Snt 22032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SELASA, 22 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 17 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Empat Dugaan Korupsi di Dompu Diselidiki Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Ada empat kasus dugaan korupsi di Kabupaten Dompu sedang diusut Kejaksaan Tinggi NTB. Ke empat kasus itu, dugaan korupsi cetak sawah baru, bantuan bergulir untuk petani, dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) dan dugaan penyimpangan pembangunan gedung Serba Guna Samakai. Sejumlah pihak terkait, pejabat dan mantan pejabat diklarifikasi sejak awal Maret.

(Suara NTB/ist)

Diawali penyelidikan perluasan sawah baru yang sebelumnya pernah di lakukan di Kabupaten Sumbawa.

Kini muncul indikasi persoalan serupa terkait cetak sawah baru di Kabupaten Dompu. Nilainya mencapai Rp 5 miliar.

Sumber dana cetak sawah baru ini diketahui dari Kementerian Pertanian RI, melalui nomenklatur dana Bantuan

Sosial (Bansos). Ada indikasi persoalan pada penganggaran. ‘’Tapi apa yang menjadi modus tindak pidana korupsinya masih diselidiki,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Senin (21/3).

Diselidikinya persoalan pada cetak sawah baru ini, didasarkan laporan masyarakat yang menilai ada masalah terkait realisasi di lapangan. Ditanya apakah modusnya sama

dengan di Kabupaten Sumbawa terkait design? Menurut Sutapa, penyelidikan masih sifat umum, mulai dari perencanaan, pengalokasian anggaran, sampai dengan realisasi perluasan sawah baru di daerah tersebut. Detail luas dan realisasi anggaran yang terindikasi bermasalah, Sutapa belum mau membuka. ‘’Ini masih penyelidikan,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ula)

DIUSUT – Fisik gedung Paruga Samakai Kabupaten Dompu, salah satu item laporan yang masuk ke Kejaksaan Tinggi NTB dan kini tengah diusut.

PANEN RAYA - Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi saat panen raya di Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Senin kemarin.

TO K O H Tidak Anti Bulog GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta Bulog maksimal melakukan penyerapan gabah hasil panen petani tahun 2016 ini sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah. Ia meminta Bulog berinteraksi langsung dengan petani daripada dengan para pedagang. Gubernur juga mengatakan sikapnya selama ini yang menolak keras rencana Bulog mendatangkan beras dari luar daerah bukan sebagai bentuk bahwa ia anti terhadap perusahaan milik negara itu. ‘’Kita tahu bahwa di tataran implementasi pada saat panen raya, Bulog itu lebih suka berinteraksi dengan pedagang daripada petani. Cobalah Bulog turun, berinteraksilah dengan para petani.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Komisi IV DPR RI Kawal Bulog Beli Gabah dan Jagung NTB Mataram (Suara NTB) Komisi IV DPR RI akan mengawal supaya pemerintah melalui Perum Bulog melakukan pembelian gabah dan jagung petani di NTB pada saat panen raya. Produksi gabah dan jagung petani di daerah ini yang melimpah setiap tahun harus mampu diserap oleh Bulog dengan harga yang menguntungkan petani. ‘’Karena di bulan-bulan yang akan datang ada panen jagung, padi. Supaya ini tidak terulang (penyerapan tidak maksimal) kami juga akan

TGH.M.Zainul Majdi (Suara NTB/nas)

Dilematis Tegakkan Hukum KAPOLDA NTB Brigjen Pol Drs. Umar Septono SH, MH mengaku, pihaknya dilematis dalam penegakan hukum soal larangan menangkap lobster yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 1 Tahun 2015. Di satu sisi nelayan butuh makan sementara di sisi yang lain mereka dilarang untuk menangkap lobster. Sampai saat ini, belum ada solusi yang diberikan kementerian terkait mengenai larangan penangkapan lobster tersebut. ‘’Dengan kebijakan-kebijakan tadi ( l a r a n g a n menangkap lobster) memang ada dilematis waktu kami menyidik.

Bersambung ke hal 15 Umar Septono (Suara NTB/dok)

segera melakukan rapat-rapat di pusat agar Bulog bisa menyerap jagung di NTB. Kenapa? Karena di sini potensinya besar. Harganya juga kompetitif, bersaing juga dengan harga jagung impor. Selama komoditas tersebut dihasilkan di dalam negeri, kita tidak boleh impor,’’ tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si ditemui usai melakukan kunjungan kerja bersama rombongan Komisi IV lainnya di Kantor Gubernur NTB, Senin (21/3) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

Suhaili Bangun Komunikasi dengan Pimpinan Parpol Mataram (Suara NTB) Ketua DPD Partai Golkar NTB hasil Musda Praya, H. M. Suhaili FT, SH, mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah pimpinan partai politik untuk memuluskan proses pergantian Ketua DPRD NTB yang kini sedang berproses di internal DPRD NTB. Manuver Suhaili itu diakui oleh Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi, yang

dikonfirmasi Suara NTB, Senin (21/3) kemarin. Misbach menegaskan, Suhaili memang telah bertemu langsung dengan sejumlah pimpinan parpol seperti Gerindra, PKS dan PAN. Dalam pertemuan tersebut, Suhaili menjelaskan tentang keabsahan kepengurusan Partai Golkar hasil Musda Praya. “Untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Partai Golkar itu satu, tidak ada dualisme. Kepengurusan

yang sah itu adalah kepengurusan Musda Praya. Sehingga, proses-proses yang kita lakukan di DPD itu adalah proses-proses yang benar,” ujar Misbach.

Menurutnya, dalam pertemuan itu pula pihaknya menyertakan surat-surat dari DPP Partai Golkar yang memberikan penegasan bahwa DPD Golkar yang telah menyelenggarakan Musda adalah DPD Golkar yang sah.

Bersambung ke hal 15

Direksi Bulog Mengaku Salah Asumsi DIREKTUR Opersional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Pusat, Wahyu Suparyono mengaku salah asumsi terkait awal musim panen padi di NTB tahun 2016. Sehingga ada rencana Bulog untuk mendatangkan beras dari Jawa Timur (Jatim) untuk memenuhi kebutuhan di daerah ini karena stok di NTB menipis. Sekitar akhir tahun 2015, Bulog Divre NTB mengeluarkan beras sebanyak 97.700 ton ke daerah lain.

Hal tersebut dikatakan Wahyu pada acara kunjungan kerja Komisi IV yang membidangi pertanian, kelautan, maritim dan kehutanan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (21/3) siang kemarin. Rombongan Komisi IV diterima Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Wahyu menjelaskan, kapasitas gudang Bulog di

NTB sebanyak 112 ribu ton lebih. Jumlah pengadaan beras tahun 2015 untuk wilayah NTB baik PSO dan komersil sebanyak 218 ribu ton lebih. Untuk pengadaan raskin sebanyak 109 ribu ton lebih. Sementara itu, kapasitas gudang Bulog di NTB sebanyak 112 ribu ton lebih. ‘’Sehingga untuk kepentingan pengendalian manajemen stok kami melakukan penyebaran. Telah terjadi surplus (di NTB), ia betul. Dalam rangka ketahanan stok dan pemerataan stok, sisa stok ini kemudian sebesar 99 ribu ton kami gerakkan,’’ terangnya.

Wahyu menyebutkan, sebanyak 97.700 ton beras NTB dilakukan move out (pengiriman ke luar) ke daerah lain. Ia mengatakan, bahwa memang serapan Bulog untuk PSO pada tahun 2015 lalu hanya sekitar 52 persen dari target ratusan ribu ton.

Bersambung ke hal 15

Cerita SMB 2016 (1)

Menambang Pengalaman di ”Sustainable Mining Bootcamp” Saya masih ingat betul, sruputan kopi terakhir pada sore mendung tanggal 3 Februari mengiringi bahagia saya saat tahu pengumuman menjadi 20 pemenang Newmont Sustainable Mining Bootcamp (SMB) 2016.

Nutrisi kafein membuat kebahagiaan saya sukses melunjak-lunjak.

JUJUR, saya bahagia bukan soal menangnya.Yang utama,inilah kesempatan langka untuk merealisasi obsesi saya agar bisa menyaksikan langsung realitas perusahaan tambang yang sering dipersepsikan negatif oleh orang awam. Jelas saya tak boleh menyiakan kesempatan emas.

Tidakkah lazimnya, tambang

cukup tertutup pada aktivitas masyarakat umum, yang dianggap tak berkepentingan, seperti saya ini? Atau pun, yang berkepentingan juga, semisal pemerintah dan media juga tak akan pernah mudah mendapatkan akses di tambang. Makanya, banyak muncul suara sumbang jika membicarakan tentang tambang.

Saya pikir melalui Sustainable Mining Bootcamp, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sedang lugas buka-bukaan, menghapus stigma tertutup dan negatif tentang perusahaan tambang, khususnya teruntuk dirinya. Sempat terngiang ada sentilan khas aktivis yang skeptis, “Awas lho kamu dicuci otaknya, awas lho kamu cuma dibingkai yang bagus-bagus saja, awas lho kamu diarahkan buat cerita yang positif saja, awas lho kopimu diracun sianida…. Eh. :D” Ah abaikan saja, tak cukuplah hal-hal seperti ini untuk mendatangkan keraguan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

PERALATAN - Salah satu peralatan yang dioperasikan di lokasi tambang PTNNT.

Selenggarakan Pilkaling KELURAHAN Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan akan menyelenggarakan pemilihan kepala lingkungan (kaling) di dua lingkungan. Lurah Pejarakan Karya, Alwi, S.IP menyampaikan dua lingkungan yang masa jabatan kalingnya saat ini akan segera berakhir adalah Lingkungan Moncok Karya dan Lingkungan Moncok Telaga Mas. Berdasarkan kesepakatan panitia penyelenggara pemilihan kaling, pemilihan rencananya akan dilaksanakan (Suara NTB/dok) pada tanggal 9 April mendaAlwi tang dimana akan dilakukan pemungutan suara secara langsung dari warga. Alwi mengatakan pihaknya telah memasang pengumuman pembukaan pendaftaran bagi warga yang ingin mencalonkan diri menjadi kaling.

“Sampai saat ini belum ada warga yang mendaftar. Tapi pengumumannya sudah kita pasang,” cetusnya saat dihubungi Senin (21/3). Pengumuman pemilihan kaling ini dipasang baik di kantor lurah maupun di setiap rumah ibadah atau masjid di dua lingkungan tersebut.

Alwi menyampaikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), syarat umum yang harus dipenuhi calon kaling adalah berusia minimal 21 tahun, pendidikan minimal lulusan SMP, dan beberapa persyaratan umum lainnya. Selain itu menurutnya seorang kaling harus bisa bermasyarakat, dekat dengan warga, pintar berkomunikasi, dan bisa merangkul semua pihak. “Paling tidak bisa bermasyarakat. Tapi terkait persyaratan ini kami tidak bisa keluar dari Perda. Begitu juga dengan mekanisme pelaksanaannya, kami tetap mengacu pada Perda maupun Peraturan Walikota (Perwal),” terangnya.

Kelurahan Pejarakan Karya memiliki empat lingkungan, salah satu lingkungan masih dipimpin kaling sementara (Plt) karena lingkungannya belum terbentuk secara resmi. Dalam pemilihan kaling ini jika hanya ada satu calon yang mendaftarkan diri, Alwi mengatakan bisa saja langsung diangkat. Tapi hal itu tergantung dari hasil kesepakatan panitia.

Opsi lainnya bisa saja tetap dilakukan pemilihan, tapi dengan surat suara yang satunya tetap dikosongkan. Penetapan kaling juga bisa berdasarkan musyawarah. Tapi apapun pilihannya tetap bergantung pada hasil keputusan panitia. “Di Perda maupun Perwal boleh dilakukan pemilihan secara musyawarah. Kalau masyarakat ingin melalui musyawarah, boleh tapi tetap tergantung keputusan panitia,” demikian Alwi. (ynt)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pasar Panglima Diduga Masih Jadi Tempat Transaksi PSK

Mataram (Suara NTB) Pasar Panglima atau Pasar Beras di Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara diduga masih dijadikan sebagai tempat transaksi para PSK (pekerja seks komersial). Pasalnya saat ini tak ada lagi tim terpadu yang berjaga di posko di sekitar lokasi tersebut sehingga para PSK masih berani bertransaksi di sekitar tempat tersebut.

Menurut Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Mataram, Chaerul Anwar, S.IP, modus para PSK dalam bertransaksi saat ini dengan antar-jemput menggunakan ojek. “Bukan dugaan lagi, sudah ada memang tapi sistem antar jemput dia dengan ojek-ojek itu,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (21/3).

Untuk mengatasi hal ini, Chaerul mengtakan pihaknya akan segera mengaktifkan kembali pengawasan dari tim terpadu. Dalam beberapa waktu belakangan ini ia mengakui tim terpadu tak lagi

aktif memantau Pasar Panglima pada malam hari karena semua petugas dialihkan untuk berjaga di sekitar MonjokKarang Taliwang. “Kita tarik ke Monta (Monjok-Karang Taliwang) posko terpadu itu.

Termasuk anggota linmas ke sana ditarik. Mudah-mudahan setelah ini kondusif, kita mengarah lagi (pemantauan) di Pasar Panglima,” jelasnya.

Chaerul mengatakan karena tak ada lagi yang berjaga di posko di sekitar Pasar Panglima, sehingga para PSK kembali beroperasi dan mangkal di tempat itu. Dan

memang menurutnya dari dulu selalu seperti itu, jika banyak petugas berjaga, maka tak ada yang berani datang ke tempat tersebut. “Memang dari dulu seperti itu gayanya. Selalu sering kita tindak dan kita bawa ke Budi Rini,” ujarnya. Meski demikian mereka kerap kembali mangkal di tempat tersebut.

Terkadang mereka akan kembali datang ketika patroli selesai dilakukan. “Misalnya kita patroli sampai jam sembilan, dia datang jam setengah sepuluh,” jelasnya. Pihaknya pun kerap ‘kucing-kuc-

RENCANA Pemkot Mataram kembali ke enam hari kerja ditanggapi bijak oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta. ‘’Kalau kita berbicara masalah lima hari atau enam hari kerja. Ini adalah hak prerogatif. Baik itu Penjabat Walikota ataupun Walikota,’’ katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (21/3) kemarin.

Masing-masing pengambil kebijakan tentu sudah mempertimbangkan sebelum diberlakukannya lima hari atau enam hari kerja. Penjabat Walikota Mataram misalnya, memutuskan memberlakukan lima hari kerja karena dipandang lebih efektif. Itu dilakukan dengan kedisiplinan yang harus ditingkatkan.

Demikian pula Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang akan mengembalikan hari kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup Pemkot Mataram dari lima hari kerja ke enam hari kerja, juga pasti telah melalui pertimbangan dan kajian yang sangat matang. ‘’Pejabat yang sekarang ini (Walikota, red) karena sudah terbiasa bekerja dengan schedule yang lama, sehingga sekarang ia menetapkan enam hari kerja,’’ terang politisi Gerindra ini.

Dewan, dalam hal ini hanya mengikuti apa yang menjadi kebijakan kepala daerah, sembari melaksanakan fungsi kontrol atas kinerja ASN Pemkot Mataram. ‘’Yang penting semua pekerjaan dilaksanakan dengan tiga S, yaitu santai, serius tapi sukses,’’ ujarnya. Tetapi memang, kalau mengaju pada undangundang, untuk hari kerja ASN, telah ditentukan lima hari kerja. ‘’Mungkin saja, Walikota menerapkan enam hari kerja karena memang sudah terbiasa,’’ imbuhnya. Dewan tidak mempersoalkan baik lima hari kerja ataupun enam hari kerja. Yang penting, tegas Gde Sudiarta, tidak boleh ada pekerjaan yang tidak selesai apapun bentuknya. Ia mencontohkan ketika pemberlakuan lima hari kerja, Dewan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang ada. ‘’Walaupun tidak ada jedanya, sampai Sabtu, Minggupun, kami bersidang,’’ pungkasnya.

Gde Sudiarta melihat saat pemberlakuan lima hari kerja, ASN Pemkot Mataram lebih aktif. ‘’Karena mungkin terbentur hari, harus dia mengejar,’’ cetusnya. ASN, katanya, lebih terlihat bersemangat saat pemberlakuan lima hari kerja.

Bahkan, di atas pukul 13.00 Wita, ASN tetap memberikan pelayanan yang maksimal. ‘’Contohnya kami di Dewan, walaupun sudah siang, kami tetap mendapat pelayanan yang baik,’’ akuI Gde Sudiarta nya. (fit) (Suara NTB/fit)

ingan’ dengan para PSK. Ke depan, setelah pihaknya mengaktifkan kembali tim terpadu di Pasar Panglima, Chaerul mengatakan pengawasan dan

pemantauan akan dilakukan secara berkelanjutan. Pihaknya akan tetap berjaga di sana. “Pengawasannya akan terus berlanjut,” pungkasnya. (ynt)

Wakil Walikota Ancam Tertibkan PKL Berjualan Miras

(Suara NTB/lin)

BONGKAR - Sejumlah petugas membongkar lapak PKL di Jalan Datu Tuan Kelurahan Bertais, Senin (21/3) kemarin.

Pedagang Kecewa

19 Lapak PKL Dibongkar Sudah Terbiasa

(Suara NTB/ynt)

PASAR PANGLIMA - Pasar Panglima atau Pasar Beras pada siang hari. Pada malam hari, diduga tempat ini masih dijadikan lokasi transaksi oleh para PSK

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram pada Senin (21/3) kemarin melakukan pembongkaran terhadap 19 lapak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di Jalan Datu Tuan Kelurahan Bertais. Langkah ini dilakukan oleh Pemkot Mataram menyusul laporan tentang maraknya keributan di sekitar lapak PKL. Terlebih lokasinya yang berdekatan dengan tempat ibadah juga membuat tempat ini menjadi tidak strategis untuk berjualan.

“Kita melakukan ini karena adanya laporan dari warga bahwa di sini kerap kali terjadi keributan. Dan disini juga dijadikan sebagai tempat penjualan minuman keras. Selain, itu toilet masjid juga katanya dijadikan sebagai tempat MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Setelah kami telusuri ternyata memang benar,” kata Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol Kota Mataram Bayu Pancapati di Mataram, Senin (21/3) kemarin.

Sebanyak 10 pleton Pol PP yang dibantu oleh Koramil, Dinas Kebersihan dan Dinas Koperasi dan Perindustrian

Kota Mataram. Hal ini dilakukan sesuai amanat Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penataan PKL dan Pengawasan Rumah Kos. Sahnim Nurjannah, salah seorang pedagang merasa kecewa lapaknya dibongkar oleh petugas. Sebab menurutnya saat ini kondisi lapak tengah ramai pembeli. Sahnim khawatir kalau di tempat baru jualannya menjadi tidak laku.

Apalagi ia baru mengetahui adanya pembongkaran lapak satu hari sebelumnya.

“Saya baru tahu kemarin, sekarang lapaknya sudah dibongkar. Saya belum tahu akan dipindah ke mana nanti.

Katanya di Pasar Mandalika, kalau saya lihat di sana sepi dan kalau malam tidak berani lewat,” kata Sahnim.

Camat Sandubaya lalu Samsul Adnan juga membenarkan sering terjadi keributan antarpedagang yang berjualan di lapak. Selain itu, terdapat isu bahwa di lapak itu banyak menjual miras padahal telah dilarang oleh Pemkot Mataram. Apalagi lokasinya

yang dianggap sudah tidak kondusif lagi. Sehingga perlu dilakukan pembongkaran, dan para pedagang akan direlokasi ke pasar mandalika.

“Beberapa dari mereka itu dikabarkan melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Dulu perjanjiannya tidak boleh menimbulkan keributan dan tidak boleh menjual minuman keras. Tapi itu dilanggar, karena sudah tidak kondusif ya tidak apa-apa kalau dibongkar dan pedagang direlokasi,” kata Samsul.

Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan Kota Mataram Uun Pujianto. Ia mengatakan bahwa lokasi tersebut sudah tidak strategis lagi untuk lapak. Sehingga perlu dilakukan relokasi, agar para pedagang bisa berjualan dengan baik tanpa adanya keributan lagi. “Yang jelas ini kita lakukan untuk melakukan penertiban dan mereka sudah kita sediakan tempat relokasi. Jadi mereka masih bisa berjualan,” kata Uun. (lin)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tidak akan memberi toleransi bagi pedagang kreatif lapangan (PKL) yang berjualan miras.

Hal ini ditegaskan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menanggapi adanya dugaan PKL yang ditertibkan kemarin di Sandubaya menjual miras di lapaknya.

“Tidak ada toleransi untuk itu,” tegasnya saat ditemui di kantornya, Senin (21/3).

Mohan mengatakan PKL yang ditemukan menjual miras di manapun di sekitar Kota Mataram tak akan dibiarkan dan akan ditertibkan jajarannya.

Penertiban dan penataan PKL akan dilakukan merata di seluruh wilayah Kota Mataram,

PKL Jalan Tambora akan Ditata Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional pada akhir Juli mendatang, Pemkot Mataram mulai berbenah.

Salah satu prioritas utama Pemkot Mataram adalah penataan pedagang kreatif lapangan (PKL). Dalam waktu dekat, Pemkot Mataram akan menata PKL yang ada di Jalan Tambora. Demikian disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat bertemu dengan pimpinan perbankan, Senin (21/3).

Penataan PKL di Jalan Tambora ini disampaikan Walikota akan menggunakan dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) dari perbankan, BUMN, maupun BUMD. Jumlah dana yang akan digunakan untuk penataan PKL Jalan Tambora ini

mencapai sekitar Rp 600 juta.

“Dana itu akan dipergunakan dengan fokus untuk penataan PKL di Jalan Tambora Mataram. Yaitu di area sebelah timur Universitas Mataram (Unram) agar tampak bersih, rapi dan nyaman,” ujarnya. Selain dari perbankan, BUMN, dan BUMD, dana penataan PKL tersebut juga berasal dari pihak Unram sebagai pemilik wilayah.

Jumlah PKL di Jalan Tambora yang akan ditata sebanyak 64 orang. Penataan PKL di Jalan Tambora ini akan dijadikan salah satu model atau percontohan penataan PKL yang akan dilakukan Pemkot Mataram di lokasi lainnya, salah satunya PKL yang ada di depan eks RSUD NTB. Penataan juga akan dilakukan untuk PKL di Jalan Mahoni atau di samping Kantor Imigrasi Kelas 1A Mataram. Rencananya PKL di Jalan

Mahoni akan direlokasi ke lahan milik Pemprov NTB dan relokasi PKL ini menurut Walikota cukup mendesak karena lokasinya berdekatan dengan lokasi pelaksanaan MTQ. “Kita kejar waktu tiga bulan untuk penataan PKL,” cetusnya.

Walikota mengundang pimpinan perbankan yang ada di Kota Mataram sekaligus untuk mengajak mereka berpartisipasi dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan MTQ nasional. Perlunya mengajak partisipasi semua pihak menurut Walikota karena kegiatan nasional ini akan dihadiri oleh sekitar 15 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Di samping menjadi tuan rumah MTQ nasional, Kota Mataram juga dipercaya menjadi tuan rumah Puncak Hari Anak nasional 2016 pada pertengahan tahun ini. (ynt)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Selasa, 22 Maret 2016

H. Mohan Roliskana

namun akan dilakukan secara bertahap. “Ini akan kita lakukan merata di seluruh Kota Mataram. Akan kita tata semuanya secara bertahap,” jelasnya.

Apalagi saat ini Pemkot Mataram telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang diberlakukan sejak awal 2015 lalu.

PKL yang berjualan di wilayah Kota Mataram disampaikan Mohan harus menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Para PKL dilarang menetap dan membangun lapak secara permanen. Apalagi menggunakan triplek dan spanduk sehingga terkesan kumuh. Begitu juga dengan PKL di Jalan Datu Tuan, Sandubaya yang ditertibkan karena beberapa PKL membangun lapak secara permanen dan bahkan menetap di lokasi tersebut.

“Kalau mobile kita tidak melarang karena di situ juga ada kebutuhan para pegawai yang bekerja di sepanjang wilayah sana, ada saling membutuhkan di situ. Tapi para PKL juga harus bisa menyesuaikan diri dengan keinginan kita,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Pemkot Mataram tidak melarang para PKL untuk berjualan di sekitar lokasi tersebut asalkan mereka tetap bisa menjaga estetika dan kebersihan, serta tidak diam secara permanen atau menetap. “Itu yang kita minta. Kita tertibkan karena mereka permanen di situ,” jelasnya. Setelah ditertibkan, para PKL bisa berjualan tapi harus menggunakan rombong yang bisa dibawa pulang. “Tetap saya izinkan mereka berusaha di situ. Tapi mereka harus pulang-pergi,” tandasnya. (ynt)

Meningkat, Jumlah Pengurusan Izin di BPMP2T Mataram (Suara NTB) Setelah meluncurkan program Sehati (Sehari Pasti Jadi) pada Februari lalu, saat ini jumlah pengurusan izin di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram disebutkan meningkat dibandingkan sebelumnya. Kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan perizinan menurut Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mempengaruhi peningkatan pengurusan perizinan di instansinya.

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan pihaknya, ia mengimbau kepada warga yang belum mengurus berbagai izin usahanya agar segera datang mengurusnya ke Kantor BPMP2T. “Kita minta pelaku usaha untuk segera mengurus izinnya. Sekarang kan sudah mudah,” imbaunya.

Peningkatan jumlah pengurusan perizinan ini menurutnya juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi syarat-syarat resmi usahanya. Data terakhir yang dihimpun pihaknya, jumlah pengurusan sampai saat ini mencapai hampir 500-an. Atau pada pekan lalu, data terakhir yang dihimpun pihaknya sebanyak

469 jenis perizinan. “Jumlah itu dari sejak launching Sehati sampai sekarang,” ujarnya.

Jumlah perizinan yang paling banyak diurus warga adalah kartu pengawasan trayek sementara dengan jumlah mencapai 385. Dibandingkan dengan sebelum diluncurkan Sehati ini, Cokorda mengatakan perbandingannya sampai seperempat dari angka saat ini.

“Kalau dulu sekitar seperempat dari jumlah saat ini. Sekarang jumlahnya semakin bertambah, kesadaran masyarakat sudah tinggi dan kecepatan juga mempengaruhi,” jelasnya. Cokorda mengatakan pihaknya akan fokus pada perizinan usaha mikro atau UMKM. Usaha yang tergolong mikro yaitu usaha yang memiliki modal minimal Rp 50 juta.

Terkait rencana pengurusan perizinan daring atau online, Cokorda mengatakan sampai saat ini masih dalam tahap persiapan. Pengurusan izin yang bisa dilakukan melalui internet ini direncanakan sejak akhir 2014 lalu namun hingga kini tak kunjung direalisasikan. “Saat ini sudah 90 persen persiapan untuk izin online ini. Kita tinggal perlu merancang sistem pengamanannya saja,” ujarnya. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 22 Maret 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Rp 6,3 Miliar Retribusi Naker Asing Diduga Menguap di KLU Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB mendapat laporan non formal, bahwa sebanyak 480.000 dolar Amerika atau Rp 6,3 miliar retribusi dari tenaga kerja (naker) asing hilang setahun. Itu khusus hanya dari Kabupaten Lombok Utara, belum termasuk naker asing yang ada di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat.

Sejumlah potensi yang mestinya masuk ke PAD ini, akibat sebanyak 240 sampai 400 naker asing belum mendaftarkan atau mengurus izin kerjanya melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Dalam setahun, sesuai peraturan yang ada, satu TKA

wajib menyetorkan retribusinya 120.000 dolar Amerika, atau 100 dolar Amerika/bulan.

“Itu baru hanya di KLU, daerah yang lain-lain kita belum bisa simpulkan seberapa besar jumlahnya, tapi mungkin tidak sebanyak yang di pusat wisata KLU,”

kata Kepala Bidang Penempatan Disnakertrans Provinsi NTB, H. Zainal, didampingi Kepala Seksi Norma Kerja di Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, L. Darma.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (21/3), H. Zainal terangkan, untuk pekerja dari luar negeri yang bekerja lintas kabupaten/ kota, pengawasannya dilakukan oleh Disnakertrans provinsi. Sementara yang bekerja hanya di satu kabupaten/ kota, menjadi kewenangan kabupaten/ kota setempat.

Untuk TKA yang menjadi kewenangan pengawasan Disnakertrans Provinsi NTB, jumlahnya mencapai 244 orang. Yang sudah melakukan perpanjangan izin bekerja baru sebanyak 76 orang. Oleh karenanya koordinasi tetap diintensifkan.

Sementara L. Darma mengatakan, dengan terbukanya keran MEA, bukan tidak mungkin jumlah wisatawan yang nyambi menjadi pekerja akan bertambah di NTB. Pemerintah daerah melalui Disnakertrans sejauh ini memiliki keterbatasan SDM untuk memonitor seluruh wilayah di NTB. Untuk pengawas ketenagakerjaan, L. Darma sebutkan hanya 24 orang jumlahnya di NTB. Lima orang di antaranya pengawas provinsi dan 19 orang lainnya tersebar di kabupaten/kota. “Satu orang hanya mampu mengawasi lima sampai delapan perusahaan, sementara jumlah perusahaan di NTB mencapai empat ribuan, ini salah satu kendala,” katanya pada Suara NTB. Oleh karenanyalah, peran dari Kepolisian serta Imigrasi sebagai mitra untuk mempertajam mata dan telinga men-

(Suara NTB/why)

WARGA ASING – Sejumlah warga asing yang berbaur dengan masyarakat domestik di kawasan wisata Gili Trawangan, KLU. Tidak begitu jelas, apakah warga asing di sana sebagai naker asing atau hanya turis dengan visa kunjungan. Mereka telah berkontribusi terhadap tidak dapat ditariknya retribusi hingga Rp 6,3 miliar setahun untuk KLU. gawasi pergerakan wisatawan yang merangkap pekerja perusahaan. “Jangan sampai daer-

ah kita menjadi sasaran pekerja asing yang masuk dengan label visa kunjungan.

KARNAVAL Karnaval Hiburan Te l k o m s e l 2016 di Kupang Waterpark.

(Suara NTB/ist)

Mendekatkan Layanan *500# di Karnaval Hiburan Telkomsel 2016 Mataram (Suara NTB)Sebagai wujud apresiasi kepada pelanggan setianya (pengguna simPATI, Kartu AS, Loop dan kartu Halo) di Kota Kupang dan sekitarnya, Telkomsel kembali menyemarakkan kota Kupang dengan menggelar “Karnaval Hiburan Telkomsel 2016” di Kupang Waterpark Sabtu (19/3) pekan kemarin.

Acara yang merupakan bagian dari program loyalty Telkomsel dengan mengedepankan konsep digital disertai dengan beragam layanan produk value added service Telkomsel, dimeriahkan oleh ribuan masyarakat kota Kupang dan sekitarnya.

Rangkaian acara seru dan menarik memeriahkan Karnaval kali ini, antara lain Program Penukaran Telkomsel Poin dengan beragam merchandise menarik, Program Harga Spesial Diskon, Festival Kuliner, Arena Games Karnaval seperti palu godam, bull riding, kids playground, games sumo dan lain se-

bagainya.

Selain itu juga tersedia booth terkait lowongan pekerjaan dan program bundling smartphone dengan paket data spesial. Adapun acara puncaknya di Sabtu kemarin dihebohkan dengan penampilan yang menggugah jiwa dari Group Band Nasional D’Masiv.

Mgr Branch Kupang Dhody I Wijaya mengatakan, acara Karnaval Hiburan Telkomsel bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan awareness masyarakat kota Kupang terkait dengan beragam produk value added service dan layanan digital Telkomsel yang semakin memudahkan, mendukung dan menghibur masyarakat dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari.

“Karnaval ini sekaligus merupakan bentuk ungkapan terima kasih Telkomsel atas kepercayaan pelanggan setianya di Kota Kupang dan sekitarnya, yang selalu dan terus menggunakan beragam produk dan layanan Telkomsel,” katanya melalui rilis kepada Suara NTB. Di acara tersebut, Telkomsel juga mengenalkan layanan *500# kepada masyarakat, yaitu layanan yang juga merupakan bagian dari program loyalty Telkomsel teruntuk pelanggan setianya. Di samping itu, yang tak kalah menariknya yakni, bagi masyarakat Kupang yang mengikuti Karnaval ini akan mendapatkan kupon undian untuk memenangkan hadiah berupa 1 unit Motor Matic, 1 unit LED TV 32 inch dan 4 unit Samsung Tab V3. (bul)

Karena batasnya hanya tiga bulan berlaku,” demikian L. Darma. (bul)

Jangan Libas Pasar Tradisional PERSAINGAN pasar antara pasar tradisional dengan gerai-gerai modern nampaknya kian sengit. Pemerintah daerah terkait harus melakukan pembatasan terhadap masuknya retail modern, sehingga keberadaannya tak melibas pasar tradisioal.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sejauh ini memang belum (Suara NTB/bul) melihat tergerusnya Ibnu Fiqhi jumlah pengunjung pasar tradisional, pasca keran izin berdirinya retail modern (Indomaret, Alfamart, dan lainnya). Namun harus tetap diantisipasi agar pasar tradisional tetap eksis.

Ada banyak kepala keluarga di pasar tradisional menurut Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) pada Disperindag Provinsi NTB, Ibnu Fiqhi yang harus diselamatkan. Artinya selera masyarakat untuk berkunjung ke pasar modern harus terus dijaga.

Pemerintah juga tetap mendukung supaya pasar tradisional tak tertinggal jauh kondisinya dibanding retail modern. Salah satunya dengan anggaran rutin yang diturunkan Kementerian Perdagangan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk merevitalisasi pasar tradisional.

“Ada banyak dana DAK yang diberikan langsung ke kabupaten/kota. Provinsi fungsi koordinasi untuk memastikan revitalisasi dilaksanakan. Dengan revitalisasi ini, pasar modern bisa eksis dan mampu bersaing dengan retail modern,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Senin (21/3).

Revitalisasi ini di antaranya dilakukan untuk perbaikan los pasar, lapak pedagang, drainase serta penataan-penataan untuk mempercantik pasar tradisional. Soal masih banyak pasar tradisional yang terkesan kumuh dan jorok, Ibnu Fiqhi mengatakan mestinya pihak pengelola, dalam hal ini perpanjangan tangan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang lebih memperhatikannya.

“Disperindag yang buat pasar, Dinas Pendapatan yang kelola dan menarik retribusi. Mestinya yang mengelolanya juga harus lebih aktif melakukan penataan. Sehingga pasar tradisional tidak kumuh dan amburadul,” ujar Fiqhi.

Agar tak tergerus oleh retail modern, pemerintah daerah hingga kabupaten/kota telah sepakat untuk melakukan pembatasan jumlah retail modern. Saat ini jumlahnya tak kurang dari 185 tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Retail modern ini diatur berdasarkan Permendag nomor 70 tahun 2014, bahwa retail modern lokasinya tidak di desa, atau kecamatan yang tidak dilalui jalan provinsi/negara.

Jaraknya dari pasar tradisional minimal 500 meter. Selain itu, harus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM).

“Inilah makanya teman-teman di daerah awas betul agar jumlah retail modern ini tak kebablasan. Untuk melindungi keberlangsungan pasar tradisional,” demikian Fiqhi. (bul)

SUARA NTB Selasa, 22 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tidak Bayar Pajak

Sesuaikan Regulasi Transfer MUNCULNYA Peraturan Bupati (Perbup) No 2 Tahun 16 tentang pencairan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, sepertinya tidak akan mengalami penyesuaian besar. Hal ini setelah pemerintah pusat, disebutkan tengah melakukan penyesuaian regulasi transfer dari 3 tahap menjadi 2 tahap.

“Berdasarkan rapat bina desa pada Dirjen Perimbangan Keuangan daerah yang kita hadiri (pekan lalu), transfer dana desa dari pusat (Suara NTB/dok) diputuskan Maret dan AgusH. Jayadi Nurdin tus. Artinya ini sesuai dengan Perbup yang sudah dikeluarkan,” ungkap Kepala BPMD PP KB dan Pemdes KLU, Drs. H. Jayadi Nurdin, Senin (21/3).

Menyusul instruksi Presiden untuk melaksanakan pencairan DD dua tahap, jelasnya, maka 3 Kementerian sekaligus yakni, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah melakukan rapat menyusun konsep. Dikabarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, konsep tersebut sudah masuk ke meja Kementerian Hukum dan HAM. “Jadi PP dan PMKnya yang diubah. Perbup sementara ini sudah kita putuskan 2 tahap, sebagai antisipasi,” imbuh Jayadi.

Hingga saat ini, semua daerah sambung Kepala Badan belum tahu kapan persisnya realisasi transfer DD. Setidaknya pencairannya masih harus menunggu regulasi baru yang dibutuhkan.

Namun demikian, ia mengakui seluruh syarat pencairan DD 2 tahap dari kabupaten sudah diajukan ke pusat. Dengan harapan, transfer dana pusat ke KLU tidak menemui hambatan jika regulasinya sudah keluar. Sebaliknya untuk realisasi penarikan oleh desa dari Kas daerah, syarat yang dibutuhkan yakni dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban keuangan 2015 dan menunjukkan APBDes 2016.

“Syarat transfer pusat ke daerah dengan melampirkan Perbup dan LKPJ APBD 2015. Untuk syarat desa, semua desa sudah menyampaikan LPJ 2015, tinggal APBDesnya, baru 50 persen desa menyelesaikan APBDes,” jelasnya.

Dalam mengantisipasi optimalisasi pelaksanaan di lapangan, Jayadi menambahkan pemerintah juga sudah mengantisipasi. Di mana tenaga pendamping pelaksanaan DD tingkat Kecamatan sudah direkrut dan dilatih oleh pusat. Tiap desa disiapkan 2 orang. Demikian halnya dengan tenaga pendamping lokal sebanyak 10 orang, atau 2 orang per kecamatan, saat ini siap bekerja. (ari)

Bupati Ancam Tutup Hotel dan Restoran

Selong (Suara NTB) Disinyalir masih cukup banyak hotel dan restoran di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang masih belum bayar pajak. Hotel dan restoran yang tidak membayar pajak sudah diberikan peringatan keras. Bahkan, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan menegaskan hotel dan restoran yang tidak bayar pajak bisa ditutup.

“Kalau negara yang kuat itu, dia bisa menutup perusahaan yang tidak bayar pajak.

Termasuk kita juga bisa menutup restoran dan hotel yang tidak bayar pajak,” terangnya saat diwawancara di Selong, Senin (21/3).

Aturan tentang bayar pajak ini sudah tertuang jelas dalam undang-undang. Namanya peraturan perundang-undangan, wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Terhadap seluruh hotel dan restoran di Lotim, Pemkab Lotim sudah dilayangkan surat tegas dan akan mengenakan sanksi den-

da 2 persen tiap bulannya bagi yang tidak membayar pajak.

“Itu (hotel dan restoran, red) kalau tidak membayar akan kena denda. Sudah kita buat surat denda 2 persen sebulan kalau tidak bayar sesuai aturan,” tegasnya.

Menurutnya, pajak beda dengan sumbangan. Untuk itu, seluruh hotel dan restoran diminta berhati-hati. Diakuinya, dari hasil identifikasi yang dilakukan, pemilik hotel dari asing justru sangat taat bayar pajak. Sementara hotel dan restoran yang dimiliki warga lokal Indonesia

kurang taat bayar pajak.

Penegasan bupati ini menjawab kritikan Direktur Laboratorium Masyarakat Madani NTB, Ahmad Rozi tentang persoalan pajak hotel dan restoran ini. Menurut Rozi, pemerintah harus tegas terhadap banyaknya hotel dan restoran di Lotim yang disinyalir tidak bayar pajak.

Perintah bayar pajak, katanya tidak bisa sekadar melalui surat edaran. Tapi harus ada sanksi tegas dari pemerintah daerah. Di mana, di dalam Negara Republik Indonesia, aturan membayar pajak sudah jelas

tertuang perundang-undangan.

Saat ini, ungkapnya, ratarata satu rumah makan yang besar ini memiliki omzet Rp 200 juta per bulan. Di mana rata-rata keuntungan menca-

BPMD Bantah Disebut Program KB Gagal

Hanya di KLU, Usia Jabatan Kadus Mencapai 26 Tahun Tanjung (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menyorot rekrutmen kepala dusun (kadus) di KLU. Usai mendapati SK sejumlah kadus se Desa Tanjung, Komisi l DPRD KLU lantas menyayangkan munculnya SK kades yang menetapkan usia jabatan kadus hingga 26 tahun.

“Kepala desa banyak yang salah menafsirkan batas usia 60 tahun kadus dalam Undang -Undang. Yang dimaksud batas usia 60 tahun, bukan masa jabatan tapi batas usia berhenti dan diberhentikan,” ungkap Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto, SH, Senin (21/3).

Dikatakan Ardianto, dalam SK 11 Kadus yang diterbitkan Kades Tanjung, terlihat masa jabatan para kadus rata-rata sangat lama. Antara lain, jabatan Kadus Lading-lading 23 tahun, Kadus Tanjung 23 tahun, Kadus Karang Langu 26 tahun, Kadus Karang Bayan 24 tahun, Kadus Karang Bedil 17 tahun, Kadus Karang Raden 23 tahun, Kadus Karang Panasan 21 tahun, Kadus Karang Desa 18 tahun, Kadus Kandang Kaoq 25 tahun, Kadus Sorong Jukung 22 tahun, dan Kadus Gubug Baru 23 tahun.

Menurut dia, masa jabatan kadus setara dengan usia pemerintahan 3 kades atau 5 kades dengan masa jabatan 1 periode. Masa jabatan ini nyaris menyamai usia kepemimpinan pemerintahan zaman orde baru era Soeharto (almarhum).

Kondisi ini juga memiliki dampak kurang bagus di masyarakat. Di mana penetapan lamanya masa bakti kadus menjadi sumber kerancuan dan konflik tingkat dusun apabila pergantian kades menghendaki pergantian kadus baru.

“Dalam SK Kades Tanjung yang dikeluarkan 8 Maret tertera, masa jabatan perangkat desa sesuai dengan diktum kedua, sampai yang bersangkutan berumur genap 60 tahun.

Contohnya Kadus Tanjung, usia sekarang 34 tahun, maka penetapan masa jabatan akan berakhir sampai dengan 26 tahun ke depan. Ini kan lucu,” cetus Ardianto.

Meski demikian, Ardianto mengakui tidak akan menganulir SK Kades tersebut. Baginya, legal tidaknya SK Kades tentu akan disesuaikan dengan regulasi di atasnya, apakah sesuai atau tidak dengan amanat baik Undang - Undang, Pemerintah Pusat, Permendagri, dan Perda. Sejauh ini, Perda sendiri yang diberikan kewenangan untuk mengatur syarat khusus pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa unsur kewilayahan.

Tidak hanya itu, jelasnya, SK Kades harusnya tersusun menurut hirarki regulasi mulai dari UU, PP, Permendagri dan Perda. Sayangnya di SK Desa, adalah Perda 4 tahun 2011 yang notabene tidak berlaku. Demikian juga dasar hukum UU 32 dan PP 72 tahun 2010 yang dicabut oleh UU 23 tahun tahun 2014.

“Regulasi yang dicantumkan kades itu tidak bisa jadi dasar hukum, karena sudah dibekukan oleh UU terbaru. Idealnya SK ini juga mencantumkan Permendagri 83 tahun 2015, tapi anehnya tidak dijadikan acuan,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Komisi l meminta agar Bagian Hukum Setda KLU memberikan pembinaan menyangkut tata penulisan SK agar tidak rancu. Demikian juga hirarki regulasi yang menjadi dasar, agar terstruktur dan tidak langsung mengarahkan acuan dari UU ke Perda.

Terpisah, Kabag Hukum Setda KLU, yang dikonfirmasi mengenai SK Desa Tanjung tersebut menolak berkomentar banyak. “Sampai saat ini, saya belum melihat SK tersebut. Jadi belum bisa komentar dulu,” demikian pernyataan singkat Kabag Hukum, Raden Eka Asmarahadi. (ari)

(Suara NTB/dok)

H. Moch. Ali Bin Dachlan

pai Rp 7 juta per hari. Sementara jumlah retribusi yang terbayar hanya Rp 200 ribu pe rbulan. Angka itu dinilai sangat kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh pemilik rumah makan.

Pemerintah daerah diminta segera bersikap. Rozi mencontohkan Kota Mataram. Saat ini telah memberlakukan pajak cukup ketat terhadap seluruh rumah makan dengan memberlakukan pajak 10 persen. ‘’Kondisi di Lotim dari retribusi yang dikeluarkan dinilai hanya 0,01 persen saja,’’ kritiknya.

Selain pemerintah daerah, para wakil rakyat pun diminta turut mengambil sikap terhadap persoalan pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah. “Yang bayar pajak ini kan kita para pembeli makanan, pemilik rumah makan kan tinggal mengeluarkan saja,” tambahnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

OPERASI - Distannak Lotim menggelar operasi berantas hama penyakit. Terlihat petani telah siap menyemprot insektisida yang diberikan Distannak Lotim ke tanaman yang diserang hama.

Puluhan Hektar Padi di Lotim Terancam Gagal Panen Selong (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim mengidentifikasi puluhan hektar tanaman padi terancam gagal akibat serangan hama dan penyakit. Hama wereng coklat menyerang seluas 21,5 hektar di 8 kecamatan, hama penggerek batang menyerang 16,35 hektar tersebar di 11 kecamatan, penyakit blast menyerang 40,5 hektar lahan tersebar di 14 kecamatan. Sementara penyakit kresek menyerang 23 hektar di 10 kecamatan dan virus tungro menyerang lahan 1 hektar di 4 kecamatan.

Distannak pun beberapa hari terakhir ini langsung menggelar operasi pemberantasan hama dengan memberikan petani pestisida pembasmi hama dan penyakit. “Melihat luasnya, tidak mungkin kita mampu, karenanya kita hanya bisa kendalikan spot stop,” terang Kepala Bidang Perlindungan Tanaman pada Distannak Lotim, Zulkifli didampingi Kepala Seksi Pem-

berantasan Hama Penyakit, Kamal Marsudi, Senin (21/3).

Diakuinya semua hama dan penyakit serta virus yang menyerang menjadi ancaman bagi tumbung kembangnya tanaman padi petani.

Tingkat serangan sejauh ini masih dalam intensitas ringan dan sedang.

Menurutnya, tanggung jawab pengendalian hama mengacu pada UU 12 tahun 1992 adalah petani, sementara pemerintah hanya membantu. Kepada seluruh petani diminta untuk melapor jika ditemukan ada hama penyakit yang menyerang.

Operasi yang dilakukan dengan pemberian insektisida dan pestisida bersumber dari anggaran Kabupaten Lotim dan bantuan sosial Pemprov NTB. ‘’Paling besar ancamannya adalah virus tungro. Virus ini tidak bisa diobati. Beda dengan penyakit lain. Serangan virus ini mematikan tanaman,’’ terang Kamal Marsudi.

Cara pengendaliannya pun langsung ke sumber serangan,

yakni sekat langsung titik yang terkena serangan baru dilakukan pembasmian. Belum ada serangan yang masuk katagori berat. “Secara komulatif, ringan dan sedang saja,” imbuhnya.

Banyaknya hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi petani disebabkan perubahan iklim yang ekstrem. Cuaca panas dan hujan terjadi. Sama dengan manusia, saat terjadinya serangan penyakit dipengaruhi juga keadaan tubuh, sehingga diingatkan, petani tetap menjaga kesehatan tanamannya. Utamanya dalam pengaturan pupuk berimbang.

Pihak Distannak Lotim, lanjutnya, juga sudah komunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terhadap prediksi curah hujan. Tiap kecamatan sudah diberikan informasi tentang cuaca.

Diingatkan, kepada pelaksana teknis di lapangan tidak boleh lengah, termasuk para penyuluh. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Program Keluarga Berencana (KB) yang dituding gagal, dipertanyakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, PPKB dan Pemdes Kabupaten Lombok Utara, Drs. H. Jayadi N. Sebaliknya, tingkat partisipasi aktif masyarakat menggunakan kontrasepsi KB diklaim meningkat.

“KB gagal dari mana? Justru peserta KB aktif di KLU di atas 60 persen,” ungkap Jayadi usai menghadiri pembukaan Musrenbang Perempuan KLU, Senin (21/3).

Menurut dia, tingginya angka kelahiran pada tahun 2015 lalu bukan disebabkan minimnya intervensi masyarakat menggunakan alat kontrasepsi.

Pihaknya pun tidak serta merta bisa melarang masyarakat yang memutuskan untuk menambah jumlah anak, walaupun di sisi lain, angka kelahiran memang perlu dikendalikan.

Lebih lanjut, menurut Jayadi, tingginya pertambahan jumlah penduduk di Lombok Utara, tidak hanya disebabkan kelahiran baru. Perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke KLU juga cukup berdampak terhadap jumlah penduduk.

“Pertambahan penduduk bukan semata-mata karena kelahiran, tapi ada warga yang pindah dari kabupaten lain,” klaimnya.

Sementara, menyinggung rumor program KB agar ditarik dan ditangani oleh Dinas Kesehatan KLU, Jayadi menilai tergantung kewenangan kepala daerah. Mengingat program P3D KB yang ada di BPMD akan ditangani oleh pegawai jabatan fungsional.

Nantinya kata dia, program KB akan dijabat oleh pegawai vertikal yang ditunjuk di daerah. Mereka akan ditempatkan sebagai pegawai untuk diperbantukan dalam meningkatkan optimalisasi program KB. “Pegawainya tetap dari daerah, tapi di SKkan oleh pusat. Kemungkinannya, Oktober nanti sudah mulai,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S., turut mengomentari program KB yang dinilai gagal oleh sejumlah pihak. Acuannya, tingginya angka kelahiran di KLU dapat dilihat dari indikator jumlah pelayanan anak berusia 0-59 bulan pada program Pekan Imunisasi Nasional. Dari rencana target sebanyak 22.581 orang, Dikes melayani akumulasi anak di 5 Kecamatan se KLU sebanyak 23.457 orang.

Pihaknya berharap program KB yang saat ini ditangani BPM PPKB Pemdes bisa dikembalikan ke Dikes agar berjalan maksimal. (ari)

Musrenbang Perempuan Pertama di KLU Resmi Digelar Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Syarifudin, SH, secara resmi membuka Musrenbang Perempuan pertama di KLU, sekaligus Musrenbang Perempuan kedua di NTB setelah Lombok Timur. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk pendekatan Pemda dalam menyerap aspirasi kaum perempuan yang sebelumnya belum banyak terakomodir.

“Momen seperti ini jarang terjadi, dan kita harapkan menjadi sejarah baik dalam mengawal perencanaan program perempuan. Musrenbang ini membantu Pemda dalam pendekatan penyusunan program melalui pendekatan partisipatif, di samping pendekatan teknokratis dan politik,” ungkapnya, Senin (21/3).

Meski tergolong baru bagi KLU, wabup menilai langkah ini sebagai bagian dari percepatan, inovasi dan nilai tambah dalam menyelesaikan problem yang ada. Disadari atau tidak, jumlah penduduk perempuan di KLU lebih banyak dari laki-laki. Meski secara akumulasi jumlah penduduk KLU lebih sedikit dibanding kabupaten lain, namun catatan persentase angka kemiskinannya masih cukup tinggi sebesar 34,27 persen.

Hal lain yang mesti dicermati, menurut Syarifudin, adalah indeks Pembangunan Gender di KLU masih lebih rendah dari Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya indikator penyumbang indeks baik dari sektor kesehatan, pendid-

ikan maupun ekonomi kalangan perempuan. “Di sisi lain, usia harapan hidup perempuan justru lebih tinggi,” imbuhnya.

Syarifudin menilai, kondisi kemiskinan kaum perempuan saat ini memperburuk kondisi penduduk mayoritas KLU ini.

Pasalnya, angka kehamilan kaum ibu dengan asupan energi kronis masih cukup besar.

Dikhawatirkan situasi ini akan mempengaruhi jumlah bayi dan balita lahir dengan berat badan berada di bawah garis merah bertambah.

Dari sisi ekonomi, kaum perempuan dihadapkan pada tingginya garis kemiskinan.

Dibandingkan 10 kabupaten/ kota, garis kemiskinan KLU berada di urutan ke 3 setelah Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut wabup, tingginya standar harga untuk pemenuhan 2.100 kalori cukup berat dirasakan kaum perempuan.

Mengingat harga-harga barang akan mempengaruhi varitas daya beli kebutuhan konsumsi komoditas.

Sementara, Kepala Bappeda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., mengatakan musrenbang ini terselenggara atas kerjasama Bappeda bersama LPSDM NTB, Institut Kapal Indonesia yang konsen dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

“Selama Musrenbang Kabupaten, kaum perempuan lebih banyak diam. Harapan kita, melalui musrenbang khusus perempuan ini lahir banyak aspirasi untuk mendukung lahirnya program bagi kaum perempuan,” ujar Nanang. (ari)

SUARA NTB Selasa, 22 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Gubernur Bantah Memperlambat Pelantikan Bupati Lobar

Utang Ditargetkan Lunas PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) berencana menyelesaikan seluruh kewajiban berupa utang dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tahun ini. Kendati batas waktu penyelesaian utang masih tersisa hingga tahun 2017 mendatang. ‘’Syaratnya, kondisi keuangan daerah mencukupi,’’ ungkap Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos, M.Si, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (21/3).

(Suara NTB/dok) H. Nursiah Saat ini, jelasnya, sisa utang Pemkab Loteng kepada PIP yang kini sudah dilebur menjadi PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tinggal sekitar Rp 48 miliar. Jumlah ini merupakan jumlah pinjaman pokok ditambah bunga pinjaman dari total pinjaman sebesar Rp 86 miliar terhitung sejak tahun 2012 lalu.

Rencananya sisa pinjaman ini akan diselesaikan selama dua tahun, yakni tahun ini sebesar Rp 24 miliar dan sisanya dibayarkan pada tahun 2017 mendatang. “Tapi kita tengah upayakan, agar tahun ini juga seluruh sisa pinjaman bisa dilunasi,” terangnya.

Disinggung rencana Pemkab Loteng untuk mengajukan pinjaman baru, Nursiah mengaku ada. bahkan kemungkinan besaran pinjaman baru nantinya akan lebih besar, karena ada beberapa fasilitas umum yang akan diselesaikan, seperti pembangunan rumah sakit umum daerah, revitalisasi pasarpasar tradisional yang ada di kecamatan.

Alasan membangun rumah sakit baru, karena rumah sakit yang ada saat ini dinilai agat sulit untuk dikembangkan lagi, sehingga pemerintah daerah sedang memikirkan untuk membangun fasilitas rumah sakit yang baru untuk menggantikan rumah sakit lama. Adanya rumah sakit baru ini diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik. Mengingat kebutuhan layanan rumah sakit bagi masyarakat yang semakin bertambah. Dengan begitu, apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat untuk bisa menikmati layanan rumah sakit yang berkualitas bisa terwujud.

Disinggung besaran rencana besaran pinjaman baru yang akan diusulkan, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng ini mengaku masih dihitung. Karena pemerintah daerah tidak mau mengajukan pinjaman asalasalan, tapi harus melalui perhitungan yang matang. (kir)

DWP Lobar Gelar Seminar Kepribadian Giri Menang (Suara NTB) – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lombok Barat menggelar seminar Dislekia dan Etika Kepribadian di aula kantor bupati Lobar, Senin (21/3). Pelaksanaan seminar dalam rangka menyambut HUT Lombok Barat ke-58, dengan tujuan membangun kepribadian dan meningkatkan kecerdasan terhadap para anggota DWP. “ Pelaksanaan seminar disleksia dan kepribadian dalam rangka menyambut HUT Lobar ke-58. Dengan kegiatan seminar ini diharapkan para anggota Dharma Wanita bisa membangun kepribadian yang semakin baik dan meningkatkan kecerdasan. Dengan jumlah peserta 250 orang,” kata Ketua Dharma Wanita Persatuan Lombok Barat, Hj. Sukerniati M Taufiq.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan memeriahkan HUT Lobar ke 58. Kegiatan kepribadian ini digelar untuk membangun kepribadian perempuan yang tergabung dalam Dharma Wanita. Selain itu, seminar ini untuk meningkatkan kecerdasan perempuan selaku istri pegawai di Lobar.

Sementara itu, Sekda Lobar, H. M. Taufik mengapresiasi kegiatan seminar yang dilakukan dharma wanita dalam rangka HUT Lobar. Seminar kepribadian ini diharapkan bisa diimplementasi bagi seluruh para pejabat di Lobar, baik laki-laki maupun perempuan. Karena, dengan berpenampilan baik maka menjadikan keterampilan yang baik.

“Kami harapkan ini bisa diimplementasikan oleh segenap pegawai entah laki-laki dan perempuan,’’harapnya. (her)

Asistensi Proyek Lamban

SKPD dan Konsultan Diduga Tak Serius Urus Dokumen Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat (Lobar) tak mau dipersalahkan perihal proses asistensi proyek yang dinilai lamban. Dinas terkait mengklaim proses atensi dokumen proyek bisa selesai cepat, jika SKPD serius mengawal pengajuan asistensi proyeknya ke dinas terkait.

“Kami tidak mau seolah dijadikan pembuangan saja, SKPD menyerahkan surat permohonan asistensi saja tanpa dilengkapi dokumen, terus ditinggal begitu saja oleh SKPD. Masak PU saja disalahkan, seolah-olah mempermainkan dinas lain,” kata Kadis PU Lobar, Ir. Sakri kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (21/3).

Ia mengklarifikasi terkait adanya keluhan SKPD lain terkait lambannya asistensi yang dilakukan Dinas PU. Seperti halnya, pengajuan asistensi proyek dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ada lima paket proyek pasar diminta asistensi oleh Dinas PU. Ia mengaku, surat permohonan masuk dari Kadis Perindag tanggal 11 Januari lalu, lalu diterima tanggal 12 Januari. Namun setelah surat dan dokumen itu masuk justru SKPD dan konsultannya meninggalkan begitu saja dokumen tersebut tanpa dikawal.

Akibatnya, pihaknya tak bisa mempercepat proses asistensi karena tidak ada konsultan dan SKPD untuk membahas kekurangan dokumen yang perlu ditambah. “Seharusnya jangan ditinggal begitu saja, jadinya kami tidak ada teman ngomong membahas ini,” kata Sakri.

Selain itu, hingga tanggal 26 Januari, pihak konsultan dan dinas terkait tak ada yang datang menindaklanjuti asistensi. Padahal perlu ada revisi dokumen yang diajukan, karena tidak datang-datang menindaklanjuti dokumen yang diasisteni tersebut. Akhirnya pihaknya pun mengontak dan bersurat ke dinas terkait tanggal 27 Januari untuk meminta agar SKPD dan konsultannya datang ke Dinas PU untuk merevisi perbaikan tim asistensi PU. ‘’Itupun setelah diminta datang tanggal 27 Januari, baru tanggal 29 konsultan dan dinas terkait datang ke Dinas PU,’’ akunya. (her)

(Suara NTB/her)

BINCANG - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi berbincang dengan Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat panen raya di Gerung, Senin (21/3).

Giri Menang (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi membantah memperlambat pelantikan H. Fauzan Khalid sebagai Bupati Lombok Barat (Lobar) definitif. Saat ini, Pemprov HTB bersama Pemkab Lobar masih menunggu SK dari Kemendagri.

Pada kesempatan ini, gubernur juga membantah adanya spekulasi yang berkembang, jika pihaknya sengaja memperlambat turunnya SK bupati definitif, karena terkait pengisian calon wakil bupati (cawabup).

“Kami malah ingin mempercepat pelantikan, tidak ada urusan dengan itu (posisi wakil bupati),” bantah gubernur singkat saat ditemui usai panen raya di Gerung, Senin (21/3). Selepas kegiatan panen raya, nampak Gubernur NTB berbicara dengan Plt Bupati H. Fauzan Khalid berdua.

Dikonfirmasi mengenai hasil pembicaraan dengan gubernur, Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, menegaskan, tidak ada kaitan dengan politik, apalagi menyangkut wabup. “Gubernur juga tidak mengetahuinya kapan pelaksanaan pelantikan. Bukan salah gubernur melainkan SK masih belum diteken mendagri,” kata Fauzan.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lobar, Hamka S.Sos menyatakan, pelantikan Bupati Lobar definitif dijadwalkan paling lambat akhir Maret. Hal ini sesuai opsi yang ditetapkan Pemprov NTB terhadap waktu pelantikan bupati definitif. (her)

Plt Bupati Perintahkan SKPD Evaluasi Perda Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, bakal menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri terkait temuan empat Perda di Lobar yang bermasalah. Ia akan melaksanakan rekomendasi Kemendagri, apakah perda bermasalah itu dicabut atau direvisi.

Terkait itu, Fauzan meminta meminta SKPD mengevaluasi perda bermasalah dan berkoordinasi dengan DPRD. “Nanti kami akan perbaiki (review) dan ajukan ke DPRD untuk dibahas,” kata Plt Bupati ditemui di Gerung, Senin (21/3).

Dikatakan, terkait empat

Perda bermasalah hasil evaluasi Kemendagri akan dievaluasi dan review. Jika rekomendasi Kemendagri harus dicabut, maka pihaknya akan mencabut Perda itu. Namun jika sebatas direvisi, maka pihaknya memerintahkan SKPD untuk merevisinya.

Dalam proses revisi ini nanti bisa di internal pemda dulu barulah dibawa ke dewan untuk dibahas bersama.

Menurutnya, perda ini bermasalah bukan kesalahan pada pembahasan di tingkat pemda dan dewan. Namun yang namanya aturan di

bawah, terjadi saat pembuatan sesuai ketentuan (benar), namun sekarang salah. Pasalnya aturan ini mengikuti perkembangan zaman terikini. “Jadi bukan salahnya di SKPD dan dewan saat membahas, sebab boleh jadi setahun lalu saat dibahas perdanya benar, namun sekarang salah. Kan sesuai perkembangan zaman,” ujarnya.

Sekda Lobar, H. M. Taufiq sebelumnya menyatakan, pemda bakal mengikuti arahan Kemendagri untuk mer-

evisi bahkan mencabut perda bermasalah. Pemda Lobar akan berkoordinasi dengan Pemprov terkait langkah apa yang perlu diambil, jika memang Perda harus dicabut. maka pemda akan mencabutnya. “Nanti kami akan baca dan pelajari betul bunyi rekomendasi dari Kemendagri ini, kalau memang layak Perda bermasalah itu dicabut, maka akan dicabut kalau diperbaiki, maka akan kami perbaiki,” jelasnya. (her)

Soal Pembebasan Lahan Dam Mujur

Pemkab Loteng Siap Jawab Tantangan Pusat Praya (Suara NTB) Adanya sinyal keterlibatan pemerintah pusat membantu proses pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan Dam Mujur Praya Timur, disambut positif Pemkab Lombok Tengah (Loteng). Pemerintah daerah menegaskan siap menjawab tantangan pemerintah pusat dengan menyiapkan anggaran khusus untuk pembebasan lahan Dam Mujur.

“Kalau pemerintah pusat maunya seperti itu, kenapa kita mesti takut,” tegas Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos, MSi, kepada Suara NTB, Senin (21/3). Terlebih hal itu demi kepentingan masyarakat Loteng secara lebih luas, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mundur.

Diakuinya, sejauh ini pihaknya belum memperoleh informasi resmi terkait skema yang diajukan oleh pemerintah pusat terkait rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Dam Mujur. Tapi apapun bentuk keterlibatan pemerintah pusat dalam

mendukung rencana pembangunan Dam Mujur, pihaknya siap mendukung.

Terlebih informasinya, pemerintah pusat siap menanggung 50 persen dari total kebutuhan anggaran pembebasan lahan pembangunan Dam Mujur. Di mana sisanya akan ditanggung oleh pemerintah kabupaten dengan provinsi. “Jika memang pemerintah pusat ada niat seperti itu, kita siap mendukung anggaran pembebasan lahannnya,” tegasnya.

Nursiah mengatakan, selama ini Pemkab Loteng akan berat menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan Dam Mujur.

Karena informasinya, seluruh anggaran pembebasan lahan dilimpahkan ke pemerintah kabupaten. Di mana dengan kondisi anggaran seperti sekarang ini, jelas pemerintah kabupaten tidak akan sanggup.

“Tapi kalau kita dibebankan anggaran pembebasan lahan sekitar 25 sampai 30 persen dari total kebutuhan anggarannya, kita siap,” tegasnya. Tinggal sekarang pihaknya akan berko-

munikasi pemerintah provinsi mengenai alokasi beban anggaran pembebasan lahan tersebut.

Ia menambahkan, komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait rencana pembangunan Dam Mujur memang sudah dilakukan. Namun itu baru sebatas rencana pembangunan fisiknya dan belum menyentuh pada persoalan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Dam Mujur mencapai sekitar 300 hektar lebih dengan kebutuhan anggaran pembebasan lahan diperkirakan sebesar Rp 150 miliar. Di mana 50 persennya atau sekitar Rp 75 miliar di antaranya akan ditanggung pemerintah pusat. Sisanya sebanyak Rp 75 miliar lagi, menjadi beban pemerintah kabupaten bersama pemerintah provinsi. Adapun untuk pembangunan fisiknya yang diperkirakan bakal menelan anggaran hingga Rp 1,2 trilliun dan akan ditanggung oleh pemerintah pusat. (kir)

Diduga Terkena DBD, Gadis 8 Tahun Meninggal Praya (Suara NTB) Seorang gadis berusia 8 tahun, Karenina, warga Praya Lombok Tengah (Loteng), Senin (21/3) meninggal. Siswa kelas II salah satu SD di Kota Praya ini meninggal diduga karena terserang Deman Berdarah Dengue (DBD). Karenina menjalani perawatan hampir dua pekan di Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, sebelumnya Karenina menderita demam tinggi pada tanggal 7 Maret.

Selang dua hari kemudian, ia lantas dibawa ke Rumah Sakit di Praya. Dari hasil diagnosis awal, Karenina terindikasi terserang deman berdarah.

Oleh pihak keluarga, ia lantas dibawa ke rumah sakit di Mataram. Dan, setelah men-

jalani perawatan cukup lama, kondisi Karenina sempat stabil.

“Jadi pada hari Minggu, kondisinya sempat membaik. Tapi kemudian memburuk, sampai akhirnya meninggal,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., membenarkan kasus tersebut.

Meski demikian, kata Eka, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Apakah murni karena deman berdarah atau adanya penyakit lain. Pasalnya, dari informasi pihak keluarga korban juga menderita penyakit lain selain deman berdarah.

Sehingga pihaknya tidak mau gegabah memastikan penyebab kematian korban, karena deman berdarah.

Tapi jika melihat siklus serangan deman berdarah, kemungkinan deman berdarah sebagai penyebab utama kematian korban cukup kecil, karena siklus serangan deman berdarah terbilang pendek, yakni beberapa hari saja. Disinggung serangan deman berdarah di Loteng sejauh ini, Eka mengaku masih ada. (kir)

(Suara NTB/kir)

PASANG HELM - Ketua Bhayangkari Loteng, Nona Veronica Nurodin, memasangkan helm kepada salah seorang pengendara saat sosialisasi tertib berlalu lintas di Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL) Simpang PLN Praya, Senin (21/3).

Bhayangkari Loteng Sosialisasikan Tertib Berlalulintas Praya (Suara NTB) Jajaran Bhayangkari Lombok Tengah (Loteng), Senin (21/ 3), ikut turun tangan langsung mensosialisasikan budaya tertib berlalulintas kepada masyarakat mengenai tata cara berlalulintas yang baik dan benar. Sosialiasi ini dipimpin langsung Ketua Bhayangkari Loteng, Nona Veronica Nurodin, di Simpang PLN Praya.

Pada kesempatan tersebut, Bhayangkari Loteng juga memberikan bingkisan serta karangan bunga bagi pengendara yang dinilai mematuhi aturan berlalulintas. Tidak hanya itu, belasan unit helm standar juga ikut dibagikan kepada para pengguna jalan. “Kita ingin terlibat langsung dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang berlalulintas yang baik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Diakuinya, apa yang dilakukan Bhayangkari Loteng belum begitu berdampak bagi masyarakat. Tapi paling tidak, dengan keterlibatan Bhayangkari Loteng bisa menggugah kesadaran masyarakat khususnya pengguna kendaraan agar mau tertib berlalulintas.

Lagi pula, tertib berlalulintas bukan semata-mata demi kepentingan aparat kepolisian semata, tapi manfaatnya justru lebih besar kepada masyarakat para pengguna kendaraan. “Dengan tertib berlalulintas, maka akan memberikan rasa aman dan nyaman. Baik bagi pengendaraan itu sendiri maupun pengendara lainnya,” ujarnya.

Hal itulah yang mungkin selama ini belum begitu dipahami oleh para penggunaan ken-

daraan di daerah ini, sehingga dibutuhkan upaya lebih maksimal lagi untuk memberikan penyadaran tersebut.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga melibatkan anakanak dari TK Bhayangkari Loteng dengan harapan, sejak dini anak-anak tersebut bisa memperoleh pemahaman tentang berlalulintas yang baik hingga dewasa.

Sementara Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Loteng AKP Pratiwi Noviani, SH, mengaku, angka pelanggaran lalulintas di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) tercatat masih cukup tinggi. Bahkan di Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) sekalipun, masih banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Hal itu, katanya, bisa dilihat dari banyaknya jumlah tilang yang telah dikeluarkan pihaknya, khususnya selama gelaran Operasi Simpatik tahun ini. Di mana untuk tilang pihaknya sudah mengeluarkan sekitar 800 surat tilang ditambah 1.700 surat tilang teguran.

“Jumlah ini masih ada kemungkinan bakal bertambah.

Mengingat operasi simpatik sendiri masih akan terus berlangsung. Tapi kita tetap berharap, tidak ada penambahan tilang lagi,” ujarnya.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas tersebut, lanjut Tiwi – sapaan akrabnya, menunjukkan kalau kesadaran berlalulintas di kalangan masyarakat Loteng masih rendah, sehingga harus ada upaya-upaya penyadaran tentang aturan berlalulintas yang baik. Termasuk tata tertib berlalulintas yang baik di jalan raya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 22 Maret 2016

Parlementaria

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

DPRD Sumbawa Laporkan Hasil Reses Pertama Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa melaporkan hasil masa reses pertama tahun 2016 dalam sidang paripurna, Senin (21/3). Laporan yang disampaikan per Dapil tersebut menyampaikan hasil serapan anggota terhadap aspirasi masyarakat di bawah.

DapilIyangmeliputikecamatan Tarano, Empang, Labangka, Plampang dan Maronge, diwakili Indra Herwansyah,menyampaikanbeberapa hasil reses. Bidang fisik meliputi pembangunan sekolah, jalan lingkungan,jalanusahatani,hotmix jalan, jembatan, peningkatan jalan produksi, pembangunan jalan inspeksi bendungan, penahan tebing, bronjong. Kemudian pemasangan talud, pembuatan tembok tempat pemakaman umum, pembuatan sumur bor, perbaikan drainase, saluran irigasi, cekdam, pemagaran makam dan pembangunan jalan wisata. Bidang ekonomi meliputi pengadaan alat pertanian, hewan ternak,perikanan,benihberkualitas, pengadaanteropdankursi,pembangunanjaringanlistrik,bantuandana atau modal usaha bagi kelompok

masyarakat, bantuan alat bengkel, bantuan peralatan atau sarana dan prasaranauntukUKMdanlainnya.

Bidangpedidikan,sosialbudayadan kesehatan meliputi pembangunan tembok dan lokal sekolah, PAUD, pembangunan tempat ibadah, renovasi cagar budaya, pembangunan balai pertemuan, penambahan alat kesehatan rumah sakit, puskesmas dan pustu. ”Kamimenyerap aspirasiyangberkembangdi tengah-tengah masyarakatsekaligusmenindaklanjutiaspirasikonstituendanpengaduan masyarakat serta melakukan evaluasiterhadapbeberapahalyang sudahdilakukanolehpemerintahsebagai bagian check and balance dari lembaga DPRD,” terangnya.

Untuk Dapil 2, melalui juru bicaranya Yasin Musamma, menjelaskan reses anggota DPRD Dapil II memfokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, pelayanan, infrastruktur, pertanian, peternakan, untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat.

Untuk dapat diakomodir dalam bentuk program kerja yang nantinya diharapkan dapat diimplementasi dalam bentuk

Belum Ditemukan STNK Palsu di Sumbawa

(Suara NTB/arn)

Kamaluddin produk lapen ataupun rabat beton juga paving blok masih menjadi kebutuhan utama yang tersajikan dari hasil serapan reses pertama tahun sidang 2016 ini, berikutnya adalah perbaikan prasarana pendidikan masing-masing tingkatan yaitu TK/Paud baik kebutuhan pembangunan gedung maupun alat bermain, perbaikan gedung

sekolah, hingga penyediaan lokal sekolah baru, penyediaan sumber air bersih yang diperuntukkan bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hariannya hingga penyediaan sumber air kebutuhan pertanian beserta fasilitas penunjang pertanian, selain itu yang dominan menjadi kebutuhan masyarakat di bidang fisik adalah pemasangan pengaman tebing berupa bronjong ataupun pasangan batu untuk mengantisipasi tanah longsor.

Selanjutnya Dapil IV meliputi kecamatan, Buer, Utan, Alas, Buer dan Alas Barat, melalui perwakilannya, Abdul Rafiq, mengeluhkan keterbatasan waktu pelaksanaan reses bila dibandingkan dengan luas wilayah daerah pemilihan. Mengingat banyak persoalan yang perlu disikapi.

Seputar kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pola pelayanan pemerintah mengemuka untuk diperbaiki serta dituntaskan melalui program di tahun-tahun mendatang. Secara garis besar,

bidang infrastruktur/fisik meliputi, jalan, jembatan, bendungan/ cekdam, normalisasi tebing pengaman pantai dan sungai (bronjong), jaringan irigasi, pembangunan talud, sumur bor untuk daerah tadah hujan, sarana air bersih, pembangunan sarana prasarana pendidikan, perbaikan sarana ibadah dan kesehatan. Bidang ekonomi, penguatan lembaga UMKM, ketersediaan pupuk, pestisida dan bibit unggulan, program cetak sawah baru, pengembangan bidang peternakan/perikanan dan kelautan, penguatan kelembagaan kelompok tani dan kelompok peternak.

Bidang sosial budaya meliputi, pemetaan daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas bidang kesehatan (revitalisasi puskesmas), penguatan kegiatan keagamaan, pemetaan potensi wisata dan situs cagar budaya.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, yang masuk dalam Dapil V meliputi Kecamatan Sumbawa, Moyo Hilir dan Moyo Utara, juga menyoroti, soal kekurangan air di Moyo Hilir dan Moyo Utara. Terutama

untuk pengairan pertanian, akibat tidak tertibnya jadwal buka tutup bendungan Mama dan Batu Bulan. Aspirasi sumur bor, mesin penyedot air mestinya tidak muncul, kalau air bendungan dimaksimalkan. ”Seperti di Moyo Utara, rata rata minta sumur bor, akibat ketiadaan air saat memasuki musim kemarau.

Saat musim hujan, air melimpah karena bendungan terus dibuka, sehingga kadang merendam petani. Anehnya saat memasuki musim kemarau, pintu bendungan ditutup untuk masyarakat petani Moyo Utara, sehingga padi kekeringan. Hingga jangan heran, kalau masyarakat Moyo Utara terutama Penyaring sering gagal panen,” tukasnya.

Kedepan dibutuhakan manajemen yang lebih baik dari pihak pengelola bendungan. Kapan waktunya pintu bendungan dibuka dan kapan ditutup harus jelas dan tertib. Sehingga tidak merugikan yang berada di wilayah hilir. Kemudian pemerintah juga mesti melakukan pengerukan atas sedimentasi jaringan irigasi. (arn/*)

Kasus Penembakan Baharuddin

Polres KSB Tunggu Hasil Uji Balistik

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, S.IK mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya kasus pemalsuan STNK ataupun Notice Pajak untuk kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Sumbawa. Meskipun demikian, pihaknya tidak bisa memastikan kalau hal ini tidak ada di Sumbawa. “Mudah-mudahan tidak ada STNK dan Notice Pajak Palsu di wilayah kabupaten Sumbawa,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (21/3).

(Suara NTB/ind) Kalaupun hal tersebut Muhammad ada, pihaknya menghimbau masyarakat yang membeli mobil bekas agar berhati-hati. Saat akan membeli masyarakat diharapkan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Lalu Lintas. Supaya dicek status kendaraan tersebut, bermasalah atau tidak. “Kami himbau masyarakat yang hendak membeli kendaraan bekas dicek dulu dan dikonfirmasi ke kita. Siapa tahu itu bermasalah. Karena terus terang banyak kendaraan dari Pulau Jawa yang bermasalah di sana, kemudian dibawa ke sini dijual dengan harga murah. Bisa jadi itu terindikasi dipalsukan surat dan lain sebagainya,” pungkas Kapolres.

Disebutkan Kapolres, sudah ada aplikasi untuk mengecek identitas kendaraan. Yang mana di dalamnya ada identitas kendaraan, nomor mesin, nomor rangka, pemilik kendaraan, tahun keluar, pajak dan lain sebaginya. “Jadi itu sifatnya online. Ketika kita mencurigai kendaraan atau mencurigai surat kendaraan, kita bisa mengecek langsung di sana,”tukasnya. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Kapores Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK memastikan kasus penembakan terhadap Baharuddin, warga Kelurahan Sampir pada insiden Mei 2015 lalu tetap dalam penanganan Polda NTB. Polres KSB masih menunggu hasil uji balistik setelah seluruh senpi yang digunakan saat insiden tersebut dikumpulkan dan diperiksa.

Kasus itu saat ini tetap berada di bawah yurisdiksi Polda NTB dan Irwasum Mabes Polri. “Iya tetap ditangani sampai sekarang,” terangnya, Senin (21/3).

Menurutnya, di bawah penanganan Polda NTB kasus tersebut terus bergulir. Bahkan Polres KSB sampai saat ini juga tetap masih sebagai terperiksa. “Kasusnya tetap jalan dan kami (Polres KSB,

red) adalah objek pemeriksaan di kasus itu,” paparnya.

Sejauh ini kata dia, Polda NTB bersama Irwasum Mabes Polri telah melakukan sejumlah hal yang diperlukan dalam penyelidikan. Salah satunya mengumpulkan seluruh senjata api (senpi) yang digunakan oleh anggota saat pengamanan aksi massa pada insiden Mei 2015 itu dan di-

lakukan uji balistik. “Untuk lebih detail soal hasilnya, rekan-rekan silakan mengkonfirmasi hal itu langsung ke Polda NTB,” kata Kapolres.

Sebagai terperiksa dalam kasus tersebut, Kapolres menyebutkan, pihaknya tetap menunggu hasil uji balistik seluruh senpi yang telah diuji.

Termasuk juga perkembangan dari penanganan kasus terse-

but oleh Polda NTB dan Polri.

“Kembali saya katakan kami di sini tinggal menunggu apa pun hasilnya nanti,” urainya.

Sementara itu, Kapolres mengatakan, sebagai komitmen dan tanggung jawab kepolisian terhadap keluarga korban, Polri sejauh ini telah memenuhinya. Salah satunya belum lama ini, Polres KSB telah memperbaiki rumah kediaman keluarga korban di lingkungan Pakirum. “Perbaikan ini salah satu komitmen kepolisian yang telah disepakati bersama keluarga korban,” imbuhnya. (bug) Teddy Suhendyawan Syarif (Suara NTB/bug)

Sultan Sumbawa Anugerahkan Gelar Adat bagi Pimpinan KSB Taliwang (Suara NTB) Pimpinan daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terdiri dari bupati, wakil bupati dan tiga unsur pimpinan DPRD setempat dianugerahi gelar adat oleh Kesultanan Sumbawa sebagai “tau samawa yang mendapat kepercayaan rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan.”

Perhelatan acara penganugerahan gelar adat dan pasatotang adat kepada bupati H.W. Musyafirin dan Wabup Fud Syaifuddin serta penganugerahan gelar adat kepada ketua DPRD KSB Muhammad Natsir dan masing-masing wakil ketua, KH. Amir Ma’ruf Husain dan Mustafa HMS ini berlangsung di masjid agung Darussalam, masjid raya Kemutar Telu Center (KTC) – pusat perkantoran Pemda KSB. Dipimpin langsung oleh Dea MasmawaSultanMuhammadKaharuddinIV,SultanSumbawaXVII, acarayangberlangsungkhidmatini turut dihadiri oleh jajaran Muspida, pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ratusan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Sultan Muhammad Kaharuddin IV menyampaikan, penganugerahan ini merupakan upaya Majelis Adat Lembaga Adat Tana Samawa LATS) dalam menghormati hasilhasil pelaksanaan pemilihan umum di KSB yang telah berlangsung secara demokratis. “Saya selaku pimpinan Majelis Adat Lembaga Adat Tana Samawa yang diberikan amanat memimpin majelis merasa penting dilaksanakan penganugerahan adat ini kepada unsur pimpinan di daerah (KSB, red),” jelasnya.

Menurutnya, pemberian gelar adat dan pasatotang adat khususnya kepada bupati dan wabup pada prinsipnya mengandung harapan Tau ke Tana Samawa (masyarakat dan tanah air Sumbawa) yang dihajatkan menjadikan pengingat kepadakeduanyadalammenjalankan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam sumpah jabatan-

Disdukcapil Sumbawa akan Turun Merekam Identitas Kependudukan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sumbawa menyusun rencana untuk melakukan turun lapangan terkait perekaman identitas kependudukan. Baik KTP Elektronik maupun Akta kelahiran anak. Diharapkan identitas kependudukan dapat tuntas dalam tahun 2016 ini.

Kepala Disdukcapil kabupaten Sumbawa, Ir. Zulqifli kepada Suara NTB, Senin (21/3), saat turun nanti, pihaknya akan menginformasikan Camat untuk bisa mengumpulkan masyarakat yang belum melakukan perekaman serta menentukan lokasi untuk melakukan perekaman.

Bahkan sampai ke desa-desa, sehingga informasinya meluas. “Kami sudah menyusun jadwal terkait turun ke lapangan untuk menuntaskan perekaman identitas kependudukan. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat membuka rakornas Kependudukan dan Pencatatan sipil tahun 2016 di Mataram. Di mana Mendagri meminta Disdukcapil Provinsi, dan kabupaten/kota melakukan jemput bola,” imbuhnya.

Diakuinya, sebelum ada instruksi dari Mendagri, tahun sebelumnya pihaknya tetap melakukan jemput bola dengan turun langsung ke masyarakat dalam melakukan perekaman. Seperti biasa, pihaknya berkoordinasi dengan Camat terkait turun ke lapangan tersebut. Namun terkait identitas kependudukan ini, masih belum dituntaskan. Hal ini disebabkan, masih kurangnya minat masyarakat dalam melakukan perekaman.

Untuk itu, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari pihak kecamatan dan desa dalam hal penuntasan identitas kependudukan ini. Termasuk dukungan masyarakat untuk berbondongbondong mendatangi lokasi perekaman yang sudah ditentukan, ketika pihaknya turun lapangan. (ind)

(Suara NTB/bug)

ANUGERAH - Foto bersama Bupati dan wakil bupati KSB memegang plakat naskah pasatotang adat seusai penganugerahan gelar adat oleh Sultan Muhammad Kaharuddin IV dan Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM selaku pemangku adat LATS Anorawi, Senin (21/3). nyasebagaibupatidanwakilbupati.

“Di masa sekarang sangat kompleks persoalan yang dihadapi bangsa dan daerah kita khususnya. Untuk itusangatpentingsebagaitausamawa memperkuat diri, memperkuat daerah dengan memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya,” timpalnya.

Sementara itu bupati KSB W. Musyafirin mengatakan, penganugerahan ini merupakan wujud nyata adanya peran adat dalam hidup dan kehidupan masyarakat Tau Samawa. Hal ini diharapkan ke depan dapat terus menerus berlanjut sebagai satu kesatuan harmonisasi dalam membangun daerah dengan mengedepankan budaya sebagai salah satu sendi kehidupan bermasyarakat. “Kami bersyukur bahwa kita tau Samawa tetap berupaya memegang teguh dan adat isti adat Samawa sebagai identitas diri,” tegasnya.

Bupati berjanji akan memaksimalkan pengabdiannya dalam

menjalankan roda pembangunan di daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta negara. “Ini tentu juga menjadi janji kami bersama. Bahwa kami yang diberikan amanat ini akan menjalankannya sebaik mungkin,” janjinya.

Berdasarkan keputusan Sultan Sumbawa, atas penganugerahan gelar adat kepada kelima pejabat KSB ini, mereka diberi nama gelar.

Masing-masingkepadabupatiKSB H.W. Musyafirin sebagai Dea Pati KoasaLingAnorawi,kepadawabup Fud Syaifuddin sebagai Wakil Dea Pati Koasa Ling Anorawi, kepada ketua DPR KSB Muhammad Nastirsebagai DeaBusingReaAnorawi serta kepada Amir Ma’ruf Husain dan Mustafa HMS sebagai Dea BusingOde’Anorawi.

Kemitraan Sekretaris Umum Majelis Adat LATS, Drs. H. AM. Jihad dan Sekum Pajatu Adat LATS Kabupaten Sumbawa kepada Suara NTB

menjelaskan,pemberiangelartersebut bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif sebagaimana diatur di dalam AD/ART LATS. Mereka yang dianugerahi gelar adat itu merupakan unsur pimpinan daerah yang telah dipilih oleh rakyat Tana Samawa kabupaten Sumbawa Barat secara demokratis melalui pemilihan umum.

Kemudian Bupati, Wakil Bupati Sumbawa Barat, ketua DPRD, dan wakil-wakil kettua DPRD, adalah tau tana samawa yang diberi kepercayaan untuk mengemban amanah untuk membangun kabupaten Sumbawa Barat dengan sebaik-baiknya, dan bahwa majelis adat LATS menghormati pilhan rakyat sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi di tana Samawa.

Tau Samawa sebagai sebuah etnik punya kebudayaan, adat, dan nilai-nilai yang menjadi spirit dalam berkehidupan dan dalam melaksanakan pembangunan sebagai suatu tanggung jawab ber-

sama antara pemerintah dan rakyat dalam membangun kabupaten Sumbawa Barat.

Selanjutnya,sesuaidengannilainilai budayasamawayaitu satemungpemendikepanyadu,salingsatingi dan saling satotang maka sultan Sumbawa XVII sebagai pimpinan majelis adat LATS bersama dengan lembaga adat tana samawa kabupaten Sumbawqa Barat (LATS anorawi) memandang perlu untuk menyampaikan pasatotangadat kepadabupatidanwakil bupati Sumbawa Barat. Pasatotangadatadalahwujuddarisemangatkebersamaandankearifanlokal yang dimiliki tau dan tana samawa dalam mempersatukan semua elemen dilandasi nilai-nilai “saling sadu, saling beri, saling angkat, saling pendi, dan saling maaf (memberi maaf), sepanjang bukan masalah hukum. Tentu supremasi hukumharusditegakkandengansebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Menurut Syukri, penganugerahan gelar adat itu pada prinsipnya mengandung harapan tau ke tana samawa yang dihajatkan untuk dijadikan pasatotang adat dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam sumpah jabatan sebagai bupati dan wakil bupati Sumbawa Barat. Betapa banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, seperti maraknya penyalahgunaan narkotika, terorisme, dan ancaman disintegrasi, maka suatu sikap yang sangat penting adalah memperkuat diri, memperkuat daerah, dengan memberikan kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah dalam menjalankan tugas kewajiban dan tanggungjawabnya.

“Gelar adat yang dianugerahkan bukanlah gelar pangkat adat atau gelar bangsawan, tetapi gelar yang dianugerahkan atas dasar fungsi dan kedudukannnya sebagai tau tana samawa yang mendapat kepercayaan rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan,” pungkasnya. (bug/arn)

Keluarga Korban Pembunuhan Pertanyakan Kelanjutan Penyelidikan

(Suara NTB/ind)

Zulqifli

program dan kegiatan SKPD tahun anggaran 2016. Sebagian besar aspirasi masyarakat lebih mengarah kepada bentuk fisik, karena dinilai manfaatnya dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pengadaan ternak, pembuatan jalan, jembatan, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) serta dalam bentuk lainnya. Adapun cakupan ruang lingkup reses Dapil II meliputi delapan kecamatan, yakni kecamatan Lape, Lopok, Lantung, Ropang, Lenangguar, Lunyuk, Orong Telu dan kecamatan Moyo Hulu.

Sementara Dapil III, meliputi Kecamatan Labuhan Badas, Batu Lanteh, dan Untir Iwes.

Melalui juru bicaranya, Hamzah Abdullah, menyampaikan pada umumnya kebutuhan desa ataupun kebutuhan wilayah masing-masing daerah pemilihan memiliki kesamaan, contohnya di bidang fisik, pembangunan dan perbaikan prasarana jalan terutama jalan akses ke masing-masing kecamatan juga jalan lingkungan baik

Sumbawa Besar (Suara NTB) Keluarga Jamaluddin, warga Bage Tango, kecamatan Lopok yang diduga dibunuh beberapa bulan yang lalu mendatangi Polres Sumbawa, Senin (21/3).

Mereka menanyakan kejelasan kasus ini, sampai sejauh mana pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Pantauan Suara NTB, keluarga korban mendatangi Polres sekitar pukul 11.00 Wita. Mereka langsung diterima di ruangan Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, S.IK. Salah satu keluarga korban, Sukiman K kepada wartawan menyampaikan, kedatangan terse-

but bertujuan mencari titik terang terhadap kasus tersebut. Di mana pihaknya menganggap penanganan kasus ini cukup lamban. Sehinga sebagai keluarga wajar menanyakan sudah sejauh mana proses atau kemajuan dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian. “Kedatangan kami ini, bukan kami menganggap Polisi tidak bekerja.

Cuma kami menganggap penanganannya cukup lamban. Sehingga wajar kami sebagai keluarga menanyakan sejauh mana proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian,” katanya.

Diakui Sukiman, kedatangan mereka bermaksud baik dan tidak ada upaya mengintervensi pihak

kepolisian dalam menangani kasus. Hal ini untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan terhadap yang terjadi di tingkat bawah.

“Kami ini kan dari pihak korban.

Dengan isu-isu yang beredar di tengah masyarakat otomatis memancing kami, sehingga kami datang supaya kasus ini benar-benar terungkapsecarabaik.Danhukum bisa bejalan dengan sebaik-baiknya,” terang Sukiman.

Sementara Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, S.IK membenarkan adanya kedatangan keluarga korban guna menanyakan kejelasan dari kasus tersebut. Pihaknya nanti akan membuat Pemberitahuan Perkemban-

gan Hasil Penyelidikan (P2HP).

Disebutkannya, terhadap kasus ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Sejauh ini, sudah ada petunjuk-petunjuk dalam kasus ini. Hanya saja pihaknya masih mencari pembuktian serta alat bukti yang kuat. Dalam hal ini pihaknya masih menunggu keterangan dari saksi ahli yakni PT XL. Terkait voice record atau percakapan melalui handphone. “Kami masih menunggu keterangan dari saksi terkait percakapan dalam handphone,” kata Kapolres.

Pihaknya tetap berkomitmen dalam menangani setiap kasus yang dilaporkan. Namun dalam penanganannya membutuhkan

proses. Makanya semua pihak diharapkan tidak melakukan halhal yang tidak diinginkan. Terhadap penanganan kasus, serahkan kepada pihak kepolisian.

Seperti diberitakan, jenazah Jamaluddin pertama kali ditemukan Kepala Dusun Ai Puntuk, desa Serading kecamatan Moyo Hilir. Dalam keadaan leher tergorok dan beberapa bagian tubuh diduga bekas tebasan, ditemukan di sekitar jembatan perbatasan kecamatan Moyo Hilir dan kecamatan Lopok. Dalam kasus ini sudah beberapa saksi dimintai keterangan. Namun untuk mengarah kepada terduga pelaku, belum ada bukti yang kuat. (ind)

SUARA NTB Selasa, 22 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Terkendala Saksi

Polisi Kesulitan Sidik Kasus Narkoba Dompu (Suara NTB) Narkotika sudah menyerang semua lapisan masyarakat termasuk anak usia SMP hingga mahasiswa. Namun proses penyidikan kasus narkotika di Dompu terkendala saksi dari warga, sehingga banyak pelaku yang ditangkap prosesnya tidak sampai ke pengadilan.

Wakil ketua BNN Kabupaten Dompu, Ir. Ruslan pada acara sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di markas Kodim 1614/Dompu, Senin (21/3) mengatakan, aparat kepolisian sudah bekerja baik dalam mengungkap dan memproses kasus narkoba.

Jaksa juga sudah menuntut dengan benar dan hakim sudah memutus pelaku hingga ada yang dihukum mati.

Tapi masih saja ada pemberitaan media, bahwa ada tahanan diduga mengendalikan peredaran narkoba. “Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa HP, barang haram dan sajam bisa masuk Rutan? Tentu ini terjadi akibat adanya keterlibatan oknum aparat,” kata Ruslan.

Peredaran narkoba awaln-

ya dari persoalan ekonomi dan kurangnya pengawasan keluarga. Setelah mencoba, menimbulkan ketagihan dan terlibat sebagai pengedar. Ancaman narkoba cukup berbahaya bagi generasi bangsa kedepan, sehingga dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk memberantasnya. “Saya berharap, pada peringatan hari jadi Dompu nanti pak Kasdim, kita bisa mendeklarasikan gerakan pemberantasan narkoba termasuk jajaran Kodim,” kata Ruslan.

Keterlibatan TNI, menurut Ruslan, sangat penting.

Apalagi Kabupaten Dompu sebagai daerah lintasan dan banyak berdiri warung – warung di pinggir jalan, sehingga memungkinkan menjadi tempat transaksi pengedar saat istirahat kendaraan.

“Untuk memberantas narko-

ba harus melibatkan semua pihak. Proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu dan menggunakan perasaan agar memberi efek jera,” katanya.

Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu M. Iriyanto, S.IP mengatakan, peredaran narkoba sudah merembet pada anak – anak usia produktif yaitu usia SMP hingga anak kuliahan. Indonesia bahkan menjadi pengguna terbesar narkoba jenis sabu di dunia. Pengguna narkoba di Dompu juga sudah cukup banyak dan berada di semua Kecamatan. Maraknya peredaran narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk pencegahan dan penindakannya.

Anggota TNI juga dituntut ikut terlibat dalam pemberantasan narkoba dan ini menja-

di program nawacita Presiden Joko Widodo. Hanya saja, ketika melakukan penangkapan dan penggerebekan kasus narkoba, harus juga melibatkan warga minimal dua orang sebagai saksi dan melibatkan anggota polisi agar bisa diproses hingga ke pengadilan. Karena banyak berkas kasus narkoba dikembalikan jaksa karena tidak ada warga yang menjadi saksi. “Kemarin ada anggota Lantas yang menangkap warga terkait kasus narkoba. Karena tidak ada warga yang menjadi saksi, akhirnya dilepas,” katanya.

“Percuma kita tangkap, toh nanti lepas juga,” tambahnya.

Kasdim 1614/Dompu, Mayor CZI Yudhi Wiyanto pada kesempatan yang sama mengatakan, maraknya peredaran narkoba juga diikuti dengan semakin ahlinya para pelaku untuk menghindari petugas.

Kegiatan sosialisasi ini kepada anggota Kodim bukan untuk memberi pemahaman agar semakin memudahkan menghindari petugas, tapi anggota Kodim juga harus ikut

(Suara NTB/ula)

SOSIALISASI - Sosialisasi P4GN di jajaran Kodim 1614/Dompu yang dilakukan BNN Kabupaten Dompu, Senin (21/3). terlibat dalam pencegahannya. “Sosialisasi tentang dampak dan bahaya peredaran

narkoba ini untuk dihindari dan ikut melakukan pencegahan pada keluarga dan

lingkungan di sekitarnya. Jangan malah untuk menghindari petugas,” katanya. (ula)

HUT Kota Bima, ASN akan Kenakan Pakaian Tradisional

(Suara NTB/uki)

ORASI - Para aktivis HMI di Bima berorasi di atas kendaraan dinas yang dicegatnya saat melintas di depan kampusnya, mendesak agar kantor baru bupati Bima segera ditempati, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Senin (21/3).

Bupati Bima Didesak Tempati Kantor Baru Bima (Suara NTB) – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri beserta seluruh jajarannya didesak untuk segera menempati kantor Bupati baru yang terletak di Desa Godo Kecamatan Woha. Sebab hingga kini, kantor yang yang dibangun sejak tahun 2013 tersebut belum juga ditempati, sehingga memyebabkan pelayanan kepada masyarakat menuai kendala.

Desakan tersebut dilakukan oleh aktivis HMI Komisariat STKIP Taman Siswa dengan menggelar aksi damai di depan kampus setempat, di jalan lintas Sumbawa - Bima atau tepatnya Desa Padolo Kecamatan Palibelo, Senin (21/3).

“Kami mendesak agar Bupati beserta seluruh jajarannya segera menempati Kantor Bupati di Godo, demi pelayanan administrasi dan kebutuhan masyarakat,” ucap Koorlap, Zulfikar Ali Butto.

Menurut dia, sejak dibangun pada tahun 2013 lalu, kantor tersebut belum juga tempati. Parahnya lagi, menurut masa aksi kantor tersebut belum juga diselesaikan proses pengerjaannya. Padahal anggaran yang disalurkan cukup fantastis.

“Pemerintah jangan kebanyakan janji, masyarakat butuh pelayanan, tidak mau menunggu dan butuh kepastian,” katanya.

Selain mendesak Bupati untuk menempati kantor itu, para aktivis juga meminta Bupati untuk membangun infrastruktur daerah setempat yang belum memadai.

“Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih harus tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” ujarnya.

Massa aksi juga meminta bupati agar dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada, memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak bekerja sesuai selera ataupun sistem balas dendam.

“Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih juga harus bisa mengukur sejauh mana dapat memegang estafet kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya,” terang Zulfikar.

Dalam aksi tersebut, para aktivis sempat melakukan penghadangan terhadap dua mobil kendaraan dinas (Randis) Pemkab Bima yang melintas. Bahkan melakukan orasi di atas mobil tersebut. Namun aksi tersebut hanya beberapa menit saja lantaran ada komunikasi yang baik antara pendemo dengan sang sopir yang difasilitasi oleh pihak aparat kepolisian.

Hj. Dhamayanti Putri sejak dilantik menjadi bupati, pada berbagai kesempatan menyatakan telah berkomitmen untuk secepatnya menempati kantor tersebut pada tahun 2016 ini. Hanya proses pembangunan didorong untuk diselesaikan secepatnya.

“Kita akan mendorong agar kantor Bupati baru diselesaikan secepatnya, sehingga bisa ditempati pada tahun ini,” pungkasnya. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dan elemen masyarakat menghadiri launching HUT ke 14 Kota Bima. Dalam acara itu, seragam yang dikenakan yakni perempuan memakai busana rimpu mbojo, sedangkan laki-laki menggunakan seragam katente tembe, di halaman depan kantor Walikota, Senin (21/3).

Pada launching HUT ke 14 Kota Bima yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pelepasan balon ke udara oleh Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin, berlangsung cukup meriah.

Ketua Panitia Pelaksana HUT ke 14 Kota Bima yang juga Sekda Pemkot Bima, Ir. Muhamad Rum mengatakan, pelaksanaan launching digelar guna mensosialisasikan rangkaian acara secara langsung kepada masyarakat. Sama seperti tahun sebelumnya jelang puncak perayaannya akan diwarnai kegiatan menarik.

Seperti kegiatan keagamaan, sosial, kesenian dan olahraga.

“Berbagai kegiatan lomba antar SKPD akan dilaksanakan. Kegiatan lomba melibatkan masyarakat umum pun juga ada. Kita berharap kegiatan ini akan berjalan sukses dan lancar,” ucapnya.

(Suara NTB/uki)

RIMPU - Perempuan yang menghadiri launching HUT Kota Bima, Senin (21/3) menggunakan pakaian tradisional suku Bima, rimpu Mbojo, seperti yang akan dikenakan nanti pada puncak peringatan HUT Kota Bima.

Pada kesempatan itu, Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin, mengajak seluruh ASN di Pemkot setempat untuk meningkatkan kinerja serta berpartisipasi aktif dalam menjalan-

kan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Rangkaian kegiatan HUT Kota ini, tidak hanya saja menjadi seremoni masyarakat teta-

pi momentum untuk merefleksikan diri. Juga menjadi momentum untuk terus berkarya membangun Kota Bima tercinta,” terang Walikota.

Dikatakan, upacara HUT

14, yang akan digelar pada tanggal 10 April mendatang akan dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME. (uki)

Tersangka Curanmor Dihajar Warga Diterjang Banjir, Akses Bima (Suara NTB) J (34), seorang tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Bima dihajar massa, Minggu malam (20/3) sekitar pukul 21.30 wita. Untung nyawanya diselamatkan oleh aparat Polres Bima. Sementara satu tersangka pelaku lainnya, M alias C, berhasil melarikan diri.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, saat itu para pelaku hendak mencuri motor milik warga desa Kalampa Kecamatan Woha, di jembatan desa Tente kecamatan setempat. Dalam aksinya mereka juga mengancam korban dengan menggunakan senapan api (senpi) dan senjata tajam (sajam).

Setelah berhasil merampas motor milik korban, keduanya langsung melarikan diri ke arah desa Talabiu. Namun di pertengahan jalan keduanya dicegat oleh warga setempat dan berhasil menangkap

pelaku inisial J. Warga yang geram melampiaskan amarah terhadap pelaku yang merupakan warga desa Tangga Kecamatan Monta itu. Nyawa pelaku diselamatkan oleh aparat kepolisian Polres Bima yang didatangkan sebanyak dua kompi personel, dan langsung membawanya ke Mapolres setempat.

Sementara pelaku lainnya yang kabur, saat akan ditangkap oleh warga, berusaha akan menembak, yang membuat nyawa warga terancam, sehingga dengan mudahnya meloloskan diri. Namun warga Talabiu melampiaskan amarahnya dengan membakar motor milik pelaku.

Mulai dari kejadian malam itu, hingga kini warga tiga desa yakni Talabiu, Tente dan Kalampa Kecamatan Woha terus mencari tahu keberadaan pelaku.

Bahkan tiga desa tetangga tersebut telah membentuk tim.

Menurut warga desa Tente, selain terlibat kasus curanmor.

pelaku inisial C itu juga diduga sebagai pengedar narkoba di Kecamatan setempat. Bahkan oknum tersebut kerap melakukan pelecehan seksual terhadap ibu – ibu yang berbelanja di pasar Tente.

“Oknum ini juga diduga merupakan pelaku jambret salah seorang imam masjid, yang menyebabkan korbannya meninggal dunia,” kata warga.

Ia berharap agar pelaku itu dapat ditangkap dan diamankan secepatnya. Sebab dikhawatirkan pelaku tersebut akan mengancam keselamatan warga di Kecamatan setempat.

Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Erikson S.IK, yang dikonfirmasi mengatakan, tersangka pelaku tersebut telah diamankan dan saat ini tengah ditahan di Polres. Sementara satu orang pelaku, masih dalam pengejaran.

“Satu orang sudah ditahan, dan satu orang lainnya masih dalam pengejaran,” pungkasnya. (uki)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 strasi terkait penanganan ka- juta rupiah tersebut.

Kota Bima (Suara NTB) - serta menyikapi serius agar 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Bagi kami tidak ada sus tersebut.

Kasus dugaan korupsi persoalan itu diselesaikan se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Hanya saja, Antonius belum masalah mau ditarik kemapengadaan sampan fiber- cepatnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 memastikan apakan penanga- na kasus ini. Tidak ada glas Kabupaten Bima “Berkasnya sudah dibawa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 nan kasus yang ditangani se- kendala dalam proses pentahun 2012 silam dil- ke Mapolda beberapa hari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 jak tahun 2012 itu akan diam- anganannya,” akunya. impahkan ke Polda NTB. lalu,” ucapnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Bahkan Antonius mebil alih oleh Polda atau tidak.

Sebab di Bima sendiri ada Kata dia, berkas kasus itu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Yang jelas berkasnya sudah nambahkan, dalam waktu sejumlah gejolak seperti dibawa ke Polda untuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dibawa ke Polda dan akan di- dekat, pihaknya akan terpemberitaan media massa mengecek sejauh mana pena1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 pelajari oleh Polda. Soal ambil bang ke Jakarta untuk dan aksi demonstrasi ter- nganannya. Apakah sesuai 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 atau tidak, semua keputusan mengambil keterangan kait penanganan kasus tahapan atau tidak. Menurut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ada pada Kapolda,” terangnya. saksi ahli. Ia berharap yang merugikan negara ra- Antonius, selama ini pihaknya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Ia mengaku, siapapun yang masyarakat tidak metusan juta rupiah itu. menangani kasus itu telah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 menangani kasus tersebut ngaitkan kasus tersebut Kasat Reskrim Polres bekerja secara profesional.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 adalah sebuah keberhasilan. dengan kebijakan politik.

Bima Kota, AKP Antonius “Penanganan baik dari sisi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 “Apapun penanganan kaSebab sejauh ini tidak ada F Gea S.IK kepada Suara kelengkapan berkas maupun 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 Antonius F Gea kendala dalam penanganan- susnya kami tidak bisa diNTB, Senin (21/3) menga- dari segi tahapan pemerik1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 takan, berkas perkara ka- saan, sudah berjalan dengan disebabkan terjadinya beber- nya. Bahkan Antonius optimis intervensi, dan kami tegaskan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 apa gejolak. Antara lain aki- pihaknya akan mampu akan tetap bekerja secara prosus fiberglas telah dibawa baik,” katanya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 ke Mapolda. Hal tersebut Menurut dia, gelar perkara bat pemberitaan media mas- menuntaskan kasus yang fesional, sesuai aturan yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 dilakukan untuk mengecek kasus tersebut ke Polda juga sa serta adanya aksi demon- merugikan negara ratusan berlaku,” tegasnya. (uki) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

Dugaan Korupsi Pengadaan Sampan Dilimpahkan ke Polda

Jalan di Kiwu Terputus Dompu (Suara NTB) Akses jalan di Desa Kiwu dan Desa Keramat Kecamatan Kilo putus diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Agar bisa dilewati kendaraan, Camat bersama masyarakat setempat melakukan gotong royong. Wakil Bupati Dompu langsung menginstruksikan pada jajarannya untuk segera menangani dan diajukan ke pemerintah atasan untuk penanganan lebih lanjut.

Muhammad Zakirrahman melalui akun FB-nya mengunggah foto banjir bandang yang melanda Kecamatan Kilo hingga akses jalan Desa Kiwu – pusat kota Kilo terputus.

Dalam statusnya, akibat insiden itu menyebabkan warga setempat terisolir dan mengharapkan adanya perhatian pemerintah. Banjir itu sendiri terjadi pekan kemarin.

Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran kepada Suara NTB saat dihubungi, Senin (21/3) mengaku, tidak mendapatkan laporan soal banjir bandang yang menyebabkan akses jalan di Kilo pekan kemarin terputus.

Namun pihaknya sedang ke lokasi untuk mengecek kondisinya. “Saya tidak mendapat

informasinya. Yang kita tahu hanya banjir tiga pekan lalu, sehingga akses jalan di Kiwu dan Kerama rusak parah,” katanya. Kendati demikian, Imran mengaku, setelah mengecek kerusakan jalan akibat banjir di Kilo akan segera bersurat ke pemerintah atasan.

Camat Kilo, M. Ali, S.Sos yang dihubungi terpisah, menegaskan banjir bandang yang melanda Kilo tiga pekan lalu dan menyebabkan akses jalan di Desa Kiwu terputus. Tapi akses jalannya sudah digotong royong, sehingga kini sudah bisa dilewati sepeda motor maupun kendaraan roda empat. “Sekarang sudah bisa dilewati motor maupun roda empat,” jelasnya.

M. Ali juga mengungkapkan, Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH sudah meninjau langsung kondisi jalannya bersama Kepala Dinas PU Dompu dan ditetapkan masa tanggap darurat selama dua pekan kedepan. “Pegawai PU tadi langsung mendesain untuk perbaikannya. Tapi karena ini termasuk akses jalan provinsi, makanya akan disurati Provinsi,” kata M. Ali. (ula)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ula)

DITERJANG BANJIR - Kondisi jalan yang diterjang banjir yang diunggah di media sosial oleh Warga Kilo, Jumat (18/ 3) lalu. Akibat diterjang banjir, akses jalan terputus.

Selasa,22 Maret 2016

SUARA NTB

Halaman 8

Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, menjadi pembina upacara di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB. Dengan menjadi inspektur upacara secara bergiliran di seluruh SKPD diharapkan mampu menumbuhkan rasa optimisme para ASN dalam bekerja.

Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB H. Yusron Hadi, ST, M.UM, meninjau fasilitas yang ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Latihan NTB Drs. H. M. Suruji dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Ibnu Salim, SH, MSi, saat memberikan arahan dan pembinaan pada jajaran staf di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB.

Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, didampingi Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB Dra. Hj. Putu Selly Andayani, memberikan arahan dan pembinaan pada unsur pimpinan dan staf di Dispenda NTB.

Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, saat memberikan arahan dan pembinaan di BKP NTB.

Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, bersama Inspektur NTB, Kepala BKD dan Diklat, Kepala Satpol PP dan Kepala Badan Ketahanan Pangan NTB Ir. Hj. Hartina, MM, menunjukkan hasil panen sayuran.

Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, memberikan arahan dan pembinaan pada jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB.

Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, memberikan pengarahan dan pembinaan pada unsur pimpinan dan staf di Dinas Perkebunan NTB.

Anggota Satpol PP NTB menerima pengarahan dan pembinaan dari Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi.

Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, bersama Inspektur NTB, Kepala BKD dan Diklat, Kepala Satpol PP dan Kepala Badan Ketahanan Pangan NTB Ir. Hj. Hartina, MM, saat panen sayuran di lingkungan Kantor BKP NTB.

Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, foto bersama jajaran pimpinan dan staf di Dinas Perkebunan NTB

Unsur pimpinan Satpol PP NTB mendampingi Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, memberikan arahan dan pembinaan pada anggota Satpol PP.

Wagub NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, saat memberikan arahan dan pembinaan pada jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB. Mereka diminta meningkatkan kedisiplinan dan tetap fokus dalam bekerja.

SUARA NTB Selasa, 22 Maret 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9 (Suara NTB/met)

Nikmati Kenyamanan Kota di Hotel Mataram HOTEL Mataram yang berlokasi di Jalan Pejanggik No. 32 Kecamatan Selaparang Kota Mataram ini merupakan salah satu hotel tertua di Kota Mataram. Lokasinya yang strategis membuat hotel mampu menghadirkan aneka kenyamanan Kota Mataram kepada pengunjungnya.

“Mungkin Hotel Mataram merupakan salah satu hotel tertua di Kota Mataram. Lokasinya pun cukup strategis, tinggal jalan beberapa langkah sudah menemui rumah makan dan pusat perbelanjaan,” kata Staf Administrasi Hotel Mataram Wayan Sumerta kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (21/3) kemarin.

Hotel dengan 56 kamar ini memiliki tiga tipe kamar, yaitu standard, deluxe, dan VIP. Masyarakat dapat menikmati waktu istirahat yang nyaman hanya dengan membayar sewa mulai dari Rp 275 ribu. Masyarakat juga dapat menikmati wisata kuliner, karena lokasi hotel mataram yang berdekatan dengan berbagai macam rumah makan tradisional maupun mancanegara.

Selain itu, hotel ini juga memiliki meeting room dengan kapasitas hingga 30 orang. Restoran dengan menu tradisional juga melengkapi hotel yang telah berdiri sejak 1973 ini.

Apalagi dengan konsep minimalis modern menambah kesan menarik pada hotel ini.

“Kita punya restoran juga yang dapat melayani permintaan tamu. Selain itu meeting room juga kita sediakan untuk masyarakat yang ingin melakukan pertemuan,” kata Sumerta.

Hotel ini memiliki 30 orang karyawan terlatih yang akan melayani tamu dengan pelayanan terbaiknya. Selama ini, banyak tamu domestik yang datang untuk menginap. Selain harganya yang relatif murah, fasilitas yang disediakan juga cukup memadai. Hal inilah yang menyebabkan hotel ini selalu ramai oleh pengunjung. “Harganya relatif ya, masih bisa negosiasi juga,” kata Sumerta. (lin)

DANAU CINTA - Kawasan wisata di wilayah Kaliantan, Lombok Timur ini benar - benar memesona. Selain pantai, terdapat juga Danau Cinta yang menyajikan pemandangan yang indah.

ASITA NTB Kisruh Lagi

Pengurus Didesak Bentuk Panitia Musda Mataram (Suara NTB) Association of Indonesian Tour & Travel Agencies (ASITA) NTB kisruh lagi.

Pengurus Asita didesak agar segera membentuk panitia penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) untuk pergantian ketua dan pengurus.

Hotel Mataram

Kesenian, Media Berpromosi yang Strategis Mataram (Suara NTB) Kesenian dinilai menjadi media atau sarana yang strategis untuk mempromosikan pariwisata. Konsep dan strategi pemerintah dalam menggarap kesenian harus tepat untuk menuai hasil berpromosi yang akurat.

Akhir April mendatang, sejumlah penduduk terutama masyarakat seni akan turut menyemarakan perayaan Hari Tari Dunia (HTD). Perayaan hari besar yang dihajatkan sebagai upaya melestarikan berbagai jenis tari - tarian tersebut akan berlangsung pada 28-29 April. Perayaan HTD di nusantara akan berlangsung di Kota Solo, Denpasar serta beberapa daerah di Pulau Kalimantan. Beberapa penari dari Lombok akan ikut berpartisipasi memeriahkan HTD di Kota Solo.

“Seni cukup strategis untuk menjadi media mempromosikan pariwisata. Syaratnya, konsep dan strategi pemerintah dalam menggarap kesenian itu harus tepat. Seperti sekarang ini, kita sedang melakukan persiapan untuk ikut merayakan HTD di Solo. Disana akan ada banyak apresian yang akan menyaksikan penampilan kita,” tutur Galih Suryadmaja, Dosen Seni pada program studi Sendratasik (Seni Drama Tari dan Musik) Universitas Nahdatul Ulama (UNU) NTB, Senin (21/3).

Dijabarkan, HTD dari tahun ke tahun dimeriahkan oleh partisipasi penduduk dari lintas negara di dunia. Di Solo, Jawa Tengah, kota yang pernah dipimpin oleh Joko Widodo sebelum menjadi Presiden RI, HTD akan dirayakan dengan meriah. Selain pementasan tari dari berbagai wilayah di nusantara, momentum HTD tahun ini juga dijadikan kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi antar kelompok pecinta seni. Disamping itu, para pekerja seni yang terlibat juga akan menghelat workshop yang berkaitan dengan rencana pengembangan kesenian untuk kedepannya.

“Selain perform nanti bakal ada workshop juga. Jadi mahasiswa - mahasiswi yang didelegasikan untuk berangkat kesana bisa memanfaatkan momentum tersebut sebagai kesempatan menambah wawasan mereka terutama mengenai pemahaman terhadap dunia kesenian,” lanjutnya.

Saat tampil di Solo nanti, NTB akan menyajikan dua jenis tari yang menjadi bagian dari kesenian masyarakat lombok. Kedua jenis tari tersebut adalah tari tradisi dan tari kreasi. Tari tradisi yang akan ditampilkan oleh enam orang mahasiswi asal UNU NTB ini adalah Tari Gandrung.

Selanjutnya, tari kreasi yang juga menjadi sajian NTB untuk HTD adalah tari Gunung Rinjani.

“Kita akan bawakan Gendang Beleq juga, sebab yang akan kita tampilkan ini adalah tari Gandrung. Ini tarian yang khas dari daerah Lombok dan harus dikenal. Kemudian kalau tari kreasi, itu merupakan tari koreografi yang akan bercerita tentang keunggulan Lombok. apa sih yang menjadi ikon di daerah ini selain Gunung Rinjani,” katanya.

Tari kreasi ini dinyatakan keluar dari pakem tari tradisi.

Kendati terlepas dari pakem, tarian yang dikreasikan tersebut tidak akan luput dari aspek local genius. Salah satu local genius yang diangkat melalui tarian yang satu ini yakni tentang sakralitas pendakian puncak Gunung Rinjani.

“Ada misteri yang terkandung sebagai kearifan di tengah masyarakat yang berada di lingkar Gunung Rinjani. Termasuk misalnya tentang cerita lisan tentang keberadaan Dewi Anjani, menurut kami, ini kan merupakan potensi - potensi yang membuat daerah ini unggul ketika disandingkan dengan daerah lain,” tuturnya.

Perayaan HTD Perayaan HTD di Solo telah menjadi agenda tahunan sebab telah termuat menjadi item dalam kalender event di daerah tersebut. Sejumlah akademisi di UNU NTB, termasuk Galih Suryadmaja dan Gde Agus Mega Saputra mengharapkan agar paling tidak tahun depan NTB sudah mulai menghelat perayaan HTD. Alasannya, banyak jenis tari tradisi maupun tari kreasi yang berkembang didaerah ini tetapi jarang ditampilkan.

“Tahun depan kita berharap NTB bisa ikut merayakan HTD sama seperti Jogja, Bali, dan beberapa daerah - daerah yang peduli dengan kesenian di wilayahnya masing - masing. Sejauh ini, meski kami belum punya database mengenai berapa jenis pranata seni tari yang ada di Lombok, kami tetap yakin bahwa potensinya sangat luar biasa,” katanya.

Menurutnya, NTB menjadi satu - satunya daerah yang terbangun dari elemen penduduk dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan, peradaban kesenian dan kebudayaan masyarakat di tiap - tiap wilayah akan berbeda - beda sehingga varian seni di NTB akan sangat beragam.

Sayangnya, referensi berupa literatur yang dapat dijadikan pijakan untuk mengkaji kesenian di NTB ini secara ilmiah masih sangat minim. “Belum ada satu buku yang bicara secara utuh tentang kebudayaan masyarakat di Lombok ini.

Artinya, referensi budaya berbentuk literatur di NTB masih sangat minim sekali,” bebernya.

Keberadaan literatur yang khusus mengulas tentang budaya masyarakat NTB secara lengkap sangat penting. Ini berkaitan dengan motivasi, visi dan misi dalam rangka menunjang pengembangan demi memajukan kebudayaan masyarakat di daerah ini. (met)

Hasil kesepakatan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang bermuara pada pergantian ketua Asita di awal 2015 lalu kembali diungkit. Kesepakatan musdalub tersebut menyatakan, masa jabatan pengganti Ketua Asita pada waktu itu akan berlangsung selama 1,5 tahun.

Kendati demikian, ada sinyal bahwa SK kepengurusan Dewantoro Umbu Joka sebagai Ketua Asita yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) akan berlangsung selama satu periode.

“SK kepengurusannya selama satu periode. SK-nya ada dan pernah saya lihat kok,” kata salah satu pengurus DPP ASITA yang enggan dikoran-

kan namanya, Senin (21/3).

Seorang anggota DPP ASITA yang bergabung dalam pertemuan di Hotel Santika dengan Mantan Ketua Asita, Drs. Agus Mulyadi, MM, pengurus Asita NTB, M. Sahlan SH,MH, kemudian Sahnan SH serta Abu Bakar MA membocorkan mengenai dugaan adanya praktik kecurangan di tubuh organisasi ASITA NTB. Dirinya mengemukakan, ada indikasi upaya mempertahankan masa kepengurusan yang dilakukan oleh kelompok - kelompok tertentu disaat sekarang.

Pengurus Asita NTB, M. Sahlan, SH.,MH mengemukakan, keputusan Musdalub yang telah disepakati oleh seluruh anggota jelas - jelas te-

lah dikhianati. SK yang diterbitkan oleh Ketua DPP Asita dinilainya cacat secara hukum lantaran pengambilan keputusannya tidak berdasar. Sistem administrasi dan birokrasi di tubuh Asita yang cacat itu membuat sejumlah pihak yang bergelut membangun organisasi tersebut merasa kecewa.

“Kami sangat kecewa, jelas - jelas pada Musdalub itu keputusannya adalah masa kepengurusan ketua Asita yang sekarang hanya akan berlangsung selama satu setengah tahun. Tapi pada kenyataannya, Ketua DPP Asita mengeluarkan SK yang tidak sesuai dengan semangat dan keputusan musdalub tersebut. Padahal, dia sendiri had-

ir dan menyaksikan langsung kesepakatan seluruh anggota Asita yang mengikuti musdalub,” tuturnya.

Atas dasar itu, pihaknya mendesak agar pengurus Asita NTB segera membentuk panitia penyelenggara Musda Asita secara normal. Jadwal Musda Asita NTB yang normal selambat - lambatnya harus berlangsung sampai September 2016.

Disamping itu, pihaknya juga menginginkan agar SK tersebut segera dicabut karena bertentangan dengan hasil keputusan Musdalub.

“Yang kami harapkan, pengurus Asita NTB segera membentuk panitia penyelenggara Musda. Musda Asita harus diselenggarakan secara normal selambat - lambatnya sampai pada September 2016,” tegasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPP ASITA NTB, Dewantoro Umbu Joka

SH mengatakan selama ini tidak ada masalah dalam tubuh kepengurusan organisasinya. Ia menantang, bila ada pihak yang mau menduduki posisi jabatan sebagai ketua Asita agar hendaknya menanti sampai tahun 2019.

Sebelumnya dia tidak membantah mengenai masa tenggang SK kepengurusannya yang berlaku selama satu periode kepengurusan. Dirinya menohok, orang - orang yang mempertanyakan soal SK tersebut merupakan pihak yang tidak mengerti aturan.

“Kalo lu bilang masanya (kepengurusan, red) hanya setahun, kemudian dari pusat bilang begitu (satu periode, red) lu mau bilang apa. SK-nya dari DPP, sudah tidak ada masalah. lalu yang nanya siapa. Kalo ada yang mau maju (sebagai calon ketua Asita, red) silakan tunggu 2019,” ujarnya menanggapi. (met)

Seni Pewayangan

Dalang Dituntut Selalu Berinovasi Mataram (Suara NTB) Meski telah mengalami sedikit perubahan, pementasan seni pewayangan hingga saat ini masih dinilai monoton sehingga kurang menggairahkan.Sebagai faktor penentu apik atau tidaknya pementasan selama pertunjukan, seorang dalang dituntut selalu berinovasi. Harapannya agar pementasan yang disajikan menemukan pembaruan sehingga apresian tambah tertarik menyaksikan seni tradisi pewayangan.

“Harusnya ya memang begitu, setiap kali pementasan paling tidak selalu ada hal baru yang ditawarkan sehingga apresian tidak bosan. Naskah atau kitab pewayangan itu kan tidak seperti Kitab Suci Al-Quran yang tidak boleh diubah - ubah,” Kata Rusmadi, pamong Budaya di Taman Budaya NTB yang membidangi seni pedalangan dan pewayangan, Sabtu (19/3).

Ia mengemukakan, penge-

mbangan seni pedalangan dan pewayangan di daerah ini berjalan lambat. Hal ini disebabkan lantaran stratgei pengembangan yang disusun sebagai bagian dari program di taman budaya tidak terealisasikan dengan baik.

“Program yang menyangkut strategi pengembangan seni pedalangan ini ada. bahkan saya sendiri yang menggagasnya, tetapi ya itu, realisasinya yang sampai sekarang ini masih sangat sulit,” bebernya.

Malam itu, di Taman Budaya sedang diselenggarakan pementasan wayang dari Sekolah Pedalangan dari Sesela, Gunung Sari, Lombok Barat. Kepala Sekolah Pedalangan, Suhaimi mengutarakan, pesan moral yang disampaikan melalui pementasannya malam itu berkaitan dengan lingkungan, lebih - lebih tentang upaya memelihara mata air. Selama ini masyarakat terlampau abai dengan eksistensi mata air

yang terus melemah.

Ia menekankan, seluruh individu harus lebih pro aktif untuk ikut terlibat melestarikan mata air. Upaya melestarikan mata air dapat dilakukan dengan banyak menanam pepohonan.

“Pesan moral yang kita sajikan kali ini berkenaan dengan keberadaan mata air. Jadi dulu mata air itu ada dimana - mana, nah jangan sampai pengurangan mata air dari masa ke masa sekarang ini membuat kondisi nantinya menjadi bergelimpangan air mata,” katanya. dirinya coba mengingatkan tentang betapa pentingnya melestarikan lingkungan agar mata air selalu terjaga. Saat ini, disamping mata air mulai menyusut dan debitnya yang kian menipis, banyak juga titik - titik mata air yang telah terkontaminasi baik limbah maupun zat zat berbahaya yang disebabkan karena faktor kurangnya keseimbangan alam. (met)

Kemenpar Datangkan Puluhan ”Travel Agent” Asal Tiongkok Mataram (Suara NTB) Saat ini pariwisata di NTB tengah mengalami peningkatan. Sejumlah industri yang bergerak di bidang pariwisata semakin membenahi diri untuk memberikan pelayanan terbaik.

Saat ini NTB tengah menyasar masyarakat Tiongkok sebagai wisatawan yang dapat berkunjung ke NTB. Sebanyak 31 travel agent asal tiongkok mendatangi NTB atas undangan dari Kementerian Pariwisata.

“Ini merupakan salah satu strategi agar masyarakat Tiongkok bisa melihat langsung bagaimana keadaan pariwisata kita. Jadi mereka langsung kami undang untuk melihat Bali dan Lombok,” kata Kasubid Perjalanan Wisata Pengenalan Minat Khusus dan Konvensi Kementerian Pariwisata RI Lilis Fauziah kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (21/3).

Hal ini dilakukan agar target 2,1 juta kunjungan asal Tiongkok dapat berjalan sasuai harapan. Sehingga target 12 juta wisatawan pada tahun 2016 dapat terealisasi dengan maksimal. Apalagi masyarakat Tiongkok saat kunjungannya selalu berbelanja barang-barang unik khas daerah. Sehingga industri lain seperti industri bisnis dapat meningkat.

“Kemarin kita bawa ke

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA - Kadisbudpar Lalu Moh. Faozal saat foto bersama puluhan travel agent asal Tiongkok, di Mataram, Senin (21/3) kemarin.

Sukarara dan mereka sangat suka. Bahkan mereka belanja banyak, banyak borong barangbarang yang menurut mereka unik,” kata Lilis.

Harapannya, di masa mendatang travel agent asal NTB dapat membuat paket wisata untuk wisatawan asal Tiongkok.

Sehingga mereka semakin antusias untuk mendatangi NTB. Selain itu SDM juga harus ditingkatkan, apalagi di NTB saat ini pramuwisata yang mahir menggunakan bahasa mandarin terbilang minim.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos., M.Si menyambut kedatangan puluhan travel agent asal Tiongkok itu.

Ia berharap para wisatawan da-

pat menikmati keindahan pariwisata Lombok dan Sumbawa.

Selain itu, ia juga berharap agar hubungan bisnis pada bidang pariwisata semakin baik.

“Wisatawan asal Tiongkok akan dilayani oleh citilink dengan 180 seat setiap minggunya.

Ini berlaku sejak Juni hingga Desember 2016,” kata Faozal.

Ia juga menjanjikan untuk mengupayakan agar wisatawan asal Tiongkok bisa mendapatkan bebas visa saat berkunjung ke NTB. Sehingga wisatawan dapat semakin nyaman saat berada di NTB. “Kita memiliki alam yang yang bagus. Semoga ini bisa sesuai dengan wisata yang diinginkan oleh wisatawan asal Tiongkok,” harapnya. (lin)

(ant/bali post)

MUSEUM - Pengunjung mengamati bagian kaki arca Buddha Bhairawa perwujudan Raja Adityawarman pendiri Kerajaan Pagaruyung saat mengunjungi Museum Nasional, Jakarta, Sabtu (19/3).

Untuk Museum, Rp 1,8 Triliun Digelontorkan Surabaya (Suara NTB) Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan telah menggelontorkan dana Rp 1,8 triliun untuk merenovasi dan membangun museum di sejumlah daerah.

“Banyaknya dana itu digunakan membangun dan merenovasi museum sekitar 40 persen, termasuk koleksi alat, kesenian serta benda-benda di dalam museum, seperti Museum Etnografi dan Pusat Kajian Etnografi Unair,” kata Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Dr Hilmar Farid, dalam peluncuran Museum dan Pusat Kajian Etnografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, di Jawa Timur, Senin kemarin.

Ia mengatakan dengan adanya bantuan anggaran, maka diharapkan museummuseum yang masih kesulitan akses bisa dengan mudah menghidupkan kembali museum tersebut, karena selama ini beberapa museum memiliki program yang sedikit.

“Hal terpenting yang dipikirkan dari museum adalah soal akses. Sebelum pengunjung atau orang masuk museum, maka ia sudah memiliki informasi, sehingga informasi akan bergantung pada program dari museum itu agar koleksi museum lebih dikenal masyarakat,” kata dia.

Ketiadaan program dari museum, lanjutnya, akan membuat orang kesulitan mengakses. Selama ini hanya

segelintir museum yang mengembangkan program karena Sumber Daya Manusia (SDM) masih terpaku pada permasalahan administrasi.

“Saya mencontohkan objek koleksi yang dipamerkan, setiap koleksi bisa dipamerkan dengan berbeda-beda, misalnya tengkorak dengan gigi, maka bisa berbicara tentang pola pangan dari orang di masa lalu, sehingga museum akan lebih hidup,” terangnya.

Menurut dia, museum di Indonesia masih sangat sedikit melaksanakan program, terlihat dari struktur organisasi museum yang masih belum mempunyai direktur program dan kurator.

“Persepsi orang ketika menggunakan kurator menjadi suatu kemewahan karena kurator adalah orang yang punya kemampuan tinggi dan tidak murah.

Selama ini untuk mempertahankan eksistensi museum saja susah, jadi inilah tantangan kedepannya,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia menambahkan museum berbasis universitas berperan penting dalam pengembangan museum di era saat ini, karena perguruan tinggi dikenal sebagai tempat berkumpulnya pengetahuan, penelitian dan pengkajian hasil ilmiah.

“Di Unair memang bukan yang pertama kali karena sudah ada di Universitas Cendrawasih (Uncen), Papua, namun hal ini menjadi upaya membangun tradisi baru karena selama ini universitas dikenal sebagai tempat mengumpulkan pengetahuan, penelitian dan pengkajian,” tuturnya. (ant/bali post)

SUARA NTB Selasa, 22 Maret 2016

Kekurangan Peserta Didik KEBERADAAN Balai Latihan Kerja, (BLK) internasional yang berada di Kabupaten Lombok Timur, ternyata belum banyak diketahui masyarakat. Tidak heran jika BLK yang sudah mulai dioperasionalkan itu, kini masih kekurangan perserta didik.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi V, DPRD NTB, Hj, Nurlaela Chairunnisa, SE., kepada wartawan di Mataram, Senin (21/3) kemarin. Menurutnya, ketidaktahuan masyarakat terkait keberadaan BLK internasional tersebut terungkap saat ia melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) VI di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.

“Masyarakat masih banyak yang belum mendapatkan informasi bahkan mendengar tentang keberadaan BLK itu.

Padahal BLK internasional ini sangat potensial untuk menyerap tenaga kerja. Seperti kapal pesiar. Selain itu, masyarakat seharusnya banyak yang terserap di sana untuk mendapatkan pelatihan,” ujarnya.

Untuk itu, Nurlaela menyimpulkan bahwa keberadaan BLK internasional tersebut masih kurang disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat NTB tidak bisa mengambil manfaat dari kebaradaan BLK itu sendiri.

“Dari hasil kunjungan kerja Komisi V ke BLK internasional beberapa waktu lalu kita menemukan BLK tersebut ternyata masih kekurangan siswa, dan juga tenaga kerja. Sehingga justru yang kami temukan kebanyakan tenaga kerja yang bekerja disana, lebih banyak berasal dari luar, ketimbang dari NTB sendiri. Makanya kita bertanya, ada apa ini,” ujarnya.

Karena kondisi itu, ia bersama dengan Komisi V yang memang membidangi masalah pendidikan, meminta agar BLK internasional itu lebih gencar disosialisasikan kepada masyarakat. Karena sampai sejauh ini, dirasakan masih sangat minim upaya sosialisasinya.

“Kita minta pada pemerintah provinsi maupun Kabupaten, serta Dikpora atau instansi terkait agar lebih gencar mensosialisasikannya. Padahal di sana gratis biayanya. Kan hanya membayar untuk biaya paspor dan kesehatan saja,” ujar politisi PKB ini. (ndi) Hj, Nurlaela Chairunnisa

POLHUKAM

Halaman 10

Mantan Kasek dan Bendahara SDN 50 Cakranegara Dituntut 18 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) Terdakwa perkara korupsi BOS SDN 50 Cakranegara, Suwarni dan Ni Nengah Suratni masing-masing dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Mantan kepala sekolah dan bendahara itu juga dituntut denda Rp 50 juta. Jika uang denda sebesar Rp 50 juta itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan badan tiga bulan.

Humas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathtur Rauzi, SH, Senin (21/3) mengatakan,menurut tuntutan JPU, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti didakwakan dalam dakwaan subsidair.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram, Baiq Sri Setyaningsih, SH dalam pembacaan tuntutannya juga menyebutkan, jumlah kerugian

negara Rp 295.163.873 agar dirampas untuk negara.

Dalam sidang agenda pemeriksaan saksi pada Senin (7/3) lalu, para terdakwa mengembalikan kerugian negara di hadapan majelis hakim yang diketuai Wari Juniati, SH, MH. Masing-masing menyerahkan Rp 147.581.936 yang kemudian dititipkan kepada Kejari Mataram.

Mantan Kepala Sekolah SDN Model 50 Cakranegara,

Suwarni didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS yang dicairkan per-triwulan antara tahun 2011-2013. Sebagai penanggungjawab tim manajemen pengelola dana BOS, ia bersama bendaharanya, Ni Nengah Suratni, secara bersama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.

Disebutkan, dalam penggunaan dana BOS ditemukan

Kurir Narkoba Ditangkap Tim Gabungan

Berantas Narkoba PEREDARAN narkoba yang semakin marak bahkan sudah menyasar berbagai lini kehidupan membuat setiap pihak ikut turun tangan. Tidak terkecuali aparat TNI yang lahir dari rakyat harus ikut berperan serta dalam memberantas narkoba yang mengancam kehidupan generasi bangsa.

“TNI harus melaksanakan peran sporadis terhadap narkoba, baik ikut dalam pengungkapan maupun pengawasan ke dalam,” tegas Komandan Komando Distrik Militer 1606/Lobar, Letkol Inf Ardiansyah dalam rilis media di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB, Senin (21/3).

Ia yang baru menjabat sejak 1,5 bulan silam ini mengejewantahkan instruksi Panglima TNI untuk mendukung pemberantasan narkoba dengan bekerjasama dengan pihak terkait, salah satunya BNNP NTB dan jajaran. Di Mataram sendiri sebagai salah satu wilayah operasi Kodim 1606/Lobar, kata Dandim, patut diatensi terkait maraknya peredaran narkoba, di tengah beragamnya kehidupan masyarakat Mataram.

Pun demikian juga di wilayah lain seperti di kawasan Senggigi, Lombok Barat. “Tempat itu prioritas untuk diamati,” terangnya.

Sebagai langkah nyata, pihaknya telah membentuk Satuan Tugas Narkotika di lingkup Kodim 1606/Lobar untuk membantu mengungkap peredaran maupun penyalahgunaan narkoba.

“Penindakan kita kordinasi dengan BNNK Mataram dan BNNP NTB,” ujarnya. Sebagai komitmen dari upaya ikut serta pemberantasan narkoba, lanjut dia, tindakan pertama dilakukan dengan pembersihan ke dalam, yaitu mengecek para personel TNI anggotanya dari keterlibatan dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

Ia mengatakan bahwa sepuluh hari lalu pihaknya telah melaksanakan tes urine di lingkup internal Kodim 1606/Lobar. Dari 200 personel yang dilakukan pemeriksaan, kata Dandim, tidak ada satupun yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Namun, ia menegaskan bahwa ia tidak memberi ampun kepada setiap prajurit TNI jika terbukti terkait dengan narkoba.

“Anggota Kodim siapapun termasuk saya, siap untuk dipecat jika terbukti terlibat narkoba,” tegas Dandim. Ia berharap upaya kerjasama pihaknya dengan BNN dapat mengurangi bahkan memutus mata rantai peredaran narkoba di NTB, khususnya di Mataram, Lobar, dan KLU. “Kita bekerja bersama-sama.

Karena kita maupun BNN dan aparat kepolisian tidak mungkin bisa bekerja sendiri memberantas habis,” pungkasnya.

Ardiansyah (why)

Diduga Dikendalikan dari Dalam Lapas Mataram Mataram (Suara NTB) Kordinasi Badan Narkotika Nasional Kota Mataram bersama Kodim 1606/Lobar berbuah terungkapnya jaringan baru peredaran narkoba di Mataram. Dua tersangka diamankan dari TKP berbeda akhir pekan lalu. Salah satunya bahkan diduga jaringan yang dikendalikan dari dalam Lapas Mataram. Kerjasama apik dua instansi penegak hukum tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba yang semakin menggurita di NTB. Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Drs Sriyanto, MSi, didampingi Dandim 1606/Lobar, Letkol Inf Ardiansyah dan Kepala BNNK Mataram, H. Nur Rachmat, mengatakan kerjasama lintas sektoral dalam rangka menekan dan memberantas narkoba menjadi pilihan strategis dalam upaya penindakan hukum. “Instruksi panglima TNI dan Kepala BNN kita wujudkan di daerah dengan bekerjasama melakukan pengungkapan,” terangnya, Senin (21/3)dalam rilis media di Kantor BNNP NTB. Pada Sabtu (19/3) tim gabungan kembali menggerebek seorang diduga kurir narkoba jenis ganja. Tersangka A (19) ditangkap sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah tanah kosong di Jalan Leo Selaparang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan. Penggeledahan badan dan ruangan ternyata ditemukan kardus kecil berisi tujuh paket ganja kering siap edar.

“Menurut pengakuan tersangka, ganja didapatkan dari M atas suruhan seseorang berinisial B dari dalam Lapas Mataram,” ungkap Sriyanto.

Tujuh paket ganja itu masing-masing seberat 15, 34 gr, 16,20 gr, 14,74 gr, 12,03 gr, 12, 24 gr, 15,74 gr, dan 15,57 gr. “Totalnya seberat 101, 86 gram,” terang Sriyanto. Barang bukti lain yang turut diamankan antara lain, kertas nasi sebagai pembungkus, satu telepon genggam, serta satu sepeda motor Yamaha Mio diduga digunakan untuk mengantarakan ganja kepada calon pembeli.

Sriyanto mengatakan, dengan asumsi ganja dilinting dalam bentuk rokok sebanyak 100 linting, maka kemasan ganja per garis masing-masing 15 gram dapat dibuat menjadi 15.000 linting. “Artinya dapat dicegah, dilindungi, dan diselamatkan pecandu ganja lebih kurang 1.500 orang,” ujarnya.

Tersangka dikenai pasal 114 ayat (1), pasal 132 ayat (1) dan 111 ayat (1) juncto pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun.

Tangkap Residivis Pengedar Narkoba Kerjasama BNNK Mataram dengan Kodim 1606/Lobar tidak berhenti sampai disitu. Sehari sebelumnya, Pada Jumat, (18/3) pekan lalu, petugas BBNK Mataram dengan didukung oleh personel TNI dari Kodim 1606/Lobar menggerebek tersangka yang baru bebas dari penjara pada September 2014 silam diduga pengedar narkoba inisial B (31). Penggerebekan itu bermula dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh petugas intelijen gabungan BNNK Mataram

dan Kodim 1606/Lobar.

Residivis yang divonis 4 tahun penjara atas kasus yang sama itu tanpa perlawanan saat dilakukan penggeledahan di kamar kosnya di Jalan Arya Banjar Getas, Ampenan sekitar pukul 22.30 Wita. Sriyanto menjelaskan bahwa tersangka yang pernah bekerja sebagai security hotel di Gili Trawangan tersebut dalam mengedarkan narkoba menggunakan kurir hingga tiga lapis.

Adapun barang bukti yang diamankan antara lain, bong, timbangan elektronik, tiga telepon genggam, 10 sisa klip, sisa narkoba diduga sabu yang masih menempel di plastik klip, tiga korek api gas, tiga sekop dibuat dari pipet, flashdisk, dan uang tunai Rp 13.112.000. Tidak ditemukan narkoba dalam penggerebekan malam itu, namun, kata Sriyanto, uang tersebut diduga hasil penjualan narkoba diduga sabu.

Sriyanto menerangkan, dari barang bukti uang tunai sejumlah tersebut, jika menurut keterangan tersangka sabu dijual seharga Rp 150 ribu per poketnya maka menurutnya telah terjual 87 poket sabu. “Dengan asumsi satu poket disalahgunakan tiga orang, maka diperkirakan 261 orang telah dirugikan,” ujarnya.

Tersangka disebutkan melanggar pasal 114 ayat (1), 132 ayat (1), dan 112 ayat (1) juncto pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun dan maksimal 20 tahun.

“Dari tes urine dan assessment yang bersangkutan positif narkoba,” ungkap Sriyanto. (why)

(Suara NTB/why)

Reses HJ. Nurlaela Chaerunnisa, SE

Kebutuhan Mendesak Masyarakat Jadi Prioritas Mataram (Suara NTB) Reses tahap I anggota DPRD NTB, tahun 2016 berlangsung tanggal 12-17 Maret lalu. Reses ditujukan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Diharapkan pada masa reses itu, para wakil rakyat dapat menampung aspirasi masyarakat, lalu kemudian diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan.

Akan tetapi tentu tidak bisa dipungkiri, jika kebutuhan masyarakat akan sangat kompleks. Sehingga tidak semua aspirasi masyarakat bisa ditelurkan dalam bentuk kebijakan dan program-program.

Untuk itu, dari keseluruhan aspirasi yang telah diserap, anggota DPRD diharapkan dapat merumuskan permasalahan yang paling mendesak dan membutuhkan penangan yang segera untuk diprioritaskan.

“Kita akan rapat kembali untuk membahas hasil reses setiap anggota bersama-sama dengan anggota lainnya yang berasal dari dapil VI. Disana nanti kita akan rumuskan, apa yang menjadi persoalan urgen di masyarakat. Itu akan kita jadikan prioritas,” terang Anggota DPRD NTB dari dapil VI (Kabupaten Bima dan Dompu), Hj. Nurlaela, SE, kepada Suara NTB. Ia juga memastikan, bahwa dalam merumuskan skala prioritas yang akan diperjuangan pihaknya dari hasil reses itu, betul-betul akan berpatokan pada persoalan mendasar masyarakat. “Kita tidak berpatokan pada apapun, selain apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita sangat mengetahui itu, karena kita turun ke masyarakat, sampai ke desa-desa untuk menyerapnya,” kata politisi PKB itu.

Dari beberapa aspirasi

Edy Rahman, SH, MH memastikan, atas tuntutan itu, pihaknya akan menyampaikan pledoi pekan depan. Gambaran isi pledoinya,mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara yang sama antara terdakwa kepala sekolah dengan kliennya yang menjabat bendahara. Sehingga ada asumsi bahwa kerugian negara ditanggung bersama. “Kesannya, kerugian negara ditanggung renteng.

Padahal ini kasus korupsi, bukan perkara perdata,” sorot Edy Rahman. Padahal seharusnya pengembalian kerugian negara sesuai yang menjadi tanggungjawab terdakwa. Namun selengkapnya akan disampaikan saat pledoi nanti. (why/ars)

Polres Loteng Layani Masyarakat Gunakan Pakaian Adat

UNGKAP NARKOBA – (Dari kiri ke kanan), Dandim 1606/Lobar, Letkol Inf Ardiansyah, Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Sriyanto, dan Kepala BNNK Mataram, H. Nur Rachmat dalam pengungkapan narkoba diduga dikendalikan dari Lapas Mataram di Kantor BNNP NTB, Senin (21/3).

(Suara NTB/dok)

dugaan penyimpangan dengan berbagai modus. seperti belanja fiktif pada sejumlah item yang dilaporan pertanggungjawabannya disampaikan dengan kuitansi yang disesuaikan belakangan.

Selain itu, ada pula mark up harga dalam sejumlah pembelanjaan dana BOS. Beberapa item dibelanjakan tidak sesuai juklak juknis pengelolaan dana BOS, seperti pembangunan ruang WC siswa dan guru. Akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai pengelola dana BOS untuk menguntungkan diri sendiri, negara dirugikan Rp 295.163.873.

Sementara itu, terdakwa didampingi kuasa hukumnya

masyarakat yang diserap oleh Nurlaela, terdapat beberapa aspirasi yang mendesak untuk segera ditangani akan dijadikan prioritasnya. Misalnya dalam bidang pertanian, seperti persoalan kekeringan, jaringan irigasi untuk pertanian dan pembuatan sumur bor.

Selain itu, dalam bidang ekonomi, terdapat kebutuhan masyarakat untuk bantuan modal usaha, perbaikan akses jalan dan bantuan infrastruktur ekonomi kerakyatan lainnya.

Sementara dalam bidang pendidikan, masyarakat sangat mengharapkan agar pemerintah dapat kembali untuk memberikan bantuan dana pendidikan terhadap siswa miskin. Serta keluhan masyarakat di bidang kesehatan, masih tingginya biaya pengobatan, lebih-lebih dengan wacana akan dinaikkannya penarikan biaya program BPJS. Tidak hanya itu, yang juga menjadi keprihatinan Nurlaela,

(Suara NTB/ist)

RESES - Hj. Nurlaela Chaerunnisa sedang mendengarkan aspirasi masyarakat saat reses di dapil VI, Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima konflik antara petani tebu de- tuk menarik benang merah dari ngan petani ternak yang terjadi persoalan ini, sebagai upaya kita di dapilnya beberapa waktu lalu. nanti untuk mencarikan solusIa berjanji hal tersebut akan men- inya. Kami dari dapil VI dan jadi atensi serius setiap anggota komisi II sudah buat keputusan akan rapat besok terkait hal ini,” DPRD NTB dari dapil VI. “Kami akan buat pansus un- ujar Nurlaela. (ndi/*)

Mataram (Suara NTB) Ada cara unik dilakukan Lombok Tengah (Loteng) untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Salah satunya menggunakan pendekatan kultur. Mulai Senin kemarin, anggota Satlantas setempat mengenakan pakaian adat saat memberikan pelayanan.

Pemandangan yang sedikit berbeda itu terlihat Senin (21/ 3). Anggota di jajaran Satuan Lalulintas yang sebelumnya berseragam dominasi colekat, kali ini unik karena dikombinasi dengan pakaian adat Sasak.

Para personel Lalulintas ini menggunakan pakaian adat itu operasi saat rawan pagi. Tampak berbeda, namun tak menghilangkan postur seorang polisi.

Menggunakan pakaian adat Sasak itu merupakan rangkaian kegiatan Operasi Simpatik Gatarin 2016 yang berakhir Senin kemarin.

Terlihat, sambil mengatur lalulintas, para personel juga mensosialisasikan untuk sela-

lu tertib berlalulintas guna mengurangi terjadinya kecelakaan lalulintas. Selain petugas di lapangan, seluruh pelayanan kepada masyarakat mulai dari pelayanan SIM, sampai petugas Samsat menggunakan pakaian Sasak. Tidak hanya itu, program jalur berhadiah juga akan dilaksanakan di simpang empat PLN Praya bersama siswa siswi dari TK Bhayangkari Cabang Loteng, masih dengan konsep yang sama.

Kasat Lantas Polres Lombok Tengah (Loteng) AKP Pratiwi Noviani SH menjelaskan, dengan mengenakan pakaian adat Sasak, sosialiasi tertib lalu lintas yang dilaksanakannya akan lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat. “Kami berusaha melakukan pendekatan adat, pendekatan budaya, termasuk yang kami lakukan dengan menempatkan anggota berpakaian adat. Ini agar pesan pesan lalulintas kami bisa lebih diterima masyarakat,” kata Pratiwi. (ars)

(Suara NTB/ist)

PAKAIAN ADAT - Anggota Satlantas Polres Loteng melayani masyarakat menggunakan pakaian adat.

Pengungsi Rohingya Ditahan Kantor Imigrasi Mataram (Suara NTB) Niat Ahmad kembali berpetualang ke Malaysia terpaksa diurungkan. Pengungsi Rohingya, Myanmar itu diduga masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Namun anehnya ia mengantongi dokumen kependudukan Indonesia. Temuan itu membuatnya diinapkan sementara di Kantor Imigrasi Mataram sejak Rabu (16/3) lalu.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, R. Agung Wibowo, AmdIM, SH, MSi kepada Suara NTB mengatakan bahwa yang bersangkutan mengalami kesulitan komunikasi dalam bahasa Indonesia pada saat sesi wawancara pada saat mengurus paspor. Bahasa Sasaknya pun meragukan.

“Setelah pendalaman ternyata ada kejanggalan,” terangnya pekan lalu di ruang kerjanya. Menurut catatan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga, akte kelahiran, dan KTP, yang bersangkutan disebutkan berasal dari Wanasaba, Lombok Timur. Identitas KTP menunjukkan bahwa pria tersebut adalah kelahiran Kediri, 1 Agustus 1972.

Setiap dokumen yang dibawa Ahmad pun ditelusuri. Termasuk dokumen identitas dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Malaysia yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah pengungsi Rohingya dari Myanmar. “Dia sudah 20 tahun di Malaysia sebelum berangkat ke Indonesia pada 2013 lalu. Ketemu TKW asal Lombok yang dinikahinya di sana,” terang Agung.

Ia menambahkan, pria yang bernama Sayed Ahmad bin Sultan Ahmad berdasarkan identitas di akta pernikahannya yang dikeluarkan pemerintah

Malaysia itu menikahi seorang TKW asal Lombok, Rusniati binti Suparman. Di akta itu diterangkan pernikahan dilangsungkan di Malaysia pada tanggal 20 November 2007 silam.

Pertemuan Ahmad dengan Rusniati yang dikaruniai seorang putra yang lahir pada tahun 2008 itu, membawa mereka hijrah ke Lombok. “Ibu dan anak pulang duluan diduga lewat jalur ilegal,” ujarnya. Rusniati dan anaknya, Nurul Huda, pada 2012 keluar dari wilayah Johor, Malaysia dengan menumpang kapal tongkang bersama beberapa TKI lainnya. “Masuk ke Indonesia lewat Batam. Pengakuannya mereka membayar sekitar 1.500 Ringgit atau sekitar Rp 4,5 juta. Dari Batam ke Lombok mereka pakai pesawat,” terangnya.

Tak tahan berpisah serta didorong kerinduan mendalam terhadap anaknya, pada tahun 2013 Ahmad kemudian menyusul istrinya ke Lombok Timur. “Masuk lewat jalur yang sama. Diduga jalur ilegal,” ungkap Agung.

Sejak 2014 mereka hidup dalam keadaan ekonomi yang tak menentu karena tidak memiliki sumber pemasukan yang pasti, uang hasil bekerja di Malaysia semakin menipis. Hal itu membuat Ahmad ingin kembali mengadu nasib ke Malaysia.

“Dia difasilitasi seorang tekong. Ini masih kita buru,” kata Agung. Ia menambahkan, beberapa dokumen kependudukan tersebut diterbitkan Dinas Dukcapil Lombok Timur. Berdasarkan klarifikasi selama penyelidikan, dokumen-dokumen itu asli. “Terdaftar, teregistrasi di sistem,” ungkapnya. Pihaknya kini masih intensif melakukan penyelidikan. Sementara yang bersangkutan ditahan di Kantor Imigrasi Mataram. (why)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 22 Maret 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Minggu, 20 Maret 2016 21:30 Newcastle United 1 vs 1 Sunderland 21:30 Southampton 3 vs 2 Liverpool Senin, 21 Maret 2016 00:00 Manchester City 0 vs 1 Manchester United 00:00 Tottenham Hotspur 3 vs 0 Bournemouth

Yulia Prayanti Termotivasi Dukungan Ayah Mataram (Suara NTB) Atlet kempo putri NTB, Yulia Prayanti punya cerita menarik saat meraih medali emas di Kejurnas Kempo Antar Mahasiswa di Malang, Jatim, Minggu (20/3) lalu.

Atlet asal Lombok Tengah (Loteng) ini mengaku sempat menderita cidera lutut kirinya sebelum bertanding dengan atlet asal Bali, Grisela Nadia Billy di babak final. Namun berkat dukungan Ayahnya, Junaidin M. Ali, dia pun sukses mengalahkan dominasi Bali di kelas randori 50 Kg putri dan meraih medali emas.

La Liga Spanyol Minggu, 20 Maret 2016 23:00 Villarreal 2 vs 2 Barcelona Senin, 21 Maret 2016 03:30 Real Madrid 4 vs 0 Sevilla Serie A Italia Minggu, 20 Maret 2016 22:00 Torino 1 vs 4 Juventus Senin, 21 Maret 2016 01:00 Napoli 3 vs 1 Genoa 03:45 Milan 1 vs 1 Lazio

Hurun Kalahkan Atlet Peringkat Tiga Pra-PON Mataram (Suara NTB) Wajah atlet karate Pelatda NTB, Hurun Ain tampak berseri-seri. Dia terlihat bahagia saat mendatangi Sekretariat KONI NTB, Senin (21/3) kemarin. Kebahagian atlet asal Kota Mataram ini sangat beralasan karena dia berhasil meraih medali perak di Kejurnas Dasril Muhtar Championship 2016 di Jawa Barat (Jabar) 13- 17 Maret lalu.

Atlet unggulan NTB itu tidak hanya sukses meraih medali perak. Namun, kebahagian terbesar dia karena berhasil mengalahkan atlet peringkat tiga Pra-PON asal Sulawesi Utara.

Hurun Ain yang saat itu didampingi Pelatihnya, Funny Paula Hurter mengatakan kedatangannya ke Sekretariat KONI NTB untuk menghadap langsung Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH. Mereka ingin melaporkan secara resmi hasil manis yang baru saja diraih atlet PON NTB di kejuaraan nasional itu.

“Kami ingin menghadap pak Ketua KONI NTB. Sekaligus melaporkan keberhasilan atlet PON NTB meraih medali perak,” jelas F. Paula Hurter.

Bagi Hurun Ain, keberhasilan dirinya meraih medali perak di even tersebut merupakan yang pertama kalinya. Prestasi manis itu dapat diraih tak lepas dari kerja kerasnya dan dukungan sang pelatih, pengurus cabor beserta KONI NTB. Atlet peringkat sembilan Pra-PON 2015 itu berharap hasil manis tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan hingga mengikuti PON XIX Jabar 2016.

Sementara itu F. Paula Hurter menambahkan dirinya cukup puas dengan penampilan yang ditunjukkan Hurun di event itu. Terlebih di partai semifinal, atletnya berhasil mengandaskan lawan yang sangat berat di PON Jabar 2016, yakni atlet asal Sulawesi Utara, yang menempati peringkat tiga Pra-PON 2015.

“Saya cukup puas atas pencapiannya. Tapi ini belum termasuk agenda try out. Saya berharap besok di try out ia bisa lebih baik,” harapnya.

Lanjutnya pada kejurnas tersebut, Hurun Ain tidak tampil sendiri. Bersama 12 atlet NTB lainnya, mereka berhasil menggondol tiga emas, empat perak dan empat perunggu. ”Ini adalah pencapaian yang luar bisa. Semoga bisa berlanjut di try out besok,” ujar Funny.

Rencananya, FORKI NTB mengagendakan try out ke Vietnam Mei mendatang. Untuk meningkatkan stamina, teknik maupun fisik Hurun Ain, pihak FORKI NTB memilih solusi harus memperbanyak uji coba untuk atletnya. Olehnya itu, pihaknya berencana melakukan try out hingga ke luar negeri. (fan)

(Suara NTB/fan)

BERSAMA PELATIH - Atlet karate NTB, Hurun Ain (kiri) berpose bersama pelatihnya, Funny Paula Hurter di Sekretariat KONI NTB, Senin (21/3) kemarin.

“Waktu main di final saya dalam kodisi cidera. Namun berkat bantuan bapak dan teman-teman saya bisa mengalahkan atlet Bali di final,” ucap Yulia Prayanti yang diwawancara Suara NTB, via ponselnya, Senin (21/3).

Cidera lutut kiri dialami Yulia Prayanti usai bertanding dengan atlet Maluku, Rizka di babak semifinal. Katanya, usai bertanding lawan Maluku, lutut kaki kirinya mengalami kesakitan akibat benturan kaki yang sangat keras. Namun dia bersyukur karena peristiwa cidera itu di-

alaminya saat menit-menit pertandingan berakhir, dan dia pun sukses memenangkan pertandingan semifinal.

Akibat cidera tersebut, Yulia mengaku sempat dibopong keluar oleh tim medis menggunakan tandu. Kondisi cidera itu sempat membuat dia sempat tak yakin bisa melanjutkan pertandingan finalnya. Bahkan saran dari teman-temannya untuk tidak melanjutkan pertandingan karena takut cideranya akan semakin parah.

Syukurnya, Yulia tak patah semangat. Berkat dukungan

dari orang tuanya, Yulia mengaku bisa bangkit lagi. “Bapak saya mengobati dan merawat saya dengan baik. Melihat keseriusan bapak, saya akhirnya bangkit dan meminta bertanding di final,” ucapnya.

Pertandingan babak final pun dilanjutkan pada esok harinya. Yulia mengaku bertanding di babak final dengan kondisi kaki yang diperban menggunakan kain putih. Dia bermain penuh hati-hati karena kaki kirinya masih terasa sakit. Namun berkat keyakinannya yang kuat dia pun berhasil mengalahkan lawannya atlet Bali. (fan)

(Suara NTB/list)

BERSAMA AYAH - Yulia Prayanti (kanan) berpose bersama ayahnya, Junaidin M. Ali usai mengikuti Kejurnas Kempo Antar Mahasiswa di Malang, Jatim, Minggu (20/3) lalu.

Trio BBC Berbagi Gol, Madrid Bungkam Sevilla

(Suara NTB/ist)

JUARA QATAR - Pebalap Yamaha Jorge Lorenzo merayakan keberhasilannya menjuarai MotoGP Qatar 2016, Senin dini hari kemarin.

MotoGP

Lorenzo Cium Ban Belakang Usai Juara Qatar Balap motor MotoGP 2016 yang dimulai di Qatar, Senin dini hari kemarin memasuki babak baru dalam penggunaan ban karena Michelin menggantikan Bridgestone sebagai penyuplai ban dan diperkenalkannya standar elektronik.

Pada balapan di bawah sorotan lampu di Sirkuit Losail tersebut, pebalap Yamaha Jorge Lorenzo berhasil menjadi juara dengan mengalahkan Andrea Dovizioso dari Ducati, Marc Marquez (Honda), dan Valentino Rossi (Yamaha).

Menurut Reuters, Lorenzo mencium roda belakang sepeda motornya setelah memarkirnya di tempat finis, untuk menunjukkan bahwa dirinya membuat pilihan yang tepat. “Pemilihan untuk ban belakang yang tepat sangat penting,” ucapnya.

“Saya mencoba untuk melakukan pemanasan dengan ban (berkompon) keras namun saya tidak mendapatkan perasaan terbaik. Sangat beresiko untuk untuk menggunakan ban (berkompon) halus karena rival-rival utama kami Marquez dan Rossi memilih (ban yang berkompon) keras,” katanya.

“Maka akhirnya saya berkata ‘Oke’, pemanasannya tidak begitu bagus maka mari coba dengan ban lain dan akhirnya ini menjadi bagus karena pada putaran-putaran terakhir saya dapat mengukir putaran yang cepat... Maka (saya) sangat gembira dengan kemenangan ini,” ucapnya kepada BT Sport.

Secara keseluruhan, Lorenzo juga memiliki catatan waktu putaran terbaik yakni 1 menit 54,927 detik yang dicapainya pada lap ke-20. Balapan dimulai dengan Lorenzo dan Marquez menempati posisi start pertama dan kedua serta pebalap tim Suzuki Ecstar, Maverick Vinales di tempat ketiga.

Namun kepiawaian mesin Ducati di trek lurus membuat dua pebalap mereka, Andrea Iannone dan Dovizioso menempati urutan pertama dan kedua saat lap pertama berakhir, sedangkan Lorenzo terlempar di posisi ketiga diikuti rekan setim Lorenzo, Valentino Rossi, dan Marquez melengkapi lima pebalap terdepan.

Perebutan pimpinan balapan antara Iannone dengan Dovizioso berakhir dengan jatuhnya Iannone pada lap

keenam di tikungan ke-13 dan ia gagal sama sekali melanjutkan lomba. Jatuhnya Iannone memancing Lorenzo untuk mencuri kesempatan menyalip Dovizioso, dan ia melakukannya di trek lurus pada lap kesembilan.

Sejak itu Lorenzo memimpin balapan di depan hingga bendera finis dikibarkan, diikuti Dovizioso di urutan kedua dan tempat ketiga diperoleh Marquez, yang sejak lap ketiga berhasil menyalip sekaligus meninggalkan Rossi.

Di lima lap terakhir pertunjukan utama balapan beralih dari perebutan tempat pertama ke perebutan tempat kedua antara Dovizioso dan Marquez.

Saat balapan menyisakan empat lap, Marquez sukses menyalip Dovizioso, namun pada lap terakhir di tikungan pertama pebalap Italia itu kembali mengambil alih tempat kedua dari tangan Marquez.

Setelah seri GP Qatar, Moto GP musim 2016 akan dilanjutkan dengan seri kedua GP Argentina yang akan dilangsungkan di Sirkuit Autodromo termas de Rio Hondo pada 3 April 2016. (ant/bali post)

Madrid Trio lini depan Real Madrid, Karim Benzema, Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo, samasama mencetak gol saat timnya membungkam Sevilla dengan skor 4-0 dalam laga lanjutan pekan ke-30 La Liga Spanyol di Stadion Santiano Bernabeu, Senin pagi WIB. Selain Trio BBC, pemain pengganti Jese Rodriguez turut menyumbangkan satu gol untuk melengkapi kemenangan Madrid. Berkat kemenangan tersebut, Madrid yang masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara kini mengantongi 66 poin dan memangkas jarak dari posisi kedua Atletico Madrid (65) yang kalah di markas Sporting Gijon pada Sabtu (19/3).

Sementara kekalahan yang dialami Sevilla (48) membuat tim besutan Unai Emery itu melorot ke urutan keenam lantaran Celta Vigo (48) menang atas Valencia (34) di laga lain.

Benzema membuka keunggulan untuk tim yang diarsiteki Zinedine Zidane itu saat pertandingan baru berlangsung enam menit setelah menyambut umpan silang Bale dengan tendangan sentuhan pertama kencang melewati penjaga gawang Sergio Rico yang mati langkah.

Madrid terus berusaha menambah keunggulan, namun hingga babak pertama usai skor 1-0 tak berubah. Hal itu terjadi lantaran penjaga gawang

Madrid Keylor Navas sukses menahan bola tendangan penalti Kevin Gameiro yang mengarah ke sisi kanan pada menit 27.

Usai turun minum, Ronaldo berkesempatan untuk menggandakan keunggulan Madrid pada menit 58 saat wasit Javier Estrada Fernandez menunjuk titik putih, namun megabintang Portugal itu mengirimkan bola melampaui mistar gawang.

Pada menit 62, Gameiro menyarangkan bola ke gawang Madrid, namun gol tersebut dianulir karena penyerang Prancis itu dianggap sudah berada dalam posisi offside kala menerima bola.

Ronaldo akhirnya membayar lunas kegagalannya mengkonversi tendangan penalti dengan mencetak gol pada menit 64 berhasil menyambut umpan silang Danilo dengan menyontek bola melewati Rico.

Empat menit berselang giliran Bale yang mencetak gol, mengubah kedudukan menjadi 3-0, menyarangkan bola ke gawang yang sudah ditinggalkan Rico, yang keluar dari wilayahnya berusaha menjegal Benzema.

Menit 70, Bale ditarik keluar digantikan Jese, dan pemain pengganti itu melengkapi kemenangan timnya menjadi 4-0 saat melesakkan bola ke gawang Sevilla, meski tayangan ulang memperlihatkan gelandang serang Madrid itu sudah berada dalam posisi offside kala menyambut bola. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TRIO BBC - Trio lini depan Real Madrid, Karim Benzema, Gareth Bale dan Cristiano Ronaldo merayakan gol saat Real Madrid membungkam Sevilla di Liga Spanyol, Senin dini hari kemarin.

MU Menangi Derby Manchester Manchester Manchester United berhasil meraih kemenangan dalam laga melawan rival tim sekota Manchester City dengan skor tipis 1-0 dalam laga lanjutan pekan ke-31 Liga Utama Inggris di Stadion Etihad, Senin dini hari WIB. Dengan hasil tersebut, MU kian mempertajam catatan kemenangan mereka dalam Derby Manchester menjadi 71 kali atas City. Selain itu, meski belum beranjak dari posisi keenam di klasemen sementara namun MU kini mengantongi 50 poin menyamai perolehan poin peringkat lima West Ham United (50).

Sedangkan posisi City (51) di peringkat keempat kian terancam bila meraih hasil buruk lagi dan bukan tidak mungkin kehilangan kesempatan memperoleh tiket ke Liga Champions musim depan. Gol semata wayang yang dicetak penyerang muda, Marcus Rashford, sukses menjadi penentu kemenangan MU di laga tersebut.

Rashford mencetak gol untuk MU pada menit 16 setelah Juan Mata mendatapkan ruang terbuka di daerah lawan dan melepaskan umpan kepada Rashford yang menaklukkan

(Suara NTB/ist)

SEPAKAN RASHFORD – Pemain belia Manchester United, Marcus Rashford mencetak gol semata wayang dalam laga derby Manchester melawan Manchester City, Senin dini hari kemarin.

Martin Demichelis sebelum menyarangkan bola mengolongi penjaga gawang Joe Hart.

Semenjak tertinggal City berusaha untuk mencetak gol balasan, namun mereka tak kunjung berhasil mengkonversi serangan yang mereka raih.

Tim besutan Manuel Pellegrini itu bahkan hanya menemui sasaran tiga kali dari 26 percobaan tembakan yang mereka lepaskan.

Keadaan itu tak berubah bahkan setelah Pellegrini menambah daya gedor dengan menurunkan penyerang Wilfried Bony menggantikan pemain belakang Martin Demichelis pada menit 53. Di sisi lain, kekalahan itu juga memakan korban lain dengan penjaga gawang Joe Hart meninggalkan lapangan akibat cedera yang dialami sejak menit 50.

Spurs Jaga Kans Juara Tottenham Hotspur sukses membungkam Bournemouth dengan skor 3-0 dalam laga lanjutan pekan ke-31 Liga Utama Inggris di Stadion White Hart Lane, London, Senin dini hari kemarin.

Berkat hasil tersebut Spurs menjaga peluang untuk menjuarai Liga Utama Inggris dengan kini memiliki 61 poin hanya terpaut lima poin dari pe-

muncak klasemen sementara Leicester City (66).

Di sisi lain bagi Bournemouth hasil itu tak mengubah posisi tim besutan Eddie Howe itu di urutan ke13 klasemen. Tottenham mendominasi jalannya pertandingan dengan 63 persen penguasaan bola dan melepaskan 17 kali percobaan tembakan yang delapan di antaranya menemui sasaran.

Spurs bahkan hanya membutuhkan waktu satu menit untuk membuka keunggulan saat Kyle Walker menari di sayap kanan sebelum melepaskan umpan silang yang diselesaikan dengan baik oleh Harry Kane.

Kane menggandakan keunggulan Spurs menjadi 2-0 pada menit 16 saat ia menyambut umpan matang kiriman Bamidele Alli dengan tendangan kaki kiri.

Usai turun minum Spurs giliran Christian Eriksen yang mencetak gol dengan ia menyambar bola muntah hasil antisipasi tak sempurna Artur Boruc atas tendangan Kane pada menit 52. Alli hampir saja memperbesar keunggulan Spurs menjadi 4-0 bila saja mampu menyelesaikan umpan matang Eriksen pada menit 80. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 22 Maret 2016

Halaman 12

Hasil Akreditasi BAN-PT

Sebagian Besar Akreditasi Prodi PT Dapat Nilai C

Mataram (Suara NTB) Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prof. Ir. Mansur Maksum, menyebut hampir sebagian besar Program Studi (Prodi) yang terdapat di Perguruan Tinggi (PT) atau kampus-kampus di NTB memiliki nilai akreditasi C. Nilai tersebut masih belum memuaskan mengingat hasil akreditasi suatu Prodi menggambar situasi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di kampus tersebut.

(Suara NTB/ist)

PENGARAHAN - Siswa SMK 1 Lingsar diberikan pengarahan mengenai beasiswa sekolah desain busana.

Siswa SMKN 1 Lingsar Berpeluang Raih Beasiswa Sekolah ke Keluar Negeri SEKOLAH Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Jurusan Tata Busana menjalin kerjasama dengan PT. Senayan Trikarya Sempana - Plaza Senayan Jakarta. Kerjasama tersebut dalam bentuk pemasaran product hasil karya dari siswasiswi. Di samping itu, juga siswa dalam mengembangkan keterampilannya mendapatakan Beasiswa Sekolah Fashion Desain Busana / merancang busana di sekolah cabang Canada “Lassale College Jakarta”.

“Beasiswa sekolah Plaza Senayan Palm Awards adalah satusatunya beasiswa yang memberikan biaya hidup setiap bulannya. Kesempatan magang juga didapatkan siswa dengan desainer-desainer/perancang busana terkenal. Kesempatan untuk menjadi disainer terkenal atau mendapatkan kesempatan kerja di bidang tersebut adalah hal yang luar biasa,’’ aku Kepala SMKN 1 Lingsar, Ruju Rahman, belum lama ini.

Untuk mendapatkan beasiswa, siswa tata busana harus menyerahkan desain busana untuk bersaing dengan siswa tata busana se Indonesia. Menurutnya, hal ini peluang yang luar biasa untuk dimanfaatkan bagi siswa tata busana karena ajang / event untuk lomba tata busana jarang diadakan sebagai ajang pencarian perancang muda berbakat.

Saat ini, jelasnya, dunia fashion perkembangannya sangat pesat, sehingga siswa perlu kompetensi yang mumpuni untuk mampu berdaya saing, baik tingkat regional maupun nasional apalagi internasional. “Beasiswa dan ajang lomba ini untuk mencari perancang muda berbakat tapi mengalami kendala untuk biaya bersekolah lanjutan, sehingga SMKN 1 Lingsar mencari terobosan baru kerja sama dengan PT. Senayan TrikaryaSempana - Plaza Senayan Jakarta untuk mewujudkan mimpi siswa jurusan tata busana menjadi desainer andal,” terangnya.

Di samping itu juga, Ruju Rahman melihat jurusan Tata Busana merupakan jurusan yang harus lebih diperhatikan dan diberdayakan ke depannya. Alhasil dengan kerja keras dan tekad yang kuat mampu mengambil langkah yang tidak biasa. Ia mengaku, pertama di buka jurusan Tata Busana hanya yang berminat 17 siswa, karena kebanyakan mengambil jurusan yang lain. Hampir sebelas tahun jurusan ini sudah berjalan, tetapi sekarang sudah 70 siswa yang mengambil jurusan tata busana,” klaimnya.

Setelah mereka tamat sekolah, siswa mampu mengembangkan keterampilannya. Tidak hanya itu, siswa tata busana baru semester satu saja sudah bisa menghasilkan uang, karena sekolah tidak lagi menggunakan jasa luar untuk menjahit baju seragam. Karena sudah ada jurusan tata busana yang mengembangkan hal tersebut. Di samping itu juga, kendala yang dikeluhkan siswa, untuk praktik yaitu bahan yang harganya relatif mahal, tidak lagi dikeluhkan, karena sudah banyak pelanggan dan masyarakat yang menjahit ke sekolah. (her)

“BAN-PT terus menerus melakukan kegiatan akreditasi institusi dan Prodi di seluruh perguruan tinggi di tanah air, kondisinya ada yang sangat bagus, bagus dan ada yang sedang ikhtiar untuk itu.

Khusus di NTB memang sebagian besar Prodi terakreditasi C, untuk institusi Unram B, STKIP Hamzanwadi B, selebihnya masih berikhtiar untuk menjadi B dan A,” terangnya pada Suara NTB di Unram, Senin (21/3).

Lebih jauh mantan Rektor Unram ini mengemukakan

jika nilai akreditasi institusi berpengaruh terhadap perankingan perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu, pihaknya berharap agar seluruh pengelola perguruan tinggi dapat lebih baik lagi.

“Ada pengaruhnya tapi ada komponen lain yang harus dilihat tidak hanya semata-mata dari akreditasi BAN-PT,” imbuhnya.

Mansur Maksum menyebut secara khusus makna akreditasi ialah perguruan tinggi bersangkutan mampu memenuhi persyaratan den-

gan kata lain layak menyelenggarakan fungsi pendidikan. Adapun mutunya ialah apakah akreditasi A, B atau C menggambar apakah dia unggul atau tidak. “Jadi mutunya apakah A yang berarti bagus dan unggul, mutunya terlihat pada akreditasi”.

Sementara menanggapi banyaknya prodi dengan akreditasi yang sudah kedaluwarsa, Mansur Maksum mengaku pihaknya tegas meminta agar mereka tertib dan segera melakukan reakreditasi ulang. Namun selama mengajukan reakreditasi,

(Suara NTB/dys)

H. Mansur Maksum akreditasi lama masih berlaku selama sesuai dengan aturan yaitu enam bulan sebelum masa akreditasi habis. Sementara jika melewati batas waktu enam bulan, maka akreditasi tersebut dinyatakan kedaluarsa.

“BAN PT tidak punya ke-

wenangan untuk menutup melainkan itu merupakan kewenangan kementerian.

Akreditasi menunjukkan kelayakan suatu kampus atau prodi dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan,” terangnya.

Tak hanya itu, BAN-PT juga mendukung penutupan kampus-kampus ilegal di NTB yang belum lama ditutup oleh Kemenristekdikti. Tak hanya itu, ia juga menyebut ada dua kampus di NTB yang saat ini berstatus tidak sehat, hanya saja pihaknya belum berani mengekspos lantaran terkait dengan data. “Sementara untuk kampus tidak sehat di NTB, belum bisa mengekspos lantaran data ada yang tidak sehat, sebagian besar mengikuti kaidah-kaidah proses pendidikan,’’ urainya. (dys)

Tolak Paham Radikalisme

Ribuan Mahasiswa dan Pelajar Gelar Deklarasi

Mataram (Suara NTB) Ribuan pemuda yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar mendeklarasikan diri menolak segala bentuk paham radikalisme dan terorisme di NTB. Deklarasi itu diadakan di Auditorium M. Yusuf Abubakar, Universitas Mataram (Unram), Senin (21/3). Deklarasi itu atas kerja sama Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB, Pemprov NTB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Unram.

Ketua FKPT NTB, Drs. H. Lalu Mudjitahid, dalam sambutannya mengatakan NTB merupakan provinsi yang dikenal dengan tradisi religius yang kuat. Masyarakatnya ramah dan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang dari berbagai suku dan agama yang berbeda.

Tetapi beberapa tahun terakhir, suasana damai itu terkoyak oleh berbagai konflik horizontal, baik antarkampung, etnis, golongan maupun agama. “Selain konflik horizontal, beberapa tahun terakhir ini NTB juga ditemukan orang-orang yang terlibat dalam berbagai kegiatan radikalisme. Beberapa rangkaian peristiwa mengindikasikan bahwa NTB rawan disusupi teroris,” katanya.

Mudjitahid juga memberikan beberapa contoh aksi terorisme di NTB beberapa tahun terakhir. Serta menunjukkan masyarakat NTB yang dikejutkan dengan tertembaknya terduga teroris di Bima beberapa waktu lalu.

Dengan adanya kejadiankejadian tersebut, katanya, NTB yang dulu dikenal sebagai daerah yang aman, damai, masyarakat ramah serta toleran, akhir-akhir ini di dalam peta keamanan nasional diberi tanda merah, karena rawan disusupi teroris.

“Apakah saudara-saudara rela daerah NTB tercinta diberi tanda merah dari segi keamanan karena perilaku yang tidak bertanggung jawab dari segelintir orang tersebut? Kalau tidak rela, kita harus berbicara dan berbuat untuk menegahnya. Jangan diam dan pasif seperti yang sudah-sudah. Itu sebabnya diselenggarakan deklarasi ini,” kata Mudjitahid.

Rektor Unram, Prof. H. Sunarpi, mendukung acara deklarasi yang diadakan di kampus Unram. Ia menekankan, di Unram tidak mengajarkan tindakan radikalisme. “Bahkan selama tiga tahun terakhir, saat masa orientasi mahasiswa didekatkan pada ajaran agama dengan cara yang

(Suara NTB/ron)

DEKLARASI - Tamu undangan dan peserta pada acara deklarasi menolak segala bentuk paham dan aksi radikalisme dan terorisme di NTB di Auditorium M.Yusuf Abubakar, Unram, Senin (21/3) santun,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si., mengatakan NTB dihuni oleh berbagai suku bangsa. Terorisme tumbuh karena masyarakat banyak berada di garis kemiskinan.

“Paham terorisme tumbuh subur di masyarakat yang marjinal dan masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan. Oleh karena itu,

dengan memerangi kemiskinan, dapat menghindari paham radikal,” katanya.

Wagub juga mengajak bersama-sama melakukan gerakan besar untuk memerangi dan mencegah paham radikalisme dan terorisme. “Kita harus memerangi dan mencegah paham radikalisme dan mencegah tindakan teror. Mari kita bersinergi dan bekerjasama menjaga daerah kita,” ajak Wagub.

Deklarasi penolakan paham radikalisme dan terorisme itu dihadiri oleh ribuan mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), para pelajar dari sejumlah sekolah, Rektor PTN dan PTS se-Pulau Lombok, santri, dan pramuka.

Selain itu, hadir juga pihak dari pimpinan SKPD, TNI dan Polri, serta sejumlah undangan lainnya. (ron/dys)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 22 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 22 Maret 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Praktik Budaya ’’Rimpu’’ dalam Melawan Arus Globalisasi Penertiban Jangan karena Ada ’’Event’’ PKL (Pedagang Kreatif lapangan) menjamur di manamana. Ungkapan ini nampaknya tidak keliru menggambarkan kondisi Kota Mataram yang sudah ‘’dikepung’’ PKL. Nyaris tidak ada ruas jalan yang bebas dari PKL. Keberdaan PKL di Mataram tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Mataram menjadi target PKL, tentu tidak terlepas dari kondisi pembangunan di Mataram yang berkembang pesat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang terbilang relatif tinggi, rupanya menjadi magnet bagi PKL untuk berbondong-bondong datang ke Mataram. PKL ini, tidak hanya dari Mataram, tapi banyak juga yang berasal dari luar daerah dalam wilayah NTB bahkan dari berbagai pulau di Indonesia. Seperti dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya.

Jumlah PKL yang semakin banyak, menjadi PR tersendiri bagi Pemkot Mataram untuk melakukan penataan. PKL ini dapat menjadi ‘’bom waktu’’ kalau Pemkot Mataram tidak mulai melakukan penataan. Kecenderungan yang terlihat di Mataram, PKL berjualan di tempat yang mereka anggap strategis, tanpa ada yang mengatur. Belakangan, setelah jumlahnya semakin tak terkendali, barulah Pemkot Mataram kelimpungan mencari solusi atas persoalan tersebut.

Pemkot Mataram mulai merancang rencana penertiban PKL di titik-titik tertentu di Mataram. Salah satunya yang telah dilakukan adalah penertiban PKL di Jalan Datu Tuan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya. Di Lokasi ini, sedikitnya 19 lapak PKL, rata dengan tanah, setelah personel gabungan dari Satpol PP Kota Mataram, Dinas Koperindag (Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan) Kota Mataram melakukan penertiban.

Tidak saja melanggar perjanjian, PKL Datu Tuan juga dipersoalkan warga lantaran menggunakan fasilitas MCK masjid untuk kepentingan para pedagang. Seperti disampaikan Camat Sandubaya, Samsul Adnan, bahwa PKL Datu Tuan sudah diwanti-wanti agar tidak menjual miras.

Namun pada praktiknya, para PKL ingkar janji. Mereka diduga menyediakan miras. Keributan yang terjadi antara PKL dengan warga setempat menjadi pintu masuk Pemkot Mataram melakukan penertiban.

Setelah direlokasi ke dalam Terminal Mandalika nantinya, Pemkot Mataram tidak boleh lengah. Pengawasan harus tetap dilakukan untuk mengantisipasi agar PKL tersebut tidak kembali berjualan di tempat semula atau di lokasi lain yang tidak sesuai aturan. Selain PKL Datu Tuan, masih ada dua lokasi PKL yang juga direncanakan dilakukan penertiban serupa. Langkah ini diarapkan bukan semata-mata karena dalam rangka persiapan Mataram menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ. Mestinya tanpa event nasional pun, langkah itu memang harus dilakukan. Supaya, Mataram menjadi kota rapi, bersih dan nyaman dikunjungi. Karena tidak pungkiri juga, banyaknya jumlah PKL yang tidak tertata dengan rapi membuat ruas jalan di Mataram terkesan kumuh dengan pemandangan lapak-lapak PKL yang terbuat dari triplek dan spanduk bekas. Penertiban ini hendaknya diikuti dengan pengawasan secara periodik. Tujuannya, agar lahan yang telah ditertibkan, tidak kembali ditempati PKL baru. Selain itu, pemerintah harus intens mengedukasi PKL. Sehingga PKL tidak ngotot berjualan di tempat yang tidak semestinya. (*)

RADIO

ENCARNYA pengaruh globalisasi dan modernisasi, memaksa penduduk pribumi beralih dan bahkan cenderung meninggalkan budaya lokal yang sudah lama melekat pada diri mereka. Sehingga budaya lokal secara terus menerus dikostruksi sedemikian rupa yang membuat nilai dan identitas budaya lokal menjadi kabur dan tidak jelas. Globalisasi dan modernisasi menanamkan semacam sebuah ideologi sehingga penduduk pribumi mau tidak mau harus meniru gaya barat dan bahkan tidak meninggalkan budaya pribumi. Inilah fenomena hibrid yang disebut oleh Bhabha.

Fenomena hibrid ini membuat budaya lokal menjadi kabur dan tidak jelas maknanya karena keduanya saling bersanding dalam satu ruang. Budaya Barat dan budaya Lokal, memiliki idiologi dan identitas masing-masing. Idiologi dan identitas tersebut melebur menjadi satu. Bhabha mengatakan bahwa hibrid merupakan metafora bergabungnya dua bentuk yang memunculkan sifat-sifat tertentu, sekaligus meniadakan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Itu artinya bahwa fenomena hibrid memgandung ambivalensi, di satu sisi ingin sifat-sifat yang dimiliki oleh kedua budaya tersebut ingin dimunculkan dalam satu ruang dan waktu, sedangkan di sisi lain, sifat-sifat tersebut ingin di bunuh dan memunculkan sifat yang lain. Femonema itu sesungguhnya terjadi di seluruh daerah nusantara, terlebih lagi di daerah Bima.

Suku Mbojo (Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu sebagai rumpun suku Mbojo) merupakan salah satu suku yang ada di Nusantara, yang tentunya memiliki budaya tersendiri sebagai sebuah identitas kedaerahannya. Salah satu budaya yang dimilikinya adalah budaya rimpu. Budaya rimpu merupakan cara berbusana masyarakat suku Mbojo khususnya kaum perempuan dengan menggunakan sarung khas suku Mbojo yang mengunakan dua lembar sarung dengan tujuan untuk menutup aurat. Budaya rimpu merupakan sebuah identitas bagi kaum perempuan suku Mbojo. Cara berbusana ini diangap memiliki nilai kesopanan mengingat suku Mbojo adalah mayoritas warga Islam.

Dalam pemahaman Islam bahwa menutup aurat adalah tindakan kesopanan yang dilakukan oleh warganya. Walaupun tidak bisa

Oleh:

Hamjah Diha

Ketua Dewan Pembina Yayasan Ali Abdurrazziq Al Diha

Rimpu dan tenun merupakan dua sejoli yang tidak mungkin dipisahkan. Ia bagaikan gula yang tidak mau lepas dengan manisnya. Untuk itu, diperlukan kreasi tenun yang inovasi kekinian sehingga generasi muda khususnya kaum perempuan tidak merasa ketinggalan dan kolot jika menggunakan rimpu dalam konteks kesehariannya. Para penenun melakukan kreasi yang inovatif mengikuti setiap perkembangan zaman sehingga tampilan dalam rimpu selalu menarik dengan ciri kedaerahan sebagai identitias suatu daerah kita nafikan bahwa nilai kesopanan ini sangat relatif. Dalam artian bahwa nilai kesopanan ini tergantung bagaimana masyarakat setempat melihatnya. Namun sayangnya, budaya Rimpu dianggap kolot oleh generasi muda suku Mbojo. Anggapan ini diperparah oleh derasnya arus globalisasi dan modernisasi yang begitu cepat yang menyebabkan rasa cinta anak muda khususnya kaum perempuan perlahan-lahan memudar terhadap budaya lokal.

Anak muda mengangap bahwa budaya rimpu sebagai budaya busana kampungan dan stagnan. Dewasa ini, Budaya Rimpu dipakai pada saat-saat serimonial semata, misalnya pada hari kelahiran daerah, dan lain sebagainya sehingga jarang kita temui dalam keseharian generasi muda khususnya kaum perempuan Bima. Generasi muda lebih cenderung memilih menggunakan jilbab yang trend mode yang mengikuti perkembangan zaman dan menawarkan kreasi hijab kontemporer dengan berbagai pola berbusana hijab yang menarik dari pada memilih budaya rimpu. Budaya rimpu yang mestinya menjadi kebanggaan dan ikon suku Mbojo justru di “singkirkan” di daerahnya sendiri dan beralih ke budaya kontemporer.

Rimpu vs Jilbab (fashion) Gaya hidup khususnya dibidang fashion merupakan ruang pertarungan idiologi sekaligus peleburan identitas budaya masing-masing.

Hadirnya fashion dikalangan anak muda secara tidak langsung mematikan budaya lokal (rimpu) kerena mereka beralih pada jilbab sehingga wajar budaya rimpu jarang kita temukan dalam keseharian anak muda suku Mbojo khususnya kaum perempuan. Kaum perempuan suku Mbojo bahkan tidak tahu menahu tentang bagaimana menggunakan rimpu. Rimpu merupakan suatu pilihan yang tepat bagi stake holder suku mbojo mengingat masyarakat suku mbojo adalah mayoritas muslim. Dalam kontek ke-Islam-an, menutup aurat merupakan salah satu cara untuk membumikan nilainilai islam dalam diri kaum perempuan. Menurut M. Hilir Ismail dalam Yayi Sundari (2010) dalam

artikelnya bahwa keberadaan rimpu merupakan cara pemerintah (sultan Nuruddin) untuk mempertahankan budaya mbojo sekaligus memanfaatkan kain sarung tenun suku mbojo yang sudah lama dikenal bahkan menjadi komoditi perdangan dunia sejak abad 13 lampu.

Pada saat itu, konon katanya bahwa kaum perempuan yang sudah akil balik diwajibkan menggunakan rimpu sebagai alat penutup aurat jika keluar rumah, jika tidak maka mereka sudah melanggar hukum agama dan hukum adat. Hukum agama yang dilanggar oleh meraka adalah mereka mengumbar auratnya dihadapan umum. Dalam konntek agama Islam, mengumbar aura dihadapan umum adalah salah satu melanggar hukum agama. Sedangkan hukum adalah tidak merasa malu dilihat sama lawan jenisnya.

Keberadaan rimpu di tanah mbojo (kabupaten Bima, kota Bima dan kabupaten Dompu sebagai rumpun suku) tidak terlapas dengan keberadaan negara islam di Bima pada masa kesultanan sejak tanggal 15 rabiul awal 1050 H bertepatan dengan tanggal 5 juli 1940. Pilihan rimpu pada saat itu merupakan petanda sebagai wanita muslim sejati di mbojo. Pilihan rimpu tidak terlapas dengan nilai-nilai keIslam-an di daerah mbojo. Pilihan itu didukung dengan moto bima yang berbunyi “maja labo dahu”.

Maja labo dahu yang artinya kurang lebih “malu dan taku jika mengumbar aura dihadapan publik”. Namun moto itu tergerus oleh arus globalisasi dan modernisasi yang memaksa kaum pribumi untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Hilangnya budaya rimpu di daerah mbojo bersamaan dengan hilangnya “maja labo dahu”. Kaum perempuan sudah tidak merasa malu menggunakan pakian yang seksi di hadapan publik.

Rimpu dengan kreasi tenun yang inovasi Rimpu dan tenun merupakan dua sejoli yang tidak mungkin dipisahkan. Ia bagaikan gula yang tidak mau lepas dengan manisnya.

Untuk itu, diperlukan kreasi tenun yang inovasi kekinian sehingga generasi muda khususnya kaum perem-

RADIO

puan tidak merasa ketinggalan dan kolot jika menggunakan rimpu dalam konteks kesehariannya. Para penenun melakukan kreasi yang inovatif mengikuti setiap perkembangan zaman sehingga tampilan dalam rimpu selalu menarik dengan ciri kedaerahan sebagai identias suatu daerah.

Upaya melestarikan budaya rimpu Derasnya arus informasi, sepertinya sulit untuk dihindari oleh generasi muda khususnya kaum perempuan mbojo sebanding dengan perubahan yang kita rasakan begitu cepat. Tidak terlepas dengan perubahan-perubahan dalam konteks fashion yang menawarkan berbagai model. Untuk itu, diperlukan kreasi tenun yang inovatif. Kreasi tenun yang inovatif merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya rimpu di daerah Mbojo (kabupaten Bima, kota Bima, dan kabupaten Dompu sebagai rumpun suku). Selain itu, dibutuhkan regulasi dari pemerintah untuk menetukan hari budaya di daerah Mbojo. Di hari budaya tersebut, diwajibkan bagi warganya untuk mengenakkan budaya rimpu. Kebijakan tersebut seperti yang disebut oleh Foucault sebagai bangunan wacana. Wacana dalam pandangan foucault, tidak hanya cara berbicara, melainkan juga cara berpikir dan bertindak yang dibentuk secara bersamasama oleh satu rangkaian hubungan tertentu. Merujuk dari foucault tersebut, maka pemerintah dibutuhkan sebuah bangunan wacana yang membentuk suatu kebijakan sehingga dalam prakteknya budaya rimpu dapat eksis.

Komisi IV DPR RI kawal Bulog beli gabah dan jagung NTB Semoga tidak sekadar wacana

***

Rp 6,3 miliar retribusi naker asing diduga menguap di KLU Merugikan daerah dan harus diusut

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 22 Maret 2016

Kasus SPAM KLU

Tidak Anti Bulog Dari Hal. 1 Kenapa lebih suka berinteraksi dengan pedagang. Ini menurut saya, Nawacita menghadirkan negara inilah sektor-sektor yang hadir secara substantif alat negara (Bulog) itu turun supaya langsung bersentuhan dengan masyarakat,’’ kata gubernur saat kunjungan rombongan Komisi IV DPR RI yang juga hadir Direksi Bulog Pusat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (21/3) siang kemarin.

Bulog diharapkan jangan bergantung kepada rantai distribusi.

Hal itu menurutnya, mengurangi keuntungan yang diperoleh petani.

Dengan berinteraksi langsung dengan petani, kata gubernur maka petani akan mendapatkan harga gabah yang layak. Pada kesempatan tersebut orang nomor satu di NTB ini mengatakan ada yang mengatakan dirinya seperti orang yang anti terhadap Bulog. ‘’Saya tidak pernah anti terhadap Bulog. Kecuali kalau Bulog memasukkan beras impor dari Thailand-Vietnam kemari dengan tanpa rasionalisasi yang jelas, hanya berdasarkan kebijakan Bulog dari pusat,’’ katanya.

Gubernur menegaskan, tidak ada masalah pribadi dirinya dengan Bulog. Penolakan terhadap masuknya beras dari luar daerah dilakukan semata-mata untuk menjaga petani di NTB yang dengan susah payah menanam padi.

Disebutkan, sekitar 47 persen masyarakat NTB bekerja di sektor pertanian. Para petani di daerah ini perlu mendapatkan support yang penuh dari pemerintah saat masa panen. Artinya, ketika musim panen jangan ada lagi cerita bahwa Bulog tak melakukan penyerapan gabah dengan alasan teknis yang kecil.

Sehingga, penyerapan gabah yang dilakukan Bulog dapat maksimal. Tahun lalu, katanya, tingkat serapan gabah yang dilakukan Bulog di NTB hanya 52 persen dari target ratusan ton yang harus diserap. ‘’Jangan ketika nanti penyerapan kurang, pada saat tertentu gudang Bulog kosong jadi alasan untuk impor beras lagi. Tidak bagus lah seperti itu. Jadi saya menyampaikan posisi dari pemerintah daerah itu adalah untuk menjaga supaya semangat para petani kami tetap tinggi,’’ tegasnya.

Ditambahkan, selama ini tidak ada ceritanya NTB mendatangkan beras dari luar daerah. NTB dengan produksi beras sekitar 1,2 juta ton selalu mengirim beras ke luar daerah, membantu provinsi-provinsi lainnya di Indonesia seperti NTT. Konsumsi beras dalam daerah sekitar 600 ribu ton. Artinya, ada 600 ribu ton yang dikirim ke luar daerah. ‘’Beras kita selalu ke luar daerah. Bangga petani NTB itu. Tiba-tiba, bagaimana bapak bisa membayangkan petani NTB kalau kemudian beras dimasukkan dari luar daerah. Dulu beras impor dari luar mau singgah di pelabuhan di NTB. Katanya buat transit ke NTT. Bagaimana ceritanya transit, kan di NTT itu ada gudang Bulog juga. Terus kemudian setelah tak bisa ke sini (ditolak), beras itu masuk ke Jawa Timur. Setelah itu masuk, dimasukkan dari Jawa Timur ke mari (NTB).

Kan orang juga punya logika,’’ tandasnya. (nas)

Menambang Pengalaman di ’’Sustainable Mining Bootcamp’’ Dari Hal. 1 Okay, saya datang, saya terima kesempatan Newmont, saya buktikan… Toh, sekalian saya bisa jalan-jalan ke Sumbawa, pulau cantik yang di bagian baratnya belum saya tualangi.

Sore itu, 14 Februari, saya tiba di Pelabuhan Kayangan, Lombok. Mentari tahu betul memancarkan sinarnya sehingga sangat mudah bagi gerah menyelimuti tubuh. Namun, seketika anyes melanda saat seluruh peserta Newmont Sustainable Mining Bootcamp akhirnya komplit dan saling sapa. Kami, peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Palembang, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Salatiga, Lombok, Sumbawa, dan Soroako, memang berangkat secara tak bersama. Saya tiba dulu di Lombok sehari sebelumnya bersama peserta dari Jogja, Surabaya, Salatiga, Palembang, Lombok, dan Sumbawa.

Peserta Newmont SMB Batch V adalah yang terbanyak di banding perhelatan sebelumnya. Ada 20 blogger pemenang, undangan, peraih golden ticket, dan awak media nasional. Uniknya, Bootcampers – sebutan peserta Newmont Bootcamp – kali ini memiliki latar belakang yang sangat berwarna.

Ada yang menjadi dosen, pegawai Kementerian Keuangan, pegawai Pemda, karyawan tambang, mahasiswa, karyawan perusahaan penerbangan, psikolog, periset, freelancer, fotografer profesional dan lain-lain. Kesamaannya, bootcampers ialah blogger dan penggiat sosial media. Tentu, pelanginya bootcampers bagi saya pribadi, juga harus dirayakan sebagai kesempatan untuk belajar tentang banyak hal dan memperoleh pengalaman persahabatan yang anyar.

Menyeberang ke Sumbawa, kehidupan ala Newmont dimulai. Kami menaiki feri cepat PT NNT, yakniTenggara Satu di Pelabuhan Kayangan yang berkapasitas 200 penumpang.

Perjalanan 1,5 jam di Selat Alas yang tenang dinikmati bersama para pekerja Newmont dan panorama tepian Lombok dan Sumbawa yang menawan. Pucuk Rinjani sayup-sayup menyapa tapi kadang muncul lalu menghilang dirundung awan.

Kapal Tenggara Satu diperuntukkan gratis dan khusus bagi pekerja dan rekanan PT NNT,

tapi masyarakat umum bisa menumpang dengan tarif Rp 100 ribu per orang dan khusus ber-KTP Sumbawa bertarif 75 ribu per orang.

Pelabuhan Benete pun menyambut ramah bersama mentari yang mulai tenggelam perlahan. Di seberang tampak instalasi milik PT NNT yang menjulang didekap perbukitan.

Kami melaju dalam bus jemputan dan memasuki area PT NNT. Kami mulai masuk pada lingkungan khas tambang yang dilingkupi keamanan spesial serta petuah keselamatan dan kedisiplinan. Kantor Admin 1 Visitor Centre adalah tujuan pertama kami sebelum eksplorasi PT NNT lebih dalam. Kami harus mendapatkan safety induction dan pengenalan PT NNT secara umum sebagai bekal selama seminggu ke depan.

Di tempat ini, saya mulai meleburkan diri menjadi seorang ‘pegawai’ tambang PT NNT. Setiap bootcamper mendapatkan safety gear standar PT NNT seperti safety shoes, vest, kacamata dan helm.

Peralatan ini wajib dikenakan saat memasuki area tambang yang menuntut keamanan dan keselamatan kerja. Satu lagi, yang paling penting adalah setiap bootcamper mendapatkan ID Card Visitor PT NNT. ID Card inilah yang jadi ‘nyawa’ untuk bisa mengakses dan menjalankan kehidupan di area tambang Batu Hijau Newmont. ‘’Jangan sampai hilang ya ID Card-nya. Kalau hilang, alamat kalian tak bisa makan lho.” tutur Arie Burhanuddin dari bagian Corporate Communication PT NNT mewanti-wanti.

Segala peralatan sudah sayang didekap masingmasing. Kegelapan malam lalu menuntun kami melaju lebih dalam ke area tambang Batu Hijau. Kami menuju ke Townsite yang akan jadi tempat tinggal kami selama sepekan di Batu Hijau. Dari sinilah keseruan perjalanan buka-bukaan tambang sesungguhnya dimulai. ( Iqbal Kautsar, Travel Blogger dan Research Assistant di P2EB Fakultas Ekonomi Bisnis – Universitas Gajah Mada)

Terdakwa Kembalikan Rp 1,5 Miliar Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Terdakwa Bambang Eko Subianto mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,5 miliar dalam sidang di Pengadilan Tipikor Mataram, Senin (21/3) kemarin. Terdakwa kasus dugaan korupsi Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) ini, mengembalikannya langsung di hadapan majelis hakim.

Peristiwa itu terjadi saat sidang perdana SPAM Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin kemarin setelah JPU membacakan dakwaannya. Terdakwa yang menjabat Kepala Sakter Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) NTB, didampingi tim kuasa hukumnya menyampaikan keinginannya mengembalikan kerugian negara.

Jumlahnya 1.521.542.076,32.

Dari Hal. 1 ‘’Namun untuk kepentingan pemerataan stok, kami juga melakukan move in (mendatangkan dari luar) stok ke NTB, Bali dan DKI. Kami melakukan manajemen ini dengan asumsi bahwa 2016, panen akan terjadi di Januari,’’ kata Wahyu.

Dengan asumsi seperti itu, Bulog merencanakan penyerapan gabah petani di daerah ini mulai Januari, Februari dan Maret 2016. “Kami melakukan pergerakan ini (move out) dengan sebuah perhitungan bahwa panen akan ada bulan Januari,”ucapnya.

Meskipun demikian ia mengaku sudah maksimal melakukan penyerapan. Untuk memperbaiki serapan gabah tahun ini, kata

Wahyu, pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Gapoktan. Bahkan, seluruh Kepala Divre Bulog di masing-masing provinsi diminta untuk mendatangi petani. ‘’Apa yang disampaikan Pak Gubernur kami sadar. Pembenahan-pembenahan dilakukan di Bulog. Dulu ada lima direksi, satu namanya Direktur PelayananPublik.Sekarangper 8 Januari 2015 tambahan satu direksi, yakni Direktur Pengadaan. Di sana berkonsentrasi terhadap pengadaan. Harapannya ini memperbaiki beberapa kinerja, kekurangankekurangan yang selama ini kita jumpai,’’tandasnya. (nas)

Keinginan itu lantas diapresiasi Ketua Majelis Hakim Heri Sutanto, SH, didampingi dua anggota majelis Edward Samosir, SH dan AA Ngurah Rajendra, SH. “Izin majelis hakim. Mohon waktu kami akan menyerahkan kerugian negara sesuai dakwaan JPU. Ini (kerugian negara) kita ganti,” kata Edy Rahman, SH,MH, ketua tim pengacara terdakwa membuka dialog, didampingi anggota tim Kletus Dolu, SH, H. Husnan Wadu, SH,MH dan Amri, SH. Ketua majelis hakim pun mempersilakan.

Uang yang ditampung dalam koper itu langsung disodorkan di meja hakim, lantas dibuka oleh terdakwa dan kuasa hukumnya, disaksikan JPU dan hakim.

“Ini JPU bagaimana menyimpanuangsebanyakini?,”tanyaHeri

Sutanto. JPU Riozin, SH memastikan, akan dititip di rekening atasnama Kejaksaan Tinggi NTB pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Mataram. ‘’Aman ndak itu? Nanti takutnya dibobol.

Ini kan tanggung jawab majelis hakim juga, karena diserahkan di depan majelis,” tanyanya lagi setengah berkelakar. Riozin pun memastikan aman, karena ada petugas Kejaksaan khusus yang akan memproses penitipan uang.

Untuk mengembalikan uang sebesar itu, proses sulit dilalui terdakwa.

Sebagaimana disampaikan Edy Rahman, terdakwa pun harus menjual harta benda dan modal pinjaman keluarga. “Klien kami harus menjual apa yang dia punya. Ada juga bantuan dari keluarga,” terang Edy. Namun apapun proses itu, menurut Edy ad-

Hyundai Luncurkan ’’New Santa Fe’’ Mataram (Suara NTB) – Hyundai Lombok pada Senin (21/3) kemarin telah meluncurkan Hyundai New Santa Fe, setelah sebelumnya diluncurkan terlebih dahulu di Jakarta belum lama ini.

Tahun ini Hyundai telah meluncurkan empat produk baru yang tersedia di seluruh outlet Hyundai di Indonesia.

“Tantangan ekonomi akan berlanjut di tahun 2016. Salah satu strategi yang difokuskan Hyundai adalah dengan menghadirkan produk-produk Hyundai dengan Global Hyundai Standard yang disesuaikan dengan market Indonesia untuk memberikan extra customer satisfaction,” kata Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia Mukiat Sutikno, di Mataram, Senin (21/3) kemarin.

Spesifikasi lain yang dimiliki oleh mobil ini yaitu memiliki kelebihan pada suspense yang memakai Font Mac Pherson Strut Type dan Shock Absorber HPD. Di mana akan membuat pengendara nyaman walaupun sedang melewati jalanan yang tidak rata dan berlubang. Transmisi pada mobil ini hanya memiliki satu transmisi yaitu transmisi manual saja yang memiliki enam kecepatan. Kelebihan lain yang terdapat pada mobil ini adalah pada sistem rem. Pada rem cakram, terdapat lubang yang berfungsi untuk menghilangkan efek

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA - Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia Mukiat Sutikno foto bersama Ardi Wirja Ang Direktur PT Cakra Niaga Kencana saat peluncuran New Santa Fe, di Mataram, Senin (21/3) kemarin. panas pada saat mengerem.

Sistem ini sangat membantu ketika mengendarai pada saat melakukan rem mendadak.

“Meskipun mobilnya besar tapi kekuatan remnya tidak membuat mobil bergetargetar,” kata Mukiat.

Mobil New Santa Fe terlihat mewah elegan dan sangat sporty, sehingga sangat cocok jika dari berbagai golongan.

Dimensi bodi mobil Santa Fe dibalut dengan panjang 4.690 mm, lebar 1.880 mm, tinggi 1.690 mm dengan jarak sumbu roda mencapai 2.700 mm.

Berat Kosong hanya mencapai 1.874 kilogram dan berat isi mencapai 2.510 kilogram.

Apalagi bagian Interior Mobil

Dari Hal. 1 “Kemudian tidak ada dualisme lagi di DPD Partai Golkar.

Bahwa dengan perpanjangan SK Riau Kemenkumham dan dengan keputusan Mahkamah Agung soal Munas Bali, maka kita sudah sepakat untuk melaksanakan Munas Luar Biasa. Jadi mohon ini dimaklumi oleh teman-teman partai yang lain,” ujarnya.

Sejauh ini, Misbach mengaku pertemuan Suhaili baru dilakukan dengan pimpinan Partai Gerindra, PKS dan PAN. Sementara, untuk sejumlah pimpinan parpol yang lain komunikasi baru dilakukan melalui hubungan telepon. Misbach menambahkan, dengan Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pun pihaknya sangat ingin membangun komunikasi.

“Kita sudah mencari-cari waktu, barangkali untuk ingin bersilaturahim ke beliau. Pak Suhaili barangkali nanti kita dampingi karena beliau sangat ingin bertemu dengan TGB,” ujar Misbach.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra NTB,

H. Willgo Zainar, SE, tak membenarkan juga tak menampik kabar pertemuannya dengan Suhaili untuk berkomunikasi terkait pergantian Ketua DPRD NTB. Terkait ini, Willgo hanya memberikan pernyataan normatif yang menegaskan bahwa komunikasi antar parpol di NTB berjalan cukup baik. “Kita semua saling menghormati dan menghargai terhadap sikap masing-masing parpol,” ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya melakukan pemisahan tegas terhadap mana wilayah internal parpol tertentu dan mana masalah kelembagaan DPRD NTB yang menjadi kepentingan bersama. “Saya kira tidak etis bila kita masuk masalah rumah tangga orang lain.

Demikian juga memasukkan masalah rumah tangga internal parpol dalam kelembagaan,” ujarnya.

Menurut Willgo, dalam dinamika yang berkembang saat ini pihaknya memberikan keleluasaan pada unsur pimpinan dan anggota fraksi Partai Gerindra di DPRD NTB untuk mencermati situasi secara bijaksana. “Karena kawan-kawan disana yang

Hyundai Santa Fe mempunyai kapasitas tempat duduk tujuh orang dengan kualitas tempat duduk yang sangat bagus.

“Harganya mulai dari Rp 530 juta. Sangat cocok untuk siapa saja,” kata Mukiat.

Dalam peluncuran produk baru Hyundai itu, turut hadir pula Ardi Wirja Ang dan Randy Ang selaku Direktur Utama dan Direktur PT Cakra Niaga Kencana. Selain itu juga hadir Deny Siregar selaku Sales Director PT Hyundai Mobil Indonesia. Dalam kesempatan itu semua pihak terlihat cukup antusias dalam memberikan produk terbaiknya kepada masyarakat NTB. (lin/*)

lebih paham dinamikanya.

Tentunya dengan pemilahan yang jelas mana masalah internal parpol dan mana masalah kelembagaan (DPRD NTB),” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPW PKS NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM mengakui bahwa dirinya memang pernah bertemu dengan Suhaili terkait persoalan ini.

Menurut Hadi, pembicaraan dibatasi hanya menyangkut aspek yang berkaitan dengan internal DPRD NTB, yaitu surat menyurat yang akhirnya memang dibacakan dalam rapat paripurna DPRD NTB. “Karena kalau internal parpol itu tentunya bukan ranah kami,” tegasnya. Hadi pun menegaskan, kepentingan PKS dalam persoalan ini adalah untuk memastikan bahwa konflik yang muncul terkait rencana pergantian Ketua DPRD NTB ini tidak mengganggu agenda-agenda DPRD NTB. “Untuk itulah kita sebatas membicarakan surat yang harus dibacakan. Dan dibaca semua. Sehingga ke depan kita berharap semua agenda sudah bisa berjalan dengan lancar,” tegas Hadi. (aan)

Komisi IV DPR RI Kawal Bulog Beli Gabah dan Jagung NTB Herman mengatakan, produksi gabah NTB pada tahun 2015 lalu sebanyak 2,3 juta ton. Begitu juga jagung yang produksinya menembus angka 1 juta ton. Produksi gabah dan jagung NTB sudah surplus. Namun di sisi lain, harga komoditas jagung di NTB pada tahun 2015 lalu anjlok sampai Rp 1.600 per Kg. Padahal Presiden telah menginstruksikan kementerian terkait supaya HPP jagung sebesar Rp 2.500 per Kg. Di tengah produksi jagung yang cukup tinggi di daerah, pemerintah malah berencana mengimpor jagung dengan harga Rp 3.000 per Kg. Untuk itulah, kata Herman, Komisi IV yang membidangi masalah pertanian ini akan segera menggelar rapat dengan kementerian terkait di

tingkat pusat. ‘’Supaya gabah, jagung masyarakat bisa terserap, harganya bagus di tingkat petani. Pada sisi lain juga tidak harus kita mendatangkan beras ke dalam wilayah NTB. Karena NTB surplus,’’ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, pentingnya ada kesamaan cara pandang antara pemerintah pusat, Bulog dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyerapan gabah dan jagung petani. ‘’Saya kira selama ini, memang koordinasi ini yang tersumbat. Tapi Alhamdulillah tadi sudah ada pemikiran dan bagaimana tindaklanjut dan ini yang kami upayakan,’’ tandasnya.

Petani NTB gigih Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama rombongan Komisi IV DPR RI, panen raya

alah bagian dari sikap kooperatif kliennya membantu negara memulihkan keuangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada proyek SPAM KLU tahun 2012.

Sementara dalam dakwaan, JPU menyebut terdakwa bersalah karena jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran pekerjaan proyek SPAM itu kepada PT. Artha Envirotama Jakarta sebesar Rp 12.066.379.000. Pembayaran itu menurut JPU tidak mengindahkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan “pembayaran bulanan /termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang”.

Karena tidak dilakukan sesuai ketentuan, maka menurut

JPU negara dirugikan Rp 1,5 miliar lebih didasarkan hitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB. Angka sebesar itu terbagi dua, sesuai modus dugaan korupsi yang dilakukan.

Pertama, indikasi mark up sebesar Rp 1.275.466.730. Ke dua, dalam kerugian negara juga dihitung berdasarkan hasil cek fisik ahli konstruksi Universitas Mataram, yang menemukan kekurangan volume pekerjaan dengan nilai Rp 246.075.345.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang – Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (ars/why)

Ajukan Banding, Terdakwa Korupsi Pembangunan Terminal Penumpang BIL

Suhaili Bangun Komunikasi dengan Pimpinan Parpol

Dari Hal. 1

Direksi Bulog Mengaku Salah Asumsi

Halaman 15

di Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Senin kemarin. Gubernur pada kesempatan itu mengatakan, bahwa petani di wilayah NTB begitu gigih dan kuat dalam membangun pertumbuhan hasil pertanian daerah. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya hasil pertanian dari tahun ke tahun, bahkan dapat diserap secara nasional oleh Bulog.

“Ini adalah gambaran kecil bahwa kegigihan dan kesungguhan dari para petani sangat kuat. Tinggal bagaimana mendapatkan dukungan dari pemerintah,’’ kata gubernur.

Gubernur menyampaikan dukungan penuh atas upaya dan aktivitas petani dalam mewujudkan kedaulatan pangan, salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas pertanian yang dibutuhkan para petani. (nas)

Mataram (Suara NTB) – Terdakwa perkara korupsi pembangunan terminal penumpang BIL (LIA), Nyoman Suwarjana resmi mengajukan permohonan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor, Senin (21/3). Ia datang dengan menunjuk penasihat hukum baru demi mengklaim keadilan.

Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Fathur Rauzi, SH mengatakan, dua penasehat hukum dari Kantor Hukum Humphrey R. Djemat, SH, LLM mendatangi pengadilan tipikor untuk memohon banding atas perkara nomor 40/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN Mtr. “Resmi mengajukan banding atas vonisnya,” terangnya dihubungi via telepon, Senin (21/3).

Ia menambahkan, permohonan itu diterima kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Pihaknya masih menunggu proses memori banding dari penasehat hukum terdakwa, Priscilla Djemat.”Setelah itu masuk, ada kontra memori.

Kita pelajari berkasnya. Setelah di Minut lalu dikirimkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram,” jelasnya.

Terdakwa korupsi pembangunan terminal penumpang BIL, I Nyoman Suwarjana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan telah diputus 13 tahun pidana penjara oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Mantan direktur PT Slipi Raya Utama itu juga dikenai pidana penjara tambahan selama lima tahun jika tidak membayarkan uang penggan-

ti kerugian negara.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan. Terdakwa dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah Rp 39.901.925.278,02.

Putusan Ketua Majelis Hakim, Wari Juniati, SH, MH juga berbunyi bahwa dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Terdakwa perkara korupsi terminal penumpang BILdan fasilitas penunjangnya, I Nyoman Suwarjana sebelumnya dituntut hukuman badan 16 tahun penjara. Disebutkan bahwa Direktur PT Slipi Raya Utama tersebut terbukti memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengerjaan terminal yang merupakan gedung induk BIL pada rentang 20082010. Akibat perbuatan Suwarjana, negara dirugikan Rp 43.679. 125.408,02. (why)

Empat Dugaan Korupsi di Dompu Diselidiki Kejaksaan Dari Hal. 1 Persoalan ke dua yang diproses, terkait bantuan bergulir untuk petani senilai Rp 10 miliar.

Sumber anggarannya dari Kementerian PDT RI. Pihak yang diklarifikasi terkait penyelidikan ini, masih menyentuh kelompok tani penerima. Terakhir kelompok yang dimintai keterangan Rabu pekan lalu. “Sudah ada banyak kelompok tani dimintai keterangan,” jelas Sutapa. Soal modus dugaan penyimpangan sampai spesifik pada persoalan anggaran, masih ditutup karena dalam proses pendalaman.

Persoalan ketiga, soal pengadaan Alkes pada Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Dompu. Nilainya mencapai Rp 1 miliar lebih. Ditanya jenis alat dan indikasi tindak pidana korupsinya, Sutapa mengaku belum mendapat konfirmasi dari tim.

Masalah ke empat, terkait

pembangunan Gedung Paruga Samakai yang dibangun dengan pagu anggaran Rp 10 miliar lebih. Secara fisik, gedung ini sudah rampung dan bahkan telah dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat Dompu. Namun konteks kasus yang diselidiki, menurut Sutapa dalam penyelidikan tim Pidsus. “Akan dicek secara fisik,” sebutnya.

Data secara umum lainnya, hanya disebut bahwa item indikasi penyimpangan itu akumulatif sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2014 sampai 2015. Empat indikasi persoalan tadi terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga banyak pihak yang diklarifikasi. ‘’da banyak yang sudah diklarifikasi. Ada pejabat aktif Dompu, banyak juga yang mantan pejabat,’’ terangnya.

Tidak menutup peluang, karena masih dilakukan pengembangan, banyak pihak yang akan diklarifikasi. (ars)

Dilematis Tegakkan Hukum Dari Hal. 1 Di satu sisi kami oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat atensi terkait kelautan dan perikanan. Di sisi yang lain, yang kami sidik itu rakyatrakyat yang memang perlu makan. Di sini ada benturan antara penegakan hukum dan kepentingan rakyat. Inilah kendala kami,’’ kata Kapolda kepada rombongan Komisi IV DPR RI (membidangi kelautan dan perikanan) yang melakukan kunjungan kerja di NTB, Senin (21/3).

Dikatakan, Polda NTB menyidik dua kasus terkait dengan pelarangan penangkapan lobster ini. Di satu sisi Pemprov NTB membela rakyatnya yang selama ini menggantungkan hidupnya dari menangkap lobster. Di sisi yang lain, Polda harus menegakkan hukum. Namun, karena be-

lum ada solusi terkait dengan pelarangan penangkapan lobster itu, kata Kapolda, maka pihaknya mencari solusi terbaik. ‘’Maka kami melakukan langkah-langkah pencegahanpencegahan, sosialisasi kepada masyarakat bersama-sama dengan Pak Danrem dan Pak Gubernur,”ujarnya.

Pihaknya berharap, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah melalui kementerian terkait segera memberikan solusi terkait dengan larangan penangkapan lobster tersebut. Sehingga ribuan nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari menangkap lobster ada solusi yang diberikan. ‘’Sampai saat ini belum nyata (solusi) dilakukan .

Sehingga penegakan hukum tetap menjadi kontradiksi. (rakyat tetap menangkap lobster) karena ini masalah perut,’’ katanya. (nas)

Selasa, 22 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov dan Komisi IV DPR RI Desak Pencabutan Larangan Penangkapan Lobster Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan Komisi IV DPR RI terus mendesak pemerintah pusat untuk mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 1 tahun 2015 tentang larangan menangkap lobster. Sejak keluarnya kebijakan tersebut awal tahun lalu, hingga saat ini belum ada kompensasi atau solusi yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada ribuan nelayan penangkap lobster di daerah ini.

“Lombok ada potensi lobster yang luar biasa. Ada lobster yang secara alamiah berkembang luar biasa. Dari situlah masyarakat kami lebih dari 7.000 orang mendapatkan hasil. Tiba-tiba datang peraturan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, dilarang menangkap lobster. Kalau saya berpikiran, kalau kita tidak bisa kasi orang kerja, orang mencari rezeki itu jangan dihambat. Orang demo dimana-mana akhirnya. Karena tanpa kompensasi dari kebijakan itu,” keluh Gubernur NTB, Dr.TGH. M.Zainul Majdi dihadapan rombongan Komisi IV DPR RI di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur, Senin (21/3) siang kemarin Gubernur mengatakan, KKP pernah menjanjikan akan memberikan kompensasi kepada ne-

layan penangkap lobster di daerah ini. Namun, hingga kini kompensasi yang secara spesifik kepada nelayan penangkap lobster tidak pernah ada.Akibatnya, kata gubernur, angka kriminalitas, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan segala macam yang menjadi konsekuensi sosial dari kesulitan ekonomi nelayan terjadi di lapangan.

“Ini merupakan salah satu kebijakan yang tidak mengindahkan kekhususan-kekhususan di masing-masing daerah. Kebijakan yang secara makro mungkin ada pembenarannya, secara jargon ada pembenarannya. Tapi secara riil menyusahkan masyarakat, tidak ada kompensasi apapun.

Pada akhirnya, mereka (nelayan) tak berdaya. Jadi bukannya kita

(pemerintah) menghadirkan kesejahteraan, tapi justru kebijakan yang tidak bertanggung jawab menurut saya,’’ kata orang nomor satu di NTB ini.

Zainul Majdi menambahkan, bukan Menteri KKP yang berhadapan dengan efek-efek sosial yang ditimbulkan akibat pelarangan itu. Namun, pemerintah daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat. ‘’Kalau tidak bisa ada kebijakan yang membantu rakyat, paling tidak jangan rakyat disusahkan,’’ katanya.

Gubernur mengaku sudah bersurat ke Menteri KKP untuk meminta Permen KP No. 1 tahun 2015 itu ditinjau kembali. Bahkan, jika Permen KP itu tak dicabut, kementerian diminta untuk membeli bibit lob-

(Suara NTB/nas)

KUNJUNGAN - Gubernur NTB,TGH.M.Zainul Majdi menerima kunjungan rombongan Komisi IV DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (21/3) siang kemarin. ster yang ditangkap para nelayan. Hal ini salah satu tawaran solusi Pemprov NTB kepada KKP. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si mengatakan, jika nelayan dilarang menangkap lobster maka harus ada solusi atau kompensasi yang diberikan oleh KKP. Sehingga, nelayan yang berjumlah 7.000 orang lebih yang selama ini menggantungkan hidupnya dari lobster tidak hilang. Herman mengatakan, persoalan ini memang menjadi perhatian komisi yang membidangi masalah kelautan dan perikanan ini.

Ia mengungkapkan, saat rapat kerja dengan Menteri KKP pihaknya selalu menanyakan apa kompensasi atau solusi yang diberikan kepada nelayan penangkap lobster pascakeluarnya larangan itu. KKP,

kata Herman, selalu mengatakan sudah ada solusi atau jalan keluar yang dilakukan kementerian dipimpin Susi Pudjiastuti tersebut.

“Tapi hari ini kami mendapatkan jawaban pasti bahwa belum ada solusi, belum ada kompensasi. Tentu informasi ini akan kami tindaklanjuti. Karena hajat hidup rakyat ini jangan dihilangkan. Justru hajat hidup rakyat yang berkembang ini ditumbuhkembangkan,” ujarnya.

Komisi IV, lanjut Herman mendesak Permen KP No. 1 tahun 2015 ini dicabut.

Ia melihat, dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ikan dan Penambak Garam disebutkan dalam salah satu pasal dengan tegas bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilarang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan penambak garam. (nas)

BLHP Keluarkan Rekomendasi Penambangan Pasir Laut Lotim Mataram (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB telah mengeluarkan rekomendasi mengenai rencana penambangan atau penyedotan pasir laut di perairan Lombok Timur (Lotim). BLHP menyatakan, rencana penambangan pasir laut di Gumi Patuh Karya itu layak secara lingkungan. ‘’Sudah, kemarin keluar rekomendasinya. Mereka sudah memenuhi persyaratan. Rekomendasinya sudah selesai (layak lingkungan),” kata Kepala BLHP NTB, Ir. Hery Erpan Rayes, MM dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Senin (21/ 3) siang kemarin.

Erpan menjelaskan, rencana penambangan pasir laut di Lotim itu layak secara lingkungan sesuai dengan hasil pembahasan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Namun, ada beberapa catatan yang harus dilakukan oleh investor yang akan melakukan penambangan pasir laut tersebut.

Diantaranya, mengenai adanya kekeruhan air laut jika dilakukan penambangan. Kemudian dikhawatirkan juga akan terjadi abrasi pantai. Terkait hal ini, investor yang akan melakukan penambangan sudah membuat antisipasi dengan membuat zona awal. Selain itu, investor juga diminta unutk memperhatikan hal yang terkait dengan berkurangnya kesejahteraan nelayan pada daerahdaerah yang berada di sekitar lokasi penambangan pasir laut.

Luas areal penambangan pasir yang diberikan sekitar 1.000 hektar. Ia menyebutkan, potensi pasir laut di Lotim jauh lebih besar dibandingkan di Lobar. Jika di Lobar potensinya sekitar 13 juta meter kubik. Tetapi di Lotim potensi pasir lautnya sebanyak 223 juta meter kubik. Namun yang m a s u k dalam dokumen yang diajukan investor tersebut sekitar 167 juta meter kubik.

Investor itu hanya akan mengambil 30 juta meter kubik.

Investor yang berencana menambang pasir laut di perairan Lotim, PT. Dinamika Atria Jaya. (nas)