Snt 24032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

KAMIS, 24 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 19 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bank NTB Siap Bertransformasi untuk Perkuat Pembangunan Daerah Mataram (Suara NTB) Bank NTB siap melakukan transformasi sesuai arahan Presiden untuk BPD seluruh Indonesia. Melalui Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Bank NTB kemudian memperkuat komitmennya melakukan pembenahan di segala lini, guna memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membangun perekonomian daerah.

Dalam sosialisasi transformasi BPD yang dilaksanakan di Mataram, Selasa (22/3), Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir mengatakan, tujuan dari sosialisasi untuk memperluas informasi tentang program transformasi BPD. Program transformasi BPD merupakan kelanjutan dari BPD Regional Champion (BRC)

yang disusun atas hasil evaluasi ke dalam untuk mengetahui berbagai kelemahan dan ancaman yang harus dihadapi.

Terdapat tiga kata kunci dalam sasaran program transformasi BPD yaitu, pertama BPD akan memiliki daya saing yang lebih tinggi, artinya memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing.

Kedua, kuat, artinya sehat dan tangguh baik dari sisi keuangan mencakup permodalan dan rentabilitas maupun dari sisi kualitas tata kelola dan manajemen risiko. Dan ke tiga berkontribusi bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah melalui perannya dalam pembiayaan pembangunan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ron)

FOTO BERSAMA - Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir foto bersama dengan para undangan dan manajemen Bank NTB usai sosialisasi Program Transformasi Bank Pembangunan daerah, Selasa (22/3).

Kasus Bansos Dompu Ditingkatkan ke Penyelidikan Mataram (Suara NTB) Kabupaten Dompu sedang menjadi objek sasaran penyelidikan dua aparat penegak hukum, Kejaksaan dan Kepolisian. Selain dugaan penyimpangan bantuan sosial (Bansos) pertanian diusut Kejaksaan Tinggi NTB, Polda NTB juga membidik dana Bansos di bagian Kesra Setda Dompu. Puluhan saksi sudah diperiksa dan kasusnya telah ditingkatkan ke penyelidikan.

Ada tiga saksi dimintai keterangan sejak Selasa (22/3) hingga Kamis (23/3) kemarin.

Para saksi ini adalah penerima

bantuan. ‘’Saksi yang kami periksa adalah penerima bantuan,’’ kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB,

ditingkatkan ke penyelidikan.

Para penerima bantuan itu sebelumnya tercatat dalam pengeluaran anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu. Dengan jumlah bervariasi, mereka dikucurkan bantuan anggaran untuk pembinaan kelompok atau organisasi dan dukungan kegiatan lainnya. ‘’Berapa yang mereka

AKBP Andy Hermawan, SIK, Rabu (23/3), sembari menegaskan, dari hasil pengembangan, penanganan Bansos ini sudah

terima, berapa yang terpakai, itu yang kita cocokkan dalam pemeriksaan itu,’’ kata Andy.

Selain perwakilan organisasi penerima bantuan, sebelumnya sudah diperiksa juga mantan Kepala BPKAD Rasyidin.

Yang bersangkutan dianggap mengetahui bagaimana proses pengeluaran dan penggunaan anggaran Bansos ketika itu.

Bersambung ke hal 15

PN Mataram Segera Eksekusi Lahan ’’Kebun Kopi’’ TO K O H Bentuk Tim Terpadu SINYALEMEN oknum pejabat di Lombok Barat (Lobar) terlibat makelar perizinan tengah ditelusuri Plt. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag.M.Si. Ia tak membantah jika ada oknum pejabat yang diduga terlibat praktik ilegal tersebut. Karena itu, pihaknya bakal mencari tahu siapa oknum tersebut. Untuk mencari tahu oknum ini, pihaknya membentuk tim terpadu perizinan yang diketahui Sekda, HM Taufiq. Jika terbukti, maka pihaknya tak segan-segan akan menjatuhkan sanksi tegas.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

H. Fauzan Khalid

KO M E N TTAA R Sesuai Program Prioritas (Suara NTB/ars)

EKSEKUSI - PN Mataram akan segera mengeksekusi lahan ‘’kebun kopi’’ tempat dibangunnya perumahan DPRD NTB di Karang Kelok, Kota Mataram ini. Dalam sengketa perdata dengan Pemprov NTB ini, ahli waris memenangkan sengketa lahan ini hingga tingkat kasasi.

Sudah Dipanggil, Belum Ada Kesimpulan

Ditarget Satu Bulan Tuntas

Tim Lakukan Evaluasi 12 Pimpinan SKPD Tahap Dua (Suara NTB/nas)

H. Chairul Mahsul

Tidak Terbit

(Suara NTB/dok)

Berkaitan dengan Hari Wafatnya Isa Al-Masih pada Jumat (25/3) SUARA NTB tidak terbit. Kami akan terbit kembali Sabtu (26/3). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

Mataram (Suara NTB) Setelah mendapat SK dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Tim Evaluasi Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov NTB tahap ke dua telah mulai melaksanakan tugasnya. Tim yang diketuai oleh Rektor IKIP Mataram, Prof. Drs. H. Toho Cholik Mutohir, MA, PhD ini akan melaksanakan evaluasi terhadap 12 pimpinan SKPD tahap ke dua selama satu bulan ke depan. ‘’Yang saya dengar sudah (mulai bekerja). Dia (tim) sudah berkirim surat ke semua 12 SKPD itu untuk meminta meH. Muh. Suruji

nyiapkan bahan-bahan evaluasi seperti portofolio,” kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/3) siang kemarin.

Sesuai SK Gubernur, Tim Evaluasi Kinerja ini merupakan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di NTB. Diantaranya, Prof. Drs. H. Toho Cholik Mutohir, MA (Rektor IKIP Mataram), Dr. Prayitno Basuki, MA (akademisi Unram), Prof Dr. Tatok Asmoeni (Unram), Dr. Kadri, M.Si (IAIN Mataram) dan Dr. Agusdin (Unram).

Sementara itu, pimpinan SKPD yang dievaluasi pada tahap kedua ini antara lain Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP), Biro Kerjasama dan SDA, BPMPD, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Dinas Koperasi dan UMKM, BLHP, BPBD, Disperindag, Sekwan, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Staf Ahli Gubernur Bidang SDM. Suruji menjelaskan, sistem evaluasi kinerja yang dilakukan tim menggunakan evaluasi diri.

Artinya, pimpinan SKPD diminta mengirimkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/aan)

KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM menyatakan bantuan keuangan yang diberikan Pemprov NTB kepada kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan dan program prioritas provinsi. Jika bukan merupakan kewenangan Pemprov maka tidak boleh diberikan bantuan keuangan.

“Apakah ada kepentingan dan prioritas provinsi pada satu kabupaten/kota, baru boleh diberikan bantuan keuangan. Jadi, mekanisme bantuan pemerintah provinsi langsung ke APBD masingmasing kabupaten/kota,” kata Chairul dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/3) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Batas waktu atas peringatan (aanmaning) yang diajukan Pengadilan kepada Pemprov NTB sudah habis, dalam sengketa lahan ‘’kebun kopi’’, Karang kelok, Kota Mataram. Artinya, dalam waktu dekat akan dilakukan eksekusi.

Kepastian itu disampaikan Ketua PN Mataram, I Made Seraman, SH,MH, dikonfirmasi Rabu (23/3) kemarin terkait perkembangan sengketa lahan yang kini berdiri rumah dinas Anggota DPRD NTB itu. ‘’Penetapan sudah, tinggal eksekusi,’’ kata Seraman.

Eksekusi disebutnya, puncak dari proses peradilan. Meski pihak yang kalah dalam hal ini Pemprov NTB melakukan PK, tetap eksekusi akan dilakukan. ‘’Sebab ini menyangkut wibawanya peradilan. Apa artinya kemenangan di atas kertas kalau tidak dieksekusi?,” tegasnya, sebagai keinginan untuk memberi kepastian hukum dan status atas objek.

Meski demikian menurut dia, dalam eksekusi ada banyak kendala dan halangan yang harus dipertimbangkan. Di banyak pengalaman eksekusi, kondisi ini terjadi, namun tetap bisa diatasi. Tentunya pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian. Sebab pada prinsipnya pengosongan lahan wajib dilaksanakan, karena status hukumnya sudah jelas.

Surat permintaan eksekusi disampaikan ahli waris dari I Gusti Made Mambal (alm), ke Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (18/11) lalu. Permohonan eksekusi berdasarkan putusan gugatan perdata, nomor 77/pdt.G/2012/ PN.MTR tanggal 10 Januari 2012, yang isinya mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan penggugat ahli waris I Gusti Made Mambal sebagai pemilik sah atas lahan yang dikenal area “kebun kopi” itu.

Bersambung ke hal 15

SEMENTARA itu, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengungkapkan sudah memanggil 12 pimpinan SKPD yang dievaluasi kinerjanya pada tahap pertama. Mengenai tindaklanjut hasil evaluasi tersebut, Wagub mengatakan belum ada kesimpulan dari pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, apakah ada pimpinan SKPD yang bakal kena sanksi atau tidak. ‘’Ada cara tindaklanjutnya. Ndak perlu kita umumkan, itu ada. Belum ada kesimpulan dari pimpinan. Apa tindakannya, belum. Kelanjutan belum.

Sedang didalami semua,” kata Wagub ketika dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (23/3) siang kemarin.

Amin meminta pimpinan SKPD yang sudah dievaluasi pada tahap pertama tidak perlu resah. Pasalnya, evaluasi itu dimaksudkan untuk mengukur kinerja SKPD dan perbaikanperbaikan di masa mendatang.

Pimpinan SKPD diminta tetap fokus bekerja mengejar target-target pembangunan di masing-masing SKPD. Bersambung ke hal 15 H. Muh. Amin

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 24 Maret 2016

Halaman 2

Kerjasama BP2KB Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Diawasi Anggota Linmas PASCAPENERTIBAN pedagang kreatif lapangan (PKL) di Jalan Datu Tuan, Kecamatan Sandubaya pada awal pekan kemarin, pemerintah kecamatan setempat masih tetap melakukan pengawasan agar para PKL tidak kembali lagi berjualan di sekitar kawasan tersebut. Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya mengerahkan anggota Linmas untuk berjaga di lokasi tersebut.

“Teman-teman Linmas ada 30 orang, itu yang melakukan patroli,” ujarnya di Pendopo Walikota Mataram, Rabu (23/3).

Namun menurut Syamsul, karena penertiban baru dilakukan beberapa hari lalu, maka tak ada lagi PKL yang berani membuka lapak di sekitar kawasan itu.

Selain melibatkan anggota Linmas, pengawasan ini juga melibatkan APKLI. Selain pengawasan, APKLI juga bisa langsung membina para PKL sekaligus sosialisasi aturan Pemkot Mataram terkait PKL. “Kalaupun nanti butuh bantuan Pol PP (Polisi Pamong Praja), kita akan calling Pol PP,” ujarnya.

Jumlah PKL di Jalan Datu Tuan yang ditertibkan tersebut sebanyak 18 orang. Sementara di Jalan Sandubaya atau di dekat jalan raya jumlahnya tidak banyak dan mereka langsung membongkar sendiri lapaknya setelah diberikan surat peringatan satu pekan sebelum penertiban dilaksanakan.

“Sebelumnya mereka sudah bongkar sendiri,” imbuhnya.

PKL yang berjualan di sekitar lokasi tersebut sebagian besar berasal dari luar Kota Mataram yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Sementara yang berasal dari lingkungan setempat hanya satu orang. Menurut Syamsul, warga dari manapun boleh berjualan, tapi harus mengikuti aturan yang berlaku khususnya Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang PKL. “Jam jualannya juga sudah diatur, ketentuan berjualannya seperti apa, jenis jualannya yang tidak boleh dijual seperti miras juga harus dipatuhi,” terangnya.

Pemkot Mataram disampaikan Syamsul tidak melarang warga untuk berjualan, tapi regulasi harus dipatuhi. Termasuk tidak tinggal dan menetap secara permanen di lapak yang mereka dirikan. Saat ini para PKL di Jalan Datu Tuan di pindah ke sekitar kawasan Terminal Mandalika. (ynt) Lalu Syamsul Adnan (Suara NTB/dok)

Tingkatkan Status UPTD Perparkiran

(Suara NTB/fit)

PENGELOLAAN parkir di Kota Mataram yang belum sesuai harapan, menjadi atensi anggota DPRD Kota Mataram, Ali Aswandi. Ia menilai, pengelolaan parkir yang masih amburadul diikuti dengan kenyataan bahwa target retribusi parkir tidak kunjung tercapai, bukan semata-mata karena ada kebocoran parkir. Ali mengatakan, persoalan ini dipicu oleh pengelolaan parkir yang masih dikelola oleh UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Perparkiran.

Dimana UPTD Perparkiran ini berada di bawah struktur birokrasi Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram. ‘’UPTD Parkir ini dinaikan dulu kelasnya menjadi Badan Pengelola Parkir,’’ saran Ali Aswandi. Dengan dinaikkan status UPTD Perparkiran menjadi Badan Pengelola Perparkiran, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini yakin masalah perparkiran dapat dikelola dengan baik.

Karena kalau berbicara masalah parkir, apalagi masih dikelola oleh UPTD, akan terjadi tumpang tindih. Ali Aswandi mencontohkan pengelolaan parkir insidentil, seperti pada event-event tertentu, belum dikelola dengan maksimal. Sehingga potensi kebocoran terjadi di sana. Untuk itu, agar persoalan parkir ini tidak berlarut-larut, anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini menyarankan kepada eksekutif agar status UPTD Perparkiran Kota Mataram ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Perparkiran.

Ali Aswandi meyakini bahwa peningkatan status UPTD menjadi badan, dapat menjadi solusi atas persoalan parkir di Kota Mataram. Karena, kalau sudah menjadi Badan Pengelola Perparkiran, akan dapat bekerja maksimal. Kesulitan UPTD Perparkiran mencapai target yang telah ditentukan, salah satunya karenanya masih bergabungnya UPTD Perparkiran dengan Dishubkominfo. ‘’Karena parkir ini kan ada dua macam. Ada retribusi parkir, ada juga pajak parkir yang dikelola oleh Dispenda. Nah ini yang terjadi, kadang-kadang saling klaim,’’ sebut Ali Aswandi. Sehingga, setelah dinaikkan statusnya dari UPTD menjadi Badan Perparkiran, dapat mengelola kedua jenis parkir. Baik retribusi parkir maupun pajak parkir. ‘’Jadi maksimal. Sehingga berapapun yang targetkan, bisa maksimal capaiannya,’’ imbuhnya.

Ali Aswandi tidak menyangkal kalau di sejumlah daerah di Indonesia, parkir menjadi primadona PAD. Hal ini akan dapat dicapai setelah adanya peningkatan status UPTD. ‘’Sekarang UPTD Perparkiran tidak bisa bergerak sendiri. Harus menunggu perintah dari Dishubkominfo sebagai dinas induk,’’ pungkasnya. (fit) Ali Aswandi

Pemkot Mataram Canangkan Kampung KB Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) mencanangkan kampung keluarga berencana (KB). Lingkungan yang ditunjuk adalah Lingkungan Geguntur Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela.

Dipilihnya Lingkungan Geguntur kata Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno dalam sambutannya, Rabu (23/3), karena lingkungan tersebut telah memenuhi kriteria. Diantaranya, jumlah keluarga pra sejahtera diatas rata - rata serta kriteria lain yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. “Selain dengan kriteria yang sudah ada.

Pemerintah pusat juga telah menentukan,” terangnya.

BP2KB lanjut Sutrisno, diintegrasikan dengan program 100 kerja Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Oleh karena itu, SKPD lingkup Pemkot Mataram bersinergi dan atau menyamakan persepsi dalam pencanangan tersebut. Sebab, masih banyak hal - hal yang perlu dilakukan. “Harapan saya, supaya kita bisa saling bahu - membahu,” harapnya.

Walikota Mataram, H.

Ahyar Abduh menegaskan, pencanangan ini tidak hanya cukup sampai di sana saja, tetapi ditindaklanjuti oleh SKPD khuusunya dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM). Sebab, pembangunan di Kota Mataram menjadi prioritas. Melalui program KB dan program - program lainnya, diyakini akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Dicanangkan kampung KB di lingkungan Geguntur, diharapkan terjalin sinergi sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Walikota.

Disampaikan, lingkungan Geguntur termasuk dalam kategori kawasan miskin perkotaan dan termasuk wilayah padat penduduk. Tercatat di tahun 2015 sebutnya, jumlah penduduk 1.750 jiwa.

Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I (satu) persentasenya mencapai 94,26 persen.

Sementara, peserta KB aktif 67,93 persen dari pasangan usia subur. Disamping itu, angka partisipasi penduduk usia sekolah relatif rendah.

Penduduk tidak tamat SD sampai tamat SD dan SMP mencapai 91,80 persen, lebih rendah dari rata - rata dit-

PUKUL GONG - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh, Ketua GOW Kota Mataram, Hj. Kinnastri Roliskana dan Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno memukul gong tanda dimulainya pencanangan KB di lingkungan Geguntur. ingkat Kelurahan Jempong Baru sebesar 71,91 persen.

Pencanangan kampung KB itu dihadiri Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh

Pimpinan SKPD Diminta Segera Eksekusi Program

Mataram (Suara NTB) Pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram diminta untuk segera mengeksekusi berbagai program kerja yang masuk dalam program 100 hari atau tiga bulan pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana atau AMAN dalam periode kedua ini.

Percepatan eksekusi program kerja ini juga salah satunya dalam rangka mempersiapkan Kota Mataram menjadi tuan rumah dari dua kegiatan nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang.

“Mana program yang sudah ada silahkan langsung dikerjakan,” cetus Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Rabu (23/3).

Dua kegiatan nasional yang akan dilaksanakan di Kota Mataram adalah peringatan Hari Anak Nasional dan MTQ nasional dimana waktu pelaksanaannya berdekatan pada akhir Juli.

Ahyar menyampaikan masih banyak yang harus dibenahi dan dilakukan berbagai perbaikan, khususnya di sekitar Islamic Center yang akan menjadi lokasi sentral pelaksanaan MTQ. Ia menyebutkan seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mat-

aram harus segera membenahi trotoar dan saluran-saluran yang ada di sekitar Islamic Center. “Trotoar-trotoar harus dirapikan segera. Pertamanan juga harus menyiapkan lampu-lampu, dan Dinas Koperindag (Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan) harus segera menata PKL,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh pimpinan SKPD ikut terlibat dalam gotong royong yang akan dilaksanakan Kamis (24/3) hari ini. Gotong royong akan melibatkan seluruh PNS lingkup Pemkot Mataram di sekitar Islamic Center yang langsung dipimpin oleh Wakil Walikota

Mataram. “Dan kita mulai dengan gotong royong sehingga muncul semangat kita agar masyarakat juga tahu dan memiliki kesadaran bersama untuk mendukung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Mataram,” terangnya.

“Saya mengajak semua serta dan dipimpin oleh Bapak Wakil Walikota dan tolong kita sama-sama di situ karena ini adalah tempatnya di Kota Mataram,” ajak Walikota. Ia sendiri tidak akan ikut gotong royong karena harus berangkat ke Jakarta bersama Gubernur NTB terkait persiapan pelaksanaan MTQ ini. (ynt)

Dana Pusat Minim

Koordinasi Pemkot dengan DPR RI Lemah Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengkritisi minimnya dana pusat masuk ke Kota Mataram.

Kondisi ini, menurutnya tidak terlepas dari lemahnya koordinasi Pemkot Mataram dengan wakil NTB yang duduk di DPR RI. Ia mencontohkan Kabupaten Padang Lawas Utara yang notabene daerah baru dengan PAD yang hanya Rp 20 miliar, ternyata memiliki APBD menyamai jumlah APBD Kota Mataram yang tercatat Rp 1,3 triliun. ‘’Kenapa daerah-daerah lain bisa seperti itu APBD-nya besar karena banyak dana maupun program pusat yang masuk,’’ ujarnya. Ke depan, ia berharap kepada Pemkot Mataram, khususnya Walikota Mataram dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat. Demikian pula dengan anggota DPR RI dapil NTB diharapkan melihat kondisi di daerah sehingga dapat memperjuangkannya di pusat. ‘’Sehingga dana pusat bisa

lebih banyak mengalir ke daerah,’’ harapnya. Muhtar melihat, koordinasi Pemkot Mataram dengan anggota DPR RI dapil NTB, masih sangat kurang. Padahal, fungsi dan tugas anggota DPR RI, bagaimana memperjuangkan daerah pemilihan. Ke depan ia berharap, Walikota Mataram menjalin kerjasama yang baik dengan wakil NTB di DPR RI. ‘’Kita tidak melihat latar belakang dari partai mana, sepanjang mampu memperjuangkan keuangan daerah, kenapa tidak. Itu yang masih kurang. Kita masih mempertahankan egoisme. Ini yang ndak pas. Manakala sudah menjadi wakil daerah di pusat, wajib memperjuangkan nasib daerah. Baik melalui DAK, DAU maupun dana lainnya,’’ imbuhnya. Muhtar menganggap ada ketidakseimbangan bantuan pusat yang bergulir ke daerah. Daerah dengan PAD minim, diberikan dana pusat yang signifikan. Sementara, Kota Mataram dengan PAD

yang sudah relatif besar, mendapat dana pusat dengan jumlah yang begitu minim. ‘’Sebenarnya sih kita berharap supaya PAD kita (Mataram, red) terus membengkak supaya kita tidak terlalu berharap banyak pada dana pusat, tetapi pada kenyataannya, memang masih banyak masalah di daerah yang juga membutuhkan dana pusat,’’ terang politisi Gerindra ini. Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sepele.

Untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan, Pemkot Mataram jelas membutuhkan anggaran yang besar.

Untuk itu, ia berharap pada periode kedua kepemimpinan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dapat lebih pro aktif menjalin kerjasama dengan wakil NTB di pusat. Sebab, kalau tidak dikoordinasikan, tentu anggota DPR RI dapil NTB, tidak mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan daerah. (fit)

Bagian Hukum Rekomendasikan Rumah Nelayan Disewakan Mataram (Suara NTB) Aturan terkait keberadaan rumah nelayan yang dibangun Pemkot Mataram belum ditetapkan sampai saat ini. Padahal pembahasan perihal ini telah dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Terkait aturan ini, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH.,MH menyampaikan pihaknya telah memberi rekomendasi terkait perumahan nelayan. Dalam rekomendasi yang tertuang dalam bentuk perjanjian tersebut, Mansyur mengarahkan agar rumah nelayan yang merupakan aset Pemkot Mataram tersebut disewakan kepada nelayan. “Tapi masyarakat tidak mampu membayar itu dan harus disiasati. Itu selanjutnya teknisnya ada di Dinas PU (Pekerjaan Umum),” jelasnya.

Sebelum menentukan rekomendasi, Mansyur mengatakan pihaknya

telah melakukan kajian dari sisi hukumnya. Di samping itu pihaknya juga telah membahas persoalan ini bersama SKPD terkait. Setelah melaksanakan kajian dan memberikan rekomendasi, kebijakan selanjutnya diserahkan kepada dinas terkait yang menangani persoalan tersebut. “Sudah lama itu kami berikan kajian dan PU yang memutuskan,” ujarnya.

Dalam melakukan kajian, Mansyur menerangkan pihaknya tetap mengacu pada kepemilikan aset. Pihaknya tidak ingin dengan rekomendasi yang diberikan dapat menghilangkan aset daerah sehingga opsi sewa yang menurutnya paling tepat. “Sebenarnya prinsipnya Bagian Hukum itu jangan sampai menghilangkan saja karena itu aset daerah, itu saja. Jadi cara berpikir kita bahwa itu aset daerah yang di-

gunakan bagi nelayan dan kena dengan aturan dan harus kena charge atau biaya itu,” jelasnya.

Kemudian yang menjadi pemikiran juga adalah apakah mampu masyarakat nelayan membayar sewa, mengingat pendapatan mereka yang tak menentu dan masuk d a l a m golongan warga miskin.

M e ngatasi p e r -

soalan ini, ia mengatakan akan menjadi kewenangan SKPD teknis. Jika opsi hibah yang direkomendasikan, maka hal itu akan menyalahi aturan karena aset daerah akan hilang. “Kalau hibah sudah tak mungkin karena itu termasuk penghilangan aset,” demikian Mansyur.

Beberapa waktu lalu sempat mengemuka wacana pemberian subsidi bagi nelayan sehingga tidak terbebankan dengan pembayaran uang sewa. Hal tersebut juga bertujuan untuk mengubah pemikiran para nelayan bahwa rumah yang mereka tempati mereka sewa dari pemerintah dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya. (ynt) Mansyur

(Suara NTB/dok)

didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh, Ketua GOW Kota Mataram, Hj. Kinnastri Roliskana, Kepala Per-

wakilan BKKBN NTB, Lalu Ma’rifuddin, Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno, Pimpinan SKPD dan para kader KB. (cem/*)

Walikota Minta Pengurusan Izin Jangan Dipersulit Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta kepada jajarannya agar jangan mempersulit pengurusan perizinan.

Apalagi saat ini telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram. “Untuk mendapatkan izin di Mataram ini mudah, tapi tidak semudah itu. Artinya kalau sudah memenuhi persyaratan-persyaratan normatif, jangan dipersulit,” ujarnya saat peluncuran situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelayanan Perizinan, Rabu (23/3) di aula Pendopo Walikota Mataram.

Pengurusan berbagai jenis perizinan harus dipermudah, apalagi saat ini disampaikan Walikota Pemkot Mataram telah memiliki program Sehati (Sehari Pasti Jadi) yang diluncurkan BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) belum lama ini. “Kita ingin sebuah p e r c e patan dalam hal perizinan investasi di Kota Mataram.

Kita tidak ingin berlama-lama,” terangnya.

Pembentukan BPMP2T yang naik tingkat menjadi eselon dua beberapa tahun lalu juga disampaikan Walikota dalam rangka mempermudah pengurusan perizinan di Kota Mataram. Dengan dilimpahkannya pengurusan perizinan ke BPMP2T, pengurusan izin di Mataram tak lagi bertingkat-tingkat lintas SKPD, tapi bisa langsung ditangani dan terpusat di BPMP2T. “Kewenangan-kewenangan yang harus ditandatangani Walikota itu segera saya limpahkan ke BPMP2T,” ujarnya.

Kemudahan dalam memberikan pelayanan perizinan ini disampaikan Walikota menjadi keharusan mengingat saat ini dinamika pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram cukup siginifkan. Hal ini juga berkaitan dengan program reformasi birokrasi Pemkot Mataram.

Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelayanan Perizinan ini, Walikota mengatakan dapat mencegah terjadinya maladmistrasi karena ketidakjelasan regulasi bagi masyarakat yang memerlukan layanan pengurusan perizinan.

Dasar dikeluarkannya Perda ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur, SH., MH juga karena instansi yang menangani pengurusan perizinan ini tercecer di berbagai lembaga. Hal ini menyulitkan masyarakat yang mengurus berbagai jenis perizinan. (ynt)

H. Ahyar Abduh (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Kamis, 24 Maret 2016

NTB Terang Benderang MALAM hari terang benderang di jalan negara, jalan menuju objek vital dan jalan menuju objek pariwisata. Itulah program kedepan yang sudah dan akan dieksekusi terus oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi NTB atas perintah Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Sejak tahun 2015 lalu, telah dipasang sebanyak 1.266 unit lampu, tersebar di beberapa titik di ruas jalan negara di Pulau Lombok.

(Suara NTB/bul) Hasil pantauan media ini, di M. Husni sepanjang jalan negara dari Kota Mataram hingga ujung Lombok Timur, telah dipasang dan berfungsi dengan baik lampu-lampu dimaksud.

Cahaya lampu LED 120 Watt terpasang berjejer menerangi ruas jalan negara di malam hari, dengan diameter pencahayaan di atas 10 meter. Meski cukup terang, tetaplah terlihat sejuk. Menurut Kepala Distamben Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si di ruang kerjanya, Rabu (23/3), sebanyak 1.266 yang terpasang tersebar di jalan negara di Kota Mataram 270 titik, Lombok Barat 133 titik, Lombok Tengah 264 titik, Lombok Timur 599 titik.

Lampu yang dipasang, ada yang komplit dipasang dengan tiang (tiang lengan ganda dan tiang lengan tunggal), ada juga yang dicantolkan di tiang milik PLN. Dari Rp 10 miliar PAGUnya, berdasarkan hasil tender, anggaran yang dikeluarkan melalui APBD sebesar Rp 8 miliar, sedang Rp 2 miliar kembali ke kas daerah.

“Tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat pengguna jalan. Tentu untuk menekan tindakan kriminalitas di jalan, sekaligus melengkapi kesiapan NTB menyambut wisatawan dan MTQ nasional pada pertengahan tahun,” demikian kepala dinas.

Lampu dan tiang listrik yang dipasang ini standar jarak minimalnya 50 meter tiap lampu. Titik pemasangannya berdasarkan kesepakan resmi yang ditandatangani oleh Bupati/ Walikota. Termasuk kesiapan pemerintah kabupaten/kota untuk membayar rutin setelah enam bulan pembayaran PJU ditanggung oleh pemerintah provinsi.

“Enam bulan setelah pemasangan dan masa pemeliharaan. Akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk diambil tanggung jawabnya. Dan sudah disepakati oleh Bupati/Walikota secara resmi,” kata M. Husni menambahkan.

Lampu-lampu yang dipasang ini, lanjut kepala dinas, telah diperhitungkan juga dari sisi energi listrik yang digunakan. Sebelum pemasangan, pihak PLN juga diundang untuk memastikan kesiapan dayanya. Dan itupun sudah tak ada masalah.

Telah tuntas sebanyak 1.266 unit, selanjutnya akan dipasang kembali sebanyak 633 unit untuk tahun ini, ditempatkan di Lombok Barat sebanyak 369 titik, Lombok Tengah 264 titik. Diutamakan jalan-jalan utama yang menjadi akses menuju tempat-tempat wisata. Di pulau Sumbawa, M. Husni menyebut, tahun ini telah dialokasikan sebanyak 500 lampu, komplit dengan tiang. Secara bertahap akan dipenuhi fasilitas NTB Terang Benderang. (bul/*)

EKONOMI DAN BISNIS

NTB Diusulkan Jadi Sentra Rumput Laut Nasional Sumbawa (Suara NTB)Rombongan Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan Perikanan dan stakeholders melakukankunjungankerjakesentra perikanan dan budidaya hasil kelautan di Pulau Sumbawa. Salah satu rekomendasinya, memperkuat dukungan menjadikan NTB sebagai sentra pengembangan rumput laut nasional.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi IV, Herman Khaeron, didampingi jajaran Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB. Turut serta Bupati Kabupaten Sumbawa, H.M. Husni Djibril beserta jajaran terkait. Dalam kunjungannya Selasa (22/3), Komisi IV DPR RI memantau langsung kondisi kawasan budidaya perikanan di pulau Bungin, kawasan budidaya rumput laut dan mutiara di Labuan Mapin.

Turut dalam rombongan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Konservasi, Agus Budiman, Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya, Balok Budianto dan Direktur Pengembangan Produk Non Konsumsi, Maman Hermawan. Rombongan berinteraksi dengan pembudidaya dan masyarakat sekitar yang terlibat di dalamnya.

Herman Khaeron menegaskan akan mendukung pengembangan budidaya kelautan perikanan di NTB. Terutama kawasan-kawasan yang dijadikan sentra, budidaya perikanan laut dan rumput laut.

“Pada intinya kami adalah perwakilan rakyat, apa yang menjadi harapan masyarakat

(Suara NTB/bul)

RUMPUT LAUT - Komisi IV DPR RI dan Kementerian KKP serta pejabat terkait meninjau produki rumput laut di Labuan Mapin, Sumbawa, Selasa (22/3). tentu akan kami dukung semampunya,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti menegaskan akan mempertimbangkan kembali dukungan anggaran yang diturunkan ke NTB. Tahun lalu secara menyeluruh NTB menerima Rp 80 miliar yang didistribusikan ke kabupaten/kota. Tahun ini, nilainya Rp 60 miliar.

“Bisa saja ditambah, kami akan godok dulu di internal kami,” demikian Brahmantya.

Dalam diskusi terbuka, Direk-

tur P2HP KKP, Dr. Maman Hermawan menyebut, melaluinya tahun ini NTB mendapat anggaran Rp 26 miliar. Anggaran tersebut bisa saja bertambah, atas rekomendasi Komisi IV DPR RI. NTB merupakan salah satu daerah produsen rumput laut.

Dengan potensinya yang begitu besar, NTB telah diusulkan menjadi sentra pengembangan rumput laut nasional. “Tahun ini kami sedang menyusun roadmap rumput laut nasional dengan Kemenko Perekonomian. NTB masuk menjadi

Telkomsel Rilis Aplikasi LOOPkita Mataram (Suara NTB) Telkomsel menghadirkan aplikasi LOOPkita bagi pelanggan LOOP yang merupakan segmen youth (remaja) agar penggunaan Internet pada smartphone dapat lebih hemat dan efisien. Aplikasi LOOPkita dapat digunakan untuk mengatur aplikasi-aplikasi mana saja di smartphone pelanggan yang boleh mengakses data Internet, menyediakan pilihan paket data yang sangat kompetitif, menghemat penggunaan bat-

erai pada ponsel, mengatur koneksi data roaming pada saat berpergian ke luar negeri serta memantau dan melaporkan penggunaan data untuk setiap aplikasi di smartphone pelanggan.

Vice President Prepaid and Broadband Marketing Telkomsel, Ririn Widaryani mengatakan, brand LOOP yang diposisikan untuk segmen youth memiliki profile yang sangat aktif dalam penggunakan Internet, seperti untuk browsing, streaming dan

Halaman 3

berbagai aplikasi digital yang mengkonsumsi data.

“Untuk itu aplikasi LOOPkita dihadirkan untuk membantu Loopers mengatur pemakaian data di smartphone, sehingga akan mendapatkan pengalaman mobile digital lifestyle terbaik,” katanya melalui rilis kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (23/3).

Ririn juga menambahkan bahwa saat ini minat pelanggan terhadap layanan data atau Internet pada smartphone terus meningkat, termasuk di segmen youth.

Trafik peng(Suara NTB/ist) gunaan layLOOPkita Telkomsel anan data di Telkomsel sendiri naik sekitar 110 membeli paket data LOOPkita yang persen sepanjang tahun 2015. Hal ini memberikan free access untuk tiga appun mendorong Telkomsel untuk ter- likasi favorite sesuai keinginan user, us melakukan edukasi sehingga pel- seperti Facebook, WhatsApp, LINE, anggan dapat lebih cermat lagi dalam Clash of Clan, JOOX, BBM, Instagram, menggunakan smartphone dan layan- Twitter, Path, Snapchat, Candy Crush, an datanya.

Subway Surfer, Line Get Rich, Duel Aplikasi LOOPkita memiliki fitur Otak dan Langitmusik. Selain melaData Saving Mode yang dapat men- lui aplikasi LOOPkita, pelanggan gontrol penggunaan data di smart- LOOP juga bisa membeli paket ini phone pelanggan. Selain itu pelang- melalui *567# dari handphone lalu pigan juga dapat mengetahui total peng- lih menu LOOPkita. gunaan data mobile dan Wi-Fi serta Saat ini aplikasi LOOPkita tersedia mengetahui aplikasi mana saja yang untuk smartphone Android, dimana sebanyak mengkonsumsi data Internet. mua pelanggan Telkomsel dapat menSelain bisa memantau peng- gunduh aplikasi ini di Google Play. Ungunaan kuota Internet tiap aplikasi tuk informasi lebih lanjut mengenai di Handphone, di aplikasi LOOPki- aplikasi LOOPkita, dapat dilihat di ta, khusus pelangan LOOP juga bisa http://tsel.me/loopkita. (bul)

Rabu, 23/03/2016

salah satu kawasan perhatian nasional di bidang rumput laut.

Akhir Maret ini akan keluar Perpres tentang roadmap itu,” ujarnya.

Bicara rumput laut adalah mengacu pada beberapa arah presiden dalam rapat kabinet Maret 2015. Di antaranya mengembangkan bibit jenis unggul, penyebaran industri di kawasan produksi, pengembangan industri, dan mengatur pemasaran secara modern.

NTB menjadi perhatian khusus dan bisa digelontorkan beragam bantuan untuk

produksi bahan baku. Akan tetapi ia meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan Perikanan untuk mengajukan data riil berapa produksi dan kontinuitasnya.

“Kalau sudah riil produksinya, dan bisa kontinyu, kita bisa fasilitasi buatkan pabrik untuk bahan bahan baku setengah jadi. Pabriknya akan kita sesuaikan dengan kemampuan produksi di daerah. Ajukan saja kepada kami laporannya,” demikian Maman. (bul/*)

Jamkrida Ditargetkan Raih Keuntungan Rp 1,4 Miliar Mataram (Suara NTB) PT. Jamkrida NTB Bersaing melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2015. Setelah terbentuknya tiga tahun lalu, untuk pertama kali perusahaan daerah (Perusda) yang bergerak di bidang penjaminan kredit ini untung. Pemegang saham mayoritas (Pemprov) NTB kembali menaikkan target keuntungan menjadi Rp 1,4 miliar.

Target keuntungan yang telah disepakati pada RUPS tahun buku 2015 Rabu (23/3) kemarin di Mataram, harus dikukuhkan pada RUPS tahun depan. Bank NTB oleh pemegang saham mayoritas, diminta konsisten mengawal Perusda yang baru seumur jagung ini.

Gubernur NTB melalui Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM didampingi Direktur Utama PT. Jamkrida, Indra Manthica, Direktur Cerdik Susanto dan Komisaris Utama, Mukhsan Sumardani ditegaskan, RUPS tahun ini menjadi paling menggembirakan karena Jamkrida telah mencatat keuntungan sebesar Rp 500-an juta.

Perusda ini dianggap telah mulai solid. Target Rp 1,4 miliar kedepan, sepenuhnya bisa dicapai, dengan beberapa catatan.

Jamkrida memperluas penjaminannya. Bank NTB sebagai Perusda yang paling besar, diharapkan memberikan ruang 50 persen minimal kredit yang disalurkan (saat ini hanya 10 persen), harus dijaminkan oleh Jamkrida. Tidak lagi lembaga-lembaga penjaminan kredit lainnya yang mendominasi di BPD NTB dimaksud.

Selama tiga tahun terakhir ini, Jamkrida telah merugi sebesar Rp 3 miliar lebih, klaim paling besar dari penjaminan kredit yang dari Bank NTB. Oleh karenanya, paket 3 In 1 (Bank NTB, BPR dan Jamkrida) NTB harus sejalan.

PT. Jamkrida, lanjut Manggaukang Raba, harus disuntik terus melalui penyertaan modal. Dari Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu diharapkan secepatnya memasukkan penyertaan modal yang masingmasing Rp 1 miliar ke Jamkrida.

“Karena ini Jamkridanya sudah untung, gubernur akan bersurat kepada kabupaten yang penyertaan modalnya belum masuk. Tahun 2018, target saya semua Perusda selain DMB, sudah menyetorkan Rp 100 miliar keuntungan, ini hadiah dari gubernur untuk rakyat. Saat ini akumulasi keuntungan baru Rp 60 miliar,” demikian Dr. Manggaukang.

Pemegang saham mayoritas juga akan mendorong sepenuhnya kredit yang disalurkan oleh PT. Bank BPR NTB yang baru terbentuk, dijaminkan oleh PT. Jamkrida.

Sementara Muhsan Sumardani mengatakan, target keuntungan yang ditetapkan oleh pemegang saham berat. Tapi memang harus demikian jika ingin maju. Dukungan yang diberikan pemegang saham adalah angin segar.

Indra Manthica mengatakan, beberapa rencana pengembangan bisnis penjaminan yang disasar, penjaminan kontan bank garansi, kepabeanan, cukai, distribusi pupuk, lelang komoditi agro dan penjaminan SP2D. Rencana bisnisnya ini bahkan disebut telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (bul)

H. Manggaukang Raba

KEGIATAN operasi simpatik selama dua pekan sejauh ini belum memberikan dampak besar bagi upaya penyadaran masyarakat untuk taat berlalu lintas. Angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Lotim masih tinggi.

Menurut Kasatlantas Polres Lotim, AKP Bayu Panduwinoto, operasi simpatik sepanjang tahun perlu dilakukan di Lotim, setelah itu baru bisa meningkatkan kesadaran. ‘’Data hasil operasi simpatik yang berakhir Senin (21/3) jumlah tilang 161 kasus kasus, 23 kasus laka lantas dan empat kasus di antaranya meninggal dunia. Jumlah teguran 1.659 dan total kerugian material mencapai Rp 34,43 juta,’’ ungkapnya di Mapolres Lotim, Rabu (23/3.

Dibandingkan tahun sebelumnya, tergambar tidak ada perubahan signifikan. Tilang tahun 2015 lalu sebanyak 214 kasus dan 1.508 teguran dengan jumlah kerugian materil sebanyak Rp 20.900 juta.

Menurutnya, kasus laka lantas yang terjadi yang menyebabkan meninggal, rata-rata karena tidak mengggunakan helm.

Terakhir terjadi di kawasan Apitaik Kecamatan Pringgabaya. Akibat laka lantas di dekat Pasar Apitaik ini, korban terseret oleh pengendara sepeda motor yang sedang bonceng tiga. Korban mengalami luka parah hingga nyawanya tidak bisa tertolong. (rus) (Suara NTB/rus)

4.933 Jenis Usaha Belum Kantongi TDUP Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 4.933 item usaha yang dijalankan para pengusaha di Lombok Utara, hingga kini belum mengantongi Tanda Daftar Usaha Perusahaan (TDUP). Sementara sebagian kecil lainnya, yakni 1.169 dinyatakan sudah memiliki TDUP. Bagi mereka yang belum, diminta untuk segera mengurus TDUP agar tidak mendapat sanksi dari pemerintah daerah.

Kepala Dinas Pariwisata KLU, H. Muhadi, SH, dalam sosialisasi TDUP di Penyambuan Beach Kamis (23/3), mengungkapkan akumulasi 4.933 usaha belum berizin tersebut berasal dari 12 jenis usaha, antara lain, hotel bintang (melati dan homestay), restoran, kafe dan rumah makan (1 item), bar, kolam renang, diving, spa salon dan fashion, play station dan olahraga, travel agent, live music dan convention, wisata tirta, money changer dan art shop. Dengan kata lain, dari total TDUP yang seharusnya dipegang oleh pengusaha, hanya 29 persen yang mengantongi dan 71 persennya belum mengantongi.

“Bahkan, berdasarkan hasil inspeksi yang kami lakukan ditemukan adanya perubahan usaha dari pengajuan TDUP awal. Ada juga yang mengajukan, begitu keluar izin, justru inloknya (lokasi usahanya) berbeda sesuai TDUP yang diperoleh. Seharusnya hal seperti ini dilaporkan,” ungkap Muhadi.

Kadispar mengingat bahwa selama ini, pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi TDUP restoran di pinggir pantai khususnya di 3 Gili. Namun kenyataannya, sebagian besar restoran di 3 Gili justru dibangun secara massif dan ilegal di kawasan yang menjadi hak publik.

“Dari jumlah hotel yang ada sekitar 500 hotel, masa iya hanya 3 hotel yang sudah memiliki status hotel berbintang, antara lain, Oberoi, Living Asia dan Jeeva Klui. Termasuk Lombok Lodge itu, hotel Melati bukan, hotel berbintang juga bukan, padahal di sana tarif per malamnya mahal. Hal seperti ini tolong diperhatikan, karena dampaknya ke depan terhadap pajak,” sebutnya, Rendahnya TDUP ini tidak dibantah oleh Kasi Klarifikasi Perizinan, pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Erwin Saputra, SE. MM. Namun usai mendapat pertanyaan peserta, Erwin menyimpulkan, perlunya koordinasi lebih lanjut dengan Tim Pertimbangan Perizinan agar pelayanan perizinan kembali digenjot dan dipermudah. Ia juga mengajak, agar para pengusaha segera mengajukan izin ke KPPT agar pengusaha mengetahui SOP pelayanan perizinan. Dalam hal ini, KPPT telah merasionalisasi periode penerbitan izin dari 14 hari kerja menjadi 4 sampai 5 hari kerja.

“Tentu dalam proses penerbitan izin, yang paling kita lihat adalah kajian dari Bagian Hukum dan Bappeda. Melihat potensi PAD tetapi belum adanya Perda RDTR, maka disanalah diperlukan diskresi (kebijakan) dari kepala daerah,” ujar Erwin.

Terpisah, General Manager Lombok Lodge, I Wayan Mansur, menyikapi status hotel kaitannya dengan TDUP hotel mengatakan telah memiliki izin yang dimaksud Dispar KLU. Lombok Lodge ia akui memang bukan hotel melati ataupun hotel berbintang, melainkan Boutique Hotel yang sudah mengantongi TDUP. “Boutique Hotel itu jumlah kamarnya sedikit tetapi dengan klasifikasi internasional. Boleh dicek, selama ini Lombok Lodge barangkali masuk sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar untuk KLU, karena kita tidak berani main-main,” ungkap Mansur.

Agar dipahami kata dia, bahwa kriteria hotel berbintang sudah jelas diatur. Antara lain dari jumlah kamar, fasilitas, luas lahan parkir, dan lebih penting pengajuan oleh manajemen dalam menaikkan rating hotel. Namun bagi Lombok Lodge, rating tidak dinaikkan melalui jumlah bintang melainkan kualitas pelayanan.

“Kalau boleh terus terang, Lombok Lodge dilarang melakukan manipulasi. Konsekuensi yang paling ditakutkan, tidak hanya dicabut dari link (promosi internasional) tetapi juga dipublikasikan sebagai hotel paling bohong di dunia. Terakhir, media CNBC Amerika, datang sendiri dan memberitakan Lombok Lodge sebagai salah satu hotel terbaik di dunia, padahal kami tidak minta,” pungkas Mansur. (ari)

Halaman 4 (Suara NTB/bul)

Harus Terus Dilanjutkan

SUARA PULAU LOMBOK KAPAL CEPAT Kedatangan banyak kapal cepat ke tiga Gili memberikan keuntungan bagi daerah. Di satu sisi, banyak isu yang beredar di lapangan, jika kapal cepat yang menuju tiga Gili banyak yang harus membayar atau dipalak di tengah laut. Namun, hal ini dibantah pihak KKB.

Tanjung (Suara NTB) Manajemen Koperasi Karya Bahari (KKB) Bangsal Pemenang, membantah adanya tudingan miring terkait insiden pemalakan wisatawan di tengah laut yang dilakukan pengelola public boat. Bilamana hal itu terjadi, tentu KKB atau asosiasi lain akan mendapat laporan dan akan menindaktegas pelakunya.

“Isu adanya pemalakan di tengah laut tidak ada. Selama di koperasi tidak ada anggota koperasi yang berani karena itu mempengaruhi image pariwisata di mata internasional,” bantah Ketua KKB, Sa-

barudin, Rabu (23/3).

Pria yang akrab disapa Udin ini juga menegaskan, anggota KKB yang saat ini mengelola 52 armada tidak akan berani cobacoba membuat aksi kriminal di tengah laut. Sebab, penumpang akan dengan mudah melaporkannya ke koperasi, penumpang lain, ataupun ke aparat baik polisi dan syahbandar yang ada di Bangsal Pemenang.

Tidak adanya rumor hingga laporan nyata dari korban, membuatnya yakin isu tersebut tidak benar.

Udin mengakui, isu tersebut justru beredar di level provinsi. Sayangnya di KLU

sendiri, situasinya justru aman, tenang, dan nyaman sebagaimana aktivitas wisata yang berlangsung kondusif.

“Memang ada laporan, tapi itu menyangkut adanya fast boat carteran yang menaikkan penumpang lagi. Tetapi peristiwa inipun terjadi sebelum KLU berdiri,” klaimnya.

KKB juga menepis adanya rumor yang menyebutkan 6 orang penumpang dari Bandung yang mengalami insiden. Di mana disebutkan, ke-6 penumpang tersebut terombang ambing di tengah laut dalam perjalanan Bangsal - Trawangan.

Hingga dicuatkan, ke 6 penum-

pang yang tidak bisa berenang itu menumpahkan bensin di tengah laut dan memanfaatkan jeriken untuk berenang menyelamatkan diri.

“Umpama itu terjadi, yang pasti itu bukan terjadi pada Karya Bahari. Dengan boat lain, ada istilah gengsi-gengsian antar operator boat. Insiden itu akan jadi bahan olokolokan. Tapi memang, banyak yang mengkambinghitamkan Karya Bahari padahal bukan,” sebut Udin.

Alasan alamiah juga dapat membantah rumor penumpang telantar, klaim Udin.

Bahwa membuang bensin ke

laut dan menggunakan jerkgen untuk berenang, cukup membahayakan bagi penumpang bersangkutan. Anggota badan yang terkena bensin di tengah laut mengakibatkan badan penumpang bersangkutan panas seperti terbakat.

Sebagaimana diketahui, KKB memiliki 52 armada, dengan rute operasional masingmasing 25 boat ke Gili Air, 10 Boat ke Gili Meno dan 17 Boat ke Gili Trawangan. Masingmasing boat dengan rute berbeda tidak saling caplok penumpang, melainkan saling berkoordinasi dengan manajemen koperasi yang membidangi. (ari)

Tiket Masuk Kawasan Wisata di KLU Diduga Banyak Palsu Tanjung (Suara NTB) Tiket masuk kunjungan ke objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang diduga palsu mulai beredar. Sekilas, tiket memang mirip aslinya yang dicetak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (DPPKAD) KLU. Namun setelah diteliti secara seksama, ternyata banyak perbedaan yang bisa mengarahkan tiket tersebut tidak asli alias palsu.

Menurut Kabid Pendapatan pada DPPKAD KLU Vidi Ekakusuma, tiket yang ditemukan aspal (asli tapi palsu) misalnya, tiket masuk rekreasi pantai, untuk pengunjung lokal dengan tarif sebesar Rp 2.000,. Dilihat dari spesifikasinya, perbedaan dengan tiket asli antara lain, warna cetak buram dengan background view yang sama. Komposisi warna tiket asli lebih cerah, sedangkan tiket aspal gelap dan pucat. Jenis kertas tiket palsu juga lebih tipis dibandingkan tiket asli.

Tidak hanya itu, ukuran tiket asli memiliki lebar 7,5 cm dan panjang 14 cm, sementara

tiket palsu dengan komposisi lebar dan panjang 6,5 cm berbanding 14 cm. Nomor seri tiket asli dicetak 6 digit dengan angka depan 0 (nol), sedangkan tiket aspal memiliki 5 digit.

Antara tiket asli dan paslu juga dibedakan oleh tanda cetak porporasi (cetak bolong) yang tidak dimiliki oleh tiket asli.

Beralih ke jenis font tulisan baik pada kop maupun tulisan pendukung lain pada karcis, terdapat perbedaan. Tiket aspal menggunakan font dengan huruf sedikit lebih besar dan jenis tulisan berbeda, termasuk pada nomor seri.

Terakhir, detail tulisan ket-

(Suara NTB/ari)

DIDUGA PALSU - Kabid Pendapatan pada DPPKAD KLU Vidi Ekakusuma menunjukkan tiket masuk objek wisata yang diduga palsu di ruang kerjanya, Rabu (23/3). erangan yang menyebut acuan Perda dan Perbup pada karcis, terdapat perbedaan. Jika di karcis asli, terdapat garis miring yang memisahkan Perda dan Perbup, sebaliknya di karcis

aspal, tidak ada garis miring.

“Sebelum dicetak Dispenda, memang Dinas Pariwisata yang mencetak, tetapi kop Dinasnya Dinas Pariwisata. Di karcis ini, justru menggunakan

format baru sesuai cetakan Dispenda, tetapi dengan beberapa perbedaan tadi,” ungkapnya, Rabu (23/3).

Vidi memastikan tiket tersebut dicetak sesuai dengan versi baru, sebagaimana desain Dispenda. Hanya saja, oknum rupanya tidak jeli melihat komposisi keaslian karcis asli. Khususnya pada komposisi penggunaan warna yang menimbulkan perbedaan kontras antara asli dan palsu.

Menyikapi karcis temuan awak media ini, dirinya belum berani mengambil kesimpulan apakah memang benar palsu atau tidak. Setidaknya, untuk mengetahui kebenaran kepalsuan tiket perlu memperoleh pertimbangan dan kesimpulan dari Tim Pengamanan PAD. “Saya tidak bisa mengambil keputusan, yang jelas informasi ini akan kita sampaikan ke pimpinan. Petunjuk lebih lanjut menunggu arahan Pak Kadis,” demikian Vidi. (ari)

Hasil Evaluasi Jadi Pertimbangan Dua Tersangka Kasus Gili Kondo Ajukan Pensiun Dini Bupati Lakukan Mutasi Selong (Suara NTB) – Kepala Bidang Pengembangan pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lombok Timur (Lotim), Ahmad Sazali, menegaskan, evaluasi kinerja yang dilaksanakan sejak tanggal 22 sampai 24 Maret 2016 akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan dalam melakukan mutasi.

Untuk itu diharapkan pada semua pejabat setingkat eselon II yang mengikuti tes harus benar-benar serius dalam mengikuti assessment.

“Hari pertama psikotes, hari kedua diskusi terpadu dan terarah yang dimulai dari pukul 09.00 Wita sampai 16.00 Wita. Untuk tes hari kedua akan dibagi menjadi dua kelompok, dan nanti untuk tes

ketiga akan dilakukan tes wawancara perseorangan,” terangnya pada Suara NTB, Rabu (23/3).

Ia menambahkan, evaluasi kinerja terhadap kepala daerah setingkat eselon II ini merupakan yang pertama kali digelar oleh Pemkab Lotim. Sementara, untuk sebelumnya hanya sebatas pengisian kepala SKPD yang lowong, seperti pengisian Kepala Dinas Kesehatan (Dikes), Kepala Bappeda dan lainnya dengan sistem pembentukan Panitia Seleksi (Pansel).

Selain itu, pihaknya yakin, jika pada tes evaluasi kinerja atau assessment ini pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II diyakini tidak ada yang bolos. Itu terlihat dari sejak hari pertama dilaksana-

kan tes di BKD, para kepala SKPD setingkat eselon II sangat antusias. “Pastinya tidak ada yang bolos, karena ini sangat penting untuk mengukur kinerja kepala SKPD itu,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan evaluasi ini, tim assessor yang ditugaskan dari Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) BKD dan Diklat Provinsi NTB akan melihat manajerial dari kepala SKPD itu, termasuk bidang keahliannya setelah nantinya dilakukan tes. Pasalnya, hasil tes ini dua minggu setelah pelaksanaan akan diserahkan langsung tim assessor ke Bupati Lotim. “Kalau sudah diserahkan ke bupati, selanjutnya sepenuhnya kewenangan itu ada di tangan bupati,” tegasnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Dua tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan tambatan perahu Gili Kondo, HSW dan MS kabarnya sudah mengajukan pensiun dini. Proses pengusulan pensiun Camat Selong dan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim ini sedang diproses Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim.

Kepala BKD Lotim, H. Najamudin ditemui di kantornya, Rabu (23/3), menjelaskan, HSW dan MS dinilai sudah memenuhi syarat mengajukan pensiun dini, karena sudah memenuhi batas usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. ‘’Siapapun yang mengajukan pensiun siap diproses,’’ ujarnya.

Soal proses hukum yang sedang dijalani kedua tersangka, kata Najamudin diserahkan sepenuhnya terhadap aparat hukum. Ketentuan pensiun mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2015 mensyaratkan diperbolehkannya mengajukan pensiun.

Alasan pensiun bisa juga karena sakit. Hal ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan dokter. Termasuk yang kecelakaan saat kerja dan meninggal langsung dapat diberikan pensiun.

Terhadap para pensiunan ini diakui akan diberikan pesangon. Bagi yang kecelakaan disebut ada jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKm). Hal ini diberikan sebagai bentuk perlindungan di luar pesangon.

Ditambahkan, mengacu pada Undang-undang Nomor 5 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi yang terkena kasus tindak pidana korupsi (Tipikor)

(Suara NTB/rus)

SUARA NTB Kamis, 24 Maret 2016

memang bisa terancam diberhentikan secara tidak hormat untuk bisa melaksanakan ketentuan tersebut pasca vonis.

Prinsip bagi BKD juga mengacu pada asas praduga tak bersalah. Putusan pemberhentian secara tidak terhormat itu berlaku pasca putusan hukum inkrah. Diketahui proses pengusulan pensiun ini dikeluarkan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Diketahui, sejumlah PNS di Lotim yang tersangkut masalah hukum banyak yang mengajukan pensiun dini. Antara lain, tersangka kasus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, HL, tersangka kasus Alkes, US. HL dituturkan Lukman saat ini sedang menunggu proses di pusat. Sedangkan US sudah lama keluar sebelum putusan hukum inkrah di pengadilan Tipikor Mataram.

Bicara soal adanya PNS yang tersangkut kasus korupsi diakui Najamudin suatu hal yang dilematis. Karenanya perlu kehati-hatian. Dilematisnya PNS, di satu sisi dituntut berinovasi.

Akan tetapi inovasi yang dilakukan PNS sering berujung ke tindakan melanggar hukum. (rus)

SUARA NTB Kamis, 24 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Loteng Direkomendasikan Jadi Pusat Studi LPSE Se-Indonesia LEMBAGA Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat merekomendasikan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sebagai pusat studi bagi pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) di Indonesia. Pasalnya, LPSE Loteng dinilai sudah mampu memenuhi standar LPSE secara nasional.

Hal itu terungkap dalam kunjungan Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE LKPP Dr. Hermawan, di ruang LPSE Loteng, Rabu (22/3). Kunjungan pejabat LKPP pusat tersebut merupakan bagian dari proses standarisasi LPSE Loteng secara nasional. Sekaligus untuk melihat langsung kondisi LPSE Loteng dalam rangka pemenuhan syarat 17 Standarisasi Nasional yang ada saat ini. Di mana LPSE Loteng

sebelumnya baru memenuhi 11 standar Layanan ada.

“Selain melihat dari dekat, sekaligus melakukan penilaian, apakah LPSE Loteng layak memenuhi 17 standar yang telah ditetapkan oleh LKPP atau tidak. Sekaligus pembinaan ke daerah. Supaya bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan standarisasi secara nasional,” ujarnya.

Dari hasil penilaian secara faktual, LKPP Pusat menyatakan LPSE Loteng telah mampu memenuhi 17 standar yang telah ditetapkan oleh LKPP. Dengan capaian tersebut, ke depan LPSE Loteng bisa terus meningkatkan pelayanannya di bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik guna mengejar pemenuhan standar ISO. Meski sudah mampu memenuhi standarisasi pelayan-

Batasi Pasar Modern PEMKAB Lombok Barat (Lobar) bakal membuka peluang bagi pasar modern untuk beroperasi di Lobar, namun Pemda bakal membatasi jumlah swalayan di daerah lantaran khawatir keberadaannya bakal mengancam usaha kecil dan menengah (UMKM). Pemda juga mengatur agar lokasi pembangunan pasar modern di jalur tertentu, seperti jalur utama dan jalur wisata.

“Kami membuka peluang pasar modern beroperasi di Lo(Suara NTB/her) bar, tapi kami mesti mengatur dan H. Joko Wiratno membatasi karena khawatir akan mengancam usaha kecil (UMKM, red) yang diusahakan masyarakat bawah,“ ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar, Joko Wiratno kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (23/3).

Pihaknya tidak ingin keberadaan pasar swalayan ini jangan sampai menggurita di jalur hingga dusun dan desa, sebab tentu akan berimbas terhadap usaha kecil masyarakat. Karena itu, di samping perlu ditata dan diatur di jalur utama pihaknya juga menata jumlah unit pasar sawalayan.

Pemda telah menyepakati jumlah tertentu pasar modern sebanyak 35 unit, termasuk toko lokal. Ia mengaku, kerap kali terkait pemberian izin toko modern juga benturan, lantaran pengusaha sering kali membebaskan lahan baru mengurus izin. Sementar pemda merekomendasikan di lokasi lain. Namun dalam hal penertiban zizn ini, pihaknya membantah melanggar aturan yang ada seperti RTRW. Menurutnya, pemda tentu menyesuaikan dengan aturan jika ada yang kurang sesuai. Untuk menghidupkan usaha kecil masyarakat, pemda telah menekankan kepada toko modern agar bermitra dengan UMKM yang ada di daerah setempat.

“Mereka diwajibkan membantu UKM yang ada di masing-masing daerah untuk memasarkan produknya,” imbuhnya.

Hal ini, katanya, bentuk pembinaan kepada usaha kecil dengan membeli produk usaha kecil dengan harga khusus supaya mereka bisa mendapatkan untung. Toko modern ditekankan tidak boleh menjadikan usaha kecil sebagai saingan, namun diajak bermitra. Hal ini untuk mengantisipasi agar jangan sampai warga menjadi penonton, karena bangkrut bersaing dengan pasar modern. (her)

Urus Dokumen, Masyarakat Loteng Diminta Hindari Percaloan Praya (Suara NTB) Aksi percaloan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan di Kabupaten LomboK Tengah (Loteng) sejauh ini disinyalir masih ada. Akibatnya, tidak jarang masyarakat harus mengeluarkan biaya besar untuk sekadar memperoleh dokumen kependudukan yang diinginkan. Padahal Pemkab Loteng sudah mengeluarkan kebijakan, pembebasan seluruh biaya pembuatan dokumen kependudukan.

“Kebijakan pemerintah daerah sudah jelas, bahwa mengurus dokumen kependudukan, apakah itu KTP, kartu keluarga hingga akta kelahiran bebas biaya alias gratis,” tegas Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., Rabu (23/3).

Untuk itu, masyarakat di daerah ini diminta supaya menghindari praktik percaloan maupun menggunakan jasa calo dalam mengurus seluruh dokumen kependudukan. Supaya masyarakat terhindar dari keharusan mengeluarkan biaya besar.

Terlebih terhitung mulai tanggal 28 Maret mendatang, Pemkab Loteng dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disducapil) sudah mulai melayani pengurusan dan pembuatan dokumen kependudukan langsung di kecamatan. Sehingga tentunya masyarakat akan lebih mudah lagi mengurus semua dokumen kependudukan yang belum dimiliki.

Pelayanan pengurusan dan pembuatan dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran langsung di kecamatan itu sendiri merupakan salah satu program yang masuk dalam program 100 hari kerja Bupati – Wabup Loteng, H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri, SIP. Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di daerah ini.

Ia menjelaskan, selama program ada beberapa kemudahan yang diperoleh masyarakat. Selain kedekatan pelayanan, untuk beberapa persyaratan wajib masyarakat bisa mengganti dengan persyaratan lain. Misalnya, bagi yang mengurus akta kelahiran di sana diharuskan melampirkan akta nikah. Tapi masyarakat cukup melampirkan surat pernyataan menikah saja. “Surat pernyataan tersebut sebagai ganti dari akta nikah.

Bagi mereka yang para orang tuanya belum memiliki akta nikah,” tambahnya.

Untuk proses pelayanannya masing-masing kecamatan akan dilayani selama 3 hari. Dimulai dari Kecamatan Pujut dan berakhir di Kecamatan Batukliang Utara. (kir)

an pengadaan secara elektronik tingkat nasional, tambah Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si, LPSE Loteng tetap dituntut untuk terus melakukan pembenahan. Mengingat masih ada beberapa kewajiban sesuai dengan peraturan Kepala LKPP Nomor 9 tahun 2015 tentang Peningkatan Pelayanan Elektronik yang harus dipenuhi.

Terkait peningkatan kapasitas, keamanan informasi dan layanan pengadaan secara elektronik.

Nursiah mengatakan, setelah di-launching oleh Prof. Himawan Adinegoro, Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi bersama Wabup Loteng pada Bulan Juni 2011 lalu, LPSE Loteng telah banyak mengalami kemajuan hingga saat ini. Selama rentan waktu tersebut, sejumlah penghargaan tingkat

nasional juga berhasil diraih.

Di antaranya award khusus untuk LPSE Loteng, yakni eProcurement Award 2013 untuk kategori Inovasi LPSE dan National e-Procurement Award 2015 untuk kategori yang sama. Pemkab Loteng pada tahun 2014 juga telah mendapatkan National Procurement Award 2014 untuk kategori Akselerasi Penerapan e-Procurement. “Jadi prestasi LPSE Loteng tingkat nasional cukup banyak,” tutur Nursiah.

Namun prestasi itu semua, tegas Ketua LPSE Loteng ini, tidak lantas membuat pihaknya berpuas diri. Pembenahan dan perbaikan terus dilakukan. Dengan harapkan LPSE Loteng bisa menjadi rujukan LPSE secara nasional.

Tidak kalah penting, pelayanan yang diberikan juga lebih maksimal. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

KUNJUNGAN - Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., (tengah) menerima kunjungan Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE LKPP Pusat Dr. Hermawan, di ruang LPSE Loteng, Rabu (22/3).

Koperasi Belum Optimalkan Entaskan Kemiskinan Giri Menang (Suara NTB) Jumlah koperasi di Lombok Barat (Lobar) mencapai 495 unit dengan jumlah anggota baru 9 persen atau sekitar 59-60 ribu orang. Jumlah anggota ini belum mencapai target yang diinginkan, sebab yang ditargetkan anggota koperasi 25 persen dari jumlah penduduk di Lobar. Sedikitnya jumlah anggota ini menyebabkan koperasi belum optimal mengentaskan kemiskinan di Lobar. ‘’Keberadaan koperasi ini juga diharapkan mampu mempersempit ruang gerak praktik rentenir yang banyak menjerat warga di bawah. Praktik ini merugikan masyarakat, sebab memberlakukan bunga tinggi,’’ ujar Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid saat membuka Cerdas Cermat Koperasi serangka-

ian HUT Lobar ke 58 di Aula Kantor Bupati, Rabu (23/3).

Plt Bupati meminta semua pihak khususnya SKPD aktif menggerakkan dan mengembangkan koperasi di masyarakat. “Adanya koperasi ini mempersempit ruang gerak rentenir yang banyak menjerat masyarakat, karena itu ko-

perasi harus dikembangkan,” ujarnya.

Ia menekankan kepada SKPD agar aktif mengembangkan koperasi. Sebab sejauh ini masyarakat banyak yang terjerat praktik rentenir. Menurutnya, rentenir ini biasanya menggunakan modus mempermudah masyarakat mengakses bantu-

an modal. Namun pada akhirnya warga dirugikan, karena bunganya sangat tinggi. Hal ini, jelasnya, merugikan perekonomian masyarakat, Sebab untung yang diperoleh sedikit namun ditagih. Praktik ini, jelasnya, menurut agama tidak dibenarkan sebab di agama, riba itu tidak dibenarkan.

Ia mengajak semua pihak agar meningkatkan semangat perkoperasian. Ia meminta semua aktivis koperasi agar lebih giat lagi mengembangkan koperasi ke seluruh lini masyarakat. Sehingga usaha masyarakat semakin ber-

kembang, dengan sendirinya daya penghasilan meningkat diikuti daya beli masyarakat juga akan meningkat.

Sementara itu, Kadis Koperasi Dan UMKM Lobar, Joko Wiratno menyatakan, jumlah koperasi di Lobar sebanyak 495 unit dari jumlah ini memiliki anggota hanya 9 persen atau sekitar 59 ribu orang.

Jumlah ini, menurutnya, rendah dibandingkan jumlah penduduk di Lobar mencapai 700 ribu jiwa. “Seharusnya sesuai target jumlah anggota koperasi 25 persen, tapi ini masih rendah,” katanya. (her)

Dewan Loteng Dorong NJOP Tanah Disesuaikan Praya (Suara NTB) Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terutama tanah yang dipergunakan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dinilai kalangan DPRD setempat sudah kadaluwarsa, sehingga perlu dilakukan up grade (penyesuaian kembali) besaran NJOP sesuai dengan kondisi daerah dan ekonomi saat ini.

“Kita punya standar besaran NJOP sudah kadaluwarsa. Sehingga perlu dilakukan up grade.

Supaya bisa sesuai dengan kondisi kekinian,” ujar Wakil Ketua DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, Rabu (23/3).

Menurutnya, ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dengan melakukan up grade besaran NJOP. Salah satunya, bisa mendorong peningkatan pemasukan bagi daerah. Mengingat dengan besaran NJOP yang ada sekarang ini, pendapatan yang masuk dari transaksi jual beli tanah di daerah ini tidak akan

banyak berubah, karena besaran NJOP yang ada itu-itu saja.

Sementara target pemasukan daerah khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun meningkat. “Dengan menyesuaikan besaran NJOP, maka itu bisa menjadi salah satu pendorong peningkatan PAD. Karena besaran NJOP yang berlaku sekarang ini terlalu kecil. Tidak sesuai dengan kondisi saat ini,” tambahnya.

Di mana harga tanah di Loteng sudah begitu tinggi. Bahkan di beberapa wilayah, harga tanahnya bisa melejit hingga beberapa kali lipat. “Idealnya, perubahan harga objek pajak misalkan tanah, diikuti pula dengan penyesuaian NJOP-nya,” tegas Ketua DPC Partai Demokrat Loteng ini.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng, H.L. Karyawan, mengatakan kalau pihaknya memang ada rencana untuk melakukan penyesuaian NJOP. Namun un-

tuk mewujudkan rencana tersebut harus didukung dengan regulasi tersendiri. Hal itulah yang saat ini tengah digarap oleh Dispenda Loteng.

Diakuinya, penyesuaian NJOP khusus tanah memang bisa menjadi salah satu pendorong peningkatan PAD. Mengingat, aktivitas jual beli tanah di daerah ini cukup tinggi, sehingga kalau itu bisa dimaksimalkan, maka pemasukan dari PAD bisa meningkat dari yang ada sekarang ini.

Memang PAD dari pajak transaksi jual beli tanah bisa digenjot tanpa melakukan penyesuaian NJOP. Persoalannya kemudian, masyarakat terkesan sering menutup-nutupi nilai transaksi jual beli tanah.

Di mana nilai transaksi jual beli tanah sesungguhnya besar. Namun dilaporkan kecil, sehingga pajak yang diperoleh dari proses transaksi jual beli tanah tersebut juga kecil. (kir)

Cawabup, Golkar Lobar Godok Tiga Nama Giri Menang (Suara NTB) DPD II Golkar Lombok Barat (Lobar) bakal menggodok tiga nama sebagai calon wakil bupati (cawabup) mendampingi H. Fauzan Khalid setelah nanti dilantik sebagai bupati definitif. Tiga nama dimaksud masing-masing Hj. Sumiatun, L. Hermayadi dan L. Azril Sopanhadi. Ketiga nama ini akan dibahas setelah bupati definitif ditetapkan.

“Ada tiga nama yang akan digodok di Golkar sebagai calon wabup. Kalau Farin (Naufar Farinduan) tidak masuk,” kata Ketua DPD II Golkar Lobar, Hj. Sumiatun, Rabu (23/3).

Diakuinya, selama ini Golkar belum membahas figur cawabup, sebab masih menunggu pelantikan bupati. Setelah pelantikan barulah DPD akan menggelar rapat dengan pengurus harian untuk menentukan langkah.

Adanya beredar kabar, jika L. Azril Sopanhadi ditetapkan sebagai cawabup diusung Golkar merupakan isu yang tidak benar. Sebab hal itu bukan keluar dari dirinya selaku Ketua DPD. Golkar akan menggodok tiga nama yang sudah dis-

(Suara NTB/her)

Hj. Sumiatun ebutkan, di luar nama Nauvar seperti yang beredar selama ini.

Ditanya alasan Nauvar tidak masuk dalam pembahasan, Ketua DPRD Lobar ini, mengaku belum bisa mengungkapkannya.

Ia akan mengungkap pada saatnya nanti. Namun, Nauvar kemungkinan akan maju, karena diusung oleh parpol pengusung lain seperti PAN dan Hanura.

Dalam hal pengodokan cawabup, jelasnya, pihaknya akan berkomunikasi dengan DPD I Golkar NTB. Menurutnya, sia-

pa yang akan diusung tidak mesti ketua DPD sebab siapa yang nantinya diberi mandat oleh parpol. Selain itu, melihat perkembangan konstelasi politik.

Terkait dirinya maju terganjal restu suami, ia belum bisa menjawab. Sebab hal ini mesti dibahas bersama. Terkait waktu pembahasan di internal Golkar, pihaknya memastikan setelah pelantikan bupati. Kemungkinan pembahasan bisa dilakukan pada bulan April, sebab Plt Bupati Lobar meminta agar pembahasan masalah wabup dilakukan setelah HUT Lobar tanggal 17 April mendatang. “Cawabup akan dibahas setelah HUT Lobar,” imbuhnya.

Jika parpol pengusung lain mengusung calon lain ,maka Golkar akan siap bertarung.

Golkar, katanya, akan berkoalisi dengan parpol non pengusung lainnya dan terus melakukan komunikasi. Menanggapi adanya parpol non pengusung membentuk koalisi, menurutnya sahsah saja. ‘’Yang jelas, Golkar akan menjalin komunikasi dengan semua parpol,’’ ujar politisi asal Sekotong ini. (her)

(Suara NTB/her)

BERKUNJUNG - Anggota DPD RI, Hj. Robiatul Adawiyah bersama Sekda dan Asisten I Setda Lobar saat berkunjung ke Kantor Bupati Lobar, Rabu (23/3).

Pelimpahan ASN ke Provinsi, Kabupaten Masih Gamang Giri Menang (Suara NTB) Dampak berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membuat pemerintah kabupaten/ kota gamang. Pasalnya UU ini belum memiliki PP dan juklak-juknisnya sebagai petunjuk pelaksanaan di bawah.

Pemda Lobar gamang lantaran banyak kewenangan dilimpahkan ke provinsi.

Sekda Lobar, H. M. Taufiq menyatakan, ada kegamangan dalam pelaksanaan UU Pemda karena tidak disertai peraturan pelaksana yang tidak lengkap, terutama kewenangan yang ditarik ke provinsi. “Ada ke gamangan terutama ASN yang akan pindah, ini belum jelas apakah akan tetap di Lobar ataukah di provinsi,” tegas sekda di hadapan anggota DPD RI Daerah Pemilihan NTB Hj. Robiatul Adawiyah, SE, di Kantor Bupati Lobar, Rabu (23/3).

Berdasarkan data, jumlah ASN Lobar yang bakal dilimpahkan ke provinsi mencapai 1.128 orang. Hal ini pun menyebabkan kebingungan Pemda Lobar terkait mekanisme pelimpahan personel ini belum jelas. Apakah ASN ini akan berkantor di Lobar dengan dibuatkan Kantor UPTD oleh Pemprov ataukah personel ASN ini bakal berkantor di Pemprov.

Asisten I Setda Lobar, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningish menambahkan, Pemda Lobar berharap kepada DPD RI untuk menyampaikan persoalan ini di pusat. Sebab pemda men-

gaku gamang dengan aturan UU Nomor 23 tersebut. Menurutnya, adanya aturan ini menimbulkan kegamangan di daerah lebih-lebih ASN akan dilimpahkan ke provinsi. Namun masalahnya, bagaimana pengaturan pelimpahan personel ini. Sebab sejauh ini belum ada kejelasan dari provinsi, apakah personel ini bakal berkantor di daerah atau akan ditampung di provinsi.

Yang membingungkan, ujarnya, jika semua ASN di kabupaten/kota ditampung di provinsi. Belum lagi jelasnya, tenaga honor dan kontrak khususnya guru yang terkena imbas aturan ini. Pihak provinsi tidak mau mengakomodir tenaga kontrak dan diminta tetap menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. “Tenaga honor ini juga belum jelas nasibnya,” tukasnya.

Sementara itu, anggota DPD RI, Hj Robiatul Adawiyah menyatakan, kedatangannya ke Lobar untuk menyerap aspirasi pemerintah kaitan beberapa hal, antara lain UU nomor 23 tahun 2014, UU pilkada dan masalah laporan LPPD. “Kami berkomitmen untuk menyampaikan dan tindaklanjut di pusat, nanti kami akan sampaikan ke ketua komite I,“ katanya.

Diakuinya, ada hambatan dirasakan pemda terkait aturan UU tersebut, karena itu pihaknya akan menindaklanjuti ke pusat. Kaitan dengan usulan bantuan pengawalan anggaran pusat ke Lobar, pihaknya juga akan mengawal di pusat. (her)

Pemda Lobar akan Bina Enam Orang Eks Gafatar Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, meminta warga eks Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan segera membaur ke masyarakat seperti biasa. Pihaknya juga meminta agar penerimaan masyarakat asal warga eks Gafatar bagus dan tidak berlebih-lebihan. Pemda bakal melakukan pembinaan terhadap warga eks Gafatar. Pemda akan berkoordinasi dengan Pemprov, kaitan dengan apa yang belum dibantu Pemprov.

“Selama tujuh hari ke depan, warga eks Gafatar itu

bakal dibina di provinsi. Setelah pulang ke kampung halamannya nanti kita lakukan pembinaan yang dilakukan provinsi,” katanya, Rabu (23/3).

Menurutnya, kepulangan warga eks Gafatar harus diterima dengan baik oleh masyarakat. Sebab jangan sampai ada penerimaan yang kurang baik, menyebabkan timbul masalah baru. Begitu juga warga eks Gafatar harus membaur dengan masyarakat setempat. Warga eks Gafatar, katanya, saat ini menjalani pembinaan di provinsi selama tujuh hari.

Plt. Kepala Bakesbangpoldagri Lobar, Ahdiat Subiantoro menyatakan enam orang eks Gafatar asal Lobar dipulangkan, Selasa (22/3) lalu dari Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Keenam orang ini masih ditampung di provinsi untuk dilakukan pendataan dari mana saja asalnya selanjutnya dipulangkan sesuai daerah asalnya. Menyikapi kepulangan warga eks Gafatar ini, Pemda Lobar pun akan melakukan pembinaan. Dari belasan warga eks Gafatar asal NTB yang dipulangkan ada enam orang dari Lobar. (her)

SUARA NTB Kamis, 24 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

BNN Geledah Lapas Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penggeledahan dan tes urine terhadap narapidana (napi) di Lapas Kelas II Sumbawa, Rabu (23/3). Hasilnya, ditemukan seorang narapidana berinisial SA positif narkoba.

Penggeledahan dilakukan terhadap 39 narapidana yang menempati blok Kamboja dan blok Raflesia. Di mana blok tersebut dihuni narapidana yang pernah terlibat kasus narkoba. Selain itu, penggeledehan juga dilakukan di blok narapidana wanita.

Dalam penggeledahan ini, anggota yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Sumbawa, Iptu Totok Suharyanto, SH tidak menemukan adanya narkoba.

Namun satu buah pipet yang digunakan untuk menghisap shabu berhasil diamankan dari salah satu kamar.

Tak hanya melakukan penggeledahan, Polisidan BNN juga mengetes urine para narapidana. Termasuk petugas Lapas kelas II Sumbawa ikut dites urine. Sementara tujuh orang petugas dinyatakan negatif.

SA kemudian diintrogasi secara singkat oleh penyidik Sat Narkoba Polres Sumbawa, untuk mengetahui dari

mana barang tersebut didapatkan dan bagaimana bias masuk ke dalam Lapas.

Kasat Narkoba Polres Sumbawa, Iptu Totok Suharyanto, SH menyampaikan penggeledahan dan tes urine yang dilakukan didukung BNN KSB dan berkoordinasi dengan Lapas Kelas II Sumbawa. Penggeledahan ini, sebagai operasi giat rutin mengimbangi Operasi bersinar yang dilaksanakan beberapa Polda dan Polres.

Disebutkannya, napi berinisial SA sebelumnya sebagai pengedar narkoba dan mendapat hukuman selama enam tahun di Lapas Lombok Timur. Di dalam Lapas, SA kedapatan mengkonsumsi narkoba sehingga dipindahkan ke Lapas Kelas II Sumbawa sejak 22 Mei 2015 lalu.

Dari interogasi yang dilakukan, SA mendapatkan barang tersebut dari rekannya Wing yang sudah bebas dari tahanan. Ia mengakui mengkonsum-

si shabu sejak sebulan yang lalu. Namun dari hasil pengecekan BNN, SA mengkonsumsinya sejak seminggu yang lalu.

Plh Lapas Kelas II Sumbawa, Hamadiah, S.Sos menyampaikan hasil dari tes urine tersebut pihaknya akan melakukan pengawasan secara khusus.

Bahkan akan mempertajam pengawasan, karena tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan yang lain atau sudah menyebar ke narapidana umum. “Kami akan menindak sesuai dengan protap yang ada.

Di samping pengawasan juga ada hukuman tindak disiplin dan lain sebaginya. Biasanya setiap narapidana yang melakukan kesalahan dicatat dalam Register F. Kalau sudah dicatat dalam register F, maka remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan lain sebagainya tidak akan diberikan,” imbuhnya.

Disebutkannya dari segi pengawasan, sejauh ini pi-

haknya rutin melakukan penggeledahan, baik itu pagi, siang dan malam. Hal ini tidak hanya terhadap narkoba, tetapi juga terhadap semua warga binaan (narapidana) Lapas. Selain itu, ada semacam pembinaan keagamaan, supaya hal-hal yang merugikan narapidana tidak dilakukan lagi.

Meskipun demikian, terhadap masuknya narkoba dan lain sebagainya, pihaknya tidak bisa mendeteksi secara maksimal. Terkendala sarana prasarana Lapas masih kurang. Terlebih saat tamu yang masuk, apabila menyimpan di celana dalam dan bagian lain, kesulitan untuk dideteksi. Mengingat pihaknya tidak berhak melakukan penggeledahan sampai sejauh itu.

Makanya, terhadap penggeledahan dan tes urine yang dilakukan Polres Sumbawa dan BNN KSB ini sudah lama ditunggu pihaknya. Secara tidak langsung, hal ini dapat membantu pihaknya. “Kami sangat berterima kasih dan menyambut baik hal ini. Karena ini juga membantu kita.

Kalau bias hal semacam ini lebih sering dilakukan,” tukas Hamadiah. (ind)

(Suara NTB/ind)

PENGGELEDAHAN - Penggeledahan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa bersama BNN KSB di Lapas Kelas II Sumbawa, Rabu (23/3).

Fasilitas Publik di Sumbawa Banyak Rusak Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, menyatakan, banyak fasiltas yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat yang rusak duluan sebelum dimanfaatkan. Baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

“Sekarang mari kita jujur pada diri kita sendiri, ada berapa banyak fasilitas yang dibangun dengan menggunakan uang rakyat, baik yang bersumber dari APBD kabupaten, provinsi maupun APBN yang duluan rusak sebelum dimanfaatkan. Pada era pemerintahan kami Husni Mo, kami tidak ingin terulang kejadian-kejadian seperti itu,” tandas Bupati ketika membuka Musyawarah Per(Suara NTB/arn)

KESEPAKATAN - Kepala Balai BPOM dan Wabup Sumbawa, H. Mo usai menandatangani naskah kesepakatan bersama pengawasan obat dan makanan, Rabu (23/3).

BPOM dan Pemkab Sepakat Awasi Peredaran Obat dan Makanan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) menggelar pertemuan advokasi dalam rangka penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara Pemkab Sumbawa dengan BPOM RI. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Drs. I. Gede Nyoman Suandi, A.Pt, MM dalam laporannya menyampaikan, BPOM di Mataram dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengawasi permasalahan obat dan makanan yang semakin kompleks memerlukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti kesepakatan dalam rangka perlindungan dan jaminan kesehatan masyarakat. Selama tiga tahun, BPOM melakukan evaluasi, salah satunya penjualan jajanan di sekolah – sekolah tingkat SD. Tahun 2015 telah dilakukan sosialisasi di desa Uma Beringin – Kecamatan Unter Iwes, Desa Karang Dima – Kecamatan Labuhan Badas. BPOM juga memberikan satu unit alat penguji pangan dan jajanan anak sekolah di Kabupaten Sumbawa. Pengawasan hingga penegakan hukum juga telah dilakukan BPOM untuk menjamin kualitas pangan dan jajanan yang beredar di masyarakat.

Selanjutnya beberapa masalah yang dihadapi di lapangan salah satunya bagaimana bisa meningkatkan kualitas pangan lokal produk panganan rumahan dan produk penganan lainnya. Menanggapi banyaknya peredaran obat dan kosmetik yang berbahaya, BPOM telah melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran, produksi dan komposisi obat dan kosmetik. Untuk lebih memaksimalkan pengawasan obat dan makanan, pihaknya sedang melakukan negosiasi dengan BPOM Pusat agar bisa membangun POSPOM di Kabupaten Sumbawa, karena sejauh ini, POSPOM hanya ada di Kabupaten Bima.

Di sela – sela acara, dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan BPOM RI, yang dilakukan oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah bersama dengan Drs. I. Gede Nyoman Suandi, A.Pt, MM. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menjelaskan obat dan makanan merupakan komoditi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Untuk itu, Pemkab harus dapat menjamin mutu, keamanan, dan khasiat dari produk obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sehat adalah adanya jaminan mutu obat dan makanan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Beberapa penyimpangan penggunaan bahan obat dan makanan yang sering terjadi di masyarakat antara lain penggunaan bahan tambahan pangan yang berbahaya bagi kesehatan, dan peredaran obat – obatan palsu yang bila tidak ditangani secara cepat dan tepat akan berdampak sangat merugikan masyarakat. “Apabila POSPOM ada di Kabupaten Bima, maka Kabupaten Sumbawa akan mengalami kesulitan dalam mengawasi makanan dan obat – obatan yang ada di masyarakat. Khususnya penganan yang beredar di kalangan anak – anak sekolah, harus diawasi dengan ketat sebagai langkah untuk memproteksi anak – anak yang berdampak pada kualitas SDM di masa yang akan datang. Selain panganan, bahan kosmetik palsu yang banyak beredar juga perlu diawasi. Harapannya ada operasi gabungan yang terjadwal antara BPOM dengan Pemkab.

Serta respon cepat dari BPOM apabila ada permasalahan penyalahgunaan obat dan makanan yang terjadi. Harus diantisipasi jangan sampai kualitas makanan kita terganggu,” harap Haji Mo, sapaan akrab Wakil Bupati Sumbawa. (arn)

encanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumbawa, Rabu (23/3).

Untuk itu, lanjut H. Husni memastikan masyarakat benar-benar terlibat dalam setiap tahap pelaksanaan Musrenbang. Sehingga semua program dan kegiatan yang muncul benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Ketika aspek ini dijalankan secara benar, maka bisa dipastikan tidak ada fasilitas yang dibangun oleh pemerintah yang akan sia-sia karena tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. “Tidak hanya pada kegiatan Musrenbang untuk menyusun RKPS, pada tahapan penyusunan RPJM pun kami instruksikan untuk membuka ruang selebar-lebarnya bagi partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Pada roadmap yang menjadi lampiran instruksi Bupati terkait dengan program tiga bulan pertama, pihaknya sudah menyampaikan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan RPJM Kabupaten Sumbawa, 2016-2021. Tahapan pertama, memberikan kesempatan bagi setiap stakeholder untuk menyampaikan gagasannya di hadapan tim penyusun RPJM. Kedua, di dalam dokumen visi dan misi Husni Mo Pilkada lalu, pihaknya telah menyampaikan tiga prinsif yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ketiga prinsif tersebut meliputi prinsif keberlanjutan, sinergitas dan percepatan.

Prinsip keberlanjutan bermakna, program-program yang te-

lah diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya akan diilanjutkan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, melanjutkan apa yang belum tuntas, memperbaiki apa yang masih kurang dan mempercepat apa yang dirasakan masih lambat. Prinsip sinergitas mengacu pada upaya untuk memadukan segala sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Sinergitas juga dihajatkan untuk mengintegrasikan program yang akan dilaksanakan dengan program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat dan provinsi. Prinsip akselerasi atau percepatan tercermin dari upaya menuntaskan segera berbagai permasalahan yang menyebabkan Sumbawa menjadi daerah tertinggal. “Saya berkomitmen untuk menyelesaikan peker-

jaan besar kita dalam kurun waktu lima tahun,” tukasnya.

Bupati juga menjelaskan mulai saat ini, anggaran untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan prioritas daerah harus dialokasikan terlebih dahulu sebelum pembagian pelafond kepada SKPD. Kepada tim anggaran pemerintah daerah, Bupati minta untuk menyiapkan berbagai skenario agar dapat membangun infrastruktur yang ditargetkan.

Termasuk skenario pembiayaan dengan melakukan pinjaman daerah kepada lembaga pembiayaan milik pemerintah pusat. Tentunya dengan memperhatikan kemampuan bayar dan jangka waktu pembayaran agar tidak melampaui masa pemerintahan Husni Mo. (arn)

KSB Siapkan Mutasi Besar-besaran Taliwang (Suara NTB) Wakil bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin, ST terus mempertegas keinginannya untuk mereformasi birokrasi agar dapat bekerja maksimal.

Teranyar pada gelaran Musrenbang penyusunan RKPD 2017, Selasa lalu, Wabup berjanji akan melakukan mutasi besar-besaran guna menempatkan aparatur yang dapat diajak bekerja dan berpikir. “Lima bulan ke depan kami akan melakukan mutasi besar-besaran. Jadi siapsiap kepada bapak ibu (PNS) untuk mulai menunjukkan kinerja terbaiknya,” tandasnya.

Menurut Wabup, untuk memperbaiki kinerjanya seluruh pegawai masih memiliki waktu sektiar lima bulan lagi.

Karenanya ia pun menyarankan para pegawai bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan menunjukkan kinerja

(Suara NTB/dok)

Fud Syaifuddin terbaiknya dengan berpedoman pada tiga hal. Yakni sikap ikhlas, jujur dan kesungguhan. “Pedomani tiga hal itu, Insya Allah tidak saja akan baik pada diri pegawai, tapi secara umum bagi performa pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.

Wabup menyatakan, demi performa kinerja prima pemerintah dirinya tidak akan segansegan melakukan rotasi secara menyeluruh pegawai. Ia pun memastikan akan menempatkan aparatur sesuai dengan kemampuan kerjanya di jabatan-jabatan strategis di seluruh SKPD. “Tidak ada istilah pendukung (saat Pilkada). Siapa yang malas bekerja maka saya pastikan akan tergilas di mutasi nanti,” janjinya.

Diakuinya performa kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat sangat lemah, dan hal ini ia pastikan salah satunya dipicu oleh aparatur. Karena itu di masa pemerintahannya bersama bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin pihaknya akan mengubah total hal tersebut dengan memulai mereformasi birokrasi. “Tahun depan harus ada perubahan lebih signifikan soal pola pelayanan kita ini,” pungkasnya. (bug)

Pemda Jemput Gafatar Asal KSB Taliwang (Suara NTB) Sebanyak lima orang warga eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan dijemput pulang oleh pemerintah setempat.

Para anggota organisasi terlarang itu saat ini tengah berada di rumah perlindungan trauma center Dinas Sosial (Disos) Provinsi NTB. Mereka sebelumnya diinformasikan tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada Selasa 23 Maret lalu. “Kita sudah dapat informasinya dari provinsi.

Mereka saat ini sedang ditampung bersama eks anggota Gafatar lainnya asal sejumlah daerah di NTB ini,” jelas kepala kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) KSB, Ir. H. Joni Hartono, M.Si kepada wartawan, Rabu (23/3).

Dalam rangka pemulangan kelima anggota eks Gafatar itu, Joni mengaku, pihaknya telah melaporkannya kepada bupati dan wakil bupati (Wabup).

Dalam laporannya pihaknya meminta saran terkait penyediaan fasilitas penjemputan serta upaya perlindungan kepada warga eks Gafatar tersebut sesampainya di tempat tinggal masing-masing.

“Untuk perlindungan kami juga akan koordinasi dengan aparat kepolisian. Dan yang terpenting selama proses pemulangan, mereka sebelum dikembalikan ke keluarga

(Suara NTB/ist)

MENDARAT - Kedatangan puluhan anggota eks Gafatar asal NTB saat mendarat di BIL pada Selasa lalu. atau ke rumah masing-masing akan diberi penyuluhan terhadap organisasi yang selama ini mereka ikuti dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI,” ujar Joni.

Selanjutnya ia menyampaikan, pemulangan puluhan eks Gafatar yang selama ini berada di pulau Kalimantan itu adalah pemulangan tahap pertama. Informasi yang diperoleh Kesbangpoldagri KSB masih akan ada pemulangan eks Gafatar pada tahap selanjutnya. “Info ini dari provinsi. Nah soal kapan tahap lanjutan untuk proses pemulangan kami belum tahu, namun kami tetap berupaya untuk mendata jumlah pasti warga KSB yang ikut Gafatar dan akan dipulangkan nantinya,” paparnya.

Joni menegaskan, secara umum masyarakat KSB rela-

tif toleran terhadap sejumlah perbedaan yang terjadi di sekitarnya termasuk soal keyakinan dan aliran yang dianut.

Namun demikian terkait pemulangan anggota eks Gafatar ini, pihaknya merasa tetap perlu melakukan antisipasi untuk mencegah potensi konflik. “Bersama aparat keamanan kami tetap akan bersiaga, karena bagaimana pun di masyarakat segala sesuatunya bisa saja terjadi,” tegasnya seraya menambahkan agar masyarakat tetap bisa menerima para anggota eks Gafatar saat pulang kembali tempatnya masing-masing.

“Bagaimana pun mereka adalah tetap bagian dari masyarakat kita. Jadi kami berharap semua lapisan masyarakat bisa menerimanya kembali,” harap Joni. (bug)

(Suara NTB/bug)

CINDERAMATA – Bupati H.W. Musyafirin didampingi Wabup Fud Syaifuddin menyerahkan cinderamata kepada Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, H.E Herman Khaeron, Selasa.

Bupati KSB Sampaikan Aspirasi kepada Komisi IV DPR RI Taliwang (Suara NTB) Kehadiran Komisi IV DPR RI di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dimanfaatkan betul bupati Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM. Bupati menyampaikan sejumlah aspirasi yang saat ini perlu campur tangan pemerintah pusat dalam rangka pembangunan daerah.

Bupati dalam sambutannya saat menerima Komisi yang membidangi pertanian, pangan, maritim dan kehutanan ini mengatakan, ada banyak potensi yang dimiliki KSB saat ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Penyebabnya perizinan terkait pemanfaatan potensi-potensi tersebut berada di tangan pusat dan hingga kini belum tuntas. “Ini contoh saja.

Misalnya danau Lebo sampai sekarang belum berani kita kembangkan sebab perizinan pemanfaatannya ada di pusat, karena danau itu masuk kawasan konservasi,” terangnya.

Kondisi Lebo kata bupati, saat ini cukup mengkhawatirkan karena telah terjadi sedimentasi masif. Sayangnya Pemda tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan penanggulangan karena terbentur soal izin.

“Padahal secara kemanfaatan masyarakat kami sangat merasakannya. Hari ini ada sekitar 2.000 warga KSB yang bergantung hidupnya dari danau itu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya melalui Komisi IV ini kami berharap bisa disuarakan di pusat,” sebutnya.

Tidak hanya soal danau Lebo, bupati juga meminta bantuan agar Komisi IV turut mendukung percepatan terkait pemanfaatan kawasan gugusan Gili Balu’ di kecamatan Poto Tano. “Ini masih ada kaitannya dengan Komisi IV karena soal kelautan. Kita sedang kembangkan delapan pulau di Poto Tano untuk pariwisata. Tapi lagi-lagi kita terhambat aturan terutama izinnya,” ujarnya.

Di bidang pertanian, kepada

Komis IV bupati meminta agar kebijakan pemerintah pusat menghapus bantuan sosial (bansos) untuk pupuk dan obat-obatan terhitung 2016 tidak berlanjut. Menurut dia, penghapusan itu telah memberatkan pemerintah daerah karena untuk memenuhi kebutuhan petani, Pemda terpaksa harus menalanginya. “Untuk diketahui, kalau benar dihapus (bansos) kami akan siapkan sekitar Rp 6 miliar di APBD kami.

Tapi harapan kami tidak terjadi, supaya anggaran itu bisa kita geser ke program lainnya,” pintanya seraya menambahkan, untuk bidang pertanian lebih banyak lagi persoalan yang masih terjadi di daerah.

“Soal pertanian ini banyak.

Tidak hanya pra tanam, bahkan pasca panen pun petani kami masih kerap pusing seperti misalnya soal harga gabah yang kerap anjlok. Nah hal-hal ini kami kira harus dipikirkan oleh pusat juga,” sambung bupati yang akrab disapa H. Firin ini.

Wakil ketua Komisi IV DPR RI, Ir. Herman Khairon dalam sambutannya menyebutkan, kedatangan Komisi IV merupakan salah satu upaya DPR untuk melihat langsung kondisi masyarakat di daerah. Karenanya terhadap seluruh persoalan yang terjadi di daerah akan diperjuangkannya agar bisa disentuh pemerintah pusat. “Kami sengaja hadirkan kementerian yang menjadi mitra kami. Harapannya mereka juga bisa melihat dan mendengar langsung kondisi di lapangan,” cetusnya.

Selanjutnya ia menyebutkan, dari beberapa daerah yang dikunjunginya di NTB sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat cenderung sama. Hal ini menunjukkan jika jangkauan pemerintah dalam mengatasi persoalan di daerah belum merata di seluruh sektor. “Semua persoalan ini akan kami catat dan akan kami suarakan di pusat,” janjinya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 24 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA Diduga Pengguna Narkoba

Izin Usaha Mikro di Bima Dikeluarkan Kecamatan Bima (Suara NTB) – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Bima telah mengeluarkan kebijakan baru tentang peirizinan mendirikan atau membangun usaha mikro kecil. Kini legalitas perizinan akan dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak Kecamatan.

“Selama ini legalitas perizinan kerap dinilai menjadi kendala untuk membangun sebuah usaha. Makanya sekarang kita limpahkan ke kecamatan untuk menerbitkannya,” ucap Sekretaris Diskop UMKM Kabupaten Bima, Ir. Bahtiar kepada Suara NTB, Rabu (23/3).

Kata dia, langkah tersebut juga bertujuan untuk menghindari pro maupun kontra terkait bantuan anggaran yang disalurkan oleh pemerintah ke masing – masing unit usaha. Serta dinilai bantuan yang dikucurkan selama ini tidak tepat sasaran.

“Menepis isu yang kurang sedap ini, kami arahkan ke kecamatan sekaligus untuk mengamankan program bantuan usaha dari pemerintah, baik mikro maupun kecil,” katanya.

Dia menyebutkan, sampai saat ini jumlah UMKM yang tersebar di Kabupaten Bima dan terdaftar pada Dinas setempat, yakni sebanyak 12.050. Hanya saja, menurut Bahtiar jumlah tersebut kebanyakan usaha mikro.

Dijelaskan usaha mikro adalah usaha dengan memiliki modal Rp 50 juta dengan rincian pemasukan di bawah Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per bulan. Sementara total karyawannya berjumlah di bawah lima orang.

“Dari ribuan unit usaha yang ada, kebanyakan usaha mikro,” sebutnya.

Bahtiar mengaku, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam meningkatkan usaha dari mikro ke kecil hingga menengah, terkendala pada proses inovatif dan modal. Sebab hasil produk dari daerah kalah bersaing dengan produk luar, sehingga usahanya hanya hanya berjalan di tempat.

“Disamping para usaha membutuhkan modal tambahan untuk meningkatkan usahanya,” akunya.

Pihaknya mendorong dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan serta melakukan pembinaan maupun pengontrolan kepada UMKM sehingga memiliki pengetahuan untuk membuat produk yang disukai oleh konsumen.

“Tetap kami mendorong agar mereka mengikuti diklat yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta. Baik skala lokal, regional, nasional hingga internasional,” ujarnya.

Disamping itu, dia menambahkan selain memberikan diklat kepada para usaha. Pihaknya juga mendorong agar pemuda dan sarjana yang belum memiliki pekerjaan dan berkemauan untuk berusaha serta memberikan peralatan sesuai usaha yang akan digeluti.

“Setelah melakukan pelatihan beberapa bulan, mereka akan diberikan barang dan alat untuk dimanfaatkan dengan baik.

Karena saat ini pemerintah tidak menyediakan modal usaha berupa uang,” pungkas Bahtiar. (uki)

Bahtiar

Kepala Dikes Dompu akan Penuhi Panggilan Kejati NTB Dompu (Suara NTB) Sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu dipanggil Kejasksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait sejumlah program dalam lima tahun terakhir. Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Dompu dijadwalkan akan diperiksa pekan depan dan akan memenuhi panggilan, terkait pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2011.

Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.MKes kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (23/ 3) mengaku telah menerima surat panggilan dari Kejati NTB untuk dimintai keterangan terkait proyek pengadaan alkes tahun 2011 lalu. Proyek dengan nilai kontrak Rp 1,486 miliar dari pagu anggaran Rp 1,5 miliar. “Ada 63 item (alkes) yang diadakan,” katanya.

Dari 63 item alkes yang diadakan seperti meja periksa, lemari alat, tensi meter, setetes kopi, jarum jahit, timbang besar, waskom, HB meter dan lainnya. Alkes ini diarahkan untuk lima Pustu yaitu Pustu di Nangadoro, Jambu, Konte, Kesi, dan Pustu di Songgajah. “Pustu ini baru direhab dan kekurangan alat. Kebetulan ada dana PPID (Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah), makanya kita lengkapi,” ungkapnya.

Pengadaan alkes ini, diakui Gatot Gunawan, melalui proses tender dan dimenangkan oleh PT Parmarindo Nusa Raya di Kota Mataram. BPK telah melakukan audit mulai dari dokumen kontrak hingga pemeriksaan sampel di lapangan.

Bahkan Kejaksaan pada 2012 lalu juga sempat menyelidikinya dan tidak ada kelanjutan. “Dulu ini sempat diselidiki Kejaksaan, sekarang kembali diselidiki. Setahu kami tidak ada masalah dalam pengadaan alkes ini,” katanya.

Halaman 7

Ketua RT Laporkan Anaknya ke Polisi Bima (Suara NTB) – Tindakan A harus dicontoh oleh ayah lainnya. Oknum yang juga seorang Ketua RT di Desa Wadu Wane Kecamatan Woha tersebut, melaporkan anak kandungnya, F, ke Mapolsek Woha. Hal tersebut dilakukannya setelah memergoki anak sulungnya itu berpesta narkoba bersama tiga temannya di kediamannya, Selasa sore (22/3) sekitar pukul 17.00 wita.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, pada saat itu, A yang berprofesi sebagai petani tersebut pulang dari sawahnya menuju kediamannya yang terletak di jalan lintas Tente Wadu Wane. Setibanya di rumah, dia melihat anaknya bersama tiga orang kawannya sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Hanya saja A enggan menegur aksi yang dilakukan anaknya tersebut. Namun kejadian itu dia laporkan ke Babinsa setempat agar dilakukan penggerebekan.

Usai menerima laporan, Babinsa kemudian berkoordinasi dengan anggota Pol PP yang bertugas di Kantor Kecamatan Woha.

Usai berkoordinasi, penggerebekan pun dilakukan.

Hasilnya empat orang warga sedang mengkonsumsi barang haram tersebut. Sementara barang bukti (BB) yang berhasil disita yakni dua unit alat penghisap sabu, dua botol minuman ringan, dan satu unit kotak HP. Keempat pemakai narkoba

itu langsung dibawa ke Kantor desa Waduwani untuk diamankan. Sembari menunggu aparat kepolisian Polsek Woha menjemput para pelaku.

Kapolsek Woha, Iptu Salahuddin AB dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Dia menjelaskan, dalam penggerebekan yang melibatkan salah seorang orang tua pengguna narkoba, Babinsa serta masyarakat Wadu Wane tersebut. Kata dia, kini para pelaku sedang ditahan di Polsek setempat.

“Ada empat orang diamankan saat itu yakni, F warga Wadu Wane, I warga

desa Pucuke serta O dan Y warga desa Tente Kecamatan Woha. Dan saat ini masih diproses,” terangnya.

Salahuddin mengaku, berdasarkan keterangan orang tua salah seorang pelaku, yang dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba, sudah merasa jenuh untuk membina anaknya tersebut untuk tidak menggunakan dan memakai narkoba.

“Bahkan dalam pengakuannya, anaknya kerap memaksa meminta uang meskipun tidak hanya untuk membeli barang haram ini,” pungkas Kapolsek. (uki)

Polisi Amankan Upal dari Tersangka Curanmor Kota Bima (Suara NTB) – Satreskrim Polres Bima Kota berhasil menyita sebanyak 240 lembar uang palsu (upal) pecahan Rp 100 ribu, dari seorang tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor), S (19). Polisi juga mengamankan barang bukti (BB) kunci T, senjata tajam (sajam), senjata api (senpi) berpeluru kelereng dan amunisi dari tangan warga Kelurahan Rontu Kecamatan Raba tersebut.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F. Gea, S.IK kepada Suara NTB, Rabu (23/3) mengatakan, terungkapnya kasus tersebut berawal dari laporan seorang warga yang kehilangan motornya di kos – kosan di kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda, pada Senin (21/3) sekitar pukul 16.70 wita.

“Berawal dari laporan warga yang hilang motor saat diparkir di halaman kos-kosan,” ucapnya.

Kata dia, usai mengantongi indentitas dan ciri - ciri, kemudian tim Buru Sergap (Buser) Polres setempat langsung mencari tahu keberadaan tersangka. Tim buser hanya memerlukan waktu selama satu hari untuk menangkap tersangka.

“Tim langsung turun memburu pelaku dalam tempo 24 jam, tiga orang pelaku langsung diringkus di tempat yang berbeda,” katanya.

Menurut dia, tersangka pertama yang diringkus yakni S. Dia ditangkap di kediamannya di kelurahan Rontu.

Tidak hanya itu, juga melakukan penggeledahan dalam rumah tersangka. Alhasil pihaknya, menemukan langsung

menyita uang pecahan Rp 100 ribu palsu berjumlah 240 lembar yang siap diedarkan.

“Selain upal, anggota juga menyita satu buah kunci T, dua sajam jenis golok, satu unit senjata kelereng dan satu butir amunisi aktif,” terangnya.

Kasat menjelaskan, berdasarkan hasil interogasi oleh pihaknya, tersangka mengaku uang tersebut ditemukan di bawah pohon yang kemudian disimpannya dalam rumah.

“Itu sementara pengakuan pelaku saat diperiksa oleh penyidik,” tuturnya.

Meski begitu pihaknya akan tetap mengembangkan kasus tersebut. Sebab dugaan sementara pelaku merupakan sindikat curanmor dan pengedar uang palsu di wilayah Kabupaten dan Kota Bima.

“Akan tetap dikembangkan dan tetap ditelusuri,” jelasnya.

Sementara dua pelaku lainnya, yakni F dan M, ditangkap di wilayah Kecamatan Parado Kabupaten Bima. Dua orang warga Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda diduga satu kelompok dengan S. “Dua orang tersangka ini mengakui perbuatannya.

Kami mengamankan BB satu senpi dan satu unit sajam jenis golok,” terangnya.

Antonius menegaskan tersangka pelaku yang terlibat tersebut akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman lima tahun penjara. Sedangkan untuk pemilik sajam dan senpi masih dalam pemeriksaan secara intensif.

“Sementara S, juga masih pada tahap pemeriksaan terkait kepemilikan uang palsu,” pungkas Antonius (uki)

(Suara NTB/uki)

DIAMANKAN - Tersangka curanmor dengan barang bukti kunci T, senpi, sajam dan upal diamankan di Polres Bima Kota, Rabu (23/3).

Pemkab Bima Tidak Tahu Kepulangan Pengikut Gafatar Bima (Suara NTB) – Sejumlah warga Kabupaten Bima, diduga pengikut aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Selasa (22/3) dipulangkan dari pulau Kalimantan. Beberapa warga yang juga diduga pekerja buruh kelapa sawit tersebut, saat ini ditampung di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB di Mataram.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, warga Bima dari tiga kecamatan berbeda tersebut, sebelum bergabung dengan aliran Gafatar, diduga telah lama bekerja sebagai buruh kelapa sawit di salah satu daerah di Kalimantan.

Mereka berjum-

ditampung di Mataram, hal tersebut masih kewenangan pihak Pemprov NTB. Hanya saja, sambungnya, jika akan dipulangkan ke Bima, Pemkab akan melakukan penjemputan dan melakukan upaya salah satunya membina agar warga tersebut kehidupannya kedepan bisa lebih baik lagi.

“Yang jelas Pemkab Bima akan menyikapi serius. Sementara kami menunggu koordinasi terkait informasi ini,” katanya.

Sementara Kabid Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnaketrans) Kabupaten Bima, Muhamad Sabri, SH, mengaku meskipun memiliki wewenang untuk mengirim tenaga kerja, baik tujuan luar negeri maupun di dalam negeri, namun pihaknya selama ini belum pernah mengirim pekerja di dalan negeri, salah satunya tujuan pulau Kalimantan.

“Selama ini kami tidak pernah mengirim tenaga kerja tujuan Kalimantan, kalau keluar negeri sering. Untuk itu jangan kaitkan dengan warga yang dipulangkan itu sebagai pekerja yang dikirim oleh Disnaketrans,” ujarnya.

Disamping itu, terkait nasib warga tersebut salah satunya mengenai pekerjaan untuk menghidupi keluarga saat pulang ke Bima, pihaknya terlebih dahulu akan melaporkan kepada Bupati.

“Kebijakan itu berada di tangan Bupati. Jadi kami tidak memiliki wewenang untuk komentar,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Akses jalan nasional di tanjakan Nangatumpu Kecamatan Manggelewa yang selama ini menjadi daerah rawan longsor akan segera ditangani. Tebing yang masih kemiringan 85 derajat akan dibuatkan sistem terap, sehingga menghindari longsor yang menjadi ancaman selama ini.

Kepala Balai Jalan Nasional (BJN) Satker Wilayah III NTB untuk Dompu dan Bima, Bayu Idiajir kepada wartawan di kantor Bupati Dompu, Rabu (23/3) mengungkapkan, penanganan akses jalan Nangatumpu sebagai satu – satunya ruas jalan trans Sumbawa – Bima menjadi prioritas penanganan Balai Jalan Nasional. Di tanjakan Nangatumpu, selama ini masih rawan terjadinya longsor dan mengancam terputusnya ruas jalan. “Kita akan buatkan terap di daerah yang rawan longsor.

Saat ini kemiringannya ada di 85 derajat. Nanti kita akan buatkan empat terap untuk menghindari longsor,” kata Bayu.

Selain di Nangatumpu Kecamatan Manggelewa, penanganan ruas jalan di tanjakan ke Sape juga akan dilakukan tahun 2016 ini. Hanya saja, penanganan akan diprioritaskan di Nangatumpu. Ruas jalan ini menjadi satu – satunya ruas jalan penghubung akses jalan trans Sumbawa – Dompu – Sape Bima.

“Itu (Nangatumpu) yang diprioritaskan,” katanya.

Balai Jalan Nasional juga akan menangani jalan lintas Tambora mulai 2016 hingga lima tahun kedepan dengan panjang 109 KM dari Cabang Banggo Manggelewa – Labuhan Kananga Pekat. Karena jalan lintas Tambora telah diambil alih pusat dari Provinsi dan tahun 2016 ini akan diawali penangannya dengan memperlebar ruas jalan yang ada dari lebarnya saat ini antara 3 – 4,5 meter menjadi minimal 6 meter standar nasional.

“Tahun ini kita tangani 5,45 Km dari Beringin Jaya – Nangakara,” katanya.

Penanganan ruas jalan nasional di Kabupaten Dompu tidak lepas dari keberadaan taman Nasional Gunung Tambora dan even Festival Pesona Tambora tahunan yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo. (ula) (Suara NTB/ula)

Cetak Sawah Terkait proyek cetak sawah baru tahun 2012 pada Dinas Pertanian RI sebesar Rp 5 miliar dan dana bergulir untuk gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Dompu yang ikut diselidiki Kejati NTB juga telah dimintai keterangan terhadap beberapa pihak.

Namun Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, Ir. H. Fakhrurrazi yang dihubungi terpisah mengatakan, dirinya baru menjadi Kepala Dinas Pertanian tahun 2013 sehingga tidak tahu persis beberapa proyek yang diselidiki Kejaksaan. Secara umum, untuk proyek percetakan sawah baru tahun 2012 dengan alokasi anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk 100 ha. “Kalau untuk dana bergulir pada gapoktan dari Kementerian PDT di Dinas Pertanian Dompu tidak ada,” katanya.

Program dana bergulir hanya bersumber dari Kementerian Pertanian tahun 2010 sebesar Rp 7,1 miliar dalam program dana pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) dan diserahkan kepada Gapoktan masing – masing Rp 100 juta. Anggaran ini bentuknya hibah dari Kementerian Pertanian, tapi pada tingkat gapoktan dikelola dalam benMuhamad Sabri tuk dana bergulir bagi anggota kelompok. (ula)

lah sembilan orang.

Masing – masing warga inisial, AR, RN, LS, IA, warga dusun Laheko desa Risa Kecamatan Woha. S, N, TP, warga desa Sai Kecamatan Soromandi. A (51), salah seorang warga dusun Risa desa Risa Kecamatan Woha, dan AM (27) warga desa Woro Kecamatan Madapangga.

Menanggapi hal tersebut, Bupati melalui Kasubag Pemberitaan Humas dan Protokol Kabupaten Bima, Suryadin, M.Si dikonfirmasi Rabu, (23/3) mengaku belum mengetahui kabar atau informasi tersebut.

“Belum ada laporan hingga saat ini,” katanya.

Menurut dia, kalaupun saat ini beberapa warga Kabupaten Bima yang dipulangkan dari Kalimantan lantaran diduga terlibat Gafatar sedang

BJN Prioritaskan Penanganan Jalan Nangatumpu

Bayu Idiajir

SUARA NTB

Kamis, 24 Maret 2016

Halaman 8

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Humas Pemkab Sumbawa dengan Harian Suara NTB Kunjungi Bungin

Komisi IV DPR RI Dukung Pengembangan Perikanan Kelautan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Rombongan Komisi IV DPR RI yang salah satunya menangani sumber daya kelautan dan pengembangan pulau-pulau kecil berkunjung ke Pulau Bungin, Kecamatan Alas Sumbawa, Selasa (22/3).

Didampingi Bupati Sumbawa HM Husni Djibril B.Sc., dan Pimpinan DPRD serta sejumlah kepala SKPD, mereka melihat dari dekat salah satu potensi kelautan di daerah ini. Untuk selanjutnya menddukung upaya pengembangan perikanan kelautan di Sumbawa, termasuk budidaya rumput laut.

Wakil Ketua Komisi IV, Ir. H.E. Herman Khaeron, MSi bersama anggota rombongan lainnya, termasuk Titik Soeharto, juga menuju Keramba Jaring Apung (KJA) yang dikelola kelompok pemuda di Bungin. Serta menghadiri kegiatan panen raya rumput laut di Labuhan Mapin. Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril B.Sc dalam sambutan penerimaannya menyatakan, Pulau Bungin memiliki potensi wisata dan hasil laut yang cukup bagus. Namun potensi ini belum tergarap secara maksimal dan masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Untuk diketahui, Kabupaten Sumbawa memiliki garis pantai terpanjang yaitu 982 kilometer. Dari 24 kecamatan yang ada, 18 di antaranya merupakan kecamatan wilayah perairan dan 75 persen budidya pantai.

Tentu dengan beragam potensi di dalamnya. Selain itu Sumbawa memiliki 63 pulaupulau kecil, 6 di antaranya berpenghuni, salah satunya Pulau Bungin. Sejumlah pulau memiliki potensi terutama wisata dan panorama alam yang luar biasa. Dengan kenyataan ini, Sumbawa menjadi daerah dengan potensi perikanan terbesar di NTB. Baik perikanan tangkap maupun perikanan

SAMBUTAN - Ketua Rombongan Komisi IV DPR RI memberikan sambutan saat kunjungan di Pulau Bungin

BANTUAN - Bupati memberikan bantuan kepada kelompok nelayan budidaya rumput laut di Labuan Mapin

BERSAMA NELAYAN - Bupati bersama Kadislutkan Sumbawa, H. Junaidi, Camat Alas Barat Iwan Sofyan dan lainnya bersama nelayan setempat

SAMBUTAN - Bupati Sumbawa dalam sambutan penerimaan

LOBSTER - Bupati memegang lobster hasil budidaya keramba jaring apung

KERAMBA JARING APUNG - Inilah keramba jaring apung yang dikembangkan kelompok nelayan di Pulau Bungin

budidaya.

Untuk wilayah Kabupaten bagian selatan, memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya pertambakan udang.

Kemudian kegiatan perikanan tangkap luas area sebesar 8.979.624 lebih hektar. Dengan potensi produksi 261.604,47 ton per tahun dan saat ini baru dapat dimanfaatkan 1,3 juta hektar lebih atau 54,59 persen. Dengan produksi 52.234,29 ton per tahun. Selain potensi perikanan tangkap, Sumbawa juga me-

miliki potensi areal untuk perkembangan perikanan budidaya, 34.493 hektar lebih dengan potensi produksi 1 juta ton lebih. Untuk itu, Bupati berharap rombongan Komisi IV DPR RI dapat memperjuangkannya di pusat. Terlebih lagi kehadiran komisi ini didampingi sejumlah Dirjen dari beberapa kementerian.

“Kami meminta para anggota DPR RI ini untuk peduli dengan Sumbawa agar masyarakat kami sejahtera.

Mungkin dengan menyaksi-

kan langsung seperti ini menjadi catatan penting untuk dibawa dan dibahas di Jakarta. Lirik kami di sumbawa.

Kami kan menyampaikan data potensi yang utuh. Kemudian potensi apa yang akan kami bangun,” harap Bupati.

Sementara Wakil Komisi IV DPR RI sekaligus ketua rombongan, Ir. H.E Herman Khaeron M.Si, menjelaskan, sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajiban mereka untuk mengurus rakyat. Menjadi tugas berat mensejahter-

akan rakyat. Makanya, kehadiran mereka di tengah rakyat ini untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan rakyat dan potensi yang dimiliki suatu daerah agar dapat dikelola dan dikembangkan. “Kami ingin melihat langsung dan memastikan bahwa kondisi rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yakni terpenuhinya rasa keadilan dan kesejahteraan. Jadi kebangetan jika kami tidak membantu masyarakat di sini,” tukasnya.

Secara spesifik Direktur

Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan KKP, Dr. Maman Hermawan M.Sc menyebutkan, tahun ini ada anggaran sekitar Rp 4,6 miliar untuk Sumbawa terkait pengolahan rumput laut. Pihaknya juga sudah mendukung pembuatan pabrik rumput laut di Desa Pelampang. Mengingat NTB termasuk Sumbawa di dalamnya memang diusulkan menjadi kawasan sentra rumput laut nasional.

Sementara, Direktur Pengelolaan Ruang Laut (PRL)

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya menyatakan komitmennya untuk membantu mengembangkan budidaya laut dan pesisir di Kabupaten Sumbawa. Terutama di wilayah Pulau Bungin, yang memiliki keramba jaring apung yang ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk menjaga dan mengelola laut sesuai peruntukan, serta tidak mengeksploitasi ekosistem. (ind/arn/*)

Operasi Simpatik Gatarin 2016

Tilang Ribuan Pelanggar Lalu Lintas Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Operasi Simpatik Gatarin 2016 yang berakhir pada Senin (21/3) lalu berjalan lancar. Intensitas patroli dan razia yang meningkat hingga 40 persen menjaring belasan ribu jumlah pelanggaran. Mengalami penurunan 16 persen dibanding tahun sebelumnya.

Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda NTB, Kombes Pol Drs. Edi Ciptianto, MSi didampingi Kepala Bidang Humas, AKBP. Dra. Hj. Tri Budi Pangastuti, MM menjelaskan, jenis pelanggaran masih didominasi pelanggaran kasat mata, yaitu pengendara tanpa dilengkapi helm dan pengemudi tanpa mengenakan sabuk pengaman.

“Kita beri penegakan hukum berupa tilang dan teguran melalui

razia,” ungkapnya dalam rilis kepada media di ruang kerjanya di Mapolda NTB, Rabu (23/3). Pelanggaran terbanyak lainnya diantaranya, pengendaran dan kendaraan tanpa kelengkapan surat SIM dan STNK serta pelanggaran marka jalan dan rambu.

“Bahkan kita juga menilang tiga kendaraan dinas pengangkut sampah yang tidak dilengkapi TNKB. Pajaknya sudah lama tidak pernah

dibayarkan. Pada saat dirazia, pengemudi tidak dapat menunjukkan STNK. Kita tahan kendaraannya,” tegasnya. Ia mengimbau kepada aparat pemerintahan agar memberi teladan yang baik berupa taat dan tertib berlalu lintas demi keselamatan pengguna jalan.

Kendaraan dimaksud adalah truk pengangkut sampah Dinas Kebersihan Kota Mataram yang terjaring razia di wilayah Dasan Cermen,

Sandubaya, Cakranegara pada Sabtu (19/3) lalu. Tiga kendaraan masing-masing bernopol DR 8032 AK, DR 8034 AK, dan tanpa nopol kini diparkir di Mapolda NTB sebagai barang bukti pelanggaran lalu lintas.

Kegiatan preventif, kata Edi, dilakukan dalam bentuk terobosan kreatif yang meningkat 50 persen, diantaranya sosialisasi tertib lalu lintas bersama polisi cilik, menggandeng komunitas lokal dan komunitas otomotif, serta mengelaborasi budaya lokal seperti penggunaan pakaian adat pada saat razia. Ada pula razia berhadiah yang memberikan helm gratis kepada pengendara tertib lalu lintas.

Ditlantas Polda NTB mencatat,

AMANKAN KENDARAAN – Pelanggaran lalu lintas juga tak luput melibatkan kendaraan dinas milik Dinas Kebersihan Kota Mataram. Tiga kendaraan berupa truk pengangkut sampah yang terjaring razia Operasi Simpatik Gatarin 2016 diamankan di Mapolda NTB. selama pelaksanaan Operasi Simpatik Gatarin 2016 terjadi 10.595 pelanggaran.

7.186 diantaranya diberi sanksi teguran serta 3.409 diberi sanksi tilang. Pada selang waktu yang sama dalam operasi tahun sebelumnya, tercatat 12.602 pelanggaran dengan 10.191 sanksi teguran dan 2.411 sanksi tilang. “Para pelanggar didominasi oleh usia produktif, yaitu ant-

ara 18 hingga 40 tahun,” jelas Edi. Ia menjelaskan, kecelakaan lalu lintas relatif menurun dan terjadi di luar jalur Kawasan Tertib Lalu Lintas yang menjadi fokus pelaksanaan operasi. Tercatat, terjadi 53 kecelakaan lalu lintas. Mengakibatkan delapan orang meninggal dunia, 21 orang menderita luka berat, dan 58 orang luka ringan. (why)

Selamat Jalan Pahlawanku, Ayah…!

Subsidi Petani PRODUKSI hasil pertanian di NTB, khususnya produksi padi, terbilang cukup melimpah. Namun petani sendiri sebagai penghasil padi, justru tidak kebagian menikmati keuntungan.

Untuk itu, Komisi II DPRD NTB, melalui APBD NTB, mewacanakan akan memberikan subsidi pada petani.

Demikian ungkap anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM kepada Suara NTB. Menurutnya, (Suara NTB/dok) sangat ironis melihat kebiMade Slamet jakan pemerintah daerah yang terkesan kurang memberikan perhatian pada petani.

Padahal mayoritas penduduk NTB, bermatapencaharian sebagai petani.

“Kenapa kita tidak berikan saja subsidi pada petani, karena itu salah satu sektor andalan kita. Sementara untuk subsidi turis saja dari Australia (market fund) misalnya, kita berani berikan. Kenapa untuk petani sendiri kok kita tidak berani,” ujarnya.

Terkait anggaran, Made Slamet mengaku, pada pembahasan APBD 2016, pihaknya tidak memiliki waktu yang cukup untuk membahas hal tersebut. Karena waktu pembahasan sangat mepet.

“Bagaimana kita mau ke arah sana, sementara pada waktu pembahasan anggaran kita hanya diberikan waktu 10 menit, untuk anggaran satu tahun. Kan kita tidak punya waktu mau mengutak atiknya. Makanya dulu itu saya bilang, pembahasan APBD 2016 ini yang paling tidak jelas dan DPRD hanya jadi tukang stempel, disodorkan lalu disahkan saja,” ujarnya.

Politisi PDIP itu juga mengatakan bahwa anggaran untuk sektor pertanian belum menjadi prioritas di NTB. Hal tersebut menurutnya sangat ironis. Disatu sisi, Pemprov NTB mengklaim diri sebagai daerah lumbung pangan.

“Anggaran untuk sektor pertanian memang sangat jauh jika dibandingkan dengan pariwisata di APBD kita. Tetapi memang untuk pertanian kita banyak dapat dana dari pusat. Namun perlu diangkat, kita juga harus mengintervensi petani kita melalui APBD. Masa listrik dan penerbangan turis saja berani kita subsidi,” ujarnya. (ndi)

KECELAKAAN helikopter yang terjadi di Poso menyisakan duka mendalam bagi korps TNI. Dari tingkat pusat di Mabes Polri, hingga jajaran Kodam, Korem, Kodim hingga Koramil larut dalam duka itu.

Tak terkecuali jajaran Korem 162/WB. Penuh haru, seorang bocah berjalan perlahan mendekati bingkai yang terpampang di dalamnya foto ukuran 20 R. Berdiri membisu, lantas setengah menjongkok. Kedua tangannya diletakkan dikursi yang menjadi dudukan foto.

Kepalanya menjorok ke depan. Kemudian mencium hangat foto tadi. Bocah itu adalah Putri, anak dari Letkol Inf (Anumerta) Faqih Rashid, salah satu korban yang gugur dalam kecelakaan Helikopter di Poso.

Untuk pertama kali dalam hidupnya Putri mencium foto ayahnya, di sela sela pemakaman di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta Selatan. Semu. Karena rasa sayang dan kerinduannya hanya fana. Selama ini pelukan dan ciuman itu nyata. Setiap ayahnya akan berangkat tugas, peluk dan cium, seolah tak ingin lepas. Teriring doa agar selamat selama bertugas, dan asa agar kembali memeluknya hangat seperti biasa. Tapi tak dinyana, ayahnya berangkat untuk tugas negara, dan tak kembali selama lamanya.

Faqih Rashid adalah Kapenrem 132/Tadulako. Dia salah satu yang gugur di medan tugas. Di hadapan jasad itu, rasa sayang dan kerinduan agar sang ayah kembali.

Putri membantin dan berka-

ta, “Kenapa ayah tinggalkan aku. aku butuh belaianmu, aku rindu pelukanmu. Siapa yang melindungiku nanti?.

Tapi ayah…. demi bangsa, ku relakan kau pergi sebagai Pahlawan Kusuma Bangsa.

Selamat jalan Ayah, Semoga diterima disisi-Nya. Tunggu Aku di Pintu Surga,”.

Peristiwa itu terjadi di sebuah kebun di Kelurahan Kasiguncu Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Helikopter ini berangkat sekitar 17.30 Wita dari Desa Watutau, Kecamatan Lore Utara, menuju Poso. Namun pada saat di atas perkebunan Kelurahan Kasiguncu terjadi kecelakaan, diduga akibat tersambar petir.

Di antara korban tewas dalam insiden ini adalah Kolonel Inf Saiful Anwar, Kolonel Inf Ontang, Kolonel Inf Heri Setiaji, Letkol Cpm Tedi dan Mayor Inf Faki. Helikopter ini berpenumpang 12 orang

Tangis pilu keluarga yang ditinggalkan akibat kehilangan anggota keluarga tercinta di medan tugas. Namun dengan besar hati mereka merelakan kepergian yang tak pernah diduga sebelumnya itu.

Sebagaimana Putri. Dia hanya tahu ayahanda yang telah meninggalkan dirinya untuk selamanya mengorbankan jiwa dan raganya demi Negara. “Pengorbanan yang besar ini akan selalu dikenang tidak hanya oleh keluarga saja, namun akan dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan semoga tragedi yang yang telah merenggut 13 putra terbaik bangsa tidak akan pernah terjadi lagi…..Amiin. Selamat jalan pahlawanku…,” kata Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, sembari menyampaikan bahwa di jajarannya menyampaikan bela sungkawa sedalamdalamnya atas peristiwa tersebut. (ant/bali post/ars/*)

(Suara NTB/ Kapendam VII Wirabuana)

CIUMAN TERAKHIR - Putri mencium foto mendiang ayahnya, Letkol Inf (Anumerta) Faqih Rashid yang gugur bersama 12 anggota TNI dalam kecelakaan helikopter di Poso.

Cegah Penyimpangan POLDA NTB menegaskan bahwa sistem pelayanan pengurusan STNK tetap berjalan seperti biasa menyusul terungkapnya dugaan pemalsuan STNK beberapa waktu lalu. Untuk mencegah penyimpangan, ditempatkan personel provost di masingmasing lokasi pelayanan.

“Kita pastikan bahwa tidak ada oknum yang terlibat,” tegas Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda NTB, Kombes Pol Drs Edi Ciptianto, MSi, Rabu (23/3) di ruang kerja(Suara NTB/dok) nya dalam rilis Hasil OperaEdi Ciptianto si Simpatik Gatarin 2016.

Subdit III Ditreskrimum Polda NTB mengungkap sindikat antarprovinsi diduga pemalsu ratusan STNK nopol wilayah Lombok, Sumbawa, dan NTT (Suara NTB, 14/3). Sindikat yang dikomandoi oleh GD, oknum PNS Balai TNGR mengaku polisi itu mencetak STNK kendaraan roda empat dengan berbekal laptop, printer, dan kertas HVS, berbeda dengan blanko STNK. Sejumlah stempel Dirlantas Polda NTB pun dipalsukan.

Modus yang dijalankan adalah yaitu para calon pemesan menyebutkan nomor rangka, nomor mesin, jenis kendaraan, dan warna kendaraan. Pemesanan dilakukan via telepon, satu STNK diharagai Rp 2,5 juta. Selama dua tahun, 87 notice pajak dan 21 STNK kendaraan roda empat dan roda dua dipalsukan. Negara mengalami kerugian ditaksir mencapai Rp 500 juta Edi menjelaskan, Motifnya yang dilakukan sindikat tersebut adalah memanipulasi surat kendaraan diduga bodong serta hasil penggelapan kendaraan kredit. Diduga pula kendaraan-kendaraan roda empat yang berasal dari Jawa Timur. “Untuk menghindari pajak dan penertiban lalu lintas. Saat ini masih dalam pengembangan,” terangnya.

Sementara pihaknya terus berbenah melengkapi sistem yang telah ada dalam bentuk upaya pencegahan dan pengawasan. Baru-baru ini, sambung dia, pihaknya melaksanakan deklarasi hindari calo dalam pengurusan surat kendaraan.

“Sudah kerjasama dengan Propam. Tempatkan provost di semua tempat pelayanan, seperti Samsat, pembuatan SIM,” ujarnya. Itu dapat menjadi peluang masyarakat untuk langsung mengadu tatkala menemukan penyimpangan. (why)

SUARA NTB

Kamis, 24 Maret 2016

Halaman 9

PARLEMENTARIA – Kerjasama Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan Harian Suara NTB

Fraksi di DPRD NTB Beri Lampu Hijau untuk Empat Raperda

Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri

DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap empat buah raperda di kantor DPRD NTB, Rabu (23/3). Melalui rapat paripurna tersebut, tiga fraksi memberikan saran dan masukan serta pertanyaan terkait materi empat buah raperda yang tengah dibahas.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB, H.Abdul Hadi, SE, MM yang mewakili tiga rekannya, Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag, Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri dan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm. Rapat dihadiri pula oleh puluhan anggota DPRD NTB dari berbagai fraksi.

Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si bersama jajaran pejabat SKPD lingkup Pemprov NTB. Hadir pula sejumlah perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

Empat buah raperda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut adalah Raperda Tentang Kartu Ternak dan Sistim Tata Niaga, Raperda Tentang Pemanfaatan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan, Raperda Tentang Jasa Pramuwisata dan Raperda Tentang Wisata Halal.

Sedianya, paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pemandangan umum seluruh fraksi di DPRD NTB. Namun, sebanyak tujuh fraksi sebenarnya sudah tampil di paripurna sebelumnya. Mereka adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Hanura dan Fraksi Bintang Restorasi. Abdul Hadi menawarkan agar tujuh fraksi tersebut tidak menyampaikan kembali pemandangan umumnya, dan hanya menyerahkan salinan tertulis berisi pemandangan umum mereka.

Tawaran ini diterima oleh anggota DPRD NTB yang mengikuti rapat paripurna tersebut.

Tiga fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB dan Fraksi PAN lalu membacakan pemandangan umumnya secara berurutan.

Juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Firman menilai, penjelasan prakarsa usul inisiatif oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD NTB tidak memberikan ilustrasi yang jelas terhadap urgensi rancangan peraturan daerah.

“Seharusnya, penginisiator memberikan gambaran yang seluas-luasnya tentang latar belakang rancangan peraturan daerah tersebut, harus segera diperdakan dan akibat apa yang akan timbul apabila rancangan peraturan daerah tersebut tidak segera diperdakan,” ujar Firman.

Namun, lanjut Firman, penginisiator justru

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Firman

memberikan penjelasan-penjelasan, kritisikritisi serta hal-hal lainnya, serta menanggapi produk yang dia usulkan sendiri, yang seharusnya menjadi domain daripada pandangan anggota DPRD atau fraksi.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan catatan terhadap sejumlah raperda. Terkait Raperda Tentang Pemanfaatan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa hal tersebut tidak perlu diatur dalam peraturan daerah. Cukup dalam peraturan gubernur.

“Karena kita hanya mengatur hal-hal yang khusus saja, karena tidak semua daerah di NTB ini mengalami persoalan dalam pemanfaatan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan.

Kejadian-kejadian yang kita saksikan tidak setiap hari terjadi dan tidak selalu mengganggu pengguna jalan,” ujarnya.

Sementara, terkait Raperda Ternak dan Sistim Tata Niaga fraksi PDI Perjuangan menegaskan sangat mengapresiasi usulan dari raperda tersebut dan mendorongnya untuk segera diperdakan.

“Karena menyangkut ikon NTB sebagai Bumi Sejuta Sapi dan bahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat sekarang ini justru mencontoh terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sumbawa dengan membuat kartu ternak. Akan tetapi melihat luasan dan kompleksitas daripada persoalan serta rumusan-rumusan yang diatur dalam raperda tersebut, kami menyarankan agar raperda tentang kartu ternak dan sistim tata niaga supaya dipisahkan masing-masing menjadi raperda tersendiri,” sarannya.

Terkait Raperda Tentang Pramuwisata, Fraksi PDI Perjuangan menganggap hajat dari raperda itu akan sangat penting kaitannya dengan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ia berharap raperda ini bisa memberikan peluang dan mengakomodir para pramuwisata tersebut dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta meningkatkan keahlian dari pramuwisata yang sudah ada.

Sementara, untuk Raperda tentang Wisata Halal, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa raperda ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi kepentingan perkembangan kepariwisataan di NTB. “Mengingat di Nusa Tenggara Barat, sebagai tujuan wisata dunia. Menurut data yang kami peroleh, sebagian besar wisatawan mancanegara kita berasal dari Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, Jepang, Korea dan Cina yang notabenenya, negaranegara tersebut (mayoritas) non muslim. Akan

Juru Bicara Fraksi PKB, H. Khudari Ibrahim, Lc, MH

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si

tetapi, tidak bisa dipungkiri juga pasar wisatawan dari dunia Islam menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jikalau perda ini ditujukan untuk kepentingan pangsa pasar wisatawan muslim, maka kami sangat mengapresiasi hal tersebut untuk dibuatkan payung hukumnya,” ujarnya.

Di akhir pemandangan umumnya, Firman menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan, pada dasarnya menerima usulan terhadap empat buah Raperda tersebut. “Dengan memperhatikan apa yang menjadi usul dan saran kami.”

Juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa, H. Khudari Ibrahim, Lc, MH menegaskan apresiasi fraksinya yang setulusnya terhadap empat buah raperda usul prakarsa DPRD Provinsi NTB masa sidang pertama tahun 2016. “Dengan harapan dapat bermanfaat bagi ketertiban umum dan kemaslahatan publik. Serta mendukung pembangunan NTB yang berdaya saing.”

Ia menegaskan, Fraksi PKB menyampaikan titik tekan terhadap apresiasi, khususnya terhadap kreasi inovasi anggota dewan yang telah menelurkan ide dan gagasan menjadi usul prakarsa tentang wisata halal di NTB. “Hal ini sangat tepat mengingat karakter wilayah NTB yang terkenal dengan karakter religius dan memiliki anugerah tuhan berupa panorama yang indah dan menawan, bagian dari untaian zamrud khatulistiwa yang membentang di kawasan Sunda Kecil, gugusan kepulauan nusantara.”

Oleh karena itu, Fraksi PKB memandang bahwa prospek wisata halal harus ditilik dari aspek potensi bisnis yang prospektif dan menguntungkan bagi tambahan PAD yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. Bukan merupakan manifestasi dari sikap radikalisme semu, radikalitas dan ekstremisme dangkal yang menghambat stabilitas kawasan dan mengganggu soliditas masyarakat.

Dengan demikian diharapkan ide dan gagasan wisata halal yang dituangkan dalam raperda ini dapat diterima dengan lapang dada oleh semua kalangan sebagai kreasi bisnis yang bersahaja dan sesuai potensi pangsa pasar dari para wisatawan yang membutuhkannya. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta program pariwisata NTB yang berdaya guna dan berhasil guna. Ia menegaskan bahwa program wisata halal ini bersifat pilihan bagi wisatawan dan tidak menafikan pola wisata konvensional lain.

“Setelah menganalisa empat buah raperda diatas, utamanya raperda wisata halal, kami dari fraksi PKB menyatakan persetujuannya

untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Sementara, Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Lalu Teguh Juangsa Putra memberikan apresiasi atas keberhasilan daerah ini meraih predikat World Best Halal Honeymoon Destination dan World Best Halal Tourism Destination pada malam penghargaan di Emirates Palace, Abu Dhabi, Oktober 2015 lalu. “Kami dari Fraksi PAN menyampaikan penghargaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pada prinsipnya wisata halal merupakan ide yang sangat cemerlang sebagai pembanding atau alternatif dari wisata konvensional yang ada saat ini. Menurut Teguh, berbagai varian menu wisata, mulai dari wisata alam, wisata pantai dan sebagainya, menyediakan kondisi dan fasilitas yang memungkinkan wisatawan melakukan perbuatanperbuatan yang tidak halal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan adat istiadat.

“Perilaku yang tidak halal itulah yang wajib kita perangi untuk menyelamatkan daerah NTB yang terkenal sebagai daerah religius, bahkan pulau seribu masjid di Lombok. Selain itu juga untuk menyelamatkan pemuda dari perbuatan yang tercela. Adalah tugas dari negara untuk menyelamatkan warganya dari perbuatanperbuatan tersebut, terutama generasi muda.”

Menurutnya, gagasan wisata halal adalah salah satu ide yang bagus untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh wisata konvensional. “Namun pertanyaannya, mengingat wisatawan sangat heterogen, yang karenanya itu, mungkin pula, kita hanya menciptakan sistem wisata hanya untuk satu golongan saja? Sementara itu, dari sisi ekonomi, keberagaman wisatawan ini memberikan keuntungan atau manfaat ekonomi yang cukp tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah konsep wisata halal ini akan membawa keuntungan ekonomi dan apakah dengan keberadaan wisata halal akan mematikan keberadaan konsep wisata konvensional? Serta apakah konsep ini akan diterapkan secara menyeluruh tanpa pengecualian di seluruh NTB?” Kedua, terkait Raperda tentang Pramuwisata, Fraksi PAN menganggap pramuwisata sebagai elemen penting pariwisata di daerah.

“Tanpa pramuwisata, wisatawan akan mengalami kesulitan. Bahkan keselamatan dan kenyamanan para wisatawan sangat bergantung di tangan para pramuwisata. Demikian juga secara tidak langsung, pramuwisata akan bertindak sebagai juru bicara daerah. Hitam

putih daerah akan dengan mudah sampai ke telinga para wisatawan. Jadi peran pramuwisata sangatlah penting dan strategis sebagai kanal informasi,” tegasnya.

Sementara itu, ujar Teguh, kapasitas pramuwisata masih berbeda-beda. Perlakuan mereka terhadap wisatawan juga berbedabeda. Jika wisatawan memperoleh pramuwisata yang baik, mereka akan puas seusai berwisata di NTB. Sebaliknya, wisatawan bisa pulang dengan hati yang kecewa jika mereka mendapatkan pramuwisata yang buruk.

“Untuk itulah, keberadaan pramuwisata wajib menjadi perhatian penguasa agar ada standarisasi, sertifikasi, diatur dalam raperda ini.”

Terkait Raperda Penggunaan Jalan Untuk Kegiatan Kemasyarakatan, menurut Teguh ini sesungguhnya sudah diatur dalam undangundang lalulintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009. “Pada intinya, penggunaan jalan untuk kegiatan masyarakat diperbolehkan sepanjang memperoleh izin dari kepolisian.”

Teguh menegaskan, jalan keluar dari banyaknya penggunaan jalan untuk keperluan kegiatan kemasyarakatan adalah pemerintah mulai memikirkan penyediaan tempat khusus, misalnya jalan trotoar yang dilebarkan.

“Sehingga dapat menampung kelompok kesenian hingga tidak mengganggu lalu lintas.

Karena secara teoritis tidak mungkin melarang mereka. Walaupun secara normatif, aturan undang-undang yang ada bisa dipakai untuk melarang mereka. Namun semangat kebersamaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta semangat penghargaan terhadap nilai lokal tidak memungkinkan kita untuk melarang itu. Karena itu, tugas kita sekarang adalah bagaimana mengatur dalam raperda yang akan kita bahas nantinya, permasalahan tidak akan selesai apabila di dalam perda hanya mengatur soal perizinan,” tegasnya.

Terkait Raperda tentang Kartu Ternak dan Sistim Tata Niaga, Fraksi PAN menegaskan bahwa pengaturan tentang administrasi ternak dan sistem tata niaga seharusnya sudah dimulai sejak lama. Hanya saja, karena situasi dan kondisi belum memungkinkan maka sekarang baru bermunculan.

“Pada prinsipnya fraksi PAN menyetujui pengaturan administrasi ternak karena hal ini berkaitan dengan kepastian data, status kepemilikan dan tujuan mengatur tata niaganya. Dengan perda juga akan ada pembinaan, pengawasan, monitoring, koordinasi dan lain sebagainya. Sehingga ternak di NTB nantinya semakin berkualitas dan legal.” (*)

Juru Bicara Fraksi PAN, Lalu Teguh Juangsa Putra

Jajaran pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB

Para anggota DPRD NTB dari berbagai fraksi di DPRD NTB.

Jajaran perwakilan forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) di Provinsi NTB

SUARA NTB Kamis, 24 Maret 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pengaruhi Kecerdasan Anak Kuatkan Karakter Siswa DALAM proses pembelajaran siswa, ada berbagai cara yang dilakukan untuk membentuk karakter siswa. Salah satunya melalui kedisiplinan agar dapat sesuai dengan visi misi sekolah.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Kesuma Mataram Bidang Kesiswaan, Ferdinand Subarman, A. Md., ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/3).

“Dalam mengajar ditekankan pada kedispilinan. Walaupun menerapkan ke siswa susah. Di samping itu, budaya setempat mereka juga mempengaruhi,” ujarnya.

Barman, panggilannya, mengajarkan seni musik di SMAK Kesuma. Ia mengakui, ketika mengajar di kelas, dalam mata pelajaran seni musik, ia menekankan pada kedisiplinan siswa dengan menekankan pada tanggung jawab siswa.

Dicontohkan, ketika datang ke sekolah, siswa tidak diperbolehkan datang terlambat. Ketika diberikan tugas, siswa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan penuh dengan tanggung jawab. Sehingga mereka berani untuk menunjukkan kemampuan mereka, baik itu bermusik atau dalam pelajaran sehari-hari. Akhirnya karakter siswa dapat terbangun dengan baik.

“Saya tekankan anak-anak tidak boleh terlambat. Benarbenar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Sehingga mereka berani untuk menunjukkan kemampuan mereka di depan kelas,” katanya.

Selain itu, dalam mata pelajaran seni musik yang ia ajarkan. Dapat memberikan manfaat yang cukup mempengaruhi karakter siswa.

Karena seni musik dapat menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri siswa dan memudahkan s i s w a d a l a m menyerap pelajaran. (ron)

Orang Tua Harus Waspadai Perkembangan Iptek bau pornografi dan predator anak. ‘’Tugas kitalah yang menjaga kesalehan dan kecerdasan anak kita,” tambahnya Istri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi ini, mengingatkan, bagaimana keluarga NTB harus menjadi keluarga yang selalu meletakkan kesehatan sebagai unsur utama dalam kehidupan. Hal itu harus terus dikampanyekan nilai melalui majelis-majelis taklim. Apalagi, majelis taklim merupakan salah satu kekuatan masyarakat.

“Saat ini, bagaimana keluarga di Nusa Tenggara Barat ini bisa menjadi keluarga yang

Mataram (Suara NTB) Ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi mengimbau masyarakat, khususnya para kader PKK untuk selalu menjaga kecerdasan dan kesehatan anak, baik kecerdasan dan kesehatan spiritual maupun intelektualnya. Apalagi banyak permasalahan yang menimpa anak-anak saat ini. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) saat ini di satu sisi berdampak positif juga negatif bagi perkembangan anak, khususnya dengan semakin maraknya gambar atau materi yang mengandung unsur pornografi.

“Pastikan anak-anak dan remaja kita ini tidak melihat konten-konten yang mengandung unsur pornografi atau pornoaksi. Karena melihat konten-konten tersebut mampu merusak otak anak-anak kita, yang namanya korteks. Kalau sudah rusak korteksnya, maka

fungsi perencanaan masa depan, fungsi kedisiplinan, fungsi spiritual yang ada di otak tersebut tidak berfungsi lagi,” jelasnya saat menghadiri acara TP PKK di Pendopo Bupati Lombok Tengah, Rabu (23/3). Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua I TP PKK NTB Hj.

Syamsiah Muh. Amin beserta rombongan dan Ketua TP PKK Lombok Tengah.

Erica juga mengingatkan, agar orang tua dapat menjaga kesehatan dan kecerdasan anak melalui asupan makanan. Termasuk, menjaga anak dari konten-konten yang ber-

Dikpora Harapkan Pengawas UNBK Harus Kuasai IT Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengharapkan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) berjalan lancar tanpa adanya hambatan.

Termasuk, dari segi pengawas harus yang menguasai teknologi informasi (IT). ‘’Pelaksanaan ujian nasional UN, baik yang dilaksanakan secara manual maupun berbasis komputer itu harus terlaksana dengan baik sesuai harapan. Sehingga, hasil dari ujian nasional yang akan digelar pada bulan April 2016 mendatang dapat memuaskan semua pihak,’’ harap Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Dikpora Lotim Wirno Bambang Karmeda, SPd, Rabu (23/3).

Menurutnya, dari ratusan SMK/SMA negeri maupun swasta yang bernaung di Dikpora Lotim, hanya 7 sekolah yang berhasil lolos menjadi peserta UNBK, yakni, SMKN 1 Selong, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Sakra. Selain itu SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 1 Sikur, SMKN 1 Pringgasela dan SMAN 1 Aikmel. Dari ke tujuh sekolah yang melaksanakan UNBK itu, masingmasing ruangan nantinya akan diawasi oleh satu orang pengawas yang tentunya benar-benar memahami dan mampu mengaplikasikan laptop maupun IT. Jika pen-

Ferdinand Subarman (Suara NTB/ron)

SMKN 2 Mataram Komitmen Wujudkan Lingkungan Sehat

(Suara NTB/dys)

SMAK Kesuma Persiapkan Siswa Hadapi UN Mataram (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2015/2016 tidak menjadi syarat kelulusan, meskipun begitu, Sekolah Menegah Atas Katolik (SMAK) Kesuma Mataram tetap mempersiapkan siswanya dengan matang. Salah satunya dengan mengadakan try out (uji coba) UN. Wakil Kepala SMAK Kesuma Bidang Kesiswaan, Ferdinand Subarman, A. Md., ditemui di ruangannya, Rabu (23/3), mengatakan SMAK Kesuma sudah mempersiapkan siswa dengan matang untuk menghadapi UN. Salah satunya dengan mengadakan try out sejak Senin hingga Rabu (23/3).

“Kami sudah mengadakan try out sebanyak tiga kali. Hari ini try out ketiga,” kata Barman, panggilan akrabnya.

Dikatakan, try out pertama diadakan oleh pihak sekolah.

Sedangkan try out kedua diadakan oleh pihak Dinas Pendidikan atau try out bersama dengan sekolah lainnya. Dan try out ketiga yang diadakan sejak Senin (21/3) sampai Rabu (23/3) ini adalah try out yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.

“Mata pelajaran yang ada di UN kami uji cobakan. Pihak sekolah sudah maksimal menyiapkan, tinggal sekarang ada di tangan siswa,” katanya.

Sedangkan untuk Ujian Sekolah sudah dilaksanakan pada 14 sampai dengan 19 Maret lalu. Ia berharap hasil UN yang diraih para siswa dapat membuahkan hasil yang baik.

UN untuk tingkat SMA sendiri akan dilaksanakan pada 4 sampai dengan 6 April mendatang.

Walaupun UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan siswa, Barman mengatakan, tapi UN tetap merukan hal penting.

Karena untuk menjaga kredibilitas sekolah. Apalagi UN juga dijadikan bahan perhitungan untuk indeks integritas sekolah. “Selain itu nilai UN menjadi syarat siswa untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. UN tetap menjadi penting,” ujarnya. (ron)

(Suara NTB/yon)

LEPAS - Wakil Ketua I STKIP Hamzanwadi Selong, Khirjan Nahdi, melepas 20 mahasiswa yang akan magang di Malaysia, Rabu (23/3).

STKIP Hamzanwadi Kirim 20 Mahasiswa Magang ke Malaysia Selong (Suara NTB) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong kembali mengirim mahasiswanya mengikuti pertukaran mahasiswa tingkat internasional. Untuk kali ini, sebanyak 20 mahasiswa STKIP Hamzanwadi Selong dikirim untuk magang di negeri Jiran Malaysia dan akan belajar dengan mahasiswa lain dari berbagai negara selama 12 hari kerja efektif.

Wakil Ketua I STKIP Hamzanwadi Selong, Dr. Khirjan Nahdi, M.Hum, mengatakan, pengiriman 20 mahasiswa dari 15 Program Studi (Prodi) yang ada di STKIP Hamzanwadi Selong untuk mengarahkan mahasiswa mampu menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Oleh karena itu, ia mengharapkan kepada semua mahasiswa yang mendapatkan kesempatan emas selama

12 hari itu agar memanfaatkan momentum tersebut untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya di Malaysia. Termasuk, menjalankan dengan baik segala program yang telah disusun dan direncanakan sebelum mulai pemberangkatan.

Dalam pengiriman mahasiswa untuk magang di Malaysia itu, mahasiswa STKIP Hamzanwadi Selong akan langsung mengunjungi Universitas Teknologi Malaysia (UTM). Dalam pertukaran mahasiswa ini, ke 20 mahasiswa itu didampingi oleh dua dosen. Bahkan, katanya, pertukaran mahasiswa ke luar negeri sudah ada kerjasama dengan sejumlah negara maupun universitas di luar negeri, baik dalam pengembangan ilmu di bidang sain, pengembangan ekonomi, maupun pengembangan ilmu bahasa dan lainnya.

“Jadilah tamu yang baik, galilah ilmu sebanyak-banyak selama di sana yang nanti bisa Anda terapkan di sini,”ujar Khirjan Nahdi.

Diketahui, pertukaran mahasiswa ke keluar negeri, termasuk ke UTM bukanlah hal yang baru bagi STKIP Hamzanwadi Selong, melainkan sejumlah negara seperti Belanda dan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura kerap menjadi sasaran STKIP Hamzanwadi Selong dalam mendidik mahasiswanya melalui program pertukaran mahasiswa maupun program-program lainnya.

“Kedatangan Anda-Anda ke sana membawa nama yayasan, lembaga termasuk menjadi duta bangsa karena juga membawa nama Indonesia, sehingga bersikaplah yang baik dan hindari hal-hal yang buruk,” pesannya lagi. (yon)

gawas diketahui tidak memahami IT, maka dikhawatirkan akan menjadi penghambat ataupun kerancuan dalam pelaksanaan UNBK itu. Oleh sebab itu, saat ini Dinas Dikpora Lotim bersama rayon yang membidangi pelaksanaan UNBK sudah mendata pengawas yang nantinya akan ditugaskan untuk menjadi pengawas di sejumlah sekolah yang melaksanakan ujian dengan sistem UNBK itu. “Saat ini sudah dilakukan pendataaan pengawas-pengawas yang bertugas di UNBK itu, di mana satu ruangan akan ditempatkan satu pengawas,”sebutnya.

Sementara, untuk penempatan pengawas itu merupakan kebijakan dari rayon yang membidangi UNBK, karena dari satu ruangan itu harus terdiri dari maksimal 40 klien/ siswa. Sehingga, dalam satu sekolah itu bisa melebihi dari satu ruangan tergantung jumlah siswa dan jumlah ruangan, termasuk yang menjadi pertimbangan ketersediaan komputer maupun laptop.

Bahkan, lanjutnya, siswa yang sudah masuk dan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan sudah sesuai ruangannya tidak boleh diganggu gugat ataupun dipindah-pindah. “Soal penempatan ruangan itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak seperti UN dengan sistem manual bisa dipindah ruangannya,” pungkasn y a . (yon)

Wirno Bambang Karmeda (Suara NTB/dok)

Dulu Tak Dilirik

Badan Perpustakaan Latih Pegawai Kini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bersaing Menulis di Media Massa

Mataram (Suara NTB) Jika dulu Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) IAIN Mataram belum dilirik dan selalu menjadi pilihan terakhir masyarakat, namun kini situasinya sudah berubah.

FDK kini cukup bersaing dengan dua fakultas lainnya yang ada di IAIN Mataram.

“Dulunya hanya sebagai pilihan terakhir, mungkin itu masa lalu. Sekarang sudah berubah, sudah bisa bersaing dan serapan alumni kami sudah terserap di berbagai lapangan pekerjaan,” terang Dekan FDK IAIN Mataram Dr. Faizah, MA, pada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (23/3).

Diakuinya, sekarang ini jumlah keseluruhan mahasiswanya berjumlah 1.245 mahasiswa dengan rincian jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 390 orang, jurusan PMI 254 orang, jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) 529 orang dan jurusan Sosiologi Agama sebanyak 72 orang.

Selain berbenah dengan aktif melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, pihak kampus juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah. Terakhir, belum lama ini menjalin MoU dengan 20 lembaga mitra. “Kita dari fakultas sangat maksimal sosilaisasi dan menjaga mutu akademik agar berjalan dengan baik, salah satunya ialah melalui MoU dengan 20 lembaga mitra”.

Pihaknya pun semakin opti-

(Suara NTB/dys)

Faizah mis ke depan pertumbuhan FDK akan semakin baik dengan kualitas menjanjikan apalagi infrastruktur pendukung proses belajar cukup lengkap seperti radio komunitas sebagai praktik jurusan KPI dan laboratorium. Tak hanya itu, tahun ini juga pihak FDK akan menyediakan TV mini.

“Insya Allah teralisasi, karena sudah ada dana, ini proses di luar akademik agar mahasiswa semakin berkualitas.

Kita optimis ke depan akan semakin bersaing karena sekarang dalam setiap kegiatan selalu libatkan lembaga mitra tersebut termasuk memberdayakan alumni apalagi sudah ada forum alumni FDK”.

Ditanya mengenai trend perkembangan peminat di antara ke empat jurusan, Faizah menjelaskan BKI berada di ranking pertama dan mengalah-

kan KPI yang sebelumnya menjadi jurusan favorit di FDK. “Tren paling bagus kenaikan peminat ialah BKI kalau dulu KPI bertahan cukup lama, sekarang bersaing mungkin agak beda-beda tipis, kegiatan kemahasiswaan cukup membanggakan kreativitas mereka”.

Sementara untuk tenaga pendidik, saat ini FDK mempunyai 33 orang tenaga pendidik. Untuk mensiasati kekurangan rasio dosen dan mahasiswa di FDK, pihak IAIN telah mengangkat dosen honor dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Tak hanya itu dari akademisi, dosen honor juga berasal dari praktisi yang menjadi lembaga mitra.

“Kami libatkan sekaligus membeirka materi perkuliahan dengan asumsi akademisi yang mengajar itu secara teoritis dan jika dikombinasikan dengan praktisi itu hasilnya semakin bagus,” klaimnya.

Selain itu, yang lebih membuat FDK dilirik ialah pangsa pasar masing-masing jurusan masih sangat terbuka lebar.

Jika KPI pangsa pasarnya ke media massa, PMI dan BKI ke dinas-dinas sosial. ‘’BNN sangat menunggu alumni-alumni kita untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, itu yang ditunggu. Bahkan saat mahasiswa magang ada juga yang didiamkan di situ karena kualitas.

Kita cukup bersaing, kalau dulu asumsi orang tentang FDK itu yang jadi kiai, kini sudah berubah,” tambahnya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB dalam waktu dekat akan menggelar pelatihan keterampilan menulis di media massa bagi 30 pegawai lingkup BPAP NTB. Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya Selasa (22/3), Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, Drs. H. Imhal mengemukakan kegiatan pelatihan keterampilan menulis di media massa dihajatkan dalam rangka meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menulis di media massa. Termasuk, menulis resensi dan abstrak bagi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Perpustakaan

(Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) Memimpin SMKN 2 Mataram, H. Hudri Achmad, S.Pd., MM., memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Hal itu disadari Hudri Achmad sebagai prasyarat terwujudnya sekolah sehat.

Ditemui Suara NTB, Rabu (23/3), mantan Kepala SMKN 4 Mataram ini menyebut sekolah memiliki tanggung jawab demi terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih. Tanggung jawab tersebut hampir sama dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh dinas dan pihak-pihak lainnya.

“Ini keharusan dari sekolah dan semua pihak untuk menjaga lingkungan agar sehat dan bersih,” terangnya.

Diakuinya, dengan kondisi lahan serba terbatas di sekolah, banyak cara yang bisa dilakukan di antaranya yaitu dengan menyiapkan apotek hidup yang bisa ditanami berbagai tumbuhan. Dengan demikian, setidaknya ruang terbuka hijau di sekolah bisa terpenuhi.

Sementara guna mempertahankan status sekolah sehat yang diraih SMKN 2 Mataram tahun lalu, Hudri Achmad akan mempelajari lagi apa saja indikator-indikator penilaian sekolah sehat, sehingga tidak terkesan praktis hanya ingin meraih hasil tanpa proses yang baik.

“Kita senantiasa dengan keterbatasan lahan, sehingga menjelang lomba tidak ada masalah asalkan kita sudah tahu pengalaman yang lalu apa saja indikator sekolah sehat itu apa saja”.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan, hal penting yang harus dilakukan pertama ialah memberikan penyadaran terhadap siswa bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting, meski dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Tentunya itu merupakan bagian dari upaya pembentukan karakter terhadap siswa melalui pembiasaan-pembiasaan.

“Kita harus menegakkan kedisiplinan dan senantiasa untuk mengingatkan di mana membuang sampah itu kan sangat simpel sekali, bagaimana membagi sampah organik dan non organik dan standar pelayanan minimal di sekolah itu harus ada.

Jadi sekolah itu tidak harus sekolah itu bagus, tetapi bagaimana kita memelihara sekolah itu biar standarnya sehat,” pungkasnya menjelaskan.

H. Hudri Achmad (dys)

memprioritaskan kesehatan anak. Memprioritaskan kesehatan anak itu sama artinya dengan usaha agar supaya anaknya pintar dan cerdas,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pada kesempatan ini, Hj. Erica mengingatkan orang tua agar mewaspadai predator anak. Menurutnya, data dari kepolisian, hampir 80 persen pelaku pelecehan seksual, pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah orang dekat, orang yang sudah dipercaya oleh orang tuanya sendiri. ‘’Karena itu, awasi anak-anak kita. Jangan percaya pada siapapun untuk kita lepaskan anak-anak,” harapnya. (ham)

dan Arsip Daerah NTB. “Tujuannya ialah agar mereka bisa menulis dan bisa mempublikasikan berita-berita yang strategis ke publik,” urainya.

Kegiatan pelatihan keterampilan menulis di media massa nantinya akan digelar selama dua hari dengan penyajian berbagai materi seperti teori dan praktik menulis di media. Selain itu, memantapkan hasil resensi dan abstrak untuk publikasi di web dan media serta praktik membuat publikasi di media informasi.

“Hasilnya nanti ada resensi buku yang dibuat para pegawai secara bertahap, koleksi-koleksi daerah yang strategis itu akan kita buat resensinya dan kita publikasikan ke media”.

Sebelumnya kata Imhal, para pegawai juga pernah dilatih membuat resensi buku namun belum maksimal. Kegiatan pelatihan keterampilan menulis di media massa ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. “Saya pikir kemampuannya belum maksimal, harapannya agar merek bisa menulis di media,” pungkas Imhal. (dys) H. Imhal

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 24 Maret 2016

Iswandi Gagal Raih Medali Mataram (Suara NTB) Atlet atletik NTB, Iswandi Abdullah gagal mempersembahkan medali di IAAF World Indoor Championships di Portland, Amerika Serikat, Minggu (20/3) lalu. Atlet asal Kabupaten Sumbawa Barat itu hanya mampu menempati peringkat tujuh besar di babak kualifikasi.

TANPA BENDERA – Tampilan foto Rio Haryanto tanpa bendera Merah Putih dalam siaran televisi saat berlaga di Australia, pada Minggu (20/3).

Masalah Bendera Rio Haryanto Jangan Terulang Jakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta kepada Fox Sports dan pihak Formula Satu (F1) agar ketiadaan Bendera Merah Putih di foto Rio Haryanto saat berlaga di Australia, pada Minggu (20/3), tidak terulang.

“TV Fox Sports dan pihak F1 harus lebih jeli dalam proses penyajian bahan siar. Hal ini penting sehingga tidak menimbulkan kesan perlakuan diskriminatif dan

foto Rio Haryanto, dilengkapi dengan bendera negaranya.

“Bendera adalah simbol kehormatan negara, jika pebalap lain ditampilkan bersama bendera asal negaranya dalam grafik, Rio juga seharusnya demikian karena merupakan kebanggaan Indonesia,” tegas Menpora.

Oleh karena itu, pria yang kerap disapa dengan Cak Imam ini juga menilai wajar masyarakat Indonesia kemudian geram dengan kejadian

penyepelean terhadap salah satu peserta dan negaranya,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu kemarin.

Menpora menyesalkan pemasangan profil pebalap nasional asal Jawa Tengah itu pada “preshow” perdana F1, di Sirkuit Melbourne Grand Prix Albert Park, yang tidak ditampilkan dengan Bendera Indonesia, sementara foto pebalap asal Jerman Pascal Wehrlein yang disandingkan di sebelah

tersebut, yang ditunjukkan dengan sejumlah “postingan” di beberapa media sosial berupa tudingan perlakuan diskriminatif yang diterima pebalap 23 tahun itu dari pihak Fox Sports dan F1.

Menurut Imam Nahrawi, sikap yang ditunjukkan masyarakat tersebut merupakan bentuk perhatian besar terhadap Rio Haryanto yang telah mencetak sejarah tampil di ajang balap jet darat bergengsi tersebut, sekaligus wujud na-

sionalisme bangsa Indonesia.

“Rio Haryanto memang telah mengukir sejarah bagi bangsa Indonesia, wajar jika masyarakat terusik jika dia ditampilkan tanpa Bendera Merah Putih dalam acara yang disaksikan jutaan pemirsa di seluruh dunia,” kata Menpora menambahkan.

Ia menakankan insiden bendera ini tidak boleh terjadi lagi pada seri kedua F1, di Bahrain, yang akan digelar pada 1 hingga 3 April 2016. (ant/bali post)

Putu-Dita Tampil di AVC Beach Volleyball Championships Mataram (Suara NTB) – Pasangan Putu Dini Jasita dan Dita Juliana kembali dipercaya membela tim Indonesia di kejuaraan level Internasional. Kali ini mereka akan berlaga di AVC Beach Volleyball Championships di Manly Beach, Sidney, Australia, 25-28 Maret mendatang.

Pasangan Putu-Dita tidak sendirian tampil di event Internasional itu. Mereka bertandang ke Australia bersama dua tim putra dan satu tim Putri Indonesia. Meski demikian Putu-Dita menjadi tim lapis utama putri Indonesia.

“Indonesia mengirim empat tim, yakni dua tim putri dan dua tim putra. Saya dan Putu masuk di tim utama putri Indonesia,” ucap Dita Juliana saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (23/3) kemarin.

Bagi Putu dan Dita, tampil di kejuaraan internasional bukan yang pertama. Sebelumnya mereka juga pernah membela tim Indonesia di Kejuaraan Asean Beach Games di Palembang 2015 dan mereka sukses meraih juara satu.

Sementara keikutsertaan Putu-Dita di Kejuaraan internasional kali ini juga memiliki obsesi besar. Pasangan tim voli putri PON NTB itu juga mematok target medali emas di kejuaraan Asean Championship. “Target kami emas, mudah-mudahan bisa direalisasi,” harapnya. Sebagaimana diketahui sebelumnya Putu-Dita merupakan atlet kelahiran NTB. Kedua atlet ini merupakan atlet yang dipersiapkan mewakili NTB di PON Jabar 2016. Sebelum tampil mewakili NTB di PON 2016, kedua atlet ini juga akan memperkuat tim Indonesia di SEA Games 2017.

Dalam persiapan menghadapi event nasional dan internasional kedua atlet itu mendapat kesempatan untuk terus menjajal event internasional. Targetnya adalah agar bisa tampil maksimal di PON 2016, SEA Games 2017 hingga ASEAN Games 2018. (fan)

Suara NTB/ist)

Para punggawa timnas Belgia

“Catatan waktu saya buruk, saya hanya menempati peringkat tujuh babak kualifikasi,” ucap Iswandi Abdullah yang dikonfirmasi via ponselnya, Rabu (23/3) kemarin.

Iswandi yang pernah dijuluki manusia tercepat Indonesia itu mencatat waktu 6, 77 detik di nomor 60 meter putra. Catatan waktu tersebut tak mampu meloloskan Iswandi di babak final lomba lari jarak paling pendek di nomor cabor atletik.

Iswandi yang sebelumnya pernah meraih medali emas di Asian Beach Games 2014 itu berada diperingkat ketujuh dari 9 peserta yang tampil di babak kualifikasi. Sementara

Yayuk Basuki Komentari Proyek Hambalang Jakarta (Suara NTB) Anggota komisi X DPR-RI Yayuk Basuki berkomentar mengenai rencana Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi untuk melanjutkan pembangunan proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional di bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Mantan atlet tenis nasional itu mengatakan, jika pemerintah berniat melanjutkan proyek tersebut maka yang harus dipastikan adalah pada proyek tersebut tidak lagi menjadi rebutan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

“Jangan sampai ada rayahan lagi ya, karena itu sebetulnya niat baik,” ujar Yayuk saat dihubungi dari Jakarta, Rabu sore.

Menurut dia hal tersebut harus dicegah agar kesalahan serupa tidak kembali menimpa pejabat publik dan pemer-

Belgia Batalkan Sesi Latihan Hari Kedua Brussel Timnas Belgia tidak akan berlatih untuk hari kedua menyusul serangan-serangan bom di Brussel, membatalkan sesi yang dijadwalkan akan dilakukan pada Rabu setelah terjadinya aksi yang menewaskan setidaknya 30 orang, kata asosiasi sepak bola negara tersebut.

Tim itu, yang melakukan persiapan untuk pertandingan persahabatan di Brussel melawan Portugal pada 29 Maret, telah membatalkan sesi pada Selasa setelah ledakan-ledakan di bandara Zeventem dan kereta api bawah tanah pada jam sibuk.

Mereka telah merencana-

kan sesi latihan pada Rabu pagi namun memutuskan untuk membatalkannya juga. Mereka masih mempertimbangkan apakah akan menggelar sesi latihan pada Rabu sore.

Pertandingan melawan Portugal, yang rencananya akan dimainkan di Stadion King Baudouin, masih berada dalam ketidak pastian, meski laporan-laporan pers Belgia mengatakan bahwa pelatih Marc Wilmots dan para pemain ingin agar pertandingan itu tetap dimainkan dan menolak rencana untuk memindahkannya ke Portugal.

“Kami telah menghubungi pihak Portugal pada Selasa

peringkat pertama diraih oleh atlet Cina, Bingtian S dengan catatan waktu 6, 64 detik, disusul Abdullah Akbar dari KSA di peringkat kedua dan Andre Robertson asal GBR di peringkat ketiga.

Menurut Iswandi catatan waktu yang dicatat tidak sesuai target, sebab targetnya adalah lolos babak final. Meski demikian dia berharap hasil kejuaraan tersebut akan menjadi pengalaman yang berharga, sehingga kedepan dia bisa tampil lebih baik lagi.

Selain itu target dia kedepan tetap meraih medali emas PON di Jabar, 17-29 September 2016, meskipun catatan waktunya masih buruk. (fan)

dan berkonsultasi dengan sejumlah otoritas keamanan yang berbeda, meski dapat dipahami bahwa mereka terserap pada masalah-masalah yang lebih mendesak,” demikian pernyataan asosiasi sepak bola Belgia KBVB. “Kami akan berusaha memberi lebih banyak informasi secepatnya semampu kami.” Belgia, yang merupakan salah satu tim favorit untuk Piala Eropa 2016 pada Juni-Juli di Prancis, semestinya sebelumnya bermain melawan Spanyol pada November, namun pertandingan itu dibatalkan karena serangan-serangan di Paris.

Demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

intah yang bisa berdampak pada penilaian negatif dari masyarakat.

Secara pribadi, dia menilai keinginan menpora untuk melanjutkan megaproyek yang terhenti akibat skandal korupsi tersebut itu merupakan itikad baik pemerintah agar dana yang sudah dikeluarkan tidak terbuang percuma.

Selain itu, dengan mempercepat kelanjutan pembangunan di komplek Hambalang maka dapat mengurangi tingkat kerusakan bangunan atau fasilitas yang telah terbengkalai di lokasi tersebut.

Sebelum pemerintah benar-benar ingin melanjutkan proyek tersebut, Yayuk juga mengimbau untuk dilakukan pemeriksaan secara ilmiah mengenai kondisi tanah di lokasi pembangunan tersebut.

“Saya khawatir itu ada pergerakan dari kontur tanahnya. Kemarin kan ada yang amblas juga, kalau asal bangun lagi tanpa ada penelitian bisa membahayakan,” ujar Yayuk menjelaskan.

Dia berharap, jika komplek Hambalang tersebut selesai maka bisa berdampak positif pada kemajuan bidang olahraga nasional.

“Kalau dibangun itu bisa megah dan jadi sentra olahraga kita, karena kita sudah tidak punya fasilitas seperti itu. Termasuk fasilitas sport science pun tidak punya,” tukas Yayuk. (ant/bali post)

Yayuk Basuki (Suara NTB/ist)

(ant/bali post)

Kemenpora Rahasiakan Tahapan Komunikasi dengan FIFA

Imam Nahrawi

Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pemuda dan Olahraga mulai merahasiakan tahapan komunikasi dengan federasi sepak bola dunia atau FIFA terkait dengan penyelesaian polemik sepak bola nasional.

“Saya mohon maaf kepada pers tidak bisa bicara banyak karena apa yang kami lakukan bila diungkapkan ke publik, mereka (PSSI) pasti menyiapkan antisipasi sampai dua hingga tiga langkah ke depan,” kata Menpora Imam Nahrawi di Kemenpora, Jakarta, Rabu kemarin.

Polemik persepakbolaan nasional hingga saat ini memang masih dalam tahap penyelesaian. FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia juga terus memantau perkembangan Indonesia yang saat

ini mendapatkan sanksi atau dikucilkan dari persepakbolaan dunia.

Dengan posisi ini, Kemenpora terus melakukan komunikasi dengan FIFA dan bahkan akan melakukan audiensi secara langsung dengan lembaga yang dipimpin oleh Gianni Infantino.

Hanya saja, FIFA melalui suratnya meminta Kemenpora mengajukan materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut.

Terkait dengan surat balasan ke FIFA, dua sumber di Kemenpora berbeda pendapat. Menpora Imam Nahrawi menegaskan jika surat balasan yang berisi poin-poin yang akan dibahas sudah dikirim. Namun, orang nomor satu di Kemenpora itu belum menjelaskan dengan detail.

“Pemerintah menyampaikan

semua fakta-fakta yang ada di lapangan seperti yang terjadi selama ini,” kata pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu.

Sementara, Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto menyatakan jika draf surat balasan ke FIFA baru disiapkan dan masih menunggu ditandatangani oleh Menpora Imam Nahrawi. “Draf surat memang sudah selesai, tinggal ditandatangani saja,” katanya saat dikonfirmasi sebelumnya.

Meski draf surat balasan ke FIFA sudah jadi, kata dia, pihaknya belum bisa menyampaikan siapa saja yang akan menjadi wakil pemerintah yang akan melakukan audiensi secara langsung dengan FIFA karena semuanya belum ditetapkan. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 24 Maret 2016

Halaman 12

Pemprov Pertimbangkan Alokasi Anggaran pada Program Prioritas Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menanggapi kritikan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST yang menilai kebijakan anggaran Pemprov yang masih sangat minim kepada kabupaten/kota, khususnya KSB. Wagub mengatakan, pengalokasian anggaran kepada kabupaten/kota didasarkan atas pertimbangan program prioritas dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

“Mana yang kira-kira menjadi program prioritas, mana yang perlu dibiayai segera yang menyangkut sasaran, kepentingan

masyarakat. Program yang lebih menukik kepada peningkatan kesejahteraan maupun penurunan angka kemiskinan,” kata

Amin dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD NTB, Rabu (23/3) siang kemarin.

Amin menjelaskan, semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov NTB, pelaksanaannya dilaksanakan di kabupaten/kota. Untuk itu, perlu ada sinergi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mneingkatkan kesejahteraan masyarakat. “Semua yang kita laksanakan juga kan pelaksanaannnya di kabupaten/kota.

Cuma ada batas-batas kewenangan-kewenangan saja di

sini,” terangnya.

Kalaupun ada anggaran dari provinsi, lanjut Wagub, akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, sinergitas program antara provinsi dan kabupaten/kota harus lebih ditingkatkan. Kalaupun masih ada kabupaten/ kota yang masih merasa anggaran yang diperoleh minim, kata mantan anggota DPRD NTB ini, semua bisa dibicara-

kan dalam Musrenbang.

“Kita bicarakan, kita mensinergikan dalam musrenbang terhadap program. Kita harapkan sinergitas program dengan kabupaten/kota ini terus meningkat terutama dalam program membiayai kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan yang diinginkan. Terutama kebutuhan-kebutuhan dasar seperti infrastruktur, ketersediaan air bersih dan listrik terutama program pen-

gentasan kemiskinan,” ucapnya.

Terhadap minimnya anggaran dalam APBD masing-masing kabupaten/kota, Wagub meminta kepala daerah, baik bupati dan wakil bupati untuk lebih kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan berbagai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, maka potensi PAD masih dapat terus ditingkatkan untuk membiayai program-program pembangunan. (nas)

ASITA Perluas Pasar ke Tiongkok

(Suara NTB/ndi)

VISI MISI - Calon Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto didampingi oleh Ketua DPD Golkar NTB, H. M. Suhaili FT dan Sekretaris DPD Golkar NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, saat menyampaikan visi dan misinya di hadapan pengurus Partai Golkar di NTB.

Mataram (Suara NTB) – Belum lama ini NTB telah didatangi setidaknya oleh 31 Travel Agent asal Tiongkok.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Association of Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA) NTB untuk memperluas jangkauan pasar ke salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ini.

Apalagi pada April mendatang akan disediakan penerbangan khusus setiap minggunya dari Tiongkok menuju Lombok International Airport (LIA).

“Kunjungan beberapa travel agent ke NTB itu kita manfaatkan untuk memperluas jaringan kita. Sudah ada beberapa travel agent yang bekerjasama dengan travel agent dari Tiongkok. Kita

berharap ini menjadi kesempatan kita untuk memperluas pasar pariwisata kita,” ungkap Ketua ASITA NTB Dewantoro Umbu Djoka kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (23/3).

Sebelumnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos., M.Si menyambut kedatangan puluhan travel agent asal Tiongkok itu. Ia berharap para wisatawan dapat menikmati keindahan pariwisata Lombok dan Sumbawa. Selain itu, ia juga berharap agar hubungan bisnis pada bidang pariwisata semakin baik. Hal senada juga diungkapkan oleh Dewantoro, ia berharap agar komunikasi dan kerjasama antara travel agent asal Tiongkokbisa berlangsung

dalam jangka waktu lama.

“Sebelumnya kita ke Malaysia juga untuk memperluas pasar kita, sekarang kita berharap mendapatkan tanggapan yang bagus juga dari Tiongkok,” ungkapnya.

Tahun ini Indonesia menargetkan 2,1 juta kunjungan asal Tiongkok. Berbagai macam promosi dilakukan agar target 12 juta wisatawan pada tahun 2016 dapat terealisasi dengan maksimal. Apalagi masyarakat Tiongkok saat kunjungannya selalu berbelanja barang-barang unik khas daerah. Sehingga industri lain seperti industri bisnis dapat meningkat. Hal ini pula yang menjadi harapan semua pihak, terlebih para pelaku pariwsisata.

Selama ini kunjungan

wisatawan asal Tiongkok ke NTB terbilang cukup rendah.

Hal itu juga disebabkan karena masih minimnya pramuwisata yang mahir menggunakan bahas mandarin. Namun Disbudpar telah mengantisipasi hal itu dengan menyediakan tutor bahas mandarin. Rencananya tutor yang didatangkab berasal dari Negara Singapura. Sehingga kebutuhan akan pramuwisata berbahasa mandarin dapat tercukupi.

“Kita tugasnya menjalin kerjasama, para pramuwisata sudah disiapkan tutor agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa mandarin. Kita harapkan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik,” harapnya. (lin)

Airlangga Janji Perkuat Kewenangan DPD Mataram (Suara NTB)Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan digelar sekitar bulan Mei mendatang, diharapkan akan menjadi titik balik dari kekisruhan Partai Golkar dalam dua tahun terakhir ini, baik dari pusat hingga ke daerah-daerah. Sedikitnya tujuh kader terbaik Golkar siap bertarung memperebutkan posisi ketua umum untuk membawa partai berlambang beringin itu kembali pada masa kejayaanya.

Airlangga Hartanto, satu dari tujuh calon Ketua Umum Golkar yang menyatakan siap untuk membawa kembali Partai Golkar menuju kejayaannya.

Salah satu langkah yang akan ia lakukan jika terpilih sebagai ketua umum, yakni memberikan desentralisasi kewenangan pada pengurus daerah dalam memilih calon kepala daerah yang akan diusung.

“Munas ini kita harapkan bisa menjadi momen kebangkitan Partai Golkar. Saat ini

harus kita akui bahwa citra partai sedang dalam keadaan merosot, sehingga jika ini terus dibiarkan maka, Partai Golkar hanya akan menjadi tinggal cerita. Nah salah satu visi saya adalah memberikan kewenangan pada pengurus daerah untuk menentukan calon kepala daerah,” ujarnya saat memaparkan visi dan misinya pada jajaran pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar NTB, Rabu (23/3) kemarin di Lombok Tengah.

Ditambahkan Airlangga, jika ia terpilih sebagai Ketua Umum, maka ia akan menjadikan DPD sebagai ujung tombak untuk menyerap aspirasi masyarakat pada tingkat akar rumput. Sehingga dengan begitu, pada pemilukada serentak 2017, 2018 dan pemilu 2019, Partai Golkar tetap mempertahankan posisinya sebagai partai pemenang.

“Kalau hasilnya kita terus menurun, maka hal itu tidak akan menguntungkan Partai

Golkar, mau menjadi oposisi kita tidak kuat, mau mendukung pemerintah juga kita lemah,” ujarnya.

Airlangga memiliki komitmen untuk membawa Partai Golkar mejadi partai yang moderen, yang siap untuk menghadapi berbagai perkembangan dunia. Salah satunya dikatakan oleh Airlangga adalah dengan melakukan regenerasi kaderisasi Partai Golkar. “Golkar itu adalah partai yang mencetak kader, bukan yang mengakuisisi kader,” ujar anggota DPR RI ini.

Oleh alasan itulah Airlangga yang memanggilnya untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum partai tertua di Indonesia ini.

Menurutnya, dalam rangka memuluskan jalannya menuju orang nomor satu di Partai Golkar, Airlangga mengaku sudah mengantongi dukungan dari 290 DPD II dan 21 DPD I. (ndi)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 24 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

OPINI

SUARA NTB Kamis, 24 Maret 2016

Halaman Halaman 14 14

Menyerahkan Pengajaran Keterampilan Menulis kepada Ahlinya Tingkatkan Koordinasi PERHATIAN pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten/kota masih menjadi bahan evaluasi yang harus segera dituntaskan. Bantuan-bantuan yang selama ini dikucurkan pemerintah provinsi ke kabupaten/kota apakah sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Atau justru bantuan yang diberikan pada pemerintah kabupaten/kota masih sangat minim.

Dalam memberikan bantuan ke pemerintah yang lebih rendah di bawahnya didasari atas permohonan atau proposal bantuan terhadap program yang ingin dicapai.

Misalkan, adanya keinginan dari pemerintah provinsi mengembangkan satu kawasan yang membutuhkan dana besar harus mengajukan permohonan dengan didasari rencana pengembangan dan program yang jelas.

Jika permohonan bantuan yang diajukan tidak sesuai fakta di lapangan, maka bantuan yang diharapkan tidak akan turun. Meski demikian, banyak program pembangunan di daerah, seperti provinsi dan kabupaten/kota yang sudah sangat layak dikembangkan belum dapat perhatian serius.

Begitu juga perhatian pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten/kota, khususnya di NTB dianggap masih belum sesuai harapan pemerintah kabupaten/kota. Padahal, jika mengacu dari anggaran yang ada di pemerintah provinsi, bantuan pada pemerintah daerah di bawahnya mesti lebih besar lagi.

Inilah yang menjadi harapan dari Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Fud Syaifuddin dan beberapa kepala daerah lainnya di NTB. Sebagai salah satu daerah yang merupakan diklaim memberikan kontribusi besar bagi pendapatan, baik pusat dan daerah, alokasi bantuan pemerintah provinsi ke KSB dianggap masih belum sepadan. Bagi mantan Ketua KPU KSB ini, pemerintah provinsi harus mengalokasikan bantuan yang lebih besar lagi bagi KSB. Sementara alokasi bantuan dari pemerintah provinsi selama ini minim. Sebagai bagian dari NTB, KSB dan daerah lain juga membutuhkan perhatian pemerintah provinsi, sehingga program pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.

Tidak hanya itu, pemerintah provinsi dalam melaksanakan program pembangunan di lapangan mesti berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Jangan sampai, program yang dilakukan tanpa koordinasi, sehingga program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak nyambung atau tidak sinkron. Selama ini ada kesan, jika program yang dilaksanakan pemerintah provinsi di kabupaten/kota tidak ada koordinasi, sehingga program provinsi dan kabupaten/kota tidak nyambung. Sebagai contoh, ketika salah satu SKPD di lingkup Pemprov NTB memiliki program di Sembalun Lombok Timur terpaksa harus dibongkar, karena dianggap tidak ada koordinasi ke pemerintah kabupaten.

Meski demikian, pemerintah provinsi tentu memiliki alasan terhadap kebijakan pemberian bantuan ke pemerintah kabupaten/kota. Seperti yang disampaikan Kepala Bappeda NTB H. Chairul Machsul, SH, MM, jika pemberian bantuan ke pemerintah kabupaten/kota memiliki aturan dan ketentuan yang diatur pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota bisa menyelaraskan kebijakan program atau rencana pembangunan pada pra-musrenbang atau musrenbang yang tiap tahun digelar. Namun, yang paling penting di sini adalah pemerintah kabupaten/kota meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Artinya, dengan keberadaan provinsi yang tidak memiliki wilayah, maka pemerintah kabupaten/kota harus tetap menjalin koordinasi ketika ada program pemerintah provinsi. Jika ini tidak dilakukan, maka program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak akan sejalan. Untuk itu, koordinasi harus terus ditingkatkan. (*)

NTAH mengapa, menulis menjadi momok yang menakutkan di kalangan akademisi (termasuk di dalamnya adalah guru/dosen dan siswa/mahasiswa) di Indonesia. Antara kemauan yang kurang atau kemampuan yang rendah ditengarai sebagai faktor penyebabnya. Ini bisa dilihat pada minimnya publikasi yang dilakukan oleh akademisi kita. Setidaknya, klaim itu bisa dibenarkan jika merujuk pada data Bappenas tahun 2014.

Berdasarkan data tersebut, ASEAN diwakilkan oleh Singapura di peringkat 32 dengan karya publikasi ilmiah mencapai 149.509, disusul oleh Malaysia (40) dengan 99.187 publikasi dan Thailand (43) dengan 82.209 publikasi. Dibandingkan dengan tiga negara ASEAN ini, Indonesia tertinggal jauh di peringkat 61 dengan hanya menyumbang 20.166 publikasi ilmiah. Bahkan kalaupun angka tersebut dilipatgandakan, itu masih belum bisa menyamai angka publikasi yang dihasilkan Thailand! Dari sini bisa dipetakan kualitas akademisi yang dimiliki Indonesia. Satu hal yang bisa disimpulkan, para akademisi masih malas menulis (dalam konteks ini mempublikasikan tulisannya)!

Saya tidak hanya sekadar mengutip temuan di atas. Sering kali juga saya membaca skripsi mahasiswa yang mengambil topik bahasan tentang keterampilan menulis. Mereka di antaranya mengomentari bahwa keterampilan menulis (maha)siswa rendah karena kurangnya kreativitas sehingga perlu diajarkan metode atau teknik tertentu.

Saya tidak mengesampingkan kreativitas sebagai salah satu faktor pemengaruh kualitas tulisan seseorang. Namun, lebih penting dari itu adalah sumber daya manusia. Di sini, saya mengkhususkan pada kualitas pengajar keterampilan menulis itu sendiri.

Mengatakan semua murni kesalahan para pelajar itu rasanya tidaklah adil.

Bagaimana mungkin mereka bisa menulis dengan baik jika guru/dosen yang mengajar mereka juga tidak menulis?

Pandangan Salah Kaprah Sementara ini, ada pandangan keliru yang terus berkembang di masyarakat bahwa sarjana bahasa/ sastra Indonesia pastilah bisa menulis. Mengapa? Karena jurusan mereka mengajarkan matakuliah menulis. Padahal, meskipun belajar matakuliah menulis belum menjamin seseorang bisa menulis. Bahkan, amat sedikit dari mereka yang memang benar-benar bisa menulis—ini jika tidak boleh menyebut semuanya.

Pandangan keliru ini sayangnya dipelihara dan dipercaya sebagai dog-

Oleh:

Muh. Ardian Kurniawan

Dosen STKIP Hamzanwadi Selong, Sekretaris Lembaga Riset Kebudayaan dan Arus Komunikasi NTB ma. Maka, setiap sarjana bahasa/ sastra Indonesia secara manasuka bisa diamanatkan untuk mengajar keterampilan menulis di kelas bahasa Indonesia, meskipun mereka tidak mampu. Secara teoretis para sarjana ini bisa diandalkan. Namun, perhitungan matematis untuk pemahaman teori dalam ilmu praktik adalah nol. Jika Anda menguasai teori 100%, tetapi tidak bisa mempraktikkannya, maka Anda sama saja tidak bisa apa-apa.

Ini sesuai sekali dengan kalimat seorang pakar pendidikan bernama Sahertian (1992) yang saya kutip dari kkpi.or.id, “Kalau guru hanya ahli dan terampil dalam mentransfer materi pembelajaran maka suatu saat peran guru dapat diganti dengan media teknologi modern.” Kalimat ini ada benarnya karena teknologi modern juga bisa memberikan materi yang sama baiknya dengan guru. Internet bisa diibaratkan rumah ilmu pengetahuan yang selalu bisa menjawab pertanyaan siapa saja. Dan itu bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat kita saat ini. Tetapi, patut diingat, teknologi adalah mesin. Tentunya kita tidak berharap menyerahkan nasib anak didik kepada mesin. Para pendidik ini akan seperti mesin hidup jika hanya mampu berteori saja.

Antara teori dengan praktik terdapat jurang lebar yang memisahkan. Pemahaman tentang teori dapat dilakukan dengan membaca referensi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini tidak bisa diterapkan pada materi keterampilan yang menuntut pesertanya untuk terlibat aktif dan mengulanginya secara rutin. Teori menuntut kemampuan analisis dari pesertanya, sedangkan keterampilan menuntut produk karya pesertanya.

Demikian pula dalam keterampilan menulis. Seorang guru/dosen mungkin sangat fasih dalam mengajarkan teori tentang menulis. Namun, semua itu akan sia-sia belaka jika mereka tidak bisa menerapkan teori tersebut. Pengajar seharusnya menjadi contoh bagi murid mereka. Lalu, apa yang bisa dicontoh dari pengajar yang tidak menulis? Padahal ia mengajar peserta didik keterampilan menulis.

Mungkin kita patut mengikuti sistem pendidikan di Finlandia yang dinyatakan terbaik di dunia. Kompas (29/11/2013) menyebut salah satu indikator kemajuan pendidikan di Finlandia disebabkan oleh sistem seleksi guru yang ketat. Guru yang mengajar bukan hanya mereka yang lulusan S-1 atau S-2 saja, tetapi juga memiliki

kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka guru yang dihasilkan adalah guru-guru yang profesional dan unggul. Mereka mengajar sesuai dengan kompetensi yang dikuasai.

Opsi Perubahan Ada dua opsi yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan ini.

Opsi pertama adalah mengharuskan para guru/dosen menulis dan mempublikasikan tulisannya. Ini agar mereka bisa merasakan—bukan hanya sekadar tahu—manfaat menulis itu sendiri. Dengan demikian, mereka pun bisa mentransfer pengetahuan itu kepada peserta didik. Di samping itu, tentunya para pengajar ini akan lebih nyaman berbagi jika itu adalah karya mereka sendiri. Peserta didik pun akan termotivasi untuk berlatih karena melihat karya guru mereka.

Para pengajar ini perlu dibuatkan regulasi publikasi minimal. Jika perlu, disertai dengan sanksi yang tegas.

Misalnya guru dan dosen yang sudah disertifikasi dikenakan pemotongan tunjangan sertifikasinya jika tidak membuat publikasi ilmiah (tulisan).

Sejauh ini, tunjangan sertifikasi guru/ dosen lebih banyak dimanfaatkan untuk mengubah gaya hidup para pengajar menjadi lebih konsumtif. Sementara itu, aspek peningkatan kompetensi yang menjadi tujuan utama dari pemberian tunjangan itu sangat jarang dilakukan pengajar ini. Untuk guru/ dosen yang belum bersertifikasi, disyaratkan publikasi minimal dalam pengajuan usul sertifikasi mereka.

Opsi kedua dengan menyerahkan pengajaran keterampilan menulis kepada ahlinya, yaitu orang-orang yang memang bekerja di dunia tulismenulis. Kepada merekalah pengajaran keterampilan menulis seharusnya dipercayakan. Sastrawan, penulis lepas, wartawan, dan para editor adalah beberapa contoh untuk kasus itu.

Mereka pun tidak kalah cakap jika berbicara teori menulis. Sayangnya, sekolah/kampus memiliki cara pandang berbeda. Pengajar haruslah para sarjana! Padahal, dalam beberapa kasus, dibutuhkan pula orang-orang non-sarjana itu. Orang yang karena kepakarannya layak mengajarkan topik tersebut. Mengapa sastrawan, penulis lepas, wartawan, atau editor ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori tersebut? Setiap hari mereka bergelut dengan tulisan, melebihi guru/dosen. Bahkan, untuk konteks karya tulis, mereka mungkin lebih banyak berkontribusi dibandingkan dengan para pengajar ini.

Telah banyak bukti bahwa penulis bisa berasal dari kalangan mana saja. Entah sarjana atau tidak. Penyair Wiji Thukul dan Novelis Pramoedya Ananta Toer hanyalah lulusan SMA. Penyair Taufiq Ismail seorang lulusan fakultas kedokteran hewan. Arswendo Atmolito penulis buku Mengarang Itu Gampang yang dipedomani oleh para penulis pemula pun bukanlah seorang sarjana.

Artinya, sarjana bukanlah rujukan untuk menentukan kompetensi dan kepakaran seseorang.

Bagaimanapun, guru/dosen bukanlah orang yang tahu segalanya. Oleh karena itu, kepada mereka, jangan pula dibebankan hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Jangan sampai keluhan seperti pakar pers Atmakusumah Astraadmadja terdengar lagi dari telinga masyarakat. Ia mengatakan bahwa warga kita umumnya tidak mahir menulis karangan bahkan tidak mudah menulis surat resmi! Jika sudah begini, siapa yang nantinya akan diamanatkan untuk mencatat sejarah bangsa ini? Saya harap bukan kepada bangsa asing.

Walikota minta pengurusan perizinan jangan dipersulit Bisa menghambat investasi

*** NTB diusulkan jadi sentra rumput laut nasional Yang penting menguntungkan masyarakat

***

”Warisan” TGB untuk NTB Yusuf Tantowi Aktivis Muda NU NTB SELAKU orang NTB, saya merasa beruntung mendapatkan buku ini. Dari buku ini saya melihat, membaca, mencermati dan kemudian belajar tentang apa yang telah dipikirkan, direncanakan dan kerjakan oleh kepala daerah (gubernur) dan aparaturnya di NTB. Judul buku ini cukup mengoda: Melompat Bersama Tantangan. frase “Melompat” boleh jadi dimaksudkan penulisnya untuk menekankan telah terjadi lompatan atau percepatan pembangunan NTB. Sementara frase “Bersama Tantangan”, memberikan penekanan di balik percepatan tadi, masih ada segudang pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Dua hal pokok ini, percepatan sekaligus segudang pekerjaan rumah itu, diuraikan secara mengalir dan lugas sepanjang 170 halaman buku ini.

Terdiri atas sembilan bagian, buku ini ditulis dalam bahasa ringan dan enak dibaca. Walaupun diterbitkan oleh Biro Humas milik pemerintah provinsi, tetapi kemasannya cukup “gaul”. Sekalipun banyak berisi warta yang baik dan mengembirakan soal percepatan

Judul Buku Penulis Penerbit Tebal Cetakan 1

: Melompat Bersama Tantangan : Farid Tolomundu : Biro Humas Pemprov NTB dan Sekretariat Program Unggulan : 170 halaman : Desember 2015

pembangunan, tetapi sikap kritis penulisnya tetap tampak cukup kuat mencuat. penulis cukup pandai mengemas dan mengolah data-data dan angka statistik yang cenderung membosankan menjadi bahan cerita yang ringkas dan padat. Dengan cara begitu, berbagai percepatan pembangunan di era TGB mudah dipahami pembaca.

Warisan TGB Buku ini hadir pada momentum yang cukup tepat, memasuki tahun ke delapan TGB memimpin NTB. Sisa dua tahun lagi sebelum TGB menyelesaikan tugasnya sebagai orang nomor satu di NTB. Saat ini, sedikit banyak kita sudah bisa memetakan apa yang akan TGB wariskan kepada gubernur berikutnya. Buku ini membantu kita memahami lebih jauh warisan TGB untuk NTB itu. Ibarat sebuah potret, wajah NTB terlihat semakin cantik dalam delapan tahun TGB memimpin.

Tetapi sekaligus sisi-sisi buramnya pun masih jelas terlihat.

Pesan buku ini jelas: Warisan TGB un-

tuk NTB adalah percepatan. Warisan itu haruslah terus dijaga dipastikan tetap menjadi spirit pembangunan penerus TGB ke depan.

Siapa pun dia orangnya.

Mengapa percepatan harus tetap dijaga?

Jawabnya NTB masih jauh dari bisa dikatakan sebagai provinsi yang maju. Pilihan bagi NTB, saya kutip dari tulisan di buku ini, hanya ada dua: terus melakukan percepatan atau tertinggal di lintasan belakang!

Rasa puas diri, lalu stagnan dan mandeg dalam melakukan lompatan dan mendorong percepatan pembangunan, tidak sepatutnya ada dalam benak pelaku pembangunan di NTB. Sebab jika benih-benih kemandengan itu ada, segudang persoalan besar yang terungkap di dalam buku ini.

Seperti kemiskinan yang terhitung besar, nilai tukar petani yang rendah, kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, industri olahan yang belum bergeliat, hingga pertumbuhan pariwisata yang harus terus dipacu, akan menjadi tantangan yang sulit dijawab dengan cepat dan tepat. Sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. [ ]

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Buku Pekan Depan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Lorong Kerikil Tuan Guru 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Penulis: 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 TGH. Hasanain Juaini 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Peraih penghargaan bergengsi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Ma’arif Award (2008) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Magsaysay Award (2011) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Tokoh Perubahan Republika (2015) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Penerbit: 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Masyarakat (Leppim) IAIN Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Cetakan 1: Maret 2016 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

Rubrik ini merupakan kerjasama Badan Perpustakaan dan Arsip NTB dengan Harian Suara NTB. Terbit dua kali sebulan pada hari Kamis minggu kedua dan keempat. Berisi seputar dunia buku di NTB, baik berupa tulisan resensi, proses kreatif para penulis, dinamika komunitas tulis dan baca, dan aktivis literasi hingga kebijakan pemerintah daerah tentang buku yang perlu publik ketahui. Redaksi menerima sumbangan tulisan yang berkaitan dengan tema-tema di atas

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 24 Maret 2016

Halaman 15

Bima Deklarasi Anti Radikalisme

Kasus Bansos Dompu Ditingkatkan ke Penyelidikan Dari Hal. 1 Karena , disebutkan Andy, yang sedang diusut adalah penggunaan dana Bansos 2011 dan 2012.

Diusutnya kasus dugaan penyimpangan pada Bansos Kabupaten Dompu berawal dari laporan masyarakat ke Subdit III Tipikor, terkait penggunaan dana Bansos 2011 senilai Rp 19 miliar dan dana Bansos 2012 senilai 13,6 miliar. Tim sudah turun ke Dompu untuk menyita cukup

banyak dokumen yang dimasukkan dalam enam kantong besar.

Ditambahkan Andy, tumpukan dokumen itu sudah diteliti satu per satu oleh timnya. Dari data itu, disinkronkan dengan bukti – bukti yang dimiliki pihak pemda setempat. “Datadata yang kita pilah pilah itu, kita sinkronkan dengan keterangan saksi. Nanti kita pilah, mana yang menyimpang dan tidak,” tegasnya. (ars)

Bentuk Tim Terpadu Dari Hal. 1 Ditemui Rabu (23/3) kemarin, Fauzan Khalid menjelaskan banyak sisi yang akan ditelusuri dan dievaluasi tim ini. Diantaranya, terkait potensi PAD, aparatur dan sistem pengumutan PAD. Khusus di SKPD perizinan ini jelasnya, pihaknya mengakui sedikit semrawut personelnya.

Ia melihat ada masalah di sana, sehingga hal ini akan diperbaiki secara pelan-pelan.

Ia menyebut bahwa bukan dinas secara keseluruhan yang bermasalah. Namun ada oknum-oknum yang diduga bermasalah sehingga harus ditindak. Persoalan makelar perizinan juga diatensinya. Sebab bukan tidak mungkin ada oknum pejabat terlibat dalam praktik tersebut. ‘’Boleh jadi ada, melibatkan oknum pejabat. Karena itu tujuan dibentuk tim ini menelusuri persoalan ini,’’ tegasnya.

Ditanya perihal laporan resmi terkait dugaan oknum pejabat terlibat makelar? Fauzan mengaku belum mendapatkan informasi resmi. Hanya saja ia mempeorleh informasi dari luar. Hal inilah perlu ditelusuri dan dicari tahu kebenarannya.

Menyangkut perizinan toko modern jelasnya, juga tengah dievaluasi. Ia sudah memanggil BPMP2T untuk menanyakan perihal adanya masalah perizinan modern yang diterbitkan.

Salah satunya, mengklarifikasi dugaan adanya makelar penerbitan izin pasar modern tersebut. Ia menegaskan, dalam mengeluarkan izin haruslah sesuai ketentuan. Jika memang tidak berizin tegasnya, maka pihaknya bakal menutup toko tersebut. ‘’Sebab kalau dibiarkan maka akan menambah kacau,’’ tegasnya. (her)

Sesuai Program Prioritas Dari Hal. 1 Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Chairul, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemda kabupaten/ kota sifatnya boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan karena itu bukan urusan wajib Pemprov NTB. Artinya, Pemprov harus memastikan anggaran wajib terpenuhi dulu dalam APBD provinsi, kemudian urusan pilihan, baru kemudian dapat memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota. ‘’Menurut Kementerian Dalam Negeri, itu (bantuan keuangan) urutannya di belakang. Jadi selesaikan dulu anda (provinsi) punya urusan wajib, jalankan urusan pilihan. Nah itu (bantuan keuangan kepada kabupaten/kota) fardu kifayah (boleh dilaksanakan boleh tidak) itu. Lamun fardu ain no wah tutuq (ketika urusan wajib sudah selesai),”ujarnya.

Namun, jika tak memungkinkan adanya bantuan keuangan, maka bantuannya dalam bentuk program dan kegiatan SKPD provinsi di kabupaten/kota. Program dan kegiatan SKPD Pemprov NTB itu, lanjutnya, disesuaikan dengan beban masalah yang ada di masing-masing kabupaten/kota. ‘’Tidak bisa misalnya kita mengatakan berapa pasnya, nggak bisa,”ucapnya.

Ia mencontohkan, seperti program prioritas pengembangan Sapi, Jagung dan Rumput Laut (Pijar) dari Pemprov NTB. Maka, kabupaten/kota yang menjadi sentra pengembangan jagung, misalnya seperti Dompu dan Sumbawa maka pasti Pemprov NTB akan melaksanakan programnya di sana. ‘’Kita menentukan secara proporsional. Misal-

nya, Dompu untuk tanaman jagung, dia besar sekali programnya di situ,’’terangnya.

Chairul menambahkan, dalam kegiatan pra Musrenbang tingkat provinsi yang dilaksanakan tiap tahun akan kelihatan program-program prioritas pemerintah provinsi yang berada di kabupaten/kota.

Dalam kegiatan pra Musrenbang itu, katanya, Kepala Bappeda kabupaten/kota juga diberikan kesempatan untuk mengoreksi kebijakan anggaran apakah sudah sesuai dengan karakter masalah yang dihadapi di maisng-masing kabupaten/kota.

Disinggung apakah ada program provinsi yang masih tidak sinergi dengan kabupaten/kota? Chairul mengatakan, ketidaksinergian program itu bisa saja terjadi karena aspek kewenangan. Namun, ia memastikan program-program yang terkait dengan persoalan-persoalan mendasar masyarakat seperti penurunan angka kemiskinan dan masalah lingkungan sudah ada sinergi. ‘’Semua kabupaten/ kota itu perlu memperhatikan kualitas lingkungan, menurunkan kemiskinan.

Perlu misalnya meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan. Nah mana yang berat? Bisa dicek.

Misalnya programnya Dikes, atau SKPD lainnya Pemprov NTB itu ada lokusnya. Ada lokus dan nominalnya (anggaran).

Kalau dia bermasalah di situ, melebihi kabupaten/ kota lain tetapi tidak proporsional, atau lebih kecil dia dari kabupaten lain maka bisa protes,’’ pungkasnya. (nas)

PN Mataram Segera Eksekusi Lahan ’’Kebun Kopi’’ Dari Hal. 1 Sengketa lahan yang selama ini tak banyak diketahui publik itu, berawal dari terbitnya sertifikat hak pakai nomor 31 atasnama Pemprov NTB atas tanah seluas 70 are di belakang Kantor Imigrasi Mataram itu. Klaim itu kemudian digugat oleh ahli waris almarhum, I Gusti Ayu Putu Wati dan Lalu Unggah.

Setelah menang di pengadilan tingkat pertama, pihak Pemprov NTB melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Mataram.

Namun putusan banding nomor 47/PDT/2012/PT. MTR menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Pemprov kemudian mengajukan kasasi. Pun nasibnya sama.

Kasasi ditolak oleh MA melalui putusan nomor 3004 K/ PDT/2012.

Selama setahun itu ahli waris mencoba negosiasi dengan Pemprov NTB agar menyelesaikan dengan proses damai, dengan membayar lahan per are Rp 175 juta.

Negosasi mentok, sampai akhirnya dilayangkan somasi, juga tak digubris. Pihaknya kini tinggal menunggu keputu-

san dari Pengadilan untuk melakukan eksekusi atas lahan dimaksud.

Sebelumnya Pemprov NTB melalui Kepala BPKAD NTB, Ir.H.Iswandi Ibrahim, M.Si menyatakan, akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA nomor 3004 K/ PDT/2012 terkait kasasi kasus sengketa lahan ‘’kebun kopi’’ yang dijadikan kompleks perumahan DPRD NTB. Pemprov merasa mamiliki bukti-bukti yang kuat terkait dengan kepemilikan tanah seluas 70 are tersebut.

Dikatakan, Pemprov NTB punya bukti yang cukup kuat terkait kepemilikan aset tersebut. Ia menilai dokumen-dokumen yang diklaim oleh ahli waris (diduga) aspal (asli tapi palsu).

Karena merasa memiliki bukti-bukti yang kuat atas kepemilikan aset tersebut, lanjut Iswandi, sehingga membuat Pemprov tak memenuhi apa yang menjadi keinginan ahli waris yang meminta Pemprov membayar atau member ganti rugi. (ars/why)

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Serangkaian lokakarya HumanLoveHuman dengan agenda kunjungan media yang dilaksanakan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Rabu (23/3) kemarin berkunjung ke Redaksi Suara NTB. Pengurus KontraS dan Somasi NTB diterima Penanggung Jawab Suara NTB, H.Agus Talino (ke enam dari kiri).

Komunitas Pasirputih Sediakan ”Bioskop” Alternatif Mataram (Suara NTB) Menumbuhkan kesadaran bermedia masyarakat, terutama dalam memilih dan memilah informasi serta pengetahuan visual sangatlah penting. Salah satunya melalui pemutaran film yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, film-film yang diputar adalah filmfilm yang dianggap baik untuk memberikan pengetahuan ke tengah masyarakat. Misalnya, film yang berbicara tentang sejarah.

Itulah yang dilakukan oleh pasirputih, sebuah organisasi nirlaba egaliter yang berkedudukan di Pemenang, Lombok Utara, yang fokus pada pengembangan pengetahuan literasi media, seni serta studi sosial dan budaya, memutar sejumlah film dengan tajuk Bioskop pasirputih.

Pemutaran film yang sebelumnya dilakukan sekali dalam seminggu, beberapa minggu belakangan ini, pasirputih menayangkan film dua kali dalam seminggu. Setiap Jumat malam, dan Sabtu malam.

“Sesuai cita-cita awal pasirputih, kami ingin membuat sebuah tempat menonton bagi masyarakat yang sifatnya alternatif space,” ungkap Direktur Program pasirputih, Muhammad Sibawaihi, Rabu (23/3).

Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan kampanye untuk menumbuhkan kesadaran media dan bermedia masyarakat, dalam hal memilih dan memilah informasi dan pengetahuan visual.

Ada dua kategori film yang diputar, pertama adalah film-film kajian. Film-film ini merupakan film yang penting untuk dikaji dan dipelajari dalam scence perfilman dunia. Tujuannya untuk kembali membaca sejarah dan bahasa film Kedua adalah film-film yang baik. film-film kategori ini, adalah film yang layak untuk dikon-

sumsi masyarakat. Baik yang ada kaitannya dengan sejarah film dunia maupun tidak. “Yang penting mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi film yang baik,” ujar Siba, panggilan akrabnya.

Siba menjelaskan, kategori film pertama itu diputar secara khusus (serius), selayaknya menonton di bioskop. Sedangkan kategori kedua, itu diputar dengan konsep misbar (gerimis bubar) atau diputar di halaman terbuka.

“Diputar di halaman kantor pasirputih di Pemenang, dan kedepan akan membuat penayangan keliling kampung,” katanya.

Sementara itu, kata Siba, untuk saat ini, pasir putih memilih dua kurasi. Pertama, setiap malam Sabtu akan menayangkan film-film Neo Realisme Italia. Kedua, setiap malam minggu memutar film-film Sinema Indonesia, yang diproduksi pada tahun-tahun awal kejayaan film Indonesia. Seperti film-film karya Usmar Ismail, Djayakusuma, dan Asrul Sani.

“Hal itu dilakukan untuk mengajak kembali masyarakat menilai bagaimana perkembangan film-film di Indonesia,” ujar Siba.

Pada Jumat (25/3) nanti pasirputih akan menayangkan film berjudul Penyemir Sepatu (sciuscia) karya Roberto Rosellini, diproduksi di Italia pada tahun1948. Sedangkan pada Sabtu (26/3) akan menayangkan film berjudul Enam Djam Di Djogja, karya Usmar Ismail, yang diproduksi 1951.

“Siba mengatakan, ke depan, Bioskop pasirputih akan dikurasi dengan lebih baik lagi. Dan akan memutar film lebih sering lagi. Agar dapat membangun suasana atau iklim perfilman di daerah Pemenang. “Rencananya bisa memutar film setiap hari, untuk membangun suasana film di Pemenang,” pungkasnya. (ron)

Sudah Dipanggil, Belum Ada Kesimpulan Dari Hal. 1 Dikatakan, evaluasi ini akan menyasar seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB. Bahkan, kata Wagub, untuk evaluasi tahap ke dua sudah mulai dilakukan. ‘’Pokoknya SKPD dievaluasi semua, bukan hanya yang 12 itu saja.

Evaluasi itu bukan sesuatu yang sifatnya otomatis pemberian sanksi, ndak. Mungkin kita perlu dari pimpinan memberikan motivasi kepada SKPD. Itu pentingnya evaluasi itu. Diberikan ruang kesempatan meningkatkan kinerja kepada mereka,’’ ucapnya.

Amin menambahkan, dengan adanya hasil evaluasi dari tim yang dibentuk tersebut, pimpinan dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada

SKPD bersangkutan. Ke 12 pimpinan SKPD tahap pertama sudah dipanggil dan diberikan catatan-catatan apa yang menjadi kekurangan mereka dan perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa mendatang. ‘’Saya juga sudah beri motivasi dan dorongan serta catatancatatan. Hari ini dan seterusnya saya minta untuk peningkatan kinerja. Nanti kalian lihat (tindaklanjutnya). Hasilnya tak perlu diumumkan, apa yang harus dilakukan pimpinan.

Pokoknya saya beri mereka catatan-catatan bahwa ini yang harus diperbaiki,’’ katanya.

Wagub sebelumnya sempat menyampaikan bahwa hasil evaluasi terhadap 12 pimpinan SKPD oleh Tim Evaluasi Kinerja yang

dibentuk gubernur menunjukkan bahwa kinerja 12 SKPD tersebut rata-rata kurang memuaskan.

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan adanya kelemahan dalam koordinasi antar-SKPD dan kurangnya inovasi SKPD. Sebanyak 12 pimpinan SKPD yang dievaluasi tahap pertama itu antara lain Biro Umum, Biro Administrasi Kesra, Dishubkominfo, Disosdukcapil dan Disnakeswan. Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Sekretariat Bakorluh, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Perpustakaan dan Arsip serta Sekretariat Dewan Pengurus Korpri. (nas)

Mataram (Suara NTB) Stigma sebagai daerah yang familiar dengan sebutan lumbung terorisme berusaha perlahan lahan dihapus. Adalah para akademisi, pemda, bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri , pemuda, sepakat bahwa Bima harus bebas gerakan radikalisme. Itu ditandai dengan penanda tanganan dekrlasi anti radikalisme, Rabu (23/3) di Hotel Marina, Kota Bima.

Kegiatan itu diprakarasai STKIP Taman Siswa Bima, dalam bentuk focus group discussion (FGD) dengan tema “Wujudkan Bima yang Ramah Tanpa Radikalisme”.

Kegiatan dihadiri oleh Pemda Kota dan Kabupaten Bima, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kemenag Kota dan Kabupaten Bima, MUI, Kodim, Polres, OKP, NU, Muhammadiyah dan Kejaksaan.

Dialog dipandu Ketua STKIP Taman Siswa Dr.Ibnu Haldun Sudirman, sekaligus Direktur Center For Election and Political Party (CEPP) Uni-Lin. Sebagai pembicara Kombes Pol. Hamri, ME dari Mabes Polri dan Ir. Fuad selaku Pimpionan Ponpes Imam Syafii.

Dalam materinya Hamri menjelaskan agar masyarakat mewaspadai penyebaran paham radikalisme ISIS. Dia menyebut, Bima merupakan pemasok teroris menuju Poso kemudian masuk jaringan ter-

oris paling dicari, Santoso.

Dijelaskan juga jaringan teroris berafiliasi dengan salah satu organisasi yang selama ini diwaspadai di Indonesia. Sedangkan yang berskala global seperti Al Qaeda dan ISIS. Sementara Fuad yang akrab disapa Ustd Fuad menjelaskan, bagaimana upaya ummat membentengi diri dari pengaruh gerakan radikal. “Caranya, dengan memperkuat aqidah,” ujar dia. Fuad sempat berceruta tentang pengakaman empiriknya bergabung di DITII dan berinteraksi dengan Abubakar Baasyir.

Acara ditutup dengan penandatanganan deklrasi anti radikalisme mewujudkan Bima yang ramah dan bebas faham radikal.

Sementara Ibnu Haldun menambahkan, CEPP bekerja untuk memperkuat kapasitas lembaga demokrasi dan masyarakat sipil. Upaya ini demi mendorong pemerintah Kabupaten dan Kota Bima lebih pro aktif mengajak seluruh unsur masyarakat sipil bekerjasama dalam menanggulangi berkembangnya paham radikal.

“Saran kami, langkah yang harus dilakukan Pemda dengan cara memasukan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek dan menengah atau melalui peraturan bupati peraturan walikota, untuk mencegah gerakan radikalisme ini,” pungkas Ibnu. (ars)

(Suara NTB/ist)

DEKLARASI – Penandatanganan deklarasi “Wujudkan Bima yang Ramah Tanpa Radikalisme”, Rabu kemarin.

Tim Lakukan Evaluasi 12 Pimpinan SKPD Tahap Dua Dari Hal. 1 Selain itu juga, mereka diminta untuk mengirimkan rencana strategis (renstra) SKPD masing-masing. Kemudian, apa saja program-program yang sudah dilakukan selama ini.

Termasuk juga seberapa besar tingkat keberhasilan programprogram yang dijalankan.

Semua dokumen-dokumen yang dikirim oleh pimpinan SKPD tersebut, selanjutnya dilakukan crosscheck oleh tim dalam wawancara. ‘’Tim itu menguji kebenaran data-data yang disampaikan, laporan yang disampaikan dengan wawancara langsung. Kemu-

dian tim juga meminta informasi dari berbagai sumber, dari bawahan dan staf,’’ terang Suruji.

Suruji mengatakan, dalam waktu sebulan evaluasi pimpinan SKPD tahap ke dua ini akan tuntas. Mengenai tindak lanjut dari hasil evaluasi ini, menurutnya, pasti akan ditindaklanjuti oleh pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur. “Sebulan Insya Allah ini selesai dilakukan.

(Megenai tindaklanjut) kan pimpinan bilang begitu. Pak Wagub sudah terang-terangan ngomong. Kami hanya melaksanakan perintah,’’tandasnya. (nas)

Bank NTB Siap Bertransformasi untuk Perkuat Pembangunan Daerah Dari Hal. 1 Sebagai sasaran antara, adalah peningkatan daya saing BPD sehingga tidak hanya mampu bertahan, tetapi mampu tumbuh berkembang dan menjadi market leader di daerah sendiri.

Program transformasi BPD harus dilandasi dengan fondasi yang kuat mencakup budaya perusahaan (corporate culture), tata kelola yang baik (good corporate governance), manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif untuk mendukung efektivitas operasi dan daya saing.

Terdapat keterkaitan yang erat antara proses bisnis, pendukung dan fondasi. Oleh karena itu perlu dijaga keseimbangan antara ketiganya sehingga menciptakan sinergi dan saling menguatkan Selain itu, acara ini juga dimaksudkan untuk komitmen seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan, untuk mendukung transformasi BPD. Khususnya yang dilaksanakan oleh Bank NTB. Dalam kesempatan itu, Komari Subakir juga menyebutkan peningkatan-peningkatan yang telah dicapai oleh Bank NTB. Dan akan terus berkomitmen untuk mengupayakan peningkatan pencapaian. Dengan bantuan dari pemerintah daerah sebagai pemilik saham.

Dalam implementasi program transformasi dimaksud, beberapa program yang telah dijalankan oleh Bank NTB hingga saat ini antara lain, pertama, terkait pengembangan Produk, Aktivitas, dan Layanan selama Tahun 2015. Sesuai dengan perkembangan bisnis industri perbankan dan kesiapan sarana TI Bank NTB. Guna peningkatan layanan kepada

pemerintah daerah, Bank telah menyediakan CMS Kasda.

Masing-masing di KLU, Lombok Barat, Sumbawa, Dompu dan Pemprov. NTB serta Pembayaran tagihan PDAM melalui ATM, layanan Mobile Banking/SMS Banking, layanan Pembiayaan MultijasaiB Taharah Sejahtera, penerbitan kartu kredit Co Brand bersama Bank Mandiri; serta layanan pembayaran PBB Online, dan selanjutnya dalam waktu dekat Bank NTB akan memberikan Layanan EDC dan laku pandai.

Kedua, untuk pengembangan Sumber Daya Manusia, Bank melakukan kerjasama dengan konsultan independen seperti SRW, Dunamis dalam rangka pengembangan SDM untuk melakukan penyempurnaan sistem Pengelolaan SDM. Di samping tetap melakukan assesment calon analis dan pendidikan latihan untuk memenuhi kebutuhan Bank secara terus menerus; Ketiga, Peningkatan Layanan Prima. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas.

Kedua elemen tersebut sangat penting telah menjadi perhatian Bank NTB. “Perlu kami sampaikan kembali bahwa upaya yang dicapai oleh Bank dalam menggunakan satandar pelayanan masih baik, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Bank NTB memperoleh predikat “The Best Service Excellent” dari lembaga independen 3 kali berturut-turut dari tahun 2010 – 2012 dan tahun 2013 – 2014 sebagai runner up untuk kelompok Bank Pembangunan Daerah,” demikian dikemukakan H. Komari Subakir.

Hal ini secara terus menerus

menjadi perhatian manajemen dengan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan nasabah seperti bank-bank besar lainnya.

Di samping implementasi program transformasi yang sudah dilaksanakan oleh Bank NTB dalam 1 tahun terakhir.

Bank juga secara terus menerus berupaya melakukan pemenuhan target action plan Modal Inti.

Hal ini dilakukan agar Bank dapat masuk dalam katagori Buku 2 dimana Modal Inti sekurang-kurang sebesar Rp 1 triliun. Upaya maksimal telah dilakukan dengan berkoordinasi secara intensif dengan shareholder. Sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi, peran dan tanggungjawab tentang kewajiban pemenuhan modal Inti PT Bank NTB. Pencapaian modal inti Bank sampai dengan akhir Januari 2016 adalah sebesar Rp1.015.377juta. Sekalipun telah melintas Rp 1 triliun, jumlah tersebut masih belum stabil karena didalamnya termasuk komponen Laba tahun 2015 yang akan dibagi setelah pelaksanaan RUPS Tahunan. Untuk itu Bank akan menjaga dan mempertahankan jumlah modal inti minimal Buku 2 sehingga dapat mencapai target modal inti tahun 2016 sebagaimana action plan sebesar Rp 1.150.795 juta.

“Semoga dengan kegiatan sosialisasi program transformasi ini akan dapat terwujud peran yang jauh lebih besar Bank NTB dalam mendukung pembangunan daerah NTB secara berkelanjutan,” ujarnya.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi., dalam sambutannya mengatakan, apa yang menjadi harapan dari program trans-

formasi ini, jika terlaksana, menunjukkan dukungan pemerintah selama ini tidak sia-sia.

“Tentunya kami berharap, bahwa dukungan yang diberikan oleh Pemda, baik itu dukungan dalam entuk budgeting, maupun dukungan dalam bentuk regulasi. Jangan sampai merasa nyaman, akhirnya kehilangan inovasi,” ujar Gubernur.

Gubernur meyakini, jika kemampuan yang dimiliki oleh Bank NTB diimbangi dengan kemauan untuk menjadi institusi yang terhormat. Dengan diukur dari sejauh mana memberikan manfaat bagi NTB. “Transformasi ini untuk meneguhkan diri sebagai institusi yang terhormat. Semoga menjadi kokoh dan kuat, dan memberi manfaat,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Nelson Tampubolon, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, merangkap anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap semua pihak dapat bersama-sama menyeleraskan dukungan dan semangat untuk program transformasi ini.

“Kita harapkan, dengan adanya program transformasi ini, di ujung proses ini, seluruh pemegang saham dari BPD, punya sikap, pandangan, visi dan misi yang sama dengan Gubernur. Sehingga dalam perjalanan lima tahun ke depan, BPD ingin menduduki posisi ke tiga di dalam percaturan perbankan nasional,” ujarnya.

Nelson meyakini, jika semua pemegang saham memiliki komitmen yang sama, tujuan dari program transformasi ini tidak terlalu sulit untuk dicapai.

Dalam pemaparannya, Direktur BUMD BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri Dr. Hari Cahya Murni, M.Si mengatakan, meningkatkan daya saing BPD,

beberapa hal yang sangat penting, perlu segera dilakukan pemenuhan dan pencalonan pengurus BPD guna mengisi kekosongan pengurus baik Direksi maupun Komisaris. Merekonstruksi target BPD Regional Champion mengarah ke kemandirian BPD sebagai entitas bisnis dan meningkatkan competitiveness BPD. Membentuk SDM yang handal dan berdaya saing agar BPD mampu sebagai entitas mandiri sekaligus berkompetisi dengan Bank Umum lainnya.

Selain itu, memperbanyak jaringan distribusi baik jaringan fisik maupun jaringan non fisik yaitu ATM, mobile banking dan sebagainya. Serta menerapkan menerapkan manajemen resiko dan Good Corporate Governance.

Hadir dalam sosialisasi program transformasi ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE. M.Comm., Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan, ST. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Prijono, Kepala OJK NTB, Yusri. Hadir juga sejumlah bupati dan walikota se-NTB. Serta jajaran manajemen Bank NTB. Juga sejumlah tamu undangan lainnya.

Sosialisasi program transformasi BPD ini juga diisi dengan acara diskusi panel mengenai program transformasi BPD. Dengan menghadirkan narasumber antara lain AdvisorDeputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Sukarela Batunanggar, Ketua Umum ASBANDA diwakili oleh Direktur Eksekutif ASBAND, Eko Budiwiyono, Deputi Senior Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, dan Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek. (ron/bul/*)

Kamis, 24 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

Dari kiri Ir. Dwi Sugianto, MM.MT, Prof. Dr. Farouk Muhammad dan Mori Hanafi, SE.

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaydi,MM.MT memaparkan komitmen BWS dan program besarnya.

BWS Konsisten Mendukung Ketahanan Air dan Pangan di NTB Mataram (Suara NTB) Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I berkomitmen untuk tetap konsisten mendukung ketahanan air dan pangan di Provinsi NTB. Komitmen inilah yang mengemuka dalam pertemuan Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Julaydi,MM.MT beserta jajaran bersama seluruh stakeholders terkait di Kantor Perwakilan DPD RI NTB, Selasa (22/3) kemarin.

Komitmen tersebut diperkuat dengan programprogram besar BWS Nusa Tenggara I tahun 2016 ini.

Misalnya, pembangunan Bendungan Tanju dan Mila (Rababaka Kompleks) di Kabupaten Dompu, Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dan pembangunan embung rakyat dan

air baku tersebar di NTB. Ir. Asdin Julaydi,MM.MT mengungkapkan, bahwa program besar pemerintah untuk membangun bendungan sebanyak 49 buah secara nasional.

Saat ini , BWS sedang melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang dikemukakan di atas. Usulan berikutnya adalah Bendungan Mujur, Meninting, Krekeh dan Beringin Sila.

Bendungan Tanju memiliki luas genangan 287,89 Ha, tampungan bruto 18,27 juta m3, dan luas genangan Tanju 84,52 Ha, tampungan 6,57 juta m3. Bendungan Tanju target sasaran : Mengairi sawah tadah hujan seluas + 2.350 Ha, penyediaan air baku penduduk + 5.776 KK. Sementara Bendungan Mila target sasaran : mengairi sawah baru 26 ha, meningkatkan intesitas tanam D.I Rababaka (existing) seluas +

1.689 Ha. Wilayah Layanan DI. Tanju meliputi lima desa : Tanju, Soriutu, Doromelo, Banggo, Nusa Jaya, dan Lanci Jaya (Kec. Maggelewa). Jumlah penduduk : 24.370 jiwa.

Jumlah petani penerima manfaat : 5.185 KK. Wilayah Layanan DI. Rababaka meliputi 5 desa : Matua, Monta Baru, Nowa, Bara, dan Kandai II ( Kecamatan Woja).

Selanjutnya profil Bintang Bano, daerah genangan : 277,52 ha ,volume tampungan waduk : 65,84 juta m ³ , manfaat langsung : minihidro dengan kapasitas 2 x 4,4 MW.Suplai air bersih sebesar 555 liter/detik. Suplai air irigasi 6.695 Ha, intensifikasi 2.493 Ha dan eksentifikasi 4.202 Ha. Manfaat tidak langsung, pengendalian banjir Q25 tahun selama 48 jam, volume 21,13 juta m3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar bendungan melalui

pengembangan perikanan air tawar. Serta mendukung pengembangan sektor pariwisata KSB dan terbukanya lapangan kerja baru di bidang pariwisata bagi masyarakat di sekitar bendungan.

“Informasi yang menggembirakan, bahwa di NTB akan dibangun empat bendungan lagi bila tiga bendungan sudah selesai. Bendungan Mujur dan Meninting, Krekeh dan Beringin Sila. Apabila LARAP ( Land Acquisition and Resetlement) atau inventarisasi apa saja yang ada pada areal pembangunan ( permukiman, peternakan, tumbuhan dll) sudah selesai, di tahun 2016 ini kegiatannya adalah sertifikasi design Bendungan Mujur.

Ditambahkan bahwa tampungan air berupa embung rakyat di tahun 2016 akan dibangun sebanyak 150 buah embung di Pulau Lombok dan 50 buah di Pulau Sumbawa.

Embung untuk air baku 25 buah di Pulau Lombok dan 25 buah di Pulau Sumbawa,’’ papar Asdin.

Ditambahkan oleh Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Direktorat SDA Kementerian PUPR, Ir. Dwi Sugianto, MM.MT, bahwa Bendungan Mujur dan Meninting yang paling siap dibangun dan masuk program prioritas Jokowi – JK. Oleh sebab itu diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat memberikan dukungan penuh untuk memenuhi persyaratan dan kelengkapan untuk pembangunan sebuah bendungan. Utamanya saat ini sedang dilakukan inventarisasi apa saja yang ada dalam areal pembangunan (tanaman, permukiman, peternakan) atau LARAP serta persolan sosial lainnya.

Sementara Pemprov NTB melalui Kepala Biro APP Ir.

IGB. Sugiartha,MT bahwa pemerintah dalam hal ini NTB akan memberikan dukungan penuh khususnya untuk pengadaan lahan sesuai ketentuan di samping itu mengharapkan bantuan Pemerintah Pusat melalui Dirjen SDA Kementerian PUPR. Wakil Ketua DPRD NTB. Mori Hanafi, SE juga mengamini, ia mengatakan bahwa pembukaan sawah baru harus berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya SDA agar lahan tersebut maksimal produksinya dan siap untuk ditanami.

Diharapkan, NTB sebagai salah satu provinsi stok pangan nasional benar – benar serius mengimplementasikan aturan perlindungan lahan.

Apalagi pencetakan sawah baru di prioritaskan di Pulau Sumbawa yang masih memungkin.

Wakil Ketua DPD RI Prof.Dr. Farouk Muhammad

akan memberikan atensi terhadap masukan dan program pemerintah NTB untuk dikawal. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diharapkan memberikan jaminan terhadap pembangunan Bendungan Mujur demikian juga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,utamanya persoalan sosial dan pengadaan lahan.

“Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam waktu satu bulan ini bisa diberikan masukan langkah – langkah yang dilakukan untuk pembangunan Bendungan Mujur,” katanya.

Dalam kesempatan kemarin, turut hadir juga perwakilan Pemerintah Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur serta DPU Provinsi NTB. (Humas/ ISDA/*)

Sedang Hamil dan Melahirkan

13 Eks Anggota Gafatar Asal NTB Belum Dipulangkan dari Kaltim Mataram (Suara NTB) Sebanyak 13 eks anggota Gerakan Gajar Nusantara (Gafatar) asal NTB belum dipulangkan dari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) karena mereka sedang hamil tua dan baru melahirkan. Ke 13 eks anggota Gafatar ini merupakan bagian dari 78 orang eks anggota Gafatar asal NTB yang berada di Kaltim. Pemprov Kaltim, baru memulangkan sebanyak 64 orang pada Selasa (22/3) malam.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Ir. Husni Thamrin, MM menjelaskan sebanyak 64 orang eks anggota Gafatar dari NTB itu diterima dari Pemprov Kaltim. Disosdukcapil NTB, katanya, dalam hal ini sebagai pihak yang menerima.

“Jumlahnya 78 orang secara keseluruhan. Tapi yang datang tadi malam (kemarin malam) sebanyak 64 orang. Karena masih 13 orang dalam keadaan hamil besar, ada juga suaminya mendampingi. Ada juga yang sudah melahirkan.

Jadi 13 orang nanti sisanya akan datang berikutnya,” kata Husni di Kantor Gubernur, Rabu (23/3) siang kemarin.

Ke 78 eks anggota Gafatar asal NTB itu, kata Husni berasal dari Dusun Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai, Kertanegara, Kaltim. Mereka berjumlah sebanyak 24 KK dengan jumlah 78 jiwa. ‘’Tapi yang datangtadimalambaru 24KKdengan jumlah 64 jiwa,’’ sebutnya.

Husni merincikan, sebanyak 78 eks anggota Gafatar asal NTB yang masih berada dan sudah dipulangkan dari Kaltim itu berasal dari beberapa kabupaten/kota di NTB. Seperti Kota Mataram sebanyak 8 KK dengan jumlah 16 jiwa. Mereka terdiri dari 11 laki-laki dan 5 perempuan. “Dari jumlah ini, 11 dewasa, 5 anak-anak,”ucapnya.

Kemudian, Lombok Barat sebanyak 2KKdenganjumlah5jiwa.

Terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Eks angota Gafatar dari Lobar ini terdiri dari 3 dewasa dan 2 anak-anak. Kabupaten Sumbawa Barat, 2 KK dengan jumlah 5 jiwa.

Terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan, 3 dewasa dan 2 anak-anak.

Kabupaten Sumbawa sebanyak 10 KK dengan jumlah 29 jiwa.

Terdiri dari 16 laki-laki dan 13 perempuan. Dari jumlah itu, terdapat 13 dewasa dan 15 anak-anak dan 1 bayi. Selanjutnya,KabupatenBima sebanyak 4 KK dengan jumlah 9 jiwa. Terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka ini terdiri dari 6 dewasa dan 6 anak-anak.

Sebanyak 64 eks anggota Gafatar ini saat ini sudah ditampung di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) NTB Majeluk, Kota Mataram. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, para eks anggota Gafatar ini akan dibina selama seminggudengandiberikanseluruh biaya hidupnya selama dalam penampungan oleh Disosdukcapil NTB. (nas)