Snt 23032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

RABU, 23 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 18 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

(Suara NTB/bul)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PADAT - Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa mendapat julukan sebagai pulau terpadat di dunia. Di pulau ini nyaris tidak ada lahan kosong, seluruh daratannya dibangun rumah-rumah penduduk. Warga yang hendak membangun rumah baru, harus mereklamasi dengan menguruk lautan dengan karang, seperti tampak dalam gambar.

Sekda KLU Diperiksa

Pengadaan Perangkat IT Rp 5 Miliar Diduga Bermasalah Mataram (Suara NTB) Ditreskrimsus Polda NTB sejak awal Maret 2016 lalu,menyelidiki pengadaan perangkat Information Technology (IT) untuk 33 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Pengadaan perangkat IT senilai Rp 5 miliar itu, diduga bermasalah.

‘’Sekarang sudah kami tingkatkan ke penyelidikan,’’ kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK, Selasa (22/3). Dari penyelidikan awal, dugaan penyimpangan terjadi pada pengadaan barang dan jasa. ‘’Ada indika-

Menurut Andy, pemeriksaan Sekda dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). ‘’Jadi beliau yang tahu pengalokasian anggaran untuk item kegiatan pengadaan barang jasa di sana (Pemda KLU),’’ kata Andy.

Bersambung ke hal 15

Radio Global FM Lombok

TO K O H TGH. Hasanain Juaini berhasil meraih penghargaan sebagai Tokoh Perubahan Republika 2015. Ia dianugerahi penghargaan ini bersama empat sosok perubahan lainnya. Penghargaan ini diperoleh karena TGH. Hasanain Juaini dinilai membawa perubahan dalam bidang lingkungan melalui gerakan mengubah persepsi terkait penghijauan.

Dikonfirmasi via ponsel, Selasa malam (22/3) kemarin, TGH Hasanain menyampaikan, rasa syukur atas penghargaan yang ia peroleh.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/ist)

KO M E N TTAA R Anggaran Provinsi Minim

MENJELANG hari jadi yang ke 13 tahun pada bulan Mei mendatang, Radio Global FM Lombok memperoleh perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. IPP Tetap tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB Sukri Aruman kepada Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino di Studio Radio Global, Selasa (22/3).

Penyerahan dokumen IPP tetap disaksikan pula oleh anggota KPID NTB lainnya Mariati, SH, MH, Suhadah, SE, MSi dan Rifki Anwar SH, M.Kn. IPP Tetap ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara tanggal 15 Februari 2016.

IPP Tetap untuk radio berlaku selama lima tahun ke depan.

Bersambung ke hal 15

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 UPAYA melengserkan H. Umar Said, S.Ag dari kursi 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 Ketua DPRD NTB, sepertinya tidak mudah bagi DPD Par123456789012345678901234567890121 tai Golkar NTB versi Musda Praya. Untuk memberhenti123456789012345678901234567890121 kan Umar Said tidak cukup hanya dengan modal surat 123456789012345678901234567890121 usulan saja. Tapi ada beberapa mekanisme yang harus 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 dilewati terlebih dahulu di internal DPRD NTB sendiri.

123456789012345678901234567890121 Hal itu sangat disadari para pengurus DPD Golkar 123456789012345678901234567890121 NTB versi Musda Praya. Sehingga beberapa waktu lalu, 123456789012345678901234567890121 para punggawa Golkar hasil musda Praya berusaha men123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 emui Umar untuk mencoba membujuknya, agar ia berse123456789012345678901234567890121 dia mundur secara baik-baik. Tetapi upaya itu sepertinya 123456789012345678901234567890121 menemui jalan buntu. Umar Said rupanya sudah terlan123456789012345678901234567890121 jur sakit hati dengan sikap Suhaili Cs. 123456789012345678901234567890121 Menurut orang dekat Suhaili yang namanya tak ingin diko123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 rankan mengatakan kepada Suara NTB bahwa pihaknya 123456789012345678901234567890121 sudah menemui Umar Said agar berbesar hati bersedia un123456789012345678901234567890121 tuk menerima perintah dari partai. Karena hal tersebut di123456789012345678901234567890121 nilai hanya akan merugikan Umar sendiri. Dikatakannya, 123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 pernyataan-pernyatan Umar di media massa yang melawan 123456789012345678901234567890121 kebijakan partai sudah sampai ke telinga orang-orang pusat.

123456789012345678901234567890121 “Sebagai teman, saya sudah menemui Pak Umar, dan 123456789012345678901234567890121 memintanya agar tidak usah berkomentar di media un123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121 tuk melawan kebijakan partai. Ikuti saja perintah partai.

123456789012345678901234567890121 Bersambung ke hal 15 123456789012345678901234567890121

Jalan Panjang Pergantian Ketua DPRD NTB

Terima IPP Tetap

Penghargaan Tokoh Perubahan

WAKIL Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin, ST mengkritik kebijakan anggaran yang dialokasikan Pemprov NTB yang dinilai sangat minim untuk KSB pada tahun 2016.

Berbicara pada acara Musrenbang 2017, Selasa (22/3) kemarin, Wabup mengungkapkan, minimnya daya dukung anggaran dari Pemprov NTB merata hampir di semua bidang.

Bersambung ke hal 15

si kecurangan mulai proses lelangnya,’’ sambungnya.

Untuk memperdalam penyelidikan, tim kemarin memeriksa Sekda KLU, Drs. H.Suardi,MH. Yang bersangkutan diperiksa penyidik Unit III sejak pukul 09.00 Wita hingga dzuhur.

(Suara NTB/ris)

SERAHKAN IPP TETAP - Ketua KPID NTB Sukri Aruman (ke dua dari kiri) menyerahkan dokumen IPP Tetap kepada Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino (ke tiga dari kanan) di Studio Radio Global, Selasa (22/3). Penyerahan dokumen IPP Tetap disaksikan anggota KPID NTB Mariati, SH, MH (paling kiri), Suhadah, SE, MSi (paling kanan) dan Rifki Anwar SH, M.Kn (ke dua dari kanan).

Tiga Nama Calon Sekda Dikirim ke Kemendagri Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengirim tiga besar nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penetapan siapa Sekda NTB berikutnya, menggantikan H. Muhammad Nur, SH, MH yang menjabat Sekda NTB saat ini, masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

“Sudah dikirim ke Presiden.

Kalau beliau (gubernur) sudah ngomong begitu, sudah langsung dikirim. Hari Senin beliau (gubernur) sudah tanda tangan, beres. Pemprov tinggal menunggu SK dari Presiden,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (22/3) siang kemarin di Mataram.

Ditanya seberapa lama proses di Kemendagri sampai turunnya Keppres mengenai penetapan Sekda NTB? Suruji mengatakan, hal itu tergantung proses yang ada di Kemendagri. Setelah Kemendagri memperoleh usulan tiga besar nama calon Sekda dari gubernur, Kemendagri menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Setelah semua bahan-bahan yang dibutuhkan lengkap kata Suruji, se-

lanjutnya dibahas di Dewan Jabatan Kemendagri.

Suruji menambahkan, dari tiga besar nama calon Sekda NTB itu, keputusan tetap berada di tangan Presiden. “Iya sih Presiden memberi rekomendasi. Nanti SK nya ditandatangani oleh Mendagri.

Yang sekarang, karena sudah didelegasikan (kewenangan).

Kalau dulu langsung Presiden,” terangnya.

Informasi yang beredar, tiga

besar calon Sekda NTB yang telah ditetapkan Panitian Seleksi (Pansel) Sekda NTB pada 22 Februari lalu dan diserahkan ke Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM dan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si. (nas)

Cerita SMB 2016 (2-habis)

Asyiknya Keterbukaan Newmont Apa yang mendasari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sampai mau diubek-ubek ‘’jeroannnya’’ oleh masyarakat umum dalam Sustainable Mining Bootcamp? Kalau pemerintah kan punya kewajiban untuk memastikan dan mengawasi akitvitas tambang apakah sesuai hukum yang berlaku? Kalau aktivis kan punya kepentingan untuk membedah kegiatan tambang apakah pro lingkungan, pro kesejahteraan, pro pajak atau tidak.

LHA ini, blogger medioker seperti saya yang sangat awam tentang dunia tambang dan tak memiliki pengaruh besar pada delivery isu berskala luas. Di sinilah saya perlu mengapresiasi dua jempol tangan pada PTNNT, yang tampaknya satu-satunya di Indonesia, sebuah perusahaan tambang mau melaksanakan kegiatan buka-bukaan tambang ini. Halo, apa kabar perusahaan tambang sejenis di ujung timur Indonesia atau ratusan perusahaan batu bara yang berserakan di hutan tropis Indonesia? Halo…

Sustainable Mining Bootcamp PTNNT merupakan kegiatan kamp intensif yang diperuntukkan kepada masyarakat umum Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/bul)

AKTIVITAS - Aktivitas karyawan PTNNT di lokasi tambang Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat.

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Walikota Terima Usulan Pemekaran Lingkungan

Wakili Kecamatan Cakranegara SALAH satu Gapoktan yang ada di Kelurahan Cakranagera Selatan, Kecamatan Cakranegara mewakili kecamatan untuk lomba Gapoktan tingkat Kota Mataram. Gapoktan yang terpilih mewakili kecamatan ini adalah Gapoktan Seganteng Jaya. Pada Selasa (22/3) kemarin, tim penilai dari Kota Mataram turun memberikan penilaian untuk Gapoktan tersebut. Demikian disampaikan Lurah Cakranegara Selatan, H. M. Ismail, S.Pd, Selasa (22/3).

Ismail mengatakan Gapoktan yang ditunjuk mengikuti lomba ini telah tiga kali ini mengikuti lomba. Tahun lalu, Gapoktan yang bergerak di bidang usaha kerupuk kulit, pengolahan daging, dan lainnya ini berhasil meraih juara dua di tingkat Kota Mataram.

Sebagai lurah, Ismail mengatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada Gapoktan. Pihaknya juga tetap memberi pendampingan kepada para kelompok terkait bagaimana mengemas hasil produk mereka. “Kita support saja, kalau soal pendanaan langsung dari kelompok itu sendiri,” jelasnya.

Di wilayah Cakranegara Selatan, khususnya di Seganteng terdapat banyak pengusaha pengolahan kulit sapi menjadi kerupuk dan juga berbagai pengolahan daging. Hampir sebagian besar warga di Seganteng menjalankan usaha tersebut sebagai mata pencaharian. “Ada banyak pengusaha, jumlahnya puluhan. Di sana dari sore sampai malam orang sibuk terus. Hampir tiap rumah ada usaha itu,” jelasnya.

Jalannya usaha tersebut juga didukung dengan adanya kelompok. Ismail mengatakan di kelompok tersebut juga telah ada yang bertugas menangani pemasaran dan juga ada yang berperan sebagai bagian informasi atau humasnya. Hampir setiap tahun Gapoktan Seganteng Jaya ini mengikuti lomba. Jika berhasil menang di tingkat Kota Mataram, maka akan mewakili Kota Mataram pada lomba tingkat provinsi.

Ismail berharap prestasi Gapoktan ini bisa meningkat.

Berdasarkan penilaian, menurutnya cukup bagus, hanya ada yang sedikit kurang dan harus dilengkapi terkait administrasi.

“Harapannya kelompok ini bisa maju ke tingkat provinsi,” ujarnya. (ynt) H. M. Ismail (Suara NTB/dok)

Segera Tetapkan Zonasi PENERTIBAN PKL (Pedagang Kreatif Lapangan) di Jalan Datu Tuan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, mendapat apresiasi dari kalangan angora DPRD Kota Mataram. Apresiasi itu salah satunya disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos. Namun ia membantah penertiban yang dilakukan Pemkot Mataram itu, semata-mata karena Kota Mataram akan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ 2016. ‘’Contoh yang di depan masjid Pancasila yang Sweta itu. Itu ndak layak, masak di samping masjid ada PKL,’’ kata Malik.

Sehingga perlu dilakukan penertiban. Dan, penertiban itu perlu dibarengi dengan lokasi baru sebagai solusi atas penertiban itu.

Apalagi, untuk urusan PKL, Pemkot Mataram berprinsip bahwa tidak ada penggusuran PKL. Yang ada adalah penertiban.

PKL-PKL di Mataram nantinya akan ditata sesuai zona. Ini sesuai amanah Perda Kota Mataram tentang PKL. Dengan adanya zona ini, dapat diketahui, mana lokasi yang boleh dimanfaatkan PKL dan sebaliknya. Terkait kekecewaan PKL terhadap penertiban yang disertai relokasi yang dipandang sepi pembeli, menurut Malik, itu karena para PKL belum terbiasa di tempat yang baru. ‘’Tidak mungkin dong pemerintah memindahkan PKL itu ke tempat yang sepi pengunjung,’’ imbuh politisi Golkar ini.

Malik melihat, keberadaan PKL di Kota Mataram masih semrawut. Contohnya di Jalan Pejanggik Cakranegara. Dewan, ketika membahahas Perda PKL, sempat berkomunikasi dengan Apkli. Dan disepakati bahwa pemerintah akan mencarikan lokasi yang tepat.

Untuk penentuan zonasi ini melibatkan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, kecamatan, kelurahan dan Diskoperindag. Mantan anggota Pansus PKL ini menegaskan bahwa tidak semua ruas jalan di Mataram ini, boleh diisi PKL. Karena memang, ada sejumlah ruas jalan yang mestinya bebas PKL. Tetapi pada kenyataannya, banyak PKL yang berjualan di trotoar sekalipun.

Malik optimis Pemkot Mataram akan mencarikan solusi keberadaan PKL. Ia mengimbau Pemkot Mataram untuk segera menentukan zonasi PKL di masing-masing kecamatan. Karena sejauh ini, keberadaan PKL, tambah Malik, belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. ‘’Kalau PKL sudah ditempatkan sesuai zona, nanti kemudian kita dorong untuk PAD-nya.

Karena selama ini, Pemerintah hanya dapat sampahnya dari PKL,’’ demikian Malik. (fit)

Abdul Malik (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/ynt)

DIDUGA SENGAJA DIBAKAR - Kepala Dinas Kebersihan, Dedi Supriyadi melihat kondisi kontainer yang diduga sengaja dibakar pada Selasa (22/3) siang.

Kontainer Sampah Dinas Kebersihan Diduga Sengaja Dibakar Mataram (Suara NTB) Kontainer sampah milik Dinas Kebersihan yang ditempatkan di RT 01, Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat diduga sengaja dibakar pada Selasa (22/3) siang. Belum diketahui apa motif pembakaran dan siapa pelakunya. Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriyadi mengatakan jika pemicu kontainer terbakar karena orang yang tidak sengaja membuang puntung rokok di dalam kontainer menurutnya tidak mungkin nyala api sampai begitu besar. Karena sampah yang ada di dalam kontainer merupakan sampah basah sehingga akan sulit terbakar.

Karena itu pihaknya mengindikasikan ada kesengajaan yang dilakukan oknum tertentu membakar kontainer tersebut.

Dedi menyatakan pihaknya sangat menyayangkan pembakaran kontainer tersebut. Pihaknya belum bisa memastikan motif pembakaran kontainer tersebut, begitu juga dengan siapa pelakunya. Ia mengatakan pembakaran kontainer ini baru kali ini terjadi. Pihaknya menempatkan kontainer sampah di tempat itu karena permintaan warga setempat.

Menurutnya jika ada warga yang tidak setuju ada kontainer di sekitar lokasi tersebut bisa dikomunikasikan dengan pihaknya. “Kalau ada

yang tidak setuju ada kontainer ini di sini, tinggal telepon ke kantor dan kontainer ini akan kami bawa ke kantor.

Tapi ini yang minta kan warga,” jelasnya. “Jadi serba salah kita. Disiapkan kontainer dirusak, tidak disiapkan mengeluh sampah dimana-mana, seharusnya kita sama-sama jaga,” sesalnya.

Dedi berharap tak ada lagi kejadian seperti ini. Kontainer sampah merupakan aset daerah yang harus dijaga bersamasama. Harga satu unit kontainer mencapai Rp 30 juta, saat ini jumlah kontainer yang dimiliki Dinas Kebersihan sebanyak 60 unit yang tersebar di berbagai tempat. Kontainer

yang terbakar itu akan diperbaiki dan setelahnya warga diminta ikut menjaganya. Terkait hal ini, Dedi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan lurah setempat.

Sementara itu, Ketua RT 01 Lingkungan Gomong Timur, H. Muhammad Zainuddin mengatakan ia melihat langsung kontainer yang terbakar tersebut. Nyala apinya cukup besar dan ia bertiga bersama warga lainnya mencoba memadamkan api secara manual. Setelah api membesar, kemudian datang petugas pemadam kebakaran.

Zainuddin juga tidak tahu siapa yang membakar kontainer tersebut. (ynt)

Pembangunan Gerbang Kota di Lingkar Selatan Butuh Rp 5 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan membangun gerbang kota di jalan by pass di lingkar selatan.

Selain membangun gerbang kota yang menjadi salah satu pintu masuk ke Kota Mataram, Pemkot juga akan membangun semacam tugu di bundaran yang ada di Jalan Gajah Mada, lingkar selatan. Untuk pembangunan gerbang kota ini, Bappeda Kota Mataram mengasumsikan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5 miliar.

Hal ini disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE., M.Si, Selasa (22/3). Martawang menyampaikan dari sejak perencanaan awal pada tahun 2014 lalu, perhitungan kebutuhan anggaran juga menurutnya ikut berkembang. Untuk menghitung kebutuhan anggaran pembangunan gerbang kota tahun ini, pihaknya tidak mungkin menggunakan perhi-

tungan dua tahun lalu.

“Tentu tidak bisa saya menggunakan angka dua tahun lalu. Kisarannya di atas Rp 5 miliar untuk yang satunya (gerbang kota),” ujarnya.

Ia mengatakan tidak mungkin pihaknya membangun gerbang kota dan tugu selamat datang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Hal itu bergantung pada alternatif kebijakan dan juga dilihat berdasarkan kemampuan anggaran.

“Tidak mungkin kita bangun semuanya dalam waktu yang bersamaan. Tapi tentu ini nanti menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Tidak bisa saya mengatakan karena sudah jadi itu, otomatis kita langsung membangun. Kita melihat juga posisi anggaran kita ketika APBD Perubahan ini seperti apa. Apakah memungkinkan untuk kita mengalokasikan anggaran,” jelasnya.

Desain pembangunan gerbang kota maupun tugu selamat datang juga telah dirancang. Tinggal menunggu tersedianya anggaran baru akan direalisasikan pembangunannya. Pada APBD 2016 ini, Martawang mengatakan pihaknya belum menyediakan anggaran untuk pembangunan gerbang kota maupun tugu selamat datang.

Gerbang kota akan dibangun dengan megah sehingga memerlukan anggaran yang besar. Begitu juga dengan tugu selamat datang yang akan menjadi ikon Kota Mataram.

Konsep pembangunan tugu ini akan menampilkan mutiara sebagai lambang. Sementara di pintu gerbang akan menggunakan model penggabungan ukiran khas Lombok dan miniatur kubah masjid yang merefleksikan visi misi Kota Mataram sebagai kota yang maju, religius, dan berbudaya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengatakan pihaknya banyak menerima usulan pemekaran lingkungan dari masyarakat yang ada di enam kecamatan. Empat usulan pemekaran lingkungan saat ini sedang diverifikasi bersama instansi terkait.

Empat lingkungan tersebut yaitu Gerisak, Nurul Yakin, Sindu, dan Bagirati. Pada Selasa (22/3) kemarin, Walikota menerima warga yang diwakili oleh tiga orang tokoh masyarakat dari Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela.

Walikota menyampaikan pada saat verifikasi, lingkungan induk harus mengusulkan pada Walikota melalui lurah setempat setelah melakukan musyawarah di tingkat lingkungan. Usulan tersebut juga harus dilengkapi dengan pembuatan berita acara dan alasan-alasan yang mendasari pengusulan. Hal tersebut harus dilakukan bertahap agar masyarakat mengerti bahwa pemekaran juga memerlukan perencanaan sebaik-baiknya karena terkait dengan program kerja Pemkot Mataram. “Jangan bikin masyarakat jadi sedikit-sedikit mau pemekaran,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pada prinsipnya Pemkot Ma-

taram akan mendukung dilakukannya pemekaran sepanjang memenuhi syarat dan mekanisme yang telah meliputi empat aspek. Walikota menyebutkan empat aspek tersebut yaitu efektivitas pelayanan, aspek geografis, aspek demografis, dan aspek sosial budaya. Namun dipastikan Walikota bahwa pihaknya akan melakukan kajian-kajian terlebih dahulu. “Kesimpulannya secara normatif tidak ada masalah, hanya perlu diselesaikan mekanismenya,” terangnya.

Tokoh masyarakat yang mewakili warga Lingkungan Gerisak, Lalu Satriawan Sahak menjelaskan latar belakang warga di lingkungannya merasa perlu untuk mengusulkan pemecahan lingkungannya menjadi dua karena di lingkungan tersebut jumlah RT (Rukun Tetangga) semakin bertambah dan saat ini mencapai 14 RT. Lingkungan Gerisak adalah lingkungan induk dan Lingkungan Panji Tilar sebagai lingkungan pemekaran.

Selain bertambahnya jumlah RT, Satriawan menyampaikan jumlah rumah kos juga semakin banyak. Saat ini jumlah rumah kos tercatat 64 unit. Hal ini juga menjadi salah satu alasan pihaknya mengusulkan dilakukan pemekaran. (ynt)

Enam Paket Proyek Mulai Masuk Tahap Lelang Mataram (Suara NTB) Memasuki akhir triwulan pertama tahun anggaran 2016, baru enam proyek yang mulai masuk tahap pelelangan. Enam paket proyek tersebut disampaikan Kepala Bagian APP Setda Kota Mataram, H. Safrudin Ali yaitu kegiatan supervisi pembuatan jalan hotmix di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram sebanyak dua paket, pengadaan benih di Dinas PKP (Pertanian, Kelautan, dan Perikanan) sebanyak tiga paket, dan satu paket untuk pengadaan pompa air di Dinas PKP. “Enam paket ini sudah mulai,” ujarnya di ruang kerjanya, Selasa (22/3).

Safrudin menyampaikan tahun ini ada 82 paket lelang.

Dan tahap pelelangan dijadwalkan mulai sekitar Maret sampai April mendatang.

“Rata-rata mereka menjadwalkan memang pada Bulan Maret sampai Bulan April itu sekitar 70 persen dan sekitar 30 persen menjadwalkan pada Mei sampai Juni,” terangnya.

Terkait serapan anggaran maupun capaian fisik di triwulan pertama ini, pihaknya menargetkan 18 persen. Posisi pada pekan ketiga Maret, realisasi keuangan di bawah 12 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 14 persen.

“Jadi masih normal. Harapan saya pada akhir triwulan pertama itu progres setidaktidaknya 17-

18 persen untuk keuangan, dan fisik masih bisa bergerak karena masih dalam tahap pelaksanaan,” jelasnya.

Sejauh ini ia menyampaikan belum ada potensi akan terjadi kelambatan serapan anggaran di akhir tahun karena saat ini masih dalam proses lelang. Ia mengatakan jika pada bulan Juni-Agustus terjadi kelambanan serapan anggaran, maka pada akhir tahun anggaran berpotensi terjadi keterlambatan realisasi fisik. Karena Bulan Juni sampai Agustus merupakan masa yang paling rawan.

“Kalau di bulan-bulan itu SKPD terlihat mundur, potensi akan terlambat sampai Desember,” ujarnya.

Untuk itulah dari sekarang pihaknya mulai mendorong SKPD untuk segera melaksanakan program-programnya. Biasanya pada Bulan Agustus, Safrudin mengatakan pihaknya akan sibuk dengan agenda penyusunan anggaran perubahan maupun penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. “Sehingga konsentrasi kita pecah. Makanya kita dorong pada pertengahan tahun,” imbuhnya. (ynt)

H. Safrudin Ali (Suara NTB/ynt)

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Puluhan Ton Hasil Budidaya Ikan Lombok Tertahan di Bali

Mataram (Suara NTB) Puluhan ton hasil budidaya ikan yang diproduksi nelayan budidaya di Lombok, sepekan terakhir tertahan di Bali. Hasil budidaya seperti kerapu dan lainnya itu sedianya akan diekspor, namun kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen-KP) yang melarang kapal berbendera asing mengangkut hasil budidaya ikan tersebut ke luar negeri telah membuat hasil budidaya itu tertahan.

‘’Ratusan nelayan pembudidaya ikan laut di pulau Lombok kini sedang menjerit akibat kebijakan itu.

Rintihan mereka ini harus segera diambil sikap oleh pemerintah,’’ kata Ketua Forum Komunikasi Budidaya Ikan Lombok, H. Syamsuddin Gahtan melalui telepon seluler dari Bali, Selasa (22/3). Forum ini pun sebenarnya telah bersurat kepada presiden RI beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum ada respons.

Menurut Syamsuddin, para nelayan budidaya tersebut kini menganggur total. ‘’Kami mau kerja apa lagi? Kalau kami berangkat ke Malaysia pun, ongkos tidak ada,’’ kata Amaq Toni, nelayan di Teluk Ekas, Lombok Timur. Seharusnya, kata Sekretaris forum, Lalu Kamil Abubakar, para nelayan yang sebelumnya termasuk marginal dari perkembangan kemajuan ekonomi tersebut dibiarkan terus bekerja. ‘’Sebab pemerintah sendiri tidak cerdas memberikan pekerjaan, jadi kenapa malah pekerjaan rakyat yang sudah ada malah dihentikan,’’ katanya.

Warga nelayan budidaya tersebut berharap pemerintah memandang dengan mata hati dan mendengar jeritan nelayan dengan nuraninya. ‘’Kalau cara seperti pemerintah mengambil kebijakan, maka rakyat yang sudah miskin akan semakin tidak berdaya,’’ lanjut mereka. Saat ini para nelayan tersebut tiba-tiba dihentikan untuk bekerja tanpa kompensasi.

Seperti dilansir harian ini sebelumnya, awal bulan Maret 2016 ini Dirjen Perikanan Budidaya KemenKP menerbitkan surat edaran, bahwa nelayan berbendera asing tidak diperbolehkan lagi mengangkut hasil budidaya ikan dari Indonesia. Su-

(Suara NTB/ist)

TERTAHAN - Seorang pekerja tengah memberi pakan pada ikan kerapu di keramba budidaya ikan laut di Gerokgak, Singaraja, Bali. Ikan kerapu ini milik nelayan budidaya NTB yang tertahan tidak dapat diekspor karena kapal berbendera asing dilarang mengangkut hasil budidaya ikan laut tersebut. rat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) berbendera asing tidak diperpanjang lagi, sedang mereka yang sedang memegang izin SIKPI-A pun dicabut. Hal ini berimbas terhadap

tidak terangkutnya ikan hasil budidaya ikan dari Indonesia.

Selama puluhan tahun, hasil budidaya ikan yang diproduksi nelayan di NTB diangkut dengan

Serap Gabah, Bulog Berharap Dukungan Pemda Sumbawa Besar (Suara NTB) Bulog telah menyatakan komitmen untuk menyerap serarus persen target 211.000 ton beras hasil produksi petani NTB. Tentu didalamnya perlu dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Dukungan tersebut, kata Direktur Operasional dan Pelayanan Bulog Pusat, Wahyu Suparyono, setidaknya petani yang telah mendapat bantuan sekian banyak alat mesin pertanian dan infrastruktur sektor pertanian lainnya dari pemerintah, bisa dikomunikasikan untuk diberikan separuh hasil produksi petani kepada pemer-

intah, dalam hal ini Bulog.

“Masa sekian banyak bantuan pemerintah, tidak boleh produksinya sebagian petani di berikan kepada Bulog. Ini yang mungkin perlu kita komunikasikan,” kata Wahyu saat mendampingi kunjungan komisi IV DPR RI ke Sumbawa, Selasa (22/3).

Ia menyatakan percaya target tahun ini terpenuhi untuk serapan. Oleh sebab itu, bersama dengan seluruh elemen yang telah diajak bekerjasama, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB di dalamnya, harus memetakan potensi-potensi produksi gabah/beras petani dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa.

“Kalau semua jaringan ini bergerak, dan elemen terkait mem-back up, kami yakin dua ratusan ribu ton tuntas serapannya,” demikian ditegaskan.

Saat ini harga gabah relatif masih tinggi di atas standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Berdasarkan Inpres no 5/2015, Gabah Kering Panen (GKP) harganya Rp 3.700/kg di petani dan Rp 3.750/kg di penggilingan Bulog.

Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.600/Kg di penggilingan Bulog dan Rp 4650/Kg di gudang Bulog. Untuk beras, sesuai acuan HPP harganya Rp 7.300/Kg di gudang Bulog.

Ditanya mengenai harga pembelian, Wahyu mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan HPP. Tentu sebagai operator, acuan tersebut harus dipatuhi.

Artinya, Bulog tetap membeli sesuai HPP dengan kadar air 14 persen, sehingga bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama.

Iapun menyatakan Bulog akan membeli jagung produksi petani NTB. Namun masih menunggu kepastian pemerintah pusat menentukan HPP Jagung.

Sementara Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam pertemuan dengan Komisi IV DPRI meminta agar Bulog bisa menyerap gabah/beras dari NTB 100 persen. Kemudian menyerap jagung dengan harga yang layak, dan bisa mengawal jangan ada kebijakan yang kontradiktif dengan daerah. (bul)

kapal berbendera Indonesia dari NTB ke pelabuhan Celukan Bawang, Singaraja, Bali. Di pelabuhan itu dilakukan pemeriksaan (check point), untuk selanjutnya kapal berbendera asing datang untuk mengangkut hasil budidaya tersebut untuk ekspor. Surat Edaran dari Dirjen di atas mengkhawatirkan terjadinya perusakan lingkungan kelautan (destructive fishing) kalau kapal asing tersebut masuk ke Indonesia.

Sementara itu, Kepala Bidang Budidaya Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Ir. Sasi Rustandi, M.Si yang dihubungi menyebutkan, pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut dari pengawas perikanan. ‘’Kami harus cek dulu kebenarannya,’’ katanya.

Namun satu hal yang pasti, pengawas perikanan di DKP NTB belum pernah menangkap kapal nelayan berbendera asing,’’ katanya.

Menurut Sasi, pihaknya akan meminta informasi dari DKP kabupaten untuk memahami duduk persoalannya. Katanya, dia dapat memahami keluhan para nelayan budidaya dimaksud. Masalahnya yakni Kemen-KP mengkhawatirkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dengan beragam kemungkinan yang dapat merusak lingkungan kelautan. ‘’Itu aturan dari pusat, dan kita kesulitan untuk intervensi,’’ lanjutnya. ‘’Kita juga merasa kerepotan dengan terbitnya aturan dari KemenKP tersebut, dan merasa agak berat untuk menjelaskannya kepada masyarakat,’’ ujarnya. ‘’J angankan para nelayan budidaya, kami saja di Dinas terkaget-kaget dengan munculnya aturan baru tersebut,’’ demikian Sasi Rustandi. (038/bul)

Urus Izin Dulu PEMKAB Lombok Timur (Lotim) melalui Satpol PP mengharapkan kepada investor yang ingin berinvestasi di Lotim agar terlebih dahulu mengurus izin. Hal itu dkarenakan agar persoalan-persoalan yang bisa menghambat proses investasi bagi investor tidak menuai kendala di kemudian hari.

Kepada Suara NTB, Kasat Pol PP Lotim, Drs. Salmun Rahman, Selasa (22/3) menegaskan jika Pemda Lotim bukannya mempersulit para insvestor yang ingin berinvestasi di Lotim. “Kita bukannya mempersulit, namun kita harapkan mereka mengurus izin dulu sebelum membangun,” jelasnya menyusul penghentian pembangunan tower yang dilakukan di Kembang Kuning Desa Kembang Sari beberapa waktu lalu.

Dalam pembangunan tower yang dilakukan oleh PT Telkom itu, katanya, mereka hanya menerima tanda terima permohonan berkas, akan tetapi mereka mengangggap jika dengan diterima permohonan berkas itu mereka sudah bisa melakukan pembangunan. Sehingga itulah yang menjadi dasar mereka untuk melakukan pembangunan.

Selain itu, katanya, masalah pembangunan tower juga merupakan masalah yang sensitif. Sehingga, lokasi pembangunan juga harus mempertimbangkan masyarakat setempat yang terkena dari radiasai tower tersebut. Seharusnya, sebelum segala macam izin itu belum keluar dari Badan Pusat Perizinan Terpadu (BPPT) Lotim. Investor yang ingin berinvestasi di Lotim tidak boleh melakukan aktivitas apapun termasuk melakukan pembangunan.

“Memang untuk pembangunan tower yang sudah kita hentikan bebepa waktu lalu itu mereka sudah mengantongi izin prinsip, namun izin-izin yang lain belum turun dan sedang diurus, akan tetapi pihak perusahaan langsung melakukan pembangunan,”ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Satpol PP mengimbau kepada masyarakat yang tidak setuju dari pembangunan tower itu berdekatan dengan pemukimannya, ia diminta agar menyuarakan hal tersebut secara baik-baik tanpa adanya tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan. “Tidak hanya pembangunan tower, investor yang ingin berinvestasi dalam bentuk apapun kalau belum mengantongi izin pasti akan kita tertibkan,” tegasnya. (yon)

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

Ukur Kemampuan Pejabat PEMKAB Lombok Timur (Lotim) melakukan assesment terhadap seluruh pejabat eselon II, Selasa (22/ 3). Kegiatan ini merupakan upaya mengetahui tingkat kemampuan dan kompetensi para pejabat yang dilakukan tim independen.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lotim, Muhammad Munir, menjelaskan, assessment para pejabat eselon II yang sebagian besar merupakan pimpinan SKPD (Suara NTB/dok) Muhammad Munir lingkup Pemkab Lotim ini mengacu kepada Undangundang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Assessment juga ditujukan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pejabat eselon II. Sejauh ini Bupati Lotim ingin mengetahui apakah para pembantunya dalam melaksanakan visi dan misi sudah bekerja maksimal atau tidak.

Hasil assessment, ujarnya, nantinya akan menjadi acuan dari pimpinan untuk melakukan rotasi atau perubahan struktur kepemimpinan. Dari hasil assessment, lanjutnya, akan dapat tergambar kemampuan dari para pejabat. “Ini juga bagian dari penilaian kinerja pejabat,” terangnya.

Bupati dalam hal ini selanjutnya nanti akan mengambil sikap setelah mengetahui hasil assessment. Pertimbangan penentuan jabatan yang akan diisi dipertimbangkan dari hasil evaluasi ini.

Pejabat yang ingin ditempatkan mengisi satu posisi nantinya bisa lebih tepat sesuai dengan kemampuannya. Informasi, dalam waktu dekat bisa saja akan melakukan pergeseran terhadap lanjutnya Informasinya akan dilakukan pergeseran lagi. Selebihnya tentang hal ini menjadi kewenangan sepenuhnya dari Bupati Lotim. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Staf Minim, Dispar KLU Akui Tak Optimal Pungut Retribusi Tanjung (Suara NTB) Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Utara (KLU), hingga kini tak bisa optimal menarik retribusi kepada pada wisatawan yang berkunjung ke 3 Gili, khususnya pada hari libur, Sabtu dan Minggu. Staf pungutan retribusi di pintu masuk Teluk Nara (menumpang di kantor Bounty), hanya bisa bekerja pada hari kerja, Senin - Jumat.

“Sabtu dan Minggu yang memang ramai wisatawannya tidak bisa kita tarik, karena tidak ada staf. Seperti di Teluk Nara, sejak (Bidang Pariwisata) masih di Dinas Perhubungan, retribusi yang terkumpul sebulan hanya Rp 2 juta,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) KLU, H. Muhadi, SH., Selasa (22/3).

Dispar sepertinya harus melakukan lobi ke pemegang kebijakan, agar dapat staf yang

ditugaskan untuk menarik retribusi pada hari libur di mana kunjungan wisatawan sedang ramai. Sebab jika tidak ditempatkan, potensi pemasukan pada hari tersebut tidak akan pernah masuk ke kas daerah.

Sebagaimana diketahui, Dispar KLU menarik retribusi pariwisata dari tiket masuk wisatawan ke objek wisata sesuai regulasi Perda Nomor 5 tahun 2010. Besarannya Rp 2 ribu untuk

wisatawan domestik dan Rp 5 ribu untuk wisatawan mancanegara. Tahun 2015 lalu, angka retribusi yang disetorkan sebesar Rp 350 juta, termasuk Rp 70 juta dari retribusi masuk ke Air Terjun Sindang Gila yang ditarik mulai Agustus 2015. Di sisi lain, Muhadi mencatat jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan tamu menginap pada tahun 2015 sebanyak 535.525 orang, tersebar di Pe-

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Ketua KKB Sabarudin memberikan keterangan mengenai penarikan retribusi bagi wisatawan yang menyeberang ke tiga Gili, Selasa (22/3).

menang, Tanjung dan Bayan.

“Banyak wisatawan mancanegara yang carteran, kadang-kadang mereka ini tidak membayar retribusi karena perjalanannya diurus oleh travel atau guide,” klaim Muhadi.

Guna mengoptimalkan penarikan, Kadis memiliki rencana untuk menambah personel petugas pemungut retribusi di sejumlah titik. Beberapa yang akan disasar dominan pelabuhan kecil yang dioperasikan masyarakat, namun tergolong pintu masuk ilegal, antara lain, pintu masuk Mentigi, Kecinan, Sire, dan Telok Dalem yang kerap digunakan untuk pintu masuk barang.

Terpisah, Ketua Koperasi

Karya Bahari, Sabarudin ditemani Sekretaris Koperasi, Muludin, mengakui pada tahun 2015 lalu menyetorkan retribusi ke kas daerah melalui Dispar sebesar Rp 240 juta dari penarikan wisatawan pulang (keluar) dari 3 Gili ke Bali, dan rataan Rp 10 - 15 juta per bulan dari penjualan tiket masuk di Pelabuhan Bangsal.

“Kita sudah minta agar Dinas Pariwisata menyiapkan staf untuk stand by di pos Bangsal dan pos Gili. Sampai sekarang belum dipenuhi karena alasan kurang staf. Kami sebenarnya minta staf, agar proses pungutan yang kami lakukan tidak dikonotasikan yang tidak-tidak,” demikian Sabarudin. (ari)

Penerima KIS di Lotim Lampaui Jumlah Penduduk Miskin

Dinas Pariwisata Tinjau Ulang MoU Penarikan Retribusi dengan KKB Tanjung (Suara NTB) Retribusi transportasi sektor pariwisata yang dilakukan sejak November 2014 antara Dishubparkominfo Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan Koperasi Karya Bahari (KKB) akan ditinjau ulang oleh Dinas Pariwisata KLU. Salah satu yang menjadi penekanan adalah masuknya anggaran ke kas daerah yang ditarik oleh KKB untuk wisatawan yang pulang atau keluar dari 3 Gili menuju Bali. Mengingat Perda 5 tahun 2010, hanya mengatur retribusi masuk ke kawasan wisata masing-masing Rp 2 ribu untuk wisatawan domestik dan Rp 5 ribu untuk wisatawan mancanegara.

Kepala Dinas Pariwisata KLU, Muhadi, SH., Selasa (22/ 3), mengakui masih mempertimbangkan untuk melanjutkan MoU (Nota Kesepahaman) yang disepakati Dishubparkominfo dengan KKB. Pasalnya, hingga saat ini penarikan yang disepakati pihak asosiasi angkutan kepada wisatawan belum memiliki dasar hukum. Yang ada dasar hukumnya, adalah retribusi masuk ke kawasan pariwisata sesuai Perda 5 tahun 2010.

“MoU dibuat untuk titip penjualan tiket masuk ke 3 Gili di Koperasi. Ini yang akan kita luruskan ke Koperasi, harus punya legalitas. Tidak bisa MoU dijadikan alasan untuk menarik retribusi wisatawan yang keluar dari 3 Gili, orang mereka mau pulang,” ungkap Muhadi.

Mantan Kabag Hukum Setda KLU ini mengisyaratkan akan lebih berhati-hati menyikapi masuknya dana yang ditarik KKB, khususnya dari wisatawan yang keluar. Untuk mendukung legalitas lebih lanjut, maka perlu menurutnya, Perda 5 tahun 2010 diperjelas kembali melalui Peraturan Bupati.

Sebagaimana dijelaskan, Ketua KKB, Sabarudin, koperasi telah menyetorkan “retribusi” ke kas daerah sebesar Rp 20 juta per bulan sejak MoU, November 2014 lalu dengan Dishubparkominfo. Dana itu ditarik koperasi melalui 14 fast boat yang beroperasi rute 3 Gili - Bali (sekali trip).

Sementara dari karcis masuk resmi, KKB yang dipercaya Pemda KLU, KKB juga menyetorkan retribusi. Besarannya bervariasi, antara Rp 10 juta sampai Rp 15 juta, bergantung dari fluktuasi pengunjung. Dalam sekali pungut, KKB menarik 3 jenis biaya dalam 1 tiket karcis masuk ke 3 Gili, yaitu tarif angkutan Rp 15 ribu (tujuan Gili Trawangan), ditambah Rp 2 ribu atau Rp 5 ribu (komponen retribusi sesuai Perda 5 tahun 2010), dan Rp 2.500,- retribusi untuk Syahbandar Bangsal Pemenang.

Ia mengakui, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan Dispar KLU untuk membahas potensi kenaikan setoran dari besaran Rp 20 juta yang telah disetorkan sejauh ini.

Menyikapi hal itulah, Kadispar KLU, juga mengisyaratkan untuk segera bertemu pengurus KKB. Agar jangan sampai, kas daerah justru menperoleh dana dari sumber yang tidak resmi.

Terpisah, Kabid Pendapatan pada Dispenda dan Aset Daerah, Vidi Eka Kusuma, MM., mengklaim tidak mengetahui bagaimana mekanisme penarikan Rp 20 juta sebulan oleh SKPD terkait. Pihaknya di Dispenda, lebih banyak mencermati nilai yang disetor disandingkan dengan jumlah tiket yang terjual. (ari)

Halaman 4

(Suara NTB/rus)

SERAH TERIMA - Sekda Lotim, H. Rohman Farly memberikan cinderamata pada Sekda Bengkulu Utara Idrus Said Albar, Selasa (22/3).

Selong (Suara NTB) Penerima kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melampaui jumlah penduduk miskin. Total pemilik kartu JKN di Lotim 803.862 atau sebanyak 68 persen dari penduduk Lotim, dari jumlah itu sebanyak 686.930 JKN PBI Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, drg. Asrul Sani, mengungkapkan, jika mengacu pada data penerima KIS tersebut, maka tercatat hampir 60 persen penduduk Lotim miskin. “Satu sisi ini baik, karena masyarakat miliki layanan kesehatan gratis, tapi masih banyak juga yang ingin ikut kepesertaan JKN,” terangnya dalam sebuah pertemuan di pendopo Bupati Lotim, Selasa (22/3). Pihaknya masih menilai masih ada yang salah terhadap data penerima KIS JKN ini.

Kepala Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial (BOBS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Timur, Mohammad Sabrun dikonfirmasi terpisah membenarkan fakta ini. Menurutnya, jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS adalah 19,07 persen atau sekitar 252 ribu.

Sementara data penerima KIS tidak saja dari yang miskin. Tapi juga masuk katagori yang kurang mampu dalam penanganan masalah kesehatan. ‘’Terpenting semua yang miskin tidak mampu ini masuk data,’’ ujarnya.

Selain itu, ungkapnya, pihaknya ingin menambah lagi jumlah penerima KIS PBI. Dalam hal ini, pihaknya sudah mengusulkan sekitar 47.998 orang penambahannya. Jumlah itu diperoleh dari data-data yang diajukan baru yang termasuk kategori kurang mampu, seperti banyak mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Tidak hanya itu, ada data penderita gizi buruk, penyandang masalah kesehatan sosial (PMKS) yang juga belum masuk. Penambahan usulan jumlah penerima KIS ini katanya bukan berarti tambah orang miskin. Akan tetapi, Pemkab Lotim berusaha untuk memberikan ruang bagi yang tidak mampu. “Belum tentu dipakai juga kartu itu, kan dipakai saat sakit saja,” katanya.

Sabrun menyatakan, ia ingin semua masyarakat Lotim yang berhak harus dapat KIS PBI, tidak terkecuali yang tinggal di daerah terisolir. “Kita jangan buat masyarakat susah,” ujarnya. (rus)

Selong (Suara NTB) – Aparat Polres Lotim, Selasa (22/3) menggelar Apel Deklarasi Zona Bebas Calo di Wilayah hukum Polres Lotim. Deklarasi zona bebas calo itu dilakukan untuk meminimalisir aksi percaloan yang terjadi.

Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM, mengatakan, pelaksanaan apel bebas calo yang dilakukan merupakan salah satu bukti dan implementasi dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang mengurus surat-surat kendaraan bermotor. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi rencana aksi program bersih pada Satpas dan Samsat yang ukuran keberhasilannya bisa dilihat dari tidak adanya calo dari unit-unit pelayanan Satpas dan Samsat.

“Kita juga menuntut supaya pelayanan dilakukan dengan transparan, sehingga mudah dipahami oleh petugas, termasuk oleh masyarakat penerima layanan,” ungkap kapolres.

Ia berharap adanya deklarasi ini tidak ada lagi oknum yang berpraktik menjadi calo.

Bahkan, penerapan dan deklarasi Zona Bebas Pencaloan di segala unit pelayanan masyarakat di Lotim seperti Satpas dan Samsat itu sudah ditandatangani Direktur Lalu Lintas Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Edi Ciptianto, MSi. Dalam kesempatan itu, Kapolres juga memberikan penghargaan kepada anggota Polres Lotim yang telah mengemban amanah dengan baik serta memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap institusi Polri. (yon)

Bengkulu Utara dan Poltekkes Jayapura Studi Polres Lotim Deklarasi Banding di Lotim Zona Bebas Calo

Selong (Suara NTB) Pemkab Bengkulu Utara dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Jayapura Papua melakukan studi banding ke Pemkab Lombok Timur (Lotim). Kehadiran tamu Lotim ini ingin mengetahui dalam penanganan masalah kesehatan. Dari Bengkulu Utara dipimpin Sekda Drs. Idrus Said Albar. Kehadiran mereka diterima Sekda Lotim H. Rohman Farly dan pimpinan SKPD lainnya.

Sekda Bengkulu Utara Idrus Said Albar, dalam penyampaiannya ingin melihat praktik penggunaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas yang ada di Lotim.

Informasi yang didengar, seluruh puskesmas di Lotim sudah bekerjasama dengan JKN. Hal inilah yang ingin dipelajari di Lotim. Apalagi Bengkulu Utara memiliki 22 puskesmas.

Diakuinya, dipilihnya Lombok, karena dinilai sudah banyak kemajuan. Selain itu, lanjutnya, dirinya ingin jadi orang Indonesia seutuhnya dengan mengunjungi Lombok. ‘’Dulu, tidak dikatakan orang Indonesia kalau belum mengunjungi Bali. Sekarang belum Indo-

nesia kalau belum ke Lombok,’’ selorohnya.

Sementara Pembantu Direktur I Poltekkes Jayapura PoIray Ngaridita memaparkan tujuannya, ingin melakukan PPL para mahasiswa Poltekkes selama 3 minggu di Lotim. Pilihannya ke Lotim karena sejauh ini Lotim dinilai cukup berhasil menurunkan angka kematian ibu dan anak (AKI). Sementara kondisi di Jayapura Papua ini masih tinggi kasus AKI. “Kita minta jangan ada yang dirahasiakan ilmunya. Daerah Papua, seperti Mimika merupakan daerah kaya raya. Akan tetapi penduduknya miskin,’’ ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Sekda Lotim, H. Rohman Farly yang menerima rombongan dari dua daerah siap membagi ilmu. Menurutnya, berbagi ilmu akan semakin menambah ilmu pula. Diakuinya, JKN di Lotim dimiliki 803.862 jiwa atau lebih dari 68 persen dari penduduk Lotim. ‘’Jumlah ini terdiri dari PBI pusat sebanyak 686.930, Non PBI 44.327. Pekerja penerima upah 52.633. Pensiunan 9.812 orang dan PBI dari sharing dana pemerintah sebanyak

10.081 Jiwa. Saat ini Lotim memiliki 29 puskesmas.

Tahun 2016 ini akan bertambah menjadi 32 puskesmas,’’ ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Lotim yang mendampingi sekda, drg. Asrul Sani, menegaskan, seluruh puskesmas di Lotim ini merupakan puskesmas perawatan. Menurutnya, ada terdapat 1.728 posyandu tersebar di 254 desa kelurahan se Lotim. Soal kasus AKI disebut masih berada di atas rata-rata nasional, yakni 105/100 ribu kelahiran. Sedangkan data nasional 102/ 100 ribu kelahiran.

Dari sisi tenaga medis, jumlah penduduk Lotim yang besar ini terlihat berbanding lurus dengan jumlah tenaga yang banyak dan jumlahnya saat ini mencapai 3.119 orang.

Hanya saja, terjadi kekurangan tenaga dokter, khususnya dokter gigi. Di mana dari 29 puskesmas, baru terisi hanya 11 puskesmas. Namun, pihak Pemkab Lotim mensiasatinya dengan merekrut tenaga kontrak, namun yang daftar belum cukup, karena banyak berasal dari dokter umum. (rus)

(Suara NTB/ist)

REWARD - Kapolres Lotim, Karsiman, memberikan reward kepada anggota Polres Lotim yang telah menjalankan amanah dengan baik usai memimpin apel deklarasi bebas calo di Mapolres Lotim, Selasa (22/3).

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

Data Eks Warga Gafatar ENAM warga eks Gafatar asal Lombok Barat (Lobar) dipulangkan, Selasa (22/3) dari Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Ke enam orang ini masih ditampung di provinsi untuk dilakukan pendataan mengenai daerah asal dan dipulangkan. Menyikapi kepulangan warga eks Gafatar ini, pemda Lobar pun akan melakukan pembinaan.

Plt Kesbangpol Lobar, Ahdiat Subiantoro, mengaku, saat ini warga eks Gafatar ini akan ditampung dulu di provinsi selama seminggu. Setelah itu dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

Terkait langkah pemda, pihaknya sudah melaporkan ke Asisten I Setda Lobar. Nanti Asisten I Setda Lobar berkoordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk penanganannya. Dalam hal ini, warga eks Gafatar tetap akan dibina oleh Pemda, paling tidak katanya mengkondisikan masyarakat mengenai tempat tinggal warga agar tidak melakukan tindakan berlebihan.

Dalam melakukan penanganan warga eks Gafatar ini, jelasnya, SKPD akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan, desa setelah dipulangkan. Saat ini, katanya, terpenting mengantisipasi adanya reaksi dari masyarakat di mana mereka tinggal.

Berdasarkan surat dari Pemda Kutai Kertanegara tertanggal 3 Maret yang ditembuskan ke Pemda Lobar dalam hal ini Kesbangpol, kepulangan warga eks Gafatar ini merujuk surat Plt Sekda Kutai Kertanegara tertanggal 4 Februari 2016 perihal pemulangan anggota eks Gafatar.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Pemda setempat, terdapat warga eks Gafatar asal NTB sebanyak 28 KK atau 78 jiwa. Dari jumlah ini, enam orang dari Lobar. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

SKPD Penyebab Proyek Molor akan Disanksi Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar), H. M. Taufiq menyatakan, jika sampai bulan ini asistensi proyek masih lambat, dikhawatirkan terjadi pengerjaan proyek molor. Imbasnya, akan terjadi proyek terlambat tahun ini. Karena itu, sekda mengingatkan lebih awal ke SKPD yang memiliki proyek harus segera menyelesaikan proses persiapan.

SKPD yang dinilai menghambat bakal dijatuhkan sanksi tegas. Termasuk, SKPD yang menjadi kendala asistensi proyek, sehingga menyebabkan proses asistensi menjadi lamban yang berimbas molornya pengajuan dokumen tender ke ULP. “SKPD yang memiliki proyek molor tahun ini bakal dijatuhkan sanksi tegas. Termasuk SKPD menghambat pada proses asistensi nanti akan dievaluasi dan disanksi,” tegas Sekda ditemui di kantornya, Selasa (22/3).

Ia menegaskan, pimpinan

dalam hal ini Plt Bupati tidak ingin ada proyek terlambat tahun ini. Karena itu, sejak awal pihaknya mengingatkan SKPD bergerak cepat. Seperti, persiapan eksekusi proyek fisik harus dipersiapkan oleh SKPD. Termasuk yang menentukan adalah tahap asistensi proyek harus diseriusi SKPD. Sebab sejauh ini, proses asistensi lamban disebabkan SKPD kurang serius mengurus dokumen proyek yang perlu diasistensi. Karena itu, terkait kendala di lapangan sehingga

proses asistensi lamban akan dibahas bersama SKPD. Menurutnya, jika SKPD mau pengerjaan proyek cepat dimulai, maka tentunya asistensi harus cepat juga. “Ini harus berjalan paralel, kalau satu berjalan sementara yang lain terkendala akan menghambat. Kalau sampai Maret ini masih lambat saja, dikhawatirkan proyek akan molor,” kata Sekda.

Terkait kendala asitensi ini harus segera disampaikan oleh SKPD untuk mencari jalan keluar penyelesaiannya. Sebab jika

(Suara NTB/dok)

TNI Ancam Bongkar Pangkalan Miras di Kawasan Wisata

Ribuan PJU di Loteng Direvitalisasi Praya (Suara NTB) Tidak kurang dari 2.861 lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal direvitalisasi dan ditata ulang. Mengingat banyak lampu PJU yang dipasang tidak sesuai dengan standar yang ada, terutama dalam hal penggunaan lampu yang dinilai terlalu besar.

Akibatnya, beban daya listrik karena keberadaan lampu PJU di Loteng menjadi begitu besar. Di satu sisi justru masih banyak daerah di Loteng yang belum memiliki lampu PJU. “Dengan adanya revitalisasi ini, beban daya karena PJU bisa dimaksimalkan,” ungkap Kepala PLN Rayon Praya, H.L. Mulyadi, Selasa (22/3).

Walau beban dayanya masih tinggi. Tetapi keberadaan PJU lebih merata. Tidak kemudian hanya terkonsentrasi di satu atau beberapa wilayah saja. Sementara banyak wilayah yang belum memiliki PJU. Ironisnya, daerah-daerah tersebut tergolong daerah rawan aksi kejahatan, terutama di sepanjang jalur selatan menuju kawasan wisata.

“Polanya, PJU yang sudah ada tidak dibongkar kemudian dipindahkan ke lokasi lain. Tapi watt lampunya yang dikurangi. Sehingga bebannya yang tersisa bisa digunakan untuk pemasangan PJU di lokasi yang lainnya,” terang Mulyadi.

Ia menjelaskan, dari hasil identifikasi yang dilakukan pihaknya menemukan ada PJU yang menggunakan lampu dengan daya hingga 1.000 watt. Padahal kalau watt lampu tersebut dikurangi menjadi 100 watt saja, maka beban daya yang tersisa dari satu lampu itu bisa digunakan untuk 9 PJU lainnya yang juga membutuhkan PJU. Disinggung kapan revitalisasi dan penataan PJU akan dilakukan, Mulyadi mengatakan, rencananya mulai minggu ini juga. Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng terkait rencana ini. “Eksekusinya nanti ada di tangan Dinas PU dan ESDM, kita hanya membantu,” tegasnya. (kir)

sampai bulan ini masih ada yang terlambat, maka diperkirakan kemungkinan pengerjaan proyek mengalami keterlambatan.

Karena itu, jika titik lemahnya pada proses asistensi, maka harus dipercepat cari solusi.

Ia menyayangkan hasil evaluasi Bagian Pembangunan Setda Lobar, dari ratusan paket proyek baru sebagian kecil saja yang sudah tuntas. Terkait itu, pihaknya akan memanggil bagian pembangunan dan SKPD terkait untuk membahas bersama terkait apa langkah yang harus dilakukan mengatasi masalah ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lobar, Ir. Sakri tak mau dipersalahkan dalam proses asistensi proyek yang dinilai lamban. Dinas terkait mengklaim proses atensi

dokumen proyek bisa selesai cepat, jika SKPD serius mengawal pengajuan asistensi proyeknya ke dinas terkait. Namun, faktanya, justru SKPD kurang serius mengawal dokumen proyek yang diasistensi ke Dinas PU. Bahkan, ungkapnya, ada SKPD yang hanya menyerahkan surat permohonan asistensi saja, namun tak dilengkapi isi dokumen yang perlu diasistensi, seperti gambar, RAB dan persyaratan teknis lainnya.

“Kami tidak mau seolah dijadikan pembuangan saja, SKPD menyerahkan surat permohonan asistensi saja tanpa dilengkapi dokumen, terus ditinggal begitu saja oleh SKPD. Masak PU saja disalahkan, seolah-olah mempermainkan dinas lain,“ ungkapnya. (her)

Perda Bermasalah, Pemda Diminta Pro Aktif

Ahdiat Subiantoro

Praya (Suara NTB) Jajaran Kodim 1620/ Lombok Tengah (Loteng) mengancam bakal membongkar paksa, pangkalan minuman keras (miras) yang berada di kawasan wisata Pantai Kuta. Keberadaan pangkalan ini disinyalir sebagai salah satu pemicu munculnya aksi kejahatan di kawasan wisata tersebut.

Dandim 1620/Loteng, Letkol. Inf. Arie Trie Hedhianto, kepada wartawan, Selasa (22/3), mengaku, pihaknya sudah berhasil mengidentifikasi dua pangkalan miras di kawasan Kuta. Pangkalan miras itulah yang selama ini menjadi pusat peredaran miras di kawasan wisata.

“Dan, setelah dipelajari keberadaan pangkalan miras tersebut ternyata menjadi salah satu pemicu maraknya aksi kejahatan di kawasan wisata andalan Loteng tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya baru memberikan peringatan saja kepada pemilik dan pengelola pangkalan miras. Di mana pemilik sudah berjanji akan membongkar dan menutup sendiri pangkalan miras miliknya. “Jadi kita tunggu, kalau ternyata pemilik pangkalan tidak mau membongkar sendiri, dengan terpaksa kita (TNI, red) yang membongkarnya,” tegasnya.

Terbongkarnya lokasi pangkalan miras, setelah pihaknya menggelar kegiatan minggu militer di Desa Pujut sejak awal pekan kemarin.

Pihaknya mensinyalir masih ada pangkalan-pangkalan miras lainnya, sehingga terus melakukan penyisiran dan pengawasan.

Arie menegaskan, kegiatan minggu militer merupakan kegiatan rutin bulannya yang digelar jajarannya. Selain sebagai wahana mengasah kemampuan anggota TNI, juga untuk membantu pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama terkait persoalan keamanan.

Pihaknya pun berharap apa yang menjadi hasil dari kegiatan minggu militer bisa menjadi bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan, khususnya di bidang keamanan. “Pemkab Loteng sudah mencanangkan program aman dan nyaman pada 100 hari kerja pertama. Dan, kita sudah mendahului lebih awal. Supaya ada acuan bagi pemerintah daerah dalam mensukseskan program 100 hari kerjanya,” tambahnya. (kir)

Halaman 5

(Suara NTB/kir)

ISI DAFTAR - Wabup Loteng, L.Pathul Bahri, sedang mengisi daftar isian pajak saat peluncuran fasilitas e-filing di kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, disaksikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, Niko Herianto (kiri), Selasa (22/3).

Pejabat Loteng Diminta Jujur Bayar Pajak Praya (Suara NTB) Kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak di kalangan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui masih perlu untuk ditingkatkan. Tidak terkecuali di kalangan pejabat lingkup Pemkab Loteng. Untuk itu, para pejabat lingkup Pemkab Loteng diminta jujur dan patuh dalam membayar pajak.

“Pejabat publik di daerah ini harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat. Dengan patuh serta jujur membayar pajak,” pinta Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, saat menyerahkan SPPT tahunan perseorangan ketika peluncuran e-filing di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, Selasa (22/3).

Menurutnya, setiap warga negara yang sudah memiliki penghasilan tetap wajib hukumnya untuk membayar pajak.

Terutama lagi para pejabat publik yang sebagian besar pendapatannya berasal dari Negara, sehingga sudah menjadi keharusan para pejabat juga patuh dan jujur membayar pajak.

Pathul mengatakan, pajak memiliki peran sangat penting dalam mendukung pemban-

gunan di daerah ini khususnya. Karena hampir sebagian besar anggaran yang digunakan untuk membangun berbagai fasilitas umum, bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Terlebih Loteng memiliki tingkat ketergantungannya terhadap anggaran pusat masih sangat tinggi.

“Tahun 2016 ini alokasi APBD Loteng ditargetkan sebesar Rp 1,8 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, Rp 160 miliar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sisanya bersumber dari anggaran pusat,” terangnya.

Sementara anggaran pusat sumbernya berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.

“Jadi sangat penting, bagi masayarakat dan pejabat publik didaerah ini untuk patuh membayar pajak. Karena sumber utama pembiayaan pembangunan berasal dari pajak,” tambahnya.

Menurutnya, jika masyarakat malas atau enggan membayar pajak, maka bisa mengganggu sumber pemasukan negara. Kalau pemasukan negara sudah terganggu, maka jalannya pembangunan di daerah juga ikut terganggu, karena ang-

garannya juga terganggu. “Jadi pajak dibayar bukan untuk negara, tetapi kembali kepada masyarakat,” tandas Pathul.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya, Niko Herianto, menegaskan, secara umum pajak memainkan peran yang paling besar dalam hal pemasukan negara. Di mana hampir 74 persen dari total pendapatan negara, bersumber dari hasil pajak, sehingga pajak memiliki peran vital dalam mendukung jalannya pembangunan secara menyeluruh.

“Tahun ini negara menargetkan pemasukan dari pajak mencapai Rp 1.300 triliun lebih.

Inilah yang nantinya akan disalurkan kembali ke daerah-daerah untuk membiayai pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Khusus untuk Loteng, Niko mengaku kontribusi pajak masih kecil, yakni baru sekitar Rp 128 miliar lebih. Padahal jika melihat dana perimbangan pusat yang masuk di Loteng, jumlah menjadi lebih dari Rp 1 triliun. Dengan kata lain, pemasukan bagi negara dalam hal pajak belum sebanding dengan dana perimbangan pusat yang digelontorkan ke Loteng. (kir)

Begal Wisatawan Asing di Sekotong Dibekuk Giri Menang (Suara NTB) Pelaku begal terhadap wisatawan asing asal Prancis Henri Michel Joseph berhasil dibekuk anggota Polsek Sekotong, Senin (21/3) sekitar pukul 12.30 Wita. Saat ditangkap, pelaku inisial J alias A asal Pujut Lombok Tengah sempat melakukan perlawanan terhadap aparat, namun polisi berhasil meringkus pelaku. Kini pelaku mendekam di tahanan Polres Lobar. Sedangkan dua rekan pelaku yang diduga ikut serta melakukan aksi masih diburu polisi.

Kapolsek Sekotong, AKP Nurdin, menjelaskan, penangkapan dilakukan di daerah Dusun Pengantap Desa Buwun Mas. Saat itu, ujarnya, Kanit Reskrim Polsek Sekotong ber-

sama dua anggota reskrim memperoleh informasi keberadan pelaku di wilayah Pengantap. Lalu, pihaknya bergerak melakukan pengejaran terhadap pelaku yang dicurigai.

Saat anggota mencoba melakukan penangkapan, pelaku mencoba melakukan perlawanan.

Namun karena jumlah personel yang diterjunkan lebih banyak, pelaku berhasil diringkus.

Aparatnya lalu melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sepeda motor yang dibawa. Setelah diperiksa, ternyata sepeda motor sesuai dengan milik korban wisatawan yang dirampas pelaku. Setelah berhasil membekuk pelaku, anggota pun mengamankan pelaku berikut barang bukti ke Polsek Sekotong. “Sementara

barang bukti lain seperti alat selancar diduga dijual di sekitar Buwun Mas,” jelasnya.

Sesampai di Polsek Sekotong, ujarnya, pihaknya melakukan interogasi terhadap pelaku.

Pelaku pun mengakui perbuatannya. Namun, pelaku mengaku tidak sendiri, karena ada 4 pelaku lain. Dari pengakuan pelaku ini, pihaknya lalu bergerak melakukan pengembangan. Tim bergerak menuju wisata Kuta Lombok Tengah dan berhasil menangkap K salah satu rekan dari pelaku.

Ia menambahkan, pelaku K merupakan target operasi Polsek Sekotong, sebab setiap kejadian pencurian di sekitar Desa Buwun Mas diduga diotaki oleh pelaku. Sedangkan dua pelaku yang buron masih dilakukan pengejaran. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Ketua Badan Pembentukan Perda (Baperda) DPRD Lombok Barat (Lobar), H. Wahid Syahril meminta Pemda Lobar pro aktif meminta hasil evaluasi Kemendagri menyangkut 4 perda bermasalah di Lobar. Perda bermasalah ini perlu dibahas segera untuk mengetahui letak persoalannya. Dewan sampai saat ini belum mengetahui item mana saja pada perda tersebut bermasalah. ‘’Perda bermasalah ini dikhawatirkan menghambat operasional di lapangan, sebab Perda ini bertentangan dengan aturan di atasnya.

Dijelaskan, mengacu struktur perundang-undangan, jika aturan dibawahnya bertentangan dengan aturan di atasnya, maka perlu disesuaikan dengan aturan di atasnya,’’ jelasnya.

Diakuinya, Perda itu dinilai bermasalah menurut hasil evaluasi Kemendagri bukan letaknya pada kekeliruan pada waktu pembahasan. Sebab, pada proses pembahasan dan setelah disahkan Perda ini dievaluasi oleh pemprov. Hasil evaluasi pemprov pun tidak ada masalah, sehingga untuk ditetapkan menjadi Perda. Selain itu, perda ini dibuat mengacu UU dan PP. Menurutnya, kemungkinan yang dinilai, karena item pasal dalam Perda itu ada yang kurang relevan dengan aturan

di atasnya., sehingga perlu dirincikan. Dalam hal ini, DPRD Lobar akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Lobar untuk segera menindaklanjuti. Selain ada perda bermasalah, Pemda juga perlu meng-update, perda yang kurang relevan dengan aturan di atasnya. Termasuk, beberapa perda yang sudah disahkan, namun kurang efektif.

Baperda, katanya, akan melakukan evaluasi apa penyebab, sehingga operasional perda ini kurang maksimal di lapangan. Ia menilai, ada beberapa perda yang belum efektif, termasuk Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). “Kami melihat di tempat pendidikan, pelayanan kesehatan dan tempat ibadah masih banyak yang merokok,” kritiknya.

Ia menilai Pemda ini kurang gereget melaksanakan perda yang sudah disahkan dengan dewan. Karena itu, pimpinan daerah diminta mendorong jajarannya mengefektifkan pelaksanan perda di bawah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, H. M Nursaid, belum bisa bersikap terkait perda bermasalah. Sebab, sampai saat ini pihaknya belum memperoleh hasil evaluasi Kemendagri secara resmi. Ia mengaku, baru mengetahui dari media. Setelah menerima hasil evaluasi, pihaknya akan mengkaji dan membahas bersama dewan lain. (her)

Alat ’’Sound System’’ Masjid Dasan Tapen Dicuri Giri Menang (Suara NTB) Pelaku pembobol masjid di Desa Dasan Tapen inisial EH (22) Warga Sayang Sayang Mataram dibekuk Satuan Reskrim Polres Lombok Barat (Lobar). EH ditangkap diduga terlibat pencurian alat elektronik sound system Masjid Annas di Dusun Dasan Tapen. Tersangka ditangkap di wilayah Sayang Sayang. Kini pelaku mendekam di tahanan Polres Lobar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kapolres Lobar melalui Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo, menjelaskan, kasus ini bermula dari adanya warga Dusun Dasan Tapen atas nama Safaruddin (44) yang melapor ke Polsek Gerung hari Jumat (18/ 3) pukul 11.30 Wita. Kronologi kejadian pencurian elektronik masjid pada Kamis (10/ 3) sekitar pukul 10.00 Wita.

Seminggu kemudian pihak masjid melaporkan ke aparat, ketika ada orang meninggal dan akan menggunakan sound system di lokasi pemakaman.

Saat itu, ujarnya, salah warga setempat atas nama Muhlis pergi ke masjid untuk mempersiapkan shalat jenazah. Setiba di masjid ia masuk ke dalam masjid. Warga ini kaget tidak menemukan keberadaan mixer, sound system yang biasa ditaruh dalam

masjid. Mengetahui alat elektronik tidak ada, Muhlis pun bergegas kembali menuju rumah duka menyampaikan hal tersebut ke warga lain.

Mendengar hal tersebut, lanjutnya, warga sekitar langsung terjun mencari pelaku pencurian. Rupanya, aksi pelaku pencurian sempat terlihat dan masih diingat oleh beberapa warga. Berdasarkan informasi warga yang melihat, dua lelaki mencurigakan keluar dari masjid. Mereka terlihat mengendarai sepeda motor Vario. Lelaki yang dibonceng menggendong tas ransel yang diduga berisi mixer. Mereka lari menuju arah Selatan menuju jalur bandara 1. “Atas laporan itu lalu kami melakukan pelacakan,” katanya.

Pihaknya melakukan pencarian terhadap keberadaan pelaku. Hasil pengembangan dari polsek Gerung, menemukan pelaku di daerah Sayang Sayang Mataram. Lalu pihaknya menangkap pelaku tanpa perlawanan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menemukan barang bukti saat penggeledahan di rumah tersangka, di Lendang Re. “Sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran.

Saat ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan tersangka lainnya masih buron,” tandasnya. (her)

Bebaskan Lahan, Pusat Diminta Konsisten Praya (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng), L. Pathul Bahri, S.IP, berharap pemerintah pusat bisa konsisten dengan komitmennya terkait kesanggupan penyiapan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan untuk pembangunan Dam Mujur. Dengan begitu proses pembebasan lahan dan pembangunan Dam Mujur bisa terwujud.

“Prinsipnya kita siap dan sanggup menyiapkan anggaran khusus pembebasan lahan Dam Mujur. Dan, pemerintah pusat juga kita harapan

konsisten dengan komitmen untuk ikut membantu biaya pembebasan lahan,” tegasnya pada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (22/3).

Menurutnya, pembangunan Dam Mujur merupakan proyek yang sudah lama dinanti oleh pemerintah daerah untuk bisa terwujud. Apalagi dampaknya begitu besar bagi masyarakat, khusus para petani di wilayah Loteng bagian selatan. Karena dengan keberadaan Dam Mujur ini nantinya, lahan-lahan pertanian di wilayah selatan akan bisa terairi dengan baik. “Ka-

lau menanggung seluruh anggaran pembebasan lahan dengan kondisi anggaran daerah jelas kita tidak mampu. Tapi kalau 20 sampai 25 persen, kita sanggup,” ujarnya.

Diakuinya, pembangunan Dam Mujur ini banyak program yang harus dikorbankan.

Tapi demi kepentingan yang lebih luas, bukan persoalan jika kemudian anggaran untuk program lain dialihkan untuk membiayai pembebasan lahan. ‘’Toh, manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri,’’ ujarnya. (kir)

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

Parlementaria

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Reses Anggota Dewan Dapil V

Beri Tawaran Solusi atas Sejumlah Masalah Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam laporan hasil masa reses pertama seperti disampaikan dalam sidang paripurna, anggota DPRD Sumbawa dari Dapil V masih menemukan sejumlah masalah di lapangan.

Yang harus segera direspon dan menjadi perhatian bersama.

Sekaligus memberikan tawaran solusi atas beberapa persoalan dimaksud kepada pemerintah.

Sebagaimana disampaikan Juru bicara Dapil V, Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, beberapa masalah dimaksud, kualitas sarana dan prasarana sekolah masih ditemui kondisi sekolah yang kurang layak, tempat ibadah yang belum tuntas pembangunannya, masih minimnya kuantitas dan kualitas sumberdaya kesehatan, kompetensi tenaga kerja yang masih rendah, serta terbatasnya kesempatan kerja. Masalah infrastruktur seperti kondisi jalan lingkungan yang rusak parah, masyarakat kesulitan air bersih dan irigasi

teknis yang tidak lancar, kondisi pemukiman yang masih kumuh, rusaknya aspal jalan menjadi masalah baru karena jalan berlubang dan berbatu. Dan masih ada daerah yang terisolir karena terputusnya akses jalan dan jembatan. Persoalan terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung program ekonomi seperti minimnya pembangunan jalan usaha tani, jalan usaha produksi, cekdam yang tidak berfungsi, minimnya ketersediaan alat dan mesin pertanian, keterbatasan akses permodalan usaha peternakan, pertanian, perikanan dan UMKM. Persoalan sosial dan non fisik yang perlu penanganan secara cepat dan serius seperti, keluhan atas pelayanan BPJS yang tidak cepat dan berbelitbelit dan keluhan pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang belum dapat dipergunakan dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas, pemadaman bergilir yang tidak terjadwal atau tanpa pemberitahuan sebelumnya, persoalan kesulitan sinyal

IISBUD Siap Tempati Gedung Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Institut Ilmu Sosial dan Budaya Samawa Rea (IISBUD Sarea) terus melakukan pembenahan, terutama dari sisi infrastruktur kampus. Gedung baru siap ditempati pada 2017 mendatang.

Rektor IISBUD Sarea, Ahmad Yamin, S.H, M.H, kepada Suara NTB, IISBUD Sarea yang baru mendapat izin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 373/E/O/ 2014 tertanggal 27 Agustus 2014, kini sedang membangun lokal kelas agar men(Suara NTB/ind) jadi kampus yang siap berAhmad Yamin saing, baik tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Pada 13 Maret lalu telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan satu gedung dengan kapasitas tiga ruang kelas di kampus baru di wilayah Batu Alang kecamatan Moyo Hulu. “Rencananya akan mulai kami tempati pada 2017 mendatang. Dengan adanya kampus baru nantinya, tentu kami akan lebih giat membantu pemerintah kedepan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya,” ujarnya. (ind)

Kapal Bantuan KKP Belum Dioperasikan di KSB Taliwang (Suara NTB) Meski telah diterima sejak satu bulan lalu, kapal penangkap ikan Mina Maritim 05 bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) hingga kini belum beroperasi.

Kabid Kelautan dan Pengawasan Pulau Pulau Kecil Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Noto Karyono yang dikonfirmasi membenarkan kondisi tersebut. Menurutnya belum dioperasikannya kapal bantuan tersebut bukan karena kesengajaan. Akan tetapi kapal tersebut masih membutuhkan sejumlah kelengkapan perizinan sebelum akhirnya dapat digunakan. “Iya benar. Tapi bukan kita sengaja tidak digunakan,” cetusnya kepada wartawan, Senin (21/3).

Ia mengatakan, ada dua izin yang belum dimiliki kapal bantuan dari KKP tersebut. Pertama Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang wajib dimiliki oleh pihak pengelola kapal dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Nelayan Mandiri Poto Tano. “Nah dua izin ini sedang dalam pengurusan. Dan tanpa izin ini kapal sementara waktu tidak bisa dimanfaatkan,” paparnya.

Noto menjelaskan, pengurusan izin kapal Mina Maritim 05 saat ini dilakukan di tingkat provinsi. Sebab sesuai ketentuan, kapal dengan ukuran 5 sampai 30 gross tonase (GT) berada di tangan pemerintah provinsi (Pemprov) sementara untuk ukuran 30 GT ke atas menjadi kewenangan KKP di bawah Dijren Tangkap. “Ukuran kapal itu sebesar 26 GT jadi kita ngurusnya di provinsi,” terangnya.

Dengan ukuran yang cukup besar, kapal Mina Maritim 05 tidak hanya membutuhkan izin SIPI dan SIUP saja. Noto menyebutkan, sebelum akhirnya dinyatakan siap beroperasi, kapal harus mengantongi izin berupa Surat Izin Berlayar (SIB) dari otoritas syahbandar setempat. “Nah untuk SIB nanti kita akan urus juga. Nanti yang terbitkan Syahbandar Benete tentunya,” urainya.

Meski belum memastikan terbitnya seluruh izin yang dperlukan, Noto menegaskan, kapal Mina Maritim akan diupayakan pihaknya agar segera beroperasi. “Kita juga sedang melengkapi perangkat alat-alat tangkapnya. Jadi begitu semua izinnya terbit, kapal itu langsung bisa berlayar menangkap ikan,” Noto Karyono klaimnya. (bug) (Suara NTB/bug)

telekomunikasi, belum adanya lampu jalan di beberapa titik rawan terjadinya tindak kejahatan maupun kecelakaan lalu lintas, dan keamanan lokasi pemakaman umum serta belum terpeliharanya taman kota atau ruang terbuka hijau. “Penataan keindahan kota masih semrawut seperti sepanjang jalan Garuda, penataan dan penertiban pasar Seketeng, penataan parkir, pembuangan sampah yang berdampak bagi kesehatan lingkungan,” beber Fikri yang juga Ketua Komisi I DPRD Sumbawa ini.

Kemudian, merebaknya peredaran narkoba yang massif sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Baik yang berada di kota maupun yang ada di pedesaan. Berdasarkan persoalan tersebut maka pihaknya berkewajiban memberikan umpan balik (feedback) kepada pemerintah daerah. Umpan balik yang diberikan sejak dini diharapkan berfungsi sebagai bagian dari early warning system bagi pemerintah daerah, sehingga

pemerintah daerah dapat melakukan planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan) dan pada akhirnya melakukan monitoring (pengawasan) terhadap proses pembangunan daerah berjalan secara konsisten demi terciptanya Sumbawa yang hebat dan bermartabat.

Selanjutnya ada beberapa harapan dan aspirasi masyarakat dalam rangka membantu masyarakat mencapai indeks mutu hidup yang tinggi menuju visi “terwujudnya masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong” dalam kerangka pemerintahan bersahabat (bersih, amanah hebat dan bermartabat). Di antaranya mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemenuhan standar dari kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan. Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penyiapan infrastruktur kesehatan yang memadai, kualitas paramedis yang pri-

ma dan ramah serta mekanisme pengurusan administrasi yang tidak berbelit - belit terutama bagi anggota BPJS maupun KIS. Di samping itu pula terhadap wabah penyakit menular melalui hewan dan binatang hendaknya dapat dilakukan sterilisasi /fogging secara berkala.

Peningkatan kualitas sekolah melalui penyiapan infrastruktur pendidikan yang memadai dan kenyamanan serta keamanan siswa dan guru dalam proses belajar dan mengajar. Terhadap tempat ibadah yang sedang meaksanakan pembangunan hendaknya pemerintah daerah memberikan perhatian yang cukup besar melalui bantuan dana pembangunan tempat ibadah. Sedangkan terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pemberian pelatihan dan pendidikan kerja yang memadai serta memberikan akses pencari kerja dengan pihak pemberi kerja di tataran regional maupun nasional.

Pemkab juga diminta

melakukan peningkatan infrastruktur pendukung sanitasi dan air bersih. Pembangunan jaringan irigasi teknis pada wilayah lahan produktif dan pemetaan lokasi titik sumber air yang bisa mengairi lahan pertanian untuk dibuatkan sumur bor. Penataan pemukiman yang kumuh melalui fasilitasi pembinaan dan pendampingan masyarakat perkotaan dan perdesaan dalam mengatur kembali keadaan rumah kumuh maupun pemukiman. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung program ekonomi seperti pembangunan jalan usaha tani, jalan usaha produksi, rehab cekdam yang tidak berfungsi, bantuan alat dan mesin pertanian berdasarkan kebutuhan wilayah, pembukaan akses permodalan usaha agribisnis usaha mikro dan kecil melalui perbankan atau bapak angkat.

Terhadap persoalan maraknya aksi illegal logging di beberapa kecamatan di daerah gili dan kawasan hutan hendaknya di-

nas atau leading sector terkait dapat mengintensifkan pengawasan hutan. Tim operasi gabungan yang sudah terbentuk diharapkan dapat dimaksimalkan, dan hal yang penting pula adalah membangun pos pengamanan terpadu di zona rawan terjadinya pembalakan liar. Sedangkan menyikapi aksi pencurian ternak diharapkan pemerintah daerah dapat berpadu dengan masyarakat dalam mengamankan wilayah pesisir.

Terkait maraknya aksi illegal fishing di perairan Teluk Saleh diharapkan pemerintah daerah untuk mengefektifkan keberadaan Polairud dan kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas).

Anggota DPRD Sumbawa dari dapil V, Kamaluddin ST, M.Si, Syamsul Fikri AR, S.Ag, M.Si, Muhammad Yamin, SE, M.Si, Andi Rusni, SE, Hairil H.M. Ali, Agus Salim, Khaeruddin, S.E, Ramliyanto, S.H, Adizul Syahabuddin, S.P, meliputi kecamatan Sumbawa, Moyo Hilir dan Moyo Utara. (arn/*)

KSB Percepat Izin Investasi di Pulau Kenawa dan Paserang Taliwang (Suara NTB) Kegiatan persiapan pengelolaan pulau Kenawa dan Paserang di kecamatan Poto Tano kembali berjalan. Pemda KSB sedang mempercepat perizinan investasi di kedua pulau itu.

Kedua pulau yang masuk dalam gugusan Gili Balu’ ini akan dikeluarkan dari wilayah tertentu menjadi blok wilayah pemanfaatan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Kuasa Pemanfaatan Hutan (RP-KPH) Brang Rea. Selama ini aktivitas persiapan pemanfaatan di kedua pulau itu oleh investor terhenti. Gara-garanya, sebagian dari area pulau berstatus sebagai hutan produksi terbatas (HPT) di bawah KPH Brang Rea. Sesuai aturan, pemanfaatan lahan-lahan tersebut harus terlebih dahulu ditetapkan dalam sebuah RP-KPH di mana KPH Brang Rea hingga kini belum memilikinya.

Kabid Ekonomi pada Badan Perencana Pembangunan Daer-

ah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Mars Anugrahinsyah, S.Hut, Selasa (22/3) mengatakan, sebelumnya ia bersama Dishutbuntan melakukan konsultasi ke Kemenhut-LH. Dari konsultasi itu pihak kementerian meminta Pemda KSB agar sebaiknya mengubah dokumen RP-KPH Brang Rea dan mengeluarkan pulau Kenawa dan Paserang dari blok tertentu.

“Awalnya mereka ingin tetap pengelolaannya dilakukan secara kemitraan dengan KPH. Tapi kami jelaskan bahwa di sana sudah ada investasi, sehingga kementerian pun paham dan menyarankan kita untuk mengeluarkannya dari blok tertentu menjadi blok pemanfaa-

tan,” paparnya.

Solusi yang diberikan kementerian itu, diakui Mars sangat menguntungkan daerah. Bahkan hal tersebut sudah sesuai dengan keinginan pemerintah agar investasi yang sedang berlangsung di kedua pulau itu bisa segera berjalan dengan terlebih dahulu tetap menuntaskan seluruh perizinannya. “Pak bupati minta agar dipercepat melengkapi izin yang dibutuhkan investor di kedua pulau itu,” sebutnya.

Untuk perubahan dokumen RP-KPH Brang Rea, Mars mengaku, pihaknya telah bergerak.

Setelah melaporkan hasil konsultasinya ke Kemenhut-LH kepada wakil bupati (Wabup), sekarang ini peta RP-KPH ten-

gah diambil di provinsi untuk mengubahnya. “Yang diubah kan petanya. Nah dokumennya ada di provinsi dan sekarang sedang kita ambil,” papar Mars.

Selain tengah mempersiapkan perubahan dokumen RPKPH nya, Mars mengatakan, pengajuan perizinan untuk kegiatan investasi di pulau Kenawa dan Paserang dapat dilakukan. Salah satu izin yang segera dapat diajukan adalah Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL). “Untuk izin itu pusat sudah berikan lampu hijau. Bahkan mereka tinggal menunggu dokumennya saja. Jadi saya kira sekarang bisa dimulai dan kepada investor kita akan bantu,” ujarnya.

Mars menyebutkan, untuk mendorong investasi di daerah

berkembang pesat ia berharap seluruh SKPD teknis yang berhubungan dengan perizinan agar memberikan pelayanan terbaiknya. “Nah yang sekarang sedang berjalan ini kan PT ESL dan NOP di dua pulau itu. Harapan kami seluruh bentuk perizinannya agar dibantu tapi tetap harus ikut aturan,” pungkasnya. (bug)

Mars Anugrahinsyah (Suara NTB/bug)

Wabup Ajak Petani Perbaiki Dam yang Rusak Taliwang (Suara NTB) Wakil bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syafuddin, ST mengajak petani di Lang Bengkal desa Goa Kecamatan Jereweh untuk memperbaiki kerusakan dam Ai Ngeram berikut seluruh fasilitas pendukungnya.

Di mana akibat rusaknya dam tersebut, selama ini petani kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan tanamnya. “Ini bukan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Di sini harus ada andil petani juga. Jadi saya tantang petani harus turut memperbaikinya dengan bergotong royong,” tandas bupati di hadapan petani saat meninjau langsung dam Ai Ngeram yang dilaporkan petani mengalami kerusakan.

Menurut Wabup, pemerintah pada dasarnya berkewajiban untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat.

Namun dalam prosesnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakat pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri. “Dan yang harus disadari, kemampuan pemerintah itu terbatas.

Makanya harus ada campur tangan masyarakat sehingga masyarakat tidak harus terus menerus menjadi objek,” tegasnya.

Terhadap kerusakan dam Ai Ngeram, wakil bupati berjanji akan memperbaikinya. Bahkan kepada kepala Dishutbuntan agar di APBD Perubahan 2016 menyiapkan anggaran untuk dam perbaikan dam tersebut. “Tapi janji kami minta petani membantu dirinya sendiri dengan begotong royong memperbaiki fasilitas dam yang memang bisa diupayakan petani,” pintanya.

Tidak sekadar menagih janji petani untuk turut bergotong royong. Wabup setelah melihat-lihat fasilitas pendukung aam Ai Ngeram, ia pun langsung menunjuk beberapa bagian yang harus dikerjakan oleh petani. Di ant-

(Suara NTB/bug)

MENINJAU - Wabup KSB, Fud Syaifuddin saat meninjau kondisi dam Ai Ngeram di desa Goa kecamatan Jereweh, Selasa (22/3). aranya saluran irigasi dan jalan pertanian di areal Lang Bengkal yang tertutup oleh sampah dan semak belukar.

“Saya kira ini bisa jadi awal kegiatan gotong royong petani. Bersihkan dulu saluran dan jalannya. Dan saya minta harus dimulai secepatnya, baru setelah itu kami akan bantu untuk memperbaiki Dam-nya,” tandas Wabup.

Mendengar permintaan Wabup itu, para petani pun sepakat. Masrullah Ma’arif, ketua kelompok tani setem-

pat menyatakan, akan segera mengerjakannya. “Kami siap membersihkannya,” janjinya di hadapan Wabup.

Selain meninjau kerusakan aam Ai Ngeram, Wabup dalam kesempatan kemarin menyerahkan bantuan kepada kelompok tani setempat. Beberapa bantuan yang diserahkan di antaranya mesin sedot air serta kelengkapannya dan obat-obatan untuk tanaman padi.

Wabup mengatakan, bantuan yang diserahkannya agar dipelihara dengan baik. Sebab selama ini petani kerap

tidak memelihara bantuan yang diserahkan oleh pemerintah dengan alasan bahwa fasilitas itu merupakan hak mereka sepenuhnya. “Ini juga yang kami sayangkan dari petani. Mereka tidak memelihara alat-alat yang diberikan. Mereka beranggapan kalau rusak nanti akan ada bantuan lagi.

Nah mulai tahun ini saya pastikan tidak akan seperti itu. Kalau memang sengaja dirusak atau tidak dipelihara, maka tidak akan kita berikan bantuan lagi,” tandasnya. (bug)

Berliyan Rayes Segera Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Berliyan Rayes, S.Ag, direncanakan dilantik Senin mendatang dalam rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sumbawa, menggantikan Jack Morsa, S.Adm dari Fraksi Golkar. Menyusul keluarnya SK Gubernur NTB, perihal pelantikan dan pengangkatan dimaksud.

Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin S.T, men-

jelaskan pimpinan Dewan telah menerima SK Gubernur NTB tentang PAW anggota DPRD Sumbawa dari Jack Morsa yang digantikan Berliyan. Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbawa pun telah menetapkan agenda pelantikan melalui sidang paripurna Istimewa yang dijadwalkan pada Senin 28 Maret mendatang. “Sesuai dengan mekanismenya, perintah SK itu untuk harus segera dilantik,” terangnya.

Secara kelembagaan, DPRD pun berkepentingan untuk segera melantik yang bersangkutan. Agar keberadaan anggota DPRD Sumbawa menjadi maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Kebetulan nantinya, Berliyan Rayes akan menempati Komisi II DPRD Sumbawa.

Salah satunya kini sedang bergelut membahas masalah tunggakan dividen PT. DMB yang belum kelar. “Dewan kan

sudah bentuk Pansus soal itu. Masuknya Berliyan diharakan bisa memaksimalkan kinerja Komisi II nantinya,” cetusnya.

Tak hanya itu, lanjut Kamal, ada beberapa agenda mendesak DPRD Sumbawa kedepan. Termasuk nantinya agenda kunjungan kerja Komisi II ke sejumlah daerah.

Diketahui, perjalanan Berliyan Rayes menuju gedung DPRD Sumbawa cukuplah panjang. Setelah Jack Morsa

mundur sebaga anggota Dewan karena mengikuti kontestasi Pilkada serempak tahun 2015 lalu, bukan berarti Berliyan melenggang mulus.

Dualisme kepemimpinan Partai Golkar yang terpecah daam dua kubu menjadi masalah tersendiri, hingga pada akhirnya Berliyan yang juga tokoh muda Sumbawa yang aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan ini, baru saat ini bisa masuk ke lembaga legislatif. (arn)

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pembangunan Paruga Samakai Berpedoman pada Hasil Audit BPKP Dompu (Suara NTB) Pembangunan paruga Samakai Dompu tahun 2014 dengan alokasi anggaran Rp 10 miliar lebih diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. BPK dan BPKP juga sudah melakukan pemeriksaan atas pembangunan proyek tersebut tahun 2015 dan hanya ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai (Suara NTB/ula) Rp 13 juta lebih.

M. Amin Hasil audit ini menjadi pegangan kepala bagian Umum setda Dompu yang tidak ditemukan ada masalah.

Kepala Bagian Umum Setda Dompu, M. Amin, S.Sos kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (22/3) mengungkapkan, tidak ada masalah terhadap proyek pembangunan paruga Samakai Dompu. Mulai dari proses tender hingga pembangunannya dilakukan melalui prosedural. BPK dan BPKP juga sudah menyatakannya dalam laporan hasil auditnya. “Dalam audit BPK hanya ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 13 juta. Itu menjadi beban pihak ketiga dan sudah dikembalikan,” kata Amin.

Proyek pembangunan Paruga Samakai Dompu senilai Rp 10 miliar lebih dari total anggaran sebesar Rp 11 miliar tahun 2014 kini tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Beberapa pihak telah dimintai klarifikasi. M Amin juga mengakui telah memberikan klarifikasi atas laporan warga yang ditindak lanjuti Kejati NTB. “Kita sudah sampaikan klarifikasi. Kita tunggu saja (hasilnya). Saya sudah lengkapi dokumen sekitar tiga pekan lalu (di Kejati),” katanya.

M. Amin mengatakan, beberapa oknum yang melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan terkait pembangunan Paruga Samakai juga berulang kali menemui dirinya di kediaman.

Mereka menawarkan penyelesaian, padahal paginya mereka melakukan aksi unjuk rasa. Ia pun tidak pernah menanggapinya. “Setelah pagi mereka demo di Kejaksaan, malamnya ke rumah menawarkan penyelesaian. Itu namanya gila. Makanya saya bilang, kalau ini diproses (penegak hukum), kami akan hadapi,” ungkap Amin yang akrab disapa Dae Obet ini.

Ia juga mengatakan, proyek pembangunan Paruga Samakai Dompu ini sempat menjadi bahan kampanye negatif untuk Drs. H. Bambang M. Yasin saat Pilkada 2015 lalu.

Beberapa kelompok secara massif melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Agung di Jakarta. “Mereka lakukan aksi hingga Bundaran (HI) di Kejaksaan Agung Jakarta,” terangnya.

Kendati demikian, ia pun tetap yakin akan prosedur dan hasil pembangunan yang dilakukan. Paruga Samakai Dompu tersebut berdiri megah dan sudah dimanfaatkan warga sejak 2015 lalu. Bahkan telah memberikan sumbangan untuk pendapatan asli daerah (PAD) hampir Rp 300 juta tahun 2015. “Yang kita takutkan kalau bangunannya tidak ada atau mangkrak, tapi ini bangunannya ada dan sudah dimanfaatkan,” jelasnya. (ula)

(Suara NTB/uki)

DIDESAK _ Kasat Reskrim Bima Kota, Antonius F Gea (kiri) menerima audiensi para aktivis yang mendesak agar oknum Wakil Ketua DPRD ditahan, menyusul ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka, Selasa (22/3).

Polisi Didesak Tuntaskan Kasus Pengerusakan Kantor Desa Rupe Bima (Suara NTB) – Polres Bima Kota didesak untuk menahan oknum wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, inisial N. Pasalnya oknum anggota Dewan itu sudah lama ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pengerusakan kantor desa Rupe Kecamatan Langgudu dan dugaan penganiayaan terhadap kepala desa setempat pada tahun 2014 silam.

Hal tersebut disuarakan oleh belasan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Hukum Bima, saat menggelar aksi di Mapolres Bima Kota, Selasa (22/3).

Menurut Koorlap, Irawan, kendati kasus tersebut telah lama bergulir, namun aparat kepolisian telah menetapkan oknum tersebut sebagai tersangka. Hanya saja hingga kini statusnya belum ada kejelasan.

“Jika sudah dinyatakan dan ditetapkan tersangka, mestinya polisi menahan pelaku,” ucapnya di depan Mapolres Bima Kota.

Menurut dia, sejak ditetapkan sebagai tersangka 2014 lalu, yang kini telah berjalan dua tahun, oknum tersebut tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Massa aksi pun mempertanyakan kinerja aparat kepolisian.

“Jangan ada diskriminasi atau pengecualian dalam penegakan supremasi hukum. Polisi harus profesional dalam bekerja,” katanya.

Beberapa saat melakukan orasi, massa aksi ditemui oleh Kapolres melalui Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F. Gea S.Ik. Pada kesempatan itu, Kasat mengaku, berkas perkara kasus yang dimaksud telah dil-

Kepala Sekolah di Bima Laporkan Aset ke Inspektorat (Suara NTB/uki)

LOKASI BENCANA – Peninjauan lokasi bekas bencana banjir di kabupaten Bima, Selasa (22/3).

Jembatan Putus di Soromandi Segera Dibangun Kembali Bima (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Selasa (22/3), meninjau lokasi banjir di desa Sampungu Kecamatan Soromandi. BPBD melihat secara dekat sarana dan prasarana (Sarpras) yang rusak akibat banjir, belum lama ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, H. Sumarsono, SH., M.H kepada Suara NTB mengatakan, bersama dengan Kepala Pelaksana (Kalaks) Provinsi NTB, pihaknya meninjau langsung lokasi banjir di desa Sampungu yang menyebabkan sejumlah sarpras rusak. Kata dia, beberapa sarpras yakni tiga jembatan yang rusak dan patah akan segera direhab.

“Satu jembatan akan diperbaiki dan dibangun kembali dan dua lainnya hanya direhab,” katanya.

Dia menyebutkan tiga jembatan yang rusak itu yakni So Wangge mengalami kerusakan yang cukup parah karena langsung patah. Sementara Pelangga masih bisa dilewati oleh pejalan kaki atau pengendara, sebab kerusakannya tidak begitu parah. Sedangkan Sori Nae, sayap pada bagian kanan mengalami kerusakan akibat tergerus banjir.

“Idealnya So Wangge akan dibangun ulang, Pelangga hanya diperbaiki talud dan Sori Nae akan dipasang bronjong sepnajang 200 meter,” sebutnya.

Dia berharap tidak hanya jembatan saja yang akan diperbaiki. Namun fasilitas jalan raya di wilayah setempat juga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terutama Pemprov NTB. “Kami berharap jalan yang berlubang dan rusak akibat banjir diperbaiki secepatnya,” harapnya.

Sumarsono menambahkan lahan pertanian yang terseret akibat banjir kemarin sekitar 40 hektar. Hanya saja, lahan yang ditanami padi tersebut saat ini masih bisa berdiri tegak sehingga ancaman gagal panen itu tidak akan terjadi. (uki)

Bima (Suara NTB) – Kepala Sekolah dan operator dari jenjang semua sekolah mulai tingkat SD sampai SMA, se-Kecamatan Soromandi dan Donggo, memadati kantor Inspektorat Kabupaten Bima, Selasa (22/3). Mereka melaporkan jumlah aset yang dimiliki sekolah, baik yang bernilai maupun tak bernilai.

Kepala SMAN 1 Soromandi, Subari, S.Pd kepada Suara NTB mengatakan kedatangan pihaknya ke dinas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemda itu, yakni melaporkan aset yang dimiliki oleh sekolah.

Kata dia, aset sekolah yang dilaporkan yakni yang bernilai rendah sampai yang besar.

Aset yang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan yang tidak ternilai pun tak luput dari laporan. Subari menyebutkan aset yang bernilai antara lain tanah, dan bangunan.

“Sedangkan aset yang tak bernilai yakni buku lama yang sudah tidak dipakai,” katanya.

Sementara, operator Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima, Karyadi, ST mengaku, pihaknya bersama dengan Inspektorat telah mencatat aset sekolah Kabupaten Bima, sejak dua bulan yang lalu.

“Hari ini sekolah di Kecamatan Donggo dan Soromandi yang mendapat giliran,” akunya.

Menurut dia, pencatatan tersebut untuk menginput data.

(Suara NTB/uki)

SERAHKAN ASET - Para kepala sekolah saat mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Bima, Selasa (22/3). Mereka menyerahkan daftar aset.

Sehingga dibuatkan dokumen rekapan. Barang yang dilaporkan akan diuangkan kemudian dibandingkan dengan neraca.

“Kadang semua barang yang berada di sekolah tidak diketahui nilainya berapa. Makanya kita langhsung memanggil operator dan kepala sekolah untuk mencocokkan sehingga bisa diinput,” terangnya.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bima, Salahuddin, SH mengatakan, pelaporan dan pendataan tersebut agar aset yang berada di sekolah tidak terbengkalai dan lebih terlihat jelas.

“Semua aset yang dimiliki tanpa terkecuali akan dicatat dan diinput,” ujarnya.

Menurut dia, selain agar jumlah aset bisa jelas, hal tersebut juga dilakukan, seir-

ing komitmen Pemkab Bima yang menginginkan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2016 ini.

“Karena yang kita ketahui bersama, pencatatan aset yang jelas dan baik merupakan syarat untuk meraih WTP,” tuturnya.

Untuk itu, dia berharap agar semua kepala Sekolah yang akan melaporkan aset sekolahnya untuk melaporkan sesuai dengan kenyataan.

Tanpa menambah atau mengurangi jumlah dan nilai aset.

“Apapun bentuk, nilai hingga jumlahnya, kepala sekolah harus menyesuaikan laporan dengan keadaan dan fakta yang ada. Jika tidak, resiko akan ditanggung sendiri,” pungkas Salahuddin. (uki)

Wabup Dompu Ingatkan Pegawai Berdisiplin Rendah Dompu (Suara NTB) Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH mengaku dibohongi pegawai saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Kantor Perpustakaan dan Kearsipan terkait jumlah kunjungan tiap harinya. Penataan buku juga dinilai tidak rapi dan disiplin pegawainya cukup rendah. Ia pun memberikan peringatan bagi pegawai yang kurang disiplin untuk disiplin dan bekerjasama membangun daerah.

“Tadi saya sidak ke Kantor Perpustakaan dan Arsip. Dari 50-an pegawai, yang ada tadi hanya beberapa orang saja.

Bahkan tadi ada yang baru

datang jam 08.30 wita, mengenakan kaos oblong dan celana levis. Saya langsung beri peringatan kepada mereka agar tidak mengulanginya,” kata Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (22/3).

Saat dia memeriksa ruang perpustakaan, Arifuddin mengaku, penataan buku amburadul dan mengaku kunjungan tiap harinya mencapai 60-an orang. Ketika diperiksa buku kunjungan, justru yang tertera hanya lima orang. “Saya cukup kecewa tadi. Saya minta mereka untuk melakukan penataan kembali bukunya su-

paya ada ketertarikan masyarakat berkunjung ke perpustakaan,” terangnya.

Selain mengajak pegawai meningkatkan kedisiplinan, Arifuddin mengatakan, dalam kunjungan selalu mengajak para pegawai untuk bersatu dalam membangun Dompu kedepan melalui peran dan tugas pokok masing – masing.

Tanpa adanya kebersamaan dan dukungan aparatur, tidak mungkin bisa membangun daerah yang lebih baik.

“Tapi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini butuh proses dan kesabaran,” katanya.

Selasa kemarin, Wabup

melakukan sidak ke Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Peternakan, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Sehari sebelumnya, Arifuddin menjadi pembina saat apel pagi di Bappeda, Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika.

Arifuddin (ula)

impahkan ke Kejaksaan Negeri (Kajari) Raba Bima untuk ditindaklanjuti.

“Berkasnya sudah kami limpahkan ke pihak Kejaksaan beberapa hari yang lalu,” katanya.

Menurut Kasat, selama ini pihaknya menuai kendala dalam menangani kasus tersebut. Pasalnya beberapa orang saksi yang diperiksa menarik kembali keterangannya. Sehingga membuat penyidik kesulitan melengkapi alat bukti dan terpaksa menghentikan sementara kasus tersebut pada tahun 2015 lalu.

“Namun pada awal Februari kemarin, kami melanjutkan prosesnya dan mulai mengam-

bil keterangan dari saksi, yang kini sudah lengkap serta berkas perkaranya dilimpahkan ke pihak Kajari,” tegas Antonius.

Terpisah Kasat Intel Kajari Raba Bima, Lalu M. Rasyid, SH membenarkan, bahwa pihaknya telah menerima berkas perkara dari penyidik Polres Bima Kota terkait kasus tersebut. Dia menyebutkan, berkas perkara tersebut akan diperiksa selama 14 hari. Jika kurang, pihaknya akan mengembalikan untuk dilengkapi.

“Iya sudah kami terima, berkasnya sedang dicek dan diperiksa. Kalau belum lengkap tentu akan dikembalikan untuk dilengkapi,” pungkasnya (uki)

Kadishut Belum Terima Laporan Ada Bawahannya Ditangkap Nurdin menegaskan apabiBima (Suara NTB) – Kepala Dinas Kehutanan la menerima resmi laporan (Dishut) Kabupaten Bima, Ir. dari kepolisian, pihaknya denH. Nurdin mengaku hingga gan tegas akan menindak kini belum mendapat laporan oknum tersebut sesuai dengan resmi, jika salah seorang aturan dan ketentuan yang bawahannya, inisial Z, dir- berlaku.

“Akan tetap ditindak tegas, ingkus oleh aparat Satreskrim Polres Bima. Dia diduga terli- namun kita lihat dulu bagaimbat perambahan hutan (ille- ana prosesnya,” tegasnya.

Ia menghimbau kepada gal logging) serta dengan sengaja menerbitkan dokumen UPT dan para pegawai Dishut perizinan kepemilikan kayu yang berada di wilayah Kecamatan agar tetap melaksanapalsu, belum lama ini.

“Hingga saat ini, saya belum kan tugas dan wewenang semenerima laporan resmi dari suai aturan serta tidak pihak kepolisian, jika ada pe- melakukan penyimpangan.

“Kami tetap bersurat kepagawai kami yang ditangkap Polisi, terkait kasus illeggal log- da para pegawai yang mengaging,” ucap Nurdin menjawab wasi hutan di wilayah kecamatan untuk tidak memanfaatSuara NTB, Selasa (22/3).

Hanya saja, Nurdin mem- kan jabatan untuk kepentinbenarkan jika Z merupakan gan pribadi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, bawahannya yang bertugas sebagai pejabat pembuat dan jajaran Satreskrim Polres penerbit surat keterangan asal Bima berhasil menangkap usul (SKAU) kayu di wilayah empat orang warga yang diduga kecamatan Monta, Belo, Lang- pelaku perambah hutan (illegudu, Woha, Lambitu dan Pal- gal logging) di wilayah Kecamatan Monta. Empat pelaku yang ibelo.

“Memang oknum Z ini ad- diamankan salah satunya alah pegawai Dishut yang merupakan pegawai Dishut.

Dari tangan pelaku, polisi menjabat pembuat sekaligus penerbit SKAU kayu di enam berhasil menyita dua truk wilayah Kecamatan,” katanya yang mengangkut puluhan balok kayu jenis snorkling, dan membenarkan.

Menurut Kadis, Z diberikan saat ini keempat pelaku semandat atau dipercayakan un- dang ditahan di Mapolres settuk menerbit SKAU yang dibu- empat. (uki) tuhkan oleh masyarakat ataupun pihak – pihak tertentu yang akan memperjual belikan kayu. Baik berbentuk gelondongan maupun kayu setengah jadi.

Nurdin mengaku, SKAU tersebut wajib dimililki oleh pihak atau masyarakat yang hendak mengangkut atau membawa kayu, sehingga tidak mendapat hambatan pada saat diperiksa dan dirazia oleh pihak berwenang dalam melakukan transaksi jual beli kayu.

“Mengenai SKAU yang diterbitkan oknum Z ini, palsu atau tidak, kami belum tahu. Sebab belum ada lapoH. Nurdin ran dari kepoli(Suara NTB/uki) sian,” akunya.

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

POLHUKAM

Halaman 8

Kasus Bank Muamalat Ditingkatkan ke Penyidikan Mataram (Suara NTB) Pengusutan kasus dugaan pembobolan uang nasabah Bank Muamalat ditingkatkan ke proses penyidikan. Dalam gelar perkara disimpulkan, terdapat indikasi melawan hukum dalam kasus yang diduga merugikan puluhan nasabah senilai Rp 8 miliar itu.

“Berdasarkan gelar perkara kemarin (Senin, 21/3) disimpulkan demikian,” terang Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Hj. Tri Budi Pangastuti, MM., di ruangannya kemarin. Ia mengatakan, hasil penyelidikan sejak awal

tahun 2016 itu, telah kuat unsur melawan hukum seperti diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penyidik, lanjut dia, saat ini tengah mendalami alat bukti berupa dokumen yang

telah dikantongi kemudian dicocokkan dengan keterangan sejumlah saksi. Tim penyidik disebutkan telah memeriksa seluruh saksi korban yang berjumlah 21 nasabah. Diantaranya yang menggunakan layanan pembukaan rekening

baru, tabungan dan deposito.

Pihak pelapor yaitu perwakilan pimpinan Bank Muamalat Cabang Mataram pun telah dua kali dimintai keterangan terkait materi laporan dan perkembangan penyelidikan. Karyawan bank bagian teller dan customer service pun telah dimintai keterangan.

Termasuk klarifikasi Kepala Divisi Anti Fraud Bank Muamalat Indonesia. Klarifikasi yang dimaksud berupa SOP manajemen pengelolaan dan

legalitas bank bersangkutan.

Penyelidikan kasus yang dilaporkan oleh Kepala Departemen Investigasi dan Disiplin Karyawan Bank Muamalat Cabang Mataram telah melibatkan klarifikasi pihak manajemen pusat, yakni Kepala Divisi Anti Fraud Bank Muamalat Indonesia. Klarifikasi yang dimaksud berupa SOP manajemen pengelolaan dan legalitas bank bersangkutan.

Sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan

antara lain, pelapor, karyawan bank bagian teller dan customer service. Kasus yang dilaporkan Departemen Investigasi dan Disiplin Karyawan Bank Muamalat Cabang Mataram itu diduga dilakukan oleh terlapor, DN. Tri Budi menyebutkan modus yang dilakukan antara lain, menjembatani para korban dalam melakukan transaksi perbankan berupa penyetoran dan penarikan.

Ada pula nasabah yang di-

janjikan pemberian di awal uang bagi hasil jika membuka rekening untuk menggunakan layanan deposito.

Masih diupayakan pemanggilan terhadap oknum karyawati inisial DN, yang sudah dipecat oleh pihak Bank Muamalat pada Januari 2016 lalu. DN diduga bersembunyi di salah satu kota besar di Pulau Jawa. “Jika tidak memenuhi panggilan.

Akan kita jemput paksa,” terang Tri Budi. (why)

Polda NTB akan Lebih Tegas Tangani Kasus Narkoba Hapus Tabungan Haji MASA tunggu pemberangkatan haji di NTB sudah sangat panjang. Hampir 30 tahun masa tunggu. Panjangnya masa tunggu itu, tentu tidak terlepas dari tingginya animo masyarakat NTB untuk berhaji. Dan tentu hal itu juga didukung oleh peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Akan tetapi pada dasarnya, yang membuat masa tunggu haji panjang karena skema tabungan haji.

Demikian dikatakan oleh Anggota Komisi V DPRD NTB, Drs. H. Syafari Asy’ari, pada Suara NTB, Selasa (22/3) kemarin. “Kalau skema tabungan ini terus menerus diberlakukan, maka ini akan terus menerus menambah daftar antrian semakin panjang. Makanya tidak heran kemudian sekarang ini, untuk pergi berhaji mulai dari umur anak-anak sudah harus didaftarkan dari sekarang. Kalau sekarang daftarnya sudah umur 50 tahun, baru akan berangkat 30 tahun kemudian, kan mereka sudah sangat tua itu,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, di satu sisi sistem tabungan haji ini memang memberikan hal yang positif pada masyarakat. Misalnya untuk mengurangi beban jemaah haji, karena akan diberikan tambahan biaya haji dari bunga tabungan hajinya itu. Selain itu dengan sistem tabung ini, juga bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berhaji.

“Meskipun sistem tabungan itu ada baiknya untuk masyarakat, tetapi ingat di sana itu ada syarat wajib haji itu harus sehat dan mampu. Tetapi kalau menggunakan sistem inikan berarti masyarakat yang naik haji itu tidak memenuhi syarat wajib berhaji. Selain itu, banyak juga yang terseret kasus terkait dengan bunga tabungan haji itu,” kata.

Untuk itu ia menyarankan agar pemerintah pusat mau merevisi regulasi sistem tabung haji. Menurut Syafari, lebih baik sistemnya dikembalikan seperti dalu. Berapa jumlah kuota yang tersedia langsung lepas ke masyarakat. “Siapa yang mampu itu yang banyar, itulah yang berangkat. Sehingga dengan begitu daftar antrian untuk berhaji tidak panjang seperti saat ini,” pungkasnya. (ndi) H. Syafari Asy’ari (Suara NTB/dok)

Mulai Transparan PENEGAKAN hukum ke dalam dalam menindak anggota polisi melanggar disiplin terkesan ada perlakuan berbeda di setiap jenjang kepangkatan. Dalam memberlakukan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), terkadang perlakuan berbeda diberikan antara bintara dengan perwira. Namun, seiring waktu berjalan, transparansi khususnya di Polda NTB sudah berangsur membaik.

Demikian disampaikan advokat, AKBP (Purn.) Cletus Dolu, SH kepada Suara NTB, Selasa (22/3). Anggota polisi yang pensiun pada 2012 silam ini menjelaskan, pelaksanaan penegakan hukum ke dalam secara internal kepolisian terkadang tidak maksimal. Terkait pelanggaran disiplin berupa absen selama 30 hari berturut-turut, dan melakukan tindak pidana yang divonis pengadilan lebih dari empat tahun penjara.

“Seperti masih ada senior dan bawahan. Sangat sulit penegakan disiplin di level perwiranya. Kadang-kadang dengan pelanggaran yang sama, yang level bintara kena, sementara yang level atas tidak,” urainya. Mantan Kasubag Banhakum dan KaSPKT Polda NTB ini menambahkan, walaupun di dalam aturan kepolisian tidak ada pemberlakukan seperti jenjang pangkat, tetapi pada praktiknya yang terjadi demikian.

Bahkan terkesan tergantung selera pimpinan. “Namun, sekarang sudah berubah. Sudah mulai transparan dalam penegakan hukum internal,” jelas mantan anggota DPRD Kabupaten Sikkai, NTT ini. Saat ini ia tengah mendampingi Bripda Sitorus yang menjalani sidang terkait perkara pencurian dengan kekerasan di depan asrama Mako Yonif 742/ SWY Gebang pada senin (4/1) silam. Anggota Satbrimobda Polda NTB itu didakwa melanggar pasal 365 KUHP. Cletus menjelaskan, pihaknya mendampingi yang bersangkutan di persidangan demi menghormati proses hukum, terkait masa depan terdakwa yang terancam diPTDH-kan menjadi kewenangan pimpinan terdakwa sepenuhnya.

“Penegakan hukum ke dalamnya kita serahkan kepada pimpinannya. Saya mendampingi di persidangan,” pungkas pria yang lulus pendidikan advokat KAI pada 2012 ini. (why)

Cletus Dolu

(Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) Mengungkap bandar besar narkoba yang menanam jaringan di NTB menjadi pekerjaan rumah besar bagi aparat kepolisian. Modus peredaran narkoba cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu. Pelakunya pun sudah meyasar ke segala lini, mulai pelajar, oknum ASN, oknum Polri/TNI, dan pejabat.

Polda NTB berkomitmen untuk lebih tegas dan lebih komprehensif dalam melakukan penindakan hukum.

Direktur Direktorart Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Drs. H Agus Sarjito didampingi Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Hj. Tri Budi Pangastuti, MM menegaskan bahwa pihaknya tidak memandang dari jumlah barang bukti yang diamankan pada saat pengungkapan suatu kasus narkoba. Sebab, setiap pengungkapan dapat menjadi petunjuk berharga dalam menelusuri jejak peredaran narkoba, dari Bandar besar, kurir, hingga sampai kepada pecandu dan penyalahguna.

“Masih banyak yang harus diungkap di NTB ini. Kita harus lebih tegas, lebih berani. Satuan wilayah di Polres jajaran juga begitu arahannya dari Kapolda untuk mengimbangi peredaran narkoba melalui operasi yang ditingkatkan. Dari yang kecilkecil ini diharapkan bisa mengungkap yang besar,” jelasnya di Mapolda NTB. Pengungkapan kecil tersebut, lanjut dia, menjadi stimulan yang ditindaklnajuti dengan operasi yang ditingkatkan. Meski tidak melaksanakan operasi dengan sandi khusus, penega-

kan hukum terhadap narkoba tetap harus dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para bandar dan pengedar.

Termasuk siapapun yang terlibat. “Kalaupun memang ada, siapapun bekingnya akan kita tindak semua,” tegas Sarjito. Ia menambahkan, tidak mudah melakukan penegakan hukum narkoba di NTB, mengingat cakupan wilayahnya yang kepulauan berikut pintu masuk orang dan barang yang beragam.

“Banyak modus, banyak cara yang dilakukan mereka. Semakin berkembang,” katanya.

Hanya saja, sambung dia, penindakan hukum dilakukan secara membabi buta. Pihaknya tetap mendasarakan pada aturan yang berlaku seperti diamanatkan dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penindakan disesuaikan dengan peran masingmasing pelaku dan didalami dalam setiap proses penyidikan. Jika memang hanya sebagai korban penyalahgunaan narkoba, UU mengamanatkan untuk dilakukan rehabilitasi.

Berdasarakan pemetaan Polda NTB, kata Sarjito, peredaran narkoba di NTB sendiri masih berkutat terhadap jenis ekstasi, ganja, dan sabu.

Narkoba jenis tersebut diedarkan dengan sejumlah cara, salah satunya yang sedang ngetren belakangan ini adalah melalui jasa pengiriman paket kilat ataupun jasa ekspedisi barang melalui jalur darat.

Polda NTB sendiri dalam beberapa hari terakhir telah mengungkap sedikitnya empat kasus terkait narkotika. Yang terbaru adalah pengungkapan pada Selasa (22/3) siang kemar-

Rumah Residivis Narkoba Digerebek Mataram (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB harus melibatkan pasukan Brimob Polda NTB saat menggerebek rumah residivis narkoba, Senin (21/3) petang lalu. Hasil penggerebekan, petugas hanya menemukan barang bukti sisa pemakaian narkoba.

Penggerebekan berlangsung sekitar pukul 18.00 wita di rumah IC alias NY di rumahnya Lingkungan Pelita Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram. Ada satu regu pasukan Brimob Polda NTB bersenjata lengkap dilibatkan, berikut anjing pelacak dari Unit Satwa Polda NTB. Lucunya, saat digerebek rumahnya, IC rupanya sedang nyenyak tidur. Derap sepatu pasukan dan gonggongan anjing pelacak yang bergerak menyisir rumahnya, IC tetap mendengkur sampai akhirnya dibangunkan seorang petugas.

Sementara warga sekitar mengetahui ada operasi mulai berkerumun. Jalan raya di sekitar TKP mulai macet lalu lalang kendaraan. Sementara aparat terus menyisir sekitar rumah residivis kambuhan yang pernah dipenjara dalam kasus peredaran narkoba.

Penggeledahan berlanjut ke dalam rumah IC, hingga ke kamarnya.

Setelah sadar dari tidurnya, IC langsung diinterogasi petugas, diminta menunjukkan barang bukti sabu sabu yang diduga selama ini diedarkannya.

Namun IC mengelak.

Petugas pun berpencar lagi, blusukan ke kamar kamar lain, sudut ruangan, lemari dan interior semua digeledah.

Pengecekan hingga ke bagian belakang rumah, bahkan beberapa anggota polisi memanjat hingga ke atap untuk mencari petunjuk ke barang bukti yang jumlahnya lebih besar. “Tapi kami hanya temukan korek api dan bekas plastik poketan di atap rumah itu,” kata Kepala BNN Kombes Pol Drs. Sriyanto, M.Si melalui Kabid Penindakan AKBP Bunawar, SH. Penggeledahan sore hingga menjelang magrib itu tak menemukan barang bukti yang dicari. IC tak bisa diamankan. “Dia sebenarnya TO (target operasi) kita sudah lama. Dari informasi, dia termasuk bandar besarnya,” kata Bunawar.

Mengenai dilibatkannya pasukan Brimob, diakuinya IC termasuk gembong narkoba cukup berbahaya. “Dia banyak pasukannya,” sebut Bunawar. Tapi beruntung saat operasi, tidak ada perlawanan dari IC. Hanya situasi cukup ramai, karena warga kampung keluar menyaksikan proses penggerebekan itu.

Selama ini IC dikenal cukup licin dalam setiap aktivitasnya, sehingga berusaha mengelabui aparat setiap kali akan dilakukan penangkapan. Modus yang dijalankan, setiap ada pemesanan barang, tidak langsung dari tangannya. Namun menggunakan orang lain. “Jadi IC tinggal main telepon saja kalau ada yang pesan barang. Nanti barang yang diminta diambil dari temannya,” kata Bunawar. (ars)

(Suara NTB/why)

LEBIH TEGAS – Polda NTB bakal lebih tegas dan komprehensif dalam mengungkap peredaran narkoba dan memutus mata rantainya yang mencengkeram NTB. Dirresnarkoba Polda NTB, Agus Sarjito (kiri) dan Kabid Humas, Hj. Tri Budi Pangastuti dalam ekspose kasus narkoba di Mapolda NTB. in. Anak mantan anggota DPRD Lobar yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di salah satu pertokoan di kekalik, AF alias IN (35) dibekuk diduga seusai mengonsumsi sabu.

Residivis kasus narkoba yang bebas pada 2015 itu diamankan dari rumahnya di BTN Kekalik Baru, Pagesangan Barat, Mataram. Ditemukan barang bukti bong dari tutup botol minuman ringan, sejumlah pipet, belasan plastik klip, dan pipet yang masih ada sisa kristal bening diduga sabu.

Pekan lalu, tepatnya pada Jumat (18/3) Subdit II dipimpin AKBP I Komang Satra menggerebek pasutri diduga mengedarkan ekstasi di salah satu kafe di kawasan Senggigi,

Lobar. Penyidikan menyimpulkan bahwa pemilik barang adalah sang suami, WS (48) sementara istrinya disebutkan hanya menemani tersangka.

Dua hari sebelumnya, Rabu (16/3) menggerebek delapan orang diduga tengah pesta sabu di rumah tersangka HE (34) di Lingkungan Bertais Daya, Bertais, Sandubaya.

Pada saat penggeledahan badan, ditemukan satu plastik klip berisi kristal bening diduga sabu dari kantong celana tersangka MY (27) seberat 2,89 gram. Enam orang dinyatakan positif narkoba.

Penggerebekan yang dipimpin Kasubdit I, AKBP Cheppy Ahmad Hidayat itu menemukan barang bukti

berupa timbangan elektronik, botol bong, satu bungkus plastik klip transaparan, 12 butir ekstasi seberat 3,82 gram, satu bungkus kecil sabu seberat 0,5 gram serta uang senilai Rp 300 ribu.

Kemudian tim opsnal Subdit III yang dipimpin Kompol Anak Agung Gede Agung pada Senin (14/3) di Batu Ringgit Utara, Tanjung Karang, Sekarbela menangkap tangan terduga pengedar, WA (24).

Dari tersangka ditemukan tiga bungkus plastik klip bening berisi sabu total seberat 2,74 gram. Diamankan pula empat telepon genggam diduga digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba, dan satu kamera digital. (why)

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Manfaat FPT Harus Dirasakan Warga Mataram (Suara NTB) Festival Pesona Tambora (FPT) yang akan dilaksanakan 19 hari mendatang diperkirakan akan membawa keuntungan bagi masyarakat sekitar Gunung Tambora. Sebab festival ini juga sekaligus sebagai ajang promosi daerah guna meningkatkan perekonomian warga NTB pada umumnya. Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh Amin, SH., MH menegaskan kegiatan ini harus meningkatkan perekonomian warga dalam jangka panjang.

Fave Hotel dengan Konsep Magenta yang Menarik FAVE Hotel yang berlokasi di Jalan Langko Nomor 23 Kecamatan Mataram, Kota Mataram ini merupakan salah satu hotel yang banyak diminati pengunjung. lokasinya yang strategis dekat dengan pusat perbelanjaan dan tempat wisata membuat hotel ini dijadikan sebagai salah satu pilihan para wisatawan saat berkunjung ke Kota Mataram . Konsep yang diusung yaitu konsep magenta dengan interior yang menarik dan warna yang cerah.

“Hotel ini mengusung konsep magenta. Kita ingin setiap tamu merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan dengan konsep hotel yang kami berikan,” kata Sales and Marketing Manager Fave Hotel Mataram I Gede Apriantha kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (22/3) kemarin.

Hotel dengan 117 kamar ini memiliki dua tipe kamar, diantaranya deluxe dan standard. Masing-masing dapat dinikmati dengan membayar sebesar Rp 1.250.000 dan Rp 825.000.

Dengan tipe kamar 28 dan 26. Meski demikian harga yang ditawarkan bersifat fleksibel. Jika beruntung, tamu yang datang akan mendapatkan potongan harga.

Hotel ini juga memiliki restoran dengan menu tradisional sebagai menu utama. Selain itu juga hotel ini memiliki lima meeting room dengan kapasitas hingga 200 orang. Keberadaan hotel ini sangat strategis, karena letaknya yang berada di jalur utama Jalan Langko Mataram.

“Kita juga menyediakan free wifi dengan kecepatan tinggi.

Jadi tamu yang datang bisa menikmati suasana hotel sambil menggunakan wifi sepuasnya,” kata Gede.

Hotel yang telah beroperasi sejak 2015 ini telah mendapatkan sertifikasi dari trip advisor sebagai hotel di Kota Mataram dengan pelayanan terbaik. Sebab hotel ini sangat mengutamakan pelayanan untuk tamunya. Tidak heran jika hotel ini disebut sebagai hotel bintang dua rasa bintang empat.

Sebab fasilitas yang disediakan juga cukup memadai.

Para tamu akan dilayani oleh 63 orang tenaga kerja terlatih yang telah memiliki sertifikat pada bidang perhotelan. Apalagi hotel ini juga dilengkapi dengan fasilitas massage dengan tenaga kerja terlatih yang akan membuat tamunya semakin merasa nyaman.

“Pelayanan adalah yang utama. Kami akan terus berusaha untuk semakin meningkatkan pelayanan dan selalu memberikan pelayanan terbaik kami,” ungkapnya. (lin)

dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi ajang promosi untuk Pulau Sumbawa.

“Kita akan lakukan grand opening tanggal 9 April mendatang di halaman Kantor Gubernur. Ini merupakan pembukaan untuk FPT,” kata Faozal.

Seluruh kegiatan pada FPT dibiayai melalui Kementerian Pariwisata RI. Anggaran yang digunakan sebesar Rp 4,5 miliar. Meskipun terkesan sangat besar, namun Faozal dan Wagub meyakini bahwa hal itu akan mendatangkan keuntungan yang lebih bagi masyarakat

Sumbawa juga sangat bagus dan dapat dijadikan ikon NTB. “Kita akan segera menggelar Festival Pesona Tambora. Tentunya kira semua berharap ini berjalan dengan baik. Karena ini merupakan salah satu bentuk promosi kita terhadap potensi wisata yang dimiliki Pulau Sumbawa,” ungkap Wagub.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. L. Muh Faozal, S.Sos., M.Si mengatakan bahwa persiapan FPT hampir rampung pada 19 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Ia juga optimis event ini

(Suara NTB/lin)

SAMBUTAN - Wagub NTB, H. Muh Amin saat memberikan sambutannya pada persiapan Festival Pesona Tambora, di Mataram, Selasa (22/3).

NTB pada umumnya.

Sebanyak 18 kegiatan akan mewarnai FPT 2016 ini. Kegiatan yang dirangkai dengan

sejumlah event ini diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan dapat mendatangkan keuntungan bagi warga sekitar. (lin)

Menari Demi Melestarikan Seni dan Tradisi Mataram (Suara NTB) Dua penari yang sedang menyelesaikan studi di Universitas Nahdatul Ulama (UNU) NTB mulai keranjingan mementaskan seni tari. Mereka adalah Fikhan dan Kharisma.

Keduanya sering tampil di berbagai ajang tari, termasuk di Surakarta, Solo Jawa Tengah.

Mereka menari untuk melestarikan seni dan tradisi.

Ketika menari, gerak tubuhnya dipacu dengan sepenuh hati sehingga menciptakan penghayatan yang tinggi. Saat menari di Surakarta, keduanya memerankan tokoh pangeran yang diceritakan hendak memperebutkan sang dewi laut yakni Putri Mandalika.

“Waktu di Surakarta kita mementaskan sebuah tarian yang bercerita tengan legenda putri mandalika. Seni pertunjukan ini saya betul - betul ingin saya jiwai sepenuh hati. Disamping, ini adalah langkah untuk kita melestarikan tradisi,” kata Fikhan, Selasa (22/3).

Menurut mereka, satu hal yang paling penting ketika menari adalah penjiwaan dan penghayatan. Setiap gerakan betul - betul harus dilakukan dengan penghayatan yang tinggi. Sebab, hal ini berkaitan dengan pesan atau makna yang ingin disampaikan melalui gerak tari tersebut.

Seni tari merupakan narasi gerak tubuh yang bertujuan menyampaikan pesan kepada apresian. Kendati demikian, interpretasi tentang persepsi mengenai pesan yang disampaikan tetap bersifat bebas. Apre-

sian memiliki ruang yang tidak terbatas untuk menarik kesimpulan mengenai apa maksud dari seni tari yang sedang disaksikan.

“Kita dapat belajar dari seni.

Termasuk misalnya dalam tarian yang kami sajikan di Surakarta ini. Menurut kami, legenda putri mandalika mengandung nilai - nilai edukasi yang cukup tinggi,” katanya.

Sekumpulan nilai yang terkandung dalam seni maupun tradisi masyarakat ini dari diserap untuk menjadi bahan perenungan. Hasil perenungan inilah yang menjadi jaminan bahwa setiap insan atau setiap orang telah dengan sadar memperhalus budi pekertinya sendiri.

“Cerita tentang legenda putri mandalika memberikan edukasi kepada kita bahwa betapa orang - orang terdahulu sangat berambisi untuk memperebutkan perempuan. Para lelaki bahkan sampai rela untuk bertikai sehingga terjadi pertumpahan darah,” ulasnya.

Menurutnya, satu hal yang menarik dari kisah tersebut yakni tentang luhurnya budi dan pekerti sang Mandalika.

Dengan sifatnya yang rendah hati dan mulia, dirinya rela berkorban demi menjegal terjadinya perang saudara. Semangat pengorbanan seperti yang terlukis sebagai karakter putri mandalika ini patut diteladani. Sebab, perempuan manalagi kecuali Mandalika yang rela berbesar hati demi terwujudnya ketentraman di muka bumi. (met)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/lin)

Resepsionis hotel Fave yang siap menyambut kedatangan tamu.

“Promosi ini kita lakukan untuk jangka panjang. Sebelumnya juga ada Tambora Menyapa Dunia. Tentu ada evaluasi melalui kegiatan itu, tujuan kita agar warga sekitar bisa merasakannya juga,” kata Wagub.

Wagub juga meminta agar investor dapat memberikan perhatian dan dapat melakukan investasi di Pulau Sumbawa. Sebab potensi pariwisata yang dimiliki Pulau Sumbawa juga cukup menggairahkan. Namun saat ini investor terkesan enggan untuk melakukan investasi, padahal beberapa destjnasi wisata di

”Zootopia” Teratas di Box Office

Los Angeles Film “Zootopia” dari Disney menduduki posisi teratas di tangga film mingguan box office Amerika Utara dengan hasil penjualan tiket 38 juta dolar AS dari 3.740 bioskop.

Di Amerika Serikat saja pendapatan film animasi tentang kelinci yang ingin menjadi polisi itu total mengumpulkan 201,8 juta dolar AS dan pendapatan globalnya total mencapai 591,7 juta dolar AS.

Sementara di Tiongkok, hasil penjualan tiketnya 173,4 juta dolar AS dalam sekitar setengah bulan setelah tayang perdana 4 Maret, menjadikannya animasi paling laris sepanjang masa.

Pendatang baru “The Divergent Series: Allegiant” gagal memenuhi ekspektasi Lionsgate pada akhir pekan penayangan perdananya, hanya mengumpulkan 29 juta dolar AS, lebih rendah 44 persen dari pendahulunya “Insurgent”.

Di peringkat ketiga ada drama terki-

ni Sony “Miracles from Heaven”, yang mengungguli ekspektasi studio dengan pendapatan 15 juta dolar AS menurut warta kantor berita Xinhua.

“10 Cloverfield Lane” dan “Deadpool” melengkapi lima besar penghuni tempat teratas tangga film dengan hasil masing-masing 12,5 juta dolar AS dan delapan juta dolar AS. Pendapatan global film “Deadpool” total mencapai 730,5 juta dolar AS sejak tayang perdana 12 Februari. (ant/bali post)

Hidupkan Budaya Membaca

Perpustakaan Desa Sangat Membantu Praya (Suara NTB) Upaya menghidupkan budaya membaca di berbagai pelosok harus didukung sepenuh hati. Keberadaan perpustakaan di desa maupun di dusun sangat membantu hal tersebut.Ada gagasan, kelompok - kelompok mahasiswa yang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di pedesaan baiknya membantu mendirikan perpustakaan sederhana.

Seperti hal yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dari Universitas Mataram saat KKN di Dusun Cerorong Utara, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Mereka mendirikan taman baca sederhana sebagai wujud realisasi program kerja KKN yang telah terencana. Anak-anak di desa setempat sangat antusias untuk belajar di perpustakaan tersebut. Sejak taman baca itu diresmikan, anak - anak mulai dari usia dini hingga remaja mulai lekat dengan kebiasaan membaca.

Kepala Dusun setempat, Dwi Rahmatullah yang menyambut baik program tersebut mengaku sangat bersyukur akan adanya inovasi gagasan tersebut. Menurutnya, gerakan yang dilakukan kelompok mahasiswa tersebut sangat membantu upaya pemba-

ngunan mental di wilayahnya. Ia memaparkan, selama ini kelompok mahasiswa yang melaksanakan KKN selalu terjebak untuk memberikan bantuan berupa pembangunan fisik. Ini yang memicu aspek pembangunan mental terkadang menjadi terabaikan.

“Yangjelas,kamisangatbersyukurdengan adanya program seperti ini. Kami berharap gagasan seperti ini bisa ditularkan juga ke wilayah - wilayah lain, sehingga pembangunan intelektual itu dimulai juga dari desa,” katanya, Minggu (20/3).

Dengan demikian mahasiswa yang KKN ke desa tidak hanya untuk memperbaiki gapura, atau membangun hal - hal yang sifatnya kurang memiliki manfaat bagi masyarakat. Membangun perpustakaan atau taman baca di desa adalah agenda mulia sebagai bentuk dedikasi insan akademisi dalam mendongkrak kecerdasan seluruh warga negara. Diharapkan, gerakanyangdimulaidariDusunCerorong – di bawah lereng Gunung Rinjani - itu bisa menjadi teladan bagi kelompok KKN di wilayah - wilayah lain.

Taman Baca yang diresmikan pada Jumat (18/3) itu dibangun secara swadaya. Buku - buku yang diserahkan ke perpustakaan tersebut digalang dari berbagai donasi dan diberikan secara sukare-

la. Sebagian besar, buku - buku yang dikumpulkan sebagai bahan bacaan di Taman Baca tersebut merupakan buku yang dekat dengan dunia anak.

“Jumlah buku yang berhasil kami kumpulkan ada 443 eksemplar dengan rincian 321 judul. Pengelolaan perpustakaan ini langsung kami serahkan ke pemuda desa agar taman baca ini bisa tetap dirawat, sekalipun teman - teman yang KKN sudah ditarik nanti,” katanya.

Meski telah diresmikan, selama masih menjalani kegiatan KKN di Dusun tersebut, pihaknya tetap akan mencari donatur yang siap mendonasikan buku ketempat tersebut. Harapannya, tidak lain demi memperkaya bahan bacaan yang bisa diakses oleh anak - anak di desa.

Tujuannya, tentu mengarah pada peningkatan wawasan anak terutama di dusun maupun desa demi mencapai misi mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Antusiasme anak - anak disini untuk belajar kami nilai sangat tinggi. ini yang memotivasi kami sehingga harus lebih bersemangat untuk memberikan bantuan kepada mereka. Posko KKN kami tidak pernah sepi pengunjung dari kalangan anak - anak yang berkepentingan untuk belajar dengan membaca buku,” tandasnya. (met)

Menikah Berkat Twitter PENYANYI Andien membeberkan awal kedekatannya dengan sang suami, Irwan Wahyudi alias Ipeh.

“Ini true story, kalau tidak ada Twitter mungkin saya tidak akan menikah dengan suami,” kata Andien di acara ulang tahun Twitter ke-10 di Conservatory, Jakarta Pusat pada Senin malam.

Andien mengatakan dia sudah mengenal suaminya sejak tahun 2002, namun keduanya menjadi semakin dekat setelah tahun 2009.

“Kami dulu kenal tahun 2002 lalu saling follow di Twitter setelah saya bergabung Twitter di tahun 2009. Lalu suatu hari, HP saya hilang dan saya DM semua teman saya di Twitter, termasuk suami saya itu, saya minta add PIN BBM dan menyimpan nomor baru saya,” katanya.

Lalu sejak itu, Andien mengatakan, keduanya semakin dekat. “So thank you Twitter. Berkat Twitter saya juga bisa tetap berhubungan dengan fans saya.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Andien

PENDIDIKAN

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

Halaman 10

Mau Masuk PT

Sekolah Harus Jujur Laksanakan UN Tanjung (Suara NTB) Berkembangnya isu-isu terkait bocornya kunci jawaban dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) cukup berdampak terhadap integritas penyelenggara UN maupun kualitas output siswa. Pemerintah harus kembali mengatur penyelenggara UN harus memenuhi syarat Indeks Integritas Sekolah agar alumninya dapat diterima di universitas.

Kepala Dinas Dikbudpora KLU, Drs. Suhrawardi, M.Pd., Selasa (22/3), mengisyaratkan saat ini, Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) tengah melakukan penilaian hingga ke daerah. Tujuan pusat untuk memastikan agar penyelenggaraan UN di sekolah berlangsung dengan jujur.

“Siapa bilang kalau UN kali ini tidak tegang? Justru sekarang ini yang menarik, karena Indeks Integritas Sekolah mempengaruhi siswanya untuk diterima atau tidak di universitas. Jika Indeksnya d bawah standar, maka universitas pun mikir-mikir untuk menerima siswa dari sekolah itu,” ungkap Suhrawardi.

Menurut Kadis, UN yang jujur akan meningkatkan standar Indeks integritas sekolah bersangkutan. Terlebih, penilaian Indeks Integritas Sekolah diberlakukan secara paripurna saat berlangsungnya UN. Artinya, semakin besar indeks Kejujuran UN di sekolah bersangkutan, maka bobot atau indeks UN semakin tinggi.

Bahkan bagi Suhrawardi, untuk UN kali ini, nilai hasil UN yang tinggi dari siswa tidak akan memiliki makna jika penyelenggara UN tidak jujur atau memiliki Indeks kejujuran yang rendah. Sehingga penting bagi siswa

dan sekolah, mempersiapkan UN agar berlangsung dalam suasana dan kesan moril yang bertanggung jawab.

“Sekarang ini, seluruh universitas tengah menimbang indeks integritas sekolah, terlebih hal itu menjadi salah satu variabel penilaian pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016,” sambungnya.

Lantas seperti apa implementasi mencapai indeks tinggi ini di KLU? Suhrawardi menyebut belum memiliki gambaran detail. Namun demikian, untul tingkat SMP, salah satu sekolah yakni SMPN 1 Pemenang, dinilai akan mengantongi lndeks Integritas Sekolah menurut hasil UN dan penyelenggaraan UN yang jujur.

Menambahkan progres UN di sejumlah sekolah, Kadis Dikbudpora menyebut hanya ada 3 sekolah yang bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Ketiganya yaitu, SMPN 1 Tanjung, SMAN 1 Tanjung dan SMKN 1 Tanjung. Persoalannya, untuk sekolah lain masih terkendala jaringan telekomunikasi yang disiapkan vendor.

“Ke depan, kita harapkan UNBK serentak. Tahun ini baru 3 sekolah itu, karena sekolah lain meskipun siap tapi tidak didukung oleh jaringan yang stabil,” tandasnya. (ari) Suhrawardi

Siswi Kurang Mampu Wakili Lobar Ikut Jambore Nasional

(Suara NTB/dys)

POSE BERSAMA - Kepala SMPN 2 Mataram dan guru pembina pose bersama dua siswa berprestasi, Baiq Wiwin Suryani dan Margaretha Nondang Sandy Saragi.

Dua Siswi SMPN 2 Mataram Juara Menulis Tingkat Nasional

(Suara NTB/ist)

SIBNA Sarma Delvina, salah seorang siswi SDN 2 Kediri Selatan Kecamatan Kediri Lombok Barat (Lobar) tergolong siswa kurang mampu. Meski tergolong anak miskin namun ia termasuk siswi kebanggaan sekolahnya, lantaran mempunyai prestasi gemilang baik di kelas, lomba-lomba bahkan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka. Bahkan, pada bulan Agustuas mendatang dia akan dikirim ke jambore nasional mewakili sekolah dan Lobar.

Ia mengaku, menekuni mata pelajaran akademik dan non akademik, khususnya ekstrakurikuler pramuka. Buah dari prestasinya, ia mewakili Lobar ikut jambore nasional.

Untuk menyongsong masa depannya, beraneka ragam kegiatan diikuti, baik mengaji tilawah maupun kegiatankegiatan lainnya.

Gadis yang bercita-cita jadi dokter ini ingin meneruskan prestasi bapaknya di bidang tilawatil qur’an. “ Saya juga ingin mengajarkan mengaji sebagai penerus bapak saya,” tandasnya.

Baginya, peran bapak sangat luar biasa. Namun, dia menyakini diri bahwa almarhum bapaknya selalu mendoakan agar sukses. Oleh karena itu, dia meminta supaya anak-anak lain bisa mengejar mimpi untuk memberikan yang terbaik bagi almarhum bapaknya. “ Dengan prestasi dan tingkah laku yang baik, insya Allah bapak dapat dipermudah masuk surga,” harapnya.

Menjadi dokter, tambahnya, diinginkan agar bisa membantu masyarakat miskin berobat gratis lantaran pemerintahan sekarang masih dianggap belum penuh perhatian kepada rakyat miskin, seperti juga terhadap dirinya.

Sibna yang baru ditinggal bapaknya mengaku terus memancarkan niat dengan menghadapi tantangan hidup walaupun ditinggal sang ayah yang mencintainya dan mencarikan nafkah hidupnya.

Karena bapaknya sudah tiada, praktis tulang punggung keluarga dilakoni ibunya. Dia bersama tiga saudara kini harus ditanggung sang ibu yang berjualan kue dan nasi di pasar tradisional dan di pondok pesantren sekitaran Kediri.

Hal itu, dia harus hadapi dengan tabah di usianya baru 11 tahun. “ Sekarang saya hanya tinggal sama ibu dan saudara-saudarany a , ” ujarnya.

Sibna Sarma Delvina (her)

Mataram (Suara NTB) Dua siswi SMPN 2 Mataram meraih juara dua dalam lomba menulis artikel untuk pemilihan Penulis Indonesia Muda (PIM) yang digelar salah satu Lembaga pendidikan Nasional New Magna Olympus. Masingmasing diraih oleh Baiq Wiwin Suryani (kelas VIII) dan Margaretha Nondang Sandy Saragi kelas (IX).

Ditemui Suara NTB kemarin, Pembina Ekskul Karya Tulis Ilmiah (KIR) SMPN 2 Mataram Dra. Ni Made Kembar Sailantini, M.Pd., menuturkan pada tahap awal lomba dilaksanakan di sekolah secara tertulis dengan tema “apa pendapatmu tentang Indonesia”. Pada tahap awal ini, siswa SMPN 2 Mataram yang ikut berjumlah sebanyak 133 orang.

Mereka mengirimkan artikel ke panitia untuk selanjutnya dilakukan penyeleksian. Akhirnya pada tahap selanjutnya, terpilihlah beberapa siswa untuk mengikuti ke tahap selanjutnya yakni menulis artikel secara online dengan batas waktu 30 menit dengan tema yang telah ditentukan panitia.

“Siswa SMP Negeri 2 Mataram bersaing dengan ribuan siswa lainnya dari seluruh Indonesia. Yang kemudian yang lulus seleksi hanya 15 orang dan ikut pada tahap selanjutnya.

Dua orang siswa lolos ke tahap selanjutnya yang akhirnya meraih juara dua secara nasional,” urainya.

Sebelum itu, jelang lomba siswa-

siswi SMPN 2 Mataram dibekali dengan latihan menulis artikel dengan batas waktu tertentu. Hal itu dilakukan agar siswa yang mengikuti lomba dapat terbiasa menulis dengan waktu yang telah ditentukan. Tak hanya siswa SMPN 2 Mataram, siswa dari sekolah lain seperti Lotim, Sumbawa juga mengirimkan utusannya untuk mengikuti lomba.

Kepala SMPN 2 Mataram H. Lalu Suwarno, MM, mengapresiasi peserta didiknya itu yang telah mengharumkan nama sekolah ke pentas nasional.

Ia pun siap memberikan dukungan penuh bagi setiap siswa-siswanya dalam mengembangkan potensi diri.

Sementara itu, Baiq Wiwin Suryani mengaku sangat gembira bisa menjadi juara dua lomba menulis artikel tingkat nasional. Hobi menulis kata Wiwin dimulai sejak kebiasaannya menulis diary di rumah. “Pokoknya semua pengalaman sehari-hari ditulis, apa yang dirasakan,” tuturnya.

Gadis kelahiran Mataram 22 Juli 2002 silam ini menuturkan ikut Ekskul KIR sejak duduk di kelas VII. Motivasinya adalah untuk menyalurkan hobi semata. Tak hanya menulis artikel, ia juga rajin menulis cerpen dan puisi. Hobi itu pula yang mengantarkannya beberapakali mengecap juara pada lomba cerpen dan puisi baik di tingkat Kota Mataram dan provinsi serta nasional. “Orang tua sangat mendukung”, terang gadis yang bercita-cita menjadi entertainer ini. (dys)

FSEI IAIN Siap Lahirkan Lulusan Profesional Mataram (Suara NTB) ahan bisa dipenuhi suatu Infrastruktur yang meprogram studi atau pergumadai merupakan prasyarruan tinggi pada umumnya, at terwujudnya sistem akahal itu merupakan syarat demik yang berkualitas di mutlak meningkatkan perguruan tinggi. Tentu denmutu dan proses belajar. gan kelengkapan itu akan Saat ini di FSEI terdapat berdampak pada kualitas Jurusan Ekonomi Islam, lulusan perguruan tinggi.

Muamalah, Akhwalu SyaDekan Fakultas Syari’ah khsiyah (AS), dan Ilmu dan Ekonomi Islam (FSEI) Falak. Semua jurusan terseIAIN Mataram, Dr. H. but memiliki peluang kerja (Suara NTB/dys) Musawwar menjelaskan yang menjanjikan ke depanH. Musawwar saat ini infrastruktur pennya. Untuk itu, tidak rugi jika dukung proses belajar mengajar di Fakul- masyarakat memilih jurusan-jurusan tas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) tersebut sebagai tempat untuk belajar. sudah cukup memadai. Mulai dari keTak hanya itu, menghadapi era beradaan bank mini untuk jurusan ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), islam hingga ruang praktikum persidangan Musawwar optimis lulusan Fakultas untuk jurusan Akhwalu Syakhsiyah (AS).

Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN “Infrastruktur kita sudah lengkap di sini, Mataram dapat bersaing di pangsa kerke depan kalau pun ada kekurangan kita ja. Sikap optimistis tersebut menurutnya tambah,” terang Musawwar menjelaskan. harus dimiliki sebagai motivasi melakLebih jauh ia mengemukakan jika sa- sanakan proses belajar mengajar di perrana dan prasarana pendukung perkuli- guruan tinggi. (dys)

Politeknik Pariwisata Loteng Siap Terima Mahasiswa Praya (Suara NTB) Mulai tahun ajaran 2016/2017 ini, Politeknik Pariwisata Lombok Tengah (Loteng) akan membuka penerimaan mahasiswa baru, meski kampus tetap tempat kegiatan belajar mengajar belum tersedia.

Demikian disampaikan Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, SIP, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (22/3).

Diakuinya, untuk sementara waktu aktivitas belajar mengajar akan dipusatkan di Mataram. Setelah kampus selesai dibangun, baru kemudian kegiatan belajar mengajar akan dipindah ke kampus tetap.

Untuk lokasi kampus Politeknik Pariwisata Loteng direncanakan akan dibangun bersebelahan dengan dengan lokasi

kampus IPDN NTB saat ini, sehingga kegiatan pendidikan tinggi di Loteng bisa terpusat di satu kawasan.

Adapun terkait pembangunan kampus, menjadi kewenangan pusat. Baik itu terkait alokasi anggaran maupun teknis pembangunan kampus itu sendiri. Pemerintah daerah dalam hal ini hanya kebagian lokasi saja.

Politeknik Pariwisata Loteng dibangun sebagai sarana mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) andal di bidang pariwisata guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort. Harapannya, para lulusan politeknik pariwisata itu nantinya bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan wisata andalan tersebut. (kir)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

Tobat Suarez untuk untuk Uruguay Uruguay Barcelona Luis Suarez telah “bertobat” dengan tidak akan melakukan aksi tidak terpuji dengan menggigit lawan, kata pelatih timnas Uruguay Oscar Tabarez. Pemain yang kini membela Barcelona itu akhirnya dilarang turun sebanyak sembilan pertandingan.

Suarez pernah menggigit bek timnas Italia Giorgio Chiellini dalam Piala Dunia 2014. Akibat aksinya itu, pemain depan itu terkena denda dan dilarang ambil bagian dalam segala aktivitas sepak bola selama empat bulan, sebagaimana dikutip dari laman Fourfour Two. Pemain bintang Barcelona itu segera bergabung bersama dengan timnas Uruguay jelang laga melawan Brasil pada Jumat pekan ini dan menghadapi Peru empat hari kemudian dalam babak kualifikasi Piala Dunia. Berbicara dalam jumpa pers, Tabarez berharap kepada Suarez agar menghindari insiden itu.

“Ia harus punya perasaan dan fokus hanya kepada sepak bola.

Tidak ada yang lain, dan tidak ada yang mengecewakan dan mengganggu dia,” katanya. “Saya memahami bahwa ia pemain yang penting, simbol dari negaranya. Ia kembali negeri ini untuk bergabung bersama dengan kami,” katanya. (ant/bali post)

Pelatih Sepak Takraw Sempat Dinonaktifkan dari Pekerjaan Mataram (Suara NTB) Kegiatan Pelatda Rinjani 2016 menyimpan banyak masalah. Selain lambatnya pencairan honor atlet dan pelatih, muncul lagi masalah lain, yakni pelatih sepak takraw, Slamet yang sempat dinonaktifkan dari pekerjaan sebagai tenaga guru bantu lantaran dianggap meninggalkan pekerjaan tanpa izin.

Pelatih sepak takraw NTB, Slamet beralasan meninggalkan pekerjaan sebagai guru bantu di salah satu sekolah di Sumbawa karena harus mengikuti Pelatda Rinjani persiapan PON Jabar 2016.

“Sebenarnya Slamet sudah mengajukan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur (Wagub). Namun surat rekomendasi dari Wagub tersebut tidak berlaku, sehingga Slamet dinonaktifkan sementara dari pekerjaannya,” ucap tim Pendamping Pelatda Sepak Takraw, Hari Gunawan ketika dikonfirmasi Suara NTB, di Mataram, Selasa (22/3) kemarin.

Dikatakan Hari, persoalan yang menimpa pelatih sepak takraw itu terjadi Selasa (15/3) lalu. Istri Slamet yang ada di Sumbawa menelepon Slamet dengan nada menangis dan meminta Slamet pulang ke Sumbawa. Atas Izin dari Panitia Pelatda, Slamet yang sudah 12 tahun menjadi guru bantu itu pun pulang ke Sumbawa untuk mengurus Izinnya.

Hari membenarkan bila Slamet sempat dinonaktifkan dari pekerjaan karena meninggalkan pekerjaan. Namun setelah Slamet kembali ke Sumbawa selama tiga hari, masalah pun bisa diselesaikan. Slamet sudah mendapatkan rekomendasi dari tempat kerjanya guna mengikuti Pelatda Rinjani 2016.

Dengan adanya Izin dari tempat kerja, Slamet juga berhak mendapatkan tunjangan atau honor atas jam mengajarnya di salah satu SMP di Sumbawa. Bila tidak ada izin dia tidak bisa menerima tunjungan atau honor dari tempat kerjanya. (fan)

Tim Sepak Bola NTB Gagal ke PON Mataram (Suara NTB) Kerja keras tim NTB untuk lolos PON XIX di Jabar 2016 belum berbuah hasil. Tim asuhan Pelatih Mubarak Umar itu gagal lolos PON setelah dikalahkan tim Bali 3-0 di laga perdana Pra-PON Grup B di GOR Arcamanik, Bandung, Minggu (20/3).

D i t a m b a h lagi kemenangan tim Bali 2-0 atas tim NTT di laga lanjutan PraPON sepak bola di tempat yang sama, Selasa (22/3) kemarin membuat NTB kehilangan peluang meraih tiket

PON 2016.

Sekum Asprov PSSI NTB, Muhazam yang dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (22/3) kemarin membenarkan bila tim NTB gagal meraih tiket PON. Hal ini dikarenakan tim Bali berhasil mengalahkan tim NTT di pertandingan hari kedua, Selasa (22/3) kemarin.

“Tim NTB gagal lolos PON. Soalnya tim Bali berhasil mengalahkan tim NTT 2-0,” ucapnya.

Dijelaskan Muhazam, di pertandingan sepak bola PraPON Grup B diikuti tiga tim, yakni NTB, NTT dan Bali. Dari tiga tim yang bermain di Grup tersebut hanya ada satu tim yang lolos PON, yakni tim jua-

ra Grup B. Sementara itu pertandingan Grup B dimenangkan oleh Bali. Tim Bali dinyatakan sebagai tim Wilayah Nusatenggara yang lolos PON 2016 setelah mengalahkan tim NTB dan NTT di Pra-PON. Sementara itu tim NTB dan NTT gagal lolos PON setelah menderita kekalahan atas Bali.

“NTB kalah 0-3 atas Bali, selanjutnya NTT kalah 0-2 dengan Bali,” jelasnya. Meski kalah NTB akan melakoni pertandingan lanjutan melawan NTT, Kamis (24/3) besok. (fan)

Bocah Asal Lotim Bidik Gelar Grand Master Selong (Suara NTB) Siswa kelas 6 SDN 4 Labuhan Haji, Bani Madya Alsuras terpilih akan menjadi salah satu wakil Indonesia dalam kejuaraan catur tingkat internasional, Asian Youth Chess Championship 2016 pada tanggal 5-15 April mendatang. Selasa (22/ 3) kemarin, Bani berangkat ke Jakarta guna mengikuti Training Centre (TC). Pecatur cilik ini bercita-cita ingin jadi grand master catur.

Sebelum berangkat Selasa kemarin, putra tunggal dari pasangan Ahmad Fauzan dan ibu As ini tidak banyak bicara. Ia hanya menuturkan, ia mulai mengenal catur sejak masih duduk di Taman Kanakkanak. Catur diperkenalkan oleh ayahnya, Ahmad Fauzan. Ia pun berharap bisa menjadi juara.

Pengurus Percasi Lotim yang juga Mantan Master Nasional asal Lotim, Miftahurrrahman yang mendampingi Bani ke Jakarta menerangkan, Bani merupakan juara III dalam gelaran Olimpiade Olahraga Siswa Nasiona (O2SN) di Makassar beberapa waktu lalu.

Ia turut terpilih menjadi wakil Indonesia untuk mengikuti laga tingkat internasional yang akan digelar di Ulanba-

tor Mongolia. Selama TC nanti di Jakarta, Bani akan dibina langsung oleh pelatih dari pengurus Besar (PB) Percasi.

Menurutnya, Bani Madya ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi grand master catur. Kelemahannya hanya pada aspek mental. “Kalau secara teknis bermain, Bani ini sangat baik,” terang Miftah.

Pada saat proses TC diharapkan ia banyak memperoleh penguatan pada aspek persiapan mental. Karena aspek ini paling penting untuk menghadapi lawan-lawannya. Diyakini, Bani bisa menduduki peringkat lima besar tingkat dunia. “Untuk meraih juara I memang berat, tapi saya yakin bisa menduduki peringkat 5 besar,” jelasnya.

Para pelatih di tingkat pusat, harapannya bisa mempersiapkan Bani lebih matang sehingga bisa tampil dengan baik di laga tingkat internasional nantinya. (rus)

DIDAMPINGI PELATIH Bani Madya didampingi pelatihnya Miftahurrahman. Bani akan menjalani pemusatan latihan sebelum berlaga di Asian Youth Chess Championship 2016, 5-15 April mendatang.

(Suara NTB/rus)

PBSI Targetkan Tim Thomas Juara Grup Jakarta (Suara NTB) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) menargetkan tim Thomas MerahPutih meraih juara grup dalam turnamen final Piala ThomasUber yang akan berlangsung di Kunshan, Tiongkok, pada 1522 Mei mendatang.

“Kami menargetkan tim Thomas untuk keluar sebagai juara grup agar tidak menghadapi tim-tim unggulan pada grup lain,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI Achmad Budiharto di sela-sela pemberian bonus PB Djarum kepada pasangan peraih gelar juara All England 2016 Praveen Jordan/Debby Susan-

to di Jakarta, Selasa kemarin.

Berdasarkan undian turnamen final Piala Thomas-Uber, Tim Thomas Indonesia berada dalam grup B bersama tim India, Thailand, dan Hong Kong.

Tim Thomas Indonesia terdiri dari Tommy Sugiarto, Ihsan Maulana Mustofa, Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Hendra Setiawan, Mohammad Ahsan, Angga Pratama, Ricky Karanda Suwardi, Kevin Sanjaya Sukamuljo, dan Marcus Fernaldi Gideon.

Indonesia, lanjut Budiharto, membidik perolehan poin pada satu nomor tunggal dan dua nomor ganda dalam persaingan

Piala Thomas di Tiongkok.

Sementara untuk tim Uber Indonesia, PBSI menargetkan posisi runner-up dalam grup C menyusul kekuatan bagus tim Uber Thailand pada nomor tunggal dan ganda.

“Kami akui tim Uber Indonesia tidak sekuat tim Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Tapi dalam permainan beregu, semua kemungkinan bisa terjadi karena Fitriani kemarin bisa mencuri angka dari tim Korea Selatan pada turnamen kualifikasi Piala Uber,” ujar Budiharto.

Tim Uber Indonesia juga satu grup dengan tim Uber Bulgaria dan

Praveen/Debby Diganjar Bonus Rp 500 Juta Jakarta (Suara NTB) Persatuan Bulu Tangkis (PB) Djarum menyerahkan bonus sebesar Rp 500 juta kepada atlet ganda campuran Praveen Jordan dan Debby Susanto karena telah berprestasi sebagai juara turnamen All England 2016.

“Ini adalah komitmen Djarum Foundation kepada para pemain berprestasi. Semoga bonus ini dapat meningkatkan prestasi Praveen/ Debby pada kejuaraan-kejuaraan bergengsi lainnya termasuk Olimpiade Rio 2016 mendatang,” kata Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa kemarin.

Yoppy mengatakan PB Djarum telah menyiapkan bonus lain jika pasangan atlet nomor campuran itu dapat meraih medali emas Olimpiade Rio 2016.

Selain kepada pasangan Praveen/Debby, Djarum juga menyerahkan penghargaan kepada para pelatih sektor ganda campuran pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yaitu kepala pelatih Richard Mainaky, asisten pelatih Nova Widinato, dan asisten pelatih Enroe Suryanto.

“Kami menganggap ini adalah awal prestasi kami. Dengan penghargaan ini, kami semakin termotivasi untuk mengukir prestasi selanjutanya,”

(ant/bali post)

Praveen Jordan dan Debby Susanto

ujar Debby.

Pelatih Richard Mainaky menargetkan pasangan atlet asuhannya itu u n t u k mengejar prestasi p a d a d u a turna-

men besar yaitu Indonesia Terbuka 2016 dan Olimpiade Rio 2016.

“Masyarakat Indonesia pasti mengharapkan prestasi mereka. Saya telah menyiapkan latihan lebih untuk mereka karena Praveen/ Debby masih dapat berkembang dari aspek teknis dan fisik,” ujar Richard.

Jumpa pers itu juga menghadirkan orangtua Debby yaitu Susanto Darmawan dan Sugiyati Budiman, serta orangtua Praveen yaitu Herlince Sinambela. “Jordan selalu bercita-cita sebagai juara dunia, saya hanya mengatakan kepadanya untuk terus berdoa apa yang dilakukannya dan melakukan apa yang didoakan,” ujar Herlince.

Sementara, Sugiyati berharap Debby tidak akan selalu menjadi atlet berprestasi, pantang menyerah, dan tidak sombong. (ant/bali post)

tim Uber Hong Kong. Tim putri Indonesiai itu terdiri dari Maria Febe Kusumastuti, Hanna Ramadini, Fitriani, Gregoria Mariska, Greysia Polii, Nitya Krishinda Maheswari, Anggia Shitta Awanda, Ni Ketut Mahadewi Istarani, Della Destiara Haris, dan Rosyita Eka Putri Sari.

“Kami memang perlu memantapkan pasangan putri pelapis Greysia/Nitya yaitu Ketut/Anggia dan Della/Rosyita. Kami akan menyeratakan mereka dalam beberapa turnamen pada dua bulan menjelang final Piala Uber agar menjadi bekal pertandingan,”

ujar Budiharto.

Legenda bulu tangkis Indonesia pada nomor ganda Christian Hadinata mengatakan pasangan-pasangan putri pelapis seperti Ketut/Anggia maupun Della/Rosyita tidak dapat terus berlindung di balik nama besar Greysia/Nitya.

“Mereka seringkali merasa belum waktunya untuk tampil berprestasi. Kita dapat melihat prestasi Praveen Jordan/ Debby Susanto pada ganda campuran sebagai pembanding. Selisih prestasi mereka dengan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir tidak jauh berbeda saat ini,” kata Christian. (ant/bali post)

Mascherano Terlanjur Kecewa dengan Barcelona London Pemain inti Barcelona Javier Mascherano merasa patah hati dan kecewa dengan kebijakan klub yang tidak memberi dukungan penuh ketika dirinya terlibat masalah pajak dengan otoritas pajak setempat.

Hati Mascherano patah.

Ia kemudian memutuskan untuk hengkang ke Liga Inggris (Premier League) pada musim panas ini, sebagaimana dikutip dari laman Mirror. Keteguhan sikapnya itu termuat dalam sebuah laporan media yang terbit di Spanyol.

Gelandang berpaspor Argentina itu, yang kerapkali menempati posisi sebagai bek di Barcelona, merasa bahwa Barcelona membiarkan dirinya berjuang sendiri ketika berurusan soal pajak dengan otoritas pajak setempat, sebagaimana termuat dalam harian El Confidential.

Sementara kasus pajak itu terus bergulir, yang memuat ancaman penjara, bukan tidak mungkin Mascherano terkena hukuman suspensi. Untuk itulah, ia memutuskan untuk segera hengkang ke Javier Liga Inggris.

Mascherano Mantan pemain Liverpool dan West Ham itu masih terikat kontrak selama dua tahun dengan Barcelona. Ia dilepas dengan kontrak senilai 100 juta euro.Sebuah laporan mengklaim bahwa agen Mascherano terus berupaya mewujudkan harapan pemain itu untuk hengkang ke Liga Inggris.

Macherano yang kini berusia 32 tahun mengukir prestasi menjulang bersama dengan Gerard Pique dengan menopang lini pertahanan Barcelona. (ant/ (Suara NTB/ist) bali post)

SUARA NTB

Rabu, 23 Maret 2016

Halaman 12

Rencana Pembangunan Kantor Gubernur Berpotensi Ditunda (Suara NTB/ist)

RAPAT - Rapat dengan Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Erica Zainul Majdi terkait HKG PKK ke-44 tahun 2016 yang akan berlangsung di NTB. Rapat berlangsung di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (22/3/2).

NTB Jadi Pusat Pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK 2016 Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd mengatakan, NTB terpilih sebagai pusat pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 2016.

Kegiatan itu akan dirangkai dengan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Gelar Teknologi Tepat Guna, dan Pekan Inovasi Nasional Desa.

Hal tersebut dikatakan Bachrudin saat menggelar rapat dengan Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Erica Zainul Majdi terkait HKG PKK ke-44 tahun 2016 di Pendopo Barat Gubernur NTB, Selasa (22/3/2). Mantan Penjabat

Bupati Bima ini menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta pelaksanaan event tersebut pada bulan Oktober.

Namun, tidak dapat dipenuhi karena berdekatan waktunya dengan pelaksanaan MTQ tingkat nasional tahun 2016.

“Oleh karena itu, event tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2-8 November 2016,” terangnya.

Bachrudin menambahkan, pelaksanaan HKG-PKK akan diisi beberapa kegiatan. Seperti lomba-lomba dan pameran. HKGPKK tahun 2016 mengangkat tema Temu Nasional Gerakan Desa Membangun Indonesia Mela-

lui HKG-PKK akan dihadiri oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo beserta istri, Hj. Iriana Joko Widodo.

“Saya menyampaikan pesan Ketua Umum TP PKK Pusat agar TP PKK Provinsi NTB harus turut aktif dalam pameran. Untuk lokasi pameran akan dilaksanakan di eks Bandara Selaparang,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi meminta disiapkan 11 stand pameran untuk TP PKK kabupaten/kota dan provinsi pada pameran HKGPKK 2016. ‘’Kalau bisa pada puncak acara diselipkan tentang profil Provinsi NTB, kirakira 3-5 menit,’’ katanya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Rencana pembangunan gedung lantai empat di kompleks Kantor Gubernur NTB tahun 2016 berpotensi ditunda. Pasalnya, Pemprov NTB melalui SKPD terkait sedang menyiapkan penyusunan masterplan dan Detail Engineering Design (DED) yang baru, mencakup kawasan eks RSUD NTB. Dalam APBD murni 2016, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung lantai empat di kompleks kantor gubernur itu sebesar Rp 32 miliar lebih.

Namun, belakangan ada sinyal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan membantu dari sisi penganggaran untuk pembangunan kantor gubernur pada 2017 mendatang.

“Belum kita eksekusi anggaran yang Rp 32 miliar ini.

Itu ranah pimpinan apakah ditunda yang Rp 32 miliar sambil menunggu anggaran dari pusat. Seperti informasi itu, kita akan menyiapkan konsep, masterplan utuh ka-

wasan Kantor Gubernur secara keseluruhan. Kita disuruh menyusun masterplan dan Detil Enggineering Design (DED) nya yang baru secara utuh,” kata Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. Fathurahman, M.Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (22/3) siang kemarin.

Dikatakan, pihaknya akan menyusun masterplan dan DED yang baru terkait dengan rencana pembangunan Kantor Gubernur tersebut. Dikatakan, masterplan yang ada saat ini disusun 2005 lalu. Kemudian DED disusun pada 2009.

Kemudian, sudah dilakukan review DED pada 2015 untuk rencana pembangunan gedung

lantai empat di kompleks kantor gubernur tahun 2016 ini.

Namun, review DED itu belum diekspos ke gubernur.

“Kita akan membuat masterplan kawasan Kantor Gubernur secara keseluruhan sampai dengan RSUP NTB, menjadi satu kawasan dengan Kantor Gubernur. Adapun rencana kawasan RSUP dijadikan Kebon Raja, itu Ikonsep dari Pemerintah Kota (mataram). Kita provinsi yang punya aset. Tentu itu melihat kebutuhan ke depan,” kata Fathurahman.

Mantan Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) NTB ini mengatakan, tentunya dalam masterplan

dan DED kawasan Kantor Gubernur ke depannya juga akan tersedia ruang terbuka hijau di dalamnya. Artinya, tidak semua kawasan Kantor Gubernur yang ada sekarang sampai eks RSUP NTB akan dipenuhi dengan bangunan. ‘’Makanya itu nanti dilihat masterplan-nya, yang dilihat menjadi kawasan keseluruhan Kantor Gubernur,’’ ucapnya.

Fathurahman menambahkan, sampai saat ini belum ada ekspos kepada gubernur terkait dengan pembangunan gedung lantai empat tersebut.

Dari hasil ekspose tersebut nanti diketahui apakah gubernur setuju atau tidak mengenai DED tahun 2015 tersebut. Dengan adanya sinyal dari Kemendagri yang akan memberikan anggaran untuk pembangunan Kantor Gubernur tahun 2017 mendatang, menjadi peluang pemda. (nas)

Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Lobar dan Loteng Ditangani Kemendagri Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambilalih penyelesaian sengketa tapal batas antar Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan Lombok Tengah (Loteng). Ke dua Pemda juga sudah sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa tapal batas titik 01 di kawasan Nambung ke Kemendagri.

“Sudah ada penyerahannya (penyelesaian) dari ke dua Pemda itu. Sekitar bulan Februari, mereka menyerahkan prosesnya ke Kemendagri,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (22/3) siang kemarin di Mataram.

Karena ke dua Pemda sudah menyerahkan penyelesaian sengketa tapal batas itu ke Kemendagri, maka apapun hasilnya mereka harus terima.

Artinya, mereka tidak boleh keberatan jika nantinya kawasan yang menjadi sengketa itu masuk ke salah satu Pemda, baik Lobar maupun Loteng.

“Apapun hasil dari Kemendagri maka harus diterima oleh ke dua belah pihak. Karena dia sudah menyerahkan untuk diselesaikan. Kalau sudah menyerahkan maka jangan komplain lagi, harus konsisten mereka nanti,”harapnya.

Diketahui, penyelesaian sengketa tapal batas wilayah antara Pemkab Loteng dengan Pemkab Lobar, menemui jalan buntu. Dalam pembicaraan sekitar akhir 2015 lalu, baik Pemkab Lobar maupun Pemkab Loteng tetap kukuh dengan pendiriannya masingmasing. Dengan mengklaim titik 01 di kawasan Nambung tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.

Karena tidak ada titik temu, ke dua belah pihaknya bersepakat untuk menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi.

Guna menentukan, kawasan Nambung tersebut masuk wilayah Loteng atau Lobar. Dan, apapun keputusan yang diambil pemerintah provinsi, Pemkab Loteng dan Lobar akan menerima.

Kendati demikian, jika melihat bukti-bukti yang ada pihaknya cukup optimis kalau kawasan Nambung merupakan wilayah Loteng. Karena dokumen pendukung yang menguatkan hal tersebut. Tapi kembali lagi, keputusan tetap ada ditangan pemerintah. Oleh Pemkab Loteng kawasan Nambung tercatat masuk sebagai bagian dari Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya. Sementara Pemkab Lobar mengakui kalau kawasan tersebut merupakan bagian dari Desa Bun Mas, Kecamatan Sekotong. (nas)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 23 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Ironi Negeri Beras SKPD Jangan Lelet MENJELANG akhir triwulan pertama, baru enam paket proyek lingkup Pemkot Mataram yang akan memasuki tahap lelang. Kondisi ini tidak dapat diklaim sebagai percepatan pembangunan. Sebab kalau dicocokkan dengan penetapan APBD, rentang waktunya terbilang cukup jauh.

DPRD Kota Mataram telah mengetok APBD Kota Mataram tahun anggaran 2016 sejak 30 November 2015 lalu.

Namun memang, seperti tradisi yang sudah-sudah, eksekusi anggaran selalu tak bisa cepat. Seperti tahun ini misalnya. Menjelang akhir Maret 2016, terhadap proyek fisik, tahapannya baru akan memasuki masa lelang. Padahal, masyarakat berharap program-program yang diakomodir melalui APBD Kota Mataram, segera dieksekusi.

Tidak perlu harus menunggu hingga bulan ke tiga di tahun anggaran yang bersangkutan.

Logikanya, semakin cepat program dieksekusi, maka semakin cepat masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Namun harapan tinggal harapan. SKPD lingkup Pemkot Mataram tetap bekerja dengan ritme yang mereka kehendaki. Mestinya, SKPD harus rajin-rajin turun ke lapangan. Melihat kondisi masyarakat, mendengarkan keinginan mereka seperti apa. Sehingga Pemkot Mataram mengetahui secara pasti program apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram.

Karena tidak sedikit proyek yang ditolak masyarakat karena dianggap tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Karenanya, sebelum memutuskan program apa yang diusulkan dalam APBD, ada baiknya SKPD turun ke masyarakat. Tidak cukup hanya Dewan yang melakukan reses. Toh selama ini, apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam reses itu, tidak sepenuhnya dapat dipenuhi.

Ada kecenderungan SKPD dalam membuat program, menganut pola coba-coba. Padahal itu dapat berakibat fatal. Sehingga tidak heran, saat diminta mempresentasikan program di hadapan DPRD, pimpinan SKPD justru tidak mampu meyakinkan Dewan untuk meloloskan anggaran untuk membiayai program yang mereka usulkan.

Usulan anggaran untuk pengadaan tungku sampah misalnya. Dewan terpaksa memberi bintang terhadap usulan dari Dinas Kebersihan Kota Mataram tersebut. Karena kurang menguasai program, akhirnya, capaian program itu ketika dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran, jauh dari harapan.

Selain karena perencanaan yang kurang matang, capaian yang tidak sesuai harapan juga ditengarai akibat leletnya SKPD melakukan eksekusi anggaran. Dampaknya, di akhir tahun anggaran sering terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan dan menjadi silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Hal ini tentu sangat disayangkan.

Karena, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh pada sejumlah kesempatan selalu menegaskan komitmen Pemkot Mataram untuk melakukan percepatan pembangunan.

Semangat percepatan pembangunan ini harusnya dapat diterjemahkan oleh para pembantu Walikota dalam hal ini SKPD. Apalagi Walikota Mataram dalam janji kampanyenya juga menjanjikan infrastruktur jalan lingkungan yang mulus. Jalan lingkungan yang mulus diyakini akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Untuk itu SKPD yang tidak mampu menterjemahkan makna percepatan pembangunan itu, perlu dievaluasi. (*)

RADIO

UNIA perberasan negeri ini memang menarik untuk diulas. Bukan tentang petani atau saudagar beras, tetapi kisah tentang upaya negara untuk memenuhi hajat hidup warganya. Bagaimana beras bisa hadir di setiap rumah tangga.

“Soal pangan adalah soal hidup matinya bangsa!” Demikian intisari pidato presiden RI pertama Soekarno ketika memulai pembangunan kampus Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (sekarang IPB) Bogor, 27 April 1952. Begitu membuka pidatonya, Bung Karno langsung bicara statistik pangan. Pada 1952, dengan jumlah penduduk 75 juta orang, Indonesia butuh beras sebanyak 6,5 juta ton. Namun, saat itu produksi beras Indonesia baru mencapai 5,5 juta ton, sehingga diputuskan mengimpor beras dari Siam (Thailand), Saigon (Vietnam), dan Burma.

Akan tetapi, Bung Karno tidak mau menggantungkan perut rakyat Indonesia pada beras impor. Ia sadar, kebijakan impor tersebut membuat devisa negara tergerus. “Mengapa kita harus membuang devisa 120 sampai 150 juta dolar tiap tahun untuk membeli beras dari luar negeri?

Kalau 150 juta dolar kita pergunakan untuk pembangunan, alangkah baiknya hal itu,” ujar Si Bung. Selain itu, kebijakan impor tidak sesuai dengan semangat membangun ekonomi berdikari.

Kala itu, Indonesia baru saja tiga tahun mendapatkan kedaulatannya dari Belanda.

Di tahun 1984, setelah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Soeharto berhasil merengkuh swasembada beras, Indonesia dengan mantap memutuskan untuk masuk ke pasar beras internasional.

Keputusan itu menjadikan harga beras di pasar internasional terguncang. Harga beras anjlok dari 250 dolar AS per-ton menjadi 150 dolar AS per-ton.

Dunia internasional terbelalak melihat prestasi Indonesia.

Presiden Soeharto ketika pidato pada ulang tahun FAO ke-40, di Roma Italia, 14 November 1985, mengatakan, “swasembada beras bukanlah keajaiban tetapi hasil kerja keras dan keuletan tanpa kehilangan cita-cita.” Bukan main! Produksi beras nasional kala itu memang melimpah. BPS menyebutkan, produksi padi

Oleh:

Badrul Munir

Direktur Eksekutif Regional Institute 104

Tingginya angka konsumsi beras penduduk Indonesia menunjukkan, upaya untuk merengkuh swasembada beras dan keluar dari jebakan impor beras, tidak hanya melulu dengan menggenjot produksi beras nasional.

Angka konsumsi beras juga harus ditekan dengan menggalakkan diversifikasi pangan. nasional mencapai 38,14 juta ton.

Dengan menggunakan angka konversi gabah ke beras sebesar 0.63, diperoleh produksi beras nasional mencapai 22,77 juta ton.

Lebih dari cukup untuk mengisi perut seluruh penduduk Indonesia yang saat itu berjumlah sekitar 180 juta jiwa.

Kini, setelah berpuluh tahun berlalu, kondisinya telah berbalik.

Kita kembali mengguncang harga beras di pasar internasional dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai eksportir, tetapi importir. Bukan pula sembarang importir, tetapi salah satu importir beras terbesar se jagat.

Sungguh sebuah ironi. Terjadi di negara agraris besar di dunia.

Memang Indonesia kerap dituding sebagai negara yang memicu kenaikan harga beras di pasar internasional. Bayangkan, dari sekitar 8 juta ton beras di pasar internasional, sekitar 1,5-2 juta ton habis diborong oleh Indonesia. Pada 2015, realisasi impor beras yang dilakukan Bulog mencapai 1,5 juta ton. Impor beras sebanyak itu telah menggerus sekitar Rp 7 triliun devisa negara.

Pada 1798, Robert Thomas Malthus, pakar demografi asal Inggris, dalam esainya yang menyejarah bertajuk An Essay of Principle of Population, meramalkan bahwa jumlah populasi penduduk akan mengalahkan pasokan makanan. Menurut Malthus jumlah pupulasi akan bertambah mengikuti deret ukur, sementara pasokan pangan akan bertambah mengikuti deret hitung. Langgam pertambahan yang berbeda ini mengakibatkan pasokan pangan bakal sulit mengimbangi pertumbuhan populasi.

Dalam kasus Indonesia, apa

yang diramalkan Malthus berabad yang lalu terbukti benar.

Kini pada 2015 penduduk Indonesia telah mencapai 253 juta jiwa.

Pada saat yang sama kita adalah negara dengan angka konsumsi beras per kapita, tertinggi di dunia. Konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 114 kilogram/ kapita/tahun. Ternyata 80 persen pemenuhan karbahohidrat orang Indonesia dipenuhi dari nasi yang ditanak dari beras.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan secara resmi bahwa angka ramalan pertama produksi padi 2015 mencapai 75,55 juta juta ton gabah kering giling. Mengalami peningkatan 6,65 persen dibandingkan produksi pada 2014 yang mencapai 70,8 juta ton. Angka tersebut setara dengan 41 juta ton beras. Jika angka konsumsi beras 114 kilogram/kapita/tahun, total konsumsi beras untuk 253 juta penduduk sekitar 30 juta ton.

Artinya, Indonesia seharusnya mencapai target surplus beras lebih dari 10 juta ton. Lalu, mengapa harus melakukan impor beras?

Ironi semacam ini tak hanya dialami Indonesia tetapi dialami juga oleh provinsi NTB. Walau sejak 2004 NTB langganan surplus beras rerata 450 ribu ton per-tahun. Namun acap kali mendapat pasokan jatah beras impor dari Bulog. Di satu sisi beras asal NTB dikeluarkan untuk membantu daerah-daerah lain yang mengalami defisit, di sisi lain Bulog memasukkan beras impor untuk memenuhi cadangan pangan. Terlihat betapa manajemen logistik kita begitu rapuh. negara sepertinya tidak berdaya mengatasi kondisi carut marut yang memalukan ini dan nyaris

RADIO

terulang setiap tahun.

Lalu bagaimana strategi jitu mengatasi persoalan klasik itu?

Buatkan estimasi data produksi dan konsumsi yang akurat dan akuntabel. Benahi manajemen logistik Bulog yang amburadul.

Dan, lakukan pemetaan kondisi kerentanan dan ketahanan pangan secara objektif, mana daerah surplus dan mana yang defisit. Dari lingkup kabupatenkecamatan-desa-rumah tangga.

Saat ini, tingkat partisipasi orang Indonesia dalam mengonsumsi beras mencapai 100 persen (kecuali Maluku dan Papua sebesar 80 persen). Konsekwensinya, perut sebagian besar orang Indonesia tak akan kenyang kalau tidak diisi dengan nasi. Begitulah faktanya, di negeri ini bukan makan namanya jika tanpa nasi.

Tingginya angka konsumsi beras penduduk Indonesia menunjukkan, upaya untuk merengkuh swasembada beras dan keluar dari jebakan impor beras, tidak hanya melulu dengan menggenjot produksi beras nasional. Angka konsumsi beras juga harus ditekan dengan menggalakkan diversifikasi pangan. Dengan demikian, sumber pemenuhan karbohidrat penduduk Indonesia tidak hanya bertumpu pada beras. Tetapi juga dari komoditas-komoditas pangan lokal, seperti jagung, singkong, ubi, dan talas. Upaya ke arah ini memang telah dilakukan oleh pemerintah. Sayangnya masih sebatas slogan rapat, seminar, dan kampanye serimonial.

Padahal, yang dibutuhkan adalah upaya konkret.

Pembangunan gerbang kota di Lingkar Selatan butuh Rp 5 miliar Lebih prioritas alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan

*** Manfaat FPT harus dirasakan warga Jangan sekadar proyek untuk menghabiskan anggaran

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 23 Maret 2016

Penghargaan Tokoh Perubahan Dari Hal. 1 ‘’Ini sebenarnya hasil yang dilakukan sejak 15 tahun lalu, sehingga gerakan ini bisa menginspirasi masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan menanam pohon,’’ ujarnya.

Dikatakan, upayanya sejak 15 tahun lalu mengubah persepsi masyarakat, melibatkan masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat dalam penghijauan membuahkan dampak berubahnya persepsi masyarakat terhadap penghijauan atau menanam pohon.

Buktinya, tidak lagi ada masyarakat yang mesti disuruh, dipaksa dan dibayar agar mau menanam pohon. Namun mereka melakukan itu atas kesadaran sendiri.

Dikatakan, merubah persepsi masyarakat terkait menanam pohon inilah katanya menjadi salah satu penilaian perubahan. Selain itu, dampak nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari gerakan tersebut, tidak lagi ada kasus orang berkelahi karena kekurangan air dan bencana kekeringan melanda daerah ini tidak lagi separah sebelumnya. ‘’Ini dampak langsung dan nyata yang dirasakan masyarakat,’’ katanya.

Dampak lainnya, bisa dilihat secara nyata di pinggiran hutan mulai mengembangkan budidaya tanaman. Masyarakat sudah menanam dan menebang secara periodic. Tidak lagi ada yang menebang sembarangan, bahkan sekarang ini jumlah

anak pinggiran hutan yang kuliah (melanjutkan pendidikan S1) mulai banyak.

Hal inilah katanya, masuk dampaknya. Ia menambahkan, atas penghargaan yang ia peroleh akan menjadi penyemangat untuk lebih banyak berbuat ke depan. Ia mengaku, saat ini tidak lagi terlalu berat mengajak masyarakat menanam. Selain itu, tidak lagi berat mengkampanyekan larangan illegal logging. Ke depan, ia akan terus lebih giat mengkampanyekan lingkungan. Sejauh ini, kampanye yang dilakukan tidak saja sebatas di daerah namun sudah menyasar ke Asia, seperti Taiwan, Bangkok, Cina dan negara lain. ‘’Saya hanya mengkampanyekan bagaimana menyemangati masyarakat dalam hal penghijauan,’’ujarnya.

Harian Republika memberikan anugerah Tokoh Perubahan Republika 2015 kepada lima sosok yang membawa perubahan di Indonesia. Ke lima tokoh tersebut terpilih karena memiliki kesamaan dalam membawa perubahan di berbagai bidang. Tokoh perubahan terpilih tersebut ialah Menkominfo Rudiantara, CEO Gojek Nadiem Makarim, Ulama NTB, TGH. Hasanain Juaini dan aktivis lingkungan Hotlin Ompusunggu serta grup musik Slank. (her)

Anggaran Provinsi Minim Dari Hal. 1 Ia mencontohkan bidang pariwisata di mana pemprov tahun ini hanya mengalokasikan sekitar Rp 290 juta dalam bentuk kegiatan stimulan dalam rangka mendukung agenda festival pariwisata daerah.

Selanjutnya di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Peternakan Perikanan dan Kehutanan (BKP5K), provinsi hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 750 juta. Sementara khusus di bidang pertanian hanya sebesar Rp 350 juta. ‘’Itu hanya contoh saja. Dan ini bagi kami minim sekali. Karena setelah kami hitung-hitung daya dukung anggaran provinsi ke KSB kurang dari 1,5 persen dari Rp 3,6 triliun total APBD NTB,’’ cetusnya.

Menurutnya, alokasi anggaran yang sangat kecil itu tidak sebanding dengan yang selama ini telah diberikan KSB. Sumbangsih KSB melalui sektor pertambangan terhitung cukup besar bahkan bagi negara.

Dikatakan Wabup, KSB saat ini tengah membutuhkan anggaran besar untuk mempersiapkan menghadapi pascatambang. Dan sebagai potensi pengganti pendukung perekonomian daerah dan masyarakat, Pemda KSB tengah merintis pembangunan sektor pertanian secara luas dan sektor pariwisata. ‘’Untuk menata seluruh infrastruktur pertanian dan pariwisata tentu kami membutuhkan daya dukung dari pusat dan provinsi terutama dari sisi anggaran. Nah harusnya provinsi memberikan dukun-

gan terbaiknya kepada kami, karena KSB ini juga bagian dari NTB,” tegasnya.

Tidak hanya soal anggaran, Wabup menyinggung terkait pengalihan sejumlah kewenangan kabupaten/kota ke provinsi dengan berlakunya Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ia mengatakan, pemberlakuan regulasi tersebut telah membuat Pemda KSB galau. Hal ini dikarenakan pengalihan kewenangan oleh provinsi itu terkesan setengah-setengah sehingga cenderung merugikan kabupaten/kota. “Contoh saja, hampir seluruh kewenangan yang diambil alih, untuk SDM-nya hanya PNSnya saja. Tapi kalau honorernya tidak. Nah ini kan sama saja provinsi cari enaknya saja,’’urainya.

Belum lagi lanjut dia, pengalihan kewenangan itu membuat masyarakat akan semakin kesulitan dalam berurusan. Padahal untuk beberapa kewenangan yang ditarik, kegiatannya banyak berlangsung di KSB. “Misalnya soal pertambangan. Di tempat kita ini banyak sekali masyarakat yang berurusan, belum lagi persoalan tambang rakyat yang tidak kunjung bisa tuntas. Jadi harapan kami, kalau pun harus ditarik maka provinsi harus menempatkan KCD-nya di tempat kita. Atau kalau mau lebih baik lagi di setiap kabupaten/kota ada,’’ saran Wabup. (bug)

Bansos Pertanian Dompu

Pejabat dan Mantan Pejabat Dipanggil Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Penyelidikan dugaan penyimpangan pada anggaran Bansos Pertanian Kabupaten Dompu menyasar pejabat dan mantan pejabat di Pemprov NTB. Informasi dihimpun Suara NTB, surat panggilan dilayangkan pada 20 Maret lalu kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir.H.Husnul Fauzi.

Dalam panggilan itu, disebutkan secara umum, yang bersangkutan diminta klarifikasinya terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Dompu tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. ‘’Yang bersangkutan dipanggil untuk klarifikasi terkait dana Bansos Pertanian di Dompu,” jawab Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (22/3).

Selain Husnul Fauzi yang baru menjabat setahun terakhir, dipanggil juga mantan pe-

jabat sebelumnya Ir.H.Mokhlis, M.Si. Pemanggilan ini untuk klarifikasi aliran dana Bansos pertanian ke bumi “nggahi rawi pahu”. ‘’Dia juga diklarifikasi karena pernah jadi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturan NTB,’’ kata Sutapa.

Masih secara umum disebutnya, pejabat dan mantan pejabat Pemprov NTB itu diklarifikasi berkaitan dengan sumber dana proyek dari pemerintah pusat. Alur turunnya diketahui pihak Pemprov, se-

Toh juga untuk memberhentikan beliau itu tidak gampang.

Kan kalau pergantian ketua itu harus lewat paripurna, jika mayoritas anggota DPRD tidak setuju, tidak bisa diberhentikan,” ujarnya.

Tetapi sepertinya Umar sudah terlanjur kecewa dengan sikap partainya itu, sehingga iapun terpaksa melakukan perlawanan terbuka dengan kembali mengaktifkan kepengurusan DPD Golkar hasil Musda Senggigi. Bahkan Umar secara langsung balik mengancam beberapa anggota Fraksi Partai Golkar DPRD NTB yang berafiliasi ke Suhaili akan dipecatnya.

Ditambahkan oleh orang dekat Suhaili itu, bahwa pihaknyapun kini sedang membangun komunikasi politik dengan pimpinan partai di NTB. Sebagai upaya untuk memuluskan proses pelengseran Umar dari posisi Ketua DPRD NTB. Karena hanya dengan dukungan dari partai lainnyalah Umar akan mudah dilengserkan.

“Sebenarnya apa lagi yang perlu diragukan atas keabsahan kami. Coba lihat, menjelang Munaslub ini, tujuh kader golkar yang akan mencalokan diri pada pemilihan ketua umum Golkar sebagian besarnya melakukan komunikasi politik pada kami. Mana ada yang ke kubu mereka, itu artinya bahwa kamilah yang sah, kami yang memiliki hak suara pada munaslub mendatang,” ujar politisi Golkar itu.

Tetapi sepertinya, sikap fraksi-fraksi di DPRD NTB lebih dominan berpihak pada Umar

Said. Bahkan fraksi-fraksi seolah pasang badan untuk mengamankan Umar dari posisi Ketua DPRD NTB. Anggota Fraksi Partai Gerindra, H. M. Sakdudin, SH mengatakan bahwa proses pergantian Ketua DPRD NTB itu telah menyalahi tatib. Karena menurutnya, tidak ada satupun syarat pergantian Ketua DPRD yang telah dipenuhi sebagai alasan untuk memberhentikan Umar.

“Tanpa mau mencampuri urusan internal Partai Golkar, surat pemberhentian itu salah alamat. Kenapa saya katakan itu, karena tidak ada satupun syarat yang telah diatur dalam tatib sudah dipenuhi untuk menggantikan Umar. Misalnya, beliau ini sehat, tidak sedang berhalangan tetap, beliau ini masih hidup, tidak meninggal dunia, lalu apa alasannya,” tanya Sakdudin.

Sementara menurut Umar Said sendiri, tatib inilah menjadi kitab suci yang bertujuan untuk melindungi anggota DPRD dari kesewenang-wenangan partai. Sehingga ia menolak mundur karena berdasarkan tatib.

“Coba saja mereka pada sabar sebentar, saya akan kasih jabatan ini. Tetapi jangan seperti ini caranya. Orang tidak punya salah apapun kok tiba-tiba mau dimundurkan. Tidak semudah itu, ada proses yang harus dilewati.

Nah sekarang mereka mengancam untuk memecat saya, akan semakin panjang ceritanya lagi,” ujar Umar. (ndi)

belum didistribusikan ke Dompu. Diantaranya untuk proyek cetak sawah baru senilai Rp 5 miliar tahun 2013. Perluasan sawah baru ini diperuntukkan ke sejumlah kecamatan di Dompu, dengan alokasi Rp 10 juta untuk 1 hektar.

Para pihak tadi juga diklarifikasi untuk item lainnya. Bansos Pertanian bersumber dari Kementerian Desa Tertinggal, senilai Rp 10 miliar. Dana ini diperuntukkan bagi kelompok tani di Dompu, dialokasikan untuk pembelian bibit dan

kebutuhan petani lainnya.

Periksa Pelapor Selain meminta keterangan para pihak tadi, Selasa siang kemarin penyidik Pidsus giliran mendalami keterangan pelapor. “Benar hari ini pelapor diklarifikasi terkait laporannya itu,” lanjut Sutapa.

Dimana, selain atas dua item yang telah disampaikan dokumennya itu, pelapor juga dimintai keterangan soal pembangunan Gedung Samakai.

Pelapor empat proyek di Dompu Ahmad Fauzi dimintai keterangan di ruang jaksa Yoni E Malaka. Ia diklarifikasi dari pukul 11.30 Wita dan hingga pukul 15.00 Wita.

Diketahui, Fauzi melaporkan proyek cetak sawah baru tahun 2012 senilai Rp 5 mil-

iar , proyek gedung Paruga Samakai tahun 2014 Rp 11,5 miliar, pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) tahun 2011 Rp 1,7 miliar, dan dana bergulir kelompok tani tahun 2013 Rp 10 miliar.

Fauzi mengaku banyak ditanya seputar proyek cetak sawah baru dan dana bergulir.

Mulai dari kelompok penerima bantuan hingga adanya dugaan kelompok fiktif. ‘’Soal cetak sawah baru dan dana bergulir. Kalau laporan yang lain belum ditanyakan,’’ katanya.

Ia menjelaskan, dalam laporannya ada dugaan penyalahgunaan anggaran pada item proyek cetak sawah baru dan dana bergulir. Begitu pun dengan alokasi anggaran pengadaan alkes dan pembangunan Paruga Samakai. (ars)

Pemprov Minta Pemkot Mataram Tata PKL Sekitar Kompleks IC Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta Pemkot Mataram untuk melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sekitar kompleks Islamic Center (IC) NTB. Pasalnya, Islamic Center (IC) merupakan venue utama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional ke 26 yang akan dilaksanakan Agustus mendatang.

Hal tersebut dikatakan

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (22/1) siang kemarin. Ia mengatakan, sejumlah lokasi yang akan menjadi venue utama pelaksanaan MTQ, diantaranya kawasan Islamic Center.

Pemprov berharap Pemkot Mataram bisa melakukan penataan PKL di samping IC yang menggunakan areal yang menjadi hak para pejalan kaki. Begitu juga para PKL

yang berada di samping Masjid Raya Attaqwa Mataram. Selain kepada Pemkot Mataram, Pemprov juga meminta Pemkab Lombok Tengah (Loteng) melakukan hal serupa.

Para PKL yang berada di sekitar Masjid Agung Praya Lombok Tengah perlu dilakukan penataan. Lokasi PKL lain yang juga perlu ditata, kata Gita adalah jalan menunju Ponpes Al Aziziah Kecamatan Gunung Sari,

Urus SK Bupati Definitif

Pemprov dan Pemkab Lobar Bakal Jemput Bola ke Kemendagri Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo belum menandatangani usulan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengenai pengangkatan Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si sebagai bupati definitive dan usulan pemberhentian Bupati Lobar non aktif, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. Untuk itu, Pemprov NTB dan Pemkab Lobar akan menjemput bola ke Kemendagri dalam pekan ini.

Demikian dikatakan Kepala biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (22/3) siang kemarin di

Mataram. Dirjaharta mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pejabat Kemendagri.

Dari hasil konfirmasi yang dilakukan, draf SK pengangkatan Bupati Lobar definitif dan SK pemberhentian Bupati Lobar non aktif, Zaini Arony masih berada di Biro Hukum Kemendagri. “Setelah saya cek itu belum turun dari Biro Hukum Kemendagri. Besok itu saya minta Kabag saya dan pejabat dari Pemda Lombok Barat juga ke sana (Kemendagri),” kata Dirjaharta.

Dijelaskan, jika draf ke dua SK itu telah ditelaah di Biro Hukum Kemendagri, maka akan turun lagi ke Direktur Fasilitasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda).

Setelah diparaf oleh Direktur

Jalan Panjang Pergantian Ketua DPRD NTB Dari Hal. 1

Halaman 15

Lalu Dirjaharta

Fasilitasi Ditjen Otda, kemudian naik ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Setelah dari Dirjen Otda, baru naik ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri. Baru kemudian ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

Usulan pengangkatan Bupati Lobar definitif dan pemberhentian Bupati Lobar non aktif tersebut diajukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi awal Maret ini. Pemprov, kata mantan Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam ini berharap SK Mendagri itu dapat turun pada Maret ini.

“Kita berharap Maret ini bisa turun SK itu. Makanya kemarin itu saya minta Lombok Barat juga ikut biar dia juga ke situ (Kemendagri). SK ini tinggal dikawal saja. Karena tanggal 17 Maret itu sudah masuk di Biro Hukum Kemendagri,”ucapnya.

Mengenai kesiapan pelantikan Bupati Lobar definitif, lanjut Dirjaharta, Pemprov NTB bersama Pemkab Lobar sudah menggelar rapat persiapan. “Makanya sekarang kita aktif menjemput bola ke Kemendagri,” tandasnya. (nas)

Pengadaan Perangkat IT Rp 5 Miliar Diduga Bermasalah Dari Hal. 1 Gambaran mengenai kasus ini, bermula dari keinginan Pemda setempat melakukan pengadaan perangkat pendukung pendidikan di SD, berbasis IT. Nilainya Rp 5 miliar bersumber dari APBD tahun 2013.

Diperkirakan, nilai anggaran sebesar itu terdistribusi sebesar Rp 130 juta per sekolah,

untuk 33 SD setempat.

Dalam rangkaian Puldata dan Pulbaket, timnya sudah diturunkan ke lapangan. Hasil pemeriksaan ke sekolah sekolah, ada indikasi alat peraga IT itu tidak bermanfaat alias mangkrak. Sebab kepala sekolah dan guru-guru tidak paham memfungsikannya, apalagi siswa tingkat SD. ‘’Jadi asas manfaatnya tidak ada sama sekali. Alat itu nga-

nggur di sekolah-sekolah,’’ terangnya.

Selain Sekda KLU, jauh sebelumnya sudah diperiksa sejumlah saksi. Mulai dari panitia pengadaan, rekanan pemenang tender, termasuk Dikpora KLU dan sejumlah sekolah yang jadi sampling.

Karena data lapangan sudah lengkap, menjadi dasar pertimbangan ditingkatkan ke penyelidikan. (ars)

Radio Global FM Lombok Terima IPP Tetap Dari Hal. 1 Ketua KPID NTB Sukri Aruman berharap dengan terbitnya IPP Tetap ini Radio Global FM Lombok semakin produktif dalam menyuguhkan program siaran yang edukatif bagi masyarakat.

Dalam event KPID NTB Award yang sudah digelar oleh KPID beberapa tahun terakhir, Radio Global memang tetap tampil sebagai juara di kategori berita. ‘’Kami KPID NTB berharap dengan diterimanya IPP tetap ini semakin menguatkan komitmen jajaran manajemen untuk menjadi radio berita.

KPID selalu mengapresiasi segala bentuk kreativitas, dedikasi dan kontribusi yang diberi-

kan Global FM dalam rangka ikut membangun daerah melalui penyiaran. Segala hal yang terkait dengan kiprah Global FM Lombok bagi kami menjadi inspirasi bagi media lain untuk membuat program yang mencerdaskan,’’ katanya.

Sukri Aruman mengatakan, usia Radio Global FM Lombok yang akan menginjak 13 tahun pada bulan Mei mendatang menjadi momentum untuk lebih banyak berkiprah membangun daerah dan masyarakat melalui siaran yang berkualitas. Usia 13 tahun artinya sedang beranjak remaja dalam analogi perkembangan manusia, sehingga kreativitas sangat dituntut untuk menghibur dan mendidik masyarakat.

Sebelum mengantongi IPP Tetap, Radio Global FM Lombok telah mengikuti kegiatan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dengan KPID NTB bulan Februari tahun 2015 lalu.

Dalam acara EDP satu tahun lalu itu hadir seluruh pimpinan dan anggota KPID NTB, pemohon yang dipimpin oleh Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino serta empat orang narasumber. Beberapa nara sumber di luar komisioner KPID yang hadir adalah praktisi penyiaran H. Bochri Rahman, SH, Kadisbudpar Kota Mataram H Abdul Latif Najib, Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mataram serta pejabat dari Dishubkominfo Kota Mataram. (ris/Kmb)

Lombok Barat. “Kebetulan di bawah koordinasi saya, ada bidang kebersihan lingkungan,” ujarnya.

“Jadi ini nanti bekerjasama dengan pemerintah kota, Lombok Barat dan Lombok Tengah yang venue nya misalnya Masjid Agung dipakai untuk MTQ, di Kapek dan lainnya. Jadi lingkungan menuju Kapek Gunung Sari juga perlu penataan. Kemudian di seputaran Masjid Agung Praya juga perlu penataan biar teratur,” harapnya.

Gita menambahkan, penataan PKL tersebut diharapkan bisa dilakukan secara permanen meski pelaksanaan MTQ sudah berakhir. Namun hal itu tergantung dari kebijakan pemerintah kabupaten/

kota yang berwenang mengenai hal tersebut. Hanya saja, ia menilai bahwa penataan PKL ini perlu dilakukan jika memang lahan yang digunakan bertentangan dengan peruntukannya.

Pemerintah kabupaten/ kota harus mencarikan solusi terbaik bagi para PKL. Seperti melakukan relokasi PKL sebelum dilakukan penggusuran. Terkait dengan pelaksanaan MTQ tingkat nasional itu, kata Gita, semua hal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pelaksanaan MTQ tersebut harus diminimalisir. Khususnya keberadaan para PKL yang berada di kawasan yang menjadi venue utama event dua tahunan tersebut. (nas)

Asyiknya Keterbukaan Newmont Dari Hal. 1 dari berbagai latar belakang untuk mengenal sekaligus belajar langsung seluk beluk pengelolaan pertambangan oleh PTNNT. Ada tiga aspek yang ditawarkan PTNNT untuk dirasakan para Bootcampers yakni Mining Experience, Social Experience dan Natural Experience.

Mining Experience mengajak Bootcampers untuk mengetahui dan mengalami langsung operasional tambang Batu Hijau, kehidupan ala karyawan tambang, keselamatan dan keamanan kerja, serta tanggung jawab lingkungan tambang. Lalu, Social Experience mengajak kami untuk menjenguk dan mengalami intim berbagai realitas masyarakat di lingkar tambang dan program pemberdayaan masyarakat CSR PT NNT. Terakhir, Natural Experience mengantarkan Bootcampers pada pengalaman menyaksikan upaya pelestarian lingkungan dan pesona keindahan alam Sumbawa Barat di lingkar tambang dan sekitarnya.

Menariknya, semangat keterbukaan dan kebebasan berpendapat saya rasakan sangat kental selama kegiatan SMB PTNNT. Bootcampers mendapatkan akses luas informasi tentang aneka proses pertambangan hingga teknis-teknisnya, pengelolaan lingkungan dan reklamasi, kegiatan sosial masyarakat di lingkar tambang dan pesona alam Sumbawa Barat. Dari situ, Bootcampers juga punya kebebasan independen tanpa diberi imbalan dan diintervensi Newmont untuk mengunggah informasi tentang apa yang dilihat, dialami dan dipahami selama Bootcamp. ‘’Kalau ada yang buruk di Newmont, jangan ragu dan takut sampaikan kepada kami biar menjadi masukan penting untuk perbaikan kami ke depannya.” pesan Ruby W. Purnomo, Head of Corporate Communication PT NTT. Di sinilah saya merasa cukup tenang dan aman ketika kebebasan berpendapat selama Newmont Sustainable Mining Bootcamp dijamin. Keterbukaan perusahaan tambang yang selama ini jadi hal langka di Indonesia setidaknya bisa dijumpai dengan asyiknya selama penjelajahan 9 hari mengikuti SMB PT NNT. Seorang rekan Bootcampers punya imajinasi menarik andai konsep Bootcamp ini bisa diadopsi oleh perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia. Nah, adakah perusahaan tambang yang berani membuat kegiatan seperti ini, buka-bukaan tambang? Kalau

ada yang berani, pastikan saya diajak ya.. :D Tentang Tulisan Ini dan Tulisan-tulisan selanjutnya Pengalaman seru dan berbobot terkait geliat tambang PTNNT tentu sangat bagus untuk dinarasikan dalam cerita. Ini karena SMB PT NNT adalah pengalaman perjalanan yang sangat unik dan ‘niche’.

Tak semua orang mau atau berkesempatan merasakan geliat ‘wisata tambang’.Upaya menulis pun jadi salah satu tanggung jawab para bootcampers dalam mengikuti acara SMB PTNNT. Saya rencananyamenulis cerita tentang Sustainable Newmont Bootcamp dalam beberapa seri. Saya coba proporsional untuk mengisahkan tentang rangkaian Mining Experience, Social Experience dan Natural Experience.

Penting untuk diketahui pembaca, meski saya menulis tanpa kompensasi sepeser apapun dari PTNNT, harus saya akui bahwa tulisan-tulisan SMB PTNNT akan terkesan mengulas sisi positif dari PTNNT. Saya harus fair karena dari sisi operasi pertambangan, apa yang ditunjukkan dan dilakukan oleh PTNNT itu berstandar tinggi sesuai dengan aturan-aturan hukum dan kaidah lingkungan. Sesuai pengetahuan awam tentang pertambangan, saya rasa PTNNT telah sebaik mungkin melakukan aktivitasnya secara bertanggung jawab.

Nah, jika dilihat dari sisi sosial kemasyarakatan barangkali ruang perdebatan tentang tambang dan kesejahteraan masyarakat masih terbuka. Bukankah, inilah yang selalu menarik dalam ruang sosial di seputaran tambang? Namun, saya pikir PTNNT sudah berupaya sebaik mungkin menambang hati masyarakat dengan programprogram kesejahteraan CSR yang digelontorkan begitu banyaknya sampai tampak menggantikan peran pemerintah daerah. Iya, malahan PTNNT kadang dianggap menggantikan peran pemerintah di masyarakat sekitar tambang.

Satu lagi, perjalanan mengeksplorasi kawasan Batu Hijau PTNNT pada Sustainable Mining Bootcamp ini didorong oleh tiga hal dasar bagi saya: Berangkat dari Keingintahuan. Bersemangat demi Pengetahuan. Melangkah demi Penjelajahan. Di sini, saya membiarkan diri saya untuk sepenuhnya belajar tentang hal yang baru, yakni tentang dinamika pertambangan.

(Iqbal Kautsar, Travel Blogger dan Research Assistant di P2EB Fakultas Ekonomi Bisnis – Universitas Gajah Mada)

Rabu, 23 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Senator Robiatul Adawiyah Apresiasi Kemajuan Dalam Pemekaran Wilayah di NTB DALAM Rapat Dengar Pendapat gabungan Komite I DPD RI dan Komisi II DPR bersama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) di ruang Rapat Komisi II DPR RI pada Jumat, 26 Februari 2016 lalu, dikemukakan bahwa terkait dengan perkembangan usulan pembentukan daerah, diketahui bahwa terdapat 132 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri yang dialokasikan pada 2015 yang terdiri atas 22 usulan Provinsi, 96 usulan Kabupaten, dan 14 usulan Kota. Sementara itu, pembentukan DOB akan berlangsung hingga tahun 2025, yang diperkirakan maksimal jumlah DOB baik provinsi, kabupaten dan kota adalah sebanyak 804 DOB. Sebagai rapat lanjutan, pada Selasa, 15 Maret 2016 lalu, Komite I DPD RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) bersama Dirjen Otda Kemendagri di ruang rapat Komite I dengan agenda membahas progress penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).

Dalam RPP Desertada terkait dengan pembentukan DOB melalui usulan pemerintah pusat atau jalur Kepentingan Strategis Nasional (KSN), Dirjen Otda Kemendagri memperkirakan ada 12 provinsi yang akan dimekarkan dengan pertimbangan kepentingan strategis nasional, yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Sehubungan dengan pembentukan DOB melalui jalur KSN, daerah persiapan harus memiliki cakupan wilayah dengan batasbatas yang jelas dan mempertimbangkan parameter potensi ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta

Komite I DPD RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Dalam Negeri dan jajarannya dengan agenda membahas isu-isu aktual dalam ruang lingkup Kementerian Dalam Negeri, evaluasi pencapaian program Kemendagri tahun 2015, dan program Kemendagri dalam APBN tahun 2016, pada hari Senin 29 Februari 2016.

parameter lain yang memperkuat kedaulatan NKRI. Menanggapi hal tersebut, Senator Robiatul Adawiyah mengapresiasi usulan pemerintah bahwa Provinsi NTB termasuk ke dalam perkiraan pemekaran provinsi dengan pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional (KSN).

“Seperti yang dijelaskan oleh Dirjen Otda Kemendagri dalam rapat pekan lalu, dinyatakan bahwa Provinsi NTB menjadi salah satu provinsi dari 12 provinsi yang akan dimekarkan dengan pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional (KSN). Pembentukan daerah persiapan dengan pertimbangan KSN ini berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk kepentingan menjaga kedaulatan NKRI. Dalam hal ini, Provinsi NTB termasuk ke dalam kategori kawasan tertentu. Jika Provinsi NTB ini termasuk ke dalam perkiraan pemekaran provinsi dengan pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional (KSN), maka usulan pemerintah pusat ini harus kita apresiasi karena hal ini menunjukkan bahwa Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang memiliki ciri dan potensi yang cukup untuk melakukan pengembangan kewilayahan.” ujar Senator kelahiran 16 September 1974 itu.

Sehubungan dengan DOB di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senator Robiatul Adawiyah selaku Anggo-

ta Komite I DPD RI itu kembali mengingatkan bahwa persyaratan pembentukan calon DOB, baik provinsi maupun kabupaten harus dipenuhi secara lengkap. “Calon DOB harus memenuhi syarat-syarat pembentukan daerah persiapan, mulai dari persyaratan dasar sampai persyaratan administrasi. Persyaratan dasar itu meliputi dua aspek yaitu pertama, persyaratan dasar kewilayahan yang mencakup luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, serta batas usia minimal Provinsi, Kab./Kota, dan Kec. Kedua, persyaratan dasar kapasitas daerah yang terdiri atas segi geografi, demografi, keamanan, sospol, adat, dan tradisi, potensi ekonomi, keuangan daerah, serta kemampuan penyelenggaraan pemerintah.” jelas Senator berusia 41 tahun itu. “Persyaratan berikutnya adalah Persyaratan Administrasi (PA) yang mencakup PA untuk Daerah Persiapan (DP) Provinsi dan PA untuk DP Kab./Kota.” tambah Senator yang akrab disapa Dewi Rasyid itu.

“Berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selain persoalan syarat-syarat pembentukan daerah persiapan yang harus lengkap, saat ini mekanisme pembentukan DOB dibagi menjadi dua mekanisme yaitu usulan pemerintah daerah (Bottom Up) dan usulan pemerintah pusat

Anggota Komite I DPD RI dari Provinsi NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, S.E.

melalui jalur Kepentingan Strategis Nasional (Top Down).” ujar Senator Robiatul Adawiyah.

Senator Robiatul Adawiyah mengemukakan bahwa mekanisme pembentukan DOB melalui usulan pemerintah daerah (Bottom Up) untuk proses usulan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota mengalami perubahan. Untuk usulan pembentukan provinsi, maka harus adanya persetujuan bersama Bupati/ Walikota dengan DPRD Kab./ Kota di cakupan wilayah, kemudian harus ada persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur. Sementara itu, untuk usulan pembentukan kabupaten/kota harus adanya keputusan musyawarah tingkat desa/ keputusan BPD, lalu adanya persetujuan bersama Bupati/ Walikota dengan DPRD Kab./ Kota, serta didukung persetujuan bersama Gubernur dengan DPRD Provinsi.

“Semua persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administrasi, baik untuk usulan pembentukan provinsi dan kabupaten/kota itu akan dikaji oleh Gubernur sebelum diserahkan kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, dan DPD RI. Setelah itu, pemerintah pusat akan melakukan sidang Dewan Pengawas Otonomi Daerah (DPOD) untuk membahas calon DOB. Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah pusat juga akan melakukan konsultasi dengan DPR RI dan DPD RI un-

Komite I DPD RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) bersama Dirjen Otda Kemendagri dan jajarannya dengan agenda membahas progress penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), pada hari Selasa 15 Maret 2016.

tuk membentuk Tim Kajian Independen yang akan mengkaji persyaratan kapasitas daerah. Hasil dan masukan dari Tim Kajian Independen itu kemudian akan dibahas bersama pemerintah pusat. Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan, barulah pemerintah pusat akan menetapkan PP Daerah Persiapan Provinsi/Kabupaten/ Kota.”. tambah Senator Robiatul Adawiyah.

“Sementara itu, terkait dengan mekanisme pembentukan DOB berdasarkan usulan pemerintah pusat melalui jalur Kepentingan Strategis Nasional (Top Down), usulan pemekaran wilayah dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah non-Kementerian. Usulan pembentukan DOB ini langsung ditujukan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu, Kementerian akan membentuk Tim Kajian Lintas Kementerian dan akan dibahas dalam sidang Dewan Pengawas Otonomi Daerah (DPOD).

Dalam waktu yang bersamaan, Kementerian Dalam Negeri juga akan berkonsultasi dengan DPR RI dan DPD RI. Jika memperoleh persetujuan, maka penetapan PP Daerah Persiapan Provinsi/ Kabupaten/Kota itu baru akan disahkan.” jelas Senator Robiatul Adawiyah.

Senator Robiatul Adawiyah juga memaparkan bahwa berdasarkan rekapitulasi data Ko-

mite I DPD RI claster 65 (enam puluh lima) RUU Pembentukan DOB tahun 2013, diketahui bahwa nama calon DOB di Provinsi NTB yaitu DOB Provinsi Pulau Sumbawa (induknya Provinsi NTB) dan DOB Kabupaten Lombok Selatan (induknya Kabupaten Lombok Timur). Sementara itu, dari rekapitulasi data claster 22 (dua puluh dua) RUU pembentukan DOB tahun 2014, diketahui ada nama calon DOB di Provinsi NTB yakni Kota Samawarea yang akan dimekarkan dari induknya Kabupaten Sumbawa.

“Semua calon DOB yang sudah masuk dalam claster 65 dan claster 22 serta perkiraan pemekaran provinsi dengan pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional (KSN) itu tentunya akan kita perjuangkan sampai dengan tuntas. Dalam artian bahwa masyarakat di Provinsi NTB akan ditingkatkan kesejahteraan dan distribusi pembangunan melalui pemekaran daerah tersebut.” ujar Senator Robiatul Adawiyah.

Senator Robiatul Adawiyah juga menegaskan bahwa ideologi pembangunan di NTB saat ini harus dilakukan dan didiskusikan oleh pakar dengan berbagai macam opini guna memecahkan permasalahan yang ada. Menurutnya, pemerintah daerah juga harus melihat bagaimana aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Artinya, aspirasi masyarakat daerah mengenai pemekaran itu harus lebih diperhatikan agar

demokrasi lokal akan terus tumbuh.”.

“Kami Anggota Komite I DPD RI akan mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk segera memfinalisasi dan menetapkan RPP Penataan Daerah dan RPP Desertada serta membentuk Tim Kajian Independen dan membahas usulan pembentukan Daerah Persiapan melalui pembahasan secara tripartit (DPD RI, DPR RI dan Pemerintah).” tambah Senator Robiatul Adawiyah.

Lebih lanjut, Senator Robiatul Adawiyah juga mengemukakan bahwa Komite I DPD RI juga akan mendorong Kementerian Dalam Negeri agar kuota dan tolak ukur (benchmark) perkiraan jumlah maksimal provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sampai dengan tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dapat mencerminkan rasa keadilan dan proporsionalitas bagi masing-masing daerah dengan memprioritaskan daerah-daerah perbatasan, daerah berciri kepulauan, terdepan dan terluar, serta daerah-daerah tertentu. Selain itu, Komite I DPD RI juga berkomitmen dalam rangka mendorong Kementerian Dalam Negeri dapat memastikan kebijakan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

“Semua hal tersebut perlu dilakukan demi kemajuan daerah-daerah di Indonesia, termasuk daerah di Provinsi NTB ini. Komite I DPD RI akan merangkul semua pihak untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan daerah. Pemekaran daerah di Provinsi NTB juga diharapkan dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Tentunya, pemekaran wilayah pun harus kita apresiasi sebagai langkah nyata perjuangan masyarakat dan daerah.” tegas Senator Robiatul Adawiyah. (*)