Snt 24052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 68 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 24 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 MIRIS rasanya saat menyaksikan aktivitas belajar mengajar siswa kelas jauh Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Riyadul Falah, Dusun Bornong, Desa Aik Perapa, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Tidak adanya bangunan yang representatif membuat belasan siswa ini terpaksa belajar di sebuah gubuk reot yang dipinjam dari warga. Tidak hanya itu tak mampu menampung seluruh siswa, memaksa sebagian siswa harus belajar di lantai emperan rumah warga.

Masri, guru di MI Ma’arif Riyadul Falah menuturkan, aktivitas belajar mengajar di tempat itu sudah berlangsung sejak tiga tahun terakhir. Tepatnya, mulai Desember 2012 lalu. MI Ma’arif Riyadul Falah berada di bawah Yayasan Riyadul Falah Aik Perapa.

Masri menuturkan, pelaksanaan pendidikan kelas jauh di Dusun Bornong yang lokasinya berada di perbatasan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) ini sesuai permintaan masyarakat. Lokasi ini diambil karena madrasah induknya berjarak sekitar 4 kilometer.

Menuju tempat ini, harus menuruni jalan terjal dan medan berat. Apalagi saat musim hujan beberapa hari terakhir ini, kondisi jalan makin hancur. Tidak ada jalan memadai seperti halnya di wilayah perkotaan. Adanya berupa jalan setapak yang acap kali turut hanyut terbawa air hujan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

MEMPRIHATINKAN: Kondisi MI Ma’arif Riyadul Falah, Dusun Bornong, Desa Aik Perapa, Kecamatan Aikmel, Lotim yang memprihatinkan. Ruang belajar menggunakan gubuk reot dan siswa yang tak tertampung, terpaksa belajar di emperan rumah warga (kanan).

Usut Aliran Dana SRG – iPasar

Kepala Cabang PLN Pringgabaya Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Penyelidikan dugaan suap iPasar terus bergulir. Kejaksaan menelusuri aliran dana yang terpakai untuk pemasangan instalasi listrik pada Sistem Resi Gudang (SRG). Kepala Cabang Pembantu PLN Pringgabaya, Joko Pramanto diperiksa pekan lalu.

Pemeriksaan Joko untuk memastikan aliran dana yang sebelumnya disebut sebut sebesar Rp 1,5 miliar yang ditransfer ke oknum pejabat Pemkab Lombok Timur (Lotim). Di mana sebagian dari dana itu di-

TO K O H Jangan Salah Sasaran

Prijono

BANK Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi NTB mengingatkan agar perbankan dan developer lebih selektif dan profesional menyalurkan fasilitas perumahan subsidi. Rumah subsidi ditekankannya, harus benar-benar dipastikan penerimanya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Audit Khusus Dana Bapperda

INSPEKTORAT NTB menyatakan siap melakukan audit khusus terhadap penggunaan dana Badan Pembentukan Perda (Bapperda) DPRD NTB sesuai dengan desakan sejumlah anggota Dewan di Udayana.

Namun, Inspektorat baru bisa turun melakukan audit jika sudah ada laporan dari masyarakat, baik anggota DPRD NTB secara perseorangan maupun fraksi. Sejauh ini, Bersambung ke hal 15

gunakan untuk pemasangan instalasi listrik sebagai fasilitas tambahan SRG. ‘’Seputar penggunaan dana itu, apakah memang ada untuk pemasangan listrik dari PLN Pringgabaya,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB,

Made Sutapa, SH, kepada Suara NTB Senin (23/5).

Diinformasikannya, Joko Pramanto diperiksa pekan kemarin oleh anggota tim penyidik dalam kasus dugaan suap iPasar, Bersambung ke hal 15

Kasus Sandang Pangan Lotim akan Dikorsup KPK Mataram (Suara NTB) – Polda NTB melibatkan KPK dalam pengusutan dugaan korupsi bantuan sandang pangan (parsel) di Lombok Timur (Lotim). Kasus yang ditangani sejak 2015 itu menjadi salah satu kasus yang diatensi dalam koordinasi dan supervisi (Korsup) dengan KPK. ‘’Salah satunya itu,’’ kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM menjawab Suara NTB, Senin (23/5) ketika ditanya kasus apa saja yang akan dikorsupkan dengan KPK. Ia menjelaskan, ada sejum-

lah kasus yang akan dilakukan supervisi bersama KPK. Menindaklanjuti instruksi Kapolda NTB mengenai penyelesaian tunggakan kasus korupsi.

“Ada juga kasus yang ditangani Polres jajaran yang akan dikoordinasikan,” ungkapnya menolak memberikan informasi secara rinci. Dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan.

Ia menegaskan, bahwa koordinasi dan supervisi itu untuk menuntaskan kendalakendala yang selama ini dihadapi penyidik dalam penyelidikan maupun penyidikan.

Untuk pengusutan kasus

dugaan penyimpangan bantuan sandang pangan Lotim sendiri, pengembangan terkini menurut catatan Suara NTB adalah telah sampai pada permintaan audit kerugian negara kepada BPKP Perwakilan NTB. Permintaan itu disampaikan satu bulan silam. Hingga kini hasilnya belum disampaikan. Meski demikian koordinasi antara Polda NTB dengan BPKP tetap berjalan. Pun demikian dengan pemeriksaan saksi-saksi dalam tahap penyidikan.

Bersambung ke hal 15

Diselundupkan Melalui LIA, 7 Kg Ganja dari Aceh Diamankan (Suara NTB/dok)

M. Agus Patria

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menggagalkan penyelundupan 7 Kg asal Aceh melalui Lombok International Airport (LIA). Dua tersangka, SP (23) dan DK (19) ditangkap dan ganja yang dikirim melalui jasa pengiriman paket kilat via LIA berhasil diamankan.

Diresnarkoba Polda NTB, Kombes Pol H Agus Sarjito melalui Kasubdit II, AKBP I Komang Satra, Senin (23/5) mengungkapkan, rencananya ganja tersebut akan diedarkan untuk memenuhi permintaan “pasar” di kawasan wisata Senggigi.

“Para tersangka berasal dari Senggigi. Jadi kemungkinan akan diedarkan di sana.,” ungkapnya didampingi Kabid Humas, AKBP Dra. Hj. Tri Budi Pangastuti, MM dan Kanit II Subdit II, AKP Agus Dwi Ananto di Mapolda NTB. Selain direncanakan akan diedarkan di kawasan wisata Senggigi, tak menutup kemungkinan barang haram ini juga akan diedarkan di Mataram.

Sebab, berdasarkan pantauan pihaknya selama ini, penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Mataram cenderung tinggi.

Pengungkapan itu bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan akan adanya pengiriman ganja pada Jumat (21/5). Meng-

(Suara NTB/why)

GANJA ACEH –Kabid Humas Polda NTB, Tri Budi Pangastuti (paling kiri) dan Kasubdit II Ditresnarkoba, Komang Satra menunjukkan barang bukti ganja seberat 7 Kg yang dikirimkan dari Aceh via LIA, Senin (23/5). gunakan fasilitas jasa pengiriman paket kilat. Informasi itu kemudian ditindaklajuti dengan melakukan penyelidikan.

Hingga akhirnya didapati informasi tambahan, bahwa ganja asal Lambaro, Aceh Besar, NAD itu akan sampai pada Minggu (22/5). ‘’Tim diterjunkan melakukan pengintaian di beberapa tempat. Termasuk di LIA (BIL),” ungkap Satra. Satu dus sedang berisi ganja tiba di LIA, Minggu (22/5) sekitar pukul

10.00 Wita. Pengintaian selama tiga hari itu berbuah manis. Malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita, para tersangka ditemukan tengah menunggu paket barang yang akan tiba.

Di salah satu kantor agen jasa pengiriman paket kilat di Jalan Amir Hamzah, Karang Sukun, Mataram, para tersangka yang datang dengan sepeda motor berniat mengambil barang.

Bersambung ke hal 15

Seputar ’’ penggunaan dana itu, apakah memang ada untuk pemasangan listrik dari PLN Pringgabaya Made Sutapa (Suara NTB/ist)

Inspektorat Kawal Ratusan Pejabat Tuntaskan LHKPN Mataram (Suara NTB) Sebagai bagian dari Kelompok Kerja (Pokja) Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Inspektorat akan mengawal deadline atau batas waktu yang telah diberikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si kepada 334 pejabat provinsi yang belum menyerahkan LHKPN sampai akhir Juli mendatang. ‘’Itu sudah saya minta ditindaklanjuti karena itu perintah. Sebelum bulan Juli itu sudah selesai LHKPN. Kemarin sudah saya minta khusus untuk segera diselesaikan,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/5).

Berdasarkan data dari Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) LHKPN NTB yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat), sebanyak 1.604 pejabat Pemprov yang wajib menyerahkan LHKPN. Meskipun masuk menjadi salah satu Pokja, Inspektorat masuk ranking empat besar SKPD yang pejabatnya malas mengurus LHKPN. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Sekretariat Pokja LHKPN, SKPD yang paling banyak pejabatnya belum menyerahkan LHKPN antara lain Dinas PU 48 orang, ke II Dinas Pendapatan Daerah 40 orang, Biro AP & LPBJP 21 orang, Inspektorat 16 orang. Khusus untuk Inspektorat, kata Wagub, Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 24 Mei 2016

Halaman 2

Hambat Investasi

Enam Perda Kota Mataram akan Dicabut

Jatah Raskin Terbatas JATAH bantuan beras miskin (raskin) yang diterima warga Kelurahan Cakranegara Selatan terbatas, sementara jumlah warga miskin terus bertambah, sehingga tak jarang Lurah Cakranegara Selatan, H. M. Ismail, S.Pd menerima protes dari warga yang tidak mendapatkan jatah raskin. Tidak hanya raskin, tapi juga bantuan lainnya seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Jumlah lingkungan di Cakranegara Selatan cukup banyak yaitu 10 lingkungan namun disampaikan Ismail paling sedikit jumlah penerima raskin di wilayahnya dibandingkan dengan wilayah lainnya. “Cakranegara Selatan paling sedikit, penerima raskin berkurang tiap tahun, sementara jumlah warga miskin bertambah. Karena warga ini kan banyak yang menikah dan isterinya juga miskin, kemudian melahirkan dan bertambah satu KK,” jelasnya, Senin (23/5).

Ismail menyampaikan jumlah warga miskin di wilayahnya tercatat sebanyak 485 kepala keluarga (KK) dari sekitar 6.800 jiwa jumlah penduduk Cakranegara Selatan. Warga miskin terbanyak berada di Lingkungan Karang Tangkeban 71 KK, selanjutnya di Gubuk Pande sebanyak 65 KK, dan Subagan 63 KK. Jumlah warga miskin ini merata di 10 lingkungan. Sedangkan lingkungan yang warga miskinnya paling sedikit ada di dua lingkungan; Batu Aye dan Karang Kelebut masing-masing 23 KK. “Selain itu jumlahnya variatif, ada yang 58 KK, 45 KK, dan 31 KK,” ujarnya.

Warga miskin ini kebanyakan tidak memiliki mata pencaharian tetap. Ada yang bekerja sebagai buruh dan pembantu rumah tangga. Selain itu ada juga warga yang bekerja di usaha-usaha rumah tangga yang ada di wilayah Cakranegara Selatan seperti usaha pengolahan kerupuk kulit dan lainnya.

Memang diakui Ismail jumlah warga miskin ini datanya sama dengan tahun lalu. Namun pihaknya kerap kali menerima protes dari warga yang belum terdata sebagai penerima bantuan warga miskin. Data penerima raskin ataupun bantuan lainnya langsung dari pemerintah pusat sehingga pihaknya tidak bisa mengintervensi. Protes warga ini kemudian disampaikan pihaknya ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram. “Dari Dinas Sosial disuruh mengusulkan satu kali enam bulan (jumlah warga miskin penerima bantuan) dan dilanjutkan ke pusat, dan dari pusat ini belum turun,” ujarnya. (ynt) (Suara NTB/dok)

Tertibkan Miras ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., menyoroti masih maraknya peredaran miras (minuman keras) menjelang bulan Ramadan. Dalam hal ini, Pemkot Mataram diminta lebih tegas. ‘’Hormatilah saudarasaudara kita yang menjalankan ibadah puasa,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Senin (23/5).

Pemkot Mataram tidak perlu takut melakukan penertiban miras. Karena Perda tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sudah dibuat. Apalagi Perda itu tidak hanya mengatur terkait miras tradisional tapi juga miras pabrikan yang diduga dijual di kafe-kafe di Mataram.

Fuad mengatakan, BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) harus lebih waspada dalam hal ini. Termasuk Diskoperindag dan Satpol PP sebagai institusi yang mestinya mengawal jalannya Perda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. ‘’Itukan keterkaitan semua,’’ cetusnya.

Politisi PDI Perjuangan ini tidak memungkiri bahwa dari 50 kelurahan yang ada di Kota Mataram, sejumlah titik memang diketahui rawan peredaran miras. ‘’Kan wartawan juga sudah tahu, di pinggir-pinggir jalan itu, masih banyak yang menjual,’’ katanya. Sehingga, ia berharap adanya tindakan nyata dari aparat kepolisian untuk melakukan penertiban.

Karena sebelum-sebelumnya, aparat beralasan menunggu perda terlebih dahulu. ‘’Sekarang kan sudah jelas perdanya,’’ cetusnya. Dikatakan Fuad, bahwa yang perlu ditangani sekarang adalah distributor miras yang datangnya diduga dari daerah tetangga Kota Mataram. ‘’Banyak sekali itu yang saya lihat membawa jeriken masuk ke Kota Mataram. Ini yang harus dijaga oleh aparat keamanan,’’ sarannya.

Jika langkah antisipasi dengan cara menertibkan distributor miras yang masuk ke Kota Mataram telah dilakukan, Fuad yakin, peredaran miras di Mataram akan jauh berkurang. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini menyarankan agar dalam melakukan penertiban, melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Karena miras tradisional yang beredar di Mataram diyakini berasal dari kabupaten tetangga Kota Mataram, Fuad menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk menjalin koordinasi dengan Pemda tersebut. Ia mengapresiasi rencana penertiban bersama yang diwacanakan oleh Kepala Satpol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar. Hanya saja, Fuad menekankan, rencana itu harus segera ditindaklanjuti. ‘’Jangan hanya rencana, dibuktikan dong,’’ pungkasnya. (fit)

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mencabut 3.266 peraturan daerah (Perda) yang dianggap menghambat investasi di daerah. Kebijakan ini oleh Pemkot Mataram dianggap langkah baik. Bahkan, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, SH., MH., meminta enam Perda Kota Mataram agar segera dicabut.

“Bukan empat, malah saya minta enam Perda dicabut,” jawab Mansur, Senin (23/5).

Mantan Sekretaris Camat Mataram ini menyebutkan, Perda tersebut diantaranya, Perda tentang retribusi menara telekomunikasi. Perda ini tidak lolos saat uji materi di Mahkamah Konstitusi bahkan semua daerah Perda ini dibatalkan, karena

tidak sesuai dengan rupiah. Kota Mataram sudah menyiapkan pengganti Perda tersebut melalui program legislasi.

Kedua, Perda pajak air bawah tanah. Perda tersebut kasusnya sama dengan Perda retribusi telekomunikasi. Oleh MK, tidak meloloskan saat uji materi, sehingga Kota Mataram menunggu undang - un-

dang tentang sumber mata air.

Selanjutnya, Perda penyelenggaraan pendidikan Kota Mataram. Adanya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Pendidikan menengah yakni SMA/SMK/ MA diambilalih oleh provinsi.

Dalam Perda itu sambung Mansur, ada pasal - pasal yang

menyebut tentang sekolah menengah itu, maka itu akan dicabut tetapi Perda penyelenggaraannya tetap berjalan. Keempat, Perda tentang perusahaan milik daerah. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016, itu sudah tidak sesuai dengan Perda kekinian. Adanya aturan lebih tinggi maka Perda PMD itu dicabut. Pengganti Perda ini, nantinya bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan dibahas draf pengganti aturan sebelumnya.

Termasuk tambah Mansur,

Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang urusan daerah. Berlakunya UU 23 tahun 2014 ini, maka Perda urusan daerah ini tidak berlaku. Begitu halnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2008 tentang struktur organisasi. Pihaknya harus menunggu pengganti PP Nomor 41 tahun 2007 tentang perangkat organisasi.

Ia tidak setuju jika Perda dirancang oleh Pemkot Mataram mengganggu investasi, justru regulasi dibentuk mempermudah investasi di Kota Mataram. Hanya saja, hal - hal berkaitan dengan undang undang kekinian perlu dibuatkan turunannya. (cem)

Perda KTR Belum Memasyarakat

(Suara NTB/cem)

TOLAK - Warga menggelar demonstrasi menolak pembangunan lahan parkir di atas aset milik Pura Dalem. Salah seorang warga menyaksikan alat berat memindahkan material.

Tolak Lahan Pura Dalem Dikomersilkan

Warga Demo Hotel Aston Inn Mataram (Suara NTB) Kisruh pembangunan lahan parkir Hotel Aston Inn berlanjut.

Setelah sebelumnya, inisiator forum transparansi pengelolaan aset Pura Dalem Karang Jangkong menemui Walikota. Kini, warga yang merupakan umat Hindu Pura Dalem menggelar aksi demonstrasi. Aksi unjuk rasa ini, menuntut agar pihak hotel tidak menggunakan aset milik pura sebagai lahan parkir atau dikomersilkan.

Informasi dihimpun Suara NTB, sebelum menggelar aksi di Hotel Aston Inn Jalan Panca Usaha Kelurahan Cilinaya, warga mendatangi Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi. Kedatangan warga ini melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran hukum. Selain itu, warga sempat mengusir pekerja bangunan dan menghentikan aktifitas di lahan milik pura.

Inisiator Forum Transparansi Pengelolaan Aset Pura Dalem Karang Jangkong, Gde Muditha menjelaskan, aksi demonstrasi warga yang merupakan umat di Pura Dalem Karang Jangkong ini, menuntut agar hotel menghentikan pengerjaan lahan parkir di atas lahan milik pura. Aset milik pura menurut Muditha, tidak diperkenankan dikomersilkan atas alasan apapun, meskipun pihak hotel mengklaim telah menandatangani MoU dengan pengurus Pura Dalem.

Pihaknya mempersilakan hotel beroperasi dengan catatan lahan milik pura tidak digunakan. Apalagi ada rencana pihak hotel membangun panggung kesenian. Muditha menyesalkan, permintaan Walikota Mataram agar menghentikan sementara aktifitas pembangunan di atas lahan milik pura tidak diindahkan

oleh pengusaha. “Pak Wali saja tidak didengarkan. Padahal, sudah diminta menghentikan kegiatannya,” sambungnya.

Lurah Cilinaya, I Ketut Paraditha mengatakan, tuntutan masyarakat khususnya umat di Pura Dalem Karang Jangkong pada prinsipnya tidak mempersoalkan hotel beroperasi. Hanya saja, lahan milik pura tidak dikomersilkan. Sebenarnya dikhawatirkan, apabila ada kegiatan keagamaan berbenturan. “Intinya warga menolak pembangunan lahan parkir di atas lahan milik pura,” kata Lurah Cilinaya.

Kelurahan sambungnya, pernah memfasilitasi warga bertemu dengan Walikota Mataram. Walikota, H. Ahyar Abduh meminta untuk menghentikan sementara pembangunan lahan parkir hotel sebelum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. (cem)

Wakil Walikota Minta Tempat Usaha Segera Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta agar ratusan bangunan yang diindikasikan melanggar tata ruang dengan memanfaatkan ruang publik segera dibongkar dan ditertibkan oleh tim yang dikomandoi oleh Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram. Mohan mengatakan setelah dilakukan upaya pemberian teguran selama beberapa kali namun tak ada respons dari pemilik usaha, penertiban harus segera dilaksanakan.

Hal ini disampaikan usai memimpin rapat koordinasi penertiban bangunan yang melanggar tata ruang, Senin (23/5).

“Saya minta sesegera mungkin.

Kalau memang sudah terpenuhi tujuh hari teguran dan tiga kali peringatan saya kira memang harus konsisten untuk melakukan tindakan,” ujarnya.

Penertiban ini akan dilakukan secara bertahap karena jumlahnya cukup banyak mencapai sekitar 118 tempat usaha yang tersebar di berbagai titik. “Karena ini jumlahnya sangat banyak sekali, berdasarkan ruas jalan mereka akan melakukan penertiban,” jelasnya.

Mohan juga menegaskan dalam penertiban ini pihaknya tidak akan tebang pilih dan tidak akan ada pengecualian, apapun bentuk usahanya. Jika ditemukan melakukan pelanggaran, ia

(Suara NTB/ynt)

JADI TEMPAT PARKIR - Di salah satu ruas Jalan Airlangga, trotoar dijadikan tempat parkir karena lahan yang seharusnya untuk tempat parkir dijadikan tempat perluasan usaha. Dari data Dinas Takowasbang Kota Mataram, tempat usaha paling yang paling banyak melanggar aturan berada di Jalan Airlangga. menegaskan harus dibongkar.

Prioritas utama penertiban yang akan segera dieksekusi adalah pemanfaatan ruang publik untuk perluasan tempat usaha.

“Kita kembalikan fungsi dari ruang publik ini,” ujarnya.

Ia pun meminta agar para pemilik usaha kooperatif dalam melaksanakan aturan Pemkot Mataram. Kendati demikian pihaknya juga memahami keinginan para pengusaha yang ingin memanfaatkan tempat usahanya seefektif mungkin. Tapi di sisi lain ada kepentingan publik yang harus dipenuhi. “Ini supaya bisa berjalan beriringan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas

Takowasbang Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi menyebutkan jumlah tempat usaha yang akan ditertibkan sebanyak 118. Jadwal penertiban belum ditentukan pihaknya tapi terlebih dulu pihaknya memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk melakukan pembenahan dan diberikan waktu selama dua pekan.

“Kalau tidak taat aturan sesuai dengan apa yang menjadi kesalahannya baru akan kita lakukan penertiban sesuai dengan tingkat kesalahannya,” ujarnya. Dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera melayangkan surat peringatan terakhir kepada para pemilik tempat usaha. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Hampir tiga tahun Pemkot Mataram menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok. Namun sampai saat ini pelaksanaan Perda tersebut dinilai belum efektif, walaupun di beberapa tempat telah disiapkan ruangan khusus untuk merokok. Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh, belum efektifnya aturan ini karena sosialisasi Perda ini belum meluas. Menurut Saleh penerapan Perda ini sudah terlaksana. “Sudah jalan, tapi belum memasyarakat betul,” ujarnya, Senin (23/5) ditemui di Kantor Walikota Mataram.

Menurutnya perlu sosialisasi yang lebih gencar dan meluas agar semua pihak melaksanakan aturan yang tercantum dalam Perda ini.

Untuk sosialisasi ia mengatakan bukan lagi menjadi ranah pihaknya, tapi merupakan kewenangan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram.

Dana penyusunan Perda ini berasal dari dana bagi hasil cuka hasil tembakau (DBH-CHT) pada tahun 2013 lalu. Saat ini tidak ada lagi dana yang bersumber dari DBH-CHT. “Sebenarnya Perda KTR itu lebih pada domain kesehatan, bukan pada domain lingkungan hidup,” ujarnya. “Dari perspektif kami, domainnya di Dikes, pelaksananya juga di Dikes. Saya tidak tahu juga kenapa dulu (penyusunan) Perda itu ada di BLH. Ka-

lau di daerah-daerah lain itu di Dikes,” sambungnya.

Saleh mengatakan beberapa hotel cukup responsif dengan Perda KTR dimana hotel-hotel telah menyediakan ruang khusus untuk merokok. Bahkan salah satu hotel di Mataram juga telah menerapkan denda bagi tamu hotel yang kedapatan merokok di dalam kamar.

Beberapa tempat yang tidak diperbolehkan merokok diantaranya stadion olahraga, perkantoran, tempat ibadah, sekolah, pusat perbelanjaan, dan lainnya. KTR tersebut ditegaskan Saleh bukan melarang orang merokok, tapi mengatur tempat-tempat dimana boleh dan tidak boleh merokok.

Khusus di lingkup Pemkot Mataram, belum semua SKPD menyediakan ruangan khusus merokok. Saat ini baru Dinas PU yang memiliki ruangan khusus merokok yang dibangun sendiri. Sementara BLH Kota Mataram telah membuat ruang merokok di Kantor Walikota Mataram dan Kantor DPRD Kota Mataram.

Jika SKPD memiliki lahan terbatas, pihaknya mengarahkan agar dibuat ruang merokok di ruangan terbuka seperti yang ada di Kantor BLH. Di samping itu, ruangan khusus para perokok ini agar dibuat lebih nyaman seperti dilengkapi dengan kipas angin sehingga para perokok tidak malas untuk datang ke ruangan tersebut saat ingin merokok. (ynt)

Warga Gomong Keluhkan Parkir AMM Mataram (Suara NTB) Warga Kelurahan Gomong, khususnya yang tinggal di sekitar Jalan Sedap Malam mengeluhkan parkir kampus Akademi Manajemen Mataram (AMM) yang menggunakan badan jalan sehingga menyebabkan macet.

Lurah Gomong, Muhammad Erwan, Senin (23/5) menyampaikan pihaknya seringkali menerima protes dan keluhan dari warga namun belum ada solusi hingga saat ini. Di samping itu juga pihaknya telah beberapa kali memfasilitasi warga dengan pihak AMM namun belum juga menemui titik temu.

“Keluhannya di AMM itu penggunaan jalan sebagai ruang parkir,” ujarnya. “Ini sudah berkali-kali dan sudah saya fasilitasi dan sampai ribut. Dari AMM solusinya itu belum ada. Apakah itu dia belum punya dana atau apa kita tidak tahu,” sambungnya.

Pinggir Jalan Sedap Malam yang cukup sempit tersebut digunakan sebagai areal parkir motor, bahkan mobil. Sehingga banyak pengguna jalan yang melintas di jalan itu merasa terganggu. Memang disebutkan Erwan kendaraan yang terparkir tidak selalu penuh. “Kadang dalam suatu waktu full, kadang dalam suatu waktu sepi. Tapi kalau kita pikir jalan tidak boleh untuk parkir,” ujarnya.

AMM sebagai sebuah lembaga pendidikan menurutnya harus menyediakan fasilitas untuk mahasiswanya, termasuk juga lahan parkir. Kampus tersebut juga saat ini disampaikan Erwan sedang menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengatasi

protes warga tersebut. Namun kendalanya adalah keterbatasan lahan. “Kalau kami pemerintah bagaimana memfasilitasi masyarakat dengan lembaga pendidikan yang berdiri di areal pemukiman dan bagaimana bisa Kota Mataram ini menjadi tertib. Itu saja sih kalau kami dari pemerintah kelurahan,” ujarnya.

Di sekitar Jalan Sedap Malam juga dibangun kios atau tempat usaha yang dimanfaatkan mahasiswa AMM untuk berjualan. Para pembeli yang datang pun kerap parkir di sekitar jalan tersebut. Selain protes terhadap penggunaan badan jalan untuk parkir, bangunan lantai empat AMM juga sempat diprotes warga yang tinggal di dekat kampus tersebut. “Itu tetangga sebelahnya yang protes,” ujarnya.

Sementara itu, Pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram belum dapat memberikan keterangan resmi terkait adanya informasi warga yang memprotes keberadaan lahan parkir di sekitar kampus STIE AMM. Kepala Bagian Humas STIE AMM Mataram, Ahmad Bairizki, SE., MM., yang ditemui di kampus STIE AMM Mataram, Senin (23/5), mengatakan pihak kampus belum bisa memberikan pernyataan resmi untuk permasalahan ini. Karena harus mengatur jadwal untuk dapat bertemu dengan Ketua STIE AMM Mataram. “Saya belum bisa kasi tanggapan resmi.

Nanti atur jadwal bertemu dengan Ketua. Supaya bisa lebih jelas memberikan tanggapannya,” ujarnya. (yan/ron)

BKD Genjot Seleksi Calon Sekda Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, tengah menggenjot seleksi penjaringan calon Sekretaris Daerah. Percepatan penjaringan ini nantinya, setelah lima nama panitia seleksi (pansel) disetujui oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, sehingga diprediksi Juni hingga Juli tahapan seleksi sudah dimulai.

Kepala BKD Kota Mataram ditemui di ruang kerjanya, Senin

(23/5) mengakui, sebelum lima nama tim pansel dikonsultasikan ke KASN, pihaknya terlebih dahulu menyampaikan ke Walikota mana saja yang diterima.

Setelah disetujui, maka akan dikonsultasikan ke lembaga independen di bawah naungan Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dari nama - nama tim pansel yang disodorkan, KASN memiliki kewenangan untuk menolak dan

merekomendasikan akademisi maupun praktisi yang disetujui.

Ditanya lamanya proses pembentukan tim pansel? Dewi mengatakan tidak ada masalah baik secara administratif maupun hal teknis lainnya. Hanya saja diakui, lama menunggu daftar nama dan curriculum vitae tiga tim pansel dari luar birokrasi.

Mantan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram ini berjanji, ada batasan pembentukan tim

panitia seleksi, sehingga Bulan Juni hingga Juli akan dipacu agar semuanya tuntas. Lebih teknis disampaikan, tahapan seleksi pejabat tinggi untuk pembukaan pendaftaran akan dilakukan selama 15 hari kerja.

Ada kemungkinan pendaftaran dipersingkat dengan pertimbangan hal teknis lainnya. Selanjutnya, pejabat dinyatakan lulus seleksi mengikuti assesment.

Ditanya soal tugas strategis

Sekda dikaitkan dengan rencana mutasi Agustus mendatang.

Dimana Sekda selaku Ketua Baperjakat? Dewi menambahkan, tidak masalah Pelaksana tugas (Plt) Sekda memegang kendali dalam proses mutasi.

Sebab, Undang - Undang nomor 8 tentang Pilkada bahwa Kepala Daerah hanya bisa melakukan mutasi enam bulan sebelum dan sesudah menjabat berhenti dan dilantik. (cem)

(Suara NTB/ynt)

DIKELUHKAN WARGA - Jalan Sedap Malam, di sebelah barat kampus AMM yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan sehingga kerap dikeluhkan warga karena macet.

SUARA NTB Selasa, 24 Mei 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Harga Sembako Naik

Pemprov NTB Gelar Pasar Murah

Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB menggandeng beberapa pihak dan mulai melakukan pasar murah.

Menyusul adanya indikasi kenaikan harga-harga barang jelang bulan Ramadan.

Kegiatan pasar murah perdana dilaksanakan Senin (23/5) di Kelurahan Mandalika Mataram, melibatkan PT. PPI dan Perum Bulog.

Dengan komoditas utama dijual gula pasir, minyak goreng, beras dan bawang merah.

Kegiatan ini akan dilaksanakan untuk menekan peran para mafia pasar secara rutin hingga setelah Lebaran, bahkan harga benar-benar dipastikan akan stabil. “Ada kecenderungan harga di pasar sudah mulai naik jelang Lebaran. Kita sikapi dengan melakukan pasar murah melibatkan beberapa pihak, Bulog terutamanya,” demikian keterangan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Dinas Perindag Provinsi NTB, Ir. Ibnu Fiqhi, M. Si. Harga jual beberapa komoditas untuk pasar murah, beras dijual Rp 7.800/Kg dari harga pasaran Rp 8.500/kg. Gula pasir dijual Rp 12.500/Kg dari harga pasaran Rp 17.000/kg. sementara minyak goreng dijual Rp 11.500/Kg dari harga di

PASAR MURAH - Kegiatan pasar murah yang mulai digalakkan dan bulan ini dimulai di kelurahan Mandalika, Mataram, Senin (23/5). pasar Rp 15.000/Kg. Dan bawang merah dijual Rp 25.000/Kg dari harga di pasaran Rp 35.000/Kg. Dari kegiatan pasar murah kemarin, gula menjadi komoditas yang paling laku, karena hanya dalam waktu setengah hari stok yang disiapkan distributor ludes terjual.

Ibnu Fiqhi menambahkan, untuk saat ini pasar murah akan diintensifkan di Kota Mataram di beberapa lokus basis masyarakat. Untuk di luar Kota Mataram, dinas yang membidangi perdagangan diharapkan mengajukan permintaan pasar murah ke Disperindag Provinsi

Tak Pengaruhi Tagihan PEMPROV NTB seolah tak ingin merespon gugatan keberatan pajakpajak Newmont atas kendaraan dan alat berat yang dioperasikan di Batu Hijau ke pengadilan pajak di Surabaya. Proses penagihan dipastikan tak berpengaruh sama sekali.

“Gugatan itu persoalan hukum, kita tetap akan menagih pajak-pajak kendaraan dan alat beratnya,” kata Sekretaris Dispeda Provinsi NTB, Abdul Azis, B. Sc dihubungi di Mataram, Senin (23/5).

Abdul Azis Pajak-pajak kendaraan yang ditagih rutin merupakan amanat Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Newmont selaku penggugat mestinya mematuhi Undang-undang yang berlaku hingga saat ini.

Keberatan Newmont membayar pajak-pajak kendaraan seperti disebutkan, dasarnya pada perjanjian kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang kini mengeruk isi perut bumi di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat itu, atas dasar Undang-undang darurat. Berdasarkan undang-undang darurat, dalam kontrak karyanya tidak dicantumkan tentang kewajiban membayar pajak kendaraan alat-alat berat yang dioperasikan.

“Undang-undang darurat kan tidak berlaku lagi,” tambah Abdul Azis. “Kita tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh dengan penagihan,” imbuhnya. Meski demikian, ia memastikan selama ini pembayaran pajak-pajak kendaraan dan alat beratnya, baik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maupun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Newmont belum pernah tersendat.

Untuk PBBKB tak kurang dari Rp 30 miliar yang harus dibayar tahun 2015 lalu, tahun ini tergantung jumlah bahan bakar yang akan digunakan. Sementara PKB dan BBNKB jumlah yang dibayar tak begitu besar.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi sendiri pernah menyayangkan sikap keberatan yang diajukan rutin oleh Newmont. “Ya itulah makanya, saya sudah bilang dari dulu, bahwa Newmont sebagai suatu unit usaha yang berada di suatu negeri namanya Indonesia, di daerah namanya NTB, haruslah menghormati peraturan yang ada,” kata gubernur belum lama ini menanggapi gugatan rutin Newmont ke pemerintah daerah.

Bahkan tidak sekadar menghormati, Newmont diminta jika memungkinkan diharapkan bisa berbuat baik. “Jangan yang wajib-wajib saja, bila perlu yang sunnahpun dilaksanakan.

Akhirnya kita selalu bertemu di pengadilan, dan itu berulangulang sampai ratusan mungkin sudah ribuan kasus setiap kita nagih. Memang dibayar, tapi digugat lagi,” ujarnya.

Tahun ini, Newmont mengajukan 431 gugatan ke Pengadilan Pajak Surabaya dengan nilai puluhan miliar rupiah.

Dikemukakan Kepala Biro Hukum Setda NTB, Rusman, SH, MH, tahun 2014 lalu, Newmont menggugat pengenaan pajak alat berat, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak bea balik kendaraan bermotor sekitar Rp 47 miliar. Kemudian tahun 2015, besaran nilai pajak yang digugat sebesar Rp 50 miliar lebih. (bul)

SENIN, 23/05/2016

NTB untuk secepatnya dikoordinasikan dengan para distributor.

Kegiatan pasar murah ini akan dilaksanakan besar-besaran, untuk mendukung kondusivitas harga di tingkat masyarakat. Sejauh ini Operasi Pasar (OP) juga dipertimbangkan akan dilakukan menggandeng para pihak.

Hanya saja, Ibnu Fiqhi menyebut belum waktunya OP dilaksanakan.

“OP bisa dilaksanakan kalau melihat harga-harga di pasaran sudah berat dikendalikan. Sementara ini cukup pasar murah saja yang akan digelar rutin,” demikian Ibnu Fiqhi. (bul)

Mediasi Sengketa Ketenagakerjaan Bank Sinarmas Kandas Mataram (Suara NTB) Tercatat sudah empat kali, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram melakukan mediasi terhadap persoalan ketenagakerjaan antara karyawan dengan Bank Sinarmas. Namun, hasilnya tetap saja kandas alias nihil. Bank swasta ini tetap saja mangkir terhadap tuntutan pekerja, dengan alasan harus menunggu keputusan pusat. Tak ada kejelasan terhadap persoalan tersebut, Disosnakertrans mempersilakan pekerja menuntut persoalan itu ke pengadilan.

“Hari ini (kemarin,red) mediasi yang keempat kali. Dari pihak bank mengaku harus menunggu keputusan dari pusat. Seharusnya jauh-jauh hari disampaikan. Kalau memang empat kali mediasi tidak selesai, kita persilakan pekerja tuntut ke pengadilan,” kata Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (23/5).

Khalik mengatakan, ketika sengketa ketenagakerjaan dibawa ke kasus perdata, maka sengketa hubungan industrial ditangani pemerintah otomatis selesai. Bagaimanapun juga pengadilan pasti akan merujuk terhadap rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah.

Saat proses mediasi, sebenarnya sudah diberikan masukan kepada perusahaan, agar tidak masuk ke pengadilan serta apa yang menjadi hak pegawai dan perusahaan dilaksanakan. Tapi sejauh ini, tak ada tindaklanjut. Menurut Khalik, mediasi secara aturan cukup tiga kali dan itu harus selesai. “Aturannya itu, mediasi cukup tiga kali saja,”

ujarnya.

Di sisi lain disampaikan, di tahun 2016 sengketa ketenagakerjaan sebanyak 14 kasus. Beberapa di antaranya bisa diselesaikan melalui mediasi. Sengketa ketenagakerjaan di Bank Sinarmas tercatat sudah dua kali.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Wilayah Bali Bank Sinarmas, Robi dan Perwakilan Sinarmas Cabang Mataram, Ketut Budiarsa berusaha dikonfirmasi tidak merespon pertanyaan wartawan yang dikirim lewat pesan singkat.

Sedangkan M. Supahlawarman mengaku, keberatan dengan pemecatan sepihak dilakukan oleh pihak perusahaan tanpa memberikan pesangon.

Dia yang bekerja sudah beberapa tahun, semestinya mendapatkan haknya sebagai karyawan. “Saya dipecat begitu saja tanpa ada pesangon,” keluhnya.

Ia menyesalkan, pimpinan Bank Sinarmas tidak kooperatif menghadiri mediasi di Disosnakertrans. Mereka hanya mengutus staf biasa dan empat kali dimediasi tidak ada kejelasan terhadap tuntutan karyawan. (cem)

BI Sering Dikambinghitamkan Mataram (Suara NTB) Calon debitur kerap menyalahkan Bank Indonesia (BI), saat kredit yang diajukan di lembaga keuangan terganjal rapor buruk di BI Checking.

Padahal BI Checking ini justru memfasilitasi kemudahan bagi debitur dan lembaga keuangan.

Masih adanya kekeliruan penafsiran tentang BI Checking atau Sistem Informasi Debitur (SID) dalam istilah perbankan ini menjadi salah satu materi penting yang disosialisasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi NTB, Senin (23/5).

Peserta yang dihadirkan dari unsur nasabah perbankan, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, BUMN, UMKM, SKPD, Perguruan Tinggi, dan unsur perbankan. Pematerinya oleh Kepala KPBI Provinsi NTB, Prijono, Direktur DPKL Bank Indonesia, Maurids H. Damanik, Asisten Direktur, Sri S. Triwardhana, Manajer Endang K. Ade S, dan

(Suara NTB/bul)

SOSIALISASI - Prijono (tengah) didampingi Damanik dan Sri S. Triwardhana dalam sosialisasi BI Checking, Senin (23/5). beberapa narasumber lainnya.

Prijono mengajak masyarakat lebih mengenal SID atau yang sudah dikenal sebagai BI Checking menjadi hal yang penting dan kerap dipertanyakan calon debitur saat pengajuan kredit di lembaga keuangan.

BI Checking menjadi menjadi salah satu acuan bagi perbankan untuk memberikan kredit pada calon debitur. Ketika kredit tak bisa disalurkan karena rapor yang tidak baik calon deb-

itur di BI Checking, justru BI yang jadi sasaran disalahkan, dan Prijono tidak memungkiri kesalahpahaman masyarakat itu.

Padahal, BI Checking merupakan fasilitas untuk memastikan performance seorang debitur di lembaga keuangan, atau sistem yang ada di Bank Indonesia untuk mengecek rapor calon nasabah di perbankan. Tapi yang menurutnya perlu diketahui masyarakat, bahwa BI Checking sumber laporannya dari lembaga pembiayaan itu sendiri.

“BI Checking ini hanya fasilitas untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui performancenya sebelum mengajukan kredit. Kalaupun ada catatan yang tidak bagus di BI Checking, mungkin sudah nunggak kredit sebelumnya, atau datanya semua dari perbankan yang direkam BI. Dengan BI Checking, lembaga pembiayaan juga lebih mudah mengecek rapor calon kreditur tanpa harus menanyakan ke seluruh perbankan lainnya,” demikian Prijono.

Di NTB berpotensi sebesar 2 persen kreditur yang masuk di list BI Checking. 2 persen ini dilihat dari total kredit macet di NTB sebesar 2,15 persen dari kredit yang disalurkan lembaga keuangan sebesar Rp 24,8 trilun.

Hal senada disampaikan Maurids H. Damanik. Baik dunia usaha, asosiasi bisnis maupun dari kalangan Real Estate Indonesia (REI) tidak jarang komplain ke BI ketika BI Checkingnya tidak baik dan tidak mendapat kredit perbankan.

“Biasanya marah-marah menyalahkan BI gara-gara BI Checking tidak bagus. Padahal BI Checking ini hanya sistem yang ada di BI untuk memberi kemudahan,” tambahnya.

SID dapat dimanfaatkan seluas-luasanya oleh masyarakat, dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan kepentingan negara. Misalnya oleh KPK atau Dirjen Pajak.

Untuk BI Checking ini, BI mengkoordinir sebanyak 52 kantor bank umum yang menjadi member, 74 BPR di NTB. BI NTB pada Maret 2016 menerima sebanyak 94.991 permintaan BI Checking dari masyarakat, secara nasional 3,9 juta. (bul)

SUARA NTB Selasa, 24 Mei 2016

Perhatikan Daerah Terpencil BANTUAN dana pembangunan ifrastruktur pendidikan di tingkat satuan pendidikan dari pemerintah disarankan bisa disebar secara merata.

Termasuk memperhatikan sekolah-sekolah atau madrasah yang ada di daerahdaerah terpencil.

Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi II Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Lotim, Murnan kepada Suara NTB saat ditemui (Suara NTB/rus) di Selong, Senin (23/5).

Murnan Diakuinya, ada sejumlah bangunan instrastruktur satuan pendidikan yang kurang layak. Terutama di daerah-daerah terpencil yang jauh dari wilayah perkotaan.

Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lotim itu menyiratkan bantuan-bantuan yang disalurkan pemerintah ini selama ini kurang disebar secara merata. Terkesan, sekolah yang satu makin mewah, sedangkan yang lain makin terperosok. “Terkesan yang sudah mewah makin mewah bangunannya,” kritiknya.

Selaku wakil rakyat, Murnan mengaku terus berupaya mendorong pemerintah baik yang di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) maupun yang kewenangannya di bawah Kementerian Agama (Kemenag) agar bantuan yang diberikan dioptimalkan. Pihaknya tidak ingin ada lagi sekolah yang merasa tidak diperhatikan.

Sekolah-sekolah yang ada di pinggiran acap kali dilihat miris dan sangat memprihatinkan. Data terhadap keberadaan sekolahsekolah sejauh ini masih lemah dimiliki pemerintah daerah dan pusat. Sarannya, pemerintah bisa melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah dan madrasah ebelum kemudian menyalurkan bantuannya.

Bantuan-bantuan dari pemerintah ini diingatkan agar menggunakan skala prioritas. Mana sekolah yang kondisinya sangat miris dan butuh perhatian segera itulah yang harus menjadi perhatian pertama.

Pembangunan pendidikan di Lotim ini erat kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ini diyakini akan menunjang kemajuan pendidikan dan peningkatan IPM bagi Lotim. “Jadi jangan lagi ada kesan asal dalam memberikan bantuan,” sarannya. (rus)

STQ, Momentum Membangun Semangat Keislaman dari Kemerosotan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan menegaskan, pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) merupakan momentum yang sangat tepat sebagai upaya membangun semangat keislamanan dan refleksi diri terhadap keimanan. Pasalnya, saat ini nilai-nilai keislaman khususnya yang terletak pada diri masyarakat pada umumnya mengalami kemerosotan. ‘’ STQ ini sangat penting dilaksanakan dalam upaya membangkitkan semangat keislaman dan keimanan yang saat ini (Suara NTB/yon) mengalami kemunduran,’’ BUKA STQ - Bupati Lotim, H. ungkap bupati saat memMoch. Ali Bin Dachlan membu- buka STQ tingkat Kabuka STQ tingkat Kabupaten paten Lotim ke-XXIV, Lotim ke-XXIV di Sukamulia, Minggu (22/5) malam.

Minggu (22/5) malam.

Bupati mengaku, semangat keislaman sudah mengalami kemunduran di berbagai sektor. Oleh sebab itu, melalui kegiatan STQ diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam Alquran sekaligus sebagai upaya pengamalan nilai nilai ajaran agama, khususnya untuk membentuk kepribadian Muslim yang berakhlaqul karimah.

Selain itu, ujarnya, di dunia ini banyak orang yang membaca Alquran, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana pengamalan terhadap kandungan isi dari Alquran.

Dalam hal ini, pelaksanaan STQ bukan semata-semata mengejar juara, namun lebih kepada mendapatkan kemenangan dalam pengamalan setiap kandungan-kandungan yang terdapat dalam kitab suci Al uran sebagai pegangan hidup sehari-hari. STQ selain sebagai wahana mempertemukan para peserta untuk saling berkompetisi meraih hasil terbaik mulai dari tahfidz dan tilawah.

Kegiatan STQ juga dapat dimaknai sebagai ajang mempererat ukhuwah islamiyah, hal ini cukup penting untuk dilakukan dalam membangun kebersamaan sebagai salah satu modal pembangunan. “Kita juga ucapkan terima kasih kepada para tuan guru yang sudah membimbing dan mempertahankan nilai-nilai keislaman,” ujarnya. (yon)

Tekan Kasus Pelecehan Seksual

Sanksi Sosial di Masyarakat Harus Diberikan Praya (Suara NTB) Maraknya kasus pelecehan seksual terutama kepada anak di bawah umur harus segera dihentikan. Caranya, selain dengan memperberat hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual. Di lingkup lokal, perlu juga diperkuat dengan keberadaan awiq-awiq yang mengatur sanksi bagi para pelaku pelecehan seksual itu sendiri.

Demikin disampaikan Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng), M. Nasip, kepada Suara NTB, Senin (23/5). “Pada prinsipnya kita sangat mendukung, rencana penambahan hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual. Tapi itu juga perlu diperkuat lagi dengan adanya awiq-awiq di tingkat lokal. Yang juga memuat sanksi bagi para pelaku pelecehan seksual tersebut,” terangnya.

Misalnya, bagi para pelaku pelecehan seksual diberikan sanksi sosial oleh lingkungannya. Bisa berupa dikeluarkan dari lingkungan masyarakat. Sanksi ini diyakini bisa menjadi pelajaran berharga sekaligus memberikan efek jera, baik bagi pelaku itu sendiri maupun masyarakat lainnya.

Jika sanksi ini diterapkan, maka di masa mendatang, masyarakat berpikir dua kali kalau mau melakukan hal serupa. “Jadi sanksi hukum lebih diperberat. Juga ada sanksi sosialnya. Kalau sudah begitu, paling tidak masyarakat akan berpikir ulang kalau melakukan kejahatan,” ungkapnya.

Diakuinya, dengan melihat tren kasus pelecehan seksual terutama terhadap anak di bawah umur sudah sangat memprihatikan, sehingga penambahan sanksi dan hukuman bagi para pelaku sudah mendesak untuk diputuskan. Karena itu berkaitan dengan keberlangsungan generasi masa depan daerah dan negara ini.

“Bayangkan bagaimana traumanya para korban pelecehan seksual secara psikis. Dan, itu akan selalu membayangi korban hingga dewasa kelak. Jadi anak-anak sekarang harus dilindungi dengan baik. Demi keberlangsungan generasi di masa yang akan datang,” timpal politisi Partai Gerindra ini.

Tidak kalah penting dalam hal ini lanjut Nasip, ialah peran keluarga agar bagaimana bisa melindung anggota keluarganya, terutama anak-anaknya supaya tidak menjadi korban pelecehan atau jadi pelaku pelecehan seksual. Mengingat, tidak sedikit juga para pelaku pelecehan seksual masih anak-anak. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Larangan Miras, Bukan Jadi Penghambat Investasi Selong (Suara NTB) DPRD Lombok Timur (Lotim) menunda kelanjutan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Minuman Keras (Miras). Produk regulasi tingkat daerah itu ditengarai menjadi menghambat investasi. Namun Wakil Ketua DPRD Lotim, Fadil Na’im, menegaskan, larangan konsumsi miras tidak menjadi penghambat untuk berinvestasi di Lotim.

Fadil Na’im

“Miras ini memiliki dampak negatif yang sangat besar, tidak jauh bedanya dengan narkoba,” ungkap Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu saat diwawancara di Selong, Senin(23/5). Larangan konsumsi miras itu

erat kaitannya dengan kearifan lokal, sehingga kehadiran perda ini harus tetap ada.

Diketahui, Lotim sudah lama memiliki Perda tentang Larangan Mengedarkan Miras. Di mana, pada Perda tahun 2002 lalu yang melarang keras masuknya

miras-miras impor untuk dikonsumsi. Selain itu, DPRD Lotim mempersiapkan rencana revisi dan ingin lebih detail mengatur mengenai larangan terhadap miras-miras lokal, seperti tuak dan brem yang diketahui juga banyak beredar di tengah masyarakat.

DPRD Lotim bahkan ingin lebih faktual mengenai regulasi miras. Apalagi Perda Miras menjadi kebutuhan Lotim.

“Jadi, selama tidak jadi penghambat, Perda Miras ini harus dipertahankan,” imbuhnya.

Fadil menambahkan, larangan konsumsi miras ini juga sebagai upaya menyelamatkan generasi dari dampak negatif yang ditimbulkan pascakonsumsi miras. Diketahui, sejumlah kejadian yang berujung konflik di tengah masyarakat selama ini juga imbas dari miras. (rus)

(Suara NTB/rus)

Penuhi Visi Misi

Bupati KLU Tempatkan 29 Dokter di 33 Desa Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, akhirnya mewujudkan visi misinya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui penempatan 1 dokter di 1 desa. Dalam launching Senin (23/5) di Aula DPRD KLU, Najmul bersama jajarannya menyerahkan langsung SK penempatan kepada 29 dokter untuk 33 desa yang ada.

Dalam penjelasannya, Najmul mempertegas tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dokter itu sama dengan dokter umumnya. Adapun tupoksinya antara lain, melaksanakan program Pemda, pelayanan promotif, preventif dan kuratif di desa. Dokter juga ditugasi untuk membuat, melaksanakan dan melaporkan kegiatan bidang kesehatan di Lombok Utara. Selain itu, dokter juga diwajibkan berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat terkait kebencanaan sesuai kemampuannya.

Dalam membangun kesehatan masyarakat, sambung bupati, dokter akan melakukan sistem pelayanan seperti rujukan sebagaimana biasa. Lebih penting lagi, dokter diminta selalu berkoordinasi dengan instansi terkait di desa maupun lembaga di kecamatan guna memperlancar tugasnya dalam memenuhi hak-hak masyarakat.

“Ada 29 dokter dari 33 desa yang kita SK-kan. Beberapa desa yang berdekatan bisa ditangani oleh satu dokter,” ujar bupati usai launching.

Pada kesempatan itu, bupati secara langsung menyerahkan dokter bersangkutan kepada desa di mana yang bersangkutan ditugaskan. Sesuai SK Bupati Lombok Utara No. 176/674Dikes/2016, tentang pengangkatan dokter berstatus kontrak, maka untuk tahap awal dokter tersebut akan ditempatkan di puskesmas. Pelayanan kepada masyarakat di desa dilakukan

usai dokter memperoleh informasi dari desa atau permintaan pelayanan dari desa. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan mengakses kesehatan.

“Pelayanan 1 dokter 1 desa ini bertujuan untuk meningkatkan IPM. Karena indikator utama IPM adalah kesehatan, pendidika, dan daya beli (ekonomi). Sampai saat ini, pelayanan kesehatan mungkin belum maksimal, dan apabila ada kekurangan kita harap bisa ditingkatkan,” papar bupati.

Sementara, Plh. Dinas Kesehatan KLU, H. Suhardi, menjelaskan keberadaan 29 dokter tersebut tidak berstatus kontrak, tetapi ada juga dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang ditempatkan oleh pusat, serta dokter PNS. Mereka diberikan SK untuk 1 tahun (Januari - Desember) sembari kinerjanya dievaluasi.

“SK (dokter yang kontrak) akan terus diperbarui setiap tahun sesuai dengan hasil evaluasi. Tetapi kalau hasil evaluasinya buruk, jelas tidak akan kita perpanjang,” kata Suhardi.

Sebagai gambaran, 29 dokter itu disebar di 8 puskesmas yang ada, yakni Puksesmas Nipah dengan 3 dokter (melayani Desa Malaka dan Gili Indah), Puskesmas Pemenang dengan 4 orang dokter (melayani Desa Pemenang Barat dan Desa Pemenang Timur).

Berikutnya 4 orang dokter di Puskesmas Tanjung (melayani Sigar Penjalin, Medana, Sokong, Tegal Maja, Teniga, Tanjung dan Desa Jenggala). Penempatan paling banyak di Puskesmas Gangga dengan 5 orang dokter (melayani Desa Bentek, Genggelang, Sambik Bangkol, Rempek, dan Gondang).

Selanjutnya di Puskesmas Kayangan ditempatkan 4 orang dokter (melayani Desa Kayangan, Selengen, Salut, Dangiang, dan Gumantar), Puskesmas

(Suara NTB/ari)

SERAHKAN - Bupati KLU H. Najmul Akhyar menyerahkan SK penempatan bagi perwakilan dokter yang akan ditempatkan di desa di Kantor DPRD KLU, Senin (23/5).

Santong,dengan 3 orang dokter (melayani Desa Santong, Pendua, dan Sesait).

Terakhir di Kecamatan Bayan, masing-masing ditempatkan 3 dokter di Puskesmas Senaru dan 3 dokter di

Demo BWS, Warga Bakar Pipa Proyek Tanjung (Suara NTB) Ribuan warga Kecamatan Kayangan yang diresahkan akibat proyek pipanisasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, di kawasan Hutan Rinjani Barat perbatasan Santong (Kecamatan Kayangan) dan Samik Bangkol (Kecamatan Gangga), berlangsung anarkis. Warga membakar sejumlah pipa proyek dibakar, sehingga menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 1,2 miliar.

Ribuan warga yang tergabung dalam Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Gabungan P3A) Kecamatan Kayangan, turun ke lokasi proyek sejak pagi, Senin (23/ 5). Berdasarkan informasi, warga berasal dari 6 desa di Kecamatan Kayangan, seperti Desa Sesait, Pendua, Santong, Kayangan, Gumantar dan Dangiang. Mereka adalah petani dan pemakai air rumah tangga yang memperoleh pasokan air dari lokasi proyek, Air Terjun Sekeper.

Tiba di lokasi, warga terlihat langsung menyisir tumpukan perpipaan di 20 titik hingga ke pedalaman kawasan hutan. Tanpa komando, warga langsung bertindak anarkis membakar tumpukan pipa berdiameter 10,5 inch. Satu tempat penampung air, dibakar dan dihancurkan, berikut 6 unit mesin pemersatu pipa juga ikut dibakar.

Ketua Gabungan P3A kecamatan Kayangan, Zainuddin, aksi tersebut tidak dikomandoi oleh satu pun dari massa. “ Tidak ada koordinatornya, saya juga tak menyangka sampai terjadi pembakaran,” katanya.

Informasi yang dihimpun menyebut, ratusan warga sebenarnya telah diajak berdialog oleh aparat kepolisian bersama jajaran kecamatan di Kantor Camat kayangan sekitar pukul 9.30 wita. Namun dominan warga tidak puas, hingga mendesak terjun ke lokasi proyek.

Tiba di lokasi, rupanya sudah menunggu ratusan warga lain yang menunggu. Mereka juga dikawal ketat aparat kepolisian. Warga inilah yang melakukan aksi perusakan dan pembakaran duluan.

Pecahnya konsentrasi warga ditengarai karena warga memanfaatkan jalan pintas yang menghubungkan perbatasan Samba dan Santong ke lokasi proyek. Di tengah aksi pembakaran, Camat Kayangan, Raden Tresnahadi, sempat melakukan komunikasi dengan warga. Kenyataannya, emosi warga membakar material tak bisa dihentikan.

“Rencananya, pekan ini Pak Wabup akan menemui warga membahas masalah ini. Hari ini sampai Rabu, beliau kunjungan kerja ke Bantaeng, sepulangnya baru

warga dikumpulkan,” jelas Tresnahadi menyikapi langkah Pemda.

Sementara, tokoh masyarakat Desa Sesait, Hamdan, menyebut lokasi mata air proyek BWS ini sejatinya sedang diajukan sebagai Kawasan Hutan Adat Wet Sesait.

Atas pertimbangan itulah, warga meminta pelaksanaan proyek dikaji kembali. Menurut dia, pengambilan air oleh BWS dikhawatirkan akan menurunkan debit air untuk petani dan konsumen rumah tangga Kecamatan Kayangan.

Tokoh masyarakat lainnya, Subhan, menguatkan kekhawatiran masyarakat tidak berlaku untuk satu atau dua tahun pemakaian pascaoperasi, melainkan jangka panjang.

“Pemanfaatan dalam 1 atau 2 tahun mungkin tidak berdampak, tetapi dalam jangka panjang akan sangat berdampak untuk wilayah Kecamatan Kayangan,” katanya.

Pengawas Proyek Lapangan BWS Nusa Tenggara I, Guruh Bayu di lokasi kejadian, sangat menyayangkan aksi warga. Ia memperkirakan, kerugian material akibat aksi itu mencapai Rp 1,2 miliar dari total nilai proyek, Rp 11,39 miliar.

“Satu lonjor pipa ada yang harganya mencapai Rp 6 juta,” kata Bayu.

Di sisi lain, Bayu juga mengeluhkan telatnya pengamanan oleh aparat dan Pemda. Berdasarkan pantauannya, warga telah melancarkan aksinya 20 menit lebih awal dari kedatangan aparat di lokasi.

Menyikapi situasi, apalagi kerugiannya mencapai Rp 1,2 miliar, kontraktor tentunya akan berpikir ulang untuk melanjutkan proyek.

Dilanjutkan atau tidak embali kepada kontraktornya, mengingat sudah muncul kerugian. Hal lain yang mempengaruhi keputusan ad-

alah ada tidaknya jaminan pengamanan dari Pemda KLU. “Sekarang tergantung Pemerintah KLU. Kalau masyarakat tetap menolak, BWS tidak masalah.

Harapan kita ini bisa diselesaikan, kalau tidak, ya kita siap angkat jangkar,” cetusnya.

Dengan asumsi proyek dibatalkan, maka kata Bayu, merupakan kerugian bagi masyarakat. Pasalnya, proyek ini muncul akibat adanya usulan Pemda KLU tahun 2013 lalu. Ketika itu, Pemda telah menyanggupi pembebasan areal yang terpakai untuk proyek, termasuk memfasilitasi sosialisasi. “Dengan kejadian ini, saya kira pemerintah pusat akan pikir-pikir lagi memberikan proyek serupa ke KLU,” imbuhnya.

Perihal sumber air proyek, Bayu mengklarifikasi air baku yang diambil bukan berasal dari mata air Air Terjun Sekeper, sebagaimana dikhawatirkan warga. Melainkan yang diambil, adalah aliran air dari gunung. Kedua aliran ini, kemudian membentuk satu aliran besar, sehingga kecil peluang akan mengganggu suplai untuk warga kayangan. Bedanya, kata dia, air dari gunung lebih banyak mengarah ke Kecamatan Gangga, sedangkan sumber air Sekeper ke Kayangan.

Sebaliknya, debit air di lokasi pengambilan air mencapai 1.780 liter per detik. BWS dalam hal ini mencoba memanfaatkan 100 liter per detik. Pada musim kemarau, atau sejak Juli dan seterusnya, debit yang diambil disesuaikan menjadi hanya 55 liter per detik, dengan pertimbangan tidak mengganggu suplai irigasi. “Sekitar bulan Juli rencananya diambil lebih sedikit, kita prioritaskan untuk irigasi,” pungkasnya. (ari)

(Suara NTB/ist)

AKSI WARGA - Aksi pembakaran yang dilakukan warga terhadap material milik kontraktor di kawasan Hutan Rinjani Barat, Senin (23/5).

Puskesmas Bayan, dalam rangka melayani pasien di 7 desa antara lain Desa Sambik Elen, Senaru, Karang Bajo, Loloan, Bayan, Sukadana, Mumbul Sari, Akar-Akar, dan Desa Anyar. (ari)

Pemuda NW Deklarasi Perang pada Narkoba Selong (Suara NTB) Pemuda NW Lombok Timur (Lotim) mendeklarasikan perang terhadap narkoba. Komitmen pemuda NW ini berangkat dari keprihatinan terhadap peredaran narkoba yang makin marak. Hampir setiap hari ada pemberitaan mengenai bandar, pengedar dan penguna yang ditangkap polisi dan badan narkotika.

“Ini miris sekali karena narkoba tidak mengenal usia, status sosial maupun agama,” tandas Ketua Pimpinan Daerah Pemuda NW Lotim, Hasanah Efendi.

Sebelumnya Pemuda NW bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lotim menggelar diskusi kebangsaan dengan tema sentral wawasan kebangsaan dan memerangi narkoba.

Hasfen, pangìilan akrabnya menambahkan peserta yang mengikuti kegiatan ini sekitar 100 orang dari perwakilan Pimpinan Cabang Pemuda NW se Lotim, BEM dan OSIS di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani.

“Ke depan kami akan mengerahkan massa ribuan orang, baik dari kalangan pemuda, santri dan mahasiswa menggelar kampanye terbuka perang dengan narkoba,” tandasnya yang disambut tepuk tangan gemuruh dari peserta.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Sudirman, S.Sos., dalam pemaparanya menegaskan maraknya paham yang menjurus paham radikalisme dan simbol-simbol yang dilarang di Indonesia ini kini sudah mulai muncul.

Untuk itu, ujarnya, semua pihak harus mengantisipasi hal tersebut agar tidak berkembang di daerah kita ini. Demikian juga dengan maraknya peredaran narkoba bahkan sangat darurat. ‘’Kita di NTB masuk nomor dua darurat narkoba. Ini harus cepat penananganya,oleh sebab itu kami apresiasi Pemuda NW Lotim bisa memulai kampanye perangi narkoba di Lombok Timur ini,’’ terangnya.

Perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB Irfan menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan lembaganya untuk mencegah peredaran berbagai jenis barang terlarang, karena sangat berbahaya bagi kehidupan dan perkembangan bangsa dan agama. Karenanya, mulai saat ini dan dari diri sendiri untuk mulai memerangi narkoba.

“Untuk itu, mari kita bersatu berantas narkoba, nyatakan perang dengan bandar dan pengguna narkoba. Oleh sebab itu pemda dan tokoh masyarakat bersama mendukung pembasmian apapun jenis narkoba,”tandasnya.

Kasat Narkoba Polres Lombok Timur, AKP Prayitno mengungkapkan, jika di lembaga kepolisian yang bisa dilakukan adalah penangkapan dan penindakan. Sementara rehabilitasi merupakan bagian yang dikerjakan BNN. ‘’Oleh sebab itu sinergi yang dibangun pihak pihak terkait soal narkoba kini harus berjalan bersamaan agar apa yang kita inginkan dalam membasmi barang haram ini bisa maksimal,’’ sarannya. (rus)

SUARA NTB Selasa, 24 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Penghasilan Tidak Layak

Warga Miskin dan Kaya di Lobar Mencolok Giri Menang (Suara NTB) Kesenjangan jumlah warga kaya dengan miskin di Lombok Barat (Lobar) sangat mencolok, kesenjangan ini meningkat tahun 2015 dari 0,28 persen ke 0,32 persen. Naiknya kesenjangan tersebut diakibatkan kegagalan Pemda menurunkan angka kemiskinan tahun ini, bahkan jumlah kemiskinan naik. ‘’Penyebab kenaikan kemiskinan banyak faktor di antaranya minimnya penghasilan dan permodalan yang sulit diakses warga kurang mampu. Di samping itu, kebijakan anggaran Pemda belum berpihak ke pengentasan kemiskinan. Hal ini dibuktikan belanja modal masih relatif

kecil dibandingkan belanja aparatur,’’ ungkap anggota Komisi IV DPRD Lobar, Hj Nurul Adha, Senin (23/5).

Menurut data kemiskinan yang direkap Pemda, penyumbang terbesar kemiskinan adalah kalangan petani. Penghasilan petani ini masih rendah, disebabkan beberapa

faktor. Selain pendidikan rendah, rata-rata para petani tak lulus SD dan lulus SD. Petani di Lobar juga sebagian besar penggarap. Petani di Lobar tingkat kepemilikan lahannya hanya 0,2 hektar, sementara petani yang layak harus memiliki lahan 2 hektar.

Diakuinya, petani di Lobar

tak memiliki lahan, sehingga menggarap lahan milik tuan tanah. Hal ini menyebabkan penghasilan petani rendah.

Petani di Lobar juga berpendidikan rendah, rata-rata petani tak lulus SD dan lulus SD. Akibat berpendidikan rendah, petani tak bisa melakukan pengolahan pascapanen, sehingga harus menjual hasil panennya mentah-mentah.

Padahal jika diolah sebelum dijual, harganya jauh lebih tinggi dan diklaim mampu mendongkrak penghasilan petani.

Disebutkan, dari 111 ribu lebih warga miskin di Lobar, 98 ribu lebih memiliki penghasilan tak layak. Artinya penghasilan mereka di bawah UMK. Rata-rata warga yang penghasilan tak layak ini berasal dari petani. Karena itu, jelasnya, pemerintah harus memikirkan langkah mengatasi ini, supaya bagaimana mendorong petani lebih fokus pada pengolahan pascapanen. “Pemda harus mendorong pengolahan pascapanen,” sarannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukh-

lis menyatakan, jika melihat kesenjangan jumlah si kaya dan si miskin di Lobar begitu mencolok. Bahkan tercatat dari evaluasi LKPJ tahun 2015, terdapat peningkatan dari 0,28 persen menjadi 0,32 persen.

Menurutnya, penyebab peningkatan jumlah penduduk miskin, karena akses permodalan susah bagi warga kurang mampu. Gagalnya Pemda menurunkan angka kemiskinan. Di samping itu, porsi anggaran lebih banyak ke aparatur dibandingkan belanja publik. Belanja publik pun tidak jelas porsinya

untuk belanja modal pengentasan kemiskinan. Bahkan, katanya, dari sekian banyak belanja yang dialokasikan dipangkas biaya administrasi, sehingga dana yang diterima masyarakat berkurang.

Mengenai langkah Pemda, politisi PKB ini menyarankan agar memperbanyak membuka lapangan kerja dengan membuka ruang investasi. Selain itu harus mensinkronkan program antar-SKPD yang kurang padu, karena ada program SKPD kadang tumpang tindih satu sama lain. (her)

Pasokan Listrik Hambat Investasi di Lobar Penanganan Belum Maksimal PENANGANAN berbagai macam persoalan sosial seperti penanganan gelandangan dan orang telantar di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diakui belum maksimal. Selain keterbatasan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung juga jadi kendala.

Hal itu diakui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Loteng, H. Nazili, S.IP, Senin (23/5).

Diakuinya, selama ini banyak orang terlantar dan gelandangan yang tak bisa tertangani secara (Suara NTB/dok) maksimal. Dan, pihaknya tidak H. Nazili menuntup mata atas persoalan tersebut. “Tapi mau bagaimana lagi, kita mau berbuat juga tidak bisa optimal. Karena memang kemampuan yang kita yang terbatas. Dari sisi anggaran maupun sarana pendukung,” terangnya.

Contoh kecil, Loteng sampai saat ini menjadi satu dari dua kabupaten di NTB yang belum memiliki trauma center. Padahal keberadaan trauma center tersebut sangat penting, dalam mendukung upaya penanganan-penanganan persoalan sosial yang muncul seperti halnya di daerah lain. “Trauma center ini sebagai pusat penangan masalah sosial yang muncul, sehingga keberadaannya sangat perlu dan dibutuhkan,” ujar Nazili.

Ke depan, lanjutnya, mau tidak mau Loteng harus memiliki trauma center. Mengingat, cukup banyaknya persoalan dan masalah sosial yang muncul. Terlebih dengan makin pesatnya perkembangan daerah. Untuk itu, dukungan semua elemen, terutama kalangan DPRD Loteng sangat diharapkan. Supaya keberadaan trauma center bisa terwujud. Selain itu, secara kelembagaan perlu juga dilakukan perombakan. Karena dengan status saat ini, di mana urusan sosial bersama dengan urusan ketenagaan kerjaan dan transmigrasi, diurus oleh satu dinas, yakni Disosnakertrans. Akibatnya, penanganan persoalan-persoalan sosial secara lebih luas juga belum bisa maksimal dilakukan. ‘’Padahal idealnya, urusan sosial harus diurus oleh satu lembaga yakni Dinas Sosial. Dengan begitu penanganan persoalanpersoalan sosial di daerah ini juga lebih fokus. Dan, tentunya dari sisi dukungan anggaran akan jauh lebih besar lagi,’’ tandasnya.

Pihaknya pun sudah mengajukan pemisahan urusan ke pemerintah daerah. Supaya persoalan sosial fokus ditangani oleh dinas khusus tersendiri, sehingga penanganan dan penyelesaiannya bisa maksimal dilakukan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Rasio elektrifikasi di Lombok Barat (Lobar) menurut data PLN Wilayah baru mencapai 61 persen lebih. Cakupan Rasio elektifikasi tersebut pada posisi kedua terendah di NTB, setelah Lombok Timur.

Rendahnya Rasio elektrifikasi ini menyebabkan banyak daerah potensial untuk investasi, seperti daerah wisata Sekotong belum bisa terjangkau pelayanan listrik. Akibat minimnya pasokan listrik tersebut, menghambat investasi di Lobar.

Demikian terungkap dalam dengar pendapat antara Dewan, Pemda dengan PLN di Kantor DPRD Lobar Senin (23/5). Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis dan anggota DPRD lainnya. Selain itu, dari pihak PLN wilayah NTB hadir GM Administrasi Niaga PLN Wilayah, Hendro Martono, Manager Rayon Jerimias, Asisten Manager Pelayanan dan Administrasi Area Mataram, Ridwan Maulana.

Pada kesempatan ini, Sulhan mempertanyakan ratio elektrifikasi di Lobar. Alasannya, di masa mendatang, pemda akan membuka ruang investasi, baik di sektor perumahan, pembangunan dermaga, hotel dan bangunan lain.

“Satu syarat mau membangun asal ada listrik dan air, jadi listrik ini menjadi hambatan besar investasi di Lobar.

Hal ini harus dijawab dan diatasi oleh PLN,”kritiknya.

Menurutnya banyak rencana PLN untuk mengatasi masalah kelistrikan di NTB umumnya. Namun sampai

saat ini tidak ada kejelasan.

Kalau tidak ada kejelasan, ujarnya, maka akan jadi masalah terus menerus ke depanya. Ia meminta agar PLN memastikan rasio elektrifikasi dalam 5 tahun ke depan.

Selain mengkritisi masalah pasokan listrik, dewan juga mempertanyakan besarnya belanja di pemda untuk membayar beban PJU. Hampir tiap tahun katanya, Pemda Lobar membayar Rp 24 miliar. Akan tetapi pihak dewan bahkan Pemda tidak tahu berapa jumlah pelanggan PJU Lobar. Bahkan berkali-kali bupati bersurat ke PLN untuk meminta data jumlah pelanggan, namun PLN tak memberikan data dengan alasan pelanggan Lobar masuk atau gabung dengan Rayon Mataram. Menurutnya alasan ini sangat tidak mendasar, sebab data pelanggan di PLN by name by address, sehingga tidak bisa dicampur aduk.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi, MEd, menyatakan, masalah listrik masih menjadi komplain dari investor di Lobar.

Ispan menyebut, ada investor di Teluk Mekaki yang berencana membangun lima hotel. Namun, pihak investor mengeluhkan atas lambannya respons PLN terhadap persoalan ini.

“Ada lima hotel besar dengan standar bintang lima sudah siap bangun di Mekaki, kondisi saat ini sudah land clearing.

Namun akibat listrik dan air bersih belum tersedia maka proses itu tertunda dari schedule mereka yang tadinya start bulan Maret lalu,” keluhnya.

Pihak investor, jelasnya, sudah ada kontrak persetu-

Dipertanyakan, Pemasukan PPJ di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Tiap tahun Pemda Lombok Barat (Lobar) membayar beban Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mencapai Rp 24 miliar. Namun, besarnya beban ini tak sebanding dengan pemasukan dari Pajak Penerang Jalan (PPJ).

“Kita bayar beban setahun untuk PJU itu Rp 24 miliar, tapi PPJnya minim sekali.

Data pelanggan ini juga tidak jelas berapa jumlah realnya,” tanya Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis, ST, dalam rapat dengan pihak PT. PLN dan jajaran SKPD Lobar di DPRD Lobar, Senin (23/5).

Menurutnya, jika titik lampu mencapai ratusan ribu ditarik Rp 10 ribu per pelanggan membayar PPJ maka bisa mencapai Rp 1,4 Miliar, dikali 12 bulan maka total PPJ mencapai Rp 18 miliar masuk ke PAD. Itu belum termasuk PPJ dari hotel dan vila. Jika angkanya pemasukan PPJ Rp 18

miliar, maka tentu lumayan tingi. Namun sementara ini, pemasukan hanya Rp 1,2 miliar per bulan, sehingga total mencapai Rp 14 miliar lebih.

Sementara itu, Manager Rayon Cakranegara, Jerimias menyebutkan, jumlah pelanggan PJU di Lobar 144 ribu orang lebih didominasi pelanggan pascabayar sebesar 59 ribu pelanggan. Mereka ini membayar tiap bulan, sisanya pelanggan prabayar. Ia menyebut tren tunggakan beban PJU per bulan mencapai Rp 1,2 miliar. Jika tunggakan Rp 1,2 miliar ini dibayar, maka tentu PPJ akan naik. Sebab pembayaran PPJ masih lebih rendah dibandingkan tagihan.

“Besarnya PPJ ini tergantung dari rekening pembayaran beban,” jelasnya.

Terkait PJU di Lobar telah diadakan meterisasi oleh Dinas Tata Kota di beberapa wilayah, seperti Narmada dan Labuapi. Meterisasi ini ditan-

gani langsung oleh PLN Rayon Cakra hingga pemasangannya.

Menurutnya, untuk menekan beban PJU harus dilakukan meterisasi, karena semua terukur pengunaannya. Kemudian dibarengi program lain untuk pemasangan balon hemat energi, seperti LED. Sebab masyarakat pasang balon daya 500 watt nyala sampai 24 jam tidak pernah mau peduli. Sedangkan balon ini masuk dalam kontrak daya. Hal ini ditemukan di Pantai Cemara.

Belum lagi pemasangan balon ilegal, sehingga menambah beban pemda.

Ia mengklaim dari program meterisasi ini, ada tren penurunan beban yang dibayarkan.

Biasanya dibayar Rp 1,9 miliar namun bulan Januari tahun ini turun hingga Rp 1,5 hingga 1,6 miliar. Berarti, katanya, ada hasil atas upaya meterisasi. Karena itu ia berharap agar meterisasi ini dilanjutkan ke kecamatan lain supaya bisa

menekan beban PJU. Sementara itu, Kadis Tata Kota, HL Winengan menyatakan, jumlah PJU di Lobar mencapai 7.000 balon lebih.

Jumlah balon ini bertambah menyusul penambahan di jalur bandara II dan di jalur Gerung-Kuripan. Untuk menekan pembayaran beban PJU ini, diantaranya program meterisasi, mengganti lampu mengunakan LED. Sedangkan, Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan melalui Kabid Pendapatan, H. Dedi Saputra menambahkan, setiap tahun setoran PPJ dari PLN yang masuk ke Lobar mencapai Rp 1,1 miliar lebih. Total per tahun yang dibayarkan Rp 13 miliar. Sedangkan tahun 2016 ini, jelasnya, ada peningkatan Rp 1,2 miliar, sehingga diestimasikan hingga Desember mendatang jumlah PPJ yang dibayar mencapai Rp 15 miliar lebih,”tukasnya. (her)

PJU di Kawasan Senggigi

Dinas Pariwisata Kritik Tata Kota Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Lombok Barat (Lobar), Ispan Junaidi, MEd, mengkritisi kondisi Penerangan Jalan Umum (PJU) di lokasi destinasi wisata Senggigi yang banyak tak berfungsi. Hal ini pun kerap kali dikritisi oleh DPRD, karena mengganggu para pengunjung.

Sebab selama hampir 30 tahun ada destinasi ini, masih ada lokasi yang gelap, karena PJU tidak ada.

“Kondisi PJU pada destinasi yang sudah mapan di Senggigi, 30 tahun Senggigi ini beroperasi sejak 1986 masih gelap,” kritiknya di hadapan Kadis Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan, H. L. Winengan ketika menghadiri rapat undangan DPRD Lobar, Senin (23/5).

Ia membandingkan destinasi Senggigi dengan destinasi di dalam (Suara NTB/her)

negeri lainnya sangatlah mencolok dari segi penerangan. Seharusnya, kata Ispan, dari perbatasan Lobar-Mataram di Kali Meninting hingga perbatasan dengan KLU di Holiday Inn, jalurnya terang, sehingga seluruh tamu yang datang pada malam hari terpesona dengan kondisi Senggigi.

Hal inilah, jelasnya, perlu menjadi perhatian Dinas Tata Kota agar mengutamakan PJU di daerah wisata. Kalau memang dilakukan meterisasi, kecamatan Batul a y a r harus masuk menjadi pri-

Ispan Junaidi

oritas. Alasannya, layanan listrik tidak boleh mati di daerah industri wisata. Selain itu, ornamen lampu PJU harus indah dan tidak seperti model yang ada saat ini.

Ia menambahkan, konsep pengembangan wisata di Lobar adalah green energy, karena menjadi paradigma pengembangan ke depan. Pihaknya akan mempersiapkan master plan dan Perda Pariwisata Berkelanjutan. Sedangkan pengembangan giligili, ke depan mengacu pada pengembangan energi terbarukan. Hal ini perlu dikerjasamakan dengan PLN. Menyikapi kritikan ini, Kepala Dinas TKPK Lobar, HL Winengan balik mempertanyakan di mana lokasi PJU di kawasan Senggigi y a n g H. L. Winengan

mati. “Yang dikeluhkan mati itu saya bingung, di mana balon yang mati. Setiap saya turun ke Sengiggi saya hitung berapa yang berfungsi dan tidak,” bantahnya.

Ia mengaku, sangat lumrah jika ada 100 balon, tapi yang mati ada 10 balon. Terkait ada lampu yang nyala kurang terang juga sudah ditangani. Ia sudah memerintahkan staf untuk menyelesaikan itu. Balon lampu yang terhalang pohon dan tidak terang akan dibersihkan. Ia akan mencoba lampu di jalur Senggigi menggunakan bola lampu LED supaya lebih terang. “Terkait usulan agar ornamen lampu dipercantik itu akan kami bahas, itu bagus,” ujarny a . (her) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

RAPAT - Rapat dengar pendapat antara DPRD, Pemda dan PLN terkait masalah listrik yang menjadi kendala investasi di Lobar, Senin (23/5). juan, namun kendala dukungan listrik. Ia mempertanyakan kapan kesediaan pihak PLN menyambungkan listrik ke Teluk Mekaki. Sebab kepastian ini sangat ditunggutunggu oleh investor.

Menanggapi hal ini, perwakilan PT PLN, Hendro Martono, menjelaskan, ratio eletrifikasi ditentukan melalui perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah. Di NTB, katanya, rasio elektrifikasi mencapai 73 persen, sedangkan Lobar 61,08 persen. “Kalau melihat rasio elektrifikasi ini, Lobar posisi nomor dua paling rendah di NTB, karena jumlah penduduknya banyak,” katanya.

Ia mengklaim saat ini PLN surplus 15 MW dalam kondi-

si normal. Jika di luar sistem, terdapat defisit 10 MW. Hal inilah katanya perlu diatasi.

Sementara Manager Rayon Cakranegara, Jerimias menyatakan, terkait jaringan listrik di Teluk Mekaki seperti dikeluhkan investor pihaknya sudah melaksanakan survai bersama tim unit Area. Hasil survai, jelasnya, jarak dari ujung jaringan hingga ke wisata Mekaki mencapai 3 kilometer. Untuk proses selanjutnya terkait pelaksanaan berada pada wewenang unit PLN Area. Sementara pihaknya merupakan unit pelaksana. Artinya pihaknya menjaga segala sesuatu yang sudah tersedia, seperti kontinuitas listrik dan gangguan. Sedangkan untuk masalah penentuan jaringan baru ada ranah unit PLN area. “Yang jelas un-

tuk masalah listrik di Teluk Mekaki sudah kami tindaklanjuti,” jelasnya.

Terkait suplai listrik ke Gili Gede, ujarnya, PLN wilayah dan pusat yang langsung tangani.

Pihaknya sudah tiga kali survai ke lokasi, terkait jarak dan kedalaman laut serta amdalnya.

Namun ia belum tahu sejauh mana hasilnya sebab ditangani oleh PLN wilayah. Ia berdalih, PLN sedikit kesulitan,karena pemda memprogramkan PLTS. Artinya kalau pemda mau masukkan PLTS, maka PLN tidak bisa masuk, sebelum ada izin dari Pemda . Jarak bentangan sampai ke Gili Gede sekitar 800 meter dengan kedalaman 100 meter. “Terakhir ada dua opsi wacana, kalau tidak pakai tower maka menggunakan kabel bawah laut,” jelasnya. (her)

Penyandang Disabilitas Loteng Mengadu ke Dewan Praya (Suara NTB) Sejumlah penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus yang tergabung dalam beberapa organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (23/5), mengadukan pemerintah daerah ke DPRD Loteng. Mereka diterima Wakil Ketua DPRD Loteng, M. Nasip dan Ketua Komisi IV DPRD Loteng, L. Muhibban. Mereka mengaku pemerintah daerah tidak terlalu memperhatikan para penyandang disabilitas.

L. Fatoni, salah satu perwakilan massa, mengaku, kondisi para penyandang disabilitas di Loteng sangat memprihatinkan.

Mereka jauh dari perhatian pemerintah. Bagaimana tidak, para penyandang disabilitas mesti hidup dengan berbagai kekurangan. Bahkan, banyak penyandang disabilitas yang tidak masuk ke dalam program sosial. Seperti bantuan beras miskin (raskin) maupun program sosial lainnya.

Termasuk juga di bidang kesehatan. “Dengan kondisi keterbatasan yang kita miliki, kita butuh perhatian dari pemerintah.

Termasuk perlindungan sosial dan kesehatan,” ujarnya.

Belum lagi dalam hal program, ujarnya, para penyandang disabilitas sangat berharap ada bantuan yang diberikan dalam bentuk program agar bisa mengembangkan kemampuan

(Suara NTB/kir)

MENGADU - Perwakilan penyandang disabilitas Loteng, mengadu ke DPRD Loteng mengenai minimnya perhatian pemerintah daerah, Senin (23/5). para penyandang disabilitas.

Adanya bantuan ini para penyandang disabilitas bisa mandiri ke depannya dan tidak perlu lagi membebani orang lain.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng, H. Nazili, S.IP, yang menemui para penyandang disabilitas tidak menampik kalau perhatian pemerintah daerah masih belum sesuai harapan.

Namun, ujarnya, bukan berarti pemerintah daerah tidak berbuat. “Kita sudah berupaya memberikan perhatian. Baik itu berupa pemberian program dan bantuan. Hanya saja, lantaran keterbatasan anggaran yang ada, sehingga tidak semua se-

mua penyandang disabilitas bisa ditangani,” ungkapnya.

Misalnya, untuk pemberian bantuan alat, jumlah terprogram tidak sesuai dengan jumlah penyandang disabilitas yang butuh perhatian. Tetapi pemerintah tetap berupaya membantu walau secara bertahap, karena anggaran yang terbatas.

Khusus untuk perlindungan sosial dan jaminan kesehatan, saat ini sedang dilakukan validasi data calon penerima program. Di sana para penyandang disabilitas bisa mengusulkan diri supaya bisa masuk dalam penerima program perlindungan sosial dan jaminan sosial. (kir)

DPRD Loteng Pastikan Randis Anggota Lengkap Praya (Suara NTB) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan seluruh kendaraan dinas berupa sepeda motor yang dibawa para anggota DPRD Loteng, sudah masih lengkap. Setelah sebelumnya, tiga sepeda motor sempat misterius keberadaannya.

“Jadi dari laporan terakhir yang masuk, tiga kendaraan dinas yang dibawa anggota DPRD Loteng yang sebelumnya sempat misterius saat ini sudah lengkap,” ujar Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, SH, MH, saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/5).

Hal itu, lanjutnya, sekaligus

menjawab kabar miring terkait keberadaan kendaraan dinas para anggota Dewan yang diduga disalahgunakan.

Ia mengatakan, saat dilakukan pengecekan fisik terhadap kendaraan dinas para anggota DPRD Loteng beberapa waktu lalu oleh pihak BPK, memang ada beberapa kendaraan yang belum masuk laporannya. Namun sampai batas akhir pengecekan, seluruh kendaraan dinas para anggota Dewan sudah dicek secara fisik. “Memang yang terakhir masuk laporannya, tiga kendaraan dinas ini,” sebutnya.

Meski demikian, Sekretaris DPRD tidak bersedia menyebut nama anggota

DPRD yang membawa motor dinas tersebut.

Ke depan, ujarnya, guna mengindari hal serupa terjadi kembali pihaknya akan lebih memperketat pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas yang dibawa oleh para anggota Dewan. Harapannya, keberadaan aset milik daerah ini bisa tetap terpantau.

“Sebenarnya ini hanya persoalan komunikasi saja. Kenapa laporan tiga kendaraan dinas tersebut terlambat, karena anggota Dewan yang membawa kendaraan dinas tersebut terlambat memperoleh informasi. Kalau akan ada pemeriksaan fisik oleh pihak BPK,” kilahnya. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 24 Mei 2016

BELUM DITEMPATI – Deretan bangunan rumah apung di desa Labuhan Lalar, Taliwang, yang tanahnya belum clear and clean sehingga terkesan terbengkalai karena belum ditempati warga.

Proses Hukum Kasus Rumah Adat KSB Diminta Dipercepat Taliwang (Suara NTB) Lambannya proses hukum terhadap YS, tersangka pada kasus dugaan korupsi pembangunan proyek rumah adat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) KSB angkat bicara.

Diharapkan Kejari Sumbawa mempercepat prosesnya. Ketua KAHMI Cabang KSB, Mustakim Patawari LM, STP melihat penanganan kasus yang membelit YS selama ini terkesan lamban. Hal ini dinilai merugikan tidak saja kepada YS yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi lebih jauh telah mempengaruhi psikologis keluarga besarnya. “Secara psikologis kasus yang membelit YS sudah tidak saja mempengaruhi dia, tapi anak istrinya juga,” timpalnya.

Menurut Mustakim, kejelasan bersalah atau tidaknya YS terhadap kasus yang membelitnya harus segera mendapat kepastian hukum. Dampak psikologis yang melanda keluarga besarnya turut dipengaruhi oleh persepsi publik yang selama ini cenderung menghakimi. Di mana seolah YS telah benar-benar dinyatakan bersalah.

“Hukum kita menganut asas praduga tak bersalah. Tapi publik tidak mau tahu itu. Makanya percepat kejelasan status hukumnya, supaya ada kepastian apakah bersangkutan salah atau tidak,” tegasnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, jika nantinya aparat hukum tidak dapat membuktikan YS bersalah dalam kasus proyek rumah adat KSB itu, Mustakim berharap nama baik YS dapat dipulihkan segera. “YS harus memperoleh keadilan jika terbukti bahwa dia tidak bersalah dalam kasus rumah adat itu,” pungkas pria yang juga politisi Partai Demokrat (PD) ini.

Senada dengan Mustakim, sekretaris KAHMI Cabang KSB Roy Marhandra menyampaikan, penetapan tersangka terhadap YS dalam kasus proyek rumah adat KSB terkesan terburu-buru. “Kami lihat lambatnya proses pembuktian bersalah - tidaknya YS dalam kasus ini di pengadilan ada hubungannya dengan cepatnya beliau ditetapkan (sebagai tersangka). Karena mungkin bukti-buktinya belum cukup,” sebutnya.

Sebagai sesama anggota KAHMI, Roy selanjutnya mengaku, pihaknya siap membantu YS. Dalam hal ini KAHMI KSB akan menyiapkan bantuan hukum dengan menyiapkan pengacara bagi YS selama menjalin proses hukumnya. “Kita siap membantu dengan menambah penasihat hukum bagi beliau. Ini sebagai bentuk dukungan kami sebagai keluarga dalam organiasi KAHMI,” imbuhnya.

YS yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan rumah adat KSB ini ditahan oleh Kejari Sumbawa sejak Januari 2016 lalu. Sayangnya hingga kini belum ada kepastian kapan Kejari Sumbawa akan melimpahkan kasus proyek di Dinas Dikbudpora KSB itu akan dilimpahkan ke pengadilan. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Meski pembangunan rumah apung di Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang telah rampung, namun hingga kini Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum juga membayar tanah lokasi itu.

Akibatnya proyek pembangunan rumah program Kemen-PUPR itu belum bisa ditempati.

Kabag Pemerintahan Setda KSB, M. Endang Ariyanto, S.Sos mengatakan, Pemda KSB belum melakukan pembayaran pembebasan lahan rumah apung itu dikarenakan status lahan tersebut yang belum dinyatakan clear and clean. “Masih ada persoalan soal status lahan itu. Makanya Pemda belum membayarnya,” jelasnya kepada wartawan, Senin (23/5).

Tidak saja itu, Endang bahkan mengaku belum sepeser

Sumbawa Besar (Suara NTB) A. Kasim (55), warga Dusun Lapangan, Desa Boal, Kecamatan Empang, harus mendapat perawatan di Puskesmas. Ia mengalami luka robek di bagian pinggang sebelah kiri sepanjang 5 cm, lantaran diduga dibacok anak tirinya, DM (22), Minggu (22/5) pagi sekitar pukul 08.00 Wita.

Informasinya, peritiwa tersebut berawal dari pelaku hendak mencari alat charger handphone pada Jumat (20/ 5) lalu. Pelaku menanyakan kepada adik perempuannya.

Namun adiknya menjawab tidak tahu. Sesaat datang korban menjawab dengan kalimat “Kamu apakan adikmu itu”. Tapi pelaku kemudian sempat pergi dari rumah.

Sekembalinya, korban sempat berseteru dengan pelaku, dan kemudian pelaku mengambil parang, dan langsung menusuk korban sebanyak satu kali. Tusukan tersebut mengenai bagian pinggang belakang sebelah kiri korban.

Akibatnya korban mengalami luka robek sepanjang 5 cm.

Hal ini kemudian dilaporkan perangkat desa setempat ke Polsek Empang untuk ditindaklanjuti.

Kapolres Sumbawa melalui Kapolsek Empang, Iptu I Gusti Made Suardika yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/5) menyampaikan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (22/5) pagi sekitar pukul 08.00 Wita.

Pada Minggu pagi saat pelaku pulang, setelah hari Jumat meninggalkan rumah, pelaku melihat pakaiannya sudah dibungkus. Dan korban sempat diusir dari rumah.

“Pelaku bertanya kenapa pakaiannya dibungkus. Dijawab oleh korban, pergi sudah sana !,” kata Iptu Gusti menirukan percakapan korban dan pelaku.

Kemudian pelaku melihat parang yang berada di dekatnya lalu diambil. Niatnya hanya untuk dipegang saja, namun korban juga pergi mengambil parang lain. Dan pelaku sempat dipukul menggunakan kayu di bagian tangan kiri. Pelakupun membalas dengan mengarahkan ujung parang kepada pelaku. “Dia tidak membacok ataupun menusuk. Dia cuma mengetok ujung parang. Sehingga luka korban tidak terlalu dalam,” pungkasnya.

Setelah kejadian pelaku melarikan diri. Korban sempat mengejar pelaku, namun tak bisa terkejar. Korbanpun diobati lukanya di Puskesmas Empang.

Setelah adanya laporan tersebut, pihaknya kemudian melakukan pencarian. Dari informasi, korban berlari ke wilayah Kecamatan Moyo Hilir. Sehingga pihaknya sempat berkoordinasi dengan Polsek Moyo Hilir. Pelakupun ditemukan di Desa Serading. “Saat ini pelaku sudah diamankan ke Polres Sumbawa,” tukasnya.

Pihaknya belum sempat memintai keterangan dari korban, karena masih dalam perawatan. (ind)

pun dana yang dikucurkan oleh Pemda untuk pembebasan lahan rumah apung yang telah dinyatakan rampung pada akhir tahun 2015 lalu itu. “Bukan sebagian yang belum dibayar. Tapi seluruhnya belum ada yang kita bayar,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan yang terjadi di lahan lokasi pembangunan rumah apung itu sejauh ini statusnya yang belum jelas. Pemda KSB sendiri saat ini tengah mengupayakan penelusuran ter-

hadap kepemilikan lahan itu bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

“Kita akan turun lapangan bersama BPN untuk memperjelas siapa pemilih tanah itu, sejauh mana batasnya. Data lapangan itu nanti akan kita sesuaikan dengan data administrasi berupa akta kepemilikan tanah. Kalau sudah clear baru kita bayar,” urai Endang.

Selama ini diakuinya, sejak pelaksanaan pembangunan rumah apung di lokasi tersebut, banyak pihak yang telah mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, baik oleh perseorangan, swasta (investor) dan oleh pemerintah desa Labuhan Lalar sendiri. Hanya saja Pemda KSB tidak bisa langsung mengakomodir klaim salah satu pihak sebelum adanya kejelasan pasti

berupa kesesuaian data lapangan dengan data administrasi lahan di BPN. “Kalau memang ada buktinya baik data lapangan dan administrasinya silakan datang dan tunjukkan ke kami. Jangan asal klaim saja. Jadi penting kami turun lapangan untuk memastikannya,” ujarnya.

Selanjutnya ia menyebutkan, selama ini Pemda KSB belum pernah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan rumah apung tersebut.

Tidak saja pada APBD 2016 ini, tetapi juga pada tahun sebelumnya. “Kami dengar kabar juga katanya Pemda ada siapkan anggaran besar untuk lahan rumah apung itu tahun lalu. Itu tidak benar, bahkan di APBD murni ini saja belum ada kita siapkan anggarannya,” sebutnya.

Ia menyampaikan, pembebasan lahan oleh pemerintah memiliki mekanisme tersendiri. Prosesnya selain memastikan lahan tersebut jelas kepemilikan dan data administrasinya, penetapan harga lahan juga haru melalui penilaian dan rekomendasi lembaga penilai harga (appraisal). “Tidak serta merta pemerintah butuh lahan di satu tempat langsung dibeli begitu saja. Harus didahului penelitian terutama soal kejelasan statusnya,” imbuhnya seraya menambahkan jika Pemda KSB pasti akan membayar lahan perumahan tersebut.

“Kalau sudah clear and clean, pasti kita akan bayar.

Kalau sekarang misalnya beres, bisa kita siapkan anggarannya di APBD Perubahan tahun ini,” sambung Endang memastikan. (bug)

Kasus Polisi Aniaya Polisi Tengah Didalami

(Suara NTB/bug)

Seorang Ayah Diduga Dibacok Anak Tiri

Halaman 6

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus penganiayaan yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap juniornya beberapa hari lalu, masih dalam proses. Saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan sejumlah saksi.

“Masih kita proses laporan tersebut. Dan nanti kasus ini tetap akan diproses baik secara hukum maupun disiplin,” kata Wakapolres Sumbawa, Kompol Yuyan Priatmaja, S.IK, Senin (23/5).

Sejauh ini pihaknya belum mengetahui latar belakang permasalahan terjadinya penganiayaan. Pihaknya juga belum mengetahui kondisi terduga pelaku saat kejadian, dalam keadaan mabuk atau tidak. Dari informasi awal, hal tersebut diduga lantaran ketersinggungan senior terhadap junior. “Intinya ada ketersinggungan saja,” pungkasnya.

Dalam penganiayaan tersebut, kata Yuyan, informasinya diduga dilakukan oleh satu oknum anggota bersama sekitar lima orang rekannya. Namun pihaknya belum bisa memastikan adanya keterlibatan rekan dari oknum tersebut.

Mengingat berdasarkan keterangan terduga pelaku hanya melakukan sendiri. “Kami masih memperdalam lagi, apakah dilakukan pengeroyokan atau tidak. Karena dari keterangan yang kita

mintai ke terduga pelaku, dia melakukan sendiri saja,” tukasnya.

Untuk sementara, pihaknya sudah mengamankan yang bersangkutan. Guna dilakukan pemeriksaan baik di Propam maupun di Sat Reskrim.

Seperti diberitakan, penganiayaan tersebut menimpa M. Fausan Novriansyah (22) yang merupakan anggota Polres Sumbawa. Ia diduga dianiaya oleh seniornya yang berinisial Fr (33). Peristiwa tersebut terjadi di sebuah Kedai di wilayah Desa Karang Dima, Kecamatan Labuan Badas, Sabtu (21/5) dini hari sekitar pukul 03.00 Wita. Bermula saat korban melihat pelaku duduk bersama rekannya. Mengingat sesama anggota, terlebih pelaku merupakan seniornya, korban bermaksud menyapa dengan menundukkan kepala sambil tersenyum. Namun pelaku menanggapi lain hal tersebut.

Diduga karena tersinggung, pelakupun bersama rekannya menghampiri korban. Pelaku kemudian membentak korban sembari menanyakan alasan korban tersenyum. Pelaku langsung memukul korban hingga terjatuh. Meskipun korban sudah terjatuh, pelaku masih memukuli korban. Diduga rekan pelaku juga ikut melakukan pemukulan tersebut. (ind)

(Suara NTB/ind)

HASIL OPERASI - Sepeda motor yang diangkut ke Polres Sumbawa, hasil operasi Patuh Gatarin, lantaran pengendara tidak memiliki kelengkapan kendaraan.

Operasi Gatarin Jaring 773 Ranmor di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Operasi Patuh Gatarin 2016 mulai digelar sejak 16 hingga 29 Mei mendatang. Dalam seminggu pelaksanaannya, Sat Lantas Polres Sumbawa menjaring 773 kendaraan bermotor (ranmor) karena pelanggaran, baik roda dua maupun roda empat.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Lantas, AKP Edy Sudarma Korniawan, S. Kom, Senin (22/5) menyampaikan, dari 773 pelanggaran, terdiri dari 666 pelanggaran roda dua dan 107 pelanggaran roda empat.

Dalam hal ini untuk roda dua didominasi tidak menggunakan helm sebanyak 310 pengendara.

Sedangkan roda empat didominasi tidak menggunakan sabuk pengaman sebanyak 71 pengen-

dara. Adapun jumlah pelanggaran didominasi rata-rata berusia antara 16-25 tahun. Dengan karyawan swasta sebanyak 470, siswa dan mahasiswa sebanyak 161, serta PNS sebanyak 47 orang. “Dari pelanggaran yang ada didominasi pelanggar yang berusia 16 sampai 25 tahun,” ujarnya.

Selain pelanggaran tersebut, kata Edy, selama pelaksanaan Operasi Patuh, juga terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak tiga kasus. Dari kasus tersebut seorang mengalami luka berat dan tiga orang mengalami luka ringan.

Berdasarkan evaluasi selama seminggu pelaksanaan Operasi Patuh yang digelar pagi, siang dan sore, pengendara masih tertib. Namun selama

dua hari menggelar operasi malam, pelanggaran meningkat di atas rata-rata. Mengingat pengendara menganggap operasi tidak dilaksanakan pada malam hari. Padahal Operasi Patuh pelaksanaannya pagi, siang, sore dan malam.

“Kalau kita rasakan banyak pelanggaran, bila perlu akan kita laksanakan juga pada waktu subuh,” pungkasnya.

Sejauh ini, pihaknya belum menemukan adanya motor berknalpot bising. Hal ini disinyalir, lantaran pengendara menghindar ketika melihat petugas yang melakukan razia. Nantinya pihaknya akan melakukan sistem hunting terhadap pengendara yang kendaraannya berknalpot bising (racing). (ind)

Kejari Dalami Kasus Raibnya Uang Persediaan Dikbudpora KSB

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejari Sumbawa kembali memanggil dua pejabat Dinas Dikbudpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (23/ 5). Jaksa terus mendalami kasus raibnya Uang Persediaan (UP) Dikbudpora KSB. Kajari Sumbawa melalui Kasi Pidsus, Anak Agung Raka, P.D., SH menyebutkan, pada hari itu sebenarnya dua saksi yang dipanggil. “Namun hanya satu yang memenuhi

panggilan,” ujarnya.

Adapun saksi yang dimintai keterangan merupakan salah satu Kepala Bidang di dinas setempat.

Disinggung terkait perkembangan dalam kasus tersebut, diakuinya memang ada perkembangan baru. Namun pihaknya belum bisa menyebutkan secara gamblang. Mengingat masih ada sejumlah saksi yang akan dimintai keterangan. “Dalam minggu ini sudah terjadwal

pemanggilan saksi sampai dengan hari Kamis mendatang. Nanti kita lihat perkembangannya,” katanya.

Uang Persediaan di Dikbudpora KSB sebesar Rp 800 juta raib. Uang yang bersumber dari APBD KSB tahun 2014 tersebut, diduga digelapkan oknum pejabat dinas setempat. Saat ini Kejari Sumbawa sudah mengantongi calon tersangka. Bahkan telah meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 24 Mei 2016

Penyidik Periksa Saksi Dugaan Reses Fiktif DPRD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Polisi tengah mendalami laporan pengaduan dugaan reses fiktif oknum anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang dilaporkan beberapa waktu lalu. Sejumlah saksi dimintai keterangan, termasuk enam orang saksi dari kalangan masyarakat yang diperiksa, Senin (23/5).

Enam orang saksi tersebut, masing-masing satu orang berasal dari Kelurahan Brang Biji, empat orang dari PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, dan satu orang dari Dusun Bekat, Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir. Dalam hal ini keenamnya dimintai keterangan mengenai kegiatan reses di tempat masing-masing. Sekaligus mengkroscek kegiatan reses. Adapun titik dilakukan reses yakni di kawasan PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, di Kelurahan Brang Biji, di Karang Bage, Kelurahan Bugis, dan di Dusun Bekat, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan dilakukan guna memperjelas bagaimana jalur dari reses yang dilakukan. “Untuk sementara kami masih mencari fakta bagaimana terjadinya reses itu. Artinya faktanya bagaimana, terus nanti kami juga akan tanya bagaimana ketentuannya,” pungkasnya kepada Suara NTB. Disebutkannya, masih banyak saksi yang belum dilakukan pemeriksaan. Setelah saksi diperiksa, dan pemeriksaan sudah dirasakan cukup, baru akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. “Masih banyak saksi yang belum kita periksa,” tukas AKP Tri. (ind)

Halaman 7

Kekerasan Seksual pada Anak di Dompu Mengkhawatirkan Dompu (Suara NTB) Kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Kabupaten Dompu dinilai mengkhawatirkan. Pada tahun 2015, jumlah kasus pencabulan dan pemerkosaan pada anak di bawah umur mencapai 26 kasus dan hingga Mei tahun 2016 sudah mencapai 12 kasus.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Priyo Suhartono, SIK melalui Kanit PPA Polres Dompu, Bripka Ismi Andri N kepada wartawan, Senin (23/ 5) mengatakan, kasus pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak – anak di Dompu dalam dua tahun terakhir meningkat. Tingginya kasus sudah ke tingkat mengkhawatirkan. “Kalau dilihat dari pemicunya, kebanyakan diakibatkan oleh penyimpangan teknologi,” kata Ismi.

Ia mencontohkan, kasus pencabulan dan pemerkosaan oleh tersangka A (17) warga Selaparang Desa Matua dengan korban adik iparnya yang baru berusia 6 tahun, Sabtu (21/5) sore terjadi setelah tersangka A menonton film porno di warnet. Ketika sampai di rumahnya, ia temukan sepupunya dan dicabulinya di samping rumah. “Berdasarkan pengakuan pelaku, ia baru menonton film porno di warnet. Ketika sampai rumahnya,

ia temukan korban dan dicabulinya,” jelas Ismi.

Terkait dugaan tersangka A yang diduga mabuk akibat penyalahgunaan obat sebelum melakukan pencabulan terhadap korban, Ismi mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasinya. “Akibat perbuatan yang dilakukan pelaku, korban kini mengalami trauma. Bahkan ia sakit – sakitan,” katanya.

Untuk menekan tindakan pencabulan dan pemerkosaan

terhadap anak di bawah umur, Ismi mengharapkan adanya kontrol yang ketat dari pihak sekolah dan pengawasan dari orang tua atas pergaulan anaknya. Rata – rata kejadian penyalahgunaan teknologi dan obat – obatan terjadi saat jam sekolah.

“Sosialisasi juga perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman pada anak – anak,” katanya.

Selain kasus pencabulan dan pemerkosaan oleh tersangka A, Senin (23/5), juga dilaporkan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. “Kejadiannya sudah lama, tapi baru dilaporkan. Korban yang masih anak – anak baru berani menceritakan pada orang tuanya,” jelasnya. (ula)

Ismi Andri N (Suara NTB/ula)

Pol PP Identifikasi Kos yang Dicurigai Tempat Mesum Dompu (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Dompu akan menggelar operasi gabungan bersama aparat Polres Dompu untuk menciptakan rasa aman menjelang puasa Ramadan 2016. Identifikasi kos yang dicurigai sebagai tempat mesum dan tempat penjualan minuman beralkohol juga sudah dilakukan. Polisi pun terus melakukan patroli dan menghimbau warga untuk tidak mudah terprovokasi.

Kasat Pol PP Kabupaten Dompu, A. Halik, BA kepada Suara NTB saat dihubungi, Senin (23/5), mengaku telah melakukan identifikasi terhadap tempat penjualan miras dan tempat kos yang dicurigai sebagai tempat mesum. Lokasi ini akan digerebek dalam operasi gabungan yang akan dilakukan dalam waktu dekat bersama aparat Kepolisian.

“Kita akan melakukan operasi gabungan dalam waktu dekat,” katanya.

Halik merasa yakin, hasil identifikasi aparatnya tidak akan bocor sehingga para pelaku bisa menghindar sebelum operasi dilakukan. Kalaupun para pelaku lebih awal menghindar, bagi Halik, yang terpenting para pelaku mendapat pembinaan dan tidak mengulangi perbuatannya. “Tapi saya yakin, informasi dari jajaran kami tidak akan bocor sehingga kami dapat melakukan pembinaan terhadap para pelaku,” jelasnya.

Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, Sik yang dihubungi terpisah, mengatakan, dalam rangka menyambut Ramadan pihaknya akan terus meningkatkan patroli untuk memberikan rasa aman pada masyarakat. Patroli dan pengawasan juga akan dilakukan terhap peredaran petasan yang bisa memicu terganggunnya umat Islam dalam beribadah saat puasa Ramadan. “Kita pasti akan melakukan sidak di pasar maupun kios dari penjualan petasan,” katanya.

Jon Wesly Aryanto juga menghimbau, kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan melakukan main hakim sendiri. Ketika ada tindakan pelanggaran hukum agar dilaporkan ke aparat Kepolisian sehingga bisa dilakukan tindakan hukum bagi para pelaku. (ula)

Pelajar Diduga Dianiaya Oknum Polisi Kota Bima (Suara NTB ) FR (15), salah seorang pelajar SMA di Bima, diduga dianiaya oknum aparat Polisi. Akibatnya warga desa Samili Kecamatan Woha ini, mengalami luka benjol dan membiru pada bagian punggung. Insiden tersebut telah dilaporkan oleh orang tua korban, di Mapolres Bima Kota, Senin (23/5).

Ayah FR, Hasan Basri (61), kepada Suara NTB mengatakan, peristiwa pemukulan itu terjadi di jalan lintas Bima Sumbawa atau tepatnya di kawasan pantai Lawata Kota Bima, Minggu (22/5) malam sekitar pukul 20.00 wita.

Pada saat mengendarai motornya, anak bungsunya tersebut berusaha berbalik arah. Lantaran di ruas jalan kawasan itu ada aparat Kepolisian Mapolres Bima Kota yang sedang menggelar razia.

“Karena takut kena tilang, anak saya saat itu langsung balik arah, begitu melihat ada petugas yang razia,” katanya.

Namun, saat anaknya yang masih kelas 1 SMA itu balik arah, beberapa aparat polisi mengejar hingga berhasil ditangkap.

Namun oknum polisi memukulnya yang diduga menggunakan kayu di bagian punggung.

“Akibat pemukulan ini, anak saya mengalami luka benjol dan masih membekas kebiruan pada bagian punggung,” akunya.

Hasan mengakui jika anaknya tersebut bersalah. Hanya saja, sikap arogansi pihak kepolisian dengan cara memukul apalagi anak kecil sungguh disesalinya.

“Anak saya memang salah tapi bukan berarti aparat bisa seenaknya langsung memukul,” ujarnya.

Untuk itu, ia melaporkan insiden itu ke Polres setempat. Dia berharap agar pihak Kepolisian profesional dalam menuntaskan kasus itu tanpa memandang bulu. Bahkan dia berencana akan melaporkan hal itu kepada Mapolda NTB dalam waktu dekat ini.

“Perbuatan ini tidak bisa dibiarkan, oknum yang menganiaya anak saya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol H. Nurdin membantah jika ada anggota menganiaya FR. Menurut dia, anak tersebut terjatuh dengan sendiri karena kelalaiannya saat mengendarai motor, bukan dianiaya oleh pihaknya.

“Anak ini terjatuh sendiri akibat menabrak mobil petugas yang diparkir. Saya tegaskan tidak ada anggota yang memukulnya ataupun melakukan penganiayaan,” pungkasnya singkat. (uki)

(Suara NTB/uki)

MELAPOR – FR didampingi orang tuanya saat melaporkan dirinya diduga dipukul oleh oknum polisi saat razia operasi Gatarin dan diterima petugas di Mapolres Bima Kota, Senin (23/5).

(Suara NTB/uki)

MUSNAHKAN – Barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara dibakar di Mapolres Bima Kota, Senin (23/5).

Polres Bima Kota Musnahkan Narkoba Kota Bima (Suara NTB) Polres Bima Kota memusnahkan barang bukti (BB) narkoba jenis ganja. Pemusnahan dengan cara dibakar itu, disaksikan oleh pihak Kejaksaan, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, yang dilakukan di halaman depan Sat Res Narkoba Polres setempat, Senin (23/5).

“Ada sekitar 220,8 gram ganja yang kita musnahkan.

Jika diuangkan, totalnya senilai Rp 5,5 juta,” ucap Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, Iptu H. Jusnaidin.

Kata dia, BB yang dimusnahkan itu adalah sebagian besar. Sebab, beberapa gram telah dipakai oleh pihaknya untuk melakukan tes di BPOM. Serta akan digunakan untuk proses penyelidikan.

“Total keseluruhan sebanyak 221,5 gram. Hanya saja 0,2

gram dipakai untuk uji di BPOM dan 0,5 gram untuk proses persidangan. Sementara sisanya kita musnahkan,” katanya.

Menurut dia, barang haram tersebut berhasil disita saat menggelar operasi antik pada bulan April lalu, dari dua pengendar sekaligus bandar. Yakni inisial H (31), warga Kecamatan Langgudu dan M (27) warga Kelurahan Melayu Kota Bima.

“Kedua pelaku ini ter-

tangkap tangan memiliki ganja,” katanya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka itu akan dikenakan pasal 114 (1) juncto dan pasal 112 (1) undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Ancaman hukumannya lima tahun penjara dan maksimalnya 15 tahun,” ujarnya.

Jusnaidin juga menam-

bahkan, dalam lima bulan terakhir ini, pihaknya telah berhasil mengamankan 14 pelaku dalam kasus serupa. Yang terdiri dari pengguna, kurir dan pengedar. Hanya saja BB yang berhasil disita kebanyakan di bawah satu gram.

“Belasan pelaku ini, sebagian sudah divonis, sedang menjalani masa sidang, bahkan sedang diproses pada tahap penyelidikan,” pungkasnya. (uki)

Bima Bebas Rawan Pangan Bima (Suara NTB) Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Bima, Ir. Rendra Farid menyatakan, 18 Kecamatan atau 191 Desa di Kabupaten Bima, bebas rawan pangan. Meskipun beberapa Desa/Kecamatan ditemukan dan dilaporkan mengalami gagal panen, hanya saja hal itu bisa ditutupi hasil produksi di wilayah lain dalam jumlah yang besar.

“Hingga saat ini, persediaan pangan di wilayah kita masih tercukupi,” ucap Rendra menjawab Suara NTB, Senin (23/5).

Diakuinya, beberapa wilayah di Kabupaten Bima memang mengalami gagal panen. Hanya saja, hal itu tidak membuat daerah setempat krisis pangan.

Pasalnya di sebagian besar wilayah juga memproduksi dengan jumlah yang besar.

Misalnya, lanjutnya, di wilayah Kecamatan Soromandi dilaporkan mengalami gagal panen. Namun produksi di wilayah Kecamatan Lambu, Sape dan Wera akan mampu menutupi karena hasilnya lebih dari yang ditargetkan. Sehingga krisis pangan dipastikan tidak akan terjadi.

“Beberapa wilayah memang ada yang gagal panen dan tidak secara keseluruhan. Hal itu juga tidak akan berimbas pada kekurangan pangan, karena ditutupi produksi wilayah lain,” jelasnya.

Menurut dia, hingga saat ini, SKPD ataupun Dinas terkait belum memberikan laporan, soal beberapa wilayah yang terancam, kekurangan hingga krisis pangan, akibat gagal panen tahun 2016 ini.

“Hal ini juga menjadi dasar kami, jika kebutuhan pangan di Bima masih aman,” akunya.

Beberapa desa di Kecamatan Langgudu seperti desa Karampi, Kalodu dan Karumbu, merupakan desa yang rawan krisis pangan. Hanya

saja, hal itu terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Karena saat ini, jalur transportasi dan akses jalan sudah memadai, untuk menyalurkan pangan yang dibutuhkan.

“Rawan pangan adalah, di mana hasil produksi pangan berkurang serta daya beli masyarakat berkurang, akibat kekurangan pangan. Untuk tahun ini sendiri belum ada hal itu, termasuk di Kecamatan Langgudu,” jelasnya.

Dia menambahkan, harga beras yang ada di pasar, hingga saat ini masih stabil, mulai dari kisaran Rp 7.000 hingga 9.000 ribu per kilo. Hal itu dipengaruhi karena, saat ini seluruh wilayah di Bima sedang panen.

“Tapi awal – awal musim tanam biasanya mahal. Hanya saja untuk sekarang, Insya Allah harganya masih stabil,” sambungnya.

Akan tetapi untuk mengantisipasi musim paceklik, pihaknya telah menyediakan stok beras sebanyak 20 ton. Yang akan disalurkan ke wilayah yang paceklik akibat gagal panen. Bahkan pihaknya belum lama ini telah menyalurkan 13 ton beras di tiga desa kecamatan Sanggar, yang mengalami gagal panen.

“Lima ton di desa Piong, lima ton Desa Boro dan tiga ton desa Oi Saro. Karena tiga desa ini mengalami gagal panen kemarin,” ujarnya. (uki)

Rendra Farid (Suara NTB/uki)

(Suara NTB/ula)

PENGGELEDAHAN - Kanit Narkoba Polres Dompu, Bripka Adam bersama salah seorang tersangka saat melakukan penggeledahan di kamar kos milik MM di Bali Bunga Kandai Dua Dompu, Senin (23/5), dan (Insert) barang bukti yang berhasil diamankan.

Polisi Kembali Bekuk Bandar Narkoba Dompu (Suara NTB) Satuan Narkoba Polres Dompu kembali mengungkap jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Dompu. Sabu sebanyak 10 poket diduga milik NW (24) berhasil diamankan di kamar kos milik NM (24) di lingkungan Bali Bunga Kandai Dua. NW, NM dan Im (19) yang berada dalam kamar kos langsung diamankan Sat Narkoba.

Penggerebekan di kamar kos milik NM dilakukan anggota Sat Narkoba Polres Dompu yang dipimpin Bripka Adam bersama anggota lainnya, Senin (23/5) sekitar pukul 12.00 – 13.00 wita. Dalam penggerebekan tersebut diamankan sabu 10 poket, uang tunai Rp 955 ribu, 8 buah HP, 1 buah bong, 2 batang pipet, 1 batang jarum, 3 buah korek, dan 1 buah pisau kater.

“Sabu sebanyak 10 poket diduga milik NW. Saat penggerebekan, diduga pelaku baru melakukan transaksi penjualan. NW, NM dan Im yang diamankan dari dalam kamar kos diduga baru memakai sabu,” kata Kasat Narkoba Polres Dompu, Ipda M Ma’rufuddin kepada wartawan di Mapolres Dompu, Senin (23/5).

Kendati diakui BB sabu milik NW, namun penyidik masih mendalami keterkaitan dengan NM sebagai pengedar. Karena NW dan NM masuk dalam daftar keterlibatannya dalam kasus narkoba. Pengembangan pun akan terus dilakukan untuk menemukan pemasok barang dan jaringan pengedar lainnya di Dompu. “Kita akan terus kembangkan untuk mendapatkan jaringan lainnya,” tegasnya.

Ma’rufuddin juga mengatakan, pengungkapan dengan BB 10 poket sabu ini sebagai pengungkapan terbesar selama kepemimpinannya. Ketiga pelaku yang diamankan akan dites urine-nya. “Ketiga pelaku yang diamankan mengaku baru menggunakan narkoba.

Tapi kita tes dulu urinenya di RSUD,” jelasnya.

Ketiganya akan disangkakan dengan pasal 112 dan 127 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 – 12 tahun penjara.

Ketiga pelaku masih diamankan Polres Dompu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. NW merupakan warga Potu dan orang tuanya berdomisili di Bali Bunga dan NM warga Kandai Satu yang berdomisili di Bali Bunga. Sementara Im merupakan warga Bada Dompu. (ula)

SUARA NTB

Selasa, 24 Mei 2016

Halaman 8

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Dasar Hukum wa mencapai 71,09% dari 71,59% pada tahun 2013.

Peraturan Perundang-undangan yang menTAPK ini berada diatas rata-rata TPAK Provinsi NTB jadi dasar dalam penyusunan LPPD Kabupaten Sumsebesar 66,63%. Demikian pula dengan Tingkat Penbawa tahun 2015 adalah seluruh ketentuan perungangguran Terbuka (TPT) dengan penurunan poin dang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelsebesar 0,21% dari TPT sebesar 4,06% pada tahun 2013 aksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. menjadi 4,27% pada tahun 2014. Besaran TPT ini leb1.2 Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa ih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata ca1.1.2 Kondisi Geografis Daerah paian Provinsi NTB sebesar 5,75%.

Letak Geografis. Kabupaten Sumbawa terletak pada 1.1.2.5. Pendidikan 0 0 0 0 116 42’–118 22’ Bujur Timur, 8 8’–9 7’ Lintang Selatan.

Angka Partisipasi Murni.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sumbawa adalah Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah siswa dari kelompok usia resmi untuk jenjang penTimur berbatasan dengan Kabupaten Dompu, sebelah Seladidikan tertentu dinyatakan sebagai persentase dari tan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah populasi yang sesuai. Perkembangan APK pada jenBarat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat jang SD/MI mengalami penurunan sebesar -4,27, 1.1.1.1. Luas Wilayah. yakni dari 99,15% pada tahun 2014 menjadi 94,92% Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah mencapada tahun 2015. Berdasarkan capaian indikator pai 11.556,44 Km² (45,52% dari luas Provinsi NTB), yang APM jenjang SMP/MTs mengalami penurunan sebeterdiri dari daratan 6.643,98 km², dan lautan 4.912,46 km². sar 11,32%, yakni dari 98,35% pada tahun 2014 men1.1.1.2. Topografis jadi 87,22% pada tahun 2015. Berdasarkan capaian Topografi. Bentuk Topografi Kabupaten Sumbawa indikator APM jenjang SMA/MA/SMK mengalami yang cenderung berbukit-bukit memiliki kelerengan berpenurunan, sebesar -17,62 yakni dari 85,92% pada variasi antara 0 – 40 derajat. Kemiringan lahan 0-2% setahun 2014 menjadi 70,78% pada tahun 2015. luas 33,79%; kemiringan 2-15% seluas 27,96%; kemirinAngka Melek Huruf gan 15-40% seluas 49,49% dan kemiringan >40% seluas Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) di 54,03%. Ketinggian untuk kota-kota kecamatan di KabuKabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun cenderung paten Sumbawa berkisar antara 10 hingga 650 mdpal. tidak terlalu besar. Kemampuan Membaca dan menuGeologi. Dalam Peta Tatanan Geologi dan Gulis Melek Huruf penduduk usia 10 tahun ke atas nung Berapi Indonesia, Kabupaten Sumbawa seadalah 99,60 bagaimana sebagian wilayah Indonesia terletak dalam Angka Partisipasi Kasar sabuk gunung api (ring of fire).

Berdasarkan data, dari perkembangan APK TK/ Karakteristik Wilayah. Berdasarkan kondisi RA mengalami peningkatan sebesar 0.12%, APK SD/ karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah MI mengalami penurunan sebesar -1.68%, APK SMP/ yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai MTS juga mengalami penurunan sebesar -9.88% dan kawasan budidaya APK SMA/MA/SMK mengalami peningkatan sebe1.1.1.3. Jumlah Bangunan Rumah sar 0.97% Data jumlah rumah penduduk dapat menggam1.2.2.7. Kesehatan barkan pola distribusi permukiman yang dapat diAngka Kematian Bayi gunakan dalam penyediaan utilitas publik yang dibuAngka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan jumtuhkan. Jumlah bangunan rumah se-Kabupaten Sumlah bayi meninggal dalam usia kurang satu tahun tiap bawa sebanyak 123.414 unit, jika luas kawasan budi1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. daya 45,62% atau 3.030,98 Km2 maka jumlah bangunan Angka Kematian Ibu (AKI) rumah per luas lahan budidaya adalah 27,76 atau rataAngka kematian Ibu yang terjadi di Kabupaten rata terdapat 28 unit rumah per 1 Km2.

Sumbawa dalam rentang waktu 5 tahun terakhir menun1.1.2. Gambaran Umum Demografis jukkan tren penurunan, hal ini terlihat dari kasus yang Jumlah Penduduk terjadi pada tahun 2011 sebanyak 22 kasus menjadi 6 Dari sisi wilayah, Kabupaten Sumbawa yang sekasus pada tahun 2015 dengan penurunan rata-rata luas 6.643,98 Km² memiliki kepadatan penduduk yang pertahun sebesar 3,47%. terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penGizi Buruk duduk dimana pada tahun 2004 kepadatan penduduk Kasus gizi buruk di Kabupaten Sumbawa menunKabupaten Sumbawa 63 orang/km² menjadi 85 orang/ jukkan tren penurunan, yakni dari 296 kasus pada tahun km² pada tahun 2015.

2011 menurun menjadi 24 kasus pada tahun 2015 dengan 1.1.2.1. Pertumbuhan Penduduk rata-rata penurunan kasus per tahun sebesar 42,64%, secara rata-rata pertumbuhan penduduk KabuAngka Usia Harapan Hidup paten Sumbawa 1,5%. Data SP dalam kurun waktu Angka usia harapan hidup merupakan angka 1971-2010 untuk kabupaten Sumbawa. Laju pertumperkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumbuhan penduduk Kabupaten Sumbawa sebesar 2,6% si tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. dalam kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2014-2015 1.1.3. Kondisi Perekonomian terjadi penambahan penduduk sebanyak 12.160 jiwa.

Kondisi perekonomian Kabupaten Sumbawa terus 1.1.2.2. Jumlah Kepala Keluarga tumbuh dan berkembang, terlihat dari peningkatan Jika pada tahun 2014 jumlah KK mencapai 125.915 PDRB ADH Berlaku dari Rp. 6,805 trilyun pada tahun KK maka pada tahun 2015 berjumlah 145.788 KK ber2011 menjadi Rp. 9,129 Trilyun pada tahun 2014 dengan tambah 19.873 KK atau mengalami peningkatan 15.78%. peningkatan rata-rata laju pertumbuhan pertahun sebe1.1.2.3. Struktur Penduduk sar 10,28%. Demikian pula dengan PDRB ADH KonStruktur penduduk menggambarkan jumlah penstan 2010 dari Rp. 6,606 Trilyun pada tahun 2011 menduduk berdasarkan kelompok umur, menunjukkan bahjadi 8,001 Trilyun pada tahun 2014 dengan peningkatan wa penduduk Kabupaten Sumbawa sampai dengan Bulaju pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,69%. lan Desember 2015 berjumlah 538.289 jiwa. Apabila diliDitinjau dari struktur perekonomian Kabupathat per kelompok umur Proporsi penduduk tertinggi en Sumbawa selama periode 2010-2014, maka kateberada pada kelompok umur 30 – 34 Tahun yaitu 50.035 gori penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sumjiwa (9.30%) dan proporsi penduduk terkecil berada pada bawa adalah kategori pertanian dan industri perkelompok umur 70-74 tahun yaitu 9.137 (1.70%). dagangan. Selain dua kategori tersebut, kategori 1.1.2.4. Ketenagakerjaan konstruksi, kategori administrasi pemerintahan, Untuk melihat besarnya persentase penduduk pertanahan dan jaminan sosial wajib serta kateusia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah gori jasa pendidikan juga memiliki konstribusi yang dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa se(TPAK). Pada tahun 2014 TPAK di Kabupaten Sumbabagaimana tergambar sebagai berikut.

Gambar Konstribusi Kategori/Lapangan Usaha Terhadap PDRB di Kabupaten Sumbawa ADH Berlaku Tahun 2014 (Persen)

Capaian skor PPH: 81,7 (berdasarkan survey konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumbawa), bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Sumbawa relatif masih rendah, namun menunjukkan adanya perbaikan kualitas dan keragaman konsumsi pangan.

Pengembangan bidang peternakan Kabupaten Sumbawa sangat didukung oleh sumber daya alam yang cukup potensial meliputi populasi ternak pada tahun 2015 dengan jumlah Sapi Bali sebanyak 222.153 ekor, Sapi Sumbawa sebanyak 6.673 ekor, Kerbau Sumbawa sebanyak 45.595 ekor, Kuda Sumbawa sebanyak 32.452 ekor, Kambing sebanyak 34.570 ekor, Domba sebanyak 1.412 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 1.037.612 ekor, Ayam Buras sebanyak 629.969 ekor,

Sumber: DPPK Kabupaten Sumbawa

2.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Realisasi pendapatan daerah terus meningkat dari Rp.837,08 Milyar (2011) hingga mencapai Rp. 1.297.8 Milyar (2015) dengan rata-rata tingkat realisasi pendapatan 99,24% (2013-2015). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar dari Rp. 89,06 Milyar (2011) menjadi Rp. 127.36 Milyar (2015) dengan rata-rata tingkat realisasi PAD 95,45%.

Dari keempat komponen PAD, secara persentase kontribusi masing-masing komponen pembentuk PAD berbedabeda yakni pada tahun 2011 komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memberikan kontribusi tertinggi sebesar 56.41 Milyar (63,34%).Pada tahun 2012terjadi pergeseran dimana komponen retribusi daerah memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar Rp. 27.34 Milyar (44,86%) dan berlanjut hingga 2013 sebesar Rp. 28.84 Milyar (42.58%) dan 2014 sebesar Rp. 61.50 Milyar (48.76%).

Sementara untuk tahun 2015 terjadi komponen yang memberi sumbangan terbesar terhadap PAD adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp. 71.99 Milyar (56,52%).

Realisasi Dana Perimbangan berkisar dari Rp. 770,93 Milyar (2013) hingga Rp. 916.58 Milyar (2015) dengan tingkat realisasi rata-rata 99.58%. Secara persentase Dana Alokasi Umum (DAU) masih memberikan kontribusi terbesar yakni berkisar dari Rp. 647.64 (84,01%) tahun 2013 dan Rp. 757.53 Milyar (82,65%) pada tahun 2015. Demikian pula dengan tingkat realisasi LainLain Pendapatan Daerah berkisar antara Rp. 96,44 Milyar (2013) hingga Rp. 212,46 Milyar (2015) dengan ratarata realisasi 99.40%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah kurun waktu 2011-2015 adalah 11,81% per tahun dengan peningkatan realisasi PAD rata-rata 16,69% per tahun, Dana Perimbangan rata- rata 11,86% per tahun dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata mencapai 21,72%.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa adalah bahwa pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang meliputi: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD). b. Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal- hal sebagai berikut. 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH). 2). Penganggaran DBHCukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). 3).Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) minyak/gas/pertambangan lainnya. 4). Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015. 5).

Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah( Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah. 2.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Gambaran tentang belanja daerah menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun. Berdasarkan data pada tabel 2.10 bahwa realisasi belanja daerah terus meningkat dari Rp. 944,77 Milyar (2013) hingga mencapai Rp. 1.064.75 Milyar (2014), dengan rata-rata tingkat realisasi belanja daerah mencapai 90,08%.

Secara teknis penganggaran, kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Bunga( 3) Belanja Subsidi 4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 5) Belanja Bagi Hasil. 6) Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Tidak Terduga.

2. Kebijakan Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah mem-

perhatikan hal-hal sebagai berikut : 1). Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 2). Belanja Pegawai, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dan Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi 3). Belanja Barang dan Jasa. 4) Belanja Modal.

2.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 2.3.3.1. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah dari tahun ke tahun didominasi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa sepanjang tahun 2014-2015 diperoleh gambaran tingkat realisasi penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan tren meningkat. Tahun 2014 tingkat realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 68,19 Milyar,mengalami peningkatan sebesar Rp. 151,05 Milyar pada tahun 2015.

2.3.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun ke tahun didominasi oleh komponen penyertaan modal Pemerintah Daerah. Tingkat realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berkisar antara Rp. 6,60 Milyar (2014) hingga Rp. 15,88 Milyar (2015). Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran pokok utang yang telah jatuh tempo (bila ada). Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan pada penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.4. Prioritas Daerah Dengan memperhatikan sasaran pembangunan tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD tahun 2011-2015 serta realisasi pembangunan tahun 2013 dan perkiraan pencapaian tahun 2015, maka tema pembangunan daerah tahun 2015 adalah: “Perluasan Aksesibilitas Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan Tau Samawa berimtaq tinggi; 2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, melanjutkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi; 3. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terjangkau dari tingkat SD hingga SMA (wajib belajar 12 tahun); 4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; 5. Mendekatkan pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Pertanahan dan Pelayanan Perizinan hingga di tingkat Desa; 6. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, terutama penanganan kerusakan jalan dan jembatan, air bersih dan krisis listrik; 7. Mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat Desa; 8. Mengembangkan program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; 9. Mengembangkan pembinaan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat; 10. Mengembangkan kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda, peranan perempuan dan olah raga; 11. Menjaga keserasiaan pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Sumbawa (data diolah)

3.1.2. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan Besar Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Pilihan Kabupaten Sumbawa Tahun 2015

BAB III URUSAN DESENTRALISASI 3.1 Ringkasan Urusan Desentralisasi 3.1.1. Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib Besar Anggaran dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib Kabupaten Sumbawa Tahun 2015

Itik sebanyak 12.022 ekor, dan Entog sebanyak 5.317 ekor.

Untuk beberapa produksi daging ternak di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti daging sapi sebesar 14,38%, kuda sebesar 16,05%, itik dan entog sebesar 2,06%. Sementara untuk daging kerbau, kambing dan ayam ras mengalami penurunann. Demikan pula dengan produksi telur dengan penurunan produksi telur ayam buras sebesar 5,76% dibandingkan tahun sebelumna, sementara untuk produksi telur itik dan entog mengalami peningkatan sebesar 2,06.

Dalam pengembangan ternak di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Pusat telah menetapkan Pulau Sumbawa sebagai tempat pemurnian Sapi Bali.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah patan pembangunan infrastruktur, pengembangan (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2011-2015 ditetapkan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi dengan Peraturan Bupati Nomor 16a Tahun 2011dimalokal dan peningkatan investasi. na pada tahun 2012 akan diadakan penyesuaian regulaMisi kelima : Memastikan pengelolaan sumbersi dengan Peraturan Daerah serta diselaraskan dendaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan gan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 ten2. 2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerin2.2.1.Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun tahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu2014 dan Perkiraan Tahun 2015 paten/Kota dimana arah kebijakan dan program pemPertumbuhan PDRB ADHB dalam kurun waktu bangunan di daerah diklasifikasikan menurut bidang 2011-2014 rata-rata tumbuh 10,28%. Adapun pertumurusan pemerintahan yakni 26 urusan wajib dan 8 urubuhan PDRB ADHK untuk kurun waktu 2011-2014 san pilihan. tumbuh rata-rata sebesar 6,69%. Fenomena transfor2.1. Visi dan Misi masi struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa 2.1.1. Visi diperkirakan masih terus berlanjut pada tahun 2015.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa 2.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian tahun 2011-2015 adalah “TERWUJUDNYA Daerah Tahun 2014 dan MASYARAKAT SUMBAWA BERDAYASAING Tahun 2015 DALAM MEMANTAPKAN SAMAWA MAMPIS Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran RUNGAN”. mengenai dampak kebijakan ekonomi terhadap pem2.1.2. Misi bangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa tahun 2015 diperkirakan tetap Agar visi pembangunan daerah Kabupaten Sumtumbuh pada kisaran 5 – 6 persen. bawa tersebut dapat diwujudkan serta mampu men2. 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dorong efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatStruktur APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2015 kan potensi yang dimiliki. menggambarkan kenaikan pada pendapatan sebesar Misi pertama : Mengembangkan masyarakat 15,42% dibanding tahun 2014, sedangkan belanja APBD yang religius/beriman, berbudaya, menghargai plu2015 mengalami kenaikan sebesar 20,78% dibandingralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum. kan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 APBD KabuMisi kedua : Menyelenggarakan pelayanan dasar paten Sumbawa mengalami defisit masing-masing sebeyang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pensar Rp. 61,69 Milyar (2,63%) dan pada tahun 2015 mendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social galami defisit sebesar Rp. 135,62 Milyar (4,90%). KareMisi ketiga : Meningkatkan pelayanan publik na prinsip anggaran yang kita anut adalah anggaran dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah berimbang, maka defisit anggaran tersebut ditutupi yang baik (good local governance) melalui pembiayaan daerah dengan mengupayakan Misi keempat : Mempercepat pengembangan kondisi pembiayaan netto dalam keadaan surplus. ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui perce-

Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sumbawa (SPM) sampai Semester II tahun 2015, adalah sebagai berikut: 1) Penilaian SPM Award yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Tim Konsultan AIPD bekerjasama dengan LPPM Universitas Brawijaya Malang, bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapat apresiasi sebagai berikut: Peringkat I Penerapan SPM untuk Kategori SPM Bidang Pendidikan Dasar.

Peringkat I Penerapan SPM untuk Kategori semua bidang SPM.

2)

Capaian SPM Kabupaten Sumbawa antar bidang SPM secara rata-rata sampai Semester II tahun 2015 bervariasi antar bidang SPM. Secara rinci capaian masing-masing bidang SPM di Kabupaten Sumbawa tampak pada profil pelayanan dasar masing-masing bidang SPM adalah sebagai berikut: 1. SPM Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Adapun capaian SPM Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Tahun 2015

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014– 2015 (Milyar)

SPM Bidang Urusan Pendidikan Dasar Capaian masing-masing indikator SPM Bidang Pendidikan Dasar dijelaskan sebagai berikut: A. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 1 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

B. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebih 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis C. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

D. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 4 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staff kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang

kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.

E. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 5 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.

F. INDIKATOR PENCAPAI (IP) 6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran G. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 7 IP.7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik H. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 8 IP. 8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

I. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi

SUARA NTB

Selasa, 24 Mei 2016

Halaman 9

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn. J. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 10 Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

K. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 11 Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik L. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 12 Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

M. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 13 Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif N. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

O. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 15 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.

P. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 16 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik Q. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 17 Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi R. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 18 Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA. S. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 19 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan T. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 21 Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum - sesuai ketentuan yang berlaku.

V. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 22 Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.

W. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 23 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik X. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 24 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester.

Y. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 25 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.

Z. INDIKATOR PENCAPAIAN (IP) 26 Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester.

2. Bidang Kesehatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Sumbawa, ditetapkan 4 (empat) jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan, yaitu : a. Pelayanan Kesehatan Dasar b. Pelayanan Kesehatan Rujukan c. Penyelidikan Epidemologi dan Penanggulangan KLB d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Bidang Ketahanan Pangan Dari ketiga aspek ketahanan pangan maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu: a. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan; b. Bidang distribusi dan Akses Pangan; c. Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; d. Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.

4. Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Bidang KB & KS), yaitu : a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi: c. Penyediaan Informasi Data Mikro. d. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyakat setiap tahun. e. Penyediaan Informasi Data Mikro Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa/Kelurahan 5. Bidang Kesenian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yaitu : a. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian b. Sarana dan Prasarana 6. Bidang Komunikasi dan Informatika Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumbawa, jenis pelayanan dasar SPM terdiri dari : a. Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Nasional b. Pengembangan dan Pemberdayaan KIM 7. Bidang Lingkungan Hidup Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumbawa yaitu : a. Pelayanan pencegahan pencemaran air b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan 8. Bidang Ketenagakerjaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa yaitu : a) Pelayanan Pelatihan Kerja b) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja c) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial d) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek e) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan 9. Bidang Penanaman Modal Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Sumbawa, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Penanaman Modal adalah a. Kebijakan penanaman modal ; b. Kerjasama penanaman modal ; c. Promosi penanaman modal ; d. Pelayanan penanaman modal ; e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal ; f. Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal ; g. Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

10. Bidang Perhubungan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Kabupaten Sumbawa 11. Bidang Perumahan Rakyat Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumbawa. Jenis pelayanan dasar skala Kabupaten/Kota, yaitu : a) Rumah layak huni dan terjangkau; b) Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

12. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan Penataan Ruang di Kabupaten Sumbawa adalah : Sumber Daya Air : Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan, Jalan, Jaringan : Aksesibilitas, Mobilitas dan Keselamatan, Ruas : Kondisi Jalan dan Kecepatan, Air Minum, Penyehatan lingkungan permukiman (Sanitasi lingkungan dan persampahan), Air limbah permukiman, Pengelolaan sampah, Drainase, Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN), Jasa Konstruksi.

13. Bidang Sosial Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Sumbawa, yaitu: Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial, Penyediaan sarana dan prasarana sosial, Penanggulangan korban bencana, Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.

1. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah serta antar Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Otonomi Daerah.

A. Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah 1) Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2010 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, LPPD Kabupaten Sumbawa disampaikan tepat waktu kepada Pemerintah yaitu pada Bulan Maret.

B. Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja Capaian Kinerja IKK terkait fokus ini adalah sebagai berikut: 1) Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8 Tahun 2006 Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat Kabupaten Sumbawa untuk pelaporan LAKIP Tahun 2015 sudah disampaikan secara tepat waktu yaitu pada tanggal 29 Maret 2015.

C. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1) Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Dalam penerapan SPM pada setiap unit kerja (SKPD) terkait, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD tersebut menggambarkan cakupan kegiatan yang dijalankan dengan pendanaan yang tertuang dalam APBD. D. Hubungan Antar Daerah Capaian Kinerja IKK terkait fokus ini adalah Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang ditindaklanjuti dengan MoU tahun 2015 meliputi: 1. MOU Tanggal 13 Januari 2015 tentang Kesepakatan bersama Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa) dengan Sudiono, SH ( Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB); 2. MOU Tanggal 24 Februari 2015 Kesepakatan bersama tentang Komitmen dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat; 3. MOU Tanggal 21 April 2015 tentang Perjanjian Kerjasama Pengembangan Ternak Sapi di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa; 4. MOU Tanggal 3 Juli 2015 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada Satuan Brimob Polda NTB antara Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa dengan Kasat Brimob Polda NTB; 5. MOU Tanggal 23 Juli 2015 tentang Hibah Tanah Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada Badan Narkotika Nasional antara Drs. H. Arasy Muhkan (Wakil Bupati Sumbawa) dengan Dr. Anang Iskandar,SH.,MH (Kepala BNN Republik Indonesia); 6. MOU Tanggal 25 Juli 2015 tentang Kesepakatan bersama Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Sultan Muhammad kaharuddin di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat antara Suprasetyo (Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa); 7. MOU Tanggal 21 Agustus 2015 tentang Urusan Bersama untuk Penanggulangan Kemisikinan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas antara Prof. Ahmad Erni Yustika SE,M.Sc,Ph.d (Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi); 8. MOU Tanggal 21 September 2015 tentang Kesepakatan bersama Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan kabupaten Sumbawa secara Online antara Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa) dengan Deni Rakhmat Darajat, SE (Kepala Pos Indonesia (Persero) Regional VIII Denpasar 80004); 9. MOU Tanggal 30 September 2015 tentang Penyedia akses internet bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat antara kalamullah Ramli (Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa); 10. MOU Tanggal 12 Nopember 2015 tentang Hibah Tanah berlokasi di Simpang Moyo Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia antara Drs. H. Rasyidi ( Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa) dengan Brigadir Jenderal Polisi Drs. Umar Septono,SH.,MH (Kepala Kepolisian Daerah NTB); 11. MOU Tanggal 2 Desember 2015, Kesepakatan bersama Pemerintah kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Provinsi NTB dan LP6KN tentang Bimbingan Teknis dan Pendamping Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah antara Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa) dengan Drs. Partono (Manajer LP6KN); 12. MOU Tanggal 16 Desember 2015 tentang Perjanjian Hibah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Kementerian Hukum dan HAM RI antara Drs. H. Rasyidi (Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa) dengan Ir. Maruahal Simanjutak,SH,MH (Kepala Kantor Wilayah kementrian Hukum dan HAM NTB) .

13. Perubahan Ketiga Atas Kerjasama Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014 antara Martiono Hadianto (Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).

14. MOU Tanggal 2 Januari Tahun 2014 tentang Urusan bersama untuk Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan antara Tarmizi A. Karim ( Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri RI) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik ( Bupati Sumbawa).

15. MOU Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Sumbawa antara dr. Phindo Bagus Dharmawan,M. Kes AAK (Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).

16. MOU Tanggal 28 Januari Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) NTB bagi Masyrakat Provinsi Nusa Tenggara Barat antara Dr. TGH. M.Zainul Majdi (Gubernur Nusa Tenggara Barat), H. Ahyar Abduh (Walikota Mataram), Dr. H. Zaini Arony (Bupati Lombok Barat), H. M. Suhaili FT, SH ( Bupati Lombok Tengah), H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH (Bupati Lombok Timur), DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH.MM (Bupati Sumbawa Barat), Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa), H. Syafruddin HM. Nur, M.pd (Bupati Bima), H. Bambang M Yasin (Bupati Dompu), M. Qurais H. Abidin (Walikota Bima) dengan Dr. dr. Ni Mas Ratna Sudewi, MM, AKK (Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Divisi Regional XI).

17. MOU Tanggal 15 April 2014 tentang Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Berupa Taman Permanen yang Berlokasi di Lapangan Kerato – Sumbawa Kabupaten Sumbawa antara Lalu Syakhruzali Supriyadi, ST (Kasatker DInas Pekerjaan Umum Provinsi NTB) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).

18. MOU Tanggal 15 April 2014 tentang Perjanjian HIbah Barang Milik Negara (BMN) antara Dr. Dadang Rukmana, SH, CES, DEA (Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum RI) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).

19. MOU Tanggal 2 Juni 2014 tentang Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa antara Bambang Gunadi, SE ( Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).

20. MOU Tanggal 1 Juli 2014 tentang Perjanjian Hibah Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara Kiagus Ahmad badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan RI) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa) .

21. MOU Tanggal 3 Juli 2014 tentang Sewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara Drs. H. Rasyidi (Sekretaris Daerah kab. Sumbawa) dengan Timbul Sugianto (Direktur PT. Aria Jaya Raya).

22. MOU Tanggal 4 Juli 2014 tentang Bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkugan Berupa Penerangan Jalan Umum Solar Cell antara Ir. Andi Lakipadadah (General Manager PT. PLN (Persero)) dengan Drs. H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).

23. MOU Tanggal 15 Juli 2014 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun

Anggaran 2014 antara Ir. Adjar Prajudi, MCM.,MCE (Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan,Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI) dengan Drs H. Jamaluddin Malik (Bupati Sumbawa).

24. MOU Tanggal 18 Agustus 2014 tentang Sewa Hatchery dan Mess Karyawan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Meno Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa antara Drs. H. Rasyidi (Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa) dengan Iwan Sutanto (Wiraswasta).

25. MOU Tanggal 31 Oktober 2014 tentang Kesepakatan Bersama Pertukaran Data Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah antara Supriyono (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi nusa Tenggara Barat) dengan Drs. H. Rasyidi (Sekretaris Daerah kabupaten Sumbawa) 2. Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintahan Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah A. Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah Capaian Kinerja IKK terkait fokus ini adalah sebagai berikut: 1) Kesesuaian prioritas pembangunan Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2015 adalah: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan Tau Samawa Berimtaq tinggi; Menciptakan pemerintahan yang bersih, melanjutkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi; Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terjangkau dari tingkat SD hingga SMA (Wajib Belajar 12 tahun); Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau.

Mendekatkan pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Pertanahan dan Pelayanan Perizinan hingga di tingkat Desa; Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah terutama penanganan kerusakan jalan dan jembatan, air bersih dan krisis listrik; Mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat desa; Mengembangkan program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; Mengembangkan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; Mengembangkan kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda, peranan perempuan dan olah raga; Menjaga keserasian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

B. Kewenangan 1) Urusan wajib yang diselenggarakan daerah Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dan Kabupaten Sumbawa mengimplementasikannya dengan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa.

C. Keuangan Capaian IKK fokus ini adalah sebagai berikut: 1) Waktu penetapan PERDA APBD. Capaian IKK adalah bahwa Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten Sumbawa secara konsisten ditetapkan secara tepat waktu (paling lambat bulan Desember tahun bersangkutan) 2) Perda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini sudah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

3) Belanja Pelayanan Dasar Proporsi belanja pelayanan dasar (rasio jumlah belanja layanan dasar) sebesar 56,21 persen. Total belanja urusan pelayanan dasar tahun 2015 adalah Rp 747.595.440.354 dan total belanja APBD sebesar Rp 1.329.968.305.103,51.

4) Belanja Urusan Pendidikan dan Kesehatan Anggaran belanja urusan pendidikan dan kesehatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mencapai 47,64 persen.

D. Pelayanan Publik Capaian kinerja IKK fokus ini yaitu Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah adanya standar pelayanan publik. Dalam hal pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerapkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentnag Pelayanan Publik dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik. Implementasinya adalah melalui penetapan regulasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional prosedur.

E. Kepegawaian Capaian IKK fokus ini adalah sebagai berikut: 1) Ratio PNS terhadap penduduk Capaian kinerja IKK ini adalah 1,55 persen. Aparatur negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan Good Governance bersama dengan dua pilar lainnya, yaitu dunia usaha (corporate governance) dan masyarakat (civil society).

Keadaan aparatur Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara kumulatif sampai tahun 2015 adalah berjumlah 8328 Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdiri dari 928 PNS struktural, 4708 PNS fungsional, 2692 PNS fungsional umum.

2) Sistem Informasi Kepegawaian Dalam hal tata kelola sistem informasi data kepegawaian di Kabupaten Sumbawa sudah diimplementasikan Sistem database Kepegawaian antara lain: SIMPEG Tahun 2003 (Sisitem Informasi Manajemen Kepegawaian) SAPK Tahun 2009 (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian On Line) F. Kelembagaan Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diimplementasikan sejak tahun 2008. Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa meliputi Sekretariat, Lembaga teknis daerah, Dinas, Kecamatan dan Lembaga teknis lainnya.

3. Efektivitas Hubungan Antara Pemerintah Daerah Dengan DPRD A. Produk Peraturan Perundangan Capaian IKK fokus ini adalah sebagai berikut: 1) PERDA yang ditetapkan Produk legislasi peraturan perundang undangan Kabupaten Sumbawa tahun 2014 adalah terdapat 10 Perda.

Sumber : Bagian Hukum, Setda Kab. Sumbawa B. Raperda Yang Diajukan Tahun Berjalan Capaian IKK fokus ini yaitu RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015 adalah 100 persen. Peraturan Daerah yang yang disetujui DPRD adalah sebanyak 13 perda.

4. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Daerah Beserta Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan.

A. Tindaklanjut Keputusan Bupati Capaian kinerja IKK fokus ini yaitu Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti adalah 100%. Jumlah Keputusan Bupati Sumbawa tahun 2015 adalah sebanyak 1.519 keputusan.

B. Tindaklanjut Peraturan Bupati Capaian kinerja IKK fokus ini yaitu Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti adalah 100%. Peraturan Bupati Sumbawa dalam tahun 2015 adalah sebanyak 66.

5. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Peraturan Perundang-Undangan A. PERDA yang dibatalkan Capaian kinerja IKK fokus ini yaitu Jumlah PERDA yang dibatalkan adalah 0 persen. Artinya bahwa tidak ada Perda Kabupaten Sumbawa yang batalkan oleh pemerintahan atasan.

6. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan Relevan untuk Daerah.

A. Perda Tentang Konsultasi Publik Secara faktual, setiap penerbitan produk hukum dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan. Terkait keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2013,Tanggal 15 Juli 2013 Tentang : Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik.

B. Media Informasi Pemda Yang Dapat Diakses Oleh Publik ‘Dalam rangka memberikan pelayanan informasi secara terpadu kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa membangun Radio Pemerintah Daerah (RPD) yang dioperasikan dibawah Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sumbawa. Media informasi yang dapat diakses oleh publik/masyarakat di Kabupaten Sumbawa adalah http://sumbawakab.go.id, berdasarkan Surat Bupati Nomor 043/137/PDE/2003 tahun 2003 Tentang Pengelolaan Domain.

7. Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil A. Serapan Dana Perimbangan Dana perimbangan terdiri dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

B. Alokasi Belanja pada APBD dari DAU Alokasi belanja APBD dari DAU Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2015 sebesar Rp 757.530.420.000,00.

C. Alokasi Belanja pada APBD Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, alokasi pemerintah daerah, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015

Sumber: DPPK Kabupaten Sumbawa

8.

Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggung jawaban Dan Pengawasan APBD. A. Kewajaran Laporan Keuangan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa dalam 2 tahun anggaran terkahir (tahun 2012-2013) menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk LKPD tahun 2015 sedang dilakukan audit oleh dan opini BPK belum dirilis.

B. Besaran SILPA Besar Silpa hasil perhitungan anggaran pada APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2015 adalah sebesar Rp 151.503.314.984,18dan total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2014, sebesar Rp. 1.307.113.124.030,40.

Sehingga rasio besaran SILPA terhadap total pendapatan dicapai sebesar 11,59 persen.

C. Realisasi Belanja APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2015 pada sisi belanja, dianggarkan sebesar Rp 1.453.094.563.369,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.329.968.305.103,51. Berdasarkan besar anggaran dan realisasi belanja tersebut, besar serapan anggaran belanja tahun 2015 mencapai 91,53. Besar belanja pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2015 meningkat sebesar 19,94 persen dibanding tahun 2014 yang mencapai Rp 1.064.752.018.739. Rincian pos belanja pada APBD Kabupaten Sumbawa meliputi: Belanja tidak langsung merupakan belanja paling dominan dalam struktur belanja APBD Kabupaten Sumbawa yang mencapai 60 persen, dengan penyusun belanja tidak langsung terbesar adalah Belanja Pegawai dengan proporsi 76 persen lebih. Belanja tidak langsung ini pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 866.086.728.212,22 dengan realisasi sebesar Rp 800.906.737.187,51 atau 92,47 persen.

Belanja langsung memiliki proporsi 40 persen dari struktur belanja APBD Kabupaten Sumbawa, dengan penyusun belanja langsung terbesar adalah Belanja Modal yang mencapai 41 persen lebih. Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp 587.007.835.156,78 dengan realisasi sebesar Rp 529.061.567.916,00 atau 90,13 persen.

D. Pengawasan Inspektorat Kabupaten Capaian kinerja IKK fokus ini yaitu Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti adalah 28,58 persen. Data di bidang pengawasan memiliki kekhususan bila dibanding dengan data-data bidang lainnya. Satu temuan hasil pemeriksaan dapat meliputi lebih dari satu saran/rekomendasi dan satu saran/ rekomendasi dapat terdiri lebih dari satu tindak lanjut.

9. Pengelolaan Potensi Daerah A. Peta Potensi Daerah Rasio realisasi PAD tahun 2015 terhadap potensi PAD dicapai sebesar 100 persen. Realisasi PAD Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Sumber: DPPK Kabupaten Sumbawa

Kinerja Belanja SKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2015

Sumber : DPPK Kabupaten Sumbawa

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pertumbuhan PAD Kabupaten Sumbawa cukup signifikan pada tahun 2015 yaitu mencapai 7,71 persen.

Total PAD pada Tahun 2014, sebesar Rp. 1.307.113.124.030,40 meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai realisasi PAD sebesar Rp. 126.129.383.069,28.

10. Terobosan / Inovasi Baru Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah A. Penghargaan Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 dari Pemerintah Provinsi dan Nasional meliputi: 1. Penghargaan dan sertifikat yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2. Kabupaten Sumbawa memperoleh Penghargaan Tata Nugraha Tahun 2015 3. Kabupaten Sumbawa memperoleh Penghargaan Atas Prestasi dalam Mendorong Percepatan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil 4. Kabupaten Sumbawa memperoleh Apresiasi Pendidikan Islam 2015 5. Kabupaten Sumbawa memperoleh Penghargaan TOP 10 eNTeBeNOVIK 2015 6. Kabupaten Sumbawa memperoleh Anugerah E-KKP3K 2015 Kategori Percepatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI 7. Kabupaten Sumbawa raih Anugerah Desa Membangun Indonesia 2015 8. Catat Kinerja Ekonomi Baik, Kabupaten Sumbawa meraih Sertifikat “Regional Marketing Award” 9. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Meraih Penghargaan Atas Keberhasilan Menyusun Dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014 Dengan Capaian Standar Tertinggi (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP, Red) Dalam Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Dari Kementerian Keuangan RI 10. Kabupaten Sumbawa meraih Penghargaan Peringkat Pertama Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-NTB dari Gubernur NTB 11. Kabupaten Sumbawa mendapat penghargaan Daerah Berprestasi Penerima DID Tahun 2016 Dari Kementerian Keuangan RI 12. Kabupaten Sumbawa meraih Penghargaan Small Island and Conservation For Future Investment dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI 13. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Berhasil Meraih Penghargaan Dari Badan Kepegawaian Negera (BKN) RI Atas Keberhasilan Penyelenggaraan Seleksi CPNSD Berbasis Komputer/Computer Assisted System (CAT) Secara Cepat, Akuntabel, Transparan, Serta Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme Tahun 2014.

Bersambung ke halaman 14.

SUARA NTB Selasa, 24 Mei 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Guru SD Harus Jadikan IT sebagai Prioritas Selong (Suara NTB) – Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia pendidikan dewasa ini memegang peranan yang sangat penting. Hal tersebut menuntut sekolah harus mengikuti perkembangan zaman dalam teknologi informasi itu. Termasuk di dalamnya mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarananya. Tahun ini dalam rangka mendukung pelaksanaan kurikulum 2013, pemerintah pusat akan mendistribusikan 32 unit komputer bagi SD pembina di masing-masing daerah. Bantuan berupa komputer itu membuktikan bahwa ke depan segala bentuk program sekolah tingkat dasar akan berbasis IT. Sehingga para guru diharapkan menjadikan IT sebagai prioritas.

Kepada Suara NTB, Senin (23/5), Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Di-

nas Dikpora Lotim, Drs. M.Zaini mengutarakan, dengan dikucurkannya bantu-

an terhadap Sekolah Dasar (SD) Pembina atau percontohan di masing-masing daer-

ah membuat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) semakin gencar melakukan pembinaan.

Pasalnya, dalam waktu dekat ini SDN 3 Pancor Kecamatan Selong yang merupakan sekolah pembina atau percotohan bagi semua SD di Kabupaten Lotim akan mendapatkan bantuan 32 unit komputer dari pemerintah pusat. Kondisi itu membuktikan bahwa ke depan du-

nia pendidikan di Indonesia akan berbasis komputer.

“Bantuan tersebut dalam rangka implementasi kurikulum 2013 serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan,” jelasnya.

Adanya bantuan 32 unit komputer itu, sambung Zaini, menjadi peluang bagi Dinas Dikpora Lotim untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Penggunaan IT tentunya terdapat banyak keunggulan dan tidak terlepas juga ada

(Suara NTB/dys)

Antisipasi Paham Komunis, KNPI Gelar Dialog Publik

Mataram (Suara NTB) Isu Komunisme di Indonesia akhir-akhir ini kembali menjadi diskusi hangat di tengah-tengah masyarakat seiring dengan kemunculan kembali atribut-atribut berbau PKI di sejumah tempat di Indonesia. Tak heran bila kemudian mendapat respon serius dari masyarakat bahkan dari pemerintah Indonesia, termasuk pengurus DPD KNPI NTB. Menyikapi hal tersebut, pengurus DPD KNPI NTB akan menggelar dialog publik bertajuk “Benarkah Komunis Bangkit Lagi?” yang akan berlangsung Rabu, 25 Mei di Aula Gedung KNPI NTB. Ketua DPD KNPI NTB, Hamdan Kasim, mengungkapkan dalam sejarah kebangsaan Indonesia, PKI merupakan partai politik yang mengusung ideologi komunisme sebagai asas partai.

Komunis merupakan paham yang mengajarkan sikap atheis bagi setiap penganutnya. Perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat makmur tanpa kelas diwujudkan dalam bentuk perjuangan revolusioner. Mereka membenci kelas borjuis bahkan menurut penganutnya, agama dianggap sebagai racun seperti candu yang mencekoki rakyat dan membuat rakyat lemah.

Dalam perkembangannya, penganut paham komunis yang tergabung dalam PKI berkembang sangat cepat dari sekitar 3.000 hingga 5.000 anggota pada tahun 1950, berkembang menjadi 165.000 orang anggota pada tahun 1954 dan bahkan 1,5 juta pada tahun 1959. Kementerian

Luar Negeri Amerika Serikat mencatat pada tahun 1963 jumlah anggota PKI telah mencapai 2 juta, bahkan ada yang menyebut 3 juta orang.

Bahkan Partai Komunis di Indonesia pada saat itu menjadi partai terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Tidak heran dengan kekuatan pengikut yang cukup besar itu PKI mencoba melakukan pemberontakan meski akhirnya gagal.

Kini, kata Hamdan Kasim, sudah lebih dari setengah abad sejak peristiwa G30S/ PKI yang diikuti penerbitan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan Partai Komunis Indonesia, Marxisme, Leninisme, dan komunisme dalam bentuk apapun, dalam kurun waktu cukup panjang itu, kontroversi tentang PKI terus berlanjut di tengah masyarakat Indonesia.

Isu kebangkitan kembali PKI memenuhi ruang publik sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Media sosial khususnya memuat banyak perbincangan tentang kegiatan yang dianggap sebagai upaya kebangkitan PKI. Sejumlah pertemuan, seminar dan simposium di tingkat nasional atau internasional diadakan kalangan advokasi HAM turut meningkatkan kecurigaan akan kembalinya paham Komunis di Indonesia. Apalagi pada 18 April lalu di Jakarta digelar Simposium Nasional 1965 yang menyimpulkan, negara terlibat pembantaian mereka yang dicurigai terlibat PKI. Sementara di satu sisi kata Hamdan Kasim, aparat kepolisian kian aktif menyita buku dan kaos bergambar palu arit dan menahan mereka yang diduga terlibat dalam upaya menyebarkan logo dan atribut termasuk buku-buku berbau komunis.

“Berangkat dari fenomena di atas, DPD KNPI NTB akan mengadakan dialog publik dengan tema “Benarkah Komunis Bangkit Lagi?,’’ ujarnya.

Adapun untuk pemateri, Koordinator Program, Agie Abdul Aziz menyebut akan dihadiri Kapolda NTB, Brigjen Pol Umar Septono, Danrem 162 Wirabakti, Kaban Kesbangpoldagri NTB, HL. Bayu Windia dan Safril, M.Pd mewakili unsur akademisi. (dys)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Mataram (Suara NTB) dan sertifikatnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Dalam menghadapi per“Sedang kita rintis un1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 saingan pasar bebas di era tuk kerja sama dengan Ika1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Masyarakat Ekonomi tan Akuntan Indonesia 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Asean (MEA), dibutuhkan (IAI). Bagaimana adik-adik 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 keahlian lebih untuk meng- mahasiswa bisa memiliki 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 hadapinya.

Fakultas sertifikat IAI,” katanya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Ekonomi dan Bisnis (FEB) Sedangkan untuk juru1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Universitas Mataram (Un- san lain, akan dicoba 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ram) melakukan berbagai pemberian keahlian1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 cara untuk menyiapkan lu- keahlian tambahan. Sahri 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 lusan menghadapi MEA. mencontohkan, pemberian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Menurut Wakil Dekan I keahlian itu seperti privat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 FEB Unram, yang mem- pajak atau pelatihan ten1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bidangi urusan akademik, tang manajemen risiko.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Dr. Sahri, MS., ditemui di “Sehingga nantinya akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ruang kerjanya, Senin (23/ memperoleh sertifikat.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 5), mengatakan, ada tiga Pengembangan itu dilaku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 jurusan di FEB Unram yang kan dengan pelatihan-pel1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 akan berhadapan dengan atihan,” katanya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 pasar tunggal negara-negaSelain itu, Sahri menga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ra ASEAN, yaitu jurusan takan, pihak FEB Unram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 manajemen, akuntansi, dan tengah menjajaki kerjasa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 ilmu ekonomi studi pem- ma dengan perguruan ting1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 bangunan (IESP). gi lain. Dalam rangka 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Jurusan akuntansi, kata mempersiapkan agar alumi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Sahri, yang akan cukup ket- FEB Unram bisa bersaing 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 at berhadapan dengan di era global.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 MEA. “Nah ini, yang tentu “Ini kita sedang kita rin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 akan kita akan memberi- tis untuk beberapa perugu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 kan perhatian khusus, ter- ran tinggi, yang sedang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 utama yang terkait dengan kita jajaki kerja sama 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 keahlian,” katanya. dengan perguruan tinggi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Nantinya, untuk maha- lain. Mungkin nanti jika 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 siswa akuntasi, saat ini se- ada lembaga lain yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 dang dirintis agar maha- melakukan kerjasama.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 siswa akuntansi bisa Untuk meningkatkan ko1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 mendapatkan sertifikat mpetensi dari mahasiswa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Chartered Acountant (CA). kita. Dalam rangka MEA 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Untuk tambahan keahlian ini,” tandasnya. (ron) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

FEB Unram

Persiapkan Mahasiswa Hadapi Pasar Tunggal ASEAN

kelemahan di dalamnya seperti masih banyaknya guru yang belum melek IT. Media informasi teknologi atau yang sering disebut IT itu, kata Zaini, merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat efektif untuk mentransfer ilmu guru kepada peserta didik. Apalagi pada zaman sekarang perkembangan teknologi terus berkembang pesat.

Seiring dengan diberikannya bantuan-bantuan komputer terhadap sekolah dasar,

maka besar kemungkinan pelaksanaan UN tahun depan akan diharuskan bagi SD yang memiliki komputer yang cukup memadai melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dengan demikian, maka segala bentuk dan jenis bantuan itu harus dapat dikelola oleh pihak sekolah dalam melakukan evaluasi terhadap siswa.

“Bulan Mei ini bantuan 32 unit komputer itu akan datang,” harapnya. (yon)

Kuliah Bersama

WORKSHOP : Workshop Public Speaking dan Pemuda Mandiri dengan Tema "Bagaimana Bisa Kaya Melalui Berbicara dan Tampil Percaya diri didepan Umum" digelar di Graha Bhakti Kantor Gubernur NTB, Senin (23/5).

Hasil US SD Diumumkan Pertengahan Juni Mataram (Suara NTB) Hasil Ujian Sekolah (US) SD/MI sederajat tahun ajaran 2015/2016 direncanakan akan diumumkan pada pertengahan Juni mendatang. Pelaksanaan US SD dilaksanakan minggu lalu.

“Pengumuman kelulusan akan dilakukan pertengahan Juni,” ujar Ketua Panitia UN NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., Senin (23/5).

Pelaksanaan US SD/MI sederajat untuk mata pelajaran standar nasional dimulai pada hari Senin (16/5) sampai dengan Rabu (18/5) pekan lalu.

Aidy mengemukakan, mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam (IPA).

Pihak Panitia UN NTB memberikan waktu selama dua minggu kepada kabupaten/kota untuk melakukan pemindaian Lembar Jawaban.

Pada minggu ketiga bulan Juni ditargetkan akan dilakukan pengumuman kelulusan.

“Saat ini pada posisi pemindaian. Kami memberikan waktu dua minggu untuk kabupaten/kota melakukan pemindaian ujian. Agar selanjutnya, kita akan lakukan scoring di tingkat provinsi. Mudah-mudahan pada minggu ketiga bulan Juni nanti kita bisa clear mengumumkan di SD,” katanya.

US SD untuk mata pelajaran berstandar nasional sangat penting. Karena, Aidy

menjelaskan, 35 persen bobot US SD untuk menentukan kelulusan. Sedangkan 65 persen lagi menggunakan nilai rapor.

Pelaksanaan US SD menggunakan sistem Paper Base Test (PBT) dengan pola menyilang atau mengarsir.

Aidy menyebutkan, peserta US SD se-NTB pada tahun 2016 ini kurang lebih 116.000an siswa. Sementara untuk mata pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Olahraga, Agama, Seni Budaya, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Muatan Lokal, diujikan saat jadwal mata pelajaran ujian lokal. US SD untuk ujian lokal berlangsung pada Kamis (19/5) sampai dengan Sabtu (21/5) pekan lalu. (ron)

Kompetisi Pengembaraan Pramuka

PADA tahun ajaran 2015/2016 mendatang ada yang berbeda dalam perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mataram (Unram). Saat itu akan diberlakukan Kuliah Tahun Pertama Bersama. Di mana mahasiswa baru FEB Unram akan mengikuti mata kuliah dasar, bersama dengan mahasiswa dari fakultas berbeda.

Wakil Dekan I FEB Unram, yang membidangi urusan akademik, Dr. Sahri, MS, ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/5), menjelaskan, semua mahasiswa baru Unram akan diberikan kuliah di Gedung Kuliah Bersama yang dimulai tahun ini. Dari FEB Unram, ujarnya, ada sejumlah mata kuliah yang akan diberikan pada kuliah tahun pertama bersama ini. Mata kuliah tersebut, yaitu Pengantar Ekonomi, Pengantar Akuntansi dan Pengantar Manajemen.

“Dari FEB ada beberapa mata kuliah yang akan dialihkan kuliahnya dari fakultas ke gedung kuliah bersama, yaitu Pengantar Ekonomi, Pengantar Akuntansi, dan Pengantar Manajemen. Jadi itu yang dikuliahkan bersama di situ,” katanya.

Sahri menjelaskan, nantinya yang akan mengikuti mata kuliah ini, bukan hanya mahasiswa dari FEB saja. Tetapi semua mahasiswa dari fakultas lain yang mempelajari ilmu sosial atau IPS. Direncanakan, kuliah tahun pertama bersama ini dilaksanakan selama dua semester awal bagi mahasiswa baru.

Mata kuliah dari FEB, seperti Pengantar Ekonomi akan diberikan pada semester I. Sedangkan mata kuliah seperti Pengantar Akuntansi dan Pengantar Manajemen akan diberikan pada semester II. Sementara, kata Sahri, mata kuliah seperti sosiologi, ilmu hukum, kealaman dasar dan mata kuliah lainnya berasal dari fakultas lain. “Nanti mata kuliah-mata kuliah dasar itu akan digabung kuliah tahun pertama bersama itu. Mahasiswa menerima mata kuliah bersama,” terangnya.

Sahri menyampaikan, melalui kuliah tahun pertama bersama ini, diharapkan pemahaman mahasiswa terhadap ilmu dasar dapat seragam. Di samping itu, diharapkan mahasiswa antar fakultas dapat saling mengenal. “Karena selama dua semester mereka akan bersama-sama di situ (gedung kuliah bersama, red),” ujar dosen dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP) ini.

Untuk mengurus pembagian ruang dan pengurusan lainnya, Sahri mengatakan akan ada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang mengelola. “Nanti ada UPT yang akan mengatur,” pungkasnya. (ron)

Ajang Tingkatkan Kompetensi Siswa Mataram (Suara NTB) Kompetisi Pengembaraan Pramuka kembali digelar oleh SMA Negeri 1 Selong Lombok Timur.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa kompetisi , kebersamaan, keterampilan, kreativitas dan inovasi anggota Pramuka yang ada di Kwartir Cabang Lombok Timur.

Kegiatan yang dilakukan tiap dua tahun sekali ini mendapat dukungan yang positif dari semua gugus depan atau Gudep yang ada di Lombok Timur. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang ikut berpartisipasi. Lomba diikuti oleh 21 regu anggota Pramuka Penggalang se Lombok Timur.

Ketua Kwarcab Lombok Timur, Drs. H. Gufranudin dalam sambutannya mengatakan bahwa Kompetisi Pengembaraan Pramuka cukup penting bagi siswa. Untuk itu, penyelenggaraannya harus dilakukan rutin. “Kegiatan ini memiliki peranan yang cukup penting dalam membina generasi penerus bangsa.

Apalagi pramuka adalah ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013,’’ ujarnya.

Lebih lanjut diterangkan Gufranudin, kegiatan yang dulunya bernama LPPS itu sekarang berubah menjadi Kompetisi Pengembaraan Pramuka. Meski memiliki perubahan nama, Gufranudin mengaku perubahan nama tidak

menjadi masalah sehingga kegiatan ini perlu diapresiasi apalagi sudah 8 tahun berjalan.

“Para peserta akan lebih bersemangat dan bisa mendapatkan teman-teman baru dari sekolah lain. Apalagi sekolah-sekolah yang baru memulai kegiatan pramuka, akan memacu semangatnya untuk terus berkompetensi dan melatih keterampilan,’’ terangnya.

Salah satu sekolah yang mengikuti Kompetisi Pengembaraan Pramuka ini ialah SMP Al-Ikhlas NW Pohgading. Pengalaman pertama kali mengikuti kegiatan besar seperti ini membuat 11 siswa yang menjadi utusan semangat dan melatih mental kompetisinya.

“Kegiatan ini sangat bermafaat khususnya bagi sekolah kami yang baru pertama kali mengikuti perlombaan sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk terus berlatih lebih baik sehingga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain,’’ pungkasnya. (dys)

Sahri (Suara NTB/ron)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 24 Mei 2016

Barcelona Juara Copa del Rey Madrid – Barcelona berhasil mempertahankan gelar juara Piala Raja Spanyol (Copa del Rey) usai mengalahkan Sevilla dengan skor 2-0 pada laga final di Stadion Vicente Calderon, Madrid, Senin dini hari Wita.

Gol Jordi Alba dan Neymar memastikan Blaugrana menjadi peraih gelar Copa del Rey terbanyak dengan 28 gelar. Sementara Sevilla baru meraih lima gelar yang terakhir didapat pada 2010.

Pada jalannya laga, Barcelona sempat kesulitan meladeni permainan umpan-umpan panjang yang diterapkan Sevilla melalui pergerakan Iborra, Gameiro dan Ever Banega.

Mascherano bahkan terpaksa melakukan pelanggaran keras yang berbuah kartu merah setelah menghentikan laju Gameiro setelah menerima umpan Banega pada menit 36. Skor 0-0 menutup babak pertama.

Pada babak kedua, Barcelona memasukan Matheiu menggantikan Rakitic untuk menutup posisi yang ditinggalkan Mascherano.

Sevilla juga harus bermain dengan 10 orang setelah Ever Banega diusir wasit akibat melanggar Neymar pada menit 90. Laga terpaksa dilanjutkan ke babak tambahan setelah kedua tim imbang 0-0 hingga akhir babak kedua.

Jumlah pemain yang seimbang membuat Barcelona lebih leluasa untuk melancarkan serangan. Jordi Alba membawa tim Katalan unggul 1-0 setelah menerima umpan Lionel Messi pada menit 97.

Sevilla kian sulit menyamakan kedudukan setelah Daniel Carrico juga diusir wasit pada menit 120 akibat melanggar Messi.

Neymar akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-0 setelah menerima bola umpan pendek Messi pada menit 120. Skor 2-0 menutup pertandingan selama 120 menit.

Hasil ini membuat Barcelona menutup musim kompetisi 2015-2016 dengan dua gelar, La Liga dan Copa del Rey, demikian Marca.

Sementara Pelatih Sevilla Unai Emery tidak ingin serta merta menyalahkan anak asuhannya meny-

(Suara NTB/ist)

RAYAKAN - Pemain Barcelona Jordi Alba merayakan gol yang dicetak ke gawang Sevilla pada final Copa del Rey di Stadion Vicente Calderon, Madrid, Senin (23/5) dinihari Wita. usul kekalahan mereka dari Barcelona dalam final Copa Del Rey. Emery malahan bangga meski menelan kekalahan 0-2 dari Barcelona dalam laga perpanjangan waktu, sebagaimana dikutip dari laman Fourfourtwo.

Pasukan Sevilla asuhan Emery tidak menunjukkan perjuangan heroik di babak kedua sebagaimana mereka tunjukkan ketikan menundukkan

Liverpool 3-1 dalam final Liga Europa pekan lalu.

“Tim telah berjuang dan bertanding dengan sangat baik. Dengan sebelas pemain kami memang menguasai bola,” kata Emery. “Tim telah bekerja dan berlatih keras untuk melawan tim sekelas Barcelona. Saya mohon maaf atas seluruh kesalahn. Saya tidak percaya dengan keberuntungan. Kami hanya kurang segar saja,” tambahnya. (ant/bali post)

Tim Korem Juara Kapolda NTB Cup I Mataram (Suara NTB) Tim tenis Korem 162/WB berhasil merebut trofi juara, setelah mengalahkan tim Pelti NTB 2-1 di Kejuaraan Tenis Kapolda Cup I yang berakhir di Lapangan Tenis Polda NTB, Minggu (22/5) malam lalu. Kemenangan tim korem itu diraih atas penampilan brilian pasangan Rusdin dan Dika di babak penentu. Dalam laga penentu itu Rusdin-Dika berhasil mengalahkan tim Pelti NTB, Jamaludin Maladi-Adi dengan skor 7-6.

Laga penentu yang mempertemukan pasangan RusdinDika Vs Jamaludin-Adi berlangsung sengit. Terjadi kejar mengejar poin di laga penentu, di mana di tiga belas games tersebut Rusdin Cs sempat unggul 5-3. Namun tim Pelti NTB terus mengejar dan pertandingan sempat imbang 6-6. Merasa tertekan pasangan Rusdin tak mau menyerah, mereka berusaha bangkit dan akhirnya mereka mampu menyudahi games terakhir dengan skor kemenangan 7-6.

Penampilan tim Korem dan Pelti NTB ini dinamakan pertandingan penentu karena dalam pertandingan yang memperebutkan piala tetap Kapolda Cup I itu masing-masing tim menurunkan tiga pasang pemain. Pasangan pertama tim Korem Jamhur- Aga

berhasil mengalahkan ganda pertama tim Pelti Made- Roby 7-4, kemudian di ganda kedua tim Pelti NTB Maskaya-Nyoman mengalahkan tim Korem ArisRaehan 7-2. Dan skor kedua tim menjadi imbang 1-1.

Karena skor imbang, kedua tim menurunkan ganda ketiga.

Tim Korem diperkuat RusdinDika dan Pelti NTB menurunkan Jamaludin Maladi- Adi, hasilnya tim Korem yang diperkuat Rusdin dan Dika unggul 7-6, dan skor 2-1 untuk kemenangan regu Korem.

Kapolda NTB, Brigadir Jenderal Polisi, Drs. Umar Septono, SH, MH, mengucapkan selamat pada tim yang juara. Sementara tim yang gagal meraih juara diharapkan terus bangkit dan tampil lebih baik lagi di turnamen selanjutnya.

Sebagai pembina olahraga tenis, Kapolda NTB menjelaskan Kejuaraan Tenis Kapolda Cup I akan menjadi agenda tahunan Polda NTB dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara. Selain kejuaraan tenis pihaknya juga menggelar kejuaraan voli indoor. Ini dilakukannya sebagai upaya membangun silaturahmi dan berpartisipasi aktif membangun prestasi olahraga tenis di NTB. (fan)

Popda NTB 2016 Resmi Dibuka Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB tahun 2016 dibuka Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto di Halaman Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Senin (23/5). Pembukaan diwarnai dengan pemukulan gendang beleq oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Kepala Biro Administrasi Kesra Setda NTB, H. Suhaimi SH dan perwakilan Dinas Dikpora NTB, H. Aidy Furqan.

“Pembukaan Popda NTB ini kita lakukan dengan pemukulan gendang beleq sebanyak 17 kali,”ucap Andy Hadianto saat membuka acara. Pembukaan Popda dimulai pukul 08.30 Wita hingga 10.30 Wita. Pembukaan acara diawali dengan memperkenalkan seluruh kontingen Popda dari 10 kabupaten/kota di NTB. Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto dalam sambutannya, menjelaskan, Popda NTB merupakan pekan olahraga yang digelar setiap empat tahun oleh Dinas Dikpora NTB. Event ini, ujarnya, berpotensi melahirkan atlet-atlet terbaik NTB dan mampu

berprestasi di kancah nasional hingga internasional.

Untuk itu, lewat Popda, Andy mengajak semua atlet untuk bertanding dengan penuh semangat , karena para

atlet yang juara di Popda NTB akan diambil untuk mewakili NTB di ajang Pekan Olahraga Antarwilayah (Popwil) akhir tahun 2016.

Selain itu dia menekankan

(Suara NTB/fan)

PEMBUKAAN POPDA - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto bersama Kepala Biro Administrasi Kesra Setda NTB, H. Suhaimi dan perwakilan Dinas Dikpora NTB, H. Aidy Furqan memukul gendang beleq sebagai tanda pembukaan Popda NTB 2016 di halaman Kantor Dinas Dikpora NTB, Senin (23/5).

kepada perangkat pertandingan wasit/juri agar tetap objektif dalam melaksanakan tugas, sehingga event itu dapat melahirkan atlet-atlet unggulan dan penuh mimpi menjadi juara.

Diakuinya, ada banyak atlet terbaik NTB yang lahir dari hasil Popda dan mampu menjadi atlet berprestasi. Dicontohkannya atlet atletik dari Kabupaten Bima Adrian peraih medali perak di SEA Games 2015 adalah atlet yang lahir dari hasil Popda NTB. Selain itu, atlet silat Milasari dan Mariati yang merupakan peraih medali emas PON 2012 dan merupakan juara dunia.

Sementara itu Ketua Panitia, H. Hamzan Wadi melaporkan Popda NTB diikuti 189 atlet dan mempertandingkan tujuh cabor. Sayangnya jumlah peserta itu minim dari jumlah yang diprediksi sejak awal. Minimnya dukungan anggaran dari kabupaten/kota menjadi alasan daerah mengirim atlet.

“Popda NTB sebenarnya

melibatkan 850 atlet, namun ada beberapa daerah yang minim mengirim atlet, di antaranya Dompu, KLU, Kota Bima dan Kabupaten Bima,” ucapnya. (fan/*)

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Tim Korem dan Pelti NTB berpose bersama dengan Kapolda NTB, Umar Septono usai penyerahan hadiah di Lapangan Tenis Polda NTB, Minggu (22/5) malam.

SUARA NTB

Selasa, 24 Mei 2016

Mutasi Guru dan Kepsek Jenjang SLTA

Ada Pemda Abaikan Larangan Mendagri Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/ kota supaya tidak melakukan mutasi guru, kepala sekolah (kepsek) maupun tenaga kependidikan pada sekolah jenjang SLTA dan pendidikan khusus.

Namun, realitas yang terjadi di lapangan, ada beberapa kabupaten/kota yang mengabaikan larangan tersebut.

“Memang ada surat Mendagri itu. Supaya pemda tidak melakukan mutasi. Tetapi realitanya dilakukan juga (mutasi guru dan kepala sekolah),” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/5) siang kemarin.

Menurutnya, Pemprov NTB

telah melakukan inventarisasi mengenai personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D). data sampai 31 Maret 2016, jumlah personil jenjang pendidikan SLTA yang akan diserahkan ke provinsi sebanyak 7.068 orang, terdiri dari tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.

Sementara, untuk jenjang pendidikan khusus, jumlah personel sebanyak 210 orang.

Semuanya personel yang ditarik ke provinsi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara untuk tenaga honorer tidak akan ditarik.

“Meskipun ada mutasi guru dan kepala sekolah tapi kita tetap berpedoman pada angka yang pertama kali kita terima dari kabupaten/kota.

Nanti tanggal 2 Juni itu kita undang kabupaten/kota. Nan-

ti pengalihan personelnya secara teknis dihandle oleh BKD,” imbuhnya.

Dirjaharta menambahkan, pihaknya akan melihat data yang sudah diterima dari kabupaten/kota, terkait dengan personel ini. Berapa jumlah guru atau kepala sekolah tingkat SMA sederajat yang dimutasi ke jenjang SMP sederajat atau sebaliknya. Hal itulah yang nantinya akan diverifikasi.

Dikatakan, meskipun ada kepala sekolah atau guru SMA sederajat yang dimutasi, namun tidak terllau banyak.

“Makanya itu nanti kita verifikasi. Supaya tidak menganggu pengalihan itu. Bukan saja provinsi yang berharap tak ada mutasi, pusat juga sudah mengeluarkan surat edaran. Mungkin karena

ketakutannya guru itu, takut dipindah ke provinsi karena besok bisa dimutasi sampai kabupaten/kota,” tandasnya.

Mantan Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam Setda NTB ini menambahkan, proses penyerahan P3D sektor pendidikan jenjang SLTA dan pendidikan khusus, pertambangan, kehutanan, perikanan dan kelautan paling lambat dilakukan kabupaten/kota pada 2 Oktober mendatang.

Inventarisasi mengenai P3D itu telah dilakukan provinsi dan kabupaten/kota. Tinggal dilakukan verifikasi yang rencananya akan dilaksanakan pada 2 Juni mendatang. Penarikan kewenangan ini merupakan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. (nas)

Halaman 12

PKL Samping Imigrasi Dipindahkan ke Lahan Pameran MTQ Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB setuju para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang berada di samping kantor Imigrasi Mataram untuk dipindahkan sementara ke areal lahan pameran Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Namun, setelah ajang MTQ nasional itu selesai, Pemkot Mataram harus siap memindahkan 50 PKL ke lokasi yang lain.

Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM usai menggelar rapat dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB bersama SKPD terkait lainnya di Mataram, Senin (23/ 5) siang kemarin. Pertimbangan Pemprov yang mengizinkan para PKL tersebut untuk menempati lapak sementara yang akan disediakan di areal lokasi pameran

MTQ itu, karena mereka merupakan masyarakat sekitar kantor imigrasi.

“Yang punya pelanggan setiap hari di situ. Untuk memindahkannya ke tempat yang jauh, ini sulit juga, kemudian mereka melakukan penolakan. Oleh karena itu, kita memberikan ruang sementara untuk itu dimanfaatkan sebagian kecil lahan, sekitar lokasi pameran MTQ,” kata Yusron.

Dalam areal lokasi pameran MTQ itu, kata Yusron, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB telah melakukan desain. Dimana, pada areal seluas 1 hektar lebih itu, telah disetting lokasi untuk food court atau lapak-lapak yang dikhususkan untuk menjual makanan. “Inilah yang akan diisi oleh PKL yang jumlahnya 50 lapak nanti,” katanya.

Saat ini, lokasi yang akan menjadi areal pameran MTQ tersebut sedang dilakukan perataan tanah.

Jika perataan sudah tuntas maka Pemkot Mataram dapat melakukan penataan. Namun, kata Yusron, Pemkot Mataram harus bersedia memindahkan PKL tersebut setelah pelaksanaan MTQ selesai. Hasil komunikasi yang dilakukan, katanya, Pemkot Mataram bersedia untuk memindahkan para PKL tersebut setelah MTQ tersebut selesai.

“Tinggal mulai diperhitunghkan kapan mulai MTQ, sehingga kapan mulai bekerja. Penataannya dilakukan oleh Pemkot. Tapi lokasinya jangan di sebelah Kantor DPRD, itu ndak bisa,” pungkasnya. (nas)

Kondisi Udara Lampaui Ambang Batas Hidrokarbon Mataram (Suara NTB) Kondisi udara di beberapa ruas jalan di Kota Mataram melampaui ambang batas hidrokarbon, diantaranya di Jalan Udayana dan Jalan Selaparang. Meskipun kualitas di udara Kota Mataram termasuk 10 besar terbaik, namun menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh kecenderungannya mengalami penurunan. “Dari sisi Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) 10 besar tapi

kecenderungannya turun,” ungkapnya, Senin (23/5).

Parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara tersebut karena beberapa ruas jalan tersebut hidrokarbonnya di atas ambang batas atau melampaui baku mutu.

Baku mutu hidrokarobon adalah 136 ppm. Di Jalan Udayana pada jam-jam tertentu, hidrokarbonnya bisa mencapai 137 ppm, sedangkan di Jalan Selaparang mencapai 142 ppm.

“Karena di Jalan Selaparang itu kan kawasan bisnis,” ujarnya.

Dalam rangka mengatasi persoalan ini, Saleh mengatakan perlu kerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram untuk uji emisi kendaraan, khususnya kendaraan yang usianya tergolong tua. “Domainnya Dinas Perhubungan.

Kita sudah koordinasi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil EKUP tersebut memang kualitas

udara di Kota Mataram masih bagus, namun menurutnya yang perlu dicermati adalah beberapa parameter, salah satunya tingkat kandungan hidrokarbon. Dalam waktu dekat, akan kembali dilakukan EKUP untuk mengamati kondisi terkini kualitas udara di Kota Mataram. Penilaian kualitas udara ini akan menggunakan sampel di beberapa

titik mewakili kawasan perkantoran dan bisnis.

“Kualitas udara kita sudah bagus. Lihat saja secara alamiah kalau masih ada lumut dan benalu berarti masih bagus,” jelasnya. Untuk melihat kandungan timbal dalam udara, Saleh mengatakan bisa dilihat dari banyaknya pohon yang bisa mati. Pohon asam salah satunya sangat bagus untuk meny-

erap timbal yang dibawa asap kendaraan.

Meskipun masuk 10 besar kualitas udara terbaik, Saleh mengatakan perlu dilakukan antisipasi, mengingat pesatnya perkembangan Kota Mataram belakangan ini. Kendaraan yang melintas di Kota Mataram tidak hanya dari warga Kota Mataram, tapi juga warga luar kota. (ynt)

HILANG HILANG SIM C DAN STNK R2 HONDA NOPOL DR3791CI NOKA/NOSIN:M H 1 J F H 1 1 1 E K086417:JFH1E1086251 AN. I WAYAN USIANADANA HILANG DI JLN. LANGKO MATARAM

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717 ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 24 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 24 Mei 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Menyaring Investor Abal-abal Penertiban Harus Merata WAKIL Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana memberi sinyalemen bakal segera melakukan penertiban bangunan-bangunan yang melanggar aturan. Sinyalemen ini tergambar dari hasil rapat koordinasi penertiban bangunan yang dipimpinnya di kantor Walikota Mataram. Sinyalemen ini sejalan dengan janji orang nomor dua di Kota Mataram ini untuk melakukan penertiban bangunan yang melanggar aturan tanpa pandang bulu.

Data dari Dinas Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan) menginventarisir jumlah bangunan yang melanggar aturan sedikitnya 118 bangunan yang tersebar di enam kecamatan yang ada di Kota Mataram. Namun demikian, 118 bangunan yang diindikasikan melanggar tata ruang ini adalah bangunan-bangunan komersil yang mencaplok lahan parkir sebagai perluasan tempat usaha mereka.

Padahal mungkin jumlahnya lebih dari data yang telah dikantongi Dinas Takowasbang. Dengan hanya melakukan pendataan terhadap tempat usaha yang memanfaatkan lahan parkir, artinya pelanggaran bangunan secara permanen seperti yang terjadi di banyak tempat di Kota Mataram, tidak akan terjamah oleh pemerintah. Ini justru akan memantik kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Sehingga wajar kalau beberapa waktu lalu, ada penilaian miring dari kalangan Dewan terhadap eksekutif. Selain dinilai masih tebang pilih dalam melakukan, Pemkot Mataram juga dituding hanya berani kepada PKL (pedagang kreatif lapangan) saja. Sementara bangunan-bangunan milik pengusaha yang juga melanggar terkesan ada pembiaran.

Untuk menjaga martabat pemerintah, mestinya penertiban harus menyasar semua bangunan yang melanggar tanpa membeda-bedakan PKL dan pengusaha besar. Kita berharap, setelah penertiban tempat usaha yang memanfaatkan lahan parkir, Pemkot Mataram juga bakal menertibkan bangunan-bangunan yang melanggar dan tidak sesuai dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Karena tidak sedikit bangunan-bangunan di Mataram yang melanggar IMB. Bahkan ironisnya ada pula yang belum mengantongi IMB tetapi sudah berani melakukan pembangunan. Tidak hanya itu, yang juga menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram ke depan adalah penertiban bangunan yang melanggar sempadan sungai. Pemkot Mataram diharapkan berpikir lebih luas terkait rencana penertiban bangunan.

Karena sebenarnya, yang disebut pelanggaran bukan saja pedagang yang memanfaatkan lahan parkir sebagai perluasan tempat usahanya, tetapi juga bangunan yang dibangun di sempadan sungai berikut bangunan yang dibangun tanpa mengantongi izin sah dari Pemkot Mataram. Hal-hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius Pemkot Mataram, sehingga RTRW Kota Mataram tidak semakin kacau balau.

Apa yang menjadi konsen Pemkot Mataram sekarang yakni menertibkan tempat usaha yang memanfaatkan lahan parkir juga cukup penting. Karena akibat pemanfaatan ruang publik sebagai perluasan tempat usaha, kerap menimbulkan kemacetan. Karena, masyarakat yang hendak berbelanja terpaksa memarkir kendaraannya di bahu jalan. Untuk penertiban, harus ada sinergitas antar semua pihak. Baik Dinas Takowasbang, Dishubkominfo maupun Satpol PP Kota Mataram. Dengan kesungguhan Pemkot Mataram dalam melakukan penertiban, dibarengi dengan pengawasan ketat ke depannya, diyakini dapat menekan pelanggaran tata ruang di Mataram. (*)

AGI pemerintah daerah mendengar investor ingin berinvestasi modal di daerah akan sangat membahagiakan hati. Investor dianggap pahlawan ekonomi, yang mengantarkan daerah keluar dari jebakan kemiskinan, keterbelakangan dan bahkan “keputusasaan”. Betapa investor mendapat tempat istemewa di hati pemerintah.

Berbagai janji terlontar untuk membangun daerah oleh investor.

Nilai investasi tidak tanggung-tanggung, bahkan dijanjikan sampai senilai puluhan triliun rupiah. Pemerintah tersenyum sumringah mendengar berita bahagia ini. Rasanya, tidak perlu pusing-pusing lagi membangun ekonomi daerah lewat sentuhan APBD, biarkan investor yang bekerja. Bila selama ini pertumbuhan ekonomi ditopang faktor konsumsi, government spending, export neto, singkirkan saja faktor itu, saat ini cukup andalkan investasi.

Mempercepat Proses Izin Mengingat pentingnya investasi, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi untuk mempercepat proses perizinan investasi. Ini bagus, sekaligus berbahaya. Kenapa bagus, investor merasa nyaman dan mendapat kepastian dengan kinerja cepat aparat memperpendek birokrasi perijinan investasi. Itupun bila investor benar-benar serius, bukan abal-abal. Kenapa berbahaya, ketika semangat mempercepat investasi justru mengurangi proses penilaian terhadap investasi. Akhirnya investasi abal-abal lolos dari radar pantauan pemerintah, karena kurang teliti menyaring investor. Menurut OJK terdeteksi sekitar 600 perusahaan yang diindikasi bermain dalam investasi bodong alias abal-abal. Sungguh mengerikan.

Bila kita mau hidup sederhana dan sedikit bersabar, sebenarnya kita bisa membangun rantai in-

Oleh:

Dr. M. Firmansyah (Tim Penasehat Investasi Provinsi NTB)

vestasi sendiri. Kita berproduksi sendiri, bukankah kita punya pasar sendiri. Bukankah supply creates it’s own demand kata J.B Say. Tapi sekali lagi syaratnya kita butuh sabar menikmati produk sendiri apa adanya. Tidak butuh McD, tak butuh Pizza Hut atau KFC, yang ada cukup ayam taliwan, plecing kangkung dan makanan khas lainnya. Sayangnya konsumsi kita telah jauh dari kebutuhan, jauh dari falsafah awal dalam berkonsumsi yaitu menghilangkan lapar dan dahaga. Konsumsi saat ini, lebih karena dorongan gengsi dan gaya hidup.

Investasi-pun demikian. Kita seakan-akan terbelenggu oleh keinginan membangun banyak infrastruktur ekonomi di daerah. Kita berharap investor membangun pabrik sehingga tercipta lapangan kerja, bangun hotel, bangun jembatan, bangun pusat bisnis dan seterusnya. Seakanakan investasi segala-galanya, seakan tanpa investasi kita mati.

Akhirnya orang asing menguasai ekonomi daerah, menyedot uang masyarakat untuk di bawah keluar.

Sekali lagi bila yang kita bicarakan ini adalah investasi serius, bukan abal-abal. Kita lupa, bahwa sesungguhnya kita juga bisa berkiprah untuk membangun entitas bisnis sendiri untuk pasar sendiri.

Investasi Abal-abal Saat ini ada banyak investasi abal-abal berkeliaran. Tujuan biasanya dalam rangka memperoleh MoU dari pemerintah daerah. Setelah MoU ditanda tangani selanjutnya investor menghilang. Buat apa selembar kertas MoU? Konon katanya dijadikan jaminan untuk meminjam uang di bank. Terkadang ribuan hektar tanah disediakan pemerintah untuk investasi terlantar dan tidak jelas mau diolah seperti apa.

Menurut saya kisah-kisah pilu

investasi abal-abal cukup sampai disini kisahnya. Pemerintah daerah, khususnya Kabupaten dan Kota harus punya penilai investasi yang handal. Sehingga, investor macam ini cukup sampai pada tim penilai tidak perlu menganggu kerja bupati atau walikota.

Jangankah investasi abal-abal, investasi sungguhan-pun pemerintah harus tetap waspada. Pemerintah perlu selektif dan mempertimbangkan matang-matang menggandeng sektor bisnis (privat). Pemerintah harus punya nilai tawar yang kuat di mata pengusaha, tidak gampang terombang ambing oleh triktrik politik bisnis “pengusaha”. Kasus-kasus seperti di PT.DMB atau ITDC menjadi pembelajaran berharga untuk pemerintah mawas diri terhadap perilaku pencari rente ekonomi ini.

Proses Seleksi Ada beberapa jalan yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah dalam menyeleksi investasi. Pertama, track record pengusaha (investor), apakah punya catatan buruk atau bersih dari tindakan kriminal.

Track record dapat ditelusuri di kedutaan besar bila investor itu berasal dari luar negeri. Kedua, apakah perusahaanya tercatat secara legal dan memang ada (bukan fiktif), Ketiga, perlu ditelusuri track record keuangan perusahaan tersebut, apakah selama ini sehat atau malah bermasalah secara finansial.

Bila perusahaan itu go publik dapat diamati harga saham-nya di bursa effek. Keempat, bila serius berinvest di daerah minta 30-50 persen nilai investasinya untuk disimpan di Bank daerah sebelum dilakukan pembanguan dan bisnis berjalan.

Keenam, apakah investor mau bermitra dengan masyarakat lokal dan punya niat untuk membangun daerah, konsep mitra itu seperti apa.

Dan tentu masih banyak cara lain untuk melakukan seleksi investor sehingga terbebas dari investasi abal-abal.

Tidak ada yang menafikan pentingnya investasi, namun bukan berarti atas nama investasi sehingga membiarkan berbagai investasi yang “berbahaya” secara ekonomi daerah masuk, termasuk investasi abal-abal. Investasi pada prinsipnya membangun ekonomi daerah dengan meningkatkan kapasitas bisnis lokal, bila belum apa-apa sudah menyingkirkan peran ekonomi lokal, lalu pembangunan macam apa yang mau dilakukan.(*)

Diselundupkan melalui LIA, 7 kg ganja dari Aceh diamankan Narkoba mengancam generasi muda NTB

*** Bima bebas rawan pangan

Semoga tidak hanya di atas kertas

***

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 14. Kabupaten Sumbawa, menerima Penghargaan Upaya Khusus Swasembada Pangan 2015, dari Kementerian Pertanian (Mentan) RI 15. Kabupaten Sumbawa, mendapat Jaminan Kesehatan Nasional Award 2015, Kategori Partisipasi Pemerintah Daerah 2015 dari BPJS Kesehatan B. Pengadaan Barang dan Jasa Capaian kinerja IKK fokus ini adalah Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Januari tahun 2011 yang dilembagakan dalam ULP (Unit Layanan Pengadaan) Barang Jasa yang merupakan unit ad hock melekat pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Perkembangan selanjutnya sejak tahun 2014, ULP distrukturisasi pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

C. Daya Saing Daerah IKK fokus ini adalah terkait realisasi investasi. Pemerintah daerah telah menempuh upaya penyebaran informasi potensi unggulan melalui kegiatan promosi investasi yang telah diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) serta melalui media-media cetak.

Jumlah perusahaan yang bergerak di Penanaman Modal Asing (PMA) yakni dari 7 perusahaan yang berinvestasi pada tahun 2011 dengan nilai investasi US†. 14.600.442, meningkat menjadi 9 perusahaan pada tahun 2015 dengan nilai investasi sebesar Pemerintah Kabupaten Sumbawa US†. 25.441.131 atau tumbuh sebesar 74,25%. Sementara untuk investor dibidang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terjadi peningkatan sebesar 41,28% dengan nilai investasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.057.364.489.258,-, dari jumlah investasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 748.685.331.456,-.

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah A. Manajemen Aset SKPD Dalam hal keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD, seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki inventarisasi barang atau asset SKPD yang merupakan daftar barang atau Aset SKPD. B. Penggunaan Asset SKPD Rasio jumlah asset yang tidak digunakan SKPD terhadapi total asset yang dikuasai SKPD relative kecil. Jika terdapat yang tidak digunakan asset tersebut berada pada kondisi rusak berat.

2. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat A. Bentuk-bentuk Fasilitas/Prasarana Partisipasi Masyarakat Jumlah fasilitas/prasarana informasi meliputi : Papan pengumuman, Pos Pengaduan, Leaflet, Mobil keliling, Pengumuman di mass media, pengumuman di mass media melalui Publikasi di Media Cetak, Website : Sumbawakab.go.id.

Rata-rata di setiap SKPD paling sedikit memiliki 3 (tiga) bentuk fasilitas/prasarana informasi yaitu papan pengumuman, pos pengaduan dan pengumuman di mass media (website).

B. Responsivitas Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk melihat responsibilitas atas pelayanan publik yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, secara reguler dilakukan survey kepuasan masyarakat pada unit-unit pelayanan publik Kabupaten Sumbawa.

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 4.1.1.Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan, dengan realisasi pelaksanaannya, sebagai berikut : a) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, berupa Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) komoditas aneka kacang dan umbi seluas 2.000 Hapada 160 lokasi dan 1 laporan pelaksanaan SL-PTT kacang dan umbi; b) Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, berupa pelaksanaan GP-PTT komoditas padi seluas 2.500 Hadan GP-PTT Komoditas Jagung seluas 1.500 Ha dan laporan pengelolaan serealia sebanyak 7 laporan; c) Kegiatan Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, berupa penyusunan dokumen perencanaan kegiatan anggaran tanaman pangan dan kegiatan administrasi 12 bulan, 3 buah laporan manajemen pelaksanaan kegiatan; 4.1.2. Bidang Kesehatan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak a) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada 25 Puskesmas; b) Perencanaan BOK, berupa menyusun 1 unit laporan perencanaan kegiatan BOK; c) Monitoring dan Evaluasi BOK, berupa 1 unit laporan Monev; d) Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan, berupa pembinaan serta penyusunan 1 unit laporan kegiatan.

2. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa,dengan kegiatan berupa Konstruksi Sarana Air Minum sebanyak 4 unit, terlaksananya fasilitasi penyusunan RKM, terbangunnya sarana dan prasarana, terlaksananya Sosialisasi dan Evaluasi, terlaksananya Survelians Kualitas Air Minum dan Pelaporan.

4.1.3. Bidang Sosial Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan a. Rumah warga KAT yang mendapat bantuan bahan bangunan melalui penyaluran sebanyak134 unit. b. Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup melalui penyaluran kepada 269 KK. c. Warga KAT yang mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikasi lahan melalui penyaluran kepada 134 KK. d. Laporan Keuangan kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT sebanyak 1 laporan.

4.1.4 Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi a) Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi berupa pengembangan luasan lahan usaha produktif di kawasan transmigrasi seluas 100Ha, layanan penerapan teknologi 1 unit, dan kelembagaan ekonomi di Kimtrans/KTM 1 lembaga; b) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen P2MKT: layanan perkantoran selama 12 bulan, Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran sebanyak 2 dokumen, laporan kegiatan dan pembinaan sebanyak 2 laporan dan pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 1 unit. c) Pengembangan Sosial Budaya, berupa layanan sosial budaya di satuan pemukiman 1 SP, dan terbentuknya lembaga layanan sosial budaya sebanyak 3 lembaga. d) Promosi dan Kemitraan 4.1.5 Bidang Kelautan dan Perikanan Realisasi program dan kegiatan 1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya a) Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan berupa terbangunnya Lab. Uji Kualitas Air 1 unit. b) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan berupa koordinasi Tim Pokja Minapolitan dan terlaksananya rapat Tim; c) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan berupa pengembangan Denfarm di 5 kelompok, terlaksananya sosialisasi pengembangan Denfarm, temu lapang Denfarm dan dilaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi. d) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya : direalisasikan untuk perencanaan dan penyusunan program, Monitoring kegiatan dan pengelolaan keuangan dan aset milik negara.

2. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan Pengembangan Usaha : direalisasikan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan dunia usaha bagi masyarakat selama 12 bulan. Kegiatannya berupa : Koorporatisasi petambak garam sarana dan prasarana melalui publikasi Pugar dan terbangunnya Unit Pengelola Garam, sosialisasi program di masyarakat, tersedianya tenaga pendamping dan terlaksananya lokakarya.

3. Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk kelautan Perikanan. a. Pengembangan produk dan usaha pengelolaan hasil kelautan dan perikanan melalui coldstrorage yang dibangun/dioperasikan disentra perikanan terpadu sebanyak 1 paket.

4.1.6 Bidang Pemberdayaan Masyarakat – Pemerintahan Desa Realisasi Program dan Kegiatan 1. Program Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa a) Fasilitasi Pemberdayaan adat dan Sosial Budaya masyarakat : Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui KAT, pelestarian adat dan budaya nusantara dengan pemberian stimulan kepada pemerhati adat dan budaya di 12 Kecamatan atau 80 desa; b) Cakupan penerapan PNPM Generasi:Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa /kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis di 12 Kecamatan atau 80 desa.

4.1.7 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Realisasi Program dan Kegiatan 1. Program Pemulihan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.

2. Peningkatan Produksi ternak, melalui pengembangan budidaya sapi potong, penyebaran pejantan sapi potong, penyebaran pejantan kerbau dan pengembangan budidaya kambing.

3. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, melalui pengembangan integrasi ternak tanaman pangan, penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas, pengembangan unit pengolah pakan ruminansia, pengembangan lumbung pakan ruminansia, penguatan pakan sapi potong penggemukan.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit, melalui penguatan pembibitan kerbau di kabupaten/kota terpilih, perangkat pengolah data dan komunikasi.

5. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdaya saing, melalui fasilitasi peralatan RTH ruminansia.

6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya 4.1.8 BidangKependudukan dan Pencatatan Sipil Realisasi Program dan Kegiatan 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu : direalisasikan untuk tertibnya database kependudukan berbasis NIK dan pelayanan dokumen kependudukan serta terwujudnya pemberian NIK kepada setiap penduduk serta tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan.

4.2. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam penerimaan bantuan/Dana Tugas Pembantuan yaitu : 1. Permasalahan : a) Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk kelautan Perikanan dengan realisasi anggaran sebesar 36,09%.

Penyebab rendahnya realisasi adalah karena Keterlambatan DIPA, dimana DIPA tersebut diterima oleh Satker pada akhir triwulan III tahun 2015. Keterlambatan tersebut berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan yang tersisa mulai dari tender sampai dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan. b) Revisi DIPA (Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) juga menjadi hambatan. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran pada Kementerian/Lembaga terkait. c) Belum optimalnya sistem pelaporan berbasis web (e-Monev) dari Kementerian PPN/Bappenas, karena sebagian program yang DIPAnya terbit di pertengahan tahun belum semuanya dapat ditampilkan pada aplikasi tersebut, seperti pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Dinas Kesehatan dan Program Penataan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Program Peningkatan daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan. d) Pemanfaatan mekanisme pengadaan barang melalui e-catalogue belum maksimal, karena belum semua barang yang dibutuhkan tercantum dalam liste-catalogue.

2. Solusi 1. Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga pemberi bantuan, agar DIPA dapat turun pada awal tahun, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Mengecek kesesuaian POK dengan DIPA dan peraturan perbendaharaan, sehingga revisi dapat segera terealisasi sesuai kebutuhan, dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berjenjang ke Provinsi dan ke Pusat mengenai program-program yang DIPAnya terbit di pertengahan tahun untuk dapat diakses secara online, sehingga realisasi anggaran dan realisasi kinerja dapat dimonitor melalui sistem e-Monev.

4.3. Tugas Pembantuan yang Diberikan Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan Kepada Desa Dalam pengelolahan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan penugasan pemerintah daerah kepada pemerintah desa adalah APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2015. Jumlah Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan dari dari Rp. 33.621.758.000,- pada tahun 2014 menjadi Rp. 84.406.070.360,50 pada tahun 2015 atau mengalami kenaikan sebesar 151,04%.

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 5.1. Kerjasama Antardaerah 5.1.1. Kebijakan dan Kegiatan Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 195, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

5.1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pada tahun 2014, kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah didasarkan atas : 1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman dan penyediaan rumah susun, rumah pegawai negeri sipil serta bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sumbawa Nomor : 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Februari 2014; 2. Perjanjian kerjasama Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Mataram tentang Pengembangan Teknologi Penggemukan Sapi Potong Tanggal 14 Mei 2014 Hasil yang dicapai dari kerjasama tersebut adalah : 1. Penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang peningkatan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman dan penyediaan rumah susun, rumah pegawai negeri sipil serta bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Sumbawa, sedangkan pelaksanaannya pada tahun 2015 dengan sasaran 830 unit rumah; 2. Kerjasama Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah dilaksanakan penanaman pohon lamtoro pada lahan seluas 51,5 Ha di 11 (sebelas) kecamatan.

5.1.3 Permasalahan dan Solusi Terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah, beberapa masalah yang mengemuka antara lain : 1. Dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masalah yang masih dihadapi adalah masih kurang komprehensif dan mutakhirnya database yang tersedia yang menjadi dasar penentuan calon penerima 2. Dalam kegiatan penanaman pohon lamtoro, peternak di Kabupaten Sumbawa sebagian besar belum terbiasa melakukan penanaman sumber pakan yang cukup untuk kebutuhan ternaknya.

Solusi sebagai upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh, diantaranya: 1. Diperlukan koordinasi dan integrasi yang lebih intensif semua pemangku kepentingan terkait dengan proses pengumpulan informasi dan pendataan agar diperoleh informasi yang valid dan mutakhir 2. Diperlukan penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan dalam penanaman legume pohon sebagai sumber pakan tinggi protein dan tahan tumbuh di tanah kering.

5.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjalin kerjasama dengan beberapa pihak sebagai berikut : 1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Universitas Hamzanwadi tentang Penyelenggaraan kursus Bahasa Inggris bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang tertuang pada Nomor: 893.3/358.a/BKPP/2014 tanggal 21 Maret 2014.

2. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Indonesia Marine and Climate Support (IMACS) Project - United States Agency for International Development (USAID) tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Kelautan dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Sumbawa yang tertuang pada Nomor: 523.3/2283/ 11/2012 dan Nomor : 06/MTR/IMACS/XI/2012 tanggal 1 November 2012.

3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan OXFAM GB SECURE PROJECT Nomor : 367/415/BAPPEDA/2013 dan Nomor: 005/OXEI-MoU/X/2013 tanggsal 20 Oktober 2013.

4. Perjanjian Kerjasama Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan Universitas Queensland Australia tentang pengembangan teknologi penggemukan sapi potong berbasis pakan legume pohon, yang tertuang pada tanggal 14 Mei 2014.

5. Perjanjian Kerjasama Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa dengan International Buffalo Federation (IBF) tentang pengembangan ternak kerbau Sumbawa yang tertuang pada Nomor : 1635/Disnakwan/2014 tanggal 29 September 2014.

6. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Iwan Susanto tentang sewa hatchery dan mess karyawan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Meno yang tertuang pada Nomor : 35 tahun 2014 tanggal 4 Agustus 2014.

7. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan UD Bintang Jaya tentang kerjasama pengembangan budidaya dan pemasaran rumput laut Grassilaria di Kabupaten Sumbawa yang tertuang pada Nomor : 16 tahun 2014 dan Nomor : 1/BJ-MoU/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014.

5.2.3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga khususnya : 1. Masih terbatasnya ruangan atau tempat yang representatif guna mendukung proses belajar mengajar 2. Pertemuan/sosialisasi dengan masyarakat tidak berjalan sesuai dengan rencana, dikarenakan masih belum sinkronnya rencana jadwal sosialisasi dengan jadwal aktiftas masyarakat Solusi sebagai upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh, diantaranya: 1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang proses belajar mengajar.

2. Penyesuaian jadwal sosialisasi dengan jadwal aktifitas masyarakat, misalnya diupayakan sosialisasi dilaksanakan sebelum musim penghujan datang, sehingga tidak mengganggu rutinitas masyarakat agar kegiatan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

5.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sebagai implementasi dari kerjasama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut.

1. Realisasi dari kerjasama dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah terbangun 2 unit gedung TK/SD di 2 (dua) kecamatan, terbangunnya 30.936 meter jalan lingkungan di 11 (sebelas) kecamatan, terbangunnya 1 buah jembatan, terbangunnya 8.180 meter jaringan drainase di 8 (delapan) kecamatan, terbangunnya 16 (enam belas) bangunan MCK di 3 (tiga) kecamatan, terbangunnya 6 (enam) gedung posyandu di 2 (dua) kecamatan, terbangunnya bronjong sepanjang 2.668 meter di 7 (tujuh) kecamatan, terbangunnya 5.525 meter saluran irigasi pada 2 (dua) kecamatan, terbangunnya 13.396 meter jaringan perpipaan di 4 (empat) kecamatan dan tersalurnya bantuan simpan pinjam ke 104 kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di 7 (tujuh) kecamatan.

2. Realisasi dari kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, telah terbangun 1 unit gedung belajar di Desa Merente Kecamatan Alas, terbangunnya 1.117 meter jalan beton di 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Sumbawa, terbangunnya 859 meter jalan sirtu di 3 (tiga) desa di Kecamatan Alas, terlaksananya pembuatan saluran pembuangan air limbah sepanjang 219 meter di 2 (dua) Desa di Kecamatan Alas dan di 2 (dua) Kelurahan di Kecamatan Sumbawa, terbangunnya 582 meter jaringan drainase di 4 (empat) desa di Kecamatan Alas, terbangunnya talud sepanjang 515 meter di 3 (tiga) desa di Kecamatan Alas dan 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Sumbawa, terbangunnya 3 (tiga) bangunan MCK di 2 (dua) desa di Kecamatan Alas, terbangunnya jamban di Desa Luar Kecamatan Alas, terlaksana pemasangan paving block sepanjang 2.806 meter di 7 (tujuh) desa di Kecamatan Alas dan 3 Kelurahan di Kecamatan Sumbawa dan tersalurnya bantuan simpan pinjam ke 308 orang di 6 (enam) desa di kecamatan Alas (tujuh) dan 7 (tujuh) kelurahan di kecamatan Sumbawa.

3. Realisasi dari kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah terlaksana kegiatan di bidang Kesehatan diantaranya kegiatan penyuluhan bayi dan balita pada 12 (dua belas), penyuluhan terhadap ibu hamil di 12 (dua belas) kecamatan, pelatihan kader-kader posyandu di 12 (dua belas) kecamatan dan di bidang pendidikan diantanya Pakaian seragam anak usia SD putus Sekolah dan pakaian seragam anak usia SMP putus sekolah di 12 (dua belas) kecamatan.

5.4. Pembinaan Batas Wilayah Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus dilakukan, sampai dengan saat ini sudah dalam tahap mediasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan penyelesaian oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Menyangkut batas desa pada tahun 2014 telah dilakukan koordinasi penetapan wilayah perbatasan dan telah dihasilkan dokumen peta desa.

Permasalahan dan Solusi Batas wilayah desa dan kecamatan di Kabupaten Sumbawa masih belum terselesaikan secara keseluruhan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah-langkah antara lain penegasan batas teknis dengan instrument yang dapat dipertanggungjawabkan misalnya dengan patok pilar/pal (tidak lagi menggunakan batasbatas alam), pemetaan wilayah desa dan kecamatan secara sistematis dengan bersandar pada peta dasar Bakosurtanal, serta mengakumulasi data dan informasi kewilayahan yang berbasis Geografis Information System (GIS) melalui Pusat Informasi Spasial Kabupaten (PISK) dan peningkatan kualitas SDM bidang GIS-Remote Sensing.

5.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 5.5.1. Bencana yang Terjadi dan Penggulangannya Bencana yang terjadi pada tahun 2014, diantaranya kebakaran sebanyak 13 kasus, banjir sebanyak 13 kasus, puting beliung sebanyak 11 kasus. Bencana kebakaran yang melanda beberapa kecamatan di antaranya Kecamatan Sumbawa mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kehilangan harta benda.

Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara langsung oleh perbuatan manusia. Penanganan dan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa adalah dengan pemetaan kawasan rawan bencana, pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara, rekonstruksi dan rehabilitasi korban bencana.

5.5.3. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana Kabupaten Sumbawa tahun 2014 adalah APBD Kabupaten Sumbawa. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan ini dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 2014 sebesar Rp. 5.154.901.275,- (lima millyar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah).

5.5.4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Langkah-langkah antisipasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara lain sebagai berikut: a. Memaksimalkan koordinasi antar anggota Satlak BPBD Kabupaten Sumbawa. b. Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana. c. Meningkatkan intensitas pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. d. Melakukan kegitan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan guna meminimalisir terjadinya banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan. e. Pembuatan peta kawasan rawan bencana dan peta rencana evakuasi. f. Pembuatan Regu Tanggap Darurat, maupun pelatihan penanggulangan bencana/ Gladi Posko / Lapang Bencana. g. Mengoptimalkan potensi masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. h. Memantau dan mengantisipasi seluruh kejadian bencana di Kabupaten Sumbawa. i. Realiasi kerjasama dengan OXFAM khusus butir-butir tentang pengurangan resiko bencana adalah pemasangan sistem peringatan dini di wilayah kerjasama.

5.6. Pengelolaan Kawasan Khusus Yang dimaksud dengan kawasan khusus meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumberdaya buatan, kawasan pariwisata, perdagangan dan otoritas, kawasan kelautan dan kedirgantaraan dan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada dasarnya di dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan tentang kawasan khusus, melainkan kawasan strategis.

5.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.7.1. Gangguan yang Terjadi Pada tahun 2014, gangguan yang disebabkan oleh konflik berbasis SARA, anarkisme bahkan separatis tidak terjadi di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Beberapa gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum antara lain terjadi dalam kasus-kasus pembebasan tanah warga/pembongkaran pagar/bangunan yang terkena proyek jalan, jembatan dan lain-lain, serta kasus pencurian ternak, miras dan kasus-kasus amoral yang meskipun frekwensinya tidak terlalu menonjol.

5.7.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani SKPD yang menangani Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan, dan Kecamatan. Selain itu, terdapat instansi lain yang tidak termasuk dalam kelompok SKPD yaitu instansi vertikal di daerah sebagai pilar kekuatan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu TNI dan Polri.

5.7.5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan Dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum selalu berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan jajaran terkait termasuk aparat keamanan di antaranya Kepolisian Resort Sumbawa dan Komando Distrik Militer (KODIM) Kabupaten Sumbawa. Dengan terjalinnya komunikasi dan kerjasama tersebut dapat diciptakan situasi aman dan tertib di Kabupaten Sumbawa, hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif dari aparat keamanan selaku mitra Pemerintah Daerah dalam menciptakan Kabupaten Sumbawa yang kondusif.

BAB VI PENUTUP Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut : 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 69 ayat (1) yang merupakan salah satu tugas konstitusional Kepala Daerah.

2. Berdasarkan substansi dan muatan materinya, LPPD Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016 yang dilaporkan oleh Bupati Sumbawa telah memuat : a. penyelenggaraan urusan desentralisasi; b. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan c. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

3. Capaian kinerja tampak pada hasil pengukuran dan penilaian serta analisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan pemaparan analisis kinerja dan keuangan, maka dapat digambarkan postur kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2015 sebagai berikut : a. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. Secara simultan, capaian kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis berada pada angka rata-rata 96,87 persen (Kategori Baik Sekali).

2. Secara parsial, capaian kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis adalah: Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 341 indikator yang diukur, bahwa 75 persen indikator sasaran strategis tercapai dengan kategori Cukup Baik sampai Baik Sekali (257 indikator) dan 25 persen pada kategori Kurang (84 indikator).

Terdapat beberapa capaian indikator kinerja berada di atas 100 atau melebihi target yang direncanakan dan terdapat pula yang tingkat capaiananya di bawah 50 persen dari target yang ditetapkan atau tidak mencapai target secara baik bahkan kurang baik. b. Capaian Kinerja Keuangan 1. Secara simultan, rata-rata realisasi anggaran pada pos belanja tahun 2015 adalah sebesar 99,21 persen dan pada pos pendapatan sebesar 91,53 persen.

2. Secara parsial, bahwa tingkat realisasi anggaran belanja menurut entitas perangkat daerah (SKPD) berada pada rentang 77,18 sampai 99,21 persen. c. Kinerja lainnya 1. Hasil evaluasi LPPD Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa berada pada tren meningkat yaitu peringkat I di Provinsi NTB dan peringkat 16 secara nasional.

2. Kabupaten Sumbawa memperoleh apresiasi dari Pemerintah berupa Penghargaan-penghargaan regional maupun nasional.

Rekomendasi 1. Bagi Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB, LPPD Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016 dapat dijadikan landasan dalam melakukan koordinasi, singkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyenyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, LPPD menjadi instrumen melakukan evaluasi, apresiasi, koreksi guna peningkatan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan Daerah.

3. Bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa, LPPD ini akan menjadi bahan penyusunan LPPD sebagai instrumen pertanggungjawaban publik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data dan informasi memegang peranan yang sangat strategis dalam penguatan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016, yang memuat gambaran wilayah Kabupaten Sumbawa, baik kondisi fisik, sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial budaya, ekonomi, pemerintahan, dan infrastruktur yang dapat menjadi acuan dasar perencanaan pembangunan daerah, sekaligus sebagai sarana publikasi hasil-hasil penyelenggaraan pembangunan dan potensi yang masih dapat dikembangkan di Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 Tahun Anggaran 2016 ini dapat bermanfaat.

Sumbawa Besar, 28 Maret 2016 BUPATI SUMBAWA, H. M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 24 Mei 2016

Halaman 15

Dewan Kritisi Investasi Sektor PMDN Gagal Capai Target Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menilai kinerja BPMP2T melempem, lantaran progres pencapaian investasi dari PMDN belum mencapai target RPJMD. Tahun 2015 tercatat investasi PMDN yang dicapai baru 20 persen dengan total investasi Rp 428 miliar lebih, seharusnya yang dicapai 25 persen dengan total investasi Rp 535 miliar lebih. ‘’Gagalnya sektor PMDN mencapai target investasi diduga ditengarai banyak faktor. Paling dominnan diduga disebabkan perizinan di Lobar yang berbelit-belit. Investasi dari PMDN tidak capai target,

itu harus jadi perhatian Pemda ke depan,” kritik Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis kepada wartawan, Senin (23/5).

Diakuinya, banyak investor mengeluhkan, terlalu lama

proses perizinan disebabkan rekomendasi diminta ke semua dinas, BKPRD dan desa hingga kecamatan. ‘’Tidak ada SOP dalam penerbitan izin.

Misalnya berapa lama proses pengurusan izin di BPMP2T,

berapa lama rekomendasi dari desa dan kecamatan,’’ ungkapnya.

Untuk itu, sarannya, di masa mendatang pemda harus mengatur hal ini, khususnya dalam Perbup Perizinan yang tengah dibuat. Hal ini, jelasnya, untuk memberikan kepastian kepada pemohon izin. Tidak saja Perbup ini dibuat, akan tetapi perlu sosialisasi kencang supaya jangan sampai hanya tataran atas saja yang tahu, namun

harus menyentuh kalangan pemohon izin.

Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengakui, proses perizinan agak lama dan berbelitbelit, sehingga meminta agar rancangan perbup baru diubah. “Perbup sebelumnya sudah ada, tapi prosesnya 12 hari, itu lama sekali. Makanya itu diubah di rancangan perbup baru menjadi 6 hari supaya lebih mudah, cepat dan murah,” katanya.

Pergi Wudhu, Ditemukan Tewas di Dasar Sumur Praya (Suara NTB) Seorang pria paruh baya, Suparman (50) warga Desa Batunyala Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Minggu (22/5) sore ditemukan tewas di dalam sumur dekat rumahnya. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Namun dugaan awal, korban tewas lantaran terjatuh ke dalam sumur.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Senin (23/5), menyebutkan, sebelum kejadian sekitar pukul 13.00 Wita, korban masih terlihat di rumahnya. Saat itu, korban memberitahukan kepada istrinya kalau mau pergi ambil air wudhu di sumur yang berjarak sekitar 30 meter dari rumahnya.

Selepas itu, istri korban langsung pergi ke rumah kakaknya di dusun sebelah. Sekitar pukul 15.00 Wita, istri korban kembali pulang. Sesampainya di rumah, korban ternyata tidak ada, sehingga istri korban pun berusaha mencari.

Saat itulah, istri korban mendengar teriakan Inaq Senap, jika korban ada di dalam sumur tempatnya mengambil air wudhu. Tanpa pikir panjang, istri korban langsung mengecek.

Benar saja, istri korban melihat tubuh suaminya dalam posisi

duduk di dasar sumur.

Warga sekitar pun berdatangan, begitu mendengar kabar tersebut. Dan, seketika itu juga tubuh korban langsung dievakuasi. “Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban,” aku Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, membenarkan kejadian tersebut.

Akibatnya, pihak kepolisian agak kesulitan mengungkap penyebab kematian korban.

Namun dari keterangan pihak keluarga korban, diduga korban terjatuh lantaran penyakit yang dideritanya kambuh. “Pihak keluarga korban mengaku kalau korban sejak tujuh bulan yang lalu mengalami sakit saraf dan sempat mengalami strok ringan,” terangnya.

Selain itu, korban juga sering mengalami halusinasi. Seolaholah sedang berbicara dengn makhluk halus, sehingga pihak keluarga korban menduga kuat kalau korban meninggalkan, karena penyakit yang dialaminya dan bukan karena kekerasan atau tindakan kriminal lainnya.

Atas dasar itulah, pihak keluarga korban memutuskan untuk langsung memakamkan korban. Dan, menolak dilakukan visum terhadap tubuh korban. (kir)

Jangan Salah Sasaran Dari Hal. 1 Penegasan itu disampaikan, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Prijono , menyusul adanya informasi perumahan subsidi yang direalisasikan kepada debitur di luar golongan MBR. ‘’Jika memang ada indikasi seperti itu, penyalurannya harus sesuai SOP. Bahwa ketentuannya, rumah subsidi diberikan kepada masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta/ bulan, belum pernah mendapatkan kredit perbankan dan merupakan rumah pertama,’’ tegasnya, Senin (23/5).

Menurut Prijono, jangan sampai kemudian rumah subsidi dijadikan sarana untuk berinvestasi, ataupun memperkaya diri oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya menerima fasilitas bantuan dari pemerintah ini. Pemerintah katanya, menyiapkan MBR bagi

masyarakat yang memerlukan tempat tinggal. ‘’Yang sesuai ketentuanlah yang berhak menerima MBR dan diprioritaskan mendapat fasilitas ini, sesuai SOP-lah,’’ katanya.

Jika implementasinya di lapangan salah sasaran, artinya ada yang keliru. Padahal, aturan mainnya dinilai sudah cukup bagus. Bank Indonesia akan melakukan komunikasi dengan REI. ‘’Tapi kasi saya datanya dulu untuk memastikannya kalau ada indikasi penyimpangan rumah subsidi yang salah sasaran. Kalau ada yang begitu, soal efektif atau tidak efektifnya untuk program KPR subsidi untuk mendukung penurunan angka kemiskinan, harus dilihat dulu. Tapi pada intinya, para eksekutor harus lebih selektif lah,’’ demikian Prijono. (bul)

Audit Khusus Dana Bapperda Dari Hal. 1 Inspektorat NTB mengaku belum mendapatkan laporan dari anggota DPRD NTB maupun fraksi, terkait dengan desakan audit khusus di Bapperda DPRD NTB. ‘’Prinsipnya, kita Inspektorat itu, kita akan tindaklanjuti kalau mereka melapor ke Inspektorat baik melalui perseorangan maupun fraksi mereka disertai data-data. Kita akan tindaklanjuti terkait dengan data-data yang disampaikan mereka, maka kita akan turun (lakukan audit),’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/5) siang kemarin.

Agus mengatakan, sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah daerah, Inspektorat sangat menghargai dan menyambut baik jika ada anggota Dewan yang melaporkan tentang penggunaan dana Bapperda tersebut. Tentunya, kata Agus, laporan yang disampaikan ke Inspektorat harus disertai dengan datadata, jika ada dugaan penyimpangan. ‘’Silakan laporkan ke kita, maka kita akan action.

Kita kan turun mengaudit keuangan Negara. Kalau kita turun itu harus ada laporan, ada pengaduan kepada kita secara formal,’’ terangnya.

Ditambahkan, anggaran Sekretariat DPRD sebenarnya dilakukan pemeriksaan regular oleh Inspektorat tiap

tahun. Namun, jika ada yang tidak diketahui oleh Inspektorat, kemudian anggota Dewan mengetahuinya, maka Inspektorat mempersilakan anggota Dewan atau masyarakat untuk melapor untuk dilakukan audit khusus.

“Kita akan lakukan audit khusus jika ada laporan disampaikan oleh mereka (anggota Dewan). Kita siap melakukan itu sepanjang ada laporan. Kita juga menghargai mereka, karena membantu Inspektorat melakukan pengawasan,’’ imbuhnya.

Mantan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum ini menambahkan, tugas Inspektorat adalah memastikan pengelolaan keuangan di seluruh SKPD termasuk Sekretariat DPRD secara transparan dan akuntabel.

Diberitakan sebelumnya, kalangan anggota DPRD NTB mendesak Inspektorat NTB agar melakukan audit khusus terhadap Bapperda DPRD NTB. Desakan ini disampaikan, mnyusul ada indikasi penghamburan keuangan negara dalam pembentukan Raperda inisiatif DPRD NTB. Desakan untuk dilakukan audit khusus pada Baperda dikalangan DPRD semakin menguat, menyusul ditolaknya tiga dari empat buah Raperda inisiatif oleh DPRD NTB sendiri. (nas)

Pembuatan Perbup Perizinan, jelasnya, harus membenahi sistem perizinan sebelumnya yang dinilai menghambat. Seperti halnya, terkait limit waktu proses perizinan mulai dari perizinan, desa dan BKPRD. Sebab sejauh ini, belum ada diatur limit waktu terkait perizinan, sehingga terkesan tidak jelas limit waktunya. Bupati menekankan agar perbup yang dibuat lebih kompherensif, maka BPMP2T perlu melibatkan

semua unsur, SKPD, tim pakar untuk memberikan pendapat dan masukan.

Hal senada dikatakan Sekda Lobar Ir. H. Moh Taufiq, MSc, jika pembuatan perbup ini untuk membenahi sistem perizinan di Lobar yang dinilai selama ini belum ada kepastian soal limit waktu. Sekda menekankan, agar limit waktu ditentukan agar pelayanan perizinan di Lobar pasti. Hal ini juga untuk menghindari permasalahan. (her)

Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan Mulai Luntur

(Suara NTB/rus)

MEMPRIHATINKAN - Kondisi MI Ma’arif Riyadul Falah, Dusun Bornong, Desa Aik Perapa, Kecamatan Aikmel, Lotim yang memprihatinkan. Tampak seorang guru sedang mengawasi siswanya yang sedang belajar.

Agustus, Tujuh Bupati/Walikota Baru Bisa Lakukan Mutasi Pejabat Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si mengatakan, tujuh bupati/walikota yang baru dilantik sebagai kepala daerah pada pertengahan Februari lalu, baru bisa melakukan mutasi pejabat di daerahnya masing-masing pada Agustus mendatang. Sesuai dengan ketentuan, kepala daerah dapat melakukan mutasi enam bulan setelah pelantikan.

“Enam bulan setelah pelan-

tikan, baru bisa melakukan mutasi. Kan sudah ada aturannya. Mungkin sekarang dia mempersiapkan itu sekarang.

Agustus baru bisa melakukan mutasi, dilantik kemarin Februari,”ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/ 5) siang kemarin.

Dirjaharta mengatakan, aturan tentang hal itu terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian juga dalam UU Pilkada. Selain itu, ada juga Peratu-

ran Pemerintah (PP) yang mengatur tentang hal tersebut. Tujuh bupati/walikota di NTB dilantik secara serentak pada 17 Februari lalu di Mataram. Ke tujuh kepala daerah ini merupakan hasil Pilkada serentak pada Desember 2015.

Tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tahun ini di NTB antara lain Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima. (nas)

Kepala Cabang PLN Pringgabaya Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Ely Rahmawati, SH, MH, melengkapi keterangan saksisaksi lainnya. Sutapa mengakui, pemeriksaan ini bagian dari upaya menelusuri aliran dana dugaan suap tersebut.

Karena berdasarkan keterangan sejumlah saksi lainnya, bahwa sebagian anggaran itu diklaim dipakai untuk pemasangan instalasi listrik di SRG, senilai Rp 500 juta lebih. ‘’Inilah yang dicek oleh penyidik, apakah memang ada pemasangan instalasi listrik itu,’’ terangnya.

Klarifikasi ke Kepala Cabang PLN ini diakui hanya bagian dari upaya penyidik melengkapi informasi, guna mendalami kasus yang sebelumnya dilimpahkan oleh KPK tersebut.

Keterangan ini yang kemudian disinkronkan dengan para petinggi iPasar, Komisaris

Utama Adi Sasono dan Direktur Utama Dean Novel, pekan kemarin.

Dari dua saksi ini, hanya Dean Novel yang memberi penjelasan usai pemeriksaan.

Menurut Dean Novel, diakui bahwa uang itu bukan suap tapi pinjaman yang diminta oleh oknum pejabat saat itu.

Uangnya pun dipakai untuk melengkapi fasilitas SRG untuk instalasi listrik. Nilai pinjaman diakuinya Rp 1,5 miliar, tapi kemudian terpakai hanya Rp 500 juta lebih.

Dean Novel yang juga diperiksa penyidik Ely Rahmawati, mengaku ditanya soal cek Rp 1,5 miliar yang diberikan kepada mantan pejabat ketika itu. Ia mengaku bingung ketika pemberian uang itu dikaitkan dengan suap. ‘’Saya bingung waktu ditanya soal suap. Memang ada pinjaman waktu itu Rp 1,5 miliar. Tapi

itu sudah dikembalikan tahun itu juga,’’ kata saksi, yang tak memastikan tahun berapa pinjaman itu. Ditaksirnya sekitar Tahun 2011 sebelum ia akhirnya resign dari iPasar tahun 2012.

Seingatnya, anggaran itu dipinjam Pemkab Lotim, namun penyerahan cek atasnama pribadi pejabat. Lantas diketahuinya sebagian dari dana tersebut, sebesar Rp 500 juta lebih dipakai untuk pemasangan instalasi listrik di SRG. Dari sisi Dean Novel pinjaman Rp 1,5 miliar tersebut dipastikan urusannya sudah selesai karena pinjaman dikembalikan. ‘’Terakhir sebelum saya keluar dari iPasar, yang saya tahu sudah dikembalikan. Semuanya ada di bank. Ada yang dipakai untuk listrik sebesar Rp 500 juta,” kata Dean. (ars)

Siswa MI Ma’arif Riyadul Falah Belajar di Gubuk Reot Dari Hal. 1 Besar harapan Masri bersama dengan lima rekan sesama guru yang dipercaya mengajar anak-anak Dusun Bornong tersebut, ada perhatian pemerintah. Tingginya minat anakanak di lereng Rinjani ini menuntut ilmu, diharapkan diikuti dengan perhatian yang memadai dari pemerintah.

Sekolah jarak jauh ini, sangat berharap memeiliki ruang belajar yang layak, juga berharap adanya bantuan buku.

Bermodal semangat ingin memajukan dunia pendidikan dan membebaskan warga Bornong dari buta aksara, para guru MI ini rela tiap hari menyusuri jalanan setapak yang kondisinya tidak bersahabat.

Soal gaji, mereka tidak berharap banyak. Cukup diberikan imbalan kopi oleh warga menurut mereka sudah luar biasa bagi pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa ini. ‘’Madrasah ini kan gratis dan tidak ada pungutan apapun,’’ terang Masri kepada Suara NTB. Warga Bornong, Amaq Hamtini mengaku sangat senang ada aktivitas belajar mengajar di kampungnya.

Pasalnya, sudah cukup lama kampungnya itu tidak mengenal dunia pendidikan. Sebanyak 48 Kepala Keluarga (KK)

penghuni Dusun Bornong ini paling tinggi pendidikannya hanya Sekolah Dasar (SD).

Itupun tidak tamat.

Hadirnya MI Ma’arif Riyadul Falah ini diharapkan bisa menjawab keinginan besar warga untuk bisa menikmati layanan pendidikan yang baik untuk masa depan anak cucu mereka. Amaq Hamtini dan warga lainnya di Dusun Bernong seluruhnya adalah petani. Selain bercocok tanam, mereka juga beternak.

Andalan hasil pertaniannya adalahl kopi dan padi. Akan tetapi, panen hanya sekali dalam setahun. Bornong ini, lanjutnya baru-baru ini mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Mulai masuk inftrasktruktur listrik sejak akhir 2015 lalu. Meskipun sangat terbatas, namun sangat membantu menerangi Bornong dari kegelapan saat malam.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lotim, H. Nasrudin yang dikonfirmasi secara terpisah hanya bisa prihatin dengan kondisi Madrasah Ma’arif Bornong. Diakuinya bahwa masih banyak madrasah yang kondisinya perlu perhatian serius dari pemerintah.

Sementara upaya yang dilakukan Kemenag sendiri tiap tahun menggelontorkan dana untuk pembangunan infras-

truktur pendidikan. Baik membangunkan ruang kelas baru (RKB) ataupun membantu pengadaan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.

Setahun kemampuan pemerintah melalui APBD hanya bisa menyentuh 30-40 unit madrasah. Jumlah itu katanya sangat terbatas. Jumlah Madrasah se Lotim ini mencapai 712 unit. Sebagian besar merupakan madrasah swasta.

Mengandalkan pemerintah saja tidak bisa untuk menciptakan madrasah yang bagus.

Kehadiran masyarakat dengan cara berswadaya membangun madrasah ini sangat dinantikan. Terhadap madrasah-madrasah yang perlu perhatian serius itu katanya akan menjadi perhatian dari pihak Kemenag.

Nilai bantuan yang digelontorkan Kemenag sambung Nasrudin rata-rata untuk RKB Rp 120 juta per ruangan. Rehab berat Rp 90 juta dan rehab ringan diberikan Rp 60 juta. Meski sudah banyak bantuan digelontorkan, namun masih banyak yang membutuhkan. ‘’Bantuan itu masih sangat kurang, jumlah yang dapat ini baru seperduapuluh dari jumlah keseluruhan madrasah mulai tingkat ibtidaiyah sampai Aliyah,’’ pungkasnya. (rus)

Selong (Suara NTB) – Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di kalangan siswa saat ini sudah mulai luntur. Selain disebabkan oleh perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. ‘’Lunturnya pemahaman siswa terhadap empat pilar kebangsaan itu disebabkan sudah tidak adanya pembelajaran khusus di bangku pendidikan terhadap empat pilar dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan di kalangan siswa,’’ ungkap Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten Lombok Timur (Lotim), Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, Suara NTB, Senin (23/5).

Menurutnya, makin memudarnya pemahaman siswa pada empat pilar kebangsaan, karena pembelajaran yang sangat minim, bahkan tidak ada lagi mata pelajaran khusus. Padahal, penumbuhan wawasan kebangsaan berupa empat pilar kebangsaan itu sangat penting ditanamkan pada generasi muda atau kalangan siswa, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang berbau radikal.

Adanya siswa yang terjerat narkoba, menenggak minuman keras serta banyak kasus pelecehan seksual di kalangan pelajar,

ungkapnya, merupakan salah satu bukti nyata minim dan lunturnya pemahaman siswa terhadap ke empat pilar itu. Padahal, sebagai generasi muda Indonesia, para pelajar harus memiliki semangat toleransi yang tinggi dan merasakan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Memang kita akui, pemahaman siswa terhadap empat pilar kebangsaan itu saat ini sudah luntur. Salah satu penyebabnya karena tidak adanya pembelajaran khusus terkait empat pilar kebangsaan itu,” kritiknya.

Jika empat pilar kebangsaan dapat dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka siswa yang terlibat dalam hal-hal yang berbau negatif kecil kemungkinannya terjadi. Oleh karena itu, kata Bambang, melalui kegiatan cerdas cermat empat pilar kebangsaan diharapkan dapat menguatkan kembali rasa kebangsaan, nasionalisme serta patriotisme siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, ia juga berharap kepada masing-masing sekolah untuk terus mensosialisasikan empat pilar kebangsaan, baik melalui kegiatan OSIS, ekstrakurikuler dan beberapa kegiatan lainnya yang bersentuhan langsung dengan siswa. “Saat ini kita mengirim SMAN 1 Aikmel mewakili Lotim dalam lomba cerdas cermat tingkat provinsi, melalui kegiatan itu kita berharap rasa patriotisme siswa terus tumbuh,” harapnya.(yon)

Kasus Sandang Pangan Lotim akan Dikorsup KPK Dari Hal. 1 Dalam bantuan tahap dua senilai Rp 2,7 miliar tersebut, mengemuka indikasi perbedaan antara Juklak Juknis dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam praktiknya, ban-

tuan sandang pangan atau paket lebaran itu diduga diberikan kepada ASN di 114 instansi se-Kabupaten Lotim.

Padahal bantuan sandang pangan sebanyak 13.500 itu semestinya diberikan kepada fakir miskin. (why)

Diselundupkan Melalui LIA, 7 Kg Ganja dari Aceh Diamankan Dari Hal. 1 ‘’Setelah dipastikan, tim lalu melakukan penangkapan ketika barang hendak dibawa ke Senggigi,” terang Satra. Dari penggeledahan di tempat, ternyata paket berupa dus tersebut berisi ganja.

Yang dibungkus sebentuk persegi empat dilapisi perekat warna coklat.

Para tersangka kemudian digelandang ke Mapolda NTB

untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan antara lain, satu buah telepon genggam, 6 bal narkoba jenis ganja seberat 7 Kg, dan satu unit sepeda motor.

Ke dua tersangka dijerat dengan pasal 114 dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ‘’Ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup,” tegas Satra. (why)

Inspektorat Kawal Ratusan Pejabat Tuntaskan LHKPN Dari Hal. 1 semestinya mereka yang lebih patuh karena masuk dalam Pokja LHKPN tersebut.

Selain itu, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 11 orang yang belum menyerahkan LHKPN, Dinas Pertanian TPH 10 orang, Dinas Perkebunan 9 orang, Biro Umum 8 orang, Bakorluh 11 orang, BPBD 11 orang, Sekretariat KPU NTB 5 orang, Bawaslu 5 orang. Bahkan, BKD dan DIKlat ada 4 orang pejabat yang belum menyerahkan LHKPN. Agus mengatakan, pejabat Inspektorat yang belum menyerahkan LHKPN kemungkinan mereka mengalami kesulitan dalam mengisi kolom-kolom maupun penghitungan harta kekayaan sesuai dengan form yang ada.

Meskipun demikian, katanya, tak ada alasan bagi pejabat yang belum menyerahkan LHKPN untuk tidak menuntaskan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, akhir Juli mendatang.

Berdasarkan data dari Sekretariat Pokja LHKPN

NTB, sebanyak 1.604 pejabat Pemprov yang wajib menyerahkan LHKPN. Namun, dari hasil update data sampai Mei lalu, jumlah pejabat Pemprov yang wajib menyerahkan LHKPN sebanyak 1.496 orang. Dari jumlah itu, 74 persen yang sudah menyerahkan LHKPN, sementara sisanya sekitar 26 persen atau 334 orang belum.

Para pejabat yang belum menyerahkan LHKPN ini kebanyakan pejabat eselon III, IV, bendahara dan pejabat lainnya. Sementara untuk pejebat eselon II atau kepala SKPD sudah semuanya menyerahkan LHKPN. Kewajiban penyerahan LHKPN tersebut merupakan amanat UU No. 28 tahun 1999. Bahkan, dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) telah mengatur sanksi yang diberikan kepada pejabat yang terlambat menyerahkan LHKPN. Sanksinya berupa peninjauan kembali, ditunda, dibatalkan pengangkatan dalam jabatan seorang pejabat apabila tidak memenuhi kewajibannya itu. (nas)

Selasa, 24 Mei 2016

Mataram (Suara NTB) Pusat Informasi Pengembangan Permukiman Dan Bangunan (PIP2B) Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah menyelenggarakan Lomba Rally Foto NTB. Kali ini panitia mengangkat tema tentang Kota Tua Ampenan. Setidaknya terdapat 100 orang peserta yang berkompetisi memperebutkan predikat juara.

Setelah melalui penilaian oleh juri, terdapat enam orang pemenang yang dinilai telah menyelesaikan tantangan lomba dengan baik. Kepala Dinas PU NTB Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP menyerahkan secara langsung hadian dan penghargaan kepada semua pemenang lomba.

Dalam lomba tersebut, Irma Miharja sebagai juara pertama, kemudian I Ketut Tunas sebagai pemenang kedua, dan Gede Sudika Pratama sebagai pe menang ketiga. Selain itu terdapat pula pemenang harapan, yaitu Sandika Sumarli sebagai pemenang harapan satu, M.Zia Ulhaq sebagai pemenang harapan dua, dan Franky Richard Andreas sebagai pemenang harapan tiga. ‘’Mereka semua telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh juri. Mereka dapat menjawab semua soal yang diberikan dan dijawab dalam bentuk foto tepat waktu dan memenuhi kriteria lainnya,” kata Ir. H. Eko Triharjono, IAI selaku juri pada lomba Rally foto Kota Tua Ampenan.

Lomba ini pada dasarnya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang kota tua. Sebab terdapat nilai sejarah yang harus diingat oleh masyarakat.Terlebih Kota Tua Ampenan dulunya merupakan pusat transportasi laut yang pertama. Sebelum ber-

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

kompetisi, para peserta juga dibekali dengan workshop tentang fotografi dari fotografer terkenal, Ida Bagus Andi Sucirta.

Irma Miharja selaku pemenang pertama lomba ini mengungkapkan apresiasinya tehadap penyelenggara lomba.

Sebab lomba semacam ini dapat mengedukasi masyarakat pada umumnya. Selain itu referensi masayarakat terhadap kota tua juga bisa bertambah. ‘’Lomba ini sangat bagus, saya bersyukur bisa memenangkan lomba ini. Ini merupakan lomba pertama yang saya menangkan,’’ kata Laki-laki kelahiran 23 Mei 1985 ini.

Miharja sebelumnya tidak pernah menyangka bisa menjadi pemenang lomba. Mengingat dirinya merupakan fotografer pemula yang selama ini hanya menyukai fotografi begitu saja. Namun foto yang dihasilkan dianggap sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh ke lima juri. ‘’Saya tidak menyangka sebelumnya. Tapi saya bersyukur, ini merupakan kado yang baik untuk saya,’’ ujarnya.

Prioritas penilaian juri terdiri dari tahap satu yang berkaitan dengan urutan nomor file. Nomor file foto harus berurutan dari awal hingga akhir. Jika nomor file foto tidak berurutan maka peserta tidak dapat mengikuti tahap berikutnya. Kemudian tahap kedua, yaitu ketepatan menjawab soal. Seluruh soal dalam rally foto itu penuh dengan jebakan dan tekateki, namun demikian jawaban yang benar hanya ada satu. Tahap ketiga merupakan ketepatan waktu, sebab jika peserta tidak menjawab

Mahasiswi Asal Belgia Apresiasi Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Margo Belon (22), seorang mahasiswi asal Universitas Isalt, Brussels, Belgia melakukan penelitian tentang pariwisata di NTB. Ia melihat potensi pariwisata di NTB sangat bagus. Ia mengunjungi beberapa tempat wisata yang dijadikan sebagai bahan penelitian untuk menyelesaikan studinya. ‘’Saya sedang mencari bahan untuk skripsi saya. Dan saya mengangkat tentang pariwisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pulau ini sangat cantik,’’ ujarnya kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (23/5) kemarin.

Ia telah mengunjungi Air Terjun Sendang Gila, Gili Trawangan, Pantai Kuta bahkan mendaki Gunung Rinjani. Ia mengatakan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Lombok sangat baik dan harus dirawat oleh masyarakat maupun wisatawan.

Selama empat bulan di Lombok, Margo banyak mengumpulkan bahan untuk penelitiannya. Setelah lulus kuliah, ia berencana untuk kembali ke NTB dan bekerja di sektor pariwisata NTB. “Saya sangat menyukai masyarakatnya. Di sini masyarakatnya baik, ramah dan terbuka. Setelah lulus saya pasti akan kembali lagi, dan ingin bekerja di sini,” kata Margo Ia sangat menyukai cuaca di NTB. Berbeda dengan negaranya yang cenderung selalu dingin. Sehingga sangat sulit untuk menikmati suasana, apalagi untuk liburan.

Margo juga melihat tingkat keamanan di Lombok cukup bagus. Selama berada di Lombok, ia mengaku merasa aman dan nyaman. Sebab petugas keamanan berada di setiap tempat dan selalu menjaga kondusivitas. ‘’Tingkat keamanannya sangat baik. Saya kemana-mana aman. Saya suka sekali dengan pulau ini,’’ ungkapnya.

Kendati demikian, terdapat catatan untuk pariwisata di NTB. Ia menyayangkan di NTB terdapat banyak polusi. Menurutnya hal ini dapat memengaruhi kenyamanan wisatawan. “Pariwisatanya sudah bagus. Hanya saja disini terlalu banyak polusi. Polusi dimana-mana, jadi tidak baik Margo Belon untuk kesehatan,” ujarnya. (lin) (Suara NTB/lin)

soal tepat pada waktunya maka tidak akan diloloskan.

Terakhir adalah kualitas foto.

Hal ini bukan merupakan kriteria utama namun juga menentukan penilaian jika ada nilai dari peserta yang sama.

Karya yang dihasilkan harus original dengan kualitas yang baik. Sehingga hasil foto yang akan dipublikasikan kepada masyarakat dapat menarik perhatian karena karya yang baik. ‘’Pemenang lomba foto kali ini menempuh waktu selama 55 menit. Ia mampu menjawab 19 soal dengan benar dari 20 soal yang diberikan,” kata Purwanto Joko Astrio,ST. MT yang merupakan salah satu dari lima juri lomba.

Penilaian dalam lomba ini dilakukan oleh lima orang juri.

Diantaranya Herry Soebagio yang merupakan seorang fotografer. Kemudian Eko Triharjono yang merupakan seorang arsitek dan pengurus IAI NTB. Selain itu juga, Desak Putu Raka Akriyani yang merupakan Redaktur Pelaksana Harian Suara NTB. Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan pecinta fotografi, Purwanto Joko A. Dan Ida Bagus Andi Sucirta yang merupakan fotografer travel dan dokumenter .

Para pemenang lomba mendapatkan hadiah uang tunai dan sertifikat .Pemenang pertama mendapatkan uang tunai sebesar Rp 5 juta. Sementara untuk pemenang kedua dan ketiga masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp 4 juta dan Rp 3 juta. Kemudian harapan satu mendapatkan Rp 2 juta, dan harapan dua dan tiga masing-masing mendapatkan Rp 1,5 juta dan Rp 1 juta.(lin/*)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

Kepala Dinas PU Provinsi NTB, Ir.Wedha Magma Ardhi, MTP menyerahkan langsung hadian kepada Irma Miharja sebagai juara pertama.

Kepala Dinas PU Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP bersama Sekretaris Dinas PU NTB, Ir.H.Achmad Machul, M.Si, Kabid Cipta Karya, Satker PBL, PPK PIP2B beserta perwakilan juri, Ir.H.Eko Triharjono, IAI, Purwanto Joko A, ST.MT foto bersama dengan para pemenang.

Para pemenang foto bersama di depan Gedung PIP2B.

Pergantian Ketua DPRD NTB

Golkar Minta Haknya Dihormati Fraksi Mataram (Suara NTB) Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, menegaskan agar fraksi-fraksi yang ada di DPRD NTB, menghormati hak Fraksi Golkar untuk menunjuk siapapun dari kadernya sebagai Ketua DPRD NTB. Karena, posisi Ketua DPRD, merupakan murni menjadi hak Golkar, sehinga tidak ada alasan bagi fraksi-fraksi dari partai lain untuk menghambat proses pergantian Ketua DPRD. “Jangan dikembangkembangkan ke sana kemari. Itu (Ketua DPRD) murni menjadi jatah Partai Golkar. Undangundang sudah sangat jelas mengatur bahwa peraih suara terbanyaklah sebagai pemilik Ketua DPRD. Saya kira teman-teman di sana sudah tahu, sudah sangat paham soal itu,” ujar Misbach pada Suara NTB, Senin (23/5) kemarin via telepon.

Dikatakan, keputusan Partai Golkar untuk mengutus Isvie

Rupaeda sebagai Ketua DPRD NTB sudah final. Untuk itu ia meminta pada fraksi-fraksi yang ada di DPRD NTB agar menghormati keputusan Partai Golkar yang mengutus Isvie untuk menggantikan Umar Said.

“Golkar tidak akan mengubah keputusannya. Sehingga kita minta agar itu ditindaklanjuti.

Selain itu kita juga tidak pernah ikut ribut-ribut soal urusan partai lain,” katanya.

Sementara itu, di internal

DPRD NTB sendiri berkembang isu pergantian Ketua DPRD NTB, dari tangan Umar Said ke Isvie Rupaeda, diprediksikan akan berakhir dengan antiklimaks. Kedua-duanya diprediksi, sama–sama bakal tidak akan menikmati kursi Ketua DPRD. Umar akan diturunkan, dan Isvie tidak bakal naik.

Untuk itulah satu-satunya pilihan yang paling realistis untuk mempercepat proses politik pergantianKetuaDPRD.MakaGolkar

Harus bersedia untuk mengajukan pengganti Isvie untuk melenggeng ke kursi ketua. Jika hal itu bisa dilakukan oleh Partai Golkar, maka fraksi-fraksi sudah memberikan sinyalnya untuk memuluskan pelengseran Umar Said.

Dikonfirmasi terpisah, dua anggota Fraksi Golkar, Wahidin HM Noer dan L. Satriawandi tidak menamfiknya. Bahwa tidak tertutup kemungkinan opsi itu yang bakal disepakati. Sehingga keduanya mengatakan bahwa, jikapun opsi itu yang bakal dibangun, maka diprediksi ada kuda hitam yang akan melenggeng menuju kursi Ketua DPRD NTB. Saat ditanya siapa sosok yang bakal menjadi kuda hitam dimaksud. L. Satriawandi menjawabnya, yang pasti bukan dirinya dan

juga Wahidin. ‘’Yang jelas bukan saya, karena kulit saya ini coklat, tidak hitam,’’ seloroh Satriawandi menjawab Suara NTB. Akan tetapi, informasi yang berhembus di kalangan anggota DPRD NTB, sosok yang bisa menjadi kuda hitam itu adalah H. L. Humaidi, SH, peraih suara terbanyak di DPRD NTB. Humaidi, yang beberapa waktu lalu terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Tengah itu, dinilai sebagai figur yang tepat sebagai Ketua DPRD NTB. Karena selain diterima oleh mayoritas fraksi, sosok Humaidi juga dinilai sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk merangkul serta membangun komunikasi dengan semua pihak. (ndi)

PHRI Desak Pemda Tertibkan Hotel Diduga Tempat Prostitusi Mataram (Suara NTB) – Seiring dengan perkembangan pariwisata, saat ini telah banyak berdiri hotel-hotel di NTB. Namun ada dugaan maraknya hotel-hotel yang dipergunakan sebagai tempat prostitusi. Hal ini tentu saja dapat merusak citra pariwisata NTB. Dugaan praktik prostitusi di hotel tertentu mendapat perhatian serius dari Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra. Ia menyesalkantindakanoknumpengelola hotel tertentu yang diduga menjadikan hotel sebagai tempat prostitusi. Sebab hal itu dapat berdampak buruk terhadap jasa pada sektor pariwisata di NTB. “Sebenarnya dari dulu kita semua tentu tidak ingin hotel diarti-

kan sebagai tempat prostitusi.

Dalam hal ini Pemda harus segera mengambil tindakan. Mungkin bisa bekerjasama dengan aparat keamanan. Karena PHRI tidak punya kewenangan untuk mengambil tindakan,” kata Lanang.

Lanang juga mendesak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB untuk memerhati-

kan kembali rekomendasi atau izin untuk membuat hotel. Sebab tidak sedikit hotel di Kota Mataram yang didirikan di tengah kebun dan tempat-tempat yang tidak umum lainnya. Menurutnya hal seperti ini patut untuk dicurigai oleh penentu kebijakan. ‘“Ada hotel di tengah kebun, kalau di resort sih tidak masalah. Se-

mestinya, kalau ada yang minta izin mendirikan hotel dilihat lagi lokasinya. Sebab itu sangat berpengaruh dan sangat rentan terhadap praktik semacam ini,” ujarnya.

Praktik prostitusi itu menyangkut ketertiban umum. Hal ini juga dapat menyebabkan pandangan masyarakat terhadap hotel pada umumnya menjadi buruk.

Padahal tidak semua hotel menjalankan praktik tersebut. Terlebih saat ini sudah mulai bermunculan hotel dengan konsep halal.

Sebab NTB sebagai suatu destinasi wisata halal harus menghindari praktik semacam itu. Jika tidak, pandangan wisatawan terhadap hotel di NTB bisa menjadi buruk. (lin)