Snt 21062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN NOMOR 92 TAHUN KE 12

SUARA NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 21 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

HIMBARA Berbagi Rezeki dengan 1.500 Anak Yatim Piatu di Mataram Mataram (Suara NTB) – Empat BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA) masing-masing, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN berbagi rezeki atau berbagai kebahagiaan dengan 1.500 anak yatim piatu. Mereka berasal dari 40 panti asuhan yang tersebar di Kota Mataram. Sebagai salah satu bentuk program kepedulian kepada masyarakat, HIMBARA Berbagi Bersama Anak Yatim Piatu ini digelar sebagai bentuk berbagi kebahagian di bulan suci Ramadhan 1437 hijriyah ini dengan berbuka puasa bersama.

Setiap bank dalam HIMBARA akan menjadi tuan rumah dan koordinator acara buka puasa bersama anak-anak yatim piatu secara bergantian

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Wagub NTB H.Muh. Amin, foto bersama dengan pimpinan bank yang tergabung dalam HIMBARA serta anak yatim piatu penerima bantuan.

SANTUNAN - Sebanyak 1.500 anak-anak yatim piatu foto bersama setelah bersuka cita menerima santunan dari BUMN yang tergabung dalam HIMBARA.

di kota-kota yang berbeda. Untuk acara buka puasa bersama di Mataram kali ini, BNI bertin-

menjadi koordinator. Untuk buka puasa selanjutnya akan dikoordinir oleh bank lainnya,’’ ujar Ket-

dak sebagai koordinatornya. ‘’Khusus untuk buka puasa bersama anak yatim kali ini, BNI

ua II HIMBARA sekaligus Direktur Utama PT BNI (Persero) Tbk, Bersambung ke hal 15

Tindaklanjuti Keluhan Petani

Polda NTB akan Cek Alat Pemipil Jagung Mataram (Suara NTB) Polda NTB akan turun ke lapangan mengecek kondisi alat pemipil jagung yang dikeluhkan sejumlah petani penerima bantuan di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bantuan alat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB ini, diduga tidak sesuai harapan petani. ‘’Ya informasi dari masyarakat akan kita tampung. Kita akan cek langsung ke sana (lapangan),’’ kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP. Dra. Hj.Tri Budi Pangastuti, MM ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/6).

Selain proses pengusutan yang berlangsung dengan pemeriksaan dan klarifikasi pihak terkait, Tri Budi menyebutkan kondisi di lapangan yang disampaikan dalam bentuk informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti.

Seperti diberitakan sebelumnya, petani mengeluhkan bantuan dari Dinas Pertanian TPH NTB karena dinilai bekerja tak sempurna. Alat yang disalurkan melalui Dinas Pertanian KLU itu berdasarkan penelusuran (Suara NTB, Se-

TO K O H SP3 Tidak Haram

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/lin)

LELAH - Seorang laki-laki paruh baya tergeletak dan tidur di pinggir jalan di Kota Mataram karena kelelahan. Usianya yang sudah tak muda lagi, tidak menyurutkan semangatnya mengais rezeki sebagai pemulung.

Apel Kesiapsiagaan Linmas di Pulau Sumbawa

Senjakala Kekuasaan Umar Said

Pembinaan Satlinmas Harus Didukung dari APBD Kabupaten/Kota

Tedjolekmono (Suara NTB/ars)

Godok Anggota Pansel PEMPROV NTB sedang menggodok nama-nama anggota Panitia Seleksi (Pansel) yang akan menjaring sejumlah Kepala SKPD yang lowong. Pemprov masih menunggu lima nama anggota Pansel yang berasal dari unsur eksternal.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM mengatakan pihaknya tinggal menunggu anggota Pansel yang berasal dari IAIN Mataram, Universitas Mataram, IPDN NTB dan dua orang pakar dari kalangan profesional.

Bersambung ke hal 15 H. Abdul Hakim

SETELAH menggelar apel kesiapsiagaan di Pulau Lombok pada bulan April 2016, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi NTB, khususnya Bagian Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menggelar apel serupa di Pulau Sumbawa. Selama bulan Mei 2016, Bidang Linmas pada Satpol PP NTB menggelar apel kesiapsiagaan Linmas dalam rangka perbantuan pengamanan dan penanggulangan bencana tahun 2016 di seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa.

Kepala Satpol PP NTB Drs. Lalu Dirjaharta, MSi, melalui Kepala Seksi Linmas pada Bidang Linmas Satpol PP NTB Rizal Zulkamar, S.Sos, menjelaskan, apel kesiapsiagaan Satlinmas merupakan salah satu program pembinaan Gubernur NTB terhadap Satlinmas kabupaten/kota.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

APEL - Apel kesiapsiagaan Satlinmas yang digelar di Satpol PP Sumbawa Barat tanggal 10 Mei 2016 lalu.

POSE BERSAMA - Kepala Seksi Linmas pada Bidang Linmas Satpol PP NTB Rizal Zulkamar bersama personel linmas pose bersama usai Apel Kesiapsiagaan Linmas di Kota Bima tanggal 24 Mei 2016.

4 : 57

(Suara NTB/dok)

120 Kades Belajar di Montong Gamang

(Suara NTB/kir)

HM. Amin Abdullah

DPRD NTB menyetujui usulan pergantian Ketua DPRD NTB dari H. Umar Said, S.Ag, ke Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH. Keputusan itu diambil lewat paripurna yang penuh interupsi, Senin (20/6). Ditinggalkan sepuluh fraksi yang pernah membelanya, Umar kini tak lagi memiliki perisai untuk menangkal serangan DPD Partai Golkar NTB. Setelah dilantik sebagai Ketua DPRD NTB pada Kamis, 16 Oktober 2014 lalu, Umar Said tampaknya akan segera meninggalkan posnya sebelum jabatan tersebut genap berusia dua tahun.

Umar sesungguhnya bisa saja lengser lebih dini. Sebab, usulan untuk mengganti di-

(Suara NTB/ist)

KEJAKSAAN Tinggi NTB sempat dikritik atas keputusannya menghentikan penyelidikan dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah kasus yang ditanganinya. Meski itu diera Kajati sebelumnya, Kajati NTB yang baru, Tedjolekmono, SH,MH, juga memberikan penjelasan terkait terbitnya SP3 tersebut.

Bersambung ke hal 15

nin 20/6), malah menyulitkan petani.

Hal itu dialami Kelompok Tani Mekar Sari II di Boyotan Baru, Gumantar, Kayangan, KLU. Petani di kelompok itu bahkan harus menambah pekerjaan membersihkan lagi jagung yang sudah dipipil. Alat senilai Rp 22,6 juta itu sedianya mampu memipil jagung 1 ton per harinya. Tapi dengan alasan disebutkan tadi, petani menjadi enggan.

Alat yang diterima Kelompok Tani Dusun Aiq Bari, Gumantar pun mengalami kekecewaan yang sama. Setelah serah terima alat seminggu yang lalu, para petani mengaku khawatir hasil pipilannya malah bakal membuat anjlok harga karena kualitas menurun.

Bersambung ke hal 15

BERADA di daerah perbatasan, nyatanya tidak lantas membuat Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah (Loteng) minim inovasi. Sebagai desa yang mengedepankan keterbukaan, Desa Montong Gamang kini dikenal sebagai desa pelopor Sistem Informasi Desa (SID). Karena dari 139 desa dan kelurahan yang ada di Loteng, Desa Montong Gamang termasuk yang paling awal menerapkan dan mengembangkan SID. SID sendiri merupakan salah satu bentuk keterbukaan yang diterapkan oleh desa. Di mana desa secara terbuka memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan

oleh masyarakat secara online. Mulai dari besaran anggaran desa yang dikelola, arah penggunaannya sampai rencana program yang akan dilaksanakan. Bahkan, capaian pelaksaan program desa juga dibuka secara gamblang. ‘’Dengan adanya SID, maka masyarakat bisa mengakses informasi apapun terkait pemerintah desa.

Dan, tidak ada satupun informasi yang memang seharusnya diperoleh masyarakat, itu ditutup-tutupi oleh pemerintah desa,’’ ungkap Kepala Desa Montong Gamang, H.M. Amin Abdullah, Sabtu (18/6).

Bersambung ke hal 15

5:07

12:19

rinya dengan Isvie sudah dituangkan dalam surat DPD Partai Golkar NTB nomor 17/GOLKAR-NTB/2016, tertanggal 4 Februari 2016.

Namun, kala itu, dukungan sejumlah fraksi terhadapnya masih sangat kuat.

Melalui sikap dan pernyataan politik mereka, fraksi-fraksi membangun semacam benteng psikologis untuk menahan laju keputusan DPD Partai Golkar NTB yang sudah ngebet melengserkan dirinya.

Tapi kemarin, angin berbalik. Seolah dikomando, fraksifraksi di DPRD NTB berputar haluan. Dalam paripurna tersebut, terlihat jelas bahwa mereka sudah tidak lagi berada di sisi Umar Said.

Bersambung ke hal 15

15:39

18:09

19:23

SUARA NTB Selasa, 21 Juni 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Peremajaan Kawasan Padat Penduduk

Tunggu Anggaran DALAM rangka menyambut penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-26 yang akan berlangsung di Kota Mataram, setiap kelurahan akan membuat gapura yang dihias sesuai dengan nuansa MTQ. Rencananya Pemkot Mataram juga akan menggelar lomba gapura untuk menyemarakkan kegiatan tersebut. Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan (Suara NTB/dok) Mataram berencana akan H. Halil membuat gapura di titik-titik yang dekat dengan jalan utama.

Namun disampaikan Lurah Pagesangan Timur, H. Halil pihaknya belum memiliki dana untuk membangun gapura.

Saat ini pihaknya menunggu dana yang rencananya akan diberikan kepada semua kelurahan masing-masing sebesar Rp 20 juta untuk persiapan MTQ. “Kami ingin membuat pintu gerbang (gapura) di pintu-pintu masuk besar di pinggir jalan tapi belum ada dananya. Kan dijanjikan dari Pemkot Mataram, tapi belum ada sampai sekarang. Ini kami sedang menunggu dana itu,” ujarnya dihubungi Senin (20/6).

Halil mengatakan sejak jauh hari pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada warga Pagesangan Timur agar mempersiapkan diri menyambut MTQ Nasional. Ia mengimbau kepada warganya agar tetap menjaga kebersihan lingkungan. Terpenting juga adalah bagaimana menjaga suasana aman dan tertib.

Terkait para pedagang miras tradisional atau tuak, Halil mengatakan warga telah menaati imbauan Pemkot Mataram untuk tak lagi berjualan secara terbuka. Di wilayahnya tak ada lagi pedagang miras yang berjualan di pinggir jalan. “Saya rasa kalau miras itu para pedagangnya sudah mengerti dengan aturan dari Walikota dan Wakil Walikota,” ujarnya.

Selama Ramadan ini, Halil mengatakan pihaknya juga tetap melakukan pemantauan. Kepala lingkungan (kaling) diminta mengimbau melalui pengeras suara di masjid-masjid untuk mengingatkan anak-anak maupun orang tua agar tidak bermain petasan selama Ramadan. “Sebelum salat Tarawih disampaikan ke warga agar anak-anak tidak ada yang bermain petasan. Para orang tua juga diminta untuk mengingatkan anak-anaknya agar tidak membeli petasan,” jelasnya.

Kondisi wilayah selama Ramadan ini disampaikan Halil aman dan terkendali. “Sekarang ini tetap aman. Biasanya kalau ada hal-hal yang mengganggu kaling langsung melapor agar dikoordinasikan dengan Satpol PP. Saya juga tetap keliling memantau selama puasa ini,” tandasnya. (ynt)

Bangun Kesepahaman dengan Masyarakat Setempat Jadi Soal Utama Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB merancang rencana peremajaan atau penataan kawasan padat penduduk di Kota Mataram, khususnya di Kelurahan Dasan Agung. Namun yang menjadi soal utama bagi Pemkot Mataram adalah bagaimana membangun kesepahaman bersama dengan masyarakat setempat terkait rencana ini. “Persoalan utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana membangun kesepahaman dengan masyarakat lokal setempat. Itu menjadi crucial point karena tidak bisa juga masyarakat yang berada dalam posisi sudah sangat lama tinggal di situ lalu kemudian ujug-ujug kita langsung dengan pemikiran baru yang di luar kapasitas dan kemampuan,” terang Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE., MM Senin (20/6).

Martawang menyampaikan perlu berbagai tahapan yang harus dilalui dalam proses mencapai kesepahamam bersama apakah itu melalui sosialisasi, rembuk bersama, dan pendekatan lainnya. “Dimana ujungnya adalah kesepahaman bersama bahwa kita perlu melakukan pendekatan dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat perkotaan di situ. Itu kata kuncinya,” jelasnya.

Pihaknya bukan dalam posisi menentang rencana tersebut, Pemkot Mataram juga memiliki ide yang sejalan dengan Pemprov NTB dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Tinggal sekarang bagaimana skenario itu dibangun agar tidak menimbulkan problematika sosial yang dapat mempengaruhi harmonisasi kehidupan masyarakat.

Penataan kawasan padat

penduduk disampaikan Aweng juga telah direncanakan sejak empat tahun lalu.

Bukan hanya Dasan Agung yang masuk dalam perencanaan, tapi beberapa wilayah yang memang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Berdasarkan data Bappeda, ada beberapa titik yang masuk dalam wilayah padat penduduk seperti Gomong, Ampenan Utara, beberapa titik di Sekarbela, Karang Kelok dan beberapa titik lainnya. “Itu bagian-bagian dari pemukiman tradisional yang membutuhkan intervensi yang bersifat spesifik dan komprehensif. Tentu di situ ada persoalan sanitasi, aksesibilitasnya, drainasenya dan bagaimana pengelolaan dan penanganan persampahannya,” terangnya.

Persoalan ini disampaikan Aweng juga menjadi atensi dan PR yang harus dikerjakan

ke depan. Namun juga membutuhkan pendekatan yang komprehensif karena dalam persoalan itu ada hal-hal spesifik yang perlu dijadikan acuan awal dalam melakukan revitalisasi kawasan yang dikategorikan padat penduduk. “Adapun ikon-ikon baru yang muncul belakangan itu menjadi bagian yang saling melengkapi. Saling memberikan akses atau stimulus untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan,” jelasnya.

Penataan yang telah dilakukan di pinggir Sungai Jangkok juga menjadi skenario besar yang berkaitan dengan rencana peremajaan kawasan.

“Kita sudah mulai dengan menata di kawasan pinggir kali. Ini bagian dari skenario besar itu sambil bertahap kita lakukan upaya-upaya, komunikasi agar ada pemahaman bersama dengan standar-stan-

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

L. Martawang susun. “Tidak semudah itu dan perlu disosialisasikan,” ujarnya.

Menurut Mahmuddin kebijakan itu bisa terlaksana tergantung dari masyarakat juga. Masyarakat menurutnya lebih senang dengan tradisi guyub atau kumpul bersama di mana tempat tinggalnya berdekatan satu sama lain.

“Artinya program ini tanahnya kita ambil dan dibuatkan rumah susun. Itu konsepnya.

Tapi apa iya masyarakat mau? Ini berat dan butuh proses panjang,” jelasnya. Kendati demikian, Mahmuddin mengatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Dinas PU NTB terkait rencana ini. (ynt)

61 Kantor Belum Terkoneksi Aplikasi

BKD Bingung Deteksi Kehadiran Pegawai

Soroti RPJMD Kota Mataram FRAKSI GNB (Gerakan Nurani Bangsa) menyoroti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). ‘’Kita berharap RPJMD ini sesuai dengan visi misi Walikota Mataram,’’ kata Ketua Fraksi GNB DPRD Kota Mataram, H.M. Faesal kepada Suara NTB kemarin. Dengan demikian, SKPD dapat mengimbangi.

Ia mengingatkan kepada eksekutif bahwa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa raperda RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih wajib sudah ditetapkan enam bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilantik. ‘’Itu artinya waktu yang tersisa 58 hari kalender (paling lambat tanggal 17 Agustus 2016). Sehingga kami berharap raperda RPJMD tersebut agar sesegera mungkin diajukan ke Dewan untuk dilakukan pembahasan,’’ katanya.

Faesal melihat masih banyak SKPD yang belum memahami apa yang menjadi tupoksinya. Terhadap SKPD yang lamban bahkan tidak paham apa yang menjadi tupoksinya, Faesal menyarankan kepada Walikota untuk melakukan evaluasi pejabat. ‘’Kesempatannya nanti waktu mutasi itu kesempatannya,’’ ujar Faesal.

Lama atau tidaknya seorang pejabat menempati suatu jabatan tertentu bukan jaminan pejabat bersangkutan memahami tupoksinya. ‘’Jangan-jangan saking lamanya makanya mereka tidak paham,’’ imbuhnya. Politisi nasdem ini tidak menampik bahwa ada kesan bahwa pejabat yang tidak mampu mengikuti ritme kerja Walikota dan wakil Walikota Mataram tengah dilanda kebosanan.

Tetapi yang menjadi persoalan, demikian Faesal, bahwa pemerintahan AMAN (Ahyar-Mohan) jilid dua ini ingin ‘’berlari kencang’’. Sehingga, bagi pejabat yang tidak bisa menyesuaikan diri, Walikota maupun Wakil Walikota harus mampu mendorong mereka untuk dapat menunjukkan kinerja yang lebih maksimal. ‘’Pokoknya kalau SKPD tidak mampu, itu urusannya pak walikota,’’ cetusnya. (fit)

dar kehidupan masyarakat perkotaan yang lebih baik,” jelasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga menawarkan pola penataan dimana kepemilikan lahan di perkampungan itu harus diambil alih oleh pemerintah asalkan semua penduduk menyepakatinya. Jika telah ada kesepakatan dengan semua penduduk maka rumah warga akan dirobohkan dan akan ada kepemilikan bangunan secara vertikal. Di kawasan itu juga akan ada ruang terbuka hijau (RTH), ruang untuk aktivitas publik, dan akses yang menghubungkan seluruh wilayah tersebut.

“Tapi sekali lagi tidak bisa ujug-ujug langsung kita laksanakan. Butuh proses untuk itu semua sehingga tidak menimbulkan problematika sosial perkotaan yang dapat memunculkan disharmoni di tengah kehidupan masyarakat,” demikian Martawang.

Senada dengan Bappeda, Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan rencana tersebut juga membutuhkan proses lama. Menurutnya tidak semudah itu dilaksanakan penataan atau peremajaan kawasan penduduk dan mengganti tempat tinggal warga dengan membangun rumah

(Suara NTB/cem)

TEMPEL STIKER - Kadishubkominfo, H. Khalid didampingi Kabid Opdal, Mahfuddin Noer dan Ketua Organda, Suratman Hadi menempelkan stiker laik jalan pada salah satu angkutan lebaran.

Angkutan Mudik Ditemukan Tak Laik Jalan Mataram (Suara NTB) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) bersama Balai Jalan Nasional, Organisasi Angkutan Darat dan aparat dari TNI dan Polri melakukan uji kelaikan jalan angkutan mudik lebaran di Terminal Mandalika, Senin (20/6). Dari hasil pengecekan tersebut ditemukan salah satu angkutan mudik (bus, red) tak laik jalan.

Pantauan Suara NTB, petugas dari Dishubkominfo mulai melakukan pengecekan angkutan lebaran sekitar pukul 09.10 wita. Satu persatu angkutan mudik ini diperiksa mulai dari surat - surat, kondisi kendaraan, lampu, spion, klakson serta kondisi ban.

Namun, satu kendaraan jenis bus mini kabur saat petugas ingin memeriksa kendaraan tersebut.

Kepala Dinas Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid menjelaskan, pemerik-

saan kelaikan kendaraan ini lebih awal dilakukan sesuai dengan permintaan Kementerian Perhubungan. Tujuannya, agar memastikan bahwa semua angkutan baik itu angkutan kendaraan antar provinsi (AKAP) dan angkutan kendaraan dalam provinsi (AKDP) benar - benar menjamin keselamatan penumpang. Pengecekan kendaraan ini dimulai tanggal 20 - 24 Juni.

Ia menyebutkan, 218 kendaraan akan diperiksa.

“AKAP itu 118 dan AKDP 100. Jadi 218 kendaraan akan kita periksa,” kata Khalid usia mengecek kelaikan angkutan mudik di Terminal Mandalika, Senin (20/6).

Lima item yang diperiksa sesuai arahan Kementerian Perhubungan yakni, rem, fisik kendaraan, lampu, klakson dan ban tidak boleh vulkanisir. Hasil pengecekan, ada satu kendaraan kondisi bannya gundul sehingga dikategorikan tak laik jalan. Pihaknya

tidak memberikan izin dan menempelkan stiker sebelum ban diganti.

Bukan saja kondisi kendaraan diperiksa, tetapi kata Khalid, sopir kendaraan juga turut diperiksa kesehatannya.

Apakah mengkonsumsi narkoba dan miras. Badan Nasional Narkotika (BNN) dalam waktu dekat ini akan mengecek.

Ia menegaskan, angkutan mudik lebaran yang belum mendapatkan stiker tidak diizinkan jalan. Bisa saja, aparat kepolisian maupun petugas Dishubkominfo memberhentikan kendaraan tersebut apabila ditemukan stiker laik jalan dari petugas.

Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Mataram, Suratman Hadi mengapresiasi langkah Dishubkominfo untuk lebih awal memeriksa kondisi angkutan lebaran. Artinya, ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk menjamin keselamatan penumpang. (cem)

Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sejauh ini masih kebingungan mendeteksi tingkat kehadiran aparatur sipil negara. Dari 129 instansi mulai dari SKPD, Bagian, Kecamatan hingga Kelurahan menggunakan absensi sidik jari, 61 diantaranya belum terkoneksi aplikasi. Sementara, dua instansi yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan RSUD Kota Mataram belum menggunakan absensi sidik jari.

Kepala BKD Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyampaikan, kendala ditemukan di lapangan bahwa instansi baik itu di SKPD, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan aplikasi absensi mereka belum terkoneksi dengan aplikasi di BKD, sehingga tidak diketahui secara detail jadwal jam hingga menit berapa pegawai masuk dan pulang kerja.

“Kendalanya aplikasi belum langsung print out menit kedatangan,” aku Dewi ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/6).

Ia menyebutkan, 61 kantor belum terkoneksi aplikasi absensi di BKD tidak bisa dilakukan pengajuan tunjangan kinerja. Sesuai aturan, ASN yang terlambat bahkan tidak hadir akan dipotong tunjangan kinerja daerah sesuai surat

keputusan walikota. Ketidaksesuaian ini tambahnya, SKPD ada yang membeli absensi sidik jari lebih dulu dibandingkan BKD. “Makanya IT saya sedang turun ke kantor - kantor,” pungkasnya.

Sementara, Dishubkominfo dan RSUD Kota Mataram belum menggunakan absensi sidik jari. Ini disebabkan, karena pegawai memiliki jadwal berbeda atau bergiliran.

Terhadap pegawai yang malas sebenarnya menjadi tanggungjawab pimpinan SKPD untuk menegur. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai.

Dimana, pembinaan dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Dinas hingga tim penegakan disiplin pegawai. Artinya, pimpinan SKPD berhak menegur sebelum menyerahkan persoalan itu ke Pemkot Mataram.

Ditanya soal evaluasi kehadiran ASN selama ramadan?

Ia mengaku belum dilakukan rekap terhadap tingkat kehadiran. Namun dari hasil sidak di beberapa SKPD, masih ada pegawai yang malas.

Mantan Kepala Disdukcapil Kota Mataram ini menambahkan, penggunaan absensi sidik jari tersebut tujuannya untuk peningkatan disiplin pegawai. (cem)

SUARA NTB Selasa, 21 Juni 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Sidak Pedagang Parsel DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB telah membentuk tim untuk melakukan sidak kepada seluruh pedagang dan produsen parsel. Tim ingin memastikan tak ada produk tak layak edar digunakan.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) pada Disperindag Provinsi NTB, Dra. Roro Rohmatari MM, Senin (20/6) menyebut, tim terpadu dimaksud di dalamnya dari Polda NTB, Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK), BPOM Mataram serta beberapa dinas terkait. Rencananya, sidak akan dilaksanakan setelah operasi pasar sepekan ke depan tuntas.

“Supermarket dan minimarket jadi sasaran tim ini nantinya.

Kita pastikan tidak ada parsel berisi produk-produk tidak layak edar,” katanya di Mataram. Roro mengatakan pada dasarnya tidak ada persoalan di lapangan, hanya saja kewajiban pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen.

Hal inipun telah dikomunikasikan kepada distributor maupun pengusahanya, agar menjual produk-produk yang layak edar.

Sidak akan dilaksanakan mendekati hari raya Idul Fitri. Karena kebiasaan parsel diberikan mendekati momen besar itu.

Selain itu, Roro menyebut dalam pertemuan dengan distributor belum lama ini, tidak saja dibahas soal parsel. Yang paling utama adalah memastikan ketersediaan stok barang.

“Gula sudah ada penambahan 43 ton juga dari PPI, beras juga relatif sudah aman, demikian juga kebutuhan-kebutuhan lain. Dan kita juga pastikan tidak ada penimbunan barang atau spekulasi,” demikian ditegaskan.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB, H. Moh. Saleh, SH, MH juga mempertanyakan pengawasan barang-barang beredar yang minim dilaksanakan oleh pemerintah. Hal itu karena dinilai masih ada produkproduk tak layak edar dijual. Terlepas apakah ada unsur kelalaian, pun unsur kesengajaan dari pengusahanya. Yang jelas, masih diketemukan produk-produk tak layak edar dijual.(bul) (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

BERDESAKAN - Masyarakat berdesakan menukarkan kupon pembelian pada pasar murah perdana di Abian Tubuh, Kota Mataram, Senin (20/6).

Pasar Murah Diserbu Masyarakat Mataram (Suara NTB) Masyarakat berbondong-bondong menyerbu kegiatan pasar murah di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Abian Tubuh, Cakranegara Mataram, Senin (20/6).

Tingginya animo masyarakat menyambut kegiatan tersebut lantaran masih tingginya harga kebutuhan di tingkat pasar.

Pasar murah terintegrasi akan dilaksanakan sepekan berturut-turut. Terlibat langsung Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi NTB, bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, serta Diskoperindag Kota Mataram.

Selanjutnya pasar murah akan dilaksanakan di lapangan Universitas 45 Cakranegara, lapangan Karang Genteng Pagutan, Monjok, di Kecamatan Ampenan dan terakhir di lapangan Karang Pule.

Beberapa kebutuhan yang dijual di antaranya beras, bawang merah, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, sirup, mentega, mie, susu, kecap dan paket sembako.

Pantauan Suara NTB, sejak pagi, masyarakat sudah antre menunggu kegiatan pasar murah dibuka. Untuk paket sembako, panitia memberlakukan kupon pembelian untuk menghindari aksi spekulan. Harga satu paket sembako dijual dengan harga murah. Misalnya 3 Kg beras dan 1 Kg gula pasir dijual Rp

30.000/paket.

“Harga barang di pasar masih tinggi, di sini harganya murah. Kalau bisa dilaksanakan setiap hari hingga Lebaran nanti,” kata Marniati, guru MI setempat yang juga tak ketinggalan berbelanja. Beberapa distributor dilibatkan untuk kegiatan pasar murah.

Terkait dengan itu, BMPD Provinsi NTB telah menyiapkan anggaran untuk mensubsidi barang yang dijual pada kegiatan pasar murah selama sepekan ini. Anggaran subsidi yang bersumber dari mas-

ing-masing perbankan, kata Ketua BMPD Provinsi NTB, Prijono, dialokasikan untuk membeli kebutuhan pokok yang digunakan untuk operasi pasar.

“Polanya penyaluran subsudi itu, kami beli barang di distributor, barang yang kami beli kemudian dijual lagi dengan harga diskon,” kata Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB ini saat memantau kegiatan bersama pengurus dan anggota BMPD NTB lainnya.

Beberapa kebutuhan yang disubsidi di antaranya, bawang merah disubsidi Rp 5.000/Kg. dari harga jual di pasar sebesar Rp 25.000/Kg, pada kegiatan pasar murah dijual menjadi Rp 20.000/Kg. Demikian juga beras disubsi-

di Rp 2.000/Kg, gula pasir Rp 2.500/Kg dan minyak goreng disubsidi Rp 1.650/Kg. Prijono mengatakatan, subsidi dari BMPD ini dialokasikan khusus kepada kebutuhan-kebutuhan pokok yang berpotensi besar menyumbang inflasi. Misalnya gula pasir, bawang merah, minyak goreng dan lainnya.

“Kami melihat ada kenaikan harga barang, dan operasi pasar inilah cara untuk mengendalikan inflasi, sesuai rekomendasi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) lalu,” demikian Prijono.

Kegiatan pasar murah terintegrasi ini sekaligus perbankan menyiapkan layanan penukaran uang, buka rekening maupun transaksi lainnya di tempat. (bul)

Pengembang Dibatasi Bangun Kawasan Rumah Tapak Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah mengambil ancang-ancang mengendalikan para pengem-

bang membangun kawasan rumah tapak. Dalam situasi yang dilematis ini, komplek bertingkat (apartemen) diharapkan dapat digalakkan.

Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Mart a w a n g menyebut, pemkot sedang menyiapkan regulasi terkait hal itu.

Kapan pembatasan itu?

Saat ini sedang didesain dalam dokumen RPJMD, jika dalam kesepakatan Musrenbang nantinya semua pihak satu suara, selanjutnya diajukan pembentukan Perda.

“Ya Kasiba (Kawasan

Siap Bangun) dan Lisiba (Lingkungan Siap Bangun) diatur, dibatasi Kasiba Lisibanya,” katanya di Mataram, Senin (20/6).

Pembatasan kepada pengembang membangun rumah tapak ini, diharapkan akan menjadi stimulus kepada pengembang untuk ikut mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), areal publik, areal pertanian maupun daerah resapan.

Disadari masyarakat Kota Mataram masih banyak di antaranya yang kekurangan rumah. Datanya, Kota Mataram ini membutuhkan 100.000 unit rumah. Sampai saat ini terdapat kekurangan sekitar 20 persen dari jumlah tersebut.

Mengatasi kekurangan itu, tidak mungkin pemerintah melarang pengembangan menyiapkan perumahan. Hanya saja skenarionya harus dengan apartemen, sehingga tidak terjadi konversi lahan dari lahan pertanian tersisa menjadi lahan beton.

Rusunawa yang dibangun beberapa unit diharapkan

(Suara NTB/ynt)

RUSUNAWA – Mengatasi kekurangan rumah warga Kota mataram, pemkot tengah menggalakkan pembangunan Rusunawa dan ruko. Salah satu Rusunawa yang tengah dikembangkan di Kota Mataram. menjadi pembelajaran bagi masyarakat, sekaligus menjadi embrio yang bisa diadopsi pengembang untuk menyiapkan kawasan bertingkat.

“Kalau Rusunawa kurang peminat, ini proses pembelaja-

ran karena kesannya Rusunawa mungkin karena kelasnya lain.

Kalau apartemen, kelasnya menengah ke atas, dan kedepan itu sudah menjadi gaya hidup,” demikian L. Martawang.

Selain itu, pemerintah Kota Mataram tetap memberikan kelonggaran membangun Ruko pada titik-titik yang diperbolehkan.

Kaitannya dengan mengurangi angka kekurangan rumah ini, Ruko diharapkan akan menjadi tempat tinggal untuk bagian atas, sementara bagian bawahnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha.

Dengan pola ini, tidak ada dilematis, pengembang tidak terbatas menyiapkan komplek tempat tinggal di Kota Mataram.

Disisi lain, lahan pertanian, ruang terbuka hijau dan daerah resapan dapat dipertahankan. (bul)

SUARA NTB Selasa, 21 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Soal Jembatan Ambruk

Kontraktor Harus Bertanggung Jawab

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan kembali menegaskan, kontraktor harus bertanggung jawab terhadap jembatan yang ambruk di Selong. Apalagi, akibat kejadian jembatan ambruk ini ada enam orang korban jiwa. Alasan inilah yang bisa menjerat pihak kontraktor untuk bertanggung jawab.

Dari sisi proyek, lanjutnya, jembatan tersebut harus dilanjutkan segera penuntasan pembangunannya. “Soal ada yang meninggal itu kan kealfaan, dan harus dipertanggungjawabkan,” terangnya di Selong, Senin (20/6).

Proyek senilai Rp 765 miliar itu harus dilangsungkan pem-

bangunannya sesuai dengan rencana awal. Terlepas dari persoalan jatuh, karena musibah ada yang jatuh ini kerap ditemukan di daerah lain. “Kan karena kelalaiannya sebabkan orang meninggal, sehingga yang bersangkutan harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Akibat kejadian ini sempat

menggemparkan Lotim. Pasalnya, proyek jembatan ini diketahui sedang dalam proses pengerjaan pembangunan tahap kedua. Penjelasan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sateriadi sebelumnya, proyek kelanjutan pembangunan jembatan ini dimulai sejak 24 Maret 2016 lalu.

Tahap pertama pengerjaan-

nya berlangsung sekitar tahun 2015 lalu. Jembatan yang menghubungkan Pancor dengan Sekarteja ini ditargetkan rampung pembangunannya pada tahun 2016. Soal kejadian, ambruknya jembatan disebut Sateriadi, karena pihak rekanan belum memenuhi syarat administratif dan tidak mengikuti saran PPK Dinas PU Lotim melarang agar tidak dilakukan pengecoran.

Kasus ini sedang ditangani aparat kepolisian. Sejumlah saksi pun sudah diperiksa.

Tim Laboratorium Forensik Polda Bali didatangkan membantu melakukan pengecekan

di tempat kejadian perkara.

Termasuk dari jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat dikabarkan telah turun mendatangi tempat kejadian perkara.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) H. M. Khaerul Rizal, ST, memandang jika pihak rekanan atau kontraktor yang dimenangkan dalam pengerjaan proyek jembatan bukanlah kontraktor yang ahli di bidang jembatan. Itu dilihat dari perancah yang digunakan dalam pembangunan jembatan senilai, Rp 765 juta tahap kedua itu menggunakan per-

ancah yang manual.

“Sekelas jembatan itu seharusnya digunakan perancah dari baja, sehingga kita memandang jika kontraktor yang dimenangkan oleh ULP bukan yang ahli di bidang jembatan,” kritiknya.

Atas kondisi ini, politisi dari Partai Demokrat ini sangat menyayangkan kepada ULP yang terlebih dahulu tidak turun ke lapangan untuk mengecek kelengkapan berupa alat yang dimiliki oleh pihak kontraktor, termasuk secara tertulis apakah keahlian sesungguhnya dari kontraktor itu di bidang apakah be-

nar di bidang jembatan atau yang lainnya. Jangan sampai, katanya, kontraktor yang dimenangkan oleh ULP hanya sebatas faktor kedekatan tanpa harus mempertimbangkan dampak yang akan terjadi jika suatu proyek itu dikerjakan bukan oleh ahlinya.

Adanya insiden itu, pihaknya mengimbau kepada ULP agar lebih selektif dan jeli dalam memenangkan kontraktor ketika mengerjakan suatu proyek terutama yang berskala besar. Sehingga, kejadian yang serupa tidak terjadi di kemudian hari. (rus/yon)

Diskusi Publik LSP2M

Pererat Ukhuwah Islamiyah, Redusir Konflik Bernuansa SARA

Isi Kekosongan Komisioner KOMISIONER KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengalami kekosongan pascamundurnya Ketua Divisi Sosialisasi, Abdul Karim, beberapa waktu lalu. Namun sesuai petunjuk yang ada, pejabat Pergantian Antar Waktu (PAW) Komisioner dimaksud sudah ditetapkan oleh KPU NTB, yakni Hadi Pranata, SH. Kepada wartawan, Senin (20/6), Ketua KPUD KLU, Fajar (Suara NTB/dok) Marta, S.Sos., mengakui KPU Fajar Marta NTB telah memutuskan nama pengganti PAW Abdul Karim, sekaligus menjadwalkan pelantikan pejabat bersangkutan. Sesuai jadwal yang diterima KPU KLU, pelantikan PAW Komisioner KPU KLU dilakukan Selasa (21/6) – hari ini.

“Kita sudah terima jadwal pelantikan pejabat PAW KPUD Lombok Utara di KPUD Provinsi, agendanya sore sekitar pukul 16.00 wita. Jadi tidak hanya DPRD yang bisa PAW, kita pun ada PAW,” selorohnya.

Fajar menjelaskan, perihal mundurnya Abdul Karim murni merupakan keputusan pribadi yang bersangkutan. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena diterimanya Abdul Karim sebagai dosen di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Mataram (IAIN Mataram, red). “SK PNS-nya sudah keluar, sehingga Pak Karim lebih memilih menjadi dosen,” imbuhnya.

Sejak pengajuan pengunduran diri Abdul Karim diterima KPU KLU, maka kata Fajar, pihaknya langsung mengurus berkas PAW ke KPU Provinsi. Sesuai ketentuan, PAW pejabat komisioner mengacu pada hasil seleksi yang diplenokan saat rekrutmen Pejabat KPUD KLU saat ini. Hadi Pranata, atau calon PAW yang akan dilantik menduduki urutan ke - 6 dalam seleksi, hanya selisih satu trip dari Abdul Karim yang berada di urutan ke - 5.

Lantas apakah Hadi akan langsung mengisi posisi di Divisi Sosialisasi, ataukah akan ada perombakan? Mengenai hal itu, Fajar mengaku telah mempertimbangkannya. Dengan komposisi pejabat komisioner KPU saat ini, telah dilihat hasil kerjanya, yakni sukses melaksanakan Pilkada, 9 Desember 2015 lalu.

Namun demikian, bukan mustahil ia akan melakukan perombakan posisi komisioner disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

“Kemungkinannya tidak akan menempati posisi yang ditinggalkan Karim. Nanti sehari setelah pelantikan, kita akan rapatkan lagi dengan semua komisioner. Karena pejabat pengganti PAW ini memiliki basic hukum, itu juga jadi pertimbangan kita,” demikian Fajar. (ari)

Diskusi yang digelar Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) Senin (20/6) kemarin berlangsung semarak. Acara yang dibuka Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan itu diikuti peserta dari perwakilan elemen mahasiswa, elemen organisasi masyarakat, tokoh pemuda dan PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Lotim.

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Wabup KLU Sarifudin memberikan bantuan dalam Safari Ramadhan di Masjid Sabilil Muttaqien, Dusun Terengan Timur, Desa Pemenang Timur beberapa waktu lalu.

Wabup Janjikan Latih 2.000 Calon Wirausaha Tiap Tahun Tanjung (Suara NTB) Janji politik kepala daerah saat ini untuk mencetak 10.000 wira usaha baru, akan diupayakan secara maksimal. Secara bertahap untuk periode 5 tahun ke depan, maka Pemda KLU akan mengagendakan pelatihan bagi 2.000 calon wira usaha baru setiap tahunnya.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH, saat memimpin Safari Ramadhan Tim II di Masjid Sabilil Muttaqien, Dusun Terengan Timur, Desa Pemenang Timur, belum lama ini. Wabup menyebut, tingkat kemandirian ekonomi satu daerah atau wilayah sangat bergantung dari keberadaan wira usahanya. Meski di KLU keberadaan wirausaha produktif dominan berskala mikro, namun ke depan usaha mikro diharapkan meningkat menjadi usaha skala kecil lalu meningkat

ke menengah dan besar.

“Mencetak 10.000 wira usahawan baru dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat bawah. Setiap tahunnya, kita akan agendakan pelatihan bagi 2.000 orang wirausahawan baru,” ungkap Sarifudin.

Pemda KLU menyadari, mencetak wirausaha tidak semudah mencetak komoditas barang dagangan. Mengingat tidak semua orang memiliki bakat menjadi wirausahawan.

Oleh sebab itu, konsekuensi program itu akan dibarwngi dengan pemberian suntikan dana sebesar Rp 3 juta per orang kepada wirausahawan baru.

Pemda KLU sebut dia, merasa perlu mencari sebuah terobosan dalam meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa. Kon-

disi Lombok Utara yang karakteristik masyarakat perdesaan pun, mengambil konsep untuk memulai pembangunan dari desa. Artinya ke depannya pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten ini berbasis desa.

“Pelaksanakan pembangunan di tingkat kota dan desa belum seimbang. Selama ini desa belum merasakan pembangunan maksimal dari pemerintah,” katanya.

Kesempatan membangun yang diberikan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, diharapkan memberi ruang bagi pemerintah desa untuk membangun sesuai aspirasi masyarakat desa. Diharapkan pula, dalam pelaksanaan dana itu agar sesuai dengan ketentuan. “Mari kita gunakan dana itu dengan perencanaan yang tepat, sehingga kita bisa terhindar dari proses hukum,” pesan wabup. (ari)

Dinsos Pantau Pembayaran THR di KLU Tanjung (Suara NTB) Hari Raya Idul Fitri merupakan hari bergembira bagi seluruh umat Muslim di seluruh dunia, apapun profesinya. Bagi seorang tenaga kerja, Tunjangan Hari Raya (THR) tentunya sangat diharapkan dapat membantu ekonomi keluarga, seiring banyaknya kebutuhan pada hari itu. Oleh karena itulah, agar seluruh perusahaan di KLU diimbau tidak men-

inggalkan kewajibannya.

“Pemberian uang lebih itu telah diatur oleh pemerintah melalui Permensos Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya. Ini kewajiban perusahaan, oleh karena itu akan kita pantau apakah ada perusahaan yang tidak membayarkan THR karyawannya,” ungkap Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Disosnakertrans KLU, Ab-

dul Khairul Mas, Senin (20/6).

Ia menerangkan, dalam pengawasannya pembayaran THR itu, pihaknya berharap adanya komunikasi aktif dari karyawan atau pekerja yang tidak memperoleh haknya untuk melapor ke dinas. Karena paling tidak, THR harus sudah diterima oleh karyawan para pekerja pada H-7 Lebaran.

Dinas melalui Bidang Hubungan Industrial dalam hal ini, akan menindaklanjuti amanat Permensos tersebut. Sehubungan belum dikeluarkan surat edaran dari pusat, maka diharapkan agar gubernur atau bupati mengeluarkan edaran perihal kewajiban THR perusahaan kepada karyawan. Dengan dasar itulah, Dinsos nantinya akan bersurat ke semua perusahaan sekadar untuk mengingatkan.

“Pantauan kita di tahun-tahun sebelumnya, semua perusahaan di KLU membayar THR. Harapan kita, pembayarannya bisa dilakukan H-7, sehingga tunjangan itu dapat dimaksimalkan oleh pekerja bersangkutan,” ujarnya.

Adapun besaran nominal THR bagi se-

orang pekerja, jelas Abdul, bervariasi. Sesuai ketentuan Permenkos, pemberian THR dilihat dari beberapa faktor, antara lain, lamanya karyawan tersebut mengabdi, jabatan atau kedudukan yang bersangkutan di perusahaan, serta nominal gaji per bulan yang diterimanya.

Ia mencontohkan, untuk pekerja yang masa kerjanya 1 tahun (12 bulan), memperoleh THR sebesar satu kali gaji.

Sedangkan pembayaran THR bergantung jabatan juga disesuaikan menurut Permensos tersebut.

Abdul optimis pada perayaan lebaran tahun ini, seluruh perusahaan bisa membayarkan kewajibannya. Karena selama ini, dirinya belum menemukan adanya perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada para pekerja.

“Sampai lebaran tahun kemarin, ita tidak pernah mendapat laporan tenaga kerja yang melapor tidak memperoleh THR. Kalau pun ada ditemukan, maka dinas akan menindak perusahaan tersebut,” demikian Abdul. (ari)

DALAM diskusi tersebut, hadir sebagai pemateri anggota MUI Lotim yang juga Ketua Dewan Suriah PC NU Lotim, TGH. Hudri Abdullah, MSi, menyampaikan tema Refleksi Ramadhan : Memperkuat Ukhuwah Islamiyah Antar-umat Dalam Rangka Meredusir potensi Konflik berlatar belakang perbedaan aliran keagamaan. Sementara Ketua DPC PKS Lotim, Murnan, Mengurai akar konflik sosial di Lombok Timur, tinjauan terhadap kebijakan penangangan konflik oleh pemerintah daerah di Kabupaten Lotim.

Dari Kesbangpoldagri Lombok Timur, Sudirman, S.Sos dengan tema Peran Kesbangpoldagri Dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial di Lotim dan Kemenag Lombok Timur, Makkinuddin, ME dengan tema “Manajemen Konflik Keagamaan berbasis komunitas di Lombok Timur.

Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan, dalam sambutannya menguraikan, acara yang digelar LSP2M itu mengangkat judul yang sangat bagus. Mengajak dialog untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi. Ia menguraikan, dulunya, masyarakat Suku Sasak pada khususnya hidup dalam keadaan damai sebelum datang organisasi atau belum datang partai politik.

Fenomena yang terjadi dewasa ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah ada unsur politik uang sebabkan konflik?.

Saat ini, terlihat hanya karena sebab sepele membuat mudah sekali terjadi konflik.

Bisa disinyalir, karena memang ada kontrol indoktrinasi sempit.

Di mana, menganggap elemen kelompok masyarakat tertentu paling benar sedangkan orang lain tidak benar. Menyelesaikan hal itu, bisa katanya melalui dialog. Semua kita, lanjut bupati harus hidup rukun dan damai.

Itulah kerangka ideal dalam tatanan kehidupan berbangsa. ‘’Tidak ada orang nomor satu.

Kita sama semua. Tergantung anda sendiri mengisi,’’ ujarnya.

Pada tahun 1966 silam, di Lotim terjadi konflik besar. Kasus Labuhan Haji, banyak orang yang diusir. Fakta kerusuhan sosial tersebut, katanya, terjadi karena ketimpangan sosial ekonomi. Ada kepentingan yang mendorongnya. Kepentingan dimaksud datang kelompok kelompok yang mencoba meraup keuntungan secara politik. Cara ini dinilai bupati merupakan cara rendahan, sehingga ditegaskan kepada seluruh pemuda agar tidak mudah diperalat orang.

Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin dunia, memimpin semua elemen yang berbeda.

Yang minoritas tidak ditindas oleh nabi, dan Agama Islam pun berkembang. “Kita sebagai umat Islam, ikuti jalan rasul,” sarannya. Perbedaan, kata bupati adalah ciptaan Allah. Siapa antipati pada perbedaan berarti antipati kepada ciptaan Allah. Biasakan diri dengan perbedaan.

“Jika ada yang doktrinasi janjikan sorga dan neraka jangan mudah percaya,” ujarnya mengingatkan. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

SAMBUTAN – Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan menyampaikan sambutan pada diskusi LSP2M NTB, Senin (20/6).

Soal Jembatan Ambruk di Lotim

Kontraktor dan Dinas PU Saling Lempar Tanggung Jawab Insiden ambruknya jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor dengan Kelurahan Sekarteja yang terjadi Selasa, (14/6) lalu masih menjadi persoalan serius di kalangan sejumlah pihak.

Senin (20/6), Komisi IV DPRD Lombok Timur (Lotim) memanggil pihak kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memberikan penjelasan secara teknis ambruknya jembatan itu. Dalam hearing yang dilakukan tersebut, antara kontraktor dan Dinas PU berkelit saling lempar tanggung jawab.

HEARING yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Lotim, Fadil Na’im itu mengundang sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi IV yang hadir pada saat itu. Fadil mempertanyakan alasan tidak adanya konsultan pengawas dalam proyek jembatan. Seharusnya, proyek itu harus ada konsultan pengawas yang mengarahkan para pekerja. Terlebih dalam proyek besar seperti pembangunan jembatan yang merupakan pekerjaan berat dengan konstruksi yang begitu besar. “Ini aneh sekali, bisa mengerjakan proyek sebesar ini tanpa ada konsultan pengawasnya,” tanyanya.

Dalam kesempatan itu pula, Dinas PU dan pihak kontraktor diminta untuk berkata jujur apa sebenarnya yang terjadi di balik ambruknya jembatan itu. Pasalnya, dari sekian jembatan yang dibangun di Lotim, ada beberapa jembatan yang belum dimanfaatkan, namun sudah rusak,

termasuk jembatan pertama sebelum dibangunnya jembatan yang ambruk tersebut. “Ini bulan Ramadhan, cobalah jujur apa sebenarnya yang terjadi. Jangan setelah kejadian baru kita kebakaran jenggot, kita harus malu sama rakyat, itu uang mereka dan apakah seharusnya mereka yang menjadi korban,” pintanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU Lotim, Mudahan, mengaku sudah bekerja sesuai dengan juknis yang ada.

Namun terkait dengan pengecoran, dirinya mengaku tidak mengetahui adanya pengecoran jembatan yang terletak di atas Sungai Tojang Lingkungan Muhajirin Kelurahan Pancor itu.

Pihaknya sama sekali tidak pernah mengirim pengawas utama maupun pengawas lapangan terhadap pelaksanaan pengecoran hingga terjadinya ambruk dan menewaskan lima orang pekerja. Termasuk memberikan izin terhadap pihak rekanan atau kontrak-

tor untuk melakukan pengecoran.

Sementara, Direktur CV. Pilar Mandiri, H. Salman mengaku dalam pembangunan jembatan penghubung itu, pihaknya sudah bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada.

Dalam pembangunan jembatan itu, katanya, pihaknya melakukan tiga kali sistem pengecoran yang intens dikomunikasikan dengan pengawas dari Dinas PU (Pengawas Utama dan Pengawas Lapangan). Baik dari pengecoran balok sampai pengecoran bantalan yang ambruk itu. “Kita intens lakukan komunikasi dan pengawasan, mulai dari perancahan besi sampai pengecoran tidak ada masalah,” ungkapnya

Salman menuturkan, sebelum pengecoran itu dilakukan perancahan selesai dilakukan pada hari Rabu satu minggu sebelum insiden ambruknya jembatan itu terjadi. Alasan pengecoran itu tidak langsung dilakukan, karena pihaknya masih menunggu penyelesaian juknisnya. Ketika semuanya sudah diselesaikan, katanya, pada hari Senin (13/6) ia mendapatkan jawaban jika pengecoran sudah bisa dilakukan, atas dasar sudah adanya jawaban itulah sehingga langsung dilakukan pengecoran esok harinya, yakni Selasa (14/6) atau hari kejadian. “Kita sudah bekerja sesuai prosedur, segala juknis kita laksanakan,” ungkapnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

HEARING - Komisi IV DPRD Lotim melakukan hearing dengan Dinas PU dan rekanan terkait ambruknya jembatan penghubung Kelurahan Selong dan Sekarteja yang menewaskan 5 orang, Senin (20/6).

SUARA NTB Selasa, 21 Juni 2016

SUARA PULAU LOMBOK Bawa Penumpang ”Gelap”

Kaji Pembayaran Gaji PEMKAB Lombok Barat (Lobar) akan mengkaji pola pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemda setempat menggunakan pola terbaru, yakni pembayaran non tunai bukan menggunakan uang.

Pemberlakuan sistem ini dinilai lebih cepat dan akutabel. Terkait kapan pemberlakuan kebijakan ini masih perlu kajian, sehingga belum ditetapkan kapan dimulai diberlakukan.

“Ada rencana pem(Suara NTB/dok) bayaran gaji secara non H. Muh. Taufiq tunai, itu melibatkan BPD (Bank NTB, red),” jelas Sekda Lobar Ir. H. Muh. Taufiq, MSc, Senin (20/6).

Sekda, pemberlakuan sistem ini perlu dikaji mendalam bagaimana sistemnya, terutama kecukupan ATM yang ada di Lobar, apakah mencukupi melayani pegawai sebanyak 8000 lebih.

Menurutnya, beberapa SKPD sudah memulai pola ini bekerjasama dengan bank lain. Namun yang dikhawatirkan banyak ngantre di ATM, hal ini perlu dikaji mendalam dengan SKPD terkait apakah sistem ini dilanjutkan atau tidak. “Memang dari segi praktis, ya praktis dan cepat.

Cuman,apakah ATM di Lobar cukup melayani semua pegawai di Lobar,” tegas sekda.

Ia mencontohkan, ASN di Setda saja jumlahnya ratusan belum lagi ada SKPd lain. Sementara jumlah ATM terbatas.

Jika hasil kajiannya tidak ada masalah, maka sistem ini akan diperluas ke SKPd lainnya. Ke depan pola semacam ini memang perlu diterapkan sebab pola ini lebih cepat dan efektif. Pola pembayaran non tunai ini untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan. Akan tetapi perlu dikaji secara mendalam. Ia menambahkan, di Lobar banyak ASN yang tidak mengambil gajinya sekitar 48 orang. 48 ASN ini jelasnya gajinya minus. (her)

Regulasi Dana Desa di Lobar Diduga Cacat Hukum Giri Menang (Suara NTB) Kepala Desa Jeringo Gunungsari Lombok Barat (Lobar) Sahril menyebut regulasi penyaluran Dana Desa berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terindikasi cacat. Alasannya, pada kedua regulasi ini tidak mengikuti PP Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN dan Peraturan Menteri Keuangan yang baru dengan nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

Selain itu, penetapan APBDes terindikasi cacat, sebab tak mengacu Perda dan Perbup yang dibuat Pemda. Sebab APBDes diketok lebih dulu dibandingkan aturan di atasnya.

Padahal perda dan perbup sebagai acuan penyusunan APBDes. “Akibatnya, penyaluran dana desa ke pemerintahan desa akan menimbulkan persoalan hukum, mengarah ke sana,” tegas Sahril, Senin (20/6).

Hal ini terungkap, kata Sahril, setelah dilakukan pelatihan bersama-sama kepala desa se Kecamatan Gunungsari mengundang pihak kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, BPK, dan BPKP. Ternyata ketika menelisik lebih jauh regulasi penyaluran dana desa berupa perda dan perbup cacat hukum, karena tidak mengikuti yang baru.

Dari hasil pelatihan yang bertajuk peningkatan kapasitas pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa se-Kecamatan Gunungsari, pada Perda Nomor I tahun 2016 tentang pengaturan desa yang ditetapkan pada bulan April, di aturan ini hanya memasukkan PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN telah diubah dengan PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Seharusnya Perda ini mengacu pada PP 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PPNomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN. Namun, hasil pengkajian, perda tidak menggunakan PP yang berlaku saat ini dan PP yang lama sudah dicabut.

Sementara Ketua AKAD Lobar, M. Zaini berpendapat, berbicara cacat menurutnya tidak begitu. Sebab ada penyesuaian yang dilakukan terkait kondisi. Pertama ada pendamping desa memiliki peran dan tugas bagaimana bersama desa menyelsaikan APBDes. Kaitan dengan perda dan perbup ditandatangani sebelum APBDes, menurutnya tidak krusial persoalan selama saling menyesuaikan. Sebab pembuatan APBdes BPMPD menyebar semacam simulasi pembuatan ABPDes agar sesuai ketentuan didampingi pendamping desa. Sebab kalau tidak ada simulasi itu, dalam hitungan waktu akan berakhir pekerjaannya. “Jadi Itu bukan cacat karena bisa dilakukan penyesuaian,”jelasnya.

Menyikapi hal ini, Sekda Lobar Ir. H. Muh Taufik , MSc,menyatakan, pihaknya segera mengklarifikasi berkaitan dengan regulasi penyaluran Dana Desa berupa perda dan perbup yang terindikasi cacat hukum kepada dinas terkait. “Nanti kami akan bahas sisi mana yang melanggar hukum pada peraturan tersebut,” terang mantan Asisten III ini. Menurutnya, pada proses pembuatan peraturan itu sudah lengkap sesuai peraturan yang ada. namun, apabila ditemukan kekeliruan seperti itu pihaknya akan segera membahasnya. “ Nanti kita lihat di mana letak kesalahannya,” ujarnya. (her)

Pemda Lobar Siap Anggarkan Pemilihan Wabup Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) siap menganggarkan dana untuk keperluan pemilihan wakil bupati (wabup) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sejauh ini berapa kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan wabup belum diketahui.

“Untuk pelaksanaan pemilihan wabup kenapa kita tidak setujui, kami akan anggarkan,” tegas Sekda Lobar Ir. H. Muh. Taufiq, MSc, Senin (20/6).

Menurut UU, jelas sekda, dana untuk pelaksanaan pemilihan wabup harus diadakan pemda. Ketika itu konsekuensi memerlukan anggaran, maka akan dibahas dulu dengan DPRD terkait berapa jumlahnya.

Sejauh ini, jelasnya, belum ada pengajuan terkait berapa anggaran yang diperlukan.

Selama untuk memperlancar proses ini, pemda akan penuhi. Jangan sampai itu tidak berjalan karena tak ada anggaran. Menurutnya, Lobar tidak begitu miskin untuk bisa memenuhi anggaran tersebut. “Kalau sekedar ratusan juta bisa dicari,” selorohnya.

Terkait adanya sinyalemen pengulur-uluran waktu pemilihan ini, menurutnya bukan ada di pemda, namun di DPRD yang mengetahui. Pemda katanya berharap agar pemilihan wabup segera dilakukan.

Sejauh ini diketahui ada dua calon resmi mendaftarkan diri ke parpol pengusung yakni H. Umar Said dan Nauvar Farinduan. Keduanya mendaftar di PAN. Sedangkan parpol lain belum membuka pendaftaran. Informasi diserap, seperti halnya PDIP kemungkinan akan mengusung H Sardian, Demokrat mengusung Indra Jaya Usman. Sedangkan Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun belum ada kepastian dirinya maju. (her)

Operator Pelayaran Terancam Kena Sanksi Giri Menang (Suara NTB) Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) bersama PT ASDP Cabang Lembar bakal mengambil tindakan tegas terhadap persoalan penumpang “gelap” di Pelabuhan Lembar. Untuk mengatasi persoalan ini, pihak pelabuhan memberlakukan sistem manifest bagi penumpang yang menyeberang melalui Pelabuhan Lembar. Jika tidak mematuhi aturan ini, maka OPP dan ASDP bakal menjatuhkan sanksi tegas bagi operator. Sebab kewajiban pihak operator melaporkan data penumpang (manifest).

Demikian ditegaskan Kepala Kantor OPP Lembar Andi Fiardi bersama GM PT ASDP Cabang Lembar Anton Murdianto saat menerima kunjungan Direktur Usaha Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jakarta, Kemal Heriandri di Aula Kantor ASDP, Senin (20/6).

Menurut Andi Fairdi, salah satu upaya menekan adanya penumpang gelap dengan cara kerjasama dengan BRI kaitan dengan kartu non tunai.

Nantinya pihaknya menginstruksikan setiap penumpang harus bertiket, sebab dari kementerian sendiri ada aturannya. Semua penumpang di atas kendaraan akan bertiket.

Tidak bisa lagi menunggu di luar mencari penumpang. “Ka-

lau ada penumpang ditemukan tak masuk manifest, maka operator pelayarannya akan disanksi,”tegasnya.

Dalam hal pengawasan penumpang gelap dan menerapan sistem manifest ini, pihaknya akan bekerjasama dengan OPP. ASDP menyiapkan posko di dekat lokasi tol gate masuk ke pelabuhan. Sehingga semua penumpang baik yang berjalan kaki, menggunakan kendaraan dan ada di dalam bus harus terdaftar.

Sistem manifest ini, jelasnya, bukan barang baru. Sebelumnya sudah diterapkan, namun belum maksimal. Data namanama penumpang tidak akurat, bahkan ada yang tidak sesuai dengan data di ASDP dengan data di operator.

Sementara itu, GM PT ASDP Cabang Lembar Anton Murdianto menyatakan sistem manifest ini sudah ada sebelumnya. Aturan ini sudah disosialisasikan ke seluruh pelayaran agar ketika naik kapal bisa tercatat. “Sistem kontrol pihak OPP dan ASDP nanti ada semacam sanksi kepada operator. Sebab kewajiban operator untuk mendaftarkan calon penumpangnya,” tegasnya.

OPP bersama pihak terkait akan melihat ketika kapal diberangkatkan ketika surat izin pelayaran lengkap dan manifest ada maka dibolehkan berangkat. Kalau tidak sesuai maka ada sanksi, bisa tidak diberangkatkan sebelum sesuaikan dengan manifest. (her)

(Suara NTB/her)

GILI TANGKONG - Gili Tangkong merupakan salah satu pulau yang ada bagian selatan Lombok Barat. Keberadaan gili ini banyak mendapat minat investor untuk mengelolanya.

Jika gili ini dikelola dengan serius akan menjadi objek wisata andalan di masa mendatang.

Halaman 5

Minimalisir Upal, Pembelian Tiket akan Gunakan Transaksi Non Tunai Giri Menang (Suara NTB) Traksaksi pembayaran tiket di Pelabuhan Lembar sangat rawan menggunakan uang palsu (upal). Faktanya ASDP menemukan ada penumpang menggunakan uang palsu. Ke depan, pihak ASDP menggunakan alat pendeteksi upal. Selain itu, pihak terkait bekerjasama dengan perbankan untuk menerapkan sistem transaksi kartu non tunai.

Demikian disampaikan GM PT ASDP Cabang Lembar Anton Murdianto ketika menerima kunjungan Direktur Usaha Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),Kemal Heryandri di Pelabuhan Lembar, Senin (20/6).

Menurutnya, kerjasama penggunaan kartu non tunai bagi penumpang ini untuk mengantisipasi penggunaan upal, karena pernah terjadi hal ini. Pihaknya sudah ada alat untuk deteksi, namun transaksi dalam partai besar kesulitan mendeteksi upal.

Adanya kartu non tunai ini mengurangi risiko ini. Ke

depan, pihaknya akan menerapkan dengan perbankan lain.

Hal senada disampaikan Direktur Usaha Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero),Kemal Heryandri, jika di pelabuhan lain juga sama masalahnya ada saja menggunakan upal.

Sementara itu, Pemimpin wilayah BRI Denpasar, Fankar Umar menyampaikan penggunaan kartu non tunai ini mengantisipasi upal sebab penggunaan menggunakan sistem elektronik. Selain itu meningkatkan akurasi pencatatan, karena tersistem.

“Penggunaan kartu ini mengantisipasi penggunaan upal,” jelasnya.

Di NTB terdapat 47 ribu diedarkan kartu tersebut dengan jumlah total transaksi Rp 600 juta sampai bulan Mei. Sementara itu, Sekda Lobar H. Muh. Taufiq menilai kerjasama ASDP - perbankan ini untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat, karena sistemnya cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. (her)

Baperjakat Siap Berikan Klarifikasi Giri Menang (Suara NTB) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Lombok Barat (Lobar) mengaku siap dipanggil DPRD menyangkut tuduhan kejanggalan mutasi yang dilakukan.

Baperjakat siap memberi klarifikasi seputaran mutasi yang dilakukan.

“Dewan memanggil baperjakat, silakan. Apa yang perlu kami jelaskan? Kami siap saja dipanggil,” tegas Sekda Lobar yang juga Ketua Baperjakat, Ir. H.Muh. Taufiq, MSc, kepada wartawan ditemui di Lembar, Senin (20/6).

Baginya, dewan memanggil baperjakat merupakan hal biasa. Menurutnya, baperjakat perlu menjelaskan ke dewan seputaran mutasi yang dilakukan Pemda beberapa hari lalu. Jika tujuanya meminta klarifikasi terkait mutasi, pihaknya siap memberi penjelasan.

Taufiq menyatakan terkait berbagai pro kontra mutasi pejabat di lingkup pemerintahan pasti terjadi. Sebab semua pihak tak mungkin puas, namun pasti ada saja pihak yang kurang puas. Terkait prosedur non job, menurutnya, sudah sesuai ketentuan. Acuannya jika ada oknum pejabat yang

apel jarang dan pulang terlalu cepat, memang tidak tertulis di aturan, namun pihaknya punya data menjadi dasar.

Ditanya terkait pejabat yang kurang layak dipromosi dan bermasalah, menurutnya menyangkut hal ini pertama dilihat masalah kepangkatan.

Berapa lama duduk di jabatan tertentu, kalau di bawah 2 tahun menduduki jabatan tak dipromosi. Menurutnya, persyaratan administrasi harus dipenuhi. “Satu hal yang perlu diketahui, bahwa tidak pernah dalam suatu mutasi itu diterima semua pihak. Ada saja yang protes, tapi ini maksimum kita lakukan,”jelasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Lobar H. Jamhur menyatakan, DPRD bakal meminta klarifikasi bupati dan baperjakat terkait mutasi tersebut. Sebab DPRD merasa perlu tahu data pejabat yang dimutasi. Selain itu, dampak mutasi tersebut mengganggu SKPD dalam melaksanakan program.

Pasalnya, pejabat di beberapa SKPD sebelumnya yang menandatangani kontrak dengan kementerian di pusat jadi terkendala, karena pejabat yang melobi dan bertanggung jawab dimutasi. (her)

Kadis Dikpora Minta Wartawan Temuan Pansus Cabut Laporan Ratusan PAD di Dikpora Praya (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Tengah (Loteng), Drs. H.L. Idham Khalid, M.Pd., membantah ada pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu pejabatnya terhadap para guru penerima tunjang sertifikasi. Termasuk kabar kalau pungli tersebut dilakukan dengan alasan sebagai persiapan THR bagi wartawan.

“Saya sudah cek dan tanyakan kepada pejabat terkait, dan tidak benar ada pungli,” tegas Idham Khalid, kepada wartawan, Senin (20/6).

Ia pun meminta kepada para wartawan yang sudah melayangkan laporan ke Polres Loteng, terkait persoalan tersebut supaya mencabut kembali laporannya, karena pungli yang dimaksud tidak benar. “Sejak awal sudah saya ingatkan seluruh pejabat Dikpora Loteng, jangan sampai ada pungutan. Tetapi kalau itu diberikan atas dasar keikhlasan, kita juga tidak bisa menolak,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Per-

satuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) L. Amrillah, selaku pelapor, menegaskan pihaknya tidak akan mencabut laporannya ke polisi.

Sebelum duduk persoalannya jelas dan terang. Apalagi pihaknya tidak terima dikaitkan dan dijadikan alasan oleh pejabat Dikpora Loteng untuk melakukan pemotongan terhadap dana sertifikasi guru.

“Sebelum persoalan ini jelas, laporan tidak akan kami cabut,” tegasnya.

Dalam hal ini, pihaknya mendorong Dikpora Loteng sudah melakukan investigasi terhadap kebenaran dugaan pungli yang dilakukan oknum pejabatnya. Pihaknya juga mendesak, aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan pungli dan pelecehan nama baik wartawan tersebut.

Dikonfirmasi sebelumnya, Kaur. Bin. Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto, mengaku pihaknya sudah menerima pengaduan terkait persoalan. Pihaknya pun berkomitmen untuk men-

indaklanjuti segera pengaduan dengan segera melakukan pemanggilan kepada pihakpihak terkait.

“Pengaduan dari teman-teman wartawan sedang kita dalami. Dan, kita targetkan dalam waktu dekat, sudah dilakukan pemanggilan,” tandas Ery. Kasus itu sendiri mencuat setelah salah seorang oknum pejabat di PMPTK Dikpora Loteng, berkomentar di salah satu media cetak lokal, terkait isu pungli yang terjadi. Di mana oknum pejabat tersebut mengaku memang ada pungutan. Tetapi itu atas dasar keikhlasan para guru. Hasil pungutan itu sendiri diakuinya akan digunakan sebagai honor pegawai, ATK serta untuk THR wartawan. Padahal untuk honor pegawai termasuk pembelian ATK sudah ada dalam anggaran Dikpora Loteng. Sementara THR bagi wartawan tidak diatur.

Di satu sisi hampir sebagian besar wartawan tidak mengenal dan pernah bertemu dengan oknum pejabat bersangkutan. (kir)

TGH. M. Zainul Majdi Sosok Penting bagi Partai Demokrat NTB Praya (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTB, diakui masih menjadi sosok penting bagi Partai Demokrat.

TGH. M. Zainul Majdi masih layak dan cocok untuk kembali memimpin Partai Demokrat NTB, untuk lima tahun ke depan. Penilaian tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), M. Samsul Qomar, Senin (20/6).

Menyinggung agenda Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat NTB yang akan datang, Samsul menegaskan, kalau figur TGH. M. Zainul Majdi masih sangat dibutuhkan oleh Partai Demokrat, sehingga kalau bicara sosok Ket-

ua DPD Partai Demokrat NTB yang akan datang, sosok TGB masih layak. “Namun ini bukan berarti Partai Demokrat miskin kader,” ungkapnya.

Selain figur TGH. M. Zainul Majdi, masih ada beberapa kader partai yang layak jual, seperti TGH. Mahalli Fikri yang saat ini menjadi Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB dan Samsul Luthfi. ‘’Tapi untuk saat ini, figur TGB masih yang paling menonjol,’’ akunya.

Atas kondisi ini, pihaknya memprediksi pada Musda Partai Demokrat NTB yang akan datang, figur TGH. M. Zainul Majdi masih akan jadi kandidat terkuat. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan berakhir secara aklama-

si. Pasalnya, hampir semua DPC Partai Demokrat yang ada di kabupaten/kota di NTB, berpandangan yang sama.

Disinggung terkait keinginan sejumlah pihak supaya TGH. M. Zainul Majdi berkompetisi di level nasional, agar regenerasi di daerah bisa tetap berjalan, Samsul mengaku itu sah-sah saja. Tapi satu hal yang perlu diingat bahwa, di level nasional sosok Gubernur NTB dua periode ini sudah sangat diperhitungkan, sehingga tidak mesti harus berkompetisi di tingkat nasional. Apalagi, TGH. M. Zainul Majdi saat ini sudah masuk jajaran pengurus Partai Demokrat Pusat sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Partai. (kir)

Loteng Diduga Raib

Praya (Suara NTB) Ratusan juta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015, diduga raib. Pasalnya, laporan PAD yang disampaikan Dikpora Loteng pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala daerah tahun 2015, berbeda jauh dengan laporan yang masuk ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng.

Temuan tersebut terungkap saat Pansus I DPRD Loteng menggelar rapat pembahasan LPJ kepala daerah tahun 2015, Senin (20/6).

Ketua Pansus I DPRD Loteng, Suhaimi, S.H., mengungkapkan, pada LPJ kepala daerah yang disampaikan ke DPRD Loteng beberapa waktu lalu, total PAD yang masuk ke Dikpora Loteng tercatat mencapai Rp 314 juta lebih. Sementara dari laporan pemasukan PAD yang tercatat di Dispenda Loteng, PAD Dikpora Loteng sampai Desember 2015 jauh lebih besar mencapai hingga Rp 616 juta lebih. “Artinya hampir 50 persen atau sekitar Rp 302 juta PAD Dikpora Loteng tidak jelas keberadaannya,” jelas Suhaimi.

Temuan ini, lanjutnya, menjadi pertanyaan besar di kalangan Pansus I DPRD Loteng yang sampai saat ini belum ada klarifikasi jelas dari pihak Dikpora Loteng. Pihaknya pun mensinyalir, pola-pola itulah yang selama ini memicu terjadinya kebocoran PAD, sehingga sampai saat ini, PAD Loteng belum bisa optimal. Kendati dari sisi target, sering terlampaui. “Dikpora Loteng sendiri sudah sempat kita klarifikasi, tetapi klarifikasi yang diberikan juga masih belum jelas,” akunya.

Atas temuan ini, pihaknya berkomitmen akan terus membedah LPJ kepala daerah tahun 2015 dengan lebih teliti dan cermat guna mencari tahu apa persoalan yang sesungguhnya terjadi. Bila perlu Pansus I DPRD

(Suara NTB/kir)

Suhaimi Loteng akan mengagendakan khusus terkait temuan tersebut.

Karena bisa jadi, kasus yang terjadi di Dikpora Loteng terjadi pula di instansi lainnya. “Ini baru kita temukan di satu dinas saja.

Bisa saja kasus serupa juga terjadi di instansi lain. Bukan hanya di Dikpora Loteng saja,” lanjutnya.

Lebih lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini menambahkan, selain potensi kebocoran PAD yang disinyalir cukup besar, persoalan lain dari sisi pengelolaan PAD yang terjadi yakni ada kecenderungan kepala SKPD yang malas untuk berinovasi dan berkreasi, khususnya menggali potensi PAD dalam mendatangkan PAD yang besar bagi daerah.

“Kita melihat kepala SKPD lingkup Pemkab Loteng kebanyakan hanya jadi tukang habiskan anggaran saja. Tetapi kurang kreatif untuk mendatangkan PAD,” sindirnya.

Pihaknya melihat, kepala SKPD hanya berpikir bagaimana bisa menjalankan program dan menghabiskan anggaran.

Tetapi kurang kreatif untuk memikirkan bagaimana cara agar program pembangunan yang dijalankan tersebut bisa mendatangkan PAD bagi daerah seoptimal mungkin. (kir)

SUARA NTB Selasa, 21 Juni 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

H-5 Lebaran, THR Sudah Harus Diterima Karyawan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) setempat memberikan batas terakhir pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan kepada para karyawannya, paling lambat lima hari (H-5) sebelum lebaran.

Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan (Hiwas) Disosnakertrans KSB Drs. Zainuddin mengatakan, batas waktu yang ditetapkan pihaknya itu sebelumnya telah disampaikan kepada seluruh perusahaan yang ada di KSB. “Pertama awal puasa dalam bentuk imbauan, baru-baru ini kita e-mail mereka. Nah besok (hari ini, red) peringatan akan kami sampaikan secara tertulis,” katanya kepada Suara NTB, Senin (20/6).

Ia mengatakan, dalam sepekan terakhir pihaknya telah melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan untuk melihat persiapan pemberian THR. Rata-rata perusahaan yang dikunjunginya pun telah melakukan persiapan lebih awal terutama mempersiapkan jumlah biaya yang akan dikeluarkannya.

“Sekitar 15 perusahaan yang kami kunjungi, mereka semua sudah siap. Tinggal dibayarkan saja kepada karyawannya,” kata Zainuddin. Bagi karyawan yang tidak memperoleh THR hingga batas waktu pembayaran yang ditetapkan pemerintah agar segera melaporkan. Menurut Zainuddin, pihaknya akan menindaklanjuti segera setiap laporan dengan harapan bisa tuntas sebelum hari raya. “Ada waktu sekitar lima hari sebelum lebaran.

Jadi kalau ada yang sampai batas akhir belum terima THR lapor ke kami dan kami pasti akan menanganinya. Mudah-mudahan bisa ada solusi sebelum lebaran,” timpalnya.

Ia menyatakan, bukan saja soal terlambatnya pembayaran. Tetapi setiap persoalan yang kemungkinan timbul pada pembayaran THR harus diadukan kepada pemerintah. “Soal jumlah pembayaran THR misalnya. Perusahaan harus sesuai mengikuti aturan. Jangan sampai karyawan menerima THR tidak sesuai dengan jumlah yang berhak mereka terima. Kalau ada kasus seperti ini segera lapor ke kami juga,” tegasnya seraya menyebutkan, terkait besaran jumlah THR bagi karyawan itu agar perusahaan menaati aturan yang ada.

“Aturan soal THR itu sudah lengkap, undang-undang dan peraturan menterinya ada.

Jadi ikuti itu sehingga perusahaan tidak melanggar aturan,” sambung Zainuddin.

Selanjutnya Zainuddin berharap, kepada PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) turut mengambil peran dalam mensosialisasikan pembayaran THR tepat waktu kepada seluruh perusahaan sub kontraktor (subkont) mitranya. “Sebagai user, Newmont punya kepentingan juga supaya subkont-nya taat aturan.

Jadi soal THR ini, harapan kami mereka juga bisa mengingatkan seluruh subkont yang menjadi mitranya,” imbuhnya. (bug) (Suara NTB/bug)

Jumlah Penerima Seragam Gratis Tunggu Hasil PPDB

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Sejauh ini Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (Dikbudpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum menetapkan jumlah siswa penerima program seragam gratis yang akan digelontorkan pemerintah mulai tahun ini.

Kepala Dinas Dikbudpora KSB Drs. Muklis, MM mengatakan, untuk menetapkan jumlah siswa penerima program seragam gratis ini pihaknya masih menunggu hasil kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di seluruh sekolah. “Kegiatan PPDB-nya masih berlangsung sekarang.

Jadi sementara kita belum ada data final berapa jumlah penerimanya,” jelasnya kepada wartawan, Senin (20/6).

Program seragam gratis ini diperuntukkan bagi siswa baru mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Dijelaskan Mukhlis, program ini menyasar seluruh sekolah baik negeri maupun swasta. “Jumlah perkiraan kami sekitar 10.054 siswa. Tapi itu bukan data final, kami tetap menunggu hasil PPDB,” paparnya.

Ia menyatakan, setelah menerima hasil PPDB dari seluruh sekolah, pihaknya akan segera mengolahnya untuk menetapkan berapa jumlah siswa yang berhak menerima seragam gratis yang disiapkan pemerintah itu. “Hari pertama masuk sekolah saya kira sekolah sudah bisa menyampaikan data jumlah siswa hasil PPDB-nya kepada kami. Nah kami akan terus proses setelah itu,” janjinya.

Sebelumnya Wakil Bupati (Wabup) KSB Fud Syaifuddin, ST menargetkan, pembagian seragam gratis bagi siswa baru itu dapat dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. “Untuk pengadaan seragam itu kan perlu waktu. Jadi tidak bisa siswa masuk, mereka langsung dapat seragamnya. Jadi target kita Agustus mereka sudah bisa pakai seragam baru,” timpalnya.

Wabup pun mengungkapkan, salah satu alasan dipercepatnya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APDBP) tahun ini karena mengejar pelaksanaan program seragam gratis tersebut. Sebab pembiayaannya baru akan dimasukkan di APBDP. “APDBP Juli targetnya sudah selesai.

Maka setelah itu, semua program yang di APBDP bisa langsung dieksekusi termasuk seragam gratis itu,” sebutnya.

Untuk diketahui, pembagian seragam gratis bagi siswa baru mulai tingkat TK hingga SMA ini diperkirakan akan menelan biaya miliaran rupiah. Setiap siswa nantinya akan menerima tiga jenis pasang seragam, untuk siswa TK yakni pakaian putih biru, seragam olah raga dan seragam tambahan, bagi siswa SD, S M P , SMA dan SMK seragam putih, pramuka dan olah raga. (bug)

(Suara NTB/ist)

BANJIR - Bencana banjir yang melanda pemukiman warga Lamunga yang terjadi akhir pekan lalu.

Rob dan Hujan Lebat Masih Berpotensi di Wilayah KSB Taliwang (Suara NTB) Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diimbau agar tetap waspada dengan cuaca ekstrem yang melanda dalam dua pekan terakhir. Berdasarkan informasi yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, rob (air laut pasang) dan hujan lebat masih berpotensi melanda wilayah KSB. “Ini informasi dari BMKG (badan meteorologi dan geofisika). Kami diminta antisipasi dampak rob dan hujan lebat akibat cuaca ekstrem yang sedang terjadi,” jelas Kepala Sekretariat BPBD KSB Drs. Muhlis kepada media ini, Senin (20/6).

Dari data yang dihimpun BPBD saat ini, bencana akibat rob dan hujan lebat saat ini telah terjadi di sejumlah wilayah. Untuk bencana rob sendiri, pada 9 Juni mener-

jang sejumlah wilayah pesisir di Kecamatan Maluk dan Sekongkang. Di mana di Kecamatan Sekongkang, tepatnya Desa Ai Kangkung belasan rumah diterjang air pasang disertai ombak besar.

Akibatnya tiga rumah warga habis dibawa hanyut dan belasan kepala keluarga (KK) hingga kini masih diungsikan.

Sementara itu, bencana akibat hujan lebat terjadi di Lamunga Kecamatan Taliwang.

Di wilayah ini, puluhan rumah

warga terendam air banjir pada pekan lalu, setelah hujan lebat yang mengguyur menyebabkan air dari atas gunung turun ke pemukiman warga.

“Ini sementara data bencana akibat cuaca ekstrem yang terjadi dalam dua pekan terakhir,” terang Muhlis.

Menurut dia, terhadap kedua bencana tersebut pihaknya telah menurunkan bantuan kepada masyarakat. Untuk warga di desa Ai Kangkung, di hari yang sama saat kejadian

Gelar Perkara Dugaan Kelalaian Proyek Jembatan Samota Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian tengah menyelidiki dugaan kelalaian pada proyek jembatan Samota (Saleh-Moyo-Tambora) yang sebelumnya sudah memakan korban. Dalam hal ini polisi akan melakukan gelar perkara terhadap hal tersebut.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK kepada wartawan Senin (20/6) menyampaikan pihaknya sudah melakukan penyelidikan awal. Hasilnya pun sudah diperoleh. Namun pihaknya terlebih dahulu akan melakukan gelar perkara. Guna menentukan apakah ada unsur kelalaian dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan. Selain itu untuk mengetahui pihak yang bertanggungjawab terhadap kegiatan proyek.

“Sudah ada hasil penyelidikan awal dari tim. Nanti kita lakukan gelar perkara dulu,” ujarnya.

Disebutkannya, kalaupun ada kelalaian dalam proyek,

tentunya pihak terkait bisa dipidanakan. Sesuai undangundang lalu lintas tentang sarana prasarana jalan. Yang mana harus dipasangi rambu yang menandakan sedang ada pengerjaan. Namun saat ini proyek tersebut terhenti.

“Kalau proyeknya masih berjalan, dan tidak dipasangi rambu-rambu, tentu pelaksana proyek yang dipersalahkan karena kelalaiannya. Tetapi proyek ini terhenti. Terhenti karena permasalahan apa dan segala macamnya belum diketahui. Selain itu juga belum diketahui siapa penanggungjawabnya. Seharusnya kalau belum selesai disampaikan pengumumannya di situ,” pungkasnya.

Yang jelas, kata Kapolres, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan. Dalam hal ini akan menghadirkan pihak terkait guna dimintai keterangan. Termasuk dari pihak pemerintah daerah.

Untuk diketahui, Jembatan Samota yang menghubungkan

Simpang Jalan Negara Garuda dengan wilayah Tanjung Menangis pengerjaaannya terhenti.

Jembatan tersebut baru diselesaikan separuh, dan belum menghubungkan dua daratan yang dipisahkan oleh sungai.

Dari atas jembatan ke dasar sungai jaraknya sekitar 10 meter. Pengendara yang tidak mengetahui belum tersambungnya jembatan bisa terpedaya dan langsung tercebur ke sungai. Hal inipun sudah menimpa salah satu pengendara. Adalah Brigadir Andi Kasmudin anggota Polsek Moyo Hulu dan dua anaknya yang menjadi korban, lantaran tidak adanya pembatas dan rambu-rambu yang tidak terpasang.

Dalam hal ini Brigadir Andi mengalami patah tulang dibagian kaki. Sedangkan Ningrum (15) putrinya tewas setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara anak bungsunya mengalami luka lecet. (ind)

BPBD menurunkan bantuan makanan siap saji bagi puluhan warga yang dievakuasi.

Sementara di Lamunga, BPBD melakukan kegiatan pengurasan sumur warga yang selama ini digunakan untuk memperoleh air bersih.

“Sementara di dua lokasi kejadian bencana sudah tidak ada lagi keluhan. Tapi kita tetap pantau untuk melihat apa masih ada dampak akibat bencana itu,” timpalnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, pihaknya tetap siaga dan melakukan pemantauan di sejumlah titik rawan. Setidaknya ada tiga titik rawan bencana yang menjadi fokus pemantauan BPBD, di antaranya wilayah pesisir, Keca-

matan Seteluk dan Bangkat Monteh di Kecamatan Brang Rea. “Wilayah pesisir kami khawatir pontesi rob masih terjadi. Sementara Seteluk dan Brang Rea, potensi banjir dengan masih intensnya turun hujan sekarang ini,” ujarnya.

Muhlis berharap, selama cuaca ekstrem dan tidak menentu ini agar masyarakat turut waspada dan memantau lingkungan sekitarnya. Jika terdapat potensi bencana yang terjadi di sekitarnya. “Terutama masyarakat yang berada di wilayah hulu, agar memantau kondisi air sungai yang berpotensi banjir. Begitu melihat membahayakan agar segera melaporkan ke kami,” harapnya. (bug)

Laporan Tidak Ada, Kasus Dua CTKW Tidak Bisa Diproses Sumbawa Besar (Suara NTB) – Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad SIK menyampaikan pihaknya tidak dapat memproses kasus dua CTKW asal Sumbawa yang nyaris menjadi korban perdagangan manusia beberapa waktu lalu. Hal ini dikarenakan tidak adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan dari pihak keluarga kepada pihak kepolisian.

“Bagaimana kita mau proses lanjut tantang agen-agen TKI/TKW yang ilegal kalau tidak ada laporan dari keluarga,” ujarnya Senin (20/6) kepada wartawan.

Diakui Kapolres, memang pihak keluarga sempat mendatangi Polres Sumbawa. Namun kedatangan tersebut bukanlah memasukkan pengaduan ataupun laporan. Tetapi hanya sebatas koordinasi. Mengingat ada keluarganya yang nyaris menjadi korban dan tengah berada di Polres Karang Anyar.

“Yang jelas sampai saat ini belum ada laporan polisi yang diberikan atau disampaikan pihak keluarga. Memang pernah datang, tetapi sebatas koordinasi karena keluarganya berada di Polres Karang Anyar,” pungkas Kapolres.

Tentunya pihaknya tidak bisa melakukan penyelidikan tanpa adanya laporan. Selain itu juga pihak keluarga sudah tidak mempermasalahkan perihal tersebut Mengingat saat itu, keluarganya yang nyaris menjadi korban sudah aman di Polres setempat. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disnakertrans, dan yang bersangkutan sudah dipulangkan ke tempat masing-masing.

“Sekarang kalau kita mau periksa, kalau pihak keluarga atau yang bersangkutan tidak mau memberikan keterangan, kasus itu juga akan terhenti. Kan kalau tidak mau diperiksa, nanti korbannya siapa. Kalau dari pihak korban bisa memberikan keterangan kita pasti akan memproses,” tukasnya. (ind)

Dipicu Pembayaran Listrik

Paman dan Keponakan Saling Tebas Sumbawa Besar (Suara NTB) RU (54) dan MA (22) warga RT. 01, RW 08, Dusun Taruna, Desa Baru, Kecamatan Alas, terpaksa dilarikan ke Puskesmas Alas, Senin (20/6) kemarin. Paman dan keponakan ini dilarikan ke Puskesmas setelah saling tebas sekitar pukul 09.15 Wita.

Informasinya, kejadian tersebut bermula saat istri RU dan MA yang sama-sama bernama NU ini berdebat terkait masalah pembayaran rekening listrik. Untuk diketahui, mereka tinggal satu rumah. Perdebatan tersebut disaksikan oleh MA. Lantaran tidak terima bibinya berdebat dengan istrinya, MA melempari bibinya menggunakan cangkul. Beruntung cangkul tersebut tidak mengenai bibinya.

Namun, lantaran ketakutan, bibinya melaporkan hal

(Suara NTB/ind)

DIRAWAT - Keponakan dan paman yang terlibat duel dengan senjata tajam akhirnya harus sama-sama dirawat di Puskesmas. ini kepada RU suaminya yang tengah berada di kebun. Setelah mendengar cerita dari istrinya, RU pun keberatan dan mencari MA. Kebetulan MA saat itu tengah memotong kayu di sekitar. RU pun sempat cekcok dengan MA, yang

berujung pada perkelahian.

Saling tebas antara keduanya pun tak terelakkan. Akibatnya keduanya mengalami luka-luka dan dilarikan ke Puskesmas.

Dalam hal ini RU mengalami luka robek di pergelangan

tangan kanan dengan ukuran dan luka robek pada pergelangan tangan kiri. Sedangkan MA mengalami luka robek pada bahu belakang sebelah kanan, luka robek pada telapak tangan sebelah kiri, luka robek pergelangan tangan se-

belah kiri, dan luka robek di lengan bawah sebelah kiri.

Serta ibu jari sebelah kirinya tidak bisa digerakkan.

Kapolsek Alas, Kompol M. Jafar yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/6) kemarin membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya sudah mengecek kondisi paman dan keponakan tersebut. Dimana keduanya sudah dibawa ke Puskesmas Alas untuk diberikan perawatan. “Mereka sudah dilarikan ke Puskesmas Alas untuk mendapat perawatan,” ujarnya.

Disebutkannya, pihaknya juga sudah melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi. Kasus ini nantinya akan diproses lanjut.

Sementara ini pihaknya masih melakukan penyelidikan.

“Kami tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini,” tukas Kompol M. Jafar. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 21 Juni 2016

Halaman 7

Pertanggungjawaban APBD

Silpa APBD 2015 Mencapai Rp 76,494 Miliar Dompu (Suara NTB) APBD Kabupaten Dompu tahun 2015 masih ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kendati demikian, laporan keuangan ini masih tetap bertahan pada opini WTP. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) setelah diperiksa BPK ditemukan sebesar Rp 76,494 Miliar.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH saat menyampakan rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD tahun 2015 dalam rapat paripurna DPRD Dompu, Senin (20/6) kemarin, mengungkapkan, anggaran pendapatan daerah tahun 2015 yang direncanakan senilai Rp 912,633 M terealisasi Rp 893.104 M atau 97,86 persen. Anggaran belanja sebesar Rp 916,698 M dan realisasi Rp 820,968 M atau 89,56 persen.

Diantara belanja operasional Rp 715,223 M terealisasi Rp 653,766 M (91,41 persen), be-

lanja modal Rp 199,436 M terealisasi Rp 166,086 M (83,28 persen), dan belanja tak terduga Rp 2,038 M terealisasi Rp 1,115 M (54,69 persen).

Sedangkan besaran nilai transfer untuk bantuan keuangan Desa dianggarkan Rp 46,247 M, tapi terealisasi Rp 45,999 M (99,46 persen).

“Dalam pelaksanaan APBD mengalami surplus Rp 26,137 M,” kata Arifuddin.

Namun setelah melihat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 63,357 M dari target sebesar Rp 63,312 M dan pengeluaran hanya Rp 13 M, maka

pembiayaan neto terealisasi menjadi Rp 50,357 M. Sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2015 menjadi Rp 76,494 M. Arifuddin juga mengungkapkan, ada beberapa catatan strategis BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2015. Diantaranya terkait sistem pengendalian internal yang dinilai masih ditemukan kelemahan terhadap penyusunan laporan keuangan seperti pengelolaan aset tetap dan aset lain-lain belum optimal, pengelolaan rekening op-

erasional bendahara RSUD Dompu dan Puskesmas belum tertib, pengelolaan pajak pada Puskesmas belum optimal.

Untuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan, BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan antara lain, belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan pada enam paket pekerjaan belanja modal pada 4 SKPD. “Terdapat belanja dana Desa dan ADD berada dalam penguasaan oknum kepala Desa,” terangnya.

Pemerintah daerah, lanjut Arifuddin, tetap bertekad untuk mempertahankan produk opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2016.

“Sehingga di tahun mendatang dengan langkah teknis untuk dilengkapi oleh masing – masing SKPD yaitu sajikan bukti – bukti yang valid, ungkapkan

dengan jelas, temukan dan tunjukan keberadaannya.”

Laporan keuangan daerah tahun 2015, kata Arifuddin, ditetapkan melalui mekanisme pengelolaan penatausahaan dan pertanggungjawaban berbasis akrual. Dimana bentuk, jenis, standar laporan terdiri dari tujuh laporan yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pengelolaan berbasis kas yang diterapkan sampai akhir 2014 hanya menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Dompu,Yuliadin, S.Sos yang didampingi Sirajuddin, SH

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN DOKUMEN - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, saat menyerahkan dokumen Raperda Pertanggungjawaban APBD Dompu tahun 2015 dan diterima langsung Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, yang didampingi kedua Wakil Ketua, Sirajuddin dan M. Amin. dan M Amin, S.Pd selaku Wakil Ketua ini dihadiri mayoritas anggota Dewan. “Raperda yang disampaikan ini akan

kami bahan lebih lanjut di tingkat komisi sebelum disahkan menjadi Perda,” kata Yuliasin. (ula)

Gelar Diskusi Kebangsaan

Potret Pernikahan Dini di Bima

HMI Dompu Prihatin Nilai Pancasila Mulai Pudar

Tinggalkan Bangku Sekolah, Pilih Naik Pelaminan

Dompu (Suara NTB) Nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan kebangsaan terasa mulai pudar dan berpotensi menimbulkan disharmoni. Pancasila merupakan perekat kemajemukan bangsa, baik agama, suku, etnis dan lainnya. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu mencoba menggagas kembali diskusi kebangsaan agar nilai – nilai Pancasila dapat menjadi cermin kepribadian bangsa.

Ketua HMI Cabang Dompu, Firman dalam rilis yang diterima Suara NTB, Senin (20/6) kemarin, mengungkapkan, HMI Dompu mencoba untuk mengagas kembali diskusi kebangsaan agar nilai – nilai Pancasila dapat menjadi cermi kepribadian bangsa. Tujuannya untuk menciptakan harmoni kehidupan sosial kebangsaan. Apalagi belakangan muncul banyak gerakan – gerakan yang berpotensi menciptakan disharmoni seperti konflik sosial, radikalisme, terorisme dan komunisme.

“Semua ini perlu diwaspadai bersama. Jika tidak, menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI,” katanya.

Gerakan komunisme yang sebelumnya pernah ditumpas, kini dikabarkan kembali bangkit. Kewaspadaan terhadap munculnya komunisme ini diingatkan langsung oleh Panglima TNI. Untuk itu, upaya merajut kembali nilai – nilai pancasila dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dapat menangkal tumbuhnya paham radikalisme, terorisme dan komunisme. Termasuk dikalanagan generasi muda yang sangat rentan untuk terjebak dalam paham – paham yang anti toleransi.

“Islam sendiri mengajarkan nilai – nilai toleransi, menghargai kemajemukan sehingga nilai – nilai Islam Rahmatan lil Alamin dapat memperkuat sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkapnya.

Diskusi kebangsaan yang digelar HMI akan menghadirkan Kepala Kesbang Poldagri Kabupaten Dompu, Drs. H. Chaerun Nasa tentang Pancasila Sebagai Ideologi Kebangsaan Soal Meretas Berkembangnya Paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme di Dompu. Ketua FKUB Kabupaten Dompu, Drs Dahlan HAR tentang Islam Rahmatan Lil Alamin dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua DPD KNPI Kabupaten Dompu, Putra Taufan, SH, MH tentang Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Nilai – Nilai Pancasila sebagai penguat Keberagaman Agama, Suku dan Etnis di Dompu.

“Kita tahu Dompu masih lekat dengan masalah tersebut, sehingga ini harus menjadi kegelisahan bersama,” harapnya.

Diskusi dengan tema “Merajut Nilai – Nilai Pancasila dalam Menciptakan Harmoni Kehidupan Bangsa sebagai Upaya menangkal paham Radikalisme, Terorisme dan Komunisme ini akan dirangkai dengan buka bersama pada Rabu (22/6) di gedung Pemuda KNPI Kabupaten Dompu. (ula)

Peredaran Miras Masih Saja Dijumpai Dompu (Suara NTB) Peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Dompu, kecuali di wilayah pariwisata Lakey merupakan tindakan yang dilarang. Namun Pol PP masih menemukan 74 botol bir yang didatangkan dari Sumbawa menggunakan bis JB jurusan Sumbawa – Bima. Miras ini diduga akan diedarkan di wilayah Manggelewa.

Kasat Pol PP Kabupaten Dompu, A Halik HAR, BA kepada wartawan di kantornya, Senin (20/6) kemarin, mengungkapkan, miras yang hendak diedarkan di wilayah Kecamatan Manggelewa ini diamankan pihaknya di Nangatumpu Kecamatan Manggelewa sekitar pukul 09.30 wita, Senin kemarin dari bis PO JB jurusan Sumbawa – Bima.

“Saat kita amankan, tidak satupun yang mengaku sebagai pemilik barang, termasuk sopir bisnya tidak mau memberitahu,” ungkapnya.

Bir bintang sebanyak 74 botol ini langsung diamankan di kantor Pol PP sambil menunggu pemilik barang. “Kita minta agar mendatangi kantor Sat Pol PP bila ada yang mengaku sebagai pemilik,” katanya.

A. Halik mengakui, peredaran miras masih banyak terjadi. Namun cukup rapi dalam memasarkan dan menyimpan barangnya.

Bahkan di Dompu ada pengedar miras besar yang harus melibatkan aparat kepolisian dan TNI dalam melakukan rasia. “Dia cukup rapi, karena usahanya didukung oleh tetangganya,” jelasnya.

Terkait operasi terhadap penyakit masyarakat lainnya, A Halik mengaku, sesuai arahan atasannya harus melibatkan aparat gabungan. Operasi gabungan dilakukan agar tidak menimbulkan polemik saat melakukan razia terkait kewenangan dan lainnya. “Untuk razia di hotel dan rumah kos – kosan harus dilakukan dalam operasi gabungan. Ini untuk menghindari adanya ketersinggungan soal kewenangan,” ungkapnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

MIRAS - Kasat Pol PP Dompu, A Halik (kanan) membongkar miras beralkohol jenis Bir yang diamankan di Nangatumpu Kecamatan Manggelewa, Senin pagi kemarin. Bir ini rencananya akan diedarkan di Kecamatan Manggelewa dan didatangkan dari Sumbawa.

Bima (Suara NTB) – Ona Saputra (21) dan Nurlinda (19) merupakan salahsatu pasangan suami istri (Pasutri) yang menikah diusia dini di wilayah Kabupaten Bima. Pasutri ini menikah pada tahun 2014 lalu.

Saat itu sang lelaki yang akrab disapa Ona berusia 19 tahun, sementara perempuan masih 17 tahun.

Keduanya memutuskan untuk menikah lantaran keinginannya untuk tidak berpisah satu sama lain. Mereka sepakat berjanji hidup semati setelah menjalani hubungan pacaran selama enam bulan lebih. Yang awal kenalannya di media sosial (medsos). Setelah itu, keduanya bertukar nomor telepon dan janjian ketemuan.

“Saat bertemu kami saling suka dan kemudian saya dibawa kabur oleh abang Ona, saat masih kelas tiga SMA. Tapi untung abang saat itu, baru saja lulus sekolah,” kenang Nurlinda yang didampingi suaminya Ona, kepada Suara NTB, Senin (20/6).

Satu tahun membina mahligai rumah tangga, atau tepatnya pada tahun 2015. Keduanya dianugerahi salah seorang anak perempuan, bernama Jihan Fahira. Dalam prosesi mengandung hingga melahirkan buah hatinya tersebut. Nurlinda mengaku menjalani tanpa beban dan melahirkan secara normal dengan bantuan bidan desa. “Saat ini Jihan, sedang menginjak usia dua tahun lebih,” kata Nurlinda.

Sejak menikah dan hingga kini, keduanya memang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Imbasnya mereka merasakan betul dampak dari beban ekonomi yang harus ditanggung keluarga muda tersebut. Salahsatunya, tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun mereka menjalani apa adanya.

“Dijalani saja pak, karena ini memang nasib kami,” tutur perempuan kelahiran tahun 1997 ini.

Sehari-harinya, Ona bekerja sebagai buruh tani, kuli bangunan dan apapun pekerjaan yang menghasilkan uang. Sementara Nurlinda bersama sang anak biasa duduk di rumah, namun sekali-kali akan bekerja ketika ada panggilan dari tetangga membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Seperti mencuci pakaian, setrika hingga mencuci piring.

(Suara NTB/uki)

RUMAH - Kondisi rumah kayu yang nyaris roboh yang ditempati pasangan Ona Saputra dan Nurlinda, Senin (20/6).

“Hasil dari pekerjaan ini hanya untuk membeli kebutuhan prioritas.

Salah satunya untuk keperluan membeli beras,” terang warga Dusun Jala Desa Nggembe Kecamatan Bolo ini.

Meski keduanya kerap memliki banyak keterbatasan. Ironisnya pasutri ini nekat tinggal pisah dari orang tuanya masing-masing, dan lebih memilih menempati rumah kayu milik kakak ipar Ona di Desa Bajo Kecamatan Soromandi yang reyot, kumuh dan nyaris rubuh.

“Yang jelas tidak ada penyesalan bagi kami. Karena ini adalah pilihan hidup kami. Apapun itu akan tetap jalani bersama dalam suka maupun duka,” tegas Ona warga Desa Dori-

dungga Kecamatan Donggo kelahiran tahun 1995 ini.

Kepala Dinas Sosial(Dinsos) Kabupaten Bima, Drs. H. Rusyadi mengaku,dampak dari pernikahan akan membawa pengaruh yang negatif pada tingkat sosial. Seperti meningkatnya kehidupan keluarga yang tak layak dan imbasnya akan meningkatnya jumlah angka kemiskinan.

“Seiring gencarnya pemerintah fokus mensejahterahkan masyarakat dalam mengentaskan taraf hidup yang layak. Namun pernikahan dini marak terjadi dan itu tidak bisa dielakkan karena kejadiannya alami dan sulit dideteksi,” terangnya.

Menurut dia, di dinas setempat, saat ini belum memiliki program untuk membantu keluarga akibat pernikahan dini tersebut. Karena saat ini, tengah fokus program Keluarga Muda mandiri. Salahsatu program untuk membantu anak yang menjadi korban perceraian yang memiliki pendapatan atau penghasilan di bawah standar.

“Program ini kita berikan bantuan modal usaha. Namun berdasarkan data yang valid dari Pemerintahan Desa untuk kemudian dilakukan verifikasi faktual. Sedangkan bantuan bagi pernikahan dini belum ada, namun coba saja dicek di SKPD lain, kemungkinan ada,” pungkasnya. (uki)

Jokowi Dijadwalkan Panen Raya Bawang di Bima

(Suara NTB/uki)

DISITA – Motor-motor dengan knalpot racing yang berhasil disita jajaran Satlantas Polres Bima Kabupaten.

Motor Knalpot Racing Disita Polisi Bima (Suara NTB) Satlantas Polres Bima Kabupaten menyita dan mengamankan puluhan unit kendaraan roda dua (motor) yang menggunakan knalpot racing. Penyitaan dilakukan menyusul maraknya laporan masyarakat yang mengeluhkan suara motor yang menggunakan knalpot tersebut.

Kasat Lantas Polres Bima Kabupaten AKP Putu Caka, kepada Suara NTB, Senin (20/6) mengatakan puluhan motor tersebut disita dalam beberapa operasi yang terus dilakukannya. Mulai dari pagi hingga pada malam hari. Tujuannya agar terciptanya kondisi yang aman dan nyaman.

Caka mengaku, opera-

si tersebut dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama bulan Ramdahan.

“Ini sebagai langkah kami dalam setelah menerima laporan dari masyarakat, yang mengeluhkan suara motor knalpot racing ini. Terutama saat salat tarawih,” katanya.

Caka menjelaskan, pada berbagai kesempatan pihaknya telah memberikan himbauan serta sosialisasi kepada mkasyarakat agar lagi tidak menggunakan knalpot racing. Selain mengganggu dan membuat kebisingan. Juga akan mengganggu kenyamanan pengendara

lain di jalan.

“Aturannya harus memakai knalpot standar.

Sehingga kita dan orang lain akan nyaman dalam berkendara,” jelasnya.

Dia menyebutkan motor-motor yang disita itu saat ini sudah diamankan di Mapolres setempat. Bagi pemilik kendaraan roda tua tersebut, apabila ingin mengambilnya kembali harus membawa serta surat lengkap serta bersedia mengganti knalpot standar langsung di tempat.

“Kita tidak bisa mentolerir aturan. Kalau melanggar tentu harus diselesaikan dengan cara yang sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (uki)

Bima (Suara NTB) – Presiden RI, Ir. Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan panen raya bawang merah di salah satu wilayah Kabupaten Bima, akhir bulan ini. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bima sudah meninjau area atau lokasi yang akan dijadikan pusat panen nanti di Desa Sangia Kecamatan Sape.

Kepala Dinas Pertanaian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bima, Ir. M. Tayeb kepada Suara NTB, Senin (20/6), mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan beberapa pemantapan untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi, yang akan melakukan panen raya bawang merah. Salah satunya dengan meninjau atau mengecek lokasi.

“Sedianya akan tiba pada tanggal 29 atau 30 Juni ini untuk melakukan panen raya bawang merah. Makanya saat ini kami tengah memantapkan persiapan salahsatunya melakukan survai lokasi,” katanya.

Menurut dia, awalnya lokasi panen raya diusulkan di wilayah Kecamatan Soromandi. Akan tapi karena melihat medan dan kondisi jalan yang belum memadai sehingga diarahkan ke wilayah Desa Sangia Kecamatan Sape.

“Sedianya area atau kawasan dipusatkan sama seperti yang dikunjungi Menteri Pertanian, (Mentan) Amran Sulaiman tahun lalu, di Desa Sangia Kecamatan Sape,” aku Tayeb.

Tayeb menegaskan, bahkan dalam memantapkan menyambut kedatangan Presiden, lokasinya juga telah ditinjau oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin SH, M.Si, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pan-

gan Provinsi NTB beserta jajaran dinas Pertanian Kabupaten Bima, pada Minggu, (19/6) siang. “Sudah ditinjau. Wagub sendiri yang turun dilokasi,” terangnya.

Terpisah Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Bima, M. Chandra Kusuma mengaku, kepastian kedatangan Presiden Joko Widodo rupanya belum diketahui secara detail oleh pihaknya. Sebab hingga saat ini surat ataupun mengenai kedatangannya belum diterima secara resmi.

“Informasinya memang demikian, Presiden akan melakukan panen raya bawang merah di Kabupaten Bima.

Namun hingga saat ini kami belum menerima surat resmi dari Sekretaris negara,” ucapnya.

Chandra mengatakan, wacana kedatangan politisi Partai PDI itu, santer terdengar sejak beberapa bulan yang lalu. Walaupun saat ini hanya menerima informasi namun pihaknya sudah mempersiapkan segala halhal untuk menyambut kedatangan RI 1 tersebut.

“Yang jelas sudah siap apapun itu.

Tapi untuk teknisnya adalah kewenangan SKPD terkait,” jelasnya.

Dia berharap, SKPD terkait seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura agar mempersiapkan dengan matang area atau kawasan demi kelancaran kegiatan panen raya mendatang. Yang hasilnya juga akan berdampak hasil yang positif bagi Pemerintah Daerah, lebihlebih bagi petani bawang.

“Untuk Kepastiannya kami masih menunggu surat resmi. Karena untuk sementara baru informasi saja,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB

Selasa, 21 Juni 2016

Halaman 8

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

PARLEMENT ARIA ARLEMENTARIA

Kerjasama Sekretariat DPRD NTB dengan Harian Suara NTB

Gubernur Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2015 GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang diwakili oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, resmi menyampaikan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Penyampaian Raperda itu dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD NTB, Senin (20/6).

Rapat Paripurna dihadiri oleh para anggota DPRD NTB dari berbagai fraksi dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM. Selain Wakil Gubernur, hadir pula puluhan pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Dalam pidato penjelasan Gubernur yang disampaikannya, Amin memaparkan kebijakan makro pembangunan daerah tahun 2015.

Dimana, pembangunan diarahkan pada bidang yang dipandang prioritas dan mendesak serta berdampak luas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni : 1. Menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dengan penekanan pada pembangunan sarana dan prasarana ekonomi.

2. Meningkatkan kualitas SDM dengan memperluas jangkauan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang ber-

sifat lintas sektor.

3. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program secara terpadu dan berkelanjutan.

4. Menjamin ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas, diversifikasi pertanian dan perluasan kesempatan kerja petani.

5. Memantapkan stabilitas politik dan menegakkan supremasi hukum serta pemberantasan KKN. 6. Pemberdayaan seluruh komponen masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan wawasan kebangsaan.

7. Memantapkan upaya konservasi dan rehabilitasi SDA dan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan realisasi pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun 2015, Amin juga menjelaskan laporannya. Pos pendapatan APBD NTB di tahun 2015, direncanakan sebesar Rp 3,555 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 3,448 triliun lebih atau 96,99 persen.

Pos pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 2,122 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 2,074 triliun lebih atau 97,72 persen. Pada pos lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan hibah direncanakan sebesar Rp 12,588 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 1,732 miliar lebih atau 13,76 persen.

Sementara di pos belanja dan transfer, tahun 2015 direncanakan sebesar Rp 3,620 triliun lebih dengan realisasi sebesar Rp 3,364 triliun lebih atau 92,95 persen. Pada pos pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 150 miliar lebih dengan realisas Rp 198,747 miliar lebih atau 132,49 persen. Pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp 64,330 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 113,072 miliar lebih atau 175,77 persen. SILPA tahun 2015 adalah sebesar Rp 196,754 miliar lebih.

Selain memaparkan postur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, Amin juga menjelaskan mengenai laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas hingga laporan perubahan ekuitas pada 2015.

Dari uraian yang disampaikan tersebut, Amin menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di NTB dalam tahun anggaran 2015 telah mengalami kemajuan. Hal ini nampak dari realisasi capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang pembangunan, program dan kegiatan yang rata-rata memenuhi target.

“Kendati demikian, kami pun mengaki masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi.

Untuk itu di masa mendatang,

sangat diharapkan terus ditingkatkan hubungan kemitraan yang terjalin cukup baik selama ini, khususnya antara eksekutif dan legislatif serta unsur lainnya,” harap Amin.

Amin menegaskan pentingnya dukungan, masukan dan pemikiranpemikiran yang konstruktif dari seluruh anggota dewan, elemen masyarakat, disertai kerjasama yang sinergis dan proporsional serta saling memahami tugas dan fungsi masing-masing. “Insya Allah program dan kegiatan yang belum optimal penanganannya di tahun 2015, dapat kiranya dilaksanakan secara optimal di tahun 2016,” tandasnya.

Saran dan Pendapat Badan Anggaran Setelah penyampaian pidato pengantar tersebut, Mori Hanafi kemudian mempersilakan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar), H. M. Sakduddin, SH untuk menyampaikan Saran Dan Pendapat Badan Anggaran DPRD NTB Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015.

Dalam pemaparannya, Sakduddin menyampaikan sejumlah saran dan pendapat.

Salah satunya adalah terkait pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada tahun 2015 adalah 21,24%. Sedangkan tanpa tambang

adalah sebesar 5,62%. Sektor-sektor yang tumbuh di bawah rata-rata : pertanian (4,59%, industri olahan 3,09%, listrik -2,31%, pengadaan air 3,79% akomodasi makan dan minum 3,01%, admistrasi pemerintahan 3,69%).

Sektor yang tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja pelaku ekonomi kelas bawah seperti pertanian, industri olahan maupun makan dan minum. “Badan anggaran berpendapat kualitas ekonomi belum cukup menguntungkan dan menyentuh bagi masyarakat kecil.”

Selain itu, Badan Anggaran juga menyoroti realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun yang selalu mencapai target bahkan, tetap melampaui target.

Tentu hal ini cukup memuaskan dari sisi pencapaian target penerimaan yang ditetapkan. “Namun yang menjadi pertanyaan Banggar adalah berapa besar potensi sebenarnya dari PKB ini?”

Banggar berpendapat, pengelolaan beberapa aset strategis daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dirasakan sangat merugikan. Hal ini dikarenakan kontribusinya sangat rendah, tidak masuk akal dan aneh. Ditambah lagi, jangka waktu kerjasama/kontraknya sangat panjang. Bahkan ada yang mencapai 70 tahun.

“Untuk itu kami menyarankan agar dilakukan evaluasi dan negosiasi ulang pada pihak terkait terhadap aset-aset yang dikerjasamakan tersebut. Dan apabila ini tidak bisa dilakukan maka Banggar menyarankan kepada pimpinan DPRD agar membentuk pansus penataan aset strategis yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dimaksud.”

Sebanyak sembilan poin saran dan pendapat Badan Anggaran disampaikan oleh Banggar DPRD NTB melalui Sakduddin. Di akhir saran dan pendapat tersebut, Sakduddin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur NTB beserta jajarannya yang telah berupaya keras dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga secara keseluruhan proses pembangunan di NTB dapat berjalan dengan baik.

“Mudah-mudahan upaya kerja keras kita menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT,” pungkasnya.

Selain mengagendakan penjelasan Gubernur Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 dan saran pendapat Badan Anggaran DPRD NTB, Rapat Paripurna kemarin juga mengagendakan pembentukan Pansus Cetak Sawah Baru dan Bansos Petani Tebu. Sayangnya, agenda terakhir ini gagal karena adanya penolakan dari sejumlah fraksi. (aan/*)

H. Muh. Amin, SH, M.Si menyampaikan pidato penjelasan Gubernur terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

FRAKSI GOLKAR

FRAKSI DEMOKRAT

FRAKSI GERINDRA

FRAKSI PKS

FRAKSI PPP

FRAKSI HANURA

FRAKSI PDIP

FRAKSI PKB DAN PAN

FRAKSI BINTANG RESTORASI

Juru Bicara Badan Anggaran, M. Sakduddin, SH

Sekretaris DPRD NTB Mahdi Muhammad membacakan surat masuk dari Partai Golkar.

Para Pimpinan SKPD Lingkup Pemprov NTB

SUARA NTB Selasa, 21 Juni 2016

Halaman 9

Dari Safari Ramadhan di Bima

Wagub Ajak Masyarakat Berkontribusi dalam Pembangunan Dari shahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiallahu ‘anhu : Saya mendengar Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bacalah oleh kalian dua bunga, yaitu surat Al-Baqarah dan Surat Ali ‘Imran. Karena keduanya akan datang pada hari Kiamat seakan-akan keduanya dua awan besar atau dua kelompok besar dari burung yang akan membela orang-orang yang senantiasa rajin membacanya. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah barakah, meninggalkannya adalah kerugian, dan sihir tidak akan mampu menghadapinya.” (Hadits Riwayat Muslim)

Sekelumit Makna dan Hikmah Puasa Ramadhan Oleh: Drs. Mahrus, M.Pd.I (Dosen AIK UM Mataram) RAMADHAN yang terdapat di dalamnya satu malam bernilai melebihi seribu bulan akan diisi dengan melaksanakan puasa dan ibadah lainnya.

Karena umat Muslim percaya selama Ramadhan segala do’a dikabulkan, karena hijab pembatas antara Allah dan manusia diangkat, segala amal diberi pahala berlipat ganda, dan Allah menjauhkan siksa.

Dengan puasa hati menjadi bening, pikiran menjadi tajam, perasaan menjadi mudah tergugah. Dengan puasa terasa betapa dekat kita dengan Allah SWT dan dengan sesama manusia.

Puasa membuat iman seseorang tidak telanjang, iman memperoleh pakaiannya berupa taqwa dan membuahkan amal saleh dan jiwa mau menolong dan membantu penderitaan orang miskin, anak yatim, orang tua jompo dan lain-lain. Puasa laksana sebuah dinding perisai yang menjadi batas pemisah antara ketaatan taqwa dengan hawa nafsu yang keji. Penderitaan lapar, haus dan kekangan nafsu membuat kelezatan rohani tersendiri.

Makanya Nabi Besar Muhammad SAW memberi kabar gembira: Bagi orang yang berpuasa mempunyai dua macam kegembiraan, gembira tatkala menjelang waktu berbuka dan tatkala berjumpa dengan Tuhannya, karena setiap orang yang berpuasa akan dibukakan pintu surga yang bernama Arrayyan. Karena orang beriman telah berlapar diri dengan berpuasa untuk mempersempit ruang nafsu angkara murka. Nabi bersabda yang artinya, orang mukmin makan dengan jatah satu perut, tetapi orang munafik makan dengan jatah tujuh perut.

Bayangkan makan dengan 7 perut, itu artinya jatah 6 perut orang lain terambil dalam sekali makan, sehari 3 kali makan, berarti mengambil 18 jatah perut orang lain. Dalam satu tahun orang munafik telah mengambil 365 x 18 jatah perut orang lain, sama dengan merampas jatah 6570 perut orang lain, itu baru perampasan yang dilakukan oleh 1 orang munafik, bagaimana kalau 2,3,4 dan seterusnya, betapa banyaknya jatah orang miskin yang dirampas.

Karena itu dalam kesempatan lain Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya : “Yang paling dicintai diantara kalian kelak pada hari kiamat ialah orang yang paling lama berlapar diri dan orang yang paling dibenci oleh Allah di hari kiamat ialah mereka yang banyak makan dan minum”. Lukmanul Hakim menasehati putranya : “Hai anakku bila perut terlalu penuh dengan makanan dan minuman, mengantuklah otak, tumpullah pikiran, hikmah menjadi membisu dan anggota tubuh malas beribadah kepada Allah.

Seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah SAW, saya mohon ditunjuki perbuatan apakah yang menyebabkan saya dicintai Allah dan dicintai umat manusia. Nabi menjawab, jangan rakus akan harta benda, niscaya kau akan dicintai Allah, jangan tamak akan hak-hak orang lain niscaya kau akan dicintai umat manusia” (HR. Ibnu Majah). Jelas sekali bahwa di dalam puasa ramadhan terbentang dua jalur komunikasi, buhungan dengan Allah yakni berpuasa dan hubungan dengan manusia yakni bersedekah. Kedua jalur tersebut merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan takwa, itulah yang disinyalir Al Qur’an untuk orang-orang beriman : “Sungguh alangkah bahagianya orang yang membersihkan dirinya, bersih dari noda menurut pandangan Allah dan bersih dari noda menurut pandangan manusia”.

Mataram (Suara NTB) Setelah melakukan Safari Ramadhan di Kota Bima, Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, didampingi sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB melanjutkan Safari Ramadhan di Kabupaten Bima, Minggu (19/6) malam. Dalam Safari Ramadhan di Masjid Al Hidayah Desa Samili Kecamatan Woha ini dihadiri juga Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) Bima dan masyarakat.

Sebelum tarawih, Wagub NTB H. Muh. Amin, mengingatkan pada masyarakat Kabupaten Bima khususnya bagi warga Desa Samili untuk memaknakan perannya masing-masing dan berkontribusi untuk pembangunan daerah.

“Mari bersinergi, semua bekerja keras, semua bekerja dengan sungguh-sungguh, baik pemerintah maupun seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama berkomitmen membangun dan menurunkan angka kemiskinan dengan segala potensi yang kita miliki seperti pertanian dan pariwisata. Termasuk, sumber daya alam yang harus dikelola baik,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (20/6).

Peranan masyarakat dalam

menjaga kondisi wilayah juga sangat penting, karena mampu menciptakan situasi dan kondusivitas yang aman.

Seperti malam sebelumnya di Kota Bima, wagub juga menyerahkan bantuan Pemprov NTB kepada masyarakat Kabupaten Bima berupa kain sarung, paket sembako dan bantuan pembangunan masjid bagi masyarakat desa sekitar lokasi kunjungan. Tidak hanya itu, dana bantuan sosial dari beberapa SKPD, seperti Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan. Di mana, total dana bantuan yang diserahkan mencapai Rp 2, 3 milyar lebih untuk Kelompok Usaha Bersama dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Bima.

(Suara NTB/humas Setda NTB).

BERIKAN BANTUAN - Wagub NTB H. Muh. Amin memberikan bantuan pada masyarakat Kabupaten Bima dalam acara Safari Ramadhan di Desa Samili Kecamatan Woha, Minggu (19/6) malam.

Wagub berharap bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi, pemerintah memiliki keterbatasan un-

tuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat. Untuk itu, wagub mengharapkan peranan swasta dalam pembangunan sangat diharapkan. ‘’Mari

jaga kondusivitas agar dapat mendatangkan investor yang dapat berkontribusi besar dalam pembangunan daerah kita,” tandasnya. (ham)

Ramadhan, 40 Ton Kurma Selama Ramadhan Tak Boleh Ada ’’Party’’ Dipasok dari Timur Tengah Mataram (Suara NTB) Bulan suci Ramadhan benar-benar menjadi bulan keberkahan bagi para pedagang maupun pemasok buah kurma. Pasalnya, selama Ramadhan buah kurma yang dipasok oleh salah satu distributor di Kota Mataram berjumlah sampai 40 ton.

Hal tersebut sangat jauh berbeda dengan hari - hari biasa. Jumlah penjualan buah kurma selain pada bulan suci Ramadhan tidak pernah mencapai angka lebih dari satu kuintal atau 100 kg. Situasi seperti ini telah terjadi selama bertahun - tahun khususnya di wilayah Pulau Lombok.

“Kalau pada bulan Ramadhan seperti sekarang ini, buah kurma yang kami pasok bisa laku dengan jumlah sampai 40 ton dalam sebulan. Berbeda dengan hari - hari biasa yang hanya laku di bawah satu kuintal,” tutur Abdul Kadir pemilik toko Makmur di Cakranegara, salah satu distributor yang mendistribusikan buah kurma dalam jumlah besar di Pulau Lombok, Senin (20/6).

Dikatakan, buah kurma yang disuplai ke pedagangpedagang kecil di Pulau Lombok ini dipasok dari sejumlah negara di Timur Tengah. Buah kurma yang didatangkan dari Arab itu dikirim ke Surabaya, Jawa Timur. Setelah itu, dari Surabaya didistribusikan ke wilayah Indonesia Timur.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 APAKAH Anda in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 gin menikmati berbu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ka puasa dengan ma1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 kanan yang lezat dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 menggugah selera?

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bagaimana jika Anda 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 mencoba lele bakar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 sambal kecombrang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang satu ini? Resep 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 masakan buka puasa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang satu ini adalah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 masakan yang pas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 dan nikmat disajikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 saat berbuka puasa.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Rasa lele yang segar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 bersama dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 nasi yang hangat dita1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 mbah dengan sambal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 yang segar akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 membuat energi kita 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 terisi kembali. Berikut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ini resep masakan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 buka puasa yang ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 buat dari ikan lele yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 di bakar dan disajikan bersa- 1 sdm andaliman 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 agar lendirnya hilang. Ker1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ma sambal kecombrang se- 2 batang tangkai kecombrang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ingkan badan lele, lalu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 bagaimana dikutip dari yang muda, iris halus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 cuci bersih. Lumuri lele 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 www.resepnya.com.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 dengan air jeruk nipis dan 1 sdt garam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 garam. Diamkan 15 menit.

1 sdt gula pasir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Bahan: 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 2. Alasi panggangan den5 butir bawang merah bakar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1 kg ikan lele, bersihkan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 gan daun pisang, taruh 4 butir kemiri 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 2 sdt air jeruk nipis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ikan di atasnya. Bakar di 50 ml air jeruk nipis 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1 sdt garam 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 atas api, sambil sekaliCampur semua bumbu halus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Air panas secukupnya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 sekali dibalik hingga ikan dengan air jeruk nipis. Aduk rata.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 matang. Sajikan bersa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sambal Kecombrang: 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 ma sambal kecombrang.

Cara Membuat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 7 buah cabai merah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 (berbagai sumber) 1. Siram lele dengan air panas 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

di Gili Trawangan

(Suara NTB/met)

JUAL KURMA - Suasana penjualan buah kurma pada bulan suci Ramadhan sejak pagi hingga menjelang saat berbuka puasa, Senin (20/6).

Sebelumnya, salah satu pengecer buah kurma yang berjualan di kompleks Ampenan City Centre (ACC) yakni Hj. Fatmah Bagis mengutarakan, jenis buah kurma yang diimpor dan dipasarkan di daerah ini sangat beragam. Kualitas daging buah kurma mempengaruhi standar harga penjualan. Sekalipun, peningkatan harga buah kurma juga dipengaruhi karena adanya lonjakan permintaan konsumen.

Adapun jenis - jenis buah kurma yang diimpor, yakni Khalas, Naghal, Madinah, Tunis, dan Mesir. Semua nama jenis yang disematkan pada kurma ditentukan berdasarkan asal pemasokan buah, atau tempat pembudidayaannya.

“Madinah (jenis kurma, red) ini yang enak, harganya

biasa kita jual sampai Rp 60.000 per kilogram. Tunis dagingnya lemas dalamnya renyah, Mesir kurmanya besar dan tebal,” tutur pedagang yang berjualan di tepi Jalan Pabean Ampenan ini.

Sementara buah kurma yang berjenis Nagal pasokan daerah Emirate, diklasifikasi sebagai buah kurma paling murah. Alasannya, selain karena kualitasnya yang relatif rendah bila dibandingkan dengan jenis - jenis kurma yang lain, buah kurma yang satu ini juga jarang diminati konsumen.

“Kalau Nagal ini buahnya besar tetapi dagingnya tipis, bijinya kecil, tetapi dalamnya kosong. Ini yang mempengaruhi jenis kurma yang satu ini menjadi paling murah,” tandasnya. (met)

Mataram (Suara NTB) Selama bulan suci Ramadhan, para pelaku usaha bidang jasa (pariwisata) di Gili Trawangan dilarang keras menyelenggarakan party atau aktivitas - aktivitas yang berpotensi mengganggu kelancaran ibadah.

Larangan penyelenggaraan party di kawasan pariwisata dipertegas oleh Sam Samba, Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT), Senin (20/ 6). Ia menuturkan, sejauh ini pihaknya masih berkonsentrasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengusaha - pengusaha “nakal” yang terindikasi hendak menerabas aturan yang diberlakukan.

“Kemarin sudah diturunkan aturan mengenai larangan bahwa tak boleh ada party di Gili Trawangan selama Ramadhan.

Sejauh ini teman - teman di lapangan masih fokus untuk bergerak melakukan pengawasan demi penegakan aturan yang berlaku,” tuturnya.

Menurut Sam, tidak adanya kegiatan party selama Ramadhan itu tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan industri kepariwisataan. Aktivitas perekonomian masyarakat melalui industri pariwisata tetap menggeliat, sehingga usaha bidang pelayanan dan jasa ini tetap berjalan lancar.

“Sejauh ini pariwisata di Gili Trawangan masih aman - aman saja. Aktivitas ekonomi berjalan lancar, angka kunjungan wisatawan masih seperti pada umumnya,” kata dia.

Dijabarkan, pantauan asosiasi terhadap angka kunjungan wisatawan melalui tingkat hunian hotel atau penginapan,

jumlah kunjungan wisatawan meski pada bulan Ramadhan khususnya di Gili Trawangan masih terlihat membaik. Okupansi (tingkat hunian) hotel masih berkisar pada angka rata - rata 60 persen - 70 persen. Angka tersebut dinyatakan masuk pada predikat sedang.

“Okupansi hotel di sini dapat kita bahasakan medium, tidak tinggi dan tidak rendah.

Karena memang pada bulan bulan seperti sekarang ini adalah momentnya semi high season dan low season,” terangnya.

Persentase tingkat hunian hotel di kawasan tersebut dihitung dari jumlah penginapan yang mencapai angka 700 unit usaha. Dari keseluruhan angka tersebut, masing - masing usaha terdiri dari hotel, home stay, dan penginapan kelas rendah.

Sam membeberkan, ratusan unit gedung penginapan yang berdiri di pulau seluas 350 hektar itu tidak dibangun dengan sistem perencanaan dan tata ruang yang matang. Akibatnya, tampilan pulau kecil di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu dari tahun ke tahun sulit dikendalikan. Menurut survai yang dilakukan pada tahun 2006 oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB sekarang, Drs. Muhammad, MM, banyak keluhan yang muncul dari kalangan wisatawan asing atas amburadulnya tata letak bangunan di gili tersebut. Tata letak bangunan yang tidak sempurna atas suatu kawasan, sebagai dampak pembangunan yang dilakukan tanpa didasari dengan perencanaan dan rancangan tata ruang yang jelas. (met)

Ikan Lele Bakar Sambal Kecombrang

Puasa Sehat bagi Penderita Asam Urat ASAM urat adalah asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel-sel tubuh. Secara alamiah, purin terdapat dalam tubuh kita dan dijumpai pada semua makanan dari sel hidup, yakni makanan dari tanaman (sayur, buah, kacang-kacangan) atau hewan (daging, jeroan, ikan sarden).

Dikutip dari www.mausehat.com, asam urat merupakan hasil metabolisme di dalam tubuh yang kadarnya tidak boleh berlebih. Kadar asam urat normal pada pria dan perempuan berbeda. Kadar asam urat normal pada pria berkisar 3,5-7 mg/ dl dan pada perempuan 2,6-6 mg/dl. Kadar asam urat di atas normal disebut hiperurisemia.

Seseorang dengan kadar asam urat tinggi dan terus meningkat bisa memunculkan gejala penyakit arthritis gout. Gejala khas dari serangan arthritis gout adalah serangan akut yang biasanya bersifatmonoartikular (menyerang satu sendi saja) dengan gejala pembengkakan, kemerahan, nyeri hebat, panas dan gangguan gerak dari sendi

yang terserang yang terjadi mendadak dan mencapai puncaknya kurang dari 24 jam.

Lokasi yang paling sering pada serangan pertama adalah sendi pangkal ibu jari kaki.

Penderita asam urat tetap boleh berpuasa dengan memperhatikan beberapa rambu-rambu, yaitu senantiasa memantau kadar asam uratnya. Jika kadar asam uratnya sangat tinggi atau gejala yang muncul sangat parah, maka sebaiknya menunda dulu sampai penyakitnya membaik baru kemudian boleh berpuasa.

Satu hal terpenting jika ingin berpuasa adalah harus cukup cairan yaitu mengonsumsi sekitar 1,5-2 L air dengan rincian 2 gelas saat buka puasa, 3-4 gelas setelah shalat tarawih hingga sebelum tidur, 1 gelas saat bangun tidur sebelum sahur dan 1-2 gelas saat sahur. Ketika sahur dan berbuka hendaknya menghindari makanan yang mengandung kadar purin tinggi seperti jeroan (hati, ginjal, jantung, paru), udang, remis, kerang, sardin, ekstrak daging (abon, dendeng), ragi (tape), alkohol serta makanan kaleng. Untuk setiap porsi makanannya harus mengandung :

1. Tinggi karbohidrat.

Karbohidrat harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori. Jenis karbohidrat komplek, seperti nasi, roti, singkong, ubi sangat dianjurkan untuk dikonsumsi karena dapat meningkatkan pengeluaran asam urat darah melalui urin. Karbohidrat sederhana harus dikurangi. Hal itu terdapat pada gula, permen, sirup. Bila terus-menerus dikonsumsi, dapat meningkatkan kadar asam urat serum.

2. Penyesuaian kalori dengan karbohidrat Pemasukan kalori harus disesuaikan dengan tinggi badan dan berat badan. Bila penderita gemuk, harus segera diturunkan berat badannya dengan tetap disesuaikan kebutuhan kalorinya. Jika kalori dalam tubuh kurang, maka dapat meningkatkan asam urat dalam serum. Untuk penderita yang sedang menjalani puasa/diet ketat juga harus diperhatikan jumlah kalorinya. Dikhawatirkan bila diet terlalu ketat, mengakibatkan penderita kekurangan kalori dan pada akhirnya malah akan meningkatkan kadar asam urat dalam serum darah.

3. Rendah protein Protein diketahui dapat meningkatkan produksi asam urat, terutama protein hewani. Sumber makanan yang berprotein tinggi misalnya hati, otak, paru, limpa, ginjal dan jerohan lainnya. Sumber protein yang dianjurkan dikonsumsi adalah protein nabati, yaitu yang berasal dari tumbuhan.

4. Rendah lemak Lemak dapat menghambat pengeluaran asam urat melalui urin. Karena itu, penderita gout harus melakukan diet rendah lemak. Makanan yang digoreng, bersantan, jerohan, margarin, mentega sebaiknya dihindari.

5. Perbanyak buah Buah-buahan yang banyak mengandung air juga sangat baik untuk dimakan, di antaranya semangka, melon, blewah, nanas, jambu air, pepaya. Sebenarnya selain buah durian dan alpukat, semua jenis buah bebas untuk dikonsumsi, sebab alpukat dan durian banyak mengandung lemak, yang pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. (berbagai sumber)

SUARA NTB Selasa, 21 Juni 2016

Butuh Mediasi KEKERASAN yang terjadi dalam dunia pendidikan akhirakhir ini, melahirkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) Syafril M.Pd, mengungkapkan, tindakan orang tua murid melaporkan guru ke aparat penegak hukum merupakan budaya yang semestinya tidak dimunculkan dalam dunia pendidikan.

Dalam menyikapi persoalan tersebut perlu adanya mekanisme mediasi untuk melihat akar permasalahan.

(Suara NTB/jun) Selain itu, Orang tua juga seSyafril mestinya dapat melakukan penilaian secara objektif terhadap insiden tersebut. Dengan tidak menilai anak berdasarkan subjektivitasnya sebagai orang tua.

“Masalah orang tua yang mengadukan guru ke meja hukum, saya kira ini budaya yang tidak mesti dimunculkan. Harusnya ada mekanisme mediasi, jangan langsung dibawa ke ranah hukum,” terang Syafril kepada Suara NTB di ruang kerjanya (20/6) kemarin.

Peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, kemudian mendapat hukuman dari guru kata Syafril. Semestinya orang tua memberikan dukungan. Mengingat hal itu merupakan upaya penyadaran terhadap anak tentang pentingnya ketaatan terhadap hukum. Sebagian besar kekerasan yang terjadi kata Syafril, perlu melibatkan banyak pihak Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), juga komite-komite sekolah. Aparat kepolisian kata Syafril, sejauh belum mengupayakan langkah mediasi bagi kedua belah pihak.

“Harusnya polisi menyarankan proses mediasi, jangan langsung diproses hukum, ada mekanisme mediasi oleh PGRI, IGI atau pihak sekolah dan komite-komite terkait,” ujar Syafril.

Idealnya seorang guru kata Syafril, dalam menjalankan tiga fungsinya yaitu, mengajar, mendidik dan membimbing. Juga perlu melakukan penilaian terhadap sikap, untuk itu guru dan orang tua harus mampu membangun keteladanan tata tertib dan aturan yang berlaku.

Sehingga dengan adanya keteladanan tersebut, semua pihak yang dinilai melakukan pelanggaran tata tertib sekolah perlu diberikan sanksi.

Kewibawaan lembaga pendidikan menurut Syafril, dapat rusak karena persoalan yang dinilai sepele, hal yang mungkin terjadi ketika persoalan tersebut telah tercoreng. Nantinya guru tidak lagi berani memberikan teguran kepada siswa yang melakukan tindakan di luar tata tertib dan norma yang ada. (jun)

Selama Ramadhan

STIE AMM Gelar Kegiatan yang Menguatkan Keimanan Mataram (Suara NTB) Selama bulan Ramadhan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram mengadakan berbagai kegiatan yang menguatkan keimanan. Serta memperat tali silahturahmi antara civitas akademika di STIE AMM Mataram.

Wakil Ketua III, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dra. Bq. Kisnawati, M.A., Senin (20/6), menyampaikan, seperti tahun-tahun sebelumya, kegiatan Ramadhan di STIE AMM yang dihelat oleh Senat Mahasiswa selalu aktif. Dalam bentuk tadarusan, membaca Al Quranul Karim, dan pesantren kilat.

Kisnawati mengatakan, kegiatan-kegiatan selama Ramadhan ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempererat jalinan silahturahmi antar sesama civitas akademika.

“Selain juga memperkuat nilai-nilai keimanan, ke-Islaman, dan Ihsan menuju tingkatan insan yang Muttaqun atau taqwa kepada Al Khaliq,” katanya.

Para penceramah pada kegiatan kultum, katanya, diisi oleh para dosen secara bergiliran. Suasana keakraban, egaliter yang bernuansa religius sangat tampak dalam kegiatan-kegiatan selama Ramadhan itu. Karena umumnya dihadiri semua dosen dan karyawan. Aktif pula hadir beberapa pengurus IKA STIE AMM Mataram, seperti ketuanya Yuli Astini, M.Ak., sekretaris Wahyulloh, M.Ak., dan Pembina Usman TS. Ia juga mengatakan, lazim juga pada acara buka bersama atau kegiatan selama bulan Ramadhan. Tampak suami, istri, dan anak-anak dari dosen dan karyawan STIE AMM ikut hadir dalam kesempatan itu.

Selain itu, kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadhan ini juga dijadikan sebagai ajang untuk menyampaikan infoinfo penting tentang akademik. Kebetulan juga pada bulan Ramadhan ini, tepatnya pada tanggal 22 Juni mendatang, STIE AMM akan mengadakan Ujian Akhir Semester Genap.

Sampai dengan tanggal 30 Juni mendatang. (ron)

SMKN 1 Sekotong ’’Launching’’ Gerakan Sedekah Seribu Sehari Mataram (Suara NTB) Guna meningkatkan kepedulian dan kesadaran warga sekolah dalam berbagi antar sesama, SMK Negeri 1 Sekotong, Lombok Barat akan melaunching gerakan Sedekah Seribu Sehari (S3). Kepada Suara NTB, Wakasek Bidang Sapras SMKN 1 Sekotong, Ahmad Apandi mengaku gerakan Sedekah Seribu Sehari merupakan sebuah gerakan moral yang ditujukan bagi semua warga sekolah.

Adapun tujuannya yaitu agar semua warga sekolah semakin terasah empatinya untuk semakin gemar berbagi.

Sedang tujuan jangka pendek dari gerakan Sedekah Seribu Sehari ini yaitu untuk pengumpulan dana pembangunan musala yang akan dibangun di sekolah.

Lebih jauh Ahmad Apandi mengemukakan bahwa sasaran gerakan Sedekah Seribu Sehari yaitu semua warga sekolah khususnya dan masyarakat umumnya. Selain itu, program ini juga dirancang agar berlangsung selama mungkin. “Karena orang beramal itu tanpa ada batas waktunya,’’ ujarnya.

Secara teknis, pola pelaksanaan gerakan Sedekah Seribu Sehari dilakukan melalui penyediaan kotak amal yang diletakkan di depan pintu masuk sekolah. Setiap hari kotak amal akan dipasang dengan harapan tiap siswa, guru maupun masyarakat yang lewat dapat bersedekah.

Sementara bagi guru yang berstatus PNS, mekanismenya bisa diakumulasi dalam waktu satu bulan saat gajian dengan jumlah sesuai kesepakatan atau minimal 30 ribu.

“Bisa dilebihkan dan bisa juga harian lewat kotak amal tapi tiap bulan tetap dibayar bendahara gaji,” terangnya.

Pihak sekolah pun mengajak semua wali murid dan warga sekitar untuk mulai menyuburkan tradisi bersedekah. “Kita membangun kesadaran bersama tanpa paksaan agar dampaknya juga dahsyat.

Bisa dibilang juga sebagai gerakan moral untuk perbaikan umat yang di mulai dari diri dan lingkungan sekolah,’’ tukasnya. (dys)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Menteri PPA Minta MOS Tidak Dibumbui Kekerasan Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS) di sekolah-sekolah tiap tahun ajaran baru hendaknya dijadikan momentum memperkenalkan dunia akademik terhadap siswa baru.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohana Susana Yembise di hadapan awak media di Mataram meminta agar momentum MOS

tidak diwarnai dengan tindak kekerasan terhadap siswa.

Karena sejatinya MOS hanya berfungsi untuk mengenalkan kondisi akademik sekolah

semata agar siswa lebih mengenal kondisi sekolahnya.

“Jangan sampai ada kekerasan yang terjadi seperti tahun yang lalu-lalu banyak yang mengalami tindak kekerasan sampai meninggal,’’ ujar Yohana.

Lebih jauh perempuan asal Papua ini menyebut, secara teknis pelaksanaan MOS harus didesain berkualitas

bisa dalam bentuk seperti pertemuan perkenalan biasa yang di dalamnya berisi berbagai perkenalan tentang ibu bapak guru, kondisi sarana prasarana, lingkungan belajar, termasuk muatan belajar dan kurikulum yang akan digunakan siswa nantinya.

Desain seperti itu jauh lebih bermanfaat bila dibandingkan dengan desain MOS yang

didalamnya terdapat muatan kekerasan fisik yang berujung pada terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Desain seperti itu bisa jadi referensi mereka sehingga waktu mereka masuk sekolah tidak merasa canggung dan ragu berkenalan dengan guru dan mereka bisa tahu bahan ajar yang dipakai apa kedepan,” terangnya. (dys)

Kuliah Tahun Pertama Bersama

Tinggal Menunggu Kelengkapan Sistem Pendukung

(Suara NTB/ist)

BERBINCANG - Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti, berbincang dengan peserta Pelatihan Calon Tenaga Kerja Perempuan Program Wanita Indonesia Hebat di Mataram, Senin (20/6) siang kemarin.

Perlunya Komunikasi Antara Orang Tua dan Sekolah Mataram (Suara NTB) Agar tidak terjadi perbedaan pandangan antara orang tua dan pihak sekolah. Terutama jika ada permasalahan di antara siswa dan guru. Maka diperlukan koordinasi dan komunikasi antara pihak orang tua dan pihak sekolah. Apalagi guru di sekolah bisa dikatakan sebagai orang tua kedua siswa.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan OIahraga (Dikpora) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Abdul Hamid, M.Si., dikonfirmasi Senin (20/6), mengatakan guru merupakan orang tua kedua di sekolah. “Jika ada permasalahan harus diselesaikan dengan baik,” katanya.

Ia menuturkan, guru pada umumnya sudah mengajar dengan baik. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jika guru memberikan hukuman, lebih sebagai bentuk kasih sayang guru kepada siswa.

Jika ada permasalahan, Hamid mendorong orangtua menyelesaikan permasalahan

di dalam sekolah.

“Orang tua harus tahu apa permasalahannya. Komunikasi antara orang tua, sekolah, dan guru sangatlah perlu,” tutur Hamid.

Selain itu, Hamid juga menyarankan, agar orang tua memantau perkembangan anak mereka di sekolah. Terkadang, katanya, banyak orang tua yang melepas anak mereka. Dan kurang melakukan pemantauan pada perkembangan anak mereka. “Kadang banyak orang tua yang melepas. Harus saling kontrol,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB Drs. H. M. Ali. H. Arahim, M. Pd., yang dihubungi Senin (20/6), mengatakan, apa yang terjadi di sekolah bersifat mendidik. Ia menekankan, tidak mungkin guru mengambil tindakan kepada siswa tanpa sebab. Terlebih guru menjadi orang tua siswa di sekolah.

“Guru mengambil tindakan untuk mengamankan. Saya sudah sampaikan ke anggota, jangan lakukan hukuman fisik. Biarkan alam yang mem-

berikan hukuman,” tandasnya.

Ia menjelaskan, ketika orang tua sudah menyerahkan anaknya kesekolahatauguru.Ketikaanaknya melakukan kesalahan sebanyak tiga kali. Maka si anak sebaiknyadiserahkankembalikeorangtua.

“Nanti kalau sudah tidak bisa dibina, anak diserahkan kembali ke orang tua,” katanya.

Agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti contoh orang tua yang melaporkan guru ke aparat penegek hukum di daerah lain.

Disebabkan, karena guru memberikan hukuman. Maka, Ali Arahim menyarankan, orang tua perlu berkunjung ke sekolah untuk memantau perkembangan anaknya.

“Komunikasi antara orang tua dan sekolah itu penting. Kalau ada pelanggaran seperti penyalahgunaan narkoba, masyarakat sering menanyakan anak itu sekolah di mana. Padahal tidak sepenuhnya murid menerima pendidikan di sekolah saja.

Waktu mereka banyak juga dihabiskan di rumah dan masyarakat,” tuturnya. (ron)

Sekolah Swasta Masih Kurang Diminati Mataram (Suara NTB) – Kurangnya minat masyarakat pada lembaga pendidikan swasta menjadi penyebab utama terjadinya fenomena kekurangan siswa pada sekolah swasta.

M. Furkan S.Pd, Kepala Sekolah SMA Al-Ma’arif, saat ditemui Suara NTB Senin (20/6) kemarin mengatakan, fenomena kekurangan siswa pada lembaga pendidikan swasta, dilatarbelakangi minimnya minat masyarakat.

Menurut Furkan, dilihat dari segi fasilitas dan fasilitas pembelajaran, SMA Al-Ma’arif tidak jauh berbeda dengan sekolah negeri. Hal itu dilihat dari sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang sudah mencapai 90 persen. Seperti ruang praktik, olah raga dan berbagai fasilitas lainya.

“Dari segi tempat proses pembelajaran, memiliki ruangan teori tersendiri.

Kemudian kelengkapan dari segi sarana dan prasarana baik itu ruang praktik itu kita miliki. Tempat olahraga sudah ada.

Kalau dilihat dari segi persentase 90 sampai 95 sudah ada,” ujar Furkan di ruang kerjanya.

Sarana dan prasarana penunjang pendidikan tersebut kata Furkan, tidak berarti apa-apa jika siswa yang akan menggunakanya tidak ada. Akibat minimnya siswa yang akan mengelola alat-alat tersebut, pihaknya kemudian memutuskan untuk melakukan perawatan.

Dari 52 orang siswa yang terdaftar saat ini. Peserta didik Al-Ma’arif kata Furkan, sebanyak lima kelas yang dapat terisi. Bahkan untuk satu kelasnya di isi oleh 12 sampai 15 orang.

Untuk itu ia mengharapkan, ke depan pemerintah dapat memberikan pemarataan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Baik dari segi siswa maupun pemerataan dari segi tenaga pendidik.

“Untuk ke depanya ya mudah-mudahan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri itu, pemerintah memberikan suatu pemerataan. Baik dari segi siswa dan tenaga pendidik,” harapnya.

Kondisi yang sama juga dialami Sekolah Menengah Atas (SMA) Nasional. Kepala sekolah SMA Nasional, Hasanudin S.Ag, ditemui di ruang kerjanya (20/6) kemarin menerangkan, saat dibukanya pendaftaran sejak awal juni kemarin, pihaknya baru menerima 1 orang pendaftar dari target yang dicari 60 orang siswa.

Menurut Hasanudin, total keseluruhan jumlah siswa pada tahun sebelumnya sebanyak 62 orang, sementara yang ditargetkan pada tahun ini 60 orang siswa. Secara umum kata Hasanudin, SMA Nasional sudah cukup dikenal oleh masyarakat, hanya saja pilihan masyarakat lebih kepada sekolah negeri.

“Sebenarnya sekolah si sudah ditahu sama masyarakat keberadaanya. Tinggal sekarang pilihan masyarakat. Apa sekolah itu menjadi favorit atau tidak.

Sekarang masyarakat itu cenderung cari yang negeri,” terang Hasanudin.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir SMA Nasional tidak mengalami peningkatan terkait kuatitas siswa. melainkan mengalami penurunan. (jun)

Mataram (Suara NTB) Kuliah Tahun Pertama Bersama (TPB) yang diterapkan Universitas Mataram (Unram), pada tahun akademik 2016/2017, saat ini tinggal menunggu kelengkapan sistem pendukungnya.

Wakil Rektor I, bidang akademik Unram, Prof. Dr .Ir .H. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si., dikonfirmasi Senin (20/6) mengatakan, untuk persiapan TPB secara akademik sudah mencapai 90 persen. “Tinggal menunggu kelengkapan supporting system saja,” katanya.

Sistem pendukung itu antara lain, seperti pegawai dan fasilitas pendukung lainnya. Termasuk juga pemeliharaan gedung.

TPB berfungsi untuk penguatan pada ilmu dasar dan untuk penguatan logika kuantitatif. “Akan dimulai di awal tahun akademik 2016/2017. Fungsi Kuliah TPB ini adalah untuk penguatan pada ilmu dasar,” katanya, pada kesempatan sebelumnya.

Wirasapta mengatakan, kuliah TPB ini akan dilaksanakan di Gedung Kuliah Bersama selama dua semester awal mahasiswa baru semua fakultas dan program studi. Kuliah TPB untuk semua mahasiswa baru di semua jalur penerimaan mahasiswa baru, tingkat sarjana (S1). Tidak bagi D3 dan program magister.

Tujuanya, kata Wirasapata, adalah untuk memperkecil jarak pengetahuan dasar pengetahuan kuantitatif dan logika mahasiswa baru. “Mengingat disparitas, atau perbedaan mahasiswa baru ini macam-macam,” katanya.

Wirasapta menjelaskan, setelah cukup bagus kuliah TPB. Baru-

lah mahasiswa dikembalikan ke fakultas dan program studi untuk menelusuri ilmu sesuai bidang di prodi masing-masing.

Diterangkan, mata kuliah di Kuliah TPB untuk mahasiswa yang berada di jurusan Sains dan Teknologi (Saintek), antara lain matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan, untuk mahasiswa yang berada di jurusan Sosial dan Hukum (Soshum) akan mempelajari antara lain mata kuliah ekonomi dan ilmu hukum.

“Di samping mata kuliah umum yang wajib nasional, seperti bahasa Indonesia, PKN, agama,” kata Wirasapta.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan melalui kuliah TPB, bukan ingin menjadikan mahasiswa Unram menjadi generali.

Tetapi supaya paham dengan mata kuliah dasar tersebut.

Nantinya, akan diatur pembagian ruang kelas disesuaikan dengan kapasitas ruangan. Dan akan diatur oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) tersendiri. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 21 Juni 2016 Hasil Pertandingan Sepak Bola Euro 2016 Senin, 20 Juni 2016 03:00 Rumania 0 vs 1 Albania 03:00 Swiss 0 vs 0 Perancis

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Piala Amerika Rabu, 22 Juni 2016 09:00 Argentina vs Amerika Serikat @Kompas TV Kamis, 23 Juni 2016 08:00 Kolombia vs Cili @Kompas TV Euro 2016 Rabu, 22 Juni 2016 00:00 Irlandia Utara vs Jerman @RCTI 03:00 Kroasia vs Spanyol @RCTI Kamis, 23 Juni 2016 00:00 Hongaria vs Portugal @RCTI 03:00 Italia vs Republik Irlandia @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Nasib Mantan Atlet PPLP NTB Berprestasi Nasional Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Nasib sejumlah atlet PPLP NTB berprestasi nasional yang akan didegradasi dari PPLP NTB tahun ini karena kelebihan usia bakal tak jelas. Pasalnya, setelah dikeluarkan dari PPLP NTB mereka terancam tak bisa mendapatkan pembinaan lanjutan. Sebab, PPLM NTB sebagai wadah untuk pembinaan lanjutan atlet pelajar sudah dihapus.

Informasi yang diterima Suara NTB, sedikitnya ada 20 atlet yang dipastikan akan didegradasi dari PPLP NTB. Mereka yang didegradasi itu sebagian besar atlet berprestasi. Mereka harus didegradasi karena kelebihan usia atau tamat SMA. Selain itu ada juga yang prestasinya menurun.

Diantara atlet yang akan didegradasi karena kelebihan usia adalah atlet pencak silat

Rio Haryanto Terlibat Kecelakaan di Azerbaijan Semarang (Suara NTB) Rio Haryanto, pebalap asal Pebalap nasional yang ter- Jerman Pascal Wehrlein gagal gabung dalam tim Manor Rac- menyelesaikan lomba (Do Not ing Rio Haryanto terlibat Finish/DNF) dan hanya kecelakaan saat tampil pada menyelesaikan 39 laps dari 49 race kedelapan lomba balap laps yang direncanakan. mobil Formula Satu (F1) di Rio Haryanto mengatakan, sirkuit di Kota Baku, Azer- tentunya, mengganti sayap baijan, Minggu (19/6) waktu depan memerlukan pit stop setempat. yang lebih lama, jadi ia tercecAkibat insiden tersebut, er ke belakang saat kembali sayap bagian depan mobil bergabung ke perlombaan. yang dikendarai Rio mengala“Kami memutuskan untuk mi kerusakan sehingga me- memasang ban Soft pada saat merlukan waktu yang cukup itu dan bertahan pada strategi lama untuk memperbaikinya satu stop, tapi 49 lap adalah stint hingga tercecer di belakang yang panjang untuk ban tersebut saat kembali ke lintasan. dan saya harus mengatasi “Bukan hari yang baik untuk tingkat degradasi ban yang tingsaya hari ini. Saya terlibat in- gi; titik pengereman pun berubah siden di tikungan pertasetiap lap,” katanya. ma yang merusak sayap Tetapi, menurut depan dan saya harus pebalap berusia 23 masuk pit di akhir lap tahun tersebut, sepertama,” kata Rio mua orang mengHaryanto seperti disharapkan beberapa ampaikan Media Relapeluang tak terduga tions Cep Goldia dalam hari ini, jadi dirinya surat elektroniknya yang harus mencoba diterima di Semauntuk menemrang, Jateng, patkan diri Senin pagi. dalam posiPada race si untuk kedelepan di merespon Azerbaijan kesempaini, pebalap tan-keasal Solo, sempatan Jateng, itu. Pada yang memakhirnya, ulai star kesempapada positan itu tisi ke-17 d a k akhirnya muncul; hanya finis balapan pada posisi berjalan ke-18 dengan lancar tanpa catatan wakkehadiran tu 1:50.571 safety car. dari 49 laps.

“Meski Rekan satu tim Rio Haryanto demikian,

saya akan fokus pada sisi positif; Saya mendapatkan sesi kualifikasi yang sangat baik dan saya mencapai akhir balapan, jadi itu bagus,” katanya. Sementara itu Pascal Wehrlein mengatakan, sejujurnya, hari ini patut disayangkan.

“Kami berharap lebih. Saya pikir kami berada di strategi yang cukup berbeda dari orang lain; salah satu yang benar-benar bisa menjangkau sebagian besar dari setiap peluang, jika saja balapan datang berpihak kepada kami,” katanya.

Ia mengatakan, dirinya memulai balapan dengan ban Soft dan merasa senang setelah lap pertama tapi lebih sulit mengemudi dengan ban Soft daripada Supersoft. Kemudian masuk pit dan lagilagi sangat senang dengan kecepatan di atas ban Medium.

“Saya merasa dapat menutup jarak dengan duo Sauber di depan saya tapi saya kehabisan rem. Ketika saya mendekati tikungan pertama, saya kehilangan rem dan tidak ada alternatif lain selain berhenti.”

“Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, kami hanya harus melihat ke depan. Saya sangat menikmati sirkuit ini dan pengalaman pertama saya di Baku,” katanya.

Sementara itu Direktur Balap Manor Racing Dave Ryan mengatakan, setelah kinerja kualifikasi yang sangat bagus kemarin dan menyaksikan kedua balapan GP2 yang sangat dipengaruhi oleh interupsi Safety Car, dirinya memilih untuk membagi strategi antara dua mobil untuk menjangkau lebih baik kemungkinan apapun yang bisa terjadi. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

HILANG Hilang STNK R2 Honda DR5410CK Noka/Nosin : MH1JFH115EK318176/ JFH1E-1317526 an. Desiyana Utari hilang disekitar Jl. Langko Kota Mataram

SALON

Igi Rangga Barani dan atlet atletik, Kamaruddin. Kedua atlet itu bakal didegradasi dari PPLP NTB Rabu (22/6) karena usia mereka sudah melewati usia pelajar. Mereka akan tamat SMA tahun ini.

“Kemungkinan kami berdua akan didegradasi dari PPLP NTB karena kami akan tamat SMA,” ucap Igi Ranggabarani yang ditemui Suara NTB di Asrama PPLP NTB,

Senin (20/6) kemarin. Saat itu Igi didampingi atlet atletik, Kamaruddin.

Degradasi memang merupakan program tahunan PPLP NTB dalam rangka evaluasi atlet. Namun dari program degradasi dan promosi itu juga berimbas pada atlet pelajar yang berprestasi namun kelebihan usia. Untuk itu, yang menjadi perhatian serius pihak PPLP NTB ad-

alah melanjutkan pembinaan atlet pelajar berprestasi ke tingkat lebih tinggi.

Mereka yang berprestasi nasional perlu mendapat perhatian serius dari cabor karena mereka sudah memiliki prestasi nasional. Mereka harus dibina secara berkelanjutan agar mereka bisa berprestasi hingga level senior.

Ada pun atlet yang patut mendapat perhatian adalah Igi Ranggaberani salah satu atlet silat yang berprestasi di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tahun 2015.

Atlet berusia 18 tahun itu meraih medali emas di kelas I putra di pertandingan silat.

Atlet kelahiran Dompu 18

LeBron James Pemain Terbaik Final NBA Oakland Forward Cleveland Cavaliers LeBron James dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Most Valuable Player (MVP) partai Final NBA menyusul kemenangan 93-89 timnya atas Golden State Warriors Senin pagi WIB pada Game 7 Final NBA. Bagi James yang menjadi katalisator kebangkitkan menakjubkan Cavaliers setelah tertinggal 1-3, penghargaan ini adalah yang ketiga kalinya yang dia dapatkan setelah menjadi juara NBA bersama Miami Heat pada 2012 dan 2013, lapor Reuters.

James akhirnya sukses mempersembahkan gelar juara kepada kota Cleveland yang selama 52 tahun tidak pernah merasakan gelar juara dari tim-tim olah raganya sejak NFL Browns melakukannya pada 1964. (ant/ bali post)

LeBron James

(Suara NTB/ist)

Juventus Dikabarkan Beri Atlet Menembak Terus Mantapkan Izin Pogba ke Madrid Jakarta (Suara NTB) Juventus dikabarkan telah memberi lampu hijau kepada Paul Pogba untuk pindah ke Real Madrid, menurut sejumlah laporan.

Real Madrid memang kerap dihubunghubungkan dengan Pogba dalam beberapa waktu terakhir. Pemain 22 tahun itu menjadi salah satu pemain muda berpenampilan gemilang di ajang Euro 2016.

Menurut Gazzetta dello Sport seperti dilansir laman Sports Mole, Pogba telah mendapat perjanjian bahwa ia dapat bisa meninggalkan klub sesuai keinginannya asalkan tim pembeli memenuhi kriteria Juventus. Kontrak Pogba dengan Juventus yang disepakati pada Oktober 2014, berlaku hingga tahun 2019.

Selain Pogba, para eksekutif Real Madrid juga dikabarkan telah bertemu dengan ayahanda David Alaba, George, dalam upaya mendatangkan bintang Austria itu, lapor The Sun. Pertemuan digelar di Muenchen dan Wina. Bayern Muenchen bersikeras tidak akan melepas Alaba, kecuali dalam banderol 63,5 juta pound.

Direktur Kelab Real Madrid Jose Angel Sanchez sudah membuka penawaran pada harga 40 juta pound, namun Muenchen menampiknya.

Menurut Muenchen, harga 40 juta pound tidak cocok untuk pemain yang tidak hanya pemain terbaik di Bayern, namun juga pemain yang bisa bermain pada posisi apa saja. (ant/bali post)

Yuni Salon & Schol Kcntkan Rmbt & Kulit Trlngkap bg Prwtan Pria/Wnt, Hrg trjngkau Fsltas Lngkap jl. Dr stomo no.18 Krng Baru & Di Jl. Gtong Ryong No.27A Ampnan HB. 087865155031 SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

agustus 1998 itu akan didegradasi karena sudah tamat SMA. Selanjutnya atlet atletik, Kamaruddin peraih dua medali perak di nomor 1.500 dan 5.000 meter di PON Remaja tahun 2014. Kedua atlet itu belum tahu akan melanjutkan kemana setelah tamat dari PPLP NTB nanti. Mereka berharap bisa mendapat pembinaan lanjutan dari cabor masing-masing.

“Setelah didegradasi dari PPLP NTB nanti, kita berharap bisa diterima oleh cabor untuk mengikuti latihan berkelanjutan,” ucap Kamaruddin yang saat itu didampingi atlet silat, Igi Ranggabarani. (fan)

(Suara NTB/ist)

DIINCAR MADRID – Paul Pogba (kiri) dan David Alaba dalam sebuah laga beberapa waktu lalu. Keduanya dikabarkan sedang diincar klub raksasa Spanyol, Real Madrid.

Persiapan Mataram (Suara NTB) Puasa tidak akan menjadi alasan atlet PON NTB untuk bermalas-malasan. Tak terkecuali atlet yang menjalani Pelatda PON di GOR. Sebanyak 11 atlet menembak yang lolos PON juga terus memantapkan pemusatan latihan daerah (Pelatda) di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Senin (20/6) kemarin guna memantapkan persiapan PON Jabar 2016.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono yang dikonfirmasi Suara NTB di lokasi latihan mengatakan, sebanyak 11 atlet menembak yang dipersiapkan mengikuti PON Jabar 2016 tetap fokus latihan. Meskipun sebagian besar atlet harus melaksanakan ibadah puasa.

“Meskipun puasa anak-anak tetap fokus latihan,” ucapnya.

Dikatakan Andik, selama bulan puasa, atlet menembak latihan seperti hari biasa.

Mereka latihan setiap pagi dan sore hari tanpa meninggalkan ibadah puasa. Itu dilakukan karena mereka ingin meningkatkan prestasi di PON Jabar 2016.

Sebelum mengikuti pertandingan PON di Jabar, September 2016, belasan atlet menembak akan ambil bagian di beberapa kejurnas menembak. Pada bulan Juli mendatang, 11 atlet menembak akan mengikuti Kejurnas Menembak Jatim Open yang akan berlangsung di Surabaya, 22 Juli 2016.

Keikutsertaan atlet menembak di beberapa event nasional nanti kata Andik dalam rangka memantapkan persiapan mengikuti PON Jabar 2016. Sebagaimana diketahui sebelumnya cabor menembak memasang target satu emas di PON Jabar 2016. Untuk itu mereka harus memperbanyak mengikuti kejuaraan nasional dan tetap fokus latihan menjelang mengikuti PON Jabar 2016. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 21 Juni 2016

Pertumbuhan IPM Rendah

Pengaruhi Upaya Penurunan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram paling rendah di antara 10 kabupaten/kota di NTB. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB pekan lalu, laju pertumbuhan IPM Kota Mataram hanya 0,58 persen di bawah laju provinsi. Terkait hal ini, Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE., MM menyatakan lambatnya laju pertumbuhan IPM ini merupakan pengaruh dari upaya pihaknya dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.

Bagi daerah yang angka kemiskinannya tinggi dan berhasil menurunkan angka kemiskinan, maka pertumbuhan IPM-nya akan berada pada angka yang tinggi. Berbeda dengan Kota Mataram yang angka kemiskinannya lebih kecil dibandingkan kabu-

paten/kota yang lain. “Mengurangi kemiskinan dari angka yang tinggi, selalu pertumbuhannya itu menjadi lebih gampang. Tetapi kalau dari angka yang rendah kan lebih lambat. Itu adalah mekanisme yang biasa,” jelasnya.

Martawang mengatakan jika dilihat dari angka, IPM Kota Mataram adalah yang tertinggi di NTB. Bahkan ia mengklaim secara nasional, posisi IPM Kota Mataram telah berada di level atas. “Begini, kalau kita bicara dari angka, yang tinggi, kita tertinggi di NTB IPM-nya. Bahkan kita sudah berada pada posisi atas kalau di IPM nasional,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan IPM, upaya kunci yang bisa dilakukan pihaknya adalah akselerasi terhadap seluruh aspek pembentuk atau indikator IPM. “Jadi kalau kita ingin mengentaskan kemiskinan, kita intevensi apa yan menjadi indikator penurunan kemiskinan itu,” jelasnya.

Keberadaan rumah kumuh atau tidak layak huni juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian tingkat IPM. Untuk itulah

salah satu prioritas yang dilakukan adalah perbaikan rumah kumuh atau tidak layak huni. Jumlah rumah kumuh di Kota Mataram yang tersisa saat ini lebih dari seribu unit.

“Kalau sekarang kan yang dominan adalah rumah tidak layak huni dan kemudian jangan heran kalau intervensi ke sana itu menjadi bagian dari prioritas yang disiapkan oleh Pemprov dan Pemkot Mataram. Karena itulah yang dominan,” jelasnya.

Di samping itu juga pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan juga tetap diutamakan. “Kita adalah yang terbaik dan kita harus mempertahankan yang terbaik dan meningkatkannya menjadi lebih baik lagi,” tandasnya. Berdasarkan rilis BPS Provinsi NTB pekan lalu, level IPM Kota Mataram yaitu 76,37 yang merupakan tertinggi di NTB. Sementara itu angka harapan hidup warga Kota Mataram 70,43 tahun dan harapan lama sekolah 15,28 tahun serta pengeluaran per kapita sampai Rp 13,40 juta per tahun. (ynt)

Halaman 12

PU akan Cek Jalan Pesisir Bagek Kembar Mataram (Suara NTB) Jalanlingkunganyangmerupakan akses menuju pesisir Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai telah lama rusak.

Kondisi jalan tersebut dipenuhi kerikil di bagian tengah karena terkelupasnyaaspal.Parapengendara yang melintas pun harus berhatihatiagartidaktergelincirdanharus mencari celah jalan yang sedikit rata di sisi selatan.

Dikonfirmasi terkait kondisi jalan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan pihaknyaakanturunmengecekkondisi jalan tersebut. “Nanti kita survei,” ujarnya, Senin (20/6).

Mahmuddin mengatakan jika ada warga yang mengusulkan perbaikan jalan lingkungan, usulan itu harus disampaikan secara tertulis.

Tapi bisa juga disampaikan melalui MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat). Ia mengatakan bisa jadi jalan menuju pesisir tersebut telah diusulkan

di dalam MPBM dan pihaknya akan mengecek usulan perbaikan jalan yang masuk melalui MPBM. “Secara umum masyarakat kita kalau mengusulkan (perbaikan jalan) lewat MPBM. Nanti kami cek,” tambahnya.

Jika perbaikan jalan lingkungan menuju pesisir Bagek Kembar tersebut tidak masuk dalam K1 atau ruas jalan yang telah terdaftar, maka tidak bisa diperbaiki dengan DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun ini. Ruas jalan yang masuk dalam K1 adalah ruas jalan yang telah memiliki nomor terdaftar dan hanya jalan yang sudah memiliki nomor ruas jalan yang bisa diperbaiki dengan DAK. Jika tidak bisa dengan DAK, Mahmuddin mengatakan bisa dilakukan perbaikan dengan dana bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) atau bisa juga dari APBD Kota Mataram.

Mahmuddin menyebutkan panjangruasjalanyangdiluartanggung jawab Pemkot Mataram se-

kitar 500 ruas jalan. Jalan yang masuk dalam daftar K1 sekitar 300 lebih ruas jalan. Sekitar 200 ruas jalan termasuk jalan lingkungan dan ada juga yang merupakan tanggung jawab pengembang. Beberapa ruas jalan itu juga ditangani masyarakat dengan melakukan pemasangan paving block.

Bantuan perbaikan jalan dari pemerintah pusat dikhususkan ruas jalan yang masuk dalam

daftar K1. Jalan lingkungan yang kecil atau masuk lorong tidak bisa diperbaiki dengan dana pemerintah pusat. Sementara anggaran dari APBD Kota Mataram untuk perbaikan jalan lingkungan yang lokasinya di lorong atau cukup dalam tidak dialokasikan. Tahun ini Pemkot Mataram mendapatkan DAK Rp 43 miliar untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan. (ynt)

(Suara NTB/dok)

JALAN RUSAK - Dinas PU akan segera turun mengecek jalan rusak yang menuju pesisir Bagek Kembar, Tanjung Karang Permai ini.

ASN Pemkot Mataram Dilarang Terima Parsel Lebaran Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melarang aparatur sipil negara (ASN) me-

nerima parsel lebaran dari seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan dan atau jabatan.

Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia ditemui di ruang kerjanya mengatakan, Kementerian Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengeluarkan imbauan, agar aparatur sipil negara tidak menerima parsel lebaran dari siapapun apalagi berkaitan dengan jabatan pegawai. Artinya,

ini juga harus diikuti oleh pegawai di Pemkot Mataram. “Kalau memang begitu, kita akan melarang ASN menerima parsel,” kata Evi, Senin (20/6).

Larangan penerimaan parsel tersebut bukan saja berlaku bagi pimpinan SKPD atau pejabat lainnya, tetap secara keseluruhan ASN di Kota Mataram. Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini menambahkan, pemberian parsel tersebut dikhawatirkan ada

unsur gratifikasi.

Surat edaran KemenpanRB yang tidak disebut nomor suratnya itu, dianggap positif karena untuk menjaga integritas dan netralitas pegawai.

Menindaklanjuti hal itu, Pemkot Mataram melalui Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram akan mengeluarkan imbauan sebagai bentuk penegasan kepada seluruh ASN di Pemkot Mataram. “Humas akan buatkan surat imbauan,” ujarnya tapi tidak mengulas apakah ada sanksi bagi ASN yang menerima parsel lebaran tersebut.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menyampaikan, imbauan larang pemberian parsel lebaran itu sedang disusun sembari mencarikan acuan pelarangan tersebut. Selanjutnya, edaran dari Pemkot ditandatangani langsung oleh Walikota dalam waktu dekat ini akan disebarkan ke seluruh SKPD. “Ini masih sedang disusun,” jawabnya. (cem)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 21 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 21 Juni 2016

Siapkan Solusi Lain RENCANA Pemprov NTB sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas PU NTB, tengah merancang peremajaan kawasan padat Kota Mataram, sejatinya merupakan ide yang cukup menarik. Karena seperti diketahui, Kota Mataram dengan luas wilayah tidak lebih dari 61,30 kilometer persegi memiliki tingkat kepadatan penduduk di atas 5.000 jiwa.

Ke depan, seiring bertumbuhnya Kota Mataram, tingkat kepadatan penduduk itu diyakini semakin bertambah. Sehingga memag dibutuhkan adanya langkah antisipatif dalam menyikapi perkembangan Kota Mataram ke depan. Mataram sebagai ibukota provinsi dapat dikatakan menjadi salah satu kota di Indonesia dengan perkembangan yang cukup pesat.

Kondisi ini tentu saja dibarengi dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Saat ini, seperti yang sering disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bahwa Kota Mataram telah memiliki 80 ribu unit rumah dari kebutuhan 100 ribu unit. Itu artinya masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 20 ribu unit.

Untuk mengatasi persoalan ini, salah satu solusinya adalah pembangunan rusunawa (rumah susun sederhana sewa). Di Kota Mataram sendiri telah berdiri dua rusunawa.

Masing-masing Rusunawa di Selagalas dan Rusunawa di Sandubaya. Pembangunan rusunawa ini sejalan dengan rencana peremajaan kawasan padat penduduk di Kota Mataram. Dimana peremajaan kawasan padat penduduk di Kota Mataram katanya dapat dilakukan dengan pola membangunkan rusunawa bagi warga.

Di Mataram, kawasan padat penduduk semakin bertambah, tidak sebatas pada Kelurahan Dasan Agung yang sejak lama sudah terkenal padat. Seperti disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang bahwa kawasan padat penduduk di Mataram terdiri dari antara lain Dasan Agung, Gomong, Sekarbela, Karang Kelok dan Ampenan Utara. Kawasan tradisional dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi itu juga bakal menjadi atensi Pemkot Mataram ke depan.

Hanya saja yang menjadi kendala ketika Pemprov ingin melakukan peremajaan kawasan itu adalah bagaimana membangun kesepahaman dengan masyarakat terkait hal ini. Apalagi, masyarakat di kawasan-kawasan tradisional itu sudah terbiasa hidup dengan pola guyub atau berkumpul dengan rumah yang saling berdekatan satu sama lain. Walaupun akhirnya, kondisi itu lambat laun akan menyumbang kekumuhan di Kota Mataram.

Kalaupun Pemprov tetap akan melakukan peremajaan kawasan padat penduduk di Kota Mataram, itu tentu membutuhkan waktu yang lama. Sebab, membangun kesepahaman dengan masyarakat bukanlah perkara mudah. Apalagi misalnya, lahan yang akan digunakan untuk membangun rusunawa itu adalah lahan milik masyarakat itu sendiri. Selain peremajaan dengan pola membangun rusuawa, Pemprov NTB juga perlu memikirkan alternatif solusi lainnya.

Karena bagaimanapun kepadatan penduduk ini, akan menjadi persoalan yang semakin serius kalau langkah antisipasinya tidak dipikirkan mulai sekarang. Yang pasti, kawasan padat penduduk ini menjadi PR bersama antara Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, masalah kawasan padat penduduk ini dapat teratasi tanpa menimbulkan persoalan baru. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

BABUJU, Kemanusiaan dan Politik Bima Oleh: Ada seorang gadis tergeletak lemah di salah satu rumah sakit di Kota Bima, diputuskan tim dokter Bima untuk dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi di Mataram. Saya sempat mengunjunginya, sang gadis didiagnosa mengalami penyakit Lupus, dan telah menyerang beberapa organ vital. Salah satu yang diserang adalah jantung, sehingga mengalami sesak napas akut. Singkat cerita, Allah SWT berkehendak lain. Gadis yang sebelumnya energik ini menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Provinsi NTB. AYA tidak ingin bercerita tentang kronologis penyakit itu dan siapa gadis malang tersebut.

Menarik didiskusikan adalah pihak yang menjadikan anak itu diketahui publik, sehingga memetik kesadaran sebagian publik berlomba-lomba untuk ikut membantu material dan non material. Kesekian kali terhadap kasus yang sama, yang melakukan pengawalan, pendampingan dan mencari dana pengobatan masyarakat miskin di Bima adalah LSM, yang mereka beri nama BABUJU. Saat ini mereka tengah menangani anak kecil yang mengidap penyakit hydrocephalus.

Anak-anak Muda Kreatif Di media social, facebook khususnya ketika Babuju berkomentar dan bercerita bisa ribuan like dan ratusan comment mengikuti sepak terjang BABUJU. Memang jaringan anak-anak muda ini telah di mana-mana, berbagai informasi penting masalah sosial, hukum, keamanan dan ekonomi dapat dengan cepat mereka peroleh dan sharing ke publik. Saya sendiri pernah mengunjungi beberapa unit bisnis yang dikembangkan

Dr. M Firmansyah (Dosen Sarjana dan Pascasarjana FEB Unram)

mereka, seperti ternak bebek, ikan lele, buah-buahan dan seterusnya.

Saya kira ini adalah role model, peran anak-anak muda secara positif meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, merajut kembali modal sosial dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis pemuda di Bima.

Anggota Babuju tersebar di beberapa tempat di tanah air. Saya amati mereka cukup loyal dan terus bekerja sesuai arahan pimpinan komunitasnya. Apa yang bisa dan penting diangkat dipermukaan dengan kekuatan media sosial dengan konsisten mereka lakukan itu.

Bidang pendidikan, mereka mengetengahkan beberapa role model tokoh atau system pendidikan yang dibutuhkan masyarakat.

Kita masih ingat Kick Andy Metro TV yang mengangkat topik Sopir Bus punya sekolah, adalah salah satu bagian dari upaya Babuju.

Mengangkat upaya penciptaan lapangan kerja/ entrepreneur, mereka sukses menyelenggarakan seminar kiat menjadi wirausaha muda di Bima dengan menghadirkan tokoh-tokoh pengusaha sukses.

Di bidang kesehatan, telah banyak masyarakat miskin yang tidak mampu diangkat dipermukaan sehingga ada banyak donator yang membantu pengobatan.

Salah satunya yang saya ceritakan pada alinea pembuka tulisan ini. Tidak berarti semua masyarakat miskin ketika sakit harus di tangani Babuju, namun ini gambaran model kekuatan masyarakat. Bahwa masyarakat sebenarnya mampu menyelesaikan persoalan komunitasnya, sisisisi humanisme masyarakat kita masih cukup terpelihara walaupun era materialistis sangat merajalela saat ini.

Di samping itu isu-isu sosial, hukum tidak luput dari pantauan. Fenomena kekerasan remaja, terorisme, narkoba dikalangan remaja juga menjadi konsen bersama untuk dicarikan jalan keluar oleh Babuju. Sehingga, relasi masyarakat dengan lembaga sosial macam ini cukup membantu, setidaknya mulai membangun gagasan kemajuan dan kepedulian.

RUKO - VILA - KOST

Di Balik Kepopuler-an Di facebook terakhir saya pantau ada 1651 orang yang me-like dan ratusan yang meng-comment, saat ketua Babuju bercerita terkait memori dengan pasien yang meninggal yang mereka dampingi, kebetulan almarhumah adalah juga angota Babuju.Kepopuleran Babuju di media social adalah setara dengan tokoh-tokoh nasional ketika berkomentar di facebook atau twitter yang ada ribuan orang yang meg-follow. Dari beberapa komentar yang dilayangkan sebagian besar mendukung upaya yang dilakukan Babuju, walau ada beberapa yang berkomentar miring. Artinya sebagian publik “pengguna media social� percaya terhadap apa yang dilakukan komunitas ini.

Seperti yang diketahui, kepercayaan (trust) adalah salah satu unsur modal sosial, lainnya adalah jaringan dan nilai-nilai. Kita tahu pula bahwa merajuk kembali modal sosial saat ini bukanlah perkara mudah.

Mengingat kebohongan banyak dipertontongkan di ruang-ruang publik, maka asumsi pertama dari menyikapi fenomena yang berkembang adalah pasti dianggap bohong, setelah ada pembuktian baru dianggap benar. Hilang sifat husnudzon.

Tidak jarang Babuju dianggap tengah membuat pencitraan, ada misi-misi tertentu dari tindak tanduknya. Namun saya katakan, lebih baik dianggap sedang membuat pencitraan, namun manfaatnya dirasakan masyarakat luas dari pada tanpa berbuat apa-apa.

Dampak kepopuleran Babuju tentu akan menjadi incaran tokohtokoh politik ke depan. Lebih-lebih tahun depan, Kota Bima akan menyelenggarakan pemilihan Walikota. Sebagai komunitas yang berisi anak-anak muda intelektual, Babuju harus memainkan perannya sebagai lembaga penebar gagasan cerdas dan mencerdaskan masyarakat, tanpa punya tendensi pada salah satu calon politik.

Masyarakat harus dicerdaskan untuk memilih secara rasional. Bahwa impact dari pemimpin berkualitas dari pemilih yang berkualitas akan melahirkan pemimpin kharismatik dan visioner. Bima harus bisa melahirkan pemimpin seperti Rid-

wan Kamil (Bandung), Risma (Surabaya), Azwar Anas (Banyuwangi) dan tersohor Nurdin Abdullah (Bantaeng). Semua itu lahir dari pemilih yang rasional, pemilih yang tidak mudah menelan janji-janji dan menerima sesuatu imbalan untuk memilih seseorang.

Kampanye pemilih rasional ini harus terus digalakan oleh setiap orang yang peduli terhadap nasib ekonomi daerahnya ke depan. Dan ini saya kira peran strategis yang dapat dimainkan Komunitas Babuju.

Akhirnya, ijinkan saya memberi apreseasi yang mendalam atas peran yang dimainkan Babuju selama ini. Sejarah akan mencatat setiap kiprah perubahan kearah yang lebih baik yang pernah dilakukan. Alangkah indahnya ketika ada banyak komunitas-komunitas seperti ini bekerja bersama untuk keluar dari kemelut. Ketidakmampuan pemerintah dapat terisi oleh komunitas atau lembaga dalam masyarakat, yang berisi anak-anak muda produktif yang peduli akan masa depan daerahnya. Di sinilah kekuatan harus mulai kita rajut sebenarnya.

Angkutan mudik ditemukan tak laik jalan Dishubkominfo harus bertindak tegas

*** Temuan Pansus, ratusan PAD di Dikpora Loteng diduga raib Harus diusut tuntas

***

RAGAM Program Wanita Indonesia Hebat

Halaman 15

Selasa, 21 Juni 2016

MULAI tahun ini, Pemprov NTB bekerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) menyiapkan 500 tenaga kesehatan yang akan dilatih untuk menjadi TKI terampil yang akan dikirim

H. Rosiady H. Sayuti

ke luar negeri.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D mengatakan jika peluang kerja atau pasar untuk lulusan sekolah tinggi kesehatan di dalam daerah sudah jenuh maka mulai tahun ini para lulusan sekolah tinggi tersebut akan diberangkatkan menjadi TKI terampil ke luar negeri. ‘’Pada suatu hari nanti kita tidak lagi menjadi sumber tenaga kerja non skill, yang hanya menjadi PRT (Pembantu Rumah Tangga). Tetapi akan mengirim tenaga kerja terampil minimal D3. Baik bidang kesehatan maupun lainnya,’’ kata Rosiady pada Pelatihan Calon Tenaga Kerja Perempuan Program Wanita Indonesia Hebat di Mataram, Senin (20/6) siang kemarin.

Mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini mengatakan, jika tenaga

Polda NTB akan Cek Alat Pemipil Jagung Dari Hal. 1 Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2016 itu disalurkan dalam bentuk alat pemipil jagung, alat perontok jagung, dan alat perontok multiguna. Sumber anggarannya berasal dari APBD NTB. Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, sejak pekan lalu telah mengklarifikasi sejumlah pejabat. Seperti PPK proyek, Iswan Chaidir.

Serta pejabat Distan TPH NTB lainnya terkait pengadaan 100 alat yang dibagikan kepada petani tersebut.

Mesin Mati Selain alat tidak berfungsi baik, ada juga yang alat yang mesinnya mati total. Sebagaimana bantuan diberikan kepada kelompok tani di Dusun Boyotan Desa Gumantar. Mesin bermerk ISHOKU Corn Sheller CS 2000 GP mati total. Alat yang tersedia tak mampu menggerakan komponen mesin berbahan bakar premium itu. Sarbi, Ketua Kelompok Mekar Sari II mengatakan, mesin itu tak bisa hidup dan dibiarkan tersimpan begitu saja.

Kelompok terakhir yang dikonfirmasi Suara NTB Sabtu (18/6) lalu, di Dusun Sesait Desa Sesait Kecamatan Kayangan. Keluhan kelompok ini sama. Komponen alat tak berfungsi baik. Saat jagung dimasukkan ke alat tersebut, biji terpental akibat hentakan gerigi mesin hingga berserakan ke tanah. Belum lagi dari saluran pembuangan. ‘’Yang keluar bukan cuma ampasnya saja, tapi biji jagung yang rontok,’’ kata Supardi, Ketua Kelompok Lauk Rejet.

Praktis ini jadi keluhannya.

Sehingga tidak bisa digunakan.

Barang ini pun tak bisa disosialisasikan kepada anggota kelompok, karena tidak bisa digunakan. ‘’Percuma kalau kami sosialisasikan ke kelompok, kalau akhirnya tidak bisa digunakan,’’ tandasnya.

Kepala Dusun Sesait, Adi Sasono berharap alat itu segera ditarik oleh Dinas Pertanian, karena akan tersimpan sia-sia dan mubazir. Dia menilai, tidak hanya negara yang dirugikan karena alat itu tak berfungsi, tapi juga petani karena tidak bisa menggunakan bantuan secara maksimal. ‘’Kami sangat bersyukur diberi bantuan, karena ini juga demi kesejahteraan petani demi meningkatkan swasembada pangan. Tapi lain kali kalau ngasi bantuan, harapan kami yang serius. Apalagi ini barang

baru, kami awam. Ndak bisa dibedakan mana yang benar dan gak benar,’’ katanya polos.

Akan Lakukan Investigasi Sementara itu, Dinas Pertanian dan TPH NTB, akan melakukan investigasi langsung kepada kelompok-kelompok penerima bantuan mesin pipil jagung, terutama kelompok yang mengeluhkan fungsi mesin tersebut.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Pertanian dan TPH NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si dikonfirmasi Minggu (19/6) lalu. Saat ini katanya, pihaknya sedang meninjau langsung seluruh bantuan yang diberikan pemerintah, sejauh mana kelompok penerima sudah memfungsikannya. ‘’Kalau di KLU (Kabupaten Lombok Utara) saya belum menerima laporannya. Coba nanti saja cek, yang sebelumnya PPK sudah saya panggil untuk mengklarifikasi. Bantuan yang mana, 2015 atau 2016,’’ tanyanya.

Husnul Fauzi mengatakan, saat ini pemantuan untuk mesin serupa dilakukan di Bima. Sajuh ini tidak ada laporan keluhan penggunaan mesin. Karena itulah ia justru mempertanyakan kelompok yang tidak bisa menggunakannya dan mengeluhkan bantuan ini.

Ada dua kemungkinan menurutnya, pertama bisa saja kelompok penerimanya tidak bisa mengoperasikan mesin dengan baik. Yang kedua memungkinkan juga kapasitas mesinnya yang besar. Sebelum mesin-mesin tersebut diberikan, biasanya dilakukan kajian spek kebutuhan masyarakat. Sehingga mesin yang berikan kepada kelompok tani telah berdasarkan spek dan katalog. ‘’Kami akan investigasi langsung untuk mengetahui persoalannya. Apa-apa yang kami temukan, selanjutnya bisa dicarikan solusinya,’’ ujarnya.

Ia juga mengklarifikasi soal pemeriksaan kepada PPKnya, bahwa bantuan seperti yang diberitakan, bukan bersumber dari APBN, melainkan APBD. Kalaupun pihak Kepolisian memberikan atensi pada bantuan yang diberikan pemerintah dari Dinas Pertanian, ia siap memfasilitasi segala yang dibutuhkan terkait data itu. (why/ars/bul)

SP3 Tidak Haram Dari Hal. 1 Kajati NTB yang baru menjabat tiga pekan ini berargumen, bahwa penghentian perkara seharusnya tidak jadi polemik. ‘’Sebab SP3 ini kan bukan barang haram,’’ tegasnya. Disadarinya, SP3 untuk kasus yang naik penyidikan dan penghentiankasusditingkatpenyelidikan, bukan sebuah keputusan yang populer. Sebab popularitas itu akan diperoleh jika menaikkan kasus ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka.

Namun ketika menghentikan perkara, maka pihaknya harus pasang badan memberi penjelasan yuridis. ‘’Tapi kami sadari ini jadi tantangan untuk memberi penjelasan apa yang jadi alasan SP3,’’ jelasnya.

Jawaban Kajati ini menanggapi, alasan SP3 beberapa kasus yang ditangani lembaga Adhyaksa ini.

Kajati sebelumnya mengaku sudah gelar perkara, mengecek satu per satu perkara yang dihentikan itu. Dipastikannya, proses terbitnya SP3 sudah sesuai dengan SOP. ‘’Ini murni yuridis, bukan karena faktor lain-lain,’’ tandasnya. Selain sudah mendapat gam-

baran lengkap, dia juga sudah ditunjukkan alat bukti yang mendukung, sehingga terbit SP3 dan keputusan penghentian perkara penyelidikan.

Sekali lagi, SP3 adalah hak prerogatif pihaknya, namun tetap dengan pertimbangan yuridis formal agar tidak menimbulkan sakwasangka masyarakat. Karena ditekankannya, SP3 bukan barang baru yang harus dipolemiikkan dan tidak haram untuk diputuskan.

Tapi bukan berarti institusinya tertutup soal ini. Mereka membuka ruang kritik yang konstruktif, masukan dari masyarakat dan kalangan pers. Karena lebih baik mendapat kritik pahit menurutnya, ketimbang penyampaian lips service . ‘’Pengawasan eksternal termasuk dari media ini kami benar-benar harapkan. Sebab kami juga sadar, dari internal saja tidak cukup. Penilaian pun lebih objektif,’’ tegasnya.

Pada akhirnya dia berharap apapun kritik dan masukan itu, dapat bermuara pada penyelesian perkara sesuai ekspektasi publik. (ars)

kerja yang dikirim tamatan D3 atau sarjana maka martabat kita akan jauh lebih terhormat jika dibandingkan mengirim TKI yang tidak berpendidikan atau non skill.

Untuk tahap pertama, sebanyak 167 tenaga kesehatan baik perawat dan bidan lulusan perguruan tinggi kesehatan di NTB yang akan diberikan pelatihan untuk menjadi TKI terampil. Rosiady mengatakan, sebagai mantan Kepala Dinas Dikpora, dirinya mengetahui seberapa banyak sekolah tinggi kesehatan yang ada di NTB. Kemudian seberapa banyak lulusan yang diwisuda setiap tahun. ‘’Saya juga tahu, sebagian besar dari mereka terkendala untuk ke luar negeri oleh ke-

mampuan bahasa asing yang relatif rendah. Ini tantangan pengelola sekolah tinggi kesehatan,’’ terangnya.

Secara nasional, kebutuhan TKI untuk tenaga kesehatan mencapai 4.000 orang per tahun. Jika 10 persen saja yang mampu diambil oleh NTB, artinya ada 400 orang yang bisa diberangkatkan menjadi TKI terampil ke luar negeri. ‘’Makanya dari APBD kita siapkan untuk 500 orang kita latih. Tapi yang terjaring 167 orang. Ini tantangan bagi pengelola sekolah tinggi kesehatan,’’ imbuhnya.

Menurutnya, kemampuan bahasa asing bagi lulusan sekolah tinggi kesehatan di NTB perlu disiapkan. Bukan hanya mereka terampil di ju-

rusan masing-masing. Tetapi kemampuan bahasa asing juga cukup penting. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta daya saing tenaga kerja perempuan Indonesia, untuk mengisi kesempatan kerja formal di luar negeri, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Berdasarkan MoU antara Kementerian PPA dan Gubernur NTB, daerah ini mendapat alokasi peserta sebanyak 500 orang. Dengan kesepakatan itu, NTB mendapat anggaran sekitar Rp 2 miliar lebih untuk biaya pelatihan bagi 167 peserta, yang terdiri dari tenaga perawat 97 orang dan bidan 70 orang. (nas)

HIMBARA Berbagi Rezeki dengan 1.500 Anak Yatim Piatu di Mataram Dari Hal. 1 Achmad Baiquni, di Mataram, Senin (20/6) malam kemarin.

Kegiatan buka puasa bersama lainnya akan dilaksanakan lagi pada 21 Juni 2016 di Palembang, Sumatera Selatan dimana Bank Mandiri sebagai koordinatornya. Sementara itu pada tanggal 23 Juni 2016 di Jakarta, Bank BRI sebagai koordinatornya.

Kegiatan ini juga diapresiasi oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB H.Muh. Amin, SH, M.Si. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk selalu peduli kepada sesama. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih terhadap penyelenggara acara tersebut. ‘’Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita semua yang merupakan anak yatim piatu. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan secara rutin dan menjadi contoh bagi masyarakat dan korporasi lainnya,’’ harap Wagub.

Sebagai bentuk kepedulian yang lebih men-

dalam, HIMBARA juga memberikan bantuan secara langsung kepada anak-anak yatim piatu. Bantuan itu berupa perlengkapan sekolah dan santunan hari raya.

Menurut Achmad Baiquni, setiap bulan suci Ramadhan, empat bank yang tergabung dalam HIMBARA selalu menggelar program yang dapat membantu dan berbagi kebahagiaan dengan anakanak yatim piatu dan masyarakat dari golongan ekonomi kecil. Khusus acara berbuka puasa bersama dengan anak-anak yatim piatu, merupakan acara yang dilaksanakan oleh masing-masing bank setiap tahunnya. Sesuai dengan semangat sinergi antar-BUMN, maka dilaksanakan bersama-sama di bawah koordinasi HIMBARA. ‘’Selain acara buka puasa pada hari ini (kemarin), kami juga menggelar kegiatan sosial lainnya seperti pasar murah untuk membantu meringankan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat selama bulan Ramadhan dan Pro-

gram Mudik Bersama BUMN,’’ ujarnya.

Sebagai gambaran, pada program pasar murah tahun 2016, Bank BNI menyediakan paket sembako di 88 daerah di Indonesia. Dengan total paket sebanyak 51.000 paket baik yang dilakukan BNI sendiri maupun bersinergi dengan BUMN lain. Puluhan ribu paket sembako lainnya juga disiapkan oleh bank-bank lain yang tergabung dalam HIMBARA. Adapun pada Program Mudik Bersama BUMN tahun 2016, termasuk keempat bank milik negara ini akan memberangkatkan 67.383 pemudik ke kampung halamannya. Untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijiriyah bersama keluarganya. Para pemudik yang mengikuti Program Mudik Bersama ini akan diberangkatkan secara serentak dari Jakarta pada 30 Juni 2016. Kota-kota tujuan Mudik Bersama kali ini adalah Cirebon, Purwokerto, Semarang, Yogjakarta, Solo, Malang, Surabaya, Lampung, Palembang, dan Padang. (lin/*)

Senjakala Kekuasaan Umar Said Dari Hal. 1 Umar ditinggalkan para kompatriot yang turut menyangga kekuasaannya di Udayana.

Ketua Fraksi PAN DPRD NTB, Drs. H. Ali Achmad, dalam Rapat Paripurna kemarin mengungkapkan bahwa sikap 10 fraksi di DPRD NTB sudah cukup tegas. Mereka tidak lagi menginginkan Umar memimpin lembaga wakil rakyat NTB ini.

Hal ini disampaikan Ali dengan mengutip hasil pertemuan fraksi-fraksi dengan Gubernur NTB belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, Ali menyampaikan pendapat Gubernur NTB yang menganggap Umar sudah tidak lagi memiliki penopang untuk menjalankan roda kepemimpinan DPRD NTB. “Pak Umar ini sudah tidak ada legitimasi. Pak Umar sudah keropos di Udayana ini,” teriak Ali. Karena itulah, Ali Achmad menegaskan sudah seharusnya DPRD NTB mengesahkan surat masuk yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD NTB, Mahdi Muhammad, di awal rapat paripurna. Pendapat senada disampaikan sejumlah pimpinan fraksi di DPRD NTB. Apalagi, sebelum interupsi datang bertubi-tubi, Mori Hanafi yang memimpin rapat paripurna sempat menawarkan persetujuan atas tindaklanjut surat masuk Partai Golkar itu.

“Pimpinan menawarkan dulu sekarang ; apakah surat pergantian antar waktu terhadap Ketua DPRD, dari saudara Umar Said kepada saudari Hj. Baiq Isvie kita tindaklanjuti, setuju?”

Pertanyaan itu langsung bersambut kompak dari para anggota DPRD NTB. “Setuju!”

Ketua Fraksi PKS DPRD

NTB, Johan Rosihan berpendapat, persetujuan itu melahirkan konsekuensi perlunya tindaklanjut segera. Karena itu, Johan menolak opsi Mori yang ingin membawa kembali persetujuan tersebut untuk terlebih dulu digodok di Badan Musyawarah DPRD NTB. “Ini adalah paripurna pak, jangan dibawa ke Bamus lagi, Bamus itu adalah alat kelengkapan dewan, ini adalah keputusan dewan tertinggi. Paripurna ini sudah selesai, pak. Saran saya pak, skor sidang ini, minta Sekwan buat draf keputusan DPRD, bacakan di akhir sidang.”

Pendapat Johan ini juga dikuatkan oleh Drs. Ruslan Turmuzi dan Raden Nuna Abriadi dari Fraksi PDIP. Di awal, Drs. H. Humaidi dari Fraksi Partai Golkar sudah lebih dulu menyuarakan desakan untuk menindaklanjuti surat tersebut.

“Surat dari Partai Golkar sudah lama, bahkan sudah sampai hampir lebih dari tiga bulan. Untuk itu sekarang ini, saat yang tepat saya rasa pimpinan,” ujar Humaidi.

Mengingat banyaknya interupsi yang dilakukan, Mori pun akhirnya menskors rapat paripurna untuk berkonsultasi dengan pimpinan fraksi di DPRD NTB. Akan tetapi, rapat paripurna yang sedianya akan dibuka kembali pukul 14.00 Wita, terpaksa molor sampai satu jam setengah. Karena pada waktu itu, kehadiran anggota DPRD secara fisik belum memenuhi kourum.

Hal tersebut menunjukkan, meskipun pada detik-detik terakhir, proses pengambilan keputusan untuk mendongkel Umar memang berjalan dengan sangat alot.

Namun, pada akhirnya keputusan resmi pun dibacakan. Usai membacakan keputusan tersebut,

Mori menjelaskan bahwa pihaknya akan secepat mungkin meneruskan keputusan DPRD itu ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTB, untuk segera memproses SK pemberhentian Umar dan mengangkat Isvie sebagai Ketua DPRD yang baru.

“Secara politik, Umar Said sudah selesai sebagai Ketua DPRD NTB, sehingga ia tidak lagi berhak untuk duduk di kursi pimpinan dan memimpin sidang. Akan tetapi secara hukum Pak Umar masih tetap sebagai Ketua DPRD, artinya masih bisa mewakili lembaga dan masih mendapatkan fasilitas sebagai ketua sebelum ada SK pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Disinggung soal gugatan hukum yang sedang dilayangkan oleh Umar Said, Mori menilai hal itu tidak akan berbenturan dengan keputusan politik di DPRD NTB. Mori menjawab bahwa tidak ada pengaruh apapun atas proses politik di DPRD tersebut dengan proses hukum yang diajukan oleh Umar Said. Karena menurutnya, yang digugat oleh Umar adalah keputusan pemecatannya sebagai anggota DPRD, bukan soal keputusan PAW. Di tempat terpisah, Ketua DPRD NTB, Umar Said, yang dikonfirmasi terkait dengan keputusan DPRD NTB yang menyetujui usulan Partai Golkar untuk melengserkan dirinya, menolak berkomentar. Bahkan Umar Said lebih memilih menghindar dari wartawan, dan masuk ke dalam ruangannya. Umar juga memilih tidak menghadiri rapat paripurna yang sebelumnya mengagendakan penjelasan gubernur terhadap Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD 2015. (aan/ndi)

120 Kades Belajar di Montong Gamang Dari Hal. 1 Dengan transparannya sistem yang dibuat, masyarakat bisa terus memantau dan mengontrol jalannya pemerintahan desa. Pemerintah desa sendiri juga merasa diawasi oleh masyarakat. Sehingga bisa mencegah adanya keinginan untuk melakukan penyimpangan atau sebagainya.

Amin menuturkan, Desa Montong Gamang sendiri baru menerapkan SID sejak tahun 2014 lalu. Setelah dirinya resmi diangkat sebagai Kades Montong Gamang yang baru. Bermula dari Program Berugak Desa yang ditawarkan oleh pemerintah pusat. ‘’Kenapa kemudian kita mau menerapkan SID, karena setelah diaplikasikan manfaatnya ternyata begitu besar,’’ tegasnya.

Bukan hanya bagi masyarakat sendiri. Tetapi bagi aparat pemerintahan desa. Karena semua informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh melalui sistem tersebut.

Untuk itu, pihaknya terus berupaya maksimal untuk menyempurnakan layanan SID yang ada.

Mengingat, dalam penerapannya banyak hambatan yang juga dihadapi. Salah satu yang paling utama, ketersedian jaringan internet yang memadai. Lantaran masih menggunakan jaringan nirkabel, jaringan internet kadangkadang turun naik. Sehingga sedikit tidak mengganggu layanan yang diberikan. ‘’Kalau dari sisi sumber daya manusia (SDM) pengelolanya, sudah cukup memadai,’’ ujarnya. Sampai-sampai beberapa desa di luar Loteng pernah menitipkan stafnya untuk dilatih menjalankan program SID tersebut. Terakhir, ada sekitar 120 Kades dari Aceh datang khusus belajar SID di Desa Montong Gamang.

Lebih lanjut Amin menambahkan, atas keberhasilan menerapkan SID tersebut, Desa Montong Gamang sudah memperoleh pengakuan dari pemerintah. Yaitu dari Kemen-

terian Keuangan sebagai desa dengan keterbukaan pengelolaan keuangan terbaik nasional. ‘’Tapi semua prestasi tersebut, tidak lantas membuat kita berpuas diri. Pembenahan dan perbaikan akan terus kita lakukan,’’ tandasnya.

Disinggung anggaran desa yang dikelola tahun ini, Amin mengaku sebesar Rp 1,8 miliar. Anggaran tersebut 70 persen dialokasikan untuk kegiatan pembangunan. Sisanya sebesar 30 persen baru untuk operasional pemerintahan desa. Dengan fokus perhatian pada pembenahan infrastruktur dasar masyarakat.

Utamanya jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Mengingat, kondisi infrastruktur dasar di Desa Montong Gamang sendiri masih banyak yang rusak. ‘’Dalam menunjang jalannya pembangunan di desa, butuh ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai. Sehingga penting bagi pemerintah desa, menyiapkan infrastruktur dasar yang memadai tersebut,’’ pungkas Amin. (kir)

Kodam IX/Udayana Gelar Latihan Bela Negara di Korem 162/WB Mataram (Suara NTB) Melihat kondisi saat ini dimana kemajuan dunia sangat pesat kemudian adanya berbagai perkembangan internasional, setidaknya membawa pengaruh kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masalah nasional maupun daerah itu seperti radikalisme, ketegangan kawasan perbatasan antar negara, separatis dan issue lainnya yang mungkin saja bisa mengikis rasa nasionalisme kebangsaan kita.

Untuk itulah kegiatan pelatihan Belanegara dipandang penting untuk dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat, oleh sebab itu Kodam IX/UDY melaksanakan secara serentak pelatihan Bela Negara di Tiga Provensi yaitu Bali, NTB, NTT. Untuk di wilayah NTB sendiri dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016 bertempat di Lapangan Yonif 742/ SWY, Gebang, Kasrem 162/ WB Letkol Inf Heri Setiyono mewakili Komandan Korem 162/WB sebagai irup membuka kegiatan latihan Bela Negara yang diikuti oleh Mahasiswa dan Pelajar se Pulau Lombok sebanyak 128 orang, dalam amanatnya Pangdam IX/Udayana yang dibacakan oleh Kasrem 162/WB intinya harus dipahami bahwa pelatihan ini bukanlah bentuk pelatihan kemiliteran atau militerisasi, sama sekali bukan pelatihan semacam itu. Tetapi merupakan pelatihan untuk mewujudkan generasi muda yang mempunyai sikap mental dan karakter bela negara.

Sikap dan karakter yang dicirikan oleh adanya rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi Bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik dan mental.

Kegiatan latihan bela negara yang ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme para generasi muda bangsa Indonesia karena selain sebagai generasi penerus, para pemuda juga merupakan generasi harapan bangsa yang nantinya akan memajukan dan akan menjaga kedaulatan NKRI agar tetap tegak berdiri.

Kegiatan pelatihan bela negara ini diharapkan mampu merubah pola pikir dan pola hidup para pemuda untuk menjadi lebih disiplin, lebih mencintai tanah airnya, dengan berbagai ilmu serta keterampilan yang diberikan seperti pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan, latihan baris-berbaris dan kegiatan keterampilan lainnya, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan menjadi motivasi bagi para pemuda untuk terus berjuang mencetak prestasi dan berbuat yang terbaik demi kemajuan daerah, bangsa dan Negara Indonesia.

Kegiatan pelatihan bela negara yang dilaksanakna oleh Korem 162/WB ini dilaksanakan mulai 20 - 24 Juni 2016.

Hadir pada Upacara Pembukaan Latihan Kader Bela Negara yaitu Para Kasi Korem, Danyonif 742/ WB, Dan/Ka Jajaran Korem, Para Perwira Bintara Korem 162/WB. (ars/*)

Pembinaan Satlinmas Harus Didukung dari APBD Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 Apalagi, kedudukan gubernur sebagai pembina keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah provinsi.

Apel kesiapsiagaan ini, lanjutnya, sebagai salah satu wujud pembinaan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kapasitas personel Satlinmas agar setiap saat selalu siap dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing. ‘’Termasuk, siap dalam penugasan perbantuan penanggulangan bencana jika terjadi. Karena itu kapasitas pemahaman dasar terkait hal tersebut terus dilakukan. Apel itu bagian pembinaan yang berkelanjutan,’’ ujarnya pada Suara NTB, Senin (20/6).

Pihaknya menginginkan pembinaan terhadap Satlinmas tidak hanya dilakukan saat Pilkada saja, termasuk pembinaan oleh kabupaten/kota diharapkan dilakukan. Termasuk, dukungan dari APBD, sehingga aparat Satlinmas yang merupakan garda terdepan di desa siap setiap saat dapat dimanfaatkan dan dimobilisasi. ‘’Selain juga, kegiatan ini dalam rangka pendataan potensi Satlinmas pada setiap daerah untuk dilaporkan ke Kemendagri selaku pembina umum,’’ terangnya.

Menurutnya, gelar kesiapsiagaan Linmas kabupaten/kota adalah upaya antisipatif untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Linmas yang merupakan unsur masyarakat setempat agar mampu melakukan upaya awal. Khususnya dalam mengurangi dan mencegah risiko bencana apabila sewaktu-waktu bencana terjadi.

Selain itu, gelar kesiapsiagaan juga bermakna kesiapan mengh-

adapi potensi bencana yang setiap saat dapat terjadi. Paling tidak, anggota Linmas diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat secara lebih awal, karena sudah diberikan wawasan kebencanaan dan tata cara penanggulangan oleh instruktur dari BPBD, TNI /Polri yang menjadi instruktur atau narasumber.

Selama ini, perbantuan personel di kawasan/daerah bencana di beberapa kabupaten/kota yang daerahnya terjadi bencana, maka Linmas diturunkan untuk membantu. Dalam hal ini, Kepala Satpol PP bisa mengkoordinir Linmas bersama kepala desa dalam menurunkan Linmas saat diperlukan. Hal ini sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2014.

Pihaknya mengharapkan pada apel kesiapsiagaan Linmas di masa mendatang diupayakan di kecamatan dan tidak lagi di ibukota kabupaten. Apel kesiapsiagaan Linmas di kecamatan, ujarnya, sudah dimulai Kabupaten Sumbawa di Kecamatan Unter Iwes tanggal 9 Mei 2016 lalu. Dalam pelaksanaannya, kata dia, personel yang ikut dikurangi, tapi fasilitas dalam apel kesiapsiagaan akan ditingkatkan. ‘’Linmas upayakan di kecamatan. Kita sudah komunikasi dengan Kasubag Program dan mudah-mudahan TAPD menyetujui pelaksanaan di kecamatan,’’ terangnya.

Setelah di Sumbawa, ujarnya, apel kesiapsiagaan Linmas dilanjutkan di Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 10 Mei 2016, Kota Bima tanggal 23 Mei 2016, Kabupaten Bima tanggal 24 Mei 2016 dan Dompu tanggal 25 Mei 2016. ‘’Pelaksanaannya, kita sesuaikan dengan kesiapan di masing-masing kabupaten,’’ ujarnya. (ham/*)

Godok Anggota Pansel Dari Hal. 1 ‘’Yang sudah dijemput suratnya dari IPDN, dari Rektor IAIN sudah didisposisi tinggal ditandatangan, Rektor Unram sudah oke, tinggal kita ambil. Kemudian dua orang pakar, profesional.

Saat ini anggota Pansel belum terbentuk,’’ kata Hakim dikonfirmasi disela-sela menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin (20/6) siang kemarin.

Jumlah anggota Pansel sebanyak sembilan orang. Terdiri dari empat orang dari unsur Pemprov NTB dan lima orang dari unsur eksternal Pemprov NTB. Dari unsur internal Pemprov NTB, diantaranya Sekda sebagai Ketua Pansel, Kepala BKD dan Diklat NTB sebagai Sekretaris Pansel, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten III Administrasi Umum dan Kesra. Sementara itu, dari unsur eksternal Pemprov NTB, anggota Pansel berasal dari perguruan tinggi/akademisi, tokoh masyarakat dan unsur media.

Hakim menambahkan, pengumuman seleksi terbuka sejumlah jabatan Kepala SKPD yang lowong akan dilakukan setelah Pansel terbentuk. Nantinya, Pansel yang membuka pengumuman pendaftaran calon Kepala

SKPD. ‘’Mudah-mudahan hari ini (kemarin) tuntas, besok pagi (hari ini) SK sudah keluar,’’ ujarnya.

Mantan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB ini menambahkan, draf SK anggota Pansel sudah disiapkan, tinggal pengisian nama saja. Setelah anggota Pansel terbentuk, lanjutnya, maka akan dikonsultasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN akan melihat komposisi anggota Pansel yang dibentuk Pemprov. Apakah sudah mewakili berbagai unsur atau tidak.

Menyinggung siapa saja ASN yang boleh ikut seleksi terbuka kepala SKPD? Hakim mengatakan ASN Pemprov NTB dan ASN kabupaten/kota semuanya memiliki peluang yang sama. ‘’Tidak ada batasan, selama memenuhi syarat, umur maksimal 56 tahun,’’ ungkapnya.

Sejumlah jabatan Kepala SKPD yang lowong diantaranya Direktur RSUD NTB, Kepala Dikes NTB, Kepala BP3AKB, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Sekretaris Bakorluh, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kerjasama dan SDA serta Kepala Biro Umum. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Selasa, 21 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257