Snt 22062016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 93 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 22 JUNI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mendagri Batalkan Puluhan Perda Bermasalah di NTB Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) secara nasional. Dari ribuan Perda yang dibatalkan, dari NTB berdasarkan data Kemendagri sebanyak 53 Perda. Terdiri dari sembilan Perda provinsi dan 44 Perda kabupaten/kota.

Asisten I Tata Praja dan Aparatur yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH mengatakan, seluruh Kepala Biro Hukum se Indonesia dipanggil Kemendagri ke Jakarta, Kamis

TO K O H

(23/6) besok terkait dengan pembatalan Perda tersebut. ‘’Saya kebetulan hari Kamis itu ke Jakarta menghadiri rapat berkaitan dengan pembatalan Perda itu di Kementerian Dalam Negeri. Seluruh Kepala Biro Hukum di-

panggil seluruh Indonesia untuk diberitahukan tentang pembatalan Perda itu,’’ kata Agus dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/6) malam.

Agus belum mengetahui jumlah persis Perda di NTB yang akan dibatalkan. Namun ia

mengatakan, Kemendagri selaku pejabat yang mempunyai kewenangan membatalkan Perda, ketika itu sudah dibatalkan maka sudah tidak mengikat. ‘’Saya menunggu penjelasan hari Kamis. Karena pertemuan kita hari Kamis. Di situlah kita berdiskusi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. Apakah pasti itu (jumlahnya yang dibatalkan) atau bagaimana,’’ujarnya.

Mantan Inspektur Inspektorat NTB ini mengatakan, pemer-

intah kabupaten/kota tak perlu resah dengan pembatalan Perda tersebut. Sepanjang ada alasanalasan hukum yang mendasar tak perlu ada keresahan. Karena memang, lanjutnya, suatu Perda dibatalkan karena dinilai ada hal yang bertentangan. ‘’Kita (daerah) hanya melaksanakan saja. Itulah makanya saya hari Kamis itu akan mendengar penjelasan terlebih dahulu sebelum saya memberikan penjelasan supaya ndak salah.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/uki)

BELUM DISERAHKAN - Alat pertanian bantuan Distan dan TPH NTB tahun 2016, belum didistribusikan oleh Distan TPH Kabupaten Bima kepada Poktan.

Di Kabupaten Bima

Guru Malas Mengajar

Alat Pemipil Jagung Belum Dibagikan ke Poktan

WAKIL Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer mengakui, indeks pendidikan di Kabupaten Bima masih rendah sesuai dengan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dulunya, ketika Kabupaten Bima masih bersatu dengan Kota Bima, Bersambung ke hal 15

Bima (Suara NTB) Puluhan alat pertanian dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan dan TPH) NTB hingga saat ini masih tersimpan di halaman Kantor Distan TPH Kabupaten Bima. Sedianya, bantuan tersebut akan dibagikan kepada kel-

ompok tani (Poktan) di 18 kecamatan di Kabupaten Bima.

Pantauan Suara NTB, alat pertanian seperti pemipil jagung dan alat penggiling multifungsi (untuk menggiling padi, jagung dan kedelai), terlihat menyesaki halaman Kantor Distan TPH Kabupaten Bima.

Informasi yang diperoleh, bantuan alat pertanian itu, salah satunya alat pemipil jagung, yang tercatat sebanyak 60 unit.

Selain alat pemipil jagung, juga ada alat pertanian lain yakni penggilling multifungsi yang jumlahnya sebanyak 205 unit.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Kondisi Pendidikan NTB

Angka Partisipasi Bagus, Buta Aksara Tinggi

Panggil Pejabat Kemendikbud

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan angka buta aksara di NTB masih relatif tinggi.

Bahkan datanya, di atas angka rata-rata nasional.

Kemendikbud mencatat, angka buta aksara di NTB sekitar 10 persen, sementara angka buta aksara nasional sekitar 3,7 persen.

KEJAKSAAN Negeri Mataram mengagendakan pemanggilan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penyelidikan dana TK/SD Model Mataram. Sebelumnya, dua mantan Kepala Dikpora Kota Mataram sudah diklarifikasi. ‘’Surat panggilan sudah kami layangkan ke Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

‘’PERSOALAN buta aksara ini luar biasa. Menurut data kami, di NTB ini masih sekitar 10 persen orang yang buta aksara. Angka ini di atas rata-rata nasional yang sekitar 3,7 persen,’’ Bersambung ke hal 15

Pidsus akan Ambil Alih Penyelidikan ’’Vertical Dryer’’ Mataram (Suara NTB) Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTB akan mengambil alih penyelidikan proyek alat pengering padi atau vertical dryer. Sementara penyelidikan proyek ini masih ditangani bidang Intelijen.

“Dalam waktu dekat, kami akan coba ambil penyelidikannya,” kata Aspidsus Suripto Irianto, SH, kepada Suara NTB, kemarin. Pertimbangannya, karena di Bidang Intelijen, sudah terlihat hasil puldata dan pulbaket. Dari gambaran awal itu, bisa dijadikan dasar pihaknya untuk menindaklanjuti ke tingkat penyelidikan. ‘’Kami koordinasi dengan Bidang Intelijen dulu. Kalau sudah oke, kami ambil alih,’’ sebutnya.

Sementara perkembangan terakhir penyelidikan proyek vertical dryer tersebut, sejumlah pihak sudah diklarifikasi. Pekan lalu salah satu pihak yang diklarifikasi adalah tim verifikasi bantuan, dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) NTB. Salah satunya, Ketua Tim verifikasi fisik proyek Nur Ilmia, selaku Kepala Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan TPH NTB. Bersambung ke hal 15

4 : 57

(Suara NTB/ist)

NERACA PENDIDIKAN - Sekda NTB, H.Rosiady H.Sayuti (tengah) bersama pejabat dari Kemendikbud, saat pemaparan neraca pendidikan daerah di Kantor Gubernur, Selasa (21/6) siang kemarin.

Karena Persoalan Ekonomi KEPALA Dinas Dikpora NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, masih banyaknya siswa yang drop out mengakui bahwa penyebab utamanya adalah persoalan ekonomi. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov NTB telah membuat Perda Pendidikan. Di mana sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penanganan pendidikan.

“Salah satu tujuannya adalah H. Muh. Suruji

mencegah adanya warga belajar di NTB drop out karena biaya. Seperti ada pemberian beasiswa miskin, BOS daerah, bantuan kepada guru yayasan. Ada enam itemnya termasuk beasiswa untuk perguruan tinggi,” kata Suruji, Selasa (21/6).

Dalam menekan angka drop out ini, kata mantan Kepala BKD dan Diklat NTB ini, Pemprov fokus menyentuh sekolah-sekolah swasta mulai dari tingkat madrasah diniyah, MI, M.Ts sampai MA, termasuk juga perguruan tinggi swasta.

Bersambung ke hal 15

5:07

12:19

15:39

18:09

19:23

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 22 Juni 2016

Halaman 2

Belum Sepekan Disosialisasikan Jangkau Masyarakat Miskin OPERASI Pasar yang digelar Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, dinilai sebagai langkah yang tepat di tengah melonjaknya harga di pasaran. Terlebih dengan kondisi perekonomian saat ini, diharapkan mampu menjangkau masyarakat tidak mampu. Demikian disampaikan, Camat Cakranegara, M. Salman Rusdi, Selasa (21/6).

Salman menjelaskan, Kampus Universitas 45 Mataram sebagai tempat operasi pasar, merupakan lokasi strategis. Artinya, masyarakat dari utara, selatan, barat dan timur di wilayah kecamatan Cakranegara dapat dengan mudah mengakses.

Rektor Universitas 45 Mataram selaku tuan rumah diberikan kehormatan membuka kegiatan operasi pasar tersebut.

Dan berpesan agar seluruh masyarakat kurang beruntung bisa membeli keperluan sehari - hari.

Harga kebutuhan pokok selain murah, masyarakat juga mendapatkan subsidi dari Kementerian Perdagangan melalui PPI dan Bank Indonesia. Misalnya, harga gula di pasar Rp 16.500/kg, dijual Rp 10 ribu/kg dan masyarakat mendapatkan subsidi Rp 6.500.

Begitu halnya dengan beras, bawang dan lain sebagainya.

Adanya subsidi pemerintah ini menjadikan masyarakat antusias dan beramai - ramai membeli. Bahkan diprediksi jumlah paket yang disediakan malah tidak cukup. Seperti penjualan beras oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya Rp 400 bungkus masih belum cukup, sehingga diminta ditambah mengingat kebutuhan masyarakat sangat banyak. “Tadi saya lihat beras dijual Bulog 400 bungkus, khawatir tidak cukup dan saya minta ditambah,” ujarnya.

Tingginya animo masyarakat ini tidak terlepas dari informasi secara pararel disampaikan melalui kelurahan hingga kepala lingkungan. Dengan harapan, ini dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Cakranegara.

Persoalan paling penting menurut Salman, kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan sekali saja. Tapi harus berkelanjutan hingga menjelang lebaran.

Dengan harapan, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan dinikmati hingga lebaran mendatang.

“Ini pertengahan bulan puasa. Kita harapkan kegiatan sama menjelang lebaran. Sehingga betul - betul masyarakat menikmati lebaran,” ujarnya. (cem)

(Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) Belum sepekan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram mensosialisasikan penggunaan karcis di dua tempat. Masing-masing sebuah supermarket dan sebuah rumah sakit swasta. Namun, para juru parkir kembali berulah dengan tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir.

Pantauan Suara NTB, di supermarket yang menjadi lokasi pertama disosialisasikan karcis parkir. Petugas parkir tanpa mengenakan rompi dan identitas sama sekali tidak memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan. Padahal, sesuai Perda Kota Mataram Nomor 7 tahun 2015 bahwa karcis parkir tersebut dapat digunakan untuk mengklaim apabila terjadi kehilangan barang milik pengendara.

Salah seorang petugas parkir ditemui memang menunjukan karcir parkir yang diberikan oleh UPTD Perparkiran. Namun, ia tidak memberikan karcis ke pengendara dengan alasan masyarakat tidak mau mengambil. “Kita kasih tidak mau diambil,” kilahnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPTD Perparkiran, H.

Syamsul Hakim mengaku, sudah membagikan 2.000 karcis parkir ke 587 juru parkir di Kota Mataram. Dengan jumlah karcis tersebut, masih terjadi kekurangan sehingga harus dilakukan pencetakan kembali untuk memenuhi kebutuhan jukir tiap harinya. “Sudah kita droping ke semua jukir,” aku Syamsul Hakim, Senin (20/6).

Penggunaan karcis sebagai upaya pemerintah khususnya UPTD Perparkiran untuk mengetahui jumlah setoran jukir tiap harinya. Artinya, jangan sampai terjadi kebocoran sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir.

“Kita tertibkan supaya tidak terjadi kebocoran PAD,” pungkasnya.

Terhadap optimalisasi penggunaan karcis tersebut, ia mengklaim sudah berjalan

(suara NTB/cem)

TIDAK BERIKAN KARCIS PARKR - Jukir di sebuah supermarket tempat dimana sosialisasi karcis parkir dilakukan, tidak memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan. Ulah jukir ini membuka peluang terjadinya kebocoran PAD. dengan baik karena 2.000 karcis yang tercetak sudah dibagikan ke 587 titik parkir di Kota Mataram. Namun, dalam waktu dekat ini akan dilakukan evaluasi terhadap penerapan karcis tersebut.

Ditanya soal jukir di salah satu supermarket yang tidak

Gaji 14 ASN Cair Akhir Bulan Mataram (Suara NTB) Gaji 14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkirakan akan cair akhir bulan ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menyampaikan gaji 14 akan cair lebih dulu dibandingkan gaji 13.

“Gaji 14 dulu yang cair untuk menyambut Lebaran dan gaji 13 belakangan,” ujarnya, Selasa (21/6). Pencairan gaji 13 yang diprediksikan setelah Lebaran dihajatkan guna memudahkan para ASN khususnya yang memiliki anak usia sekolah dalam menghadapi tahun ajaran baru.

Meski diperkirakan gaji 14 cair akhir Juni ini, Yance mengatakan petunjuk pelaksanaan (juklak) berupa Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) belum turun. Me-

ngenai tanggal tepat pencairan, Yance mengatakan pihaknya masih menunggu dua aturan tersebut.

Kendati belum ada juklak terkait pencairan gaji 14 ini, ia mengatakan pada intinya pihaknya sudah siap dengan anggaran untuk dua gaji yang diterima ASN di luar gaji bulanan mereka. Pemkot Mataram sejak beberapa waktu lalu telah mengalokasikan anggaran Rp 53,6 miliar untuk gaji 14 dan 13, dimana masing-masing dialokasikan sebesar Rp 26,3 miliar pada APBD Murni 2016.

Gaji ke-14 ini disampaikan Yance sebagai kompensasi tidak adanya kenaikan gaji ASN tahun ini. Biasanya setiap tahun pemerintah memberlakukan kebijakan menaikkan gaji ASN sebesar enam persen. Setelah Perpres dan PMK keluar, Yance me-

ngatakan pihaknya akan langsung mengeksekusi, mencairkan gaji ke-14 sebelum Lebaran. Jumlah ASN lingkup Pemkot Mataram yang akan mendapatkan gaji ke-14 dan 13 sebanyak 6.700 orang.

Selain menganggarkan gaji ke-13 dan 14 untuk para ASN, Pemkot Mataram juga menganggarkan pembayaran honor bulan ke-13 bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT). Besaran honor bulan ke-13 yang akan diterima PTT sesuai dengan honor yang dibayarkan setiap bulan. Jumlah PTT lingkup Pemkot Mataram lebih dari seribu orang. Sementara itu anggaran untuk honor bulan ke13 ini disiapkan Pemkot Mataram sekitar Rp 2 miliar. Pemberian honor bulan ke-13 ini adalah kebijakan Pemkot Mataram dan telah dilaksanakan sejak sekitar 14 tahun terakhir atau sejak 2002 lalu. (ynt)

Pemkot akan Tindak Tegas Perusahaan Tak Bayar THR

Lakukan Penyesuaian Tarif REVISI Perda menara telekomunikasi ditindaklanjuti oleh Pansus Raperda Kota Mataram tentang Retribusi Menara Telekomunikasi pada DPRD Kota Mataram. Ini menyusul turunnya putusan MK yang membatalkan aturan sebelumnya. Pansus yang dipimpin oleh Parhan, SH., saat ini tengah melaksanakan studi komparasi ke Kementerian Keuangan dan Ditjen Otda.

Tujuan dilakukannya studi komparasi, kata Ketua Pansus Menara Telekomunikasi, Parhan kepada Suara NTB, bahwa Dewan bersama eksekutif ingin mencari jalan tengah untuk penyesuaian tarif dari masing-masing menara telekomunikasi. ‘’Harus seimbang karena menara ini juga harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian di sana juga ada retribusi yang dipungut oleh pemerintah dari menara itu sendiri. Jadi ada keseimbangan,’’ terangnya.

Namun demikian, bukan berarti retribusi tarif menara telekomunikasi dihapuskan sama sekali. ‘’Ini sifatnya hanya penyesuaian,’’ cetusnya. Bisa jadi penyesuaian tarif ini mengarah pada pengurangan tarif menara telekomunikasi. Itu tergambar dalam keputusan Menteri Keuangan terkait tata cara pemungutan retribusi menara telekomunikasi. ‘’Bisa jadi nanti retribusinya itu akan mengecil, ada kalanya juga bertambah dari tarif yang kemarin,’’ katanya. Karena berbicara masalah menara telekomunikasi, itu juga diatur berdasarkan zonasi. Meskipun selama ini, retribusi menara telekomunikasi menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Kota Mataram, namun ketika putusan MK turun, menurut Parhan tidak akan menjadi masalah yang serius. Sepanjang ada keseimbangan terkait penyesuaian tarif dimaksud.

Yang tidak kalah pentingnya adalah harus ada keseimbangan antara keberadaan menara telekomunikasi itu dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Terkait kebijakan pemerintah memberlakukan pola tower bersama, politisi PKS ini memandang hal itu sebagai solusi yang menarik di tengah keterbatasan lahan. ‘’Malah itu lebih bagus. Supaya tidak semrawutlah seperti yang kita lihat kemarin-kemarin,’’ ujarnya.

Anggota Komisi I ini juga menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk memperketat izin pembangunan menara telekomunikasi. Karena selama ini, tidak sedikit pembangunan menara telekomunikasi menuai kritik dari masyarakat. ‘’Kita berharap BPMP2T (badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram itu benar-benar selektif terhadap pihak yang mengajukan izin pembangunan menara telekomunikasi,’’ sarannya.

Karena bagaimanapun, pembangunan menara telekomunikasi akan memberi dampak kepada masyarakat.

Seperti masalah radiasi dan lain sebagainya. (fit)

Parhan

Jukir Enggan Berikan Karcis Parkir

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan menindak tegas perusahaan yang tidak membayar hak THR (tunjangan hari raya) bagi karyawannya. Pemberlakuan sanksi tegas ini berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2016. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos kepada Suara NTB, Selasa (21/6).

Khalik menjelaskan dalam Permenaker tersebut ada tahapan sanksi yang ditetapkan yaitu teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Sanksi pembatasan kegiatan usaha ada dua jenis yaitu pembatasan kapasitas produksi, baik berupa barang maupun jasa

dalam waktu tertentu dan juga penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi perusahaan.

“Sanksi pembekuan kegiatan usaha yang secara spesifik diberlakukan untuk menghentikan seluruh proses produksi barang dan jasa di perusahaan dalam waktu tertentu,” jelasnya. Pemberian sanksi ini disampaikan Khalik berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Terkait sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai pengusaha memenuhi kewajibannya untuk membayarkan THR para pekerjanya. Disosnakertrans Kota Mataram juga membuka posko pelaporan bagi para karyawan yang tidak mendapatkan haknya menerima THR dari perusahaan dimana mereka bekerja. “Informasi dan laporan dari pekerja sangat kita harapkan karena kita membu-

ka pos pengaduan di ruang Bidang Hubungan Pengawasan dan Hubungan Industrial Disosnakertrans Kota Mataram,” terangnya.

Di dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 juga ditetapkan bahwa karyawan yang memiliki masa kerja minimal satu bulan berhak terima THR. Permenaker terbaru ini diterangkan Khalik merupakan salah satu peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Secara resmi aturan terbaru ini juga menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Dalam aturan lama tersebut pembagian THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal tiga bulan. Jumlah THR bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan juga harus dihitung secara proporsional. (ynt)

memberikan karcis ke pengendara? Syamsul menegaskan akan mengkroscek hal tersebut. Jika terbukti, maka akan diberikan sanksi tegas berupa pemberhentikan. “Kita akan berhentikan. Banyak kok yang daftar jadi jukir. Kalau nakal - nakal ngapain diper-

tahankan,” tegasnya.

Tingkah jukir seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadi kebocoran PAD Kota Mataram. Padahal, pemerintah sudah memberikan kebijakan dengan memberikan 70 persen dari pendapatan parkir milik mereka. (cem)

BKD Klaim Tingkat Kehadiran ASN 96 Persen

(Suara NTB/dok)

Hj. Dewi Mardiana Ariany Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram mengklaim tingkat kehadiran pegawai selama Bulan Maret hingga pertengahan Ramadhan atau 16 Juni mencapai 96 persen.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, penggunaan absensi sidik jari dinilai telah berhasil dan efektif dalam meningkatkan kehadiran aparatur sipil negara. Hal ini dapat dilihat dari daftar hadir bulanan di satuan kerja perangkat daerah, jika dibandingkan dengan manual.

Dilihat dari tingkat kehadiran sambungnya, setelah menerapkan absen sidik jari terbukti tingkat kehadiran lebih meningkat dengan persentase kehadiran rata - rata 96 persen.

Persentase tingkat kehadiran ASN tidak hanya dilihat saat dilakukan inspeksi mendadak. Tetapi secara kumulatif dihitung sejak Bulan Maret hingga Juni.

Artinya, absensi sidik jari

ini akan berpengaruh terhadap kinerja ASN dan print out absensi tidak dapat dimanipulasi meski jam kerja tertera pagi dan sore hari.

Penerapan absensi sidik jari sebenarnya sebagai motivasi ASN, untuk meningkatkan disiplin. Kedisiplinan ini tentunya harus diimbangi dengan kinerja. Sebaliknya, jika ASN terlambat bahkan tidak masuk akan berpengaruh terhadap pemotongan tunjangan kinerja daerah. Berbeda halnya, apabila ASN secara terus menerus tidak masuk maka penerapan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS. “Dilihat kumulatif tingkat kehadirannya.

Kalau lebih dari 40 hari, kita akan panggil,” kata Dewi.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram ini menambahkan, pemotongan TKD berdasarkan surat keputusan Walikota nomor 521/IV/ 2016 tentang perubahan atas keputusan Walikota Mataram Nomor 50/I/2016 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil lingkup Pemkot Mataram.

Terhadap pemantauan pegawai, sebenarnya tidak serta merta harus diserahkan ke BKD. Pimpinan SKPD memiliki tanggungjawab yang melekat untuk mengontrol stafnya. Dalam PP 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai diatur bahwa pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kasi, kabid hingga kepala dinas. (cem)

Terminal Mandalika Jelang Mudik Lebaran

Penumpang Masih Sepi, Preman Diduga Marak Seorang pria paruh baya duduk di depan loket sebuah agen bus di dalam area Terminal Mandalika. Setiap ada yang datang dan memarkir kendaraannya, ia langsung mendekati dan menawarkan tiket bus. Saleh, pria paruh baya itu bekerja sebagai agen salah satu bus malam tujuan Bima-Surabaya-Malang.

DUA pekan menjelang Lebaran, Saleh mengeluh penumpang masih sepi, khususnya tujuan Pulau Jawa. Ia membandingkan dengan kondisi bulan Ramadhan tahun lalu, dimana pada dua pekan sebelum Lebaran penumpang telah mulai ramai. “Penumpang belum ramai. Sama saja dari kemarin, sekarang satusatu saja belum dapat penumpang. Kalau puasa tahun lalu minggu kedua sudah ramai, sekarang ndak ada,” keluhnya.

Ia menduga sepinya penumpang karena murahnya harga tiket pesawat, bedanya tidak begitu jauh dengan harga tiket bus. “Kalau dulu ramai.

Sekarang sudah dua minggu puasa belum dapat apa-apa.

Ini mungkin karena tiket pesawat murah. Biasanya juga sudah banyak yang booking tiket bus,” tambahnya.

Saat ini harga tiket bus

masih normal atau belum kena tuslah. Biasanya kenaikan harga tiket akan terjadi tujuh hari sebelum dan sesudah Lebaran. Saleh mengatakan kalau penumpang tujuan Pulau Sumbawa khususnya Bima tetap ramai. Sementara tujuan Pulau Jawa yang masih sepi. Busnya hanya mengangkut penumpang ke Jawa jika ada penumpang dari Bima yang melanjutkan ke Surabaya atau Malang bahkan Jakarta. “Tumben begini tahun ini. Mungkin tinggal seminggu ke depan baru ramai,” harapnya.

Sepinya penumpang tujuan Pulau Jawa dikeluhkan Saleh tak hanya menjelang mudik ini. Namun telah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Busnya biasanya memberangkatkan penumpang dengan tujuan MalangSurabaya dua kali sehari.

“Tapi sudah beberapa bulan ini tidak pernah ada penumpang. Pagi saja sekarang jalan (berangkat) dan itu cuma sekali,” jelasnya.

Saleh masih berharap dalam satu pekan ke depan, penumpang bus bisa lebih ramai khususnya tujuan Pulau Jawa. Seperti prediksi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram bahwa akan ada peningkatan 10 persen jumlah penumpang pada mudik Lebaran tahun ini.

Kondisi terminal yang sepi penumpang juga menurut Saleh karena masih maraknya para preman yang juga bertindak sebagai calo tiket di dalam kawasan terminal. Ia mengatakan dua pekan lalu dua orang preman diciduk polisi karena diduga memalak penumpang.

Ada juga preman yang memaksa penumpang untuk membeli tiket dari mereka.

Karena tidak resmi, penumpang yang membeli tiket lewat calo ini akan naik di luar terminal. Tapi seringnya bus tidak mau menaikkan mereka karena mereka bukan penumpang resmi.

“Itu sudah salah satu dam-

(Suara NTB/ynt)

MENAIKKAN PENUMPANG - Dua pekan sebelum lebaran, penumpang khususnya tujuan Pulau Jawa yang berangkat dengan transportasi darat masih sepi. Salah satu bus di Terminal Mandalika sedang menaikkan penumpang. paknya. Makanya kalau ada ndak kayak gini,” tambahnya. saya punya penumpang, saya Saleh yang telah puluhan tahun kasih nomor HP, mereka min- bekerja di terminal sebagai ta naik di luar, karena takut agen bus ini telah mengenal masuk terminal. Ada preman kondisi terminal. Menurutnya yang juga suka malak di sini. beberapa tahun lalu tidak ada Biasanya pagi-pagi banyak preman yang suka memalak penumpang duduk di ruang dan bertindak sebagai calo. tunggu, sekarang mana ada, “Kalau dulu aman. Mungkin karena banyak yang ndak pujarang,” ceritanya.

“Memang rawan terminal nya kerjaan akhirnya malakin ini. Di Jawa juga rawan tapi orang,” sesalnya. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 22 Juni 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Wajib Bayar THR H-7 Lebaran Mataram (Suara NTB) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB sigap menyikapi turunnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.RI Nomor: 1/ MEN/VI/2016 Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2016, yang disampaikan kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota seIndonesia.

Berkenaan dengan hal itu, Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Wildan mengatakan, dalam rangka koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2016 di NTB, sesuai laporan tertulis kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, bahwa : 1. Telah dibentuk tim koordinasi pembayaran THR dan posko satuan tugas ketenagakerjaan lingkup Dinas Disnakertrans Provinsi NTB dan telah di SK-kan.

2. Tugas tim antara lain, memantau pelaksanaan pembayaran THR, menerima pengaduan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaiannya dengan perusahaan dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, serta instansi/lembaga terkait, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tim secara spesifik di bentuk pada

bidang yang secara fungsional menangani hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur pegawai pengawas ketanagakerjaan dan pegawai mediator hubungan industrial, dan tim mulai efektif bekerja sejak 20 Juni 2016 hingga 15 Juli 2016. Tugas tim tidak terbatas pada hari kerja, tetapi juga pada hari libur cuti bersama yaitu tanggal 4, 5, dan 8, Juli petugas piket adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial yang beragama non muslim.

4. Guna mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintah terkait dengan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2016 yang obyeknya adalah pekerja dan pengusaha dan lokusnya berada di Kabupaten/Kota, dalam hal ini telah dilakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota se-NTB agar menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 1/MEN/VI/2016 kepada Bupati/Walikota, agar membentuk tim, melakukan pengawasan dan pengendalian dan memastikan pekerja di daerahnya telah menerima haknya, kemudian hasilnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota serta tembusan Gubernur NTB. Selanjutnya H. Wildan di ruang kerjanya, Selasa (21/ 6) siang kemarin menerang-

kan, sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

1. Hari Raya Keagamaan, adalah hari raya Idul Fitri bagi pekerja yang beragama Islam, Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama kristen, katolik dan protestan, Hari raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu, dan Hari raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha, serta Hari Raya Imlek bagi Pekerja/Buruh yang beragama Konghucu.

2. Pengusaha, wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih, dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWTT atau PKWT 3. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus, atau lebih diberikan THR sebesar 1 (satu) bulan upah; 4. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 di kali upah sebulan; 5. Upah satu bulan sebagaimana dimaksud adalah upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau upah pokok termasuk tun-

jangan tetap; 6. Bagi pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut: a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan; b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

7. Apabila penetapan besaran nilai THR Keagamaan berdasarkan PK, PP, PKB, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana dimaksud, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan yang telah dilakukan.

8. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

9. Pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWTT dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari

sebelum Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR Keagamaan, dan tidak berlaku bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT yang berakhir sebelum Hari Raya Kegamaan.

10.Pekerja/buruh yang dipidahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, berhak atas THR Keagamaan pada Perusahaan yang baru, apabila dari perusahaan yang lama Pekerja/Buruh yang bersangkutan belum mendapatkan THR Keagamaan.

11.Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja Buruh dikenai denda sebesar 5 % (lima persen) dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.

12.Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha

untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh.

13.Denda dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan Pekerja/ Buruh yang diatur dalam PP, PKB. 14.Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dikenai sanksi administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami minta kepada seluruh perusahaan, jangan lalaikan kewajibannya, berikan hak pekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dibayar sebelum H7 lebaran juga alangkah bagusnya, karena bisa saja ada pekerja yang akan mudik jauh. Pastikan hak-hak pekerja sudah diselesaikan setelah pekerja melaksanakan kewajibannya kepada perusahaan,” demikian imbauan H. Wildan.

Per a turan Mente r i Ketenagakerj-

aan.RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Sangsi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Bahwa sanksi administratif berupa, teguran tertulis, pembetasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

1. Sanksi administratif diberikan kepada pengusaha atas perbuatan : a. Tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja; b. Tidak membagikan uang service kepada pekerja; c. Tidak menyusun struktur skala upah, dan tidak memberitahukan kepada pekerja; d. Tidak membayar upah sampai melewati batas waktu; e. Tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda ; dan/atau f. Melakukan pemotongan upah lebih dari 50 % dari setiap pembayaran upah yang di terima pekerja.

H. Wildan menegaskan, terhadap sanksi-sanski inipun, pemerintah tak akan main-main menyikapi perusahaan yang melanggar ketentuan. (bul/*)

Akses Kredit Lunak Lemah, Rentenir Menjamur MENTERI Koperasi UKM RI, AA Gede Ngurah Puspayoga dijadwalkan akan melakukan kunjungankerjakeNTBpadaJumatakhir pekan ini. Kunjungan kerja ini untukmenyeraplangsungseluruhpersoalan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di NTB. ‘’Saya sudah undang langsung Pak Menteri, dan sudah di iyakan pada Jumat ini,” kata Kepala Dinas

KoperasidanUMKMNTB,Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M. Si di ruang kerjanya, Selasa (21/6) kemarin.

Kehadiran Menteri Koperasi danUKMRIinitaklepasdarikedekatan emosional menteri asal Pulau Dewata itu dengan NTB. Terlebih dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB saat ini. Kata Hj. Selly ada 500 undangan dari unsur koperasi dan

UMKM, termasuk dari unsur dinasnya yang membidangi akan dipertemukan langsung dengan menteri di Balatkop Mataram. ‘’Pertemuannantiuntukmencari benang merah persoalan koperasi dan UMKM di NTB,’’ tandas mantanKepalaDinasPendapatanDaerah NTB ini. Persoalan-persoalan dibahas diantaranya menyangkut masih beratnya akses Kredit Usaha

Rakyat (KUR), terutama kepada pengusaha-pengusahamikro.Maka dariitu,tigaperbankanmilikpemerintah penyalur KUR akan dihadirkan yaitu BRI, Mandiri dan BNI. Sellymengatakan,karenaberatnya akses kredit lunak inilah, terutama kepada pedagang-pedagang bakulan, sehingga rentenir masih menjamur. Padahal, dalam kenyataandilapangan,pengusaha-pengusaha kecil yang tak memiliki jaminan tingkat kepatuhannya membayar kredit cukup tinggi.

Asalkan petugas bank berkesempatan datang setiap harimelakukan penagihan.

Di NTB terdapat sebanyak 645.788 pelaku UMKM. Terdiri dari 579.623 mikro, 62.794 kecil, 2.957 menengah dan 414 kategori besar.

Dominan pelaku usaha mikro inilah yang mestinya diperhatikan, caranya dengan tetap melakukan pembinaan. ‘’Bagaimana ndak pagipagi ditongkrongin, digedor sama ‘’bank rontok’’ (rentenir). Banyak keluhan UMKM tak bisa dapat modal KUR. Selanjutnya nanti kita minta pertimbangan dan solusi dari Pak Menteri,’’ katanya.

Demikian juga mengenai persoalan koperasi. Saat ini koperasi telah dikepung persaingan dari industri keuangan. Salah satunya Pegadaian yang menawarkan beragam produk. Sementara di satu sisi, koperasi sangat dibatasi bahkan sekadar untuk

melaksanakan program deposito.

Koperasimemilikiperanyangsangatstrategisdalammengembangkan UMKM, namun tidak jarang dijumpai ketika UMKM nya sudah besar dicaplok langsung oleh perbankan. ‘’Setelah dibesarkan, koperasi yang membinajustruditinggalkan.Inijuga persoalan,sehinggakoperasitakmajumaju,” tambahnya.

Selly mengatakan, selanjutnya akan mendengar arahan langsung dari Menteri Koperasi dan UKM RI, programnya akan mengawinkan langsung UMKM dengan koperasi. Caranya, setiap pelaku UMKM akan diwajibkan menjadi anggota koperasi.

(Suara NTB/bul)

Selain itu, diwacanakan akan dilakukan regenerasi pengurus koperasi. Sehingga pengurus yang ada tidak menjadi pengurus abadi. ‘’Yang tua-tua bisa diganti

sama yang muda-muda dalam periode tertentu. Ini bisa dibahas pada RAT. Sehingga selalu ada semangat baru mengembangkan koperasi,’’ pungkasnya.(bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 22 Juni 2016

Akomodir Tenaga Difabel KETUA PKK Kabupaten Lombok Utara (KLU), Hj. Rohani Najmul Akhyar, mengeluhkan minimnya serapan tenaga kerja difabel di daerah. Padahal dalam undangundang hingga peraturan menteri, telah mengatur pemberian ruang kerja bagi tenaga kerja difabel atau para penyandang cacat.

“Ada aturan di undangundang yang mengatur bahwa setiap perusahaan harus memiliki karyawan difabel (disabilitas atau ca(Suara NTB/dok) cat) jika mencapai jumlah Hj. Rohani Najmul Akhyar karyawan tertentu. Harapan kita ini direspons, dan tidak memandang sebelah mata bagi mereka yang cacat,” tegas Rohani, Selasa (21/6).

Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat, pengertian penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. ( Pasal 1 ). Penyandang cacat dalam UU itu, dikategorikan menjadi 3 ( tiga ) jenis yaitu, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Demikian pula pengertian penyandang cacat yang dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998.

Meski demikian, Rohani Najmul Akyar memaklumi minimnya serapan tenaga kerja disabilitas ini, dikarenakan dua hal.

Sumber daya manusia dari mereka yang mengidap kelainan belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa kerja. Oleh karena latar belakang pendidikan belum memadai, ia pun meminta agar Pemda KLU menyiapkan sarana dan prasarana yang bisa diakses. “Dalam waktu dekat, kita inginkan ada sekolah inklusi yang dibangun oleh pemerintah, selain keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB),” sambungnya.

Rohani mengaku turut memantau keberadaan tenaga kerja difabel di SKPD Pemda KLU. Sejauh ini ia melihat sudah ada beberapa tenaga kerja difabel yang direkrut meskipun berstatus kontrak. Ke depannya, ia menginginkan agar rekrutmen tenaga kerja difabel minimal 30 persen di seluruh instansi milik Pemerintah. Demikian pula dengan instansi swasta, agar kesempatan kerja diberikan ruang yang sama antara calon tenaga kerja normal dengan mereka yang difabel.

Semasih aktif di Gerakan Organisasi Wanita (GOW) – 5 tahun lalu, Rohani mengaku turut berkiprah dengan LSM di Lombok Utara untuk membantu memfasilitasi penyandang cacat. Misalnya dengan memberikan prasarana, kursi roda.

Dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, pihaknya juga telah bekerjasama dengan Pemprov NTB, LSM yang berbasis di Yogyakarta serta lembaga UCV dari Amerika Serikat. Kerjasama itu ditujukan untuk meningkatkan skil, pengetahuan serta kemampuan para penyandang cacat asal KLU. “Studi banding yang pernah kami lakukan ke Yogyakarta, kami melihat ada penyandang difabel yang mengajar di Sekolah Inklusi. Bahkan dia juga menempuh S2 dan mengajar Psikologi Anak,” ujarnya terinspirasi.

Dari pengalaman itu, Rohani pun memiliki hasrat agar satu kesempatan ia bisa mendatangkan penyandang difabel dimaksud ke Lombok Utara. Penyandang cacat yang berpendidikan tinggi akan dijadikan motivator bagi penyandang disabilitas di KLU. “Terpenting adalah pemerintah melirik potensi, karena kami melihat di luar daerah para penyandang cacat memiliki beragam latarbelakang, ada yang ahli di bidang musik, komputerm sampai otomotif,” tandasnya. (ari)

Rekanan Bantah Pekerjakan Anak di Bawah Umur Selong (Suara NTB) Pihak rekanan dalam proyek pembangunan jembatan penghubung antara Kelurahan Pancor dengan Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong yang ambruk, Selasa (14/6) lalu membantah jika sudah mempekerjakan anak di bawah umur. Dalam pengecoran jembatan yang jatuh ke dasar Sungai Tojang di Lingkungan Muhajirin itu, pihak rekanan secara tegas menyatakan jika tidak ada anak dipekerjakan di bawah umur.

Dikonfirmasi Suara NTB di gedung DPRD Lotim, Senin (20/ 6) lalu, Direktur CV Filar Mandiri, H. Salman, selaku kontraktor dalam proyek ini memastikan jika puluhan pekerja yang menjadi korban ambruknya jembatan itu tidak ada yang di bawah umur. Kemungkinan, katanya, korban yang diduga masih di bawah umur ketika itu sedang menonton pengecoran proyek senilai, Rp 765 juta untuk tahap kedua tersebut.

“Tidak ada pekerja yang di bawah umur seperti kabar yang beredar, kemungkinan korban yang diduga di bawah umur itu anak pekerja yang datang bersama bapaknya yang sedang ikut ngecor atau anak-anak sekitar lokasi yang sengaja datang melihat proses pengecoran,”kilahnya.

H. Salman mengaku masih sok atas insiden ambruknya jembatan itu, ia enggan berkomentar terlalu banyak ketika ditanya terkait proses pelaksanaan atau pengerjaan proyek tersebut. Salman hanya mengungkapkan, jika saat proses pengecoran ia secara langsung turun ke lapangan untuk memantau proses pengecoran. Sampai hampir selesainya pengecoran itu ia tidak menemukan adanya kendala apapun dalam pelaksanaannya, sehingga pengecoran tetap dilakukan hingga tersisa satu molen. Sekitar pukul 14.00 Wita, tuturnya, ketika itu ia pergi meninggalkan lokasi pengecoran jembatan itu untuk pergi shalat ke Masjid Besar Pancor. Usai shalat, ia mendapatkan informasi tentang ambruknya jembatan itu melalui sopirnya.

Terkait para pekerja yang mengalami luka maupun korban yang meninggal dunia, pihaknya mengaku sudah mengunjungi pihak keluarga korban baik di rumah maupun yang masih dirawat di rumah sakit. “Bantuan sudah kita berikan ke semua korban,” ungkapnya.

Sementara, Plt. Kadis Pekerjaan Umum (PU) Lotim, Ir. Sateriadi, enggan terlalu berkomentar secara teknis terkait pekerjaan jembatan itu hingga ambruk dan menewaskan 5 korban jiwa dan 5 luka-luka. Pastinya, kata Sateriadi yang juga Kadis Dukcapil ini, Pemda Lotim sudah siap bertanggung jawab dan sudah menyerahkan bantuan ke semua korban. Untuk kelanjutannya nanti, katanya, pihaknya akan mengkomunikasikan hal tersebut ke pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disosnakertrans) Lotim. (yon)

Ramadhan, Bukan Bulan Bermalas-malasan Selong (Suara NTB) Bulan Ramadhan, bukan berarti tidak bekerja.

Bekerja harus terus dilakukan. Berpuasa di bulan Ramadhan bukan alasan untuk bermalas-malasan.

Bulan puasa bukan bulan tidur. Akan tetapi, etos kerja harus makin ditingkatkan.

“Kalau kerjaannya tidur saja, karena alasan tidur itu pahala, itu salah. Itu bulan tidur namanya,” ungkap Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan saat kegiatan Safari Ramadhan di Dusun Bangle Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading beberapa waktu lalu .

Bupati Lotim mengajak agar seluruh masyarakat Lotim ini menjadikan bulan Ramadhan ini untuk perenungan. Seperti halnya merenungkan setiap isi ceramah yang disampaikan para tokoh agama. Bahkan tidak ada ceramah sekalipun, bulan Ramadhan ini sudah menjadi bulan ceramah untuk umat.

Bupati kembali menyinggung terjadinya kenaikan harga-harga di bulan puasa. Terjadinya kenaikan harga dikarenakan tidak bisa tahan hawa nafsu. Bupati menyindir banyak masyarakat yang biasanya membeli beli telur satu, pada bulan Ramadhan harus

membeli lima. Untuk itu, ujarnya, umat Islam harus koreksi diri dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam berbelanja.

Selain itu, dirinya melihat fakta di bank yang dimilikinya. Banyak orang mengambil uang pada bulan puasa. Uang tersebut sebagian besar untuk konsumtif. Padahal, agama mengatur agar tidak berlebihlebihan, akan tetapi tidak dilaksanakan. Bupati meminta masyarakat Lotim tidak menghabiskan uang untuk membeli kebutuhan yang tidak perlu.

Bulan Ramadhan, ungkapnya, hendaknya dijadikan momentum saling memaafkan lahir batin. Atas nama pemerintah daerah, bupati menyampaikan pengakuannya bahwa masih banyak yang kurang dalam memimpin. Banyak harapan masyarakat belum terpenuhi. Banyak masjid belum selesai. Banyak orang miskin. Belum semua diberikan makan dengan baik. Banyak jalan belum selesai diaspal.

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Bangle Bangle Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading beberapa hari lalu.

Sejauh ini, yang sudah dilakukan Bupati Lotim, fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi atau pembangunan pasar. Meski demikian, infrastruktur jalan tidak akan

Disbudpar Lotim Berencana Buat Ikon Pariwisata Selong (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berencana membuat ikon pariwisata dalam menarik wisatawan datang ke Gumi Selaparang ini. Adanya ikon ini, diyakini akan mampu menggaungkan nama Kabupaten Lotim, terutama di sektor pariwisata yang berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan.

Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (21/ 6), Kepala Disbudpar Lotim, Haryadi Djoewayni, SH, MH, memandang masih minimnya jumlah wisatawan yang bekunjung ke Lotim disebabkan belum adanya ikon pariwisata yang dimiliki. Padahal, Lotim memiliki potensi pariwisata yang sangat banyak, indah dan potensial. “Kalau kita berbicara objek wisata, Lotim tak kalah saing dengan daerah-daerah lain. Bahkan,

(Suara NTB/yon)

Haryadi Djoewayni Lotim memiliki objek wisata yang sangat banyak dan potensial,” ungkapnya.

Mantan Asisten I Setdakab Lotim ini, tidak mengingkari, wisatawan lebih senang ke Lombok Barat (Lobar), karena ada Pantai Senggigi yang menjadi ikon pariwisatanya. KLU karena ada Gili Trawangan, begitupun daerah-

daerah lainnya. Seperti yang disampaikan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, Lamongan punya wisata bahari Lamongan, dengan wisata bahari itu mereka mampu mengarahkan masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke daerah tersebut.

“Kenapa Lotim hanya menjadi lintasan wisatawan dan Lobar, KLU tujuan utamanya, karena ada ikon pariwisatanya yakni Senggigi dan Gili Trawangan,” ungkapnya.

Untuk itu, ujarnya, dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan semua pihak terkait dalam mengelola potensi pariwisata Lotim lebih maksimal, baik di sektor wisata alam, perpantaian, pegunungan dan lainnya.

“Nanti, ikon pariwisata ini akan dilengkapi sarana dan prasarananya seperti adanya air bersih, listrik dan sarana lainnya yang dapat membuat wisatawan merasa betah dan nyaman di sana,” ungkapnya. (yon)

Nihil, Sidak Tembakau Ilegal di KLU Tanjung (Suara NTB) Inspeksi mendadak (sidak) tembakau ilegal yang dilakukan oleh Bea Cukai Mataram, aparat kepolisian dan Satpol PP NTB, di KLU, Selasa (21/ 6), nihil. Hal ini mengindikasikan, para pedagang di KLU tidak satu pun yang berani mengedarkan rokok/tembakau ilegal atau tembakau yang tidak memiliki pita cukai ataupun cukai palsu.

Gabungan tim yang menggelar sidak, langsung menyasar dua lokasi yakni pasar tradisional Pemenang dan pasar tradisional Tanjung. Tim yang beranggotakan belasan orang itu mendatangi beberapa pedagang.

Mereka menanyakan sejumlah barang yang menjadi objek pemantauan, meminta informasi harga jual dan harga beli serta keberadaan stok. Tidak luput, produk yang dihasilkan dari daun tembakau juga dipertanyakan. Dari sejumlah sampel produk di beberapa pedagang yang diperlihatkan, Tim tak menemukan satu pun produk rokok /tembakau yang ilegal.

Perwakilan Bea Cukai NTB, Supirman, kepada wartawan mengakui hingga sidak di Pasar Tanjung belum menemukan objek yang diduga beredar. Atas kondisi ini pun, ia bersyukur karena pedagang di KLU tidak melanggar aturan.

“Belum ada hasil. Setelah kita survei beberapa pedagang di KLU, kita berkesimpulan semuanya mematuhi aturan,” ujar Supirman.

Khusus pemantauan terhadap produk berbahan tembakau, kata dia, Tim memfokuskan pada pengecekan pita cukai tembakau, kandun-

(Suara NTB/ari)

SIDAK - Aparat Satpol PP NTB bersama petugas keamanan saat melakukan sidak terhadap peredaran tembakau, khususnya yang ilegal di KLU, Selasa (21/6). gan atau isi dalam tembakau, serta larangan memantau peredaran tembakau yang kerap dijual sachetan.

Pemeriksaan sampel pita cukai rokok di sejumlah pedagang, dimaksudkan sebagai upaya antisipasi pemerintah untuk mencegah masuk atau beredarnya rokok dengan cukai palsu. Apabila ditemukan, maka fakta lapangan tersebut selanjutnya akan menjadi acuan Bea Cukai untuk meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dari sisi fiskal.

“Kita juga pantau peredaran tembakau yang dijual sachet. Kalau ada yang menjual tanpa izin, maka jelas dia melanggar. Tetapi sampai saat ini, kita lihat belum ada,” sambungnya.

Perwakilan Bea Cukai NTB

ini menambahkan, sidak di sejumlah pasar yang melibatkan instansi terkait akan terus dilakukan. Tidak hanya di KLU, tetapi sidak juga dilakukan di pasar – pasar di Kabupaten lain di NTB. Sementara itu, Perwakilan Satpol PP NTB, Rasyidin mengaku, Satpol PP NTB terlibat dalam sidak yang dilakukan bersama lintas instansi di level provinsi ini. Sidak kali ini, ditujukan untuk mencegah peredaran produk yang dilarang untuk beredar karena akan merugikan masyarakat.

“Kita ikut memantau sebagai upaya menjaga suasana selama puasa juga. Seandainya saat sidak kita temukan ada pelanggaran oleh pedagang, maka pertama kita imbau, masih membandel, baru diproses,” kata dia. (ari)

Bupati Perintahkan Satpol PP Lakukan Pengamanan dia di Selong, Selasa (21/6), mengaku, tiap hari, Satpol PP harus masuk ke kawasan hutan membantu mengamankan izin resmi yang telah dikeluarkan bupati.

Kehadiran Satpol PP, lanjut Salmun, bertugas menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Di mana, fakta terjadi di lapangan, oknum dari perusahaan yang juga mengaku mendapatkan izin,

diduga mengganggu investor yang mendapatkan izin resmi.

Lotim sebagai daerah otonom, ujarnya, diminta bisa dihormati. Apalagi, investor yang sudah mendapatkan izin masuk ke RTK 15 Sekaroh ini adalah PT. Ocean Blue Resort Indonesia (OBRI), PT. Palamarta dan PT Lombok Saka yang sudah memiliki Jeeva Bloam. Ada juga PT Outore, perusahaan pembudi-

terlupakan. Tahun 2016, ujarnya, ada dana Rp 200 miliar untuk pembangunan jalan.

Prinsip pembangunan di daerah di bawah pimpinan Bupati Lotim ini menggunakan angga-

ran yang ada semaksimal mungkin dan tidak dengan cara berutang. ‘’Terapkan prinsip berhemat. Semua bisa dipakai membangun. Bupati Ali tidak pakai aliran berutang,” tegasnya. (rus)

Pencairan Gaji Ke-13 dan 14

DPPKAD KLU Tunggu Perpres Tanjung (Suara NTB) Kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan tunjangan gaji ke 13 dan 14 bagi kalangan PNS belum dapat dilakukan oleh pemerintah di daerah. Hal ini dikarenakan, Pemda melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) belum menerima petunjuk lebih lanjut.

Kepala DPPKAD KLU, L. M. Irwan, kepada wartawan, Selasa (21/6) mengakui, meskipun anggarannya sudah diap di kas daerah, namun realisasinya belum dapat dilakukan. Dispenda selaku bendahara daerah, masih belum mengetahui petunjuk teknis dalam pelaksanaan anggaran dimaksud.

“Anggarannya memang sudah siap di kas daerah, tetapi petunjuk teknis belum turun.

Sampai sekarang, kita masih menuggu turunnya Peraturan Presiden soal itu,” ujar Irwan.

Disebutkan, jumlah anggaran untuk pembayaran gaji ke 13 dan 14 bagi seluruh PNS lingkup Pemda KLU sebesar Rp 22 miliar lebih. Dalam realisasi kedua tunjangan itu, Dispenda nantinya akan memberlakukan pencairan dua tahapan. Gaji ke 13 adalah tunjangan 1 kali gaji bagi PNS. Sedangkan gaji ke 14, masuk sebagai komponen Tunjangan Hari Raya (THR).

Irwan mengatakan, sesuai pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR atau gaji ke 14 akan dilakukan sebelum lebaran. Ia berharap, dengan Perpres yang

turun secepatnya, maka THR bagi PNS diharapkan cair satu minggu sebelum Idul Fitri.

“Gaji ke 13 akan dicairkan belakangan atau setelah lebaran. Ini sebagai persiapan PNS yang memiliki anak sekolah untuk membayar biaya persiapan sekolah anakanaknya. Intinya kalau sudah ada regulasi, maka sudah bisa dicairkan,” paparnya.

Sebagaiman disebutkan Irwan, RPP atau Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian THR Tahun 2016 dan RPP tentang Pemberian Gaji ke-13 masih dalam proses harmonisasi tingkat kementerian. Dalam hal ini, lembaga yang terlibat adalah Kementerian Hukum dan HAM. Setelah harmonisasi selesai di lembaga itu, selanjutnya RPP akan dikembalikan lagi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Oleh KemenPAN – RB, selanjutnya draf RPP akan diajukan ke Presiden untuk ditandatangani.

Penerima gaji ke 13 dan gaji ke 14 dari APBN terdiri dari PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat, TNI/ Polri, pensiunan PNS, penerima tunjangan dan pejabat negara. Sedangkan PNS yang bekerja di daerah, bersama Kepala Daerah, akan menerima gaji ke 13 dan 14 yang anggarannya bersumber dari APBD. Diharapkan dengan penerima gaji ke 13 dan ke 14 ini, PNS di daerah akan lebih terpacu kinerjanya dalam memberikan pelayanan. (ari)

Penyidikan Kasus SDN 7 Terara

Sekaroh Jadi Rebutan Investor

Selong (Suara NTB) Kawasan Sekaroh, khususnya di wilayah RTK 15 saat ini menjadi rebutan dari para pihak yang mengaku investor yang mengaku mengantongi izin investasi. Menyikapi hal itu, Bupati Lombok Timur (Lotim) memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengamanan.

Kepala Satpol PP Lotim, Salmun Rahman kepada me-

Halaman 4

daya mutiara turut kena gangguan. Bahkan sempat Outore ini mendapatkan somasi.

Salah satu bentuk gangguan yang dirasakan investor yang dapat izin dari Bupati Lotim ini, adanya tindakan perusakan fasilitas yang sudah dibangun oleh oknum perusahaan yang mengklaim juga mendapat izin. Padahal, izin dari pihak perusahaan tersebut sudah dicabut. “Tu-

gas Pol PP ini lakukan pengamanan atas kebijakan kepala daerah,” imbuhnya.

Kasat Pol PP Lotim berharap kepada unsur aparat pemerintah lainya yang memasuki kawasan tidak dengan alasan ditunggangi oleh kepentingan orang lain. Terhadap pihak investor yang mengaku juga mendapatkan izin dipersilakan melayangkan keberatan secara hukum. (rus)

Ridwan Bajeri Mangkir, Mahsin akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan Selong (Suara NTB) Pengusutan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam proyek pembangunan gedung SDN 7 Terara Kecamatan Terara, Lombok Timur (Lotim) terus dikebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong. Dari 20 saksi yang sudah dipanggil di tingkat penyidikan yang dimulai sejak hari Kamis lalu, Ridwan Bajeri kembali mangkir dari panggilan penyidik, sementara mantan Kepala Dinas Dikpora Lotim, Mahsin, S.Pd,MM datang memenuhi panggilan, namun pemeriksaannya belum selesai. Mahsin pun diagendakan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Ketika dikonfirmasi, Selasa (21/6), Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan, menerangkan, dari 20 saksi yang dilayangkan surat panggilan dalam proses penyidikan kasus SDN 7 Terara. Hanya beberapa yang sudah memenuhi panggilan penyidik sejak hari Kamis lalu. Sementara, sejumlah pejabat yang diagendakan dilakukan pemeriksaan pada hari Senin, (20/6), dari empat pejabat terkait yang dipanggil yakni, Wakil Ketua DPRD Lotim, Ridwan Bajeri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Kepala Dishubkominfo Lotim, Mahsin, S.Pd, MM, ketika itu menjabat sebagai Kadis Dikpora Lotim. Mahsin juga berkapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, Sekretaris DPRD Lotim, H.Afkharuddin dan Sekretaris Dikpora Lotim, Drs. M.Zaini, yang ketika itu sebagai

(Suara NTB/yon)

Iwan Gustiawan Kabid Dikdas Dikpora Lotim juga ikut diperiksa.

Iwan menjelaskan, alasan Ridwan Bajeri kembali mangkir dari panggilan penyidik, karena alasan sakit. Sehingga, pihak Kejaksaan kembali mengagendakan pemanggilan pada hari Kamis besok.

Sebelumnya, Iwan Gustiawan menyebutkan, permasalah yang terjadi dalam proyek pembangunan gedung SDN 7 Terara begitu kompleks mulai dari tahap perencanaan sampai proses pelaksanaannya. Di mana, proyek yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 sebesar Rp 762 juta itu seharusnya dikerjakan secara swakelola murni, namun indikasinya dipihakketigakan dengan keterlibatan oknum serta dugaan penyelewengan wewenang dan penyelewengan anggaran dan sejumlah kejanggalan lainnya. “Permasalahan di SDN 7 Terara itu cukup kompleks, sehingga kita kaji satu per satu,” jelasnya. (yon)

Minggu Militer di Kuta JAJARAN Kodim 1620/ Lombok Tengah (Loteng) mulai Selasa (21/ 6) menggelar kegiatan Minggu Militer di wilaya Desa Kuta Pujut dan sekitarnya. Selain untuk lebih mendekatkan TNI dengan masyarakat, kegiatan tersebut dimaksudkan juga untuk mendukung rencana pengembangan kawasan Mandalika Resort oleh PT. Indonesia Tourism Development Coorporation (ITDC) yang akan dimulai pada Bulan Juli mendatang.

Kegiatan Minggu Militer ini mel(Suara NTB/dok) ibatkan sekitar 200 personel yang Arie Tri Hedhianto akan ditempatkan langsung di tengah masyarakat. Fokus utamanya, membantu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah tersebut. “Personel akan ditempatkan selama sepekan. Untuk membantu masyarakat setempat. Khususnya dalam hal pengamanan wilayah,” tegas Dandim 1620/ Loteng, Letkol Inf. Arie Tri Hedhianto, kepada Suara NTB, Selasa (21/6).

Selain itu, lanjut Arie, personel TNI juga akan terlibat dalam beberapa kegiatan sosial, seperti pengecatan bangunan sekolah sebanyak 12 unit serta 10 tempat ibadah yang ada di wilayah Kuta dan sekitarnya. “Jadi selama kegiatan Minggu Militer ini, fungsi sosial juga kita jalankan,” ujarnya.

Tidak hanya itu ada juga kegiatan pengobatan masal serta penyaluran paket sembako murah. Di mana khusus untuk kegiatan tersebut, pihak TNI akan berkolaborasi dengan PT. ITDC selaku pengelola kawasan Mandalika.

Adapun total paket sembako murah yang akan disalurkan sebanyak 1.400 paket. Masing-masing 1.000 paket akan disalurkan di wilayah Kuta. Sisanya akan disalurkan di wilayah Dusun Gerupuk Desa Sengkol. “Paket sembako yang akan disalurkan itu nantinya seharga Rp 100 ribu lebih. Tetapi akan dijual seharga Rp 25 ribu,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/her)

PAGARI - Petugas Satpol PP memagar lokasi proyek GOR Mini, karena diduga sebagai tempat mesum.

Diduga Sarang Mesum

Satpol PP Pagari Proyek GOR Mini Giri Menang (Suara NTB) Satpol PP Lombok Barat (Lobar) memagari lokasi proyek GOR Mini yang terletak di Jalan Gerung. Lokasi proyek ini ditutup lantaran diduga sebagai sarang mesum. Beberapa kali petugas Satpol PP mempergoki pasangan mesum di lokasi ini.

Tim Satpol PP yang dipimpin Kasi Trantibum I Ketut Rauh turun ke lokasi bersama sejumlah anggota sekitar pukul 14.00 Wita. Anggota Satpol PP membawa perlengkapan seperti triplek, bambu dan linggis. Peralatan ini dipakai untuk memagari lokasi menuju GOR Mini yang berjarak ratusan meter dari pinggir jalan raya.

Satpol PP memperoleh informasi demikian dari masyarakat.

Masyarakat mengeluhkan aktivitas yang ilegal di lokasi itu, kerap kali ditemukan. “Atas dasar itulah kami tutup, supaya tidak dipakai untuk yang nggak-nggak,”kata Rauh.

Selain menutup lokasi ini, petugas Satpol PP juga kembali melakukan penertiban parkir liar. Hasilnya tiga unit mobil digembosi. Begitu melihat tiga unit mobil pribadi terparkir di jalan dekat Masjid Pemda Lobar, Satpol PP turun melakukan penertiban. Baru saja hendak menggembosi tiga unit mobil itu, Kepala Kantor Aset Daerah (KAD) Mahnan yang ada saat itu berada di berugak dekat tempat parkir berteriak seolah melarang aksi penertiban yang dilakukan Satpol PP tersebut.

Mendengar teriakan Kepala KAD Lobar, jajaran Sat Pol PP itu sempat ragu. Namun sebagian besar anggota Satpol PP mengatakan aturan harus ditegakkan. Terlebih penertiban terhadap kendaraan yang melanggar aturan telah dikuatkan melalui Surat Edaran Bupati beberapa waktu lalu. “Kita gembosi saja, ini sudah jelas-jelas salah. Jangan sampai kita dikatakan tebang pilih,” ungkap salah seorang anggota Satpol PP Lobar.

Terkait hal itu, Kasi Trantibum Sat Pol PP Lobar I Ketut Rauh, SSTP, menegaskan, aturan tetap harus ditegakkan.

Apalagi perintah penertiban keluar langsung dari Bupati Lobar. “Itu perintah bupati, kami hanya menjalankan aturan yang telah dikeluarkan bupati,” katanya.

Seharusnya, kata dia, para tamu terlebih PNS seharusnya memahami dan membaca rambu yang sudah terpasang di setiap sudut. Untuk itu, dia meminta kepada semua pihak harus mengikuti aturan tersebut, entah pejabat, PNS maupun masyarakat umum yang datang ke kantor bupati. (her)

Pengadaan Randis

Kejari Praya Panggil Ketua Komisi I Praya (Suara NTB) Penyelidikan terkait proses pengadaan kendaraan dinas (randis) dan sepeda motor dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Setelah memanggil beberapa pihak terkait, Selasa (21/6), giliran Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar yang dipanggil kejaksaan.

Hal tersebut dibenarkan Kasi Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri, SH, MH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa sore.

“Memang benar, hari ini kita sudah memanggil Ketua Komisi I DPRD Loteng. Untuk kita mintai keterangan,” sebutnya.

Hanya saja, kehadiran Ketua Komisi I DPRD Loteng hanya sebatas klarifikasi saja dan bukan pada proses pengadaan kendaraan dinas. Tetapi lebih pada persoalan proses penganggaran untuk pembelian kendaraan dinas tersebut. “Kalau masalah pengadaan kendaraan dinas dia (Ketua Komisi I DPRD,red) tidak tahu. Sehingga fokus kita pada proses penganggaran pembelian kendaraan dinas tersebut,” ujarnya.

Disinggung apakah sudah ada gambaran terkait persoalan tersebut, Hasan mengaku belum bisa mengambil kesimpulan, karena proses masih berjalan. “Kita belum sampai pada kesimpulan. Masih pada pengumpulan keterangan pendukung,” tambah pria asal Lombok Timur (Lotim) ini.

Sejauh ini, lanjut Hasan, sudah ada sekitar 10 orang yang dimintai keterangan prihal proses pengadaan randis bagi DPRD Loteng. Selain itu masih ada beberapa pihak terkait lainnya yang akan dipanggil setelah itu baru pihaknya sampai pada tahap kesimpulan, apakah kasus tersebut bisa dilanjutkan atau tidak.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, membenarkan terkait kedatangannya ke Kejari Praya. Namun itu sebatas untuk memenuhi undangan bukan dalam konteks pemanggilan. “Kita diundang oleh Kejari Praya untuk tukar informasi terkait prosedur penganggaran di daerah. Bukan terkait proses pengadaan kendaraan dinas,” tegasnya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK Jelang Lebaran, Pengamanan Bandara Diperketat

Halaman 5

Praya (Suara NTB) Kodim 1620/ Lombok Tengah (Loteng) berencana bakal mempertebal atau memperketat pengamanan di kawasan Lombok International Airport (LIA), menjelang dan selama perayaan lebaran tahun ini. Kodim akan menambahkan jumlah personel TNI yang ditempatkan di kawasan bandara. Demikian disampaikan Dandim 1620/ Loteng, Letkol. Inf. Arie Tri Hedhianto, kepada Suara NTB, Selasa (21/6).

Diakuinya, penambahan personel ini sebagai langkah antisipasi terhadap potensi munculnya gangguan menjelang dan selama perayaan lebaran, khususnya pada saat puncak-puncak arus mudik lebaran. Meski secara umum dari hasil pemetaan keamanan, potensi munculnya gangguan keamanan tidak begitu besar, bahkan bisa dikatakan tidak ada. “Kawasan bandara sejauh ini aman-aman saja.

Tapi bagaimanapun, langkahlangkah antisipasi tetap dan harus dilakukan,” tegasnya.

Selain itu, pada puncak arus mudik atau balik mobilitas orang diprediksi cukup banyak, sehingga harus ada upaya antisipasi. Salah satunya dengan menambah kekuatan pengamanan di kawasan bandara. “Tapi penambahan tidak begitu banyak. Sesuai kebutuhan saja,” ujarnya.

Saat ini, katanya, ada sekitar 100 personel TNI ditempatkan di kawasan bandara untuk membantu menjaga keamanan dan kenyamanan, khususnya terhadap para penumpang pesawat. Jumlah personel tersebut diakui sudah cukup memadai. Jika melihat peta dan potensi gangguan keamanan yang bisa saja terjadi.

Pasalnya, bukan hanya area terminal saja yang jadi fokus pengamanan. Objek-objek vital dan fasilitas pendukung bandara lainnya juga butuh pengamanan. Dalam hal ini pihak TNI Angkatan Darat tidak sendiri. Ada personel dari TNI Angkatan Udara maupun kepolisian juga ikut sama-sama terlibat membantu pengamanan. (kir)

(Suara NTB/kir)

NORMAL - Aktivitas penumpang di LIA sampai ini masih normal. Belum terlihat lonjakan penumpang. Guna menganitisipasi gangguan keamanan jelang dan selama lebaran, TNI akan menambah personel di bandara.

Banggar Temukan Dana Mencurigakan Rp 41 Miliar Lebih di APBD Giri Menang (Suara NTB) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Barat (Lobar) bersama eksekutif melanjutkan pembahasan nota keuangan APBD 2015. Dalam pembahasan ini mengemuka beberapa temuan yang menjadi sorotan Banggar. Salah satu yang mencolok, temuan anggaran Rp 41 miliar lebih di dalam APBD. Dana ini dinilai mencurigakan, lantaran dana ini ditransfer dari pusat, namun peruntukannya tak jelas.

Dewan pun meminta SKPD pengelola dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) mencari tahu, apakah anggaran ini dikembalikan ke kas negara atau bisa dipakai untuk keperluan lain di bidang pendidikan.

Hal ini terungkap pada rapat pembahasan nota keuangan antara Banggar dengan eksekutif, Selasa (21/6). Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis, sedangkan dari pihak eksekutif dipimpin Sekda Lobar Ir. H. Muh. Taufiq, MSc. Anggota Banggar, H. Wahid Sahril mempertanyakan jika jumlah dana Rp 41 miliar untuk sertifikasi guru, maka berapa banyak guru yang bermasalah, sehingga tak terbayarkan. Menurut hitungannya, jika 500 guru saja di Lobar bermasalah, maka tidak sampai sebesar itu tak terbayarkan sertifikasinya. “Kami mau minta penjelasan rinci dana Rp 41 di APBD ini dari mana, itu untuk apa? Kalau untuk sertifikasi tidak segitu banyak,” tanyanya.

Menurutnya, jika pembayaran untuk sertifikasi tentu ada jumlah guru yang tak bisa terbayarkan, sehingga timbul sisa dana. Jika dihitung kebutuhan real untuk sertifikasi guru Rp 135 miliar.

Namun terdapat kelebihan Rp

41 miliar tersebut mencurigakan, sebab anggaran itu ditransfer dari pusat tentu melalui usulan daerah. Dana ini sendiri, jelasnya, mau dikemanakan, karena posisinya di kasda. Apakah dana ini bisa dipakai untuk program lain di bidang pendidikan. ‘’Jika memungkinkan, maka lebih bagus. Apakah bisa kita pakai bangun RKB?” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis mempertanyakan apa nomenklatur dana Rp 41 miliar ini. Ia curiga dana ini bukan untuk sertifikasi melainkan untuk program lain. Mengapa katanya, dana yang ditransfer berlebih tak sesuai usulan. Menurutnya, tidak mungkin dana ditransfer tanpa dasar dan alasan penggunaan dana. “Janganjangan ini dana lain? Tapi dimasukkan ke sana. Perlu ditelusuri ini,” ujarnya curiga.

Ia meminta agar SKPD terkait mencari tahu apakah bisa dipakai untuk kegiatan lain.

Kebutuhan untuk pembayaran sertifikasi guru, jelasnya Rp 131 miliar namun yang ditransfer dua tahap mencapai Rp 171 miliar, sehingga terdapat kelebihan dana sebesar Rp 41 miliar. Menurutnya, persoalan ini perlu dikonsultasikan ke Kemendikbud terkait penggunaan dan alokasi dana ini.

Sekretaris Dinas Dikbud Lo-

bar, Hendriyadi menjelaskan, sesuai datanya kebutuhan dana sertifikasi guru di Lobar Rp 135 miliar, namun yang ditransfer sebesar Rp 171 miliar lebih.

Dana ini ditransfer dua tahap, tahap pertama Rp 160 miliar dan tahap kedua Rp 9,5 miliar.

“Totalnya mencapai Rp 171 miliar, yang terpakai 131 miliar sehingga ada sisa dana Rp 41 Miliar. Ini kami tidak tahu untuk apa dana ini,” jelasnya.

Menurutnya, dana sertifikasi ditransfer ke daerah atas usulan dari pemda setelah memenuhi persyaratan.

Persyaratannya sudah diatur, termasuk mengacu jam mengajar. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat, maka tidak diberikan.

Bagaimana masalah dana, menurutnya perlu dikonsultasikan dan menunggu perpres.

Sekda Ir. H. Muh. Taufiq, menjelaskan, nomenklatur dana ini adalah tunjangan profesi guru PNS daerah per kabupaten. Hal ini mengacu dana yang ditransfer sebesar Rp 171 miliar, sedangkan terpakai Rp 130 miliar. Model pengusulannya, antara daerah dengan kementerian melakukan rekonsiliasi data, sehingga keluar kebutuhan dana dengan jumlah segitu. “Di sini tidak ada kesengajaan, bukan salah Pemda tapi kita perlu konsultasikan,” terangnya. (her)

DPRD Lobar Bangun Gedung Senilai Rp 4 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Sekretariat DPRD Lombok Barat membangun gedung dan aula untuk Fraksi Dewan senilai Rp 4 miliar. Pengadaan gedung baru ini merupakan lanjutan pembangunan gedung fraksi yang dianggarkan sebesar Rp 1,2 miliar pada tahun 2015. Pembangunan gedung baru yang memakan anggaran sebesar Rp 5,2 miliar ini dianggap sangat penting sebagai ruangan untuk menerima tamu dan mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga dewan tidak merasa terganggu seperti keberadaaan gedung saat ini.

Mengingat gedung fraksi telah lama diusulkan, namun baru tahun kemarin bisa direalisasikan secara dua tahap.

Pekerjaan gedung baru ini sendiri langsung ditangani Dinas Pekerjaan Umum dengan men-tendernya. “ Pada gedung lanjutan ini ada 6 ruangan fraksi dan aula, kalau tahun kemarin baru 3 ruangan. Pekerjaan sendiri langsung ditangani Dinas PU bukan Sekretari Dewan,” terang Sekretaris DPRD Lobar HL. Saswadi, Selasa (21/6).

Sebagaimana diketahui, pembangunan gedung fraksi DPRD Lobar dianggarkan sebesar Rp 4 miliar lebih yang bersumber dari APBD murni tahun 2016 mendatang. Pasalnya, pengerjaan tahap pertama yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar

(Suara NTB/her)

GEDUNG - Proyek gedung DPRD Lobar tahap II menghabiskan Rp 4 miliar lebih. sudah rampung dan bisa dimanfaatkan. Dana sebesar itu sesuai spek bangunan yang diinginkan kalangan dewan, pembangunan itu rencananya akan dikelilingi sejumlah ruangan fraksi, BK, Banwas, Banggar dan ruangan lainnya kemudian di tengahnya akan dibangun musala. Pekerjaan proyek ini sendiri telah mulai dikerjakan.

Selain itu, gedung itu akan ada ruangan dapur yang dikhususkan untuk acara-acara seperti penerimaan hearing, sehingga dengan gedung

baru kinerja legislatif lebih nyaman. Dibandingkan dengan gedung yang sekarang.

Sementara anggota DPRD Lobar Mariadi menyatakan, pengadaan gedung fraksi sangat penting bagi kalangan dewan, karena setiap menerima tamu yang berkunjung dewan selalu meminjam ruangan. Pembangunan gedung itu sangat representatif diadakan. Karena, dewan telah lama menginginkannya tapi baru tahun ini bisa dikerjakan.”Itu juga untuk melayani masyarakat,” tukasnya. (her)

Tak Serius Garap Lahan

Izin Investor di TWA Bangko-Bangko Dicabut Giri Menang (Suara NTB) Izin Pengembangan Pariwisata Alam (IPPA) salah satu investor yang menggarap lahan Taman Wisata Alam (TWA) Bangko Bangko Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong dicabut oleh BKPM pusat atas usulan Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Izin investor PT Kembang Kidul ini dicabut lantaran dinilai tak serius menggarap lahan yang telah diperoleh izin. Pemda melalui Dinas Kehutanan sudah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali, namun tak dipatuhi.

“Sehingga hasil evaluasi, kami usulkan untuk izinnya dicabut.

Kami sudah layangkan surat teguran 1-3, tapi tak ada tindaklanjut,” jelas Kadis Kehutanan

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 22 Juni 2016

Agus Gunawan

Lobar, Agus Gunawan ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/6).

Menurutnya, investor yang mengelola lahan TWA Bangko Bangko ada tiga perusahaan. Tiga perusahaan pemegang izin pengembangan TWA Bangko Bangko, di antaranya PT. Bangko Bangko Lestari, PT Kembang Kidul Permai dan PT Putera Bangko Bangko Sejati. Menurutnya, yang paling banyak lahannya ditempat warga liar adalah PT. Kembang Kidul Permai, dari luas lahan yang dipegang 200 hektar masih banyak ditempati warga liar. Lahan ini tersebar di Pemalikan Alit, Pemalikan Agung dan Tanjung Kablet. Pihak perusahaan katanya pernah memasang tanda batas, namun warga menolak, sehingga terkendala.

Di samping itu, PT Putera Bangko Bangko Sejati memegang luas lahan 75 hektar. Sedangkan PT Bangko Bangko Lestari menguasai lahan seluas 50 hektar dan cenderung tidak banyak mengalami kendala lahan.

Izin PT Kembang Kidul Permai dibatalkan oleh Kementerian KLH, itu setelah ada usulan dari Dishut dari hasil evaluasi yang dilakukan. Pihaknya sudah melakukan evaluasi sesuai ketentuan diberi teguran berkala. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap tiga perusahaan ini, hanya satu sudah keluar yakni PT Kembang Kidul Permai. “Kalau yang dua perusahaan dalam proses evaluasi,” jelasnya. (her)

DPRD Pertanyakan Eksistensi Perusda Tastura Bersatu Praya (Suara NTB) Nasib Perusahaan Daerah (Perusda) Tastura Bersatu milik Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai dipertanyakan kalangan DPRD. Bagaimana tidak semenjak mendapat kucuran dana sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp 1 miliar, setahun yang lalu perusahaan bersangkutan terkesan mati suri. Belum juga memberikan laporan apapun, baik itu laporan kinerja dan kegiatan usaha. Termasuk laporan keuangan jadi bukti awalnya.

DPRD Loteng pun mencium ada aroma dugaan korupsi di tubuh perusahaan yang baru seumur jagung tersebut. Dan, meminta pihak terkait dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, untuk melakukan audit investigasi guna menelusuri dugaan korupsi di BUMD ini.

“Kita mendorong BPK RI segera melakukan audit investigasi terhadap perusda tersebut. Karena sampai saat ini, semua hal yang terkait kinerja perusda bersangkutan serba tidak jelas,” ungkap anggota DPRD Loteng, Suhaimi, SH, Senin (20/6).

Diakuinya, beberapa waktu lalu pihaknya sempat memanggil semua perusahaan tempat pemerintah daerah melakukan penyertaan modal, seperti Bank NTB, PDAM Praya, PT. Jamkrida Bersaing, Bank BPR NTB, termasuk Perusda Tastura Bersatu. Dari semua perusahaan tersebut, hanya perwakilan Perusda Tastura Bersatu yang tidak datang.

Kala itu Perusda Tastura Bersatu diwakili Asisten III Sekda Loteng dan Kabag Ekonomi Setda Loteng. Sementara direktur utama bersama jajarannya tidak hadir. “Dari sanalah baru kita ketahui, kalau ternyata Perusda Tastura Bersatu sudah di-take over (ambil alih) kembali oleh pemerin-

tah daerah,” tandasnya.

Yang jadi persoalan, ujarnya, laporan pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan, termasuk laporan penggunaan anggaran tidak ada. Padahal pemerintah daerah sudah mengucurkan anggaran sekitar Rp 1 miliar dari Rp 5 miliar yang direncanakan pada tahun lalu sebagai penyertaan modal dan investasi pemerintah daerah di perusahaan bersangkutan.

Bercermin dari kondisi ini, pihaknya ujar Suhaimi, melihat ada yang tidak beres dalam perusda ini. Karena baru setahun berjalan secara efektif, kinerja perusahaan sudah tidak jelas seperti sekarang ini.

Padahal dari informasi yang diperoleh pihaknya, perusda Tastura Bersatu sudah mulai menjalankan aktivitas usahanya dengan memproduksi bata ringan. Mesin cetak bata ringan tersebut pun sudah dibeli seharga Rp 750 juta. Namun, mesin tersebut justru disimpan di wilayah Kota Mataram.

Pihaknya pun mencium ada aroma dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran perusda.

Pasalnya, dari hasil cross cek yang dilakukan pihaknya, harga mesin pencetak bata ringan tidak lebih dari Rp 350 juta. Itu sudah termasuk garansi dan biaya pendampingan pengoperasian mesin selama 6 bulan.

“Makanya kita dorong BPK RI segera melakukan audit investigasi. Untuk meng-clearkan persoalan ini,” imbuh Suhaimi. Karena itu bukan hanya persoalan anggaran daerah saja. Tapi juga menyangkut kepentingan masyarakat di daerah ini, karena dana yang digunakan sebagai penyertaan modal itu uang rakyat. Terlebih informasinya juga kalau mesin yang dibeli mesin bekas dan bukannya mesin baru seperti yang seharusnya. Mengingat harga beli mesin cukup mahal.

Jauh di atas harga beli yang diperkirakan. (kir)

SUARA NTB Rabu, 22 Juni 2016

Komisi III Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Taliwang (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mendukung penuh rencana pemerintah melakukan percepatan sejumlah pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah.

“Soal infrastruktur yang menjadi bidang kami. Apa yang disampaikan pemerintah di KUA-PPAS APBD Perubahan tahun ini sangat kami dukung,” cetus ketua Komisi III DPRD KSB Dinata Putrawan, ST kepada media ini, Selasa (21/6).

Setidaknya ada tiga item infrastruktur yang mulai APBDP tahun 2016 ini akan digenjot penuntasannya oleh pemerintah KSB. Di antaranya infrastruktur jalan, saranan irigasi dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dinata mengatakan, ketiga infrastruktur yang akan digenjot penuntasannya itu sangat dibutuhkan masyarakat. terutama dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah KSB. “Harus meliputi seluruh wilayah kecamatan, karena saat ini ketiga item itu memang sangat dibutuhkan masyarakat,” cetusnya.

Ia mencontohkan terkait PJU. Menurut Dinata, penempatan PJU di jalan-jalan utama seluruh wilayah KSB sudah seharusnya mulai dirintis sejak sekarang. Pasalnya aktivitas masyarakat tidak saja di siang hari, namun kini mobilisasi di malam hari sudah semakin tinggi. “Kalau 10 tahun lalu, mungkin perjalanan masyarakat di malam hari masih sedikit. Tapi sekarang hampri 24 jam. Jadi penerangan jalan sangat diperlukan sekarang ini. Dan itu harus di rintis untuk seluruh ruas jalan utama,” timpalnya.

Demikian juga soal jalan yang saat ini masih banyak membutuhkan perbaikan dan peningkatan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, langkah pemerintah memprioritaskan penuntasan jalan dalam 3 tahun ke depan merupakan rencana yang sangat baik. “Ketersediaan infrastruktur akses jalan itu salah satu syarat utama untuk mendongkrak ekonomi suatu wilayah. Makin bagus akses jalannya, maka niscaya perekonomian di daerah itu akan semakin baik,” cetusnya.

Terakhir infrastruktur sarana irigasi, juga harus tetap diprioritaskan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan, sektor ekonomi masyarakat KSB yang utama adalah kegiatan pertanian. Sehingga pemenuhan infrastruktur dalam rangka mendukung pertanian sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan pemerintah. “Pilihan irigasi yang menjadi prioritas pemerintah sangat tepat. Karena masyarakat kita adalah petani,” ujarnya.

Selain percepatan pembangunan infrastruktur, Dinata menambahkan, pihaknya turut mendukung penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk kegiatan pembelian alat berat. Sebab dari kegiatan penyewaan alat berat, Dinas PU pada tahun 2015 mampu melampaui target pendapatan yang dipatok sebesar Rp 100 juta. “Dari sewa alat berat pada tahun 2015 PU bisa sumbang pendapatan sampai Rp 140 juta. Makanya kami dorong pemerintah menambah anggaran di PU untuk membeli alat berat,” ungkapnya seraya menambahkan, kehadiran alat berat di Dinas PU mampu mempercepat kegiatan pembangunan di daerah.

“Semua alat berat itu kan di sewa rekanan untuk mengerjakan proyek pemerintah juga. Jadi karena tidak perlu cari ke luar daerah, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan bisa cepat selesainya,” pungkas Dinata.

Dinata Putrawan (bug) (Suara NTB/bug)

Ajakan Sukseskan Gerakan 10 Menit Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan Gerakan 10 Menit. Dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Serta menjaga keasrian lingkungan yang bersahabat. Sekaligus meningkatkan rasa nyaman dalam bekerja.

Hal ini menurut Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori M.Se, Selasa (21/6) kemarin, berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 009/063/2016. Dihimbau agar melaksanakan Gerakan 10 Menit sebelum dan/atau setelah beraktivitas sehari-hari. Baik secara mandiri maupun dengan bergotong royong yang ditandai dengan membersihkan lingkungan beraktivitas, merapikan lingkungan beraktivitas, memelihara kebersihan lingkungan beraktivitas, memungut sampah dan membuang sampah pada tempatnya.

“Mengajak masyarakat di sekitarnya untuk bersama – sama melaksanakan gerakan 10 menit,” terangnya.

Himbauan ini disampaikan sebagai upaya pengembangan masyarakat Sumbawa yang senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Demi mewujudkan masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong. (arn)

Sumbawa Siap Raih WTN Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali menyambut kedatangan Tim Penilai Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2016.

Sebagai bentuk kesiapan daerah ini meraih kembali penghargaan dimaksud. Rombongan Tim penilai WTN dari Kementerian Perhubungan RI disambut Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah didampingi anggota Forkopimda Kabupaten Sumbawa, para Kepala SKPD terkait dan lainnya, Selasa (21/6) kemarin, di kantor Bupati.

Wabup menyampaikan Pemkab bersama Forkopimda berkomitmen agar tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sumbawa bisa ditekan. Dengan kedatangan tim penilai dari Jakarta, harapannya dapat membantu merekomendasikan Kabupaten Sumbawa bisa memperoleh dana bantuan untuk membangun daerah ini.

Kadiskominfo Kabupaten Sumbawa H. Burhan S.H,M.H dalam paparannya melaporkan, saat ini, Pemkab sudah bisa memenuhi sarana transportasi ke daerah-daerah pelosok yang ada di kecamatan-kecamatan. Sudah ada 24 armada Damri yang melayani masyarakat desa, dan enam armada Damri di daerah terpencil atau desa perintis.

Penyediaan jasa transportasi dilakukan guna memberi rasa nyaman, keamanan, serta tertib kepada masyarakat yang dikoordinasikan dengan pihak Polres. Dengan lancarnya transportasi, diharapkan Kabupaten Sumbawa tidak akan tertinggal dari kotakota besar lainnya. Beberapa atribut lalu lintas yang telah dipasang di beberapa tempat di Kabupaten Sumbawa diantaranya ramburambu, zona selamat sekolah, zebra cross, marka jalan, halte, serta pos pantau kendaraan besar. Pada tahun 2016 telah dianggarkan pembangunan empat portal.

Ketua tim penilai Wahana Tata Nugraha Yulie Wulandari, S.E menjelaskan penilaian Wahana Tata Nugraha dilatarbelakangi keinginanmembangundanmewujudkankinerjapenyelenggaraansistem transportasi perkotaan. Untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi yang handal dan berkelanjutan demi keselamatan lalu lintas.

Beberapa tahap penilaian yang akan dilakukan diantaranya penilaian administrasi, tekhnis dan operasional sarana, prasarana, dan keselamatan, serta komitmen Pemerintah Daerah. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

(Suara NTB/bug)

DRAINASE KOTA Pemda KSB melakukan penggalian sedimentasi di sejumlah ruas drainase dalam kota. Akibat tingginya sedimentasi drainase kota ini, air kerap meluap ke badan jalan ketika hujan turun.

Puluhan Koperasi di KSB akan Dibekukan Taliwang (Suara NTB) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan membekukan puluhan unit koperasi yang selama ini tidak pernah aktif dalam berkegiatan.

Berdasarkan data Disperindagkop dan UMKM KSB, tercatat sekitar 60 koperasi yang saat ini tidak lagi aktif. Koperasi itu selama ini hanya bertahan dengan nama tanpa ada kegiatan dan bahkan memenuhi lagi unsur aktivasi sebagai sebuah unit koperasi.

“Sedikitnya ada 60 koperasi yang tidak aktif dari 378 koperasi secara total di KSB. Dan mereka itu akan kita bekukan,” cetus kepala Disperindagkop dan UMKM

KSB Ir. Lalu Muhammad Azhar.

Ia mengatakan, tindakan pembekuan ini sangat perlu dilakukan. Pasalnya jika terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada pengembangan perkorperasian di daerah.

Selain itu hal ini juga dalam rangka penertiban data administrasi koperasi yang di pihaknya.

“Kita harus bisa memastikan seluruh koperasi yang ada punya aktivitas, sehat dan pada

akhirnya memberikan sumbangsih pada kegiatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Tujuan lainnya, kata Lalu Azhar, untuk memaksimalkan dukungan pada pengembangan koperasi yang aktif. Terlebih sebagai fondasi dalam pembenahan perekonomian masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dijelaskannya, pembekuan koperasi ini bukan dalam arti menu-

tupnya. Bagi masyarakat yang akan mengaktifkannya dalam mengajukan permohonan kembali sesuai prosedur yang berlaku.

“Pembekuaninibukanmembubarkannya. Jadi kalau mau diaktifkan lagi bisa. Tapi harus ikuti aturan yang ada. Dan harapan kami, sebelum mengaktifkan tolong pelajari seluruh aspek koperasi dengan baik,” pinta Lalu Azhar.

Sebelum mengambil kebijakan akan membekukan koperasi yang tidak aktif itu, Lalu Azhar mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar bagi koperasi yang mati suri untuk berkegiatan lagi. Hanya saja banyak kendala yang dihadapi di lapangan seperti pengurusnya

yang sudah tidak jelas hingga keberadaan koperasi yang tidak diketahui lagi. “Jadi upaya kita berupa imbauan itu tidak sampai,” sebutnya.

Ia mengatakan, kebanyakan koperasi yang mengalami mati suri bidang kegiatannya hampir sama, yakni koperasi serba usaha dan simpan pinjam. Kedua bidang kegiatan ini sangat rentan usahanya mandek terlebih jika para anggotanya tidak memiliki kesadaran dalam berkoperasi.

“Kalau mereka anggota) tahunya pinjam saja tapi tidak mau mengembalikan tepat waktu, ini jadi persoalan klasik yang dihadapi koperasi simpan pinjam,” bebernya. (bug)

Terduga Pelaku Bupati : Infrastruktur Desa Jadi Judi dan Narkoba Tanggung Jawab Desa Digerebek di Satu Lokasi ADD Ditambah

Taliwang (Suara NTB) Rencana penambahan Anggaran Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2016 ini ternyata bukan isapan jempol.

Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM yang ditanya soal rencana menambah pundi-pundi keuangan desa itu mengatakan, pemerintah akan menyiapkan anggaran hingga Rp 60 miliar untuk ADD tahun ini. “Sudah hampir Rp 1 miliar nanti yang dikelola desa, tidak termasuk yang dari pusat (dana desa, red),” terangnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (21/6).

Menurut dia, dengan tambahan dana tersebut desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama dalam menyiapkan berbagai infrastruktur desa yang sifatnya segera dibutuhkan. “Kalau sekedar bangun gorong-gorong, jalan usaha tani dan infrastruktur kecil yang lainnya yang ada di desa. Cukup oleh desalah. Tidak perlu lagi kabupaten yang tangani,” timpalnya.

Disinggung tambahan ADD itu khusus untuk pelaksanaan kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDH. W. Musyafirin

PGR)? Bupati menyebutkan, mekanisme penggunaan anggaran itu tetap melalui mekanisme APBDes, hanya saja Pemda akan memberikan penugasanpenugasan kepada desa bersangkutan dalam rangka penuntasan kemiskinan di masyarakat.

“Jadi tetap oleh desa yang kelola. Tapi hajatnya bagaimana hak-hak dasar masyarakat bisa terpenuhi. Dan soal itu kan tanggung jawab bersama, tidak saja APBD (kabupaten) tapi juga APBDes. Nah pelaksanaannya di lapangan bisa kemudian menggunakan mekanisme PDPGR dengan melibatkan masyarakat secara aktif di dalamnya,” cetus bupati.

Bupati pun mengingatkan, kepada pemerintah desa dan aparatur di dalamnya agar menyiapkan diri dalam mengelola anggaran yang terhitung besar itu. Terutama bagaimana menyinergikan setiap program baik dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa dalam satu kegiatan yang berkesinambungan.

“Nanti uangnya juga akan sangat banyak yang dikelola. Jadi jangan sampai mereka bingung mau diapakan dana sebanyak itu. karena hitungan kami, bisa jadi per desa nanti mengelola sampai Rp 2 miliar,” sebutnya.

Karena itu lanjut bupati, dalam rangka mempersiapkan desa mengelola seluruh anggaran yang ada, akan dilakukan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Dengan begitu kegiatan pembangunan di setiap desa dapat berjalan sesuai dengan target sasaran Pemda KSB. “SDM desa kita masih sangat minim. Bayangkan saja sekarang ini baru 12 desa yang bisa cairkan APBDes murni, sisanya masih banyak yang berkutat di penyusunan APBDes dan LKPJnya,” imbuh orang nomor satu di KSB ini. (bug)

(Suara NTB/bug)

Modus Penipuan

Kapolres Imbau Masyarakat Waspadai Kupon Berhadiah Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK menghimbau masyarakat untuk waspada dan tidak mudah percaya terhadap adanya kupon berhadiah yang mengimingi hadiah mobil serta motor didalamnya. Mengingat hal tersebut merupakan modus penipuan yang kerap terjadi.

“Yang jelas hal-hal itu adalah penipuan. Di kupon yang didalamnya dijelaskan ada surat pemberitahuan pemenang dan surat keterangan kepolisian itu tidak benar,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/6).

Disebutkannya, beberapa kasus serupa sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Bahkan yang melapor sudah menjadi korban penipuan. Dimana korban mentransfer sejumlah uang sesuai dengan petunjuk dalam kupon. Tetapi hadiah tak kunjung dikirimkan.

“Kami sudah cek nomor telepon yangtercantumdalamkupon.Tetapi lokasi nomor telepon berada di Pulau Jawa,” pungkas Kapolres.

Kapolres menegaskan, mengenai pejabat kepolisian yang berada di dalam selebaran kupon semuanya tidak benar. Termasuk pejabat tertentu yang tertera di kupon. Dimana para pelaku sengaja mencantumkan foto pejabat bersangkutan untuk meyakinkan calon korbannya.

“Di Sumbawa sudah ada kor-

(Suara NTB/ind)

RAPI - Selebaran kupon berhadiah yang sebelumnya terbungkus rapi dalam plastik. bannya yang tergiur dengan had- berisikan surat pemberitahuan iahnya. Siapa yang tidak mau kepada pemenang dari perusakalau diimingi mobil. Sementa- haan pemilik produk dan surat ra diminta untuk mengirimkan pernyataan dari pihak kepoliuang yang tidak terlalu besar sian. Sementara satu kupon lainjumlahnya. Terlebih lagi dalam nya berisikan sebuah produk kupon ada keterangan kepolisian yang tertera hadiah seperti moyang memungkinkan hal tersebut bil hadiah lainnya. Dalam selebaran dijelaskan, hadiah akan seolah benar,” tukasnya.

Makanya, apabila ada dikirimkan kepada pemenang kupon semacam itu, setelah proses legalisasi balik masyarakat diminta untuk nama, seperti STNK dan lain tidak terlalu direspon. Apalagi sebagainya. Dalam hal ini biaysampai percaya. Karena modus anya ditanggung pemenang.

Biasanya modus pelaku, senseperti ini sudah sering terjadi.

Seperti diketahui, terkait gaja melempari kupon tersebut kupon berhadiah ini sudah mu- kedepan rumah calon korbannya. lai ramai diperbincangkan di Niatnya supaya korban melihat media sosial. Adapun kupon kupon. Masyarakat di sejumlah yang sudah sering ditemukan desa pun sering menemukan hal salah satunya berukuran sebe- tersebut. Namun lantaran sudah sar silet. Didalamnya terdapat mengetahui maksudnya, terktiga selebaran. Dua selebaran adang tidak dihiraukan. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Aparat Polsek Labangka melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Dusun Suka Mulya, Desa Labangka III, Kecamatan Labangka Selasa, (21/6) dinihari kemarin. Dari penggerebekan tersebut polisi berhasil mengamankan 10 warga yang diduga melakukan perjudian kartu domino beserta terduga pengguna narkoba.

Mereka yakni OA, AR, dan AK selaku pemilik rumah, HP, HA, F, AP, AA terduga pelaku lainnya beserta dua orang saksi P dan S. Penggerebekan tersebut dipimpin langsung Kapolsek Labangka, IPTU I Made Kandra. Berawal dari informasi yang menyebutkan tengah terjadinya perjudian di wilayah setempat, polisi kemudian bergerak ke TKP. Tak menunggu waktu lama polisi langsung melakukan penggerebekan.

Di dalam rumah didapati sejumlah warga setempat dan warga dari Kecamatan Plampang. Melihat adanya polisi terduga pelaku tersebut kalangkabut dan bersembunyi di dalam rumah. Namun mereka tak berhasil kabur, karena polisi sudah menjaga semua jalan keluar yang dimungkinkan terduga pelaku akan kabur.

Dalam penggeledahan, polisi berhasil mendapatkan kartu domino dan sejumlah uang Rp 6 juta lebih. Tak hanya itu polisi menggeledah seluruh ruangan rumah. Sehingga didapati sebuah bong alat penghisap sabu. Belakangan, OA, AR, dan AK mengakui bong tersebut digunakan untuk menghisap sabu bersama salah satu rekannya yang terlebih dahulu pulang sebelum adanya penggerebekan. Atas petunjuk dari ketiganya, polisi melihat sebuah kardus yang

didalamnya terdapat bekas bungkusan rokok, dan makanan. Di dalam bungkusan rokok polisi berhasil menemukan dua poket sabu. Belakangan diketahui berat dua poket sabu tersebut 0,78 gram.

Kapolsek Labangka, IPTU I Made Kandra kepada wartawan menyampaikan dari sepuluh orang yang diamankan, delapan orang diantaranya yang melakukan perjudian.

Dari delapan orang tersebut tiga diantaranya juga melakukan pesta sabu. Sementara dua orang lainnya tidak melakukan kedua hal tersebut. Dalam hal ini hanya menyaksikan saja.

“Sepuluh orang tersebut sudah diamankan di Polres Sumbawa untuk diperiksa lebih lanjut. Untuk tiga orang dikoordinasikan penanganannya di Sat Res Narkoba. Sementara yang lainnya dikoordinasikan dengan bagian Reskrim,” ujarnya.

Sementara Polres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK membenarkan adanya diamankan sepuluh orang tersebut. Saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman dengan memeriksa yang bersangkutan satu-persatu. Disinggung mengenai informasi salah seorang terduga pelaku merupakan oknum PNS, Kapolres mengakui pihaknya juga masih mendalaminya.

“Masih didalami. Yang jelas kami tengah melakukan pemeriksaan terhadap mereka,” ujarnya.

Disebutkan Kapolres, terhadap terduga pelaku perjudian dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian. Sedangkan terhadap terduga pelaku narkoba dijerat dengan pasal 112 dan 132, terkait kepemilikan sabu dan permufakatan jahat. Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. (ind)

(Suara NTB/ind)

DIMINTAI KETERANGAN - Tiga terduga pelaku penyalahgunaan narkoba saat dimintai keterangan di Sat Res Narkoba Polres Sumbawa.

SUARA NTB Rabu, 22 Juni 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Nyambi Mengajar Berbeda dari Hasil Pulbaket Saat Jam Dinas, Dikes Tegur Pegawainya Sumbawa Besar (Suara NTB) Informasinya sejumlah pegawai Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa diketahui merangkap menjadi dosen di salah satu Perguruan Tinggi di Sumbawa. Para dosen tersebut diduga nyambi mengajar di waktu jam dinas. Sehingga dikhawatirkan menganggu pekerjaan pokoknya sebagai PNS di lingkup Dikes. Buntutnya pelayanan terhadap masyarakat bisa menjadi terganggu.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Sumbawa, Junaedi, S.Si., M.S.i, A.Pt yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/6) mengakui adanya pegawai yang menjadi dosen di perguruan tinggi di Sumbawa. Sebelumnya pihaknya sudah memberikan teguran. Sehingga mereka mengajukan surat permohonan. Permohonan tersebut sudah diajukan ke Bupati atas rekomendasi dari Dinas. Dalam hal ini Dinas memberikan rekomendasi setelah membuat analisis kajian. Hal tersebut diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok mereka sebagai PNS di Dikes. Itupun sudah ada disposisi Bupati kepada BKD. Hanya saja pihaknya belum bisa memastikan izinnya sudah keluar atau belum.

“Artinya sudah ditekankan para pegawai terhadap aktifitasnya di luar tidak mengganggu aktifitas sebagai PNS,” ujarnya.

Disebutkannya, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap adanya pegawai lain yang menjadi dosen atau mengajar di perguruan tinggi di Kabupaten Sumbawa. Terhadap yang belum memiliki izin akan ditegur untuk segera mengurus. Tentunya dengan ketentuan dan batasan. Dimana tidak boleh mengajar di waktu yang mengganggu aktifitasnya di Dinas ataupun Puskesmas.

Terkait pengawasan yang dilakukan pihak Dinas, Sekdis berdalih pihaknya tidak pernah mengetahui para pegawai tersebut mengajar di jam dinas. Lantaran sebelumnya para pegawai mengajukan permohonan untuk melaksanakan aktifitas di luar jam Dinas. “Misalnya pegawai tidak ada. Kami tidak mengetahui mereka pergi mengajar atau melakukan aktifitas apa. Karena kan tidak setiap hari mereka tidak ada. Bisa saja ada keperluan lain. Karena tidak pernah melapor bahwa akan mengajar saat jam dinas,” pungkasnya.

Makanya sambung Sekdis, dengan adanya informasi tersebut, pihaknya akan melakukan evaluasi nantinya. Kalaupun nantinya ada pegawai yang melakukan aktifitas atau mengajar di tempat lain saat jam dinas, pihaknya akan melakukan peneguran.

“Kita kan baru tahu informasi ini. Kalau ada kami akan tegur untuk tidak lagi mengajar di jam dinas. Kami juga berjanji akan mengevaluasi para PNS yang ada di sini untuk mengatur jadwalnya. Jangan sampai mengganggu tugas rutinnya sebagai PNS untuk melayani masyarakat,” tukasnya. (ind)

Kejaksaan akan Cek Hasil Audit Inspektorat atas Dana Desa

Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu berencana melakukan pengecekan kembali atas hasil audit Inspektorat terhadap pengelolaan dana Desa dan alokasi dana Desa tahun 2015. Inspektorat telah menyerahkan hasil auditnya terhadap tujuh dari 10 Desa yang diminta dan masih ditemukan komponen yang dicurigai hasil penyelewengan justru tidak dijadikan temuan. Namun Kejaksaan memastikan Desa Rababaka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan walaupun telah mengembalikan keuangan negara.

Kasi Intelkam Kejari Dompu, Heril Iswandi, SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (21/6) kemarin, mengaku sudah menerima tujuh hasil audit oleh Inspektorat dari 10 Desa yang diminta pihaknya. Ketujuh Desa dimaksud diantaranya Desa Kiwu, Tanju, Katua, Karamabura, Tekasire, Saneo dan Desa Rababaka.

Di Desa Kiwu ditemukan tunggakan pajak Rp 13 juta yang belum dibayar. Di Desa Katua juga ada tunggakan pajak Rp 8 juta yang belum dibayar. Di Saneo, kerugian negaranya mencapai Rp 12 juta, Desa Karamabura Rp 63

juta, dan Desa Rababaka sebesar Rp 135 juta. “Untuk Desa Konte, Desa Madaprama dan Desa Doropeti masih diaudit (Inspektorat),” katanya.

Heril mengatakan, pihaknya berencana melakukan pengecekan atas hasil audit Inspektorat. Karena ditemukan ada beberapa temuan dalam pengumpulan bahan data dan bahan keterangan (pulbaket), tapi tidak menjadi bahan temuan dalam audit Inspektorat. Seperti ada Desa yang melakukan pembelian laptop, fisik laptop dan administrasinya ada. Tapi setelah dilakukan klarifikasi ke toko, dibantah ada pembelian lap-

top dimaksud. “Itu hanya contoh, makanya kita ingin melakukan cross check ke Inspektorat,” ungkapnya.

Kendati demikian, Heril mengatakan, hasil audit ini tidak bisa langsung dijadikan dasar dalam penentuan kerugian negara. Ketika ditingkatkan ke tahap penyidikan, penghitungan kerugian negara akan kembali dilakukan. “Kalau kita lakukan penyidikan akan diminta ulang perhitungan kerugian negara. Nanti bisa bertambah atau berkurang,” katanya.

Namun untuk Desa Rababaka, Heril mengatakan, akan menaikkan ke tahap penyidi-

kan dengan indikasi awal kerugian sebesar Rp 135 juta. Peningkatan ke proses penyidikan ini tidak berpengaruh pada proses pengembalian yang dilakukan oknum kepala Desa sebesar Rp 40 juta dari total uang yang dibawa kabur. “Kalau Rababaka kita akan lanjutkan ke penyidikan walaupun sudah ada pengembalian,” jelasnya.

Sementara untuk Desa lain, Heril mengaku masih berkoordinasi dengan aparat Kepolisian. Tapi bisa juga melalui upaya pengembalian keuangan negara tampa melalui proses hukum untuk proses pembelajaran dan pencegahan. “Kita tidak melulu penindakan, tapi kita juga lakukan pencegahan,” terangnya. Apalagi saat ini sudah ada undang – Heril Iswandi

(Suara NTB/ula)

Operasi Ketupat Diganti Ramadhania 2016

Jelang Lebaran, Waspadai Peredaran Uang Palsu Bima (Suara NTB) Meski belum menerima laporan tentang peredaran uang palsu (upal) hingga saat ini, Polres Bima Kabupaten tetap meminta dan menghimbau agar masyarakat mewaspadai, beredarnya uang itu. Terutama menjelang seminggu hingga dua hari sebelum lebaran.

“Kami tetap mengimbau masyarakat agar mengatisipasi peredaran upal ini menjelang lebaran,” ucap Kapolres Bima, AKBP Gatut Kurniadin SH, Sik kepada Suara NTB, Selasa (21/6).

Gatut mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya peredaran upal tersebut. Hanya saja diakuinya, perlu diantisipasi terutama masyarakat yang berada di daerah sentra perekonomian seperti di Tente Kecamatan Woha dan Kecamatan Bolo.

“Hingga saat ini kami belum terima laporan. Namun kedua wilayah ini harus diantisipasi, karena masuk daerah sentra perekonomian,” katanya.

Menurut dia, untuk menghindari penipuan dengan modus menggunakan uang palsu, Gatut meminta masyarakat, agar lebih teliti memeriksa keaslian fisik uang, terutama saat melakukan transaksi jual-beli dan penukaran uang.

“Saya harapkan masyarakat lebih teliti memeriksa keaslian uang, terutama saat melakukan transaksi jual-beli,” akunya.

Disamping itu Gatut berharap pihak terkait salahsatunya pihak perbankan agar terus melakukan sosialisasi. Sehingga masyarakat bisa mengetahui persis, bentuk hingga ciri uang yang asli. “Kami harap pihak perbankan juga gencar melakukan sosialisasi dan turun di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Dia menyarankan jika masyarakat hendak melakukan transaksi penukaran uang, maka pilihlah perbankan yang memang resmi ditunjuk. Atau tempat-tempat penukaran uang yang terpercaya.

Apabila masyarakat menemukan beredarnya uang tersebut, Gatut meminta agar melaporkan ataupun menginformasikan hal itu kepada petugas terkait ataupun pihak keamanan agar segera ditindaklanjuti serta tidak meluas.

“Yang jelas untuk mencegah hal ini diperlukan peran semua pihak tanpa terkecuali masyarakat,” pungkasGatut Kurniadin nya. (uki) (Suara NTB/uki)

undang administrasi negara yang memberi ruang bagi aparatur untuk memperbaiki dan mengembalikan kerugian negara baru bisa diproses hukum. (ula)

(Suara NTB/uki)

DISEGEL - Kantor Pemdes Sie Kecamatan Monta yang disegel pendukung bakal calon kades, Senin (20/6) malam.

Kantor Pemdes Sie Disegel Pendukung Bacakades Bima (Suara NTB) Pendukung bakal calon Kepala Desa (Bacakades) Sie, Kecamatan Monta, Drs. Nukman, menyegel kantor Pemerintahan Desa (Pemdes) setempat, Senin (20/6) malam.

Massa menilai, panitia Pilkades tidak serius menanggapi surat keberatan yang diajukan calon yang dianulir dalam rapat penetapan panitia beberapa waktu lalu.

Pendukung yang berjumlah beberapa orang itu, meminta panitia Pilkades agar segera menyampaikan jawaban tertulis, terkait surat keberatan yang diajukan oleh calon tersebut.

Salah satu kerabat Bacakades, Bustan, SE mengatakan, sejak dibatalkan. Nukman sudah mengajukan surat keberatan dua kali. Hanya saja hingga kini, surat keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh panitia Pilkades yang berujung pada aksi penyegelan.

“Dua kali Bacakades ini mengajukan surat keberatan. Pertama diajukan pada saat penetapan. Kemudian keberatan kedua

diajukan pada tanggal 15 Juni.

Namun tidakpernah diindahkan oleh panitia,” katanya.

Ia mengaku kecewa dengan sikap panitia yang mengganggap masalah tersebut sepele. Padahal pihaknya hanya ingin meminta jawaban tertulis dari panitia. Karena tuntutan tidak direspon hingga berujung pada aksi penyegelan.

“Hanya ini tuntutan kami, tidak kurang dan tidak lebih.

Kami hanya ingin meminta keadilan,” tegasnya.

Terpisah Ketua Panitia, Drs. A. Khalik yang dihubungi via telepon mengaku hanya menerima surat tembusan.Karena surat keberatan tersebut ditujukan kepada panitia tingkat kabupaten dalam hal ini Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMDes) Kabupaten Bima.

“Kemungkinan untuk beberapa hari kedepan pihak kabupaten akan segera memberikan jawaban. Kami panitia di tingkat desa hanya meneruskan. Mengingat tahapan dan prosedurnya memang begitu,” ujarnya.

Terkait dianulirnya Nukman dari calon Kades Sie, Khalik menjelaskan, salah satu syarat pencalonan kades adalah tidak pernah dijatuhi hukuman penjara paling sedikit lima tahun atau lebih.

Yang dibuktikan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Berdasarkan surat keterangan pengadilan yang bersangkutan (Drs Nukman) pernah menjalani hukuman penjara. Makanya panitia menganulir karena tidak memenuhi syarat sebagai calon,” terangnya.

Setelah semalaman disegel, Selasa (21/6) pagi kantor pemdes tersebut dibuka paksa oleh aparat desa yang dibantu petugas keamanan Polsek Monta. Jika penyegelan terus dilakukan akan menghambat kerja Pemdes setempat.

“Sudah dibuka kembali oleh aparat desa dan jajaran Polsek Monta. Lagipula urusan Pilkades adalah dengan Panitia bukan dengan Pemdes,” tegas Plt Kepala Desa Sie, Risman kepada Suara NTB. (uki)

Bima (Suara NTB) Pra dan pasca lebaran dibeberapa tempat umum, seperti terminal, perempatan, biasanya akan ditemui pos ketupat, untuk mengamankan arus lalu lintas dijalan. Namun tahun ini operasi tersebut akan berubah menjadi operasi Ramadhania 2016.

“Operasi kendali pusat ketupat kini diganti dengan Operasi Ramadhania,” kata Kapolres Bima Kabupaten, AKBP Gatut Kurniadin SH.Sik kepada Suara NTB, Selasa (21/6).

Gatut mengatakan, konsep operasi Ramadhania tetap sama dengan operasi ketupat yang diberlakukan selama ini. Yakni petugas keamanan akan fokus mengamankan jalanan atau lingkungan yang kerap digunakan masyarakat untuk mudik dan arus balik.

“Konsepnya sama tidak bedanya. Untuk mengamankan kelancaran dan keamanan jalur mudik dan arus balik,” katanya.

Dia menjelaskan, sedianya pada operasi Ramadhania, pihaknya akan membentuk tiga pos layanan publik. Yakni di Bandara Sultan M. Sahaluddin Bima Kecamatan Palibelo. Perempatan Cabang Talabiu Kecamatan Woha dan Pertigaan Cabang Bolo Kecamatan Madapanga.

“Setelah kita evaluasi operasi tahun lalu, ternyata tiga titik ini mampu memberikan hasil yang maksimal dalam melayani masyarakat,” jelasnya.

Dia mengaku, dalam pos layanan itu, akan dilengkapi beberapa perlengakpan canggih. Salah satunya kamera alat pengintai, CCTV. Tujuannya agar setiap saat bisa memantau situasi yang kerap dilalui dan dipadati oleh masyarakat tersebut. “Insya Allah semua pos ini akan kita pasang kamera CCTV,” akunya.

Dalam hal itu, Gatut tidak menyebutkan jumlah pasukan yang akan diterjunkan. Hanya saja, anggota yang ada di semua satuan Mapolres setempat, akan diturunkan dan dipersiapkan untuk mengamankan kelancaran arus mudik dan balik.

“Yang jelas mulai dari Intel, Reserse, hingga satuan pengendali akan kita terjunkan dalam operasi ini,” ujarnya.

Apa ada pasukan atau tim khusus untuk mengamankan begal di jalan. Gatut mengaku hingga saat ini belum memikirkan untuk membentuk tim tersebut. Hanya saja, kedepan akan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Pada prinsipnya antisipasi tetap ada. Namun sifatnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” terangnya.

Dia meminta semua pemangku kepentingan berperan menyukseskan operasi tersebut. Sehingga bisa terintegrasi dengan semua pihak. Karena biar bagaimanapun dalam hal ini, tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas keamanan namun juga harus ada dukungan dari masyarakat serta semua pihak.

“Untuk sementara kami tengah menanti arahan dan instruksi dari Mapolda kapan dimulai operasi. Kami mengajak semua pihak untuk patuh dan menjaga keamanan bersama,” pungkasnya. (uki)

Pemda Dituntut Siapkan SDM Lokal

Mulai Agustus, PT STM Pastikan Studi Kelayakan Dompu (Suara NTB) PT Sumbawa Timur Mining (STM) memastikan pada Agustus 2016 akan memulai melakukan studi kelayakan terhadap potensi tambang di Huu. Namun pemerintah daerah (Pemda) dituntut menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) warga agar bisa diberdayakan saat produksi tambang. PT STM cukup serius menggarap potensi tambang Huu dan hingga tahun kelima telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 600 miliar.

Direktur PT STM, H. Yanto Supardi saat dengar pendapat di DPRD Dompu bersama sejumlah LSM, Selasa (21/6) kemarin, mengungkapkan sejak dikuasai PT Vale atas saham PT STM tahun 2010 hingga saat ini telah menghabiskan biaya hingga Rp 600 miliar. Nilai investasi yang tidak sedikit menunjukan keseriusan dalam berinvestasi.

Investasi di bidang pertambangan memiliki resiko yang cukup besar, karena memerlukan biaya yang cukup besar, tapi resiko kegagalannya juga cukup besar. Sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan kedisiplinan dalam mengelola dan mengerjakannya. Apalagi saat ini bisnis pertambangan sedang lesu-lesunya, sehingga banyak bisnis pertambangan yang berhenti dan banyak perusahaan melakukan PHK. “Tapi kantor pusat di Brazil meminta agar kita fokus dalam melakukan eksplorasi tambang di Huu,” ungkapnya.

Eksplorasi PT STM akan ditingkatkan ke tahap uji kelayakan pada Agustus 2016.

Hasil uji kelayakan ini akan menentukan, pertambangan oleh PT STM di Huu bisa dilanjutkan ke tahap produksi atau tidak. Ketika potensinya tidak ekonomis, maka proses pertambangan akan dihenti-

kan. Tapi ketika potensi keekonomiannya bagus maka pertambangan akan dilanjutkan pada tahap pengajuan Izin amdal, konstruksi dan produksi (eksploitasi). “Jadi tahapannya masih cukup panjang,” katanya.

Saat ini, kata H Anton Supardi, sudah 69 titik bor yang dilakukan pengeboran untuk mengambil sampel bebatuan di lokasi tambang. Bebatuan yang diambil dibagi dua. Satu bagian disimpan dan satu bagian dibawa ke laboratorium di Sumbawa dan Jakarta untuk diteliti potensinya. Bahkan akan diuji di laboratorium dunia.

Ia pun mengungkapkan kasus ketimpangan dan kemiskinan warga di sekitar tambang yang ada di Freeport Papua dan PT NNT di Sumbawa Barat.

Menurut H Anton, itu terjadi karena SDM di sekitar tambang tidak dipersiapkan.

“Ketika diminta tenaga skil,

mereka tidak ada. Sehingga mereka direkrut untuk tenaga semi skil dan non skil. Padahal pertambangan itu dibutuhkan tenaga skil,” tegas H Anton.

Izin tambang PT STM dimuat dalam kontrak karya (KK) generasi ke VII yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto untuk tambang emas dan bahan mineral ikutan lainnya. Sejauh ini potensi yang ditemukan berupa emas dan tembaga. Untuk kontrak karyanya sendiri mau direvisi terkait enam komponen seperti luas wilayah Izin, royalti, pemberdayaan tenaga lokal, divestasi, dan pajak.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Dinas Koperindag Tamben) Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, MSI mengatakan, Izin eksplorasi tambang milik PT STM ini diperpanjang setiap tahun dan Izin pinjam pake kawasan sam-

pai 2017. Jika perusahaan ini tidak patuh terhadap ketentuan pertambangan dan tidak serius dalam berinvestasi, tidak mungkin pemerintah memperpanjang Izin eksplorasinya dan perusahaan tidak mungkin mengeluarkan biaya besar.

“Sejauh ini, PT STM selalu melaporkan perkembangan kegiatan eksplorasinya setiap empat bulan sekali,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, PT STM saat ini masih dalam tahap kegiatan eksplorasi dan perusahaan tambang baru memiliki kewajiban untuk membagikan dana CSR-nya kepada masyarakat sekitar ketika masa produksi. “Tapi sekarang mereka sudah membagikan dana community development (Comdev) untuk masyarakat di sekitar tambang dan ini sebagai bagian dari keseriusan pihak perusahaan,” jelasnya.

Dengar pendapat yang dipimpin Ketua DPRD Dompu,

(Suara NTB/ula)

DENGAR PENDAPAT - Pimpinan PT STM saat dengar pendapat di DPRD Dompu bersama sejumlah LSM yang mempertanyakan proses pertambangan PT STM di Dompu, Selasa (21/6) kemarin.

Yuliadin, S.Sos ini dilakukan atas tuntutan sejumlah LSM di Dompu yang mempertanyakan keberadaan PT STM. Mereka mempersoalkan

transparansi perusahaan terutama dalam perekrutan tenaga kerja dan pemanfaatan hasil galian untuk bahan eksplorasi (penelitian). (ula)

SUARA NTB Rabu, 22 Juni 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Pengusutan Dugaan Penjualan Aset di Mataram Mall Diserahkan ke Polres Mataram Mataram (Suara NTB) – Sejak diterimanya surat permintaan koordinasi penanganan dugaan penjualan aset Pemkot Mataram di Mataram Mall dari Polres Mataram,KejatiNTBsontakmenghentikanpengusutannya.Pengumpulan data dan bahan keterangan distop. Kajati NTB, Tedjolekmono, SH, MH menyatakan hal itu merupakan hasil koordinasi dan silaturahim dengan Kapolda NTB pekan lalu. “Kalau memang duluan di sana (Polres Mataram), di lid (penyelidikan) Intel akan dihentikan,” jelasnya.

Catatan Suara NTB, Polres Mataram melalui Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB, yang waktu itu masih dipimpin AKBP Andy Hermawan melayangkan surat pada 27 April silam. Terkait ketegasan kepastian penanganan kasus dugaan penjualan aset daerah menjadi milik pribadi tersebut. Kajati menyebutkan, segala dokumen hasil puldata dan pulbaket Intelijen Kejati NTB akan dikumpulkan dan diserahkan ke Polres Mataram. “Pada prinsipnya tidak ada saling rebutan. Toh intinya penuntasan kasus,” tegasnya.

Pada waktu itu sekitar awal 2016, kata Kajati, awal penanganan kasus dimulai waktunya hampir berdekatan. Setelah melakukan pengkajian surat dari Polda NTB tersebut, terungkap bahwa Surat Perintah Penyelidikan telah terlebih dahulu diteken Polres Mataram.

“Suratnya sudah kita terima. Setelah dikaji, ternyata Polres lebih dulu,” ungkap mantan Wakajati Gorontalo itu. “Bahwa Polres sudah tangani, proses pengumpulan bahan data sudah dihentikan,” terangnya.

Sementara itu, Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto, SIK dikonfirmasi Selasa (21/6) menyebutkan, bahwa pihaknya belum mengetahui perihal tersebut. Namun, jika memang demikian, surat yang dilayangkan secara resmi dijawab. Sehingga dasar Polres Mataram lebih kuat. “Ya nanti ditindaklanjuti. Paling tidak ada surat balasannya dulu,” jelasnya ditemui Mapolres Mataram. Meski demikian, pihaknya tetap melanjutkan penelaahan dokumen yang sudah dikantongi.

Ia menyebutkan, akan lebih bagus jika nanti dokumen hasil pulbaketdanpuldataKejatiNTBjugadiserahkankePolresMataram.Sebab, penyelidikan perkara korupsi harus kuat dan matang. “Makanya saya bilang,penanganankasuskorupsiituharuskuatdipenyelidikan.Kalau bisa naik penyidikan tidak mundur lagi,” tegas Kapolres.

Pada 2015 lalu Polres Mataram telah bersurat kepada Walikota Mataram-yang pada saat itu diisi oleh Penjabat- untuk mengumpulkan sejumlah dokumen. Terkait kontrak kerjasama Pemkot Mataram dengan PT PCF yang dimulai sejak tahun 1996 itu. Untuk ditelisik adanya dugaan penjualan aset yang dikerjasamakan dalam bentuk Hak Guna Bangunan itu. Pemkot Mataram mengklaim bahwa ada perjanjian dengan PT. PCF mengenai kerjasama pengelolaan lahan seluas 39.900 m2 pada tahun 1996. Perjanjian disempurnakan lagi pada 11 Juni 2002 dengan perjanjian penggunaan lahan selama 30 tahun. Belakangan muncul dugaan peralihan HGB dari PT. PCF kepada pihak lain tanpa seizing atau rekomendasi dari Pemkot Mataram.

PT. PCF mengklaim hanya merupakan kesalahan administrasi. Akta notaris seharusnya tertuang jual beli sewa bangunan, bukannya jual beli. PT PCF disebut seolah-olah mengalihkan aset.

Disebutkandalamadendum perjanjian kerjasama dengan Pemkot Mataram, PT PCF dapatmengalihkanhaksecaraberjangka sesuai pasal 5 kepada orang atau badan hukum lainnya dengan memakai perjanjian tersendiri setelah mendapat persetujuan tersendiri dari pihak kedua. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Pascapergantian Ketua DPRD NTB

Agenda Dewan Tetap Jalan, Saling Curiga Mulai Muncul Mataram (Suara NTB) Pascapergantian Ketua DPRD NTB, dari Umar Said, S.Ag kepada Ketua Fraksi Partai Golkar, Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH, yang telah diputuskan melalui rapat paripurna, Senin (20/6), suasana politik di gedung wakil rakyat itu, berjalan normal. Bahkan anggota terlihat sibuk mempersiapkan rapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi terhadap pertangggungjawaban gubernur atas pelaksanaan APBD 2015, yang akan disampaikan Rabu (22/6) hari ini.

Tetapi, meski sekilas tampak adem ayem, pascaperesmian usulan surat Partai Golkar untuk PAW ketua DPRD itu. Sebenarnya mulai muncul sikap saling curiga antar anggota dewan, atas sikap masing-masing dalam mendukung proses politik pelengseran Umar Said itu. Karena pada saat paripurna pengambilan keputusan pemberhentian Umar itu, hampir terancam gagal karena tidak kourum.

Pada saat pembukaan sidang pengambilan keputusan Senin kemarin, suasana ruang sidang sempat tegang karena satu fraksi utuh tidak ikut hadir, yakni dari fraksi gabungan Bintang Restorasi. Padahal pada sidang sebelumnya, anggota dari fraksi gabungan Bintang Restorasi sempat hadir dan mengikuti sidang. Akan tetapi pada saat sidang dengan agenda pengambilan keputusan pergantian Umar itu, satupun anggota dari fraksi gabungan itu

tak ada yang hadir. Hal tersebut sempat membuat kepanikan bagi Fraksi Golkar, karena bisa mengancam jalan Isvie untuk naik sebagai ketua DPRD. Bahkan beberapa anggota dari fraksi lainnya sempat mengajukan intrupsi agar pimpinan sidang segera mengambil keputusan meskipun kehadiran anggota secara fisik masih belum memenuhi kuorum. Karena jika mengacu pada daftar hadir, sidang paripurna sedianya sudah memenhi kuorum, terhitung sudah 43 jumlah anggota sudah membubuhkan tandatangan. Namun Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanfi, SE, M.Coom yang bertindak sebagai pimpinan sidang, belum bisa menuruti keinginan dari fraksi lainnya. Mori tetap kukuh untuk menunggu kehadiran anggota secara fisik untuk memenuhi kuorum. “Yang sudah hadir secara fisik ini baru 41 orang, kita tinggal menuggu satu orang lagi baru bisa

kourum,” ujarnya.

Namun setelah proses lobi yang terlihat berjalan cukup alot, dan memakan waktu lebih dari satu jam setengah. Akhirnya paripurna dapat dimulai setelah satu orang anggota Fraksi Bintang Restorasi, L. Herwanto, SH., muncul di menit-menit terakhir.

Kemunculan L. Herwanto langsung disambut gemuruh tepuk tangan dari anggota yang lain.

Mori Hanafi, SE, M.Coom yang bertindak sebagai pimpinan sidang langsung bergegas membuka sidang. Tak butuh waktu lama, sekitar kurang dari 10 menit, keputusan pemberhentian Umar sudah dapat diputuskan.

“Karena peserta sidang sudah mencapai kourom, maka sidang dapat kita buka. Apakah usulan PAW Ketua DPRD dapat kita setujui?,” tanya Mori pada peserta sidang yang langsung dijawab oleh peserta sidang dengan serantak menyatakan setuju. Lalu sidang-

pun ditutup setelah Sekretaris dewan membacakan draf rancangan keputusan PAW Umar Said.

Sementara itu, Ketua Fraksi Bintang Restorasi, Machsun Ridwaini, MBA yang dikonfrimasi membantah keras bahwa insiden yang tiba-tiba seluruh anggota dari Fraksi Bintang Restorasi tidak hadir itu dilakukan dengan sengaja. Menurutnya, fraksinya bersama sembilan fraksi lainnya dari awal sudah mendukung pergantian Umar Said. Adapun ketidakhadiran itu menurutnya, merupakan kebetulan belaka bahwa anggotanya dalam keadaan kelelahan, lebih-lebih dalam suasana sedang puasa.

“Bahkan Partai Nasdem mengaku diperintahkan langsung oleh Ketua DPW-nya untuk mendukung Isvie naik. Kalau PBB sendiri tidak ada instruksi itu, itu murni keputusan kami di fraksi. Jadi tidak ada anggota Fraksi Bintang Restorasi yang membela Umar Said,” tegasnya.

Sementara itu, menurut pengakuan Ketua DPW Nasdem, Muh. Amin, SH, M.Si yang dikonfirmasi sebelumnya menegaskan bahwa partainya tidak ikut campur dalam urusan itu. Namun ia hanya mengharapkan

agar proses PAW ketua DPRD itu dilakukan dengan lebih cermat. Artinya tidak semata-mata hanya mengandalkan legitimasi politik semata, tanpa mengabaikan mekanisme dan prosedur normatifnya, kata Amin.

Selain itu, sikap saling curigai juga mengarah pada Fraksi PAN. Karena dari lima anggota Fraksi PAN, pada saat pengambilan keputusan hanya Ketua Fraksi Ali Ahmad saja yang menghadiri sidang. Padahal pada sidang sebelumnya hampir seluruh anggota Fraksi PAN hadir. Dari informasi yang beredar, Ketua DPW PAN, H. Muazim Akbar justru cenderung membela Umar Said, sehingga anggota Fraksi lainnya memilih tetap mengikuti arahan dari Ketua DPW PAN. Ketua Fraksi PAN, Ali Ahmad yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/6) kemarin menolak berkomentar. Ia tidak ingin menanggapi soal apapun untuk sementara ini. Sedangkan Sekretaris Fraksi, Hadi Sulthon, membantah keras jika ia bersama anggota lainnya selain Ali Ahmad tidak mendukung pelengseran Umar Said. Ia juga membantah jika Ketua DPW PAN pernah mengarahkan agar tidak mendukung. (ndi)

Program Enam Quick Wins

Pelopor Tertib Sosial, Brimob Polda NTB Tarawih Keliling Mataram (Suara NTB) – Delapan personel Sat Brimob Polda NTB bersenjata lengkap berjaga-jaga di depan Masjid Al Mustaqim, Karang Sukun, Selasa (20/ 6) malam. Sejumlah personel lain berada di dalam masjid. Berjamaah menjalankan ibadah salat Tarawih dengan warga setempat.

Masih berpakaian dinas cokelat khas korps bhayangkara dan berpeciputih,AiptuSuyitnosigapmengambil shaf di tengah-tengah warga Karang Sukun. Menyusul komandanpletonnyaitu,personelBrimob lain turut ambil barisan.

Sementaraitupersonellainyang berjaga di depan, tegap mengatur lalu lintas. Menjaga kondusivitas masyarakatyangtengahberibadah malam itu. Apa yang dilakukan para personel Sat Brimob itu merupakan perwujudan perilaku yang

(Suara NTB/why)

SERAP - Para personel Sat Brimob Polda NTB bercengkerama meyerap aspirasi kondisi kamtibmas masyarakat Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur dalam sebuah kegiatan Tarawih Keliling di Masjid Al Mustaqim, Senin (21/6) tertuang dalam program Quick tempat yang diwakili Imam Masjid mtibmas di wilayahnya.

“Mudah bisa tiap hari,” terangWins poin 6. Yakni, polisi sebagai AlMustaqimKarangSukun,Mara’i penggerak revolusi mental dan mengatakan apresiasinya. Ia men- nya. “Di sini aman betul. Tidak perpelopor tertib sosial di ruang publik. gaku senang kehadiran aparat ke- nah ada gangguan apa-apa,” imSeusai salat Tarawih, warga se- polisian yang berniat menjaga ka- buhnya. Meski demikian, ia mem-

RUKO - VILA - KOST

inta di lain hari selama bulan Ramadhan, polisi juga secara rutin berpatroli di wilayah tersebut.

AiptuSuyitno,komandanpleton yangmemimpin16personelmalam itumenanggapi.BrimobPoldaNTB selama bulan Ramadhan bakal terus hadir di setiap masjid di kota Mataram. Dalam kegiatan Tarawih Keliling (Tarling).

“Untuk keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat,” jelasnya. Selain itu, juga untuk mengantisipasi masuknya kelompok radikal dan antipancasila.

Yang salah satu medium propagandanya ditengarai dapat melalui masjid-masjid masyarakat.

“Kalau ada yang mencurigakan, segera melapor ke Polres.

Atau langsung ke Brimob,” tutup Suyitno kepada puluhan jamaah yang hadir malam itu. (why/*)

SUARA NTB Rabu, 22 Juni 2016

Halaman 9

Meriahkan Festival Pesona Ramadhan

Taman Budaya Tampilkan Kesenian Hadrah Dasar memperingati Nuzulul Qur’an tanggal 17 Ramadhan, karena pada tanggal itu diturunkannya ayat pertama dari surat Al Alaq kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.”

(Al Qur’an Surat Al A’laq : 1 – 5)

Mataram (Suara NTB) Menjelang berbuka puasa, Rabu (22/6) sore nanti Taman Budaya NTB akan menampilkan kesenian Hadrah untuk memeriahkan perayaan Festival Pesona Ramadhan. Festival yang diselenggarakan sejak Senin (20/6) - Senin (27/6) ini juga dimeriahkan dengan penampilan Festival Beduk, Selasa (21/6) sore.

Kepala Taman Budaya NTB, Drs. Faisal mengemukakan, penampilan kesenian yang berasal dari jarizah arab ini akan dilakukan oleh kelompok masyarakat di Kota Mataram. Kesenian ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Islam yang berkembang sejak zaman

Nabi Muhammad SAW. “Taman Budaya kebagian peran untuk menampilkan kesenian Hadrah dan Zikir Zaman. Kedua kesenian ini sama sama kental dengan nuansa Islami,” katanya, ketika diwawancara Selasa (21/6).

Kesenian Hadrah yang biasanya juga disebut marawis ini

merupakan permainan seni musik yang melibatkan banyak personel. Muatan hadrah berisi tentang syair shalawat nabi yang dilantunkan secara merdu serta dipadukan dengan tetabuhan alat musik. “Alat musik yang digunakan sebagai pengiringnya adalah rebana itu,” tuturnya.

Berdasarkan pemahaman

Menyegerakan Amal Saleh

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

SERAHKAN - Sekda NTB H. Rosiady Sayuti didampingi Sekretaris Dewan Pengurus Korpri NTB H. Suhaimi menyerahkan hadiah pada salah satu juara MTQ Korpri 2016 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/6).

Sekda Tutup MTQ Korpri 2016 Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri Tingkat Provinsi NTB akhirnya ditutup Sekda NTB Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, PhD, Selasa (21/6) siang.

Dahlan, utusan dari Kabupaten Dompu keluar sebagai Juara I untuk katagori putra Cabang Tilawah disusul rekannya Usman yang Berjaya di cabang tartil. Sementara utusan Kabupaten Sumbawa Ahmad Syukri, SHI, menjadi juara di Cabang Hifdzil Qur’an 3 juz. Di Cabang Hifdzil Qur’an 5 Juz lagilagi utusan Kabupaten Dompu Syarifuddin menjadi juara.

Untuk katagori putri tampil untuk cabang Tilawah Juara I Hj. Haeriah, S.Pdi utusan dari Kabupaten Lombok Timur, untuk cabang Tartil diraih Misdar, S.Pd, dari Kabupaten Bima, cabang Hifdzil Qur’an 3 Juz dimenangkan Nurfaizah, S.Pdi utusan dari Kota Bima dan untuk cabang Hifdzil Qur’an 5 juz diraih Hj. Hani Malkan, S.Pdi utusan dari Kabupaten Lombok Barat.

Pada kesempatan ini, Sekda NTB H. Rosiady Sayuti, berharap lomba membaca Al Qur’an bagi anggota Korpri yang merupakan bagian dari kegiatan pembinaan mental dan rohani dapat

terus terlaksana pada tahuntahun mendatang. Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini sebagai salah satu wahana ibadah kepada Allah SWT dan ajang silaturahmi satu sama lain. ‘’Ini juga dapat kita jadikan sebagai wadah syiar saling mengingatkan dan introspeksi apakah kita sudah mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” ujarnya mengingatkan.

Sekda juga mengingatkan pada peserta yang tidak mendapat juara agar bersabar dan terus berlatih, sehingga pada tahun berikutnya bisa menjadi juara. (ham)

- 250 gram kentang, kupas, potong dadu 2 cm, goreng hingga berkulit - ½ sdt merica putih bubuk - ½ sdt pala bubuk - 2 butir cengkih - 5 sdm Kecap Manis Bango - ½ sdt garam - 1 sdt gula pasir - 100 ml kaldu sapi - 3 sdm minyak, untuk menumis - Bumbu, haluskan: - 8 butir bawang merah - 4 siung bawang putih - 4 butir kemiri, sangrai - 3 buah cabai merah

Bahan-bahan - 250 gram daging has dalam, iris tipis

Cara memasak: 1. Di dalam mangkuk, aduk rata daging sapi, bumbu halus,

Mataram (Suara NTB) Tepat pada hari ini, salah satu sejarah terbesar pada abad 14 silam terjadi, yaitu peristiwa Nuzulul Qur’an. Sementara itu, peringatan Nuzulul Qur’an yang rencananya akan diselenggarakan di halaman depan Kantor Walikota Mataram itu akan melibatkan semua ASN di Kota Mataram.

Pelibatan semua ASN ini bertujuan untuk menyamakan pandangan dan komitmen terhadap Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya.

“Kita akan libatkan semua pegawai di Kota Mataram, termasuk guru. Sehingga ikatan silaturahmi dapat semakin baik dan kita bisa lebih menghayati maksud dari Nuzulul Qur’an itu,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (21/6).

Peringatan Nuzulul Qur’an biasanya dilakukan setiap tanggal 17 Ramadhan. Peringatan Nuzulul Qur’an ini, lanjutnya, sangat penting, sebab pada saat itulah Rasulullah menerima wahyu berupa kitab suci Al Qur’an, sehingga hal itu diperingati sebagai peringatan Nuzulul Qur’an oleh umat Muslim.

“Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan kita semua kan pentingnya menjadikan Al Qur’an sebagai pedoman hidup kita. Terlebih Kota Mataram merupakan kota yang maju religius dan berbudaya.

Karena sebagian besar warga Kota Mataram merupakan umat Muslim, kami rasa peringatan Nuzulul Qur’an ini men-

(Suara NTB/dok)

H. Abdul Latif Nadjid jadi suatu keharusan untuk dilakukan,” ujarnya.

Al Qur’an diturunkan oleh Allah SWT melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan, peristiwa ini ghaib disebut dengan Nuzulul Qur’an. Nuzulul Qur’an yang secara harfiah berarti turunnya Al Qur’an adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting mengenai penurunan wahyu Allah pertama kepada nabi dan rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Antara Al Qur’an dengan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah. Bahkan, jika ingin mengetahui bagaimana Al Qur’an dalam penerapan terbaik, jawabannya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Nuzulul Qur’an harusnya dimaknai sebagai upaya untuk kembali mempelajari Al Qur’an dan semua sirah Nabi.

Kehadiran nabi adalah memperjelas dan penerjemah paling benar terkait informasi-informasi Al Qur’an. (lin)

Pawai Takbiran di Kota Mataram akan Diwarnai Festival Lampion Mengatasi Bau Mulut Mataram (Suara NTB) Pawai Takbiran yang biasa dilakukan menjelang lebaran menjadi tradisi yang biasa dilakukan di NTB, termasuk di Kota Mataram. Namun ada yang berbeda pada pawai takbiran kali ini. Tahun ini pawai takbiran akan dihiasi dengan ribuan lampion yang akan dipasang di berbagai tempat di Kota Mataram.

“Pawai takbiran ini merupakan bentuk dari suka cita masyarakat. Maka kita juga akan lakukan dengan festival lampion yang akan dipasang di berbagai lokasi. Ini juga bisa jadi ajang promosi,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram H.Abdul Latif Nadjib

kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (21/6).

Kegiatan itu rencananya akan dipusatkan di Kecamatan Mataram, Cakranegara dan Ampenan. meski demikian, semua kecamatan dipastikan akan berpartisipasi meramaikan kegiatan tersebut. Pasalnya setiap tahun pawai takbiran selalu diramaikan oleh semua warga Kota Mataram. “Kita ingin semua masyarakat Kota Mataram turut berpartisipasi dan turut bersuka cita pada pawai takbiran nanti. Ini juga menjadi ajang silaturahmi kita semua,” ujarnya.

Dalam pawai takbiran itu juga akan diramaikan dengan pawai obor, sehingga kesan semaraknya kegiatan tersebut

semakin terasa. Bukan hanya itu saja, namun tradisi yang selama ini berkembang di tengah masyarakat juga dapat dilestarikan.

“Ini merupakan tradisi kita dan harus kita lestarikan. Ini juga bisa jadi ajang promosi wisata kita menjelang pelaksanaan MTQ Nasional nanti,” ujarnya.

Latif berharap kegiatan itu semakin mempererat tali silaturahmi antarmasyarakat.

Masyarakat juga diminta untuk menjaga kondusivitas selama pelaksanaan pawai takbiran dan pawai obor belangsung nantinya. Sehingga kesan silaturahmi dan keamanan serta kenyamanan dapat lebih terasa. (lin)

merica, pala, cengkih, Kecap Manis Bango, garam dan gula. Diamkan selama 30 menit.

2. Panaskan minyak di dalam wajan anti lengket. Masuk-

kan daging beserta bumbunya. Masak hingga daging berubah warna.

3. Tuangkan kaldu, masak hingga daging matang dan kuah menyusut.

4. Jika Anda ingin mencampur dengan kentang. Aduk rata. Angkat.

Sajikan hangat. Selamat mencoba! (berbagai sumber)

Oseng Oseng Daging SEJAK awal Ramadhan, harga kebutuhan pokok meningkat. Termasuk daging sapi. Apalagi harga daging sapi sudah menembus di atas Rp 100 ribu. Namun, bagi Anda yang masih tetap berbuka dengan daging, baik daging sapi atau kambing tidak ada salahnya Anda mencoba, seperti Oseng Oseng Daging Kentang.

Jika Anda ingin mencoba, berikut ini cara resep Oseng Oseng Daging sebagaimana dikutip dari resephalalberbukapuasa.blogspot.com.

masyarakat di Pulau Lombok.

Meski demikian, seni musik yang satu ini diakulturasi dengan variasi yang sedemikian rupa, tak ubah seperti tari Zapin yang datang dari Timur Tengah yang kini menjadi kesenian yang diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat Bima, NTB. Kesenian ini membuktikan bahwa daya akulturasi bangsa Indonesia pada abad ke18 relatif tinggi, sebab Hadrah yang berkembang di negeri jiran tidak serupa dengan Hadrah yang bertumbuh di daerah ini. (met)

Nuzulul Qur’an Libatkan Seluruh ASN di Mataram

Mukhlishin, S.Sy, MSI. Dosen Tetap Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Mataram “Sesungguhnya orangorang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaikbaik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Allah rida terhadap mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.” (QS. Al-Bayinah: 7-8).

Mendasar pada ayat di atas, untuk meraih surga yang dijanjikan oleh Allah SWT, terdapat tiga langkah atau amalan yang harus ada pada diri seseorang Muslim, yaitu pribadi yang beriman, menyegerakan amal saleh dan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah SWT. Iman secara sederhana seakar dengan kata “aman” dalam kehidupan sehari-hari. Artinya seseorang yang beriman harus mampu memberikan keamanan bagi dirinya sendiri dan keamanan bagi orang lain.

Jika seorang mengaku Muslim, tetapi tingkah lakunya membuat orang lain tidak nyaman, maka keimanannya masih perlu dievaluasi. Karena syarat utama seseorang untuk meraih pahala atau surga adalah dengan keimanan yang benar kepada Allah SWT. Tanpa keimanan dalam diri seseorang, ia tidak peduli apakah kelakuannya dapat merugikan orang lain atau tidak, dan apa pun yang dia lakukan hanya akan membuahkan hasil yang sia-sia lebih-lebih di bulan Ramadhan. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW bersabda: “betapa banyak orang yang berpuasanya tetapi tidak mendapatkan pahala daripada puasanya, kecuali lapar dan dahaga.” (HR. Muslim).

Kedua, menyegerakan amal saleh. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW bersabda menasihati para sahabatnya untuk selalu menyegerakan amal saleh, kendati mereka itu manusiamanusia yang teruji keimanannya. Kata Nabi kala itu: “bersegeralah melakukan amal-amal saleh (kebajikan). (Sebab) sebuah fitnah akan datang bagai sepotong malam yang gelap. Seseorang yang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir. Dan seseorang yang sorenya bisa menjadi kafir, paginya menjadi mukmin.

Ia menjual agamanya dengan harga dunia.” (HR. Muslim).

Seseorang yang ingin meraih surga Allah SWT harus melaksanakan amal salih, yakni amal kebajikan yang tidak memandang apakah dia adalah orang yang kaya atau miskin.

Allah SWT dengan keadilan-Nya memberikan peluang amal kepada masing-masing hamba-Nya. Baik orang miskin maupun yang kaya, masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kebajikan dan mendapatkan ridha Allah. Lebih dari itu, suatu amal tidak dilihat dari kuantitasnya, tetapi dilihat dari motivasi dan niatnya.

Amal saleh dapat aplikasikan dalam kehidupan seharihari seperti membuang sampah pada tempatnya, bertekad untuk tidak bohong, mengucapkan salam kepada kawan, mendo’akan akan saudara seiman kendati mereka tidak tahu amal saleh, hingga memberikan orang makan ketika berpuasa adalah amal kebajikan.

Pentingnya menyegerakan amal saleh adalah karena aset waktu yang kita miliki hanyalah saat ini, dan juga amal kita tidak mungkin dikerjakna oleh orang lain. Di samping itu pula, kemuliaan derajat sesorang di sisi Allah SWT disebabkan oleh kesungguhan dalam merespon seruan kebajikan dan mengamalkannya. Kesempatan beramal setiap waktu ada momentnya sendiri. Setiap waktu ada tuntutan amalnya, karena banyak sekali perbuatan yang sengat erat kaitannya dengan waktu. Karena ketika waktu telah berakhir, berakhir pula kesempatan kita untuk mengerjakannya.

Ketiga, ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah SWT. Kualitas amal seseorang tergantung pada niatnya. Niat yang ikhlas adalah semata menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi.

Tidak ada yang melatarbelakangi suatu amal, kecuali karena Allah dan demi akhirat, dan tidak ada noda yang mencampuri suatu amal baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, bukan karena ambisius terhadap kedudukan, harta benda, agar dibanggakan oleh orang banyak. Ikhlas dalam beramal saleh adalah bukti keimanan seseorang yang pada akhirnya akan mendapatkan keridhaan Allah SWT. jika keridhaan-Nya telah diraih oleh seseorang, maka Insya Allah surga ‘Adn akan diraihnya di akhirat kelak. Amin.

sejarah perkembangannya, kesenian yang dilakoni masyarakat Islam ini masuk di tanah nusantara sejak berlangsungnya aktivitas perdagangan. Kesenian ini diyakini dibawa oleh para pedagang dari Jazirah Arab.

Kesenian yang diadaptasi dan tertanam menjadi bagian dari kesenian masyarakat di Indonesia ini diperikan mulai berkembang sejak abad ke-18.

Selain menyebar dan tumbuh secara subur di tanah Jawa dan Madura, kesenian ini juga kelihatannya berkembang sebagai entitas budaya

Saat Berpuasa

BULAN Ramadhan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Mereka berbondong-bondong menunaikan kewajiban berpuasa, sebagai wujud kepatuhan terhadap perintah Allah. Saat berpuasa, umat Muslim tidak makan dan minum dari setelah sahur hingga menjelang berbuka puasa. Meskipun aktivitas ini adalah sesuatu yang sangat suci bagi umat Muslim, muncul keluhan berkaitan dengan bau mulut atau bau nafas.

Dalam dunia medis, kondisi ini disebut halitosis. Berpuasa dan munculnya bau mulut (atau nafas berbau) berkaitan erat; dan kebanyakan disebabkan oleh keringnya mulut selama berpuasa. Tanpa makanan dan air, kelenjar ludah tidak memproduksi air liur dalam jumlah cukup yang dapat menjaga nafas tetap segar. Bau nafas adalah hal yang sebenarnya normal bagi seseorang yang berpuasa.

Meski sedang dalam keadaaan melakukan ibadah suci, bukan berarti kita bisa mengabaikan kebersihan tubuh begitu saja, termasuk di antaranya kebersihan mulut. Salah satu bukti bahwa kebersihan mulut harus tetap dijaga saat berpuasa adalah: Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan penggunaan siwak secara rutin saat berpuasa. Ada beberapa cara untuk menjaga nafas tetap segar saat berpuasa tanpa harus melanggar aturan berpuasa sebagaimana dikutip dari www.kolomsehat.com: 1. Tetap sikat gigi seperti biasanya. Utamakan sikat gigi setelah makan sahur dan lakukan dengan baik untuk memastikan tidak ada sisa makanan yang tertinggal di mulut. Anda bisa melakukannya saat berpuasa, asal tidak ada yang tertelan.

2. Pada saat sahur, usahakan untuk minum air setidaknya 2 – 3 gelas. Minum banyak air dapat menghindarkan bau mulut selama berpuasa yang disebabkan oleh keringnya mulut. Minum banyak air juga akan menjaga tubuh tetap segar dan menghindarkan dehidrasi.

3. Berkumur terbukti membantu membersihkan mulut. Saat berwudlu sebelum shalat, berkumurlah dengan benar. Ini untuk membersihkan kotoran-kotoran dan bakteri di dalam mulut khususnya di sela-sela gigi. Sebagai tambahan, anda dapat menggunakan mouthwash (obat kumur) yang tidak mengandung alkohol. Alkohol tentu saja dilarang dan efeknya justru akan memperkering mulut. Pastikan Anda tidak menelannya saat berkumur.

4. Umat muslim telah lama mengenal penggunaan siwak atau sikat gigi dari pohon siwak untuk membersihkan gigi dan lidah.

Sejumlah penelitian internasional membuktikan bahwa siwak (atau miswak, sewak) sangat efektif untuk membersihkan mulut, dan tentu saja ini juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kini siwak digunakan sebagai bahan dalam berbagai jenis produk yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan mulut.

5. Sebagai tambahan, konsumsi teh hijau pada saat sahur dan berbuka. Teh hijau mengandung zat aktif yang disebut catechin yang dapat membunuh bakteri di mulut, dan menghapus gula dari plak dan menghilangkan bakteri yang menyebabkan bau mulut. Teh bunga lavender juga terkenal mampu mengendalikan dan membunuh bakteri penyebab bau mulut. (berbagai sumber)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 22 Juni 2016

Tidak Siap Jadi KLA MESKI telah dilaunching menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA), namun tingkat pernikahan dini di Kabupaten Bima cukup tinggi yakni mencapai angka 61 persen sebagaimana yang ditulis koran ini tanggal 20 Juni lalu.

Hal itu sekaligus menggambarkan ketidaksiapan Kabupaten Bima menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Anak pada BP3AKB NTB, Dini Hariati, menyebut Kabupaten Bima termasuk dari empat kabupaten/kota yang telah di(Suara NTB/dys) launching sebagai KabupatDini Hariati en/Kota Layak Anak (KLA).

Hanya saja, nampaknya kabupaten Bima menurut Dini Hariati, masih fokus mengurus pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga belum fokus mengurus pernikahan dini.

“Impelementasinya yang belum terlalu mengarah ke pernikahan dini karena secara umum kan masih fokus pada upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,’’ terangnya.

Kedepan pihaknya akan terus mendorong kabupatan/kota agar mengoptimalkan implementasi status Kabupaten Layak Anak (KLA). Tak hanya itu, berbagai upaya juga terus dilakukan pihaknya salah satunya yakni dengan membentuk kelompok “Jalur Warga” di setiap desa dan kecamatan.

“Kita membentuk kelompok jalur warga, kita akan melatih fasilitator dulu baru kemudian di masing-masing desa itu akan dibentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari kelompok perempuan dan kelompok remaja. Kelompok ini yang akan kita fasilitasi bagaimana bisa kita apa istilahnya memecahkan dan menemukan kembali masalah yang ada di tengah mereka,’’ ujarnya.

Adapun teknis pelaksanaannya yaitu dengan terlebih dahulu melatih fasilitator yang diambil dari kabupaten sebagai penanggungjawab program kemudian dari kecamatan, dari NGO atau LSM yang peduli pada isu-isu pernikahan anak di bawah umur. Tiga fasilitator ini akan memfasilitasi kelompok-kelompok di masyarakat dengan harapan masyarakat nanti dapat membuat kebijakan berupa local wisdom yang ada di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan kekerasan perempuan dan anak.

“Seperti awik awik dan peraturan desa, mereka yang menginisasi karena mereka yang paling tahu kondisi desa mereka. Kita juga masih tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian bagaimana meningkatkan peran orang tua dalam mengasuh anak-anak,” pungkasnya. (dys)

PENGHARGAAN - Ni Kadek Ayu Purnami Sari Dewi saat menerima penghargan.

(Suara NTB/her)

Halaman 10

Dewan Pendidikan Minta MOS Diisi Kegiatan Positif Mataram (Suara NTB) Saat Masa Orientasi Sekolah (MOS) sebaiknya tidak boleh ada unsur kekerasan. Karena MOS sebatas pengenalan lingkungan sekolah, tanpa ada unsur kekerasan fisik.

Menurut sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Nurdin Ahmad, M.Si., ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/6), mengatakan tidak boleh ada pembebanan fisik pada pelaksanaan MOS. Sekolah sebaiknya melakukan kegiatan positif untuk memperkenalkan lingkungan sekolah.

“MOS itu merupakan pengenalan lingkungan sekolah.

Tidak boleh sama sekali ada kekerasan,” tandasnya.

Ia menekankan, MOS mestinya berlaku di dalam lingkungan

sekolah. Tidak boleh MOS dilakukan di luar lingkungan sekolah.

Apalagi sampai ke tempat yang menguras fisik, seperti ke gunung atau tempat sepertiitu.

“Itu tidak benar, Jadi sama sekali tidak boleh ada kekerasan dalam pengertian apapun saat MOS,” ujar Nurdin menegaskan.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Pendidikan dari Universitas Mataram (Unram), Dr. H. Wildan, ditemui di Mataram, Selasa (21/6). Baginya, tidak boleh ada kekerasan

saat pelaksaan MOS. Ia menyarankan, perlunya penguatan pendidikan karakter. Apalagi dengan banyaknya tantangan remaja saat ini. Seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan sejenisnya.

“MOS itu seharusnya dengan penguatan untuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu ditanamkan saat itu. Kekerasan fisik harus dihindari.

Karena memang sudah tidak zamannya,” tutur Wildan.

Hanya saja, menurutnya,

pendidikan karakter itu tidak bisa hanya dengan ceramah yang bersifat normatif. Ia menyarankan, pihak sekolah untuk mengudang orang-orang yang dapat menginspirasi siswa. Agar wawasan siswa dapat terbuka untuk menatap masa depan.

“Ini untuk membuka wawasan anak-anak ke depan, bahwa mereka harus bermimpi dari sekarang.

Kalau sekadar itu-itu saja, tidak akan pernah punya makna,” tandas Wildan, yang menjabat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Kesuma Mataram, bidang kesiswaan, Ferdinand

Subarman, A. Md., mengungkapkan, jika di SMAK Kesuma, pelaksanaan MOS lebih kepada bentuk pengenalan sekolah. Selain juga memperkenalkan tata tertib, baris berbaris dan kedisiplinan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Abdul Hamid, M.Si., mengatakan, pihak Dikpora tidak mengeluarkan aturan untuk pelaksanaan MOS. Tetapi, menurutnya, hal yang terpenting adalah tidak adanya perpeloncoan. Dan saat ini, MOS juga akan ditangani oleh guru. (ron)

Pemuda Mandiri Siap Berwirausaha Hadapi Pasar ASEAN Mataram (Suara NTB) Indonesia Entrepreneurship Club (IEC) menggelar Seminar Motivasi Nasional dan Pemuda Mandiri se-Pulau Lombok, dengan tema “Bagaimana Mandiri Secara Mental, Wawasan dan Keuangan Dalam Persaingan ASEAN”, Senin (20/6) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah NTB. Hadir sebagai pembicara, Mr. Syafi’i Efendi, se- SEMINAR - Kegiatan Seminar Motivasi Nasional dan orang Motivator dan Pemuda Mandiri yang digelar oleh Indonesia Trainer Termuda No. 1 Entrepreneurship Club, Senin (20/6) di Indonesia. Seminar ini mengedapankan pentingnya pemuda depan sudah menunggu,” katanya.

Ia meminta para peserta seminar meberwirausaha dan mandiri dari aspek keuangan dalam menghadapi Pasar miliki mental juara untuk menghadapi ASEAN. Kegiatan ini dibuka dengan hal-hal itu. ia menyampaikan permasalasambutan dan penyerahan kenang- han pengusaha pemula adalah bingung kenangan oleh Ketua IEC Lombok Haru- harus memulai usahanya dari mana. Oleh man yang sekarang masih menjalani karena itu dibutuhkan perencanaan yang pendidikan semester 4 di Unram pada matang. “Pertama adalah memiliki tujurusan Pendidikan Sosiologi kepada juan atau gol yang jelas. Jika ingin menMr. Syafi’i Efendi. ‘’Jadilah anak muda gubah dunia luar yang begitu besar, ubahlyang menginspirasi orang lain untuk ah dirimu sendiri dulu,” kata Syafii.

Selain itu, dibutuhkan kemauan untuk menjadi lebih baik, mandiri dan memanfaatkan waktu muda dengan melakukan belajar dari orang-orang terbaik, dan bekerja hal-hal yang positif,’’ ujarnya dalam sam- sama dengan orang-orang terbaik. Juga menjaga komitmen dan konsistensi, serta memibutan pada kegiatan itu.

Trainer dan Motivator, Mr. Syafi’i Efen- liki alasan yang sangat kuat untuk menggadi, mengaku, dirinya sudah berhasil men- pai tujuan yang diinginkan. Yang terpenting erbitkan buku, dengan keuntungan mili- mimpi besar itu harus segera dilaksanakan.

“Salah dalam bertindak lebih baik dariaran rupiah. Selain itu, juga memiliki sejumlah usaha. Dalam materi yang dis- pada tidak pernah salah sama sekali kareampaikan, ia mengemukakan mengapa na tidak berani mencoba,” ujar Syafii.

Seminar ini dihadiri oleh ratusan pelajar pemuda harus menjadi pengusaha mandiri mulai sekarang. Karena Masyarakat dan mahasiswa dari Kota Mataram dan seEkonomi ASEAN (MEA) sudah di depan kitarnya. Serta dimeriahkan dengan hiburan mata. “Persaingan semakin ketat, lapa- Akustic, Stand Up Comedy dan beberapa ngan pekerjaan sedikit, keluarga menun- games menarik yang membuat suasana semtut untuk sukses usia muda, usia terus inar menjadi tidak membosankan. Acara dibertambah, pasangan hidup di masa akhiri dengan berbuka puasa bersama. (*)

NTB College

Kampus dengan Penempatan Kerja PARA lulusan SMA/SMK/MA sederajat hampir pasti memilih perguruan tinggi agar kelak mendapatkan pekerjaan. Tetapi seringkali mereka kesulitan mencari kerja ketika lulus dari perguruan tinggi. Namun, di NTB College, para lulusan langsung ditempatkan kerja. Dan sudah terbukti selama 17 tahun.

Direktur NTB College, H. Ibnu Syukur, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/6) mengungkapkan, program studi di NTB College sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. “Jadi kami lebih mengarahkan kepada adik-adik SMA/SMK/MA ini bagaimana dia siap mandiri sejak dini. Merupakan sebuah pilihan utama bagi mereka untuk meringankan beban orang tua, kemudian dia mandiri sejak dini,” ungkapnya.

Ketika seseorang mahasiswa kuliah di NTB College, mereka akan merasakan sistem kuliah yang berbeda. Di NTB college, pendidikan singkat, yaitu pendidikan profesi selama dua tahun. Mahasiswa dibekali dengan 70 sampai 80 persen pengetahuan praktik (practical knowledge). Sisanya ilmu umum.

Kampus yang terletak di Jalan Pemuda No. 28 A-C Gomong Mataram ini, memiliki sejumlah Program studi. Program studi di NTB College yaitu, Bisnis Administrasi, Komputer Akuntansi, Manajemen Perkantoran, Informatika Komputer, Administrasi Kebandarudaraan dan Kepariwisataan.

Pengajarnya pun berasal dari perusahaan mitra dari NTB College. Sekitar 70 sampai 80 persen pengajar dari mitra NTB College. “Mereka dari perusahaan mitra kami, seperti angkasa pura, dari perpajakan, dari perbankan, dan perusahaan lain,” kata Ibnu.

Sehingga pengetahuan yang diberikan pengajar merupakan apa yang mereka kerjakan setiap harinya. Sehingga yang diajarkan ke mahasiswa sesuai dengan konteks pekerjaan.

Ibnu menyebutkan, mitra NTB College lebih dari 375 perusahaan. NTB College, yang sebelumnya bernama LP3I, telah berpengalaman selama 17 tahun mengelola lembaga dan menempatkan kerja lulusan.

“Kami memilii mitra 375 lebih perusahaan yang mejadi mitra kami, di Lombok terutama paling banyak. Jadi tempat-tempat inilah sasaran tembak dari perusahaan kami kepada perusahaan. Tapi ingat mahasiswa kami itu tidak perlu dia cari pekerjaannya, jadi kamilah yang memberikan penempatan ke perusahaan Ibnu menekankan, penempatan kerja bagi lulusan, tidak hanya bagi lulusan terbaik saja. Tetapi bagi semua lulusan NTB College. “Tidak ada satu pun mahasiswa kami yang betul-betul tidak tertempatkan, apalagi semua perusahaan membutuhkan lulusan dari prodi yang kami ajarkan,” tandasnya.

Khusus di bulan Ramadhan ini, pihaknya memberikan bonus besar. Seperti memberikan diskon Rp 1,5 juta. Dan diberikan gratis netbook atau laptop mini.

Dan diberikan kesempatan rekresi ke Yogyakarta. “Selain itu kami bebas tes, mereka kami bebaskan dari tes masuk. langsung diterima,” katanya.

Nanti setelah Ramadhan, akan dilakukan tes seleksi bagi yang mendaftar di luar bulan Ramadhan. “Jadi yang jelas, di kami ini pendidikan yang pas bagi adikadik untuk menuju ke dunia kerja secara cepat. Kuliah di manapun ujung-ujungnya dia bekerja. Kampus penempatan kerja itu hanya ada NTB College. Dan penempatannya seluruh mahasiswa yang ada,” pungkasnya. (ron)

Ni Kadek Ayu Purnami Sari Dewi

Dari Keluarga Miskin, Raih Nilai UN Tertinggi NI Kadek Ayu Purnami Sari Dewi, murid SMP 2 Kuripan ini mampu meraih prestasi gemilang pada UN lalu. Siswi yang notabene dari keluarga miskin ini mampu meraih nilai tertinggi di jenjang SMP. Atas prestasinya ini ia diganjar penghargaan oleh sekolahnya.

Kadek Ayu adalah anak pertama pasangan I Nengah Sarweda dan I Nengah Werni. Ayahnya seorang mekanik dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Alumnus Sekolah Dasar Negeri 3 Jagaraga ini, menerima bonus dari SMPN 2 Kuripan atas prestasinya yang sempurna tersebut. Menariknya lagi, Ni Kadek Ayu tidak pernah menduga kalau dirinya mampu mengukir sejarah sebagai siswa peraih nilai UN tingkat SMP tertinggi di tingkat Kabupaten Lombok Barat. ‘’Terus terang saya terkejut saat diberi tahu teman-teman kalau nilai saya terbaik,” katanya dengan wajah yang ceria. Siswi SMPN 2 Kuripan yang dikenal pendiam dan cerdas ini, untuk kali pertama memecahkan rekor sebagai siswa pertama di SMPN 2 Kuripan meraih nilai UN sempurna yakni mata pelajaran Matematika dengan nilai 100, Bahasa Indonesia 94,00, IPA dengan nilai 85,” katanya.

Remaja yang akrab disapa Kadek Ayu ini mengaku kesuksesannya itu, tidak terlepas dari dukungan orang tua, bimbingan guru, dan disiplin belajar.

Ditanya soal melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, Kadek Ayu ternyata sudah menentukan studi lanjut di SMAN 1 Jonggat. Ni Kadek Ayu pun bercerita soal cara belajar untuk mampu meraih prestasi sempurna seperti sekarang. Siswi kelahiran tahun 2001 inipun mengatakan, kalau soal belajar tidak jauh berbeda dengan siswa lainnya. Hanya saka kunci keberhasilannya saat UN adalah belajar lebih fokus dan berdoa.

“Belajar pun tak perlu dipaksakan, kapan ada mood belajarnya bisa fokus. Namun dari segi kuantitas, jam belajar saya bisa mencapai 11 jam per hari. Di sekolah belajar enam jam, ditambah dua jam saat les sore di sekolah. Tambahan lagi dua jam di tempat les dan satu jam di rumah sudah cukup,” katanya.

Hasil UN SMP dan sederajat telah diumumkan. Data menunjukkan, siswa SMPN 2 Kuripan memperoleh nilai tertinggi UN mata pelajaran Matematika. “Untuk perolehan hasil UN SMP seLobar, peringkat satu, diraih Ni Kadek Ayu Purnami Sari Dewi dengan pada mata pelajaran Matematika dengan nilai 100,” kata Kabid Dikdas, Drs. Sabidin, M.Pd saat menghadiri wisuda dan pelepasan siswa kelas 1X SMPN 2 Kuripan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Kuripan Darsiah, S.Pd mengatakan jumlah siswa yang mengikuti UN 154 siswa, seluruh siswa dinyatakan lulus seratus persen . Ia berpesan agar siswa yang dinyatakan lulus untuk melanjutkan sekolah. “Jangan putus sekolah, jangan lupakan orang tua, guru dan jaga nama baik sekolah. Dipundak kalian menjadi harapan bangsa, orang tua dan guru. Kalian ini menjadi visioner bangsa kedepannya,” katanya saat wisuda dan pelepasan siswa kelas IX yang di hadiri Kabid Dikdas, Komite sekolah dan wali murid. (her)

NTB College (Suara NTB/ist)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 22 Juni 2016 Hasil Pertandingan Sepak Bola Euro 2016 Senin, 20 Juni 2016 03:00 Swiss 0 vs 0 Perancis 03:00 Romania 0 vs 1 Albania Selasa, 21 Juni 2016 03.00 Rusia 0 vs 3 Wales 03:00 Slovakia 0 vs 0 Inggris

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Euro 2016 Kamis, 23 Juni 2016 00:00 Hongaria vs Portugal @RCTI 00:00 Islandia vs Austria 03:00 Italia vs Irlandia @RCTI 03:00 Swedia vs Belgia Copa America Rabu, 22 Juni 2016 08.30 Amerika Serikat vs Argentina @KompasTV Kamis, 23 Juni 2016 07.30 Kolombia vs Cili @KompasTV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Target Enam Emas di Atletik Tidak Berubah Mataram (Suara NTB) Meski target dua emas di nomor 800 meter dan 1.500 meter gagal dieksekusi oleh pelari jarak menengah andalan NTB, Ridwan di kejurnas atletik di Belitung Timur belum lama ini, namun hal itu tak merubah target enam emas dari cabor atletik. PASI NTB mengaku masih tetap optimis meraih target enam emas di PON Jabar 2016.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H, Suhaimi SH, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (21/6) kemarin. “Target enam medali emas dari cabor atletik tidak akan berubah. Kami masih optimis dengan target enam emas di PON Jabar 2016 walaupun Ridwan gagal meraih medali emas di kejurnas,” tegas Suhaimi.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Suhaimi menanggapi kegagalan Ridwan di kejurnas atletik di Belitung Timur Mei lalu. Ridwan yang diunggulkan dapat mendulang dua medali emas hanya mampu mempersembahkan medali perunggu di nomor 800 meter putra saja. Ridwan gagal menyumbang medali di nomor 10.000 meter.

Menurut Suhaimi, kegagalan Ridwan di kejurnas atletik tak akan memengaruhi target enam emas atletik di PON Jabar 2016. Pasalnya selain mengandalkan Ridwan, pihak PASI NTB masih punya harapan medali enam emas di beberapa nomor unggulan lainnya.

Beberapa nomor yang dapat memberikan sumbangsih enam medali emas di PON 2016, nomor 100 meter putra, 200 meter putra, 4x100 meter putra, 4x400 meter putra, 400 meter gawang putra dan tolak peluru putri. Selain itu di nomor 800 meter dan 1.500 meter putra masih bisa diharapkan medali emas meskipun Ridwan gagal menyumbang dua emas di dua nomor tersebut pada kejurnas atletik belum lama ini.

Target enam emas di atletik cukup terukur, pasalnya pihak PASI NTB memiliki empat atlet yang berprestasi nasional di nomor jarak pendek. Diantaranya Iswandi, Fadlin, Sudirman Hadi dan Safwaturrahman. Keempat atlet itu akan diandalkan di nomor 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter. Selanjutnya di nomor 400 meter gawang PASI NTB mengandalkan Adrian. Di tolak peluru putri mengandalkan Ni Putu Yogiswari dan 4x400 meter mengandalkan Arif Rahman, Abdul Razak, Adrian dan kawan-kawan. (fan)

HILANG Hilang STNK R2 Yamaha DR2192HS Noka/Nosin : MH31KP00DEJ831306/1KP831331 an. Siti Nurmala hilang disekitar Jl. Raya Gunungsari Hilang STNK R2 Honda DR5299CA Noka/Nosin : MH1JF8112CK537416/JF81E1634630 an. Irma Andini hilang disekitar Kota Mataram Hilang STNK R2 Honda DR6559BI Noka/Nosin : MHIHB711X8K670825/ HB17E-1669013 an. Masayu Yulia Yumaroh hilang disekitar Jl. Pasar Cakranegara

SALON Yuni Salon & Schol Kcntkan Rmbt & Kulit Trlngkap bg Prwtan Pria/Wnt, Hrg trjngkau Fsltas Lngkap jl. Dr stomo no.18 Krng Baru & Di Jl. Gtong Ryong No.27A Ampnan HB. 087865155031 SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

Pembinaan Atlet Muda Tak Boleh Putus Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH mengatakan pembinaan atlet muda harus berjenjang dan berkesinambungan. Jangan sampai putus, karena bisa merusak prestasi atlet yang sudah bagus.

Demikian ditegaskan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH, kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (21/ 6) kemarin. “Pembinaan olahraga itu harus berjenjang dan berkesinambungan. Tak boleh sampai putus,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Andy menanggapi potensi sejumlah atlet PPLP NTB yang berprestasi nasional dan akan

didegradasi dari PPLP NTB tahun ini. Pasalnya sejumlah atlet pelajar NTB yang berprestasi nasional juga ikut didegradasi karena sudah tamat SMA. Seperti diberitakan sebelumnya, kurang lebih 20 atlet PPLP NTB akan didegradasi dari PPLP NTB. Jumlah itu termasuk atlet berprestasi nasional yang tamat SMA

Jakarta (Suara NTB) Para pendukung sepak bola Wales merayakan keberhasilan timnya lolos ke babak knockout Euro 2016 -dengan menyandang predikat juara grup pula - menyusul kemenangan besar 3-0 atas Rusia di Toulouse.

Mereka larut dalam euforia atau kebahagiaan luar biasa besar, begitu mengetahui Wales menjuarai Grup B dan memastikan satu tempat pada babak 16 Besar turnamen i n i .

Aaron Ramsey dan Neil Taylor membawa Wales unggul cepat, sedangkan Gareth Bale menciptakan gol ketiga pada babak kedua.

Pertandingan ini tadinya diperkirakan berisiko tinggi set-

tahun ini. Sayangnya, setelah tamat dari SMA sejumlah atlet yang berprestasi nasional terancam tak bisa mengikuti pembinaan lanjutan ke tingkat mahasiswa.

Pasalnya PPLM NTB yang menjadi tempat pembinaan atlet setingkat mahasiswa sudah dihapus karena pihak Kemenpora sudah menghentikan pemberian

elah terjadi kekerasan di Marseille dan Lille, namun kenyataannya tidak terjadi insiden kekerasan apa-apa. Para penggemar Wales bersuara gembira di zona pengge-

bantuan pembinaan untuk atlet PPLM NTB. Menanggapi hal tersebut Andy mengatakan meski NTB tak lagi memiliki PPLM, namun pembinaan atlet NTB tak boleh sampai putus.

Dalam hal ini dia menyarankan pembinaan atlet berprestasi nasional harus tetap berjalan berkesinambungan dan berjenjang.

Guna mempertahankan pembinaan atlet muda NTB ke tingkat yang lebih tinggi pihak KONI NTB butuh kerjasama dengan pengurus cabor dan Dinas Dispora NTB se-

Slowakia yang akhirnya diketahui berakhir seri 0-0.

Begitu peluit tanda pertandingan berakhir ditiup, tangan dan bir diangkat ke udara demi merayakan kemenangan itu. Puja puji mereka tumpahkan kepada timnas Wales.

Stephen Palmer (49) dari Port Talbot, berkata, “Reaksi saya atas pertandingan itu...Menakjubkan. Kami maju dan saya akan tetap di Prancis sampai minggu depan.”

Samantha Caniff (28) dari Tredegar yang menyaksikan pertandingan dari zona penggemar Toulouse, berkata, “Se-

mar di Toulouse dengan meneriakkan kalimat “kita di puncak liga” ketika ponsel-ponsel dipelototi demi mendapatkan update terakhir dari laga Inggris versus

laku pengelola PPLP NTB. Mereka harus memikirkan pembinaan lanjutan mantan atlet PPLP NTB yang berprestasi nasional.

KONI NTB sendiri punya keinginan akan menggelar Pelatda terpusat untuk atletatlet muda yang memiliki prestasi nasional. Hal itu akan segera dilaksanakan pihak KONI NTB tahun 2017. KONI akan memilih sedikitnya 15 atlet muda yang berprestasi untuk mengikuti TC persiapan PON remaja tahun 2017 dan menghadapi PON XX di Papua tahun 2020. (fan)

mua keluarga saya menonton pertandingan ini, ibu saya dan si bayi. Kami sungguh menikmatinya.”

Sedangkan Gareth Robins (31) dari Cwmbran, melukiskan kegembiraannya dengan berkata, “Kami sungguh menyudutkan mereka. Ramsey dan Bale tidak tersentuh.” Ayahnya, Mark Robins (51) menimpali, “Inilah alasan kami datang ke sini.”

Sebelum pertandingan ini ada kekhawatiran bakal terjadi kerusuhan, namun kebanyakan pendukung menilai atmosfer di kota baik sekali. Itu tercipta setelah Rusia diancam UEFA akan ditendang dari Euro 2016 setelah terjadi kekerasan melawan penggemar Inggris di Marseille, demikian BBC. (ant/bali post)

PERAYAAN BALE – Gareth Bale merayakan gol ketiga yang dicetaknya ke gawang Rusia di Euro 2016. Gol itu sekaligus menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak di kompetisi tersebut.

(Suara NTB/ist)

Blanc Dikabarkan akan Tinggalkan PSG Paris Pelatih Laurent Blanc akan meninggalkan juara Liga Prancis Paris St Germain (PSG) pada akhir pekan, meski telah menandatangani per-

panjangan kontrak berdurasi dua tahun pada Februari, kata agennya Jean Pierre Bernes pada Senin.

Di bawah asuhan Blanc, yang menggantikan Carlo Ancelotti pada Juni 2013, PSG meraih treble kedua mereka secara beruntun pada musim lalu namun tersingkir di perempat final Liga Champions.

“Sebelum akhir pekan, PSG dan Laurent Blanc akan berpisah,” kata Bernes kepada stasiun radio Prancis Europa 1. “Kami melakukan sejumlah diskusi dengan para direktur PSG dan telah selesai dalam suasana yang sangat bagus dari kedua belah pihak.”

Masa depan Blanc di PSG terlihat meragukan pada awal bulan ini ketika presiden klub Nasser Al-Khelaifi menyebut musim mereka sebagai “kega g a l a n ” , demikian seperti dikutip dari Reuters. (ant/ bali post)

KONI NTB Siapkan Transportasi Mudik Bareng Atlet

Laurent Blanc (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) KONI NTB akan memberikan pelayanan khusus bagi atlet Pelatda PON NTB yang akan mudik lebaran. Pihak KONI NTB akan memfasilitasi alat transportasi untuk puluhan atlet yang akan mudik lebaran tahun 2016.

Koordinator Mudik Bareng Atlet Pelatda PON NTB, Ir. M. Iqbal MP, yang dikonfirmasi Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa(21/ 6) kemarin mengatakan, mudik bareng atlet adalah program tahunan yang digelar atas inisiasi pihak KONI NTB dalam rangka mempermudah atlet untuk mudik lebaran. Lewat program mudik bareng itu, atlet diharapkan dapat selamat sampai tujuan dan kembali lagi ke lokasi Pelatda tepat waktu.

“Kita akan siapkan transportasi untuk mudik bareng atlet. Ini kita lakukan agar atlet sampai pada tujuan dengan selamat dan kembali ke lokasi Pelatda tepat waktu,” ucap Iqbal.

Dikatakan Iqbal, program mudik bareng tahun ini akan melibatkan 56 atlet dan pelatih. Jumlah atlet yang mudik tahun ini cukup banyak bila dibanding tahun 2014

lalu yang hanya melibatkan 12 atlet. Banyaknya jumlah atlet mudik bareng tahun ini karena jumlah atlet dari Pulau Sumbawa yang masuk Pelatda PON meningkat. Puluhan atlet itu berasal dari Sumbawa, KSB, Dompu dan Bima.

Sementara jumlah armada transportasi yang akan digunakan untuk ke Pulau Sumbawa diperkirakan dua bus, yakni terdiri dari bus besar dan mini bus. Selain menyiapkan mudik bareng atlet dari Pulau Sumbawa, KONI NTB juga akan menyiapkan alat transportasi bagi atlet dari Pulau Lombok yang berdomisili di Lotim, Loteng, KLU, Lobar dan Mataram.

Ditambahkan Iqbal, rencana mudik bareng itu sudah disepakati dalam rapat internal pengurus KONI NTB yang digelar di Sekretariat KONI NTB, Selasa (21/6) kemarin. Rapat itu dipimpin langsung Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Sekum KONI NTB, H. Suhaimi SH, Ketua Binpres KONI NTB, Wibowo Budi Santoso dan beberapa pengurus KONI lainnya. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 22 Juni 2016

Halaman 12

Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram

Penguatan Keluarga Hindu dalam Merespons Dinamika Peradaban RITUAL akademis pengabdian masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dirancang oleh Kelompok Pengabdian Masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram di Banjar Suka Wardaya Lingkungan Babakan Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Pada tahun 2016 Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram di bawah komando (Ketua) Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, S.Pd,S.Ag.,M.Si. Kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung selama tujuh hari sejak tanggal 18 s.d 24 Juni 2016. Kegiatan ini diawali dengan persembahyangan bersama (matur piuning) bersama masyarakat di Pura Saranatha Babakan, Gerung.

Adapun tema yang diusung

dalam pengabdian masyarakat adalah “Melalui Pengabdian Masyarakat Kelompok Pascasarjana Kita Tingkatkan Pelayanan Tentang Penguatan Keluarga Hindu di Desa Babakan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dalam Merespon Dinamika Peradaban�. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut melibatkan dosen, pegawai dan mahasiswa pascasarjana.

Acara pembukaan pada tanggal 18 Juni 2016 dilaksanakan pukul 17.00 Wita, dihadiri oleh Ketua PHDI Kabupaten Gerung dan Ketua PHDI Kecamatan Gerung, pejabat terkait di lingkungan STAHN Gde Pudja Mataram, pengurus banjar dan lingkungan serta masyarakat di lingkungan pengabdian.

Ketua kelompok pengabdian masyarakat dalam penyampaian laporannya pada intinya menandaskan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat akan dilaksanakan selama satu minggu dengan melibatkan dosen pembina, nara sumber, pegawai, dan mahasiswa. Dosen yang dilibatkan sejumlah 9 orang dosen pembina, 6 orang narasumber, 1 orang pegawai, dan 4 orang karyasiswa.

Masyarakat yang dibina

dalam kegiatan tersebut sebanyak 30 orang. Kendati ada keterbatasan peserta secara formal, namun jika ada masyarakat yang di luar peserta formal dapat mengikuti kegiatan tersebut.

Hal ini terbukti dari jumlah masyarakat yang datang pada saat pembukaan. Banyak yang mengikuti kegiatan penyuluhan di luar anggota yang tercatat dalam daftar peserta.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram, dibuka secara resmi oleh Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati,SE,Ak,MM. Dalam sambutannya, Putu Listiawati menegaskan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai bentuk perekat sosial, mengingatkan indahnya kebersamaan, kebersamaan dan interaksi sebagai makhluk sosial.

Kehidupan masyarakat yang kental dengan budaya gotong royong, peduli terhadap lingkungan sekitar dan tanpa pamrih. Pada

akhir sambutannya, Ketua STAHN Gde Pudja Mataram juga mengajak kepada semua warga masyarakat Lingkungan Babakan Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung Kabupaten Lobar beramai-ramai kuliah di STAHN Gde Pudja Mataram.

Karena di STAHN Gde Pudja Mataram disediakan beasiswa, yaitu dalam bentuk beasiswa bidik misi, beasiswa berprestasi, dan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu.

Ketua STAHN menyampaikan harapan yang intinya mengemukakan bahwa warga kampus hendaknya belajar di tengah kehidupan masyarakat.

Hal tersebut mengimplikasikan bahwa antara kampus dan masyarakat hendaknya membangun jalinan yang erat.

Bagi dosen dan mahasiswa memberikan pembelajaran positif dalam tatanan kehidupan desa yang masih kental dengan budaya kerekatan dan kebersamaan serta mampu mengaplikasikan apa yang telah diperoleh secara teoritis di kampus sehingga menjadi bahan kajian ten-

(Suara NTB/ist)

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr.Ni.Putu Listiawati pada pembukaan pengabdian masyarakat di Banjar SukaWardaya Lingkungan Babakan Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat (Lobar). tang fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan untuk selanjutnya mendapat masukan dari masyarakat tentang kehidupan nyata. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlihat budaya yang apa adanya masih melekat pada hati masyarakat di Lingkungan Babakan Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung Kabupaten

Lobar dan antusiasme warga dalam mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram sehingga setiap program berjalan dengan lancar.

Program yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat terpadu melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, dan dan tokoh agama dalam keg-

iatan penyuluhan, yaitu: Penyuluhan Upacara Agama Hindu, Penyuluhan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Penyuluhan Agama Hindu, Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama, Penyuluhan Dinamika Budaya Dalam Keluarga dan Penyuluhan Pola Asuh Dalam Keluarga.

Bakat-bakat terpendam yang dimiliki masyarakat Lingkungan Babakan Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung Kabupaten Lobar terpancar lewat ekspresi para peserta. Mereka dengan antusias dan cepat tanggap sehingga dalam waktu singkat mereka mampu merespons beberapa penyuluhan dan pembinaan yang diprogramkan, melalui umpan balik yang diberikan peserta dalam kegiatan diskusi yang berlangsung kurang lebih selama empat jam. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditutup nanti pada tanggal 24 Juni 2016. (r/*)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 22 Juni 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB

Rabu, 22 Juni 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Revolusi Kerupuk Jamin Keamanan Pemudik ANGKUTAN mudik lebaran yang tidak laik jalan, masih saja menjadi temuan ketika Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke Terminal Mandalika dua hari lalu. Sidak dilakukan bersama Balai Jalan Nasional dan Organda (Organisasi Angkutan Darat), aparat TNI dan Polri.

Dalam sidak itu ditemukan beberapa kendaraan angkutan mudik lebaran seperti bus, dalam kondisi tidak laik jalan. Lima item yang diperiksa sesuai arahan Kementerian Perhubungan yakni, rem, fisik kendaraan, lampu, klakson dan ban tidak boleh vulkanisir. Hasil pengecekan, ada satu kendaraan kondisi bannya gundul sehingga dikategorikan tak laik jalan. Sehingga Dishubkominfo Kota Mataram tidak memberikan izin untuk mengangkut penumpang.

Kebijakan Dishubkominfo yang menandai kendaraan tak laik jalan itu dengan menempelkan stiker, dipandang cukup baik.

Hanya saja, penempelan stiker ini harus dilakukan pengawasan.

Jangan sampai, stiker yang telah ditempelkan justru dihilangkan oleh oknum sopir angkutan itu sendiri. Pengawasan serupa hendaknya bukan hanya dilakukan terhadap angkutan darat saja.

Karena di NTB sendiri ada tiga jenis angkutan lebaran. Selain angkutan darat, ada pula angkutan laut dan angkutan udara. H13 lebaran, tiga jenis angkutan ini harus betul-betul mendapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan penumpang.

Terkait mudik, hal yang juga tidak kalah pentingnya dan kerap membuat calon penumpang resah adalah keberadaan calo dan juga preman.

Calo dan juga preman kerap memanfaatkan momentum mudik lebaran untuk mengambil keuntungan dari masyarakat.

Tidak hanya di terminal tapi juga di pelabuhan dan kawasan bandara. Untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada calon penumpang yang menggunakan jasa angkutan darat, laut dan udara, Pemerintah harus turun tangan membantu otoritas bandara, pelabuhan maupun terminal untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi pemudik.

Bila perlu, aparat satpol PP dan aparat Kepolisian disiagakan di terminal, pelabuhan dan bandara agar calon penumpang yang hendak menggunakan jasa angkutan lebaran merasa aman.

Karena seperti diketahui, sudah banyak preman yang ditangkap aparat karena dianggap meresahkan dan menggangu aktivitas di Terminal Mandalika.

Bahkan beberapa hari yang lalu, dua orang preman kembali diamankan aparat kepolisian akibat ulah serupa. Meski sudah sering diamankan, sayangnya penyakit masyarakat yang satu itu, tidak kunjung selesai. Karena muncul lagi preman-preman lainnya. Kondisi yang terus berulang ini harus disikapi tegas oleh otoritas terminal, pelabuhan maupun bandara.

Karena penumpang yang datang maupun pergi melalui terminal, pelabuhan maupun bandara, tidak terbatas pada masyarakat lokal saja. Banyak juga wisatawan yang datang berlibur melalui tiga jalur transportasi tersebut. Yang menjadi kekhawatiran adalah, kalau Pemerintah tidak tegas menyikapi gangguan kamtibmas yang terjadi di terminal, pelanuhan dan bandara, tentu akan memberikan kesan negatif di mata wisatawan.

Untuk itu, kalau memang ada aparat keamanan yang diterjunkan untuk menjaga kamtibmas di tiga jalur transportasi tersebut, hendaknya dilakukan dengan maksimal dan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada aparat maupun tidak, masyarakat akan menilai sama saja. Aparat yang ditempatkan di sana harus mengerti apa tupoksinya. Jangan hanya memantau dari jauh atau menunggu laporan dari masyarakat. (*)

AYA ingat, setiap acara Tujuh Belasan atau peringatan hari besar lainnya, banyak lomba yang diadakan guna memeriahkan acara. Anakanak umur sekolah dasar akan diminta berpartisipasi sebagai peserta.

Sewaktu duduk di bangu SD dulu, saya sangat menggemari ikut lomba makan kerupuk. Kerupuk berwarna putih berbentuk jaring yang diikat dengan seutas tali. Digantung berderet pada seruas bambu. Tangan peserta diikat agar tidak meraih kerupuk dengan tangan.

Setelah aba-aba berbunyi, peserta akan dengan cepat berusaha meraih kerupuk dengan mulut dan dikunyah. Tentu saja pemenangnya adalah siapa yang lebih dulu menghabiskan kerupuk.

Sepintas lomba ini sangatlah tidak penting. Sebagian orang ada yang bertanya “apa hubungan lomba makan kerupuk denganperayaanharibesarkenegaraan?” memangnya rasa nasionalisme dapat terasah hanya karena makan kerupuk?

Kita boleh saja mengatakan demikian. Tapi untuk sebagian yang lainnya tentu saja ada hal yang dapat dilihat menjadi satu bahkan banyak peluang dari peristiwa lomba makan kerupuk. Pertama, berkaitan dengan peluang usaha. Meski terlihat sangat sederhana lomba makan kerupuk ini menjadi salah satu event promosi jenis kerupuk. Kedua, lomba makan kerupuk dapat menjadi salah satu media untuk mengasah tingkat konsentrasi kita, menghabiskan kerupuk yang tergantung. Ketiga adalah soal prestasi, eksistensi, anda mungkin tidak tau bagaimana luarbiasa terharu saat nama anda diumumkan melalui toa oleh ketua RT, menerima hadiah dan sertifikat sebagai pemenang lomba makan kerupuk guna menyambut HUT RI. Selanjutnya, kerupuk adalah perkara hegemoni makanan. Apakah anda termasuk sering merasa makan “kurang lengkap” tanpa ada bunyi kriuk-kriuk dari kerupuk. Ketika makan, tiba-tiba anda menyadari tak ada suara berisik kerupuk, saat itulah anda mesti menyadari bahwa makanan bernama kerupuk meski menjadi pelengkap, kadang ia terasa begitu mendominasi.

Kerupuk dan Cerita yang Tertinggal.

Banyak hal tentang kerupuk yang bersentuhan langsung dengan sisi lain hidup yang pernah saya alami. Pada era tahun 90-an akhir, anda mungkin akan bertanya-tanya apa hubungan antara Radio dan Kerupuk.

Oleh:

Maia Rahmayati*

(Peneliti Bidang Sosbud, Ekologi dan Konflik pada Lembaga inSKRIP dan Publik Istitute)

Ada soal pada tata alur pikir kita tentang produk dan layanan jasa. Sepertinya ini yang mesti segera juga dicarikan jalan keluarnya. Karena ini soal produk. Soal nilai lebih yang dapat dikembangkan dari standar dan bahan baku sehat, pengolahan, kemasan, dan lain sebagainya. Karena jika persoalannya masih berkutat pada razia dan sita produk, sepertinya industri kecil kita sudah cukup banyak mendapat tantangan dan disibukkan mulai soal perijinan, pendampingan, pengolahan dan lainnya.

Lalu kapan produk kita bisa tembus bersaing di pasar internasional?

Saya percaya, hampir tak ada sesuatu di bumi ini yang benar-benar berdiri sendiri tanpa memiliki hubungan satu dengan yang lain. Termasuk hubugan yang saya sebut di atas. Antara Radio dan kerupuk. keduanya adalah soal modal dan penunjang yang saling mengisi satu dnegan yang lain.

Selama segala sesuatu memiliki basis materi, selama itu ia dapat berperan menjadi modal. Dan selama itu pula ia dapat menjadi penghubung atau sebab hubungan satu dengan yang lain.

Sewaktu duduk di bangku SMA, bersama satu kru pengelola radio komunitas, pernah menjalankan usaha kecil-kecilan yaitu goreng dan kemas kerupuk. Pada bungkus kerupuk kami sekaligus dapat mengiklankan acara Radio kepada konsumen, begitu juga sebaliknya. Caranya pada kemasan kerupuk dengan nama radio FM akronimnya sama GMR. Pada radio, GMR adalah akronim dari Grand Musik Radio, sementara untuk merek kerupuk GMR itu “Gerakan Makanan Rakyat” Kerupuk GMR seharga Rp.100 per bungkus. Pasarannya di toko, kios terdekat, melalui agen-agen pedagang warung dan lapak, bahkan sampai di luar desa. Di warung-warung terdekat di kampung, kami menitipkan kerupuk sekaligus kupon request. Lumayan laku, karena memanfaatkan media radio sebagai alat komunikasi, berkirim pesan dan lain sebagainya pada tahun-tahun itu sedang berjaya.

Ada nilai lebih yang kami berikan pada pelanggan yaitu setiap pelanggan yang berhasil mengumpulkan 15 kertas merk kerupuk, ia dapat menukarkannya dengan 1 kupon request lagu pada setiap acara radio. Begitupun untuk pembelian 5 lembar kupon request lagu, maka strategi pemasarannya adalah mendapatkan bonus kerupuk.

Tiga tahun kegiatan kami ini berjalan, nyaris tanpa modal keuangan yang memadai. Hanya mengandalkan semangat dan kebersamaan dari anggota ko-

munitas. Tiga tahun, kami usai karena tak ada regenerasi. Saya sendiri memulai kuliah.dan nyaris sampai kini alatalat radio itu menjadi tumpukan besi.

Kini setelah puluhan tahun, kakak sulung saya justru memulai kembali usaha kerupuk. Ia memasarkan kerupuk yang siap konsumsi. Kerupuk mentah ia beli dari agen langganan yang berjualan pasar Mandalika. Kerupuk tempe dan kerupuk udang palinglaku dipasarkan.

Dalam sehari kerupuk yang bandrol dengan harga Rp.9000, laku dijual kios-kios dan pedagang kecil di sekitar kampung kami. Per bungkus kini kerupuk harganya Rp.1000, tak ada yang komplain karena minyak goreng dan kebutuhan pemasaran sudah sedemikian mahal.

Dari yang Krenyes Menjadi Bisnis Kriuk Sempat membaca berita di salah satu media nasional yang menyatakan bahwa kerupuk tak hanya digemari di Indonesia tapi kini perusahaan dari Korea dan Thiongkok mengambil peran memasarkan produk bernama kerupuk. catat !! pada acara Pameran makanan dan minuman (mamin) Asia Thaifex 2016 yang diselenggarakan di Bangok Thailand pada 25 sd 29 Mei 2016. Kedua negera tersebut memesan kerupuk dengan jumlah transaksi senilai $ 950 ribu dollar atau setara Rp. 12,90 milyar dengan kurs nilai tukar Rp.13.580,50/$.

Negara Korea memesan kerupuk Udang sejumlah 15 kontainer dan Tiongkok memean kerupuk ikan sejumlah 20 kontainer kepada salah satu perusahaan kerupuk nasional di Jawa tengah bernama PT. Indoensia Selamat Sejahtra. “THAIFEX merupakan pintu ekspor mamin ke pasar Negara lain.

Peluang inilah yang tidak disia-siakan produsen produk mamin di Indonesia” jelas Atase perdagangan Tahun ini THAIFEX mengambil tema “World of food Asia” yang mana lebih dari 955 perusahaan dari 37 negara turut berpartisipasi pada acara tersebut.

Apakah pengusaha kerupuk NTB ada yang sampai berpartisipasi ke ajang bergengsi tersebut? Sejauh ini belum ada kabar resmi. Justru miris, di bulan yang sama kita membaca berita di media lokal, tentang salah satu perusahaan kerupuk di pasar Mandalika terkena razia BP POM karena ditengarai mengandung bahan sintetis.

Dikatakan bahwa kerupuk tersebut berasal dari distributor di kabupaten Lombok Barat. Sebagai konsumen kita patut mengapresiasi kinerja BP POM yang sigap mengungkap peredaran kerupuk yang tak layak konsumsi ini. Saya katakana hal ini bukan tidak baik, malah bagus karena akan mendorong layanan konsumen untuk tetap sehat dalam membeli produk.

Namun di satu sisi bisa jadi produsen menyatakan barang produksinya sudah mendapat stempel resmi izin BP POM yang tentunya telah melalui uji sampel makanan. Tapi mengapa masih kecolongan juga? Nyaris sering terdengar keluhan, mengapa salah satu instansi, kadang terlihat lebih sibuk merazia barang yang siap pasaran dari pada melakukan pembinaan intens terhadap standar sehat bagi produk usaha kesil menengah kita yang bergerak pada sektor penyedia makanan.

Ada soal pada tata alur pikir kita tentang produk dan layanan jasa. Sepertinya ini yang mesti segera juga dicarikan jalan keluarnya. Karena ini soal produk.

Soal nilai lebih yang dapat dikembangkan dari standar dan bahan baku sehat, pengolahan, kemasan, dan lain sebagainya. Karena jika persoalannya masih berkutat pada razia dan sita produk, sepertinya industri kecil kita sudah cukup banyak mendapat tantangan dan disibukkan mulai soal perijinan, pendampingan, pengolahan dan lainnya.

Lalu kapan produk kita bisa tembus bersaing di pasar internasional?***

Akses kredit lunak lemah, rentenir menjamur Perbankan jangan tinggal diam

*** Gaji ke 14 ASN cair akhir bulan ini Harga sembako jangan ikut naik

***

(Suara NTB/lin)

Pengunjung ramaikan Festival Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa di Taman Budaya, Selasa (21/6) kemarin.

Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa

Wisata Kuliner dan Aneka Fashion di Taman Budaya Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB sukses menyelenggarakan Festival Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa. Hal itu terbukti pada hari pertama dan ke dua, kegiatan yang dipusatkan di Taman Budaya Mataram itu, ramai pengunjung. Tidak hanya pengunjung lokal atau domestik, namun juga wisatawan mancanegara.

Terlihat acara tersebut sangat meriah dengan adanya hiburan musik untuk menghibur pengunjung yang datang ke Taman Budaya. Terlihat antusiasme para pengunjung sangat tinggi untuk melihat pemeran foto, kerajinan khas Lombok dan Sumbawa, stan-stan kuliner dan fashion. ‘’Ini merupakan ajang untuk kita mempromosikan potensi wisata yang ada di NTB. Kita juga ingin promosikan wisata religi yang kita miliki melalui pameran foto di sepanjang jalan di areal Taman Budaya,’’ kata Kepala Disbudpar NTB H.L. Moh.

Faozal,S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (21/6).

Kegiatan ini berlangsung selama sepekan, 20-27 Juni 2016. Di mana Disbudpar bekerjasama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB dan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTB. ‘’Di sebelah barat kita siapkan untuk kampung kuliner dan sebelah timur untuk kampung fashion,’’ ujarnya.

Festival Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa ini sebelumnya telah dibuka secara langsung oleh Sekda NTB Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D, Senin (20/6) lalu. Pembukaan kegiatan ini juga dihadiri oleh Deputi Pengembangan Kepariwisataan Dr. Ahman Sya, Kapolda NTB Brigjen. Pol. Umar Septono, Danlanud Mataram, Danrem dan general manager berbagai hotel di NTB. Kehadiran Sekda NTB juga sekaligus untuk mengapresiasi dibu-

kanya Politeknik Pariwisata, dimana Faozal menjadi Pelaksana Tugas Direktur Politeknik Pariwisata tersebut. Rosiady mengatakan bahwa Pemda sejak dulu telah mengidamkan hadirnya Politeknik Pariwisata dan baru terwujud tahun ini. ‘’Politeknik Pariwisata Negeri ini merupakan perguruan tinggi impian kita,’’ ujarnya yang sekaligus mengapresiasi kegiatan Festival Pesona Ramadhan Lombok Sumbawa.

Faozal mengatakan bahwa kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan di NTB ini sekaligus sebagai rangkaian menuju MTQ Nasional. Ia juga memaparkan bahwa festival ini diramaikan oleh bazar kuliner, fashion, lomba fashion show, festival bedug, pesona seribu masjid, kontes foto, lomba kaligrafi, dan lomba menulis. ‘’Pesona seribu masjid ini yang dilombakan adalah kebersihan masjid dan manajemen masjid, terutama di daerah yang menjadi tujuan wisata,’’ ujarnya. (lin/*)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 22 Juni 2016

Mendagri Batalkan Puluhan Perda Bermasalah di NTB Dari Hal. 1 Setelah pertemuan dengan Kementerian baru. Kita berikan penjelasan lengkap (apakah semuanya dibatalkan atau ada yang perlu revisi),’’pungkasnya.

Sebelumnya pada pertengahan Mei lalu, Kepala Biro Hukum Setda NTB yang saat itu dijabat H.Rusman,SH,MH dalam keterangan pers mengatakan Pemprov segera mencabut sebanyak 45 Perda bermasalah yang berada di kabupaten/kota. Selain itu, Pemprov NTB juga akan mengusulkan pencabutan atau pembatalan sebanyak 8 Perda provinsi ke Kemendagri. ‘’Kita mempunyai 45 perda kabupaten/kota yang akan dibatalkan. 45 perda kabuaten/ kota yang siap untuk dibatalkan oleh gubernur. Sudah ber-

proses dan Insya Allah sudah sampai di meja gubernur 25 SK pembatalan untuk perda kabupaten/ kota,’’ katanya, Selasa (175-2016) lalu.

Rusman mengatakan, Kemendagri meminta NTB menginventarisir dan mencabut sebanyak 60 perda bermasalah yang ada di kabupaten/kota. Namun, hasil penyisiran yang dilakukan, baru 45 perda bermasalah di kabupaten/ kota yang akan segera dicabut. Sebenarnya, lanjut Rusman, setiap provinsi di Indonesia diminta membatalkan atau mencabut 100 perda bermasalah yang ada di daerah masingmasing sesuai dengan hasil kesepakatan dalam rapat di Bali. (nas)

Pidsus akan Ambil Alih Penyelidikan ’’Vertical Dryer’’ Dari Hal. 1 Nur Ilmia dimintai keterangan oleh Ketua Tim Penyelidik proyek vertical dryer Ismail, SH. Nur Ilmia diklarifikasi karena kapasitasnya sebagai ketua tim verifikasi lapangan atas proyek alat pengering padi di tujuh titik se NTB. Di mana nilai proyek alat pengering padi yang diberikan kepada kelompok tani itu mencapai Rp 935.000.000.

Diberikan kepada tujuh kelompok berbeda di sejumlah daerah maisng-masing, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Dompu.

Ditanya perkembangan terbaru siapa saja yang diklarifikasi, Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH mengaku belum mendapat informasi.

“Saya belum dapat info dari

tim,” jawabnya singkat.

Proyek vertical dryer ini bersumber dari Kementerian Pertanian, disalurkan melalui Dinas Pertanian dan TPH NTB. Nilai proyek Rp 6.545.000.000, dengan nomenklatur Bantuan Sosial (Bansos) sarana pascapanen tanaman pangan di kabupaten/kota se-NTB tahun anggaran 2015.

Sesuai Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor Prod.TP.841.1/ V/2015, ditetapkan ada tujuh kelompok tani (poktan) penerima bantuan. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA dan PPK menandatangani nama kelompok penerima bantuan di kabupaten dan kota se NTB, degan nilai masing masing Rp 935.000.

000 per Poktan. (ars)

Alat Pemipil Jagung Belum Dibagikan ke Poktan Dari Hal. 1 Kedua alat pertanian itu diketahui adalah bantuan dari Pemprov NTB melalui Distan dan TPH tahun anggaran 2016. Sedianya alat pertanian tersebut akan dibagikan kepada Poktan tersebar di 18 kecamatan di kabupaten setempat yang mengajukan proposal pada tahun lalu.

Sekretaris Distan TPH Kabupaten Bima, Ir. H. Sumarno yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (21/6), mengakui bantuan tersebut berasal dari Distan dan TPH NTB. Alat pertanian itu, dikirim pada awal Juni 2016. ‘’Rencananya dua alat ini akan dibagikan kepada Poktan yang tersebar di 18 Kecamatan Kabupaten Bima,’’ terangnya.

Sumarno mengaku tidak mengetahui pasti detail atau rincian anggaran dari dua jenis alat pertanian tersebut.

Selain itu, ia juga tidak menjelaskan jadwal penyerahan langsung pada Poktan. ‘’Soal nilai dan jadwal penyerahanannya silahkan ditanyakan kepada Kepala Dinas yang mengetahui betul teknisnya,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Distan TPH Kabupaten Bima, Ir. M. Tayeb yang hendak dikonfirmasi sedang tida ada di ruangannya. Suara NTB berusaha meminta konfirmasi Kepala Distan TPH Kabupaten Bima via telepon seluler dan di SMS. Namun hingga berita ini ditulis, belum diperoleh konfirmasi. (uki)

Guru Malas Mengajar Dari Hal. 1 indeks pendidikan di kabupaten paling timur NTB itu cukup bagus. Rendahnya indeks pendidikan di Kabupaten Bima karena persoalan tenaga pendidik yang malas. ‘’Tantangannya luar biasa di tenaga pendidik itu. Karena di Bima itu tenaga sukarela, tenaga honor daerah luar biasa jumlahnya hampir 6.000 orang. Tingkat kehadiran guru yang telah memperoleh sertifikasi di Bima sangat minim. Karena dengan adanya tenaga honorer dan tenaga sukarela ini,’’ kata Dahlan saat pemaparan Kemendikbud mengenai neraca pendidikan daerah di Kantor Gubernur, Selasa (21/6) siang kemarin.

Dengan banyaknya tenaga honorer dan sukarela ini, kata Wabup, banyak guru yang telah sertifikasi jam mengajarnya tidak memenuhi struktur kurikulum. Jumlah pegawai lingkup Pemprov NTB termasuk tenaga honorer dan sukarela sebanyak 16.600 orang. Aki-

batnya, Pemkab Bima tak mampu memberikan insentif kepada guru dan pegawai lainnya. “Karena hampir 70 persen APBD-nya itu adalah untuk belanja pegawai.

Ini tantangan yang sangat luar biasa,”ujarnya.

Wabup mengatakan, meskipun jumlah jam mengajar guru-guru yang telah sertifikasi itu kurang, namun tunjangan sertifikasi yang diterima tetap jalan. Diakuinya, tuntutan yang paling berat di Bima adalah mengenai guru yang ingin memperoleh sertifikasi dan tunjangan daerah terpencil. ‘’Ini menjadi tantangan berat. Kehadiran guru itu yang sangat luar biasa. Itulah yang membuat uji kompetensi sangat rendah.

Saat pertama kali UKG (Uji Kompetensi Guru) ada yang dapat nol gurunya.

Setelah dicek, ternyata gaptek (gagap teknologi),’’ ungkapnya. (nas)

Panggil Pejabat Kemendikbud Dari Hal. 1 Perkiraan saya, akan hadir setelah Lebaran,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH, kemarin.

Tujuan pemanggilan, untuk mendapatkan keterangan terkait juklak juknis pengelolaan anggaran pusat yang masuk ke TK/SD Model tersebut. Di mana dalam temuan sebelumnya, terdapat alokasi anggaran dari Kemenpora sebesar Rp 15,5 miliar tahun 2004 – 2009.

Anggaran ini belum termasuk Rp 7 miliar dana pendamping dari Pemkot Mataram.

Namun saat proses serah terima aset antara Universitas Mataram dengan Pemkot Mataram, alokasi diduga hanya Rp 13,4 miliar. ‘’Pertanyaan besarnya kan di sini. Di mana selisih anggarannya,’’ kata Herya. Atas dasar itu, dipanggillah pejabat Kemendikbud yang dianggap paham soal juklak juknis pengalokasian anggaran. ‘’Mereka sebagai pemberi anggaran kita mau tanya, aturannya

seperti apa sih? Nah, itu yang kita cocokkan dengan penggunaannya di sini (TKS/SD, red),’’ kata Herya.

Sebelum melayangkan panggilan ke pejabat Kemenpora, beberapa waktu lalu dua mantan Kepala Dikpora Kota Mataram sudah diklarifikasi. Mantan Kepala Dikpora H.L Syafi’i periode 2005 – 2011 dan Ruslan Effendi periode 2011 – 2014. Kedua mantan pejabat itu diklarifikasi soal teknis penggunaan anggaran itu, baik untuk kebutuhan operasional sampai soal fisik. ‘’Tapi keduanya jawab banyak tidak tahu. Tapi tidak apa apa, kami tetap akan gali keterangan lain,” tandasnya. Setelah pemeriksaan pejabat Dikpora, tidak menutup kemungkinan pejabat dan mantan pejabat yang berkaitan langsung dengan pengelolaan TK/SD itu akan dipanggil lagi. (ars)

Halaman 15

Kasus Jembatan Ambruk

Satreskrim Polres Lotim Agendakan Periksa Dinas PU

Selong (Suara NTB) Aparat Satuan Reserse Krimimal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) terus mendalami insiden ambruknya jembatan Sekarteja. Reskrim mengagendakan akan memeriksa jajaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) terkait proyek jembatan lanjutan tahap ke dua dengan pagu anggaran Rp 765 miliar itu.

Hal ini disampaikan Kasatreskrim Polres Lotim, AKP Wendi Oktariansyah. Ditemui di Mapolres Lotim, Selasa (21/ 6) kemarin, ia mengakui sudah memintai keterangan terhadap sejumlah saksi. Mulai dari kepala tukang, penga-

was lapangan dan lainnya.

“Minggu ini rencana akan kita periksa orang PU,” sebutnya.

Satreskrim ini mengaku belum bisa memastikan waktunya karena masih membutuhkan pendalaman pengkajian kasus tersebut. Termasuk

pemeriksaan terhadap rekanan pelaksana proyek itu.

Kapolda NTB menurut Wendi memberikan atensi cukup besar terhadap kasus ini dan meminta untuk bisa diselidiki lebih dalam. Satreskrim masih mendalami

DPRD Lobar Kritik Program Pemberdayaan Fakir Miskin Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritik pedas pihak Pemda Lobar terkait program pemberdayaan fakir miskin di wilayah setempat. Jumlah penduduk miskin mencapai 111 ribu lebih, namun tak dibarengi program yang mengena ke masyarakat.

Pasalnya, program untuk fakir miskin dipangkas.

Pemda diduga “menyunat” anggaran untuk keperluan kepanitiaan dan pengawasan, sehingga dana yang seharusnya diterima fakir miskin justru dipangkas. “Angaran pemberdayaan fakir miskin hanya sekian yang bisa dinikmati dari sekian miliar tersebut, karena terlalu banyak dipotong untuk honor panitia pelaksana, perencana dan lainlain,” kritik anggota DPRD Lobar dari Fraksi PKS, Hj. Nurul Adha, Selasa (21/6).

Ia mengkritisi anggaran program kemiskinan yang tidak jelas alokasi yang menyentuh langsung ke masyarakat.

Salah satunya pemberdayaan masyarakat, dari sekian mil-

iar yang dialokasikan yang turun dinikmati fakir miskin tak seberapa, bahkan tak sampai 50 persen, karena dipotong untuk biaya bermacam-macam.

Ia meminta ke Pemda terutama bupati mengkaji sistem penghonoran panitia, supaya jangan terlalu banyak.

Ia mencontohkan bantuan ke salah satu kelompok warga fakir nilainya Rp 10 juta.

Namun, setelah dipangkas biaya administrasi untuk panitia, perencanaan dan lain-lain dana yang diterima hanya Rp 4-5 juga. Sedangkan sisanya habis untuk keperluan yang tak pentimg. “Ini salah satu menjadi temuan BPK BPK. Lami minta Pak Bupati menyederhanakan sistem penghonoran ini agar jangan terlalu banyak,” sarannya.

Menurutnya ini hanya salah satu sampel di satu SKPD saja, belum lagi di SKPD lainnya. Ia juga meminta agar bantuan belanja langsung ke masyarakat miskin diperbanyak.

Hal senada dikatakan Fraksi PKB, H Jamhur, ia merasa kasian

terhadap warga kurang mampu yang dipangkas bantuannya.

Menurutnya pola semacam ini harus diubah oleh pemimpin di Lobar. “Kebetulan bupati dan sekdanya baru, Ubahlah pola-pola semacam ini,” sarannya.

Menanggapi kritikan dewan ini, Sekda Lobar Ir. H. Muh. Taufiq, MSc, mengaku, masukan itu dinilai konstruktif.

Pemda fokus menangani kemiskinan, sebab jumlah kemiskinan salah satu indikator yang belum tercapai dalam RPJMD. “Ini masukan yang konstruktif, karena kemiskinan menjadi fokus kita, sebab belum mencapai indikator di RPJMD,” jelasnya.

Menurutnya, suatu kegiatan harus ada perencanaan dan pengawasan. Petugas inilah yang diberi honor. Namun pemberian honor dipersempit ruang lingkupnya, yakni honor diberikan kepada tim lintas sektor. Bagi tim yang berasal SKPD terkait tidak perlu dikasih honor, karena itu merupakan tugas dan tupoksinya. (her)

Dewan Temukan Indikasi Pajak Parkir di Lobar Bocor Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menemukan adanya indikasi kebocoran pada pajak parkir yang dikelola oleh Pemda Lobar dalam hal ini Dinas PPKD. Pasalnya, semenjak ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pajak Parkir, sampai saat ini tidak pernah dilaporkan realisasi pungutannya dalam laporan keuangan. Hal ini pun menjadi pertanyaan DPRD terhadap eksekutif dalam rapat Selasa (21/6).

“Sejauh ini belum ada laporan dalam laporan keuangan terkait pendapatan dari pajak parkir di Kabupaten Lobar.

Padahal sudah ada perdanya dibuat tahun 2011. Berarti sudah lima tahun pajak parkir itu tidak jelas arahnya kemana disetor,”tegas Anggota Komisi II DPRD Lobar, Indra Jaya Usman, Selasa (21/6).

Politisi yang disebut-sebut sebagai calon wabup ini merasa geram lantaram pajak parkir selama lima tahun tidak dilaporkan eksekutif dalam hal

ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Lobar. Menurutnya Sejak Perda nomor 4 tahun 2010 disahkan. Pihak dewan tidak tahu apakah pajak itu sudah ditarik atau seperti apa.

Dikatakan Usman, Perda Pengelolaan Pajak Parkir merupakan Perda yang diusulkan langsung oleh eksekutif. Mengacu hal itu, sudah jelas pihak eksekutif telah melihat potensi yang cukup besar dari sektor parkir. Ironisnya, sejak disahkan, tidak ada laporan terkait pendapatan pajak parkir yang dimaksud. Temuan ini, jelasnya. jangan dianggap remeh, sebab ini akan ditindaklanjut oleh komisi II. Dia menambahkan, dalam Perda tersebut telah ditetapkan bahwa besaran pajak yang harus disetorkan oleh pihak terkait semacam hotel, pertokoan, kafe hingga restoran adalah sebesar 30 persen. Pun setoran sebesar 30 persen itu merupakan suatu keharusan, entah pihak perusahaan itu menarik biaya parkir atau

tidak. “Jumlah hotel, kafe maupun restoran di Lobar ini cukup banyak. Jadi besaran pajak yang diperoleh, bisa sampai ratusan juta,” tukasnya.

Ditanya mengenai pengawasan dari legislatif sendiri menurutnya pengawasan semacam itu sebenarnya tidak terlalu penting. Pasalnya, semuanya sudah diatur dalam perda. Menindaklanjuti temuan ini, Komisi II akan terus menindaklanjuti kejanggalan dalam pengelolaan pajak parkir itu. Apalagi, kata dia, sudah lima tahun berjalan dengan potensi yang cukup besar.

Terkait keterangan Sekretaris Dinas PPKD, Fauzan Husniadi yang menyatakan bahwa penarikan pajak parkir di sejumlah perusahaan baru dilakukan Pemda tahun ini dianggapnya sangat tidak masuk akal. Menanggapi hal ini, Fauzan Husniadi berdalih bahwa penarikan pajak baru dimulai tahun ini sehingga pemasukan dari pajak ini tidak masuk ke daerah. “Baru tahun ini dilakukan penarikan,” dalihnya. (her)

keterangan-keterangan yang menunjang proses penyelidikan lebih lanjut.

Informasi yang diperoleh sementara dari pengawas lapangan, menyebutkan sudah menegur agar tidak dilakukan pengecoran langsung.

Di mana, analisa pengawas, pengecoran semestinya dilakukan secara bertahap.

Data awal yang sempat disebutkan Satreskrim, jembatan belum memiliki hilder diluruskan. Dimana, ada standarisasi nilai dari sebuah

proyek katanya baru butuh hilder. Lebih jauh tentang kasus ini, Kasatreskrim Polres Lotim ini belum bisa memberikan keterangan karena masih dalam proses.

Satreskrim pun sampai sekarang masih menunggu hasil dari pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) dari Puslabfor Polda Bali beberapa waktu lalu. Diterangkan, Puslabfor juga memerlukan waktu untuk meneliti dan menganalisa lebih dalam hasil-hasil temuannya di lapangan. (rus)

Amankan Pantai Pink, Disbudpar akan Buat Pos Keamanan Mataram (Suara NTB) Pada Senin (20/6) lalu, dua orang wisatawan mancanegara (wisman) mengalami luka-luka diduga akibat tindak kriminal.

Kedua WNA itu hendak pulang dari Pantai Tangsi atau biasa disebut Pantai Pink. Menyikapi kejadian tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB langsung mengambil tindakan.

Diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan Polda NTB dan akan membuatakan pos keamanan di sekitar destinasi wisata itu. ‘’Hari ini (Selasa, 21/6 kemarin) kami akan berkoordinasi dengan Polda NTB. Nanti kita cek dulu tempatnya, kalau jauh dari pos keamanan maka akan kita buatkan pos keamanan di sekitar itu seperti yang kita lakukan di Senaru,’’ kata Kepala Disbudpar NTB H.L. Muh.Faozal S.Sos.,M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (21/6) kemarin.

Diketahui bahwa kedua WNA tersebut mengalami luka ringan akibat terjatuh dari kendaraan yang ditumpanginya. Setelah sebelumnya terkejut mengetahui aksi pelaku penghadangan yang akan mengambil telepon genggamnya secara paksa.

Faozal sangat menyayangkan aksi para pelaku yang da-

pat mencoreng citra destinasi wisata. Apalagi Pantai Pink merupakan salah satu pantai yang banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. ‘’Jangan sampai karena aksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, wisata kita jadi tidak diminati orang. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keamanan adalah hal utama yang harus dijaga,’’ ujarnya.

Kendati demikian, Faozal menawarkan alternatif transportasi yang diperkirakan lebih aman bagi wisatawan.

Wisatawan dapat mendatangi Pantai Pink melalui jalur laut. ‘’Untuk sementara mungkin wisatawan bisa melalui jalur laut. Kan itu ada kita sediakan. Di samping juga kita akan terus melakukan pengamanan destinasi melalui jalur darat,’’ ungkapnya.

Untuk mengamankan jalur darat itu, Disbudpar akan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian. Sehingga, setelah pos keamanan dibuat aparat dapat melakukan penjagaan dan patroli di sekitar destinasi. ‘’Sama halnya seperti yang kita lakukan di Senaru.

Sekarang di sana sudah ada empat orang polisi yang jaga.

Kita upayakan seperti itu juga di Pantai Pink,’’ ujarnya. (lin)

Karena Persoalan Ekonomi Dari Hal. 1 Untuk menurunkan angka drop out ini, diakuinya memang tak bisa sampai angka nol karena faktor penyebabnya banyak. ‘’Orang bisa DO karena sakit serius yang berkepanjangan dan sebagainya. Tetapi, apa yang selama ini terus menerus dilakukan, tujuannya mengurangi angka drop out,’’ ujarnya.

Di sisi lain menanggapi banyak guru malas seperti disampaikan, Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan guru yang malas itu salah satu dampak negative pemberian tunjangan sertifikasi guru.

Ketika guru semakin sejahtera, kata Suruji yang pernah menjadi Kepala Dinas Dikpora Lombok Timur ini, banyak guru yang kawin lagi.

“Karena sebelumnya dia bisa membiayai satu rumah

tangga ketika memperoleh sertifikasi guru jadi bisa dua rumah tangga. Kemudian banyak guru di jam-jam mengajar justru di pasar. Karena dia punya banyak uang untuk belanja. Itu salah satu dampak negatifnya (sertifikasi) dan itu harus kita sama-sama atasi dengan membangun kesadaran mereka,” katanya.

Membangun kesadaran seorang guru, lanjut Suruji, bisa melalui kemauan diri sendiri dan pemaksaan. Pemaksaan yang dimaksud adalah dengan menegakkan aturan. “Jadi guru negerinya pergi belanja, lalu guru honorer yang mengajar. Guru negerinya datang 08.00, guru honorernya dipesan supaya datang jam 07.00, itu banyak di kabupaten/kota begitu,”ujarnya. Itulah kemudian, kata Suruji, persyaratan mendapatkan sertifikasi guru terus diperketat. (nas)

Angka Partisipasi Bagus, Buta Aksara Tinggi Dari Hal. 1 sebut Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta, saat pemaparan neraca pendidikan daerah di Kantor Gubernur, Selasa (21/ 6) siang kemarin.

Persoalan keaksaraan ini, kata Ananto ke depannya bukan saja mengenai masyarakat yang buta huruf. Tetapi cakupannya lebih luas yakni menyangkut keaksaraan tentang informasi dan teknologi (IT), ilmu pengetahun, matematika dan budaya.

Dikatakan, NTB merupakan salah satu gudang TKI. Banyak TKI yang menandatangani kontrak kerja tidak memahami isi kontrak tersebut. Akibatnya muncul persoalan hukum di kemudian hari. Sehingga, katanya, hal ini tidak boleh lagi terjadi ke depannya. Untuk itu, persoalan buta aksara ini harus benar-benar dituntaskan.

Dari sisi angka rata-rata lama sekolah di NTB cukup bagus. Angka partisipasi kasar di NTB cukup tinggi.

Untuk tingkat SD/MI angka partisipasi kasar sebesar 107 persen. Begitu juga angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, NTB

berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menempatkan NTB pada posisi tujuh besar nasional. ‘’Ada apa? Luar biasa peningkatannya. Kami menduga, di sinilah letak partisipasi masyarakat itu. Bisa jadi anakanak yang masuk madrasah luar biasa, walaupun anggarannya (pendidikan) kecil. Anggaran dari masyarakat yang tidak dicatat dalam APBD (hidden cost), digunakan untuk pendidikan,’’ ujarnya.

Di samping itu, Ananto juga melihat angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan SMA/SMK di NTB juga berada atas rata-rata nasional sebesar 85,78 persen. Artinya anak usia 16-18 tahun sudah masuk di sekolah menengah. Sementara itu, secara nasional rata-rata angka partisipasi kasar sebesar 77 persen. ‘’Luar biasa NTB ini. Kalau dilihat di per kabupaten/ kota, tidak ada satu kabupaten/kota di NTB yang angka partisipasi sekolah menengah di bawah rata-rata nasional,” tandasnya.

Terkait dengan masih tingginya angka buta aksara di NTB, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D mengatakan, dalam RPJMD 2009-2013, Pemprov NTB telah membuat gerakan 3A

(Absano, Adono dan Akino).

Gerakan ini, katanya, menjadi pemicu Pemprov untuk konsisten dalam penganggaran sektor pendidikan mencapai 20 persen dalam APBD sejak 2009, 2010 dan 2011.

Dengan adanya program ini, kata mantan Kepala Bappeda NTB ini, angka drop out jenjang pendidikan SD, SMP bisa menjadi di bawah angka satu persen yang dulunya di atas 5 persen.

Mengenai angka buta aksara, lanjut mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini, memang masih mengganjal.

Pasalnya, persoalan data antara Dinas Dikpora dengan BPS masih menjadi perdebatan. Dikpora mengklaim angka buta aksara di NTB sudah berada di bawah 10 persen, sementara BPS mengatakan angka buta aksara masih di atas 10 persen.

Rosiady mengatakan, berkat gerakan Absano (angka buta aksara nol) yang dilakukan periode sebelumnya membuat Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mnedapatkan penghargaan sebagai pembina pengentasan buta aksara tingkat nasional. Karena keberhasilan dalam pengentasan buta aksara. ‘’Ukuran yang kami pakai adalah capaian per tahun yang

kita sasar. Sehingga jumlah yang buta aksara tadinya 800 ribu orang turun menjadi sekitar 200 ribu orang. Kalau data ini dipakai BPS, sesungguhnya angka buta aksara kami mestinya sudah di bawah angka 10 persen. Tapi karena masih tidak sinkron datanya, sehingga dalam neraca, kami lihat NTB masih 10,4 persen, tertinggi secara nasional,’’ tandas Sekda.

Angka Drop Out Selain angka buta aksara tinggi, data dari Kemendikbud tahun 2015 lalu menunjukkan, jumlah siswa jenjang pendidikan SD-SMA/SMK di NTB yang drop out atau putus sekolah sebanyak 5.470 orang.

Kemendikbud mengidentifikasi, faktor dominan yang menjadi penyebab angka drop out secara nasional maupun NTB secara khusus akibat persoalan ekonomi.

Ananto Kusuma Teja menyebut, angka drop out di NTB hampir sama dengan rata-rata nasional. ‘’Angka drop out kecil, hampir relatif sama dengan nasional. Tahun 2015, ada keluar dari sekolah 238 ribu siswa.

Di NTB 5.470 anak yang drop out. Persoalan kita di SMA dan SMK masih tinggi angka drop out,’’ katanya.

Disebutkan, angka drop out

tingkat SD di NTB tahun lalu sebesar 0,3 persen atau 1.389 siswa, SMP 0,5 persen atau 283 siswa, SMA 2,4 persen atau 1.795 siswa dan SMK 3,4 persen atau 1.554 siswa. Sementara secara nasional, angka drop out mencapai 238.052 siswa, masing-masing SD 0,3 persen, SMP 0,6 persen, SMA 1,2 persen dan SMK 2,3 persen.

Ananto mengatakan, upaya yang dilakukan sekarang bagaimana mendongkrak supaya anak-anak yang drop out tersebut supaya mau kembali bersekolah. Dengan cara memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Untuk itu, pihaknya meminta seluruh kabupaten/kota di NTB supaya mengusulkan anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan KIP. Kemudian dibentuk gugus tugas anti drop out di masing-masing kabupaten/kota. ‘’Kalau alasannya tak ada uang, kita cari, kasi beasiswa,’’ imbuhnya.

Dikatakan, ada beberapa kabupaten/kota di NTB yang masih tinggi angka drop out seperti Kabupaten Bima, Lombok Barat, dan Lombok Timur. ‘’Nanti ini kita lihat apakah punya KIP, disitulah kita kasih KIP kalau persoalan ekonomi.

Karena hampir 68 persen anak yang DO akibat persoalan ekonomi,’’ pungkasnya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Rabu, 22 Juni 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Produktivitas Kakao Ditingkatkan dengan Pendekatan Teknologi Mataram (Suara NTB) Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan potensi produksi cokelat terbesar di dunia. Sayangnya bahan baku menjadi persoalan. Mencermati kondisi ini, NTB pun mulai menggalakkan peningkatan produktivitas, salah satunya melalui pendekatan teknologi.

Kepada Suara NTB, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Budi Subagio, MM menyebutkan, pendekatan teknologi dimaksud, yakni peremajaan pohon kakao dengan sistem sambung samping. Termasuk mengembangkan kawasan dengan varietas-varietas yang produktivitasnya tinggi. ‘’Kita punya laboratorium di Narmada. Di situ ada berbagai varietas dan cara pengembangan kakao,” terangnya.

Saat ini produksi kakao di NTB sebanyak 1.794 ton, dengan luas areal 7.992 hektar.

Rata-rata produksi sehektar 440 Kg, tetapi bisa lebih dari itu jika petani kakao telaten.

Kakao adalah salah satu dari

lima komoditas yang menjadi program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD, lainnya adalah kopi robusta, kopi arabika, kelapa dan jambu mente.

Dalam rangka mengembangkan kakao ini, selain program perluasan areal-areal potensial, petani juga diberikan bantuan pupuk organik pendampingan untuk pengendalian hama penyakit dengan melaksanakan sekolah lapang.

Modelnya, Petugas Lapangan (PL) memandu petani kakao selama beberapa bulan.

Memandu dari sisi budidaya tanaman sehat, pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT dan beberapa diantaranya

yang terkait kakao. ‘’Kami ketahui bahwa saat ini masih menggunakan varietas lama. Itu yang coba kita perbaharui dengan varietas baru sehingga produktivitas tinggi. Apakah dengan tanam baru atau sambung samping.

Serta pendampingan-pendapingan,’’ katanya.

Mengenai hasil produksi, Budi Subagio menyebut, petani masih menjualnya dalam bentuk gelondongan kepada pengepul yang menjadi mitranya. Inginnya, petani kakao mendapat nilai tambah yang lebih jika dijual tidak dalam bentuk biasa. Karena itulah, tahun ini Dinas Perkebunan menyalurkan bantuan alat-

alat permentasi.

Sesuai rencana, untuk pengembangan hilirasi, kampung cokelat yang ada di Lombok Utara berpotensi dikembangkan. Kepala dinas mengatakan, caranya akan dilakukan studi banding dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat setempat ke daerah yang berhasil mengembangkan industri cokelat.

Dinas Perkebunanan bisa bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam mendukung program kampung cokelat dimaksud. Termasuk menggandeng kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM.(bul)

(Suara NTB/ars)

TUNGGU WAKTU BERBUKA - Banyak cara menunggu berbuka puasa. Selain menunggu berbuka bersama keluarga di rumah atau di tempat makan. Tapi ada juga yang jalan-jalan atau ngabuburit di lokasi favorit. Salah satu lokasi yang bagus untuk menunggu berbuka puasa adalah di Jembatan Gantung Karang Baru Mataram. Seperti terlihat dalam gambar, sejumlah warga sedang menunggu waktu berbuka di Jembatan Gantung Karang Baru Mataram, belum lama ini.

Chef Mali

’’Executive Chef’’ Andal di Golden Palace

Hotel Lombok dengan Segudang Pengalaman BERPAKAIAN rapi dengan apron, topi tinggi khas chef, dan senyum hangat adalah ciri khas dari Chef Mali. Executive Chef yang bekerja di Golden Palace Hotel Lombok ini adalah Chef berpengalaman yang baru saja direkrut oleh tim management Golden Palace Hotel untuk menjadi bagian dari tim mereka. ‘’Pria kelahiran Trenggalek, 10 November 1969 ini telah menggeluti dunia kuliner selama 24 tahun dan pengalaman bekerja yang tidak sedikit di dunia kuliner baik di dalam maupun luar negeri,’’ ujar General Manager, Ernanda Agung didampini Exc.Secretary/Public Realtiaon, Ida Ayu Nym. Sri Utami.

Pengalaman kerja di luar negeri sebut saja Dubai, Qatar, Maldives, Amerika, dan yang terakhir di Saudi Arabia menjadi negara – negara yang telah dijelajahi Chef Mali dalam meniti karirnya di dunia perhotelan berbintang dan kapal pesiar.

Maka tak heran apabila Chef Mali menguasai berbagai jenis masakan seperti Chinese Food, Japanese, India, Korea, Western, Arabian dan Indonesian Food.

Chef Mali yang merupakan lulusan Tataboga dan Sarjana Bahasa Inggris di universitas ternama di Jakarta ini memang

sudah menyukai dunia kuliner sejak kecil di samping dunia olahraga yang menjadi hobinya saat ini.

“Saya ingin menjadikan Golden Palace Hotel Lombok sebagai hotel yang memiliki standar internasional baik dari segi makanan maupun sumber daya manusianya yang menjunjung tinggi kedisiplinan sehingga hotel ini menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas karena menyediakan makanan yang sangat bervariasi dengan harga yang sangat terjangkau dan service yang memuaskan” kata Chef Mali yang

menyampaikan maksud dan tujuannya untuk berkarya di Golden Palace Hotel Lombok.

“Hal utama yang tetap saya lakukan saat memasak adalah tetap menjaga hygienitas dari makanan itu sendiri,’’ tambah Chef Mali. Hal ini tentu saja selalu menjadi prioritas utama Chef Mali karena ia pernah mengikuti training United State Public Health saat bekerja di Amerika. De-

ngan memiliki executive chef yang sangat andal maka tak heran apabila para tamu di Golden Palace Hotel Lombok merasa puas dengan makanan yang disajikan di hotel tersebut. Karena masakan yang dibuat oleh Chef Mali memiliki banyak variasi dan cita rasa yang baik. ‘’Mari buktikan apa yang sudah di komen di atas dengan datang dan merasakan menu – menu special kami,’’ ajaknya.(r)