus ini. Karena

beliau adalah ketua tim investigasi pasca rubuhnya embung tersebut,” pungkasnya.

Nantinya pihaknya akan mencoba menjadwal ulang pemanggilan Sekda. Namun pihaknya tidak bisa menentukan waktu pemanggilan. “Pemanggilan ulangnya kita susun lagi nanti dengan temanteman kapan waktunya. Karena minggu depan juga full jadwalnya. Dan sudah teragenda,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

Anak Agung Raka

PT. Sumbawa Juta Raya Sosialisasikan Rencana Produksinya (Suara NTB/bug)

BERSAMA - Foto bersama Bupati dan Wakil Bupati KSB dengan para pemateri pembekalan agen PDPGR. kan pandangan terhadap program ini,” cetusnya.

Persamaan persepsi terhadap program PDPGR dinilai bupati sangat penting. Sebab dalam pelaksanaannya, semangat gotong royong menjadi modal utama dalam menggerakkan setiap kegiatan yang akan dijalankan. “Untuk bersama semua harus kita samakan pula. Jadi hari ini harapan kita, semua agen punya visi, komitmen dan harapan yang sama,” tegasnya.

Menurut bupati, keberadaan PDPGR dengan mengedepankan semangat gotong royong ini akan diperlukan untuk seterusnya dalam membangun daerah. Terutama dalam mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat, terutama persoalan sosial dan ekonomi.

“Jadi semua persoalan akan kita selesaikan dengan semangat PDPGR ini,” ujarnya.

Terhadap kegiatan perdana yang akan dilaksanakan PDPGR, yakni program jambanisasi. Bupati menyebutkan, saat ini persiapannya sudah mulai berjalan. Bertahap para agen sudah mempersiapkan kebutuhan program tersebut dengan mengedepankan semangat gotong royong. “Datadata juga sudah disiapkan oleh agen.

Sekarang untuk program jambanisasi ini, jumlah penerimanya berdasarkan data agen sebanyak 6.106 rumah tangga,” sebutnya seraya menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang hadir dalam acara. “Terutama kepada para agen dan pemateri serta TNI/Polri yang berse-

dia hadir hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih, sebab ini menandakan dukungan terhadap program kita ini,” sambungnya.

Sementara itu dalam kegiatan pembekalan, para pemateri memberikan apresiasi terhadap program PDPGR ini.

Ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi mengajak TP PKK KSB mengambil peran aktif di dalamnya. “Saya kira tidak hanya untuk kegiatan jambanisasi ini. Tapi untuk semua kegiatan PDPGR ibuibu harus tetap ambil bagian,” cetusnya.

Sekretaris TP4D Kejati NTB, Ely Rahmawati sendiri mengatakan, selaku pihak yang diberikan kepercayaan membimbing pelaksanaan program ini. Pihaknya akan penuh memberikan arahan seputar prosedur pengelolaan anggarannya. Ia bahkan meminta para pihak yang terlibat agar intens berkonsultasi terhadap hal-hal yang dikhawatirkan akan berdampak hukum.

“Fungsi TP4D memberikan pembinaan, makanya kita terlibat sejak awal. Jadi jangan segan-segan berkonsultasi dengan kami,” pintanya.

Demikian dari kalangan TNI dan Polri, dua institusi ini berjanji akan memberikan dukungan penuh terhadap program PDPGR di mana program jambanisasi sebagai gebrakan awalnya. “Bhabinkamtibmas yang ditempatkan di setiap desa menjadi perpanjangan tangan Polri dalam membatu pemerintah dan masyarakat,” cetus Kombes Pol H. Suharto dalam pemaparannya.

Untuk diketahui, program PDPGR ini akan dilaunching pada 27 April mendatang.

Adapun kegaiatan perdanya yakni program jambaniasi bagi masyarakat tidak mampu. Program ini sendiri merupakan program agenda kerja seratus hari bupati dan wakil bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM – Fud Syaifuddin, ST. (bug/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) PT. Sumbawa Juta Raya (SJR) bekerjasama dengan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Sumbawa menggelar Sosialisasi Rencana Produksi di kantor Bupati Sumbawa, Rabu (20/4). Sebagai salah satu perusahaan pertambangan dari lima perusahaan pertambangan yang telah mengantongi izin operasi produksi dan beroperasi di Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa. Sekaligus memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas mengenai rencana kerja dari PT. SJR sehingga menciptakan kondisi yang lebih kondusif dalam mengembangkan sumberdaya mineral baik itu logam, non logam maupun batuan.

Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril yang membuka acara sosialisasi tersebut dalam arahannya menyampaikan kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan operasi produksi PT. SJR. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, telah diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan mineral di Sumbawa secara lebih optimal dengan telah diberikannya izin operasi produksi.

Namun demikian, lanjut Bupati Sumbawa berharap keberadaan PT. SJR dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Tana’ Samawa.

SJR juga diharapkan berkontribusi dalam mempercepat pengembangan wilayah, mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan, baik di wilayah sekitar tambang maupun bagi masyarakat Kabupaten

Sumbawa secara keseluruhan. Tidak kalah pentingnya, tetap memperhatikan masalah lingkungan agar pengelolaannya ditangani dan dikelola secara bijaksana, nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. “Kita semua tentu tidak ingin terjadi masalah yang dapat merugikan iklim investasi di Tana Samawa,”ujarnya.

Untuk itu, Pemkab akan mendukung penuh kegiatan sosialisasi tersebut dalam memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif kepada masyarakat sehingga terwujud hubungan saling menguntungkan antar pihak.

Serta untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Terkait dengan hal ini pula, Bupati mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumbawa agar senantiasa memelihara dan mempertahankan kondusivitas daerah. Sebab selain dapat menjamin kelangsungan pembangunan, kondusivitas daerah juga menjadi garansi bagi kenyamanan investasi.

Harapannya juga, agar kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan secara transparan, mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup dan berkelanjutan.

Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa, Arifuddin, ST, MT dalam laporannya menyampaikan, sosialisasi pelaksanaan kegiatan pertambangan dianggap perlu karena juga merupakan wadah keterbukaan informasi publik. Kegiatan pertambangan secara substansial menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah lingkar tambang.

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI - Bupati Sumbawa (tengah) bersama Ketua DPRD dan perwakilan PT SJR

(Suara NTB/arn)

PESERTA - Para peserta sosialisasi rencana produksi PT SJR, Rabu (20/4).

Sosialisasi tersebut melibatkan unsur Pemerintahan daerah, terdiri dari Kepala SKPD dan unsur DPRD Kabupaten Sumbawa, FKPD, Perwakilan akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, dan lainnya.

Direktur Operasional dan Hubungan Eksternal PT SJR, Edy Prihanto berharap dukungan dari seluruh instansi pemerintah beserta seluruh masyarakat, baik dari kabupaten sampai ke desa-desa atas rencana pengembangan proyek SJR. Agar berjalan lancar sehingga tujuan daripada stakeholder dapat terwujud.

Kemudian bersama-sama dengan instansi terkait untuk mengawal proyek ini agar sesuai dengan UU yang dituang-

kan dalam dokumen Amdal.

Kerjasama antara PT SJR dengan Universitas Sumbawa, yang difasilitasi oleh Distamben, berupa kegiatan pemetaan sosial dan kebutuhan pengembangan di masyarakat sekitar okasi perusahaan. Dengan menghasilkan, program pengembangan masyarakat di bidang capacity building yang meliputi, pengembangan industri pertanian, peternakan, UMKM, industri rumah tangga. Perusahaan bersamasama pemerintah daerah menyusun roadmap praktis pemberdayaan dan pengembangan UMKM di wilayah sekitar tambang (jangka pendek menengah dan jangka panjang). (arn/*)

Oknum Guru Ditahan, BKD Tunggu Putusan Pengadilan Kota Bima (Suara NTB) – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bima, hingga saat ini belum bersikap untuk memberikan sanksi terhadap oknum ASN inisial AK (56), yang ditahan polisi, akhir pekan kemarin. Oknum tersebut tersandung kasus penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kepala BKD melalui Kabid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai (P2), Ichwansyah, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (20/4) mengatakan, belum mengambil sikap itu, lantaran belum ada putusan tetap dari pengadilan. Pasalnya hingga saat ini proses hukumnya sedang berjalan.

“Kita masih menunggu proses hukumnya yang sedang berjalan. Apalagi kasus ini merupakan KDRT yang merupakan tindakan pidana murni,” ucapnya.

Kata dia, sebelum kasus tersebut dibawa ke ranah hukum, korban yang juga istri pelaku pernah melaporkan persoalan itu ke BKD setempat. Hanya saja, sesaat akan dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi, yang bersangkutan telah ditahan oleh polisi.

“Korban pernah datang mengadukan tindakan ini (KDRT) ke BKD. Namun, pada saat dipanggil oknum AK, dikabarkan telah ditahan oleh polisi,” katanya.

Ichwansyah menjelaskan, sebelum kasus KDRT ini mencuat ke permukaan. Oknum AK sempat mendatangi BKD setempat dan melayangkan surat perihal permintaan izin bercerai dengan istrinya. Bahkan keduanya sempat dimediasi agar tidak melanjutkan proses tersebut.

“Kami awalnya mengetahui kalau AK ingin bercerai. Upaya BKD saat itu melakukan hanya mediasi. Namun AK tetap ngotot ingin berpisah dengan istrinya,” katanya.

Sepengetahuan pihak BKD, lanjutnya, kasus penganiayaan dan KDRT itu terjadi pada saat keduanya tengah menunggu hasil akhir sidang perceraian dipengadilan. Karena sang istri tidak ingin bercerai. Sementara AK bersikeras ingin berpisah karena diketahui sudah memiliki pengganti.

“Yang jelas istrinya tidak mau bercerai. Lagipula kami juga tidak bisa memaksa agar AK mengurungkan niatnya untuk berpisah,” sambungnya.

Terlepas dari itu, setelah ada putusan tetap atau vonis dari pengadilan nanti, BKD akan tetap memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, mulai pembinaan, menunda kenaikan pangkat hingga dipecat.

“Sanksi yang diberikan tentu disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan perbuatannya. Misalnya divonis satu tahun ke bawah akan mendapat saksi ringan dan sedang, berupa pembinaan dan ditunda kenaikan jabatan. Jika empat tahun ke atas, sanksinya diberikan ancamannya pemecatan,” ujarnya.

Sebelumnya, AK yang juga salah seorang pengajar di salah satu SMA negeri di Kota Bima, melakukan tindak penganiayaan dan KDRT terhadap, FR (60), pada awal bulan Maret lalu.

Saat itu, FR yang juga istrinya menanyakan tentang seorang perempuan yang kerap sms dan telepon dengan pelaku. Hanya karena itu, AK tanpa ampun memukul korban hingga sampai membenturkan kepala istrinya ke pintu jendela rumah. (uki)

(Suara NTB/ula)

USAI PARIPURNA - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin dan Ikhwayuddin AK, Sekretaris Komisi III DPRD Dompu tampak foto bersama usai paripurna DPRD Dompu, Rabu (20/4).

Kadis PU Dompu Disorot

Enggan Hadiri Sidang Dewan Dompu (Suara NTB) Kepala Dinas PU Kabupaten Dompu, Ir. A. Muis dijuluki anggota Dewan sebagai wakil Bupati 2. Julukan itu karena ia sering tidak menghadiri panggilan Dewan, termasuk untuk pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2015.

“Masukan yang disampaikan Ikhwayuddin (Sekretaris Komisi III DPRD Dompu) tadi akan menjadi perhatian dan saya akan mengingatkan jajaran eksekutif bahwa eksekutif dan DPRD ini sama – sama selaku penyelenggara pemerintah daerah yang saling terkait satu sama lain. Sehingga tidak boleh diabaikan satu sama lainnya,” kata Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH dalam sambutannya dalam memberikan tanggapan pemerintah pada paripurna DPRD Dompu, Rabu (20/4).

Arifuddin menegaskan, maju mundurnya daerah akan ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat Dompu itu sendiri. Karenanya, ia mengajak Dewan dan jajaran pemerintah serta semua lapisan masyarakat untuk bahu membahu membangun daerah. “Maju mundurnya daerah ini tergantung kita semua. Mari bersama – sama, bahu membahu untuk membangun daerah yang kita cintai ini,” ajaknya.

Sebelumnya, Ikhwayuddin AK Sekretaris Komisi III DPRD Dompu dalam laporan komisinya atas LKPJ Bupati tahun 2015 mengatakan, berkembang di jajaran anggota Dewan bahwa di Dompu ini ada tiga kepala daerah. “Pertama itu Bupati, wakil Bupati dan wakil Bupati 2 itu Ir. A. Muis kepala Dinas PU,” katanya.

Dikatakan Ikhwayuddin, pihaknya tidak bisa memberikan catatan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang kePU-an. Karena dua kali panggilan untuk membahas LKPJ Bupati tahun 2015 disampaikan, tidak pernah ditanggapi.

“Catatan yang disampaikan terkait ke-PU-an diperoleh dari hasil reses anggota Dewan,” ungkapnya. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Tinggi, Kasus Perceraian ASN di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bima dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Pada triwulan pertama tahun 2016, sebanyak 13 kasus. Lima di antaranya telah selesai dan delapan kasus sedang dalam proses.

Kepala BKD melalui Kabid Pembinaan dan Pengembangan Pegawai (P2), Ichwansjah, M.Si, kepada Suara NTB, Rabu (20/4) mengatakan, permohonan izin perceraian yang diajukan oleh para ASN di daerah setempat melonjak naik. Padahal sepanjang tahun 2015 lalu permohonan tersebut masih sedikit. Yang tercatat hanya ada 15 kasus.

“13 kasus perceraian tahun ini baru triwulan pertama. Se-

mentara sepanjang tahun 2015 lalu hanya 15 kasus,” ucapnya.

Menurut dia, kebanyakan ASN yang mengajukan permohonan cerai hampir merata. Baik yang berjenis kelamin perempuan maupun laki – laki. Ichwansyah mengakui, alasan yang dibuat dalam surat tersebut kebanyakan tidak masuk akal atau tidak rasional. Salah satunya karena dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi kecocokan.

“Kebanyakan alasannya karena tidak ada kecocokan lagi.

Sebagian kecil beralasan lantaran ada orang ketiga,” katanya.

Dia menjelaskan, surat permohonan yang masuk tersebut, belum langsung disetujui oleh BKD setempat. Kedua belah pihak, baik istri maupun suami terlebih dahulu dimintai keterangan dan klarifikasi.

Kedua belah pihak, lanjutnya akan dipanggil satu per

satu dalam jenjang waktu satu minggu. Usai memberikan keterangan dan alasan masing – masing, kemudian keduanya akan dipanggil dalam waktu dan tempat bersamaan.

Tapi yang lebih diprioritaskan dalam pertemuan itu adalah proses mediasi. Agar keduanya tidak melanjutkan niat untuk bercerai.

“Akan diproses dulu, kita klarifikasi untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diutamakan proses mediasi,” sambungnya.

Meski pihak BKD dalam memediasi kedua pihak memberikan berbagai macam pertimbangan, salah satunya faktor

karena anak. Namun mereka tetap bersikeras untuk bercerai.

“Kami tetap berupaya memberikan pertimbangan, tapi tetap saja ingin bercerai.

Lagipula kami tidak mungkin memaksa kehendak dan keinginan mereka,” ujarnya.

Dia menambahkan, sejumlah ASN yang berada di Kota setempat juga ditemukan kasus menikah siri, berjumlah empat kasus, perselingkuhan atau asusila lima kasus dan ditemukan berpoligami satu kasus.

“Tapi itu kasus tahun lalu.

Mudah – mudahan tahun ini tidak akan ada lagi kasus semacam ini,” pungkas Ichwansyah. (uki)

Tes Urine Diminta Dilakukan untuk Pegawai dan Dewan

(Suara NTB/uki)

PEMBENAHAN - Wakil Walikota Bima saat meninjau pasar Amahami, Rabu (20/4), melihat betapa pasar tersebut masih perlu pembenahan secara maksimal.

Pasar Amahami Harus Dibenahi Maksimal Kota Bima (Suara NTB) – Wakil Walikota Bima, H. A Rahman H. Abidin, SE, meminta SKPD terkait untuk membenahi pasar Amahami. Hal itu dikatakannya saat meninjau kondisi pasar yang terletak di teluk Bima itu, Rabu (20/4).

Saat menyusuri setiap los, Wabup merasakan betul kondisi pasar itu yang masih perlu pembenahan yang maksimal, sehingga pasar bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya. ‘’Pasar harus menjadi pusat jual beli yang nyaman dan aman baik bagi para pedagang maupun para pembeli,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Wawali yang akrab disapa Aji Man mengajak seluruh SKPD terkait pada saat itu juga turut melakukan peninjauan

agar segera berbenah dan memberikan perhatian yang serius terhadap masalah penataan dan kebersihan pasar.

“Agenda pembenahan secara maksimal akan menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan,” katanya.

Seperti suplai air bersih, kebersihan pasar, keteraturan operasionalisasi pasar, rekayasa lalu lintas, penertiban pasar dan berbagai pembenahan lainnya menjadi agenda pembicaraan pada rapat koordinasi terkait penataan pasar usai melakukan peninjauan.

“Hal ini dilaksanakan dalam rangka mengubah wajah pasar menjadi lebih bersih dan rapi,” ujarnya.

Menurut dia, pasar rakyat modern Kota Bima menjadi

salah satu nominasi pasar dari tujuh pasar yang rencananya akan diresmikan oleh Presiden RI. Berdasarkan kualitas bangunan pasar rakyat modern Amahami memiliki kualitas bangunan yang baik dibanding ke enam daerah lainnya. Namun tentu saja kualitas bangunan saja tidak cukup untuk menjadi daerah terpilih. Namun yang terpenting adalah penataan dan kebersihan pasar.

“Kesiapan kita dan pembenahan secara serius menjadi ujung tombak agar Pasar Rakyat Modern Amahami terpilih untuk secara langsung diresmikan oleh Presiden, dan kesempatan ini menjadi peluang untuk kita membawa Daerah Kota Bima semakin diperhitungkan,” pungkasnya. (uki)

Petani Pertanyakan Lambannya Penanganan Dam Rababaka Dompu (Suara NTB) Dam Rababaka Kecamatan Woja mengairi sawah irigasi teknis hampir 2.000 ha. Dam ini menjadi satu – satunya sumber air irigasi bagi petani di kawasan setempat. Jebolnya dam Rababaka untuk kedua kali membuat petani mempertanyakan lambannya penanganan oleh pemerintah.

Belasan panggawa (pengatur air irigasi di hamparan) mendatangi dam Rababaka untuk menyaksikan kerusakan bendungan yang kembali jebol beberapa waktu lalu.

Karena hingga saat ini, upaya pengerukan sedimentasi dan pemasangan bendung sementara belum dilakukan. Sehingga air langsung mengalir hingga ke laut dan hanya sebagian kecil yang masuk ke saluran irigasi. “Mereka tadi sampai mau demo ke Pengairan, tapi kita tahan dan langsung komunikasikan,” kata Sekcam Woja, Drs. Risman kepada wartawan, Rabu (20/4).

Dikatakan Risman, saat ini petani sedang membutuhkan air irigasi untuk bercocok tanam tahap kedua. Selain untuk cocok tanam, petani juga membutuhkan air untuk mengairi tanama-

(Suara NTB/ula)

DATANGI RABABAKA - Penggawa (pengatur air) mendatangi Dam Rababaka yang jebol diterjang banjir, sehingga airnya tidak masuk ke saluran air irigasi, Rabu (20/4). nnya. Sehingga mereka sempat mau melakukan gotong royong sendiri. “Karena kerusakannya parah di sepanjang bendungan, tidak memungkinkan dilakukan secara manual,” terangnya.

Pihak BWS NTB sudah langsung menyanggupi untuk mendatangkan alat berat untuk membuat bendungan semi permanen kembali agar air bisa masuk ke saluran irigasi. “Tadi pihak Pengairan sudah mengkomunikasikan dengan pihak BWS. BWS menyanggupi untuk mendatang-

kan alat berat,” katanya.

Kepala bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Kabupaten Dompu, Aris Ansary, ST, MT yang dihubungi terpisah terkait kasus ini, mengatakan penanganan dam Rababaka yang kembali jebol diterjang banjir beberapa waktu lalu akan dibuatkan kembali bendungan sementara menggunakan alat berat. “Sudah clear, tinggal tunggu alat berat (untuk membuat bendungan sementara),” katanya. (ula)

Ruang Inspirasi Dinilai Bangkitkan Motivasi Bima (Suara NTB) – Membentuk anak didik yang berkarakter bukanlah suatu upaya yang mudah dan cepat.

Namun hal tersebut memerlukan ikhtiar berkelanjutan dan dibarengi refleksi yang mendalam untuk membuat satu keputusan yang harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata di masing-masing sekolah.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, saat menyampaikan arahan pada pembukaan Kegiatan Ruang Inspirasi dan berbagi pengalaman tingkat SD, Mewujudkan Pendidikan yang Ramah, berkarakter, berbudaya, bermutu dan bermartabat oleh Dinas Dikpora Kabupaten Bima di Paruga Na’e, Kecamatan Bolo, Rabu (20/4) Di hadapan 1.000 peserta

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

RUANG INSPIRASI – Acara ruang inspirasi di gedung Paruga Nae, Kecamatan Bolo, Bima, Rabu (20/4), dipadati murid SD dan pejabat lainnya. yang terdiri dari kepala UPT raan ruang inspirasi yang beDinas Dikpora, 20 Pengawas, rawal dari kelas inspirasi pro550 siswa kelas VI SD dan 430 gram Indonesia Mengajar (IM).

“Kami berharap kegiatan orang guru se-Kabupaten Bima. Dahlan memberikan yang pertama diakan ini akan apresiasi atas penyelengga- terus berkelanjutan,” ucapnya.

Wabup menjelaskan dalam membangun pendidikan berkarakter, peran guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Guru yang baik adalah berkarisma dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada muridnya.

“Para pendidik harus menguasai dimensi tugas pokok dan memahami bahwa orang bisa berprestasi karena ada inspirasi yang melandasinya,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Dahlan memaparkan pengalaman dengan tema “Aku Cinta Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Cara Belajar Dari Berbagai Negara. Salah seorang inspirator akan memberikan motivasi kepada para siswa SD. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Tajudin, SH,

M.Si mengatakan pendidikan di Kabupaten Bima akan dapat berkembang dengan baik apabila memiliki kualitas yang dilandasi pemikiran baru, dan adanya ruang inspirasi.

Menyinggung kegiatan ruang inspirasi ini, gagasan di balik ruang inspirasi ini berawal dari kelas inspirasi yang digagas oleh pengajar muda yang bergabung dalam program Indonesia Mengajar (IM) yang pada tahun 2016 telah memasuki tahun ke-5.

“Pada tahun 2015 kegiatan ruang inspirasi ini sasarannya adalah murid SD maka pada tahun 2016 Dinas Dikpora akan mengkolaborasikan gagasan Indonesia mengajar akan diperluas dengan melakukan perekrutan inspirator,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan penyelewengan narkoba di Kabupaten Dompu dinilai sudah cukup mengkhawatirkan. Polisi pun diminta tidak hanya melakukan tes urine bagi anggotanya, tapi juga pada aparatur sipil negara (ASN) dan kepada anggota Dewan.

Anggota DPRD Dompu dari Partai Gerindra, Jamaluddin, Rabu (20/4), mengatakan, peredaran narkoba di Kabupaten Dompu sudah masuk kategori darurat. Aparat kepolisian pun diminta untuk serius menyikapi kasus ini dan menindaknya secara tegas.

Ia mengatakan, aparat Kepolisian tidak hanya melakukan tes urine pada anggotanya. Tapi juga melakukan tes urine bagi aparatus sipil negara lainnya, termasuk semua anggota DPRD, Bupati dan wakil Bupati. “Supaya peredaran narkoba tidak lagi menja-

di ancaman bagi kita semua,” katanya.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH usai paripurna mengatakan, sejauh ini tidak ada ASN yang terlibat dalam kasus narkoba. Namun pihaknya tidak keberatan bila semua ASN dan pejabat serta anggota Dewan dites urinenya untuk mengecek pelaku penyalahgunaan narkoba.

“Tidak masalah (dites urine).

Tapi itu butuh anggaran juga untuk melakukan tes urine.

Nanti kapan – kapan akan dilakukan tes,” terangnya.

Sebelumnya, Polres Dompu melakukan tes urine terhadap beberapa anggotanya yang dicurigai menyalahgunakan narkoba. Hasil tes yang dilakukan, terdapat 12 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba.

Karena tidak ada barang bukti, mereka hanya akan disidang disiplin. (ula)

Kasus K2 Dompu Ditingkatkan ke Penyidikan Dompu (Suara NTB) Kasus pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2) yang diangkat menjadi CPNS di Kabupaten Dompu ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh penyidik Polres Dompu. Penyidik pun akan menggelar kasus ini ke Polda NTB sebelum diumumkan tersangkanya. Tiga honorer sebagai pelapor juga diminta hadir pada gelar perkara dilakukan.

Ketua forum honorer K2 Kabupaten Dompu, Syamsuddin, SE alias Some kepada wartawan di Dompu, Rabu (20/ 4) mengungkapkan, bahwa pihaknya diundang untuk menghadiri gelar perkara kasus honorer K2 oleh penyidik Polres Dompu di Polda NTB, Jumat (22/4). Selain dirinya, Muslim dan Sahlan alias Jimmi juga diundang dalam gelar perkara tersebut dengan nomor B/194/ IV/2016/ reskrim hingga nomor B/196/IV/2016/reskrim tertanggal 20 April 2016. “Tadi kami terima surat undangannya,” kata Syamsuddin.

Ia pun mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan pihaknya bahwa kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Seorang akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun tersangka ini belum dibuka, karena penyidik ingin melengkapi berkas yang dimiliki. “Informasinya sudah ada satu orang tersangka, tapi belum mau disebutkan,” ungkapnya.

Ia pun mengakui, terus mendesak aparat Kepolisian dari jajaran Polres Dompu hingga Mabes Polri agar kasus K2 Dompu menjadi atensi penanganannya.

Terlebih kasus ini cukup jelas dari hasil verifikasi tim yang menemukan ada 134 orang dari 390 orang yang dinyatakan lulus tes tulis beberapa waktu lalu dinyatakan tidak memenuhi kriteria diangkat menjadi CPNS. “Kita terus mendesak agar kasus ini dinaikkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka, karena kasus ini sudah cukup jelas,” katanya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang dihubungi terpisah, membenarkan rencana gelar perkara di Mapolda NTB ter-

kait kasus K2 yang diangkat menjadi CPNS Kabupaten Dompu. Gelar ini semula direncanakan 27 April akan datang, namun ia ajukan agar dipercepat dan dilaksanakan pada 22 April ini. “Iya, kita akan gelar kasusnya di Polda Jumat ini,” ungkapnya.

Gelar kasus dilakukan di Polda, kata Herman, karena pihaknya terus didesak oleh Syamsuddin cs untuk menyelesaikan kasusnya melalui Mabes Polri dan Polda NTB. Pihaknya pun terus ditanya, sehingga pihaknya akan menggelar kasus ini ke Polda.

“Kita terus didesak dan ditanya. Kita dibandingkan dengan penanganan kasus pencurian yang cepat prosesnya. Saya jadi ndak enak, seolah kita tidak bekerja. Padahal prosesnya masih berjalan. Makanya kita akan gelar kasusnya di Polda,” terangnya.

Kendati demikian, Herman mengaku, kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Karena naik ke tahap penyidikan, tentu sudah ada tersangka. “Tapi nanti setelah kita gelar dulu kasusnya (baru dibuka),” katanya.

Herman pun mengaku, masih mengundang pihak BKN regional IX Denpasar untuk menjadi saksi dalam kasus ini.

Panggilan pertama tidak ada tanggapan dari BKN, sehingga dikeluarkan panggilan kedua beberapa hari lalu. “BKN Denpasar kita minta karena NTB termasuk wilayah koordinasinya. Kalau pihak BKN tidak hadir, baru kita akan bersurat ke Kementerian PAN dan RB untuk meminta sebagai saksi ahli,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Banyak Perda Belum Punya Perwal

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Mataram (Suara NTB) Banyak Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram yang telah diterbitkan namun belum ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwal) oleh SKPD teknis. Berdasarkan data Bagian Hukum Setda Kota Mataram, terdapat sekitar 20 Perda yang belum memiliki turunan produk hukum dalam bentuk Perwal. Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH., MH kepada Suara NTB menyampaikan untuk 13 Perda yang disahkan pada tahun 2015 baru ada dua yang telah memiliki Perwal. “Ini di luar (Perda) APBD Kota Mataram. Tahun-tahun sebelumnya banyak lagi yang belum ada Perwalnya,” jelasnya.

Mansyur menyampaikan pihaknya rutin mengingatkan kepada SKPD teknis untuk segera menyusun Perwal atas Perda yang menyangkut aturan terkait kelembagaannya. Beberapa hari lalu pihaknya juga berkirim surat kepada beberapa SKPD untuk menyampaikan hal tersebut. “Seperti Perda Penyelenggaraan Perizinan sudah kami kirimkan. Itu up-

Kurang Maksimal TINGKAT peredaran narkoba di NTB sudah semakin mengkhawatirkan. Karena peredaran barang haram tersebut tidak saja terbatas pada orang-orang tertentu, namun sudah menyasar kalangan pelajar. Hal itu terbukti dari semakin banyaknya pelajar setingkat SMA yang terlibat mengkonsumsi narkoba.

Kondisi tersebut membuat para wakil rakyat Udayana sangat prihatin. Anggota Komisi V DPRD NTB, Hj. Suryahartin, kepada Suara NTB mengatakan, persoalan narkoba jangan dianggap sebagai persoalan biasa. Karena ini menyangkut generasi penerus bangsa.

Politisi Partai Nasdem itu melihat, maraknya predaran narkoba di kalangan pelajar, tidak lepas dari rendahnya kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam meminimalisir peredaran barang haram itu. “Kalau APH konsen, saya rasa tidak akan terlalu sulit.,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, pelaku yang banyak tertangkap hanyalah pengedar kelas tri. Tetapi bandarnya tidak pernah tersentuh. “Ini kita lihat para penegak hukum hanya terkesan mengejar target dalam pemberantasan narkoba. Mereka berlomba-lomba. Sehingga yang banyak tertangkap itu bagian kecilnya saja,” cetusnya.

Ditambahkan Suryahartin, ia melihat maraknya peredaran narkoba di kalangan pelajar saat ini seperti sudah menjadi lingkaran setan. Karena memiliki keterkaitan dengan sisi-sisi yang lain. Sisi lain yang dimaksud adalah gaya hidup dan pergaulan anak muda zaman sekarang yang dinilainya sudah sangat jauh dari nilai-nilai. Sehingga hal itu kemudian menyebabkan dampak berantai. Seperti ada yang jatuh dalam peredaran narkoba, seks bebas, pencurian dan lain sebagainya.

“Untuk itu, ini menjadi tugas kita bersama, baik keluarga, masyarakat penegak hukum, pemerintah. Karena bagaimanapun semuanya itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi pergaulan yang ada saat ini. Kalau tidak pakai narkoba, tidak keren, katanya. Nah hal-hal seperti ini sangat mudah untuk mempengaruhi anak, karena pada masa mereka itu sedang membutuhkan aktualisasi dirinya,” katanya.

Untuk itu, ia berharap kerjasama semua pihak, tidak bisa menyalahkan anak itu saja, karena mereka adalah korban. Tetapi yang tidak kalah penting bagaimana semua elemen bergerak. (ndi)

aya-upaya kami. Kami ingatkan mereka,” cetusnya.

Salah satu kendala masih banyaknya Perda yang belum memiliki Perwal karena tidak banyak pegawai di SKPD teknis yang memiliki kemampuan sebagai penyusun peraturan atau regulasi (legal drafter).

Mansyur memaklumi bahwa menyusun sebuah peraturan juga tidak semudah membalikkan telapak tangan dan memerlukan waktu yang lama. “Mereka orang-orang teknis. Dia secara teknis ngerti, tapi ketika mencoba merumuskan menjadi sebuah aturan, mereka tidak punya kemampuan itu,” jelasnya.

Jika hanya mengandalkan Bagian Hukum, Mansyur mengatakan pihaknya tidak hanya mengurus satu SKPD di samping ketersediaan SDM yang juga terbatas. Hal yang juga menjadi kendala dalam penyusunan Perwal oleh SKPD adalah anggaran. Selama ini tidak ada anggaran secara khusus yang dialokasikan oleh SKPD untuk penyusunan regulasi baik Perda maupun Perwal. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar SKPD mengalokasikan angga-

(Suara NTB/ynt)

TUNJUKKAN SURAT - Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur menunjukkan surat yang dikirimkan ke SKPD yang berisi permintaan untuk menyusun Perwal atas Perda yang telah diterbitkan. ran dalam rangka penyusunan produk hukum daerah baik Perda maupun Perwal.

Selain itu ia juga mengusulkan agar SKPD memberdaya-

Kasus Parsel Lotim

106 Penerima Paket Dipanggil Lagi Mataram (Suara NTB) Lamanya proses penyelidikan dugaan korupsi pengadaan parsel ASN di Lombok Timur, belum juga menjamin kasus tuntas. Apalagi saat ini urusan perhitungan kerugian negara belum selesai dengan BPKP. “Pekan depan kami akan panggil 106 penerima paket lebaran itu,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK, Rabu (20/4) kemarin.

Penerima bantuan parsel yang akan dipanggil itu dari kalangan PNS, pegawai honorer, termasuk dari kalangan Jaksa, TNI dan Polri. Tujuannya untuk memperdalam lagi penyidikan dugaan penyimpangan nomenklatur pengadaan paket yang disebut sandang pangan tahun 2014 lalu itu. Dimana, nilai pengadaannya Rp 2,7 miliar tahap kedua oleh Pemda, seharusnya diperuntukkan bagi fakir miskin. Namun di te-

ngah jalan justru berubah, peruntukkannya kepada PNS, honorer, TNI dan Polri.

Untuk diketahui, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB sudah menangani dan mengusut kasus ini selama setahun, sejak dilaporkan tahun 2015 lalu. Dalam tahap pertama anggaran untuk pengadaan paket lebaran ini sebesar Rp 12 miliar yang dalam nomenklaturnya diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Bantuan pertama ini sudah didalami oleh pihak kepolisian dan hasilnya sudah sesuai dengan peruntukannya. Kemudian dalam tahap dua, anggaran kembali dicairkan seba-

nyak Rp 2,7 miliar yang dibagikan ke 13.500 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di 114 Instansi se kabupaten Lombok Timur dengan nilai Rp 168.000 per parselnya.

Jumlah Rp 2,7 miliar inilah yang kemudian diselidiki oleh pihak kepolisian apakah sesuai dengan nomenklaturnya atau tidak. Adapun pencairan tahap tiga batal dilakukan oleh Pemkab Lotim karena adanya temuan dari kepolisian.

Ditambahkan Andy, setelah pemeriksaan saksi-saksi ini, pihaknya akan kembali ke BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara. (ars)

Pupuk Diduga Oplosan Beredar di Dompu

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Belasan Gapoktan di Kecamatan Pekat, Dompu terpaksa terhambat produksi tebunya. Lantaran pupuk yang akan digunakan, kandungannya diduga tidak seusai dengan spesifikasi yang tertera. Pupuk NPK yang dibeli dari dana Bansos itu berair dan tampak berlumpur. Sehingga urung dimanfaatkan.

Kasubdit II Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Boyke Karel Wattimena, SIK mengungkapkan, pihaknya saat ini tengah melakukan penyidikan mengenai hal tersebut.

“Pupuk itu digunakan sebagai bagian dari program pengembangan tanaman tebu di Kabupaten Dompu pada tahun 2015.

Dananya dari Bansos,” terangnya ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/4).

Kasus yang ditangani atas dasar laporan dari Gapoktan itu, telah bergulir

Cermat Gunakan Sarana Pertanian MASYARAKAT diminta cermat dalam memilih dan menggunakan sarana penunjang pertanian, seperti pupuk, benih, dan sarana teknologi pertanian lainnya. Jika menemukan indikasi ada yang tidak beres, petani diminta segera melapor kepada polisi. Penyimpangan dalam hal pertanian dapat menghambat laju perekonomian masyarakat NTB. “Kalaupun petani merasa sarana pertanian yang dipergunakan ada yang tidak laik dan bisa menunjukkan bukti yang jelas serta bisa dipertanggungjawabkan, laporkan pada kami,” tegas Kasubdit II Indag Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Boyke Karel Wattimena, SIK, Rabu (20/4) di ruang kerjanya.

NTB memiliki program unggulan berupa pertanian dan merupakan mata pencaharian utama sebagian besar warga.

Kehadiran polisi, sambung dia, mengayomi masyarakat dengan melakukan penindakan hukum. Sebagai bentuk komitmen polisi dalam mendukung upaya pembangunan daerah.

Sebab, setiap gangguan pada aspek penunjang pertanian akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Petani seharusnya dapat memaksimalkan sarana yang dimilikinya. Seperti pupuk dan lain-lain,” ujarnya.

Apalagi, sambung dia, sarana penunjang pertanian tersebut bukan merupakan item yang disubsidi pemerintah. Yang barang tentu untuk memerolehnya diperlukan upaya lebih. Seperti dana Bansos yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak hanya tanaman tebu saja. Semua kegiatan pertanian. Apalagi itu tanaman pokok konsumsi masyarakat,” kata Boyke.

Saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan terkatit dugaan pupuk oplosan yang diterima masyarakat. Di Dompu, petani tebu di Kecamatan Pekat melaporkan kepada polisi tentang adanya pupuk yang kandungannya tidak sesuai spesifikasi.

Pupuk NPK bullet granule yang didatangkan dari Jawa Timur melalui skema Bansos itu tidak dapat dimanfaatkan petani.

Pupuk didapati berair dan serupa lumpur, tak sebagus seperti laiknya pupuk yang selama ini telah digunakan petani. (why)

pada sejumlah upaya penyelidikan hingga dinaikkan ke penyidikan. Telah dilakukan cek lapangan dan pemeriksaan sejumlah saksi.

Ia menyebutkan, pupuk yang diterima para Gapoktan tersebut diduga tidak sesuai komposisinya. “Kita cek lapangan, kita lihat langsung. Lalu kita kordinasi dengan instansi terkait. Diduga, tak sesuai kandungannya seperti kondisi selaiknya,” jelas Boyke.

Sebanyak 1.309 karung pupuk NPK pullet granule diamankan di Mapolsek Kempo.

Masing-masing karung beratnya 50 kg, sehingga total beratnya 65,450 ton.

Hingga saat ini, pihaknya telah memeriksa 14 saksi, diantaranya pelapor, sejumlah Gapoktan, supir pengangkut pupuk, serta pegawai Dinas Perkebunan Dompu.

Hasil pemeriksaan saksisaksi tersebut, lanjut dia, didapati bahwa Gapoktan diberi keleluasaan memilih produsen. Setelah sebelumnya, Pemkab setempat melalui dinas terkait memfasili-

tasi sejumlah produsen melakukan sosialisasi.

“Petani memilih sendiri produsen mana yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk mereka,” terangnya. Kuota pupuk yang diberikan bervariasi untuk setiap Gapoktan.

Tergantung luasan area tanamnya.

Pemerintah setempat memberikan bantuan pupuk dalam bentuk uang via Bansos, yang kemudian dimanfaatkan petani untuk mengadakan pupuk. Pupuk NPK sendiri merupakan pupuk non-subsidi.

Saat ini pihaknya tengah menunggu hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Telah Diambil sejumlah sampel pupuk untuk diteliti komposisi Nitrogen, Fosfor, dan Kalium-nya.

“Kita masih menunggu hasil pengujiannya. Sambil menyiapkan langkah penanganan selanjutnya,” tandas Boyke. (why)

Ancam Penumpang Pakai Sajam

(Suara NTB/why)

Sopir Angkutan Diciduk Polisi Praya (Suara NTB) Seorang oknum sopir angkutan, L. Ra (31), terpaksa berurusan dengan aparat penegak hukum. Lantaran diduga mengancam penumpang pesawat di area Lombok International Airport (LIA), menggunakan senjata tajam.

Pelaku pun kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Loteng.

Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, Rabu (20/4), menjelaskan, pelaku diamankan pada Selasa (19/4) malam. Setelah sebelumnya diamankan di Sub Sektor LIA oleh aparat keamanan setempat.

Kejadian bermula saat korban, L. Roni Irawan, warga

Praya menjemput keluarganya yang baru pulang dari Arab Saudi di LIA. Dengan menggunakan mobil, korban kemudian keluar area terminal. Bersamaan dengan itu, pelaku yang merupakan warga Kecamatan Praya Barat Daya, juga keluar terminal bandara menggunakan sepeda motor.

Sesampainya di bundaran bandara bagian dalam, pelaku lantas berusaha menghentikan mobil korban.

Sembari mengancam dengan menggunakan sajam, dengan alasan diserempet oleh mobil korban. Saat itu, korban sempat meminta maaf kepada pelaku. Walaupun merasa tidak pernah menyerempet pelaku.

Tapi pelaku tampak tidak puas. Dan, mengaku akan menunggu korban di luar bandara. Petugas bandara yang sempat melihat kejadian itu langsung menghubungi aparat keamanan yang tengah bertugas. Tanpa pikir panjang, aparat keamanan kemudian langsung bergerak untuk mengamankan pelaku yang saat itu tengah menunggu korban bundaran LIA bagian luar.

Dari tangan pelaku, aparat mengamankan dua sajam.

Berupa pisau dan keris. “Saat itu juga pelaku langsung dimanakan di Sub Sektor LIA,” sebutnya. Setelah menjalani pemeriksaan, pelaku akhirnya dibawa ke Polres Loteng untuk penyelidikan lebih lanjut. (kir)

kan SDM yang ada khususnya yang telah mengikuti bimtek penyusun regulasi. “Di semua SKPD ada, mungkin selama ini tidak diberdayakan dengan

baik,” ujarnya. Bagian Hukum tiap tahun rutin melakukan bimtek penyusunan regulasi dengan peserta dari semua SKPD lingkup Pemkot Mataram. (ynt)

BNN Dorong RSUD Praya Jadi Tempat Rehabilitasi Mataram (Suara NTB) Penyalahgunaan narkoba kian massif. Tidak hanya di Kota Mataram, tapi juga sampai ke wilayah kabupaten. Hal ini menjadi pertimbangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB memperluas asistensi pembangunan berwawasan anti narkoba ke wilayah kabupaten. Bahkan rumah sakit di masing-masing daerah itu didorong menjadi tempat rehabilitasi.

Dalam Asistensi Penguatan Berwawasan Anti Narkoba Rabu (20/4) di Hotel Golden Tulip Mataram, Kepala BNN NTB Kombes Pol. Drs. Sriyanto, M.Si berharap Pemkab Lombok Tengah khususnya Dinas Kesehatan menyiapkan RUSD Praya sebagai tempat rehabilitasi.

Menurut Sriyanto, sejauh ini sudah ada kesadaran dari masyarakat untuk mendorong rehabilitasi pencandu atau pengguna narkoba. Kesadaran itu juga mulai dilihatnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Hanya saja menurut Sriyanto, tempat rehabilitasi yang masih terbatas, akan jadi kendala baru.

“Maka saya berharap (Pemda) Lombok Tengah harus kreatif. Siapkan rumah sakit setempat untuk jadi tempat rehabilitasi. Misalnya, siapkan ruangan khusus,” saran Sriyanto, di hadapan puluhan peserta Asistensi berasal dari SKPD Lombok Tengah.

Inilah yang menurutnya memerlukan bantuan dari Pemkab Loteng, khususnya SKPD yang hadir. Karena selain menjalankan tugas fungsi sehari hari, juga diharapkan melakukan kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bahaya narkoba.

Disampaikannya berdasarkan data, di NTB ada 1,6 persen penyalahgunaan narkorba, angka yang cukup tinggi. Peredaran narkoba pun tidak hanya terpusat di Kota Mataram, tapi mulai merambah ke Lombok Tengah dan ini yang menurutnya harus dikhawatirkan. Masih berdasarkan data, ada 55.000 demand (pengguna) yang semakin menyuburkan supply (Bandar). Maka menurut Sriyanto, ke 55.000 pengguna ini harus direhabilitasi. “Bagaimana kalau 55 ribu ini semua datang ke kita untuk minta direhabilitasi? Kan repot. Makanya harus kita siapkan infrastrukturnya, siapkan fasilitas rehabilitasinya,” papar kepala BNN. Lantas terkait pertanyaan soal perangkat pendukung rehabilitasi dan khususnya masalah Sumber Daya Manusia (SDM), menurutnya bisa diatasi, terpenting ada komunikasi. “Kalau ada kekurangan SDM, kita bisa komunikasikan,” ujarnya.

Sriyanto juga berharap saatnya semua lapisan masyarakat dilibatkan kampanye anti narkoba dan rehabilitasi. Jangan hanya andalkan BNN saja.

Apalagi saat ini Lombok Tengah sedang menggenjot sektor pariwisata. Sektor ini dianggapnya berpengaruh terhadap peredaran narkoba, karena wisatawan cenderung datang bersenang-senang sehingga rawan penyalahgunaan narkoba sebagai pelengkap liburannya.

Pihaknya mendorong agar wisata di Lombok Tengah bisa maju. Namun status wisata yang maju dan berkembang tetap dengan konsep “wisata halal”. “Kami ingin wisata halalnya bebas dari narkoba,” harapnya. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

ASISTENSI – Peserta asistensi pembangunan berwawasan anti narkoba dari Pemda Lombok Tengah, Rabu kemarin di Hotel Golden Tulip Mataram.

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Disbudpar akan Panggil Sejumlah Manajer Hotel Mataram (Suara NTB) Sejumlah hotel diketahui belum mendaftarkan sertifikasi halal pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Padahal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB telah menyediakan anggaran untuk sertifikasi halal hotel dan restoran di NTB. Untuk itu, Disbudpar NTB segera memanggil sejumlah manajer hotel di NTB.

(Suara NTB/lin)

Hotel Chandra

Hotel Chandra dengan Konsep Kekeluargaan TERLETAK di jantung Kota Mataram, Hotel Chandra yang memiliki dua lantai dibangun di atas tanah seluas 20 are. Setiap harinya hotel ini selalu ramai didatangi tamu, baik domestik maupun mancanegara. Hotel yang telah beroperasi sejak tahun 1990 ini mengusung konsep kekeluargaan pada operasional hotel.

Hal ini bertujuan agar setiap tamu bisa merasa betah dan merasa seperti berada di rumah sendiri.

“Hotel ini sudah lama, dan selalu didatangi tamu terutama tamu dari dalam daerah. Karena selain harganya terjangkau, kita juga mengusung konsep kekeluargaan. Sehingga tamu bisa merasa lebih nyaman,” kata Manager Hotel Chandra, I Gusti Ketut Suarya kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (20/4) kemarin.

Hotel ini memiliki 40 kamar dengan tiga tipe, dintaranya standar, delux dan deluxe family. Harga sewanya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp 125 ribu hingga Rp 250 ribu. Lokasi hotel ini yang berada di tengah kota membuat tamu lebih mudah untuk mengakses apapun. Terlebih lokasinya juga berada di pinggir jalan besar dan dekat dengan perkantoran.

“Saya rasa salah satu kelebihan kita itu karena kita berada di tengah kota. Apalagi dengan konsep kekeluargaan dan harga sewa yang cukup terjangkau. Hal inilah yang membuat hotel ini selalu diminati oleh tamu,” kata Suarya.

Ketika tamu datang, maka akan dilayani oleh puluhan karyawan hotel yang telah dilatih dan mendapatkan sertifikat bidang perhotelan. Sehingga tamu dapat merasa lebih nyaman dengan pelayanan yang maksimal.

“Kami punya puluhan tenaga kerja yang siap menyambut setiap tamu yang datang. Kami sudah ajarkan mereka untuk tetap tersenyum ramah dan membuat setiap tamu merasa nyaman. Dan selama ini tanggapan setiap tamu yang datang cukup baik,” ungkapnya.

Hotel ini juga berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan pusat kuliner. Sehingga setiap tamu bisa memanjakan diri dengan mendatangi rumah makan yang ada di sekitar Hotel Chandra. (lin)

Melly Goeslaw Ungkap Arti Lagu Latar AADC 2 Jakarta (Suara NTB) Melly Goeslaw mengungkapkan arti lagu “Ratusan Purnama” yang menjadi latar film sekuel “Ada Apa Dengan Cinta 2” (AADC 2) yang akan tayang akhir April.

“Ini adalah gambaran penantian yang panjang banget,” kata Melly saat peluncuran album latar film “Ada Apa Dengan Cinta 2” di Jakarta, Rabu kemarin. Ratusan purnama dimaknai sebagai perpisahan belasan tahun yang dilalui oleh karakter Rangga dan Cinta dalam AADC. Pada akhir film AADC yang tayang 2002, Rangga digambarkan meninggalkan Cinta namun berjanji akan kembali setelah satu purnama. “Ratusan Purnama” adalah salah satu dari delapan lagu yang termuat dalam album AADC 2. Di situ Melly berduet dengan pendatang baru Marthino Lio. Melly dan suaminya Anto Hoed menggarap enam lagu baru, membuat versi baru dari “Suara Hati Seorang Kekasih” serta mengaransemen ulang “Bimbang”. Lagu “Bimbang” dibawakan oleh Goodbye Felicia dan Stephanie Putri. Goodbye Felicia adalah kelompok yang terdiri dari dua putra Melly-Anto, sedangkan Stephanie adalah putri penyanyi Titi DJ. Album AADC 2 juga berisi lagu “I’m Still Loving You”, “Perjalanan”, “Jangan Ajak Ajak Dia”, “Sayang Mau Apa?” dan “Terlalu Cinta”. Melly optimistis album kedua ini bisa menyamai kesuksesan album lagu latar AADC yang dikeluarkan 14 tahun silam.

Dia berharap penikmat musik bisa menggemari setiap lagu dalam album itu seperti album terdahulu karena masing-masing berkaitan dengan adegan tertentu. “Album yang pertama kan orang keluar bioskop, puter CD di mobil, jadi mau balik ke bioskop lagi, begitu sebaliknya,” katanya.

Melly juga mengaku senang publik menyambut baik album soundtrack film AADC 2 yang terbukti dengan bertenggernya album ini pada posisi teratas selama dua pekan ketika diluncurkan secara digital di iTunes baru-baru ini.

“Paling enggak bisa mengalahkan Adele,” seloroh Melly. Melly dan suaminya, Anto Hoed, tak menampik ada beban ketika diminta membuat kembali lagu soundtrack film yang melejitkan nama Dian Sastrowardoyo dan Nicholas Saputra itu.

Ketika itu tak hanya filmnya yang digemari, tetapi juga lagu-lagu bikinannya. “Kalau yang pertama laris manis pasti keder bikin yang kedua,” kata perempuan berjilbab itu. Namun beban itu disulapnya menjadi dorongan untuk membuat yang terbaik sehingga album berisi delapan lagu itu selesai diproduksi setelah tiga bulan.

“Bikin saja seenak yang kita rasa, yang semua tim setuju ini enak didengar dan sesuai adegan filmnya,” katanya. Agar lagulagunya cocok dengan zaman sekarang, Melly dan Anto melakukan riset lebih mendalam untuk album AADC 2 ini.

“AADC pertama kan booming, bikin yang kedua ekstra hati-hati,” jelas Melly. Untuk menarik perhatian generasi muda yang tidak merasakan kehebohan AADC belasan tahun silam, Melly mengajak Goodbye Felicia, kelompok yang terdiri dari dua putra kandungnya, serta Stephanie Poetri, putri penyanyi Titi DJ, untuk mengaransemen ulang salah satu lagu yang ada dalam film pertama.

Dia menawarkan dua putranya untuk menggarap salah satu lagu karena AADC adalah film favorit mereka dari sekian banyak judul film yang soundtrack-nya dibuat oleh orangtua mereka. AADC dibuat ketika Ale, putra pertamanya, masih bayi sementara Abe bahkan belum lahir. Mereka menonton film tentang Rangga dan Cinta itu lewat Internet.

“Saya enggak punya DVD player jadi mereka nonton di YouTube. Mereka suka AADC jadi kenapa enggak grab generasi sekarang?” Melly mengungkapkan alasannya.

Aransemen yang lebih ceria dari versi aslinya hingga konsep video klip “Bimbang” dibuat sendiri oleh anak-anaknya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

ALBUM AADC2 - Pasangan musisi Melly Goeslaw dan Anto Hoed berpose bersama album baru ‘soundtrack’ film “Ada Apa Dengan Cinta 2” pada peluncuran album tersebut di Jakarta, Rabu (20/4). Album tersebut berisi delapan lagu diantaranya Ratusan Purnama, Bimbang dan Suara Hati Seseorang.

Langkah pemanggilan sejumlah manajer hotel ini dirasa cukup efektif, sebab tidak menutup kemungkinan ada pihak hotel yang belum tahu konsep halal maupun cara mengajukan sertifikasi halal.

“Kita akan panggil sejumlah manajer hotel ini, akan kita berikan pemahaman tentang bagaimana konsep halal di hotel dan restoran itu. Tetapi pada umumnya, di hotel-

hotel itu sudah menerapkan konsep halal itu, hanya saja belum didaftarkan di MUI,” kata kata Kepala Seksi Usaha Pariwisata Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB Drs. Alip kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (20/4) kemarin.

Dari sekian jumlah hotel, akan dipanggil 40 manajer hotel yang tersebar di beberapa kabupaten/kota secara berta-

hap. Setelah itu akan dipanggil pula direktur restoran, spa dan biro perjalanan. Hal ini dilakukan agar setiap produk pariwisata ini dapat mendukung predikat halal yang telah disandang oleh Provinsi NTB. Saat ini Disbudpar telah menyediakan anggaran untuk 100 hotel dan restoran sebesar Rp 300 juta. Bukan hanya Disbudpar, namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provin-

si NTB juga menyediakan anggaran untuk 200 industri hotel dan restoran. Bahkan kementerian juga turut menyumbangkan anggaran untuk mendukung sertifikasi halal ini sebanyak 100 hotel.

Sebelumnya Kepala Disbudpar NTB H. L. Muh. Faozal, S.Sos., M.Si juga menyangkal jika pihak hotel tidak mau mengurus sertifikasi halalnya.

Menurutnya selama ini Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB terus melakukan upaya agar pihak hotel mau mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hanya saja masih dalam proses. Apalagi konsep yang diterapkan di setiap hotel

pada dasarnya telah memenuhi standarisasi halal, hanya saja perlu dibuktikan dengan audit dari MUI. “Pada umumnya, sebagian besar hotel ini sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tinggal menunggu dari MUI saja,” kata Alip.

Saat ini NTB banyak dilirik oleh wisatawan karena telah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia. Namun hal itu tidak sejalan dengan sedikitnya perhotelan yang mendapatkan sertifikasi halal. Saat ini terdapat 116 hotel yang ada di Kota Mataram, hanya 14 diantaranya telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. (lin)

Shakespeare Lebih Terkenal di Luar Inggris

(Suara NTB/met)

KOLABORASI – (dari kiri) Musisi Gitaris Band Andra &The Backbone Stevie Item aliasTepi bersama Iwa K, Eno, Shae, Rizuka dan Frisela didampingi I Gusti Lanang Patra usai Konferensi Pers di Lombok Raya untuk menjelaskan kolaborasi yang akan mereka suguhkan, Rabu (20/4) Sore.

Musik

Rekreasi Sensasional di Panggung Kolaborasi Mataram (Suara NTB) Panggung kolaborasi sering menjadi ajang rekreasi sensasional bagi para musisi untuk mengekspresikan kreativitasnya. Begitulah kira - kira yang dilakukan oleh; Iwa K, Stevie Item, Shae, Eno, Rizuka dan Frisela ketika konser di Mataram, Rabu (20/4) malam.

Kolaborasi yang tercipta dari musisi lintas grup ini ingin mencoba menawarkan rasa baru sebagai gaya bermusik.

Kolaborasi yang tercipta dari Stevie (Gitaris Andra and The Backbone), Iwa K (Rapper hip hop), Eno (Drumer Netral/ NTRL), ditambah permainan Disc Jockey (DJ) Rizuka, dan digawangi bassis cantik Frisela akan menjadi sejarah baru dalam dunia permusikan. Tanpa melepas atribut grup band asalnya masing - masing, enam musisi papan atas ini telah

menyatu dalam satu grup yang disebut The Hunters.

“Kolaborasi ini hanya sifatnya sebagai sarana rekreasi sensasional aja. Kita mencoba keluar dari zona nyaman untuk menemukan pengalaman - pengalaman baru. Karena setiap musisi butuh menambah wawasan,” ujar Iwa K. Ia membantah bahwa kolaborasi dan grup baru yang mereka isi menjadi pelarian meninggalkan grup band asalnya masing - masing.

Menurutnya, masing - masing musisi yang ikut dalam kolaborasi tersebut, masih menjalin hubungan yang harmonis dengan personil di grup yang membesarkan mereka.

“Saya yakin, teman - teman berkolaborasi disini bukan karena sudah tidak nyaman lagi berada di grupnya masing - masing,” katanya.

Gayung bersambut, Belaster-

an Indo- Australi, Shae sebagai vokalis dalam kolaborasi “gila gilaan” itu mengemukakan, The Hunters bisa saja maju menjadi grup band baru kedepannya.

Namun, dirinya sedikit ragu apakah hal tersebut betul - betul akan terjadi atau tidak. “Ya kita lihat aja nanti, apakah ini akan jadi grup band yang seterusnya atau enggak,” cetusnya.

The Hunter pada dasarnya hanya akan tampil di 11 kabupaten/kota. Mataram ialah kota ke-4 yang menjadi lokasi penampilan kolaborasi mereka.

Enam musisi kawakan ini akan tampil dengan musikalitas yang mereka ciptakan di tujuh kota selanjutnya, masing - masing; Kendari, Dumai, Pekan Baru, Jambi, Palembang, Medan dan Samarinda. Mereka berharap, kehadirannya di Mataram bisa diterima secara hangat oleh penduduk NTB. (met)

London Pada peringatan ke-400 kematiannya, Shakespeare ternyata lebih populer di luar negeri ketimbang di negeri asalnya Inggris, padahal sastrawan ini memberikan sumbangan besar kepada kemakmuran dan pengaruh Inggris.

British Council, yang mengorganisasikan survei YouGov terhadap 18.000 orang dari 15 negara, mengatakan hasil survei menunjukkan Shakespeare lebih dikenal luas, disukai dan dipahami secara internasional.

“Empat ratus tahun setelah kematiannya, karya Shakespeare terus memainkan peran vital dalam pendidikan dan menghibur orang di seluruh dunia,” kata Rosemary Hilhorst dari British Council.

British Council mengatakan pengaruh Shakespeare secara internasional telah membantu tumbuhnya perilaku positif dari luar negeri kepada Inggris.

Sekitar sepertiga orang yang disurvei menyebut Shakespeare telah membuat mereka lebih positif terhadap Inggris secara umum, dengan responden terbanyak yang mengungkapan pandangan ini dari Brasil (57 persen) dan India (62 persen).

Survei ini juga menyimpulkan Shakespeare lebih populer (65 persen) dalam arti disukai, dipahami dan tetap dianggap relevan sampai kini oleh orangorang di luar Inggris ketimbang di negeri asalnya (59 persen).

Namun popularitasnya di negara-negara berbahasa Inggrise seperti Australia dan Amerika Serikat masih lebih rendah dibandingkan negaranegara yang tidak berbahasa ibu Inggris, seperti China, Turki dan Meksiko.

British Council mengungkapkan popularitas Shakespeare telah berpengaruh langsung terhadap perekonomian Inggris, tidak saja dalam soal menghadirkan penonton pada teater-teater Shakespeare, namun juga menyumbangkan daya tarik Inggris di matas dunia dalam menarik pelancong.

Karya William Shakespeare, termasuk 38 drama dan 154 soneta, telah diterjemahkan ke dalam sekitar 80 bahasa asing dan ditampilkan di berbagai teater di seluruh dunia. Tanggal kematian pastinya tidak pernah diketahui namun pemakamannya diadakan pada 25 April 1616, demikian Reuters. (ant/bali post)

Pengelola Spa Diminta Urus Sertifikasi Halal Mataram (Suara NTB) Terdapat puluhan spa di NTB, namun tidak sedikit pula yang belum mengurus sertifikasi halal untuk operasional hotel. Hal ini dirasa perlu untuk dilakukan untuk menjaga kualitas dan pelayanan dari setiap spa yang telah beroperasi. Sebab ada kekhawatiran bahwa spa yang beroperasi menggunakan produk tidak halal, sementara konsumen tidak mengetahui produk yang digunakan merupakan halal atau tidak. Sehingga perlu adanya sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar setiap spa memiliki sertifikasi halal.

“Spa juga harus punya sertifikasi halal, biar konsumen merasa lebih aman,” kata Kepala Seksi Usaha Pariwisata Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB Drs. Alip kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (20/4). Alip khawatir jika tidak disertifikasi, pelanggan yang berasal dari kalangan muslim bisa saja dilayani dengan menggunakan produk berbahan baku tidak halal. “Ini kan cukup meresahkan, sehingga perlu adanya sertifikasi halal ini,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menargetkan agar setiap produk pariwisata bisa menerapkan konsep halal. Salah satu cara yang akan dilakukan dengan segera merampungkan standarisasi syariah bagi tiga ikon fasilitas wisata yakni restoran, spa, dan Biro Perjalanan Wisata.

“Dewan Syariah Nasional (DSN) meminta agar kami terus melakukan sosialisasi sertifikasi halal terhadap restoran, spa dan biro perjalanan. Ketiganya ini menjadi prioritas selain hotel juga, sebab ini juga menentukan pelayanan terhadap para wisatawan,” kata Alip.

Spa merupakan bagian dari konsep wisata syariah yang akan mendukung pariwisata pada umumnya, terutama NTB sebagai daerah dengan destinasi halal dunia. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Ma-

jelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) telah mendorong pengusaha jasa tersebut untuk memiliki sertifikasi halal.

“Yang keluarkan sertifikatnya itu LPPOMMUI. Sehingga bisa dilihat kandungannya apakah sudah halal atau tidak,” ujarnya. (lin)

(ant/bali post)

DRAMA - Salah satu adegan drama musikal “Prabu Lieur” saduran dari “King Lear” karya William Shakespeare dengan sutrada Rosyid E. Abby di Bandung.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

Halaman 10

Siswa Positif Narkoba Gemar Menyanyi Sejak Kecil MEMILIKI passion (keinginan yang tinggi) dalam bidang menyanyi dapat mengantarkan seseorang meraih prestasi.

Itulah yang dirasakan salah satu siswi NTB, Siti Rosalia atau biasa disapa Ocha. Melalui kegemarannya itu membawanya masuk ke babak Live Show The Voice Indonesia, salah satu ajang pencarian bakat bidang menyanyi yang diadakan salah satu stasiun televisi nasional.

Ditemui Suara NTB, belum lama ini, Ocha, mengungkapkan dirinya sangat menggemari menyanyi sejak awal masuk sekolah dasar (SD). Memulai ikut lomba menyanyi di kelas V SD. Ia mengakui, dirinya memiliki keinginan yang tinggi dalam bidang menyanyi. Hal ini didukung pula oleh lingkungan keluarganya yang memiliki ketertarikan dalam bidang musik.

Gadis kelahiran 2 Februari 2001 ini menceritakan bagaimana awal mula ia bisa masuk menjadi salah satu kontestan di ajang The Voice Indonesia. Awalnya, katanya, ibunya mencari di internet. Menemukan bahwa The Voice Indonesia mengadakan audisi di Lombok.

“Semacam special hunt, kita ngasi rekaman di radio, kemudian kita dipanggil oleh pihak stasiun tv,” kata siswa SMPN 1 Mataram ini.

Setelah melalui proses penyaringan peserta di lokal sekitar bulan Desember tahun 2015, di bulan Januari lalu, ia diundang untuk mengikuti grand audition. Ocha dipilih oleh tiga juri yaitu Judika, Kaka Slank, dan Ari Lasso. Sementara Agnes Monica tidak memilihnya.

Di blind audition Ocha dilatih oleh Judika untuk babak battle.

Ocha mengakui memilih Judika sebagai coach, karena sudah mengagumi Judika sejak lama.

Di babak ini, ia melawan teman satu timnya, dan berhasil lolos.

Di babak selanjutnya, di babak knock out, kontestan menyanyi secara bergiliran.

Ocha, yang memiliki hobi memainkan alat musik seperti gitar dan piano ini berhasil lolos ke babak Live Show.

“Alhamdulillah, Ocha lolos ke babak live show. Ocha berangkat ke live show, tanggal 1 Mei. Di situ babak SMS dan SMS yang menjadi penentu,” kata anak dari pasangan Rohaniah Hermawati dan Januar Ramadhan ini.

Ocha berharap masyarakat NTB mau mendukung dirinya. Agar nama NTB dan Kota Mataram dapat semakin terdengar di kancah nasional. “Minta doa dan dukungan dari masyarakat Siti Rosalia NTB,” ujarnya. (ron) (Suara NTB/ron)

Hadapi UN SMP

Rayon Satu Mataram Matangkan Persiapan Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional jenjang SMP akan berlangsung pada bulan Mei mendatang. Namun jauh hari sebelum itu, pihak sekolah telah mempersiapkan segala hal terkait dengan pelaksanaan UN. Hal itu terlihat pada Sub Rayon Satu Kota Mataram yang telah lebih dulu menyatakan siap melaksanakan UN jenjang SMP. Ketua Sub Rayon Satu Kota Mataram, H. Lalu Suwarno mengaku optimis pelaksanaan UN di sejumlah sekolah yang tergabung dalam Sub Rayon Satu Kota Mataram sudah siap 100 persen. “Kita siap benar-benar siap UN, apapun bentuknya kita siap,” terang Suwarno pada Suara NTB belum lama ini.

Dijelaskan, pihaknya telah mengumpulkan kepala-kepala sekolah di semua Sub Rayon Satu Kota Mataram untuk mengetahui kesiapan masing-masing sekolah. Kesimpulannya adalah mereka semua sudah siap dan optimis dapat memberikan hasil baik dan membanggakan.

Selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas mekanisme dan hal-hal teknis lainnya, seperti pengamanan naskah soal yang diterima dari panitia UN sampai naskah soal diterima pihak sekolah di Kantor Pos benar-benar aman dari kebocoran.

“Naskah soal nanti dengan pengawalan aparat kepolisian, langsung dibawa oleh kepala sekolah dengan pengamanan ketat aparat kepolisian berdasarkan rayon sekolah masing-masing,” terangnya.

Sama seperti UN SMA, Kabid Dikmen Dikpora Kota Mataram, H. Lalu Abdul Hamid mengaku nantinya saat hari pelaksanaan UN berlangsung, naskah soal diambil oleh masing-masing perwakilan sekolah dengan ditemani aparat kepolisian berpakaian preman menuju sekolah masing-masing.

Adapun pengawas UN, Dikpora Kota Mataram memberlakukan pengawasan UN dengan sistem silang penuh. Sementara sistem pelaksanaan UN di Kota Mataram dilakukan dengan dua sistem yaitu sistem UNBK atau online dan UN dengan sistem offline atau manual. (dys)

Dikpora Dorong Hukuman dengan Cara Mendidik Mataram (Suara NTB) Adanya siswa yang positif mengkonsumsi narkoba patut untuk diberikan pelajaran. Mereka layak untuk dihukum dengan cara yang mendidik. Tetapi, opsi memecat siswa bukan pilihan yang baik.

“Hal ini patut untuk dicarikan pelajaran. Yang bersalah dihukum. Dihukum dalam arti proses pendidikan. Sekolah atau guru tentu mengetahui cara terbaik,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Ir.

Rosiady Sayuti, M.Sc., kepada Suara NTB ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/4) lalu.

Rosiady menegaskan, dirinya tidak setuju jika anak-anak yang terlibat narkoba dipecat dari sekolah. Tetapi dihukum sesuai dengan kebijakan

sekolah. “Saya tidak setuju siswa yang terlibat mengkonsumsi narkoba itu kalau dipecat. Mereka cukup dihukum sesuai dengan proses pendidikan yang dijalankan oleh guru,” tegas Rosiady.

Melihat adanya kasus ini,

Rosiady memandang, sekolah harus menjadikan hal ini sebagai pelajaran bagi pihak sekolah. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena masa depan siswa akan terganggu, jika narkoba sampai masuk kalangan siswa.

Ia juga menambahkan, adanya kasus ini, para guru dapat mendeteksi lebih awal para muridnya. Agar bisa melihat siswa yang berpotensi menyalahgunakan narkoba.

“Bagi sekolah, ini dijadikan pelajaran, ibu-bapak guru bisa mendeteksi lebih awal, agar bisa melihat siswa berpotensi seperti itu,” katanya.

Untuk diketahui, tiga siswa ini ditangkap oleh BNN, saat menggelar pesta sabu di salah satu rumah rekannya.

Penangkapan ini dilakukan berkat informasi yang diterima oleh masyarakat, karena ketiga siswa ini telah lama dicurigai. (ron)

Minim, Pengetahuan Siswa Tentang Hari Bersejarah

(Suara NTB/nas)

BENTUK KEKOMPAKAN - Membentuk kekompakan bekerjasama sejak dini patut untuk dilakukan. Apalagi nanti bisa diterapkan ke tengah masyarakat hingga dewasa.

Salah satu ajang membina kekompakan antarsiswa adalah ekstrakurikuler drum band.

Tampak salah satu kelompok drum band dari salah sekolah di Mataram sedang mengikuti pertandingan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB beberapa waktu lalu.

Hari Kartini

Momentum Meningkatkan Derajat Pendidikan Kaum Perempuan Selong (Suara NTB) Peringatan Hari Kartini tanggal 21 April ini merupakan salah satu upaya menggenang sosok lahirnya Raden Ajeng Kartini yang berjuang untuk meningkatkan derajat kaum perempuan dari segi pendidikan. Semangat yang melekat pada R.A Kartini sangat patut diajarkan terhadap siswa, terutama dalam memperjuangkan pendidikan.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim), Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, Rabu (20/4).

Dalam peringatan hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April hari ini, kata Bambang, sudah sepatutnya semua sekolah di Lotim memperingatinya den-

gan penuh semangat disertai dengan inovasi-inovasi yang bisa membuat siswa tersentuh dalam peringatan momentum bersejarah ini. Harapannya, momentum bersejarah tidak hanya sekedar diperingati dengan upacara bendera, melainkan harus diperingati dengan penuh semangat.

“Tentu inovasi-inovasi dari sekolah sangat kita harapkan dalam memperingati Hari Kartini selain melaksanakan upacara bendera,”ujarnya.

Misalnya, dalam peringatan itu siswa ataupun guru diharapkan menggunakan pakaian adat (kebaya) ketika menggelar upacara bendera ataupun mengadakan beberapa lomba yang berkaitan dengan perjuangan Kartini. Dalam perjuangannya itu, tuturnya, banyak pesan yang disampaikan lewat perjuangan yang

telah dibangun oleh seorang Kartini muda semasa hidupnya.

Sementara, Kepala Bidang Dikdas pada Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini, sangat menyambut baik, jika sekolah-sekolah di Lotim khususnya tingkat SD/ SMP memperingati hari Kartini dengan inovasi-inovasi seperti memakai kebaya dan sejumlah rangkaian kegiatan. Menurutnya, Kartini memiliki andil besar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam mendapatkan pendidikan yang layak agar sejajar dengan kaum laki-laki.

“Tentu kita sangat sambut baik apabila ada sekolah berinovasi dalam memperingati hari Kartini terutama dengan mengangkat budaya daerah yang dikaitkan dengan hari-hari nasional,” jelasnya. (yon)

Unram Siap Buka Jalur SBMPTN Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) siap menerima calon mahasiswa melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Bagi mereka yang ingin masuk perguruan tinggi (PT) negeri tak perlu khawatir jika gagal di jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

“Kalau tak lulus SNMPTN nanti, bisa daftar di SBMPTN,” Kata Ketua Panitia Seleksi Universitas Mataram (Unram) Lalu Wirasapta Karyadi belum lama ini.

Pada jalur penerimaan SBMPTN ada tiga pilihan peminatan, yakni Kelompok Sosial Hukum (Soshum), Sains Teknologi (Saintek) dan campuran. “Peminatan campuran biasanya lebih tinggi dari pada saintek dan sos-

(Suara NTB/dok)

Lalu Wirasapta Karyadi hum,” ungkapnya.

Karyadi mengatakan, calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus SNMPTN masih bisa ikut SBMPTN. Terutama jika siswa kurang puas atau tidak cocok dengan pilihan juru-

sannya yang diterima melalui jalur SNMPTN. “Kalau mau ikut SBMPTN berarti harus melepas kelulusannya lewat jalur SNMPTN,” jelasnya.

Sementara dari catatan tahun lalu di Unram, fakultas yang paling banyak diminati Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Ekonomi, dan PGSD. Sedangkan yang baru ada Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional (HI) yang peminatnya tahun lalu cukup tinggi.

Sementara untuk pendaftaran, Karyadi mengungkapkan pendaftaran calon mahasiswa di jalur SBMPTN akan dimulai 25 April hingga 20 Mei 2016. “Syarat-syaratnya bisa dilihat di kampus dan website. Termasuk berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan pada pendaftaran,” pungkasnya. (dys)

Selong (Suara NTB) Minimnya pembelajaran sejarah di tingkat satuan pendidikan seperti TK/SD, SMP maupun SMA diduga menjadi salah satu penyebab dari masih minimnya pengetahuan siswa khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tentang hari bersejarah atau pahlawan nasional. Pasalnya, dewasa ini sebagian besar siswa, tidak mengetahui hari-hari bersejarah seperti hari pahlawan, tanggal maupun namanama pahlawan.

Kepada Suara NTB, Rabu (20/4), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, mengaku, walau hari pahlawan secara rutin digelar setiap tanggal 10 November, langkah itu tidak terlalu signifikan dalam meningkatkan pemahaman siswa secara keseluruhan dalam memahami dan memaknai hari-hari pahlawan. Momentum hari pahlawan, katanya, hanya sebatas mengenang dan memperingati jasa-jasa para pahlawan yang jatuh pada hari itu dan tidak terlalu menggenjot pemahaman siswa untuk menggali motivasi siswa dalam berjuang.

Jika tidak demikian, maka akan sulit melahirkan pahlawan baru yang benar-benar murni berjuang untuk bangsa.

“Kalau sejak dini siswa diperkenalkan siapa saja pahlawan, jasa-jasanya seperti apa dalam memperjuangkan bangsa ini. Maka tidak menutup kemungkinan siswa akan termotivasi untuk mengikuti jejak-jejak para pahlawan itu.

Namun kondisi saat ini, pembelajaran sejarah yang menyinggung masalah para pahlawan cukup minim,” jelasnya.

Selain itu, katanya, lagulagu nasional saat ini juga banyak yang tidak diketahui siswa.

Kondisi itu, katanya, tentu sangat disayangkan, karena siswa

(Suara NTB/dok)

Wirno Bambang Karmeda saat ini lebih hafal lagu-lagu dangdut, pop maupun lagulagu luar negeri. Inilah, sambungnya, yang harus samasama diperhatikan untuk bagaimana lagu-lagu nasional ataupun lagu-lagu daerah kembali ditanamkan terhadap siswa. Harapannya, agar kearifan lokal bangsa Indonesia tidak terkikis oleh pengaruhpengaruh bangsa luar di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi (IT).

Adanya kondisi itu, ujarnya, harus menjadi perhatian bersama dengan menanamkan jiwa nasionalisme terhadap siswa. Di mana, bangsa yang beradab ialah bangsa yang menghargai sejarahnya, seharusnya hal itu dibuktikan dengan memaknai nilai-nilai sejarah. Namun, kenyataan di lapangan bukan demikian, sebab banyak generasi yang melupakan sejarahnya.

Sehingga banyak sejarah dan kisah pahlawan yang kurang diketahui siswa secara menyeluruh. Bahkan peristiwa 10 November dianggap hari biasa oleh siswa, karena tidak mengetahui jelas bagaimana sejarah penetapan tanggal tersebut sebagai hari pahlawan. “Saat ini waktu untuk mata pelajaran sejarah sangat sedikit, kadang-kadang hanya satu sampai tiga jam dalam satu minggu,” ungkapnya. (yon)

SMPN 1 Selong Siap Gelar UNBK Selong (Suara NTB) Sebanyak 257 siswa SMPN 1 Selong optimis dalam mensukseskan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2016. Sebagai wakil Lotim dalam pelaksanaan ujian nasional dengan sistem Computer Based Test (CBT), SMPN 1 Selong terus berbenah untuk melengkapi kekurangan yang ada.

Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/4), Wakil Kepala SMPN 1 Selong, Sutikno,SPd, mengatakan, ditunjuknya SMPN 1 Selong sebagai wakil Lotim dalam pelaksanaan UNBK 2016 yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 9 sampai 12 Mei 2016 itu merupakan suatu tantangan bagi pihak sekolah dalam menyelenggarakan ujian dengan sistem CBT. Untuk itu, persiapan demi persiapan terus dilakukan, termasuk membenahi komputerkomputer yang akan digunakan.

Diakuinya, dalam pelaksanaan UNBK SMPN 1 Selong membutuhkan 90 komputer klien untuk mencover 257 siswa.

Adapun, komputer yang dimiliki pihak sekolah sebanyak 40 unit dan sisanya itu menggunakan laptop siswa yang terlebih dahulu sudah disterilkan.

“Memang komputer yang kita butuhkan sebanyak 90 unit, 40 disiapkan oleh pihak sekolah, sisanya itu sebanyak 50 unit minjam laptop siswa.

Kalaupun begitu, kita optimis UNBK di SMPN 1 Selong akan berjalan lancar, karena laptop tersebut terlebih dahulu sudah kita sterilkan,” terangnya.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Sutikno, jumlah ruangan yang dipersiapkan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan UNBK itu sebanyak tiga ruangan dengan masingmasing 30 komputer beserta server. Sementara, 257 siswa akan dibagi menjadi 3 sesi.

“Tiga ruangan yang kita siapkan dengan pelaksanaannya tiga sesi,” terangnya.

(Suara NTB/yon)

Sutikno Hingga saat ini, pihak sekolah sudah melakukan dua kali simulasi UNBK yang pada saat proses simulasi pelaksanaannya berjalan lancar walaupun pada simulasi tahap kedua ada permasalahan pada dua laptop siswa yang akan digunakan.

Adanya permasalahan itu, katanya, tentu menjadi pembelajaran, sehingga bisa langsung disikapi dan diharapkan tidak terulang lagi pada UNBK inti. Kendati demikian, pelaksanaan simulasi itu lebih mengarahkan kepada bagaimana siswa itu mengerjakan soal menggunakan komputer. “Kemarin ada permasalahan pada laptop ketika dilakukan simulasi, namun saat ini sudah diganti,” akunya.

Sementara, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini, menjelaskan, masingmasing kabupaten/kota se-Indonesia diminta untuk mengutus satu sekolah untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sehingga, alasan Dikpora Lotim menunjuk SMPN 1 Selong sebagai wakil Lotim itu, karena dianggap lebih mampu dari segi penguasaan IT, kemampuan orang tua dan kemapuan pihak sekolah. Terlebih, sebelumnya SMPN 1 Selong sudah menerapkan RSBI. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Jumat, 22 April 2016 02:00 Arsenal vs West Bromwich Albion @ beIN Sports 3 Serie A Italia Jumat, 22 April 2016 02.45 AC Milan vs Carpi @ beIN Sports 1 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Rabu, 20 April 2016 02.40 Newcastle United 1 vs 1 Manchester City Serie A Italia Rabu, 20 April 2016 02:40 Napoli 6 vs 0 Bologna

PTMSI NTB Cari Dua Atlet Terbaik Mataram (Suara NTB) Pengprov PTMSI NTB benar-benar dibuat repot atas keputusan PB PON yang hanya meloloskan dua atlet tenis meja untuk mengikuti PON XIX Jabar 2016. Mau tidak mau pengurus tenis meja NTB harus menggelar seleksi atlet guna mencari dua atlet terbaik dari delapan atlet yang sebelumnya dinyatakan lolos PON. Ketua Umum Pengprov PTMSI NTB, H. Sudarman yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (20/4) kemarin mengatakan pihaknya benar-benar kecewa dengan putusan PB PON yang hanya mengakomodir dua atlet tenis NTB untuk mengikuti PON Jabar 2016. Padahal hasil Pra-PON Bali NTB meloloskan delapan atlet, yakni empat putra dan empat putri.

Namun ternyata hasil Pra-PON Bali tidak diakui oleh PB PON, sehingga provinsi yang mengikuti Pra-PON tenis meja di Bali diberi jatah dua atlet (satu atlet putra dan satu atlet putri) untuk mengikuti PON 2016. Termasuk, NTB hanya mendapat jatah mengirim dua atlet.

Dikatakannya, karena mendapatkan kuota dua atlet, pihak pengurus tenis meja NTB akan mencari satu atlet putra dan satu atlet putri terbaik untuk dipersiapkan mengikuti PON 2016. Rencananya pengurus tenis meja NTB akan menyeleksi sebanyak delapan atlet untuk mencari dua atlet terbaik. Selekai atlet PON akan digelar di Gedung Tenis Meja Mampis Mataram, 22 April mendatang.

Sudarman mengatakan sudah mengundang delapan atlet untuk mengikuti seleksi. Mereka adalah atlet yang lolos PON di Pra-PON di Bali tahun 2015 lalu. (fan)

Pertina NTB Tunda Kirim Atlet ke Pelatnas Mataram (Suara NTB) Pemanggilan atlet tinju NTB, Huswatun oleh PB Pertina untuk mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) ditolak oleh Pertina NTB. Pertina NTB belum bisa mengirim atletnya ke Pelatnas karena petinju NTB sedang fokus persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016.

Demikian disampaikan Sekum Pengprov Pertina NTB, Haryoto Az, saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram (20/4). “Kami ingin atlet fokuskan dulu pada persiapan mengikuti PON, sehingga kita belum bisa mengizinkan atlet mengikuti Pelatnas,” ucapnya.

Dikatakan Haryoto, rencana penolakan Pertina NTB mengirim atlet mengikuti Pelatnas sangat serius. Pasalnya pihak Pertina NTB telah membuat surat terkait rencana penolakan Pertina NTB mengirim atlet di Pelatnas. “Kita sudah buat surat penolakan. Rencananya kita akan kirim ke PB hari ini,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya atlet tinju NTB, Huswatun yang sukses meraih medali emas di kelas 60 Kilogram (Kg) putri di Kejurnas Tinju Gubernur Maluku Cup, Maret lalu dipanggil oleh PB Pertina untuk mengikuti Pelatnas persiapan ASIAN Games 2018.

Pemanggilan atlet tinju putri NTB itu, kata Haryoto tidak tepat waktu. Sebab, kelima petinju NTB termasuk Huswatun sedang fokus persiapan mengikuti PON Jabar 2016.

Kalau harus mengikuti Pelatnas saat ini ditakutkan Huswatun tak bisa maksimal tampil di PON karena program latihan di Pelatnas berbeda dengan Pelatda PON. Mengingat persiapan ASEAN Games 2018 masih panjang, Haryoto berharap Huswatun bisa dipanggil kembali setelah PON berakhir. Pasalnya Huswatun harus fokus pada persiapan PON, apalagi petinju NTB ditargetkan meraih medali emas di PON 2016, sehingga Huswatun harus lebih fokus. (fan)

Tim Menembak NTB Catat Poin Terbaik

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Tiga penembak NTB, Bima Putra Eka Budi Kusuma Wardana, L. Rizal dan I Kadek Yogi Permana berhasil meningkatkan catatan tembakan. Dari 1.635 poin yang diraih di Kejurnas Menembak di Jabar akhir tahun 2015 kini meningkat 42 poin menjadi 1.677 poin.

Catatan waktu terbaik atlet menembak NTB itu dicatat pada saat hasil latihan terakhir, di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Rabu (20/4) kemarin. Dimana ketiga atlet mengumpulkan poin tembakan 1.677 poin di kelas beregu air pistol putra.

“Poin tembakan mereka meningkat. Kalau mereka bisa mencatat poin tebakan 1.677 di PON, kita sudah pasti bisa bawa pulang medali emas,” ucap Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Haryono ketika dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela melatih atlet di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Rabu (20/4).

Dikatakan Andik, catatan

tembakan tiga atlet menembak beregu air pistol putra NTB mengalami loncatan yang signifikan dari 1. 635 poin menjadi 1.677 poin.

Diakuinya, catatan tembakan yang dibuat tiga atlet putra NTB itu melampui catatan tembakan yang dibuat oleh tim menembak Bali yang keluar sebagai juara di Kejurnas Menembak di Jabar akhir tahun 2015 lalu. Dimana tim beregu air pistol Bali yang diperkuat A.A Gede Raka, Rico Bagus dan Ketut Agus mengantongi poin tembakan terbaik nasional yakni 1.671 poin.

“Kalau mereka (atlet NTB) bisa mempertahankan poin tembakan ini, saya yakin at-

City Newcastle Manchester City hanya bisa meraih hasil imbang 1-1 saat menyambangi markas Newcastle United untuk laga lanjutan Liga Utama Inggris di Stadion St. James Park, Rabu dini hari kemarin.

Tambahan satu poin tersebut cukup mengantarkan tim besutan Manuel Pellegrini itu menyodok ke urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 61 poin, menggusur Arsenal (60) yang masih memiliki satu laga untuk dijalani.

Di sisi lain, bagi Newcastle (29) hasil im-

let kita bisa meraih medali emas PON di beregu air pistol putra,” jelas Andik.

Menurut Andik saat ini hanya Provinsi Bali yang memiliki prestasi terbaik di beregu putra, setelah itu Jatim dan ketiga NTB. Namun menatap PON 2016 Andik optimis atlet NTB bakal memberikan kejutan besar di PON 2016. Karena selain memiliki tim beregu putra dan putri NTB juga punya atlet menembak perorangan putr/ putri.

Hasil evaluasi latihan terakhir sebanyak 11 atlet yang dipersiapkan mengikuti PON Jabar 2016 mengalami lompatan prestasi yang memuaskan, khususnya beregu putra

(Suara NTB/fan)

LATIHAN MENEMBAK - Salah seorang atlet menembak putra unggulan NTB, Bima Putra Eka Budi Kusuma Wardana sedang menjalani latihan di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Rabu (20/4). membuat lompatan poin tembakan yang luar biasa. Ratarata atlet berhasil mengantongi 551 poin hingga 564 poin.

Poin tertinggi 564 poin masih ditempati Bima Putra, disusul L. Rizal 562 poin dan Kadek Yogi 551 poin. (fan)

Diimbangi Newcastle

bang membuat mereka belum beranjak dari posisi ke-19 dan masih berada di bawah ancaman bayang-bayang degradasi ke Divisi Championship. City lebih dulu membuka keunggulan lewat gol kontroversial dari Sergio Aguero pada menit 14.

Tayangan ulang memperlihatkan Aguero sudah berada dalam posisi offside kala menyambut tendangan bebas Aleksandar Kolarov. Meski demikian, gol tersebut menjadi gol ke-100 Aguero di Liga Inggris.

City hampir memperbesar keunggulan

pada menit 22 lewat Kevin De Bruyne, namun gelandang serang Belgia itu gagal melakukan penyelesaian dengan sempurna.

Menit 28 Newcastle hampir menyamakan kedudukan lewat Moussa Sissoko yang memanfaatkan keteledorann Vincent Kompany untuk berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Joe Hart, namun tendanga-

nya terlalu mudah untuk dijinakkan penjaga gawang utama tim nasioal Inggris itu.

Tiga menit berselang tuan rumah akhirnya menyamakan kedudukan lewat aksi individual Vurnon Anita menusuk dari sisi kanan sebelum

melepaskan tendangan keras yang membentur tiang gawang sebelum melesak ke dalam jala.

City yang bernafsu meraih tiga poin penuh harus menerima hasil imbang berkat kegemilangan penampilan penjaga gawang Karl Darlow menghalau bola sah masuk ke dalam gawangnya.

Di sisi lain, Newcastle hampir meraih kemenangan kedua di bawah arahan pelatih Rafael Benitez jika saja upaya Georginio Wijnaldum tak digagalkan Hart pada menit 88. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DUEL – Gelandang Newcastle United, Sissoko, melewati hadangan bek Manchester City, Vincent Kompany dalam laga yang berakhir dengan hasil imbang 1-1 di Liga Inggris, Rabu dini hari kemarin.

SUARA NTB

Kamis, 21 April 2016

Halaman 12

Pemprov-Pemkot Carikan Tempat Relokasi PKL Imigrasi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengatakan sedang mencari solusi terbaik untuk merelokasi pedagang kreatif lapangan (PKL) di samping Kantor Imigrasi Kelas I Kota Mataram. Lahan yang diminta Pemkot Mataram kepada Pemprov NTB sebagai tempat merelokasi sementara PKL tersebut bukanlah lahan yang nganggur.

“Sedang kita mencari solusi yang paling baik.

Karena semua asset provinsi itu tidak ada yang nganggur, seluruhnya.

Kita sama-sama dengan pak Wali carikan tempat,” kata Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’I, MM dikonfirmasi di Mataram, Rabu (20/4) siang kemarin.

Pemkot Mataram,

katanya meminta untuk merelokasi PKL yang berada di samping kantor Imigrasi tersebut ke sebelah timur Kantor Imigrasi. Namun, katanya, lahan itu cukup sempit sehingga akan dicarikan solusi yang tepat. Yang penting, kata Syafi’i, menjelang MTQ yang akan dilaksanakan awal akhir Juli sampai awal Agustus mendatang PKL di samping Kantor Imigrasi sudah bersih dan ada alternatif dalam jangka panjang.

Alternatif yang akan diambil dalam jangka panjang yakni, kali yang ada di sebelah PKL tersebut akan ditutup.

Kemudian akan dibangunkan lapak-lapak bagi para PKL. “Cuma perlu ada izin dari BWS (Balai Wilayah Sungai), itu yang sedang

kita urus izinnya. Ndak ada yang sulit,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, relokasi PKL di samping Kantor Imigrasi Kelas I Kota Mataram, belum juga terlaksana. Padahal, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional tinggal beberapa bulan saja. Kabarnya, relokasi ini tersandung oleh izin penggunaan lahan oleh Pemprov NTB. Relokasi PKL ini sejak 2015 lalu telah diwacanakan. Selain dinilai kumuh, keberadaan para pedagang memicu kemacetan.

Justru hingga masa jabatan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana berakhir, eksekusi tak juga dilaksanakan.

Justru, wacana ini kembali mencuat dan masuk pada salah satu program 100 hari kerja pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Pemkot Mataram dalam hal ini Diskoperindag telah dua kali melayangkan surat ke Pemprov NTB, untuk meminjam lahan untuk relokasi pedagang sementara.

Namun, Pemprov NTB belum memberikan kepastian terhadap rencana tersebut. (nas)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 21 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

Implementasikan Nilai-nilai Kartini TANGGAL 21 April merupakan hari bersejarah bagi kaum perempuan. Pada tanggal ini dijadikan sebagai era kebangkitan kaum perempuan agar bisa setara dengan posisi lakilaki di berbagai jabatan dan posisi. Jika selama ini, perempuan dianggap lemah dan tidak mampu melaksanakan kepercayaan yang diberikan sudah bukan zamannya lagi.

Bahkan ketika kaum perempuan diberikan kepercayaan menduduki jabatan strategis, mereka mampu melaksanakannya.

Bahkan, bisa mengerjakan sebuah program atau pekerjaan lebih baik dari kaum pria. Di negara ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Ir. H. Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla, kaum perempuan diberikan kepercayaan menduduki jabatan strategis. Sebagai contoh, Presiden Joko Widodo menunjuk Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Sebuah posisi strategis yang menyangkut hubungan bilateral dengan dunia luar dan selama ini dipercayakan pada kaum Adam. Begitu juga di posisi lain, presiden memberikan kepercayaan pada sejumlah profesional dari kalangan perempuan.

Di NTB juga sama. Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan kepercayaan pada sejumlah pejabat dari kalangan perempuan menduduki posisi penting. Meski pejabat yang menduduki jabatan masih dominan kalangan lakilaki, setidaknya kepercayaan yang diberikan tidak boleh diabaikan. Mereka harus mampu menunjukkan, jika mereka mampu dan kepercayaan yang diberikan tidaklah salah.

Di kabupaten/kota di NTB, kita juga patut berbangga.

Bagaimana tidak, sejumlah figur perempuan mampu bersaing dan menunjukkan kompetensinya. Misalnya, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri berhasil menyisihkan sejumlah calon yang bertarung dalam Pilkada Bima 2015 lalu. Itu membuktikan, jika kalangan perempuan mampu bersaing dan tidak bisa dianggap remeh.

Selain itu, sejumlah tokoh perempuan juga menduduki posisi penting, seperti Ketua DPRD Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, pimpinannya adalah perempuan. Itu menandakan, kaum perempuan memiliki kemampuan dan tokoh yang tidak kalah dengan kaum laki-laki. Semuanya tidak terlepas dari perjuangan Raden Ajeng Kartini yang lahir 1879 silam agar kaum perempuan mampu setara dengan kaum laki-laki.

Kini semua cita-cita Kartini berhasil diwujudkan dan tinggal bagaimana kaum perempuan berterima kasih dengan menunjukkan kinerja terbaik dan menjawab kepercayaan yang diberikan.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim), Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, peringatan Hari Kartini di sejumlah sekolah tidak hanya dirayakan dengan menggunakan kebaya atau pakaian adat tradisional. Justru, memperingati Hari Kartini harus dilakukan inovasi-inovasi di tempatnya bekerja. Misalnya, di lembaga pendidikan, dalam memperingati Hari Kartini sekolah harus melakukan inovasi yang mampu membuat siswa memahami dan lebih baik lagi dalam pendidikannya.

Untuk itu, kita berharap agar dalam memperingati Hari Kartini tidak melulu hanya dengan menggelar upacara bendera semata dan menggunakan pakaian adat tanpa ada tindak lanjut dalam mengimplementasikan nilai-nilai Kartini dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting bagaimana peringatan sebuah hari besar nasional dilakukan untuk memberikan pemahaman pada generasi muda mengenai para pahlawan yang berjasa bagi negara. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Antara Kartini dan Mandalika Oleh: ALAU menyebut nama Kartini, kita tidak mungkin menghindar dari pembicaraan tentang perempuan pejuang dan perjuangan perempuan. Meskipun tidak melakukan hal yang ekstrim, Kartini menjadi ikon dari perjuangan kaum perempuan. Surat-suratnya yang terkenal dikumpulkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang dan setiap tanggal 21 April kita memperingati ‘Hari Kartini’ di mana biasanya ada parade anakanak sekolah mengenakan kebaya.

Sebenarnya selain Kartini masih ada sosok-sosok perempuan yang dianggap berperan di masa-masa penting berdirinya negara-bangsa ini. Tetapi sejarah membutuhkan ikon. Dan Kartini entah bagaimana menjadi ikon dari perempuan pejuang dan perjuangan perempuan. Sekarang ini, saya kira, meskipun perjuangan perempuan belum dianggap selesai tetapi posisi kaum perempuan sudah bisa dibilang jauh lebih baik, di mana perempuan sudah bisa dikatakan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Pokok persoalan kaum perempuan memang seperti tidak jauhjauh dari konfrontasi posisi dengan kaum laki-laki. Seakan-akan laki-laki dan perempuan adalah kompetitor satu dan lainnya.

Sering dikatakan bahwa posisi laki-laki lebih kuat, punya hak untuk memutuskan dan lebih pantas untuk memimpin. Suatu situasi patriarkis yang meminggirkan peran-peran kaum perempuan. Kenyataannya saat ini hal tersebut tidak lagi mutlak.

Sudah banyak perempuan yang bisa memutuskan nasibnya sendiri. Mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan, atau berkarir dan hidup mandiri, bahkan menjadi tulang punggung bagi keluarga.

Seperti ada sesuatu yang keliru semenjak posisi laki-laki dan perempuan dihadap-hadapkan.

Ketika manusia-manusia pra-sejarah membagi posisi antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan bertugas memasak dan mengurus anak, sedang lakilaki bertugas berburu dan mencari makanan, manusia setelahnya seperti meletakkan kedua posisi itu sebagai posisi superior-inferior.

Kiki Sulistyo

(Komunitas Akarpohon, Mataram)

Artinya, keduanya memang diperhadapkan dan lalu dipertanyakan sebagai suatu konsep yang tidak memenuhi sifat keadilan.

Sampai di manapun laki-laki dan perempuan itu berbeda. Keduanya tidak mungkin dipersamakan.

Dan keduanya sebaiknya tidak diperhadap-hadapkan, melainkan disandingkan. Jika sejarah mencatat tokoh-tokoh seperti Kartini, Dewi Sartika, atau Cut Nyak Dien sebagai pahlawan-pahlawan nasional, ada juga perempuan-perempuan seperti Marsinah yang telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang kejam. Dan tentunya masih banyak perempuan-perempuan lain yang tidak menjadi ikon, bahkan tidak tercatat sejarah, tapi telah berjuang dan bertarung sekuat bisa demi kehidupan yang lebih baik. Mereka bahkan menjadi ujung tombak bagi lahirnya sosok-sosok hebat. Dan semua itu dilakukan tanpa gembargembor perihal gender dan kesamaan hak.

Di Lombok ada suatu folktale yang sangat terkenal, yang diperingati setiap tahun. Menjadi agenda pariwisata sekaligus ritual masyarakat. Folktale itu perihal Putri Mandalika, putri dari kerajaan Tonjang Beru. Jika kita berpikir bahwa kita hidup dengan sistem patriarki, mungkin folktale ini merupakan kisah yang membuat kita meragukan kesimpulan tersebut. Apa pasal? Kita tahu, Mandalika adalah seorang perempuan. Bagaimana mungkin di zaman primordial, seorang perempuan diberi kekuasaan untuk memutuskan satu perkara yang sangat penting? Manakala perang sudah berada di ambang, Raja Tonjang Beru menyerahkan keputusan pada Mandalika. Suatu tindakan yang bukan saja ‘membatalkan’ dominasi laki-laki, tapi juga mengantar Mandalika pada suatu keputusan yang sangat eksistensialis. Mandalika memutuskan mengorbankan dirinya demi perdamaian, demi kemaslahan seluruh rakyat.

Kita memang perlu memeriksa ‘keaslian’ folktale ini, mungkin saja ada intervensi pikiran modern ke

dalam tubuh sastra lisan yang menjadi mediumnya. Tetapi jika kisah ini memang sudah ada sejak zaman dahulu kala, maka bisa dikatakan kisah ini telah melampaui zamannya. Ketika sekarang orang masih saja meributkan posisi perempuan, suatu dongeng lisan masa lampau justru telah menempatkan posisi perempuan sebagai sosok sentral, bukan cuma bagi keluarga, tapi juga bagi bangsanya. Dan sikap sang raja adalah suatu sikap yang tidak menempatkan perempuan sebagai sosok yang inferior.

Cara kita memandang Kartini sebagai sosok pejuang emansipasi tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau kita menyebut perempuan-perempuan berprestasi sebagai ‘kartini-kartini baru’ kita seperti menafikan suatu kenyataan bahwa Kartini pada akhirnya tidak bisa mengaplikasikan pikiran-pikirannya secara luas. Ia tunduk pada aturan yang justru menempatkan perempuan dalam posisi inferior. Tentu kita bisa mengatakan bahwa zaman itu berbeda dengan sekarang, tetapi justru dengan itu kita mestinya mengambil suatu esensi dari apa yang disebut sebagai “emansipasi’ itu. Bisakah kita mewarisi pikiran-pikiran Kartini jika ia misalnya tidak pernah berkorespondensi, tidak pernah menuliskan pikiran-pikirannya di dalam surat-suratnya?

Yang esensial ini semestinya menjadi pokok pemikiran jika setiap tahun kita memperingati Hari Kartini. Artinya, yang harus kita ingat adalah pemikiran-pemikiran Kartini, bukan (cuma) sosoknya.

Dengan kalimat lain, parade perempuan-perempuan berkebaya sebaiknya tidak menjadi rutinitas puritan, sementara pemikiranpemikiran progresif dan kreatif dari kaum perempuan tidak diberikan ruang di hari dimana seharusnya hal tersebut dirayakan.

Kita tidak tahu siapa yang mengarang folktale Putri Mandalika.

Sebagaimana dongeng-dongeng lainnya yang anonim. Tapi dalam bayangan saya, siapapun itu, ia te-

lah menanamkan suatu pikiran yang egaliter, emansipatif, sekaligus eksistensialis. Suatu konsep yang ‘terlalu’ modern untuk suatu karya sastra lisan, jika folktale itu memang lahir sebelum zaman keaksaraan. Sama seperti Kartini yang juga berpikir progres tentang kaumnya. Dan meskipun Mandalika hanya kisah fiksi, ia adalah produk dari suatu pemikiran, seperti Kartini yang juga memproduksi pikiran-pikiran yang progres di zamannya.

Pada keduanya saya melihat suatu kemungkinan untuk melakukan pemikiran ulang, atau bahkan melakukan dekonstruksi dalam wacana perihal posisi laki-laki dan perempuan yang masih saja dihadap-hadapkan, padahal sudah jelas bahwa laki-laki dan perempuan itu bersandingan.

Wajib pajak nakal sepakat diberantas Petugas pajak nakal juga harus ditindak tegas

*** Diserang hama wereng, petani di Mataram terancam gagal panen Jangan abaikan petani

***

Ikhtiar Merawat Optimisme Ahyar Rosyidi, Aktivis NW, Mahasiswa S2 Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor (IPB).

PERTAMA-tama yang menarik dari buku ini, terutama bukan pada isi tulisannya, tetapi sosok sang penulis. Tuan Guru Hasanain —dari beberapa kalangan saya dengar ia lebih suka disapa Hasanain saja—boleh jadi sosok tuan guru yang keluar dari mainstream umumnya para tuan guru di Pulau Lombok. Pergaulannya melintasi sekat pesantren. Namanya familiar di

Judul Buku Penulis Cetakan 1 Tebal Penerbit

kalangan aktivis gerakan sosial, pegiat lingkungan hingga para pecinta buku. Ia juga aktif memanfaatkan betul teknologi internet untuk menyampaikan pikiran, ide dan kegundahannya.

Satu lagi, Hasanian tidak tergoda bermain politik praktis, di saat cukup banyak para tuan guru terjun ke kancah politik. Bukan berarti Hasanain anti politik, tetapi ia mengambil pilihan menjaga jarak dengan kekuasaan dengan sejumlah pertimbangan yang matang. sekalipun hampir sebagian besar aktifitasnya yang terbentang luas dan beragam, bersentuhan langsung dengan kaum politisi dan para pengambil kebijakan.

Dengan latar seperti ini, kita bisa memahami dengan agak longgar, mengapa Hasanain seperti sosok yang terus menerus gundah dengan keadaan. Ia banyak melontarkan pikiran-pikiran yang menyentak kesadaran. Ia pun cukup kreatif menawarkan sejumlah jalan keluar. Dengan kata lain, Hasanain adalah pengamat yang terlibat. Ia bergulat dalam dua kancah sekaligus: pikiran dan lapangan.

Pada kedua kancah ini, ia intens bergulat untuk terus menerus melahirkan pikiran dan karya-karya nyata. Hasilnya, kita semua tahu, Hasanain bukan “jago kandang”. Prestasinya tidak main-main. Ia adalah fellow Ashoka Internasional, sebuah lembaga nirlaba besar dari negeri Paman Sam. Ia adalah peraih penghargaan bergengsi Ma’arif Award (2008) dari Buya Syafi’i Ma’arif tokoh senior Muhammadiyah. Ia juga dinisbatkan sebagai peraih Magsaysay award dari Filipina (2011).

Yang terbaru, Hasanain dinobatkan sebagai Tokoh Perubahan Indonesia 2015 dari harian Republika. ** : Lorong Kerikil Tuan Guru Buku ini berisi tak kurang dari 80 tulisan ringan, bisa kita sebut catatan lep: TGH. Hasanain Juani as, yang Hasanain tulis dalam rentang : 2016 waktu lima tahun terakhir ini. Dari pu: 195 halaman luhan tulisan lepas ini, kita bisa mencer: Lembaga Pengkajian Publikasi mati penulisnya punya minat yang beIslam dan Masyarakat (Leppim) sar atas banyak hal. Dari soal sampah

IAIN NTB

hingga budaya China. Dari fenomena dong berubah menjadi caci maki atau huAir Asia sampai gagasan pesantren lan- jatan yang tak berguna. sia. Menariknya, sejauh mana pun ** “pengembaraan” ide dan gagasannya, Buku Lorong Kerikil Tuan Guru ini meHasanain selalu kembali memper- nambah koleksi buku-buku NTB yang tautkannya dengan kondisi kekinian dalam 2-3 tahun belakangan ini makin kita di NTB. banyak mengisi pasar buku lokal kita.

Hasanain memang mencintai NTB Buku-buku tentang NTB atau buku-buku dengan segenap perasaannya. Ia men- yang ditulis para penulis NTB, sepatutnya cintai NTB dengan segala persoalan mendapat ruang yang cukup untuk haddidalamnya. Bagi Hasanain —dan itu ir di tengah-tengah publik. Apa yang Lemtercermin jelas dalam bukunya baga Pengkajian dan Publikasi Islam ini—NTB tidak punya alasan dan Masyarakat (Leppim) IAIN NTB untuk tidak bisa maju. NTB lakukan dengan menerbitkan tutidak bisa berdalih ini itu soal lisan-tulisan lepas TGH Hasanain segala macam keterbelakangan ini patut kita apresiasi. saat ini. Hasanain menyirami Kita semua, terutama pemerinkita dengan guyuran optimisme. tah daerah harus lebihserius Ia tak mau kita berkeluh kesah mendorong lahirnya bukuterlalu banyak, apalagi mengbuku NTB dan penulishabiskan energi untuk salpenulis lokal. Buku tering menyalahkan. baik dipilih secara Baginya optimisme adberkala, entah alah satu syarat utama setahun atau dua untuk melangkah lebih tahun sekali dan pasti dan lebih cepat diberikan hadiah membenahi apa yang yang konkret. Peharus dibenahi di rumerintah daerah mah besar NTB kita. harus memfasilitasi Benang merah meramencetak atau memwat optimisme memang perbanyak bukukuat menyembul pada buku NTB dalam hampir keseluruhan segala genre.

TGH. Hasanain Juani tulisan Hasanain. Ia Penterjemahan nasagaknya sadar sepenukah-naskah babon hnya, energi optimisme warisan budaya Lombok ini yang boleh jadi kian Sumbawa pun harus meredup di tengahdikerjakan segera. Minat tengah kita kini. Sikap kribanyak ditingkatkan tis bagi Hasanain, tidak banyak dengan mendekatkan buku berguna jika dilandasi pesimisme pada khalayak. Kemajuan menatap masa depan. Sikap kritis pembangunan suatu daerah, yang pesimis, ungkap Hasanain, tidak semata ukurannya fisik sama sekali tidak memberikan jalan belaka. Kemajuan dunia keluar yang produktif bagi pemecahbuku lokal adalah juga syman masalah bersama. Bahkan conbol kemajuan daerah.

Rubrik ini merupakan kerjasama Badan Perpustakaan dan Arsip NTB dengan Harian Suara NTB. Terbit sebulan dua kali pada hari Kamis . Berisi seputar dunia buku di NTB, baik berupa tulisan resensi, proses kreatif para penulis, dinamika komunitas tulis dan baca, dan aktivis literasi hingga kebijakan pemerintah daerah tentang buku yang perlu publik ketahui. Redaksi menerima sumbangan tulisan yang berkaitan dengan tema-tema di atas. Tulisan di kirim ke E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 21 April 2016

Benarkah Koperasi Unit Desa (KUD) Dapat Mengentaskan Kemiskinan?

Peran Asisten Gubernur Kurang Maksimal Dari Hal. 1 Dikatakan, serapan anggaran yang rendah selalu terulang setiap evaluasi, bahkan tiap tahun. Ia mengatakan, peran para asisten gubernur ini sangat penting untuk membedah kendala-kendala teknis yang dihadapi SKPD yang berada di bawah koordinasinya. ‘’Seharusnya, dalam persoalan teknis begitu, Pak Gubernur kan tidak detil. Di sanalah peran dari para asisten itu. Harus dilakukan, rapat koordinasi. Misalnya Asisten I membidangi Pemerintahan, Asisten II membidangi Pembangunan dan Asisten III membidangi Kesra, itu harus dilakukan evaluasi, kontrol secara rutin kepada SKPD,’’ imbuhnya.

Dosen IAIN Mataram ini menambahkan, bisa saja asisten memanggil SKPD yang serapannya rendah. Kemudian mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi untuk dicarikan solusi dalam mempercepat realisasi anggaran. Para Asisten Gubernur diminta lebih bekerja keras lagi ke depannya dalam mengawal dan mendorong penyerapan anggaran masing-masing SKPD. Ketika ditanya apakah perlu adanya penyegaran Kepala SKPD yang serapan anggarannya rendah? Ahyar mengatakan hal itu tergantung kebutuhan daerah. Tapi, menurutnya, persoalan serapan anggaran ini harus menjadi catatan. Ketika dari hasil evaluasi selalu SKPD tertentu realisasinya rendah setiap dilakukan evaluasi maka bisa saja itu dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan penyegaran. Tapi tentu dalam melakukan penyegaran ada aturan main yang harus diperhatikan yakni UU ASN dan sebagainya. ‘’Serapan anggaran ini saya kira harus menjadi poin. Karena semangat Pak Gubernur ini luar biasa membawa NTB ini mampu bersaing dengan daerah lain. Semangat ini yang harus mampu ditangkap oleh semua Kepala SKPD, termasuk Asisten Gubernur itu,”tandasnya.

Mengenai rendahnya serapan anggaran pada sejumlah SKPD pada triwulan I 2016 ini, kata Rektor IAI Qomarul Huda Bagu Lombok Tengah ini, perlu dicari akar persoalannya. Apakah serapan anggaran yang rendah itu karena persoalan teknis atau kepala SKPD yang kurang inovatif dalam melaksanakan program atau kegiatan. ‘’Ketika ada persoalan, dia cepat melakukan tindakan.

Jangan dibiarkan. Seharusnya kepala SKPD itu harus cepat.

Tetapi solusi yang diberikan mestinya berangkat dari apa persoalan yang dihadapi oleh SKPD itu sendiri. Ini menjadi penting sehingga mencari jalan keluarnya cepat,’ ’ucapnya.

Ia menganologikan kepala SKPD seperti seorang dokter yang mendiagnosa suatu penyakit. Jika diagnosa yang dilakukan tidak cepat maka bisa menjadi masalah yang akut. Seharusnya, lanjut Ahyar, ketika melaksanakan rapat pimpinan (Rapim) sudah diketahui kendala-kendala yang dihadapi SKPD yang serapannya rendah. Sehingga segera dicarikan solusi yang cepat dan tepat untuk mempercepat serapan anggaran.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE yang dikonfirmasi mengatakan bahwa ia memaklumi

tren realisasi anggaran pada triwulan pertama tahun ini. Karena memang ada hambatan dalam mencapai target realisasi yang sudah ditetapkan. ‘’Memang biasanya pada triwulan pertama itu selalu kewalahan, tetapi pada triwulan selanjutnya pasti akan lebih baik. Hal itu terjadi karena ada hambatan yaitu turunnya regulasi baru, yakni Permen nomor 14 tahun 2016 itu,” ujarnya.

Akan tetapi Hadi meminta pada Pemprov NTB agar selalu tetap mendorong dan memantau capaian realisasi anggaran. Bila perlu ke depan ia mengusulkan agar dibuatkan rancangan pembahasan berkala dengan DPRD NTB. Data yang dihimpun Suara NTB, sampai triwulan I terdapat 10 SKPD yang serapan anggarannya masih rendah, di bawah 10 persen. Sampai dengan 31 Maret, realisasi keuangan dan fisik APBD 2016 masing-masing tercapai sebesar 14,64 persen (keuangan) dan 15,11 persen (fisik) dari target 20,65 persen (keuangan) dan 21,74 persen (fisik). Total APBD NTB 2016 sebesar Rp 3,57 miliar lebih. Sampai dengan 8 April 2016, berdasarkan data dari TEPPA Monitor Biro AP dan LPBJP Setda NTB, terdapat 10 SKPD dengan realisasi cukup rendah.

Masing-masing Biro Humas dan Protokol dengan pagu Rp 33,48 miliar, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 8,68 persen. Biro Administrasi Kesra, dengan pagu Rp 18,73 miliar lebih, realiasi keuangan dan fisik baru tercapai 8,22 persen dan 9 persen. Dikpora, dengan pagu sebesar Rp 90,3 miliar lebih, serapan keuangan dan fisik baru tercapai 5,62 persen. Selanjutnya, KPHL Rinjani Barat, dengan pagu Rp 10,62 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 9,31 persen. Dinas Perkebunan, dengan pagu Rp 28,4 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 15,26 persen. Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), dengan pagu Rp 63,8 miliar lebih, realisasi keunagan dan fisik baru mencapai 4,6 persen.

Kemudian, BKD dan Diklat dengan pagu Rp 42,6 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 8,61 persen. RSUD NTB dengan pagu Rp 214 miliar lebih, realisasi keuangan dan fisik masing-masing 7,89 persen dan 9 persen. RSJ Mutiara Sukma Mataram, dengan pagu 48,36miliar, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 8,96 persen.

Serta, Rumah Sakit HL. Manambai Abd. Kadir dengan pagu Rp 41,5 miliar, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 5,92 persen.

Sementara SKPD lainnya, paling banyak serapan keuangan dan fisiknya berada diantara 10-23 persen.

Hanya satu SKPD yang serapan keuangan dan fisiknya paling tinggi, yakni BP3AKB dengan pagu Rp 12,6 miliar.

Realisasi keuangan dan fisik telah mencapai 34,79 persen. (nas)

Dua Daerah Tak Proaktif Dari Hal. 1 dari 10 kabupatan dan kota di NTB, dari Pemda Dompu dan Lombok Tengah dituntun untuk mengajukan permintaan ke pemerintah pusat. Proses ini disebutnya vertikalisasi instansi dari daerah ke pusat. ‘’Saya kok melihat Lombok Tengah dan Dompu yang enggan vertikalisasi,’’ kritik Sriyanto. Pihaknya memang berusaha agar BNNK terbentuk. Tapi hanya daerah yang bisa mengusulkan didasarkan kebutuhan akan hadirnya kantor BNN. Pihaknya hanya bisa memfasilitasi. Hanya saja, keinginannya memfasilitasi ini tidak disambut pihak Pemda Dompu dan Lombok Tengah khususnya.

Sebelumnya Pemda Dompu pernah diajaknya berkoordinasi untuk pengusulan pembentukan BNNK ini, dengan pertimbangan kebutuhan akan lembaga itu di tengah makin berbahayanya pengaruh narkoba. Kepala BNN pun mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Bupati Dompu H. Bambang M.Yasin, responsnya pun positif. Tapi ketika di tataran eksekusi dengan jajaran bupati, hingga kini tak ada realisasi.

Lombok Tengah lebih sulit lagi. Beberapa kali dia mengutus tim ke Lombok Tengah, namun belum juga ada kesimpulan rencana pengusulan pembentukan BNNK. Bahkan dia

mengaku sudah mengirim format surat yang menjadi pengantar usulan, hanya tinggal menyesuaikan isinya. Ini sebagai keinginannya memudahkan pihak Pemda setempat. Tapi sampai saat ini, jangankan usulan ke pusat melalui Menpan RB diajukan, surat yang diajukan pihaknya tak ada balasan. ‘’Saya ndak ngerti juga, kok Pemda di sana diem-diem saja,’’ sindirnya.

Padahal jika BNNK setempat terbentuk, setidaknya menurut dia menjadi visi awal memberantas narkoba. Meski Lombok Tengah belum masuk zona merah peredaran narkoba, tapi potensi itu ada. Itu ditunjukkan dengan makin banyaknya penangkapan di darah itu. ‘’Kalau sudah ada BNNK, tentu koordinasi akan lebih mudah kami dari BNNP tidak mesti harus turun ke sana kalau sekadar penyuluhan dan sosialisasi. Nanti ada BNNK yang langsung bisa diajak koordinasi. Kemudahan kemudahan ini kita dapatkan ketika BNNK terbentuk. ‘’ Tapi dia mengaku tak selesai sampai di sana.

Sriyanto mengaku akan tetap melakukan pendekatan ke Dompu dan Lombok Tengah, agar tidak menyianyiakan jatah pembangunan BNNK. (ars)

Halaman 15

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH.,MM. (Ketua STIE AMM Mataram) SEMASA berlakunya UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi (KUD) pada umumnya hanya bergerak di tempat. Hal ini dilihat bahwa selama ini disebabkan adanya keterbatasan manajemen dan para anggota yang masih memiliki pola pikir ketergantungan dari pihak luar atau pemerintah. Sebab satu ketergantungan akan dapat mengurangi kepercayaan kepada manajemen terhadap usaha bersama di bidang ekonomi dan sosial.

Berdirinya koperasi/(KUD) adalah atas dasar kehendak pemerintah dan sekaligus sebagai konseptor sebab pemerintahlah yang telah menyediakan berbagai fasilitas, seperti peralatan, pergudangan, dan sebagainya. Serta menyediakan seluruh modal (dalam bentuk kredit) yang diperlukan KUD untuk melaksanakan kegiatan.

Di dalam kegiatan usaha KUD menunjukkan pada komitmen tinggi untuk melaksanakan usaha, seperti merealisasikan pembelian pupuk dengan penjualan yang lebih cepat, lebih mudah kepada para anggotanya serta diharapkan akan dapat menaikan market share. Hal-hal tersebut tentunya didasari pada rencana tahunan KUD yang dipandu oleh pemerintah Di dalam KUD penyusunan rencana atas dasar tahunan dan pemusiman, sehingga usahausaha komoditi yang meliputi permintaan pasar, harga stok, dan lain sebagainya akan menjadi pengalaman KUD selama satu tahun yang juga merupakan modal KUD. Maka dengan demikian komitmen pada perencanaan juga sangat tinggi.

Usaha-usaha KUD cenderung menyadarkan diri pada kontribusi/ bantuan luar. Misalnya modal usaha jual-beli yang merupakan hanya pelengkap dari anggota-anggota dan ini tidak dapat merubah manajemen KUD menjadi manajemen mandiri, karena cara berpikir para anggota yang menerima bantuan yang diterima oleh

KUD belum dapat mengantarkan kepada kemandirian KUD itu sendiri.

Dengan diundangkannya UU No. 17 tahun 2012 dalam lembaran negara No. 212 tanggal 30 Oktober tahun 2012, maka Pemerintah Daerah perlu mengkaji lebih dalam bahwa bantuan selama tiga Pelita belum banyak memberikan dampak yang berkesinambungan antara para usaha non-program ke usaha program. Karena kesinambungan sangat dibutuhkan maka harus adanya komitmen pembinaan terhadap business education. Sehingga KUD tetap memegang peranan sebagai pengambil keputusan dan KUD harus memberdayakan diri dan hasil usahanya secara efisien sehingga dapat memberikan nilai tambah pada anggotanya.

Di dalam pasal 112 dari UU yang dimaksud , peran pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar tumbuh dan berkembang dengan baik, dan dalam menetapkan kebijakan yang dimaksud pemerintah dan pemda menempuh langkah-langkah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, serta pemberdayaan koperasi bagi anggotanya. Oleh karena itu sangat tepat keberhasilan pemerintah daerah dalam hal pengadaan gabah/ padi.

Kalau melihat kondisi NTB dengan hasil padinya yang sangat menggembirakan, maka peran ini tentu tepat dimanfaatkan oleh KUD. Sebab petani pada hakikatnya merupakan konsumen, karena penghasilan komoditi pertanian dijual di pasar dan dari hasil penjualannya tersebut sebagian dibelanjakan kembali untuk membeli komoditas non-pertanian. Seperti halnya pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan lain sebagainya dan komoditas lainnya. Sebagian lagi dari hasil penjualannya dipakai untuk membeli sarana produksi dan simpanan. Pengurus KUD dapat menangkap pemikiran ini

sehingga KUD akan memperoleh keuntungan yang cukup besar bila ia bekerja secara efisien dan wajar.

Kalau dicermati sejak pembelian gabah sampai pemasukan ke gudang Bulog maka pengurus akan terpikir tentang perhitungannya bahwa: Selisih harga pokok dan harga jual adalah suatu pos keuntungan yang pertama, sedangkan rendemen gabah dan menyangkut kualitas bahan baku juga merupakan keuntungan lainnya. Pos keuntungan lainnya seperti berkat pengaturan yang cermat dan telaten juga didapat melalui insentif, dan penggantian ongkos angkut. Cadangan SHU, simpanan khusus KUD, lain juga barang-barang yang dipercayakan oleh pemerintah seperti pupuk, gula dan sebagainya sehingga secara akal sehat KUD harus berjaya di tempat.

Hal yang harus disadari bahwa para petani dan anggota KUD yang berada di tingkat desa tingkat kesejahteraannya bukan ditentukan oleh pendapatannya saja, akan tetapi ditentukan juga oleh tersedianya berbagai fasilitas pelayanan yang merupakan kebutuhan para petani setiap hari. Karena KUD diharapkan melakukan interaksi dengan lingkungan setempat terletak pada peran KUD sebagai pusat pelayanan. Dalam peran inilah dapat terjalin suatu ikatan yang formal maupun in-

formal antara KUD dengan utamanya anggota dan masyarakat sekitarnya.

Koperasi bertujuan untuk menjalankan usaha memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi adalah suatu wadah untuk membina kemampuan usaha ekonomi yang lemah. Koperasi merupakan pikiran yang tepat. Karena mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya seperti BUMN, PT, Firma dan CV. Karena koperasi memiliki badan hukum tersendiri, sehingga hal keistimewaan usaha jelas diketahui keuntungan-keuntungan yang melekat disamping otoritas yang lainnya.

UU No. 17 Tahun 2012 sebelumnya mengatur kepentingan koperasi usaha bersama melalui kebersamaan menuju kesejahteraan ekonomi anggota. ini adalah jawaban yang ilmiah guna mengatasi kemiskinan para anggotanya. Oleh karena para pedagang kecil yang muncul di pedesaan tidak bisa mengangkat hasil usahanya untuk lebih baik, maka usaha-usaha bersama di desa berputar dalam batas wilayah kemiskinan dalam batas dan kapasitas terbatas. Oleh karena itu adalah untuk menjawab bahwa koperasi KUD adalah satu-satunya alternatif yang cukup kuat untuk mengangkat kesejahteraan anggotanya atau masyarakat desa.

Disadari atau tidak bahwa bantuan Pemerintah Pusat dari Pelita ke Pelita dahulunya baik berupa aturan-aturan maupun material yang merupakan titipan pemerintah seperti gudang, lantai jemur dan kios (GLK) yang dimanfaatkan oleh koperasi yang diperkirakan di NTB sejumlah 213 unit, GLK sejumlah 136 unit berkapasitas 30 ton yang merupakan modal pinjaman dari pemerintah yang harus jelas apakah akan diatur sebagai modal penyertaan yang

harus berbentuk sertifikat, maka baik modal penyertaan atau modal pinjaman yang diserahkan oleh pemerintah di seluruh Indonesia khususnya NTB tidak dapat dipindahtangankan atau dijual. Hal ini terdengar apakah benar atau tidaknya adanya penguruas KUD/Koperasi yang menjual aset pemerintah lalu dibagi-bagikan ke anggota. Apabila hal ini benar terjadi maka kasus ini dapat diklasifikasikan sebagai penggelapan (Pasal 372-375 KUH Pidana).

Betapa antusiasnya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat miskin, maka kalau dinilai dengan uang atau biaya yang dikeluarkan pemerintah sungguh besar. Tetapi mengapa besarnya dana yang dilimpahkan kepada KUD ini tidak dapat menjawab harapan pemerintah. Masalah kepengurusan Koperasi di dalam UU No. 17 tahun 2012, di samping memiliki otoritas yang lebih luas juga mendapat pembinaan dari pemerintah.

Maka ada koperasi yang berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasarkan azaz kekeluargaan dan demokrasiyang menjadi sasaran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

Untuk itu sebaiknya pemerintah Provinsi kembali menginventariskan permodalan yang telah diturunkan oleh pemerintah dalam pengadaan tanah, sehingga jelas kekayaan yang dipakai oleh KUD selama ini.

Maka Kantor Koperasi Provinsi NTB tentu akan menghitung indikator makro yang lazim digunakan dalam menilai perkembangan koperasi adalah yang bersifat fisik kuantitatif seperti jumlah koperasi, jumlah anggota, volume usaha, dan simpanan koperasi dan simpanan hasil usaha dengan maksud untuk melihat kemajuan secara makro. Dengan demikian akan terlihat bahwa berapa koperasi yang sebenarnya sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah selanjutnya. (*)

Dana CSR Dunia Usaha Diarahkan Intervensi PMKS Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Ir. Husni Thamrin, MM mengatakan sejak tahun lalu, dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau dana tanggung jawab sosial perusahaan dari dunia usaha di daerah ini telah diarahkan untuk mengintervensi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Husni menjelaskan, sejak 2015 lalu, Forum CSR yang dibentuk Pemprov NTB telah membentuk website. Website inilah yang kemudian menjadi media bagi seluruh dunia usaha untuk mengetahui program yang diintervensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi, perusahaan-perusahaan itu, dunia usaha itu, program apa yang ada di sana mereka intervensi langsung dengan dananya,” kata Husni dikonfirmasi di Mataram, Rabu (20/4) siang kemarin.

Penyaluran dana CSR masingmasing perusahaan, baik BUMN

dan BUMD yang beroperasi di NTB, kata Husni dilaporkan secara berkala ke Disosdukcapil.

Namun, ia tak menghafal total jumlah alokasi dana dan jumlah PMKS yang sudah diintervensi mellaui program CSR tersebut.

“Ini sudah jalan. Cuma tak bisa kita ekspose setiap tahap.

Sebelum ada itu (forum CSR), perusahaan membuat arah binaannya sendiri. Setelah ada itu, mereka terarah. Kita memberi info kepada mereka,”ucapnya.

Ia mengakui, sebelumnya penyaluran dana CSR perusahaan banyak yang belum terarah. Namun sekarang, penyalurannya lebih terarah dengan program pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. ‘’Pembinaan terhadap lokus sasaran PMKS ini lebih tepat.

Ini lebih kepada pemberdayaan kalau CSR ini,”imbuhnya.

Seluruh NTB, lanjut Husni, lebih dari 200 perusahaan yang beroperasi. Dalam intervensi program CSR dalam pengentasan kemiskinan, pihaknya hanya mengarahkan kepada lokus atau sasaran yang pelru mendapat-

kan perhatian, untuk dilakukan pembinaan atau pemberdayaan kepada PMKS. “Potensi dana CSR, kita tak mendata sampai jumlahnya. Namun khususu CSR ke Dinas Sosial itu, arahnya ke PMKS,”pungkasnya.

Data dari Disosdukcapil NTB, jumlah PMKS pada tahun 2015 sebanyak 710.050 jiwa.

PMKS tersebut terdiri dari anak balita telantar, anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak menjadi korban kekerasan. Kemudian, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usi telantar, tuna susila, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas. Selanjutnya, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan Nafza, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah, korban bencana alam, korban bencana sosial, wanita rawan sosial ekonomi. Keluarga fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis dan komunitas adat terpencil.

Akibat Revisi Anggaran dan Karakter Belanja Berbeda Dari Hal. 1 Ia menambahkan, serapan fisik yang ada di Biro Administrasi Kesra bersifat kegiatan.

Seperti pembinaan terhadap wakil NTB yang akan mengikuti MTQ nasional pada Agustus mendatang. Para wakil NTB itu dilatih melalui Training Centre (TC) tiap bulan. ‘’Contoh pembinaan adik-adik yang TC tetap berjalan. Tapi itu belum dibayarkan. Tentunya itu bagaimana kita mengaturlah di Biro Kesra. Tetapi yang penting pekerjaan itu berjalan, tidak tertunda pekerjaan itu,’’ jelasnya.

Sampai dengan 8 April 2016, berdasarkan data dari TEPPA Monitor Biro AP dan LPBJP Setda NTB, Biro Administrasi Kesra, dengan pagu Rp 18,73 miliar lebih, realiasi keuangan dan fisik baru tercapai 8,22 persen dan 9 persen. Sementara Biro Humas dan Protokol dengan pagu Rp 33,48 miliar, realisasi keuangan dan fisik baru

mencapai 8,68 persen.

Kepala Biro Humas Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengakui rendahnya serapan keuangan itu jika dihitung secara total anggaran yang dikelola Biro Humas dan Protokol tahun 2016 ini. Namun, jika dihitung berdasarkan target belanja pada triwulan I sebesar Rp 5,5 miliar, sampai pertengahan April sudah terealisasi Rp 3,6 miliar lebih atau 65,12 persen. “Kalau dibagi dengan jumlah pagu anggaran seluruhnya Rp 33 miliar itu, kita sampai 15 April 2016 itu serapan anggaran sudah mencapai 10,7 persen,’’ sebutnya.

Ia mengatakan, karakter belanja Biro Humas dan Protokol berbeda dengan SKPD lainnya.

Pasalnya, dalam anggaran yang dikelola Biro Humas dan Protokol ada yang menyangkut belanja untuk perjalanan dinas pimpinan dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, Sekda. Tentu, kata Yusron, realisasi anggaran itu mengikuti kegiatan

pimpinan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab Biro Humas dan Protokol sedang berproses dan berjalan. “Tinggal barangkali SP2D dalam proses.

Tapi sesungguhnya fisiknya banyak yang sudah terlaksana, ndak ada persoalan,”terangnya.

Untuk triwulan II, kata Yusron pihaknya sedang melakukan pemetaan program/kegiatan yang belum terlaksana pada triwulan I dan melihat program yang akan dilaksanakan pada triwulan II. Tapi, kadang yang menyebabkan rendahnya serapan keuangan ini akibat lambatnya proses SPJ. “Proses SPJ yang agak lambat, padahal kegiatan sudah berjalan. Seperti kerjasama dengan media itu sudah jalan, SPJnya yang agak lambat. Secara fisik sesungguhnya sudah kita laksanakan sesuai triwulan, tinggal persoalan SPJ yang berproses, SPM, SPP sampai SP2D,’’pungkasnya.(nas)

PMKS yang yang sudah diberikan pelayanan baik melalui dana APBD maupun Dekon tahun 2015 vlalu masing-mas-

ing sebanyak 1.311 jiwa dan 23.724 jiwa. Sisa PMKS yang belum diberikan pelayanan sebanyak 685.015 jiwa. (nas)

Usut Dua Proyek Dari Hal. 1 Kejaksaanpunmenyambutdengan membentuk tim untuk mengusut dugaan pelanggaran hokum itu.

Juru Bicara Kejati NTB I Made Sutapa, SH menjelaskan, dua laporan tersebut masih dikaji. Sebab, laporan itu baru diserahkan pelapor belum lama ini. ‘’Kita pelajari dulu, apakah ada indikasi penyimpangan atau tidak,” jelas Sutapa kepada Suara NTB kemarin.

Ia mengatakan, kejaksaan sudah menindaklanjuti laporan tersebut, namun sifatnya masih sebatas menelaah berkas saja.

Tim yang ditunjuk belum melaksanakan aktivitas pengumpulan keterangan terhadap pihak-pihak terkait.

“Kalau permintaan keteran-

gan belum ada,” aku dia.

Setelah didalami, lanjut dia, nantinya tim yang ditunjuk akan melakukan serangkaian pengumpulan data dan keterangan. Itu pun jika ada indikasi awal yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Setelah ditelaah, kami akan klarifikasi pihak terkait,” ungkapnya.

Diketahui, pembangunan groin di Pantai Lakey Dompu ini dilaporkan, belum lama ini. Proyek tersebut diduga bermasalah.

Pembangunan groin ini dikerjakan pada tahun 2015 lalu. Anggaran yang digelontorkan sekitar Rp 4,5 miliar. Sedangkan, proyek tanggul Arahmano di Desa Pemangong, Kecamatan Lenangguar, Sumbawa ini bergulir pada tahun 2015.

Pagu dana proyek tersebut sekitar Rp 12 miliar. (ars)

Partai Golkar Siapkan Subartono Dari Hal. 1 Subartono, yang dikonfirmasi secara terpisah sebelumnya mengakui bahwa dirinya memang pernah diajak bicara soal siapa yang akan menggantikan Umar Said nantinya. “Pernah dipanggil, begini, begini, tapi belum ada penentuan (siapa yang akan menggantikan),” ujar Subartono, Kamis (14/4).

Ia menegaskan, dirinya sebenarnya hanya bersikap pasif,

dan menerima apapun keputusan partai. Melihat banyaknya fenomena pengisian calon pengganti antarwaktu yang dilakukan dengan melompati daftar urutan perolehan suara terbanyak, Subartono pun mengaku tak khawatir. Ia menegaskan, hal itu memang merupakan bagian dari kultur politik saat ini. “Namanya politik, ya kalau saya, istilahnya politik itu saudara kandungnya ‘’policik’’,” ujarnya. (aan)

Sekda Dompu Diperiksa Tujuh Jam Dari Hal. 1 Dana Bansos tersebut diambil dari Satuan Kerja (Satker) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Dompu.

Para penerima bantuan juga dimintai keterangan. Disebutkan, ada puluhan nama kelompok masyarakat, organisasi pemuda, organisasi swadaya masyarakat, serta lembaga-lem-

baga yang bergerak di pemberdayaan publik lainnya.

Tim penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen yang jumlahnya mencapai tujuh kardus.

Dokumen-dokumen berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kuitansi, dan bukti pertanggungjawaban itu kemudian ditelaah.Untuk ditelusuri dugaan adanya penyimpangan. (why)

Diserang Hama Wereng, Petani di Mataram Terancam Gagal Panen Dari Hal. 1 ‘’Pas hujan itu baru kita tahu. Tiba - tiba ada hama wereng,’’ tutur Mutiasih dalam Bahasa Sasak.

Kini hasil panen didapatkan tidaklah seberapa. Padahal sebelumnya, dari satu hektar, ia bisa membawa pulang 6 - 8 delapan ton padi. ‘’Sekarang cuma dapat tujuh kwintal,’’ sebutnya.

Mutiasih mengeluhkan, maraknya pembangunan peru-

mahan di Kota Mataram. Hal ini berdampak terhadap penyempitan aliran sungai.

Sehingga, dampaknya lahan pertanian terendam. ‘’Air tidak bisa keluar. Di sana ditutup, di sini ditutup juga,’’ keluhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Ir. H. Muttawali mengungkapkan, hama yang menyerang padi milik petani bukan hama wereng seperti yang terjadi di

Loteng dan Lotim, melainkan hama blas. Tetapi, keluhan petani ini akan coba dicek oleh petugas. ‘’Yang satu tahu itu hama blas, bukan wereng. Laporan ini akan dicek petugas sekarang,’’ kata Muttawali.

Persoalan hama lanjutnya, tidak bisa ditangani secara singkat. Pihaknya, harus melihat apa dan bagaimana penyebab persoalan ini terjadi. ‘’Ndak bisa kita langsung tangani. Perlu kita lihat dulu apa

permasalahannya,’’ ujarnya.

Persoalan gagal panen akibat banjir dan hama yang terjadi tiap tahun ini, pemerintah kemudian mencarikan solusi dengan meminta petani masuk asuransi usaha tani. Dalam program tersebut, petani hanya membayar Rp 37 ribu per hektar. Dengan jaminan, jika gagal panen akibat puso, hama wereng bahkan banjir, pemerintah akan mengganti senilai Rp 6 juta. ‘’Justru yang rentan itu di

daerah selatan. Malah belum ada yang ikut asuransi pangan ini,’’ katanya.

Subsidi oleh Pemerintah Pusat ini kata Muttawali, sebagai upaya meringankan beban petani ketika terjadi gagal panen. Ia mencatat, dari 1,910 hektar baru 70 hektar lahan pertanian yang mengasuransi tanaman mereka. ‘’Dan itu, lebih banyak berada di daerah Lingkar Utara,’’ pungkasnya. (cem)

Kamis, 21 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Diserahkan ke DPP, PAW Bahrul Fahmi Menggantung Giri Menang (Suara NTB) – Pergantian Antarwaktu (PAW) mantan Ketua Komisi IV DPRD H. Bahrul Fahmi Menggantung, lantaran sampai sejauh ini belum ada kepastian kapan dilakukan PAW. Usulan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum masuk ke dewan, karena calon pengganti Bahrul Fahmi, yakni Iskandar masih proses pengusulan ke DPP PPP di Jakarta. “ Pengganti Bahrul Fahmi sudah ada, yakni Pak Iskandar yang mempunyai nomor urut dua. Tapi masih diproses di DPP, terkait kapan PAW itu menunggu SK dari DPP,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPRD Lobar, Jumarti.

Terkait kapan akan dilaksanakan PAW pihaknya masih menunggu SK hasil Muktamar Islah di Jakarta. Kalau SK sudah turun ke DPW dan DPD, maka Iskandar langsung diusulkan ke Sekretariat DPRD Lobar untuk dilantik.

Proses PAW, katanya, tidak akan mengalami hambatan kembai, karena surat pengusulan sudah masuk, hanya saja akan diubah tanggal dan bulan pengusulannya. Namun, semua ini masih menunggu berakhirnya kisruh di internal PPP, sehingga semuanya bisa diselesaikan.

Ditanya soal pengganti Ketua DPC PPP Lobar, sepeningalan Bahrul Fahmi, pihaknya masih menunggu SK hasil muktamar islah. Tapi saat ini Plt Ketua diisi Taufikurrahman. Tentu muktamar islah ini diharapkan bisa menjadi ajang pembelajaran pendewasaan berpolitik. (her)

Jumarti (Suara NTB/her)

(Suara NTB/kir)

TAK DISITA - Bangunan RPH Barabali ini dipersilakan oleh Kejari Praya untuk digunakan. Kendati proyek ini, sedang tersangkut kasus hukum.

Tak Disita, RPH Barabali Boleh Digunakan Praya (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Feri Mupahir, SH, MH, mempersilakan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menggunakan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali, kendati bangunan ini masih tersangkut hukum.

Dalam hal ini, Kejari Praya tidak menyita aset selama proses hukum berlangsung.

Hanya saja, kata Kajari Praya, Pemkab Loteng hendak lebih cermat dan teliti ketika akan menggunakan aset tersebut. Terutama ketika akan menerima pelimpahan aset dari pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB. Mengingat, ada beberapa item kegiatan yang belum tuntas 100 persen.

Tidak hanya itu, Pemkab Loteng juga perlu mempertimbangkan dampak lingkungan jika mau menggunakan RPH Barabali. Mengingat, spesifikasi untuk Instalasi Pengolahan Ail Limbah (IPAL)-nya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada, sehingga dikhawat-

irkan akan membawa dampak bagi lingkungan sekitar. “Bahaya juga juga kalau mau digunakan. Lantaran IPAL-nya tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan. Hal ini pulalah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Disinggung proses hukum kasus ini, Feri mengaku sampai sejauh ini masih terus diperdalam. Beberapa pihak terkait, sudah dan akan dipanggil. Termasuk para tersangka juga akan terus diperdalam keterangannya sembari menunggu hasil audit dari BPKP Perwakilan NTB untuk kepastian dugaan nilai kerugian negaranya.

Sebelumnya, Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, MM, mengaku pemerintah daerah sebenarnya mau menggunakan fasilitas tersebut. Hanya saja, karena masih tersangkut hukum, pihaknya menjadi ragu. “Sebenarnya kita ingin segera menggunakannya. Tapi karena masih tersangkut hukum, jadi kita juga belum berani,” tegasnya.

Terkait rencana penggunaan RPH Barabali, kata Nasrun, pihaknya sudah sempat berkoordinasi dengan Kejari Praya. Namun sampai sekarang, tindak lanjutnya belum ada kejelasan, sehingga Pemkab Loteng sendiri belum berani mengambil keputusan. (kir)

KPH Matangkan Rencana Usaha Menuju PPK - BLUD Mataram (Suara NTB) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) sedang berusaha mempersiapkan diri menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD). Caranya antara lain melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi yaitu Universitas Mataram.

Selain itu, juga mematangkan persiapan dengan memenuhi persyaratan menjadi BLUD. Menurut Ketua Asosiasi KPH Indonesia, yang juga Kepala KPHL Rinjani Barat, Ir. Madani Mukarom., M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/4), mengatakan salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki rencana usaha. “Sudah kita siapkan rencana tata kelola, rencana bisnis secara lengkap,” katanya.

Semua itu akan diusulkan ke Gubernur. Ia mengatakan, tujuan dari BLUD agar KPH dapat mandiri melalui berbagai sumber pendapatan berbasis kelestarian. KPH didorong menjadi BLUD, karena KPH bekerja multi sektor dalam pengelolaan kawasan hutan. Melalui PPKBLUD dapat menutup kebutuhan anggaran. Nantinya KPH akan berbentuk semi bisnis “Saya optimis, kami ke depan bisa membiayai sendiri. Tujuan BLUD supaya mandiri

pada anggaran. Dalam rangka desentralisasi,” ujarnya.

Di KPH Rinjani Barat sendiri, katanya, pihaknya sudah membuat rencana usaha, antara lain mengembangkan pelet kayu, yang diambil dari sampah hutan, seperti rantingranting pohon, atau kertas dan jerami. Nantinya itu akan menjadi bahan bakar yang baik untuk oven tembakau.

“Tahun ini akan dicoba satu mesin untuk membuat pelet kayu. Ke depan ini bisa menjadi pendapatan,” katanya.

Selain itu, akan dibuat penyulingan kayu putih. kayu putih, kata Madani, dapat tumbuh di lahan-lahan tidur di beberapa titik di kawasan Lombok Utara. Diharapkan di lahan itu bisa tumbuh dengan subur. Serta melibatkan masyarakat. Juga akan diupayakan penyulingan nilam.

Di tahun ini akan dibeli mesin penyulingan nilam.

Sumber pendapatan lainnya seperti pengembangan kawasan wisata di wilayah KHPL Rinjani Barat akan terus diupayakan. Selain juga pendapatan yang bukang langsung dikelola KPH, seperti mendapatk bagian dari perusahaan yang berlokasi di wilayah KPHL Rinjani Barat. “Sumber-sumber pendapatan yang dikelola KPH dan yang tidak dikelola KPH akan menjadi terus diupayakan agar KPH bisa menjadi BLUD,” katanya. (ron)

Penjualan Saham MDB Perlu Dikaji Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai rencana anak perusahaan grup Bakrie, PT. Multicapital yang akan menjual saham sebesar 18 persen milik PT. Multi Daerah Bersaing (MDB). MDB merupakan konsorsium bentukan PT. Multicapital dan PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang mengakuisisi saham 24 persen PTNNT. Kabar mengenai rencana penjualan saham PT. MDB itu diungkapkan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST. Dikatakan, PT. MDB menguasai 24 persen saham PTNNT. Komposisi kepemilikan saham 24 persen itu, yakni 18 persen dikuasai PT. Multicapital dan sisanya 6 persen oleh PT. DMB. “Sampai sejauh ini belum ada yang resmi.

Ini kan masih wacana, atau pendapat. Segala sesuatu dalam bisnis itu bisa saja terjadi.

Tapi itu perlu juga melalui kajian-kajian yang komprehensif sesuai dengan aturanaturannya,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Rabu (20/4) siang kemarin.

Amin mengatakan, jika penjualan saham MDB itu menguntungkan daerah maka kenapa tidak untuk dipertimbangkan dijual. Tapi, katanya, sejauh ini belum ada pembahasan terkait hal ini.

“Saya belum bisa mengomentari terlalu jauh dan terlalu dalam karena ini perlu hitungan-hitungan, skema-skema. Kita perlu waktu dan kajian tadi,”imbuhnya.

Jika ada rencana untuk menjual saham MDB maka tentu pemilik saham akan berembuk terlebih dahulu. Termasuk mengenai tunggakan dividen yang belum diterima selama beberapa tahun terakhir. ‘’Sampai sejauh ini kita sudah menempuh lagi cara-cara ke dalam, kekeluargaan dulu, melakukan penagihan.

Kita melayangkan surat. Dalam waktu dekat kita akan membahasnya lagi bersama DPRD. Supaya kewajiban ini segera diselesaikan,”ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Sumba-

wa Barat, Fud Syaifuddin, ST ketika dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela menghadiri HUT Satpol PP ke-66 di Pendopo Walikota Mataram, Selasa (19/4) mengatakan PT. Multicapital berencana menjual saham yang dimiliki di PT. MDB. “Saya dengar Multicapital ingin menjual sahamnya (18 persen). Apakah kita yang akan membeli atau kita yang ikut bareng bersama Multicapital jual (saham 24 persen) bersama-sama. Saya dengar Multicapital akan menjual sahamnya itu,” ungkapnya.

Jika PT. Multicapital menjual sahamnya, kata Fud, maka alternatif pertama yang mereka tawarkan adalah menjualnya ke PT. DMB. Hal serupa juga berlaku, jika saham Pemda sebesar 6 persen itu mau dijual, maka pertama kali harus ditawarkan ke PT. Multicapital. “Tapi kita mendengar bahwa mereka (multicapital) akan menjual sahamnya. Kita ini ingin duduk bareng, solusinya bagaimana. Kalau lebih baik kita jual (semuanya), iya kita jual,” ujarnya.

Namun, sebelum Multicapital menjual sahamnya, harus diperjelas asset pemda yang ada di sana. Artinya, tunggakan dividen dari PT. MDB maupun advance dividen dari PT. Multicapital harus jelas. Saat ini, ujar Fud, masih ada perbedaan data antara MDB dengan DMB. Di satu sisi MDB mengklaim sudah membayar lebih, di satu sisi DMB mengatakan perusahaan itu masih menunggak pembayaran dividen.

“Ini belum kita lihat, antara selisih utang. Apakah DMB yang berutang ke MDB atau MDB yang berutang ke DMB. Ini yang sampai hari ini belum jelas. Yang jadi persoalan, ada perbedaan angka antara pihak DMB dengan MDB. Satu sisi MDB yang bilang bahwa mereka telah bayar lebih. Di satu sisi juga DMB bilang MDB yang masih berutang,”ucapnya.

Untuk memperjelas ini, Gubernur NTB, Bupati Sumbawa dan Bupati Sumbawa Barat menurutnya perlu duduk bersama sesegera mungkin dengan mengundang PT. MDB dan pihak terkait lainnya. Sehingga persoalannya menjadi terang untuk diselesaikan. “Kita berharap pihak Gubernur harus mengambil inisiatif untuk tiga daerah ini bisa bertemu, antara Gubernur, Bupati KSB dan Bupati Sumbawa. Yang kita minta mereka mengundang secara resmi apakah itu ada pihak pemerintah, DPRD dari tiga daerah ini. Biar kita tahu dan sepaham.

Satu persepsi yang sama. Sehingga kalau kita mau negosiasi dengan pihak Multicapital atau dalam hal ini MDB itu clear and clean,” harapnya. (nas)