Snt 23052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 67 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 23 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tantangan Lama untuk

Pemimpin Baru Sumbawa Kepemimpinan baru di Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan rencana yang matang untuk membangun daerahnya. Namun, sejumlah kendala klasik seperti wilayah yang luas serta keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang harus dipecahkan di lima tahun mendatang.

KESIMPULAN itu mengemuka dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bertema “Sumbawa dan Pemerintah yang Melayani”, digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu (21/5).

Diskusi dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah dan Ketua DPRD Sumbawa, L. Budi Suryata, SP. Bersama mereka, hadir pula para

pimpinan SKPD lingkup Pemkab Sumbawa.

Mereka yang hadir antara lain, Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar, Kepala Dinas Dukcapil Sumbawa, Ir. H. Zulqifli, Kepala KPPT Sumbawa, Wirawan Ahmad, S.Si, MT, Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, Didi Darsani, Apt, Bersambung ke hal 19

TO K O H Bombastis dan Romantik DUA orang asesor UNESCO telah melakukan evaluasi lapangan terkait dengan usulan Rinjani menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG). Rombongan asesor UNESCO itu dipimpin oleh Mr. Maurizio Burlando asal Italia, Bersambung ke hal 19

Jangan Abaikan Pintu yang Terbuka PINTU-pintu sudah terbuka untuk pemimpin baru di Kabupaten Sumbawa. Namun, jika tak segera dimanfaatkan, pintu-pintu tersebut akan tertutup. Dan bersama itu, tertutup pula euforia masyarakat di awal kepemimpinan baru ini. Sebaliknya, kondisi ini bisa dimanfaatkan, Sumbawa akan mengalami

lonjakan hebat dalam lima tahun mendatang.

Hal itu disampaikan anggota DPRD NTB dari Sumbawa, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, dalam diskusi terbatas bertema “Sumbawa dan Pemerintah Yang Melayani” yang digelar Harian Suara NTB, Sabtu (21/5).

Bersambung ke hal 19

Dari Postur Anggaran Sampai Sektor Industri DI awal masa jabatannya, duet Husni-Mo di Sumbawa perlu memberikan perhatian pada sejumlah kekurangan yang dialami selama ini. Mulai dari postur anggaran, pelayanan yang belum memenuhi standar kelayakan, hingga sektor industri yang belum dikelola dengan baik.

Sekjen FITRA NTB,

51 Persen Remaja di NTB Menikah Dini Mataram (Suara NTB) Remaja menikah pada usia dini di NTB masih cukup tinggi. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB menyebutkan, 51 persen remaja di NTB menikah pada usia muda, di bawah 19 tahun. Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi di daerah ini

terbilang masih cukup tinggi. ‘’ Sekitar 51 persen perkawinan di NTB ini di bawah usia 19 tahun. Dengan perkawinan usia dini ini, pertama mereka tak siap dari sisi ekonomi maupun kesehatan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Makripuddin, M.Si kepada Suara NTB, pekan kemarin di Mataram.

Dampaknya, ketika seorang wanita yang belum cukup umur menikah maka kemungkinan anak yang dilahirkan meninggal sangat besar. Begitu juga risiko kematian bagi seorang ibu yang menikah dini cukup besar. Dari sisi ketahanan keluarga, kata Makripuddin, kemungkinan terjadinya perceraian juga cukup besar.

Bersambung ke hal 19

Jika Terganjal Intervensi

KPK Bisa Ambil Alih Kasus di Polda Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diagendakan turun supervisi ke Polda NTB pekan ini. Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) mengidentifikasi kesulitan penanganan kasus korupsi. Jika di dalamnya terganjal intervensi, berpeluang diambil alih.

Tujuan Korsup, sedianya untuk backup kepada penegak hukum di daerah jika menemu-

kan banyak kendala teknis.

Kendala dimaksud, bisa jadi akibat intervensi internal aparat penegak hukum (APH) atau dari oknum pejabat berpengaruh. Sementara kasus yang ditangani tergolong kakap.

Jika tim Korsup menemukan faktor ini saat melakukan supervisi, maka menurut juru bicara KPK Yuyuk Indriati Iskak, bisa diambil alih. Akan tergantung hasilnya. ‘’Iya (bisa

diambil alih), tergantung hasil eksposenya,’’ kata Yuyuk kepada Suara NTB, Sabtu (21/5).

Korsup kali ini memang diagendakan untuk APH di daerah-daerah yang mengalami kendala itu. Ada enam perkara di Polda NTB dan jajaran akan dikosup. Sesuai yang dilaporkan ke Bareskrim Polri dan dikoordinasikan ke KPK, lantas ditindaklanjuti supervisi.

Bersambung ke hal 14

Ervyn Kaffah menegaskan, untuk melahirkan postur belanja yang mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat, Pemkab Sumbawa akan berhadapan dengan tantangan berat.

Tahun ini, sebut Ervyn, belanja modal APBD Sumbawa hanya mencapai Rp 238 miliar. Ang-

ka itu setara dengan 15,6 persen dari total belanja APBD. Angka tersebut masih jauh di bawah standar belanja modal secara nasional yang ditetapkan minimal sebesar 27 persen. “Kalau Sumbawa ini ini masih dianggap tertinggal,” ujarnya.

Bersambung ke hal 14

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

Halaman 2

Sosialisasi Karcis Parkir Langsung di Lapangan BALAI Wilayah Sungai (BWS) rencananya akan membangun jalan inspeksi sepanjang 40 meter di aliran Sungai Bernyok.

Setidaknya, beberapa lahan akan terkena dampak, sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi ini dijelaskan, Lurah Tanjung Karang, Edi Suharto agar masyarakat memaklumi apa yang menjadi kebijakan strategis Pemkot Mataram. Sebab, pembangunan jalan inspek(Suara NTB/cem) si dimaksud sebagai akses Edi Suharto kontrol petugas.

“Dimana - mana sungai harus ada jalan inspeksinya,” kata Edi pekan kemarin.

Akibat pembangunan jalan inspeksi tersebut, lahan pertanian serta perumahan warga terkena dampak. Terhadap hal ini, ia belum mengetahui jumlah warga yang terkena dampak, karena sedang dilakukan pendataan oleh kepala lingkungan.

"Jumlahnya belum tahu, Pak Kaling sedang data,” sebutnya.

Pola pembebasan lahan nantinya, pemerintah kemungkinan akan memberikan kompensasi kepada warga. Nilainya tergantung luas lahan. Jadi kendala lanjutnya, rumah warga mepet dengan sungai, sehingga dikhawatirkan mengganggu program tersebut.

Edi menambahkan, selain proyek ini, diharapkan usulan perbaikan jembatan di Batu Ringgit diperbaiki oleh pemerintah.

Rendahnya jembatan ini dinilai jadi pemicu banjir selama ini.

Tapi semenjak pelebaran serta pengerukan sedimentasi oleh Pemkot Mataram, puluhan kepala keluarga tidak pernah kebanjiran. “Alhamdulillah, sekarang tidak pernah banjir,” katanya.

Karena imbas proyek ini cukup kompleks, dalam waktu dekat pihaknya akan turun memberikan permakluman kepada keluarga. Pola pendekatan dilakukan dengan bersilaturahmi ke tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Sehingga ketika program turun tidak ada komplain. “Takutnya LSM mengompori warga kemudian ndak jadi,” kata Lurah Tanjung Karang seraya berharap, program tersebut terealisasi agar masyarakat tidak khawatir terjadi banjir tiap tahun. “Harapan saya supaya tidak banjir lagi. Malu kita diberikan bantuan tersebut tiap tahun,” ujarnya. (cem)

Penerangan Masih Minim JALAN baru Monjok-Rembiga yang diduga mulai disalahgunakan oleh pasangan muda mudi sebagai tempat pacaran, mendapat sorotan dari anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Abdul Rachman. Ia tidak menyangkal bahwa dibukanya akses jalan baru dari Monjok menuju Rembiga, kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab.

Bukan hanya menjadi (Suara NTB/dok) tempat pacaran muda mudi, Abdul Rachman jalan tersebut juga sering dijadikan sebagai arena balapan liar. ‘’Ini bisa menjadi Udayana kedua,’’ cetusnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya. Menurut Rachman, terjadinya hal tersebut, akibat kurang tegasnya aparat Satpol PP. ‘’Apalagi sekarang kan banyak sekali berita-berita soal kekerasan seksual. Kita khawatir soal itu,’’ imbuhnya.

Selain pasifnya Satpol PP, lanjut Rachman, penyebab maraknya kegiatan-kegiatan berbau negatif di sepanjang ruas jalan baru tersebut juga akibat minimnya penerangan. Politisi Gerindra ini menyebut bahwa jumlah PJU di ruas jalan baru tersebut masih sangat kurang. Sehingga masih banyak tempat yang terlihat remang-remang bahkan gelap.

Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini meminta kepada Dinas Pertamanan Kota Mataram agar menambah jumlah PJU di sepanjang jalan baru tersebut untuk meminimalisir akses-akses praktik yang kurang terpuji. Rachman mengatakan bahwa permasalahan di jalan baru tersebut akan semakin kompleks manakala tidak ditanggulangi dari sekarang.

Apalagi keberadaan PKL yang terkesan amburadul. Dimana masih ada PKL yang berjualan di atas trotoar. ‘’PKL ini jangan dibiarkan seenaknya,’’ kata Rachman. Terkait jadwal patrol Satpol PP yang katanya kerap diketahui para pemuda yang biasa nongkrong di sana, ia menyarankan agar satpol PP mengubah jadwal. ‘’Makanya saya katakana, Pol PP ini harus ada inovasi untuk hal-hal seperti itu,’’ tegasnya.

Satpol PP, kata Rachman dapar bekerjasama dengan masyarakat di sekitar jalan baru tersebut guna mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di sana. Ia mengklaim bahwa muda mudi yang nongkrong di jalan baru tersebut bukan warga Mataram. ‘’Itu banyak anak-anak dari luar Mataram,’’ kilahnya. Karenanya, ia menyarankan agar Satpol PP bisa lebih intens melakukan penertiban.

Bahkan Rachman menyarankan agar dibangun pos polisi seperti yang ada di Udayana. ‘’tapi jangan hanya posnya saja yang ada, petugasnya tidak ada,’’ sindirnya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

KOTA TUA - Mataram khususnya kota tua Ampenan masuk dalam data UNESCO untuk kota pusaka. Jalan Niaga termasuk salah satu kawasan kota tua.

Mataram Masuk Data Kota Pusaka UNESCO Mataram (Suara NTB) Kota Mataram khususnya kawasan kota tua Ampenan masuk data kota pusaka UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Kota Mataram disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana masuk dalam gugus B dalam daftar tersebut. “Kalau tidak salah ada cluster sampai D dan kita masuk dalam cluster B,” jelasnya.

Intervensi pengembangan dan penataan kota pusaka ini akan dilaksanakan setelah pihak UNESCO rampung melakukan penataan di kota-kota yang masuk dalam gugus A. Mohan menyebutkan ada beberapa daerah yang masuk dalam gugus A diantaranya Ternate, Pekanbaru, dan Probolinggo. “Setelah itu selesai maka besok Mataram yang akan dapat giliran,” ujarnya.

Mohan mengatakan dalam rangka pengembangan kota pusaka ini, Pemkot Mataram akan mendapat dukungan dana dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bekerja sama dengan UNESCO. Ke depan dalam rangka penataan kota tua Ampenan dalam program UNESCO ini, apa yang sudah ada saat ini disampaikan Mohan akan tetap diper-

tahankan. “Cuma nanti barangkali akan dipercantik dan diperkuat dengan dukungan infrastruktur,” ujarnya.

Selama ini Ampenan menjadi salah satu daya tarik bagi Kota Mataram. Keberadaan kota tua ini juga menjadi daya tarik bagi lembaga-lembaga seperti UNESCO yang ingin tetap melestarikan keberadaan kota-kota pusaka.

Pemkot Mataram juga berencana ingin menjadikan kota tua Ampenan sebagai pusat kuliner timur tengah. Apalagi Kota Mataram juga masuk di dalam tim 10 percepatan pengembangan wisata halal.

“Kita diminta untuk menyiapkan lahan dan akan dibantu untuk (pengembangan) middle east cuisine (kuliner timur tengah),” ujarnya. Sekitar Bulan Desember mendatang, rencananya maskapai Flying Emir-

ate akan mulai masuk ke NTB melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) sehingga pemerintah daerah diminta menyiapkan tempat khusus pusat kuliner makanan timur tengah.

Penyediaan pusat kuliner ini sebagai bentuk sinergi Pemkot Mataram dalam mendukung masuknya maskapai ini sekaligus mendukung wisata halal.

Selain kota tua Ampenan, alternatif lain untuk pusat kuliner ini adalah Udayana.

“Yang dijadikan titik yang disebut di Kementerian itu Udayana dan Ampenan,” ujarnya. Lahan yang dibutuhkan disampaikan Mohan tidak terlalu luas dan pihaknya perlu melakukan sosialisasi lebih awal terhadap rencana ini. Pihaknya ingin pusat kuliner ini sudah disiapkan sebelum maskapai tersebut masuk ke BIL. (ynt)

APKLI Diminta Edukasi PKL Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mendukung wisata halal, Pemkot Mataram meminta kepada asosiasi yang menaungi para pedagang kreatif lapangan (PKL) dalam hal ini APKLI untuk memberikan edukasi kepada para PKL agar bisa bersinergi dalam mendukung wisata halal khususnya di Kota Mataram. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dis-

H. Abdul Latif Nadjib (Suara NTB/dok)

budpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM menyampaikan pihaknya tidak ingin ada makanan dengan nama-nama aneh yang dijual di Kota Mataram seperti mie setan, es pocong dan namanama aneh lainnya.

“Melalui kawan-kawan APKLI Kota Mataram, kami meminta dan mengimbau agar seluruh pelaku penyedia jasa terutama kuliner ini paling tidak beri edukasi yang benar sesuai visi misi Kota Mataram,” ujarnya. Ia mengatakan sejak beberapa waktu lalu pihaknya telah mengimbau kepada APKLI dan menurutnya saat ini tidak ada lagi ditemukan menu-menu makanan aneh yang dijual oleh para PKL di Kota Mataram.

Nama-nama makanan aneh menurutnya kurang memberi edukasi dan tidak sesuai dengan visi misi Kota Mataram. Imbauan ini disampaikan Latif sebagai salah satu dukungan pihaknya dalam mendukung dijadikannya daerah ini sebagai daerah wisata halal.

Bagi rumah makan di Kota Mataram yang belum memili-

ki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia), Latif mengatakan akan diberikan secara gratis dan merupakan bantuan dari Pemprov NTB. “Untuk semua restoran maupun rumah makan dan ini program dari Pemprov NTB. Katanya akan dibantu dan ini gratis,” ujarnya. Terkait hal ini, Latif mengatakan telah melakukan sosialisasi melalui APKLI. Ia mengatakan restoran yang ada di hotel rata-rata telah memiliki sertifikat halal. Ia pun meminta kepada restoran atau rumah makan yang telah memiliki sertifikat halal untuk memajangnya sehingga bisa dilihat publik.

Lesehan atau rumah makan yang ada di Kota Mataram juga disampaikan Latif harus menyiapkan tempat ibadah yang representatif dan juga penunjuk arah kiblat.

“Fasilitas salat tidak hanya sajadah tapi juga mukena dan sarung,” cetusnya. Pihaknya juga telah meminta kepada seluruh hotel untuk menyiapkan tempat ibadah representatif dan layak dengan fasilitas yang dibutuhkan, tidak hanya tempat salat bagi tamu hotel, tapi juga bagi tamu luar yang berkunjung ke hotel tersebut. (ynt)

dicetak Dishubkominfo dan telah rampung diporporasi Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram. Belum lama ini Khalid juga menyatakan kesiapannya untuk penerapan ganti rugi bagi kendaraan yang hilang di tempat parkir. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir khususnya Pasal 13 disebutkan bahwa segala kerusakan, kehilangan komponen kendaraan, dan/atau kehilangan kendaraan selama kendaraan tersebut di parkir menjadi tanggung jawab bersama antara orang/badan yang mengelola tempat parkir atau petugas/juru parkir dengan pemilik kendaraan bermotor.

Walaupun belum ada anggaran khusus untuk ganti rugi, namun disebutkan Khalid bukan berarti aturan dalam Perda tersebut tidak akan dilaksanakan pihaknya. “Kita jalan saja. Ada atau tidak ada anggaran untuk ganti rugi kita jalan terus,” ujarnya. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Bangun Jalan Inspeksi

Mataram (Suara NTB) Sebelum karcis parkir diterapkan yang rencananya akan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram akan melakukan sosialisasi langsung di lapangan, khususnya di lahan-lahan parkir tepi jalan umum yang ditangani oleh Dishubkominfo. “Kita akan langsung ke juru parkir (jukir) di lapangan untuk sosialisasi,” ujar Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid.

Khalid menyampaikan pihaknya tidak hanya akan turun ke lapangan untuk sosialisasi, tapi juga akan mengumpulkan ratusan jukir yang ada di Kota Mataram untuk menyampaikan penerapan karcis ini. Khalid mengatakan pihaknya sudah siap dengan kebijakan baru ini namun saat ini tinggal menunggu SK Walikota Mataram terkait mana saja titik parkir yang menjadi bagian pengelolaan Dishubkominfo.

“Kita sudah siap, tinggal menunggu turunnya SK Walikota,” cetusnya. Eksekusi kebijakan baru ini juga akan dibarengi dengan sosialisasi. “Kita sosialisasi kemudian sambil kita eksekusi penerapan karcis parkir ini,” tambahnya. Setelah pemberian karcis parkir berlaku, warga yang tidak mendapat karcis saat parkir bisa langsung protes kepada juru parkir.

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2015, karcis parkir harus bernomor seri dan mencantumkan masa berlaku yaitu 30 hari sejak karcis diserahterimakan kepada jukir.

Sebanyak 4 ribu buku karcis juga telah

Sanksi Parkir Sembarangan Harus Diterapkan Mataram (Suara NTB) Beberapa ruas jalan di Kota Mataram kerap mengalami kemacetan, salah satunya karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan di pinggirpinggir jalan. Walaupun telah dipasang tanda larangan parkir, masih saja ada pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya. Kepada Suara NTB, Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati mengatakan ke depan perlu diterapkan sanksi bagi pemilik kendaraan yang parkir sembarangan ini.

Apalagi saat ini telah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir.

Dalam Perda tersebut diatur sanksi bagi kendaraan parkir sembarangan yaitu peneguran dan penggembokan atau penguncian roda. “Seharusnya sudah ada sanksinya. Harusnya ada penerapan sanksi secara tegas,” jelasnya.

Bayu menyampaikan ada beberapa titik yang cukup parah dimana banyak kendaraan yang bebas parkir di bahu jalan. “Di depan Epicentrum agak ke barat itu cukup parah. Sudah dipasang rambu dilarang parkir, tapi di sepanjang jalan itu parkir.

Sudah jalannya sempit, sekarang ada pelebaran jalan, tambah semrawut,” jelasnya.

Sebab dijadikannya bahu jalan sebagai tempat parkir sembarangan ini disampaikan Bayu karena banyak lahan parkir yang dijadikan perluasan usaha. Sehingga setelah penertiban terhadap bangunanbangunan di lahan parkir dilak-

sanakan, tidak ada lagi parkir sembarangan di bahu jalan.

Untuk itu ia berharap penertiban bisa dilakukan secepatnya oleh tim terpadu Pemkot Mataram. “Secepatnya kalau perlu.

Semua pemanfaatan areal publik sudah jelas ada sanksi tegasnya, menggunakan bahu jalan, badan jalan, rumija (ruang milik jalan) tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sanksi harus tegas,” ujarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Mahfuddin Noor, S.Sos kepada Suara NTB belum lama ini menyampaikan parkir sembarangan di pinggir jalan ini selain menyebabkan kemacetan juga bisa menyebabkan kecelakaan. “Di beberapa kasus, yang kendaraan tonase besar seperti truk yang parkir di pinggir jalan sering jadi sumber kecelakaan,” ujarnya.

Sejak beberapa tahun lalu juga telah diwacanakan penggunaan mobil derek untuk kendaraan yang parkir sembarangan. Terkait hal ini, Mahfuddin mengatakan hal itu merupakan SOP (Standar Operasional Prosedur) penertiban. Sebelum penggembokan dilakukan, pemilik kendaraan diberikan kesempatan dalam beberapa menit untuk memindahkan kendaraannya, jika tidak dilaksanakan maka akan dikunci rodanya. Setelah itu kendaraan akan diangkut ke pangkalan khusus untuk menampung kendaraan yang berhasil ditertibkan. (ynt)

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Berharap Segera Disahkan KALANGAN pengusaha jasa konsultansi di NTB berharap RUU Jasa Konstruksi segera disahkan menjadi UU. Tenaga ahli lokal menyandarkan harapan pada pemberlakuan UU dimaksud.

Pengesahan dimaksud setidaknya akan melindungi tenaga ahli lokal dari gempuran tenaga ahli asing pasca diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Sangat senang dan sangat berharap kalau undang-undang jasa konstruksi bisa disegerakan. Niatan pemerintah sudah cukup bagus, ini bisa jadi angin segar tenaga ahli lokal,” kata Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi NTB, Ir. H. Hasmudin di Mataram, Jumat (20/5).

Diketahui rancangan UU Jasa Konstruksi akan disahkan pada Mei ini, setelah pemerintah menetapkan UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

RUU-nya lebih memprioritaskan tender-tender proyek dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahli dalam negeri, serta membatasi keleluasaan peran tenaga-tenaga ahli luar negeri. Dalam RUU tersebut juga diatur perusahaan luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, harus melakukan sertifikasi di dalam negeri, meskipun telah memiliki sertifikasi internasional.

H. Hasmudin mengatakan yang tak kalah penting diperhatikan adalah aturan turunan pelaksanaannya harus dicermati. Seperti Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Pemerintah (PP) dan sebagainya. Harus ada pembatasan, minimal berapa nilai proyek yang boleh dikerjakan perusahaan asing dan perusahaan lokal. Sebab umumnya, kegiatan-kegiatan konstruksi yang tidak memerlukan teknologi rumit mampu dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahli lokal.

Secara organisasi, ia juga mendukung jika pemerintah melaksanakan kebijakan membatasi perusahaan asing untuk melakukan sertifikasi di dalam negeri sebagai syarat mengerjakan proyek di Indonesia.

Mengapa hal ini menjadi penting, H. Hasmudin melanjutkan perusahaan yang ada di daerah sebenarnya sangat mampu dilaksanakan oleh tenaga kontraktor dan tenaga ahli lokal.

Terutama untuk proyek-proyek yang masih nilianya miliaran.

“Proyek-proyek dengan nilai Rp 700 juta bisa dikerjakan langsung tenaga-tenaga lokal. Ini yang mestinya dilindungi pemerintah, karena kita di NTB misalnya, 90 persen tenaga-tenaga teknisnya kelasnya kecil,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Mataram ini.

Besarnya harapan tenaga ahli lokal terhadap rancanangan UU Jasa Konstruksi yang rencananya oleh DPR RI akan segera di sahkan, bila memungkinkan secepat mungkin. Lalu didukung oleh kebijakan-kebijakan yang ada di bawahnya, termasuk kebijakan daerah.

Tenaga ahli lokal diharapkan tak semakin tersingkir lantaran bebasnya pengusaha atau tenaga ahli luar negeri menggempur Indonesia. Dengan melindungi tenaga ahli lokal, pemerintah secara tidak langsung telah mendukung peningkatan kepercayaan terhadap tenaga-tenaga ahli dalam negeri. (bul) H. Hasmudin

(Suara NTB/bul)

IKAN HIAS – Seorang bocah sedang memilihmilih ikan hias yang dijual di pesisir Pantai Ampenan, Minggu (22/5).

Pedagang ikan hias cukup marak di trotoar-trotoar Kota Mataram, hingga pesisir pantai, dengan sasaran utama pembeli anak-anak. Harga yang tidak mahal per kantong plastik membuat orang tua kerap tak keberatan kalau anaknya membeli ikan hias.

(Suara NTB/bul)

Perajin di Pasar Seni Keluhkan Permainan Pemodal Besar Giri Menang (Suara NTB) Para perajin di pasar seni, Lombok Barat, merasa kewalahan dengan hadirnya pemodal besar. Mereka tampil dengan lebih berani memberikan fee lebih besar kepada pramuwisata untuk hanya berbelanja kepada perajin tertentu di pasar seni.

Ketua di pasar seni itu, Fathul Anwar Atta, Minggu (22/5) mengungkapkan beberapa pengusaha besar yang mendominasi pasar ada di jalur utama menuju objek favorit pariwisata Senggigi.

“Pemodal-pemodal besar ini rata-rata orang luar, orang sipit kebanyakan. Ini mestinya diatur,” katanya.

Atta mengatakan, diduga permainan fee yang tidak sehat oleh pemodal yang bermitra dengan para pramuwisa-

ta. Para wisatawan yang menjadi ruh berkembang atau tidaknya para perajin di pasar seni, justru lebih banyak diarahkan ke art shop pemodal dimaksud.

“Tentu belanja turis-turis itu juga lari keluar, dibawa pemilik modalnya. Meski sebenarnya ini konsekuensi hukum pasar, paling tidak pedagang kecil juga sama-sama diperhatikan. Jangan semuanya didominasi oleh pemodal-pemodal luar ini,” harapannya.

Padahal, jenis produk lokal yang dijual rata-rata produk yang didatangkan bahan bakunya dari luar daerah. Ini artinya semangat pemerintah pusat agar uang-uang yang dari pusat, atau uang wisatawan yang seharusnya habis dibelanjakan dan berputar di daerah bisa mengendap. Sehingga perputaran uang tersebut lebih menggairahkan perekonomian di daerah.

Pemodal-pemodal besar ini strateginya tidak saja mem-

berikan fee besar. Lebih dari itu pada moment-moment tertentu ada bonus khusus yang disiapkan. Meski sangat difahami itu sebagai strategi bisnis, harapannya pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata diminta membangun komunikasi yang lebih baik dengan travel-travel agen, dan dengan unsur pramuwisatanya agar sama-sama bergerak saling mendukung perajin dan pengusaha lokal.

Kekhawatirannya, jika saja persoalan ini terus berlanjut, perajin-perajin kecil dan para pedagang di pasar seni bisa mati. “Disperindag begitu bersemangat membangun dan mendukung industri kerajinan, tapi kalau tidak didukung oleh

dinas-dinas lain secara bersama-sama, susah juga. Jangan biarkan Disperindag berjuang sendiri,” demikian Atta.

Ia juga mengharapkan kontribusi hotel dan restoran agar menyediakan sedikit space khusus bagi hasil-hasil kerajinan lokal. Dengan cara demikian, perajin lokal dibantu dalam hal pemasaran. “Ada surat edaran dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia), tapi jangan hanya jadi macan kertas.

Apa sih yang sebenarnya tidak bisa dibuat oleh perajin lokal, yang penting hanya dibantu promosi pemasaran saja dengan dukungan bersamasama,” pintanya. (bul)

Sumbawa Keberatan Eksportir Cetak Sawah Baru Jagung Gunakan Naker Asing di NTB Rampung 60 Persen

Mataram (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah menyatakan keberatan atas dugaan salah satu perusahaan eksportir jagung yang beroperasi di wilayahnya menggunakan jasa tenaga kerja (naker) asing.

Dia mendorong pihak terkait menanganinya secara serius, dan mendukung langkah hukum yang akan diambil Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB atas rekomendasi Koordinator Pengawas (Korwas) yang di dalamnya dari pihak Polda NTB, Kejaksaan dan Imigrasi.

Abdullah mengaku keberatan dengan perusahaan yang mempekerjakan warga Thailand tanpa dilengkapi dokumen yang menjadi persyaratan pemerintah Indonesia, terlebih pekerjaan yang dilakukan adalah jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang lokal.

“Masa pekerjaan yang bisa dilakukan orang lokal, malah dipakai orang asing. Saya keberatan sekali dengan caracara seperti itu,” cetus wakil bupati, Sabtu (21/5).

Ia juga menyatakan mempertimbangkan izin operasional perusahaan pengguna jasa tenaga kerja luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, namun masih menunggu proses hukum berjalan.

Pemkab Sumbawa masih menunggu proses hukum untuk dikaji kembali perizinan perusahaan tersebut.

Wabup mengingatkan kembali jajaran di bawahnya melalui dinas terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan naker asing guna memastikan bahwa mereka telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SABTU, 21/05/2016

“Dinas terkait sudah saya instruksikan untuk melakukan pengawasan secara rutin kepada semua perusahaan.

Yang masih bisa dikerjakan oleh tenaga lokal mestinya diberikan kesempatan kerjanya kepada masyarakat kita, jangan sebaliknya menggunakan jasa tenaga kerja asing,” tambahnya.

Belum lama ini pengawas ketenagakerjaan di Sumbawa melakukan operasi tangkap tangan atas empat warga negara Thailand tanpa izin resmi dari Kementerian Tenaga Kerja.

Keempat warga negara Thailand yang hanya memiliki paspor bisnis berinisial inisial Mrs. P (P), Mr. K (L), Mr. T (L), dan Mr. P (L) itu ditangkap di Desa Labangka 5 dan Labangka 4 Kecamatan Labangka, Sumbawa, pada 26 April 2016.

Mereka diduga dipekerjakan oleh eksportir jagung di sana sebagai operator mesin pemipil jagung, tanpa mengantongi dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) dan kartu izin tinggal sementara (KITAS).(bul)

Mataram (Suara NTB) Cetak sawah baru yang dilakukan pemerintah melalui pihak ketiga telah 60 persen rampung. Pencetakan terus dilakukan hingga tuntas targetnya.

Pasca pencetakan pun produksi telah bisa dilaksanakan.

Demikian Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian dan TPH Provinsi NTB, Hadi Irvan Zahidi, baru-baru ini. 60 persen yang rampung tersebut dilaporkan penyebarannya 5.000 hektar di Kabupaten Bima (60 persen rampung), Kabupaten Dompu 3.500 hektar (rampung 30 persen), Sumbawa Besar 4.000 hektar (rampung 53 persen), Sumbawa Barat 500 hektar (rampung 85 persen), Lombok Timur 1.000 hektar (rampung 80 persen) dan Lombok Utara 750 hektar (rampung 52 persen).

“Total ada 15.200 hektar cetak sawah baru tahun ini dan yang rampung sesuai data yang saya sampaikan,” katanya.

(Suara NTB/bul)

Hadi Irvan Zahidi Ia meyakini soal produktivitas sawah baru yang dicetak bisa dimanfaatkan langsung tahun ini. Produksi bahkan tak kalah dibanding sawah irigasi teknis yang mampu memproduksi hingga 10 ton padi.

Cetak sawah baru dapat dimanfaatkan langsung setelah tuntas saat itu juga.

Produktivitas di lahan cetak sawah baru ini karena didukung beberapa kriteria kawasan yang akan dicetak. Di antaranya, dekat dengan sumber air hujan (produktivitas musiman), air bawah tanah (dekat dengan sumur-sumur bor), air permukaan (didukung jaringan irigasi dan perpipaan).

Irvan mengatakan pemerintah bersama pihak ketiga, Zeni TNI dalam hal ini sebagai pelaksana pecetakan fisik cetak sawah baru untuk menuntaskan sesegera mungkin target 15.200 hektar tersebut. Sehingga mampu mendukung produksi 2,4 juta ton setara Gabah Kering Giling (GKG) sesuai target yang dimandatkan Kementerian Pertanian RI ke NTB. Mendukung percepatan produktivitas dimaksud, pemerintah juga memberikan support sebesar Rp 2 juta kepada masing-masing kelompok yang sudah mendapat alokasi cetak sawah baru tahun ini. “Setiap kelompok harus mengalokasikannya untuk pembelian benih dan obat-obatan. Selain itu kelompok tuna juga diberikan bantuan Alsintan untuk mendukung produksinya,” demikian Irvan Zahidi. (bul)

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

(Suara NTB/dok)

Selektif Tunjuk Distributor KOMISI II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), meminta agar SKPD terkait lebih selektif dalam menunjuk atau mengusulkan distributor pupuk bersubsidi di KLU. Pasalnya, dua dari 3 distributor pupuk diketahui tidak memiliki kantor bahkan gudang di KLU. “Harapan kami agar distributor yang menangani pupuk untuk petani di Lombok Utara, minimal memiliki gudang penyimpanan. Sehingga distribusi ke petani bisa dilakukan tepat waktu, tidak mengkhawatirkan karena gudang distributor tidak berada di daerah yang disuplai,” kata Ketua Komisi ll DPRD KLU, Tusen Lasima, SH, akhir pekan lalu.

Dalam beberapa rekomendasi saat sidang dewan, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional selaku Fraksi asal Tusen, juga menegaskan hal serupa. Tusen dalam pandangan fraksinya, mencermati dinamika distribusi pupuk maupun benih bersubsidi di masyarakat. Pihaknya menekankan, agar penyaluran pupuk dan benih bersubsidi dilajukan tepat waktu dan tepat sasaran. Mengingat sejauh ini, pola pelayanan kepada petani lebih cenderung dihadapkan pada prosedural administrasi hingga dikhawatirkan alokasinya tak tepat waktu.

Lebih spesifik menyangkut pupuk, Tusen menegaskan agar penunjukan distributor ke depannya memperhatikan kesiapan distributor itu sendiri. Dalam hal ini, petani bisa mengakses distributor dengan mudah dan tidak kesulitan mencari keberadaan distributor di daerah.

“Saya rasa, seluruh distributor harus memiliki gudang penyimpanan. Sebab jika tidak, petani bingung kemana harus mengakses pupuk,” imbuhnya.

Lain halnya dengan pengawasan, menurut Tusen, keberadaan kantor cabang distributor di kabupaten akan memudahkan kontrol distributor baik oleh SKPD, DPRD maupun LSM, media, masyarakat dan petani sendiri. Sewaktu terjadinya kasus seperti kelangkaan, distribusi yang tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah, atau bahkan harga melampaui HET, maka perwakilan distributor akan dengan mudah dipantau.

Tusen menambahkan, Komisi II yang membidangi ekonomi, keuangan, termasuk pertanian, berkepentingan dalam fungsi pengawasannya. Sebab bisa saja, Komisi II DPRD lebih dulu menerima laporan dari masyarakat terkait tidak tepatnya 5 tepat pada distribusi pupuk ketimbang SKPD terkait. Sehingga penting bagi pemangku kebijakan di SKPD untuk meninjau ulang penunjukan distributor yang tak memiliki kantor bahkan gudang lokal di Kabupaten yang diTusen Lasima layani. (ari)

Tidak Ada Perda yang Jadi Penghambat Investasi Selong (Suara NTB) Sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diklaim tidak ada yang menjadi penghambat investasi. Termasuk Perda mengenai larangan minum-minuman keras (miras) yang dimiliki Lotim. Perda ini sudah ada penyesuaian, sehingga tidak akan memberatkan investor yang ingin menanamkan investasi di Lotim.

Penegasan ini disampaikan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim, Lalu Dhedi Kusmana terkait adanya informasi Kementerian Dalam Degeri (Kemendagri) membatalkan sejumlah Perda di tingkat daerah dianggap menjadi penghambat investasi. Termasuk di dalamnya Perda Miras.

Kepada Suara NTB, Sabtu (21/5), Dhedi menjelaskan, Perda yang dimiliki Pemkab Lotim tidak ada kaitannya dengan unsur penghambat investasi. Apalagi, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan jajaran Kemendagri dan memastikan tidak ada Perda di Lotim yang harus dihapus, karena jadi penghambat. “Ada, tapi daerah lain, bukan kita (Lotim, red),” sebutnya.

Lotim, katanya masih aman dari pembatalan. Sebelumnya ada beberapa perda yang tertuang dalam daftar kemendagri yang harus dibatalkan. Akan tetapi, semua Perda tersebut kata Dhedi sudah tidak berlaku, karena Pemkab Lotim sudah memiliki penggantinya. Seperti, Perda tahun 2005 tentang Retribusi sudah diganti Lotim menjadi Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum.

Adanya pembatalan perda juga dimungkinkan karena penyesuaian dengan UU 23 tentang kewenangan Pemerintah Daerah. Soal ini, sampai sekarang belum ada yang turun. “Kita tunggu penyesuaiannya,” pangkas Dhedi.

Disebutkan, ada Undang-udang Nomor 28 tahun 2009 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam UU ini dijelaskan, retribusi dari tower itu 2 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang masuk ke daerah. Namun karena sudah pembatalan, dari tower-tower yang dipasang, Pemerintah Daerah hanya mendapat retribusi dari biaya pengendalian.

“Hitunghitungannya itu ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika,” demikian jelasnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Ali BD: Kalau Mau Maju Harus Kritik Diri Sendiri Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H.Moch. Ali Bin Dachlan menilai Suku Sasak belum maju dibandingkan suku-suku bangsa lain di Indonesia. Kalau mau maju, katanya orang Sasak harus mau mengkritik diri sendiri dan menyadari kelemahannya.

Berbicara saat silaturahmi dengan seniman Sasak di halaman Kantor Selaparang Televisi, Sabtu (21/5) malam lalu, Ali BD mengaku sedih dengan kenyataan yang dialami suku Sasak saat ini. Banyak oknum yang tidak mampu menjaga diri sendiri. Bahkan, cenderung menjatuhkan atau memfitnah orang lain.

Diakuinya, pada tahun 2004 lalu pernah membuat Buku Saku tentang Suku Bangsa Sasak. Dalam buku ini, ujarnya, suku Sasak merupakan suku yang paling hebat di dunia. Pada kesempatan ini, Ali meminta agar dalam penyebutan Suku Sasak menggunakan suku bangsa. “Pakai kata Suku Bangsa, jangan Suku Sasak saja,” terangnya.

Pandangannya terhadap Suku Sasak ini, karena dibangun di atas perbedaan. Di mana, orang Sasak memiliki beragam dialek, yakni meriaq meriqu, ngeno ngene, ngeto gete dan lainnya. Semua berdialog dalam perbedaan. ‘’Perbedaan yang luar biasa, sehingga muncul sesenggak, lain gubuk lain jajak,’’ ujarnya.

Dalam perbedaan ini, terangnya dieratkan oleh lem perekat bernama, dienul islam (Agama Islam), sehingga Suku Sasak ini bisa disebut miniatur suatu bangsa. Semua orang Sasak harus bang-

(Suara NTB/rus)

SILATURAHMI - Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan memberikan sambutan saat silaturahmi dengan seniman Sasak di Selong, Sabtu (21/5) malam. ga sebagai orang Sasak. “Orang Sasak dengan berbagai bahasanya, dia disebut Bangsa Sasak,” tegasnya.

Pada bagian lain, bupati mengaku senang dengan irama musik Sasak. Di dalam lagu-lagu yang ada berisi kritik sosial. Itu artinya,para seniman memiliki kehalusan budi. Sebagai penikmat seni, bupati mengaku ingin menyanyi dan memainkan musik.

Tapi tidak bisa. “Saya ingin jadi seniman tapi tidak bisa sehalus seniman.

Saya belajar sehalus seniman,” paparnya, seraya menegaskan, Pemkab Lotim siap mendukung eksistensi para seniman.

Sekarang ini, katanya, banyak negara yang menghasilkan karya Seni menjadi barang ekspor, seperti India, Eropa, Turki, Korea dan lainnya. Lagulagunya sudah mendunia. Harapan Bupati Lotim, lagu Sasak bisa turut menggema kemana-mana. “Teruslah berkarya menatap lurus ke depan,

Pawai Ta’aruf Meriahkan Pembukaan STQ Lotim Selong (Suara NTB) – Pawai Ta’aruf dalam rangka pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) tingkat Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ke-XXIV berlangsung meriah. Acara ini diikuti ratusan peserta dari 20 kafilah.

Pelaksanaan pawai ta’aruf dimulai dari Lapangan Umum Kecamatan Sukamulia selaku tuan rumah dalam pelaksanaan STQ tingkat Kabupaten Lotim ke-XXIV tahun 2016 hingga finish depan Masjid Anji Ma’ra Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia.

Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (21/5), Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim, Muhammad Munir mengatakan, pelaksanaan STQ tingkat Kabupaten Lotim merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahunnya dalam menjaring bibit-bibit generasi muda berbakat yang qur’ani. Nantinya peserta terbaik akan dikirim dalam pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk selanjutnya ke tingkat nasional.

Dalam pelaksanaannya, STQ tingkat kabupaten Lotim akan dilaksanakan mulai dari tanggal 22 sampai 28 Mei 2016 di tiga tempat, yakni di depan Kan-

(Suara NTB/yon)

PAWAI TA’ARUF - Pawai ta’aruf pembukaan STQ ke-XXIV tingkat Kabupaten Lotim di Sukamulia, Sabtu (21/5) lalu. tor Camat Sukamulia, Masjid Karang Anyar dan Masjid Dasan Lekong Sukamulia.

Menurutnya, tujuan dilaksanakannya pawai ta’aruf untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dimulainya pelaksanaan STQ selama sepekan. Pemkab Lotim juga berharap kepada masyarakat bersama-sama mensukseskan pelaksanaan STQ dengan samasama menjaga keamanan, kenyamanan, sehingga pelaksanaan STQ dapat berjalan lancar.

Untuk lebih menjaga

keamanan dan kenyaman bagi para peserta STQ dari 20 kafilah itu, sambungnya, Pemkab Lotim bersama pihak panitia telah mengambil kebijakan dengan cara menginapkan peserta STQ yang akan tampil pada malam tampilnya. Sehingga, kondisi keamanan, kenyamanan, kesehatan serta halhal yang berdampak terhadap penampilan para peserta dapat terhindari. Lokasi penginapan bagi peserta yang akan tampil itu ditempatkan di MA NW Sukamulia. (yon)

Minimalisir Kasus TKI

Disosnakertrans Lotim Imbau Masyarakat Tempuh Jalur Prosedural Selong (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lombok Timur (Lotim) mengimbau kepada masyarakat atau calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menempuh jalur prosedural. Pasalnya, langkah itu diharapkan untuk menimalisir dan mencegah terjadinya penyiksaan terhadap TKI termasuk dalam upaya memberikan perlindungan.

Kepada Suara NTB, Kabid Bina Penempatan dan Perlindungan Naker (BPPN) pada Disosnakertrans Lotim, M. Supriyadi, menegaskan, calon TKI diminta melengkapi segala persyaratannya, sehingga bisa terjamin keamanannya, seperti me-

lengkapi segala jenis dokumen TKI berupa KTP atau ijazah.

Selain itu, paspor yang diterbitkan oleh imigrasi, surat keterangan sehat serta sejumlah persyaratan lainnya. ‘’Sebelum berangkat ke negara tujuan, para TKI sebelumnya harus mengetahui hak dan kewajibannya selama bekerja di luar negeri agar ke depan para TKI bisa menuntut hak-haknya serta melaksanakan segala kewajibannya,’’ terangnya.

Menjadi pahlawan devisa merupakan salah satu pilihan masyarakat di Kabupaten Lotim yang memiliki masyarakat sekitar 1,3 juta jiwa, bahkan merupakan daerah penyumbang TKI terbanyak khususnya di NTB.

Alasannya, dengan menjadi TKI di negeri orang akan mendapatkan gaji yang besar untuk dapat menghidupi keluarga dan dirinya dengan menjadi tenaga buruh dan pembantu rumah tangga. Namun, kerap apa diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, ironisnya lagi banyak TKI yang pulang dengan tangan hampa, bahkan tinggal nama.

“Kita berharap TKI yang ingin bekerja ke luar negeri untuk menempuh jalur prosedural melalui PPTKIS maupun kantor cabang PPTKIS yang memiliki Surat Izin Pengerahan (SIP) dari BNP2TKI dan surat pengantar dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB,” terangnya. (yon)

tidak perlu iri hati. Pemda siap membantu,” demikian imbuhnya.

Sementara salah satu seniman Mahyudin dari Lenek Ramban Biak mengharapkan perhatian pemerintah daerah agar membantu para seniman di Lotim. “Kita mohon perhatian pemerintah terhadap para seniman. Harapannya tidak saja bupati yang cinta pada seniman, tapi seluruh dinas. Bila perlu, dinas-dinas itu menjadi bapak angkat pada seniman,” ujarnya. (rus)

Kurangi Beban Biaya

Wabup Wacanakan Regulasi Antar-Jemput Pasien Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarifudin, SH, melontarkan wacana pengaturan antar jemput pasien dari dan menuju fasilitas kesehatan.

Hal ini ditujukan untuk meringankan beban biaya yang dialami pasien, khususnya warga tidak mampu.

“Saya ingin ada wacana untuk mengatur melalui regulasi pelayanan mengantar dan menjemput pasien dengan ambulance. Upaya pelayanan ini agar tidak memberatkan pasien dan keluarga dari sisi biaya transportasi,” katanya, akhir pekan kemarin.

Wacana tersebut dilontarkan wabup, tidak lepas dari tingginya ketergantungan masyarakat terhadap akses transportasi. Di tengah suasana kesusahan (sakit), tidak jarang keluarga pasien masih harus berpikir mengeluarkan biaya selama proses perjalanan ke fasilitas kesehatan.

Sejauh ini kata dia, Pemda KLU telah berupaya meningkatkan pelayanan. Masyarakat KLU, tanpa terkecuali ditargetkan mengantongi Kartu BPJS sebelum mereka sakit. Kesiapan ke arah itu, tentunya didukung dengan anggaran yang memadai. Namun demikian, bagi wabup, fasilitas Kartu BPJS saja belum cukup mem-back up pelayanan kesehatan.

“Pelayanan itu tidak cukup hanya dengan menyedia-

kan obat - obatan, tetapi juga transportasi. Kita tidak ingin, pasien dan keluarga yang tidak mampu masih terbebani dengan biaya transportasi, baik saat berangkat maupun sekembalinya dari RSUD,” paparnya.

Sarifudin menilai, wacana dimaksud masih harus didiskusikan dengan bupati serta pelaksana teknis di SKPD. Jangan sampai, kata dia, ketika regulasi sudah diatur, masih ada sopir ambulans atau staf administrasi dan keuangan yang memungut biaya dari pasien.

Sebagai bagian dari upaya pelayanan, tentunya wacana ini memiliki dampak anggaran. Sarifudin mengisyaratkan, prediksi beban anggaran akan dihitung lebih dulu dengan SKPD. Salah satunya dengan mengacu pada rasio jumlah pasien yang dilayani dalam setahun pada tahun sebelumnya. Dari data itu, selanjutnya akan dihitung biaya transportasi ambulans antarjemput untuk rute dari desa ke puskesmas, Puskesmas ke RSUD Tanjung, RSUD Tanjung ke RSUP NTB serta sebaliknya.

Lebih penting imbuhnya, formula anggaran keseluruhan untuk biaya dimaksud tidak ditolak oleh Banggar DPRD saat diusulkan. Meski dirinya juga optimis, anggaran yang bersentuhan langsung dengan hajat masyarakat banyak ini akan direspon positif oleh seluruh Banggar DPRD KLU. “Harapan kita wacana ini bisa terealisasi. Bagaimanapun, kita harus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal,” tandas Sarifud i n . (ari)

(Suara NTB/dok)

Zakat, Potensi Besar yang Belum Dikelola Maksimal Potensi zakat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sangat besar. Banyak potensi yang belum tergarap maksimal. Kondisi ini menjadi tugas petugas Badan Amil Zakat Nasional Daerah (Baznasda) Lotim untuk menggarap potensi yang ada.

ANGGOTA Dewan Pengawas Baznasda Lotim Doni Supanra menyebut, zakat dari hasil produksi pangan beras saja dihitung bisa tembus Rp 300 miliar. ‘’Hanya saja, potensi tersebut belum terkuak dan terkelola secara maksimal,’’ ujarnya dalam diskusi tentang Zakat di Selong, Sabtu

(21/5) lalu.

Bazda Lotim sejauh ini hanya meraup zakat dari profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Potensi zakat profesi dari PNS ini sejatinya bisa tembus Rp 1,2 miliar. Akan tetapi, sejauh ini baru bisa diraih sebesar Rp 800 juta. Angka itu dinilai masih rendah dan perlu ditingkatkan.

Di luar PNS dan produksi pangan beras, belum terhitung zakat dari sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian yang lainnya. Besar harapannya, Badan Amil Zakat di tingkat desa bisa terbentuk. Karena sampai saat ini masih banyak desa yang belum memiliki Bazdes.

Dari potensi zakat yang ada tersebut, diyakini bisa menjadi modal besar dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ada zakat dan baitul mal. Sistem ekonomi yang diajarkan dalam Islam ini sangat luar biasa. Pada zaman Rasulullah

dan dua sahabat setelahnya, Abu Bakar dan Umar Bin Khattab telah mengimplementasikan upaya pengembangan ekonomi yang sangat spektakuler. Hanya saja, setelah dua khalifah ini penarikan zakat melempem.

Pada Zaman Rasulullah, sahabat-sahabat yang berutang ini diarahkan untuk menyelesaikan pembayarannya melalui baitul mal yang telah dibentuk. “Zakat dan baitul mal ini bisa jadi solusi pasti mengatasi masalah kemiskinan,” terangnya.

Di sejumlah negara barat,

ujarnya, pada dasarnya, mengikuti sistem zakat ala umat Islam. Fakta dicontohkan Doni di Mesir yang justru sempat meminjam dana di Al Azhar yang mengumpulkan zakat dan sukses mengelola baitul mal.

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Lotim, Dr. H. Mugni, selanjutnya mengklaim, sangat pro zakat profesi. Jika mengandalkan zakat seperti yang termaktub dalam Al Qur’an, yakni hanya sektor petani. Maka jumlahnya sangat terbatas.

Karena sektor pertanian ini

justru akan makin merosot.

Orang saat ini banyak yang tidak mau menjadi petani.

“Tidak ada mau jadi petani, kalau mengandalkan pertanian saja terancam tidak akan ada bayar zakat,” urainya.

Hanya saja, guna melepas kan diri dari benang kusut persoalan zakat profesi ini dirasa penting adanya legalitas zakat profesi. Ada upaya yang dilakukan membuat ijtihad hukum yang kemudian mewajibkan hukum membayar zakat profesi, sehingga ke depan zakat ini tidak lagi dibawa ke ranah isu politik.

“Coba gelar pertemuan dengan semua tuan guru, ini sangat penting dan pemerintah mengawalnya,” terangnya.

Berikutnya, bicara soal zakat ini harus dilakukan dengan sosialisasi yang masif. Termasuk dalam hal distribusi zakat.

Karena sejauh ini dalam pandangan Mugni, distribusi zakat yang telah dilakukan belum mampu mengentaskan emiskinan. Sifatnya hanya bantuan yang kerap habis begitu saja, “Dalam pengelolaan zakat ini, kita pingin lebih tegas lagi. Kita butuh pemimpin lebih tegas mengaturnya,” terangnya. (rus)

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

Deteksi Paham Komunis MEREBAKNYA paham komunisme yang ditandai dengan munculnya simbol palu arit di beberapa daerah, menjadi atensi Polres Lombok Barat (Lobar). Polres mengerahkan anggota intelijen dan polsek serta bhabinkamtibmas untuk mendeteksi potensi munculnya simbol-simbol paham komunis ini. ‘’Jika ditemukan pihak yang berpaham dan menggunakan simbol komunis (Suara NTB/dok) tersebut, pihak polres tak Wingky Adhitya Kusumo segan-segan menindaknya,’’ tegas Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhitya Kusumo kepada wartawan Minggu (22/5).

Terkait masalah paham komunis ini, jelasnya, sudah jelas arahan dari Polri dan Polda agar ditindak sesuai ketentuan. “Sejauh ini di Lobar belum ada informasi soal paham komunis ini, tapi kami tetap mendeteksi mengerahkan bhabin, polsek dan intelijen di lapangan,” tambahnya.

Dijelaskan, keberadaan paham komunis ini sesuai ketentuan UU, TAP MPR dilarang. Karena itu, arahan Polri sampai tingkat Polres agar mengantisipasi dan menindak tegas bilamana ditemukan penyebaran paham ini. Menurutnya, paham ini telah lama mati namun belakangan mencuat ditandai dengan penyebaran simbol palu arit di beberapa daerah.

Khusus di Lobar dan KLU sebagai wilayah hukum Polres, sejauh ini belum ada ditemukan baik simbol dan isu paham komunis tersebut. Namun, pihaknya akan terus mendeteksi kemungkinan munculnya paham ini di lapangan. (her)

Timsus Gagalkan Penyelundupan Kayu ke Luar Daerah Giri Menang (Suara NTB) Tim Khusus (Timsus) Kodim 1606/Lombok Barat (Lobar) bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kembali menggagalkan penyelunduPan kayu diduga ilegal yang diangkut menggunakan truk besar. Truk pengangkut kayu ini dicegat ketika melintas di Pelabuhan Lembar. Puluhan ribu kubik kayu ini diangkut dari Sumbawa hendak dikirim ke daerah Jawa melalui Pelabuhan Lembar.

Setelah diperiksa, dokumennya tidak sesuai ketentuan, sehingga TNI bersama KPH pun mengamankannya. Satu truk kendaraan besar berikut puluhan kayu pun diamankan ke kantor KPH Mataram.

Danramil 1606-04 Gerung, Kapten Inf. Marito, Minggu (22/5), menjelaskan, penangkapan truk yang mengangkut kayu dilakukan Jumat (20/5) sekitar pukul 21.30 Wita.

Penangkapan bermula dari adanya informasi dari KPH Sumbawa terkait kendaraan truk bernopol DR 8961 AA, yang mengangkut kayu. Kendaraan ini dikemudikan oleh Yudi Irawan asal Labuhan Badas Sumbawa dengan tujuan Jawa Timur. Timsus bersama KPH pun menindaklanjuti dengan melakukan pengintaian dan membuntuti kendaraan mulai dari wilayah Sumbawa.

Sekitar pukul 19.00 wita berdasarkan informasi dari masyarakat truk yang memuat kayu jati bergerak menuju ke Lembar.

Setiba di jalur Lembar, persisnya di Pelabuhan Lembar kendaraan ini dicegat oleh aparat lalu diperiksa. Kemudian anggota dari timsus dan KPH memeriksa kendaraant. Di dalam bak truk memuat kayu jenis jati sebanyak 20.048 meter kubik, terdiri dari 759 batang dan kayu ini berasal dari Tatebal Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa.

Untuk mengelabui petugas, pelaku sengaja menyelipkan dedak di atas kayu dan di belakang bak truk untuk menutupi kayu jati yang akan diselundupkan ke Jawa Timur tersebut. Pengakuan pelaku, tujuan pengiriman atas nama Makki alamat Jalan Jangkar Asembagus Jawa Timur.

Selain memeriksa identitas dan muatan kendaran, timsus juga memeriksa dokuken kelengkapan kayu berupa surat-surat kayu. Setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kayu tersebut, keabsahan surat atau dokumen kayu dari pihak KPH Rinjani Barat tidak ada dicantumkan perusahaan pengirimnya. Sedangkan sebagian kayu tersebut diangkut dari gudang yang menurut informasi dari KPH Batulampen. Di lokasi tersebut telah terjadi penjarahan kayu jati secara besar-besaran dan dikirim ke luar daerah. (her)

(Suara NTB/her)

DIAMANKAN - Truk pengangkut kayu ilegal yang hendak diselundupkan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Lembar akhir pekan lalu.

Kasus Bedah Desa Dikonsultasikan ke KPK Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) berencana akan mengkonsultasikan kasus dugaan korupsi program Bedah Desa di Dinas kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 1,04 miliar ini tak kunjung tuntas.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK., kepada Suara NTB, Sabtu (21/5), mengaku, konsultasi i direncanakan akan dilakukan saat KPK melakukan korsup kasuskasus dugaan korupsi dengan Polda NTB, tanggal 25 dan 26 Mei ini. Meski kasus dugaan korupsi bedah desa tidak masuk dalam agenda korsup antara KPK dengan Polda NTB. “Nanti akan diupayakan bisa berkonsultasi khusus dengan KPK, terkait kasus bedah desa ini,” tegasnya.

Dari hasil konsultasi, ujarnya, diharapkan pihaknya bisa memperoleh gambaran terkait status kasus sekaligus bisa memperoleh saran dari pihak KPK, terkait langkah dan upaya yang harus dilakukan selanjutnya untuk segera menuntaskan kasus ini.

“Konsultasi dengan KPK ini salah satu upaya pihak kepolisian untuk bisa menuntaskan kasus tersebut. Sebagaimana komitmen awal, bahwa kami akan terus maju untuk bisa menuntaskan kasus tersebut, bagaimanapun caranya,” terang Arjuna.

Ia menjelaskan, saat ini dari dua sisa berkas yang belum tuntas, satu berkas dengan dua orang tersangka yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga mantan Kepala Dishutbun Loteng, L.Is dan PPK proyek, sudah dilimpahkan kembali ke jaksa. Dan, kini tinggal menunggu keputusan dari jaksa apakah berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap atau tidak.

Sementara satu berkas lainnya dengan tersangka konsultan proyek senilai Rp 1,8 miliar masih terus didalami guna melengkapi bukti dan keterangan terkait unsur melawan hukumnya. “Prinsipnya kita akan terus mendalami dan melengkapi apa yang menjadi rekomendasi dari jaksa. Supaya berkas kasus ini bisa segera dinyatakan lengkap,” tegas mantan Kasat Narkoba Polres Lombok Timur (Lotim) ini.

Harapannya, tidak ada celah bagi pihak-pihak terkait untuk bermain-main dalam kasus ini, karena komitmen pihak kepolisian, kasus tersebut harus tuntas. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Wabup Dukung Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pelecehan Seksual

Praya (Suara NTB) Adanya rencana untuk menambah hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, salah satunya berupa hukuman kebiri, terutama yang korbannya anak di bawah umur didukung penuh Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng), L. Pathul Bahri, S.IP., Bahkan orang nomor dua di Loteng ini mendorong peraturan tentang tambahan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual segera disahkan oleh pemerintah pusat.

“Pelaku (pelecehan seksual) kita hukum kebiri saja,” tegas L. Pathul Bahri, S.IP, kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, hukuman tambahan patut diberikan kepada para pelaku pelecehan

seksual. Apalagi kalau korbannya anak-anak di bawah umur. Pasalnya, perbuatan tersebut sangat tidak berprikemanusian, sehingga wajar kalau hukuman bagi pelaku kejahatan seksual diperberat. Harapannya, ada efek

jera bagi pelaku kejahatan itu sendiri maupun bagi masyarakat pada umum agar tidak melakukan kejahatan seperti itu.

“Kalau hukuman sama dengan pelaku kejahatan lainnya, tidak akan begitu memberikan

efek jera. Tapi kalau diperberat, tentunya orang akan berpikir untuk melakukan kejahatan seperti itu,” tegasnya.

Terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa Bunga (5) – bukan nama sebenarnya, warga Kampung Kulakagik Kelurahan Prapen Praya dengan pelaku Mu alias Amaq Din, tetangganya Pathul dengan lantang mengutuk perbuatan tersebut. Ia pun meminta aparat kepolisian bisa memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku.

Dihubungi terpisah terkait

perkembangan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual ini, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK., Sabtu (21/5), menegaskan, sejauh ini masih terus didalami. Pelaku saat ini sudah diamanakan di Mapolsek Praya. Setelah sebelumnya menghilang ketika dicari aparat kepolisian. “Kasusnya ditangani sepenuhnya oleh Polsek Praya. Begitu pula pelaku, saat ini masih ditahan di Mapolsek Praya. Untuk mempermudah proses penyelidikan lebih lanjut,” tandasnya. (kir)

Bantuan Dialihkan, Nelayan Sekotong Protes Giri Menang (Suara NTB) Kelompok nelayan di Dusun Tawun Desa Sekotong Barat protes pengalihan bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dilakukan secara sepihak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar.

Nelayan mempertanyakan dasar pengalihan bantuan, lantaran KJA diperuntukkan di kawasan konservasi Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak (Gitanada) akan tetapi dialihkan ke daerah lain.

Informasi yang diperoleh dari nelayan, KJA merupakan bantuan dari Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diperuntukkan sebagai KJA Wisata di kawasan konservasi Gitanada Sekotong.

KJA ini diisi dengan aneka jenis ikan langka dan berbagai jenis terumbu karang.

Abdurrahman, nelayan dari Dusun Batuleong mengakui bantuan itu digelontorkan oleh pusat beberapa tahun lalu untuk kawasan Gitanada. “Itu dialihkan tahun 2015, alasan mepet, sehingga kena angin barat tapi tidak diberitahukan ke kelompok nelayan,” kata Abdurrahman.

KJA ini dibangun tahun 2010 lalu, namun atas dasar lokasinya rawan terkena dampak angin, maka dialihkan oleh dinas ke Gili Genting.

Pengelolaan KJA ini diserahkan salah seorang pengusaha asal Mataram. Pengalihannya tidak diketahui pasti, sebab tak ada konfirmasi dari dinas terkait.

Selain mempersoalkan pemindahan KJA, kelompok nelayan di daerah Sekotong Barat dan Batu Putih mempertanyakan informasi program IFAD tahun ini tidak ada turun di daerah setempat, padahal program ini hingga tahun 2017. Informasinya, program ini menyasar ke Kecamatan Batulayar. Akan tetapi program ini tetap diperoleh nelayan setempat. Nelayan, katanya, sudah mempertanyakan program ini, namun tahun ini kelompok nelayan, baik di Sekotong dan Lembar tidak direspons oleh dinas.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Seksi Produksi Budidaya pada Diskanlut Lobar, Irham, menegaskan, pengadaan KJA dilakukan oleh Bagian Pesisir, sehingga Bagian Pesisir yang tahu. Namun, di-

(Suara NTB/her)

KJA - Inilah KJA bernilai miliaran rupiah ini yang diduga dialihkan ke pihak tertentu. rinya hanya tahu, jika KJA dialihkan dari kelompok tertentu. “Itu dialihkan dari kelom-

pok Pak Hery, tapi saya kurang tahu karena itu pengadaan di Bagian Pesisir,”

akunya. Ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai protes para nelayan. (her)

Polres Loteng Persempit Ruang Fauzan Khalid Segera Gerak Pelaku Kejahatan Bertemu Parpol

Bahas Cawabup

Giri Menang (Suara NTB) Proses pemilihan bakal calon wakil bupati (cawabup) Lombok Barat (Lobar) masih berlangsung alot. Sebab sejumlah parpol pengusung sampai detik ini belum ada satupun menyerahkan namanama bakal cawabup yang diusulkan ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid secara resmi.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid pun mengagendakan segera memfasilitasi pertemuan parpol pengusung guna membahas masalah ini.

Menurutnya, sejauh ini agak sulit menentukan jadwal pertemuan membahas bakal cawabup, lantaran terbentur waktu dan kesibukan.

“Kami mengalami kesulitan menentukan jadwal yang pasti untuk membahas ini, karena masing-masing kami mempunyai kegiatan yang berbeda dan banyak,” ungkapnya akhir pekan lalu.

Namun, dirinya berjanji segera mengundang parpol pengusung untuk membahas seputar bakal cawabup. Dirinya belum berani memastikan jadwal pasti, namun setidaknya akan melihat waktu yang pas membahas hal tersebut. “ Saya

akan segera mengundang parpol pengusung,” tandasnya.

Sementara itu, kalangan parpol pengusung menilai proses pemilihan Wabup Lobar menggantung, lantaran proses pemilihan sampai saat ini belum jelas.

Penyebabnya, lembaga DPRD lamban membentuk Raperda Tatib dan Panja Panitia Pemilihan yang menjadi acuan pemilihan wabup. Sampai saat ini, dewan belum mengagendakan dimulai proses tersebut.

Anggota DPRD Lobar, Adnan kepada wartawan menyatakan hal itu atas dasar ketidakjelasan kapan dibahas Raperda dan Pembentukan Panlih. “Proses pemilihan wabup ini menggantung, tidak ada kejelasan. Lembaga ini seharusnya memproses dulu tatib dan panlih baru kami dari parpol pengusung mengajukan nama-nama ke bupati,” tegas Adnan.

Politisi PAN ini menyatakan, adanya statemen sejumlah dewan, jika parpol pengusung dulu mengajukan nama ke bupati baru dibentuk tatib dan panlih bertolak belakang. Seharusnya, tatib dan panlih dulu dibentuk barulah parpol pengusung mengajukan nama-nama ke bupati. (her)

Pemilihan Ketua AKAD

Sejumlah Calon Klaim Dukungan Giri Menang (Suara NTB) Calon Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat (Lobar) Romi Purwandi dari Kepala Desa (Kades) Badrain Kecamatan Narmada mengklaim mengantongi 70 persen suara dari total 119 desa di Lobar. Suara itu tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Labuapi, Kediri, Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, terutama di Narmada sebagai basis kemenangan suaranya.

“Sampai saat ini kami telah mengantongi suara hampir setengah dari jumlah 119 suara,” klaim Muazzab tim sukses Romi Purwandi kepada wartawan, Sabtu (21/5).

Ia bersama kades lainnya berkomitmen memenangkan Romi, karena memiliki elektabilitas dan kemampuan membawa AKAD Lobar lebih baik dari segi pengalaman sebelum menjadi kades telah aktif berbagai forum, sehingga memahami bagaimana

memajukan AKAD ke depan yang lebih baik. “ Tidak mungkin kami membeli kucing dalam karung,” ujarnya.

Sejak beberapa kali pertemuan, para kades lebih awal datang sebagai bentuk dukungannya. Tentu ini akan sangat menarik, sebab mereka telah mampu melihat kandidat yang siap membawa AKAD. Selama ini, banyak kades yang bermasalah gara-gara aturan yang seharusnya mendapatkan arahan dari forum. Maka ke depannya harus punya gebrakan baru agar seperti itu tidak terulang kembali.

Sementara Kandidat Ketua AKAD Lombok Barat Romi Purwandi menyatakan, soal pencalonannya dianggap sebagai bentuk proses pembelajaran memimpin. Apa-apa yang menjadi pekerjaan keorganisasian AKAD tentu menjadi dikerjakan secara bersama-sama. “ Saya siap maju pada pemilihan ketua AKAD,”katanya. (her)

Praya (Suara NTB) Upaya menekan aksi kejahatan dengan cara mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan terus dilakukan jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng).

Salah satunya dengan memperbanyak jumlah pos-pos pengamanan. Mengingat, jumlah pos pengaman yang sudah ada saat ini belum memadai. Dengan kata lain, belum cukup banyak untuk bisa mendukung pengamanan wilayah secara menyeluruh.

“Jumlah pos pengamanan yang kita miliki masih sangat terbatas. Jadi memang butuh penambahan-penambahan pos pengamanan lainnya,” sebut Kapolres Loteng, AKPB Nurodin, SH, SIK, usai pencanangan dimulainya pembangunan Pos Pengamanan Labulia, Sabtu (21/5).

Pos Pengamanan Labulia, lanjutnya, dimaksudkan untuk mendukung upaya menekan aksi kejahatan. Di mana dengan keberadaan pos pengamanan tersebut, paling tidak bisa mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Dan, aparat kepolisian

sendiri bisa bergerak cepat ketika ada aksi kejahatan di sekitar wilayah tersebut.

Ia menjelaskan, wilayah Desa Labulia selama ini kerap dijadikan daerah pelarian bagi para pelaku kejahatan yang dari wilayah Lombok Barat (Lobar), melalui jalur by pass, seperti perampokan, pencurian dan terutama lagi jambret di jalan raya.

“Nah dengan adanya pos pengamanan ini, maka para pelaku kejahatan bisa kita hadang. Begitu pula ketika terjadi aksi jambret di jalur by pass, bisa segera ditangani,” terangnya.

Kalau sudah demikian, maka para pelaku kejahatan tentunya akan berpikir dua kali untuk melakukan aksi kejahatan, karena mengetahui ada pos pengamanan di wilayah Labulia.

Meski saat ini sudah ada pos pengamanan di jalur by pass, yakni di wilayah Desa Batujai.

Tetapi jaraknya yang terlalu jauh, sehingga tidak cukup efektif untuk bisa mengantisipasi jika terjadi aksi kejahatan di jalur by pass dan sekitarnya.

Nurodin menambahkan,

pos pengamanan Labulia dibangun atas dukungan pihak ketika. Mengingat, anggaran yang dimiliki Polres Loteng untuk bisa membangun fasilitas pengamanan berupa pos pengamanan sangat terbatas, sehingga dukungan dari pemerintah daerah dan pihak ketiga sangat diharapkan.

Mengingat masih banyak titik rawan lainnya yang butuh dukungan fasilitas pengamanan berupa pos pengamanan serupa.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran kepolisian jelas tidak akan mampu membangun fasilitas pengamanan. Jika tidak didukung pemerintah daerah dan pihak ketiga,” tandasnya.

Disinggung fungsi-fungsi pengamanan yang akan ditempatkan nantinya, Nurodin mengaku akan disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk jumlah personelnya. Di mana selain fungsi pengamanan pada umumnya juga ada fungsi lalu lintasnya. Apalagi, di jalur by pass sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak sedikit merenggut nyawa pengguna jalan raya. (kir)

Tangkal Narkoba, Tokoh Agama Ajak Masyarakat Perbanyak Zikir Giri Menang (Suara NTB) Peredaran narkoba yang merajalela akhir-akhir ini menjadi atensi para tokoh agama di Lombok Barat (Lobar). Peredaran narkoba ini sangat mengkhawatirkan, lantaran sudah masuk ke pelosok-pelosok. Salah satu upaya untuk menangkal barang haram agar tak menggerogoti generasi muda, tokoh agama mengajak masyarakat memperbanyak berzikir dan mempersiapkan generasi untuk memahami agama.

Demikian disampaikan pimpinan Ponpes Manba’ul Ulum Gerung, TGH. Muhajirin Ismail dalam tausyiahnya saat Haul di Ponpes Manba’ul Ulum, Minggu (22/5).

Dirinya mengaku prihatin dengan tindakan yang dilakukan oleh petinggi negara ini.

Belum lagi adanya peredaran barang haram, seperti ganja dan sabu dan jenis lain yang sangat menyedihkan. Barang haram ini sudah masuk sampai ke masuk pelosok-pelosok kampung dan dusun.

Menurutnya, di balik persoalan narkoba ini bukan semata kepentingan bisnis, namun ada muatan politik dari orangorang yang ada di muka bumi ini dengan tujuan ingin merusak umat. Sebab, katanya, melalui narkoba umat manusia

(Suara NTB/her)

TAUSYIAH - Pimpinan Ponpes Manba’ul Ulum Gerung, TGH. Muhajirin Ismail memberikan tausyiah pada acara haul, Minggu (22/5). bisa rusak dari berbagai hal. ‘’Akibat narkoba manusia tidak punya akal, pikiran dan tidak bermartabat, sehingga melakukan tindakan yang tidak manusiawi,’’ ujarnya mengingatkan.

Karena itu, ia mengingatkan semua jamaah agar manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Hal inilah, katanya, yang hendak dirusak oleh jaringan pelaku narkoba ini.

“Karena itu kita harus memerangi orang-orang yang merusak iman kita, terutama melalui narkobai ini,”imbaunya.

Karena itulah, jelasnya, melalui kegiatan berzikir ini sebagai bentuk upaya menangkal adanya

pengaruh jahat, baik narkoba untuk masuk. Jangan sampai, katanya, ada orang-orang yang mau mengganggu bisa masuk menganggu. Tentu jalan keselamatan untuk menyelamatkan generasi dari narkoba tidak ada jalan lain, yakni dengan memperbanyak zikir. Selain itu, shalat lima waktu yang diwajibkan jangan sampai diubah-ubah caranya.

Ketua Panitia Haul, Ustazd Junaidi menyatakan, kegiatan haul ini rutin tiap tahun tanggal 15 Sya’ban. Tujuan diadakan, bagaimana memasyarakatkan zikir supaya jamaah betul-betul mampu mengkondisikan diri, khususnya mampu berzikir dengan ihsan. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

Parlementaria

Halaman 6

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sumbawa Harus Bisa Jual Potensi Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, S.P, menyatakan pemerintahan Husni Mo memiliki semua perangkat untuk mewujudkan apa yang menjadi tagline mereka, “Sumbawa hebat dan bermartabat”.

Asalkan SKPD bisa melihat dan menjual potensi yang ada di daerah ini.

“Misalnya dari sisi geografis, letak Sumbawa sangat strategis kalau SKPD cermat melihat potensi yang ada.

Sebab sebelumnya selama ini banyak program tidak jalan.

Program unggulan percepatan ekonomi tidak berkembang karena tidak di-support. Makanya sekarang mesti ada revitalisasi, dengan daya dukung infrastruktur terutama jalan, agar potensi yang ada bisa dimaksimalkan,” tandas Budi, sapaannya, dalam dis-

kusi terbatas Suara NTB, bersama Wakil Bupati, Drs. H. Mahmud Abdullah dan sejumlah pimpinan SKPD di Mataram, Sabtu (21/5).

Budi pun coba mengurai beberapa program prioritas Husni Mo saat ini dan mendapat dukungan penuh dari lembaga legislatif yang dipimpinnya.

Di antaranya, percepatan pelayanan publik yang bisa dilakukan. Tidak hanya di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan aplikasi si CANTIK yang mempercepat daan mempermudah pelayanan perizinan yang sesungguhnya bisa ditularkan ke SKPD lainnya. Pada bidang ekonomi, muncul gerakan Sumbawa Bebas Rentenir. Belajar dari Ridwan Kamil Walikota Bandung, yang membangun kelembagaan pembiayaan masyarakat melalui kredit lunak. “Di Bandung bunga nol

persen hanya dikenakan biaya administrasinya saja. Di Sumbawa pun gerakan bebas rentenir ini bisa dilaksanakan.

Kalau memang tidak ada pihak ketiga yang mau, maka bisa dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus yang menanagani program tersebut. Yang penting perkuat kelembagaan,”saran politisi PDI P Sumbawa ini.

Kemudian alih fungsi lahan di Teluk Santong Pelampang untuk menjadi pusat perdagangan dunia. Hal ini dapat diwujudkan dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Sebab banyak juga potensi di Sumbawa yang belum tergarap maksimal karena terkendala infrastruktur sehingga memperlambat akses ekonomi dan produksi. Terutama di wilayah selatan Sumbawa, dengan akses jalan paling buruk. Padahal menyim-

pan begitu banyak potensi berskala dunia. Seperti Batulante yang terkenal dengan kopi dan madunya.

Tak heran kemudian, banyak pula investor yang gagal di Sumbawa. Salah satunya daya dukung infrastruktur yang lemah. Sehingga program Husni Mo memprioritaskan penanganan jalan ke wilayah selatan harus didukung dan diapresiasi. Infrastruktur lain yang mestinya juga mendapat perhatian perlunya perpanjangan runway bandara Sultan Muhammad Kaharuddin sekitar 400 meter dari panjang landasan yang ada saat ini 1.650 meter. Program SAMOTA juga harus terus digenjot. Begitu pula dengan bendungan seperti Labangka Kompleks yang mulai mendapatkan lampu hijau dari pusat. Asalkan

wilayah yang masuk dalam konsesi Newmont bersedia dilepaskan perusahaan. Bendungan ini penting dalam meningkatkan produksi padi dan jagung. Potensi peternakan di Sumbawa juga tidak kalah menjanjikan. Namun sangat dperlukan pula perhatian dari pemerintah provinsi dan pusat. Agar jangan potensi yang ada menjadi tidak tergarap.

Apa yang dikemukkan Budi, hanya sebagian dari potensi besar yang dimiliki daerah ini. SKPD mesti jeli dalam memanfaatkan peluang dan menjual potensi yang ada. Sinergisitas dengan provinsi Lalu Budi Suryata dalam Diskusi Terbatas Suara NTB di Mataram, Sabtu.

Wabup akan Periksa Sarana Kesehatan di KSB Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin, ST mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan turun ke seluruh fasilitas kesehatan daerah, utamanya Puskesmas di tiap kecamatan.

“Untuk sekolah sementara ini cukup. Giliran sekarang kami akan sidak seluruh Puskesmas di tiap kecamatan,” cetus Wabup kepada sejumlah wartawan.

Menurut dia, agenda turun lapangan meninjau sejumlah fasilitas publik ini bukan dalam rangka jalan-jalan. Namun pihaknya ingin melihat langsung seperti apa kondisi seluruh fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kita mulai dari sekolah untuk fasilitas pendidikannya, dan setelah ini kita ke Puskesmas untuk fasilitas kesehatannya,” paparnya.

Wabup tak membantah, selama ini masih banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah. Tak terkecuali di bidang kesehatan terutama pelayanan Pusksesmas di tiap kecamatan. “Makanya kami ingin melihat langsung apa penyebab kelemahan itu. Sebab bisa jadi pelayanan tidak maksimal karena memang fasilitas yang dimiliki Pusksemas kita tidak lengkap,” ujarnya.

Wabup akan mendata seluruh kekurangan yang dialami masing-masing Puskesmas. Data itu selanjutnya akan dijadikan bahan kajian dan setiap kekurangan akan dipenuhi agar pelayanan Puskesmas di tiap kecamatan bisa kepuasan kepada masyarakat. “Minimal di tahap awal nanti seluruh Puskesmas kita memenuhi SPM-nya (Standar Pelayanan Mininum),” sebutnya.

Tidak saja soal peralatan kelengkapan Pusksesmas, Wabup menyebutkan dalam sidaknya nanti juga akan melihat aparatur di masing-masing Puskesmas. Menurut dia, soal aparatur Puskesmas ini dirinya juga kerap mendapat laporan dari masyarakat. Seperti adanya oknum pegawai Puskesmas malas-malasan sehingga pelayanan kepada masyarakat terabaikan. “Nanti akan saya telisik satu per satu pegawai di tiap Puskesmas. Kalau memang ketahuan bersangkutan malas atau apa saja kelakuannya yang membuat Puskesmas tidak maksimal memberikan pelayanan. Saya pastikan akan kita berikan sanksi,” tandasnya seraya mengatakan, bagi Puskesmas yang telah memberikan pelayanan terbaiknya, pemerintah akan memberikan perhatian lebih.

“Kita akan terapkan sistem reward and punishment. Kalau bagus pelayanannya kita akan berikan apresiasi lebih. Tapi kalau ada yang mengecewakan siap-siap mendapatkan sanksi, terutama aparaturnya karena selengkap apa pun fasilitas yang dimiliki Puskesmas tapi aparaturnya lemah. Niscaya pelayanannya juga tidak bisa maksimal,” timpal Fud Syaifuddin Wabup. (bug) (Suara NTB/bug)

dan pusat juga menjadi penting. “Intinya mari kita dorong bersama sama. Teman-teman di DPRD Sumbawa juga melihat mana dari visi misi Husni Mo yang bisa dipercepat,” tandasnya.

Anggota DPRD NTB dari Dapil Sumbawa, Nurdin Rangabarani S.H, M.H, juga mengingatkan perlunya Husni Mo membentuk tim kerja yang solid.

Agar semua masalah yang ada bisa segera diatasi. Untuk kemudian melakukan percepatan program prioritas terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur.

Agar sekali lagi, Sumbawa tidak hanya menjual sejarah, tetapi juga harus bisa menjual potensinya. (arn/*)

Siswa Diimbau Tidak Konvoi dan Corat-coret Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabid Dikdas Diknas Sumbawa, Awaluddin Safari, S.H, mengimbau kepada siswa untuk tidak melakukan aksi konvoi ataupun corat - coret. Sebab dapat menganggu ketertiban umum, yang dapat membahayakan keselamaan diri sendiri maupun orang lain di jalan.

“Kita sudah sampaikan ke sekolah untuk tidak konvoi dan aksi mencoret,” terang Awal, sapaannya usai paripurna siswa SMP Negeri 1 Sumbawa, Sabtu (21/5).

Selain itu juga terhadap bahaya penggunaan narkoba, Kabid Dikdas juga meminta semua pihak waspada, terutama orang tua dalam menjaga anaknya. “Perhatian kita terhadap sekolah untuk mengingatkan siswanya tentang bahaya narkoba,”pungksnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

BIBIT LOBSTER - Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad dan Kasat Reskrim AKP Tri Prasetiyo menunjukkan bibit lobster dalam kantong plastik yang diamankannya, Sabtu.

Polisi Gagalkan Pengiriman Ribuan Bibit Lobster Sumbawa besar (Suara NTB) Jajaran Polres Sumbawa menggagalkan pengiriman ribuan bibit lobster yang diisi dalam 12 kantong plastik. Bibit lobster tersebut dikemas dalam sebuah kotak yang rencananya dibawa ke Pulau Lombok. Informasinya, pencegatan tersebut dilakukan pada Jumat malam.

Berawal dari adanya informasi penyelundupan lobster yang diangkut menggunakan bus. Atas informasi tersebut, polisi langsung bergerak. Kemudian mencegat bus Labangka Jaya, jurusan Labangka-Lombok di Jalan By Pass, Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa. Saat digeledah, didapatkan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat 12 kantong plastik berisikan ribuan bibit lobster. Masing-masing kantong berisi sekitar 100 hingga 200 lobster. Bus tersebut kemudian diamankan ke Polres Sumbawa.

Berikut sopir serta kernetnya.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim AKP Tri

Prasetiyo kepada Suara NTB, Sabtu (21/5) menyebutkan, penangkapan ataupun memperjualbelikan lobster tidak diperbolehkan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015, tentang pelarangan penangkapan dan perdagangan lobster, kepiting dan rajungan. Dimana para pelaku yang melakukan hal tersebut terancam hukuman tiga tahun penjara. “Sopir dan kernetnya sudah kami amankan untuk dimintai keterangan. Termasuk barang bukti berupa bus dan bibit lobster,” ujarnya.

Menurut AKP Tri, dari pengakuan sopir, bibit lobster tersebut diambil di wilayah kecamatan Labangka. Rencananya akan dibawa ke pulau Lombok.

Dalam hal ini sopir tidak mengetahui pemilik dari lobster tersebut, mengingat merupakan barang titipan. Bahkan sampai saat ini, belum ada pihak yang mengakui sebagai pemilik.

Untuk itu pihaknya tengah

melakukan pendalaman guna mengetahui siapa pemiliknya.

Termasuk sudah berkoordinasi dengan Karantina mengenai segala macamnya terhadap penyelundupan lobster tersebut. “Barang buktinya sementara kita sita. Sebagian akan dilepaskan ke laut. Untuk sementara masih kita dalami sejauh mana keterlibatan supirnya,” tukas AKP Tri. Sedangkan pengakuan sopir menyebutkan, pihaknya sudah dua kali melakukan pengiriman. Ia tidak tahu bahwa pengiriman paket lobster tersebut dilarang. Mengingat penangkapan bibit lobster tersebut dilakukan secara bebas di wilayah setempat tanpa ada yang melarang.

Untuk pengiriman sendiri, sopir mengaku hanya mangaku mengirim paket. Dengan dibayar Rp 100 ribu. Setibanya di tempat tujuan, sudah ada yang menjemput. “Saya hanya dimintai mengirimkan paket,” ujarnya. (ind)

Awasi Pengerjaan Proyek, Humas PT BRL Tewas Ditebas Sumbawa Besar (Suara NTB) H. Mansyur atau H. Ancing, warga PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng , tewas dengan kondisi berlumuran darah, Jumat (20/5) malam, sekitar pukul 21.00 Wita. Korban yang merupakan Humas PT. Bunga Raya Lestari (BRL) ini, tewas setelah ditebas orang tak dikenal, di Jalan By Pass Kecamatan Unter Iwes, tepatnya di depan dealer Mitsubishi PT Berlian Cahaya Bima.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo menerangkan, sebelum kejadian, korban sedang mengawasi pengerjaan proyek di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tidak jauh dari korban, duduk beberapa rekannya sambil ngobrol sembari melihat ke arah pengerjaan proyek. Tanpa diduga orang tak dikenal langsung menebas korban. Korban sempat dilarikan ke RSUD Sumbawa. Namun sudah dalam kondisi meninggal dunia. Diduga korban meninggal di TKP. “Kami sudah melakukan olah TKP, mengecek kodisi korban di rumah sakit serta melakukan permohonan visum.

Termasuk memintai keterangan beberapa saksi. Namun sampai sekarang kita belum mendapat petunjuk terhadap siapa pelakunya,” ujarnya.

Disebutkannya, menurut pengakuan saksi yang berada di TKP, tidak ada yang sempat mengenali wajah pelaku.

Mengingat kejadiannya berlangsung cepat. Saksi hanya mendengar suara diduga tebasan dan erangan korban.

Saksi kemudian melirik ke arah korban yang sudah berlumuran darah. Saksi sempat kaget dan berhamburan. Meski demikian, seorang saksi sempat melihat seorang yang melarikan diri sambil membawa parang ke arah SPBU sebelum simpangan Boak. “Dari keterangan saksi, pelakunya cuma satu orang,” pungkas Tri. Dari informasi yang diperoleh, sambung Tri, belakangan diketahui korban sempat ada permasalahan dengan seseorang. Namun hal tersebut belum dipastikan, lantaran belum ada bukti yang kuat. Kendati demikian, pihaknya akan mendalami hal tersebut.

“Kami masih melakukan pendalaman,” tukasnya. (ind)

Gelar Purna Siswa

SMP Negeri 1 Sumbawa Banyak Melahirkan Prestasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sumbawa menggelar purna siswa, Sabtu (21/5). Purna siswa ini diikuti 287 siswa kelas IX, terdiri dari 120 laki-laki dan 167 perempuan. SMP tertua di Sumbawa yang telah banyak melahirkan prestasi.

Ikut dalam acara purna siswa, para wali murid, sejumlah Kepala SMP, dan keluarga besar SMP Negeri 1 Sumbawa. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa yang diwakili Kabid Dikdas dan perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Ahmadul Kosasi, S.H. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMPN 1 Sumbawa.

Sri Irianti, S.Pd M.Pd menyampaikan sekolah yang dipimpinnya ini berdiri diatas areal seluas 5.842 meter persegi. Saat ini ditempati 62 guru termasuk staf tata usaha. Serta 847 siswa kelas VII, VIII, dan IX. Sebagai SMP tertua yang berdiri tahun

1948, SMPN 1 Sumbawa telah banyak melahirkan generasi berprestasi. Bahkan tidak sedikit yang menjadi pejabat, baik di tingkat daerah maupun nasional..

“Itulah yang memacu kami sebagai penerus yang ada di SMPN 1 Sumbawa untuk tetap meningkatkan mutu dan kualitas yang ada di sekolah ini,” ujarnya.

Disebutkannya, selama tiga tahun, siswa kelas IX yang sebentar lagi meninggalkan sekolah, telah banyak menorehkan prestasi. Baik tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional, bahkan Internasional. Hal ini tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga non akademik. Di antaranya perwakilan duta pramuka tingkat Internasional di Jepang tahun 2015, meraih lima besar Lomba Cerdas Cermat (LCC) museum dan kebudayaan, dan meraih 10 besar Catur Nasional 2014.

Untuk OSN, tahun 2013 mewakili untuk OSN tingkat Nasioanal Mapel Matik dan IPS. Tahun 2014 mewakili di tingkat nasional

(Suara NTB/arn/ind)

PENGHARGAAN - Kepala SMPN 1 saat memberikan penghargaan kepada para siswa peraih nilai tertinggi mata pelajaran ujian sekolah.

Mapel IPA. Hanya saja di tahun 2015 kosong. Meskipun demikian tahun 2016 juga telah mewakili NTB untuk bersaing di tingkat nasional di Palembang beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, SMPN 1 Sumbawa juga menoreh prestasi lain.

Di tahun 2015 meraih 11 besar nasional untuk lomba sekolah sehat. Bahkan belum lama ini SMPN 1 Sumbawa menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional, yakni peraih integritas ujian nasional terbaik dengan nilai 91,18. Dengan ratarata nilai 75, 15. Kedepan, pihaknya juga tengah menghadapi prestasi lain. Yakni pada 24 Mei mendatang tiga perwakilan siswa SMPN 1 Sumbawa akan mengikuti lomba cerdas cermat

SAMBUTAN - Kepala Sekolah SMPN 1 Sumbawa, Sri Irianti saat menyampaikan sambutan.

kebudayaan dan museum nasional tingkat provinsi. “Sudah banyak prestasi yang ditoreh siswa-siswi kami baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun nasional. Prestasi tersebut tidaklah kami dapat secara kebetulan. Namun membutuhkan perencanaan dan proses. Modal inilah yang menjadikan kami untuk terus berbuat memberikan yang terbaik untuk Tana Samawa. Semoga prestasi yang telah didapat, bisa menjadi motivasi bagi adik kelas baik kelas VI maupun VIII. Supaya dapat ditingkatkan,” pungkas Sri. Dijelaskannya, dalam pelaksanaan UN tahun 2015/2016 yang sudah dilaksanakan, diikuti oleh 287 siswa. Terdiri dari 120 laki-laki dan 167 perempuan.

Selama UN berlangsung semua siswa dapat mengikuti. Hanya saja pihaknya belum bisa melaksanakan UNBK. Dikarenakan

(Suara NTB/arn/ind)

BERSAMA – Foto bersama saat pelepasan siswa kelas IX SMPN 1 Sumbawa. keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun demikian pihaknya akan berupaya melaksanakan UNBK di tahun 2016/ 2017. Ia berharap hasil UN tahun ini dapat melampaui keberhasilan tahun 2014/2015 atau minimal sama dengan sebelumnya. “Dan Insya Allah 2016/2017 sebagai salah satu sekolah yang ditunjuk melaksanakan kurikulum nasional atau K13. Salam hormat juga dari bapak dan ibu guru kami 8 orang mengikuti pelatihan K13 sebagai persiapan K 13 di tahun yang akan datang,”katanya.

Pada kesempatan tersebut, Sri Irianti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anaknya untuk dididik di

sekolah ini. Jika ada kesalahan dalam mendidik selama tiga tahun terhadap siswa, maka mohon kiranya dimaafkan. Kepada siswa kelas IX yang sebentar lagi meninggalkan sekolah, diharapkan tetap menjaga nama baik sekolah. Jadilah anak yang menjadi panutan siswa lain. “Tak kalah penting tetaplah menjaga kesantunan. Prestasi oke, kesantunan harus nomor satu,” tukasnya.

Sementara Kadis Diknas Sumbawa yang diwakili Kabid Dikdas, Awaluddin Safari, S.H mengapresiasi siswa yang telah mengikuti proses belajar dengan

KATA HATI - Kata hati dari perwakilan saat pelepasan siswa SMP Negeri 1 Sumbawa

baik. Sehingga SMPN 1 Sumbawa telah menorehkan sejumlah prestasi. Apresiasi juga disampaikan kepada kepala sekolah dan guru yang telah mendidik siswa dalam proses belajar mengajar. Sehingga siswa menjadi cerdas, yang nantinya bisa berguna bagi agama, bangsa dan negara. “Kami juga berterima kasih kepada bapak dan ibu wali murid yang telah mendukung dan mempercayakan anaknya untuk belajar di SMPN 1 Sumbawa. Sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Termasuk atas partisipasinya terhadap pelaksanaan purna siswa ini,”tandasnya. (ind/arn/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

Petani Bawang di Bima Keluhkan Harga Pupuk Bima (Suara NTB) – Petani bawang di Kabupaten Bima diklaim kesejahteraannya akan terbuka lebar apabila menanam tanaman jenis sayuran itu. Pasalnya pihak Bulog yang dibantu oleh TNI AD yang tergabung dalam Satgas akan membeli langsung ke petani yang berada di daerah zona merah itu dengan harga Rp 20.000/kg.

Pembelian dengan harga tersebut direspon dingin oleh sejumlah petani bawang di Kabupaten Bima. Salah satunya yang berada di Desa Nggembe Kecamatan Bolo. Petani di sana mengeluhkan harga bawang tidak sesuai dengan biaya produksi.

Menurut petani, selama ini proses jual beli bawang antara petani dengan pengecer bawang tidak langsung dibayar, namun terlebih dahulu dibawa keluar daerah hingga berbulan – bulan.

“Mudah – mudahan yang dilakukan pihak Bulog yang akan membeli dengan harga segitu, tidak hanya kali ini saja.

Namun tetap dilakukan pada saat musim panen tiba,” ujar H. Ahmad Dahlan ditemui Suara NTB, Minggu (22/5).

Tidak hanya itu, petani yang sudah 25 tahun menjalani aktivitas itu, menginginkan agar pihak terkait juga dapat memantau perkembangan harga pupuk di pasar. Pasalnya saat menjelang musim panen pestisida terbilang mahal dan mengalami kelangkaan.

“Tidak hanya harga panen yang dikawal, namun harga pupuk juga harus diperhatikan. Karena kami tidak hanya mengeluhkan soal harga saat panen, namun jelang musim tanam kami kesulitan mendapat pupuk dan harganya pun sangat mahal,” terangnya.

Akhir pekan lalu, di Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, pihak Bulog sudah memulai membeli bawang merah kepada petani. Tak tanggung – tanggung pembelian dilakukan dengan harga Rp 20.000/kg. Bahkan pembelian dilakukan kepada satu orang petani hingga mencapai dua ton.

“Selain membeli gabah dan beras, kini Bulog juga membeli bawang merah. Mudah – mudahan petani bawang kita akan semakin sejahtera,” kata Kepala Sub Divre Bulog Bima, R Guna Darma kepada Suara NTB, belum lama ini.

Tercatat, dari bulan Mei 2016, bawang merah yang berasal dari Bima telah dikirim sebanyak tiga kali di berbagai wilayah di Indonesia. Pengiriman pertama sebanyak 56 ton, kemudian 15 ton untuk pengiriman kedua. Sementara pengiriman ketiga sebanyak 117 ton.

“Direncanakan pada minggu akhir pekan ini akan dikirim sebanyak 140 ton dengan menggunakan 20 truk,” ujarnya.

Sementara target pengiriman bawang tersebut sebelum lebaran dengan tujuan untuk menstabilkan harga. Selain dikirim dan dipasok diwilayah DKI Jakarta. Bawang merah dari Bima akan dikirim ke wilayah Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, hingga NTT dan Yogyakarta.

“Semua daerah ini suka dengan bawang merah dari Bima, dan telah mengajukan permintaan sebanyak – banyaknya,” sebutnya.

Hanya saja, Guna Darma yang akrab disapa Awang ini, pesimis jika pembelian nanti tidak tepat sasaran. Karena pihaknya kesulitan mengenal dan mengetahui mana pedagang, pengecer dan mana petani. Oleh sebab itu, Awang meminta agar Dinas terkait memberikan data yang valid, tentang jumlah petani, kelompok tani di daerah setempat.

“Kita tidak ingin membeli bawang merah dari pihak kedua atau ketiga. Yang justru akan merugikan pihak pertama yakni petani bawang,” terangnya.

Sekretaris Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kabupaten Bima, Ir. H. Sumarsono menegaskan, pihaknya berjanji akan secepatnya memberikan data yang lengkap tentang jumlah petani hingga kelompok bawang merah di wilayah setempat, yang saat ini masih proses verifikasi faktual.

Menurut dia, petani bawang dan kelompok petani di wilayah setempat, diprakirakan mencapai ribuan orang. Yang tersebar di Kecamatan Sape, Lambu, Woha, Wera Timur, Belo, Monta, Ambalawi dan Soromandi.

“Kita juga akan meningkatkan pembinaan serta memberikan bantuan bibit yang berkualitas,” katanya meyakinkan. (uki)

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Pemkot Bima dengan Harian Suara NTB

Pemkot Bima Raih Penghargaan ’’Green City’’ Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima berhasil meraih penghargaan Green City dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam ajang Indonesia Green Award (IGA). Penyerahan penghargaan berlangsung di Taman Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (21/5).

IGA merupakan kerjasama Kementerian LH dan Kehutanan RI bersama La Tofi School of CSR, sebuah lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kegiatan IGA didasari fakta kerusakan lingkungan, terutama berkurangnya hutan secara signifikan di Indonesia dari tahun ke tahun.

“Kegiatan ini adalah untuk mengingatkan kepada semua orang bahwa aspek keberlanjutan dalam pembangunan sangat penting. Kelestarian lingkungan harus menjadi pertimbangan pokok dalam peren-

canaan pembangunan,” ucap Direktur Eksekutif The La Tofi School of CSR, Wahyu Aris Darmono, dalam siaran pers dari Humas dan Protokol Setda Pemkot Bima, yang diterima Suara NTB, Sabtu (21/5).

Berdasarkan pemikiran tersebut, La Tofi School dan Kementerian LH dan Kehutanan berinisiatif untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten, universitas, sekolah, serta BUMN/BUMD, yang dianggap berkomitmen dalam pelestarian lingkungan dan terutama perencanaan pembangunan yang berlandaskan aspek keberlanjutan.

Para penerima IGA Tahun 2016 adalah PT. PLN (Persero) dari kategori BUMN, Provinsi Sulawesi Selatan dari kategori Pemerintah Provinsi, Universitas Indonesia dari kategori Universitas, SMPN 2 Ubud dari

kategori sekolah, serta Kota Bima dan Kota Surabaya dari kategori kota dan kabupaten.

Tim juri berasal dari Dirjen Perhutanan Sosial dari Kementerian Hukum dan LH, Dirjen Pelestarian Sumber Daya Air dari Kementerian PU, Dirjen Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, dan The La Tofi School of CSR. Menurut tim juri, Kota Bima dinilai memiliki komitmen politik untuk perencanaan tata ruang berwawasan lingkungan, salah satunya dengan peruntukan lebih dari 30 persen luas wilayah untuk ruang terbuka hijau.

Program penanaman satu pohon sejuta manfaat yang dihadiri duta lingkungan hidup Indonesia, Iwan Fals, juga dianggap mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk melakukan penghijauan.

Walikota Bima, H. Qurais H.

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin saat menerima penghargaan ''Green City'' di Jakarta.

Abidin, yang menerima penghar- menghijaukan lahan-lahan krigaan langsung dari Dirjen Per- tis di Kota setempat.

“Masyarakat juga harus hutanan Sosial Kementerian LH dan Kehutanan, menyam- membantu upaya pelestarian paikan rasa bangga atas keber- lingkungan ini, dengan tidak hasilan itu. Bahkan, kata dia, menebang hutan secara liar penghargaan tersebut merupa- dan membakar ladang pada kan awal daerah yang dipimp- saat mau masuk musim berinnya untuk tetap melakukan cocok tanam serta ikut merapenghijauan. Sebab masih ban- wat taman-taman kota,” pungyak yang harus dilakukan untuk kas Walikota (uki/*)

Bupati Dompu Jadi Dewan Pembina di Tiga Parpol (Suara NTB/uki)

PENGEBOMAN IKAN – Para tersangka pelaku pengeboman ikan bersama barang bukti yang diserahkan tim Polairud Mabes Polri ke Polres Bima Kota, Minggu (22/5).

Polairud Amankan Tersangka Pelaku Pengeboman Ikan Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Polairud Mabes Polri menangkap enam tersangka pelaku pengeboman ikan di sekitar perairan pulau Kepala Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Minggu (22/ 5), sekitar pukul 05.30 wita.

Dari keenam pelaku, hanya empat pelaku yang akan diproses lebih lanjut. Yakni, Y (36), R (31), R (27), dan T (30).

Sementara dua pelaku dilepas karena masih di bawah umur, inisial B (9) dan U (7).

Anggota Tim Polairud Mabes Polri, Bripka Andra Kusuma, kepada Suara NTB, mengatakan penangkapan tersangka pelaku bom ikan dilakukan, saat pihaknya menggelar program pengen-

dalian pusat (Dalpus) di perairan Sape dan sekitarnya.

Pada saat itu, lanjutnya, pihaknya sedang melintas di perairan itu, kemudian mendengar suara ledakan. Beberapa anggota melakukan pengejaran dengan menggunakan speed boat, hingga akhirnya dilakukan penangkapan. Dua kapal nelayan yang membawa bom ikan sebanyak 17 botol juga ikut disita.

Setelah diamankan, keempat pelaku dibawa menuju Polres Bima Kota melalui jalur laut.

Sementara dua orang lainnya diturunkan di Pelabuhan Sape karena masih di bawah umur.

“Empat pelaku dan BB kami serahkan ke Sat Reskrim Polres Bima Kota

untuk diproses lebih lanjut,” akunya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F Gea, S.IK dikonfirmasi membenarkan, jika pihaknya menerima empat pelaku bom ikan, yang diamankan oleh pihak Polairud.

“Iya benar, ada pelaku orang yang diserahkan tadi,” katanya membenarkan.

Menurutnya, BB dan empat orang pelaku saat ini sedang berada di Mapolres setempat untuk diproses lebih lanjut. Bahkan keempatnya sedang diindentifikasi dan dimintai keterangan, terkait kepemilikan puluhan barang berbahaya itu.

“Intinya masih sedang diproses,” pungkasnya singkat. (uki)

Dompu (Suara NTB) Drs. H. Bambang M. Yasin yang juga Bupati Dompu terdaftar sebagai ketua Dewan pembina di Partai Gerindra, PAN, dan Partai Nasdem. Masing – masing partai mengklaim keberadaan H. Bambang atas keinginannya.

Ketua DPD Partai Gerindra Kabupaten Dompu, H. Didi Wahyuddin, SE kepada Suara NTB, Sabtu (21/5) mengatakan, sejak lama H. Bambang M. Yasin (HBY) sebagai ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Masalah kepengurusan DPD Partai Gerindra Kabupaten Dompu juga sempat dipersoalkan HBY dan itu artinya ia masih menjadi bagian dari Partai Gerindra. “Dia persoalkan kepengurusan kita (Partai Gerindra yang masih dualisme). Bagi kita, itu bentuk perhatiannya pada Partai Gerindra dan kita merasa beliau masih menjadi bagian dari kami,” kata H. Didi.

Dia mempersilakan HBY untuk memutuskan partai politik mana tempatnya bergabung.

Apakah tetap berada di Partai Gerindra, ke Partai Nasdem atau PAN. “Kita serahkan pada HBY untuk memutuskan,” katanya.

H. Mulyadi Jaya, anggota DPRD Dompu dari Partai Nas-

dem juga menyerahkan keputusan akhirnya pada HBY untuk memutuskan kemana ia bergabung. Namun keberadaan HBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem atas kesiapannya. “Kita tunggu saja, di mana HBY akan bergabung,” katanya.

Anwar Yusuf alias Ori Cao, anggota PAN Dompu, juga mengatakan, HBY juga didaulat sebagai ketua majelis pertimbangan partai (MPP) DPD PAN Kabupaten Dompu untuk kepengurusan periode 2016 – 2021. “Ini menjadi tugas media untuk menanyakan langsung kepada HBY, partai mana yang sebenarnya dipilih,” ungkapnya.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang hendak dihubungi terkait hal ini belum bisa dihubungi karena masih melaksanakan tugas dinas ke Belanda untuk mengikuti studi banding terkait perencanaan drainase kota. (ula)

PDIP Kota Bima Gelar ’’Try Out’’ SBMPTN 2016 (Suara NTB/uki)

PANEN BAWANG - Petani di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, saat memanen bawang merah, Minggu (22/5).

Petani mengeluhkan harga pupuk yang kerap mahal saat hendak menanam bawang.

Kota Bima (Suara NTB) – DPC PDI Perjuangan Kota Bima menggelar try out Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2016. Tercatat, sebanyak 85 pelajar lulusan SMA/sederajat, mengikuti tes yang dipusatkan di Sekretariat DPC setempat, Kelurahan Kumbe Rasanae

Timur, Kota Bima, Sabtu (21/5).

Ketua DPC PDI P Kota Bima, Parlan mengatakan, pihaknya mengadakan kegiatan itu untuk menindaklanjuti program kerja nasional partai yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa melalui pemberdayaan.

“Peserta yang mengikuti tes ini merupakan para pelajar yang

telah lulus ujian SMA/sederajat di Kota Bima yang tercatat sebanyak 85 orang,” ucapnya.

Kata dia, dalam kegiatan tersebut, DPC bertindak sebagai panitia pelaksana yang hanya menyediakan fasilitas saja. Bahkan soal mata pelajaran yang diujikan yakni IPA dan IPS dikirim oleh DPP PDIP

dan masih dalam keadaan tersegel. “Jumlah soal hingga kunci jawabannya tidak diketahui karena kami ditunjuk sebagai panitia yang hanya menyediakan fasilitas saja,” katanya.

Dia mengaku, untuk mengawasi peserta yang melaksanakan try out tersebut. Pihaknya mengundang empat perwakilan lembaga berbeda yang independen, yakni dari kalangan media, Tokoh Masyarakat, Dewan Guru (PGRI) serta perwakilan DPD mewakili DPP. “Kita inginkan hasil try out ini benar – benar jujur dan fair,” akunya.

Di tempat yang sama Ketua Korwil PDI P Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, Dr. H. Supardi, M.Si mengaku, try out tersebut merupakan program kerja nasional PDIP yang per-

dana digelar tahun ini. “Momen ini awal mereka untuk pertama masuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia,” katanya.

Bahkan, kegiatan itu direncanakan akan berkelanjutan setiap setahun sekali. Yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat DPD hingga DPC. “Kegiatan ini tidak dipungut biaya (gratis) dan soal dan hingga keperluan lainnya sudah ditanggung sepunuhya oleh pusat,” katanya.

Dia optimis kegiatan try out yang diadakan oleh pihaknya itu, akan membantu peserta dalam menghadapi ujian atau tes masuk PTN yang sebenarnya.

“Kami optimis 80 persen peserta ini akan lulus saat tes masuk di PT yang mereka inginikan nanti,” pungkasnya. (uki/*)

(Suara NTB/uki)

PENGARAHAN - Pengurus DPC PDIP Kota Bima memberikan pengarahan sesaat sebelum dimulainya try out SBMPTN, Sabtu.

(Suara NTB/uki)

PESERTA – Peserta try out SBMPTN di Sekretariat DPC PDIP Kota Bima, Sabtu.

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

POLHUKAM

Halaman 8 (Suara NTB/ist_Ditpolair Polda NTB untuk Suara NTB)

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

GELEDAH – Personel Ditpolair Polda NTB BKO Searider KP Tekukur-0510 menggeledah kapal diduga melakukan illegal fishing di perairan Selat Sape, Sabtu (21/5).

Tindaklanjuti Dugaan Pelanggaran Etik INSIDEN pengusiran wartawan dalam menjalankan tugas peliputannya di DPRD NTB oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH terus bergulir.

Bahkan hal itu menjadi perhatian seluruh wakil rakyat Udayana. Karena hal tersebut dinilai sebagai tindakan yang bisa mencoreng nama lembaga wakil rakyat NTB itu.

Setelah mendapat desakan dari anggota dewan, agar hal itu ditindaklanjuti serius. Pimpinan DPRD NTB pun memberikan responnya untuk menindaklanjuti laporan pengaduan dari Forum Wartawan DPRD NTB atas tidakan Isvie Rupaeda yang diduga (Suara NTB/dok) sengaja menghalang-haH. Busrah Hasan langi media untuk mengakses informasi dan tugas peliputan.

Ketua Badan Kehormatan (BK), H. Busrah Hasan, saat mediasi yang difasilitasi oleh pimpinan DPRD, pekan kemarin, mengatakan, pihaknya sebagai alat kelengkapan DPRD NTB yang bertugas menjaga marwah kehormatan para wakil rakyat dan lembaga itu berharap insiden itu agar dijadikan sebagai pelajaran serius untuk semua anggota dewan.

Karena, menurut Busrah, media adalah mitra kerja DPRD yang sangat dirasakan manfaatnya, karena tanpa keberadaan media, maka tidak ada satu orangpun yang bakal mengenal DPRD NTB. Tetapi dengan keberadaan media di, maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh DPRD NTB dapat diketahui oleh masyarakat.

“Tugas BK adalah untuk menjaga kehormatan anggota DPRD dan lembaga DPRD. Untuk itu, saya berharap insiden ini agar dijadikan peringatan bagi kita ke depan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Busrah Hasan juga berjanji akan menindaklanjuti salah satu tuntutan dari forum wartawan DPRD NTB untuk melakukan penyelidikan dugaan pelangaran etik yang dilakukan oleh Isvie Rupaeda.

“Saya langsung tanya satu persatu anggota yang hadir di sana saat terjadi insiden pengusiran itu dan saya mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dari empat anggota yang hadir. Sehingga kami memandang akan kita tinjau dulu ada atau tidak unsur pelanggaran etiknya. Atau ini hanya sekedar miskomunikasi saja,’’ ujarnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) – Ditpolair Polda NTB menjaring dua kapal diduga melakukan illegal fishing di Selat Sape, Bima, Sabtu (21/5).

Dua kapal berbendera Indonesia itu menangkap ikan diduga menggunakan bahan peledak.

Puluhan bom ikan beserta nahkoda kapal diamankan di markas Satpolair Polres Bima.

Direktur Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB, AKBP Edwin Rachmat Adikusumo, Melalui Kepala

Satuan Patroli Daerah Ditpolair, AKBP Dewa Wijaya, SH, MH mengungkapkan, KM Satu Putri dan KM Sinar Arfa diciduk saat sedang beraksi di perairan Selat Sape.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, dua kapal itu ternyata menangkap ikan dengan bom,” jelasnya via WhatsApp, Minggu (22/5).

Penangkapan itu bermula dari giat patroli perairan yang dilakukan Searider Kapal Polisi Tekukur-5010 BKO Polda

melakukan tindak pidana yang sama. Yakni KM Sinar Arfa yang dinahkodai RH. Dari kapal berbendera Indonesia itu, disita barang bukti berupa tujuh botol bahan peledak dan satu kompresor.

Dewa menjelaskan, kasus tersebut kini diserahkan penanganannya ke Satreskrim Polres Bima Kota. Para tersangka yakni YD dan RH disangkakan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Bahan Peledak.

NTB, pada Sabtu (21/5) pagi sekitar pukul 08.00 Wita. Gerak gerik KM Satu Putri mencurigakan. Sehingga dilakukan pemeriksaan.

Polisi pun memberi peringatan kepada kapal yang dinahkkodai YD itu. Setelah digeledah, didapati sejumlah alat penangkap ikan ilegal, yakni bom ikan dan kompresor. “Kami temukan 10 botol bahan peledak dan satu kompresor,” ujar Dewa.

Tak jauh dari TKP pertama, satu kapal lagi diduga

Pengusutan PLTU Jeranjang

Inspektorat - BPKAD Kawal Pengembalian Kerugian Negara

Polda NTB Fokus Selesaikan Telaah Dokumen Mataram (Suara NTB) – Polda NTB telah memanggil sejumlah saksi terkait pengusutan dugaan korupsi pada proyek pengadaan mesin PLTU Jeranjang. Saksi tersebut diklarifikasi mengenai sejumlah dokumen yang kini masih ditelaah penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus.

Meningkat Jelang Ramadan POLRES Mataram mewaspadai meningkatnya 3C jelang Ramadan dan Lebaran. Mengantisipasi itu, Polres Mataram menghajatkan perlombaan antar fungsi kepolisian. Sembari meningkatkan patroli pengamanan.

“Sinergisitas harus berjalan. Harus kompak, Intel kerja memberi info, Reserse menindak,” kata Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK kepada personelnya dalam membuka Lomba lingkup Polres Mataram, Sabtu (22/5).

Pagi itu, ratusan personel Polres Mataram riuh dalam pembukaan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-70 Bhayangkara. Sementara puncak peringatan dirayakan 1 Juli mendatang. 10 mata lomba diadakan untuk meningkatkan kekompakan.

Pelaksanaan lomba selama bulan Ramadhan disebut sebagai salah satu langkah jitu dalam mengantisipasi 3C. Sebab, setiap personel Polres Mataram menjadi siaga.

“Sambil lomba sambil megumpulkan informasi,” ujarnya. “Satu sama lain harus kompak. Kalau tidak, sinergisitas tidak berjalan, tidak bisa tercapai.” Perlombaan diadakan jelang dan saat bulan Ramadan.

Ia mengakui adanya tren peningkatan kasus 3C menjelang bulan puasa dan lebaran. Berdasarkan catatan pada tahun-tahun sebelumnya. “Tahun sebelumnya juga begitu, langkah antisipasi sudah kami siapkan,” terangnya.

Sejumlah waktu rawan, lanjut dia, yang juga harus menjadi kewaspadaan masyarakat diantaranya pada waktu salat Tarawih.

Karena warga meninggalkan rumah untuk beribadah. “Juga pada tengah malam,” terangnya. Perumahan menjadi salah satu tempat rawan sasaran kejahatan 3C, terutama menjelang Lebaran.

Ia meminta jajarannya untuk mengetatkan pengamanan dan koordinasi dengan keamanan lingkungan setempat. Serta mengintensifkan peran Bhabinkamtibmas. (why)

Dusun Taman dan Dusun Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Lobar. Dibangun di Dusun Taman, Gerung.

PLTU 1 Lombok berkapasitas 1 x 25 MW yang yang menelan anggaran sebesar Rp 296,3 miliar. Pembangunan dimulai 2009.

Proyek PLTU tersebut dipercayakan kepada konsorsium yang terdiri dari PT Wasa Mitra Engineering, PT Twink Indonesia dan PT Ciria Putra Sinergi.

Sementara PLTU di Dusun Jeranjang dinamakan PLTU 2 Lombok berkapasitas 2 x 25 MW, dibiayai dari anggaran PLN (APLN) yang juga merupakan bagian dari Program Percepatan 10 ribu MW Tahap I. Pembangunan PLTU 2 Lombok dipercayakan kepada PT Barata Indonesia (Persero). Nilai kontrak terbagi dalam dua bagian mata uang, yakni 30,7 juta dolar AS dan Rp 354,3 miliar.

Polda NTB telah memperluas jangkauan penyelidikan pengadaan mesin Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang ke Jakarta. Berkordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri.

Pengadaan mesin unit I, II dan III PLTU Jeranjang berlangsung di Jakarta. Merupakan kontrak pengadaan nasional karena anggarannya dari APBN. Dari tiga unit mesin ini, fokus penyelidikan pada mesin unit I dan II yang belum juga tuntas digarap. Kontraktor plat merah yang memenangkan tender proyek mesin unit I dan II, nilai kontraknya mencapai Rp 31.229.747.865, dengan gelontoran tambahan anggaran Rp 329.922.636.286. Total kapasitas mesin mencapai 50 M W . (why)

(Suara NTB/why)

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM menjelaskan, saat ini tim penyidik masih menyelesaikan penelaahan beberapa tumpuk dokumen berbahasa inggris. Yang sejumlah diantaranya merupakan kontrak proyek.

“Dokumen masih pendalaman,” terangnya ditemui akhir pekan lalu di ruang kerjanya.

“Penelitian dokumen dan pemeriksaan saksi terkait dengan pembangunan,” tambahnya.

Mengenai siapa saja yang sudah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, Tri Budi enggan merinci. Awal tahun lalu, diketahui manajemen PLN Wilayah NTB dari divisi proyek telah memenuhi panggilan tim penyidik.

Hanya saja ia memastikan penanganan kasus tetap berlanjut meski beberapa waktu belakangan seakan hilang dari hingar-bingar pemberitaan media.

“Yang jelas saksi sudah ada yang yang dipanggil,” jelasnya sambil menegaskan bahwa pengusutan kasus korupsi tidak mengenal target waktu. “Bukan target waktu menyelesaikan.

Tetapi target jumlah kasus.”

PLTU Jeranjang mulai dikerjakan April 2009 lalu di

Untuk tersangka YD, juga diterapkan pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 juncto pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Sementara tersangka RH dikenai pasal 85 juncto pasal 9 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. (why)

Mataram (Suara NTB) Temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan keuangan dan aset Pemkot Mataram tahun 2015, di beberapa SKPD (satuan kerja perangkat daerah) menjadi tugas dan tanggungjawab Insepktorat untuk mengawal. Inspektorat rencananya bekerjasama dengan BPKAD menindaklanjuti hasil temuan dan mendesak pimpinan SKPD, agar segera mengembalikan kerugian ke kas negara. “Inspektorat bersama BPKAD akan kawal ini,” kata Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum pekan kemarin.

Makbul enggan menyebutkan detail nilai kerugian negara. Alasannya, data rinci dipegang oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Temuan badan auditor negara tersebut, sebenarnya dari tahun ke tahun sama. Diantaranya, ketidaksesuaian pembayaran material dari harga di pasar, kelebihan bayar SPPD serta kesalahan administrasi lainnya. Mantan Kepala Dinas Pertamanan ini mensyukuri, temuan itu bukan karena faktor kesengajaan melainkan kelalaian staf. “Temuannya sama saja tahun sebelumnya,” sebutnya.

Hasil temuan sementara BPK ini, sudah beberapa kali pimpinan SKPD dan Camat diundang untuk membahas dengan harapan ditindaklanjuti. Informasinya kata Inspektur Inspektorat, beberapa SKPD sudah mulai mengembalikan ke kas negara.

Ditanya apakah temuan kerugian negara tidak dibawa ke ranah hukum? Tugas Inspektorat kata Makbul, melakukan pembinaan terhadap SKPD. Oleh karena itu, sebisa mungkin hasil audit tidak masuk ke proses hukum. Apalagi nilai kerugian negara ditemukan BPK kecil - kecil. “Proses hukum kita hindari. Apalagi nilainya kecil,” tandasnya.

Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra sebelumnya menjelaskan, temuan kerugian negara oleh BPK masih bersifat sementara. Pemkot Mataram memiliki waktu selama 10 hari untuk menindaklanjuti. Ia juga enggan menyebutkan jumlah kerugian negara.

Yance menambahkan, temuan tersebut diharapkan tidak mempengaruhi penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP), sehingga Pemkot Mataram bisa mempertahankan penilaian pengelolaan keuangan dan aset yang baik pada periode kedua. (cem)

(Suara NTB/dok)

Microchip Pelaku Seksual Tunggu Perppu Jambi (Suara NTB) – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan produksi secara massal microchip yang akan dipasang untuk membatasi gerak pelaku kejahatan seksual kepada anak masih menunggu peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Usai menutup Raker Kopertis X, di Jambi, Sabtu (21/5) malam, Nasir mengatakan taman teknologi Politeknik Negeri Batam sudah bisa memproduksi microchip itu.

Namun untuk memproduksinya secara massal masih menunggu keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak.

“Tergantung nanti dengan perppu-nya bagaimana, dan juga tergantung dengan DPR bagaimana. Kalau ada dukungan dari DPR mungkin nanti microchip itu bisa diproduksi secara massal dan bisa diterapkan,” katanya lagi.

Menristekdikti itu meng-

ungkapkan, sesuai hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo telah memutuskan pemberatan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terutama terhadap anak, dengan mengebiri dan memasangkan microchip kepada para penjahat seksual itu.

“Di antaranya dengan me-

masangkan microchip itu kepada pelaku kejahatan seksual terutama terhadap anak, supaya identitas pelaku itu diketahui dan dapat terpantau, dan juga sewaktu-waktu kambuh bisa langsung diketahui,” katanya lagi.

Nasir menjelaskan, pemasangan microchip tersebut supaya dapat memberikan efek

jera kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau yang biasa disebut pedofilia.

“Microchip itu untuk membatasi gerak pelaku pelecehan seksual kepada anak atau predator anak, dan jika sudah dipasangi microchip itu, maka akan tahu ke mana jejaknya,” katanya menjelaskan.

Politeknik Negeri Batam, kata dia, juga sudah membuat laboratorium pabrik manufaktur microchip yang jika dipasangkan bisa langsung diketahui kemana saja para pemerkosa melangkah.

“Terkait microchip ini, sebelumnya juga sudah dibicarakan secara lisan dengan pak Kapolri,” imbuh Nasir. (ant/bali post)

SUARA NTB

Senin, 23 Mei 2016

Mataram (Suara NTB) – Pusat Informasi Pengembangan Permukiman Dan Bangunan (PIP2B) Dinas Pekerjaan Umum telah menyelenggarakan Lomba Rally Foto NTB. Kali ini panitia mengangkat tema tentang Kota Tua Ampenan.

Setidaknya terdapat 100 orang peserta yang berkompetisi memperebutkan predikat juara. Lomba ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang kota tua. Sebab terdapat nilai sejarah yang harus diingat oleh masyarakat. Terlebih kota tua ampenan dulunya merupakan pusat transportasi laut yang pertama.

“Kita ingin mengedukasi para peserta dan masyarakat.

Bahwa kota tua ampenan itu sebenarnya memiliki nilai historis, bukan hanya sekadar bangunan tua saja.

Tetapi ada nilai disana yang harus dilestarikan,” kata PPK PIP2B Dinas Pekerjaan Umum NTB Andria Hidayati, ST., MT kepada Suara NTB, di Mataram, Sabtu (21/5).

Sebelum mengikuti lomba, para peserta terlebih dahulu diberikan arahan dan diberikan ilmu fotografi pada Indra Rulianti Technical Meeting yang dilak-

sanakan di Aula kantor PIP2B, dengan mendatangkan salah seorang fotografer terkenal, Ida Bagus Andi Sucirta. Andi memberikan materi terkait fotografi dan kategori fotografi yang biasa diikusertakan dalam lomba. Selain itu ia juga memberikan tips jika ingin menekuni dunia fotografi, terlebih jika itu merupakan foto dokumenter.

Andi melihat pemilihan lokasi Kota Tua Ampenan sangat menarik dan unik. Menurutnya potensi kota tua untuk menarik wisatwan sangat baik. Hanya saja perlu dikemas dengan dokumentasi yang baik. Terlihat dengan banyaknya wisatwan yang mengunjungi kota tua di daerah-daerah lain.

“Kota tua itu bisa jadi destinasi wisata, namun terlebih dahulu harus dipromosikan melalui media seperti foto. Saya lihat peserta lombanya juga bervariasi.

Ini memang tujuan dari lomba rally foto, untuk merangkul mereka para fotografer ratau calon fotografer dari semua usia,” kata Andi.

Ia melihat antusiasme para peserta cukup baik, apalagi lomba tersebut dilaksanakan dengan cara yang yang menyenangkan dengan rute yang panjang mengelilingi kota tua ampenan. Sebab hal ini juga dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap program Kementerian Pekerjaan Umum untuk melestarikan kota pusaka, salah satunya kota tua ampenan.

“Kalau wilayahnya semakin terkenal kan bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarkatnya. Melalui fotogrtafi suatu tempat itu bisa menjadi semakin populer. Yang datang berwisata juga semakin banyak. Ini bagus,” ujarnya.

Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum NTB Ir. H. Akhmad Makchul, M.Si membuka dan melakukan pelepasan terhadap para peserta lomba di Pantai Ampenan, Minggu (22/5) kemarin. Terlihat antusiasme

Technical Meeting yang dilaksanakan di Aula Kantor PIP2B, Jumat (20/5).

Pelepasan peserta oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum NTB Ir. H. Akhmad Makchul, M.Si

Halaman 9

dari sejumlah peserta yang sudah tidak sabar ingin mengambil gambar. Pelepasan para peserta dimulai dari Pantai Ampenan dan mengitari sekitar Kota Tua Ampenan dan kembali ke posisi awal. Selama di perjalanan, para peserta telah diberikan petunjuk soal yang harus dijawab dengan foto yang diambil secara langsung pada saat lomba. Setiap peserta diberikan soal sebanyak 20 soal yang harus dijawab.

“Kegiatan ini merupakan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya peninggalan kejayaan Ampenan yang dulu sebagai kota pelabuhan. Mungkin melalui lomba ini bisa terungkap sisa-sisa pada masa kejayaan itu,” kata Makchul.

Makchul mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya lomba foto semata. Namun hal ini juga bertujuan untuk dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menerapkan tata ruang yang bagus dan selaras. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai luhur yang ada di Kota Tua Ampenan. Kemudian hasil dari fotografi yang dihasilkan oleh setiap peserta akan dijadikan sebagai bahan publikasi. Sehingga masyarakat dapat melihat nilai lebih yang terdapat pada Kota Tua Ampenan.

“Ada bakat-bakat yang harus digali. Kita ingin bakat-bakat itu juga bisa digunakan untuk publikasi Kota Tua Ampenan yang menjadi obyek fotonya. Kita berharap 100 orang peserta ini bisa menampilkan karya yang terbaik,” ujarnya.

Prioritas penilaian juri terdiri dari tahap satu yang berkaitan dengan urutan nomor file. Nomor file foto harus berurutan dari awal hingga akhir. Jika nomor file foto tidak berurutan maka peserta tidak dapat mengikuti tahap berikutnya. Kemudian tahap kedua, yaitu ketepatan menjawab soal. Seluruh soal dalam rally foto itu penuh dengan jebakan dan teka-teki,

Inilah Para Pemenang Lomba Rally Foto Kota Tua Ampenan LOMBA Rally Foto NTB yang digelar Pusat Informasi Pengembangan Permukiman Dan Bangunan (PIP2B) Dinas Pekerjaan Umum NTB, telah menetapkan pemenang. Dari 100 orang peserta yang mendaftar dalam kompetisi tersebut, telah ditetapkan enam orang juara. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan total Rp 16.500.000. Sementara untuk penyerahan hadiah akan dilakukan secara langsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum NTB. Inilah nama-nama ke enam pemenang tersebut: Pemenang I : Irma Miharja

namun demikian jawaban yang benar hanya ada satu.

Tahap ketiga merupakan ketepatan waktu, sebab jika peserta tidak menjawab soal tepat pada waktunya maka tidak akan diloloskan. Terakhir adalah kualitas foto. Hal inilah yang sangat utama bagi fotografi. Karya yang dihasilkan harus original dengan kualitas yang baik. Sehingga hasil foto yang akan dipublikasikan kepada masyarakat dapat menarik perhatian karena karya yang baik.

Penilaian dalam lomba ini dilakukan oleh lima orang juri. Diantaranya Herry Soebagio yang merupakan seorang fotografer. Kemudian Eko Triharjono yang merupakan seorang arsitek dan pengurus IAI NTB. Selain itu juga, Desak Putu Raka Akriyani yang merupakan Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB. Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan pecinta fotografi, Purwanto Joko A. Dan Ida Bagus Andi Sucirta yang merupakan fotografer travel dan doH. Akhmad Makchul kumenter. (lin/*)

Para peserta Lomba Rally Foto Kota Tua Ampenan.

Pelepasan peserta oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi NTB Sadimin, ST, MT.

Pemenang II : I Ketut Tunas Pemenang III : Gede Sudika Pratama Pemenang Harapan I : Sandy Sumarli Pemenang Harapan II : M. Zia Ulhaq Pemenang Harapan III : Franky Rhicard Andreas Thei Pelepasan peserta juga dilakukan oleh Ketua Satker PBL Indra Rulianti, ST, MT.

Para peserta Lomba Rally Foto Kota Tua Ampenan dengan serius membidikkan lensanya ke objek foto.

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

Plakat, Salah Satu Media Promosikan Potensi NTB Giri Menang (Suara NTB) Plakat khas Lombok adalah hasil karya seni sederhana yang saat ini masih dipertahankan oleh sekumpulan perajin. Meski dibuat atas dasar orientasi bisnis, plakat adalah simbol kerajinan paling sempurna menjual provinsi ini.

Menjual dalam makna positif, plakat menjadi media untuk mempromosikan NTB, Lombok khususnya. Dijadikan cinderamata baik dalam konteks formal maupun non formal. Karena tidak saja dari unsur pemerintahan yang meminatinya. Lebih dari itu, mereka yang notabenanya para pelancong dari luar daerah dan luar negeri, plakat Lombok menjadi salah jenis kerajinan yang paling diminati. Mengapa plakat menjadi hasil kerajinan paling sempurna untuk promosi provinsi ini?

Menurut Ketua Pasar Seni Sesela, Lombok Barat, Fatahul Anwar Atta, plakat yang dibuat khusus oleh perajinperajin Sesela menggabungkan beberapa di antaranya yang menjadi ciri dan potensi yang ada di daerah. Biasanya dijadikan cinderamata untuk diberikan antar para pihak, antar pejabat saat melakukan kunjungan atau saat dikunjungi.

Plakat dibuat dari berbagai kombinasi. Kerangkanya

menyerupai lumbung yang merupakan simbol ketahanan pangan di daerah ini. Pada sisi-sisi tertentu biasanya dibuat lapisan dari hasil-hasil kerajinan kain lainnya di NTB (misalnya ditambah lapisan kain tenun).

Di bagian lainnya, plakat juga diukir seperti cukli yang menjadi ikon kerajinan kayu di Kota Mataram. Demikian juga di bagian tertentu, perajin menempelkan kerajinan kerang mutiara berbentuk peta. Biasanya

peta Pulau Lombok atau Pulau Sumbawa.

“Tergantung keinginan pemesan, kita bisa buatkan simbol apapun di plakatnya, tergantung apa yang diminta sama pemesan. Di salah satu bagiannya ada juga ukiranukiran yang dibuat perajin sebagai tanda berkembangnya kerajinan ukir,” kata lelaki yang biasa di sapa Atta ini.

Perajin plakat di

Sesela Lombok Barat ini disebut-sebut sebagai pencetus tertua pembuatan plakat.

Karena telah lebih dari sepuluh tahun kerajinan ini dibuat. Meski demikian, plakat hanya dibuat dalam jumlah banyak tatkala ada pesanan. Sementara untuk yang dibuat untuk memenuhi permintaan para wisatawan, tentu tak terlalu

banyak.

Namun kata Atta, jika dirata-ratakan, plakat yang rutin terjual di Pasar Seni Sesela minimal 100 fisis/sebulan. Sementara untuk pesanan dari pemerintah daerah, tak kurang dari 1.500 yang terjual setahun.

Dari permintaan wisatawan sifatnya hanya tempotempo, karena dibeli ketika wisatawan berkunjung ke tempat itu. “Dalam setahuan ada 1.000

sampai 2.000 turis datang ke pasar seni, 15 persen di antaranya biasanya membeli plakat sebagai cinderamata.

Plakat yang diminta biasanya yang ada kerajinan kulit kerang mutiaranya,” kata Atta.

“Dari seribuan jenis kerajinan yang ada di Pasar Seni Sesela, plakatlah yang paling sempurna, karena menggabungkan unsur yang ada di daerah ini,” ujarnya lagi.(bul)

Salah satu perajin plakat menunjukkan plakat khas Lombok.

Plakat ini banyak dipergunakan untuk cinderamata atau souvenir bagi pimpinan daerah pada tamu dari luar daerah.

Jenis-jenis Plakat PLAKAT menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “surat pengumuman (undang-undang) berupa gambar ataupun tulisan yang ditempelkan di dinding, tembok, dan tempat-tempat umum untuk penyebaran yang lebih luas”. Tetapi yang dimaksud plakat di sini adalah plaque atau piagam, yaitu semacam hasil kerajinan tangan berupa benda berbentuk piala atau sejenisnya yang biasanya digunakan untuk penghargaan atau kenangkenangan.

Plakat dapat dibuat dari berbagai jenis bahan, di antaranya adalah resin, akrilik, timah, kayu atau dapat dibuat dari bahan lainnya termasuk kombinasi dari berbagai bahan tersebut. Berikut ini jenis-jenis plakat sebagaimana dikutip dari www.1souvenir.com.

Plakat Kayu Plakat ini terbuat dari bahan kayu dan logam jenis kuningan, dengan kotak box dari tripleks atau karton dan dibalut kain (corak kain bisa sesuai kebutuhan). Dengan sentuhan tangan-tangan terampil dan berpengalaman menjadikan produk plakat ini sangat exclusive. Ditambah variasi pada bentuk dan finishing dengan fiber atau spuh emas pada kuningan menjadikan produk ini sangat elegan. Produk ini biasanya dipesan oleh instansi-instansi Pemda, Pemkab, Pemprov atau BUMN sebagai penghargaan atau kenang-kenangan pada saat kunjungan kerja atau ketikan ada kunjungan tamu dan juga ketika ada acara tertentu.

Plakat Fiber / Resin Produk plakat ini terbuat dari bahan fiber / resin sehingga bentuk dan modelnya lebih bervariasi dan dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Sudah termasuk dengan kotak box dari tripleks atau karton yang dibalut dengan kain (corak kain bisa sesuai kebutuhan). Penambahan aksesoris berupa jam atau tempat pena menjadikan plakat ini tidak hanya sekedar penghargaan akan tetapi bisa difungsikan setiap saat, sehingga logo atau nama perusahaan yang tertera di dalam plakat bisa dilihat setiap saat.

Plakat ini sangat cocok untuk penghargaan, kenangkenangan relasi atau tamu penting.

Inilah deretan plakat yang sudah jadi dan sudah ditempel sesuai pesanan pembeli

Bersaing dengan Plakat Modern Giri Menang (Suara NTB) Plakat yang dibuat perajin lokal masih terhitung plakat sederhana. Bahan dasarnya hanya dari kayu, kerang dan

beberapa unsur bahan baku kombinasi yang rata-rata tersedia di dalam daerah. Disisi lain, plakat-plakat tradisional ini harus siap bersaing

dengan plakat-plakat yang dibuat secara modern dan bahan baku modern.

Meski demikian, diyakini plakat hasil karya kerajinan

Piala Set Perlombaan Piala merupakan penghargaan yang diberikan kepada seseorang atau instansi yang telah berhasil menjadi yang terbaik dalam suatu perlombaan. Bentuk piala yang didesain khusus dengan hasil yang bagus dan exclusive tentunya akan semakin membanggakan bagi si penerima piala. Piala ini bisa terdiri dari beberapa kategori yang biasanya dibagi dalam juara 1, 2, 3 dan seterusnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan bentuk yang semakin mengecil.

Medali Kejuaraan Medali semacam ini biasa dibuat untuk kejuaraan olah raga, misal PON, Porcab, Popda, Porprov dan lain-lain.

Terdiri dari medali emas, perak dan perunggu. Medali dibuat dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan yang diinginkan.

Tropi wisuda Tropi wisuda bisa dibuat dengan desain khusus sehingga tidak monoton. Penghargaan yang berujud tropi wisuda tentunya akan sangat membanggakan bagi wisudawan / wisudawati jika dibuat dengan bentuk yang bagus dan eksklusif. Tentunya penerima akan merasa lebih bangga dengan almamaternya. Produk lain yang kami produksi yang berhubungan dengan acara wisuda biasanya berupa samir / medali wisuda.

Penghargaan dan Cinderamata Pada perusahaan-perusahaan besar biasanya penghargaan dianugerahkan kepada karyawan yang berprestasi sebagai pemacu semangat kerja karyawan-karyawan yang lain. Bentuk cinderamata desain khusus pesanan dibuat sesuai permintaan, bisa berupa logo / lambang khas daerah yang dibentuk sedemikian rupa, sehingga menjadi bentuk cinderamata yang sangat istimewa. Cinderamata semacam ini sangat eksklusif untuk diberikan kepada relasi-relasi atau tamu-tamu istimewa.

Pin, Emblem, Lencana, Bross, Logo, Souvenir.

Pin, Lencana, Emblem, Bross, Nama Dada dll dibuat dari bahan, kuningan, stainless, timah, pewter, alumunium dan lain-lain. Dengan finishing plating emas, perak, perunggu / timah. Teknik pengerjaan dengan etsa (etching) cor (casting). (berbagai sumber)

Sejumlah pekerja di Pasar Seni Sesela Lombok Barat sedang membuat plakat

tangan perajin masih mampu eksis ke depannya. Alasannya, karena tradisionalnya adalah ciri khas yang justru diminati, terutama oleh para wisatawan.

Untuk plakat modern, dalam sebuah laman dijelaskan, biasanya dibuat dari bahan resin, resin bening dan resin warna. Resin bening digunakan untuk plakat yang berwarna bening, seperti kaca.

Sedangkan resin warna digunakan untuk bagian plakat yang berwarna. beberapa jenis bahan untuk pembuatan plakat resin ini di antaranya, resin warna, katalis resin, kertas duplex, silicon, katalis silikon.

Dengan cara pembuatan, terlebih dahulu buat cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Untuk bentuk standar seperti kotak dapat menggunakan kertas duplex sebagai cetakannya. Tetapi untuk bentuk yang rumit, maka dibuat dulu cetakannya berdasarkan master yang ada menggunakan silikon yang sudah dicampur dengan katalisnya.

Lalu buat buat adonan resin yang dicampur dengan katalis. Untuk bagian plakat yang bening, maka gunakan resin yang bening, untuk bagian plakat yang berwarna maka gunakan resin warna.

Tuangkan adonan resin ke dalam cetakan dan tunggu sampai kering, setelah kering maka plakat dapat dilepas dari cetakannya dan dilanjutkan dengan proses finishing, yaitu pemotongan dengan gerinda untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak rata, dilanjutkan dengan pengamplasan, lalu terakhir digosok agar mengkilat.

Berbeda halnya untuk pembuatan plakat tradisional, menurut Ketua Pasar Seni Sesela, Lombok Barat, Fatahul Anwar Atta dibuat sederhana, dan ada beberapa proses dalam pembuatannya. Mulai dari pengadaan bahan baku,menentukan sketsa, pemotongan kayu sesuai bentuk, perakitan kayu, pemasangan

cukli, pemasangan kulit kerang, pengukiran plakatan, mengolabororasikan dengan campuran bahan lain, lalu finishing.

Alat-alat yang digunakanpun tergolong alat-alat sederhana, serutan kayu, gergaji, pahat dan alat-alat finishing lain pada umumnya. “15 sampai 20 persen plakat ini memberikan kontribusi penghasilan kepada ratusan seratutan perajin di bawah pengelolaan Pasar Seni Sesela. Ini artinya masih besar harapan plakat kita diminati pasar, meskipun plakat-plakat modern mulai banyak dijumpai,” ujarnya.

Untuk mempertahankan pasarnya, ataupun meningkatkannya, Atta mengapresiasi dukungan pemerintah dalam bentuk pesanan rutin. Selain itu, dalam setiap kegiatan kunjungan resmi dan seminar-seminar, plakat hasil kerajinan tradisional masih tetap dicari.

Untuk pesanan ke luar negeri sejauh ini belum ada permintaan rutin, masih sebatas permintaan retail dari beberapa wisatawan yang berkunjung dari negara-negara Eropa, Amerika, Jepang, Malaysia, dan Negara-negara Timur Tengah.

Beberapa hotel yang rutin memesan plakat ini sebagai cinderamata kepada tamutamunya, seperti Villa Ombak, Svarga, dan diharapkan yang lain-lain mengikuti untuk mendukung eksistensi kerajinan lokal. Dalam hal ini, diharapkan peran pemerintah untuk memberikan instruksi ataupun dalam bentuk surat edaran.

“Pengaruh pemerintah itu tidak kecil, kita berharap ada kebijakan khusus bagi seluruh pihak untuk saling mendukung menyamakan suara untuk menggunakan plakat kerajinan lokal sebagai suvenir. Karena itu secara tidak langsung akan memberi manfaat bagi kawan-kawan yang menggantungkan perekonomiannya dari kerajinan,” demikian Atta.(bul)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

Baiq Nurul Aini

Gelorakan Semangat Tolak Pernikahan Dini ” Kasus menikah dini di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih menjadi momok yang belum secara optimal bisa ditekan. Disatu sisi, pernikahan dini secara tidak langsung ikut mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah ini. Untuk itu, diperlukan semangat bersama masyarakat didaerah ini, untuk bagaimana bisa terus menggelorakan semangat menolak pernikahan dini.

Tanpa ada semangat yang sama, maka kasus-kasus pernikahan dini di daerah ini akan sulit untuk bisa ditekan. Imbasnya, perbaikan kualitas SDM masyarakat juga akan sulit terwujud. “Tidak bisa dipungkiri, pernikahan dini secara tidak langsung juga ikut memberi dampak pada upaya peningkatan kualitas SDM masyarakat di daerah ini,” aku Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Loteng, Bq. Nurul Aini.

Dengan kata lain, semakin tinggi kasus pernikahan dini maka upaya peningkatan kualitas SDM masyarakat juga akan semakin su-

lit diwujudkan. Begitu pula sebaliknya, jika kasus pernikahan dini bisa ditekan semaksimal mungkin, maka itu bisa memberikan pengharapan pada upaya peningkatan kualitas SDM masyarakat ke taraf yang lebih baik.

Memang untuk mewujudkan target tersebut bukan perkara mudah. Sehingga memang dibutuhkan kesadaran dan peran serta semua pihak di daerah ini. Terutama pada orang tua, untuk bagaimana bisa memberikan pemahaman dan pandangan akan dampak buruk dari menikah dini bagi “pelaku” pernikahan dini itu di masa yang

Kita tidak pernah melarang masyarakat untuk menikah. Tetapi hendaknya kalau menikah, pada usia yang matang. Bukan pada usia dini.

akan datang.

Dikatakannya, dalam upaya menekan kasus pernikahan dini, keluarga memegang peran sangat penting. Bahkan bisa dikatakan, upaya menekan kasus menikah dini tidak akan bisa berjalan sukses, tanpa ada dukungan keluarga. Karena kalau pembinaan dan pengawasan dari keluarga sudah kuat, maka kasus pernikahan dini akan bisa ditekan.

Sebagai bentuk kepedulian dan peran serta menekan kasus pernikahan dini, GOW Loteng juga secara berkelanjutan terus mendorong semangat anti menikah dini di tengah masyarakat.

Dengan menggandeng berbagai pihak. Dalam berbagai kesempatan, semangat untuk tidak menikah dini juga ditanamkan kepada masyarakat.

“Kita tidak pernah melarang masyarakat untuk menikah. Tetapi hendaknya kalau menikah, pada usia yang matang. Bukan pada usia dini. Terlebih lagi pada usia sekolah, seperti kebanyakan kasus pernikahan dini yang terjadi selama ini,” terangnya ibu tiga anak ini. (kir)

Bq. Nurul Aini bersama keluarga

BIODATA: Nama Tempat/Tanggal Lahir Nama Suami Nama Anak

: Bq. Nurul Aini : Mertak Tombok, 1 April 1976 : L. Pathul Bahri, S.Ip (Wakil Bupati Loteng) : 1. L. Ammar Fathin 2. L. Ahmad Rifqi Alwi 3. Bq. Yasmin Wiwardah

Organisasi 1.

Pengurus Iswara DPRD Loteng 2.

Pengurus Iswara DPRD NTB 3.

Ketua GOW Loteng

(2009 – 2014) (2014 – 2015) (sekarang)

Lawan Kasus Pelecehan Seksual pada Anak KASUS pelecehan terhadap anak di bawah umur belakangan menjadi topik pembicaraan di tengah masyarakat. Menyusul maraknya pemberitaan kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi.

Baik itu media sosial, elektronik maupun media cetak. Sehingga muncul keinginan dari pemerintah pusat untuk memperberat hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut.

Menurut Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Lombok Tengah (Loteng), Bq. Nurul Aini, tingginya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, bukan tanpa sebab. Salah satunya, pola asuh keluarga terhadap anak yang kini

Bq. Nurul Aini Bersama suami

Bq. Nuru Aini (paling kiri) dalam kegiatan GOW Lombok Tengah

sudah mulai berubah.

Dimana orang tua kini sudah mulai tidak begitu peduli dengan apa yang dilakukan dan perbuat oleh anaknya. Kondisi tersebut makin diperparah oleh pengawasan terhadap prilaku anak juga melemah. “Sekarang pengawasan terhadap anaknya agak berkurang. Sehingga tidak sedikit anak yang menjadi korban pelecehan seksual,” sebutnya.

Dan, tidak bisa dipungkiri hal tersebut juga terjadi di Loteng.

Sehingga tidak mengherankan kalau kasus kekerasan dan pelecehan seksual di daerah ini, juga tercatat cukup tinggi. “Didaerah ini, kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak di bawah umur, cukup banyak,” ujarnya.

Memprihatinkan memang.

Untuk itu, kasus-kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur harus dilawan. Caranya, dengan memperbaiki pola asuh serta pengawasan terhadap anak-anak.

Termasuk para anak juga perlu diberi batas untuk mengakses barang-barang elektronik, terutama HP. Mengingat, pengaruh HP cukup besar kepada anak.

Pasalnya, keberadaan HP nyatanya juga bisa ikut merubah perilaku dan sikap anak. Apalagi melalui HP tersebut, anak-anak bisa dengan mudah mengakses konten-konten negatif yang tersebar di internet. “Jangan salah, keberadaan HP juga memberi andil dalam peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di bawah

umur,” terangnya.

Karena tidak sedikit pula pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Bukan hanya orang dewasa saja. “Jadi perbaikan pola asuh anak memegang peran penting dalam menekan kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur,” tambah perempuan kelahiran 1976 ini.

Dikatakannya, rencana pemerintah untuk memperberat hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, patut didukung. Namun di balik itu, ada yang lebih penting lagi. Yakni perbaikan pola asuh kepada anak. Karena tidak akan ada artinya, hukuman berat diterapkan tanpa ada perbaikan pola asuh anak oleh keluarga. (kir)

Halaman 12

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

Museum Ajak Generasi Muda Cintai Lagu Daerah Mataram (Suara NTB) Museum Negeri NTB bekerjasama dengan MM Production, mengajak seluruh generasi muda untuk mencintai lagu daerah, khususnya di NTB. Upaya meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap warisan leluhur itu diwujudkan melalui lomba menyanyi dan mencipta lagu daerah.

Sejumlah peserta dalam lomba tersebut berpendapat, lagu daerah harus tetap diapresiasi sehingga selalu terjaga dan lestari. Banyak lagu daerah yang muncul sebagai hasil kreatifitas pekerja seni di NTB yang memiliki daya saing yang cukup tinggi. Lagu – lagu daerah tersebut juga mengandung pesan, arti dan maknanya yang betul – betul filosofis sehingga layak untuk terus diapreasi.

“Lagu daerah kita (NTB, red) banyak dan bagus – bagus.

Sekarang lagi maraknya lagu K-Pop masuk ke daerah. Kita harus menjaga kelestarian kesenian yang memang asli milik kita dengan cara mencintai dan melestarikannya.

Karena kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang akan melestarikannya,” kata Rana Amalia Sulastri, Minggu (22/5) usai tampil sebagai peserta dengan membawakan lagu Tegining Teganang.

Upaya meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap lagu – lagu daerah dapat dilakukan dengan menambah frekuensi memperdengarkan lagu tersebut pada mereka.

Disamping itu, kreasi dan inovasi terhadap lagu – lagu daerah juga

harus dilakukan demi menciptakan sesuatu yang baru dan menambah daya tarik yang ada.

“Lagu – lagu daerah menarik untuk diaransemen, dikreasikan kembali sehingga memiliki daya jual. Lagu daerah kita kalau dikemas dengan baik, saya yakin tidak akan kalah menariknya bila bersaing dengan lagu – lagu barat,” kata Prizkilla Afrianti, penyanyi kelahiran Mataram 10 April 2000 yang membawakan lagu Poto Tano, lagu daerah Sumbawa yang menceritakan tentang perpisahan.

Menurutnya, generasi muda harus merawat kecintaanya pada lagu – lagu daerah yang berkembang di NTB ini. Sederet lagu daerah yang pernah muncul memiliki daya saing yang cukup tinggi di kancah nasional.

Para penyanyi berbakat di daerah ini harus digiring kearah kemajuan dengan pola yang baik.

Tujuannya agar bibit – bibit muda yang unggul serta memiliki bakat ini tidak hanya terkenal di daerahnya sendiri, tetapi juga agar dapat memenangkan persaingan dalam kompetisi yang bersifat global. (met)

(Suara NTB/met)

POTO TANO - Prizkilla Afrianti sisiwi kelas XI IPA V SMA Negeri 1 Mataram, saat membawakan lagu Poto Tano di Museum NTB. Penyanyi berprestasi ini pernah meraih peringkat Juara III lomba menyanyi dalam FLS2N di Makassar.

Lagu Asing Lebih Populer Ketimbang Lagu Daerah

(Suara NTB/ist)

Muhammad Ridho Akbar

Mataram (Suara NTB) Lagu asing dinilai jauh lebih populer ketimbang lagu daerah di NTB pada era kekinian. Beragam jenis lagu - lagu impor baik dari Korea, Inggris, Amerika sepertinya jauh lebih melekat dan berkesan dalam diri muda - mudi zaman sekarang.

Beragam jenis lagu daerah yang pernah dikenal, kini terkesan kuno lantaran tidak pernah diperbaharui. Tak heran, kadang - kadang lagu asing yang diimpor dari luar negeri lebih merajai pasar, khususnya industri musik di tanah air ini.

“Lagu asing jauh lebih asyik.

Saya jauh lebih sering mendengarkan lagu asing ketimbang lagu daerah. Karena bagi saya, citarasanya lebih nikmat,” tutur M. Ridho Akbar Pelajar dari SMP Negeri 1 Mataram, Jumat (13/5).

Meski demikian, secara pribadi dirinya mengaku prihatin terhadap kondisi yang terjadi.

Sebagai anak bangsa, ia memiliki keinginan untuk turut melestarikan lagu dan kesenian yang memang mencirikan tentang kekhasan dari daerah ini.

“Kita harus melestarikan lagu lagu daerah kita. Memperbaharui dan mengkreasikannya sehingga layak bersaing dengan lagu - lagu asing. Lagu - lagu daerah harus diperjuangkan agar dikenal oleh negara - negara asing,” katanya.

Tidak banyak lagu daerah yang pernah terkenal dan mungkin sudah tenggelam karena terlupakan di saat ini. Beberapa lagu daerah tersebut diantaranya, Tegining - teganang, Kadal Nongak dan lagu Tunas Pamit. Segelintir lagu tersebut merupakan bagian dari lagu - lagu lama yang berhasil dikenal hingga di era saat ini.

Sarat Pesan Moral Sejumlah lagu - lagu daerah yang dianggap jadul tersebut ternyata diakui memiliki pesan moral yang sarat (banyak). Lagu daerah merupakan bagian dari cara orang tua terdahulu untuk memberikan nasihat kepada anak cucunya.

“Lagu daerah yang saya tahu hanya tegining - teganang, lagu tersebut menceritakan tentang pasangan suami - istri yang berjuang mempertahankan hidup,” katanya.

Menurut pelajar yang satu ini,

LAGU daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang kita miliki. Bagaimana para pelajar di daerah ini memandang lagu daerah?

“Lagu Daerah perlu

“Lagu daerah

dilestarikan agar tidak

merupakan lagu yang

kalah saing dengan lagu -

berisi tentang khazanah

lagu asing. Lagu daerah

suatu daerah. Lagu

sarat dengan kandungan

daerah menjadi bagian

pesan yang mendidik.

dari ciri khas suatu

Daya tarik lagu daerah

daerah tertentu. Lagu

harus diperkuat sehingga

daerah juga menjadi

dapat dikenal oleh

simbol identitas suatu

penduduk di negara -

kelompok masyarakat di

negara asing,”

suatu daerah,”

“Lagu daerah menurut saya berisi tentang nasihat serta banyak pesan moral. Orang orang tua kita terdahulu memberi nasihat kepada anak cucunya melalui lagu atau syair - syair yang menyentuh. Lagu daerah patut diapresiasi secara terus menerus sehingga eksistensinya selalu terjaga,”.

Kansa Khairunnisa, Siswi SMP Negeri 1 Mataram

Anisa Indriani, Siswi MAN 2 Mataram

Bagus Wirayudha Siswa SMP Negeri 1 Praya, Lombok Tengah

lagu - lagu bernuansa kedaerahan khususnya di NTB perlu diproduksi secara terus menerus.

Alasannya, selain untuk menambah variasi lagu, hasil kreatifitas yang melimpah juga dapat mempermudah pengenalan lagu yang khas dari daerah ini.

“Perlu dibuat lagu - lagu daerah

yang baru dan lebih bagus. Harapannya, selain agar mudah dikenal, lagu - lagu dari daerah ini juga tetap terlestarikan,” ujarnya.

Untuk memenangkan persaingan di panggung kompetisi yang mengglobal, lagu - lagu dari daerah ini tentu harus dikemas dengan baik sehingga mudah diteri-

ma di kalangan penduduk global.

Daerah ini sejatinya memiliki potensi yang besar untuk memenangkan persaingan industri ditengah pasar global, apabila lagu - lagu yang mencerminkan ciri dan kekhasan nuansa daerah ini mampu dikemas dengan bagus. (met)

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

Jadi Guru Profesional SEORANG guru harus dapat menunjukkan profesionalismenya. Sikap profesional ini ditunjukkan dengan sopan santun dan kasih sayang yang diberikan kepada para siswa.

“Mari kita sebagai guru tunjukkan profesionalisme kita, sebagai guru yang memang harus digugu, dengan senyum, dengan sopan santun, dengan kasih sayang kepada anak-anak,” kata Pengamat Pendidikan (Suara NTB/dok) dari Universitas Mataram H. Wildan (Unram) Dr. H. Wildan, ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Terlebih lagi, katanya, saat ini guru sudah mendapatkan banyak tunjangan, seperti tunjangan sertifikasi, sehingga wajar, jika seorang guru dituntut untuk lebih profesional lagi.

Guru yang profesional, menurut Wildan, bukan hanya baik dalam penguasaaan materi saja. Tapi mampu juga menunjukkan kasih sayang kepada siswanya. “Bayangkan anak-anak yang belajar di sekolah yang kurang layak, datang guru yang betulbetul seperti orang tua sendiri, pasti akan lebih bagus,” ujar Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram ini.

Dengan menjadi seorang guru yang mengajar dengan ikhlas dan menunjukkan kasih sayang, balasan yang didapat dari para siswa yang pernah diajar akan begitu banyak. “Merekamerekalah nanti yang membalas budi kepada kita,” katanya.

Mengajar dengan ikhlas dianalogikan oleh Wildan dengan sebuah hitung-hitungan pembagian dalam matematika. Ia mengatakan, misalnya dalam bilangan satu dibagi dengan dua, hasilnya setengah. Artinya kalau kita memberikan satu kepada orang, tapi dalam hati mengharapkan dua, paling banyak akan mendapatkan setengah.

Tapi dalam matematika, satu dibagi nol, hasilnya tidak terhingga. “Saya memberikan sesuatu tidak mengharap apa-apa. Tuhan kadang memberikan sesuatu yang tidak terhingga,” katanya.

Melalui analogi itu, ia mengibaratkan bekerja ikhlas menjadi seorang guru, dengan sendirinya akan mendapatkan balasan yang tak terhingga. (ron)

Dikbud Dorong Peningkatan Kualitas SMP Terbuka KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) H. Ilham, MPd, menyatakan beberapa upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan kualitas pendidikan di Lobar.

Salah satu fokusnya dengan memberdayakan SMP Terbuka yang tersebar hingga sembilan lokasi di seluruh Lobar. Meski tingkat peminatnya masih minim, namun (Suara NTB/her) tetap akan diberdayakan.

H. Ilham Alasannya, SMP Terbuka dianggap sebagai fasilitas dari pemerintah untuk memberi pelayanan terhadap anak-anak yang berpotensi putus sekolah.”SMP Terbuka masih akan tetap dibuka untuk daerah yang terisolasi dan anak-anak yang berpotensi putus sekolah. Ini memang jembatan yang diberikan pemerintah untuk mereka agar tetap bisa sekolah,” tegasnya di ruang kerjanya akhir pekan kemarin.

Menurutnya, keberadaan sekolah SMP Terbuka sangat berguna dan bermanfaat bagi anak-anak yang memiliki mobilitas yang tinggi. Misalnya, anak jalanan atau anak yang menyambi bekerja, sehingga, pemerintah bisa menyelamatkan mereka agar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.”Masa mereka mau sekolah sampai tingkat SD saja? Kan kasihan. Maka itu, ini (sekolah SMP Terbuka) akan tetap diberdayakan,” tukasnya.

Bagaimana jika tingkat peminatnya tetap rendah? Ilham menjawab, hal itu bisa dilakukan perbaikan secara perlahan.

“Terkait dengan minat masyarakat yang rendah, itu tetap kita lakukan perbaikan dan kita pertahankan. dan kita minta kepada semua stakeholders, seperti kades dan kadus untuk ikut mensosialisasikan,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya tetap akan memberikan intervensi kepada sekolah-sekolah yang masih rendah peminatnya. Bentuk intervensinya tentu berbeda-beda sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing.”Mengenai intervensi dan sosialisasi tetap akan kita lakukan dan disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Kalau memang gurunya yang tidak berkualitas, maka kita genjot kualitas gurunya. Kalau fasilitasnya, maka kita perbaiki,” ujarnya. (her)

Tidak Boleh Ada Diskriminasi DISKRIMINASI terhadap perempuan masih saja terjadi. Banyak perempuan yang hanya dihargai ketika bekerja di pekerjaan domestik saja. Padahal perempuan juga dapat berkarya di luar wilayah domestik rumah tangga semata. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan.

Demikian disampaikan (Suara NTB/ist) oleh mahasiswa semester Iin Farliani II program studi Budidaya Perairan Universitas Mataram, Iin Farliani, ditemui pekan kemarin. “Perempuan bukan hanya dihargai dalam pekerjaan domestik. Perempuan juga bisa berkarya,” ujarnya.

Saat ini ia juga melihat maraknya kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan. Kondisi itu diperparah dengan banyaknya yang menyalahkan perempuan,sehingga kasus-kasus seperti itu dapat terjadi. “Selalu dilemparkan kesalahan ke perempuan,” tandasnya.

Menyikapi kejadian seperti itu, ia meminta kepada aparat penegak hukum, menindak tegas pelaku kekerasan kepada perempuan, sehingga hukuman yang didapat setimpal dan memberikan efek jera.

Media massa juga,ujarnya, terkadang mengekspoitasi sosok perempuan dalam pemberitaan. Atau tak jarang mengeksploitasi tubuh perempuan untuk meraup keuntungan.

Iin kerap menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk tulisan.

Bahkan sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), ia sudah menulis opini di harian lokal. Opininya banyak menyoroti permasalahan pendidikan, sosial, kesenian dan lain sebagainya. Selain menulis opini, sejak SMA, banyak tulisan berupa cerpen, puisi, dan esai dimuat sejumlah media massa, baik di tingkat nasional dan lokal.

Iin mengajak kepada perempuan untuk berkarya. Karena, menurutnya, perempuan tidak hanya dihargai di ruang-ruang domestik rumah tangga semata. “Perempuan juga harus berkarya,” ajak Iin, yang juga terlibat aktif di Komunitas Akarpohon ini. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 13

25 Mei, Batas Penyerahan Hasil ’’Scanning’’ LJUN SMP

Mataram (Suara NTB) Panitia Ujian Nasional (UN) NTB diberikan batas terakhir menyerahkan hasil scan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) SMP/MTs sederajat tahun ajaran 2015/2016 pada 25 Mei nanti. Pengumuman hasil UN diagendakan pada 11 Juni mendatang.

“Kami akan membawa hasil scan ke pusat tanggal 25 Mei, kemudian sekitar tanggal 3 Juni, kita akan terima hasilnya dari Jakarta,” ujar Ketua Panitia UN NTB, H.

Aidy Furqon, S.Pd. M.Pd, ditemui di Mataram, akhir pekan kemarin.

Sesuai Prosedur Operasional Standar (POS), pengumuman UN SMP dijadwalkan 11 Juni

mendatang. Saat ini proses verifikasi dan scanning Lembar Jawaban UN (LJUN) masih dilakukan di tingkat daerah.

UN SMP yang melaksanakan UN berbasis Paper Base

Test (PBT), Lembar Jawaban UN (LJUN) sudah diserahkan ke Dikpora Provinsi, karena proses scanning LJUN dilakukan di Dikpora Provinsi.

Pada UN SMP sederajat tahun 2016, lanjutnya, ada sekolah yang melaksanakan UN CBT dan ada juga yang melaksanakan UN PBT. Siswa yang melaksanakan UN CBT diikuti 3.509 siswa.

Dan yang mengikuti UN PBT

diikuti 84.600 siswa.

Berdasarkan POS penyelenggaraan UN, UN SMP dilaksanakan serentak baik sekolah yang melaksanakan UN CBT maupun UN Paper Base Test (PBT) pada Senin (9/ 5) sampai dengan Kamis (12/ 5) lalu dengan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). (ron)

FEB Unram Gelar Sosialisasi MEA

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Pejabat STIKES Mataram foto bersama narasumber usai Seminar Nasional Keperawatan di Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB, Minggu (22/5).

Pentingnya Aspek Legal dalam Menghadapi MEA Mataram (Suara NTB) Ikatan Alumni STIKES Mataram menggelar Seminar Nasional Keperawatan di Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB, Minggu (22/5). Tema yang diangkat dalam seminar ini adalah Aspek Legal dan Peluang Kerja Perawat Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Seminar ini bertujuan menambah wawasan khususnya di bidang ilmu keperawatan dan mempererat tali silaturrahmi antara aktivitas akademika STIKES Mataram dengan Ikatan Alumni STIKES Mataram.

Hadir sebagai narasumber dalam seminar ini guru besar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Prof.

Achir Yani Syuhaimie Hamid, Kepala Bidang Hubungan Luar negeri, DPP PPNI Pusat, Masfuri, SKP. MN, Petugas AntarKerja Layananan Terpadu Satu Pintu (LPSP) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

NTB, M. Anang Yusron Sahidu, S.PSi. MM. Pada kesempatan ini, dalam pemaparannya, M. Anang Yusron Sahidu, menjelaskan, bagaimana mekanisme kerja di luar negeri, khususnya di bidang kesehatan. Seorang tenaga kesehatan yang ingin bekerja, ujarnya, selain memiliki sertifikat, persyaratan lainnya ketika ingin mendaftar diharuskan mempunyai pengalaman praktik kerja minimal tiga tahun. Termasuk, tidak terlibat masalah hukum dan lulus uji kompetensi.

“Ketika ada lowongan semua boleh mendaftar dan memilih sesuai negaranya, nanti lamarannya bisa dibawa ke Layanan Terpadu Satu Pintu Disnakertans NTB. Menghadapi MEA akan menguntungkan jika banyak dikirim TKI keluar negeri. Dan akan merugikan jika banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia,” tambahnya.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Luar negeri, DPP PPNI Pusat, Masfuri, SKP, MN, mengingatkan, masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja asing (TKA) yang lebih baik dari pada tenaga kerja Indonesia. Menurutnya, tidak akan ada pergantian pekerja, karena anggapan mereka lebih bagus dari kita. “Tidak bisa digantikan, kita bukan saling meniadakan tapi saling membantu,” tegasnya.

Penyempitan lapangan kerja sangat dirasakan di Indonesia, karena jumlah penyedia kerja lebih sedikit dari para pencari kerja. Untuk itu, MEA diharapkan mampu mengurangi pengangguran di Indonesia. Karena ada penambahan lapangan kerja di negara ASEAN dan semua orang bisa mendaftar sesuai kemampuan, keahlian dan bidang studi yang ditempuhnya. (r)

HUT Spendu, Perkuat Silaturahmi Alumni Mataram (Suara NTB) Berbagai rangkaian kegiatan memperingati HUT SMPN 2 Mataram (Spendu) ke 56 digelar warga sekolah Minggu (22/5). Mulai dari jalan sehat yang diikuti ratusan alumni dari berbagai angkatan hingga sejumlah kegiatan lomba seperti menyanyi dan dance.

Khusus untuk lomba, sebelumnya pihak sekolah telah menggelarnya beberapa hari lalu. Sementara puncak peringatan HUT Spendu direncanakan berlangsung tanggal 25 Mei 2016 ini.

Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno mengaku rangkaian kegiatan HUT Spendu tahun ini sangat banyak. Melibatkan semua pihak baik warga sekolah guru dan siswa maupun komite sekolah dan alumni. Mengambil tema “ Back to 80”, HUT Spendu ke 56 kali ini tak hanya menjadi sekedar momen menjalin silaturahmi warga sekolah, tapi juga konsolidasi kekuatan alumni SMPN 2 Mataram yang kini sudah tersebar di mana-mana.

Suwarno berharap agar kegiatankegiatan seperti ini dapat terus berlangsung setiap tahun dalam rangka meningkatkan silaturahmi antarseluruh warga sekolah.

Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni (IKA) SMPN 2 Mataram, H. Didi Sumardi, SH., berharap agar kegiatankegiatan positif seperti ini dapat ter-

us dilaksanakan dengan tujuan terjalinnya hubungan antaralumni yang merupakan bagian dari ekosistem pendidikan.

Lebih jauh pria yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Mataram ini meminta agar siswa-siswi Spendu mampu menjaga nama baik sekolah. Tak lupa ia berpesan agar siswa-siswi rajin nenuntut ilmu, karena dengan ilmu yang dimiliki sudah banyak alumni yang sukses dan tersebar di berbagai lapangan pekerjaan.

Didi Sumardi yang merupakan alumni Spendu angkatan 1983, menjelaskan, resepsi syukuran puncak HUT Spendu akan dilaksanakan tanggal 25 Mei mendatang. Ia berharap momen puncak HUT dapat dihadiri lebih banyak alumni Spendu.

Sedang Purnawati, salah satu alumni Spendu berharap lebih banyak lagi kegiatan sekolah melibatkan alumni.

Ia menilai kondisi Spendu saat ini jauh lebih maju dibandingkan tahun-tahun 1980an. Hal ini membuktikan terjadi perubahan yang positif apalagi saat ini menjadi salah satu sekolah rujukan dan favorit masyarakat Kota Mataram.

Dalam kesempatan itu pula, pihak sekolah memberikan apresiasi bagi guru-guru senior Spendu yang sudah pensiun yang telah berjasa dan berkontribusi memajukan Spendu. (dys)

(Suara NTB/dys)

POSE BERSAMA - Kepala SMPN 2 Mataram Lalu Suwarno bersama Ketua IKA SMPN 2 Mataram Didi Sumardi dan para alumni pose bersama dalam rangkaian HUT Spendu ke 56, Minggu (22/5).

FAKULTAS Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram (Unram) menggelar sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Minggu (22/5) siang. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami lebih jauh tentang MEA. Ketua Panitia Sosialisasi MEA, Kidung Nanda Wicaksono, ditemui saat acara mengatakan, kegiatan ini adalah sosialiasi MEA dari FEB Unram bekerjasama dengan LEM. “Mengedepankan produk budaya kita untuk bisa berbicara di level internasional,” ujar mahasiswa FEB Unram ini.

Tema yang diusung dalam kegiatan ini yaitu mendorong masyarakat NTB dalam menghadapi MEA. Dosen Pembimbing Mata Kuliah Bahasa Inggris FEB Unram, Desi Indrawati, S.Pd., M.Hum, yang mengajak mahasiswanya melakukan kegiatan ini, menjelaskan, tema ini diangkat, karena banyak sekali potensi yang dimiliki NTB, yang bisa bersaing di tingkat nasional.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat bisa memahami potensi yang dimiliki daerah NTB. Saya mengajak mahasiswa untuk melakukan sosialisasi ini, karena di kelas kami sering membicarakan MEA,” kata Desi.

Ia mengatakan, sengaja memilih pusat perbelanjaan sebagai tempat pelaksanaan, karena MEA berkaitan dengan ekonomi. Pusat perbelanjaan menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan sosialisasi.

Sementara itu, Wakil Dekan I FEB Unram, bidang akademik, Dr. Sahri, MS., menjelaskan, hasil survai tahun 2015 lalu menunjukkan lebih dari 50 persen masyarakat yang tidak mengetahui tentang MEA. Padahal MEA dilaksanakan pada akhir tahun 2015.

“Dalam rangka itulah, kami ingin mensosialisasikannya. Di mana MEA, masyarakat yang ada di kawasan ASEAN nantinya, bisa membangun kawasan terkait dengan perekonomian,” jelasnya.

Melalui MEA, katanya, ekonomi antara satu negara dengan negara lain di kawasan ASEAN tidak berbeda jauh. Dengan demikian, masyarakat di kawasan ASEAN bisa membangun ekonomi bersama. Indonesia sendiri memiliki peluang sekaligus tantangan dalam pelaksanaan MEA. “Kalau tidak mempersiapkannya, kita akan jadi penonton,” ujar Sahri.

Kegiatan sosialisasi ini dimeriahkan dengan sejumlah hiburan. Selain itu, ada sosialisasi dari berbagai pihak yang mendukung acara. (ron)

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI MEA - Suasana pembukaan sosialisasi MEA 2016 di Lombok Epicentrum Mall (LEM) yang digelar FEB Unram, Minggu (22/5).

OPINI

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

Menekan Pernikahan Dini ANGKA remaja menikah pada usia dini di NTB mengejutkan. Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan NTB menyebutkan, 51 persen remaja di NTB menikah pada usia muda, di bawah 19 tahun. ‘’Sekitar 51 persen perkawinan di NTB di bawah usia 19 tahun,’’ sebut Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Lalu Makripuddin, M.Si kepada Suara NTB, pekan kemarin di Mataram.

Pernikanan usia dini, dampaknya ternyata berantai. Bahkan bisa disimpulkan, dampak berantai pernikahan dini seluruhnya negatif. Dengan perkawinan usia dini, pertama mereka tak siap dari sisi ekonomi maupun kesehatan.

Dampaknya, ketika seorang wanita yang belum cukup umur menikah maka kemungkinan anak yang dilahirkan meninggal sangat besar. Begitu juga risiko kematian bagi seorang ibu yang menikah dini cukup besar.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, angka kematian ibu dan bayi di NTB masih cukup tinggi, meskipun setiap tahun terus mengalami penurunan.

Tahun 2013, angka kematian bayi di NTB sebanyak 1.299 kasus. Kemudian menurun menjadi 1.069 kasus pada 2014. Sampai dengan September 2015, angka kematian bayi sebanyak 737 kasus. Sementara untuk kasus kematian ibu, pada 2013 sebanyak 117 kasus. Kemudian menurun menjadi 111 kasus pada 2014 dan data sampai September 2015, jumlah angka kematian ibu di daerah ini sebanyak 68 kasus.

Pernikahan dini tidak saja menimbulkan tingginya angka kematian ibu dan anak. Menikah usia dini, berpotensi pondasi pernikahan tidak kuat. Karena ketahanan keluarga kurang, mereka berpeluang bercerai. Jika bayi dari pasangan yang menikah dini lahir selamat, kemudian orang tuanya bercerai, anak ini berpotensi mengalami gizi buruk. Kenapa? Karena kalau sudah bercerai, umumnya suami maupun istri tak akan bersedia merawat anak yang lahir . Akhirnya yang merawat itu adalah kakeknya, neneknya yang usianya sudah tua. Akibatnya, kesehatan anak tidak terawat dengan baik. Anak ini pun berpeluang mengalami gizi kurang bahkan gizi buruk.

Anak yang mengalami gizi buruk, rentan sakit bahkan bisa berujung pada kematian.

Perkawinan usia dini sebenarnya telah ditentang oleh organisasi perempuan di tanah air sejak 80 tahun yang lalu. Seorang perempuan dari organisasi Putri Indonesia pada tahun 1928 di Kongres Perempuan, menyatakan bahwa masalah perkawinan anak-anak (usia dini) merupakan penyebab kemunduran perempuan di tanah air dan perlu perhatian yang besar.

Dari begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini, maka perlu kiranya memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para remaja mengenai pernikahan di usia muda, penyebab, dampak, dan cara untuk menekan tingginya angka pernikahan usia muda, serta cara untuk mengatasi permasalahan atau konflik yang muncul dalam berumah tangga.

Di NTB, langkah-langkah menekan bahkan mencegah pernikahan dini, sebenarnya sangat gencar dilakukan Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj.Erica Zainul Majdi. Gerakan yang dilakukan istri Gubernur NTB bekerjasama dengan instansi terkait ini, tentu hasilnya tidak akan optimal tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat.

Langkah serupa juga dilakukan Ketua GOW Kabupaten Lombok Tengah, Bq. Nurul Aini. Kasus menikah dini di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini memang masih menjadi momok yang belum secara optimal bisa ditekan. Menurut Nurul Aini, diperlukan semangat bersama masyarakat di daerah untuk bagaimana bisa terus menggelorakan semangat menolak pernikahan dini.

Tanpa ada semangat yang sama, maka kasus-kasus pernikahan dini akan sulit ditekan. Imbasnya, perbaikan kualitas SDM masyarakat juga akan sulit terwujud. ‘’Tidak bisa dipungkiri, pernikahan dini secara tidak langsung juga ikut memberi dampak pada upaya peningkatan kualitas SDM masyarakat,’’ kata istri Wakil Bupati Loteng, L. Pathul Bahri, SIP ini. (*)

’’Genderang’’ Kebangkitan Sumbawa Menuju Hebat dan Bermartabat Oleh: “Mengukir makna Kebangkitan Nasional dengan mewujudkan Indonesia yang bekerja nyata, mandiri dan berkarakter” adalah sebuah tema inspiratif peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2016 untuk membangkitkan semangat nasionalisme bangsa dari pusat sampai ke daerah menuju kepada kemandirian ekonomi yang berkarakter Pancasila. Semangat kebangkitan nasional ini tentu menjadi literatur bagi upaya membangun daerah khususnya Kabupaten Sumbawa yang telah menggelorakan mimpi pemerintahan yang selaras dengan tema kebangkitan nasional ini. Bak gayung bersambut visi pemerintahan daerah untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong didorong oleh simbol besar kebangkitan nasional tahun ini yang tentunya akan diwujudkan secara faktual.

ARAKTER Pemerintahan Kabupaten Sumbawa 20162021 dibawah kepemimpinan Husni Djibril – Mahmud Abdullah secara pasti telah menentukan arahnya. Amunisi pemerintahan Kabupaten Sumbawa yang sangat besar tentunya sedang diproyeksikan untuk sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah yang ditandai dengan kemakmuran masyarakatnya. Jagung, Kerbau, Sapi, Rumput Laut, Festival Moyo, Bawang, Ziarah Tambora, Kopi, Teluk Saleh, Madu akan menjadi sebagian amunisi yang siap diluncurkan guna membangun branding Kabupaten Sumbawa yang kaya dengan potensi sumber daya alam.

Infrastruktur wilayah yang menjadi salah satu perhatian besar pemerintahan saat ini akan didrive lebih guna mengakselerasi seluruh upaya pendayagunaan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat Sumbawa.

Demikian pula peluang pasar regional, nasional maupun luar negeri kepada hasil kekayaan alam maupun kreativitas ekonomi masyarakat Sumbawa menjadi peluang ekternal yang harus terus diintensifkan untuk dijajaki.

Corak pemerintahan yang akan

Dalam ekspose nanti menurutnya, akan dibedah faktor - faktor penghambat, baik teknis maupun kendala yuridis sebagaimana dipaparkan penyidik Polda NTB, kasus per kasus.

Dari temuan kendala ini kata Yuyuk, akan diberi masukan oleh tim Kosup. “Nanti kan ada gelar perkara bersama. Kalau ada kesulitan dari APH di daerah dalam tangani kasus, KPK akan bantu,’’ katanya, sembari menambahkan proses yang sama juga terjadi di daerah lainnya.

Kasus ‘’Ulang Tahun’’ Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Umar Septono mengakui sendiri ada kendala cukup berarti, sehingga mengharuskan korsup KPK turun tangan. Tapi apakah itu kendala internal atau eksternal, tak disebutkan. Hanya yang diinginkan Kapolda, tidak boleh ada kasus ulang tahun. ‘’Jangan sampai ada tunggakan kasus lagi, itu penekanan Kapolda,’’ kata Kabid Humas Polda NTB AKBP Tribudi Pangastuti menjawab Suara NTB, Sabtu lalu.

Menjadi tradisi, penanganan perkara berlarut-larut hingga tahun berikutnya, sejalan dengan pergantian jabatan Direskrimsus. Catatan

tunggakan kasus di Polda NTB dan jajaran, ada 26 kasus. Hanya 6 kasus yang sudah terselesaikan sampai ke persidangan.

Atas dasar itu Korsup KPK dilibatkan, diawali koordinasi antara Bareskrim dengan Kejaksaan Agung. Sasaran korsup, kasus yang sudah ditingkatkan ke penyidikan maupun penyelidikan di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus. ‘’Tujuannya memperlancar.

Tidak hanya kasus di Polda NTB, tapi Polres jajaran,’’ Tribudi menyinggung 20 kasus yang belum terselesaikan.

Apa faktor penghambat penuntasan kasus? Tribudi hanya menjelaskan secara umum, bahwa memang ditemukan beberapa kesulitan dengan tingkatan dan faktor berbeda tiap kasusnya.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, tidak sama dengan tindak pidana umum. Apalagi harus ada lembaga lain yang terlibat. ‘’ Perlu ada koordinasi dengan penegak hukum lain yang menangani kerugian negara,’’ singgungya terkait peran auditor BPKP sebagai penentu kerugian negara. ‘’Intinya Pak Kapolda dalam anev sebelumnya, supaya tidak jadi tunggakan kasus lagi. Pimpinan Polri tidak mau istilah tunggakan,’’ Tribudi mengutip lagi pernyataan Kapolda. (ars)

Rachman Ansori (ASN Pemkab Sumbawa)

’’Genderang’’ kebangkitan Kabupaten Sumbawa telah mulai terasa, ’’genderang’’ untuk lebih baik dari pemerintahan terdahulu akan terus diikhtiarkan bersama.

Pemerintahan baru akan membawa harapan baru bagi perubahan masyarakat Sumbawa yang lebih baik di masa mendatang. memposisikan diri sebagai “pelayan” dan bukan penguasa akan menegaskan bahwa Pemerintahan Husni-Mo akan betul-betul akan menjelma sebagai pemerintahan yang pro rakyat. Polarisasi pemerintahan yang menggambarkan linearitas pemerintahan sampai ke tingkat Pusat menjadi salah satu kekuatan untuk membangkitkan semangat ke-Sumbawa-an berlari untuk memenangkan setiap kompetisi, bukan hanya sejajar bahkan melebihi daerah lainnya di NTB bahkan di Indonesia. Beberapa formulasi telah digaungkan bahkan terus digelorakan untuk menjadi pondasi kuat pemerintahan dalam mengukir sejarah baru di Kabupaten Sumbawa.

Formulasi Pelayanan, Awal perjalanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa 2016-2021, ditandai dengan pembenahan pelayanan public. Seratus hari pertama, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mereformasi pelayanan public sesuai kaidah UU Nomor 25 Tahun 2009. Berangkat dari predikat pelayanan public Kabupaten Sumbawa yang berada pada zona merah atau rendah sesuai hasil penilaian Ombustman RI, maka transformasi kearah zona hijau atau tinggi mutlak harus dilakukan. Hal ini penting untuk menjadi gerakan awal pembenahan pemerintahan, mengingat pelayanan public khususnya pelayanan perizinan memegang fungsi strategis bagi peningkatan partisipasi masyarakat, mendorong kreativitas ekonomi masyarakat bahkan menjadi salah satu kunci sukses peningkatan investasi di Kabupaten Sumbawa.

Lembaga – lembaga diluar Pemerintah Daerah seperti perbankan digandeng untuk bersama-sama memperkaya khasanah pola pelayanan public yang lebih berkualitas dan lebih memuaskan masyarakat.

Formulasi Perencanaan, Perencanaan daerah lima tahunan yang

akan dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 menerapkan pola penyusunan yang kolaburatif dan partisipatif. Visi misi pemerintahan yang merupakan visi misi pada saat kampanye, diperkaya dengan diskusi-diskusi untuk akomodasi pemikiran stackholder maupun figur-figur kompeten, kelompok masyarakat yang peduli pada kemajuan Kabupaten Sumbawa seperti kelompok wirausaha/pengusaha maju, pemerhati maupun pelaku pariwisata, akademisi kreatif dan sebagainya.

Dengan formulasi ini diharapkan agar output perencanaan lima tahunan daerah mampu mengakomudir kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga postur APBD-APBD yang akan lahir dari RPJMD 2016-2021 akan mencerminkan “APBD untuk rakyat” Formulasi Anggaran, Tindak lanjutnya adalah memformulasi anggaran daerah menjadi anggaran yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Sumbawa. Salah satu formulasi yang akan diterapkan kedepan antara lain mengalokasikan minimal 25% dari belanja daerah yang diarahkan pada belanja yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumbawa antara lain diarahkan untuk infrastruktur (jalan dan jembatan, irigasi dan sumber daya air, pendidikan, kesehatan, permukiman, infokom, perekonomian, dan infrastruktur layanan publik lainnya).

Formulasi Birokrasi, Peran birokrasi dan aparatur sangat menentukan bagi keberhasilan pemerintahan dalam mendayagunakan maupun mendayakembangkan sumber daya dan formulasi lainnya yang telah ditetapkan. Rumusan penyesuaian struktur organisasi tengah digodok untuk menunggu penetapan. Aparatur yang sedang bertransformasi kepada pola kepemimpinan baru telah dipetakan potensinya. Spiritnya tentu ad-

alah membangun “team work” yang hebat guna menyukseskan seluruh program-program pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa dalam 5 (lima) tahun kedepan. Nafas birokrasi akan diselaraskan dengan nafas Pemerintahan Sumbawa Hebat dan Bermartabat. Ibarat sebuah kesebelasan sepakbola, pastilah akan ada yang diperankan sebagai penyerang, gelandang, bek maupun penjaga gawang sesuai potensi masing-masing dan kebutuhan setiap pertandingan, dengan tujuan memenangkan setiap pertandingan yang dilakoni. Formulasi birokrasi nantinya akan memandang semua aparatur memiliki peran yang sama penting pada posisi yang berbeda dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai visi misi pemerintahan yang telah ditetapkan. ''Genderang'' kebangkitan Kabupaten Sumbawa telah mulai terasa, ''genderang'' untuk lebih baik dari pemerintahan terdahulu akan terus diikhtiarkan bersama. Pemerintahan baru akan membawa harapan baru bagi perubahan masyarakat Sumbawa yang lebih baik dimasa mendatang. Mendengar, melihat, merasakan dan bertindak adalah marwahnya. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas dan kerja nyata adalah kuncinya menuju hebat dan bermartabat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Tahun 2016. (*)

Tantangan lama untuk pemimpin baru Sumbawa

Harus lebih kreatif dan inovatif

*** Perajin di pasar seni keluhkan permainan pemodal besar Pengusaha kecil harus dilindungi

***

Dari Postur Anggaran Sampai Sektor Industri

KPK Bisa Ambil Alih Kasus di Polda Dari Hal. 1

Halaman Halaman 14 14

Dari Hal. 1 Ia menegaskan, idealnya, besaran belanja modal minimal dalam APBD harus berada di angka 30 persen. Bahkan, standar ideal belanja modal versi FITRA seharusnya mencapai 35 persen.

Menurut Ervyn, satu cara yang paling masuk akal untuk meningkatkan belanja modal adalah dengan mengurangi belanja pegawai. Celakanya, di tahun ini pula belanja pegawai di Sumbawa mengalami lonjakan yang dramatis.

Data yang dihimpun Ervyn memperlihatkan, Belanja Pegawai Kabupaten Sumbawa pada tahun 2016 ini diproyeksi mencapai Rp 748,9 miliar atau tumbuh sangat spektakuler dari tahun sebelumnya, mencapai 22,5%. Padahal, ujarnya, rata-rata pertumbuhan belanja pegawai daerah selama lima tahun sebelumnya hanya 10,5%.

Kondisi ini diperparah dengan buruknya tren serapan anggaran yang secara keseluruhan belum ideal. Pola penyerapan anggaran dengan pola 10:80:10 (Triwulan I : Triwulan II+III : Triwulan IV) belum bisa diterapkan di Sumbawa. Menurut Ervyn, sebagian besar belanja modal yaitu sebanyak 65 persen justru dihabiskan pada triwulan akhir.

Sementara, potensi anggaran belanja yang tidak terbelanjakan setiap triwulan mencapai Rp 130 miliar pada triwulan I, Rp 290 miliar pada triwulan II dan hingga Rp 320 miliar pada triwulan III. Praktis, serapan anggaran hanya digeber pada triwulan IV. Ervyn menegaskan, di tahun 2017 mendatang, tantangan yang dihadapi Pemkab Sumbawa akan lebih berat dengan menghilangnya banyak kewenangan mereka. Mulai dari sektor tambang, kelautan hingga kehutanan, akan lepas dari kewenangan kabupaten. “Nanti ini, Pak Wabup sekarang sudah tak bisa

ngurus hutan, tambang, kelautan perikanan, diantara yang banyak tadi itu, sudah beralih ke provinsi,” ujar Ervyn.

Ia menilai, dari tahun ke tahun, Pemkab Sumbawa cukp efisien dalam mengelola belanja honor.

Namun, yang masih sulit dikendalikan adalah belanja barang dan jasa. ‘’Jadi duit itu habis untuk belibeli barang yang umurnya satu tahun. Kita tahu, korupsi yang di situ banyak sekali. Tolong itu dilihat lagi itu. Kalau mau dapat uang lagi untuk membangun, memang belanja barang jasa yang perlu dilihat lagi.

Memang kalau kami lihat di sana masih sangat boros,’’ ujar Ervyn.

Ia menegaskan, mengurangi belanja pegawai juga tentu tidak bisa dilakukan dengan langsung memberhentikan pegawai di Pemkab Sumbawa. “Saran kami, belanja pegawai selain dikurangi laju pertumbuhannya juga ditekan. Maksudnya tren pertumbuhan tiap tahun. Lajunya, tak lebih 10 persen,” pungkasnya.

Masih Zona Merah Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rosyid Ridho mengungkapkan, pada tahun 2015, dari 64 kabupaten yang diobservasi Ombudsman dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia, Kabupaten Sumbawa masih masuk dalam zonasi merah.

Sumbawa masuk dalam urutan ke24 dengan poin 41,66. Penilaian itu dilakukan terhadap 64 jenis izin atau pelayanan administratif yang ada di sekitar 13 SKPD. ‘’Salah satu indikator yang kami nilai, bagaimana kepatuhan Pemerintah Kabupaten Sumbawa khususnya, terhadap UU 25 tahun 2009 tentang pelayan publik. Terutama yang kami nilai komponennya adalah pasal 21 yakni pemenuhan, mulai dari penyusunan sampai dengan pembuatan standar pelayanan

yang kemudian dipublikasikan secara terbuka,’’ beber Rido.

Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk akses perizinan administratif tertentu, baik itu perizinan administratif dalam bidang administrasi kependudukan, atau administrasi perizinan yang lainnya.

Masyarakat, menurutnya harus diberitahu syaratnya, berapa jangka waktunya hingga berapa biaya tarifnya. Jika layanan itu diberikan secara gratis pun, menurutnya harus ada publikasi secara terbuka. ‘’Itu untuk mencegah pihak-pihak untuk memanfaatkan peluang atau celah disana, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Nah, ini kemudian juga bisa berkaitan dengan praktik-praktik percaloan,” ujarnya.

Terkait penangan laporan dan pengaduan yang masuk dari Kabupaten Sumbawa, sejak tahun 2014 hingga 2016 pihaknya tidak mendapatkan banyak pengaduan. Akan tetapi, Rido menegaskan bahwa banyak-sedikitnya pengaduan tidak berkorelasi dengan baik-buruknya pelayanan. ‘’Karena justru, semakin baik pelayanan, justru masyarakat semakin banyak melaporkan. Contohnnya di Belanda dan Australia misalnya dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit dari pada Indonesia itu, jumlah pengaduannya yang diterima per tahun sampai 50 ribu pengaduan. Nah kami di Ombudsman dengan penduduk sekitar 250 juta orang, kami dapat pengaduan kurang dari 10 ribu.

Tuntuan masyarakat ini akan semakin besar untuk mendapatkan pelayanan kedepannya,” tegas Rido.

Minim Jumlah Industri Kabid Evaluasi dan Pelaporan Bappeda NTB, Karim Marasabessy menegaskan, jika menengok pilar perekonomian daerah, kelemahan dari Kabupaten Sumbawa terletak pada jumlah industri yang dimiliki.

Dalam aspek jumlah industri, dengan rentang indikator 1 hingga 4,6 , Sumbawa hanya meraih nilai 1. Sementara terkait ekspor total daerah, dari rentang 1 hingga 5,85, Sumbawa hanya memperoleh nilai 1,02.

Untuk indeks kemahalan, Sumbawa meraih poin sebesar 5,41 dari rentang 1,16 hingga 7 poin. “Jadi masih sangat tinggi,” ujar Karim.

Kemudian untuk sektor jasa, poin yang diraih Sumbawa mencapai 3,77 dari rentang 1 sampai 7. “Ini yang harus menjadi atensi daerah dalam penyusunan dokumen RPJMD 2016-2021.”

Selain itu, pilar lingkungan usaha produktif juga patut diperhatikan.

“Yang menjadi kelemahan di Sumbawa ini adalah tingkat kepadatan penduduk, rentang 1 – 7 itu nilainya cuma 1. Kemudian rasio ketergantungan, ini juga nilainya sangat tinggi 5,17 dari skala 1,13 – 7.”

Terkait angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup, Sumbawa berada di posisi baik.

Rata-rata lama sekolah untuk penduduk 25 tahun di Sumbawa mencapai 4,83 dari skala 2,99 sampai 5. Ini menempatkan Sumbawa dalam kategori baik. Rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia kerja di Sumbawa juga sangat tinggi. Angka harapan hidup, Sumbawa ada pada komposisi 5,4 dari rentang 4,9 hingga 5,52. “Jadi artinya, untuk sektor pendidikan Sumbawa sudah sangat baik.”

Di pilar infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan, kelemahan Sumbawa adalah rasio panjang jalan terhadap luas wilayah. Dari rentang angka 1 hingga 7, Sumbawa berada di angka 1. Namun di sisi ini, Sumbawa memiliki rasio elektrifikasi yang baik, dengan nilai 3,96 dari rentang 1,28 hingga 6, 84. “Kemudian sumber daya air juga sudah bagus dan konsumsi BBM juga bagus.” (aan/nas/ndi)

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

Kejurnas

Atletik NTB Gagal Raih Enam Medali Emas (ant/bali post)

TERTUNDUK – Para pebulu tangkis putra Indonesia tertunduk di samping Pelatih Denmark Kenneth Jonassen (kedua kanan) yang mengangkat Piala Thomas di samping saat penyerahan piala di Kunshan Sport Center Gymnasium,Tiongkok, Minggu (22/5).

Thomas Cup Harus Tunggu Dua Tahun Lagi Kunshan Kapten tim Thomas Indonesia Hendra Setiawan meyakini dua tahun ke depan, ketika para pemain muda sudah mencapai kematangannya, Piala Thomas akan bisa diboyong lagi ke Indonesia setelah hari ini gagal direbut karena kalah 2-3 dari Denmark.

Hendra juga menilai selama turnamen di Kunshan, China, itu para pemainnya sudah bermain maksimal dengan menghadapi tim-tim seperti Hong Kong, Korea Selatan, dan kemudian baru terjegal Denmark pada partai final.

“Saya yakin dua tahun mendatang pemain-pemain muda kami sudah siap merebut gelar. Turnamen ini adalah modal bagi mereka,” kata Hendra di Kunshan, Minggu kemarin.

Indonesia kalah dari Denmark pada tiga partai tunggal.

Tommy Sugiarto yang turun pada laga pembuka takluk dari Viktor Axelsen dua game langsung 17-21, 18-21 selama 54 menit pertandingan.

Indonesia menyamakan kedudukan setelah ganda putra andalan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menaklukkan Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding 21-18, 21-13 dalam waktu 41 menit.

Indonesia kembali tertinggal pada partai ketiga ketika Anthony Sinisuka Ginting kalah dua game langsung 17-21, 12-21 dari pemain peringkat lima dunia Jan O Jorgensen selama 44 menit.

Namun, Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi yang turun pada laga keempat menang atas Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen dengan skor 21-16, 21-14 sehingga Indonesia kembali menyamakan kedudukan 2-2.

Pada partai penentuan, Ihsan Maulana Mustofa yang turun pada partai kelima menyerah 21-15, 21-7 kepada HansKristian Vittinghus dalam waktu 40 menit.

Pertemuan Indonesia dengan Denmark pada laga final Piala Thomas 2016 merupakan pertemuan kelima setelah pertemuan 1964 di Tokyo, Jepang; pada 1973 dan 1979 di Jakarta; serta pada 1996 di Hong Kong.

Indonesia terakhir kali meraih gelar Piala Thomas pada 2002 di Guangzhou, China, setelah menundukkan Malaysia 3-2 pada final. (ant/bali post)

Mataram ( Suara NTB) Kejurnas Atletik Laskar Pelangi di Belitung Timur telah berakhir, Sabtu (21/5). Kontingen NTB yang diperkuat 14 atlet gagal menambah perolehan medali emas, hasil empat emas yang diraih di hari pertama lomba bertahan hingga akhir pertandingan. NTB hanya mampu menambah dua perak dan dua perunggu di akhir lomba.

Pelatih Atletik NTB, Akrin Ibrahim, yang dikonfirmasi Minggu (22/5) kemarin mengatakan di hari terakhir perlombaan kontingen NTB menambah dua perak dan dua perunggu. Sementara empat emas dan satu perak diraih kontingen NTB di hari perta-

ma pertandingan. “Di hari terakhir kontingen NTB meraih dua perak dan dua perunggu,” jelas Akrin.

Tambahan dua perak di hari akhir dipetik lewat sprinter terbaik putri, Rostina di nomor 200 meter putri dan lewat tim estafet 4x100 meter

putri. Kemudian tambahan dua perunggu diraih Ridwan di nomor 800 meter putra dan Nanang Fahmi di nomor tolak peluru putra.

Sementara itu, empat emas dan satu perak diraih NTB pada hari pertama lomba, yakni atas nama Adrian

Dias dan Arif Kalahkan Petenis Babel Mataram (Suara NTB) Tim tenis lapis dua NTB, Valentinus Dias dan Arif Rahman berhasil mengalahkan tim unggulan Bangka Belitung (Babel), Hardian Hidayat dan Bajrul Ilmi 2-1 di Friendly Games di Jakarta, Sabtu (21/5) lalu. Tim NTB hanya menurunkan atlet lapis dua karena pemain lapis pertama NTB, Panji Untung Setiawan sedang menjalani ibadah umroh di Madinah.

Ketua Pengprov Pelti NTB, Jamaludin Maladi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (22/5) membenarkan informasi tersebut. Dikatakannya, tim tenis NTB menggelar friendly games dengan tim Babel di Jakarta 21 Mei lalu, Petenis PON NTB menurunkan lapis kedua melawan tim tenis PON Babel.

Pertandingan friendly games yang diselengarakan BNTP di Cilandak Marinir Jakarta Selatan sebagai ajang uji tanding tim PON NTB dan tim PON Babel.

“Tim tenis PON putra Babel melakukan latih tanding bersama tim tenis lapis ke dua NTB yaitu valentinus Dias dan Arif rahman, dikarenakan petenis utama NTB Panji US andalan NTB sedang melalukan ibadah umroh,” jelas Jamal.

Hasilnya sungguh menakjubkan, petenis tunggal pertama NTB Valentinus Dias berhasil mengalahkan petenis tunggal pertama Babel, Haradian Hidayat dengan skor kemenangan yang meyakinkan yakni 6-2 7-5.

Hasil manis juga diraih oleh atlet tunggal kedua NTB Arif Rahman. Meski berlangsung alot, namun Arif rahman berhasil mengalahkan petenis nomor dua babel 4-6, 6-2 dan 110 atas Bahrul Ilmi. Sehingga tim NTB langsung unggul 2-0 di lewat dua petenis perorangan putra.

Sementara pada partai ganda putra pasangan Valentino Dias dan Arif Rahman mengakui keunggulan lawan Bahrul/Teddy. DiasArif menyerah 6-2-4-6 dan 10-8, namun demikian pertandingan dimenangkan NTB dengan skor akhir 2-1.

Menurut Pelatih Tenis PON NTB, Erni Susanti uji coba itu sangat baik untuk melatih kualitas dan mental pemain dan sekaligus sebagai bahan evaluasi fisik pemain lapis ke 2 NTB. (fan)

di nomor 400 meter gawang putra, Sudirman Hadi di 100 meter putra, Neli Susanti 100 meter putri dan Ni Putu Yogiswari nomor tolak peluru putri. Kemudian satu perak diraih di nomor estafet 4x400 meter putra.

Hasil empat medali emas itu diakui Akrin bukanlah hasil yang sempurna. Pasalnya bila dilihat dari peluang NTB seharusnya bisa meraih enam emas. Sayangnya NTB hanya mampu membawa pulang empat emas karena dua sprinter terbaik NTB Fadlin dan Iswandi absen. Karena Iswandi dan Fadlin absen tim NTB batal ikut di nomor 4x100 putra dan 200 meter putra.

Padahal dua nomor jarak pendek itu adalah nomor andalan NTB untuk menambah pundi-pundi medali emas.

Peluang medali emas NTB di nomor 800 meter gagal

diraih lantaran atlet peraih medali emas nomor 800 meter PON 2012, Ridwan hanya mampu menempati peringkat ketiga. Penampilan Ridwan di nomor 800 meter benar-benar jauh dari apa yang diharapkan. Ridwan yang merupakan pelari tercepat di 800 meter putra tak mampu berbuat banyak.

Sebagaimana dijelaskan Ketua Umum PASI NTB,H. Suhaimi sebelumnya kejurnas atletik di Belitung Timur sebagai ajang mengukur kemampuan atlet atletik dalam meraih target enam emas di PON 2016. Sayangnya atletik hanya mampu meraih empat emas. Dalam hal ini atlet NTB harus mempersiapkan diri lebih baik lagi agar tim atletik bisa merealisasikan target enam emas di PON di Jabar,17-29 September 2016. (fan)

SUARA NTB

Senin, 23 Mei 2016

Pemprov ’’Tersandera’’ Implementasikan UU Pemda Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, pemerintah pusat belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi aturan pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Salah satunya, PP terkait dengan organisasi perangkat daerah. Akibatnya, implementasi UU Pemda dengan merubah atau menyesuaikan organisasi perangkat daerah hingga saat ini belum bisa dilakukan. Begitu

juga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Rapreda) tentang perubahan organisasi perangkat daerah yang sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) belum bisa dilakukan pembahasan karena PP terkait hal itu belum keluar.

“Jelas menghambat ini. Apa payung hukum yang jadi dasar kita menyusun Raperda itu.

Kemarin semangat saya, Juni ini sudah clear, karena dalam draf PP itu disebut, pemda harus menyelesaikan perda selambat-lambatnya Juni.

Bagaimana Juni, sampai 19 Mei saja belum ada PP itu, apa yang harus kita jadikan acuan,” kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin.

Tri mengatakan, UU No. 23 tahun 2014 yang ditetapkan pada 2 Oktober itu akan efektif berlaku pada Oktober mendatang. Meskipun 29 PP dari UU tersebut belum terbit, namun pelimpahan kewenangan dari kabupaten/ kota ke provinsi seperti soal perizinan dalam bidang kehutanan, pertambangan, kelautan

dan perikanan serta pendidikan jenjang SLTA dan pendidikan khusus tetap jalan.

“Yang tersandera aturanaturan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan perda tentang organisasi perangkat daerah. Misalnya terkait dengan pelayanan minimal, kita tersandera karena PP nya belum ada,” ucapnya.

Meskipun belum ada PP yang menjadi acuan dalam penyusunan Raperda perubahan organisasi perangkat daerah itu, mantan Juru Bicara Pemprov NTB ini mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian. Namun, pihaknya belum berani membentuk tim yang melibatkan orang luar.

“Hanya orang dalam saja. Kita hanya mengumpulkan bahan saja. Pemerintah pusat belum berhasil merumuskan PP yang menjadi dasar dalam implementasi UU itu di daerah. Pemerintah pusat menyandera implementasi UU Pemda,” pungkasnya.

Dalam PP itu, katanya akan jelas apa saja urusanurusan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan oleh unit kerja yang dinama-

kan Dinas Daerah. Sementara sekarang ini, katanya, ada beberapa urusan pemda yang masih dilaksanakan dalam bentuk badan, seperti BKP, BPMPD, BP3AKB, BLHP. Setelah keluarnya PP tersebut, badan-badan tersebut akan diubah menjadi Dinas.

“Itu harus diatur dengan PP. Kita belum tahu sekarang sampai mana prosesnya 29 PP ini. Terakhir, informasinya itu dalam proses harmonisasi di kementerian Hukum dan HAM. Seharusnya, sebelum PP tentang perangkat daerah ditetapkan, harus didahului pemetaan urusan,” terangnya.

Semestinya tidak sama urusan di semua daerah.

Artinya, dari 8 urusan pemda yang diatur dalam UU tersebut, urusan yang ada di NTB tidak sama dengan DKI Jakarta. Sehingga itulah pentingnya dilakukan pemetaan. “Tapi itu belum lagi clear prosesnya oleh Kemendagri. Kita tersandera mengimplementasikan UU Pemda mengingat sebagian besar PP implementasi UU itu belum ditetapkan,” pungkasnya. (nas)

Halaman 16

Pemprov NTB Tolak Penghapusan Perda Minol Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mencabut Perda Minuman Keras (miras) di tiga daerah yakni Yogyakarta, NTB dan Papua. Dengan alasan merupakan satu bagian dari serangkaian Perda yang dinilai menghambat investasi khususnya di bidang pariwisata. Pemprov NTB akan segera mengusulkan Perda No. 4 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (minol) supaya tidak dicabut.

“Langkah strategis yang akan Pemprov NTB tempuh terkait hal ini adalah segera mengusulkan agar perda ini tidak dicabut terlebih dahulu sebelum ada Perda baru hasil revisi dan penyempurnaan yang akan kita lakukan agar tidak ada kekosongan hukum,” kata Juru Bicara Pemprov NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM di Mataram, Minggu (22/5) kemarin.

Yusron menjelaskan, sejak tahun 1997, NTB telah memiliki payung hukum soal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (minol) melalui Perda No 4/1997 berdasarkan pembentukannya Keppres No 3/1997. Tahun 2013, Mahkamah Agung telah merevisi Keppres ini dengan menerbitkan Perpres No 74/2013.

Perpres ini merevisi Keppres No 3/1997. Pemprov, kata Yusron menduga pemerintah pusat melihat adanya perubahan pijakan hukum Perda No 4/ 1997 pasca terbitnya Perpres No. 74/2013, maka mereka memberi sinyal akan mencabut Perda No. 4/1997.

“Bila demikian kondisi tdk sulit antar level pemerintahan saling komunikasi. Berilah daerah ruang seluas-luasnya untuk melakukan revisi dan penyempurnaan agar selaras dengan aturan hukum yang berlaku, tidak serta merta langsung melakukan pencabutan/penghapusan,” ucapnya.

Dikatakan, jika Perda tersebut dicabut langsung sekarang maka akan menimbukan ketidakpastian pengendalian miras di NTB. Tentunya kondisi ini tidak diharapkan jika orang kemudian dengan bebas menjual dan mengedarkan miras.

Untuk itu, Pemprov juga meminta pemda kabupaten/ kota mencermati secara seksama Perda pengawasan dan pengendalian Minol tersebut agar segera merevisi berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Dengan prinsip mengutamakan upaya penguatan pengawasan dan pengendalian peredaran miras/minol. “Jadi jangan diragukan komitmen

pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengendalikan miras di tengah-tengah masyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, jika ada kebijakan pencabutan Perda Miras, sangat dipaksakan dan bertolak belakang dengan komitmen pemerintah daerah yang tengah berjuang menjadi pusat halal secara nasional dan internasional. Kuncinya, kata Yusron, harus ada penguatan terhadap pengawasan dan penertiban peredaran miras.

“Saat ini harus terus kita awasi tidak saja miras legal justru yang ilegal dan miras oplosan yang tidak jarang menelan korban jiwa harus diberantas. Peredaran miras harus diatur dan dikontrol dengan ketat,” tandasnya.

NTB sebagai daerah yang memiliki religiusitas sangat kuat wajib melindungi generasinya dari peredaran miras. Untuk itu, Satpol PP bekerjasama dengan aparat keamanan melakukan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perda miras secara efektif. (nas)

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717 ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 23 Mei 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Senin, 23 Mei 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 18

Assesor dari UNESCO Datangi Sekolah Pedalangan Giri Menang (Suara NTB) Hari keempat berada di Lombok untuk melakukan assesment terhadap sejumlah situs pendukung syarat kelayakan Gunung Rinjani berstatus Global Geopark, para assesor mendatangi sekolah pedalangan wayang sasak di Dusun Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (20/5).

Sekolah pedalangan itu didatangi tim Assesor menjelang peryaan ulang tahun sekolah yang pertama.

Sekolah pedalangan itu berdiri tepatnya tanggal 29 Mei 2015 lalu. Lawatan para assesor sekolah tersebut dipandang sebagai suatu kehormatan bagi pihak pengelola sarana pembelajaran ilmu pedalangan wayang tersebut.

“Sebuah kehormatan bagi sekolah pedalangan sasak.

Kedatangan tim assesor dari UNESCO ini bukan hanya penyemangat bagi para siswa, tetapi juga menjadi sebuah kebanggaan bagi sekolah untuk ikut terlibat dalam proses penilaian untuk Geopark Rinjani,” kata Fitri Rachmawati, yang turut menggagas pendirian sekolah pedalangan wayang sasak ini, ketika ditanya Suara NTB, Jumat (20/5).

Dikatakan, selain mempela-

jari tentang ilmu - ilmu pedalangan, seni pertunjukan wayang, sekolah tersebut juga berkonsentrasi dalam mengkampanyekan pelestarian alam. Pihak sekolah secara massif mengajak masyarakat agar peduli mengenai persoalan lingkungan.

Dalam kunjungan itu, para assesor dijelaskan mengenai peran sekolah tersebut dalam mengajak masyarakat untuk peduli pada lingkungan demi melakukan pelestarian alam melalui program penghijauan.

Sebelumnya, para assesor dari UNESCO ini diajak berkunjung ke Kawasan KPH Tastura di Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Di lokasi tersebut, para assesor diajak untuk menyaksikan proses geologi yang membentuk Air Terjun Benang Stokel dan Air Terjun Benang Kelambu yang unik.

Di kawasan setempat, assesor disuguhkan salah satu situs yang masuk dalam ranah Culture Diversity, salah satu syarat pendukung kepatutan Gunung Rinjani menyandang status Global Geopark. Situs yang mereka saksikan itu ialah kelompok kesenian permainan alat musik klentang yang dilakoni dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH menjabarkan selain diajak ketempat itu, para asessor juga dihadapkan pada destinasi wisata di Kabupaten Lombok Utara. Para assesor ini, Kamis (19/5) kemarin bermalam di Gili Trawangan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, Drs. H.L. Moh. Faozal S.Sos.,M.Si menilai para assesor sudah sangat mengapresia-

si berbagai situs keunggulan Gunung Rinjani untuk melaju sebagai geopark. Ia mengatakan, pihaknya menolak permintaan tim assesor yang ingin menyaksikan situs geologi di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dari udara menggunakan helikopter. Alasanya, biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 150 juta untuk kebutuhan terbang selama dua jam saja.

“Tim assesor itu meminta pada kita menyediakan helikopter sehingga mereka bisa melihat situs - situs di Gunung Rinjani melalui udara. Tetapi hal itu kami tolak, dan mereka sudah cukup memaklumi. Mereka lumayan mengapresiasi situs - situs geologi yang pernah mereka datangi,” kata Faozal.

Terlepas dari aktifitas penilaian, selain sekolah pedalangan wayang sasak di Sesela, Yayasan Nurul Haramain di Kecamatan Narmada, Lobar juga dijuluki sebagai Sekolah Geopark. Hal ini didukung dengan aksi - aksi pelestarian lingkungan yang massif dilakukan pihak sekolah tersebut. Diharapkan, setelah melalui pros-

(Suara NTB/met)

CALON GEOPARK – Pemandangan Danau Segara Anak dan Gunung Baru Jari di Gunung Rinjani dapat disaksikan melalui shelter di jalur pendakian Senaru. Saat ini, asessor dari UNESCO sedang mengkaji kelayakan Gunung Rinjani untuk dijadikan sebagai geopark dunia. es assesment ini, Kawasan Gunung Rinjani dapat menyandang status Global Geopark (Taman Bumi Global) yang tergabung dalam Global Geopark Network

Bertualang ke Masa Sebelum LOTR

(Suara NTB/ist)

MENIKAH - Karyawati Suara NTB, Evi Murliana, mengakhiri masa lajangnya. Ia dipersunting Azlan Haerozi.Akad nikah digelar pada Minggu (15/5), pukul 10.00 Wita. Resepsi pengantin digelar di SDN 08 Cakranegara, Mataram, pada Minggu (22/5).

BAGI para penggemar kisah-kisah Middle-earth (dunia pertengahan) buah imajinasi J.R.R. Tolkien, terbitnya buku The Children of Hurin; Putra-Putri Hurin ini dapat menjadi gambaran bagaimana kisah yang terjalin di dunia pertengahan jauh sebelum munculnya kisah Frodo Baggins pergi bertualang menghancurkan cincin ke Gunung Doom dalam trilogi The Lord of The Rings (LOTR).

Versi awal cerita dalam buku ini ditulis Tolkien di akhir perang dunia pertama. Namun lama berselang, setelah LOTR rampung, ia menulisnya kembali. Namun cerita ini tak sempat dirampungkannya yang kemudian dilanjutkan anaknya, Christopher Tolkien.

Christopher melakukan kajian naskah-naskah cerita yang ditinggalkan ayahnya.

“Dalam buku ini saya berupaya membangun, sesudah dikaji lama dari naskah-naskahnya, sebuah penuturan yang runut tanpa intervensi penyuntingan,” jelas Christopher pada pembuka buku ini.

Hurin, adalah laki-laki dari keturunan Hador penguasa Dorlomin. Hurin adalah lakilaki yang berani menentang dan mengejek Morgoth, Penguasa Kegelapan yang pertama yang tinggal di daerah Utara, sebuah benteng besar bernama Angband. Pada saat terjadi Nirnaeth Arnoediad (Pertempuran Air Mata Tak Terbilang), hanya Hurin tersisa dan ditangkap kemudian dibawa ke Angband, menjadi tawanan Morgoth. Sementara saudaranya Huor tewas pada

Judul : The Children of Hurin; Putra-Putri Hurin | Penulis : J.R.R. Tolkien | Penyunting : Christopher Tolkien | Ilustrator : Alan Lee | Penerjemah : Gita Yuliani K | Penerbit : Gramedia Pustaka Utama | Tahun : 2016 | ISBN : 978-602-03-2703-7. saat pasukan Angband mengepung mereka di sekitar Rawa Serech dan Sungai Rivil. Morgoth Bauglir menjanjinkan kebebasan kepada Hurin asal diberitahukan lokasi benteng Turgon dan hal lainnya yang ia tahu tentang Raja Fingon. Namun Hurin tetap menentang dan tutup mulut.

Dari isterinya Morwen, Hurin memiliki tiga orang anak; Turin, Urwen, dan Nienor.

Setelah Nirnaeth, duka cita menghampiri keluarga Hurin.

Akhirnya, Morwen mengirim Turin ke Doriath yang dipimpin Elf, Raja Thingol dan isterinya, Melian. Namun setelah

dewasa, Turin keluar dari Doriath dan bertualang ke berbagai tempat dan hidupnya terus disertai dengan kegelapan dan berbagai perlawanan karena pengaruh kutukan Morgoth yang dikirim melalui Glaurung, naga raksasa.

Sejak dikirim ke Doriath, Turin tak pernah lagi melihat ibunya. Begitu juga dengan saudara perempuannya, Nienor yang saat ia pergi Nienor masih dalam kandungan ibunya. Bagaimana Turin melawan kutukan Morgoth?

Dapatkan ia menemukan ibu dan saudaranya dan menemukan kembali ayahnya yang ditawan di Angband?

Tolkien membawa kita bertualang ke negeri-negeri jauh di dunia pertengahan seperti Doriath, Brethil, Dorlomin, negeri-negeri tempat persinggahan Turin setelah lari dari Doriath yang menjanjikannya tempat serta jabatan yang tinggi. Kita dibawa melintasi gunung gemunung yang digambarkan dengan sangat indah serta tebing-tebing serta sungai yang melintas di negerinegeri fiktif tersebut. Tolkien memang pendongeng ulung.

Buku ini dilengkapi dengan peta dan juga bagan tentang klan-klan beserta keturunannya yang menjadi tokoh dalam buku ini sehingga memudahkan pembaca dalam memahami cerita dalam buku ini, mengingat banyaknya tokoh-tokoh yang disebutkan di dalamnya.

Tempat-tempat yang menjadi latar cerita buku ini juga bisa dinikmati melalui ilustrasi berwarna. (ynt)

(GGN). Tujuannya disamping melakukan konservasi atau pelestarian alam, kawasan geopark juga akan menjadi wadah edukasi. Demikian

juga, kawasan geopark tersebut akan menjadi sarana pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan yang merata. (met)

Hotel Grand Madani Resmi Beroperasi HOTEL Grand Madani yang berlokasi di Jalan Udayana Nomor 20 Mataram merupakan hotel syariah yang telah dibuka belum lama ini. Hotel ini kerapkali digunakan sebagai lokasi pertemuan maupun tempat wisuda. Bukan hanya itu saja, hotel bernuansa syariah ini juga akan memanjakan tamunya dengan kolam renang yang luas dan beragam tipe.

(Suara NTB/lin) “Hotel Grand Madani Rega Fajar Firdaus sudah resmi dibuka. Saat ini kita sudah buka untuk 28 kamar dulu. Karena kamar yang lain masih dipersiapkan,,” kata General Manager Hotel Grand Madani Rega Fajar Firdaus kepada Suara NTB di Mataram, Sabtu (21/5).

Hotel empat lantai ini memiliki 58 kamar dengan tiga tipe, yaitu standar, delux, dan superior. Saat opening Maret mendatang terdapat berbagai promo untuk tamu yang menginap. Harga sewa perkamar berkisar Rp 380 ribu hingga Rp 600 ribu.

Bukan hanya itu saja, hotel ini juga memiliki kafe yang berada di lantai tiga. Kafe Mina sangat cocok sebagai tempat untuk nongkrong dan menikmati suasana sekitar Udayana.

“Kalau kafe, kita sediakan berbagai macam minuman dan makanan ringan. Ada live musik juga, yang membedakan kafe ini dengan kafe lain karena ada lesehannya juga serta taman bagi pengunjung,” kata Rega.

Hotel ini juga memiliki meeting room dan ball room dengan kapasitas 1000 orang. Sehingga sangat cocok dijadikan sebagai lokasi pertemuan, wisuda maupun tempat untuk melakukan pesta.

“Sudah sering digunakan untuk pesta dan wisuda. Kita memang belum buka untuk kamarnya, tapi kalau untuk ballroomnya sudah bisa digunakan,” ungkapnya.

Tamu hotel ini juga tidak perlu khawatir akan kelengkapan beribadah sebab di setiap ruangan akan disediakan Al-Quran dan perlengkapan shalat. Ruangannya pun dilengkapi dengan petunjuk arah kiblat, sehingga memudahkan para tamu yang menginap. Bukan hanya itu saja, desain kamar mandi pun dibuar dengan konsep syariah.

“Kamar mandi kita buat syariah, kerannya tidak terlalu rendah. Serta dikonsep untuk langsung digunakan untuk wudhu,” kata Rega. (lin)

SUARA NTB

Senin, 23 Mei 2016

Jangan Abaikan Pintu yang Terbuka Dari Hal. 1 Nurdin berpendapat, duet Husni-Mo sebagai pemimpin baru di Sumbawa kini tengah berada dalam masa di mana euforia masyarakat sedang meningkat. Dalam situasi semacam ini, seluruh elemen yang berada di bawah kepemimpinan baru biasanya akan menantikan gebrakan apa yang akan diperbuat pemimpin barunya. Hal semacam ini menurut Nurdin terjadi di berbagai organisasi dan lembaga.

Dalam konteks kepemimpinan di sebuah kabupaten seperti Sumbawa, para bawahan, mulai dari camat, kepala dinas, hingga masyarakat akan menunggu gebrakan yang dibuat.

Namun, euforia ini menurut Nurdin tidak akan berumur panjang. “Kalau terlalu lama menunggu, maka tertutup kembali harapan itu,” ujarnya.

Nurdin menilai, momentum saat ini justru merupakan momentum terbaik untuk memulai gebrakan yang akan dibuat.

Sebab, komponen-komponen yang memiliki keterikatan terhadap daerahnya cukup mudah diajak untuk bersamasama membangun daerah.

“Kita ajak kerja sama semua komponen itu, baik lintas partai. Begitu juga dengan orang Sumbawa yang ada dimana, dikumpulkan. Ajak bicara tentang Sumbawa, kalau kita keroyakan sama-sama, maka pasti selesai dia,” ujarnya.

Duet Husni-Mo yang baru saja terpilih, menurut Nurdin tidak akan berhadapan dengan proses adaptasi karena sesungguhnya keduanya sudah sangat mengenal Sumbawa. Menurut Nurdin, Sumbawa memang cukup luas untuk dikenal setiap sudutnya.

Namun, bagi mereka yang sudah malang melintang di daerah ini, seluk beluk Sumbawa sesungguhnya sudah begitu lekat dalam ingatan.

“Bupati tidak perlu lagi mempelajari orang perorang, karena kita ini bukan pemimpin impor kok. Apa sih yang tidak kita tahu orang-orang ini, dari gelapnya sampai

terangnya saya tahu. Jadi tidak ada kesulitan Bupati Sumbawa untuk melihat permasalahan Sumbawa,” ujarnya.

Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, SP menilai secara geografis, Kabupaten Sumbawa memiliki posisi paling strategis dibandingkan sembilan kabupaten/kota lainnya di NTB. Selain dilalui jalur lalu lintas WaingapuSurabaya, Sumbawa juga telah ditetapkan sebagai bagian dari koridor V Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi.

Budi menegaskan, wilayah Selatan Sumbawa adalah daerah yang memiliki potensi besar. Di daerah ini terbentang komoditas pertanian dan perkebunan yang sama sekali belum tergali. Mulai dari kopi, hingga madu Sumbawa.

“Karena madu Sumbawa saja sudah sekarang bergabung dengan MW. Ini perusahaan Amerika yang sudah terkenal di dunia,” ujarnya.

Sayangnya, menurut Budi, komoditas-komoditas tersebut selama ini tidak bisa digarap dengan maksimal karena buruknya infrastruktur di daerah Selatan Sumbawa.

Budi juga menyoroti sejumlah aspek pelayanan publik yang menjadi prioritas di awal kepemimpinan duet Husni-Mo ini. “Itu sudah dicanangkan kemarin. Pak Bupati menangis kemarin itu, karena ada kebanggaan begitu. Tetapi menurut kami tidak hanya disitu saja. Tetapi ini harus ditularkan kepada SKPD lainnya,” ujar Budi.

Ia mencontohkan, dalam pelayanan kesehatan di puskesmas, masyarakat ternyata belum bisa sepenuhnya menggantungkan pelayanan kesehatan mereka di fasilitas ini. Faktanya, ujar Budi, masyarakat desa di Sumbawa masih berbondong-bondong rujuk ke RSUD Sumbawa. Hal ini membuat kapasitas RSUD Sumbawa tak sanggup menampung masyarakat yang ingin berobat.

Budi menegaskan, sejak kepemimpinan Bupati Jamaludin Malik, pihaknya te-

lah mendorong dilakukannya revitalisasi di sejumlah puskesmas di Kabupaten Sumbawa. Revitalisasi dilakukan untuk memastikan puskesmas-puskesmas bisa melayani rawat inap dan memaksimalkan sarana-prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut.

“Karena banyak sekali keluhan-keluhan yang kita hadapi, yang kita alami setiap hari itu di rumah sakit rujukan kita. Apalagi dengan kondisinya sekarang sudah sangat tidak representatif. Bahkan teman-teman ini udah beberapa kali mendorong agar dilakukannya revitalisasi, ini masih menjadi tanda tanya besar untuk kita,” tegasnya.

Terkait upaya memberantas rentenir, Budi Suryata menyarankan agar Pemkab Sumbawa mengadaptasi pola yang telah diterapkan di Bandung, di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil.

Caranya adalah dengan membangun kelembagaan dan sistem perkreditan yang bersifat lunak untuk masyarakat. Sistem perkreditan semacam ini diyakini akan memunculkan ketertarikan masyarakat untuk menggunakannya.

“Nol persen bunganya, hanya dikenakan biaya administrasi saja, tetapi ada batasan, yang berhak menerima siapa. Kalau kita ini semua dinas kan punya programnya itu. Pemberdayaan kepada masyarakat dengan memberikan pinjaman. Tetapi hampir di semua dinas macet,” ujar Budi. Ia menegaskan, pengelolaan model seperti ini harus dilakukan secara profesional untuk menghindari kegagalan.

Budi juga mengingatkan mengenai program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pengembangan produk unggulan Sumbawa.

Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, Budi menegaskan diperlukan adanya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. ‘’Termasuk juga kita berharap rekan-rekan yang ada di

DPRD Provinsi untuk mendorong itu. Banyak sekali program-program unggulan kita yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memberikan tempat bagi industri lokal kita untuk berkembang, yang kemudian tidak bisa terlaksana dengan baik karena faktor-faktor pendukungnya tidak di-support,” ujarnya.

Menurut Budi, kendala komunikasi dalam membangun sinergi antarelemen pemerintahan seharusnya tidak terjadi saat ini. Terlebih, menurutnya, Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril dan Wakilnya, Drs. H. Mahmud Abdullah selalu membuka diri untuk komunikasi.

“Wakil Bupati dan Bupati sekarang ini beliau sangat welcome begitu. Kapanpun dan di manapun jam berapapun kita telpon selalu on HP-nya,” ujarnya.

Budi menegaskan, sejauh ini, begitu banyak proyek pembangunan dari pemerintah yang seharusnya diarahkan ke Sumbawa namun justru mengarah ke daerah lainnya. Dari total 160 bendungan yang akan dibangun pemerintahan Joko Widodo, menurutnya tak satupun yang akhirnya dibangun di Sumbawa. Padahal, ujar Budi, Sumbawa memiliki tak kurang dari 49.000 hektar lahan pertanian, dengan produksi padi terbesar itu di Sumbawa yang kisarannya mencapai 495 ribu ton.

“Produksi jagung kita dengan 48.000 hektar, dengan jumlah produksi 250 ton hingga 350 ton jagung. Coba bayangkan? Zalim pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini kalau tidak memperhatikan ini,” tegasnya. Dalam pengelolaan potensi peternakan, Budi juga melihat adanya ketidakberesan. Di mana, Rumah Potong Hewan justru dibangun di KSB (Kabupaten Sumbawa Barat), namun tidak dibangun di Sumbawa.

Terkait ini, Nurdin menilai justru selama ini para penentu kebijakan di Sumbawa kurang pandai memanfaatkan peluang yang mereka miliki

Halaman 19

51 Persen Remaja di NTB Menikah Dini dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat provinsi dan pusat. Banyaknya tokoh Sumbawa yang memiliki pengaruh di tingkat provinsi dan pusat, menurutnya belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kemajuan daerah ini.

“Introspeksi dulu, janganjangan Anda menzalimi diri sendiri ini. Teman-teman yang lain ini sudah membuka diri, sudah membuka pintu untuk dilibatkan dalam membangun Sumbawa,” tegasnya.

Politisi PPP ini menegaskan, Sumbawa memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. Fakta terkait banyaknya orang Sumbawa yang memiliki pengaruh di tingkat provinsi, bahkan hingga tingkat pusat seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan daerah ini. Karena itu, Nurdin beranggapan, Sumbawa tidak perlu khawatir akan kekurangan energi dan sumberdaya dalam membangun daerahnya.

Justru, menurut Nurdin, persoalan yang dihadapi kepemimpinan baru di Sumbawa saat ini adalah membentuk tim pekerja yang mampu melaksanakan rencanarencana yang sudah disusun. ‘’Kemauan sudah besar, pintu sudah terbuka lebar, sekarang tinggal tim yang akan bekerja,” tegasnya.

Nurdin menegaskan, mencari sosok pekerja dalam pemerintahan yang baru ini memang haruslah dilakukan dengan ketegasan. Tipikal pekerja yang memiliki kreativitas dibutuhkan untuk mengimplementasikan rencana-rencana besar yang sudah disusun.

“Selama saya membangun komunikasi dengan Pak Bupati selama ini, jadi kesimpulan saya selama ini adalah bupati menunggu momentum (pembentukan) tim yang bagus untuk bekerja. Karena untuk saat ini, masyarakat masih terbuka harapannya, kira-kira gebrakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah baru ini. Masyarakat sedang menunggu ini,” pungkasnya. (aan/lin/ndi)

Dari Hal. 1 “Kalau sudah bercerai, baik karena usia muda suami maupun istri tak akan bersedia merawat anak yang lair.

Akhirnya yang merawat itu adalah kakeknya, neneknya yang usianya sudah tua. Bagaimana mengharapkan kualitas keluarga yang baik dari kondisi seperti itu,”ucapnya.

Di saming itu, kata Makripuddin, kesadaran pasangan usia subur (PUS) untuk ber-KB masih sangat rendah, baru mencapai 58 persen. Secara teori, katanya, jika terlalu cepat melahirkan, terlalu muda melahirkan, terlalu pendek jarak kelahiran dan terlalu tua melahirkan damp-

aknya tidak terlalu baik bagi anak maupun ibu.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, angka kematian ibu dan bayi di NTB terbilang masih cukup tinggi, meskipun setiap tahun terus terjadi penurunan kasus.

Tahun 2013, angka kematian bayi di NTB sebanyak 1.299 kasus. Kemudian menurun menjadi 1.069 kasus pada 2014.

Sampai dengan September 2015, angka kematian bayi sebanyak 737 kasus. Sementara untuk kasus kematian ibu, pada 2013 sebanyak 117 kasus. Kemudian menurun menjadi 111 kasus pada 2014.

Data September 2015, jumlah angka kematian ibu di daerah ini sebanyak 68 kasus. (nas)

Bombastis dan Romantik dan Mr. Soo Jae Lee dari Korea Selatan mengunjungi sejumlah situs Geopark Rinjani di Pulau Lombok pada pekan kemarin. Nasib Rinjani menjadi bagian dari jaringan geopark dunia berada di tangan kedua asesor ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, yang juga General Manager Geopark Nasional Rinjani, H. Chairul Mahsul, SH, MM menjelaskan, ke dua asesor UNESCO tersebut melakukan kunjungan lapangan selama beberapa hari pada pekan kemarin. Chairul menyebutkan, lokasi yang ditinjau seperti Ponpes Nurul Haramaian Narmada Lombok Barat, Air terjun Benang Kelambu Lombok Tengah, Sembalun, Senaru, Gili Trawangan dan Museum Negeri NTB. “Dari tiga situs itu (yang dikunjungi), kesannya adalah bombastis dan romantik. Di Museum adalah ujian. Kami dikonfirmasi tentang dokumen-dokumen yang disampaikan ke UNESCO dengan kondisi lapangan. Alhamdulillah naik nilainya untuk Geopark Rinjani. Dari dossier yang semula untuk situs geologis nol, ternyata kita punya em-

pat geologis,” kata Chairul saat jamuan makam malam ke dua asesor Unesco tersebut di Pendopo Gubernur, akhir pekan kemarin.

Chairul mengatakan, sekarang ada perbedaan suatu tempat ditetapkan menjadi bagian dari geopark dunia. Jika sebelumnya, setelah asesor melakukan evaluasi lapangan maka statusnya langsung diumumkan dalam kongres Geopark Dunia UNESCO. Namun, tahun ini, kata Chairul, dua asesor itu yang memberikan rekomendasi pada September 2016 dalam kongres Geopark Dunia UNESCO di Inggris, apkaah Rinjani layak atau tidak menjadi bagian dari jaringan geopark dunia.

“Mudah-mudahan evaluasi yang ketat dan padat selama tiga hari itu bisa merepresentasikan bahwa Lombok ini layak menjadi bergabung dalam UNESCO Global Geopark. Cuma kita selalu ketiban masa transisi. Kalau sebelumnya, setelah evaluasi selalu diumumkan statusnya. Tapi tahun ini hanya beliau berdua (Mr. Maurizio Burlando dan Mr. Soo Jae Lee) menyampaikan rekomendasi,’’ ucapnya. (nas)

lit. Analis kita, dari 25 puskesmas hanya ada separuh punya analis. Sementara untuk analis kesehatan yang penetapan diagnosa memerlukan tenaga khusus,” ungkapnya.

Menurut Didi, perbaikan layanan kesehatan di sebuah daerah secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap faktor kemiskinan. “Memang kesehatan tidak langsung membuat orang kaya. Tetap paling tidak, orang miskin tidak menjadi tambah miskin,’’ tegasnya.

Kepala Dinas Dukcapil Sumbawa, Zulqifli menegaskan, administrasi kependudukan merupakan hak konstitusi penduduk. Untuk itu, pihaknya berupaya mengembangkan dua hal untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelayanan bagi penduduk.

Pertama, menyangkut masalah fisik atau bangunan dari ruang pelayanan untuk masyarakat. Tahun 2016 ini, Dinas Dukcapil Sumbawa mulai mengubah tata ruang pelayanan, untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil. Tahun ini pula, proses rehabilitasi bangunan kantor Dinas Dukcapil dimulai.

“Karena standar pelayanan, sebagaimana kita ketahui bersama, di situ harus ada ruang menyusui, kemudian ruang merokok, ada ruang pengaduan. Yang sesungguhnya, ruang atau kantor ada di kami, yang hawanya bukan kantor pelayanan. Sehingga perlu kita laksanakan perubahan-perubahan,” ujarnya sembari menambahkan proses rehabilitasi ini kemungkinan akan dimulai pada 2017 mendatang.

Dalam proses pelayanan, percepatan-percepatan mulai diterapkan. Ini dimulai dengan mendorong peningkatan pelayanan secara profesional, cepat, tepat, akurat.

Tidak kami taruh murah karena memang sudah gratis.

“Jadi administrasi kependudukan itu, sesungguhnya dari bawah hingga ke penerbitan administrasi itu sendiri biayanya nol rupiah,” ujarnya.

Percepatan dilakukan dalam proses perekaman dan pelabelan Kartu Keluarga, hingga Akta Kelahiran. Selain melaksanakan pelayanan secara pasif di Kantor Dinas Kependudukan, Dinas Dukcapil Sumbawa juga memberikan pelayanan secara aktif di kecamatan atau ke desa-desa yang bisa mendukung pelayanan itu sendiri.

“Jadi hampir setiap hari petugas kami, kami kerahkan untuk membantu kecamatan kaitan untuk mempercepat target. Karena sesungguhnya, KTPN ini diharapkan sudah tuntas sejak tahun 2016,

kaitan dengan ada rencana pemerintah untuk melaksanakan e-votting pada tahun 2019,” ujarnya.

Dalam pelayanan akta kelahiran penduduk yang berumur 0 sampai 18 tahun itu, pihaknya mencoba mendorong tercapainya jumlah cakupan menjadi 77 persen pada tahun 2016.

Beriringan dengan itu, waktu penyelesaian proses administrasi kependudukan juga dipercepat. Misalnya, kartu keluarga yang awalnya selesai empat hari akan dipercepat menjadi tiga hari.

Proses perekaman E-KTP yang rusak atau hilang, kini bisa diselesaikan dalam satu hari sementara KTP baru bisa diselesaikan dalam dua hari.

Mengurus kepindahan ke Sumbawa juga semakin cepat, dari awalnya empat hari, kini menjadi tiga hari. ‘’Sedangkan akta kelahiran dan kematian kalau dulu 14 hari kita pakai standar nasional yang paling aman, karena kondisi SDM kami saat itu masih kurang.

Maka sekarang kita sudah menekan menjadi lima hari,’’ ujarnya.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Sumbawa, Baharuddin menegaskan, untuk mendorong tercapainya postur belanja modal yang mencapai Rp 400 miliar di APBD Sumbawa tahun 2017, pihaknya juga harus mengambil peran.

Dalam hal ini, DPPK akan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan potensi yang ada. Tentunya, ujar Baharuddin, upaya ini dilakukan tanpa harus melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Untuk mendorong peningkatan pemasukan, pihaknya akan kembali menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk aparatur di tingkat desa. “Mungkin ada perubahan-perubahan, kemudian ada sumber-sumber baru yang mungkin belum terdaftar,” ujarnya.

Pembangunan pasar-pasar di Sumbawa, kini akan diwujudkan sebagai sebuah investasi baru. Dari pengelolaan pasar saja, bisa diraih pendapatan dalam jumlah yang besar untuk daerah. Selama ini, menurutnya, los-kios pasar yang dimanfaatkan pedagang hanya disewakan dengan biaya sewa yang minim.

“Pasar kita lihat, hanya kita sewa dengan hanya Rp 34 ribu per kios, kalau kita lihat di daerah-daerah lain itu sudah sampai, kalau saya kemarin, sudah sampai Rp 20 juta per tahun. Kita masih Rp 25-35 ribu perbulan. Bayangkan itu jasa usaha, bukan jasa umum,” ujarnya. (aan/lin/ndi/ nas/why/ron)

Dari Hal. 1

Tantangan Lama untuk Pemimpin Baru Sumbawa Dari Hal. 1 Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Sumbawa, Drs. H. Baharuddin, MM dan Perencana Muda di Diskoperindag Sumbawa, L. Istiwan.

Anggota DPRD NTB dari Sumbawa, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, Kabid Evaluasi dan Pelaporan Bappeda NTB, Karim Marasabessy, Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Rosyid Rido dan Sekjen FITRA NTB, Ervyn Kaffah juga terlibat dalam diskusi dengan moderator Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino.

Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah yang akrab disapa H. Mo menyampaikan bahwa di satu sisi, besarnya dukungan rakyat Sumbawa yang diberikan kepada duet H. M. Husni Djibril, B.Sc dan H. Mahmud Abdullah (HusniMo) di Pilkada 2015 lalu, memberikan impresi yang besar bagi pihaknya. Namun, di sisi lain, kemenangan dengan selisih 31 ribu lebih dari pesaing lainnya melahirkan dorongan yang kuat untuk menjawab kepercayaan rakyat terhadap duet ini.

Untuk itulah, segera setelah dilantik pada 17 Februari 2016, duet Husni-Mo langsung mengeluarkan instruksi untuk menjalankan program 100 hari. Program 100 hari ini ditujukan untuk mendorong perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan ini ditujukan untuk mewujudkan konsep rakyat sebagai raja di Sumbawa.

“Berdasarkan hasil kajian Ombudsman, ternyata dalam pelayanan kepada masyarakat ini masih banyak SKPD yang masih di garis merah bahkan garis kuning. Ini yang coba kami programkan.

Sehingga setiap SKPD kami minta untuk melaksanakan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan arahan dari Ombudsman.”

Tekad itu memang belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Sebab, APBD yang dikelola Pemkab Sumbawa saat ini merupakan APBD yang disusun oleh pemerintah sebelumnya. Untuk mewujudkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat itu, duet HusniMo telah memetakan sejumlah persoalan. Salah satunya adalah pada perbaikan kondisi infrastruktur. ‘’Kita tahu kondisi Pulau Sumbawa ini sangat luas, tentu akan diarahkan untuk infrastruktur jalan. Sekaligus kita membuka jalan-jalan yang masih terisolir. Kita tahu bagaimana kondisi Kecamatan Batulanteh yang sampai sekarang masih sangat terisolir. Sehingga, arah kami pal-

ing tidak setiap tahun ada dana dari APBD dari dana pembangunan 25 persen ini untuk infrastruktur,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan juga akan mendapatkan perhatian. Rencananya, rumah sakit daerah di Sumbawa yang ada saat ini akan direlokasi. Rumah sakit yang ada saat ini, menurutnya tidak mungkin lagi dikembangkan.

“Lokasinya sudah terlalu mepet,” ujar H. Mo. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, ruang partisipasi pun dibuka. Langkah ini sudah mulai dipraktikkan dalam penyusunan dokumen RPJMD 2016-2021. Dalam tahap inisiasi ide, terdapat agenda curah pendapat yang melibatkan berbagai stakeholders untuk menyampaikan pemikirannya kepada tim penyusuan. Nantinya, pendapatpendapat Itu akan menjadi bahan dalam menyusun draf awal RPJMD. “Kami juga secara massif akan membangun gerakan desa bebas rentenir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar H. Mo. Menurutnya, saat ini rentenir yang beroperasi di daerah tersebut memang tidak kelihatan secara langsung. Biasanya, ujar H. Mo, mereka beroperasi pada saat masyarakat petani membutuhkan pupuk. Saat itu, para petani dibolehkan mengambil pupuk secara gratis. Namun, saat pembayaran dilakukan, nominal yang harus dibayarkan biasanya membengkak tiga atau empat kali lipat dari harga normal.

Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda NTB, Karim Marasabessy menilai, banyaknya praktik rentenir dalam perekonomian Sumbawa cukup masuk akal mengingat buruknya rasio jumlah koperasi di daerah ini.

Data Bappeda NTB memperlihatkan, Kabupaten Sumbawa memang sangat lemah dalam hal rasio jumlah koperasi untuk setiap 100.000 penduduk. Dari rentang 1,08 sampai 7 poin, Sumbawa berada pada poin 1,49. “Mudahmudahan ini menjadi atensi di dalam RPJMD yang sedang disusun supaya menyelesaikan persoalan rentenir itu tadi,’’ ujar Kabid Evaluasi dan Pelaporan Bappeda NTB, Karim Marasabessy.

Perencana Muda di Diskoperindag Sumbawa, L. Istiwan menegaskan bahwa mewujudkan desa bebas rentenir merupakan salah satu hal yang ingin dicapai pihaknya dalam beberapa waktu mendatang.

Karena itulah, pihaknya dalam draf Renstra ingin mengembangkan koperasi syariah sebagai wadah untuk

melayani masyarakat yang sedang membutuhkan pinjaman. Dengan penguatan koperasi, diharapkan praktik rentenir dapat ditekan.

“Masyarakat lebih takut kepada rentenir ini daripada pemerintah. Pinjam di koperasi ogah-ogahan bayar. Tapi kalau di rentenir ini terlambat kita, semua disita.Takut mereka.”

Kepala Bappeda Sumbawa, H. Iskandar menegaskan pihaknya ingin mempercepat proses memerangi praktik rentenir melalui APBD-Perubahan 2016. Menurut Iskandar, saat ini terdapat beberapa Kelompok Kerja dan Gabungan Kelompok Tani yang belum memperoleh dukungan dari pemerintah. Penguatan terhadap kelompok tani ini dianggap bisa ikut membatasi pengaruh rentenir dalam mata rantai produksi komoditas pertanian.

Iskandar juga menegaskan akan adanya rencana untuk memberikan perhatian lebih besar kepada wilayah selatan Sumbawa yang memiliki potensi cukup besar, namun selama ini kurang diperhatikan.

“Selama ini kita garap kawasan Utara terus. Sekarang pun kita sedang menggeliat menggarap Teluk Saleh itu.

Saatnya potensi besar pariwisata juga ada di kawasan Selatan. Sekali-kali kita menengok ke arah Selatan yaitu melalui potensi-potensi yang ada,” ujarnya.

Ia menegaskan, sejumlah situs purbakala di kawasan Selatan Sumbawa sekian lama berada dalam pengelolaan alakadarnya. Pemandu yang menjaga situs-situs tersebut, tidak dibekali pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

“Sehingga ketika dia ditanya tentang banyak hal, yang dia tahu cuma sudah pernah ada orang datang dan belum pernah ada orang datang, jadi lebih dari itu dia tidak tahu. Saya kira menyiapkan mereka dari kemampuan itu juga sangat penting dan semua itu juga butuh sinergitas butuh daya dukung dan kerjasama dari berbagai pihak,’’ tegasnya.

Kemudahan Perizinan dan Pendidikan Kepala KPPT Sumbawa, Wirawan menegaskan, saat ini pihaknya telah membuat sejumlah gerakan perbaikan dalam proses perizinan di Sumbawa. Untuk izin yang tidak membutuhkan verifikasi, pihaknya mencanangkan gerakan Satu Jam Selesai dan untuk izin yang membutuhkan verifikasi di lapangan, ada gerakan Lima Hari Selesai.

Saat ini, proses pengurusan SIUP dan TDP di Sumbawa hanya membutuhkan satu jam dan tidak dipungut biaya alias gratis. Sementara untuk

mengurus IMB dan HO membutuhkan waktu lima hari, karena diperlukan proses verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh tim sebelum keluarnya izin.

KPPT juga melayani pelayanan langsung di tempat. Jika di pasar pihaknya menemukan pengusaha atau pedagang yang belum memiliki izin pihaknya langsung membuatkan mereka izin di lokasi usaha mereka sendiri. Di pameran-pameran, pelayanan perizinan di tempat juga dibuka untuk masyarakat. “Saya menunggu di situ, tanda tangan,” ujar Wirawan.

Sistim pelayanan online melalui aplikasi Si Cantik juga menjadi salah satu terobosan yang dilakukan. Aplikasi cerdas ini merupakan sebuah wujud pelayanan perizinan terpadu untuk publik.

“Tapi bukan hanya online yang jadi unggulan, ada banyak aspek lain,” imbuh Wirawan.

Di back office-nya, kegiatan dimulai dari proses pendaftaran sampai proses pelaporan yang terintegrasi dalam satu sistem. Sistem ini membuat kerja mereka lebih terarah.

Dengan aplikasi ini pula, apa yang menjadi hajat UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bisa terpenuhi.

Melalui Si Cantik, semua standar pelayanan dimuat dan bisa diakses masyarakat darimana saja selama ada akses internet. “Semua persyaratan perizinan, semua jenis perizinan, semua standarnya sudah termuat di aplikasi itu. Bahkan masyarakat bisa melakukan tracking (penelusuran). Misalnya sudah masukkan izin, bisa dilihat prosesnya sampai mana.

Pemohon juga bisa melakukan penghitungan tarif sendiri tanpa perlu tanya ke KPPT. Masyarakat sudah bisa tahu berapa kira-kira uang yang dibutuhkan untuk bayar retribusi itu. Berapa jadinya. Begitu transparansinya kita dengan aplikasi ini,” ujarnya.

Meski capaian ini sudah cukup cemerlang, namun Wirawan tampaknya belum puas. “Kami menargetkan pada tahun 2016, capaian KPPT walaupun kemarin satu-satunya SKPD zona hijau tapai capaian kami masih nilai 84 sampai 85. Kami targetkan dalam tahun ini minimal nilai 96,” ujarnya.

Target kedua, pada 2017 pihaknya ingin mendapatkan sertifikasi ISO:9001 di bidang pelayanan publik. Dengan target tersebut, standarisasi yang ingin dicapai KPPT tidak lagi berada di level standarisasi nasional, melainkan sudah merupakan standarisasi internasional dalam bentuk ISO:9001.

“Tapi yang paling penting, target lain yang hendak kami kejar, mengusulkan KPPT

suatu zona integritas. Karena persyaratan sudah memenuhi, minimal Pemkabnya mendapat WTP.” Pelayanan di bidang pendidikan untuk meningkatkan SDM menjadi salah satu aspek yang juga diperhatikan.

Iskandar menegaskan, aspek pendidikan digenjot dengan mendorong peningkatan ratarata lama sekolah. “Ketersediaan itu sejak PAUD kita rancang sudah mulai. Bahkan kita proyeksikan pada akhir masa jabatan. Itu PAUD yang terfasilitasi oleh pemerintah baik melalui pemerintah desa maupun Pemkab itu sudah lebih dari 90 persen,” ujarnya.

Tantangan Berat di Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, Didi Darsani menegaskan, pihaknya memiliki tantangan sekaligus target yang berat di sektor kesehatan. Di tahun 2020, pihaknya menargetkan seluruh puskesmas bisa terakreditasi. Target ini dianggap berat mengingat di NTB, hingga 2016 ini, baru satu puskesmas yang sudah terakreditasi, yaitu di Lombok Barat. ‘’Dan persyaratannya luar biasa, jauh lebih berat dari yang sebbelumnya. Tahun 2015 kemarin kami ajukan enam. Lombok Barat enam.

Semua yang diajukan NTB, satu yang terakreditasi. Kalau puskesmas tidak terakreditasi tahun 2019, BPJS men-declare, yang tidak terakreditasi kapitasinya kami bayarkan sekian-sekian. Kalau yang akreditasi kami bayar full,” ujarnya.

Menurut Didi, pihaknya memang dituntut untuk mengejar terpenuhinya syarat akreditasi puskesmaspuskesmas di Sumbawa. Namun, untuk mencapai itu, pihaknya membutuhkan dukungan anggaran yang luar biasa banyak. Karena itulah, Didi menegaskan pentingnya perbaikan postur APBD untuk meningkatkan jumlah belanja modal dalam APBD Sumbawa.

Menurut Didi, saat ini terdapat 25 puskesmas di Sumbawa, dengan 23 diantaranya bisa melayani rawat inap.

Namun, dari sekian banyak Puskesmas yang melayani rawat inap, pihaknya masih dihadapkan pada keterbatasan tenaga pelayanan.

“Kalau bidan kami tidak ada masalah. Termasuk yang ada di atas gunung. Begitu juga perawat. Yang jadi persoalan ini, perlu dua sampai tiga dokter. Tapi rata-rata baru ada dua, satu (dokter),” ujarnya.

Selain tenaga dokter, minimnya tenaga pelayanan laboratorium, pelayanan kefarmasian, juga masih menjadi kendala. “Bukan kita tidak mau cari, tapi tenaganya su-

Senin, 23 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Kemah Pesona Bangun Desa Berlangsung Sukses Praya (Suara NTB) Kegiatan Kemah Pesona Bangun Desa yang digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ( Pemkab Loteng) bekerjasama dengan elemen Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan pihak terkait lainnya, berjalan sukses. Sejumlah kegiatan yang menjadi agenda pada kegiatan yang dipusatkan di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara selama tiga hari sejak hari Jumat (20/5) sampai Minggu (22/5) kemarin berjalan lancar.

Berkaca dari catatan tersebut, Pemkab Loteng berencanakan akan menjadikan kegiatan tersebut sebagai program rutin pemerintah daerah.

Dengan sasaran dan lokasi yang berbeda-beda. ‘’Kali ini kegiatan kita gelar di wilayah utara. Selanjutnya kita akan sasar wilayah selatan. Dan, terakhir nanti di wilayah tengah,’’ ungkap

Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT.SH. Kegiatan itu sendiri sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah daerah bersama seluruh jajarannya terhadap kondisi masyarakat di bawah. Sekaligus untuk menyerap aspirasi dan merasakan denyut nadi kehidupan di tingkat bawah. Sehingga pemerintah daerah bersama unsur pelayanan masyarakat bisa mengetahui, keinginan dan kebutuhan masyarakat di level yang paling bawah. ‘’Kegiatan ini juga diharapkan bisa menumbuhkan semangat membangun daerah mulai dari desa, seperti apa yang dihajatkan oleh pemerintah pusat,’’ tambahnya.

Sehingga kegiatan yang digelar cukup banyak, tidak hanya terbatas pada satu atau dua kegiatan saja.

Diantaranya pelatihan sekaligus pembekalan dan pelantikan Badan

(Suara NTB/kir)

PENGARAHAN - Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., memberikan pengarahaan saat apel Kemah Pesona Bangun Desa, Minggu (22/5) kemarin.

Keamanan Desa (BKD) seluruh desa di Loteng. Yang nantinya akan bertugas membantu menjaga dan memelihara keamanan di tingkat desa.

Guna mewujudkan keamanan wilayah dalam rangka mendukung jalannya pembangunan di daerah ini.

Kemudian ada kegiatan sarasehan dan seminar serta kegiatan sambang desa. Di mana untuk kegiatan sambang desa sendiri, diisi dengan beberapa kegiatan. Seperti bedah rumah bagi keluarga tidak mampu di sekitar lokasi kegiatan selama dua hari penuh.

Sekaligus menandai pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun 2016.

Selain itu, ada juga kegiatan patroli keamanan wilayah dan pengaktifan pos ronda di semua masjid. Termasuk dialog dengan masyarakat di empat kecamatan. Masing-masing

Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang dan Pringgarata yang melibatkan seluruh pejabat eselon lingkup Pemkab Loteng.

Khusus untuk BKD sendiri, pembekalan yang diberikan terkait tugas dan fungsi BKD. Dalam mendukung keamanan desa. Termasuk pengetahuan tentang tata tertib berlalu lintas, pencegahan peredaran narkoba sampai deteksi dini kerawanan dan konflik sosial.

Di samping itu, para anggota BKD juga diberikan pembekalan tenaga bela negara dan wawasan kebangsaan. ‘’Dengan adanya pembekalan tersebut, begitu selesai para anggota BKD bisa benar-benar siap menjalankan tugasnya di desa,’’ tambah Wabup Loteng, L. Pathul Bahri,S.Ip., saat menuntup kegiatan tersebut, Minggu (22/5) siang kemarin. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/kir)

LANTIK- Wabup Loteng, L.Pathul Bahri, SIP, melantik secara simbolis anggota BKD se-Loteng, Minggu (22/5) kemarin.

KEMAH - Kegiatan Apel Kemah Pesona Bangun Desa di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang

UNDANGAN - Para undangan yang menghadiri Apel Kemah Pesona Bangun Desa di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang.

(Suara NTB/kir)

PETISI - Bupati, Wabup, Dandim dan Kapolres Loteng, menandatangi petisi keamanan usai pelantikan BKD se-Loteng, Minggu (22/5) kemarin.

Syiarkan Program KB, BKKBN NTB Laksanakan Rakorda di Sumbawa Mataram (Suara NTB) tapi di salah satu kabupaten yakni di Badan Kependudukan dan Keluarga Berenca- Sumbawa,”terangnya. na (BKKBN) Perwakilan NTB melakukan rapat Menurut Makripuddin, dukungan pemerintah koordinasi daerah (Rakorda) yang berbeda diband- daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tim ingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2016 ini, penggerak PKK, bidan dan stakeholders terkait Rakorda BKKBN Perwakilan Provinsi NTB tidak lainnya di NTB cukup bagus dalam mendukung lagi dilaksanakan di ibukota provinsi di Mataram, program KKB. Sehingga, rata-rata pencapaiannamun mulai dilaksanakan di kabupaten/kota, nya melampaui target tiap bulan. Sampai bulan yang dimulai dari Kabupaten Sumbawa.

Maret lalu, pencapaian program KKB di NTB Kepala BKKBN Perwakilan NTB, Dr. cukup bagus. Dimana, NTB masuk 10 besar naL.Makripuddin, M.Si mengatakan Rakorda yang sional. ‘’Progresnya selalu meningkat kalaupun dilaksanakan mulai 23-25 Mei ini merupakan kita menghadapi beberapa tantangan terkait tindaklanjut dari pelaksanaan Rapat Kerja Na- dengan pelaksanaan program ini,’’ imbuhnya. sional (Rakernas) BKKBN pada 14-15 Mei lalu.

Makripuddin menyebutkan, kabuaten/kota “Kenapa Rakorda ini kita adakan di kabupaten? yang cukup bagus pencapaiannya dalam program Untuk meratakan syiar tentang program KKB KKB ini adalah Kota Mataram, Kota Bima dan (Kependudukan dan Keluarga Berencana) ini. Kabupaten Sumbawa. Dengan pertimbangan Kalau selama ini hanya di Mataram, mungkin bahwa kabupaten Sumbawa memilii letak yang yang dengar hanya orang Mataram, maka kita strategis, terletak di tengah-tengah maka kabuadakan di Sumbawa maka yang dengar orang paten tersebut dipilih sebagai lokasi Rakorda Sumbawa. Ternyata program ini masih ektahun ini. Disamping itu, kata Makripudsis,” kata Makripuddin kepada Suara din, komitmen atau dukungan pemerinNTB, pekan kemarin di Mataram. tah daerah setempat yang cukup bagus Dalam Rakorda BKKBN Perwakdiharapkan jadi pembelajaran kabuilan NTB tahun 2016 ini, akan disampaten/kota lainnya di NTB. paikan informasi mengenai penca“Setelah ada komitmen, kita akan paian-pencapaian dalam program KKB rencanakan intervensi operasional apa selama beberapa bulan terakhir. Kemuyang kita lakukan tahun 2016. Karena dian, dalam Rakorda itu juga akan distahun ini kita memiliki beberapa tarepakati sejumlah hal yang akan dilakuget yang ditetapkan oleh pusat, kan tahun 2016 ini dalam rangka kemudian kia sepakati tarmengejar target-target yang telah get-target itu dengan kabuditetapkan. paten/kota. Setelah kita ‘’Rakorda ini akan dihadisepakati, kita tindaklanri oleh stakeholders terkait, juti dengan rencanamitra kerja. Diperkirakan rencana selama bebersekitar 120 orang dari seapa bulan kedepan luruh kabupaten/kota untuk mencapai tarse NTB. Kita coba get itu. Termasuk lakukan Rakorda soal penganggaberbeda tahun ini, ran,” tandasnya. tidak di provinsi, (nas) L.Makripuddin (Suara NTB/nas)

(Bali Post /Wan)

MELAYAT - Bakal Calon Gubernur Bali , mantan Panglima Kodam IX Udayana, Wisnu Bawa Tenaya didampingi Nyonya Bawa Tenaya, Mantan Gubernur Bali Dewa Made Beratha, Ida Pandita Mpu Budha Alit Maharsi Parama Daksa dari Griya Tanggaan Kabupaten Bangli, Pimpinan kelompok Media Bali Post ABG Satria Naradha beserta didampingi Nyonya Agung Satria Naradha serta segenap jajaran karyawan dan karyawati kelompok Media Bali Post melayat menghaturkan belasungkawa dan berdoa di Griya Almarhum Ida Pedanda Gede Made Gunung di Griya Purnawati, Kemenuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu (22/5) kemarin.