Snt 25042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 45 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 25 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Taklukkan Kemiskinan dengan Cara Tak Biasa Program-program untuk menekan angka kemiskinan begitu banyak. Program lahir dari strategi dan pendekatan yang beragam pula.

Sayangnya, ketika menyentuh sasaran yang keliru alias orang yang tidak miskin – saat itu juga program-program tersebut kehilangan efektivitasnya.

KESIMPULAN itu mengemuka dalam diskusi terbatas bertema “Menimbang Target Pengentasan Kemiskinan di NTB” yang digelar Harian Suara NTB di ruang redaksinya, Sabtu (23/4). Diskusi dihadiri Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Wakil Ketua

TO K O H

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar Mec.Dev, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr. Ir. H. Amry Rakhman. Sekretaris Bappeda Kota Bima, Ir. Tafsir dan Kepala Bidang

Medan ’’Perang’’

Pusat dan Daerah Belum Sinkron

di Sektor Pertanian

ADANYA persoalan dalam efektivitas program dalam pengentasan kemiskinan, ditanggapi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si dengan menyerukan agar kabupaten/kota lebih fokus dalam merancang serta mensinergikan programnya – khususnya dengan Pemprov NTB. Bersambung ke hal 19

KO M E N TTAA R

DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Prijono, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Drs. Wahyudin, MM, Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH, Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer. Pengamat Ekonomi NTB, Dr. M. Firmansyah,

(Suara NTB/ars)

SEKTOR pertanian adalah medan utama dalam ‘’perang’’ melawan kemiskinan. Peran sektor pertanian dalam mengentaskan kemiskinan sangat penting karena mayoritas masyarakat miskin terkonsentrasi di sektor ini. Sayangnya, sejumlah program di sektor ini justru bermasalah.

Wakil Ketua DPRD NTB,

Mori Hanafi, SE, M.Comm menilai, sektor pertanian harus menjadi sektor yang digarap dengan serius jika benar-benar ingin memerangi kemiskinan. Mori mengajak semua pihak untuk mencontoh Kabupaten Dompu yang sukses dengan pengembangan komoditas jagungnya dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Mori, Dompu

dulunya termasuk daerah yang PDRB-nya paling rendah.

Bersambung ke hal 19 (Suara NTB/ars)

POSE BERSAMA - Para peserta diskusi terbatas berpose bersama usai diskusi yang digelar Harian Suara NTB di ruang redaksinya, Sabtu (23/4).

Jual Saham DMB KOMISI III DPRD NTB, merekomendasikan agar PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) menjual kepemilikan 25 saham mereka di PT. Multi Daerah Bersaing (MDB).

Langkah itu dianggap cukup tepat demi mendapatkan manfaat yang lebih baik dan terhindar dari kerugian yang lebih besar.

“Komisi III merekomendasikan agar PT. DMB ikut menjual kepemilikan 25 persen saham MDB Bersambung ke hal 14

Kinerja Polda dan Kejati NTB

Penyelidikan Ramai, Nihil Ditangani BPKP Mataram (Suara NTB) Saat ini Kejaksaan dan Kepolisian sedang gencar mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi. Pemanggilan terhadap saksi dan sejumlah pihak, hanya saja belum ada yang signifikan hingga melewati triwulan pertama tahun 2016. Alihalih ditingkatkan ke penyidikan dan diteruskan ke persidangan, satu pun belum masuk tahap audit di BPKP. Kepala BPKP NTB Bonardo Hutauruk, AK, MM, menegaskan, belum mengeluarkan surat tugas untuk timnya dalam rangka audit, baik untuk permintaan dari Kejakasan Tinggi NTB dan jajaran Kejari maupun Polda NTB serja jajaran Polres. ‘’Sampai saat ini, saya belum keluarkan penugasan ke tim,’’ kata Bonardo. Diungkapkannya, permintaan hanya

datang dari Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), itu pun baru sebatas koordinasi untuk rencana ekspose bersama penyelidikan proyek Biogas.

Rencana ekspose itu pun masih menunggu bahan dari Sat Reskrim Polres KSB. Sementara Korwas Investigasi BPKP NTB, Ngatno, SE sebelumnya juga menjelaskan, sejauh ini aparat penegak hukum (APH) hanya sebatas berkoordinasi penanganan beberapa perkara.

Tapi hingga April belum ada permintaan audit investigasi atau pun audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Bersambung ke hal 19

Ekonomi Bappeda Dompu, Ye’Ali. Jika bersandar pada logika, jumlah orang miskin seharusnya bergerak turun seiring sejalan dengan semakin banyaknya program yang dikerjakan pemerintah untuk menekan angka itu.

Namun, kenyataan di lapangan telah keluar dari logika tersebut. Programprogram yang bertujuan menekan angka kemiskinan terus bertambah dan berganti rupa. Namun, tren penurunan angka kemiskinan tetap saja berada pada level yang kurang menggembirakan. Perang melawan kemiskinan lebih sering terlihat seperti orang menggantang asap.

Bersambung ke hal 19

Butuh

Upaya Ekstra PEMERINTAH sudah memiliki sejumlah perangkat khusus yang melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan. Mereka adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah. ‘’Yang satu mengendalikan, satunya mengkoordinasikan. Ini saya kira sudah cukup terpadu. Karena yang memengaruhi angka-angka kemiskinan adalah salah satunya inflasi,” ujar Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si saat memberikan kesimpulan atas diskusi bertema “Menimbang Target Pengentasan Kemiskinan di NTB” yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu (23/4).

Amin menegaskan, pengendalian inflasi dilakukan dengan melakukan intervensi harga komoditas yang memengaruhi inflasi. ‘’Kalau beras, bagaimana produksi beras, termasuk distribusi dan tata niaganya,’’ ujarnya. Amin meyakini, jika harga-harga komoditas itu bisa dikendalikan, masyarakat bisa dijauhkan dari ancaman kemiskinan.

Sejumlah isu strategis dalam pengurangan angka kemiskinan antara lain, isu regulasi dan validasi data. Data yang valid akan menghasilkan program yang tepat. Pelaksanaannya pun harus dipastikan tepat sasaran agar program tersebut tidak mubazir.

Dalam konteks tersebut, perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada rakyat miskin juga harus diintegrasikan bersama. Ia menegaskan, integrasi ini bukannya harus menyeragamkan cara dan pendekatan.

Bersambung ke hal 19

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pemilik Bangunan Abaikan Peringatan Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Peringatan dari Pemkot Mataram kerap diabaikan oleh para pemilik bangunan yang diberikan peringatan oleh pengawas bangunan untuk tidak melanjutkan pembangunannya karena tidak sesuai dengan tata ruang atau ketentuan dalam izinnya. Menurut Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang), Drs. H. Lalu Junaidi pengawas bangunan tetap turun setiap hari memantau bangunan di Kota Mataram di berbagai titik.

Pencegahan pun dilakukan sebelum bangunan berdiri sempurna. Jika pada saat pengawasan ditemukan ada pembangunan yang tidak sesuai tata ruang atau ketentuan di dalam perizinannya,

maka pengawas akan memanggil pemilik bangunan. Pemilik bangunan akan diberikan peringatan agar tidak melanjutkan proses pembangunannya. Kendati peringatan telah diberikan, para pemilik bangunan tetap mengabaikan dan melanjutkan pembangunan.

“Kita sudah melakukan upaya itu maksimal. Begitu pen-

gawas mengetahui bangunan itu melanggar, diberikan peringatan. Peringatan pertama orangnya dipanggil. Tapi besok bangunan itu naik lagi dan terus berjalan. Jadi (pemilik bangunan) tidak mau mengindahkan peringatan kita itu, itu yang terjadi,” terangnya.

Peringatan dini diberikan agar ke depan tidak lagi perlu ada pen-

ertiban atau pembongkaran bangunan secara paksa. Menurut Junaidi, mungkin para pemilik bangunan banyak yang beranggapan bahwa Pemkot Mataram tidak mungkin melakukan pembongkaran bangunan sehingga peringatan kerap diabaikan.

“Tapi tidak, kita tetap lakukan penertiban sesuai dengan aturannya. Kita kembalikan sesuai dengan posisinya,” tegasnya. Peringatan yang diabaikan inilah yang menurutnya menyebabkan banyaknya bangunan yang menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan tata ruang.

Dalam waktu dekat, tim terpadu akan segera melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang me-

nyalahi aturan. Junaidi menyampaikan penertiban bangunan ini akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu diawali dengan surat peringatan kepada pemilik bangunan. Jumlah bangunan yang telah terdata yang akan dibongkar sekitar empat bangunan khususnya yang skala besar. “Nanti tim ini merapat dulu, memberikan semacam skala prioritas, mana yang harus diprioritaskan dan mana yang bisa menyusul karena kita tidak bisa sekaligus bekerja,” jelasnya. Keempat bangunan ini berada di sekitar lingkar utara, lingkar selatan, dan daerah Sweta, Bertais.

Bangunan-bangunan ini dis-

ampaikan Junaidi telah memenuhi kriteria untuk dibongkar secara paksa.

Junaidi menyampaikan beberapa waktu lalu pihaknya juga pernah menertibkan dua bangunan. Sebelum ditertibkan, pihaknya memberi surat peringatan untuk membongkar sendiri bangunannya.

“Begitu diberikan suratnya, dia langsung bongkar sendiri.

Jadi sebaiknya memang seperti itu, jangan tunggu dibongkar pemerintah karena nanti otomatis dia akan rugi.

Kalau dia bongkar sendiri bisa diatur bagaimana cara membongkarnya dengan baik. Kalau kita kan main sikat saja,” demikian Lalu Junaidi. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

Bangunan di Atas Saluran dan Bantaran Sungai akan Ditertibkan Satgas Pondokan

PELIMPAHAN sebagian kewenangan Walikota ke kelurahan terkait izin pondokan, menjadi motivasi aparat kelurahan untuk membuat regulasi pengawasan rumah pondokan. Salah satunya dengan membuat satuan tugas (satgas) pondokan.

Lurah Pagutan Barat, Cahya Samudra Minggu (24/ 4) menjelaskan, pelimpahan sebagian kewenangan oleh walikota terhadap izin pondokan, memberikan kelonggaran bagi kelurahan untuk (Suara NTB/dok) menerapkan aturan terhadap Cahya Samudra penghuni kos - kosan. Salah satu coba digagas, dengan membentuk satuan tugas (satgas) pondokan. “Alhamdulillah, tahun ini kita sudah ada Satgas Pondokan,” kata Yaya sapaan akrab Lurah Pagutan Barat.

Dijelaskan, Satgas pondokan sebenarnya dibentuk sebagai pemberdayaan masyarakat. Karena, Satgas yang beranggotakan 20 orang ini, sama seperti Karang Taruna dan PKK. Hanya saja, posisi Satgas lebih pada pemberdayaan.

Anggotanya berasal dari masyarakat serta pelayanan administrasi oleh masyarakat. “Satgas ini tujuannya dari masyarakat dan oleh masyarakat,” terangnya.

Sementara, dari aspek penganggaran, kelurahan memberikan anggaran pemberdayaan untuk pembuatan seragam.

Yaya menjelaskan, tugas dan tanggungjawab Satgas mendatangi penghuni pondokan sesuai pelimpahan kewenangan ke kelurahan. Ditindaklanjuti dengan pembuatan kartu pondokan. “Program ini tidak terlepas dari kerja keras Kasi Pemerintahan Dwi Cahyono. Kartu pondokan sudah berjalan delapan bulan,” ungkapnya.

Untuk sementara, kartu pondokan yang telah diterbitkan 200 lembar. Dan ini akan terus ditambah seiring dengan berjalannya tugas satgas pondokan mendata serta mengurus kelengkapan administrasi penghuni kos - kosan.

Tugas ini sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Terdiri dari Kaling, Ketua RT dan perwakilan masyarakat. Kelurahan hanya membantu memback up ketika ada persoalan persoalan di lapangan.

Yaya mengakui, masih jadi kendala saat ini pondokan yang tidak memiliki induk semang. Dan ini menjadi tugas berat dari petugas untuk mengawal hal tersebut. Namun demikian, pembentukan satgas serta penerbitan KP3 ini, menjadi wadah penghuni pondokan. Meskipun penghuni kos - kosan, adalah termasuk warga temporer.

Terkait aplikasi, secara bertahap akan diperbarui sehingga database penghuni pondokan terdata dengan baik. Kedepan, diharapkan, penduduk asli dan temporer bersinergi dan tidak terjadi ekses negatif sehingga bisa hidup berdampingan. (cem)

(Suara NTB/fit)

Tidak Cukup Pasang Plang SANKSI terkait kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarang, perlu disosialisasikan lebih gencar. Ini, menyusul pernyataan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang mengaku bahwa belum memungkinkan untuk diterapkannya sanksi buag sampah sembarangan. ‘’Ini kalau tidak disosialisasikan, bisa jadi masalah di masyarakat,’’ kata anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta kepada Suara NTB kemarin.

Sosialisasi itu, menurut Ketut Sugiarta dapat dilakukan dengan pola-pola yang sederhana. Sosialisasi itu harusnya melalui kegiatan nyata di lapangan. Ia berharap masing-masing lingkungan mempunyai program gotong royong. ‘’Melalui kegiatan itu, sosialisasi lebih mengena. Kalau itu dilakukan satu dua tahun, saya pikir sanksi itu juga dapat dilaksanakan,’’ ujarnya.

Terkait itu, dana lingkungan yang dijanjikan Walikota Mataram, masing-masing Rp 50 juta per lingkungan, saran Ketut Sugiarta agar dimanfaatkan untuk program lingkungan yang berhubungan dengan kebersihan. Ia mencontohkan, di masing-masing lingkungan dilaksanakan gotong royong dua kali sehari. Kebutuhan terkait kegiatan gotong royong itu dapat dibiayai melalui dana lingkungan.

Dengan gotong royong, Ketut Sugiarta yakin masyarakat akan lebih paham mengenai pentingnya kebersihan lingkungan. Disamping pengelolaan sampah yang baik. Selama ini, lanjut Ketua Fraksi Gerindra ini, program kebersihan di Mataram belum menyentuh ke masyarakat di tingkatan terbawah. ‘’Kita mau ajak masyarakat untuk tidak buang sampah di sungai, tidak cukup dengan memasang plang,’’ imbuhnya.

Ketut Sugiarta mengkritisi pola sosialisasi yang dilakukan pemerintah. ‘’Polanya harus diubah dari model sosialisasi dalam ruang tertutup ke pola praktik langsung di masyarakat,’’ sarannya. Agar sosialisasi lebih mengena, masyarakat harus diajak berperan di lingkungan masing-masing. Kaitannya dengan peran masyarakat itu, Lurah mestinya berperan sebagai supervisi.

Ia berharap Lurah lebih rajin turun ke masyarakat. Ketut Sugiarta menegaskan bahwa turun ke masyarakat bukan saja menjadi domain anggota Dewan, tetapi juga camat dan lurah.

Karena, untuk mengeksekusi program, anggota Dewan jelas tidak bisa. ‘’Karena tugas Dewan itu tiga. Penganggaran, pengawasan dan legislasi,’’ sebutnya. Sehingga kalau Lurah rajin turun ke masyarakat, ia yakin, apa yang menjadi keinginan masyarakat d a p a t dieksekusi. (fit) I Ketut Sugiarta

Mataram (Suara NTB) Dalam beberapa waktu terakhir ini, Pemkot Mataram sedang gencar melakukan pendataan dan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan yang dinilai melanggar aturan tata ruang. Bangunan-bangunan ini juga nantinya akan dibongkar paksa jika surat peringatan dari Pemkot Mataram diabaikan pemilik bangunan. Selain menyasar bangunan-bangunan pinggir jalan, ke depan Pemkot Mataram juga akan menyasar bangunan-bangunan di atas saluran maupun sempadan sungai.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Junaidi. Kewenangan untuk menertibkan bangunan di atas saluran disampaikan Junaidi berada di tangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. “Hal itu menjadi tanggung jawab Dinas PU nanti kalau menyangkut masalah sempadan sungai, tapi bisa saja dikoordinasikan melalui tim (penertiban),” jelasnya.

Tim penertiban ini terdiri dari berbagai pihak, tidak han-

ya melibatkan Pemkot Mataram, tapi juga kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Tim ini juga yang akan melakukan penertiban bangunan melanggar yang ada di pinggir jalan. “Sementara ini yang jadi leading sector tim ini adalah kami selaku pengawas bangunan di Dinas Takowasbang,” jelasnya.

Wilayah sempadan sungai tidak boleh dijadikan tempat mendirikan bangunan. Menurut Junaidi, secara hak keperdataan, tidak mungkin orang memiliki hak penguasaan lahan sampai ke pinggir sungai. “Alas hak atau sertifikat itu tidak mungkin.

Sungai itu pasti punya sempadan yang melindungi sungai itu sendiri. Ini jelas (aturannya),” ujarnya. Karena dari aspek lingkungan keberadaan sempadan sungai ini berfungsi untuk mencegah warga sekitarnya terkena dampak banjir.

Membangun di atas saluran juga ditegaskan Junaidi dilarang keras. Bangunan yang berdiri di atas saluran akan menghalangi proses pembersihan saluran, akibatnya saluran akan tersumbat dan dapat menyebabkan genangan bahkan banjir. “Sedimenta-

(Suara NTB/ynt)

KANDANG KUDA - Kandang kuda ini dibangun di sempadan sungai yang melintas di wilayah Kelurahan Babakan. Ke depan, Pemkot Mataram akan menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di sempadan sungai maupun di atas saluran. si kan sewaktu-waktu terjadi dan sulit dibersihkan,” ujarnya.

Dalam rangka melaksanakan penertiban terhadap bangunan baik di sempadan sun-

Pemkot Wacanakan Pemindahan Pasar Kebon Roek Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mewacanakan pemindahan Pasar Kebon Roek ke lokasi lain namun masih di sekitar wilayah Kecamatan Ampenan. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pemindahan pasar ini belum masuk dalam perencanaan secara detail, hanya saja pihaknya telah menyiapkan lahan untuk lokasi pasar yang baru. “Perencanaannya juga belum. Kita hanya baru mempersiapkan lahannya saja,” cetusnya.

Lahan untuk pasar yang baru ini disampaikan Mohan telah dibebaskan oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) namun ia belum tahu berapa luasnya. Lahan ini berada di dekat eks Bandara Selaparang atau sekitar kawasan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara. Pembangunan pasar tidak serta merta akan dilakukan, namun menurut Mohan harus ada dukungan juga dari pemerintah pusat.

Lokasi untuk pasar ini nantinya akan berdekatan dengan pusat pembuangan sampah yang akan akan diolah untuk tenaga listrik. Dengan harapan pasar ini nantinya dapat terintegrasi dengan tempat pengolahan sampah tersebut dimana produksi sampah di pasar tradisional tersebut akan dibuang ke tempat pengolahan sampah. Pemkot Mataram juga disampaikan Mohan ingin coba membangun pasar tradisional

(Suara NTB/ynt)

PASAR KEBON ROEK - Aktivitas di Pasar Kebon Roek.

Pemkot Mataram berencana memindahkan lokasi pasar ini dan akan dibangun pasar tradisional dengan konsep modern. dengan konsep modern.

Mohan menilai pembangunan pasar yang bertingkat seperti di Kebon Roek tidak dimanfaatkan dengan baik. Para pedagang hanya ingin berjualan di bawah sementara los yang telah dibangun di lantai atas tidak ditempati. “Sekarang ini kan masalahnya di Kebon Roek ini hanya di lantai satu (bawah) yang mau dimanfaatkan pedagang. Dengan volume pedagang yang semakin besar, akhirnya mereka meluber keluar dan memanfaatkan ruang-ruang parkir yang ada di situ,” ujarnya.

Keengganan para pedagang untuk berjualan di lantai dua pasar menurut Mohan karena para pedagang kerap mengeluhkan pembeli sepi karena lebih memilih berbelanja di bawah. Pihaknya pun telah berupaya agar para pedagang tertib dan mau

menggunakan los di lantai dua, tapi tetap saja pedagang menolak naik ke atas. “Akhirnya kita memaklumi pedagang seperti itu,” ujarnya. Dengan kondisi dimana pedagang semakin bertambah dan meluber sampai lahan parkir, menurutnya perlu ada pembangunan pasar baru dengan konsep modern baik dari fisik bangunan dan manajemen pasar.

Jika pembangunan pasar ini terealisasi, pasar yang ada sekarang akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH). Keberadaan RTH skala besar di wilayah Ampenan menurutnya masih kurang. “RTH yang ada saat ini masih bersifat alami saja seperti sawah, termasuk eks bandara,” jelasnya. Namun sebelum kebijakan diambil, Mohan mengatakan pihaknya perlu juga mendengar masukan dari berbagai pihak. (ynt)

Isi Jabatan Sekda

Pemkot akan Bentuk Pansel Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah menerima surat penarikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram dari Badan Kepegawaian dan Diklat NTB, Kamis (21/4) pekan kemarin.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 824.4/207/ BKD-Diklat/2016. Dalam kutipan tertanggal 19 April 2016 tentang perpindahan antar instansi pegawai negeri sipil.

Bahwa, Ir. HL. Makmur Said, MM., terhitung sejak tanggal 1 Mei 2016 dipindahkan/dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) NTB. Dan ditugaskan, menjadi staf di Bappeda NTB. SK Gubernur ini, dijadikan dasar oleh Pemkot Mataram untuk pembentukan panitia seleksi (pansel).

Pembentukan panitia seleksi (pansel) untuk pengisian jabatan struktural diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Secara detail dijelaskan dalam peraturan tersebut,

pembentukan panitia seleksi terdiri dari pejabat terkait di internal pemerintah, pejabat dari instansi lain yang jenis dan kompetensi jabatannya sama dengan jabatan yang akan diisi. Selain itu, akademisi, pakar dan profesional harus masuk dalam tim pansel. Masih dalam PP Nomor 13 Tahun 2002, bahwa tim pansel ini minimal terdiri dari lima orang. Dengan komposisi tiga pejabat internal dan dua tim dari eksternal pemerintah.

Pelaksanaan seleksi nantinya, tim pansel akan dibantu oleh penilai kompentensi yang independen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, setelah surat penarikan Sekda diterima dari gubernur, otomatis akan dibentuk panitia seleksi (pansel) untuk menjaring calon Sekda. “Surat belum saya terima. Kalau sudah jelas fisiknya, kita akan bentuk sih pansel,” kata Dewi pekan kemarin.

Penjaringan Sekda nanti kata Dewi, pihaknya akan membuka pengumuman secara terbuka. Pe-

jabat eselon II yang berminat dan memenuhi syarat mengajukan persyaratan administrasi. Kemudian, tim pansel akan melihat serta mengkaji kelengkapan dokumennya. “Kita nanti akan buka pengumuman terbuka,” terangnya.

Apakah sudah ada komunikasi untuk pembentukan pansel?

Pembicaraan ke arah sana diakui Dewi, memang belum ada. Tapi ia hanya mempersiapkan jika sewaktu - waktu ada perintah dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota.

Untuk pembentukan panitia seleksi (pansel) sesuai aturan terdiri dari pejabat di internal pemerintah, pejabat dari instansi lain yang jenis dan kompetensi jabatannya sama dengan jabatan yang akan diisi. Selain itu, akademisi, pakar dan profesional harus masuk dalam tim pansel. Minimal tambah Dewi, lima orang akan ditunjuk menjadi tim pansel Sekda nantinya. Kelima orang ini akan dibuatkan SK yang ditandatangani langsung oleh walikota. “Kita belum tunjuk siapa - siapa orangnya. Karena harus membuka pendaftaran dulu,” ujarnya. (cem)

gai maupun di atas saluran, Junaidi menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas PU. “Pasti kami berkoordinasi dalam rangka

melaksanakan tanggung jawab kami agar Mataram ini menjadi baik di bawah komando Walikota dan Wakil Walikota,” tandasnya. (ynt)

Aturan Pusat Persulit Investasi di Mataram Mataram (Suara NTB) Regulasi yang keluarkanpemerintah pusat pada sektor perizinan dinilai perlu penyederhanaan. Sebab, beberapa aturan dianggap masih menyulitkan investasi di Kota Mataram. Hal tersebut disampaikan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa pekan kemarin.

Ia mengatakan, semakin sederhana persyaratan yang dikeluarkan BKPR (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pusat, diyakini iklim investasi di Mataram akan berkembang pesat. Bukan saja dari sisi investasi, justru sektor perizinan perlu dilakukan penyederhanaan syarat. Misalnya, hubungannya dengan izin operasional, SIUP, TDP dan izin - izin yang bergerak di bidang pariwisata. “Kalau izin dipermudah, semakin banyak yang berinvestasi,” katanya.

Pengerjaan amdal (analisis dampak lingkungan) hingga saat ini masih dikerjakan oleh pihak ketiga.

Investasi paling banyak di Mataram yakni investasi dari izin hotel. Ia membantah, atu-

ran pemerintah pusat dan daerah masih tumpang tindih.

Hanya saja, izin dikeluarkan oleh SKPD teknis, masih berpatokan dari aturan kementerian masing - masing. Diakui, beberapa daerah bisa mengeluarkan izin, tapi BPMP2T tidak bisa melakukan itu. “Contoh mengenai izin yang ditangani Dikes. Beberapa daerah boleh mengeluarkan, tapi di satu sisi ada yang belum boleh.

Ada aturan sendiri di kementerian,” terangnya.

Eksekusi terhadap aturan ini nantinya, daerah mensinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Iya, tergantung pusat,” jawabnya singkat.

Disatu sisi sebut Cok, penghapusan izin HO dan amdal, itu belum bisa dieksekusi di daerah. Karena, berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Terkait investasi di Mataram diakui, relatif bagus.

Karena pola perizinan di permudah serta pelayanan disesuaikan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Pihaknya, berjanji peningkatan kualitas pelayanan kaitannya dengan reformasi birokrasi akan dimaksimalkan dengan penambahan SDM. (cem)

Jabatan Kabag APP Bakal Lowong Mataram (Suara NTB) Jabatan Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram bakal lowong. Pasalnya, H. Syafruddin Ali tanggal 30 April atau pekan depan mulai pensiun.

Kekosongan pejabat setingkat eselon III ini, rencananya akan diambil alih oleh Asisten II Setda Kota Mataram, selaku pejabat setingkat di atas eselon III dan terintergrasi dengan tugas dan tanggungjawab.

Dikonfirmasi pekan kemarin, Asisten III Setda Kota Mataram, Hj. Baiq Evi Ganevia mengatakan, pengisian jabatan kosong masih belum bisa dilakukan oleh Walikota, karena terbentur oleh aturan. “Tunggu enam bulan dulu baru bisa,” kata Evi. Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengeluarkan surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016. Dasar penerbitan surat edaran itu, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya Pasal 162 ayat 3.

Untuk sementara kata Evi,

lowongnya jabatan Kepala Bagian APP Setda Kota Mataram per 1 Mei mendatang, akan ditunjuk pelaksana tugas. Plt ini bisa diserahkan ke pejabat dibawah atau diserahkan ke pejabat setingkat eselon II sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. “Bisa Sekretarisnya atau diserahkan ke pejabat setingkat diatasnya,” terangnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menjelaskan, penggantian Kepala APP Setda Kota Mataram tergantung kebijakan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Walikota. Tapi, Walikota belum bisa melakukan mutasi karena terjanggal oleh aturan. “Tergantung perintah walikota saja,” cetusnya.

Agar tidak mengganggu proses administrasi di birokrasi, akan ditunjuk pelaksana tugas.

Pengangkatan Plt ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000. Penunjukan Plt bisa pejabat dibawah atau setingkat pejabat eselon II. “Kalau APP berarti urusan di Asisten II. Bisa jadi nanti di Plt - kan ke sana,” ujarnya.

Disisi lain, Kepala BKD ini menyampaikan, di tahun 2016, sebanyak 164 ASN lingkup Pemkot Mataram akan pensiun. Jumlah ini terdiri dari pejabat struktural dan guru. (cem)

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tabung Elpiji di Bawah Takaran Diduga Beredar di NTB Mataram (Suara NTB) Tabung elpiji yang berisi gas di bawah ketentuan takaran diduga beredar marak di NTB. Pemerintah diharap bersikap tegas, dan konsumen diharap jadi konsumen cerdas.

Pengakuan salah satu pangkalan elpiji kepada Suara NTB, oknum agen kerap melakukan kecurangan dengan mengisi tabung elpiji PSO di bawah takaran yang seharusnya. Hal ini dilakukan untuk mengejar keuntungan, walaupun konsumen kon-

sekuensinya menjadi korban.

“Di waktu-waktu tertentu, kadang isi tabung elpiji bisa 2 kilo, bisa 2,5 kilo,” kata salah satu pemilik pangkalan elpiji, Sabtu (23/4). Biasanya kecurangan ini dilakukan saat kebutuhan konsumen tinggi, apalagi saat stok

Amerika Minta 5.000 Ton Kopi SALAH satu pembeli dari Amerika meminta sebanyak 5.000 ton kopi jenis Arabika setahun. Sayangnya permintaan tersebut belum bisa dipenuhi karena produksi saat ini masih di bawah permintaan tersebut.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB, Ir. H. Budi Subagio, MM di Mataram, Sabtu (23/ 4). Permintaan ini dijaukan setelah investor tersebut mendapat banyak referensi (Suara NTB/ist) dari internet dan buku terkait H. Budi Subagio potensi kopi di NTB. Angka tetap tahun 2014, bahwa terdapat sebanyak 9.900 hektar kopi robusta dikembangkan di NTB, dengan produksi rata-rata hanya 582 Kg/hektar. sementara kopi jenis Arabika dikembangkan pada seluas 2.400 hektar, dengan produksi rata-rata 539 Kg/hektar.

Dinas Perkebunan Provinsi NTB tahun ini belum mendapatkan dukungan yang signifikan untuk pengembangan lahan dan produksi. Padahal, produksi kopi di NTB telah menjadi buah bibir bahkan tidak sedikit jumlah permintaan yang masuk dari pembeli.

“Atas banyaknya permintaan ini, tahun 2017 kopi menjadi salah satu komoditas perkebunan yang menjadi perioritas dikembangkan,” demikian H. Budi Subagio kepada Suara NTB. Kopi NTB dikenal karena memiliki cita rasa yang khas, sentra pengembangannya di Sembalun, gunung Rinjani dan Tepal, Tambora. Tahun ini APBN dan APBD belum mendukung untuk pengembangan areal tanam. Khusus untuk peningkatan produksi, hanya didukung anggaran untuk pemupukan kepada 100 hektar lahan kopi, zat pengendali hama penyakit, alat pemangkasan. Sementara di pascapanen, kelompok petani kopi diberikan bantuan mesin.

“Walaupun tak ada pengembangan areal, sebenarnya masyarakat melakukan perluasan sendiri. Mereka menggunakan pola sambung pucuk karena sudah banyak tanaman tua dan varietas lokal. Tahun 2017 kita usahakan dukung penuh produksi kopi,” tambah kepala dinas.

H. Budi Subagio juga tak memungkiri peluang pasar untuk komoditas kopi begitu terbuka baik dalam dan luar negeri.

Tetapi setidaknya untuk kebutuhan sendiri, hotel dan restoran bisa menggunakan kopi lokal. Cukup meyakinkan, karena kopi NTB telah mendapatkan sertifikat organik dari Lesos (Lembaga Sertifikasi di Jawa Timur).

“Yang dapat sertifikat ini otomatis sudah halal, tidak diragukan lagi,” demikian H. Budi. (bul)

elpiji sedang limit.

Tak ingin identitasnya dikorankan, sumber tadi menjelaskan meski dilakukan pengawasan, namun bisa diyakini betul pengawasan tersebut.

Toh waktu-waktu tertentu isi takaran di bawah ketentuan.

Namun tidak saat ini, stok

elpiji ditengarai sedang membanjir di lapangan. Kebutuhan konsumen (masyarakat) relatif belum mengalami peningkatan. Namun oleh Pertamina melalui agen, stok terus diperbanyak.

“Biasanya yang dapat satu truk tabung sehari, ditambah menjadi dua truk. Sekarang malah pangkalan yang mengalami kesulitan untuk pemasaran,” tambah sumber.

Saat musim omprongan tembakau, biasanya ada spe-

kulasi, tidak menutup kemungkinan soal spekulasi pengurangan takaran tabung elpiji subsidi. Untuk saat ini, kondisi dinilai relatif masih normal. Terkait soal pengurangan takaran inipun mungkin sulit ditemukan.

“Sepetinya isinya berat kalau yang sekarang-sekarang,” jelas sumber. Atas informasi ini, Kepala UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Haryono men-

gatakan akan melakukan tera ulang kepada seluruh SPBE yang ada di pulau Lombok.

Sebelumnya SPBE yang ada di Lombok Barat dan Kota Mataram telah dilakukan tera, guna memastikan hak yang diterima konsumen telah sesuai ketentuan. Dari hasil tera yang dilakukan, Haryono memastikan tidak ada persoalan.

“Agen di Lombok Tengah dan Lombok Timur yang belum kami lakukan tera. Kebetulan pak Kadis (Kadisper-

indag NTB) banyak sekali kegiatan di lapangan,” kata Haryono dihubungi Suara NTB. Selain melakukan tera ulang mesin pengisian di SPBE, di tingkat pangkalan dan konsumen akan dilakukan pengecekan berat dengan timbangan yang dibawa langsung.

“Pasti kami akan cek semua SPBE dan pangkalan hingga konsuman kalau ada laporan seperti ini, akan kami sampaikan juga pada kepala dinas,” demikian Haryono.(bul)

Tidak Ada Kontribusi Perusahaan di Mataram Entaskan Kemiskinan

(Suara NTB/dok)

H. Ahsanul Khalik Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menegaskan, secara riil melihat perusahaan negara, perusahaan daerah maupun perusahaan swasta tidak ada yang secara khusus mengintervensi terhadap program pengentasan kemiskinan. Memang tidak dipungkiri, mereka (perusahaan, red) menggunakan coorporate social responsibility (CSR) untuk pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. “Tapi formulasi ke angka kemiskinan itu yang tidak ada. Kita tahu ada yang menyumbang ke pendidikan dan masjid - masjid,” kata Khalik, Sabtu (23/4).

Yang dibutuhkan dari perusahan swasta, perusda dan perusahaan negara bersinergi dengan pemerintah untuk menangani kemiskinan. Perusahaan ini boleh tidak bersama dengan pemerintah mengintervensi, tapi harus diinformasikan dengan kawasan mana diintervensi persoalan kemiskinannya. “Kalau

hanya sekadar bagi sembako, anak SMP dan SMA juga bisa.

BUMN dan BUMD ini hanya memberikan sembako, bukan itu yg dibutuhkan pemerinth daerah, tapi rill untuk penanganan kemiskinan,” kritiknya.

Penanganan kemiskinan oleh BUMN, BUMD ini, apakah dari sisi ekonomi ataukah fisik material. Misalnya, masyarakat perbaiki rumah bahkan berikan bantuan modal. Tapi bantuan itu dilaporkan, sehingga bisa bersinergi dan pemerintah memberikan data. “Pemberdayaan ekonomi seperti apa. Kalau anak mereka butuh pendidikan mereka bisa bantu. Kemiskinan ini bukan dari sisi ekonomi saja, tapi ada persoalan pendidikan.” kata Khalik mencontohkan.

Khalik menyebutkan, pemerintah tidak mengetahui berapa CSR yang mereka salurkan. Ia menyesalkan, forum CSR di Kota Mataram bahkan di NTB, tidak ada taringnya untuk mendesak perusahaan.

Di Kota Mataram sudah ada Peraturan Daerah (Perda) mengatur hal tersebut. Justru itu tumpang tindih dengan Pemprov. “Perusahaan yang ditangani sama. Seperti, BNI, Danamon, BRI, PLN, Bank NTB, PDAM, Garuda dan lain. Makanya, kita aktifkan forum CSR provinsi,” terangnya.

Disisi lain, belum ada regulasi yang mengatur persoalan CSR tersebut. Yang terpenting lanjut Khalik, adalah jika para pimpinan BUMN, BUMD serta pemerintah punya political will untuk serius menangani kemiskinan. (cem)

(Suara NTB/zul)

UBI JALAR - Pedagang ubi jalar di desa Jenggik, kecamatan Terara, Lombok Timur, ini setiap harinya menjual ubi jalar dengan harga relatif murah. Ubi jalar didatangkan hampir dari seluruh wilayah di pulau Lombok, dan Jenggik seakan menjadi lokasi sentral untuk penjualan pangan berkolesterol rendah ini. Seorang pedagang sedang mengangkat ubi jalar ungu kepada calon pembelinya, Minggu (24/4).

Investor Pertanyakan Jaminan Investasi di Mandalika Resort Praya (Suara NTB) Para investor yang berencana akan berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort, Kuta, Lombok Tengah (Loteng) mempertanyakan kejelasan pembangunan di kawasan eskostis itu.

Mereka mempertanyakan komitmen pemerintah daerah hingga pusat soal jaminan investasi, yang diminta dituangkan dalam jaminan tertulis.

Demikian terungkap dalam ekspose Perkembangan KEK Mandalika dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 Tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK di Kuta, Sabtu (23/4). Beberapa investor, seluruh pihak terkait dari kabupaten Lombok Tengah, provinsi hingga pusat hadir dalam kesempatan itu.

Hadir Budi Santoso, Wakil Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian, Direktur Utama PT. ITDC, Edwin Darma Setiawan dan jajaran,

Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enno. Hadir juga Asisten II Setda NTB, H. L. Gita Ariyadi, M. Si sekaligus menjabat Dewan Komisaris ITDC. ITDC merincikan kesiapannya membangun infrastruktur dasar, kesiapakan investor serta segala kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah.

Namun yang paling mengemuka soal kejelasan jaminan pemerintah karena belum adanya turunan di bawah Perpres yang mengatur terkait kemudahan perpajakan, kepabeanan, cukai, lalu lintas barang, tenaga kerja, keimigrasian, izin tinggal, pertanahan, perizinan dan lain-lain.

Terhadap semuanya, Budi Santoso mengatakan akan menyampaikan kembali di pusat, dan solusinya melalui berbagai alternatif. KEK memang telah di launching oleh Wapres, Jusuf Kalla belum lama ini. hanya saja belum ada deklarasi resmi terkait KEK ini. Namun pada intinya, pemerintah telah memberikan beragam kemudahan tersebut untuk mempercepat pembangunan di

Mandalika Resort.

Terkait progress, Direktur Utama ITDC, Edwin Darma menjelaskan tahun ini akan mulai membangun jalan, penataan Pantai Kuta, masjid dan kantor, serta infrastruktur dasar pendukung lainnya. ITDC akan menandatangani LUDA dengan Royal Tulip, Pullman, Hard Rock dan Intercontinental.

“Kalau sudah LUDA, investornya pasti membangun. Tinggal diarahkan bangun sesuai masterplan dan diberikan sesuai lokasinya. Untuk infrastruktur dasar, bisa dilihat saat MTQ nanti penataannya sudah bisa dilihat,” ujarnya.

Sementara L. Gita Ariyadi menambahkan ada 13 item yang akan dibangun tahun ini di Mandalika Resort. Kendala-kendala yang ada akan tuntas secepatnya. Yang pasti, seluruh infrastruktur dasar ITDC telah dipastikan akan terbangun tahun ini.

“ITDC membangun secara bertahap pada lahan yang sudah dinyatakan clear and clean,” demikian L. Gita. (bul)

(Suara NTB/bul)

EKSPOSE - Ekspose tahapan pembangunan di KEK Mandalika Resort, Sabtu.

SABTU, 23/04/2016

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dampak Kekeringan Promosikan Potensi Lotim KABUPATEN Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim saat ini terus berupaya membenahi dan mempromosikan potensi Lotim, khususnya di bidang pariwisata. ‘’Meningkatnya kepedulian pemerintah terhadap pariwisata Lotim terlihat dari kucuran anggaran yang terus mengalami peningkatan di tahun 2016, baik berupa anggaran fisik maupun non fisik,’’ ungkap Kepala Disbudpar Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi di ruang kerjanya, Sabtu (23/4).

Dalam pengembangan sejumlah objek wisata, sambungnya, Disbudpar Lotim tidak lupa untuk terlebih dahulu menjalin koordinasi dengan SKPD terkait. Dicontohkannya, dalam pengembangan objek wisata di kawasan pantai, Disbudpar Lotim akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Begitu juga pengembangan objek wisata bidang kehutanan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun). “Koordinasi sangat perlu kita lakukan karena suah sudah merupakan tuntutan undang-undang,” jelasnya.

Untuk lebih mengembangkan pariwisata Lotim di berbagai sektor, Anwar mengaku jika pihaknya saat ini sudah membentuk Forum Grup Diskusi, khususnya dalam rangka untuk penetapan Sembalun sebagai Destinasi Wisata Pedesaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Selain itu, lanjutnya, Disbudpar Lotim juga sudah membentuk Forum Tata Kelola Pariwisata Lotim yang saat ini sudah mendapatkan SK dari bupati.

Dengan dikelolanya dengan baik dan terarah sejumlah objek wisata di Lotim itu, maka ke depan diharapkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lotim akan terus mengalami peningkatan.

H. Khaeril Anwar Mahdi (yon) (Suara NTB/dok)

Wabup Minta Upah Pekerja Proyek Sembalun Dilunasi Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, meminta kepada kontraktor ataupun pihak rekanan yang mengerjakan proyek Tugas Perbantuan (TP) Sembalun dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI tahun 2015 dilunasi. ’’Jika seseorang sudah bekerja dengan maksimal sesuai dengan kontrak yang sudah ditentukan, maka wajib hukumnya upah para pekerja tersebut diberikan,’’ ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB di Pendopo Wabup Lotim, belum lama ini.

Dalam mengerjakan suatu proyek, lanjut wabup, pasti memiliki tenggang waktu yang sudah ditetapkan dalam kontrak yang sudah disepakati saat proses tender. Di mana, antara pemenang tender dalam hal ini kontraktor ataupun rekanan dengan pihak penyedia anggaran harus sama-sama konsisten dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi mengaku jika sampai saat ini proyek TP di Sembalun tersebut belum 100 persen dikerjakan. Hingga proyek itu dihentikan pengerjaannya pada 31 Desember 2015 lalu, kata Anwar, progress pembangunannya baru mencapai 84,12 persen. Sementara, terkait dengan pembayaran upah para pekerja, pihaknya mengaku jika hal tersebut sudah tidak ada urusannya dengan para pekerja, soal pembayaran upah atau gaji itu urusannya dengan pihak rekanan.

“Semenjak habis masa kontrak pengerjaan proyek itu, maka selesai juga urusan kita dengan pihak rekanan, kalau sekarang para pekerja datang untuk menagih upahnya. Ya, kita hanya bisa memfasilitasi karena tu sudah menjadi urusan pemborong dengan para pekerja,” terangnya.

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPA) dalam proyek senilai Rp 1,6 miliar dari Kemenpar tahun 2015, mantan Camat Labuhan Haji ini mengaku tidak pernah melihat bagaimana bentuk uang, karena anggaran penataan sejumlah kawasan wisata langsung masuk ke rekening pihak rekanan. Namun, setelah proyek itu dikerjakan dengan progress pengerjaan hanya 84,12 persen, tersisa anggaran sekitar Rp 300 juta lebih yang saat ini, sudah dikembalikan ke kas negara beserta anggaran untuk perjalanan dinas beserta administrasi. (yon)

Tembakau Virginia Diaudit Lembaga Internasional Selong (Suara NTB) Budidaya tembakau virginia Lombok secara khusus diaudit lembaga internasional. Pemantauan khusus terhadap budidaya salah satu produk perkebunan terbaik dunia ini mulai dari pelibatan tenaga kerja, hingga pengawasan terhadap pada kadar nikotin yang dihasilkan.

Station Manajer PT Sadhana Arifnusa, Kuswanto Setiabudi menjelaskan, tembakau virginia ini merupakan bagian dari pasar global, sehingga semua aspek menyangkut kegiatan budidaya tembakau ini menjadi sorotan. ‘’Cara petani tembakau virginia menggunakan obat-obatan, pelibatan anak-anak di bawah umur yang turut berada di tengah sawah pun terpantau. Jika ketentuan tidak sesuai dengan lembaga yang disebut Control Union yang khusus datang dari Belanda itu, maka perusahaan akan kena teguran keras,’’ ujarnya belum lama ini.

Seperti pelibatan anak-anak di bawah umur, ungkapnya, khusus para petani di Lombok tidak ada yang melibatkan anakanaknya. Hanya saja, anak yang sering main-main dan bercanda berada di tengah sawah. Terkadang itu yang dilihat oleh pihak auditor internasional ini, sehingga pihak perusahaan ditegur.

Tim audit internasional itu pun kata Kuswanto turun ke lapangan tidak ada pendampingan. Tim tersebut, terangnya, tidak mau diintervensi. Bahkan, pengambilan sampel yang didatangi juga tidak atas rekomendasi pihak perusahaan, namun atas kemauan auditor secara acak.

Diakuinya, bekerja di sektor pertembakauan ini memang banyak menuai kontroversial, karena banyak yang memusuhi.

Bahkan pemerintah diketahui melahirkan sejumlah regulasi yang membatasi bahkan melarang keras orang merokok. “Kita tidak bisa larang buat aturan tersebut,” katanya.

Sebagai pebisnis bidang tembakau, ditegaskan perlunya penyesuaian. Seperti upaya terus melakukan penurunan kadar nikotin pada proses budidaya tembakau virginia. “Ini menjadi tuntutan bisnis, sehingga pelaku bisnis wajib mengikuti,” ujarnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

PEMBIBITAN - Tembakau virginia yang sedang dalam proses pembibitan. Penanaman tembakau Virginia di Pulau Lombok diaudit lembaga internasional.

Lotim Upayakan Selamatkan Tanaman Petani Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) terus berupaya melakukan upaya penyelamatan terhadap tanamantanaman pertanian yang diserang musibah kekeringan dan terancam gagal panen. Fokus penyelamatan diarahkan Pemkab Lotim ke daerahdaerah selatan yang masih besar kemungkinan untuk bisa diselamatkan.

Menurut Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin, sebagian besar daerah-daerah yang tadah hujan terancam mengalami musibah kekeringan paling parah. Areal tadah hujan ini, katanya bisa dibantu, apabila ada sungai di sekitarnya yang letaknya relatif lebih rendah dari sawah petani.

“Kita bisa angkat air itu dengan mesin, itu solusi salah satunya,” ucapnya.

Namun, ujarnya, daerahdaerah yang tadah hujan tidak memiliki jaringan irigasi. Seperti kawasan di Jeringo Kecamatan Suela dan sekitarnya.

Tanaman jagung yang ada di Jeringo dan sekitarnya tidak bisa diselamatkan. ‘’Sudah puso semua, karena murni hanya mengandalkan air tadah hujan. Ketika tidak ada sungai di sekitarnya maka

tidak ada solusi lain yang bisa dilakukan pemerintah,’’ ungkapnya.

Khusus di wilayah Lotim bagian utara, wabup mengaku, medannya berbukit dan bergunung. Untuk itu, solusi menangani kekeringan setiap musim kemarau bisa dengan membangun embung besar di wilayah Selaparang. “Bisa dengan membangun dam besar di wilayah Desa Selaparang,” imbuhnya.

Di daerah perbukitan, lanjutnya, tanaman pertanian bisa diselamatkan dengan menyiapkan mesin dan sumber air. Sementara kalau dibuatkan irigasi, ungkapnya, tidak mungkin karena persoalan elevasi. Begitu juga kalau membangun sumur bor di kawasan tersebut dinilai akan terasa cukup berat, karena lokasinya berbatu. (rus)

(Suara NTB/rus)

GAGAL PANEN - Inilah kondisi tanaman padi di daerah tadah hujan Kecamatan Suela yang terancam gagal panen karena tidak ada air. Pemkab Lotim berupaya menyelamatkan tanaman petani yang masih bisa diselamatkan.

Stop Alokasi Bansos, Serba Gratis, SMP Islam Babussalam DPRD KLU Dukung KPK Terima Siswa Baru Tanjung (Suara NTB) Keberadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam terdengar baru di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sekolah ini sama dengan sekolah Madrasah Tsanawiyah atau SMP pada umumnya. Perbedaannya, SMP Islam ini memiliki orientasi output yang lebih spesifik yakni, alumninya diharuskan mampu menghafal beberapa juz Alquran.

Pimpinan Yayasan Babussalam, Dr. Lemen Arjiman, saat rapat penerimaan siswa baru di Yayasan Babussalam, Dusun Karang Jurang, Desa Segara Katon, Sabtu (23/4), mengungkapkan mulai tahun akademik 2016/2017 ini akan dibuka SMP Islam pertama. Langkah ini merupakan hajat pengembangan civitas akademik menyusul telah beroperasinya SMK Babussalam.

“Target minimal SMP Islam untuk tahun pertama ini 3 kelas, masing-masing kelas paling sedikit 20 orang,” ujar Lemen optimis.

Dikatakannya, SPM Islam Babussalam akan bernaung di bawah pembinaan Dinas Dikbudpora KLU. Berbeda dengan madrasah yang ada di bawah kendali Kementerian Agama.

Hal inilah kata Lemen, yang membuatnya optimis sekolah ini akan mampu unjuk prestasi mencetak sumber daya manusia anak didik di KLU. Persiapan ke arah operasional SMP Islam, sambungnya, status terdaftar SPM Islam ini sudah bisa diperoleh pada tahun pertama seiring proses kegiatan belajar mengajar. Apalagi dirinya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di pusat. Menurutnya,

faktor komunikasi intensif dengan pusat memberi harapan menjanjikan bagi eksistensi lembaga ke depan. Karena di tahun 2017 mendatang, ia secara pribadi sudah melakukan pendekatan untuk memperoleh dukungan anggaran pembangunan fisik senilai Rp 1,7 miliar.

“Secara operasional, kurikulum mata pelajaran umum SMP Islam Babussalam sama dengan SMP, dan mata pelajaran Islam sama dengan Madrasah Tsanawiyah. Ada Bahasa Arab, Aqidah Akhlak, Qur’an Hadits, Fiqh da lainnya. Bedanya, ada di Tahfizul Qur’an yang kita kembangkan,” ujarnya.

Ia bercita-cita, alumni SMP Islam Babussalam sedikitnya mampu menghafal Alquran antara 5-10 juz. Selain itu, para murid juga akan digembleng agar mampu berbahasa Arab dengan baik dan benar.

Bagaimana dengan biaya sekolah? Lemen menerangkan, SMP Babussalam nyaris menggratiskan seluruh biaya sekolah anak didik. Selama 3 tahun atau

dari kelas l sampai kelas lll, siswa akan diberikan 3 jenis pakaian seragam, yakni biru putih, pramuka dan pakaian olahraga. Siswa tidak dikenakan biaya masuk, bebas SPP bulanan, dan disiapkan sarana pondokan. Tidak hanya itu, Yayasan juga mensubsidi beras bagi siswanya selama belajar di SMP. “Orang tua siswa tidak perlu memikirkan biaya, semua biaya kita jamin termasuk air, listrik, dan pondok. Jadi orang tua siswa hanya memikirkan biaya lauk saja, karena beras dari Yayasan.

Yang ingin mondok bisa tinggal di Yayasan, kita siapkan kapasitas untuk 120 orang (SMP dan SMK),” terangnya.

Lantas bagaimana jika ada minat siswa kalangan non Muslim? Menjawab itu, Lemen menegaskan Yayasan Babussalam tidak membedakan asal usul siswa, suku, agama, ras, ataupun golongan. “Yang non Muslim juga boleh masuk. Kita harapkan anak-anak kita yang beragama Buddha juga bisa masuk,” tutupnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

RAPAT - Suasana rapat penerimaan siswa baru SMP Islam Babussalam KLU, Sabtu (23/4).

Tanjung (Suara NTB) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendukung adanya saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar daerah menghentikan alokasi dana bantuan sosial (bansos) di APBD. Alasannya, bansos rentan diselewengkan dan dinilai tidak mendidik. Namun demikian, dewan juga mengharapkan agar eksekutif sejak awal mempertimbangkan terkait usulan bansos ke masyarakat.

“Penyaluran bansos, hibah, itu teknis. Kita di DPRD sangat siap, kalau memang KPK menyarankan tidak perlu, silakan kita sepakati,” kata Ketua Komisi ll DPRD KLU, Tusen Lasima, SH, Sabtu (23/4).

Kendati demikian, Tusen mengingatkan pula agar penghentian atau kelangsungan bansos disesuaikan dengan kondisi di daerah. Di KLU misalnya, dengan masih banyaknya angka kemiskinan sebesar 34,27 persen atau setara 72.192 jiwa, merupakan persoalan tersendiri bagi daerah untuk ditanggulangi. Kaitannya dengan itu, salah satu intervensi yang digunakan adalah mengurangi beban ekonomi warga melalui subsidi pembangunan rumah tidak layak huni.

Menurut politisi PDIP ini, ada tidaknya dana hibah/bansos tidak dipikirkan oleh masyarakat. Namun mereka kerap mempertanyakan seperti apa wujud nyata program SKPD yang menyentuh ke masyarakat.

“Masyarakat juga tidak pernah mikir ada bansos apa tidak, yang penting program

dapat. Nah yang jadi masalah, program tidak dapat bansos juga tidak ada,” katanya.

Tusen menilai alokasi bansos memang rentan terhadap persoalan hukum. Baru-baru ini di media massa, berkembang kabar berita bahwa pengurus sejumlah masjid di KLU dipanggil oleh kejaksaan.

“Wajar mereka marah, kaget, karena dengan uang sedikit hanya tiga sampai lima juta, mereka harus dipanggil Kejaksaan,” cetus Tusen membayangkan pengurus masjid harus disibukkan oleh persoalan bansos.

Ia mengaku, tidak menginginkan pengurus masjid harus berurusan dengan kasus hukum walaupun pada kapasitas sebagai saksi. Sebab dengan disibukkan oleb proses hukum, praktis tidak ada yang mengurus masjid, karena ditinggal pengurus.

Oleh karena itu, tegas Tusen, apabila alokasi bansos rumah kumuh kembali dialokasikan, harus dipastikan agar warga atau pihak terkait tidak berurusan dengan hukum akibat dugaan penyelewengan. Selama ini, kualitas fisik rumah kumuh kerap menjadi alasan dilakukannya pemeriksaan aparat, karena munculnya beragam laporan.

“Sebelumnya saya sudah sampaikan ke media, agar bansos rumah kumuh dikerjakan oleh TNI. Kenapa TNI, karena mereka punya komitmen dan rumahnya benar-benar jadi. Kalau masih dengan pola seperti sekarang, saya tidak yakin, meskipun dibangun tetap saja rumahnya terkesan kumuh,” pungkas Tusen. (ari)

Sebagian Besar Penduduk Lotim Usia Produktif Selong (Suara NTB) Sebagian besar penduduk yang menghuni Lombok Timur (Lotim) merupakan penduduk usia produktif, yakni penduduk yang usianya 15-65 tahun. Usia produktif ini lebih dikenal dengan sebutan bonus demografi, sehingga harus didukung dengan perhatian serius terhadap masalahmasalah kependudukan.

Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lotim, Agus Masrihadi kepada Suara NTB, menegaskan, jika penduduk usia produktif ini sudah sejahtera, maka diyakini akan banyak penghematan dalam kegiatan pembangunan. “Kita akan jauh lebih menghemat APBD,” katanya belum lama ini.

Besar harapannya, persoalan kependudukan ini bisa menjadi program strategis pemerintah. Apalagi, program KB yang merupakan salah

satu dari program kependudukan belum dipandang terlalu seksi. Hal ini dimungkinkan, karena program ini tidak mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‘’Tidak pula ada demo ketika tidak ada orang yang tidak mendapat pelayanan KB,’’ selorohnya.

Padahal, katanya jika diperhatian serius, program yang dijalankan KB ini bisa menjadi inti dari pembangunan. “Penduduk yang sudah sejahtera itu kan tidak perlu

lagi ada program perbaikan rumah kumuh, dan lainnya,” katanya.

Untuk diketahui, bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif atau usia kerja dibandingkan dengan penduduk non produktif.

Satu sisi, besarnya penduduk usia produktif tentu saja ini merupakan suatu berkah. Melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan

dari sisi pembangunan, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Dampaknya, meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun berkah ini bisa berbalik menjadi bencana jika bonus ini tidak dipersiapkan.

Masalah yang paling nyata adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Apalagi, kondisi di Lotim masih berkutat pada masalah minimnya lapangan pekerjaan. (rus)

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tender Masih Lamban Akhiri Konflik Internal PERPECAHAN internal pengurus DPD I Golkar NTB menyusul dipecatnya sejumlah pengurus antara lain H. Umar Said, SAg, H. Muh. Amin, SH, MSi, dan pengurus lainnya ditanggapi pengurus kabupaten. DPD II Golkar Lombok Barat (lobar) berharap agar perpecahan ini diakhiri demi kepentingan partai ke depan. ‘’Sebab jika terus kisruh, imbasnya dikhawatirkan terhadap parpol ke depan. DPD II berharap agar pengurus di DPD I duduk bersama menyelesaikan persoalan ini,’’ harap Ketua DPD II (Suara NTB/dok) Golkar Lobar Hj. Sumiatun, Hj. Sumiatun akhir pekan kemarin.

Sumiatun yang juga Ketua DPRD Lobar ini, tidak ingin kekisruhan ini menimbulkan kebingungan antar pengurus parpol. “Sebaiknya kisruh ini diakhiri saja, sebaiknya duduk bersama antarpetinggi parpol. Sebab bagaimana pun Partai Golkar adalah partai yang mengedepankan musyawarah,” ujranya.

Menurutnya, pihak DPD II Lobar ingin penyelesaian yang terbaik dalam menyelesaikan kasus yang kian meruncing. Baginya, jika hal ini dibahas secara bersama-sama tak mungkin tidak selesai. Langkah ini paling tepat sebab persoalan selama ini timbul tidak pernah dikomunikasikan antara kedua belah pihak. Hal ini, jelasnya, kurang elok, karena itu langkah yang tepat dengan berkomunikasi dan musyawarah. Semua kader Golkar, katanya, termasuk kader terbaik Golkar dan bisa membesarkan partai ke depan bersama-sama. Karena itu, jelasnya, jalan tengahnya adalah dengan merembuk mencari jalan terbaik antara kedua belah pihak.

Apalagi saat ini beberapa parpol baru muncul sudah masuk ke pelosok. Ia khawatir jika kondisi Partai Golkar seperti ini, maka akan kalah dengan parpol lain yang baru muncul. “Kami berharap yang terbaik, bagaimana memikirkan Golkar ke depan supaya lebih besar,” harapnya.

Ditanya terkait langkah DPD I memberhentikan sejumlah kader, ia enggan menjawab. Ia memilih menjawab diplomatis, lantaran tidak enak sama kedua belah pihak. Ia menambahkan, persoalan ini harus sesegera mungkin diselesaikan. Sebab khawatirnya, menimbulkan dampak lebih besar di internal parpol baik di provinsi dan kabupaten/kota. (her)

Polres Loteng Optimis Tuntaskan Kasus Bedah Desa Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) menegaskan optimis segera merampungkan sisa berkas penyidikan kasus dugaan korupsi program bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng tahun 2012. Kasus ini melibatkan mantan Kadishutbun Loteng sekaligus Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) proyek, L. Is, PPK serta fasilitator proyek dan sudah jadi tersangka. Pada kasus ini, Polres Loteng hanya tinggal meminta keterangan satu saksi ahli tambahan lagi.

“Setelah saksi ahli ini selesai kita minta keterangan, sisa berkas kasus bedah desa langsung akan kita kirim lagi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK, saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, terkait perkembangan penyidikan kasus bedah desa, Sabtu (23/4).

Menurut Arjuna saksi ahli yang akan diperiksa merupakan pegawai LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) yang sudah ditunjuk oleh pihak LKPP sendiri. Hanya saja, rencana pemeriksaan terhadap saksi ahli LKPP belum bisa dipastikan waktunya. Karena Polres Loteng masih menunggu kepastian waktu dari saksi ahli bersangkutan. “Tapi yang jelas konfirmasi kesiapan sudah ada. Tinggal masalah waktu saja,” sebutnya.

Jika tidak ada halangan berarti, bisa jadi pemeriksaan akan dilaksanakan pekan depan dengan lokasi yang fleksibel, yakni bisa di Polres Loteng atau di Mataram. “Semua tergantung saksi ahli, maunya kapan dan di mana. Kalau kita siap kapan saja dan di mana saja,” tegas Arjuna. Pemeriksaan saksi ahli dari LKPP, lanjut Arjuna dilakukan untuk memenuhi dua rekomendasi atau catatan yang diberikan oleh jaksa Kejari Praya sesuai hasil ekspose bersama, antara penyidik Polres Loteng dengan jaksa Kejari Praya beberapa waktu lalu.

Untuk itu, pihaknya sangat optimis dengan keterangan tambahan dari saksi ahli LKPP semua catatan dan rekomendasi jaksa bisa dipenuhi. Dengan begitu, sisa berkas kasus bedah desa tersebut bisa segera dilimpahkan sepenuhnya. “Kapan berkasnya bisa dituntaskan, kita upayakan secepatnya begitu saksi ahli tambahan selesai dimintai keterangannya,” imbuhnya.

Mantan Kasat Narkoba Polres Lombok Timur (Lotim) ini menegaskan, penyelesaian sisa berkas penyidikan proyek senilai Rp 1,8 miliar ini jadi atensi khusus Polres Loteng, sehingga pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin menuntaskan kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,04 miliar lebih ini. Dengan selesainya kasus ini, maka pihaknya bisa mengalihkan fokus pada penyelesaian beberapa kasus dugaan korupsi lainnya. Salah satunya, kasus dugaan korupsi pada proyek Prona di beberapa desa di Loteng. “Jadi kasus bedah desa harus tuntas dulu, baru konsentrasi dialihkan ke kasus lainnya,” pungkas Arjuna. (kir)

Diduga Mencuri di Masjid

Oknum Pelajar SMA Dibekuk Polisi Praya (Suara NTB) Seorang oknum pelajar SMA di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Re (17), Jumat (22/4) malam, terpaksa harus meringkuk di sel tahanan Mapolres Loteng. Yang bersangkutan, diduga mencuri tas salah seorang anggota TNI di Masjid Al Huda Desa Mantang Batukliang. Pelaku bersama barang bukti hasil curian pun kini sudah diamankan, untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Tertangkapnya pelaku, menurut informasi yang diperoleh Suara NTB, Sabtu (23/4), bermula dari laporan seorang anak desa setempat yang curiga terhadap gerak gerik pelaku. Di mana pelaku beberapa kali terlihat melakukan aktivitas mencurigakan di masjid setempat. Atas laporan tersebut, anggota Bhabinkantibmas Desa Mantang kemudian melakukan pengintaian.

Sekitar pukul 08.30 wita, pelaku tampak keluar dari area masjid menggunakan sepeda motor. Belum sempat keluar, pelaku langsung dihadang. Sempat ditanya beberapa pertanyaan, pelaku terlihat linglung. Jawaban yang diberikan juga terkesan berbelit-belit hingga membuat anggota polisi makin curiga.

Setelah memeriksa badan korban, polisi kemudian memeriksa jok sepeda motor korban. Di sana polisi menemukan tas berisikan 3 unit Hp merek Asus, BlackBerry serta Samsung. Di dalam tas tersebut, juga ditemukan kartu ATM serta STNK kendaraan atas nama pemiliknya. Atas penemuan tersebut, pelaku sempat mengelak dengan mengatakan kalau tas tersebut miliknya. Tapi setelah diinterogasi lebih lanjut, pelaku akhirnya mengaku kalau tas beserta isinya merupakan hasil curian. “Setelah diperiksa lebih lanjut, pelaku akhirnya mengaku barang-barang yang ditemukan di jok sepeda motornya merupakan hasil curian,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK. Kepada polisi pelaku mengaku mencuri tas pada Rabu (20/4) malam. Kala itu, ada seorang anggota TNI yang mampir untuk melaksanakan ibadah di masjid setempat. Begitu masuk, anggota TNI tersebut kemudian menaruh tas miliknya di pojok masjid.

Saat korban menjalankan ibadah itulah, korban lantas beraksi.

“Jadi pelaku beraksi saat korban lengah, karena sedang beribadah,” tambahnya. Atas ulahnya tersebut, pelaku diancam pasal 362 KUHP. Dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun. Namun karena pelakunya masih dinyatakan masuk katagori bawah umur, kemungkinan ada perlakuan khusus. (kir)

Sekda Minta Kepala SKPD Bertanggung Jawab Giri Menang (Suara NTB) – Meski telah diingatkan Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, dalam rapat pimpinan (rapim) lalu, masih ada saja SKPD yang belum menuntaskan dokumen tender proyek. Dari belasan SKPD yang sudah menyerahkan dokumen tender, masih ada sejumlah SKPD yang belum. Begitu juga SKPD yang diminta menyerahkan surat pernyataan kesanggupan belum semua menyerahkan ke sekda.

Terkait hal ini, Sekda Lobar H. M. Taufiq akan meminta pertanggungjawaban kepada SKPD terkait. Dalam hal ini, SKPD diberi deadline hingga tanggal 25 April ini untuk menuntaskan dokumen tender

proyek. “Mereka kita panggil untuk meminta penjelasan kenapa bisa lambat. Jika tetap lamban, maka diminta pertanggungjawaban mereka,” tegasnya akhir pekan kemarin.

Menurutnya, progres doku-

men lelang dibandingkan pada saat rapim lalu jauh lebih meningkat. Hanya saja, masih beberapa SKPD yang belum menyerahkan semua. Terkait SKPD yang belum menyerahkan dokumen lelang, pihaknya perlu me-

minta data ke Bagian Pembangunan Setda Lobar.

Sementara itu, Kepala Bagian Pembangunan Setda Lobar, H. Najamuddin menyatakan, realisasi dokumen tender yang masuk ULP untuk dilelang sejauh ini mengalami peningkatan dari hasi rapim lalu. Menurutnya, adanya penekanan dari bupati dan Sekda berdampak terhadap SKPD agar segera menyerahkan dokumen lelangnya.

Ditegaskannya, kecepatan

lelang proyek tergantung dari cepat tidaknya SKPD menyerahkan dokumen lelang ke ULP. Pihaknya mengklaim tidak ada kendala, sebab jauh sebelumnya telah dibentuk Pokja untuk memproses dokumen lelang dari SKPD. Bahkan, katanya, pimpinan juga telah memberikan garis kepada SKPD melalui surat imbauan agar mempercepat penyerahan dokumen lelang ke ULP agar tidak ada proyek molor. (her)

Puluhan Kubik Kayu Diduga Hasil ’’ Illegal Logging’’ Diamankan

(Suara NTB/her)

MESIN SULING - Inilah mesin suling yang ada di Desa Gili Gede di Kecamatan Sekotong.

Polres Lobar bersurat ke KKP untuk meminta data pengadaan dua unit suling suling.

Kasus Mesin Suling Air

Penyidik Polres Lobar Bersurat ke KKP Giri Menang (Suara NTB) – Kasus mangkraknya dua unit mesin penyulingan air senilai miliaran rupiah di Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong diusut penyidik Polres Lombok Barat (Lobar). Belum lama ini, tim penyidik Satreskrim telah turun mengecek ke lokasi mesin yang mangkrak. Hasilnya, ditemukan kondisi mesin tak berfungsi dan didalami penyidik.

Untuk mendalami hal ini, Kasatreskrim Polres Lobar AKP Joko Tamtomo, mengaku, pihaknya telah bersurat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan )KKP) di Jakarta untuk meminta data pengadaan dua unit mesin tersebut.

Dari hasil pendalaman pihaknya terhadap pengadaan mesin ini,

jika pengadaan mesin proyek dari APBN KKP, bukan dari Pemda, sehingga yang mengurus semua pengadaan mesin di pusat. Ketika alat ini rusak, maka daerah tidak mampu membiayai perbaikannya lantaran biayanya mahal.

“Karena pengadaan di pusat (KKP) maka kami meminta data ke pusat tapi sampai saat ini belum dibalas oleh KKP,’’ tukasnya.

Pihaknya sudah mengklarifikasi pemda dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, namun karena mereka berdalih ini proyek pusat, maka mereka mengaku tidak tahu banyak. Pihaknya sudah konfirmasi ke dinas, termasuk kepala dinas, namun mereka berdalih tidak tahu lantaran proyek pusat.

Diakuinya, kendala yang dihadapi dalam penyelidikan kasus ini, karena harus meminta data dokumen ke pusat. Apalagi sampai saat ini, permintaan data belum direspon. Menurutnya, birokrasi yang mesti dilalui panjang, sehingga data dari pusat agak lamban dipenuhi.

Sebelumnya Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mendukungpenuhlangkahaparatpenegak hukum (APH) dalam hal ini menyelidiki kasus mangkraknya mesin penyulingan air di Gili Gede KecamatanSekotong.Menurutnya langkahyangbaikuntukperbaikan kedepandidukung,termasukpihak Pemda bakal berupaya mencari solusi untuk mengoperasikan mesin yang mangkrak tersebut. (her)

Pembentukan BNN Kabupaten

Giri Menang (Suara NTB) – Pembalakan liar di wilayah Narmada terbilang marak, pasalnya awal tahun ini saja aparat kepolisian bersama Polhut Dinas Kehutanan (Dishut) Lobar beberapa kali menangkap kayu diduga hasil illegal logging.

Hasil beberapa kali penangkapan tersebut, puluhan kubik kayu berbagai jenis diamankan. Beberapa lokasi penangkapan di antaranya Lembah Sempaga, Kumbi Desa Pakuan dan Sesaot Narmada. Kini puluhan kubik kayu diamankan di Dishut Lobar untuk selanjutnya dilelang.

Dikonfirmasi Minggu ((24/4), Kapolsek Narmada, Kompol Setia Wijatono Setia, SH, menyatakan, pihaknya beberapa kali melakukan penangkapan kayu diduga hasil illegal logging. “Kami beberapa kali nangkap kayu diduga hasil illegal logging, terakhir baru-baru ini dua kendaraan diamankan, karena membawa 16 batang kayu,” terangnya.

Modus operandi pelaku, ujarnya, sengaja memodifikasi kendaraan roda dua dan dibuatkan bak terbuka untuk mengangkut kayu. Lalu pelaku menutup bak berisi kayu untuk mengelabui petugas. Namun aparat saat itu memeriksa teliti kendaraan, sehingga ditemukanlah kayu tersebut.

Dua kendaraan membawa masing-masing delapan batang kayu gelondongan yang sudah dipotong.-potong. Jumlah totalnya setelah dihitung 16 batang kayu jenis sentul. Penangkapan ini ber-

mula ketika anggotanya melakukan patroli di wilayah pesisir hutan Lembah Suren. Ketika ditemukan aparat, para pelaku melarikan diri ke hutan meninggal barang bukti kayu. “Rupanya mereka tahu kalau aparat datang makanya mereka melarikan diri masuk ke hutan, kehilangan jejak kita,” ungkapnya.

Sebelumnya sekitar tanggal 8 Januari lalu, pihaknya juga mengungkap pencurian kayu sebanyak 24 batang di Dusun Kumbi Desa Pakuan. Selain mengamankan kayu, pihaknya juga mengamankan pelaku berinisial RA, warga Desa Lembah Sempaga.

Selanjutnya, pada Kamis (28/1), pihaknya juga berhasil mengamankan sekitar 12 kubik kayu campuran dari berbagai jenis seperti kayu mahoni, bajur, sengon dan kayu nangka yang merupakan hasil illegal logging di kawasan hutan Pesorongan Jukung Desa Lebah Sempaga.

Terpisah, Kadishut Lobar Agus Gunawan kepada wartawan menyatakan, pengamanan kayu illegal logging ini bentuk kerjasama Polhut dengan aparat kepolisian. Penangkapan belasan kayu ilegal ini terjadi beberapa pekan lalu.

Meminimalisir dampak illegal logging pihaknya mengedepankan upaya antisipasi agar tidak terjadi kasus serupa. Karena itu, pihaknya pun mendorong pembuatan awig-awig di masing-masing desa di Lobar. Awigawig ini penting, sebab aturan yang dibuat oleh desa sendiri untuk menjaga hutan. (her)

DPRD Loteng Pertanyakan Keseriusan Pemda Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) pada awalnya cukup bersemangat untuk bisa membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten di daerah ini.

Namun belakangan, semangat tersebut justru kendor. Terbukti, dari sejumlah kabupaten/kota yang mengusulkan pembentukan BNN kabupaten di NTB, Loteng termasuk daerah yang sampai paling lamban mengajukan usulan pembentukan BNN kabupaten ke pusat.

Bahkan usulan tersebut sampai sekarang belum diajukan Pemkab Loteng. Sikap ini dikritik kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng.

“Terus terang kita pertanyakan keseriusan Pemkab Loteng untuk membentuk BNN kabupaten,” ujar anggota Komisi I DPRD Loteng, Suhaimi, SH, kepada Suara NTB, Sabtu (23/4).

Meski demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Karena eksekusi untuk pengusulan pembentukan BNN kabupaten ada di tangan pemerintah daerah

sepenuhnya. Pihaknya dalam hal ini hanya bisa dorongan kepada Pemkab Loteng, supaya benarbenar serius mengusulkan pembentukan BNN kabupaten sesegrra mungkin. Terlebih pembentukan BNN kabupaten, menurut informasinya termasuk salah satu program utama pemerintahan Bupati dan Wabup Loteng, H.M. Suhaili FT. – L. Pathul Bahri, S.IP. Suhaimi mengatakan, keberadaan BNN kabupaten memiliki peran dan fungsi penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di daerah ini. Mengingat, kondisi peredaran narkoba di Loteng sudah bisa dikatakan masuk katagori akut. “Kalau pun kemudian penggunaan narkoba di Loteng belum terlalu banyak. Tapi Loteng merupakan jalur peredaran narkoba ke daerah lainnya di NTB,” sebutnya.

Sebagaimana keberadaan Loteng sebagai salah satu pintu masuk ke NTB. khususnya melalui jalur udara. “Jadi keberadaan BNN kabupaten sudah sangat mendesak di Loteng. Dan, kita mendorong Pemkab Loteng agar

serius mewujudkan harapan tersebut,” tambah politisi PDI P ini.

Terlebih itu semua demi kepentingan penyelamatan generasi muda di daerah ini. Karena jika tidak dilakukan upaya-upaya antisipasi dan pemberantasan, peredaran narkoba di daerah ini dikhawatirkan akan semakin parah.

Persoalan dukungan sarana dan prasarana, jika memang ada yangterkaitdenganDewan,pihaknya siap menyetujui. “Kalau kita di DPRD,sangat-sangatmendukung.

Bahkan, kalau ada kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu persetujuan DPRD, tidak akan dipersulit. Harapannya, bagaimana supaya BNN kabupaten bisa segera terbentuk di Loteng,” tandas KetuaDPCPDIPerjuanganLotengini.

Adanya BNN kabupaten itu nantinya, lanjut Suhaimi, maka koordinasi dengan BNN provinsi maupun pusat, terkait upaya pemberantasan peredaran narkoba di daerah ini bakal jauh lebih mudah dan cepat. Dengan begitu, upaya pemberantasan peredaran narkoba bisa lebih optimal lagi. (kir)

Malam Mengaku Sakit, Pagi Ditemukan Tak Bernyawa Praya (Suara NTB) Petugas jaga malam pada kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Lombok Tengah (Loteng), Budiah, warga Desa Beber, Sabtu (23/4) ditemukan tak bernyawa di kamar jaganya. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Namun kakek 70 tahun ini diduga meninggal, karena menderita penyakit cukup parah.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, Sabtu siang menyebutkan, korban pertama kali ditemukan M. Ridwan Misbah, rekan kerjanya di kantor setempat. Bermula saat saksi mata, hendak mengajak korban untuk bekerja di rumah salah satu warga Kampung Ameng Kelurahan Leneng Praya, sekitar pukul 09.30 wita.

Sesampainya di kantor Disostektrans Loteng, saksi mata langsung menuju kamar jaga, tempat korban biasa beristirahat. Begitu masuk, saksi mata melihat korban masih tertidur di atas dipan dengan berselimut

kain sarung berwarna biru.

Namun saksi mata curiga, lantaran korban tidak bergerak.

Kecurigaan saksi mata kian menjadi, saat coba membangunkan korban yang tak kunjung bangun.

Saat itulah, saksi mata sadar kalau korban ternyata sudah meninggal. “Saat diperiksa, kondisi tubuh korban sudah kaku,” sebut Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, membenarkan kejadian tersebut.

Dengan kondisi setengah tidak percaya, saksi mata kemudian menghubungi warga sekitar, termasuk pihak keluarga korban. Kejadian itu sempat membuat warga sekitar geger.

Tidak lama berselang, parat kepolisian kemudian datang dan langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian guna mencari tahu penyebab kematian korban.

“Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Sehingga korban diduga korban bukan karena aksi keja-

hatan,” tambahnya. Hal itu diperkuat oleh penyataan saksi mata kepada aparat kepolisian.

Apalagi sebelumnya, pada Jumat (22/4) malam, saksi mata sempat bertemu dengan korban.

Kala itu korban mengaku sakit di bagian perut dan hulu hati.

“Jadi malam kejadian, korban dan saksi mata sempat bertemu. Di sanalah korban mengaku sakit.

Sampai akhirnya pada Sabtu pagi korban ditemukan sudah meninggal dunia,” tambah Suparta.

Semula aparat kepolisian berencana akan menyelidiki lebih dalam penyebab kematian korban dengan melakukan visum. Namun oleh pihak keluarga menolak dan menyatakan menerima kejadian yang menimpa korban dan sorenya langsung memakamkan korban. “Penyelidikan terhadap kasus ini tidak kita lanjutkan.

Karena pihak keluarga korban menolak visum dan proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian,” tegas mantan Kapolsek Batukliang ini. (kir)

(Suara NTB/her)

BARANG BUKTI - Inilah barang bukti kayu yang berhasil diamankan dan diduga merupakan hasil illegal logging di kawasan hutan di Lobar.

Puluhan Titik Proyek Kebun Bibit Rakyat di Lobar Mati Suri Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kehutanan (Dishut) Lombok Barat (Lobar) menargetkan reboisasi lahan kritis tahun ini mencapai 1.500 hektar. Namun, penanganan ribuan lahan kritis ini sedikit terkendala program kebun bibit rakyat (KBr) tidak aktif. Dari 23 KBr yang ada di Lobar, saat ini hanya 3 KBr saja yang aktif, sedangkan 20 KBr tidak aktif. Padahal satu KBr ditargetkan mampu menanami 50 hektar lahan kritis, jika dikalikan 23 titik KBr, maka diperkirakan luas lahan kritis yang ditangani 1.150 hektar lahan kritis. ‘’KBr ini mengalami mati suri disebabkan minimnya support anggaran dari daerah dan provinsi, sehingga pengembangannya kurang diperhatikan. Dinas Kehutanan pun mensiasati penghijauan melalui program gerakan penanaman pohon swadaya (GPS). Saat ini, melalui gerakan GPS ini Dishut telah mampu menanam 410 hektar lahan dengan jumlah bibit yang ditanami 251 bibit pohon,’’ ujar Kepala Dishut Lobar Drs. Agus Gunawan, Sabtu (23/4).

Kendala lainnya, ungkapnya, jika mengandalkan APBD

masih sangat kecil hanya untuk penanaman 200 hektar, jauh dari target yang ingin ditanam.

Apalagi jika mengacu data luas lahan hutan di Lobar yang kritis sangat luas. Dari luas lahan luas hutan 41 ribu lebih hutan, terdapat 17 ribu hektar atau sekitar 40 persen masuk kondisi kritis, sedangkan sisanya dalam kondisi baik.

Karena itu, pihaknya pun mencari terobosan dengan membuat program GPS. Program ini melibatkan semua stakeholders, terutama peran serta masyarakat. Melibatkan desa dan kecamatan, pihaknya telah melakukan penanaman belasan kali di awal tahun ini. Pihaknya telah mampu menanam 410 hektar lahan dengan jumlah bibit yang ditanami 251 bibit pohon. Ia telah merancang program di tingkat kecamatan desa, yakni gerakan camat dan dan desa menanam. (her)

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Program Kurikulum Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Siswa SMP Negeri 1 Sumbawa Tembus OSN Nasional

(Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Siswa SMP Negeri 1 Sumbawa, Nasywa Aulia Safitri, menjadi satu satunya perwakilan Kabupaten Sumbawa yang berhasil menembus Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat nasional.

Setelah sukses men-

jadi juara dalam OSN tingkat Provinsi dalam mata pelajaran IPS. Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Sudirman, S.Pd, keberhasilan mengirimkan satu wakil ke tingkat nasional dari sembilan perwakilan Sumbawa yang berlaga di tingkat Provinsi, merupakan prestasi tersendiri. Mengingat tahun 2015 tak ada satupun wakil Sumbawa yang lolos.

Sekarang, Nasywa berhak atas tiket OSN tingkat nasional yang digelar di Kota Palembang, Sumatera Selatan, 16-21 Mei 2016 mendatang. ‘’Tahun 2015 lalu kita

tidak ada perwakilan. Tahun ini kita dapat kesempatan,” terangnya didampingi Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar, Sudarli, S.Pt, M.Si. Tentu prestasi ini tidak lahir dari ruang hampa. Melainkan atas dasar proses kerja keras dan kerjasama semua pihak. Mulai dari murid itu sendiri, para guru pembina, kepala sekolah, orang tua hingga tim pembina kabupaten. Untuk itu, pihaknya berharap kerjasama yang baik ini tidak terhenti sampai di sini. Harus terus dipertahankan. Demi masa depan dunia pendidikan di daerah ini. Sudarli berharap-

Nasywa segera mempersiapkan diri.

Mengingat tak ada banyak waktu yang tersisa. Sekolah diharapkan terus melakukan pembinaan secara intensif.

Meski ada pembinaan oleh Provinsi, kabupaten juga tetap akan melakukan pembinaan sendiri. Sedangkan bagi delapan siswa lain yang belum punya kesempatan diharapkan bersabar. Jangan patah semangat, apalagi sampai berputus asa. Masih ada kesempatan untuk ikut pada OSN tahun berikutnya.

Secara terpisah, Kepala SMPN 1 Sumbawa, Sri Irianti, S.Pd., M.Pd sangat bangga

DPRD KSB Belum Bahas LKPJ 2015 Taliwang (Suara NTB) Hingga pekan keempat triwulan pertama tahun 2016 ini, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2015 belum juga dilaksanakan. Terkait hal ini DPRD setempat pun mengaku telah bersurat ke pemerintah.

“Untuk LKPJ kita sudah bersurat ke Pemda supaya bisa segera disampaikan,” kata ketua DPRD KSB Muhammad Natsir, ST kepada media ini.

Ia memahami, penyampaian LKPJ tahun 2015 oleh pemerintah belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ini mengingat, hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran tahun 2015 belum rampung. “Kita sudah diinformasikan soal ini. Dan kita paham.

Sebab tanpa hasil BPK, laporan pemerintah belum lengkap,” sebutnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, DPRD KSB secara kelembagaan akan mendukung sepenuhnya program-program yang dijalankan pemerintah. “Kalau pun belum LKPJ, kita tetap mendukung program pemerintah terutama yang pro rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengatakan, pemerintah dalam waktu dekat belum bisa menyampaikan LKPJ tahun 2015. Hal ini dikarenakan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK belum tuntas. “Kan hasil pemeriksaan BPK salah satu dokumen LKPJ. Dan itu belum selesai,” papar bupati.

Bupati menyebutkan, secara teknis pelaksanaan kegiatan program tahun 2015 bukan di bawah kepemimpinannya, sebab baru menjabat terhitung 17 Februari 2016 lalu.

Akan tetapi sistem pemerintahan tidak mengenal hal demikian, sehingga pejabat saat inilah yang harus menuntaskan seluruh laporan pelaksanaan program sepanjang tahun 2015.

“Ini sudah aturannya. Jadi kita tetap yang harus menyampaikan LKPJ-nya,” timpalnya seraya mengatakan, pihaknya akan sesegera mungkin menyampaikannya setelah menerima hasil pemeriksaan BPK. Terhadap hasil pemeriksaan BPK, bupati berharap, Pemda KSB dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana tahun 2104 lalu. “Sekarang ini lebih berat dan akan seperti itu seterusnya. Karena misi kita yakni mempertahankan opini WTP bukan mengejar lagi,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/dok)

H. W. Musyafirin

(Suara NTB/dok)

H. Muhammad Natsir

ini di sekolah juga cukup menonjol dari sisi prestasi. Selain dibutuhkan kerjasama semua pihak. Mulai dari para guru pembina, orang tua dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa. ‘’Kami ingin berterima masih kepada semua pihak atas keberhasilan ini,” tukasnya.

Diketahui, pada OSN provinsi 2016 SMPN 1 Sumbawa mengirim dua utusan.

Masing-masing satu dalam mata pelajaran IPS dan Matematika. Diharapkan tahun berikutnya makin banyak siswa dari Sumbawa yang bisa mencetak prestasi. (arn/*)

SMP/MTS di Sumbawa Siap Ikuti UN

Berkas Kasus Bank NTB Segera Dilimpahkan ke Kejari Sumbawa Besar (Suara NTB) Berkas Kasus Kredit macet Bank NTB sebelumnya dikembalikan Jaksa ke pihak kepolisian, lantaran masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Hal ini kemudian dilengkapi penyidik, dan segera dilimpahkan ke Kejari Sumbawa.

“Sudah kami lengkapi apa yang menjadi petunjuk jaksa.

Dan akan segera kami kirimkan berkasnya,” kata Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo, Sabtu (23/4).

Disebutkan, sebelumnya petunjuk Jaksa, masih ada beberapa yang perlu dilengkapi. Hal inipun sudah dilakukan.

Cuma nanti setelah berkasnya diserahkan kembali, untuk penyempurnaannya ada di Kejaksaan. Kalaupun nantinya berkas tersebut menurut jaksa ada yang perlu dilengkapi, pihaknya akan melengkapi kembali. “Kami dan jaksa yang pegang berkas dalam pertengahan tahun ini kita sudah tahap P21. Karena kata Jaksa, kalau kami bisa cepat, maka secepatnya nanti bisa disidangkan,” ujar Iptu Tri. Pihak kepolisian sudah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini, yang merupakan pegawai Bank setempat. Yakni MAR (mantan pimpinan), MAB (wakil pimpinan), SN (mantan penyelia administrasi dan kredit). Termasuk hasil perhitungan kerugian negara sudah diterima dari BPKP senilai Rp 2,38 miliar.

Kasus dugaan penyimpagan proses pemberian kredit mitra wira usaha (KMWU) di PT Bank NTB Cabang Sumbawa terjadi pada tahun 2007 lalu. Polisi mulai menangani kasus ini awal 2015. Berawal dari pemberian kredit bagi 151 karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mencapai Rp 7,5 miliar atau berkisar Rp 50 juta per orang. Namun dalam pencairan kredit disinyalir tidak sesuai prosedur yaitu dilakukan secara langsung tanpa ada pengecekan di lapangan dan jaminan dari kreditur. Pencairan kredit ini disebutkan melibatkan sembilan karyawan Bank NTB Sumbawa. (ind)

dengan prestasi yang diraih anak didiknya. Sekaligus sebagai penebusan atas kegagalan Sumbawa tahun lalu di ajang yang sama. Hingga diharapakan Nasywa bia berbicara banyak di tingkat nasional. Untuk mengharumkan nama sekolah, daerah dan NTB secara umum. “Kita akan tetap mendampingi Nasywa. Pembinaan akan lebih kita intensif, agar Nasywa bisa berprestasi di tingkat nasional,” harapnya.

Artinya, pihaknya tidak ingin hanya bergantung sepenuhnya kepada pembinaan oleh Provinsi. Sebab bagaimanapun Nasywa adalah siswanya yang selama

(Suara NTB/ula)

TAK TERURUS - Wisma Dompu di Jalan Pendidikan, Kota Mataram yang sempat mau dijual dan belum laku. Kini asrama ini terlihat tak terurus dan kumuh.

Polres Sumbawa Telusuri Dugaan Pungli Bansos Sapi Sumbawa Besar (Suarea NTB) Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan Bansos Sapi di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Dimana beberapa bulan yang lalu sejumlah LSM melaporkan bantuan sapi di wilayah setempat diduga ada pungutan liar (pungli).

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo kepada Suara NTB, Sabtu (23/4) mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lokasi. Untuk bantuan sapi diakuinya memenuhi spesifikasi. Sementara terhadap dugaan pungutan, ada beberapa warga yang mengakui sempat dimintai uang untuk mendapatkan bantuan. “Saat kami tanya warga

setempat, ada yang tidak mengakui dan ada beberapa yang mengakui. Itu yang akan kita telusuri lagi,” sebutnya.

Penelusuran yang akan dilakukan, sebut Tri, terkait tujuan dilakukannya pungutan, siapa yang memerintahkan, serta apa dasar dilakukannya pungutan.

Sesebelumnya, sejumlah LSM melaporkan dugaan penyimpangan bansos sapi

di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara ke polisi.

Diduga terjadi pungutan yang dilakukan oknum terhadap warga penerima. Dimana satu orang warga dipungut uang Rp 2 juta untuk mendapatkan satu ekor sapi. Menurut laporan, sapi yang dibeli tersebut diduga bantuan yang disalurkan melalui program hibah, atau aspirasi Dewan. (ind)

Wabup Pimpin Rakor Persiapan Terakhir Gelar TTG Taliwang (Suara NTB) Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XIV tingkat provinsi NTB tahun 2016 oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali digelar, Jumat (22/4).

Dalam rakor yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) KSB, Fud Syaifuddin, ST, dibahas soal finalisasi persiapan kepanitiaan tingkat kabupaten.

Dalam sambutannya Wabup menyatakan, agar seluruh SKPD baik yang terlibat langsung dalam kepanitiaan maupun sifatnya pendukung agar menjalankan tugasnya secara maksimal.

“Kita hanya punya waktu kurang dari seminggu. Jadi saya harap setelah rapat ini semua pihak tahu tugasnya masing-masing dan langsung bekerja,” tegasnya.

Menurut Wabup, dalam ajang ini Pemda KSB harus bisa menunjukkan pada kabupaten/kota lain dapat menjadi tuan rumah yang baik. Terlebih dalam event nanti bukan saja gelaran TTG yang akan dilaksanakan tetapi juga dirangkaikan dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XIII NTB serta tidak kalah pentingnya launching Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) sebagai program unggulan Pemda KSB. “Ada tiga kegiatan dalam satu waktu. Jadi saya harap untuk persiapannya dimaksimalkan supaya semua berjalan sempurna,” tandasnya.

(Suara NTB/bug)

RAKOR - Kegiatan rakor persiapan TTG yang dipimpin Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST, Jumat.

Menjadi tuan rumah yang baik, Wabup mengingatkan, menjadi hal mutlak. Karena itu setiap SKPD yang diberikan tugas mengkoordinir masingmasing perwakilan daerah peserta memberikan pelayanan terbaiknya. “Saya minta mulai datang sampai pulang, saya tidak ingin ada perwakilan kabupaten/kota yang hadir merasa kecewa,” sebutnya.

Dalam rakor itu, BPMD KSB menyampaikan seluruh rangkaian persiapan baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan diselesaikan sebelum hari H. Kabid pemberdayaan ekonomi dan Teknologi Tepat Guna (TTG) BPMPD KSB, Slamet Riadi mengatakan, untuk tata letak upacara pembukaan dan lokasi kegiatan gelar TTG telah rampung. “Untuk pengaturan lokasi TTG akan dimulai pada

hari Minggu di mana pengerjaan dilakukan oleh EO (event organizer),” jelasnya.

Untuk akomodasi dan logistik peserta kegiatan, Slamet Riadi mengatakan, akan dikoordinir masing-masing SKPD pendamping. Ia menyebutkan, bahwa saat ini beberapa hotel dan penginapan yang ada di wilayah kota Taliwang telah ditunjuk sebagai lokasi penginapan selama peserta berada di KSB. “Untuk akomodasi sudah siap, nah untuk manajemen konsumsinya sudah kita serahkan ke masing-masing SKPD koordinator,” lanjutnya.

Dalam rapat itu, sejumlah SKPD menyampaikan progres persiapan dalam rangka melayani kabupaten/kota peserta. Rata-rata dari mereka telah menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan KSB sebagai tuan rumah. (bug/*)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak 7.504 siswa jenjang SMP/MTS di Sumbawa siap mengikuti Ujian Nasional (UN) yang bakal digelar 9 12 Mei mendatang. Dengan harapan saat pelaksanaan nantinya, tak ada siswa yang mundur.

Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Dikdas Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Sudarli, S.Pt, M.Si, total 7.504 peserta SMP/MTs tersebut telah masuk dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT). Mereka terdiri atas laki-laki 3.693 dan perempuan 3.811. Rinciannya, untuk tingkat SMP, total pesertanya 6.332 terbagi atas laki-laki 3.177 dan perempuan 3.155.

Sementara MTS sebanyak 1.172 siswa terbagi atas lakilaki 634 serta perempuan 535.

Dengan 100 sekolah penyelenggara.

Pihaknya pun berharap tidak ada peserta ujian yang mundur. Meski UN jenjang SMP tak lagi menjadi penentu kelulusan, namun bukan berarti persiapan sekolah tidak dilakukan secara maksimal.

Apalagi hasil kelulusan juga berpengaruh saat melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah

menengah. Sehingga dari hasil monitoring yang dilakukannya, semua sekolah tetap mempersiapkan diri.

Diperkirakan, naskah soal UN tiba di Sumbawa sehari sebelum pelaksanaan UN atau tepatnya 8 Mei mendatang. Pola distribusi soal juga masih sama. Panitia provinsi langsung mengantarnya ke Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya DInas Diknas bersama unsur kepolisian akan mengawal distribusi soal sampai titik penitipan terakhir.

Khusus SMP Negeri 1 Badas yang mulai tahun ini menerapkan system Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pelaksanannya bersamaan dengan sekolah sistem manual. Perkembangan ujian dengan UNBK di SMP Negeri 1 Badas akan menjadi gambaran untuk pelaksanaan UNBK selanjutnya di Kabupaten Sumbawa.

Sebab diharapkan sekolahsekolah lainnya juga segera mempersiapkan diri melaksanakan UNBK untuk jenjang Dikdas pada tahun depan. Sesuai target pusat, tahun 2018 mendatang, semua sekolah diharapkan menerapkan UNBK. (arn)

Tangani Batu Guring

Pemda Sebaiknya Bentuk Tim Investigasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota DPRD Sumbawa dari Dapil IV, Abdul Rafik menyarankan Pemerintah daerah membentuk tim investigasi terkait persoalan maraknya kafe di Batu Guring, Kecamatan Alas Barat.

Tim ini nantinya bekerja untuk melakukan investigasi di lapangan, mengkaji bagaimana proses selanjutnya dari Batu Guring.

“Tim ini nanti melakukan investigasi ke lapangan untuk mengkaji baik dari sisi perizinan, estetika, praktikpraktik di situ, serta kasuskasus yang sering terjadi,” tukasnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Hasil investigasi tim nantinya, kata Rafik, dapat menjadi acuan atau dasar bagi

pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Tentunya pemda harus konsisten dengan apa yang diputuskan atau dirumuskan. Kalaupun apa yang disampaikan masyarakat sesuai dengan fakta yang ditemukan tim, maka pemerintah harus mengambil sikap. Jangan sampai ada kesan pemerintah tidak berdaya di tangan pengusaha.

“Kalau memang hasil kajian tim, tempat tersebut harus distop, stop saja. Jangan sampai ada kesan tidak berdaya pemerintah di tangan pengusaha-pengusaha.

Makanya, perlu dibentuk tim investigasi terlebih dahulu untuk melakukan pengkajian. Supaya dari hasil kajian menjadi dasar dari pemda melakukan keputusan,” pungkasnya. (ind)

Dilaporkan Hilang, Bocah di Alas Barat Ditemukan Tewas Sumbawa Besar (Suara NTB) Abdullah Zakariah (15) siswa kelas VII di SMPN 1 Alas Barat akhirnya ditemukan, Sabtu (23/4) sekitar pukul 17.00 Wita. Ia ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa setelah dikabarkan hilang sehari sebelumnya.

Informasinya, putra dari pasangan Zakariah dan Hatiah, warga Dusun Gontar 2 Desa Gontar ini, dilaporkan hilang Jumat (22/4). Kedua orang tuanya melaporkannya, mengingat sebelumnya korban meminta izin untuk buang air besar ke sungai. Namun korban tak kembali dalam beberapa lama. Diduga korban terseret arus sungai yang masih deras, akibat banjir. Setalah dilakukan pencarian, akhirnya jasad korban ditemukan Sabtu (23/4).

Kapolres Sumbawa melalui Kasubag Humas, Iptu Waluyo menyebutkan, dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan murni kecelakaan (tenggelam). “Dia langsung dikebumikan malam hari setelah ditemukan,” ujarnya.

Disebutkannya, Pemerintah kecamatan bersama Kades dan Muspika turun ke lapangan dan mengikuti hingga proses pemakaman. (ind)

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

Kasus Honorer K2 Dompu

Penyidik Bidik Tiga Calon Tersangka Dompu (Suara NTB) Proses penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Dompu masih menunggu keterangan ahli dan perhitungan kerugian negara untuk menetapkan tersangka. Namun tiga orang tengah dibidik untuk ditetapkan sebagai tersangka. Demikian hasil gelar kasus K2 di Polda NTB, Jumat (22/4) lalu. “Kami harus menunggu keterangan ahli dari BAKN regional IX Denpasar baru dilakukan perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Sebelum itu, kita ndak bisa sampaikan tersangkanya.

Walaupun gambaran tersangkanya sudah ada di kita. Calon tersangkanya ada 2 – 3 orang,” kata Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB saat dihubungi, Minggu (24/4).

Herman mengatakan, penanganan kasus pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Dompu mengalami kemajuan yang cukup. Bahkan pihaknya telah meningkatkan ke tahap penyidikan dari tahap penyelidikan. Penanganan kasus K2 di Dompu ini akan menjadi rujukan. “Kasus K2 di Dompu ini paling maju penanganannya. Kasus K2 di Polda saja, sampai saat ini belum ditingkatkan ke tahap penyidikan,” terangnya.

Namun demikian, Herman mengatakan, pihaknya dituduh seolah – olah lamban dalam menangani kasus K2. Sehingga pihaknya dilaporkan ke Polda dan dilakukan gelar kasus, Jumat (22/4) lalu. “Kita dilaporkan Some (Syamsuddin-red) ke Polda dan menyatakan kita lamban menangani kasus K2,” ungkapnya.

Dari 134 orang honorer K2 yang diangkat menjadi CPNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu, sudah 80 persen dimintai keterangan.

Sisanya yang belum dimintai keterangan karena sakit, melahirkan, keluar daerah dan lainnya. “Sejauh ini tidak ada hambatan. Kita hanya menunggu keterangan ahli. Sudah dua kali kita bersurat ke BAKN regional IX Denpasar, tapi sampai saat ini belum ada klarifikasi.

Setelah merampungkan kasus K2, Herman mengakui, akan menyelidiki kasus K1. Karena kasus K2 ini berawal dari kasus K1 dan memiliki keterkaitan satu sama lain.

Syamsuddin, SE alias Some selaku pelapor kepada Suara NTB, Jumat (22/4) lalu mengatakan, hasil gelar kasus yang dilakukan di Polda, penyidik masih menunggu keterangan ahli atau perhitungan kerugian negara dari BPKP baru akan diumumkan tersangkanya.

“Penyidik masih menunggu selangkah lagi untuk menetapkan tersangka,” ungkap Herman.

Some juga mengungkapkan, setelah kasus K2 diproses pihaknya akan mendorong penyidikan terhadap kasus K1. Pada pengangkatan honorer K1, terdapat 12 orang yang diduga menggunakandokumenpalsuuntuk diangkat menjadi CPNS persis sama seperti kasus K2.

“Kalau kasus K1 terdapat 12 orang yang diduga palsu dan sekarang mereka sudah menjadi PNS. Kasusnya sama dengan mereka yang 134 di K2,” jelas Some. (ula)

Herman (Suara NTB/ula)

Cacat Tidak Hentikan Usman Berikhtiar

Dompu (Suara NTB) Usman Arahman, warga Dusun Rade La Dao Desa Kareke Dompu tidak bisa berjalan normal akibat salah menggunakan alat terapis tahun 2004 lalu. Kedua kakinya mengecil, namun tidak membuatnya pasrah.Denganketerampilansebagaitukangkayu,iaberharapmendapat dukungan peralatan dari pemerintah agar lebih mandiri.

Usman dengan istrinya, Siti Maryam, memiliki tiga orang anak. Namun istrinya sudah dua tahun terakhir tidak tinggal bersamanya karena menjadi asisten rumah tangga dokter di Bali yang sebelumnya bertugas di Dompu. Sementara anak – anaknya sudah menjadi TKI dan sudah berkeluarga. Ia pun harus tinggal sendiri di rumahnya dan mencari nafkah dengan menunggu pesanan orang. “Kalau ada orang pesan sarangge, saya buatkan. Tapi mereka siapkan sendiri bahannya. Saya hanya terima ongkos kerja di rumah,” ungkapnya beberapa saat lalu.

Ia pun berharap ada dukungan alat – alat pertukangan dari pemerintah sehingga dirinya bisa berusaha dan lebih mandiri.

Peralatan tukang yang dimiliki sangat terbatas. “Saya hanya bisa andalkan usaha yang bertumpu pada tangan, karena saya sudah ndak bisa berdiri terlalu lama,” jelasnya.

Asrul, tetangga Usman mengatakan, kendati hidup seorang diri karena istrinya menjadi asisten rumah tangga di Bali, Usman tidak berpangku tangan. Untuk memenuhi makan minumnya setiap hari, ia harus bekerja sebagai tukang kayu membuat sarangge (tempat duduk dalam bahasa Mbojo). Walaupun dengan keterbatasan fisiknya. “Kalau ada bantuan peralatan tukang, kita sangat berharap agar dia bisa dibantu pemerintah,” harapnya.

Kaki Usman mengecil dikarenakan tahun 2004 lalu ia sempat mencoba alat terapi yang dijual orang keliling kampung. Alat terapi yang menggunakan daya listrik ini, tiba – tiba menyengatnya saat dirinya mencoba. Bahkan kakinya sempat terbakar karena kesetrum listrik. Akibatnya, kedua kakinya mengecil hingga saat ini. (ula)

(Suara NTB/ula)

MENGECIL - Usman memperlihatkan kakinya yang mengecil akibat kesalahan menggunakan alat terapi tahun 2004 lalu. Dia masih mengerjakan pesanan orang yang mau dibuatkan kursi.

SUARA PULAU SUMBAWA Diduga Pesta Narkoba

Oknum Polisi di Bima Diringkus Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran Satuan Resnarkoba Polres Bima Kota, menangkap lima warga yang sedang berpesta narkoba jenis ganja dan sabu, di salah satu kos-kosan di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, Jumat (22/4) malam sekitar pukul 22.15 wita.

Dari lima warga itu, salah satu di antaranya oknum polisi anggota Polres Bima Kota.

Informasi yang diperoleh, Minggu (24/4) menyebutkan, seorang tersangka, SR diketahui sebagai bandar. Sementara MS sebagai kurir dan tiga orang lainnya sebagai pengguna. Salah satu di antara pengguna yakni oknum anggota Polres Bima Kota (satuan Dalmas), yakni EH.

Pada saat penggrebekan berlangsung sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara aparat dengan SR. Di lokasi tersebut, aparat melakukan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya 12 poket ganja, satu poket sabu, sembilan lembar plastik bekas

sabu-sabu, tiga alat bong dan dua unit sepeda motor.

Usai melakukan penggeledahan, pihak kepolisian melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Olah TKP tidak hanya dilakukan di kamar kos-kosan.

Namun hampir setiap sudut halaman kos-kosan pun ikut di-

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada Suara NTB, Minggu (24/4) mengungkapkan, kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Kempo tahun 2011-2012 yang dikembalikan berkasnya oleh jaksa untuk dilengkapi penyidik sudah lengkap. Sesuai petunjuk jak-

geledah. Setelah proses olah TKP selesai, kelimanya langsung dibawa ke Sat Resnarkoba. Mereka diperiksa dan dimintai keterangan secara tertutup.

Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Iptu Junaedin kepada Suara NTB menjelaskan, penangkapan dilakukan berdasarkan laporan warga yang diteruskan oleh pihaknya di lapangan. Kata dia, oknum SR diduga sebagai bandar baru.

“Penangkapan lima pelaku ini berdasarkan laporan dan ditindaklanjuti ke lapangan,” ucapnya

Junaedin mengaku berdasarkan hasil tes urine, empat orang dinyatakan negatif. Sementara satu yang merupakan oknum polisi positif narkoba. Kelimanya akan dikenakan UU No 35 tahun 2009. Bagi bandar dan kurir akan dikenakan hukuman penjara paling singkat empat tahun dan maksimal hukuman mati.

“Sementara oknum polisi belum bisa dibawa ke bagian propam, sebab pemeriksaannya belum selesai dilakukan dan proses hukumnya akan tetap berjalan,” pungkasnya (uki) (Suara NTB/uki)

PENDAMPINGAN Beberapa anak sedang diberikan pendampingan di Sekretariat LPA Kota Bima, Sabtu (23/4).

Meningkat, Kasus Kekerasan terhadap Anak di Bima Kota Bima (Suara NTB) – Kasus kekerasan terhadap anak di kota Bima terus meningkat. Pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bima sepanjang 2015 – 2016 mencatat telah menangani sebanyak 82 kasus.

“Sebanyak 67 kasus pada 2015 dan 15 kasus (hingga April) 2016. Selama periode Januari - April 2015, sebanyak 12 kasus ditangani atau meningkat tiga kasus pada periode yang sama,” ucap Wakil Sekretaris LPA Kota Bima, Lily Marfuatun, SH, MH, Sabtu (23/4).

Kata Lily, pendampingan hukum maupun pendampin-

gan sosial yang dilakukan LPA Kota Bima sejak bulan Januari - April sebanyak 15 kasus. Satu kasus lainnya sedang diupayakan untuk proses diversi. Diversi dilakukan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

“Selain itu, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak,” katanya.

Berdasarkan data tahun 2015, jenis kasus dengan jumlah terbanyak yaitu kasus penganiayaan dengan korban 11 anak dan pelaku anak 11. Kemudian kasus pen-

cabulan dengan jumlah korban anak delapan orang dan empat pelaku anak.

“Total kasus selama 2015 ada sebanyak 67 kasus,” jelasnya.

Menurut dia, pendampingan LPA Kota Bima bukan hanya dalam proses hukum anak saja, tetapi juga pendampingan sosial. LPA terlibat penelitian sosial anak untuk mengetahui latar belakang dan faktor yang menyebabkan munculnya kasus, sehingga menjadi pertimbangan untuk menerapkan sanksi kepada anak dalam hal diversi.

“LPA Kota Bima juga terlibat pembinaan jangka panjang terhadap anak pascakejadian,

untuk menghindarkan anak dari trauma dan terisolasi di lingkungan masyarakat,” terangnya.

Menurut dia, LPA berusaha melakukan yang terbaik dan menentukan solusi yang tepat demi terpenuhinya HakHak Anak sesuai Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989. Di antaranya hak bermain, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan nama.

“Hak lainnya yakni mendapatkan status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan memiliki peran dalam pembangunan,” akunya.

LPA Kota Bima terus gencar melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum, simula-

si, dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah pada berbagai tingkatan. Berkaitan dengan ciri, sifat khas, dan untuk melindungi anak, proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh LPA. “Sebelum proses penyelesaian kasus melalui jalur peradilan, LPA Kota Bima bersama Pekerja Sosial Profesional, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur Pengadilan atau melalui diversi,” pungkas Lily. (uki)

Gelar TTG DPRD KSB Minta Subsidi Bima akan Tampilkan Pendidikan Dituntaskan Taliwang (Suara NTB) Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah agar menuntaskan seluruh tunggakan pembiayaan program subsidi pendidikan gratis bagi mahasiswa.

Ketua Komisi I DPRD KSB, Drs. M. Thamzil, Sabtu (23/4) mengatakan, penyelesaian kewajiban tersebut penting mengingat pada tahun mendatang akan ada kebijakan baru terkait daya dukung pemerintah pada bidang pendidikan tinggi tersebut. “Nah kalau ada yang belum tuntas, kami minta untuk segera diselesaikan,” jelasnya kepada media ini.

Dijelaskannya, saat ini pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pendidikan oleh Panitia Khusus (Pansus) salah satunya terkait daya dukung pendidikan bagi pendidikan tinggi. Dalam Raperda tersebut, model dukungan pemerintah terhadap pendidikan tinggi tidak lagi dalam bentuk subsidi bagi mahasiswa. Subsidi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa tidak mampu sementara bagi yang mampu dalam bentuk beasiswa.

“Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana mahasiswa bisa dapat (subsidi) semuanya.

Nanti setelah Perdanya diberlakukan, maka subsidi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa tidak

(Suara NTB/bug)

M. Thamzil mampu,” papar Thamzil.

Karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih, ia berharap pemerintah segera menuntaskan seluruh kewajiban penerapan aturan sebelumnya. “Kita berharap sebelum Perda baru diterapkan yang sebelumnya sudah beres.

Karena kalau tidak ini akan jadi persoalan lagi,” sebutnya.

Model pendekatan Pemda KSB terhadap daya dukung pemerintah pada dunia pendidikan mulai tahun ini memang lebih diperluas lagi. Jika sebelumnya hanya mengakomodir sekolah negeri dan swasta, terhitung tahun 2016 ini pemerintah juga

menyentuh pendidikan pondok pesantren (Ponpes). Hal itu pun terlihat dari tiga Raperda yang sedang digodok di DPRD yang meliputi Raperda dukungan pemerintah pada sekolah negeri dan swasta, Raperda dukungan pemerintah bagi sekolah Ponpes dan ketiga Rapeda dukungan pemerintah bagi pendidikan tinggi.

Dijelaskan Thamzil, untuk Raperda Ponpes pola pendekatan yang dibangun pemerintah memberikan dukungan bukan kepada lembaga Ponpes-nya melainkan pada proses penyelenggaraan pendidikannya. “Kebetulan saya di Pansus Raperda. Nah untuk kelembagaan Ponpes katanya itu bagian kementerian agama (Kemenag), makanya kita pendekatannya pada proses penyelenggaraan pendidikannya saja,” urainya.

Ia pun berharap kelak dengan terbitnya tiga Perda dukungan pemerintah bagi penyelenggaraan pendidikan itu dunia pendidikan di daerah akan lebih baik lagi terutama dari sisi mutu penyelenggaraan dan kualitas siswa lulusannya. “Dengan aturan baru ini daya dukung pemerintah akan lebih maksimal lagi. Dan tentu tidak salah kalau kita menginginkan hasil terbaik dari apa yang kita lakukan itu,” pungkasnya. (bug)

Kasus PNPM Mandiri Segera Dilimpahkan ke Kejari Dompu (Suara NTB) Penyidik telah melengkapi berkas perkara kasus PNPM Mandiri Kecamatan Kempo sesuai petunjuk jaksa. Tambahan keterangan dari BPKP perwakilan NTB yang menghitung kerugian negara sudah dilakukan dan akan segera dikirim kembali jaksa.

Halaman 7

sa, mereka meminta agar meminta tambahan keterangan ahli dari BPKP. “Saat saya ke Mataram empat hari lalu, mereka sudah kembali setelah meminta keterangan dari BPKP di Mataram,” katanya.

Herman mengatakan, berkas kasus PNPM Mandiri Kecamatan Kempo ini akan

dikirim kembali ke Jaksa pekan ini. Sehingga bisa diteliti lebih lanjut. Bila dinyatakan lengkap, bisa langsung dilimpahkan untuk tahap kedua yaitu tiga orang tersangka.

Kasus PNPM Mandiri Kecamatan Kempo tahun 2011 – 2012 modusnya dengan membuat kelompok fiktif penerima

dana simpan pinjam perempuan (SPP). Negara dirugikan dalam kasus ini sebanyak Rp 500 juta lebih dari total anggaran yang dikucurkan. Tiga orang pengurus, masing – masing ketua, sekretaris dan bendaharanya dijadikan tersangka dan telah ditahan di Polres. (ula)

Reaktor Biogas

Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Bima akan menampilkan reaktor biogas dalam acara Teknologi Tepat Guna (TTG) NTB tahun 2016. Kegiatan yang akan berlangsung dan dipusatkan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu akan mulai dibuka pada tanggal 27 hingga 30 April mendatang.

“Pemerintah Kabupaten Bima melalui BPMDes Kabupaten Bima akan mengikuti kegiatan ini yang dengan menampilkan reaktor biogas,” ucap Kepala BPMDes Kabupaten Bima, Abdul Wahab Usman SH, M.Si, Minggu (24/4).

Kata dia, TTG merupakan kegiatan secara terpadu bagi penyebarluasan informasi berbagai jenis alat dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat.

Sekaligus sebagai forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam penyusunan kebijaksanaan pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG pada masa mendatang.

“TTG juga rangkaian acara pencanangan BBGRM tingkat Provinsi NTB Tahun 2016. Acara tersebut direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Gubernur dan dihadiri Bupati dan Walikota se NTB,” katanya Untuk mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keikutsertaan Kabupaten Bima, lanjutnya, Tim dari BPMDes akan berangkat lebih awal untuk mempersiapkan stand tempat Pameran dan kegiatan pendukung lainnya.

Wahab mengaku dalam pameran TTG kali ini, stand Pemerintah Kabupaten Bima

(Suara NTB/uki)

Abdul Wahab Usman akan memamerkan sebuah produk unggulan berupa Reaktor Biogas. Yang merupakan hasil karya anak-anak desa di Kabupaten Bima.

“Reaktor biogas merupakan sebuah alat sederhana yang mengolah sampah atau limbah rumah tangga menjadi biogas,” akunya.

Wahab menjelaskan, alat sederhana reaktor biogas tersebut dapat disimpan di dapur atau sekitar dapur, di mana gas yang dihasilkan bisa langsung disalurkan ke kompor yang ada di dapur rumah tangga. Di samping itu gas yang dihasilkan bisa ditampung dalam kemasan-kemasan plastik dengan maksud untuk dijual.

“Ke depan reaktor biogas ini sangat mungkin untuk kita kembangkan mengingat biaya pembuatannya yang relatif murah dan sederhana,” jelasnya. (uki)

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Pansus Pengerukan Pasir Laut PENOLAKAN masyarakat atas rencana penambangan pasir laut Lombok untuk reklamasi Teluk Benoa akhirnya didengar oleh wakil rakyat di DPRD NTB. Untuk itu, DPRD NTB berencana akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelediki proses penerbitan izin penambangan pasir laut itu. Apakah izin yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov NTB tersebut sudah memenuhi dan melewati persyaratan teknis dan legalitasnya.

Wakil Ketua Komisi IV, H. Suharto, ST, MM yang dikonfirmasi terkait hal itu, menerangkan bahwa banyak anggota yang sudah mengusulkan untuk membuat pansus. Namun sebelum pembentukan pansus itu, ia meminta Pemprov untuk memperlihatkan data-data kajian amdal dan ekologinya sebagai dasar diberikan izin.

“Kita akan lihat dulu, karena teman-teman belum kompak, hanya beberapa yang sudah mengusulkan. Kita akan minta dulu penjelasan dari Pemprov. Karena informasi izin itu sudah keluar baru saja kita dapatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut ditegaskan oleh politisi Hanura itu, bahwa sikap tegasnya dalam menyikapi terbitnya izin penambangan pasir laut tersebut semata-mata untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Karena kondisi objektifnya, sebagian besar masyarakat menolak penambangan pasir untuk reklamasi Telok Benoa itu.

“Rakyat akan menuduh kita (DPRD), karena ikut bersekongkol menyelundupkan proses penerbitan izin. Untuk itu kita siapkan pertanyakan siapa pengkaji AMDAL dan dampak ekologinya itu.

Seharusnya hal itu disosialisikan pada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Suharto, bahwa pihaknya sangat memahami kalau aktivitas pertambangan sangat dapat mendatangkan PAD yang cukup besar. Namun penerbitan izin penambangan pasir laut tersebut agar tidak semata-mata hanya mempertimbangkan pendapatan yang akan didatangkan saja. Tetapi penting untuk diperhatikan juga adalah rasa keadilan masyarakat.

“Kita semua tahu bahwa yang namanya pertambangan itu pasti akan mendatangkan PAD dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan. Akan tetapi perlu dicatat juga akan bahaya dan dampaknya. Sementara dampak yang dihasilkan ini tidak pernah disosialisasikan,” jelasnya.

Ditanya terkait dengan apa sikap Komisi IV atas keluarnya izin eksplorasi pasir laut Lombok tersebut, Suharto mengatakan bahwa pihaknya akan selalu mengedepankan legalitas dan rasa keadilan.

H. Suharto (ndi) (Suara NTB/dok)

Sinergi Antar APH KOORDINASI antar Aparat Penegak Hukum (APH) perlu diperkuat. Selama ini perbedaan persepsi sering menjadi kendala penuntasan suatu kasus. Implementasi ke depan APH dapat saling menanggalkan ego dan arogansinya.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi menjelaskan, beberapa waktu lalu telah dilaksankan koordinasi antar APH di wilayah NTB. Untuk merumuskan solusi dari perbedaan persepsi tersebut. “Kadang hukum dipersepsikan masing-masing berbeda.

Dari koordinasi itu, semuanya (Suara NTB/why) sudah sepaham,” ungkapnya Anom Wibowo Ia mengklaim, selama ini, sepanjang menangani kasus hukum pihaknya tidak pernah mendapat intervensi dari pihak maapun. Juga saling intervensi antar APH. Anom menyebutkan, antar APH memang kerap terjadi persinggungan persepsi terkait unsur-unsur pembuktian serta kesepakatan pengiriman SPDP. Selain itu, diupayakan kesepahaman terkait penahanan tersangka.

“Antisipasi penahanan yang melewati batas waktu,” terangnya.

Ke depannya, ranah implementasi terkait beberapa kendala penanganan kasus tersebut, bakal ditindaklanjuti. “Koordinasi itu bukan hanya sekedar pembahasan. Tetapi bagaimana imiplementasinya nanti,” katanya.

Ia mengatakan, hukum dan berbagai kasus yang terjadi semakin hari semakin berkembang. Sehingga menuntut pula kesepahaman antar APH agar kepastian hukum dapat terwujud.

“Hukum berkembang terus. Tapi, walaupun kasusnya berbeda-beda, undang-undangnya sudah jelas,” ujar Anom.

Sebelumya disebutkan, penegakan hukum di NTB belum optimal. Sejumlah persoalan mendasar masih saja menjadi kendala.

Tercermin dari proses hukum yang terkesan parsial, wujud dari masih adanya ego-sektoral. Juga sikap arogansi oknum APH. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

PPK Landscape KLU Ditetapkan Jadi Tersangka Giri Menang (Suara NTB) Penanganan kasus Landscape Kantor Bupati Lombok Utara dinaikkan statusnya ke penyidikan dengan menetapkan satu orang tersangka dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial E. Penetapan tersangka ini menyusul dua alat bukti dikantongi penyidik, salah satunya hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan ada kerugian negara sekitar ratusan juta rupiah.

Demikian dikatakan Kapolres Lobar melalui Kasatreskrim, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan akhir pekan kemarin. “Setelah penyidik mendapatkan audit investigasi dari BPKP, akhirnya penyidik menetapkan status tersangka terhadap PPK insial E,” terang Kasatreskrim.

Dikatakan, penyidik telah mendapatkan hasil audit dari BPKP terkait penghitungan jumlah kerugian negara dalam kasus ini. Dari hasil audit terse-

but, BPKP menemukan kerugian negara dalam kasus ini sekitar ratusan juta rupiah.

Setelah mendapatkan hasil audit itu, pihaknya melakukan gelar perkara untuk penanganan kasus ini selanjutnya. Dari hasil gelar perkara dipadukan keterangan saksi ahli, akhirnya dilakukan penetapan status tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan penyusul alat bukti cukup, salah satunya adanya kerugian negara hasil

audit BPKP tersebut.

Apakah ada mengarah penetapan tersangka lain? Joko menegaskan, adanya mengarah tersangka lain tengah didalaminya. Menurutnya, hal itu sangat terbuka sebab tidak mungkin PPK saja yang terlibat dalam kasus ini, namun ada pihak lain entah itu oknum pejabat di internal pemda setempat termasuk kontraktor dan pihak lain.

Joko enggan membeberkan secara gambalang siapa saja

dibidik dalam kasus ini, hal ini dikarenakan menyangkut keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Diketahui, proyek Landscape senilai senilai Rp 1 miliar yang dikerjakan pada 2013 lalu itu mencuat atas dasar laporan masyarakat ke Polres Lobar. Menurut Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Tamben, Eddy Kurniawan, ST., mengakui proyek tersebut memiliki plafon senilai Rp 1 miliar. Dalam proses tender, proyek itu dimenangkan oleh CV. Trio Satria, asal Telaga Waru, Lombok Barat, dengan penawaran terendah, sebesar Rp 920 juta.

Bertindak selaku pelaksana proyek adalah, Hadi Sakti.

Eddy mengatakan, proyek landscape Kantor Bupati ini dilelang September 2013 dan

kontraktor memulai pekerjaan pada 2 Oktober 2013 sampai dengan 30 Desember 2013. Selanjutnya dalam 6 bulan berikutnya, Januari – Juni 2014, proyek ini masuk masa Pemeliharaan, dan setelahnya diserahkan ke Pemda KLU Disebutkannya, proyek landscape ini sejatinya membutuhkan total anggaran Rp 3,2 miliar untuk bisa rampung. Adapun pada tahap pertama, dari Rp 1 miliar telah dikerjakan penataan taman depan dan bagian belakang.

Proyek lanjutan landscape yang belum selesai menyangkut hotmix dan penataan keluar masuk areal parkir sekitar taman, direncanakan akan dikerjakan bertahap. (her/ari)

Terduga Pelaku Pembunuhan Pengusaha Taliwang Ditangkap

(Suara NTB/humas bnn)

KAMPANYE - Pelepasan peserta jalan sehat dan kampanye Stop Narkoba Sabtu (23/4) di Jalan Pendidikan Mataram. Kampanye ini merupakan yang terbesar karena melibatkan 2.000 lebih pelajar.

BNN Gelar Kampanye Terbesar ”Stop Narkoba” Mataram (Suara NTB) Ribuan pelajar sejumlah sekolah di Kota Mataram mengkampanyekan “Stop Narkoba”, Sabtu (23/4). Kampanye ini diklaim terbesar sepanjang kegiatan sama sejak 2015 lalu.

Para pelajar ini antusias dengan long march melalui rute jalan utama Kota Mataram.

Diawali dengan jalan santai dengan rute Jalan Pendidikan, sampai simpang Kejaksaan jalan WR Supratman, berlanjut ke Jalan Langko hingga simpang empat Bank Indonesia. Rute berlanjut melalui Jalan Airlangga dan kembali di Jalan Pendidikan menuju MAN 1 Mataram.

Sepanjang jalan, semua peserta terus menyuarakan yel yel dan slogan slogan “Stop Narkoba”. Kampanye dilaksanakan kerjasama BNNP NTB dengan MAN 1 Mataram sekaligus dirangkai dengan HUT MAN 1 Mataram. Rangkaian kegiatan di samping jalan sehat dilanjutkan dengan kampanye di halaman utama MAN 1 Mataram.

Jalan santai itu dilepas pejabat Kanwil Kemenag Provinsi NTB bersama kepala sekolah MAN 1 Mataram

dan Kepala Bidang P2M BNNP NTB. “Kampanye ini merupakan kampanye terbesar yang kita lakukan dengan peserta sekitar 2.200 siswa di sekitar Mataram yang berasal dari berbagai sekolah,” kata Kabid P2M BNN NTB, Anggraini Ninik Muniharti, SH, MH. Dijelaskan, para pelajar memang diajak peduli untuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Generasi muda pelajar adalah generasi penerus yang harus terbebas dari narkoba.

Dijelaskannya kepada siswa, narkoba adalah bahaya laten yang harus diberantas secara masif. Narkoba hanya memberi dampak yang sangat buruk baik untuk diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

“Untuk itu jangan sekali sekali menyalahgunakan narkoba,” ajaknya.

Momen kampanye ini adalah momen yang sangat baik dan penting bagi generasi dan masyarakat lainnya.

Oleh karenanya pihaknya juga hadir lengkap dengan semua perangkat yang kami miliki. “Kami juga membuka Pojok Konseling untuk mem-

berikan kesempatan kepada seluruh peserta kampanye berkonsultasi atau mendapatkan informasi tentang P4GN,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNNP NTB Kombes Pol. Drs. Sriyanto, M.Si yang tidak sempat hadir, sempat menyampaikan via ponsel kepada para siswa melalui pengeras suara.

Dikatakan, kegiatan itu akan terus berlanjut. “Kampanye maupun Pojok Konseling akan kami gelorakan terus.

Kami berharap semua sekolah ataupun komponen lainnya untuk terus mengkampanyekan Stop Narkoba,” ajaknya.

Dalam waktu dekat, Tanggal 30 April, pihaknya akan Kampanye besar besaran akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara. Dia meminta seluruh masyarakat NTB untuk hadir di acara kampanye tersebut. “Kita tunjukkan bahwa kita harus peduli dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga masyarakat NTB menjadi masyarakat yang pintar, sehat tanpa Narkoba,” tegasnya. (ars)

Mataram (Suara NTB) Tepat satu minggu pasca kejadian, terduga pelaku pembunuhan AA (65) diciduk Sabtu (23/4) lalu. Dua pelaku yang diduga pasangan suami istri itu ditangkap di tempat berbeda. Saat ini polisi masih terus mendalami motif pembunuhan.

Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK, menyebutkan pengungkapan pelaku pembunuhan oleh Satreskrim Polres Mataram itu melibatkan Mabes Polri dan Polda NTB. “Selama satu minggu kita kerja keras. Akhirnya mereka dapat tertangkap,” jelasnya di Mapolres Mataram, Sabtu (23/4). Pelaku JM ditangkap di kamp alat berat di kawasan Maluk, KSB. Sementara EW, ditangkap di Labuan Lombok, Pringgabaya, Lombok Timur.

“Diduga mereka ini pasangan suami istri. Saat ini masih didalami motif pelaku melakukan pembunuhan.

Kita masih kembangkan penyelidikan,” ujar Kapolres.

Sebelumnya, polisi melibatkan tim IT untuk menelusuri keberadaan terduga pelaku pembunuhan. Terbukti, tepat satu minggu kemudian setelah kejadian, para pelaku dapat diringkus.

Telepon genggam korban

ditemukan di dalam mobil pick-up L300 EA 9824 H. Beserta sejumlah barang bukti lainnya pada saat olah TKP di jalan menuju Pantai Mapak, Sekarbela, Mataram.

Pemeriksaan sejumlah saksi, diantaranya pihak keluarga didapati bahwa korban pada Sabtu (16/4) silam beranjak dari rumah pada pagi hari.

Kepada keluarga, korban pamit menghadiri pesta pernikahan di salah satu tempat di Mataram.

Korban berangkat sendirian, diketahui berdasarkan pengecekan manifes penyeberangan kapal ferry dan CCTV pelabuhan.

Korban menderita luka tusukan benda tajam di bagian perut sebelah kiri.

Berdasarkan hasil otopsi RS Bahayangkara yang telah diterima pihaknya. “Yang jelas akibatnya mematikan,” ungkapnya.

Jasad korban AA, ditemukan warga setempat di dalam parit di pinggir sawah. Sekitar pukul 15.30 Wita, tergeletak terlentang di bawah pohon waru. Di TKP ditemukan mobil, pisau, telepon genggam, dan barang bukti lainnya.

Saat ini polisi masih melakukan pengembangan kasus guna mengungkap pelaku. (why)

Kasus Parsel Lotim

Polisi Gelar Perkara Tentukan Tersangka Mataram (Suara NTB) Lanjutan pemeriksaan sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan korupsi parsel Lotim, akan menukik pada penentuan tersangka. Mulai hari ini Senin (25/4) polisi melanjutkan pemeriksaan ratusan penerima.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK menjelaskan, penyidikan masih terus berlanjut. “Setelah pemeriksaan saksi kita akan lakukan gelar perkara untuk penentuan tersangka,” terangnya di Mapolda NTB pekan lalu.

Penyidik akan merampungkan pemeriksaan 106 saksi dari sejumlah instansi. Pemeriksaan secara marathon dilakukan selama satu pekan ini.

Penerima bantuan parsel yang akan dipanggil itu dari kalangan PNS, pegawai honorer di kalangan instansi pemerintahan. Termasuk dari kalangan Jaksa, TNI dan Polri yang sudah diperiksa beberapa waktu lalu.

Tujuannya untuk memperdalam lagi penyidikan dugaan penyimpangan nomenklatur pengadaan paket yang disebut sandang pangan tahun 2014 lalu itu.

Nilai pengadaannya Rp 2,7 miliar tahap kedua oleh Pemda, seharusnya diperuntukkan bagi fakir miskin. Namun ditengah jalan berubah peruntukkannya kepada PNS, honorer, TNI dan Polri.

Selama satu tahun, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB sudah menangani dan mengusut kasus ini sejak dilaporkan pada 2015 lalu. Tahap pertama anggaran untuk pengadaan paket lebaran ini, sebesar Rp 12 miliar.

Dalam nomenklaturnya diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Bantuan pertama sudah didalami. Hasilnya sudah sesuai dengan peruntukannya.

Kemudian dalam tahap dua, anggaran kembali dicairkan sebanyak Rp 2,7 miliar yang dibagikan ke 13.500 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di 114 Intstansi se-Kabupaten Lombok Timur dengan nilai Rp168.000 per-parselnya.

Jumlah Rp 2,7 miliar inilah yang kemudian diselidiki oleh pihak kepolisian apakah sesuai dengan nomenklaturnya atau tidak. Adapun pencairan tahap tiga batal dilakukan oleh Pemkab Lotim karena adanya temuan dari kepolisian.

Kordinasi dengan BPKP Andy mengatakan, seusai pemeriksaan saksi dan gelar perkara, kesimpulannya nanti bakal dibawa untuk berkoordinasi dengan BPKP. “Untuk permintaan PKN (Penghitungan Kerugian Negara),” ungkapnya.

Sementara mengenai Audit Investigasinya, Andy menjelaskan bahwa saat ini pihakn y a dalam posisi menunggu. (why)

Andy Hermawan (Suara NTB/dok)

SUARA NTB

Senin, 25 April 2016

Halaman 9

Hari Kartini 2016 ala DWP BWS Nusa Tenggara I

Momentum Memperkokoh Semangat Membangun Negeri Mataram (Suara NTB) Bertempat di Aula Irigasi BWS Nusa Tenggara I, Sabtu (23/4) Dharma Wanita Persatuan (DWP) BWS Nusa Tenggara I memperingati Hari Kartini tahun 2016.

Beragam kegiatan yang dilaksanakan untuk mengenang pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita ini. Diantaranya, Lomba Nasi Tumpeng, Lomba Busana Kebaya, dan Lomba Mengenakan Jilbab.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran dan anggota

DWP BWS Nusa Tenggara I. Untuk lomba Nasi Tumpeng Juara I, Satker Operasi dan Pemeliharaan, Juara II Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA), Juara III. Satker Bendungan, dan Juara IV Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA).

Untuk Lomba Busana Kebaya Juara I, Ibu Hj.Suyadi, Juara II, Ibu Rr. Hj.Astuti Bambang, dan Juara III Ibu Desy Reso Rahman. Sementara Lomba Jilbab Juara I, Ibu L.Erwin Rusdianto, Juara Ibu Lies Rahardjo, Juara III, ibu

Suryo Edy dan Juara IV. Ibu Darmawangsa Dos. Ketua DWP BWS Nusa Tenggara I, Meneritana Asdin dalam sambutannya mengatakan, bahwa RA Kartini adalah inspirator dan lentera kaum perempuan Indonesia, tanpa RA Kartini, perempuan Indonesia tidak akan mencapai kesetaraan gender. Oleh karenya, emansipasi perempuan menjadi sangat perlu di tauladani sikap, sifat dan kecerdasan intelektual maupun emosional Kartini di tengah era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi

Asean (MEA).

“Marilah kaum perempuan Indonesia melakukan emansipasi dengan memperhatikan kodrati, ketentuan yang berlaku dalam bingkai NKRI. Tentunya dalam kehidupan sehari – hari perlu adanya emansipasi rasa dan perasaan berbangsa dan bernegara. Sehingga nilai toleransi kita tumbuh kembangkan. Semangat gotong royong kita pupuk dan tingkatkan dan hidup di tengah – tengah masyarakat. Dan pada muaranya perempuan sebagai pilar negara akan berdiri kokoh

dan mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat adil dan sejahtera,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir.Asdin Julaidy, MM,MT mengatakan, bahwa kebersamaan dan kekompakan jajaran dan anggota DWP BWS Nusa Tenggara perlu dijaga dan dipelihara.

“Kita jangan terprovokasi oleh lingkungan sekitar. Orang lain yang menilai kita bukan diri sendiri. Diri sendirilah yang tahu tentang pribadi dan keinginan dan harapan,” ujarnya.

Asdin berharap, seluruh-

nya yang ada di lingkup BWS Nusa Tenggara I memberikan yang terbaik untuk daerah sebagai manifestasi pengabdian kepada bangsa dan negara. Di balik kesuksesan itu, tambahnya pasti ada perempuan yang tangguh, sabar, ikhlas dan menurunkan budi pekerti serta akhlak yang mulia kepada generasi penerus.

“Marilah kita berikan pengabdian kepada para suami, anak – anak dan masyarakat sekitar kita. Agar apa yang menjadi dambaan harapan kita semua dapat terwujud.

Utamanya kepada para istri yang suaminya mengabdi di daerah terpencil, jauh dari sarana dan prasana baik transportasi maupun komunikasi.

Yakinlah bahwa apa yang para suami lakukan dalam pembangunan sarana dan prasarana SDA baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa bahkan di pulau – pulau terluar di NTB ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat semoga Allah SWT mengganjarnya sebagai nilai ibadah,’’ kata Adsin.

(Humas BWSNT.1/bul)

Ketua DWP BWS Nusa Tenggara I, Ibu Rita Asdin beserta Jajaran dan Anggotanya pada saat memperingati Hari Kartini di Aula Irigasi BWS Nusa Tenggara I.

Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir.Asdin Julaidy,MM.MT didaulat untuk menentukan pemenang Lomba Nasi Tumpeng “ini menang karena ada beras merahnya”

Bersihkan Sungai Jangkok & Lomba Lintas Sungai

Para Pemenang Lomba Busana Kebaya, Nasi Tumpeng dan Jilbab

Kursus Kecantikan dan Penuluhan Kesehatan

PENGUMUMAN(1) PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) BATUAN DAN IUP MINERAL BUKAN LOGAM Dasar Hukum

:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PeraturanMenteriESDM Nomor 32 Tahun 2013 tentangTata Cara PemberianIzinKhususdi BidangPertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi NTBNomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 24 Tahun 2015.

Tujuan Permohonan

:

Mengusahakan Batuan atau Mineral Bukan Logam untuk bahan bangunan, pemukiman, infrastruktur (jalan, jembatan dll) dan usahapenjualan barang tambang (komersil).

Bentuk Izin

:

1. IUP EKSPLORASI atau IUP EKSPLORASI PERPANJANGAN. 2. IUP OPERASI PRODUKSI (IUP-OP) sebagai peningkatan dari IUP EKSPLORASI, dan/atau IUP-OP perpanjangan.

3. IUP-OP khusus yang terdiri dari : IUP-OP untuk penjualan, IUP-OP khusus Pengangkutan dan Penjualan, IUP-OP khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian.

Pemohon izin

:

1. Badan Usaha 2. Koperasi 3. Perseorangan ( terdiri dari: Orang perseorangan, Firma, CV)

I. IUP Eksplorasi atau perpanjangannya Persyaratan: 1. Surat Permohonan; 2. Akta Pendirian Koperasi atau Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3. Kartu Tanda Penduduk; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak; 5. Surat Keterangan Domisili; 6. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; 7. Peta WIUP dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional; 8. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 9. Persetujuan pengelolaan lingkungan (SPPL) atau persetujuan UKL-UPL sesuai ketentuan dari Instansi yang berwenang di bidang Lingkungan Hidup, wajib untuk permohonan IUP dengan luas wilayah lebih dari 5 (lima) hektar; 10.Bukti penempatan jaminan kesungguhan kegiatan eksplorasi, diwajibkan bagi pemohon IUP dengan luas wilayah lebih dari 5 (lima) hektar; 11.Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan, diwajibkan bagi pemohon IUP dengan luas wilayah lebih dari 5 (lima) hektar; 12.Pertimbangan Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, (setelah seluruh persyaratan diterima lengkap dan benar).

II. IUP Operasi Produksi (IUP-OP) atau perpanjangannya Persyaratan: 1. Surat Permohonan; 2. Akta Pendirian Koperasi atau Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 3. Kartu Tanda Penduduk; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak; 5. Surat Keterangan Domisili; 6. Peta WIUP dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

7. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 8. Surat Pernyataan Perlindungan Lingkungan (SPPL) yang telah diketahui/ disetujui oleh Instansi yang berwenang lingkup Kabupaten/Kota atau Persetujuan dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL atau AMDAL) dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Izin Lingkungan sesuai ketentuan dari Instansi yang berwenang; 10.Laporan lengkap eksplorasi; 11.Laporan studi kelayakan; 12.Rencana reklamasi dan pascatambang; 13.Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun (hanya untuk badan usaha).

14.Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik (untuk Badan Usaha dan Koperasi); 15.Salinan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi yang masih berlaku.

16.Pertimbangan Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, (setelah seluruh persyaratan diterima lengkap dan benar).

III. IUP-OP khusus Ketentuan : untuk Badan Usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan 1. IUP-OPuntuk penjualan Berlaku untuk Badan Usaha yang tidak bergerak di bidangpertambangan tetapi melaksanakan : a) Pekerjaan pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; b) Pekerjaan pembangunan konstruksi pelabuhan; c) Pekerjaan pembangunan terowongan; d) Pekerjaan pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau e) Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.

Persyaratan memperoleh IUP-OP untuk penjualan 1. Surat permohonan; 2. Akta badan usaha berikut daftar susunan direksi dan daftar pemegang saham, untuk pemohon badan usaha; 3. Profil badan usaha; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak; 5. Salinan izin usaha yang dimiliki dari instansi yang berwenang; 6. Masterplan kegiatan yang dikerjakan; 7. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral (logam / bukan logam / batuan) dan/atau batubara yang tergali akan dijual; 8. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB yang mencantumkan jumlah tonase mineral dan/atau batuan yang tergali. (diberikan setelah seluruh persyaratan 1 s.d 7 diterima lengkap dan benar, serta telah dilakukan pemeriksaan lapangan) Surat Permohonan asli bermeterai Rp. 6.000,- dan salinan (rangkap 2) serta seluruh persyaratannya,ditujukan kepada: Gubernur NTB cq. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM dan PT) Provinsi NTB Jl. Udayana No. 4Telp. 0370-631060-632632 Mataram,website: bkpm-ptsp.ntbprov.go.id dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB Jl. Majapahit No. 40 Telp. 0370-621356-625765 Faks No. 0370-625766 Mataram.

Hal-hal yang belum jelas dari persyaratan permohonan izin, dapat diunduh pada website:distamben.ntbprov.go.id. atau dapat berkunjung ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB.

Pengumuman ini disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk menjadi pedoman sebagaimana mestinya.

Mataram, 25April 2016 KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ttd Ir. Muhammad Husni, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620825 199103 1 008 Bersambung

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

Tikar Pandan Kian Tergerus

Perajin Lebih Milih Jadi TKW KERAJINAN tikar pandan seolah mati segan hidup tak mau. Pasalnya, para perajin harus bersaing di tengah gempuran tikar pabrikan. Di sisi lain, minat masyarakat untuk menggunakan tikar pandan ini masih jadi persoalan klasik.

Siang itu, Dusun Lendang Bunga Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Lombok Timur, terlihat tiga perempuan duduk di bawah pohon jambu. Jari jemari mereka sudah lihai menyusun satu demi satu daun pandan yang telah mereka jemur sepekan lalu. Mereka tidak mempedulikan, teriknya sinar matahari yang menerpa lingkungan sekitarnya. Bagi mereka yang penting bagaimana tikar pandan selesai dibuat dan mampu menghasilkan uang.

Namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tikar pandan banyak dicari warga. Sementara sekarang ini, produksi lokal kalah saing dengan tikar plastik atau berbahan lain yang lebih murah dan tahan air. Kondisi ini memaksa para perajin yang dulu mengandalkan tikar pandan sebagai mata pencaharian utama beralih mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan.

Alasan minimnya penghasilan perajin tikar pandan, jadi faktor utama masyarakat di Dusun Lendang Bunga Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Lombok Timur, banting setir mencari pekerjaan lain. Pekerjaan umumnya dilakoni ibu rumah tangga ini, terpaksa ditinggalkan dan memilih menjadi tenaga kerja wanita (TKW).

Negeri Jiran, Malaysia dipilih untuk menutupi kebutuhan yang semakin hari membekak. Apalagi Inaq Murihin harus menghidupkan empat orang anaknya.

Hasil dari tikar pandan Rp 35.000 per hari, tak cukup untuk menyekolahkan anaknya.

Meskipun ring-

git menggiurkan sebagian besar TKI/ TKW, justru bagi Inaq Murihin tak memberikan hasil mumpuni. Tiga kali berangkat ke Selangor Malaysia, hasilnya hanya cukup membangun satu rumah. Sedangkan, berangkat ketiga kali, ia ditipu oleh tekong atau perusahaan penyalur tenaga kerja.

Inaq Murihin dengan tatapan sendu menuturkan, ia terpaksa ke Malaysia, karena hasil menggeluti tikar pandan sejak duduk di kelas 4 Sekolah Dasar tak mencukupi untuk biaya sehari - hari. Empat orang anaknya makin hari tumbuh dewasa, sementara kebutuhan terus meningkat. Penghasilan dari daun pandan ini hanya dijadikan pekerjaan sampingan. “Ini cuma sampingan saja. Kalau ada pekerjaan lain lebih besar, iyah kita tinggalkan,” tuturnya pada Suara NTB, Sabtu (23/4).

Murihin tak banyak mengeluh, apalagi mengandalkan uluran tangan pemerintah. Hingga tiga kali ke Malaysia, bantuan langsung pemerintah serta jaminan kesehatan lainnya tidak pernah dirasakan. Padahal, ia jadi perempuan kepala keluarga setelah bercerai dengan suaminya tiga tahun lalu.

Jadi TKW, adalah tujuan dari puluhan perajin yang memilih banting setir untuk mengejar penghasilan lebih besar. Tak jarang, perajin yang bertahan hanya diam dan sewaktu - waktu bekerja jadi kuli panggul di sawah.

“Kalau andalkan tikar ini saja, ndak bakalan cukup. Tapi dari tikar ini juga menghidupkan saya,” ucapnya.

Dia menjelaskan, harga daun pandan saja Rp 12.000/ikat. Sedangkan, harga tikar Rp 35.000. Keuntungan didapatkan hanya Rp 20.000,.

Kadang, ia harus mengambil uang dari pengepul, sebelum hasil pekerjaannya rampung.

Menurutnya, ini cara perajin untuk bertahan. “Gali lubang tutup lubang sudah,” sebutnya.

Senada dengan Inaq Murihim. Mislom juga menuturkan bahwa tak banyak mengharapkan pendapatan dari ker-

Salah satu perajin di sedang mengerjakan tikar pandan Dusun Lendang Bunga Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Lombok Timur. ajinan tikar pandan ini. Menurutnya, ini hanya kerja sampingan daripada berdiam diri rumah. “Daripada momot (diam), lebih baik kerja ini,” katanya.

Mislom memilih bertahan di rumah daripada ke Malaysia. Faktor minimnya penge-

tahuan membuatnya takut mengejar tawaran ringgit yang menggiurkan. “SD saja gak tamat. Apalagi mau ke Malaysia. Mau sih saya jadi TKW, tapi saya takut,” tuturnya dengan Bahasa Sasak.

Ibarat nasi sudah jadi bubur. Pekerjaan dari

tikar pandan tetap digeluti. Karena, dari pandan ia tumbuh dewasa. Namun demikian, ia berharap pemerintah memperhatikan keberlangsungan para perajin tikar. Selain jadi mata pencaharian, tradisi lokal yang telah mengakar sejak lama meski dipertahankan. (cem)

Inaq Muhirin, perajin sedang memotong pandan kering untuk dianyam pada salah satu tikar pandan yang hampir selesai.

Perajin Tikar Pandan Butuh Sentuhan Pemerintah DI tengah lesunya pemasaran dan permintaan tikar pandan, sejumlah perajin tikar pandan di Dusun Lendang Bunga Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Lombok Timur terus bertahan. Meski harga tidak sebanding dengan lamanya pekerjaan, para perajin lebih memilih mempertahankan tradisi hingga saat ini.

Jika melihat kondisi ini, tentunya, sentuhan atau bantuan pemerintah sangat diharapkan. Apalagi, tikar pandan ini merupakan salah satu ciri khas yang mesti dipertahankan.

Inaq Murihin, salah satu perajin di Dusun Lendang Bunga, menuturkan, jika eksistensi kerajinan tikar pandan dimulai tahun 1970 lalu. Waktu itu, kerajinan tikar ditemukan hampir di semua rumah. Ini umumnya dikerjakan oleh kaum kaum perempuan. Kondisi ekonomi serta minimnya lapangan pekerjaan, memaksa para ibu rumah tangga bergelut dengan daun berduri ini.

Kini, satu per satu perajin mengalihkan pekerjaan mereka. Persoalannya klasik, harga tikar tak sebandingkan dengan lamanya waktu produksi. Satu tikar pandan diameter 1,5 meter hanya dihargai Rp 35.000. Sementara waktu pengerjaan cukup lama.

“Ndak seberapa harganya cuma Rp 35.000,” tutur Inaq Murihin menggunakan Bahasa Sasak, Sabtu (23/4).

Baginya, pekerjaan yang digeluti saat ini tak sebandingkan dengan lelah mereka. Tapi, bagaimanapun jua ini bisa menyambung hidup mereka, sehingga harus mengerjakannya. ‘’Satu tikar pandan diame-

ter 1,5 meter bisa selesai sehari. Kalau dikerjakan pagi sore bisa jadi satu,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelum menghasilkan satu tikar, pandan dijemur kemudian diiris sesuai dengan ukuran diinginkan. Proses penjemuran membutuhkan waktu selama seminggu. Jika dikalkulasi dari proses penjemuran hingga menganyam membutuhkan waktu enam hingga delapan hari.

Perempuan kepala keluarga ini, tak terlalu mempermasalahkan persoalan bahan baku.

Pasalnya, ia menanam pohon pandan, bahkan membeli petani jika kekurangan. “Kalau soal itu ndak terlalu susah. Saya tanam sendiri di kebun,” katanya.

Karena proses penjemuran mengandalkan cahaya matahari, ia bersama perajin lainnya gelisah ketika musim hujan. Alternatifnya, daun pandan dikeringkan menggunakan api. Sebab, jika didiamkan daun pandan akan rusak dan tidak bisa dibuat.

Ibu empat orang anak ini mengaku, eksistensi perajin

tikar pandan mulai berkurang.

Hal ini disebabkan, lantaran semakin banyaknya pilihan masyarakat menggunakan tikar pabrikan. Di samping itu, modernisasi serta kebutuhan tikar pandan berkurang.

Parahnya lagi, tikar ini dibutuhkan ketika ada warga yang meninggal atau ada hajatan saja. “Semua rumah kerjakan ini. Sekarang tinggal kita bertiga,” akunya.

Minimnya permintaan masyarakat serta harga yang tidak sebanding dengan lama pekerjaan membuat perajin lainnya memilih beralih profesi. Menjadi pekerjaan harian di sawah adalah alternatif untuk tetap menjaga dapur mereka mengepul. “Kalau harian di sawah kerja mulai pagi sampai siang sudah dapat kita Rp 20 ribu,” sebutnya.

Minimnya modal usaha,jadi faktor utama masyarakat mengembangkan usaha mereka. Sehingga, dia berharap pemerintah mengintervensi dan tidak memfokuskan hanya pada satu kelompok saja. (cem)

Inilah pandan yang sudah dikeringkan dan siap dianyam menjadi tikar.

Inilah tanaman pandan yang menjadi bahan baku utama tikar pandan.

Perajin menunjukkan salah satu tikar pandan yang sudah jadi dan siap dijual.

Pandan Duri dan Manfaatnya PANDAN duri, adalah sejenis tumbuhan serupa pohon, pohon ini masih dalam anggota suku Pandanaceae. Pohon pandan duri ini biasa tumbuh di tepian pantai maupun ditepian sungai. Pada umumnya banyak varietas dari pandan ini, dan mempunyai nama yang berbeda-beda, bahkan ada yang sengaja membudidayakannya untuk tujuan-tujuan yang bermacam-macam.

Berikut ini manfaat pohon pandan dikutip dari www.kemejingnet.com.

Pandan duri mempunyai manfaat dan kegunaan yang beragam, dari daun, bungga, buah maupun akarnya.

1. Daun Varietas-varietas tertentu disukai karena daunnya yang lembut dan kuat untuk dibuat anyaman. Banyak sekali anyaman yang dapat dihasilkan dari daun pandan ini, misalnya, tikar, sandal, tas, tempat tisu, dompet dan masih banyak lagi yang lainnya.

2. Bunga Bunga jantannya (Jw., pudak) sangat disenangi karena mempunyai bau yang wangi dapat digunakan untuk mengharumkan ruangan, pakaian, atau minyak wangi.

3. Buah Buah dari panda sangat bervariasi dalam bentuk, ukuran dan warnanya, terdiri dari banyak buah tunggal. Bentuk mulai dari bulat telur, menjorong (elipsoid), hampir bulat, dan serupa bola. Buah batu (disebut falang, phalanges) bentuk bulat telur terbalik hingga lonjong, kulit buah (eksokarp) hijau, kuning, jingga, merah bila masak; daging buah (mesokarp) putih menyerabut dan berisi udara di bagian ujung, berdaging kekuningan hingga jingga atau merah-jingga di pangkal. Dalam jenis varietas tertentu buah ini bisa dimakan, namun untuk buah pandan duri tidak enak untuk dimakan.

4. Akar Manfaat lain dari pandan duri adalah akarnya, karena akarnya yang bisa tumbuh banyak dan kuat bisa menahan abrasi dan erosi yang diakibatkan oleh air. Di pedesaan umumnya pandan ditanam dan tumbuh di pinggir sugai, oleh sebagian orang dimanfaatkan sebagai pelindung sawah agar tidak terkena erosi air sungai saat banjir.

Pohon pandan menyukai wilayah dengan curah hujan antara 1,500–4,000 mm (59–157 in) per tahun, pandan duri mampu beradaptasi dengan berbagai jenis tanah yang ada di pesisir, termasuk tanah pasir kuarsa, pasir karang, gambut, kapur dan juga basalt. Tumbuhan ini toleran terhadap kadar garam tinggi dan hembusan angin yang terus-menerus, dan menyenangi tanah dengan pH antara 6-10 (agak asam hingga basah). Ia tumbuh sangat baik di bawah cahaya matahari penuh, meskipun sanggup pula tumbuh baik dengan naungan 30-50%. (berbagai sumber)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

Hj. Amien Rahmani Husni Djibril

Utamakan Dedikasi dan Pengabdian SOSOK Hj. Amien Rahmani kini makin dikenal masyarakat Sumbawa bahkan NTB. Perempuan hebat di balik kesuksesan H.M. Husni Dijibril yang kini menjabat Bupati Sumbawa. Seorang istri yang setia mendampingi dan mengikuti kemana pun suaminya bertugas.

Kesederhaan sikap ibu tiga anak ini banyak menentukan karier politik Husni Djibril yang dikenal sebagai salah satu politisi ulung di NTB. Kiprah Hj. Amien dalam mendampingi suaminya mungkin bisa menjadi kiprah bagi banyak perempuan lain.

Kepada Suara NTB saat berbincang di Pendopo Bupati, Amien banyak bercerita tentang kehidupannya selama ini mendampingi H.M. Husni Djibril.

Dilahirkan di Klaten Jawa Tengah, 20 April 1964 dari pasangan Tomo Sukarto dan Juminten, Hj. A m i e n a n a k keenan dari tujuh bersaudara ini t u m b u h dalam lingkungan keluarga Jawa yang bersahaja dan tidak banyak menuntut.

Masa remaja banyak dihabiskan di Yogyakarta sejak tinggal dengan kakaknya. Babak baru kehidupannya dimu-

lai ketika Amien yang waktu itu masih duduk SMA bertemu Husni Djibril, pemuda asal Kecamatan Utan Sumbawa yang mengambil kuliah di kota Gudeg tersebut. Benih cinta yang makin tumbuh kemudian mengikat kedua insan lain daerah tersebut ke jenjang pernikahan, 1983 silam. Setelah Amien waktu itu tamat SMA dan Husni merampungkan kuliahnya.

Setahun kemudian, 1984 pasangan ini melahirkan anak pertama yang diberi nama Gitta Liesbano. Setahun berikutnya 1985, mereka pindah ke Sumbawa dan disusul kelahiran anak kedua, seorang putri, Liesna Fatty Mautia. Menambah kebahagiaan pasangan ini, meski sewaktu pindah ke Sumbawa, kedua orang tua Amien berat melepasnya. Namun dengan kemantapan hati, ikut suaminya ke Sumbawa. Orang tua membekali Amien dengan sejumlah barang lipat, seperti seprei, baju dan lainnya, sebagai modal awal baginya untuk berjualan di Sumbawa. Bisnis barang lipat yang akhirnya ditekuni lama hingga saat ini bahkan setelah menjadi istri Bupati Sumbawa.

Husni Djibril yang mulai bergelut di dunia politik, mengharuskan Amien mengerti dan mulai memahami aktifitas suaminya. Makin banyak pula pengalaman yang dilaluinya selama 35 tahun terakhir menjadi istri seorang politisi. Apalagi Husni telah cukup lama menjadi pejabat politik, mulai dari anggota DPRD Sumbawa tiga periode, anggota DPRD NTB hingga sekarang menjadi Bupati. Ia pun menilai suaminya sebagai sosok yang jujur, sederhana, keras dan tegas. Namun dibalik ketegasannya, Husni diakuinya juga menyimpan kelembutan dan sifatnya yang senantiasa mengayomi. “Bapak (Husni) itu keras kalau sudah menyangkut benar dan salah.

Tidak ada kompromi. Kalau memang itu salah, ya tetap salah,” kata Amien.

Amien pun selalu menduku-

ng tugas suaminya. Tak hanya mendampingi, bahkan ikut membantu. Apalagi sewaktu menjadi anggota DPRD NTB, Amien mendampingi suaminya yang banyak turun ke daerah basis dan konstituennya hingga ke wilayah pelosok Sumbawa sekalipun. Termasuk saat kegiatan reses anggota dewan, turun menyambangi dan menyerap aspirasi masyarakat. Tak ada keluhan dan Amien sedikitpun tak pernah mengeluh, karena Amien mengerti betul tugas dan pekerjaan suaminya sebagai pejabat publik. “Dulu sewaktu Bapak menjadi anggota DPRD NTB dan kita banyak tinggal di Mataram, banyak sekali tamu dari daerah datang. Kalau Bapak tidak ada, misalnya pas ke luar kota atau ada kunjungan kerja, saya yang terima tamu dan menerima apapun masalah dan keluhan yang mereka sampaikan. Baru nanti saya sampaikan ke Bapak setelah pulang. Banyak juga masyarakat yang datang minta bantuan untuk orang sakit.

Kadang saya sendiri membawa mereka ke rumah sakit, meski saya sendiri juga tidak mengenal mereka. Jadi, memang rumah kami di Mataram tidak pernah sepi,” ujarnya.

Tak hanya menjadi istri yang melayani, Amien juga mengaku kerap mengingatkan sang suami untuk tidak melupakan janji kepada masyarakat atau konstituen. Sebab manusia tak terkecuali suaminya juga kadang lupa, sehingga harus terus diinggatkan. Untuk kebaikan bersama. Mengingat pejabat politik seperti suaminya memang dekat dengan masyarakat.

“Semuanya harus dijalani dengan ikhlas dan kesederhanaan.

Tanpa harus berpendidikan tinggi, kita pun bisa berusaha menjadi istri hebat dengan penuh dedikasi dan pengabdian,” katanya. Itulah motto yang dipegangnya dalam mendampingi suaminya selama ini.

Dibalik Keputusan Suami Amien ternyata juga menjadi salah satu orang yang berper-

an besar di balik keputusan besar sang suami, H. M. Husni Dijibril mengikuti Pilkada Sumbawa 2015 lalu yang akhirnya dimenangkannya hingga sekarang menjabat Bupati.

Kebiasaan suaminya yang selalu terbuka dan mendiskusikan banyak hal kepadanya. Termasuk ketika akan maju di Pilkada. “Bapak mengatakan, sudah jenuh menjadi anggota DPRD selama lima periode termasuk DPRD NTB. Bapak ingin pulang ke kampung halaman, fokus membangun Sumbawa. Itupun atas pertimbangan dorongan dari masyarakat. Saya pun ikut mendorong selama itu baik.

Jadi, Bapak selalu minta pertimbangan sebelum mengambil keputusan,” terangnya.

Hingga saat ini pun setelah menjadi Bupati, kehangatan dan keterbukaan dalam keluarga tetap terjaga. Ada waktu santai untuk minum teh berdua, biasanya dua kali sehari, pagi dan sore.

Pada waktu-waktu itulah, Amien banyak memberikan masukan sekaligus mengingatkan suaminya. Amanah tentang janji-janjinya kepada masyarakat sewaktu kampanye, agar selalu diingat untuk kemudian dilaksanakan.

“Keseharian selalu duduk berdua untuk minum teh dua kali sehari. Kadang Bapak tanya ke saya, siapa tamu yang datang ke Pendopo, apa yang disampaikan.

Bahkan kadang menanyakan apa informasi terkini dari koran,” ujar Amien yang hanya berdua tinggal di pendopo Bupati.

Ketiga anaknya, kini tinggal dan berada di luar Sumbawa.

Putra pertama, Gitta Liesbano (32) sedang mengambil magang kerja profesi Notaris setelah menyelesaikan jenjang pendidikan S2 di UGM. Anak kedua, Liesna Fatty Mautia (31) seorang apoteker dan telah menikah dengan Edo Frezzy asal Palembang. Pasangan yang kini tinggal di Mataram itu tekah dikaruniai putri, Anindia Rezty Basemah (3). Sedangkan anak ketiga bernama Nurul Jihad (17) tengah menempuh sekolah di SMAN 5 Mataram. (arn)

(Suara NTB/arn)

Siapkan Program Baru PKK

(Suara NTB/arn)

SETELAH suaminya dilantik sebagai Bupati Sumbawa, 17 Februari lalu, sekaligus pula, sebagai seorang istri Bupati, Amien juga melaksanakan tugas baru sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa. Tentu sekarang kesibukannya berbeda, ketika dulu menjadi istri anggota DPRD dan kini Amien menjadi istri Bupati Sumbawa.

Mengurus PKK dan membuat sejumlah program terobosan baru. Selain tetap mendampingi sang suami sebagai seorang Bupati.

Hampir setiap hari, Amien ke kantor PKK. Merancang program kerja dan membangun kooordinasi termasuk dengan PKK Provinsi NTB. Beberapa program kerja dimaksud, yakni, penanggulangan gizi buruk, menekan Angka Kematian ibu dan bayi.

Kemudian menekan angka Kekekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Selain memasyarakatkan gerakan makan ikan.

Program tersebut tentu untuk membantu tugas tugas pemerintah.

Terutama terkait kesehatan serta pendidikan ibu dan anak. Termasuk upaya pemberdayaan di dalamnya. Mengingat kesejahteraan masyarakat bisa dimulai dengan membangun keluarga yang sehat. (arn/ind)

Hj. Amien Rahmani dan H. Husni Djibril saat bersantai di ruang tamu Pendopo Bupati Sumbawa

Hj. Amien Rahmani bersama Ketua TP PKK NTB, Hj.Erica Zainul Majdi.

(Suara NTB/arn)

Pasangan Bupati dan Istri Bupati Sumbawa bersama keluarga (Suara NTB/arn)

Halaman 12

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

Jaga Kebersihan untuk Melestarikan Bumi Mataram (Suara NTB) Bumi ialah tempat tinggalnya berbagai jenis mahluk hidup. Mulai dari tumbuhan, hewan (flora dan fauna), termasuk manusia. Dengan menjaga kebersihan, kita sudah terlibat untuk melestarikan bumi.

Selain demi kelestarian bumi atau alam, menjaga kebersihan lingkungan juga penting demi kesehatan bersama. Sampah yang berserakan, menumpuk di berbagai tempat, di sungai, laut, sawah bahkan di perkampungan/permukiman warga bisa mendatangkan wabah penyakit. Beberapa jenis penyakit akibat kebersihan lingkungan yang tidak terawat ialah diare dan demam berdarah.

“Kalo buang sampah sembarangan, akibatnya nanti kita jadi sakit. Apalagi kalau sampahnya numpuk di selokan, nanti kita diserang demam berdarah,” cetus Bintang Fablo Armadan, bocah personil band anak “Lima Kancing Baju” saat diwawancara Suara NTB, pada moment Hari Bumi, Jumat (22/4).

Belia, jebolan Taman Kanak kanak (TK) Permata Hati ini terbiasa menjaga kebersihan sejak dini.

Kesadaran untuk memelihara kebersihan lingkungan sudah terbangun.

Bahkan, kepeduliannya terhadap kebersihan sudah cukup tinggi.

“Kalo abis minum, atau makan sesuatu sampahnya dikumpulkan ke tong sampah. Gak boleh buang sembarangan,” katanya.

“Kalo ada temen buang sampah sembarangan, ya Bintang buangin,” imbuhnya ketika diajak berbincang seputar tentang lingkungan.

Di kalangan kerabat sebayanya, Bintang dikenal dengan kesan sebagai anak yang sedikit nakal. Akan tetapi, dalam hal kebersihan, Ia merupakan tipikal anak yang paling peduli akan hal tersebut. Saat

bermain, beragam jenis alat atau mainannya dihamburkan. Bahkan, sesekali rumah tempatnya bermain terkesan seperti kapal pecah, akibat serakan mainan - mainannya.

“Kalo sudah dihamburkan, Bintang harus merapikannya lagi. Ruangannya harus dirapikan kembali seperti semula,” katanya.

Menanam Pohon Selain menjaga kebersihan lingkungan, salah satu cara untuk melestarikan bumi adalah dengan rajin menanam dan merawat pohon.

Semasa TK, Bintang pernah diajak dan dididik untuk menanam pohon demi keberlangsungan proses kehidupan.

Pohon ialah jenis tumbuhan yang mampu menghasilkan atau mem-

produksi oksigen setiap hari. Oksigen menjadi kebutuhan manusia dan hewan untuk pernafasan. “Kita harus menanam pohon juga demi masa depan. Tujuan menanam pohon untuk menciptakan udara yang segar,” ujar Bintang.

Tak heran, tempat - tempat seperti hutan, taman dan ruang hijau lainnya sering dijuluki dengan sebutan paru - paru bumi. Selain untuk memproduksi oksigen, pepohonan juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan mata air, lebih - lebih pohon bambu. Air ialah kebutuhan pokok paling utama dalam melangsungkan kehidupan di muka Bumi. (met) Bintang Fablo Armadan (Suara NTB/met)

Ensiklopedi Seluk Beluk Bumi BUMI merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari delapan planet dalam tata surya. Bumi diperkirakan terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu.

Pendapat para ilmuan, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. Planet tempat berlangsungnya kehidupan ini diyakini berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, utamanya dengan Bulan dan Matahari.

Bulan merupakan satu - satunya satelit alami yang mengorbit (berputar mengitari/mengelilingi) Bumi. Bulan diperkirakan mulai mengorbit Bumi ini sejak 4,53 miliar tahun silam.

Ketika mengelilingi Matahari dalam hitungan satu orbit, Bumi berputar pada sumbunya sekitar 366,26 kali. Selama itu juga, satelit alami (Bulan) juga mengitari Bumi dalam hitungan yang sama. Selama proses perputaran, terjadi proses interaksi gravitasi antara kedua planet ini (Bulan dan Bumi). Proses tersebut merangsang terjadinya pasang laut (surutnya air laut dari daratan). Selain itu, Bulan juga berperan menstabilkan kemiringan sumbu, para ilmuan yang pernah meneliti tentang tata surya dan aktivitas luar angkasa menyimpulkan bahwa dari proses interaksi gravitasi antara Bulan dan Bumi secara bertahap memperlambat rotasi Bumi.

Saat berlangsungnya proses orbit, sejajarnya posisi antara tiga planet yakni Matahari Bulan dan Bumi di ruang angkasa disebut dengan fenomena Gerhana Matahari. Fenomena alam yang cukup langka ini pernah terjadi pada 9 Maret 2016 kemarin. Gerhana Matahari tahun ini terjadi bertepatan dengan perayaan Hari Raya Neypi bagi Umat Hindu di Indonesia. Sayangnya, di NTB pada tahun ini tidak kebagian Gerhana Matahari Total.

Lapisan Bumi Lapisan terluar dari bumi tardiri dari unsur - unsur yang kaku. Lapisan ini disebut dengan istilah litosfer oleh para ilmuan yang pernah melakukan penelitian. Lapisan litosfer menjadi potongan - potongan yang disebut lempeng tektonik.

Lempeng tektonik memiliki tiga batas yakni; Konvergen, Divergen dan Peralihan. Batas konvergen diartikan sebagai tempat pertumbukan antara dua lempeng. Batas divergen ialah tempat dua lempeng saling menjauh. Sementara batas peralihan merupakan tempat persilangan antar lempeng bumi tersebut. Gejala berupa gempa bumi, letusan gunung berapi dan terjadinya palung laut ialah fenomena yang terjadi sebagai akibat aktivitas lempeng tersebut.

Di Bumi, terdapat tujuh lempeng utama yang tersebar di dunia. Lempeng - lempeng tersebut diantaranya; Lempeng Pasifik, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eurasia, Afrika, Antarktika dan Lempeng Indo - Australi. disamping itu, beberpa lempeng terkemuka lainnya adalah Lempeng Arab, Lempeng Karibia, Lempeng Nacza dan Lempeng Scotia.

Lempeng Scotia terletak di Samudra Atlantik selatan, sementara Lempeng Nacza terletak di Amerika Selatan. Lempengan Australia diperkirakan menyatu dengan Lempengan di India kira - kira sekitar 50 sampai 55 juta tahun silam.

Diatas permukaan bumi terdapat atmosfir yang mengandung sekitar 78% Nitrogen dan 21% Oksigen. Selebihnya ialah unsur Uap Air, Karbon Dioksida dan molekul (istilah kimia) lainnya. Rata - rata tekanan atmosfer di bumi mencapai 101,325 kPa (satuan fisika).

Fenomena yang terjadi di atmosfer bumi ialah Efek Rumah Kaca. Fenomena ini diartikan sebagai proses penangkapan energi panas yang dipancarkan dari permukaan Bumi pada atmosfer sehingga meningkatkan suhu rata - rata. Uap air, ozon, karbon dioksida dan metana (senyawa kimia) merupakan gas rumah kaca utama pada atmosfer Bumi. Tanpa pancaran panas efek rumah kaca ini, suhu rata - rata Bumi hanya mencapai -18 derajad celcius. berbeda dengan suhu saat ini yang sudah mencapai angka sekitar +15 derajad celcius.

Cuaca dan Iklim Pendapat para ilmuan, umumnya cuaca dan iklim terbentuk berdasarkan reaksi dari atmosfer di permukaan Bumi. Atmosfer tidak memiliki batas pasti, secara perlahan bergerak menipis dan melaju ke angkasa luar. Selain atmosfer, arus laut juga menjadi faktor penting dalam menentukan iklim di Bumi.

Lapisan terbawah dari atmosfer ini dikenal dengan istilah troposfer. Energi dari Matahari memanaskan lapisan ini yang kemudian menyebabkan pemuaian udara. Situasi seperti inilah yang kemudian memicu pembentukan iklim dan cuaca melalui peredaran ulang energi panas.

Air yang menguap di permukaan Bumi terangkat sehingga melayang di ketinggian. Uap air yang menguap tersebut akan menggumpal sehingga terbentuk menjadi awan. Dalam keadaan tertentu, gumpalan uap air yang membeku sebagai awan ini akan mencair sehingga jatuh lagi ke Bumi.

Air yang jatuh ke bumi inilah yang kemudian dikenal sebagai hujan.

Ilmuan Wladimir Koppen membagi lima zona iklim yang terjadi di Bumi. Kelima zona tersebut ialah 1) Zona iklim tropis lembab, 2) Zona iklim kering, 3) Zona iklim lintang tengah lembab, 4) Zona iklim kontinental dan 5) Zona iklim kutub. Secara garis besar, Indonesia tergolong berada didalam zona iklim tropis lembab. Kawasan yang berada di zona ini biasanya hanya dilanda dua musim cuaca yakni musim kemarau dan musim hujan. Meski begitu, Indonesia khususnya di kawasan Papua, beberapa kali pernah dilanda hujan salju, seperti halnya negara - negara yang berada di zona yang dilanda musim salju. (met/berbagai sumber)

(Suara NTB/met)

TAMPIL - Jingga Bunga Hati bersama saudaranya Lentera Biru ketika tampil pada acara perayaan “Hari Bumi” di SMA Negeri Mataram, Sabtu (23/4).

Jingga Tampil untuk Hari Bumi VIOLIS cilik Jingga Bunga Hati tampil di panggung musik dalam rangka merayakan Hari Bumi. Jingga akan membawakan lagu bertema lingkungan.

Dua lagu favorit yang disajikannya yakni Perahu Laju dan juga Berita Cuaca. Dua lagu tersebut yang masing - masing diciptakan oleh Ade Mahmud serta Gombloh itu sama - sama mengangkat topik tentang pelestarian alam.

Lagu Berita Cuaca karya Gombloh itu kini dikenal dengan judul terbarunya yakni Lestari Alamku.

Siswi kelas 2 Sekolah Dasar (SD) ini menilai, manusia harus terus menjalin hubungan yang

harmonis dengan seluruh jenis mahluk hidup, terutama tumbuh - tumbuhan. Manusia harus mencintai dan melestarikan lingkungan ini agar tidak terjadi bencana. Manusia juga harus menyayangi hewan hewan karena setiap mahluk hidup memiliki hak yang sama untuk menikmati kehidupan.

“Jingga suka kelinci, kita harus menyayangi semua mahluk hidup di Bumi ini dan tidak boleh menyakitinya. Jingga suka kelinci karena lucu,” tuturnya disela - sela berlatih men-

yanyikan lagu - lagu anak dan lagu pelestarian lingkungan, Jumat (22/4).

Momentum hari Bumi kali ini menjadi kesempatan untuk berbagi pemahaman pada anak serta menanamkan jiwa kecintaan mereka terhadap lingkungan. Anak anak harus dididik agar menjadi pribadi yang peka dan peduli tentang kelestarian alam. Salah satu langkah pendidikan agar anak peduli lingkungan adalah dengan membiasakan mereka tidak membuang sampah secara sembarangan. Se-

lain begitu, anak juga perlu dilibatkan dalam kegiatan - kegiatan sosial lainnya yang bersifat menciptakan kemaslahatan bersama. Lebih - lebih untuk memperbaiki keadaan di masa berikutnya.

Sebuah lagu berjudul Berita Cuaca, yang dimainkan jingga merupakan karya seni yang bertujuan merangsang kesadaran publik sehingga peduli pada alam. Tiap - tiap individu yang hidup di Bumi ini berkewajiban untuk turut merawat alam demi kelestarian Bumi. (met)

Re boisasi D emi K eseimbang an Alam Reboisasi Demi Keseimbang eseimbangan HUTAN ialah paru - paru Bumi. Melakukan aksi penghijauan atau reboisasi sangat dibutuhkan. Hal itu perlu dilakukan demi menjaga keseimbangan alam. Bumi harus diselamatkan dengan menjaga kelestarian hutan.

“Bumi itu planet yang menjadi tempat tinggal manusia. Bumi harus dilestarikan agar proses kehidupan tetap berlanjut. Cara melestarikan Bumi atau alam ini adalah dengan sering - sering melakukan reboisasi,” kata Lentera Biru, siswa berprestasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Mataram, Jumat (22/4).

Momentum hari Bumi kemarin menjadi salah satu kesempatan bagi anak - anak untuk meningkatkan kepekaannya terhadap upaya - upaya pelestarian lingkungan. Upaya menyelamatkan Bumi merupakan jalan lurus untuk menciptakan masa depan yang cerah. Terutama bagi generasi masa kini dan selanjutnya.

“Bumi perlu dilestarikan, dirawat dan dijaga.

Tujuannya agar tercipta masa depan yang cerah bagi kita semua,” tuturnya.

Ekosistem Di Bumi, terdapat beragam jenis ekosistem yang menjadi habitat atau tempat berlangsungnya kehidupan. Kelestarian ekosistem - ekosistem tersebut harus juga harus dijaga demi keseimbangan siklus kehidupan.

“Ekosistem ialah suatu sistem yang terbentuk dari mahluk hidup dan sistemnya sendiri. Bagian bagian ekosistem ada peraiaran dan daratan,” kata Biru.

Ekosistem bawah laut ialah habitat tempat keberlangsungan hidup hewan yang hidup di air. Sementara ekosistem

berupa daratan merupakan habitat yang dihuni mahluk hidup yang bernafas menggunakan paru - paru.

Mahluk hidup yang habitatnya di air, khususnya ikan bernafas menggunakan insang (istilah biologi). Kecuali ikan lumba - lumba, hewan yang hidup di laut ini bernafas menggunakan paru - paru, sama seperti alat pernafasan manusia. Selain darat dan laut, ekosistem juga tercipta bagi hewan reptil dan amphibi yang hidup di danau, lembah juga sungai.

Pemanasan Global Pentingnya menjaga keseimban-

gan alam tersebut juga untuk mencegah terjadinya pemanasan global.

Penanaman pohon sebanyak - banyaknya perlu dilakukan demi mencegah proses mencairnya gunung es yang ada di kutub utara maupun selatan.

“Salah satu cara mencegah terjadinya pemanasan global ialah dengan tidak membakar hutan,” ujarnya.

Proses terjadinya pemanasan global atau efek rumah kaca bermula dari proses peningkatan suhu rata - rata atmosfer Bumi yang berakibat hancurnya lapisan ozone. Lapisan ini menyelimuti demi melindungi Bumi dari panasnya pancaran sinar matahari.

Tentu, kalau lapisan ini hancur atau rusak, maka panas cahaya matahari tidak tersaring. Dengan begitu, gunung es yang membeku di kutub utara dan kutub selatan pastinya akan mudah mencair. Selain itu, segala tumbuhan yang hidup di bumi tidak akan mampu bertahan. Akibatnya, pepohonan akan mengering serta segala jenis kehidupan akan punah.

Mencairnya gunung es yang ada di dua kutub tersebut juga dikhawatirkan dapat menambah volume air laut. Kalau volume air laut meningkat, maka akan terjadi luapan sehingga menenggelamkan daratan. (met)

Lentera Biru (Suara NTB/met)

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

PENDIDIKAN

Halaman 13

Tudingan Terhadap Tiga Asisten Setda NTB Dinilai Kurang Tepat Oleh: Dr Dr.. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) KETIGAAsisten Setda Provinsi NTB dituding kurang memuaskan dalam pengawalan terhadap SKPD tentang penyerapan APBD. Masalah tudingan ini dinilai kurang tepat, karena untuk mengukur kinerja yang dinilai kurang memuaskan tersebut maka juga harus dilihat dari job description yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana tugas. Karena mereka bekerja berlandaskan aturan yang telah ditetapkan sebagai fungsi masing-masing asisten dalam hal melaksanakan tugas pembangunan para SKPD yang berada di bawah koordinasi. Baik Asisten I, II, dan III yang secara keseluruhan telah direncanakan terlebih dahulu melalui rapat-rapat dinas maupun Musrenbang.

Dalam hal perencanaan, para asisten telah memegang suatu

kompas pembangunan yang merupakan misi masing-masing asisten yang merupakan turunan dari visi Provinsi NTB. Pada penyusunan Renstra tentunya antara asisten yang sekaligus turunan dari misi saling mentautkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh SKPD pada program tahunannya nanti (pada area inilah para SKPD dapat menonjolkan keunggulan dari setiap proyek yang diajukan).

Terlihat para asisten memiliki bidang garapannya yang berbedabeda, namun yang harus diingat bahwa para asisten tersebut menempati keahlian di bidangnya masing-masing. Dalam rangka membantu tugas gubernur dalam bidang pembangunan, mereka membuat suatu rumusan pembangunan yang saling terkait dan melengkapi. Sehingga rumusan tersebut telah tercapai dan dapat

Lulusan SMAN 1 Kuripan Disiapkan Rebut Pasar Lapangan Kerja SMAN 1 Kuripan Kecamatan Kuripan pada tahun ini akan meluluskan siswanya sebanyak 59 orang dari 563 orang.

Pihak sekolah sangat mengharapkan, bagi siswa yang lulus tahun ini mampu berkompetensi merebutkan pasarpasar lapangan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi (PT). Sehingga siswa yang lulus dari SMAN 1 Kuripan tidak ada yang menganggur. “ Kami selaku guru berharap agar anak-anak yang lulus dari SMAN 1 Kuripan bisa melanjutkan ke PT atau bekerja, jangan sampai ada yang menganggur,” ujar Kepala SMAN 1 Kuripan Drs. Ahmad Taufiq Gufran belum lama ini.

Dikatakan ia mempersiapkan anak didiknya selama tiga tahun dengan memberikan pembinaan secara umum baik kegiatan ekstrakurikuler maupun kemampuan akademiknya. Sebelum siswanya lulus, pihak sekolah telah mempersiapkan siswanya dengan mengembangkan life skill, seperti kerajinan dan seni lukis serta mengikuti olimpiade-olimpiade. Bahkan pihak sekolah telah mengembangkan dari sisi Bahasa Inggris dengan adanya English Club.

Terkait hasil life skill di bidang kriya dan seni lukis, hasil karya siswanya sudah bisa diperjualbelikan dan masuk art shop. Misalkan gerabah yang dimodifikasi menjadi relief tanam, ada lampu. Pihak sekolah sendiri terus mendorong bakat siswanya. Sehingga bagi siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan setelah lulus bangku sekolah, maka sudah memiliki skill untuk bisa menyambung hidupnya. Dalam pengembangan skill, pihak sekolah bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan art shop.

Pihak sekolah menyadari, siswa akan terserap ke lapangan pekerjaan tergantung dengan kondisi kebutuhan. Namun, melihat 3-5 tahun ke depan Lombok akan terus mengembangkan wisata, maka itu akan menjadi peluang bagi siswanya merebut peluang tersebut.

Ia menambahkan, pihak sekolah juga mendorong siswanya yang lulus di sekolah itu melanjutkan pendidikan paling tidak D1 dan D3. Untuk itu, ke depan perlu juga dukungan dan kerjasama dengan masyarakat untuk menangkap peluang ini. (her)

terukur. Tetapi hal ini terlihat bias karena kita telah terbiasa untuk menilai keberhasilaan pembangunan daerah dari serapan dana dariAPBD saja, dan dilihat dari reaksi fisiknya, tanpa melihat kaitannya dengan pembangunan yang telah mengarah ke misi para asisten.

Sudut pandang ekonomi melalui perencanaan pembangunan yang diwujudkan melalui campur tangan pemerintah, ditujukan untuk mencapai kesejahteraan yang optimal serta diindikasikan terjadi peningkatan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Adapun indikatornya antara lain adalah sebagai berikut: Laju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin meningkat dan berkesinambungan, kesempatan kerja yang semakin besar, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan yang semakin baik.

Untuk itu dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi para asisten

SKPD harus menitikberatkan pada faktor determinan yang mempengaruhi tumbuhnya ekonomi suatu daerah. Kita akui dalam setiap perencanaan pembangunan kita selalu mengunakan kata “meningkatkan” tetapi kita sering lupa apa sesungguhnya indikator keberhasilan yang dari kata tersebut?

Untuk itu akan lebih tepat untuk mengukur keberhasilan dalam rangka mensenyawakan program SKPD yang merupakan (sintesa + sintesa = antitesa) dari SKPD pada tiap-tiap asisten, maka antitesa inilahyang harus tercipta. Sehingga apakah antitesa ini akan berupa lahan pekerjaan baru atau tidak?

Apakah antitesa ini dapat dikaitkan dengan program pembangunan yang dibiayai oleh APBN? Jadi kebiasaan melihat dari serapan dana pada APBD tidak cuk-

Mataram (Suara NTB) Pelajar pencinta alam se-Kota Mataram menyuarakan penolakan mereka terhadap penambangan atau penyedotan pasir laut di wilayah Pulau Lombok. Penolakan itu disuarakan dalam Deklarasi Pengerukan Pasir Laut dan Reklamasi di lapangan SMAN 3 Mataram, Sabtu (23/4) malam.

Puluhan siswa pencinta alam dari beberapa sekolah di Mataram turut dalam deklarasi itu. Deklarasi itu dirangkaikan dengan penandatanganan petisi penolakan pengerukan pasir dan pemutaran film Kala Benoa karya Dhandy Laksono.

Pada acara ini juga diwarnai pentas seni dari beberapa seniman, yang menyuarakan kecintaan pada alam.Di puncak acara, puluhan pelajar pencinta alam membacakan deklarasi mereka terhadap penolakan

pengerukan pasir laut.

“Agar terjadinya keseimbangan alam, dan rasa hormat kami kepada ibu bumi; kami pelajar pencinta alam se-Kota Mataram dengan tegas menolak rencana pengerukan pasir laut Lombok dan rencana reklamasi di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Komang Sasri, salah seorang pelajar yang membacakan deklarasi.

Dalam deklarasi itu, dikatakan, pelajar menolak rencana penyedotan pasir laut di Pulau

Lombok tepatnya di Selat Alas, karena daerah itu merupakan zona wilayah yang dilindungi dan tidak boleh dieksploitasi. Jika dieksploitasi akan memberikan dampak buruk pada lingkungan.

Rencana penyedotan pasir laut di Lotim untuk mereklamasi Teluk Benoa di Bali diprediksi akan menghabiskan sekitar 30 juta kubik pasir.

Ketua Panitia Deklarasi itu, dari Kelompok Pecinta Alam SMAN 3 Mataram (Kalpa Saga), Fajran Arif Pebrianto, mengungkapkan, deklarasi penolakan terhadap penyedotan pasir laut untuk mereklamasi Teluk Benoa di Bali, merupakan bukti kecintaan mereka terhadap alam.

“Karena kalau itu terjadi, ekosistem laut akan rusak, dan penghasilan nelayan akan menu-

(Suara NTB/ron)

DEKLARASI - Pelajar Pencinta Alam se-Kota Mataram membacakan deklarasi penolakan penyedotan pasir laut dan reklamasi, Sabtu (23/4) malam. run,” ujar Rian, sapaan siswa kelas X SMAN 3 Mataram ini.

Kegiatan deklarasi ini merupakan inisiatif para pelajar, sebagai tuan rumah Kalpa Saga.

Ia berharap seluruh pelajar se-

Indonesia dapat menyuarakan penolakan terhadap pengerukan pasir laut di Lotim. Serta rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali, dan reklamasi di beberapa daerah di Indonesia. (ron)

’’Harian Suara NTB’’ Dukung LKJS MAN Selong Selong (Suara NTB) MAN Selong menggelar Lomba Karya Jurnalistik Siswa (LKJS) tingkat SMA/MA/SMK dan SMP/MTs Se-Pulau Lombok, Minggu (24/4). Kegiatan yang didukung Harian Suara NTB dan Selaparang Televisi ini

diikuti 50 peserta dari Kota Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Lombok Timur.

Pembina Jurnalistik MAN Selong, Bukhari Muslim, M.Pd, menjelaskan, kegiatan ini melombakan sejumlah kegiatan, yakni Lomba Photography,

Pembuatan Buletin, Pembacaan Berita dan reportase.

Lomba ini, ujarnya, diharapkan dapat mewujudkan mewujudkan kader-kader penerus bangsa yang pro aktif dalam kegiatan-kegiatan jurnalistik.

Pihaknya juga mendukung

(Suara NTB/her)

NARKOBA masuk dalam kejahatan trans national crime yang sangat berbahaya. Kini, narkoba menjadi perhatian utama pemerintah. Bahkan banyak instansi mulai dari tingkat pusat hingga daerah melakukan tes urine untuk memastikan institusi mereka bebas dari bahaya narkoba.

Nadia Amani, salah seorang mahasiswi Jurusan Pendidikan Matematika IAIN Mataram ini menyebut bahaya narkoba sudah berada dalam tahap yang sangat darurat. Peredarannya tidak saja melibatkan orang (Suara NTB/ist) dewasa, tapi juga remaja Nadia Amani dan anak-anak.

Sebagai generasi penerus bangsa, semua pihak harus mewaspadai bahaya narkoba ini. Terutama keluarga, setiap orang tua hendaknya menjaga anak-anak mereka, mengontrol agar tidak terjerat ke dalam jerumus narkoba ini.

Tidak hanya itu, masyarakat dan lingkungan sekitar juga harus memiliki kepedulian yang sama untuk bersamasama menjaga anak-anak dan generasi muda dari bahaya narkoba. “Jika dilihat ada yang aneh, masyarakat jangan cuek, tapi berperan aktif mengawasi dan mengontrol mereka,” tuturnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Selama ini peredaran narkoba dilakukan para pengedar tanpa memperhatikan siapa sasarannya. Hal itu akibat lemahnya kontrol orang tua, masyarakat dan lingkungan sekitar. Padahal bahaya narkoba sangat luar biasa, tidak saja mengancam masa depan para pengguna, namun juga dapat mematikan mereka.

Tak hanya itu, Nadia meminta agar aparat kepolisian rutin melakukan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, lembaga pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren dan kampus. Dengan intensitas sosialisai tersebut, diharapkan masyarakat dapat menyadari bahaya narkoba. (dys)

sekarang persoalan kelaskelas di dalam pembangunan yang kita ketahui lebih diutamakan pada kekuasaan ekonomi daripada kekuasaan politik, sehingga kurang melibatkan kaum hawa di berbagai bidang.

Sehingga untuk ke depannya tanpa melibatkan kaum wanita maka pembangunan akan menjadi timpang, karena cara berpikir kita, sedangkan kita ketahui bahwa kaum wanita memiliki populasi yang lebih besar dari kaum laki-laki.

Untuk itu sekali waktu cobalah kita lihat pembangunan ke depan dengan kaca mata perempuan kalau kita ingin benar-benar mengangkat kaum wanita di daerah kita dan untuk meningkatkan partisipasi wanita dengan menempatkan potensinya. (*)

Pelajar Pencinta Alam Tolak Penyedotan Pasir Laut

Ahmad Taufiq Gufran

Narkoba Musuh Bersama

up untuk mengukur terobosanterobosan yang diharapkan dalam pembangunan saat ini.

Salah satu dimensi pembangunan yang dirasa penting namun sering terlupakan dalam diskusi para pakar ekonomi yaitu kesetaraan gender di berbagai bidang dan sektor yang belum terwujud secara maksimal, akan tetapi hal ini telah mendapat tanggapan oleh Bapak Gubernur.

“Tingkat ketimpangan dan perilaku dan diskriminatif terhadap kaum perempuan masih tinggi dan kesetaraan antara kaum lakilaki dan perempuan dalam berbagai bidang dan sektor di tengah masyarakat belum sepenuhnya terwujud secara maksimal” (Suara NTB 22 April 2016).

Hal yang telah diungkapkan oleh gubernur adalah merupakan suatu kenyataan, sebab sampai

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Para pemenang pada LKJS yang digelar MAN Selong bekerja sama dengan Harian Suara NTB pose bersama usai pemberian penghargaan. (atas) Unsur pimpinan MAN Selong hadir pada acara pembukaan LKJS Se-Pulau Lombok, Minggu (24/4).

apa yang dilakukan Harian Suara NTB supaya kelompok siswa yang tergabung Jurnalistik MAN Selong mengadakan event seperti ini setiap tahunnya, termasuk berskala nasional.

Sementara Kepala MAN Selong Drs. H. Silmi M.Pdi, memberikan apresiasi kepada anggota jurnalistik MAN Selong yang berhasil menggelar event seperti ini. Untuk itu, kegiatan ekstra kurikuler seperti ini dapat dilaksanakan di masa-masa mendatang.

Adapun, yang menjadi juara Lomba Reporter pada LKJS MAN Selong diraih Dina Uswatun Hasanah asal MA Mu’allimat NW Pancor, Juara II diraih Siti Izzatul Parhiati SMK NW Pancor dan Juara III

diraih Utari Rahayu dari MAN Selong. Sementara untuk kategori Lomba Baca Berita, Juara I diraih Bening Gupita Esty dari SMPN 2 Selong, Juara II diraih Novi Laely Wardni dari SMAN 2 Selong dan Juara III oleh Dina Uswatun Hasanah dari MA Muallimat NW Pancor.

Di Lomba Photography, Juara I diraih Muammar Rifki Naufal dari SMKN 4 Mataram, Juara II diraih Wisnu Almi Pradaya asal sekolah MAN 1 Mataram dan Juara III diraih oleh Indra Purnawan S dari MAN 1 Mataram. Pada Lomba Pembuatan Buletin, Juara I diraih SMPN 2 Selong Grup 2, juara dua diraih SMPN 2 Selong Grup 1 dan Juara III diraih SMK NW Renco. (r)

SUARA NTB

Senin, 25 April 2016

Halaman Halaman 14 14

Jual Saham DMB Dari Hal. 1 atau kepemilikan saham DMB secara tidak langsung atas 6 persen saham NNT. Memanfaatkan hasil penjualan saham dimaksud untuk Investasi di bidang lainnya. Dengan pertimbangan kepemilikan saham 6 persen pada PTNNT tidak signifikan dan memiliki potensi terdilusi,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan kepada Suara NTB, Minggu (24/4).

Johan memaparkan, melalui perjanjian kerjasama PT. Multi Capital dan DMB kedua pihak telah sepakat untuk membentuk perusahaan patungan dengan tujuan untuk membeli saham-saham yang dijual dalam rangka pelaksanaan kewajiban divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).

Kesepakatan tersebut telah dilaksanakan dengan membentuk PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) yang telah menyelesaikan pembelian 24 persen saham PTNNT yang wajib didivestasikan tahun 2006, 2007,2008 dan 2009.

Johan menyebutkan, berdasarkan penjelasan Direktur Utama DMB, untuk melakukan pembelian 24 persen saham divestasi PTNNT, MDB telah mengeluarkan dana sebesar 867,000,000 dolar Amerika.

Sementara dividen yang diterima MDB selama tahun 2010 sampai tahun 2015 baru mencapai 179,000,000 dolar Amerika.

Sementara, manfaat yang telah diterima DMB yang selanjutnya didistribusikan kepada Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan penjelasan Dirut DMB secara proporsional mencapai 73,748,155 dolar Amerika dan menyisakan tagihan kepada MDB sebesar 6,551,845 dolar Amerika dan PT. Multi Capital

sebesar 16,000,000 dolar Amerika.

Berdasarkan kajian MDB atas dokumen keuangan dan operasional PTNNT, nilai investasi MDB atas kepemilikan 24 persen saham PTNNT tersebut mengalami penurunan signifikan. Hal ini disebabkan sejumlah faktor seperti berkurangnya cadangan cadangan bijih PTNNT, belum dibukanya tambang baru di Sumbawa dan penurunan harga konsentrat PTNNT di pasaran.

Selain itu, kepemilikan 24 persen saham PTNNT dinilai tidak dapat memengaruhi kebijakan operasional PTNNT dan memperbaiki keadaan PTNNT. Terlebih, hingga saat ini belum dilakukan divestasi 7 persen saham PTNNT untuk tahun 2010.

Sehubungan dengan rencana penjualan saham MDB yang disampaikan kepada DMB atau penjualan kepemilikan 75 persen MC pada MDB, Komisi III DPRD NTB merekomendasikan kepada gubernur selaku pemegang saham untuk ikut menjual kepemilikan 25 persen saham MDB atau kepemilikan saham DMB secara tidak langsung atas 6 persen saham NNT. Sebagai lokasi tambang PTNNT, pihaknya juga merekomendasikan perlunya kompensasi atas penjualan saham dimaksud.

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar dilakukan pemeriksaan dan upaya menghitung kembali kewajiban PT Multi Capital sesuai perjanjian kerjasama. “Serta tetap melakukan penagihan terhadap PT Multi Capital dalam hal terdapat piutang atau kewajiban yang belum diselesaikan,” ujarnya. (aan)

Pemda Dompu Persiapkan Tambora Menjadi Geopark Nasional Mataram (Suara NTB) Pemerintah Provinsi NTB akan mengusulkan Gunung Tambora menjadi Geopark Nasional. Sementara Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu sudah mulai melakukan persiapan untuk menjadikan Tambora sebagai geopark nasional.

“Saat ini sudah menjadi taman nasional, ke depannya kita persiapkan menjadi geopark nasional. Tentu saja banyak yang harus dilakukan untuk persiapan ini,” kata Wakil Bupati Dompu Arifuddin, SH kepada Suara NTB, di Mataram, Sabtu (23/4).

Pemda Dompu akan memper-

siapkan masyarakat agar mendukung Gunung Tambora sebagai geopark nasional. Sebab saat ini Gunung Tambora sudah cukup dikenal.

Dengan berkembangnya Tambora, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Kita persiapkan masyarakat dulu. Karena ini prosesnya panjang. Kalau target, ya kita usahakan secepatnya. Karena ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita mengembangkan Tambora ini,” ujarnya.

Gunung Tambora dengan ketinggian hanya 2.851 mdpl

RADIO

(meter di atas permukaan laut) mampu memikat hati para pendaki dengan pesona alamnya yang sangat unik. Lebar kawah Gunung Tambora tujuh kilometer, keliling kawah 16 kilometer, dan kedalaman kawah dari puncak sampai dasar kawah kedalaman 800 meter.

Dengan kondisi itu, kawah Gunung Tambora terkenal dengan The Greatest Crater in Indonesia (Kawah Terbesar di Indonesia) akibat dari adanya letusan terdahsyat di dunia terkenal dengan The Largest Volcanic Eruption in History.

Selain itu keindahan Gunung

Tambora lainnya adalah padang pasir luas di sepanjang bibir kawah yang ditumbuhi bunga edelweiss kerdil sekitar 0,5 meter sampai 1,5 meter dengan jarak masing-masing berjauhan sekitar dua meter sampai 100 meter. Juga adanya keindahan batuan-batuan berlapis dan pada bagian atasnya datar seperti meja menjadikan fenomena alam yang menakjubkan. Ada pula lapisan batuan sepanjang tebing kawah yang berlapis-lapis. Hal inilah yang menjadikan Gunung Tambora dirasa cocok untuk dijadikan sebagai salah satu geopark nasional. (lin)

RADIO

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

Delapan Atlet Panjat Tebing Pasang Target Tinggi

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Selasa, 26 April 2016 02:00 Tottenham Hotspur vs WBA @beIN Sports 3 Serie A Italia Selasa, 26 April 2016 01:00 Carpi vs Empoli @beIN Sports 1 Liga Champions Rabu, 27 April 2016 02:45 Manchester City vs Real Madrid @RCTI Kamis, 28 April 2016 02:45 Atletico Madrid vs Bayern Munchen @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 23 April 2016 19:45 Manchester City 4 vs 0 Stoke City 21:30 Liverpool 2 vs 2 Newcastle United 21:30 Bournemouth 1 vs 4 Chelsea 21:55 Aston Villa 2 vs 4 Southampton La Liga Spanyol Sabtu, 23 April 2016 22:00 Rayo Vallecano 2 vs 3 Real Madrid Minggu, 24 April 2016 00:15 Atletico Madrid 1 vs 0 Malaga 01:00 Barcelona 6 vs 0 Sporting Gijon Serie A Italia Minggu, 24 April 2016 02:45 Inter Milan 3 vs 0 Udinese

Anggaran Minim

KONI NTB Tetap Optimis Lampaui Target Emas PON Mataram (Suara NTB) Meskipun “amunisi” anggaran yang diperoleh dalam APBD NTB 2016 terbilang paling minim jika dibandingkan KONI lainnya di Indonesia, namun KONI NTB mengaku optimis akan mampu meraih 17 medali emas, dari 15 target medali emas yang dipatok pemerintah daerah di PON XIX Bandung Jawa Barat.

“Kalau dilihat dari anggaran, anggaran KONI NTB itu paling kecil di Indonesia untuk PON. Kita hanya Rp 22,5 miliar, nanti ditambah di APBD perubahan untuk bonus atlet. NTT saja itu anggarannya Rp 38 miliar. Tapi bukan itu masalahnya. Bukan anggaran masalahnya. Masalahnya, mau nggak kita mempersembahkan 15 emas,” kata Ketua KONI NTB, Andi Hadianto, SH, MM dikonfirmasi Suara NTB, akhir pekan kemarin di Mataram.

Menurutnya, target untuk meraih 15 medali emas bukan teretak pada anggaran. Tetapi, kata Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini terletak kepada semangat dan strategi untuk meraih target tersebut. Ia mengatakan, pembinaan terhadap atlet-atlet cabor unggulan sudah dilakukan sejak tiga tahun terakhir, sementara cabor non unggulan mulai 4-5 bulan terakhir.

“Kita sekarang peringkat 12 nasional. Yogyakarta dan Palembang saja masih di bawah kita. Itu daerah yang kaya raya (dari sisi anggaran). Jadi artinya apa? Bukan ukuran uang itu. Tapi bagaimana strategi yang dibuat betul-betul jitu,” ucapnya.

Andi memastikan raihan medali emas NTB pada PON XIX Jabar pada September mendatang akan mampu melebihi 15 medali emas. “Kenapa saya optimis? Karena memang secara fakta atlet-atlet kita ini terbaik nasional,” ujarnya.

Ia menyebutkan cabor yang berpotensi menyumbang 17 medali emas pada PON mendatang yakni atletik sebanyak enam medali, silat tiga medali, tinju satu medali. Dalam Kejurnas Tinju Piala Presiden belum lama ini, kata Andi, atlet NTB mampu mneyumbangkan tiga emas. Selain itu, cabor yang potensial menyumbang emas pada PON mendatang adalah voli pasir, menembak, kempo, BMX, dansa dan karate masing-masing satu emas.

“Tiga tahun saya bina mereka. Dari mulai Pelatda Sangeang, Pelatda Tambora sampai Pelatda Rinjani. Jadi kalau kita optimal. Tidak boleh lengah dengan hasil yang didapat sekarang. Jadi harus pelototin atlet-atlet itu latihan dan mereka luar biasa. Untuk cabor unggulan tiga tahun kita TC (training centre), yang non unggulan baru 4-5 bulan,” tandasnya.

Saat ini, lanjut Andi, atlet voli pasir NTB mewakili Indonesia dalam ajang kejuaraan Asia Pasifik di Palembang.

Seblumnya, dalam ajang kejuaraan tingkat Asia di Australia, atlet voli pasir NTB mewakili Indonesia berhasil menduduki juara empat. “Jadi tidak ada keraguan sedikitpun untuk target 15 emas untuk tidak tercapai,” ucapnya dengan yakin. (nas)

(Suara NTB/aan)

AKSELERASI DIAN - Pemain Alcatraz, Gusti Dian Ardianto melakukan akselerasi dan bersiap melepaskan tendangan dalam kawalan beberapa pemain Penarol, dalam laga babak final UIL Cup VI di Gelanggang Pemuda Mataram, Minggu (24/3).

Alcatraz Rajai UIL Cup VI Mataram (Suara NTB) Tim utama Alcatraz tampil sebagai juara I dalam Turnamen Futsal United Indonesia Lombok (UIL) Cup VI setelah memenangi laga final melawan Penarol FC di Gelanggang Pemuda, Mataram, Minggu (24/4) kemarin.

Dalam laga tersebut, Alcatraz menang mudah dengan skor 6-2 atas Penarol. Laga kedua tim berjalan cukup dinamis di menitmenit pertama. Namun situasi ini langsung berubah sejak pemain Alcatraz menciptakan gol pertama melalui pemain nomor 7 mereka, Khoirul Imam.

Berselang beberapa menit, Alcatraz kembali menambah keunggulan. Melalui skenario serangan balik, pemain nomor 9 Alcatraz, Fandy ‘Monte’ Hidayat melakukan akselerasi menusuk gawang Penarol.

Berhadapan dengan pemain bertahan lawan, Fandy membuka ruangtembakdenganbeberapakali step-over yang memukau. Sukses mendapatkanruangtembak,Fandy kemudian melepaskan tembakan keras yang menggetarkan jala Penarol. Skor 2-0 untuk Alcatraz.

Unggul dua gol, para pemain Alcatraz tampaknya belum puas dan kembali menambah keunggulan. Kali ini, gol Alcatraz disumbangkan pemain nomor 13 mereka, Septo Handoko. Menerima bola dalam posisi membelakangi gawang dan ditempel pemain Penarol, Septo dengan lihai berbalik badan dan langsung melepaskan tendangan keras ke gawang Penarol.

Gol keempat Alcatraz disumbangkan oleh Al Fariz. Pemain bernomor punggung 20 ini mencocor bola sodoran dari proses tendangan sudut. Skor 4-0 itu bertahan hingga jeda.

Masuk babak kedua, Alcatraz kembali menambah keunggulan.

Kali ini, gol tercipta dari titik putih setelah insiden handball pemain Penarol di kotak penalti mereka.

Tendangan penalti dieksekusi oleh Gahtan pemain nomor 6 mereka yang dimasukkan khusus untuk eksekusi itu. Lucu-

nya, usai melaksanakan tugasnya dengan sukses, ia kembali ditarik keluar.

Memimpin 5-0, Alcatraz mulai mengendurkan serangan. Momentum ini rupanya tak disiasiakan oleh para pemain Penarol.

Tampil dengan determinasi tinggi, mereka sesungguhnya memiliki cukup banyak peluang. Namun, mereka hanya sanggup mengkonversi dua dari sekian banyak peluang yang mereka ciptakan. Dalam kedudukan 5-2 pun, Penarol masih terus tampil ngotot dan menciptakan banyak peluang. Namun, penampilang gemilang kiper Alcatraz sukses membuat mereka mempertahankan keunggulan.

Alcatraz menutup laga dengan menambah satu gol lagi.

Dari situasi bola mati, Septo Handoko melepaskan sepakan terukur yang dibelokkan rekannya ke gawang Penarol. Skor 62 pun bertahan akhir laga. Alcatraz tampil sebagai juara.

Kepada Suara NTB , pemilik Alcatraz, Nabil Bagis menegaskan bahwa di awal turnamen pihaknya sudah mengantisipasi laga final dengan para pemain bintang milik Vamos FC, yang di turnamen ini tampil di Mataram FC B. Sayangnya, kekalahan dini Mataram FC B membuat skenario itu batal.

Namun, Nabil memuji penampilan penuh determinasi yang ditunjukkan oleh para pemain Penarol. Menurutnya, sebagai tim asal Praya, Lombok Tengah, Penarol memiliki manajemen yang cukup baik. “Mereka punya akademi yang dikelola dengan profesional,” ujarnya.

Nabil menilai, meski gagal menyapu bersih gelar juara, namun secara keseluruhan Alcatraz cukup sukses mengamankan ge-

lar juara tertinggi di turnamen ini.

Ia sendiri mengutarakan masih membidik empat gelar di turnamen lokal lainnya di NTB – termasuk turnamen Futsal Suara NTB Cup 2016 yang rencananya akan diikuti timnya.

“Kami dari sponsor sudah diberikan target untuk menjuarai delapan gelar lokal dan kami juga akan ikut dua turnamen nasional,” ujar Nabil optimis.

Selain Alcatraz yang mengamankan juara I dan Penarol sebagai juara II, gelar juara III diraih oleh Monster FC yang juga merupakan tim asal Praya. Sementara, juara IV diraih oleh Angi Ndai.

Panitia UIL Cup, Lalu Gede Holy yang dikonfirmasi Suara NTB usai turnamen menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan turnamen ini.

Menurutnya, selain sebagai event tahunan mereka, UIL Cup juga diharapkan tetap bisa berkontribusi dalam melahirkan pemainpemain lokal yang berkualitas.

UIL Cup kali ini menurutnya cukup menarik karena melibatkan sejumlah pemain futsal level nasional. “Ini menarik sekali, karena kita juga dihadiri pemain profesional. Istilahnya suatu kesan yang baguslah, turnamen UIL Cup ini dihadiri pemain bintang.

Sayangnya memang Vamos harus terbang untuk ikut Liga Futsal Profesional,” ujarnya.

Meski sempat menyayangkan tidak terciptanya skenario final ideal antara para pemain Vamos dengan Alcatraz, namun menurutnya secara keseluruhan turnamen tersebut tetap memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan. “Semoga ini bisa memotivasi pemain lokal untuk berkembang sejajar dengan kualitas pemain nasional yang ikut di sini,” ujarnya. (aan)

Atlet Berprestasi Dapat Kucuran Bonus Mataram (Suara NTB) Untuk menghargai dan mengapresiasi keberhasilan para atlet yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional pada ajang uji coba, KONI NTB kembali memberikan bonus Rp 1 juta untuk masing-masing atlet. Bonus tersebut diserahkan secara simbolis oleh KONI NTB, Ketua KONI NTB Andy Hadianto pada Acara Family Gathering Pelatda di AW Water Sport, Sabtu (23/4) lalu.

“Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada semua atlet. Semoga mereka lebih termotivasi, dan mampu meningkatkan prestasi. Terlebih di PON

2016 Jabar mendatang,” harapnya.

Para atlet yang mendapat medali di ajang try out itu adalah atlet atletik, kempo, BMX dan tinju. “Setiap tahun kita selalu memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi dari setiap cabor apa saja. Yang bukan pelatda juga kita beri seperti muay thai kemarin,” ungkapnya.

Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) NTB, H. Suhaimi yang ikut hadir memberikan apresiasi. Suhaimi mengatakan sangat senang dengan upaya KONI memberikan apresiasi kepada atlet. Langkah tersebut dinilai sangat baik demi motivasi atlet. (fan)

Mataram (Suara NTB) Bertandang ke Surabaya, Minggu (24/4) kemarin, sebanyak delapan atlet panjat tebing memasang target tinggi. Mereka siap meningkatkan prestasi di Kejurnas Panjat Tebing di Surabaya, 25-29 April.

“Target atlet kami di kejurnas kali ini meningkatkan prestasi. Intinya ngecek program yang sudah diikuti. Kami berharap atlet kami bisa menyaingi atlet-atlet terbaik di dari Pulau Jawa,” ucap Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) FPTI NTB, Adi Hendra Susanto kepada Suara NTB di Mataram, Minggu (24/4).

Dikatakan Adi, kejurnas panjat tebing di Surabaya patut diikuti oleh atlet NTB karena event itu merupakan babak untuk mengukur sejauhmana level/kekuatan atlet NTB di level nasional. Pasalnya even ini diikuti semua atlet terbaik nasional.

Hasil dari event itu, paling tidak bisa menentukan atlet NTB ada di level berapa karena untuk bisa meraih medali di PON Jabar 2016 atlet NTB harus mengetahui sejauhmana kekuatan mereka sebelum memasang target medali di PON. Menurut Adi, di kejurnas kali ini semua atlet yang lolos PON akan ambil bagian, terutama atlet dari Pulau Jawa seperti Jabar, Jatim, DKI Jakarta dan Jateng yang disegani di level nasional akan ambil bagian.

Itu artinya atlet NTB harus tampil maksimal agar bisa menyaingi atlet-atlet terbaik nasional. Bila tidak atlet NTB bisa tergilas oleh atlet papan atas.

Untuk diketahui NTB

salah satu daerah yang patut disegani di Wilayah Timur.

Pasalnya atlet NTB sukses meraih lima medali emas di Pra-PON Panjat Tebing Wilayah Timur di Kaltara 2015 lalu. Selain itu NTB sukses meraih juara umum kedua setelah Kaltim yang menempati peringkat atas dengan memborong tujuh emas.

Dikatakan Adi, mengikuti kejurnas kali ini kontingen NTB yang diperkuat delapan atlet siap pasang target tinggi. Mereka siap bersaing dengan atlet-atlet terbaik nasional. Tak ada kata takut.

Atlet NTB harus siap tampil menjadi yang terbaik karena hasil kejuaraan ini akan menjadi evaluasi pihaknya dalam memasang target medali di PON Jabar 2016 Bagi Hadi, hasil perolehan lima emas yang diraih NTB di Pra-PON 2015 bukanlah hasil akhir. Namun di event inilah atlet NTB akan membuktikan seberapa besar kemampuan yang dimiliki.

Hasil latihan yang dilakukan selama empat bulan berjalan diharapkan mampu membawa perubahan bagi prestasi NTB. Paling tidak para atlet panjat tebing bisa memberikan perlawanan yang seutuhnya dengan atlet-atlet terbaik se Pulau Jawa.

Untuk diketahui NTB menurunkan delapan atlet terbaik di event ini. Mereka adalah atlet-atlet yang dipersiapkan ambil bagian di PON Jabar 2016. Diantaranya, Joni Kasria, Azhar Wan Akbar, Fauzan Nurul Islam, Yus Muliadin, Nurul Iqamah, Ayu Fatullah, Anggun Yolanda dan Mega Mustika. Mereka akan turun di kelas, boulder, speed dan lead. (fan)

Igi akan Didegradasi dari PPLP NTB Mataram (Suara NTB) Atlet silat terbaik PPLP NTB, Igi Rangga Berani dipastikan didegradasi dari PPLP NTB tahun ini. Pasalnya, atlet peraih medali emas POPNAS tahun 2015 itu akan tamat SMA tahun ini.

Namun yang menjadi keprihatinan masyarakat olahraga silat di NTB bahwa setelah tamat SMA tahun ini atlet asal Dompu itu tidak lagi mendapat pembinaan dari PPLP NTB. Dalam hal ini uang saku dan fasilitas yang diberikan oleh PPLP NTB selama ini bakal dihentikan.

Pelatih Pencak Silat PPLP NTB, Mardiansyah yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (24/4) kemarin mengatakan setelah tamat dari SMA atletnya tersebut harus tetap latihan. Pasalnya atlet itu merupakan atlet yang berprestasi di level pelajar nasional dan diharapkan bisa tetap menjadi andalan NTB di level nasional. Sayang sekali bila atlet potensi tidak latihan.

“Saya ingin dia tetap latihan, karena dia atlet pelajar potensi yang pernah meraih medali emas POPNAS 2015. Sayang sekali bila dia tidak lagi dibina,” ucapnya.

Harapan pelatih agar Igi

tetap latihan memang patut didukung. Namun persoalan saat ini adalah atlet yang tamat dari PPLP NTB sulit untuk mendapat pembinaan lebih lanjut, pasalnya saat ini NTB tidak lagi memiliki PPLM (tempat pembinaan atlet lanjutan di level mahasiswa).

Untuk memberikan pembinaan atlet berkelanjutan setamat SMA, Dega bersama atlet akan berjuang sendiri. Dia akan mengupayakan atletnya itu agar dibina di Padepokan Silat yang berlokasi di GOR 17 Desember Turide Mataram.

Disana atlet yang berprestasi bisa latihan bersama atlet senior yang berprestasi.

“Kita usahakan dia tinggal di Padepokan Silat, karena pihak Dinas Dikpora NTB akan memberikan tempat penginapan dan latihan untuk beberapa atlet yang berprestasi,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PPLP NTB akan melakukan degradasi dan promosi atlet bulan Juni mendatang. Dari sekitar 20 atlet yang didegradasi nama Igi Ranggabarani juga masuk dalam daftar. Ada baiknya IPSI NTB membina atlet tersebut agar kedepan Igi Ranggabarani bisa tetap berprestasi di level nasional. (fan)

SUARA NTB Bendungan Pandanduri Belum Kantongi Dikes Lakukan ’’Fogging’’ Sertifikat Kelayakan Operasi di Lokasi Rawan DBD

Senin, 25 April 2016

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP menjelaskan belum maksimalnya pemanfaatan Bendungan Pandanduri di Lombok Timur lantaran maish dalam proses sertifikasi. Bendungan yang berada di

HILANG HILANG STNK & BPKB R6 ISUZU DR8032AK NOKA/ NOSIN : MHCNK66L24J002455/K002455 NO. BPKB : 9043376.O AN. PEMERINTAH KOTA MATARAM HLG DSKTR JL. SANDUBAYA NO. 86 KOTA MATARAM HILANG BPKB R6 ISUZU DR8034AK NOKA/NOSIN : MHCNK66L24J002421/ K002421 AN. DINAS KEBERSIHAN KOTA MATARAM HLG DSKTR JL. SANDUBAYA NO.86 KOTA MATARAM HILANG BPKB R6 ISUZU DR8035AK NOKA/NOSIN : MHCNK66L2420/K002420 AN. DINAS KEBERSIHAN KOTA MATARAM HLG DSKTR JL. SANDUBAYA NO.86 KOTA MATARAM

Desa Suangi Kecamatan Sakra itu masih belum mengantongi sertifikat kelayakan operasi.

“Nunggu sertifikasi. Kemarin sudah uji sertifikasinya. Kan sempat ditutup 10 hari pada saat masyarakat teriak itu karena bendungan harus diisi penuh untuk uji sertifikasi,” kata Ardhi ketika dikonfirmasi di Mataram, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, tim dari pusat telah melakukan uji sertifikasi belum lama ini. Sehingga, pada waktu itu, aliran air menuju sawah warga sempat ditutup selama 10 hari untuk kepentingan uji sertifikasi tersebut. Sehingga, pada waktu itu masyarakat yang berada di daerah irigasi Bendungan Pandanduri protes.

Namun, kini, lanjut Ardhi, proses uji sertifikasi tersebut sudah selesai, tinggal menunggu keluarnya sertifikat kelayakan operasi. “Sertifikatnya belum keluar. Baru diuji dia kemarin. Sudah diuji coba, sampai penuh airnya,” ungkapnya.

Berdasarkan keputusan Menteri PUPR, kata Ardhi, Bendungan Pandanduri diperuntukkan untuk mengairi areal sawah irigasi seluas 6.000 hektar. Namun, melihat kondisi ketersediaan air baku yang menyusut 25-30 persen saat ini, kemungkinan areal seluas tersebut tak akan mam-

pu diairi. Ia menyebutkan, ketersediaan air baku di NTB sebanyak 6 miliar meter kubik pertahun. Namun akibat kemarau panjang yang terjadi, terjadi penyusutan mencapai 30 persen.

Pembangunan Bendungan Pandanduri dimulai sejak tahun 2011 sampai Oktober 2014 melalui dana APBN dengan total pembiayaan Rp 510 miliar lebih. Bendungan Pandanduri seluas 430 hektar terdiri dari areal genangan seluas 315 hektar dan selebihnya untuk kebutuhan bendungan dan fasilitas pendukung lainnya.

Proses pembebasan lahan dilmulai sejak 1996 melalui dana APBN untuk lahan seluas 11,6 hektar. Sisanya telah dibebaskan sejak tahun 2005 sampai 2014 melalui sharing dana APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten Lombok Timur. Tinggi bendungan 41 meter, main dam 951 meter dan dilengkapi 9 sadle dam. Volume tampungan seluruhnya 27,2 juta meter kubik.

Bendungan itu diperkirakan memiliki daya tampung air sebesar 27,5 juta kubik dan diharapkan dapat mengairi sawah daerah irigasi sebanyak 10.300 hektare lahan dan juga untuk mencukupi kebutuhan air bersih penduduk di tiga kecamatan dan 17 desa yakni sebanyak 138.106 jiwa.

Bendungan ini didesain menggunakan sistem ‘high level diversion’ yang juga mendatangkan air dari wilayah Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, juga berguna bagi pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan air peternakan sebanyak 21.500 ekor sapi dan ternak lainnya serta pengembangan wisata lokal. (nas)

Giri Menang (Suara NTB) Merebaknya demam berdarah (DBD) di Lombok Barat (Lobar) menjadi perhatian Dinas Kesehatan (Dikes). Mencegah makin merebaknya DBD ini pihak terkait melalui puskesmas melakukan pengasapan atau fogging di lokasi yang dinilai rawan terjangkit penyebaran DBD. Sabtu (23/4), petugas Dikes turun melakukan fogging di wilayah Reyan Gerung.

Sekitar pagi pukul 07.00 Wita, sejumlah petugas dikerahkan melakukan pengasapan di BTN Reyan, Gerung.

Menurut warga setempat, aksi pengasapan ini disambut baik sebab mereka khawatir terjadi DBD. Di lokasi ini, termasuk rawan diserang DBD, sebab sebelumnya pernah ada sejumlah warga terjangkit DBD. “Warga di sini memang ada yang diserang DBD, makanya dengan pengasapan ini mudahan bisa mencegah ada warga lagi terkena DB,” kata

Saleh, warga setempat.

Sementara itu, Kepala Dikes Lobar, H. Rahman Sahnan Putra, M. Kes, menjelaskan, berkembangnya DBD disebabkan cuaca yang berubahubah. Cuaca membantu perkembangbiakan telur dan jentik nyamuk demam berdarah. Untuk itu, perlu dilakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), masyarakat harus memperhatikan semua tempat yang kemungkinan dapat menjadi sarang nyamuk.

Misalnya, pot bunga atau benda yang tergenang air. Begitu juga bak mandi. Meski tidak berada di luar rumah, tidak menutup kemungkinan menjadi tempat bersarangnya jentik nyamuk. Sebab itu, masyarakat harus sering menguras bak mandi. Selain itu, pihaknya melakukan langkah penanganan DBD melalui fogging. Namun fogging ini tidak akan berhasil jika mengandalkan fogging. Sebab, cara

Halaman 16

(Suara NTB/her)

FOGGING - Petugas Dinas kesehatan melakukan fogging di Reyan Gerung Selatan mengantisipasi meluasnya penyebaran DBD. tersebut hanya memberantas nyamuk dewasa. Sementara sumber nyamuk masih dapat berkembang biak kembali.

“Fogging yang efektif yakni yang sebelumnya dilakukan pemberantasan sarang nyamuk,” ujarnya. (her)

Nama Sekda NTB Segera Turun dari Pusat Mataram (Suara NTB) Akhir April ini dipasikan nama Sekretaris Daerah (Sekda) NTB pengganti H. Muhammad Nur, SH, MH, akan turun dari pemerintah pusat. Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diperkirakan sedang merampungkan hasil penilaian terhadap dokumen-dokumen tambahan yang telah dikirim Pemprov NTB.

“Kalau menurut saya, bulan ini (April) sudah selesai.

Paling telat minggu pertama Mei. Karena itu kan ndak ada lagi permintaan apa-apa (dokumen tambahan) lagi. Dan tidak ada lagi kendala untuk memproses rekomendasi dari salah satu calon dari tiga itu,” kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi Suara

NTB, akhir pekan kemarin di Mataram.

Dikatakan, sebelumnya Kemendagri telah meminta dokumen-dokumen tambahan terkait dengan tiga nama calon Sekda NTB yang dikirim Gubernur. Kemendagri sebelumnya meminta SK pengangkatan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH yang ditunjuk sebagai Komisaris PT. Bank NTB yang telah ditetapkan melalui RUPS. Setelah itu, kata Suruji, Kemendagri kembali meminta dokumen tambahan dari tiga calon Sekda yang telah dikirim Gubernur. Dimana, Pemprov diminta melengkapi persyaratanpersyaratan lainnya seperti bukti pembayaran SPT, LHKPN, foto copy KTP dan pas foto ukuran 2R dengan latar warna merah.

“Sudah hari itu juga langsung kita kirim.

Itu lain dengan permintaan SK penetapan pak Sekda menjadi Komisaris PT Bank NTB. Kalau pak Sekda itu awal April diminta kemudian

kalau ini, dua minggu yang lalu, Hari Selasa kalau ndak salah,” kata Suruji.

Mekanisme penetapan Sekda NTB, kata Suruji, Kemendagri melakukan penilaian terhadap tiga calon yang dikirim Gubernur. Setelah dilakukan penilaian atau pengolahan terhadap dokumen tiga calon Sekda itu, jika diperlukan verifikasi lapangan maka tim Kemendagri akan turun. Jika ada persyaratan yang masih kurang maka akan diminta untuk dilengkapi.

“Setelah itu baru kemudian diproses. Kalau sudah dianggap oke, ada rekomendasi-rekomendasi lalu kemudian oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan ke Presiden. Nanti Presiden merekomendasikan yang mana dari tiga calon itu. Tapi yang pasti tak boleh nomor empat,” tandasnya.

Dalam seleksi terbuka calon Sekda NTB, ada enam orang pejabat yang berkompetisi memperebutkan kursi Sekda NTB. Terdiri dari lima orang pejabat Pemprov dan satu orang pejabat Pemkab Bima. Mereka adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya. (nas)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 25 April 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Senin, 25 April 2016

Halaman 18

Monolog Anak Kabut

Perihal Wanita dan Kehormatannya

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Wanita menyimpan misteri pada gerak kehidupannya. Sebuah monolog yang diperankan Nainatunniam menceritakan kisah perempuan korban pemerkosaan. Dirinya yang hidup dengan penuh ketakutan tanpa kebebasan. Jiwanya seolah terbelenggu oleh pahitnya ketidakadilan yang dideritanya. Ia menyalahkan dirinya dan takdir kehidupan seorang perempuan malang yang kehormatannya telah direnggut ini. Disisi lain ketidakadilan hukum di negeri ini membuatnya merasa geram dan mempertanyakan keadilan Tuhan.

Suasana Italian Night di Hotel Golden Tulip

Italian Night di Hotel Golden Tulip KERAGAMAN menu yang disajikan di hotel ini disebabkan karena keberagaman tamu yang menginap. Hotel Golden Tulip banyak didatangi oleh tamu domestik maupun mancanegara. Sehingga menu yang disajikan pun beragam sesuai dengan kebutuhan tamu maupun masyarakat. Hotel Golden Tulip menyajikan masakan Italia dengan berbagai item yang menggugah selera.

“Kami ingin setiap tamu merasa puas dengan makanan yang kami sajikan. Kami menyediakan beragam menu untuk memenuhi kebutuhan setiap tamu. Malam ini kita membuat konsep Italian night, khusus menyajikan berbagai masakan Italia,” kata Manajer Hotel Golden Tulip Mataram Askar DG Kamis kepada Suara NTB, di Mataram, Sabtu (24/4).

Berbagai macam menu yang disajikan diantaranya spaghetti, pizza, pasta dan berbagai hidangan lainnya. Italian night ini diprogramkan mengingat masyarakat NTB yang sudah tidak asing dengan masakan Italia. Terlihat dengan banyaknya gerai-gerai makanan yang menyajikan masakan Italia. Sehingga Hotel Golden Tulip menyediakan sejumlah masakan Italia yang disajikan oleh chef yang berpengalaman.

“Sebenarnya Italian night itu sudah sering dilakukan dimana-mana. Tapi kami berusaha untuk menyajikan menu Italia dengan sajian yang lengkap,” kata Askar.

Hotel Golden Tulip juga merupakan resort hotel yang berada di area perkotaan dengan jarak tempuh 45 menit dari Bandara Internasional Lombok. Hotel dengan 12 lantai ini memiliki 164 kamar dengan tiga tipe. Yaitu deluxe dengan biaya penginapan dalam semalam sebanyak Rp 1.100.000.

Sementara untuk delux disable seharga Rp 2.200.000 permalam, dan suite seharga Rp 4.250.000 permalam. Tamu juga dapat menikmati sarapan dengan dua menu sekaligus, yaitu Indonesian Food dan International Food.

Fasilitas lainnya berupa Anjani Lounge, Malimbu Restaurant, Meeting Room termasuk Ballroom, Wellnes Center, kolam renang dengan fasilitas Jacuzzi, Room Service selama 24 jam, Inhouse Laundry dan berbagai fasilitas lainnya.

Hotel ini memadukan semua interior pada tiap ruangannya dengan desain lokal yang elegan, termasuk di restorannya.

Masyarakat dapat menikmati berbagai fasilitas hotel dan berbagai menu masakan yang telah disediakan. (lin)

Zaeni Merespons Kerusakan Lingkungan Mataram (Suara NTB) – Seniman Zaeni Mohammad merespons kerusakan lingkungan menggunakan aksi perform art di momen perayaan Hari Bumi 2016. Pesannya, aksi nyata merupakan solusi paling kongkret sebagai upaya-upaya pelestarian alam.

“Udahlah, sekarang ini stop kita ngomong besar tentang wacana pelestarian lingkungan. Sekarang yang terpenting itu action. Jangan jauh – jauh, action paling nyata dan mudah ialah dengan menjaga kebersihan lingkungan, memungut sampah serta tidak membuangnya secara sembarangan,” tuturnya usai pentas di SMA Negeri Mataram, Sabtu (23/4) malam.

Kondisi alam yang rusak parah, selama ini hanya mendapat respon ala kadarnya dari berbagai kalangan. Kerusakan yang begitu parah serta mengancam eksistensi bumi beserta isinya (termasuk kehidupan) sehingga berpotensi punah, belum ditanggapi secara serius. Contohnya, Indonesia yang dikategorikan sebagai negara penyumbang sampah – terutama sampah plastik – terbesar kedua setelah Tiongkok di lautan, nyatanya belum memiliki gerakan massif yang bertujuan untuk menghentikan gejala seperti itu.

Faktanya, hingga kini sebagian besar masyarakat Indonesia masih sering membuang sampah secara sembarangan, terutama di sungai, selokan dan lainnya. Aksi jungkir balik dalam pementasannya menjadi simbol bahwa selama ini, orang Indonesia tidak pernah sadar akan bahayanya dampak kerusakan lingkungan/alam ini.

“Selama ini kita masih berpikir menggunakan dengkul, itu makanya saya simbolkan melalui aksi jungkir balik, kaki diatas lalu kepala berada di bawah,” katanya.

Bumi yang diperkirakan telah mulai berevolusi sejak empat sampai lima miliar tahun yang lalu ini harusnya mendapat perlakuan yang baik dari manusia. Sebagai mahluk hidup yang dianugerahi akal dan pikiran, manusia memiliki tanggung jawab khusus untuk merawat, menjaga dan melestarikan Bumi ini. Manusia, dengan segala kekuatan budi maupun pekertinya yang luhur harus bergerak dan berjuang mempertahankan kelestarian alam atau lingkungan seluruh jenis habitat mahluk hidup.

Selain jungkir balik, beberapa aksi dan gaya memainkan properti secara simbolik, juga merupakan bagian dari satir yang ingin disampaikan oleh Zaeni. Contohnya, memecah kemeq (kuali), lalu mengobarkan api, katanya merupakan bagian dari pesan yang ingin disampaikan kepada publik.

“Kemeq yang menjadi properti ini merepresentasikan serta merefleksikan mengenai kehidupan. Bahwasanya, ada kekuatan yang sebetulnya kita tidak perhitungkan selama ini. Kekuatan itu salah satunya ialah kekuatan rakyat,” tuturnya.

“Mengapa, setelah saya pecahkan kemeq berisi bensin itu saya nyalakan. Bagi saya, ketika semangat rakyat tergugah, disitu ada kekuatan besar yang mampu mengubah suatu keadaan,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/met)

JUNGKIR BALIK- Seniman Zaeni Mohammad melakukan aksi jungkir balik di depan kobaran api sebagai atraksi terakhir pentas seni yang ia lakukan, Sabtu (23/4).

“Monolog ini menceritakan tentang seorang perempuan korban perkosaan, sementara pelakunya masih berkeliaran bahkan menjadi pejabat,” kata Ketua Panitia Penyelenggara Pentas Refleksi II Teater Putih Universitas Mataram, Tezar Arrijal Achmad kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (23/4).

Seorang perempuan yang terikat pada masalalu pedihnya mempertanyakan keadilan di negeri ini. Pemerkosa dirinya hidup mewah bergelimang harta. Menjadi seorang pejabat korup yang selalu luput dari jerat hukum. Ia mempertanyakan pula keadilan Tuhan, jika memang keadilan dari manusia sukar ia dapatkan. Hidupnya dipenuhi bay-

ang-bayang saat pemerkosanya datang dan mulai menggerayangi tubuh mungilnya.

Ia mulai gusar dengan kehidupan di negeri yang penuh dengan berita korupsi ini. Biaya hidup semakin berat membuatnya meminta agar Tuhan memberikan peringatan terhadap pejabat-pejabat kikir yang tidak memikirkan nasib rakyat kecil, seperti halnya dirinya.

Perempuan malang ini sudah tak peduli dengan kehidupannya yang selalu dipermainkan oleh orang-orang tinggi berjas rapi yang memakan uang rakyat, bahkan menelanjangi dirinya. Ia tidak dapat menuntut haknya, karena hukum semakin tumpul ter-

(Suara NTB/lin)

MONOLOG – Pertunjukan monolog anak kabut yang diperankan oleh Nainatunniam pada Pentas Refleksi II Teater Putih Universitas Mataram, di Mataram, Jumat (23/4). hadap orang-orang berdasi itu.

Sementara hukum menjadi semakin tajam terhadap dirinya dan orang-orang di sekitarnya yang memanggul pacul di pundaknya.

Sudah tidak menjadi rahasia, betapa seorang pejabat korup diberikan ruangan dan tempat nyaman di dalam jeruji besi. Bagaimana mereka diberikan makanan yang nikmat dengan pelayanan bak hotel berbintang. Masyarakat

masih mengingat pemberitaan media beberapa tahun silam, seorang pejabat korup yang diberikan fasilitas AC, TV, bahkan kasur empuk.

Lain halnya dengan si pencuri sandal yang bahkan babak belur oleh petugas yang nampaknya juga gila terhadap sesuatu yang bernama uang.

Demikian seorang perempuan korban pemerkosaan menceritakan kisahnya dan seonggok kekesalannya ter-

hadap keadaan di negeri ini.

Melalui monolog berdurasi 45 menit ini semua penonton dibuat terpukau dengan pertunjukan dan penghayatan Niam. Hingga membuat penonton hanyut dan seolah merasakan kepedihan yang dialami perempuan malang ini.

“Monolog ini untuk mencurahkan hati kegelisahan masyarakat akan masalah yang tidak ada habisnya di negeri ini,” kata Tezar. (lin)

Biaya Berobat Wisatawan Mahal

Amerika, Cinta dan Kebencian SEBELUM peristiwa 9/11 meluluhlantakkan pencakar langit World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat, Amerika adalah negara impian bagi Changez, seorang pemuda dari Lahore, Pakistan. Setelah lulus dari Princeton University, New Jersey, melalui program beasiswa, Changez diterima bekerja di sebuah firma hukum ternama, Underwood Samson sebagai analis bisnis dengan gaji yang menggiurkan, 80 ribu dollar Amerika per tahun.

Kecintaan terhadap Amerika, negeri impian itu kemudian berubah menjadi kebencian pasca peristiwa 9/11. Setelah peristiwa teror itu terjadi, label teroris kemudian dilekatkan pada orang-orang Islam. Muslim yang hidup di Amerika kemudian mengalami diskriminasi. Diskriminasi juga banyak dialami kaum Muslim dalam dunia bisnis, banyak terjadi pemecatan tanpa alasan dan tawaran kerja dibatalkan. Changez khawatir ia juga akan mengalami hal serupa karena dia seorang muslim.

Imigran Pakistan dan Afghanistan banyak mendapat perlakuan tidak menyenangkan karena wajah mereka identik dengan orang Arab. Kebencian Changez terhadap Amerika pun tumbuh. Changez merasa marah ketika tahu dari sebuah berita malam bahwa Amerika kemudian menyerang Afghanistan, mengebom markas Taliban, dimana Afghanistan ad-

alah negara tetangga Pakistan. Hal ini tak bisa diterima akal sehatnya.

Apalagi Amerika mengebom dengan persenjataan super canggih dan melawan suku-suku Afghanistan yang sangat minim persenjataan.

Hari demi hari, kebencian Changez terhadap Amerika semakin besar, apalagi negara itu selalu ikut campur pada urusan negara lain. Setelah pergulatan pikiran yang dilaluinya, akhirnya ia memutuskan keluar dari Underwood Samson dan kembali ke Pakistan.

Di Lahore ia kemudian menjadi dosen dan menanamkan kepada mahasiswanya bagaimana seharusnya bertindak terhadap Amerika. Changez yang dulu sangat mencintai Amerika berbalik 180 derajat dengan kebencian mendalam dan ingin memerangi negara tersebut. Kisah Changez ini juga pernah diadaptasi ke layar lebar yang disutradarai Mira Nair, sutradara wanita berkebangsaan India yang bermukim di Amerika. (ynt)

Judul : The Reluctant Fundamentalist; Lelaki yang Terbuang | Penulis : Mohsin Hamid | Penerjemah : Winny Prasetyowati | Penerbit : Mizan | ISBN : 978-979-433-504-8.

Wagub Minta Pemda KLU Bertindak Tegas Mataram (Suara NTB) – Persoalan yang muncul di tiga gili seolah tak ada habisnya. Mulai dari sampah, tiket palsu, bangunan melanggar di pantai, hingga yang terkini, menyangkut biaya pengobatan di klinik setempat. Sebelumnya mecuat kabar bahwa oknum pertugas di salah atu klinik di Gili Meno meminta biaya berobat wisawatan mancanegara (wisman) hingga Rp 40 juta. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) NTB meminta agar Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengambil langkah tegas. Sebab ini berkaitan dengan citra salah satu destinasi wisata.

“Saya sudah minta asisten untuk panggil pihak-pihak terkait.

Pemda KLU harus benar-benar tertibkan ini. Jangan-jangan itu oknum petugas kita dan harus ditindak,” tegas Wagub.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, salah satu unggahan di media sosial (medsos), menunjukkan keluhan mahalnya biaya pemeriksaan kesehatan yang dialami salah seorang wisman. Yang bersangkutan protes keras terhadap biaya pelayanan kesehatan klinik. Bayangkan saja, pasien mancanegara sampai dimintai 4.000 dolar Amerika atau setara Rp 40 juta, dari sebelumnya telah membayar Rp 9 juta hanya untuk cek darah di hari pertama, cek darah lagi, infus dan diberi obat antibiotik di hari kedua.

“Masa orang berobat sampai Rp 40 juta. Itu tidak benar, itu ilegal. Ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan kita,” ujarnya.

Wagub sangat menyayangkan sikap dari beberapa oknum tersebut. Pasalnya, perbuatan itu bukan hanya berpengaruh pada sektor kesehatan namun juga pada bidang pariwisata. Hal itu dapat menjadikan citra Gili Meno menjadi buruk. Padahal saat ini Gili Meno telah dinobatkan sebagai salah satu pantai terindah di Indoensia versi Tripadvisor.

“Kita khawatir ini dijadikan isu-isu. Sehingga bisa memperburuk pariwisata kita. Padahal itu puskesmas resmi, tapi dijadikan ilegal oleh mereka.

Mereka harus diberikan sanksi tegas,” kata Wagub.

Sebelumnya Kepala Seksi Produk Pariwisata Bidang Destinasi Disbudpar NTB Siti Alfiah kepada Suara NTB mengatakan bahwa Disbudpar akan turut menangani permasalahan ini. Sebab selama ini Disbudpar telah melakukan banyak promosi pariwisata di Gili Meno. Namun bisa menjadi sia-sia jika perilaku oknum tertentu justru membuat wisatawan tidak nyaman.

“Saya akan koordinasi dengan Dikes juga, Pemkab KLU juga harus segera turun tangan menangani masalah ini.

Sebab ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya. (lin)

Masa Pensiun Sang Detektif BANYAK film yang mengangkat cerita tentang Sherlock Holmes, detektif fiksi yang diciptakan oleh Sir Arthur Conan Doyle. Namun film yang satu ini tidak berpusat pada peran Holmes dalam menyelesaikan kasuskasus, tapi mengisahkan tentang masa pensiun sang detektif. Sherlock Holmes dalam film ini diperankan oleh aktor Ian McKellen yang dikenal sebagai Gandalf dalam trilogi The Lord of The Rings dan The Hobbit.

Mr. Holmes, pada masa pensiunnya, di usia ke 93 tahun tinggal di salah satu wilayah pinggiran Inggris, Sussex pada tahun 1947. Di sebuah rumah yang asri, Mr. Holmes menghabiskan masa tuanya dengan membudidayakan lebah. Ia tinggal bersama pembantunya, Mrs. Munro (Laura Linney) dan anak laki-laki Munro, Roger (Milo Parker).

Pada usia 93 tahun, ingatan Mr. Holmes mulai bermasalah.

Dengan ingatan yang terbatas, ia mencoba mengingat kembali kasus terakhir, 30 tahun lalu yang ditanganinya. Ia merasa gagal menyelesaikan kasus tersebut sehingga ia memutuskan untuk pensiun. Holmes berusaha menuliskan kasus terakhirnya ke dalam sebuah buku, Roger pun merasa tertarik dengan cerita yang ditulis Holmes dan terus mendorong dan menanyakan Holmes agar menyelesaikan ceritanya. Kasus itu adalah tentang persoalan rumah tanggal Thomas Kelmot (Patrick Kennedy) dan isterinya, Ann Kelmot (Hattie Morahan).

Demi menyegarkan kembali ingatannya, Holmes berangkat ke Jepang, mencari sebuah tanaman herbal yang dipercaya bisa

mengembalikan ingatan seseorang. Di Jepang, ia bertemu dengan seorang herbalis, Tamiki Umezaki (Hiroyuki Sanada). Holmes berpacu dengan waktu bagaimana menyelesaikan kisah yang ditulisnya dengan kendala ingatan yang terbatas, dan kematian yang semakin mendekat. Film ini diangkat dari cerita sebuah novel, A Slight Trick Of The Mind yang ditulis Mitch Cullin dan terbit pada tahun 2005. (ynt)

Judul : Mr. Holmes | Sutradara : Bill Condon | Pemain : Ian McKellen, Laura Linney, Milo Parker, Hiroyuki Sanada, Hattie Morahan, Patrick Kennedy | Tahun : 2015.

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Senin, 25 April 2016

Taklukkan Kemiskinan dengan Cara Tak Biasa

Pusat dan Daerah Belum Sinkron Dari Hal. 1 Terlebih, ujar Amin, tahun ini pihaknya menganggarkan Rp 800 miliar lebih untuk melawan kemiskinan yang terwujud dalam 105 kegiatan. ‘’Saya harapkan kabupaten/ kota lebih menukik lagi serta fokus,’’ ujar Amin dalam diskusi terbatas bertajuk “Menimbang Target Pengentasan Kemiskinan di NTB’’ yang digelar Suara NTB, Sabtu (23/4).

Amin meyakini dalam era otonomi, kreativitas dan inovasi daerah adalah hal yang perlu dikedepankan. Untuk itulah, penggunaan kewenangan diskresi dari pimpinan daerah menjadi sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan. ‘’Kalau tidak diberikan diskresi, pemerintah daerah tak akan berani melakukan kreativitas dan inovasi,”

ujarnya.

Secara spesifik, Amin juga mengutarakan masih belum sinkronnya kebijakan pemerintah daerah dengan pusat dalam penanggulangan kemiskinan.

Bahkan menurut Amin, tak sedikit kebijakan pusat yang malahan berkontribusi menambah panjang daftar orang miskin.

Sejumlah kebijakan seperti rasionalisasi pegawai, kebijakan larangan penangkapan lobster yang masih dipertahankan juga memengaruhi angka kemiskinan di NTB. ‘’Jadi kebijakan nasional memberikan kontribusi, bukan selamanya juga menurunkan angka kemiskinan karena terjadi fluktuasi-fluktuasi kebijakan pusat,’’ kata Amin. (nas)

Butuh Upaya Ekstra Dari Hal. 1 Baginya, setiap daerah justru harus memiliki inovasi dan kreativitas dalam melaksanakan program melawan kemiskinan. ‘’Diskresi-diskresi dari pimpinan daerah menjadi sangat penting dalam penaggulangan kemiskinan. Kalau tidak diberikan diskresi, pemerintah daerah tak akan berani melakukan kreativitas dan inovasi,’’ ujarnya.

Seringkali, ujar Amin, upaya ini menemukan ganjalan ketika melibatkan peranan pemerintah pusat. ‘’Karena nomenklatur saja yang sudah kita anggarkan dalam APBD kita, bisa saja dicoret oleh pemerintah pusat. Padahal itu barangkali bisa menukik kepada pengentasan kemiskinan.’’

Contohnya adalah kebijakan untuk mengintervensi harga gabah. Amin menyebutkan gabah adalah komoditas kita yang tidak selamanya bisa diserap Bulog. Pemprov NTB menyiasatinya dengan menganggarkan dana talangan. ‘’Ini banyak, bahkan beberapa daerah itu dicoret itu, tak diberikan menganggarkan.

Bagaimana kita intervensi kalau di APBD kita tidak boleh. Ini kan persoalan. Kalau program kita sudah fokus,” ujar Amin.

Distribusi kesejahteraan menurutnya juga berkaitan erat dengan distribusi sumberdaya. Di sektor pertanian, Amin memandang distribusi

lahan pertanian kepada petani-petani tidak berpunya harus menjadi prioritas. Pencetakan sawah baru sebagai program untuk menunjang itu menurutnya harus dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif.

Amin pun tak menampik, temuan-temuan menyangkut sejumlah cacat dalam program cetak sawah baru. Hal ini membuat upaya menggenjot sektor pertanian sebagai sektor penopang kehidupan masyarakat miskin menjadi tidak maksimal. ‘’Apa yang diharapkan tiga kali panen setahun, hanya satu kali setahun.

Padahal bukan itu maksudnya,” ujar Amin.

Amin menilai, keberadaan pasar modern seharusnya tidak perlu ditolak sama sekali. “Saya kira ndak mungkin. Sekarang buatkan Perbup/Perwal untuk 30 persen menerima produk kita di ritel modern.

Harus dipaksa dia, dibuat syarat sebelum izin dikeluarkan. Dan jangan mengeluarkan izin ketika itu belum dipenuhi,’’ tegasnya.

Amin menyadari bahwa target pengentasan kemiskinan sebesar dua persen pertahun hanya akan menjadi mimpi jika tidak dilakukan dengan upaya yang ekstra keras dan kerja yang tidak biasa. ‘’Jadi upaya extraordinary itu saya sepakat,’’ pungkasnya. (nas/aan)

Penyelidikan Ramai, Nihil Ditangani BPKP Dari Hal. 1 “Sampai saat ini belum ada APH yang meminta audit,” terangnya.

Sementara yang sebatas koordinasi adalah dari Polres Mataram, terkait penyelidikan Alkes Dinas Kesehatan Kota Mataram senilai Rp 1 miliar lebih. Ada juga koordinasi dari Polda NTB terkait penanganan pengadaan paket sandang pangan tahap dua Rp 2,7 miliar. Dari Kejati NTB, sejauh ini belum ada permintaan, kecuali terakhir terkait audit proyek SPAM KLU dengan kerugian negara Rp 1,5 miliar dan sudah selesai.

“Yang baru dari Kejaksaan belum ada. Tapi beberapa penyelidikan sedang dikoordinasikan,” ujarnya. Pun dari Kejari Mataram, belum ada koordinasi terbaru, hanya terakhir terkait penyelidikan Rumah Kumuh KLU dan kerugian negara sudah ditentukan Rp 1,3 miliar.

Kejati NTB sejauh pantauan Suara NTB paling banyak menangani kasus korupsi. Hampir semua laporan ditampung dan ditindakalnjuti, hanya saja belum ada yang signifikan.

Di Pidsus, saat ini sedang mengusut proyek cetak sawah baru Kabupaten Dompu senilai Rp 5 miliar tahun 2015.

Selain itu, masih dari Dompu, ditangani juga proyek gedung Samakai senilai Rp 11 miliar, serta dana Bansos pertanian Rp 10 miliar. Belum lagi terkait penyelidikan dana hibah KONI NTB Rp 10 miliar, termasuk di dalamnya proyek gedung padepokan silat senilai Rp 6 miliar. Terakhir, kasus yang ditangani koordinator penyidik Ely Rahmawati, SH,M.Hum ini, sudah selesai dicek fisik, namun hingga kini belum dijelaskan kelanjutannya.

Oleh tim yang sama, penyelidikan juga terkait dana hibah Biro Hukum Setda NTB. Paling lawas adalah proyek BLK Poto Tano, juga tak ada perkembangan signifikan. Perkara lain terkait proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Lobar yang sempat dicek fisik oleh tim Pidsus, juga belum ada kelanjutannya.

Penyelidikan baru lainnya adalah dana Badan Layanan Umum (BLU) di RSUD dr.

Soedjono Selong, Lombok

Timur, juga belum jelas kelanjutannya. Demikian halnya dengan laporan dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat NTB, tim juga sudah mengklarifikasi sejumlah pihak, tapi kini nihil perkembangan.

Menurut Aspidsus Kejati NTB, Suripto Irianto, SH, sejumlah perkara yang dalam penyelidikan itu saatnya akan diminta kan audit ke BPKP. Namun sejauh ini masih dalam pendalaman. “Penyelidikan masih jalan. Saatnya nanti kalau sudah lengkap, kita koordinasikan ke BPKP,” jelasnya.

Ini belum termasuk sejumlah perkara ditangani Bidang Intelijen. Diantaranya penyelidikan aset Cilinaya. Masih diingat publik juga, terkait penyelidikan proyek Jalan Lingkar Trawangan, juga belum ada kelanjutannya di Bidang Intelijen. Alih alih menyelesaikan perkara lama, kini di bidang yang sama gencar mengusut Dana Bansos rumah ibadah KLU. Sementara di Polda NTB, dua kasus yang menjadi sorotan adalah penyelidikan dana Bansos Kabupaten Dompu, tahun 2011 dan 2012. Sekda Dompu, tim verifikasi, kelompok penerima, sudah diklarifikasi.

Perkara kedua adalah terkait proyek Teknologi Informasi di KLU yang didistribusikan ke sekolah sekolah senilai Rp 5 miliar. Semua pihak sudah diklarifikasi.

Untuk dua kasus ini, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK mengaku optimis akan segera rampung dan dalam waktu dekat dikoordinasikan ke BPKP dalam rangka permintaan audit. “Semua saksi sudah rampung untuk proyek IT KLU, tinggal koordinasi ke BPKP untuk audit. Kalau untuk dana Bansos, masih jalan penyelidikan, tapi kemungkinan dalam waktu dekat akan selesai dan kita akan mintakan audit juga,” terangnya. (ars)

Halaman 19

Dari Hal. 1 Kondisi ini membuat sejumlah pihak – terutama pimpinan dan pejabat daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nasib rakyatnya – merasakan adanya sesuatu yang kurang beres. Reaksi pertama yang muncul adalah mengkambinghitamkan data kemiskinan. Meskipun metodologinya tak diperdebatkan, namun teknis pelaksanaan pengukurannya dinilai masih bermasalah.

Pengukuran angka kemiskinan dinilai belum mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya di lapangan.

Asumsi ini mengandaikan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan sudah cukup baik dan memberikan hasil sesuai harapan. Namun, pengukuran atas hasil itu masih bermasalah. Akibatnya, kemajuan yang dicapai di lapangan tidak terlihat di atas kertas.

Problem ini, secara tersirat diutarakan sejumlah peserta diskusi. Salah satunya, Wakil Bupati Dompu, Arifuddin. ‘’Harapan kami ke depan, terutama kepada bapak BPS, dalam hal melakukan pendataan. Tolong, artinya yang melakukan pendataan, minimal orang-orang yang sudah memiliki pengalaman. Kadangkadang mereka yang melakukan pendataan di lapangan ini, orang-orang yang kurang begitu paham. Jadi minimal diberikan semacam latihan sebelumnya,’’ ujar Arifuddin, dalam diskusi dengan moderator Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino.

Arifuddin merasa, Dompu telah berkembang dengan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. ‘’Kalau lihat di Dompu itu kalau mau bicara jujur, masalah orang miskin itu sangat sedikit sekali. Apalagi dengan adanya program kita sekarang. Saat ini di Dompu, saat musim tanam itu, kita mencari tenaga kerja sangat susah, karena apa? Semua masyarakat bekerja, walaupun bekerja musiman,” ujarnya.

Ia menambahkan, di Dompu saat ini, upah buruh tani telah berlipatganda. ‘’Sekarang saja kita gaji orang untuk melakukan pekerjaan, penanaman, yang dulu kita bisa bayar Rp 40 ribu, sekarang kalau ndak bayar Rp 80 ribu, mereka ndak mau bekerja. Saking susahnya. Jadi semua sekarang sudah punya pekerjaan, walaupun itu pekerjaannya musiman,” ujarnya.

Reaksi berbeda terhadap data BPS diperlihatkan Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer.

Dahlan secara terbuka mengakui capaian penurunan angka kemiskinan yang diperlihatkan oleh data BPS. Ia tak

membantah bahwa realisasi penurunan angka kemiskinan di Bima memang jauh di bawah target. ‘’Target penurunan kemiskinan di Kabupaten Bima 1,75 persen. Namun realisasinya hanya 0,04 persen,’’ akunya.

Reaksi serupa juga diperlihatkan Sekretaris Bappeda Kota Bima, Tafsir. Menurutnya, kemiskinan di Kota Bima menurut data yang dikeluarkan BPS memperlihatkan Kota Bima sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di NTB. ‘’Posisi September 2014, (kemiskinan di Kota Bima) 9,74 persen. Dengan jumlah penduduk 2015, 155.000 jiwa, kemiskinan 9,68 persen artinya di Kota Bima ada penduduk miskin 14.146 jiwa,’’ sebutnya.

Hanya saja, ia menilai angka kemiskinan di Kota Bima yang berada pada titik itu membuat penurunan dalam jumlah besar menjadi sulit dicapai.

Sementara, Kepala Bappeda Sumbawa, Iskandar secara terbuka mengutarakan keraguannya soal cara menghitung angka kemiskinan. ‘’Janganjangan cara berhitung kita yang kurang tepat. Artinya, bagaimana mensinergikan pengalokasian anggaran, program dan sasaran kalau datanya salah,’’ sentilnya.

Ia mencontohkan, Sumbawa memiliki potensi yang luar biasa yaitu komoditas sapi. Selain itu, ada pula program cetak sawah baru yang menurutnya telah berhasil dicetak sekitar 4000 hektar dari target 11.000 hektar. ‘’Tapi pertanyaannya, berapa persen kontribusinya pada penurunan angka kemiskinan. Tidak ada metodologi yang tepat untuk menghitung itu. Sehingga target penurunan angka kemiskinan dua persen, bisa kita optimis,” ujarnya.

Terkait ini, Iskandar menegaskan bahwa data mikro orang miskin by name, by adress sesungguhnya sudah tersedia di kabupaten setiap tahunnya. ‘’Ketika pemerintah pusat butuh setiap jenis kemiskinan di daerah dan itu selalu kita berikan setiap tahun. Tetapi tetap saja meskipun sasaran pembangunan itu kita arahkan sesuai dengan jenis kemiskinan itu, tetapi angka itu tetap saja tidak bisa kita capai sesuai dengan target,’’ keluhnya.

Pengamat Ekonomi NTB, Dr. M. Firmansyah berpendapat, dari konteks metodologi yang digunakan, BPS tentu melakukan survei orang miskin berdasarkan sampel – alias keterwakilan. Namun, menurutnya, ketika berbicara orang miskin dalam artian secara aktual, ia tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. ‘’Jadi ketika kita mengatakan, 16 persen kemiskinan di NTB, berarti 16 persen dari lima juta sekian penduduk itu

seharusnya. Tapi memang itulah BPS, karena memang mereka menggunakan sampel.

Sehingga kita mengatakan, kemiskinan berdasarkan hasil penelitian, bukan kemiskinan aktual. Kalau kemiskinan aktual memang susah untuk ditemukan,” ujarnya.

Firmansyah menegaskan, menekan kemiskinan dengan menghitung dan memberikan intervensi terhadap indeks-indeks atau variabel pembentuknya memang bisa saja ditempuh. Namun, Firman mengutarakan perlunya pendekatan secara aktual. Di mana kemiskinan ditekan secara holistik pada setiap sektor. ‘’Kalau kita berbicara secara holistik, di nelayan kita bedah, petani kita bedah. Jadi menurut saya, cerminan kemiskinan itu, belum kita temukan secara aktual selama kita masih menggunakan sampel,’’ ujarnya.

Tak Efektif dan Melenceng Menjawab keraguan soal kapasitas pekerja yang mereka gunakan, Kepala BPS NTB, Wahyudin menampiknya. “Kalau BPS selalu petugasnya dilatih. Ambil contoh sensus ekonomi petugasnya kita latih lima hari di hotel. Selalu kita latih dulu, Hatta itu orang BPS. Sensus nasional sebagian besar orang BPS dan tetap kita latih. Kalau terkait pelatihan petugas selalu kita latih sebelum terjun ke lapangan.”

Wahyudin menjamin pula bahwa metodologi serta data yang mereka hasilkan benarbenar sesuai kenyataan di lapangan. Apalagi, untuk melahirkan data-data terkait kemiskinan itu, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Wahyudin menyebutkan, tak kurang dari Rp 900 miliar telah dikucurkan dari dana semula sebesar Rp 1,4 triliun untuk menyusun data tersebut.

Karenanya, ketimbang mempersoalkan akurasi data yang dihasilkan BPS, Wahyudin lebih menyarankan agar data yang telah disusun dengan menghabiskan uang banyak itu sebaiknya dimanfaatkan sebagai landasan menyusun kebijakan.

Salah satunya, untuk merumuskan RPJMD tahun 2015/2020 bagi empat kabupaten di Pulau Sumbawa yang baru saja melaksanakan Pilkada. ‘’Akan sangat bagus apabila data-data ini bisa dimasukkan sebagai salah satu sasaran ketika ada RPJMD berkaitan dengan program-program yang berkaitan dengan kemiskinan,’’ sarannya.

Wahyudin secara terbuka juga mengingatkan para penentu kebijakan menggunakan data mereka secara konsisten. Terlebih, dalam menentukan pemberian beragam perangkat bantuan yang

sudah begitu banyak diprogramkan oleh pemerintah dari pusat hingga ke desa.

Sudah cukup jelas bahwa program-program bantuan yang dirancang pemerintah bertujuan untuk mendorong masyarakat keluar dari jerat kemiskinan. Namun, jika bantuan itu mengalir ke orang yang tidak miskin, hal ini tentu saja akan mendistorsi capaian program itu sendiri.

Wahyudin menilai, ‘’sumbat botol’’ dari persoalan ini terletak pada masuknya anasir politis dalam menentukan sasaran penerima program pengentasan kemiskinan. ‘’Tidak ada lagi istilah ‘’ini adalah konstituen saya, bagaimanapun juga harus masuk’’, ini agak susah dalam tataran kabupaten atau desa. Manakala kelompok tidak memilih ketika pemilihan, bisa jadi tidak diberi program. Keadaan seperti itu.

Misalnya Program Sejuta Sapi jarang sekali menyentuh orangorang di dalam daftar,’’ ujar Wahyudin.

Menurut Wahyudin, jika pendekatan politik masih digunakan dalam menentukan penerima bantuan untuk orang miskin, maka mimpi besar untuk menekan angka kemiskinan sebesar 2 persen pertahun akan sulit terwujud. ‘’Kalau itu masih saja, penurunan yang kita inginkan dua persen atau tiga persen akan susah kalau masih kedepankan konstituen,’’ ujarnya.

Terkait ini, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm tak memungkiri bahwa aktor politik – terutama yang jabatannya ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung - pada umumnya tentu akan menyertakan kalkulasi politis dalam kebijakannya. Hanya saja, Mori menilai fenomena ini tidak terlalu memengaruhi pencapaian target penanggulangan kemiskinan. Ia mencontohkan, jika seorang politisi diberi pilihan satu dari dua orang miskin yang akan dibantu, maka ia akan memprioritaskan orang miskin yang mendukungnya. “Tapi samasama miskin,” tegasnya.

Mori pun mengaku sepakat bahwa penyampaian data yang salah bisa menyebabkan asumsi yang salah pula saat bekerja. Saat pemerintah daerah mengolah data yang salah untuk dijadikan program, maka saat itu juga program itu akan mengalami kelebihan atau kekurangan sasaran.

Atau bisa saja salah sasaran.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Prijono juga menyoroti belum maksimalnya pemanfaatan data dalam menunjang program pengentasan kemiskinan. Menurut Prijono, kelemahan dalam pengaplikasian data yang di-

jadikan rujukan bisa berakibat pada gagalnya program memerangi kemiskinan.

Data, menurut Prijono adalah pondasi setiap program.

Data orang miskin dibutuhkan agar program pengentasan kemiskinan bisa membidik sasarannya yang tepat. Data juga dibutuhkan untuk mensinergikan program dari lembaga yang berbeda satu dan lainnya.

“Kalau datanya tidak komprehensif bisa jadi program satu dengan yang lain tidak berhubungan dan tidak saling bersinergi,” ujarnya.

Prijono tetap optimis dengan target penurunan angka kemiskinan sebesar dua persen. ‘’Angka ini cukup besar juga, mungkin bisa dibilang extraordinary. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan ini, harus dengan cara yang luar bisa (tak biasa) juga. Karena jika tidak, hasilnya nanti ya begitu juga. Jadi kita mesti menggunakan cara-cara yang luar biasa,’’ tegasnya.

Kepala Bappeda KSB, Amry Rakhman mengakui bahwa efektivitas program melawan kemiskinan memang masih buruk. Program pengentasan kemiskinan kerap kali melenceng dari arah tujuannya sendiri.

Amry mengutip data yang diperolehnya dari Rakor Tingkat Nasional beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan, di tahun 2013, efektivitas anggaran untuk menurunkan kemiskinan hanya berada di angka 37 persen. Sementara di tahun 2015 lalu, program serupa hanya 50 persen. ‘’Lalu saya bertanya apanya yang salah? Menurut kesimpulan saya, pendekatannya yang salah. Karena bukan pendekatan orang yang digunakan, sementara orang miskin itu adalah orang,” ujarnya.

Amry mencontohkan salah satu program bantuan yang sesungguhnya ditujukan untuk orang miskin. Amry mempertanyakan program pengentasan kemiskinan yang sasarannya justru UMKM. Padahal, banyak sekali UMKM yang pemiliknya bukanlah orang miskin.

Pelaksanaan program semacam ini bagi Amry menimbulkan bias antara tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan. Ini membuat orang miskin – yang notabene bukan berasal dari kalangan pelaku UMKM tidak bisa menerima akses bantuan atau program.

“Akhirnya saya ingin katakan akses di dalam menerima program kegiatan itu pasti bukan orang miskin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang di dalam menyelaraskan program kegiatan itu, belum sepenuhnya memenuhi sasaran target orang miskin.’’ (aan/ndi/nas/ron/lin/why)

Medan ’’Perang’’ di Sektor Pertanian Dari Hal. 1 “Tapi apa yang terjadi sekarang. Sekarang urutan pertama, urutan kedua,” ujarnya dalam diskusi bertema “Menimbang Target Pengentasan Kemiskinan di NTB” yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Sabtu (23/4). Menurut Mori, Dompu sukses, karena fokus dalam pengembangan pertanianperkebunan, yaitu jagung. Ia menilai, meskipun saat kemajuan ini belum begitu terlihat di atas kertas, namun cepat atau lambat, Dompu akan mencapai kemajuan yang menggembirakan. ‘’Kita lihat paling cepat menurunkan angka kemiskinan. Ini hanya satu sektor ini.

Bayangkan kalau pengembangan tebu, ternak jadi. Ini salah satu contoh. Kenapa kita tidak tiru teman-teman kita di Dompu. Karena memang kekuatan kita ada di sini (sektor pertanian),” ujarnya.

Mori menilai, strategi pengentasan kemiskinan di sektor pertanian bisa dilakukan dengan mendistribusikan lahan pertanian kepada para petani tak berlahan. Mori menegaskan, skenarionya adalah, petani miskin diberi sawah yang dicetak melalui program cetak sawah baru. Harapannya, setelah memiliki sawah sendiri mereka bisa terangkat tingkat kemampuan ekonominya. Program cetak sawah baru juga merupakan siasat untuk mengimbangi alihfungsi lahan pertanian.

Sayangnya, Mori menegaskan program cetak sawah baru yang dilaksanakan di NTB justru berakhir dengan capaian yang memprihatinkan alias gagal. “Persoalannya sekarang lahan semakin berkurang.

Yang ingin kita atasi dengan pencetakan sawah baru yang sebenarnya gagal. Kalau petani kita yang miskin ini kemudian suruh dia kaya, mereka butuh lahan untuk cari makan. Itulah cetak sawah baru. Tapi program cetak sawah baru amburadul,” ujarnya.

Menurut Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, salah satu problem yang berkontribusi melahirkan kemiskinan

adalah distribusi aset yang tidak merata. Menurutnya, kebanyakan masyarakat yang terkonsentrasi di sektor pertanian, sulit keluar dari jerat kemiskinan dikarenakan mereka tidak memiliki aset atau lahan.

“Bagaimana dikatakan petani kalau tak punya sawah, lahan. Pada petani gurem inilah letak kemiskinan,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer juga menyoroti tidak ampuhnya program cetak sawah baru dalam memerangi kemiskinan. Menurut Dahlan, Kabupaten Bima tampaknya menjadi daerah lokasi program cetak sawah baru yang terbesar di NTB. Namun, dalam perjalanannya program ini banyak menuai kritikan.

“Karena tidak dibarengi dengan program (penyiapan) air. Cetak sawah baru, tidak ada air. Menjadi masalah, cetak sawah baru tidak serta merta menurunkan kemiskinan,’’ sentilnya.

Dahlan menyayangkan buruknya perencanaan program ini. Menurut Dahlan, seharusnya program cetak sawah baru harus disertai dengan analisa menyangkut sumber air yang akan mengalirinya, ketinggian lahan, kelestarian pepohonan sebagai penampung air dan variavel lainnya. Hanya saja, saat ini cukup jelas terlihat bahwa program cetak sawah baru rupanya tak mampu memberikan imbas penurunan angka kemiskinan.

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar Mec.Dev menegaskan, ‘’perang’’ melawan kemiskinan di sektor pertanian perlu disinergikan. Ia menyerukan perlunya membangun sinergi antara antara program Dinas Pertanian dan Peternakan untuk memaksimalkan kontribusinya dalam menurunkan angka kemiskinan. ‘’Berapa persentasenya, bagaimana cara mensinergikannya, caranya ini yang belum terformulasi.’’

Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Prijono memberikan argumentasi lain soal sektor pertanian ini. Ia mengungkapkan adanya satu gejala terkini, yaitu pergeseran

tenaga kerja yang mulanya terkonsentrasi di sektor pertanian menuju ke sektor jasa.

Di beberapa tempat, khususnya di kota, pergeseran ini memang terjadi secara dramatis. Di Kota Mataram, alihfungsi lahan sawah ke lahan pertokoan dan perumahan memberikan dampak berantai semacam itu. Sejumlah pekerja sektor pertanian, kini banyak yang memilih berhenti bertani dan masuk ke sektor jasa.

Tren migrasi pekerja sektor pertanian ke sektor jasa juga banyak disoroti peserta diskusi. Sebab, para peserta diskusi menggarisbawahi fenomena serupa dengan di sektor pertanian. Dimana, pondasi ekonomi masyarakat kecil sangatlah lemah. Mereka rentan tergerus kekuatan ekonomi besar yang sudah lebih dulu menghegemoni.

Hal ini terlihat dari munculnya hadirnya jejaring korporasi besar yang mulai membanjiri pasar NTB nyaris secara serentak.

Mori Hanafi menyoroti menjamurnya gerai-gerai dan ritel baru di NTB yang mengancam pelaku bisnis kecil dan mikro di NTB. Menurut Mori, jejaring bisnis pemilik ritel modern telah mengembangkan skema tertentu untuk menghadapi persaingan pasar. Menghadapi persaingan ini, para pelaku usaha kecil ibarat menghadapi perang yang tak bisa mereka menangkan.

Mori menilai, perlu ada upaya untuk mengimbangi arus besar di sektor perdagangan ini. Ia menegaskan, gerai-gerai makanan yang berbasis di negara-negara maju sesungguhnya memberikan manfaat kecil bagi ekonomi kita. Sebab, sebagian besar keuntungan yang mereka hasilkan akan terbawa ke negeri asalnya.

Selain itu, gerai-gerai ini banyak menggunakan komoditas yang dipasok dari luar.

Mori menyebutkan salah satu gerai makanan siap saji di sebuah pusat perbelanjaan di Mataram, memasok berbagai menunya dari negeri asalnya. Hal ini misalnya akan sangat kontras jika dibandingkan dengan Restoran Ayam

Taliwang di Mataram yang mayoritas bahan bakunya dipasok dari daerah sendiri. ‘’Mereka , dagingnya dari Amerika, rotinya dari Amerika, komponennya mungkin 80 persen dari Amerika. Jadi uangnya sudah lari ke sana semua. Tapi kita sudah mencatatkan ada transaksi sebesar Rp 30 juta per hari di dalam PDRB kita. Yang sesungguhnya itu tak memberikan efek apa-apa kepada masyarakat kita dibandingkan kalau kita belanjakan di Ayam Taliwang,” ujar Mori.

Pendapat senada disampaikan Pengamat Ekonomi NTB, M. Firmansyah. Ia menegaskan perlunya ada political will pemerintah kita, untuk membatasi kehadiran ritel-ritel modern.

Menurut Firman, tumbuhnya industri lokal tidak saja diukur dari keberhasilannya menyerap tenaga kerja lokal. Ia mencontohkan di Dompu, di mana komoditas jagung memberikan hasil awal yang cukup menggembirakan. Menurutnya, wilayah hulu dan hilir dari pengelolaan sektor tertentu haruslah digarap secara bersamaan.

“Di Bima misalnya, Ketika kita menjual, membangun cluster industri atau cluster perdagangan, tolong serap produkproduk lokal. Contoh, kopi sachet misalnya, orang sana banyak minum kopi sachet. Kopi sachet lima ribu satu gelas, tapi ngobrolnya lima jam. Jadi nilai tambahnya juga kecil,” ujarnya.

Zakat dan Generasi yang Hilang Fenomena lain yang mencemaskan adalah hilangnya generasi-generasi penerus industri ikonik di daerah ini. Misalnya saja, generasi penenun kita yang mulai terkikis oleh modernisasi di bidang tata busana.

Fenomena serupa menurutnya terjadi di daerah-daerah lain yang dulunya sempat menjadi sentra-sentra industri kecil yang ikonik di daerah ini.

“Di kawasan-kawasan industri kita, mungkin 10 tahun lagi tidak ada, karena regenerasi yang tidak ada. Ada generasi yang hilang. Anak-anak mereka tidak ada lagi yang

mau menenun seperti orang tua mereka,” ujarnya.

Modernisasi di berbagai bidang kerajinan memang tak sempat diadaptasi oleh banyak pelaku kerajinan kita di daerah. Alhasil, kerajinan lokal yang ikonik seringkali terjebak pada miskinnya inovasi pelakunya. Firmansyah menyebutkan, daerah-daerah penghasil kerajinan ikonik seperti Banyumulek dan daerah-daerah lainnya terancam hanya akan menjadi sejarah jika tren ini tidak disikapi.

Kepala Bappeda Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. Amry Rakhman menilai, strategi pengentasan kemiskinan kita seringkali hanya berfokus pada menelaah orang miskin sebagai objek. Padahal di sisi lain, bagaimana mendistribusikan sumberdaya pada orang kaya juga bisa menjadi fokus utama dalam perang melawan kemiskinan.

Dalam diskusi, Amry Rakhman secara panjang lebar memberikan penjelasan soal konsep memerangi kemiskinan dengan memaksimalkan zakat dari orang kaya. Ia menghitung, potensi PDRB KSB – terutama jika menyertakan sektor pertambangan sangatlah besar jumlahnya. Menurutnya, jika saja persentase tertentu dari PDRB itu disalurkan ke fakir miskin, maka dampak yang ditimbulkan akan luar biasa.

“Mungkin perlu kita kombinasi pendekatan kita, supaya pemerintah tetap jalan, tetapi coba kita kreasikan di tingkat internal itu,” ujarnya.

Problemnya, ujar Amry, terletak pada cara masyarakat memandang zakat. Para pemeluk Agama Islam mengimplementasikan zakat dalam cara yang berbeda dengan salat. Padahal, keduanya merupakan rukun Islam.

“Dia tahu zakat-infaq, tetapi belum turun ke hati. Pendekatan zakat ini bukan lagi pendekatan pengetahuan, tetapi dengan pendekatan rasa,” ujarnya. Ia menegaskan, jika kemauan untuk melaksanakan zakat bisa diinternalisir, maka pemerataan kesejahteraan bukanlah hal yang mustahil. (aan/ndi/nas/ron/lin/why)

Senin, 25 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Diduga Amburadul

Dewan Rancang Pansus Cetak Sawah Baru Mataram (Suara NTB) Proyek cetak sawah baru yang terindikasi pelaksaannya bermasalah, jadi bahan sorotan baru Dewan. Setelah sebelumnya DPRD Kabupaten Bima mengkritisi dan mendesak auditor turun tangan. Sekarang, DPRD NTB merancang Panitia Khusus (Pansus) untuk investigasi proyek yang terpusat di Pulau Sumbawa itu.

Keseriusan merancang Pansus itu disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, M.comm karena mengaku tak tahan melihat fakta di lapangan sengkarutnya pembukaan sawah baru itu. ‘’Hampir seluruhnya di Pulau Sumbawa proyek cetak sawah baru ini gagal,” kata Mori Hanafi, saat menjadi pembicara dalam diskusi terbatas Harian Suara NTB, Sabtu (24/4).

Sedianya persoalan ini menjadi domain Komisi II. Mori juga pernah “melempar” isu ini agar diseriusi Komisi tersebut. ‘’Tapi komisi II tidak berani, katanya ada TNI (pelaksana). Makanya karena dia (Komisi II) ndak berani, kita yang angkat sekarang,’’ tegas politisi Partai Gerindra ini.

Fakta di lapangan dilihatnya, masalah mulai dari penentuan lokasi dan hasil akhir dari pekerjaan. Sawah yang dibuka, tidak ada saluran irigasinya. Belum lagi masalah kelayakan area yang dibuka, lebih mirip pembuatan kebun. “Ini mau cetak sawah baru, atau mau buka kebun baru? Ini jadi tanda tanya saya,” katanya.

Padahal jika mau bicara kemiskinan menurut Mori, persoalan hulunya adalah petani yang tidak bisa menenuhi hajat hidupnya.

Maka itu kemudian melatari turunnya proyek cetak sawah baru tersebut. Tapi justru sawah yang dicetak baru itu tak bisa dimanfaatkan petani. “Sebab persoalan petani itu sekarang adalah lahan.

Kalau lahan tidak ada, ya wajar terjadi kemiskinan,” tegasnya.

Jika diukur dengan skala kesuksesan proyek cetak sawah baru 2016 ini, maka Mori mempertanyakan itu. “Di mana yang sukses? Coba tunjukkan ke saya. Tapi kalau ditanya yang gagal, bisa kita tunjukkan,” paparnya.

Dia akhirnya berkesimpulan, ketidakmampuan pemerintah merealisasikan dengan baik program cetak sawah baru, sangat dekat dengan makin bertambahnya angka kemiskinan. Jika hanya diberikan bantuan Bansos dan hibah, menurutnya bukan jawaban. “Sebab mereka butuh lahan untuk cari makan. Nah lahan ini lah cetak sawah baru. Tapi cetak sawah barunya amburadul, bagaima-

na mau direalisasikan,’’ tandasnya.

Potensi masalah ini menurutnya akan menjadi besar,karena berhubungan langsung dengan hajat hidup petani dan pengurangi angka kemiskinan. Ini kemudian membuat pihaknya harus mengambil tindakan. “Dengan segala risiko, kita buat Pansus, sebab ini kejahatan, penyelewangan terhadap anggaran negara,” tandasnya.

Usai pertemuan, Mori Hanafi memastikan keseriusannya membentuk Pansus tersebut. Bagaimana dengan kemungkinan direkomendasi ke penegak hukum? Langkah itu masih dipikirkan. Lagipula menurutnya, sudah ada yang ditangani Kejaksaan. “Nanti kita lihat. Tapi kan sudah ada yang ditangani Kejaksaan,” kata Mori, merujuk pada kasus cetak sawah baru Kabupaten Dompu yang ditangani Kejati NTB. Pekerjaan Belum Selesai Sementara salah seorang kelompok tani yang sedang menggarap cetak sawah baru adalah Ady, asal Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Diakuinya, ada kendala di lapangan dalam memaksimalkan realisasi pekerjaan cetak sawah itu. “Areal yang ditunjuk kan disitu. Ya disitu dibuatnya,” kata Ady, menjelaskan kendala dihadapi itu. Artinya, kata dia, setiap pekerjaan di lapangan adalah sesuai dengan perencanaan. Sehingga di areal itulah yang dikerjakan.

Ady mendapat jatah cetak sawah

baru itu seluas 91 hektar, terbagi di beberapa tempat di Desa Sampungu. Namun diakui di lapangan masih banyak kekurangan pekerjaan, diantaranya ada yang hanya berupa pembuatan pematang, tak dilanjutkan perataan permukaan sawah. Tapi tidak sampai di sana, karena pekerjaan dipastikanya akan berlanjut 2016. “Mana yang belum selesai 2015, kami kerjakan 2016,” tegasnya.

TNI Bertanggung Jawab Dikonfirmasi soal sikap DPRD NTB atas proyek cetak sawah ini, Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, belum memberikan jawaban setelah dikonfirmasi Suara NTB hingga Minggu (24/4) sore kemarin.

Tapi dari unsur TNI sebelumnya secara terbuka menyatakan siap bertanggung jawab soal percetakan baru di Kabupaten Bima khususnya. Hal itu dilakukan menyusul laporan dari warga adanya kejanggalan dalam pelaksanaannya. Cetak sawah baru masih dalam proses pengerjaan.

“Cetak sawah baru masih ada tahapan. Jika ada masalah kami siap bertanggung jawab untuk segera diselesaikan,” ucap Kepala pelaksana cetak sawah baru wilayah NTB Kol. CZI Ita Jayadi S.Sos, kepada Suara NTB, Rabu (13/4) lalu.

Namun demikian, pihaknya membantah tudingan pengerjaan program miliaran rupiah terkesan asal -

asalan. Sebab pengerjaannya memiliki standar SID (Survey Investigation and Design) dari istansi terkait.

Kata dia, proses pengerjaan cetak sawah baru selesai hingga bulan Mei 2016 mendatang. Tahapan pengerjaan mulai dari pembersihan lahan.

Kemudian, mencabut akar pohon dan pembuatan pematang sawah.

Setelah itu sambungnya, di bagian tengah lahan sawah akan diratakan.

Tidak sampai di situ, pembukaan jalan tani dan irigasi akan dibuat.

“Proses terakhir kita lakukan finishing. Pembuatan irigasi dan jalan tani akan dibuka,”sebutnya.

Menurut dia, proses pengerjaan cetak sawah tetap dikawal dan dikontrol pihaknya sebagai pihak sewakelola. Namun, Ita tidak membantah banyaknya kendala yang ditemukan di lapangan. Namun permasalahan tersebut tidak menjadi kendala dan semuanya dapat di selesaikan dengan baik.

Dia menambahkan di NTB untuk tahun 2016 mendapat program cetak sawah seluas 140.900 hektar.

Dari angka tersebut dibagi ke 6 daerah di NTB. ‘’Untuk Kabupaten Bima mendapat alokasi seluas 5.500 hektar. Sementara yang baru dikerjakan seluas 2.600 hektar,’’ ujarnya.

Sedangkan untuk Dompu seluas 3.500 hektar, Sumbawa 400 hektar, KSB 500 hektar. Kemudian Kabupaten Lombok Utara seluas 750 hektar dan Lombok Timur 650 hektar. (ars/uki)

(Suara NTB/ist)

NARA SUMBER - Jurusan Dharma Duta Program Studi Penerangan Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram, Sabtu (23/4) menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino, tampil sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut dengan materi Metode Penulisan Berita di Media Massa.

Wagub Tak Permasalahkan Pembentukan Pansus Cetak Sawah Baru WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si tak mempermasalahkan jika DPRD NTB membentuk Pansus cetak sawah baru.

Program cetak sawah baru di NTB diduga menyimpang, sehingga kalangan wakil rakyat di Udayana berencana membentuk Pansus. ‘’Saya kira ndak masalah, kita welcome saja dari eksekutif. Kita lihat kasus per kasus. Ada juga yang berhasil (program cetak sawah baru), ada juga yang tidak berhasil dan ada juga yang jadi kasus hukum,” kata Amin dikonfirmasi usai menghadiri acara Diskusi Terbatas yang digelar Suara

NTB, Sabtu (23/4) siang.

Menurut Wagub, dengan adanya Pansus maka Pemda akan tahu persis apa permasalahan yang terjadi. Kemudian, hasil Pansus tersebut akan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam hal ini SKPD terkait untuk pembenahan ke depannya.

Bagaimanapun juga, kata Wagub, persoalan yang dihadapi di daerah adalah persoalan nilai tukar petani maupun kesejahteraannya.

Dari jumlah PDRB NTB sebesar Rp 80- triliun lebih, sekitar 27 persen disumbangkan oleh sektor pertanian. Sementara itu, mayoritas petani di NTB dalam kondisi miskin.

Karena itu, dengan adanya kebijakan pemerintah melalui program cetak sawah baru harus benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak peningkatan kesejahteraan

para petani. “Bukan sebaliknya dijadikan objek ataupun program yang hanya berorientasi proyek, bukan berorientasi pada hasilnya,”katanya.

Amin mengatakan, program cetak sawah baru sudah ada pedoman umum yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya di lapangan. Di mana, pencetakan sawah baru harus dilakukan pada daerah yang ada sumber airnya.

Sehingga lahan yang semula tidak produktif menjadi produktif atau dapat ditanami 2-3 kali setahun.

Untuk itu, tahun 2016 ini akan diperketat pengawasan program cetak saawah baru. “Saya akan perketat pengawasannya, walaupun Satkernya di provinsi tetapi di kabupaten/kota itu pencetakan sawah baru itu. Kebijakan-kebijakan pusat harus bisa diterjemahkan dengan baik di daerah,”pungkasnya.(nas)