Snt 25052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 69 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 25 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kemiskinan dan ”Piala” yang Kehilangan Makna

Oleh: Agus Talino

PERSOALAN kemiskinan adalah persoalan kita semua.

Artinya, “menyelesaikan” kemiskinan di NTB yang angkanya masih relatif besar, — sesuai data BPS 2015 sebesar 16,54 persen atau sekitar 802.029 jiwa— tidak bisa diserahkan pada satu dua orang. Kita semua harus bergerak. Kita semua harus bekerja dan kita semua harus terus ber-

juang. Sehingga target penurunan angka kemiskinan yang rencananya direvisi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB dari satu persen menjadi dua persen bisa tercapai.

Tidak sedikit yang meragukan NTB bisa menurunkan angka kemiskinan dua persen.

Sebab, sementara ini, kemam-

puan NTB menurunkan angka kemiskinan belum menyentuh angka satu persen. Masih sekitar 0,56 persen. Tetapi kita harus mempunyai keyakinan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup. “Keajaiban” bisa saja terjadi. Artinya, jangankan dua persen. Tiga persen pun bisa kita capai. Persoalannya, kita memang harus

mau bergerak bersama-sama untuk menyelesaikannya.

Menyelesaikan persoalan kemiskinan bukanlah pekerjaan biasa. Ini adalah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ketika kita bersungguh-sungguh, Insya Allah, tangan Tuhan juga bergerak untuk membantu.

Bersambung ke hal 15

Wagub dan Tujuh Wakil Kepala Daerah Kunjungi Bantaeng

Nurdin Abdullah Janji Jembatani NTB untuk Akses Hibah Jepang Bantaeng (Suara NTB) Pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) NTB beserta tujuh wakil bupati / wakil walikota di NTB dengan Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah, di Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa (24/5) kemarin bisa membuka babak baru bagi pembangunan di NTB. Dalam pertemuan tersebut, Nurdin Abdullah melontarkan janjinya untuk menjembatani akses bagi daerah-daerah di NTB yang ingin menerima bantuan hibah dari Jepang.

Nurdin Abdullah adalah tipikal pemimpin yang mampu memanfaatkan relasi dan akses yang ia miliki untuk mendorong kemajuan daerah yang dipimpinnya. Berbekal relasi dan akses yang bagus dengan sejumlah pi-

hak di Jepang, Nurdin mampu mendatangkan banyak bantuan (hibah) dari negeri sakura itu.

Sejumlah bantuan, mulai dari pengembangan komoditas jagung unggulan Jepang, infrastruktur pertanian, fasilitas re-

kreasi dan olahraga, hingga fasilitas kesehatan seperti ambulans berhasil dikelola Nurdin untuk mengimbangi kempesnya kantong Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Bersambung ke hal 15

CINDERAMATA - Wagub NTB, H.Muh.Amin menerima cinderamata dari Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah (kiri). Wagub H.Muh.Amin dan para wakil kepala daerah di NTB serta pejabat lainnya, foto bersama dengan Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah.

TO K O H

KPK Pertemukan Polda dan Kejati

Angka Kebutaan Tinggi KEPALA Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, drg. Eka Junaidi mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan 2014 lalu, sebanyak 4 persen atau 40 ribu orang penduduk NTB usia 50 tahun ke atas mengalami kebutaan. Dari jumlah itu, sebanyak 25 ribu orang yang mengalami kebutaan akibat penyakit katarak.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Ingatkan Hakim di NTB TAK bosan Komisi Yudisial (KY) mengingatkan soal perilaku hakim agar jauh dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Masyarakat yang menemukan perilaku miring oknum hakim di NTB diminta untuk melapor.

Penegasan ini tak lepas dari tercorengnya kembali lembaga peradilan, dipicu kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Provinsi Bengkulu, Janner Pur. Dengan demikian, sudah delapan hakim ditangkap KPK dan tiga lainnya pejabat Mahkamah Agung (MA).

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi menjadi salah satu pembicara pada kegiatan konvensi nasional Indonesia Berkemajuan dengan tema ‘’Politik Berkemajuan” bertempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (24/5). Acara yang dibuka Presiden Ir. Joko Widodo menghadirkan beberapa tokoh nasional seperti mantan Presiden BJ. Habibie dan Hj. Megawati Soekarno Putri.

Pada kesempatan tersebut Gubernur NTB mendapat waktu pada sesi diskusi panel pada hari kedua bersama beberapa kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota terpilih menyampaikan presentasi dengan tema Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional: Perspektif Good Governance bersama Walikota, Ridwan Kamil, Bupati Sorong, Bupati Batang, Walikota Yogyakartadan Bupati Bojonegoro.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/Humas Setda NTB)

PEMBICARA - Gubernur NTB,TGH.M.Zainul Majdi tampil sebagai pembicara pada kegiatan konvensi nasional Indonesia Berkemajuan dengan tema ‘’Politik Berkemajuan” bertempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (24/5).

Penyelundup Bibit Lobster Ditangkap di LIA Mataram (Suara NTB) – Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Mataram berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6.250 bibit Lobster, Senin (23/5) lalu, di Lombok International Airport (LIA). Petugas menangkap tersangka berinisial AS. Kini kasus itu ditangani Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB. Saat itu sekitar pukul 18.30 Wita, AS memasuki ruang penumpang bandara untuk menuju pesawat Silk Air Nomor (Suara NTB/why) penerbangan MI 127 tu- BIBIT LOBSTER - Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Himawan juan Singapura. AS beru- Indarjono (kanan) dan Kepala Karantina Ikan Kelas II Mataram, saha mengelabui petu- Muhlin menunjukkan bibit lobster dalam plastik. gas dengan memasukkan beberapa kantong air dan pemeriksaan fisik meli- penumpang,’’ ujar Kepala berisi bibit lobster dalam ko- batkan Balai Karantina Ikan, Kantor Pengawasan dan Pelper barang warga biru tua. Pengendali Mutu dan ayanan Bea dan Cukai Tipe Namun berkat informasi in- Keamanan Hasil Perikanan Madya Pabean C Mataram, telijen dan aparat Kodim (BKIM) Kelas II Mataram.

Himawan Indarjono, Selasa 1620/Lombok Tengah, profil‘’Jadi pelaku ini menga- (24/5) dalam eskpose penging dilakukan khusus kepa- ngkut barang seolah-olah gagalan penyelundupan bibit da AS dan barang bawaannya bagian dari bagasi. Sehingga lobster. melalui pemeriksaan X-Ray dimasukkan dalam bagasi Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Agenda Koordinasi dan Supervisi (Korsup) kasus korupsi KPK di NTB,agenda utamanya adalah mempertemukan dua penegak hukum, Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dalam penanganan enam perkara mandek.

Total ada enam kasus yang dikorsup. Semuanya menurut Kasi Penuntutan Kejati NTB I Wayan Dana Aryantha melalui Juru Bicara Kejati, Made Sutapa, SH, akan berhubungan dengan Kejaksaan, apalagi ada diantaranya yang beberapa kali P19 (dikembalikan untuk dilengkapi petunjuk JPU). “Jadi nanti kami akan dipertemukan dengan pihak kepolisian, dalam rangka menyamakan persepsi terkait enam kasus ini. Nanti KPK yang akan memutuskan,” kata Sutapa kepada Suara NTB, Selasa (24/5).

Tujuan akhir dari pertemuan yang di Mapolda NTB itu, agar tidak ada lagi kasus mandek atau penanganan berlarut larut. Pada dasarnya keinginan pihaknya juga sama dengan Polda NTB, mengurai kasus agar tidak menjadi tunggakan di tahun tahun berikutnya. ‘’Bagaimana agar korsup nanti kesimpulannya tidak ada tunggakan kasus,’’ tegasnya.

Sebelum ke NTB, KPK telah mengirim surat ke Polda NTB dan disampaikan kepada Seksi Penuntutan Kejati NTB tanggal 16 Mei 2016.

Isinya, ada enam kasus yang dikorsup. Diantaranya, kasus pengadaan Sandang Pangan di Pemkab Lombok Timur senilai Rp 2,7 miliar, ditangani Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB. Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

Utus Dua Perwakilan TERKAIT seleksi tilawatil qur’an (STQ) tingkat Kota Mataram yang diselenggarakan 25 Mei (hari ini, red), Kelurahan Karang Pule mengutus dua perwakilan. Masing - masing tahfidz 30 jus dan Qari’ tingkat dewasa. “Kita hanya bisa utus dua peserta saja. Itupun peserta dewasa,” kata Lurah Karang Pule, H. Taufiqqurahman, Selasa (24/5).

Kedua peserta berasal dari Lingkungan Karang Seme dan Kekalik Motong sambung Taufiq, merupakan hasil seleksi dari tingkat kecamatan. Secara keseluruhan peserta akan berlomba dan mewakili kecamatan masing - masing. Untuk pembinaan, kecamatan memberikan pelatihan dan teknik - teknik bagi peserta lomba. Dengan harapan, Kecamatan Sekarbela khususnya dua peserta dari Kelurahan Karang Pule bisa mewakili Kota Mataram di tingkat provinis. “Mereka berdua sudah diseleksi di kelurahan, kembali diseleksi dikecamatan,” jelasnya.

Potensi tahfidz dan qari’ diakui, sebenarnya sangat banyak. Hanya saja, mereka terkendala mengikuti di tingkat kota karena faktor nilai. Rata - rata peserta yang mewakili kecamatan memiliki bobot nilai di atas 90.

Dia menaruh harapan kepada kedua peserta yang mewakili Kelurahan Karang Pule. Sebab, dari segi pengalaman, jam terbang serta faktor lainnya sudah mumpuni. Disamping itu, mereka memiliki kemampuan untuk membaca kekuatan lawan. Strategi menjadi pemenang pada STQ ini, dipastikan dapat ditorehkan seperti tahun sebelumnya.

Terlepas dari hal itu, paling penting dalam pelaksaan STQ ini, agar tumbuh kecintaan terhadap al qur’an. Magrib mengaji serta muncul kelompok pengajian di lingkungan. Sangat jarang kata Lurah Karang Pule, anak -anak mengaji ke masjid ataupun TPA usai salat magrib. Ia tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, padahal TPA sudah tumbuh di masing - masing lingkungan. “Sekarang sudah muncul kelompok yang mengajar mengaji,” sebutnya.

Keterbatasan usia ini nantinya, akan dijadikan pekerjaan rumah untuk mempersiapkan secara matang - matang generasi qari’ - qariah dan para tahfidz. Dengan harapan, usai pelaksanaan STQ ini akan tumbuh para qari dan tahfidz yang andal dan mampu berkompetisi di tingkat kota, nasional bahkan internasional. Sehingga bisa mengharumkan nama daerah. (cem) (Suara NTB/cem)

Harus Ada Solusi Permanen KEBIJAKAN Pemkot Mataram sebagaimana disampaikan Asisten III Setda Kota Mataram yang meminta kepsek (kepala sekolah) ikut mengajar sebagai langkah antisipasi kekurangan guru, ditanggapi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd. Menurut dia, kalau sampai hal itu terjadi, kepsek bersangkutan dapat dikatakan dobel job. ‘’Saya tidak setuju kalau Kepsek disuruh mengajar. Kita sih berharap hal itu tidak sampai terjadi,’’ ujarnya kepada Suara NTB kemarin.

Herman menilai, tidak seharusnya kepsek dibebani dengan tugas mengajar. Karena bagaimanapun mengajar di depan kelas, bukan menjadi tupoksi kepsek. Kepsek harus konsen pada hal-hal yang bersifat pengembangan sekolah sesuai dengan jabatannya. Kalau kepsek juga dibebani mengajar siswa di depan kelas, ia khawatir kepsek bersangkutan justru tidak akan maksimal melaksanakan hal-hal yang menjadi tupoksinya selaku pimpinan di sekolah.

Seperti diketahui, Kota Mataram masih kekurangan guru khususnya di tingkat sekolah dasar (SD). Untuk mengatasi persoalan ini, mengingat kemungkinan tidak akan ada penerimaan ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun ini, kepsek diminta untuk ikut mengajar di kelas. ‘’Jangan sampai tugas-tugas sebagai kepsek terbengkalai,’’ ujarnya mengingatkan.

Kebijakan ini juga dikhawatirkan Herman akan berpengaruh terhadap konsentrasi anak. ‘’Oke kalau sedang ada waktu luang mungkin kepsek bisa saja membantu mengajar di kelas, tetapi kalau tidak, bagaimana,’’ imbuhnya. Politisi Gerindra ini menekankan bahwa harus ada solusi permanen terhadap persoalan ini. ‘’Kita tidak ingin solusi yang tentatif seperti ini,’’ cetusnya.

Karena, kata Herman, yang paling penting adalah efektifitas pembelajaran. ‘’Itu akan mempengaruhi output para siswa,’’ kata Herman. Menurutnya, kebijakan Pemkot Mataram yang meminta kepsek ikut mengajar di kelas, adalah bukan solusi.

Herman memandang kebijakan itu sebagai langkah untuk mensiasati kekurangan guru.

Mestinya, sambung Herman, ketika Pemkot Mataram sudah mengetahui ada persoalan kekurangan guru, solusi permanen sudah harus dipikirkan jauh-jauh hari. ‘’Makanya Pemkot ini harus kreatif. Jangan sampai ini berpengaruh kepada kualitas,’’ pungkasnya.

Pemkot, lanjut Herman tidak bisa membiarkan kondisi kekurangan guru ini berlangsung selamanya. Ia menyarankan Pemkot melakukan pemerataan sebaran guru. Karena ada guru di sekolah tertentu jumlahnya berlebih namun di sisi lain, pada sekolah lainnya ada yang kekurangan guru. (fit) (Suara NTB/dok)

Halaman 2

Bangunan Lantai Empat Kampus AMM Diduga Tak Berizin Mataram (Suara NTB) Bangunan lantai empat kampus Akademi Manajemen Mataram (AMM) yang ada saat ini diduga tak berizin. Bangunan lantai empat tersebut ada yang sudah rampung dan ada juga yang masih dalam tahap pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Selasa (24/5).

Cokorda menyampaikan pihaknya tidak mengetahui kenapa sampai saat ini belum ada permohonan izin yang masuk ke pihaknya. “Belum, permohohannya belum ada,” ujarnya. Pihaknya tidak berwenang untuk melakukan tindakan seperti menghentikan pembangunan karena BPMP2T hanya berwenang dalam memproses permohonan izin.

Walaupun pembangunan tersebut berada dalam satu areal atau komplek dengan bangunan lama, namun disampaikan Cokorda tetap harus mengurus izin baru. Bangunan yang ada di AMM saat ini disebutkan merupakan bangunan baru dan izinnya harus tetap ada sebelum membangun. “Tetap (harus berizin) kalau ada penambahan. Di AMM ini penambahan dia. Kalau misalnya ada (pembangunan) baru di sana, tetap harus

ada permohonan izin,” jelasnya.

Ia bisa menyimpulkan bahwa setiap bangunan yang tidak memiliki izin termasuk bangunan yang melanggar aturan. Berdasarkan aturan sebelum membangun izin harus diurus terlebih dulu karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Dalam permohonan izin akan dilihat beberapa hal sebelum izin dikeluarkan seperti peruntukan bangunan, pemanfaatan lahan, dan lainnya.

“Sebelum membangun harus mengurus izin dulu karena semua akan dilihat apakah peruntukannya benar atau tidak. Apakah lahannya menempati RTH (ruang terbuka hijau), apakah termasuk di kawasan perdagangan dan jasa,” jelasnya.

Cokorda menambahkan bahwa izin atau persetujuan dari tetangga sekitarnya juga harus ada sebelum dilakukan pembangunan. Kendati demikian bukan

(Suara NTB/ynt)

DIDUGA BELUM BERIZIN - Bangunan lantai empat kampus AMM yang diduga belum berizin.

Transfer Depo Karang Pule Diduga Mangkrak Mataram (Suara NTB) Satu persatu aset yang sudah dibangun Pemkot Mataram mulai mangkrak. Tidak hanya Mataram Waterpark, transfer depo yang dibangun di lapangan Karang Pure dengan nilai aset ratusan juta pun, bernasib sama.

Transfer depo ini dibangun oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram melalui penunjukan langsung. Nilai proyeknya sekitar Rp 100 juta. Ini dihajatkan, untuk mengakomodir tumpukan sampah di jalan Panji Tilar, Perumnas, Karang Pule dan sampah di beberapa lingkungan lainnya.

Kapasitas transfer depo yang dibangun melalui APBD tahun 2015 ini sekitar 20 ton perhari.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriadi mengatakan, belum dimanfaatkannya transfer depo tersebut karena belum ada akses masuk truk pengangkut sampah. Dinas Pekerjaan Umum (PU) rencananya, akan membangun jalan dan telah diploting di APBD Perubahan.

“Kita kan gak boleh bangun jalan. Itu kerjaan PU,” kata Dedi ditemui, Selasa (24/5).

Mataram (Suara NTB) Sampai saat ini masih sekitar ratusan laundry atau penatu yang belum berizin. Bahkan sepanjang 2016 ini, baru dua penatu yang mengajukan permohonan perizinan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram. Secara keseluruhan, dari ratusan usaha penatu yang beroperasi di Kota Mataram, hanya sekitar belasan yang baru berizin.

Untuk itulah diharapkan agar para lurah memberikan sosialisasi kepada warganya yang memiliki usaha jasa pencucian ini agar segera mengurus izinnya.

Hal ini disampaikan Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, Selasa (24/5). Cokorda menyampaikan lurah juga bisa menanyakan kepada para pengusaha penatu di wilayahnya apakah mereka memiliki kesulitan dalam mengurus izinnya. Jika ditemukan ada kesulitan, maka bisa dikomunikasikan dengan pihaknya.

“Sebenarnya ini kan untuk sampah dari Perumnas dan Sekarbela,” sebutnya.

Dengan kapasitas depo 20 ton, paling tidak bisa meminimalisir tumpukan sampah di terutama di pinggir - pinggir jalan di Kota Mataram. Dinas PU diharapkan, segera membangun akses jalan masuk sehingga depo sampah bisa dioptimalkan. “Kita berharap mudah - mudahan jalannya cepat dibangun,” demikian Dedi. (cem)

Pelaksanaan KTR Tidak hanya Tanggung Jawab Dikes Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tahun 2013 lalu. Namun sampai saat ini, memasuki tiga tahun berlaku, pelaksanaan Perda tersebut dinilai belum efektif karena aturan tersebut masih belum memasyarakat. Terkait hal ini Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi kepada Suara NTB menyampaikan pelaksanaan Perda KTR tersebut bukan hanya tanggung jawab pihaknya secara kelembagaan, namun mengikat semua pihak yang ada di Kota Mataram.

“Perda itu mengikat semua orang. Sebenarnya tanggung jawab semua untuk melaksanakan Perda itu,” jelasnya. Dikes Kota Mataram sebut Usman hanya membantu dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai bahaya rokok. “Itu yang

kami laksanakan,” imbuhnya.

Usman menyampaikan semua warga Kota Mataram atau siapapun yang berada di Kota Mataram ini harus melaksanakan aturan yang tertuang dalam Perda tersebut. Dimana dalam aturan tersebut ada kawasan-kawasan yang harus bebas dari asap rokok diantaranya sekolah, perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, stadion olahraga, dan tempat publik lainnya. “Rumah makan, warung-warung dan sebagainya itu termasuk yang harus melaksanakan,” ujarnya.

Di Dikes sendiri disebutkan Usman tidak memiliki anggaran khusus untuk membangun ruang khusus merokok di tempat-tempat seperti perkantoran. Hal itu menurutnya bukan ranah pihaknya. Pihaknya hanya menganggarkan untuk sosialisasi penyakit tidak menular, salah satunya termasuk penyakit yang disebabkan oleh asap

rokok. Sosialisasi ini merupakan agenda tetap Dikes Kota Mataram. Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi sejak keluarnya Perda KTR tersebut.

“Kami selalu menyampaikan di setiap kesempatan, salah satunya sosialisasi penyakit akibat rokok ini,” tandasnya.

Dalam Perda KTR tersebut sanksi yang diterapkan untuk warga yang merokok di tempattempat yang dilarang adalah sanksi administrasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27. Sanksi administrasi yang dimaksudkan adalah teguran tertulis pertama sampai ketiga serta sanksi penindakan dan/ atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin. Untuk sanksi bagi aparat berwenang yang tidak mengawasi KTR dalam Pasal 28 disebut dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (ynt)

Walikota Serahkan ke BPMP2T dan Takowasbang saya. Ini persoalan teknis,” kata Walikota di ruang kerjanya, Selasa (24/5).

Penindakan dimaksud tidak dijelaskan secara spesifik oleh Walikota. Apakah dilakukan pembongkaran atau pencabutan izin. Namun demikian, apa yang menjadi temuan Komisi III harus betul - betul dipelajari. Temuan tersebut akan dijadikan referensi untuk mengambil tindakan.

Ditanya soal adanya gugatan warga ke Polda dan Kejaksaan? Orang nomor satu di Kota Mataram ini mempersilahkan warga menggugat. Itu

Lurah Diminta Sosialisasi

(Suara NTB/cem)

Dijelaskan,transfer depo dibangun dengan anggaran Rp 100 juta ini, sebenarnya dihajatkan untuk mengakomodir tumpukan sampah di Panji Tilar, Karang Pule, Perumnas dan Sekarbela. Artinya, masyarakat tidak lagi membuang sampah di pinggir jalan. Nantinya, truk pengangkut sampah tinggal mengangkut tiap hari ke transfer depo. Belum terbangunanya akses jalan ini, justru menghambat pekerjaan.

artinya, masyarakat melek terhadap hukum. Pemkot Mataram juga perlu berhati - hati dalam mengeluarkan izin.

Walikota menjelaskan, kedatangan tokoh - tokoh Hindu saat audensi beberapa pekan lalu, sebenarnya tidak mempersoalkan izin, tapi menyangkut masalah internal pengurus Pura Dalem Karang Jangkong, terkait dengan kerjasama dengan pihak Aston untuk penggunaan aset pura menjadi lahan parkir.

Walikota mencoba mencari tahu dari sisi perijinan. Kepala BPMP2T, Drs. Cokorda Sudira

Muliarsa bahkan diminta menjelaskan persoalan perizinan apakah bangunan hotel Aston melanggar garis sempadan bangunan (GSB) atau tidak.

Menurut pengakuan Kepala BPMP2T sambung Walikota, tidak ada satupun yang dilanggar oleh pihak hotel atau sudah sesuai prosedural.

Berbeda halnya dengan temuan Komisi III DPRD Kota Mataram. Temuan pelanggaran tersebut akan dijadikan masukan untuk mengambil tindakan tegas. Walikota kembali menegaskan, peninda-

kan diserahkan ke BPMP2T. Sebelum persoalan tersebut dibawa ke ranah hukum, Walikota mengimbau supaya segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah, terlebih Kota Mataram sedang mempersiapkan penyelenggaraan event nasional. Diantaranya, peringatan HAN, MTQ Nasional berlangsung akhir Juli mendatang dan BBGRM Nasional. Diharapkan, masyarakat benar - benar siap untuk menyambut pelaksanaan kegiatan nasional termasuk faktor keamanan, kondusifitas, kebersihan dan ketertiban. (cem)

haki Syakbani, yang coba dikonfirmasi Suara NTB, pada Selasa (24/5), mengatakan, Ketua STIE AMM dan pihak Yayasan sedang tidak ada di tempat. Sehingga belum ada pihak yang dapat menanggapi secara resmi.

“Pak ketua dan pihak yayasan yang berwenang tidak di tempat.

Jadi tidak ada yang menanggapi,” ujarnya. (yan/ron)

Ratusan ”Laundry” Belum Berizin

MANGKRAK - Inilah Transfer Depo di Lapangan Karang Pule yang dibangun tahun 2015. Hingga kini, depo tersebut mangkrak.

Tindak Aston Inn

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh tak ingin tebang pilih terhadap pelanggaran bangunan yang dilakukan oleh pengusaha maupun masyarakat. Termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh Hotel Aston Inn di Jalan Panca Usaha Cakranegara. Penindakan aturan diserahkan sepenuhnya ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan. “Penengakan aturan saya serahkan ke BPMP2T dan Tatakota. Tidak ada intervensi dari

bangun di Kota Mataram diminta untuk mengurus izin dulu sebelum membangun.

Sementara itu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM belum dapat memberikan tanggapan, terkait tudingan pembangunan lantai empat gedung STIE AMM yang belum berizin. Pihak STIE AMM Mataram, melalui Sekretaris Senat Akademik Bae-

persetujuan tetangga sekitar yang menjadi penentu boleh atau tidaknya dalam membangun.

Izin akan dikeluarkan dengan pertimbangan utama bahwa bangunan tersebut sesuai dengan aturan. Cokorda mengimbau kepada pihak AMM untuk segera mengurus permohonan izinnya.

Tidak hanya bagi pihak AMM, siapapun yang mem-

(Suara NTB/ynt)

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

“Kalau bisa sosialisasinya mulai dari kelurahan karena lurah ini yang punya warga. Lurah langsung mengimbau para pengusaha laundry ini,” ujarnya.

Pihaknya juga telah menyampaikan persoalan ini kepada para lurah. Menurutnya tidak hanya jenis usaha penatu yang harus disosialisasikan bagaimana mengurus perizinannya, tapi juga jenis usaha lainnya yang ada di setiap kelurahan. Dengan demikian semua usaha yang ada di Kota Mataram ini memiliki izin. “Pergerakan ekonomi di bawah kan camat dan lurah yang paling mengetahui. Sosialisasi seperti ini bisa dilakukan melalui kecamatan dan kelurahan sehingga kita bisa bantu jika memang ada persoalan,” tambahnya.

Cokorda menyampaikan pihaknya juga membuka ruang konsultasi bagi para pengusaha penatu yang mungkin belum tahu bagaimana mekanisme pengurusan izin usaha. Walaupun imbauan tetap disampaikan namun hingga kini belum ada pertambahan jumlah penatu yang mengurus izinnya. Menurutnya izin usaha penatu ini sangat penting karena menyangkut persoalan limbah. Dikhawatirkan jika limbah tidak diolah dengan baik akan berdampak buruk bagi lingkungan di masa depan.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram terkait persoalan ini. Salah satu syarat yang harus dimiliki usaha penatu pada saat mengajukan permohonan izin adalah SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).MenurutCokordatidakada syarat yang sulit dan membutuhkan biaya besar. “TDP gratis, HO saja yang butuh biaya, paling sekitar Rp 250 ribu,” ujarnya. (ynt)

Anggaran Rp 5,3 Miliar

Pertamanan Fokus Pengadaan PJU dan Ornamen Kota Mataram (Suara NTB) Anggaran belanja tambahan (ABT) pada APBD Perubahan 2016, Dinas Pertamanan mendapatkan tambahan anggaran Rp 5,3 miliar. Rencananya, anggaran akan difokuskan untuk pengadaan penerangan jalan umum dan ornamen kota.

Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, HM. Kemal Islam mengatakan, anggaran tambahan didapatkan di APBD Perubahan hanya Rp 5,3 miliar.

Dirincikan, Rp 3 miliar diperuntukan untuk PJU dan Rp 2,3 miliar untuk memperbanyak ornamen kota dan taman. Penambahan sejumlah ornamen dan PJU lanjutnya, sesuai arahan Walikota Mataram untuk menyambut musabaqah tilawatil qur’an (MTQ) tingkat nasional akhir Juli mendatang.

Karena ini masih proses perencanaan, pihaknya belum berani mengeksekusi karena ada kemungkinan terjadi perubahan anggaran. “Kita tunggu dulu pengesahannya,” jawab Kemal.

Kemal tidak menyebutkan berapa jumlah titik lampu yang akan dipasang tahun ini. Namun, penambahan lampu akan dipasang di Jalan Langko dan Jalan Pejanggik. Penambahan nantinya coba akan disampaikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram. “Kalau jumlahnya ndak hafal saya,” ucapnya.

Terhadap PJU yang mati, Dinas Pertamanan dengan keterbatasan sarana dan prasarana sudah maksimal mengontrol bahkan mengganti jika ditemukan ada yang mati.

Disinggung soal keberadaan satgas? Kemal enggan memberikan komentar. Dengan jumlah 20 satgas, ini dimaksimalkan dengan baik. Terkait penilaian Dinas Pertamanan pilih kasih menanggapi laporan warga? Mantan Kepala BPBD Kota Mataram ini membantah. Ia mengatakan, semua laporan diterima langsung ditindaklanjuti bukan saja dari anggota Dewan. “Biarkan saja orang ngomong gitu,” tandasnya. (cem)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

Halaman 3

NTB Pasok 2.000 Ton Bawang Merah

Mataram (Suara NTB) Kementerian Pertanian RI merevisi target serapan bawang merah dari NTB. Dari sebelumnya diminta sebanyak 750 ton, direvisi menjadi 2.000 ton. panen, tanam lagi dan itu terjadi sepanjang tahun. Rasanya 2.000 ton target pemerintah ini tidak terlalu sulit bagi Bulog,” kata Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si di ruang kerjanya, Selasa (24/5).

Bulog diharap menyerap sebanyak-banyaknya, karena khawatir akan permainan kartel. Sebab itulah setiap truk pengiriman bawang mer-

ah ke Jakarta, diwajibkan untuk dikawal oleh TNI. “Kenapa harus dikawal TNI, karena khawatir pihakpihak tertentu memutar haluan pengiriman, atau bisa saja kartelnya bermain di jalan,” ujarnya.

Kepala Bidang Hortikultura, Wardi, SP menerangkan, dari hasil pengawasan yang dilakukan bersama Dirjen Hortikultura, Kabupaten

persiapan menjelang Ramadan pada Juni 2016, impor atau tidaknya bawang merah ini sekarang sangat bergantung terutama pasokan dari NTB,” demikian diterangkan.

Untuk pengamanan produksi bawang merah, Dirjen Hortikultura dan Perum Bulog melalui Sub Divre Bima dan Dinas Pertanian juga telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung pembelian.

Untuk realisasi pembelian/ pengiriman bawang merah oleh Perum Bulog sampai de-

NTB Kembangkan Budidaya Bunga Krisan Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menginstruksikan Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB untuk mendukung pengembangan budidaya bunga krisan secara mandiri. Hal ini dilakukan menyusul ketergantungan pasokan dari luar provinsi ini.

Instruksi tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si. Melihat saat ini begitu besarnya potensi pemasaran bunga krisan, sejalan dengan perkembangan pariwisata dan tumbuhnya perhotelan di Provinsi NTB. Bunga krisan adalah salah satu jenis tanaman hias yang banyak diburu, selain karena bentuk bunganya yang cantik, dan warnanya yang bervariasi. Bunga jenis ini juga mudah dibudidayakan dan di Indonesia umumnya bunga krisan dijadikan hiasan dekorasi ruang dan untuk pembuatan karangan bunga.

“Pengembangan kawasan budidaya bunga krisan menjadi inovasi gubernur sekaligus menjadi terobosan saya. Disini kebutuhan hotel tinggi dan banyak digunakan pada acara-acara besar. Kita sudah siapkan showroom untuk tanaman budidaya horti di Sembalun (Lombok Timur),” kata Husnul di ruang kerjanya, Selasa (24/5).

Kepala Bidang Hortikultura, Wardi SP sebelumnya menyebut seluas 10 are akan dijadikan demplot, dikembangkan menggunakan rumah kaca di Sembalun. Selanjutnya, akan dikembangkan kembali seluas 1 hektar juga di Lombok Timur, bekerjasama dengan para kelompok tani.

Budidaya bunga krisan di rumah kaca jauh lebih baik dibandingkan di lahan terbuka yang resikonya berbagai jenis gangguan hama penyakit, pembusukan karena terkena air hujan dan embun. Dari negeri asalnya, bunga krisan dibudidayakan di rumah kaca. Guna mendapatkan keseragaman tumbuhnya bunga dan perlakuan khusus dari kelompok tani pembudidayanya.

Wardi menyebutkan, selama ini kebutuhan bunga krisan lebih banyak didatangkan dari Bali dan Jawa untuk memenuhi permintaan hotel dan restoran. Selain itu dalam dekorasidekorasi besar, justru lebih banyak digunakan bunga plastik.

“Karena itulah, setidaknya kita bisa mandiri tanpa meminta dari pihak luar kebutuhan-kebutuhan bunga krisan kita di NTB. Ini bisa menjadi peluang usaha bagi kelompok tani kedepan,” ujarnya.

Masih menurut Wardi, demplot yang direncanakan ini mulai dilakukan pada Juni mendatang.

Saat ini green house sudah dalam tahap pembangunan. Untuk pemasaran, sangat memungkinkan dibangun kerjasama dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menggunakan hasil budidaya krisan lokal.

“Tapi soal pemasaran nanti bisa kita bicarakan, yang paling penting kita mengembangkannya dulu untuk digiatkan kelompok tani,” demikian Wardi. (bul)

(Suara NTB/dok)

ngan tanggal 22 Mei 2016. Terakhir pengiriman dilepas oleh Dirjen Hortikultura, didampingi oleh Kepala Bulog Sub Divre Bima, Ir. Raden Guna Dharma dan para pejabat Dinas Pertanian TPH Provinsi NTB dan Kabupaten Bima serta perwakilan kelompok tani. Telah dikirim ke Jakarta sebanyak 473,800 ton dengan pengawalan oleh TNI bekerjasama dengan Kodim Bima dan Bulog. Data perincian pengiriman adalah sebagai berikut.

Sementara Kepala Divisi

Regional Perum Bulog Wilayah NTB, Arif Mandu menyatakan pada intinya, pihaknya siap melaksanakan perintah penyerapan bawang merah produksi petani dari NTB, terutama di Bima, sesuai revisi target menjadi 2.000 ton.

Namun untuk saat ini, belum ada instruksi langsung dari Perum Bulog pusat dalam melaksanakan amanat revisi tersebut. “Karena ini berkaitan dengan anggaran, kita tunggu saja dulu perintah Bulog pusat,” katanya. (bul)

STOK AMAN - Stok sapi potong di NTB aman, bahkan menjelang puasa Ramadan dan lebaran Idul Fitri. Soal adanya kenaikan harga daging di pasaran, hal itu dinilai sebagai situasi psikis pasar menjelang peringatan hari-hari keagamaan. Tampak sapi-sapi peliharaan kelompok peternak di Lombok Tengah.

(Suara NTB/bul)

Stok Sapi Potong NTB Aman Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani menyatakan stok sapi potong untuk kebutuhan lokal cukup aman, bahkan saat hari-hari besar keagamaan. Adanya indikasi kenaikan harga daging jelang puasa disebut-sebut hanya karena faktor hukum pasar.

Beberapa pengakuan pedagang daging di pasar tradisional Pagesangan, Mataram menyebut ada kemungkinan terjadi kenaikan harga daging bahkan saat sebelum puasa.

Saat ini harga jual daging berkisar antara Rp 110.000/ Kg hingga Rp 120.000/Kg, tergantung situasi pasar dan tergantung masing-masing pedagang.

Di beberapa pasar pecontohan lainnya, pasar Mandalika Sweta dan pasar Kebon Roek Ampenan juga kondisinya demikian. Pedagang

menyebut kenaikan harga daging sangat memungkinkan karena kenaikan harga ini sumbernya dari para jagal yang menjadi agen mereka.

Data hasil pemantauan pasar oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB juga menunjukkan terjadinya kenaikan harga rata-rata harga daging murni. Dari hari sebelumnya rata-rata di pasar percontohan Rp 115.000/Kg, per hari Selasa (24/5) kemarin menunjukkan terjadinya kenaikan harga sebesar Rp 1.667/Kg, sehingga harga menjadi Rp 116.557/Kg. Hj. Budi menyebut, tahun ini potensi sapi potong di NTB sebanyak 139.000 ekor. Dari jumlah itu, 70.000 ekor di antaranya untuk memenuhi kebutuhan setahun masyarakat, di mana tahun 2015 lalu kebutuhan mencapai 69 ribuan ekor sapi potong.

“Dari total kebutuhan sapi potong tahun lalu, tahun ini disiapkan lebih sehingga menjadi 70.000 ekor,” jelasnya.

Dari sebanyak 139.000 ekor potensi sapi potong dimaksud, 39.000 ekor di antaranya siap dikirim untuk memenuhi kebutuhan di daerahdaerah luar yang

meminta. Artinya setelah dikurangki kembali dengan kebutuhan setahun, ada 30.000 ekor sapi potong sisanya. Itulah yang bisa dimanfaatkan untuk menajaga kemungkinan lonjakan kebutuhan masyarakat pada saatsaat tertentu.

Hj. Budi mengatakan, jikapun terjadi kenaikan harga daging di pasaran, itu semata-mata karena permintaan tinggi atau menjadi tradisi saat jelang puasa dan Lebaran, ataupun hari-hari besar lainnya.

“Soal harga bisa ditanyakan di Disperindag, walaupun kami tetap saling koordinasi.

Yang pasti kami sudah menyiapkan stok cukup aman untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya. (bul)

(Suara NTB/bul)

SELASA, 24/05/2016

Migrasi ke ’’Online’’ KOORDINATOR Komunitas Tangan Diatas (TDA) Bali Nusra, Nasrin H. Mukhtar melihat pelaku wirausaha belum massif menggunakan pemasaran sistem digital. Padahal, era modern telah menuntut sistem pemasaran bermigrasi dari ofline ke online.

“Istilahnya tidak perlu lagi buka rolling door untuk menjual produk itu,” katanya dihubungi di Mataram, Selasa (24/5). Pemasaran tak perlu lagi menggunakan cara-cara manual, cukup hanya dengan menyiapkan perangkat yang terkoneksi dengan internet.

Nasrin H. Mukhtar Ia melihat perbandingan pemanfaatan teknologi oleh para wirausahawan di Bali - Nusra. Sejauh yang dilihatnya, Bali tidak bisa dipungkiri telah meninggalkan SDM di NTB dalam hal bisnis online, seiring pesatnya pertumbuhan angka kunjungan wisatawan.

NTB dengan potensi pariwisata yang mulai berkembang dan menjadi pusat perhatian dunia, sudah waktunya memanfaatkan secara massif teknologi pemasaran. Dan harusnya pemasaran menggunakan sistem online ini sudah dilakukan oleh seluruh pelaku wirausaha tanpa terkecuali. Menyusul telah diberlakukannya sistem pemerataan ekonomi Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Masyarakat pelaku usaha memang harus kreatif memanfaatkan peluang, pemerintah daerah di dalamnya kemudian tetap mendorong dan menyiapkan regulasi-regulasi khusus untuk mendukung itu. Dalam hal pemasaran produk ini, ada 20 pasar online yang ada di Indonesia dan siap dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan menjual produk secara global.

“Indonesia bahkan menjadi negara keempat terbesar pengguna media sosial seperti facebook. Itu pun harusnya dimanfaatkan untuk memasarkan produkproduk pelaku usaha,” kata motivator kepada Suara NTB. Dunia terbuka begitu luasnya, sehingga pilihan hanya dua. Dimanfaatkan sebagai pasar, atau memanfaatkan pasar. Pemerintah dilihatnya cukup agresif mendukung para pelaku usaha, baik dari sisi pelatihan maupun dukungan peralatan produksi dalam mengembangkan pelaku usahaha dan industri kecil.

“Tinggal SDM di NTB, apakah akan dimanfaatkan atau tidak. Saya masih melihat juga pelaku usaha kita masih terlalu cepat puas. Yang penting sudah jualan untuk kebutuhan makan, sudah cukup. Padahal, kalau mau maju dan mendukung negara ini menjadi berkembang, tidak bisa sampai di situ,” tambahnya.

Dan yang tak kalah penting diingatkan, fasilitas pemasaran produk yang demikian komplit dan modern harus diimbangi dengan kebutuhan pasar, dari sisi kualitas, kuantitas dan kontinuitas (3K) produk. Hal ini tetap bisa dilaksanakan tergantung semangatnya dan kreativitas para pelaku usaha. (bul)

(Suara NTB/bul)

Revisi target serapan ini setelah adanya pertemuan antara Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan pada 11 Mei 2016 ini.

Bersamaan dengan revisi target serapan bawang merah di lima wilayah lainnya di Indonesia.

“Potensi bawang merah kita, terutama di Bima tidak ada putus-putusnya. Selesai

Bima sebagai pusat pengembangan kawasan bawang merah di NTB. Pada bulan bulan Mei 2016 areal panen seluas 608,0 hektar dengan estimasi produksi pada bulan ini Mei 2016, 6.080 ton. Dan bulan Juni 2016 panen seluas 390,0 hektar dengan estimasi produksi 3.900 ton, sehingga sampai bulan Juni total luas panen 998,0 hektar.

“Dengan estimasi produksi 9.980 ton, produksi sebesar ini diharapkan Indonesia tidak akan impor bawang merah, terutama untuk menghadapi

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

Halaman 4

Budidaya Jamur Tiram

Usaha Menjanjikan, Modal Kurang

Masih Sangat Kecil

(Suara NTB/dok)

Urus Izin Via Calo, KPPT Tak Berikan Rekomendasi Tanjung (Suara NTB) Meski pelayanan perizinan via calo sudah sejak lama diwantiwanti, namun kenyataannya, masih ada saja calon investor yang memanfaatkan jasa perantara untuk mengurus izin. Menghindari praktik percaloan itu, maka mulai 1 Juni 2016, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengharuskan pemilik modal datang langsung ke kantor.

Kepala KPPT KLU, H. M. Sumadi, SH, di ruang kerjanya, Selasa (24/5), kembali mempertegas agar pelayanan izin tidak menggunakan oknum calo. Jikapun investor berniat menunjuk kuasa untuk mengurus izin, maka investor bersangkutan harus menginformasikan, bahkan memperkenalkannya di hadapan KPPT. “Mulai 1 Juni 2016, kita terapkan kebijakan baru. Bahwa untuk mengurus izin investasi, pemilik modal harus datang langsung ke KPPT. Minimal dia datang di hari pertama saat pengajuan,” kata Sumadi tegas.

Kebijakan itu ia ambil sebagai bentuk penegasan bahwa selama ini praktik percaloan kepengurusan izin tidak dibenarkan oleh KPPT. Alasan lainnya dari langkah tersebut, untuk menepis isu miring yang menuding bahwa KPPT kerap meminta sejumlah dana dari pemohon.

Sumadi mengatakan, pemohon diwajibkan hadir pada hari pertama pengajuan. Hal ini bertujuan, agar pemohon mengetahui langsung jeni izin mana saja yang berbayar serta jenis izin yang gratis. Ia menduga kuat, investor menerima informasi yang keliru dari oknum calo terkait biaya perizinan di KPPT. Bahwa sesuai dengan Perda Retribusi, KPPT hanya menarik biaya terhadap 4 jenis izin yang diajukan, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Minuman Beralkohol (Minol), Izin Gangguan (HO) dan Izin Usaha Perikanan (IUP).

“Ke depan kita akan tegas, siapapun investornya, harus datang sendiri. Umpama dia menunjuk kuasa, maka kuasanya agar diperkenalkan langsung, sehingga tidak ada informasi yang miss yang diterima investor,” cetusnya.

Lantas bagaimana jika investornya sibuk dan berdomisili di luar negeri? Sumadi menegaskan, tidak akan mentolerir mengenai kesibukan investor. Baginya, investor harus melihat pola pelayanan perizinan di KPPT KLU, serta bentuk transparansi yang dibangun untuk mewujudkan pelayanan super prima kepada masyarakat.

“Saya tidak mau tahu, yang jelas kalau investornya tidak datang, kita pending untuk mengurus rekomendasinya sampai dia datang,” cetusnya.

Sumadi mengakui, keputusan itu ia ambil tidak lepas dari fungsi pelayanan yang diusung KPPT. Terlebih belakangan, KPPT KLU adalah satu-satunya instansi pelayanan Perizinan yang dinobatkan sebagai KPPT percontohan di Indonesia.

“Di Indonesia, hanya ada 9 Kabupaten/Kota yang dijadikan pilot project percontohan. Walaupun status lembaga kita masih Kantor, tetapi kita dinilai mampu memberi pelayanan baik. Kesan positif ini yang harus kita pelihara dan tidak terganggu isu-isu miring,” pungkas Sumadi. (ari) (Suara NTB/dok)

Tidak banyak kelompok masyarakat yang mengelola jamur tiram di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Salah satu yang masih eksis hingga kini, adalah Kelompok Jamur Jemaka, Dusun Karang Jurang, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga.

SAYANGNYA, eksistensi usaha kelompok ini harus tertatih-tatih, karena kurangnya modal. Padahal dari sisi produksi dan pasar, komoditas ini siap dipasok oleh kalangan perhotelan di 3 Gili.

Tetapi kelompok Jamur Jemaka, tak berani menyanggupi karena hanya mampu berproduksi 5 kg sehari.

Pengelola Jamur Tiram, Nuzulul Azmi, Selasa (24/5), mengakui hingga kini penghasilan per hari yang mampu diraup hanya berkisar Rp 200 ribu saja. Hal ini karena kelompok terhitung merintis dari awal pascaditerjang bencana puting beliung tahun 2015 lalu.

Awal berdiri tahun 2013 lalu, usaha jamur tiram ini meraup omzet Rp 1 juta per hari atau setara dengan produksi panen 35 kg per hari.

Akibat salah satu bangunannya roboh oleh angin puting beliung, maka kelompok tinggal mengelola satu lokal saja, dengan jumlah bag lock kurang dari 1.000.

“Usaha kami mundur pascaputing beliung. Kami juga terkendala kekurangan modal. Kami mencoba bangkit, tetapi gagal. Akhirnya, kami mencoba bertahan dengan sisa yang ada sekarang,” ungkap Azmi.

Kelompok Jamur Jemaka dikelola oleh 5 orang anggota kelompok. Usaha ini sebenarnya sangat menjanjikan, karena berapapun produksinya, selalu ludes terjual di pasaran.

Saat ini, pasar yang mam-

pu dipenuhi hanya pasar tradisional Gondang. Di sana, sudah ada pembeli langganan.

Lain pula dengan para ibu-ibu rumah tangga yang datang ke lokasi produksi. Sekali waktu, travel yang membawa wisatawan asing berbelanja sampai harus memesan dalam jumlah banyak, tetapi kapasitas produksinya terbatas.

“Ada juga pembeli dari salah satu Hotel di Gili Air. Dia mau membuat pizza yang bahannya jamur. Kami ditawari tapi belum bisa kami penuhi. Hotel itu minta pembelian 5 kg per hari, kami tidak sanggup karena rata-rata produksi kita sekarang antara 3-5 kg, paling banyak 10 kg.

Itu pun cuma sampai Gondang sudah habis,” katanya.

Produksi yang tidak bisa ditingkatkan membuat kelompok ini hanya mampu bertahan seadanya. Untuk mengimbangi biaya produksi, mereka kadang membuat bag lock bibit siap panen untul dijual. Harapannya, selain mengembangkan usaha ini, mereka juga memperoleh perputaran kas akibat over capacity pembibitan.

Kelompok ini mampu memproduksi bag lock siap panen hingga ratusan unit tiap hari. Namun angka itu disesuaikan dengan umur ekonomis bag lock yang sedang proses produksi. Pasalnya, kelompok hanya memiliki satu lokal penyimpanan yang tersisa. Lokal lainnya ada, tetapi khusus digunakan untuk gudang dan penyimpanan bag

(Suara NTB/ari)

MODAL TERBATAS - Usaha jamur tiram di KLU yang sangat menjanjikan. Namun, akibat keterbatasan modal membuat pengusaha kecil ini tidak mampu memenuhi pesanan konsumen.

Selong (Suara NTB) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengimbau kepada pondok pesantren (ponpes) yang ada di Lotim untuk mewaspadai pergerakan ISIS, PKI dan masuknya narkoba di kalangan ponpes.

Langkah itu diharapkan dilakukan menyusul adanya ponpes di Pulau Jawa yang sudah dimasuki narkoba. ‘’Untuk mewaspadai semua itu, pondok pesantren di Lotim diimbau untuk membangun nasionalisme santri, karena saat ini sejumlah paham radikal mengintai,’’ ujar Kasi Pendidikan Diniah dan Ponpes pada Kemenag Lotim, H. Lalu Muftahussurur, S.Ag, di ruang kerjanya, Selasa (24/5).

Menurutnya, agama merupakan cara yang efektif untuk

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 22 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU), hingga kini belum mengantongi akreditasi. Akibatnya, lembaga-lembaga tersebut terancam tak memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) PKBM, bahkan dilarang menggelar ujian kesetaraan.

Hal tersebut ditegaskan, Kepala Dinas Dikbudpora KLU, Drs. Suhrawardi, M.Pd., melalui Kabid PLS PO, Ir. Rusli Hamdi, MSi, Selasa (24/5).

Menurutnya, dasar disyaratkannya akreditasi bagi PKBM calon penerima BOP tertuang pada sejumlah regulasi. Antara lain, Permendiknas Nomor 14 tahun 2007 tentang standar isi untuk Paket A, Paket B, dan Paket C yang meliputi standar mata pelajaran dan satuan kredit kompetensi. Berikutnya, Permendikbud Nomor 54 tahun 2013, tentang standar kompetensi kelulusan. Syarat lainnya juga diatur oleh Permenkeu Nomor 168 tahun 2012 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga.

“Lebih spesifik lagi mengatur itu, tertuang dalam juknis pelaksanaan anggaran pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Jadi, nantinya lembaga yang tidak terakreditasi dilarang menggelar ujian, serta PKBM bersangkutan tidak dapat bantuan,” papar Rusli.

Mengantisipasi kemungkinan tidak terakomodirnya peserta ujian dari kalangan siswa drop out maupun peserta usia sekolah lain, maka

Bidang PLSPO Dikbudpora KLU bergerak cepat. Tahun ini, setidaknya akan diajukan 2 PKBM untuk memperoleh akreditasi. Masing-masing, PKBM Merenten, Desa Santong, Kecamatan Kayangan dan PKBM Bangkit, Desa Rempek, Kecamatan Gangga.

Dua PKBM ini nantinya, diharapkan dapat mengakomodir siswa peserta ujian kesetaraan untuk Paket A, Paket B dan Paket C di 5 kecamatan. Sebarannya, peserta dari Kecamatan Pemenang, Tanjung dan Gangga akan diarahkan ikut di PKBM Bangkit, sedangkan peserta dari Bayan dan Kayangan diarahkan ujian di PKBM Merenten.

Disebutkan Rusli, kedua PKBM ini dinilai paling layak untuk diakreditasi berdasarkan monitoring dan evaluasi dinas yang didahului permintaan lembaga. Sementara lembagalembaga lainnya, hingga kini masih pasif untuk diusulkan akreditasinya ke Badan Akreditasi Nasional Provinsi NTB. “Dua PKBM ini kita harapkan lulus akreditasi, karena kalau tidak, bisa-bisa kita mengirim peserta ujian kesetaraan ke kabupaten lain,” sebutnya.

Dalam proses akreditasinya, PKBM akan dinilai lebih lanjut mengenai keberadaan lem-

baga, ruang belajar, jumlah guru, hingga respon masyarakat dalam memanfaatkan PKBM bersangkutan. Pihaknya juga sudah memberikan pendampingan dalam persiapan akreditasi selama 2 hari di dinas.

Sementara, Ketua PKBM Merenten, Mahirudin, menegaskan kesiapannya untuk diakreditasi. PKBM yang dikelolanya telah berdiri sejak tahun 2000 lalu. Selama masa itu, PKBM telah menyelenggarakan ujian kesetaraan masing-masing, 3 kali untuk Paket C, 3 kali paket B dan 1 kali paket A. Jumlah siswa yang ditamatkan sekitar 200 orang, dengan rincian 90-an orang paket C, 80 orang paket B dan 20 orang paket A. “Respons masyarakat sekitar sangat bagus. Kita juga melakukan pendekatan, sehingga beberapa yang DO kita bujuk, bahkan ada lulusan kita yang melanjutkan kuliah,” ungkap Mahir.

Dalam proses akreditasi, ia optimis bisa memenuhi ekspektasi masyarakat dan pemerintah KLU. Mengingat selama berdirinya, PKBM Merenten dijalankan oleh sumberdaya yang memenuhi syarat. Pengajar Paket C rata-rata alumni Perguruan Tinggi, sedangkan pengajar paket B dan Paket A, sebagiannya lulusan SMA. (ari)

Pemkab Lotim Dinilai Terlalu Kaku desa beberapa tahun terakhir ini dinilai menjadi tonggak sejarah baru bagi pembangunan desa. ‘’Keberpihakan anggaran terhadap desa ini menuntut adanya akselerasi pembangunan desa,’’ terangnya, Selasa (24/5).

Impelementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinilai sudah berjalan cukup baik. Meski demikian, masih banyak yang perlu dibenahi, seperti diketahui realisasi anggarannya belum secara keseluruhan sesuai yang dijanjikan pemerintah pusat.

Pembenahan paling penting saran Umar Ubaid adalah, regulasi tentang desa yang diakui terlalu banyak. Interpretasi terhadap regulasi, mulai dari Peraturan Menteri Dalam negeri, Peraturan Menteri Desa, Per-

Bagi kelompok, rasanya mustahil untuk berhubungan dengan bank melalui skim kredit bentuk apapun. Mengingat kelompok juga memerlukan dana untuk menambah lokal produksi. Sementara hasil penjualan yang ada sekarang, sebagian besar diputar untuk memenuhi kontinyuitas produksi, terutama menyediakan material.

“Kami pernah mau dibantu oleh salah satu SKPD, tapi kami tolak karena mau diklaim sebagai binaannya.

Kami juga diminta untuk memberi bimbingan ke kelompok lain, namun mengatasnamakan dinas bersangkutan,” demikian Azmi. (ari)

Lotim Imbau Belum Terakreditasi, Kemenag Bangun Nasionalisme PKBM Dilarang Santri Lewat Ponpes Gelar Ujian

Realisasi Dana Desa Lambat

Selong (Suara NTB) Sejak berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, desadesa di Lotim ini mendapat alokasi anggaran cukup besar.

Akumulasi dari semua sumber dana, masing-masing desa bisa memperoleh dana di atas Rp 1 miliar. Namun, realisasi anggaran dinilai sangat lambat. Pemerintah daerah dinilai terlalu kaku dalam penafsirkan regulasi tentang dana desa tersebut.

Menurut Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDES), Umar Ubaid, setelah gelontoran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat dan daerah membuat ada energi di internal pemerintah desa untuk bergerak membangun desa. Besarnya anggaran untuk pembangunan di tingkat

nal cara pembuatannya dengan baik. Terutama karena mereka juga pernah gagal pascaputing beliung. Ketika itu, kelompok merugi karena dari 250 bag yang dikukus, jamur hanya tumbuh pada 100 bag saja. Bahan baku sebagian diperoleh dari lokal, seperti serbuk gergaji, dedak, plastik, kapur dan kalsium.

Namun benih jamur, harus didatangkan dari Jawa dengan pertimbangan lebih murah dari harga beli di Mataram.

Lantas, berapa sebenarnya kebutuhan modal tambahan kelompok? Dan pernahkan kelompok mendapat tawaran dari dinas atau perbankan untuk mencukupi modal?

lock pembibitan.

“Untuk 1 bag lock usia produktifnya sekitar 3 bulan, lebih dari itu, produksinya mulai berkurang. Pada produksi awal, jamur yang tumbuh antara 8 sampai 12 helai per bag, tapi lewat 3 bulan mulai berkurang,” sambungnya.

Untul diketahui, jenis jamur yang dibudidayakan adalah jamur Florida. Jenis ini memungkinkan produksi tiap helai jamur lebih lebar dibandingkan jamur Agnes. Untuk penjualannya, kelompok hanya menetapkan biaya jual Rp 25 ribu per kg. Jika dijual eceran, harganya cuma Rp 5 ribu per bungkus.

Dalam proses produksinya, kelompok sudah menge-

aturan Menteri Keuangan dan lainnya. Belum lagi peraturan yang dibuat di tingkat daerah yang membuat pencairan anggaran desa lambat.

Harapannya, semua aturan yang muncul itu tidak diinterpretasi secara kaku, sehingga realisasi anggaran desa ini menjadi lebih baik dan tidak terkesan ribet. “Kita berharap, aturan yang ada ini tidak multitafsir oleh temanteman di daerah,” harapnya.

Munculnya regulasi-regulasi tentang penggunaan anggaran desa ini dinilai telah disambut dengan membuat pra syarat pencairan dengan cara yang kaku. Padahal, arah dana desa ini sangat jelas, uakni untuk pembangunan di tingkat desa.

Seharusnya, menurut

Kades Rempung ini, mekanisme musyawarah yang telah dilakukan oleh desa cukup menjadi syarat cairnya anggaran. Fakta yang terjadi selama ini, realisasi anggaran menjadi lamban. Hingga semester I tahun 2016 ini, realisasi anggaran secara kuantitatif masih sangat rendah.

Soal keterlambatan realisasi anggaran desa mendapat tanggapan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, H. Syamsudin. Menurutnya, pemerintah daerah sudah menyederhanakan syarat-syarat pencairan dana desa.

Keterlambatan pencairan semata karena sejumlah syarat pencairan yang diajukan desa yang banyak harus diperbaiki.

Adapun mekanisme pencairan di Lotim, terangnya, desa mengajukan ke Bupati Lotim melalui pemerintah kecamatan.

Di kecamatan dilakukan verifikasi oleh pejabat di tingkat camat. ‘’Hasil verifikasi dari kecamatan ini kemudian diteruskan ke bupati melalui BPMPD yang disertakan dengan rekomendasi,’’ terangnya.

Diketahui, terkadang pemerintah di kecamatan juga mengajukan sejumlah persyaratan sebelum akhirnya dilakukan pencairan. Sejumlah desa pun terkadang mengeluhkan syarat-syarat yang ada di tingkat kecamatan. Untuk itu, Kepala BPMPD mengharapkan perlu untuk meningkatkan kapasitas dari para pejabat di tingkat kecamatan. (rus)

(Suara NTB/yon)

PERSENTASE pertumbuhan ekonomi dalam Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) hanya berkisar pada angka 4-5 persen per tahun. Dari catatan itu, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar. Sementara sektor jasa, utamanya dari kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di Lombok Timur (Lotim) diakui masih sangat kecil.

Hal ini tidak ditampik Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lotim, H. Sahabudin. Ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/ 5). Menurutnya, yang kadang terbaca pertumbuhannya besar adalah yang modalnya besar. Sementara yang modal kecil, seperti para UKM ini tidak begitu terlihat. Para pelaku UKM ini memiliki nilai positif saat terjadi gelojak ekonomi. Di mana, tingkat ketahanan ekonomi dari para pelaku UKM ini sangat besar. Terbukti dari setiap terjadi lonjakan inflasi, para pelaku UKM masih bisa terus bertahan. ‘’Sangat berbeda dengan para pelaku usaha dengan modal besar, pasti akan merasakan paling besar pula dampak dari gejolak ekonomi,’’ ungkapnya.

Data keberadaan para UKM ini, ungkapnya, masih lemah.

Diakuinya, pada tahun 2014 lalu pernah dilakukan pendataan UKM yang didukung oleh pemerintah provinsi. Hanya saja, tidak ada kegiatan pendataan lagi, sehingga data pasti mengenai jumlah UKM saat ini masih belum valid.

Dilihat dari jumlah yang menyampaikan izin sesuai yang telah memperoleh Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dicatat saat ini jumlahnya mencapai 8.880 unit. Di luar itu masih banyak yang belum terdata. Untuk itu, pihaknya meyakini pertumbuhan UKM di Lotim mengalami fluktuasi.

Data lama yang dimiliki cepat mengalami perubahan. Harapannya, melalui kegiatan Sensus Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) ini bisa melahirkan data yang valid mengenai jumlah pengusaha.

Mengenai akses permodalan, pihak perbankan saat ini dinilai sudah cukup bagus dalam memberikan pelayanan.

Di mana, lahirnya IUMK itu akan makin memudahkan orang untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan tanpa harus menyampaikan agunan. (rus)

membangun nasionalisme santri, karena diajarkan nilainilai kebaikan dalam menumbuhkan karakter semangat dalam diri. Termasuk, membangun jasmani dengan rohani yang seimbang, sehingga dapat terhindar dari kesalahan.

Oleh karena, ponpes harus berperan aktif dalam membangun nasionalisme peserta didiknya agar memiliki pegangan yang teguh dan dapat terhindar dari godaan yang mengintai.

“Nasionalisme merupakan paham yang baik, bermanfaat bagi diri sendiri dan bangsa, sehingga tidak ada alasan untuk melupakannya. Penumbuhan nasionalisme ini sangat penting dilakukan oleh pondok-pondok pesantren yang ada di Lotim,” ujarnya mengingatkan.

Selain intens melakukan pembinaan terhadap ponpes, Kemenag, lanjutnya, mengimbau agar ponpes gencar melakukan sosialisasi dan pengenalan terhadap hal-hal negatif yang bisa merusak moral siswa serta mengancam tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Seperti pengenalan lambang PKI berupa palu arit harus dikenalkan terhadap santri agar mereka mengetahui hal tersebut. “Kadang orang memakai pakaian berlambang palu arit itu karena dia tidak tahu, sehingga sangat perlu diperkenalkan agar penggunaan lambanglambang seperti itu bisa diantisipasi,” terangnya. (yon)

Kasus Gili Kondo Mulai Disidang Selong (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi pembangunan tambatan perahu di Gili Kondo yang menjerat tiga tersangka dua pejabat Lombok Timur (Lotim) masing-masing HSW, MS dan satu rekanan FH sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Mataram.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan, menyebut, sidang perdana ini digelar pada Senin (23/5) lalu.

Dalam sidang pertama itu, ujarnya, mengagendakan pembacaan surat dakwaan atas tim jaksa penuntut umum dari Kejari Selong. Di mana, para terdakwa disebut telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama dengan dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) juncto (jo) pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta pasal 55 ayat (1) ke I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dakwaan subsidair, ujarnya, juga dialamatkan kepada para terdakwa yang dijerat dengan pasal 3 jo Pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagaimana drtambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam proses penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan tambatan perahu Gili Kondo diduga mengalami kerugian negara total los senilai Rp 397.998.492 dari nilai proyek dalam kontrak sebesar Rp 446 juta lebih. Keyakinan yang dilakukan penyidik Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Lotim, pembangunan tambahan perahu itu tidak memberikan manfaat apa-apa dari pelaksana proyek.

Proyek tahun 2012 itu bersumber dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).HSW waktu itu bertindak sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim HSW. Sedangkan MS, sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

Halaman 5

Harus Masuk Kurikulum MARAKNYA kasus pelecehan seksual yang tidak sedikit korban maupun pelakunya berasal dari kalangan pelajar harus segera dicarikan solusi penyelesaiannya. Jangan sampai kasus ini terus-terusan marak terjadi tanpa ada upaya menekan atau mengantisipasi.

Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, SH, saat dihubungi Suara NTB, Selasa (24/5), pemerintah daerah dalam hal ini bisa berperan dengan membuatkan regulasi yang berkaitan dengan upaya-upaya antisipasi kasus pelecehan seksual. Misalnya, dengan menjadikan pendidikan karakter sebagai kurikulum yang wajib diterapkan oleh semua sekolah di daerah ini.

Pasalnya, kasus pelecehan seksual yang marak terjadi belakangan ini salah satunya disebabkan terjadi degradasi moral di tengah masyarakat, termasuk di kalangan pelajar. Di mana sikap hormat pelajar kepada guru sudah mulai luntur. Guru pun demikian, karena kurang beradaptasi para guru dengan muridnya menyebabkan hubungan emosional jadi renggang.

“Untuk menjawab persoalan yang terjadi tersebut, pendidikan karakter bisa jadi solusinya. Di mana dari sisi agama dan mental, para pelajar digembleng, sehingga nantinya pelajar bersangkutan bisa menjadi pelajar yang memiliki mental dan agama yang baik,’’ sarannya.

Jika pelajar sudah memiliki mental dan agama yang baik, maka itu bisa menjadi benteng bagi para pelajar dari perbuatanperbuatan menyimpang, seperti kasus pelecehan seksual.

Diakuinya, pendidikan karakter memang sudah diterapkan di Loteng. Namun itu terbatas hanya di beberapa sekolah.

Itupun baru sebatas kegiatan ekstra sekolah saja dan tidak menjadi kurikulum wajib di sekolah yang harus diikuti oleh seluruh siswanya. “Yang kita inginkan, pendidikan karakter menjadi kurikulum wajib bagi semua sekolah. Sehingga bisa menyentuh seluruh siswa,” harapnya.

Dari sisi hukum, pihaknya mendukung penambahan hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual, sehingga memberikan efek jera bagi para pelakunya dan pelajaran bagi yang lainnya. Begitu juga aparat penegak hukum harus tegas memberikan sanksi tanpa ada pilih kasih. “Hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual memang harus diperberat. Agar jadi pelajaran bagi semua pihak nantinya,” tandas politisi asal PKS ini.

Sementara kalau pelakunya berasal dari kalangan PNS, apalagi guru, pemerintah daerah didorong untuk tegas. Jika terbukti bersalah, PNS maupun guru yang menjadi pelaku pelecehan seksual harus dipecat. ‘’Jangan diberikan ruang lagi. Supaya bisa memberikan efek jera,’’ tegasnya. (kir) H. Ahmad Supli (Suara NTB/kir)

(Suara NTB/her)

POTENSI BESAR - Lombok Barat memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Banyak gili-gili kecil di selatan Lombok Barat yang belum dikelola maksimal. Tampak, sudut pemandangan di Gili Nanggu Sekotong yang belum digarap maksimal.

Diduga Kesalahan Administrasi

Satu Kepala SKPD di Lobar Terancam Turun Eselon Giri Menang (Suara NTB) Sembilan pejabat di Lombok Barat (Lobar) terancam diturunkan dari posisi jabatannya. Dari sembilan pejabat ini ada satu pejabat eselon II setingkat kepala SKPD terancam diturunkan. Mereka diturunkan eselonnya, lantaran terjadi kesalahan administrasi saat naik jabatan (eselon). Selain itu, di antara mereka belum melepas status dari jabatan fungsional ke jabatan struktural, terutama para guru yang menjadi pejabat.

“Dari sembilan pejabat yang akan diturunkan eselonnya itu ada salah satunya eselon II,’’ ungkap Sekda Lobar, Ir. H. Moh. Taufiq, MSc, Selasa (24/5).

Sekda mengaku, semua pejabat yang turun eselon sudah dipanggil. Pemanggilan ini adalah untuk menjelaskan alasan penurunan eselon, karena menyangkut karir pejabat bersangkutan.

Terkait siapa pejabat eselon II dimaksud, Sekda enggan menyebut, sebab dikhawatirkan akan menjadi beban bagi pejabat terkait. Menurutnya, pejabat eselon II ini terdapat kekeliruan dari penjenjangan karir. Di mana, pejabat terse-

but mendapat promosi ke eselon II B padahal jabatan eselon III A baru beberapa bulan. Semestinya, pejabat bersangkutan harus menduduki jabatan eselon II B setelah dua tahun duduk di posisi jabatan eselon III A. “Jangan dianggap sebagai hukuman, namun semata meluruskan karir bersangkutan.

Kalau mau ikut eselon II silakan, toh ada seleksi,” ujarnya.

Menurutnya, penurunan eselon pejabat ini, karena dari sisi administrasi kepegawaian ada kesalahan. Kesalahan administrasi ini, jelasnya, ketika dulu pejabat bersangkutan dipromosi ke jabatan lebih tinggi secara

Puluhan Desa di Lobar Dilarang Hambat Investasi, Pemda Lobar Revisi Cairkan DD Sejumlah Perda dan ADD Giri Menang (Suara NTB) 119 desa di Lombok Barat (Lobar) sudah menerima transfer dana desa dan ADD Tahap pertama. Dari 119 desa ini, sebanyak 90 desa telah menerima dana bisa mengeksekusi dan menggunakan dananya. Sedangkan sisanya 29 desa belum bisa menggunakan dana lantaran terkendala pada APBDes belum rampung. ‘’Tahap pertama ini, jumlah dana yang diterima desa sebanyak Rp 27,4 miliar lebih untuk ADD, sedangkan untuk DD sudah ditransfer sebesar Rp 50,9 miliar lebih dari total pagu masing-masing desa,’’ ujar Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lobar, Syaeful Ahkam, Selasa (24/5).

Dijelakan, transfer dana desa dan ADD dilaksanakan awal pekan ini. Posisi saat ini baik dana desa dari pusat dan ADD dari APBD sudah ada di rekening masing-masing desa di bank. Setelah dilakukan evaluasi oleh pihaknya terhadap APBDes masing-masing desa sebagai tindak lanjut pekerjaan para pendamping desa dan kecamatan, maka baru 90 desa yang siap dan boleh mengeksekusi anggaran baik ADD dan DD. 90 desa ini, jelasnya sudah direkomendasikan untuk boleh mencairkan dana, karena persyaratan APBDes sudah rampung. Mengenai 29 desa sisanya, ujarnya, secara bertahap desa yang belum rampung APBDes akan diselesaikan. Jika menyangkut penyusunan APBDes, tidak termasuk lamban, sebab melihat progres sudah 90 desa atau hampir 80 persen dari total keseluruhan desa bisa mengeksekusi anggaran.

“Lumayan banyak kalau 90 selesai APBDesnya, sedangkan sisanya sambil jalan,”ujarnya.

Untuk mempercepat APBDes desa yang belum rampung, ia berharap agar evaluasi dari pendamping desa dan kecamatan tidak terlalu lama. Demikian pula penyusunan perbaikan di desa juga tidak terlalu lama.

Ia menjelaskan, soal tahapan pencairan anggaran sesuai aturan menyatakan hanya dua termin, yakni termin I sebesar 60 persen dan termin II sebesar 40 persen. Diakuinya, ada persoalan pencairan DD, sehingga agak molor, karena transfer dari rekening kas nasional di Kementerian Keuangan ketika mengirim ke rekening kasda salah kirim ke kas daerah lain. Hal inilah menyebabkan prosesnya molor. Namun setelah ditelusuri, baru 3 hari transfer dana bisa masuk ke kasda Lobar, sehingga disebar ke rekening masingmasing desa. “Informasi awal kan dana ditransfer tanggal 9 Mei, tapi ternyata nyasar ke rekening lain. Makanya itu menyebabkan agak molor,”akunya.

Untuk eksekusi anggaran tahap II, jelasnya, perlu menunggu proses SPJ berjalan di bulan Juni-Juli. Menurutnya, jika berjalan normal maka diperkirakan bulan Agustus akhir dana termin II sudah masuk rekening ke kasda. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat (Lobar) merevisi sejumlah Perda yang menurut evaluasi Kementerian Dalam Negeri menghambat investasi di daerah.

Pemda melalui Bagian Hukum sedang menyisir perda-perda menyangkut pertambangan, kelautan, perikanan, kehutanan dan sektor lain yang dinilai bertentangan dengan aturan di atasnya. Apalagi sejumlah sektor ini sudah ditarik menjadi kewenangan provinsi.

Menurut Kepala Bagian Hukum Setda Lobar Bagus Dwipayana, Pemkab Lobar telah mencabut dan merevisi lima perda bermasalah. Jumlah perda yang akan direvisi ini diperkirakan bertambah, lantaran pemda masih menyisir perda-perda lain. Salah satu perda yang dinilai menghambat investasi, sehingga direvisi yakni Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Dishub. ‘’Dalam perda ini terdapat sejumlah pasal, mulai dari pasal 27-29. Revisi pasal akan dilaksanakan di tingkat DPRD Lobar dan segera disetujui. Yang direvisi terkait perhitungan penarikan retribusi 2 persen dari NJOP ini yang dinilai memberatkan,” ujarnya, Selasa (24/5).

Dijelaskan, pihak pemda menindaklanjuti putusan MK terkait gugatan salah satu perusahaan yang menang, sehingga mau tidak mau pemda mesti melakukan penyesuaian dengan menghapus pasal yang dimaksud. Lobar, jelasnya, menjadi daerah pertama di NTB yang merevisi perda.

“Rencana tanggal 30 Mei diketok oleh dewan. Diganti atau dihapus pasalnya, “ ujarnya.

Selain perda tersebut, ujarnya, ada juga Perda Nomor 13 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Air Bawah Tanah (ABT). Perda ini, jelasnya, dinilai bertentangan dengan aturan di atasnya dan menghambat investasi, sehingga direkomendasikan harus dihapus (direvisi). Sejauh ini, ia mengkau Perda ini belum bisa ditindaklanjuti lantaran belum ada perda yang sama dengan perda ini untuk mencabutnya. Selain itu, informasi terkait permasalahan pada perda belum disampaikan oleh Kemendagri.

Perda lain yang telah dicabut adalah Perda Nomor 10 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Perda ini dicabut dengan Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ditambah Perda Nomor 5 tahun 2010 Tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Perda ini telah dicabut dengan Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sama halnya dengan Perda Nomor 6 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perda ini belum bisa ditindaklanjuti, karena sampai saat ini permasalahan terkait perda belum diinformasikan secara jelas oleh Kemendagri.

Sehingga pihaknya belum bisa memastikan di mana letak yang direvisi,jika pasal-pasalnya bermasalah atau bertentangan dengan aturan di atasnya, maka cukup pasalnya direvisi. ‘’Akan tetapi kalau yang bermasalah Perda secara umum, maka perda ini harus dicabut,’’ ujarnya. (her)

Panja Tinjau Ulang Semua Retribusi Jasa Umum Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah Perda Retribusi Pelayanan Jasa Umum di Lombok Barat (Lobar) dinilai tidak relevan. Sebab rata-rata Perda Retribusi dibuat 5 tahun lebih, sehingga retribusi yang dipatok tidak up to date. ‘’Karena itulah, Panja Retribusi Jasa Umum akan meninjau ulang semua retribusi jasa umum. Hal ini untuk mengoptimalkan retribusi dari jasa umum tersebut,’’ ujar Ketua Pansus Raperda Retribusi Jasa Indra Jaya Usman (Suara NTB/her)

Umum, Indra Jaya Usman kepada wartawan, Selasa (24/5).

Menurutnya, revisi Perda Jasa Umum diajukan oleh eksekutif menindaklanjuti hasil putusan MK terkait salah satu pasal pada UU yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum. MK memenangkan pihak perusahaan provider, sehingga ketentuan retribusi jasa umum menara 2 persen dari NJOP dihapus.

“Karena itulah kami merubah perda tersebut berpatokan pada putusan MK tersebut. Tapi kami tidak hanya bahas jasa umum menara, namun semua jasa umum karena sudah hampir 5 tahun lebih tak pernah ditinjau ulang,” kata Indra.

Politisi Demokrat ini menyatakan, pihaknya tidak akan melihat ansih jasa umum di Perhubungan Soal Me-

nara seluler saja, namun akan ditinjau ulang semua retribusi jasa umum, baik itu jasa umum menyangkut pelayanan puskesmas, los pasar atau parkir.

Itu termasuk retribusi jasa umum. ‘’Peninjauan ulang perlu dilakukan sebab sudah lima tahun umur perdaperda tersebut, maka layak ditinjau ulang,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Lobar, H. Ahmad Saikhu, menegaskan, pihaknya mengusulkan revisi Perda Retribusi Menara, karena harus menyesuaikan dengan aturan yang di atasnya. Apalagi putusan MK pada bulan Mei lalu, UU Nomor 28 tentang Pajak dan Retribusi pasal 124 terkait penetapan retribusi maksimal 2 persen dari NJOP dihapus atau tidak berlaku. (her)

administrasi salah. Ke 9 orang ini, jelasnya, ketika promosi seharusnya harus menjabat pada jabatan sebelumnya minimal 2 tahun. Akan tetapi mereka dipromosikan baru menjabat 6 bulan. Hal inilah, jelas sekdam yang keliru. Karena itu, supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari dan merugikan bagi bersangkutan, maka diturunkan dulu eselonnya, supaya ke depan bisa naik pangkat. ‘’Jika dibiarkan, justru kerugian bagi mereka. Sebab mereka tidak akan bisa naik pangkat dan eselon sampai pensiun akibat kesalahan administrasi tersebut. Karena itu lebih baik

”

Jangan dianggap sebagai hukuman, namun semata meluruskan karir bersangkutan. Kalau mau ikut eselon II silakan, toh ada seleksi, mundur dulu, barulah bisa nanti naik,’’ tegasnya.

Selain masalah kesalahan administrasi kepegawaian, pihaknya menertibkan sejumlah pejabat yang secara administrasi tadinya pejabat sebagai fungsional guru, namun ketika beralih ke pejabat struktural belum ada SK pembebasan sebagai guru. Akibatnya, mereka ini masih tercatat di BKN sebagai guru dan bukan sebagai pejabat struktural. Status mereka inilah yang akan dikembalikan dulu, barulah dibuatkan SK pembebasannya, jika ingin tetap di jabatan struktural.

(Suara NTB/dok)

H. Moh. Taufiq Ia menegaskan, rencana mutasi ratusan pejabat ini bukan alasan karena suka atau tidak suka. Hal ini sudah ditekankan kepada para pejabat. Namun ini persoalan administrasi supaya tidak menjadi masalah bagi bersangkutan. (her)

Sukseskan Pilkades

DPRD Loteng Minta Libatkan KPU Praya (Suara NTB) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 14 desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini direncanakan bakal digelar pada sekitar bulan September atau Oktober mendatang. Pelaksanaan pilkades serentak itu nantinya, sekaligus akan menjadi pilkades pertama yang akan mengadopsi regulasi terbaru. Di mana dalam regulasi terbaru ini, ada beberapa aturan baru yang diterapkan.

Salah satunya, terkait persyaratan dukungan minimal 10 persen dari jumlah pemilih. Untuk itu, Pemkab Loteng diminta benar-benar serius mempersiapkan pelaksanaan pilkades serentak, sehingga berjalan sukses seperti apa yang diharapkan. ‘’Bila perlu pihak-pihak yang berkompeten terkait pelaksanaan pemilihan, digandeng oleh pemerintah daerah. Termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Loteng,” sebut Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Selasa (24/5).

Menurutnya, dalam regulasi terkait pelaksanaan

Pilkades Loteng yang baru ini, ada beberapa aturan yang diadopsi dari peraturan pelaksanaan Pemilu sebelumnya, sehingga keterlibatan KPU Loteng dalam hal ini sangat penting. Untuk bisa memberikan penjelasan terkait teknis pelaksanaan beberapa aturan tersebut. Dengan begitu diharapkan, pelaksanaan pilkades serentak dengan regulasi yang baru ini bisa berjalan lancar dan sukses.

Dikatakannya, keterlibatan KPU Loteng dalam hal ini tidak mesti ikut langsung dalam kepanitiaan di pilkades. Tetapi KPU Loteng bisa diposisikan sebagai tim asistensi bagi panitia pelaksana pilkades, baik panitia di tingkat kabupaten maupun desa. “Pengalaman melaksanaan pemilihan, baik itu pemilu, pilkada hingga pilpres yang diperoleh KPU Loteng, bisa ditularkan ke panitia pilkades. Sehingga jalannya pilkades bisa berjalan sukses,” tegasnya.

Disinggung persiapan pelaksanaan pilkades serentak, politisi Partai Demokrat ini, mengaku kalau pihaknya ada rencana untuk menggelar rap-

at koordinasi pemerintah daerah. Dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng, termasuk aparat kepolisian, TNI maupun KPU Loteng.

Dari pertemuan itu nantinya, pihaknya bisa memperoleh seperti apa gambaran persiapan pilkades serentak. “Minggu ini juga akan ada rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri serta KPU Loteng. Untuk membahas persiapan pelaksanaan pilkades serentak,” ujar mantan jurnalis ini.

Sesuai agenda yang ada, Pemkab Loteng tahun akan menggelar pilkades di 14 desa.

Namun jumlah desa masih ada kemungkinan bertambah, karena adanya usulan dari dua desa masing-masing Desa Langko serta Desa Menemeng. ‘’Tapi bisa tidaknya kedua desa tersebut ikut pilkades serentak tahun ini masih harus menunggu hasil kajian hukum yang ada,’’ ujarnya. Pasalnya, walau masa jabatan kepala desanya belum habis, ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang diberikan kepada kedua desa bersangkutan. (kir)

Disinyalir Tidak Tepat Sasaran

Jatah Raskin Diganti ’’Voucher’’ Belanja Praya (Suara NTB) Proses penyaluran jatah beras miskin (raskin) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selama ini dinilai banyak yang tidak tepat sasaran.

Di mana banyak warga yang mampu justru ikut memperoleh jatah raskin. Hal itu terjadi, lantaran hampir semua desa menggunakan pola bagi rata dalam penyaluran raskinnya.

Hal itu diakui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng, H. Nazili, S.IP, Senin (23/5). Melihat fenomena ini, pemerintah pusat pun mewacanakan bakal merubah pola penyaluran raskin. Tidak lagi dalam bentuk beras, tapi berupa voucher belanja. Tapi perubahan pola penyaluran ini kemungkinan tidak akan diterapkan tahun ini. Tetapi mulai tahun 2017 mendatang.

Di mana voucher belanja ini bisa ditukar dengan kebutu-

han pokok lainnya dan tidak mesti harus beras. Penerima voucher bisa menukar berupa telur, gula atau kebutuhan lainnya. ‘’Karena bisa jadi, penerima jatah raskin tersebut tidak butuh beras. Lantaran sudah memiliki beras,’’ ujarnya.

Dengan pola ini, lanjutnya, nantinya jatah raskin tidak bisa dibagi rata lagi. Karena yang bisa menggunakan voucher belanja hanya penerima jatah raskin. Adanya pola ini, diklaim mampu meminimalisir potensi penyimpangan.

Meski demikian, ungkapnya, yang menjadi persoalan adalah tempat penukaran voucher yang sampai saat ini masih belum jelas. Namun, ada rencana pemerintah yang akan menggandeng pengusaha-pengusaha lokal sebagai tempat penukaran voucher, sehingga pengusaha lokal juga bisa diberdayakan.

“Ada usulan penukaran voucher dilakukan di Alfamart maupun Indomaret. Tapi ditolak oleh sebagian besar daerah dalam rapat dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu,” tambah Nazili.

Terkait rencana perubahan pola penyaluran jatah raskin, Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar yang dihubungi Selasa (24/5) menyambut positif. Namun, ujarnya, yang perlu diperhatikan, pengawasan dan kontrol dalam penyaluran voucher harus lebih ketat, sehingga benar-benar diterima oleh yang berhak.

Tidak kalah penting, ujarnya, validasi data penerima manfaat harus benar-benar kuat, sehingga warga penerima tepat sasaran. “Kalau validasi data sudah benar-benar akurat, kami yakin tidak akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tandas politisi Partai Demokrat ini. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA Warga Orong Telu Tuntut Perbaikan Jalan

Halaman 6

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

Sumbawa Besar (Suara NTB) Mahasiswa bersama warga Kecamatan Orong Telu, menuntut perbaikan jalan di wilayah mereka ke kantor DPRD Sumbawa. Terutama pada tiga titik antara Lenangguar dan Orong Telu yang dianggap rusak parah. Mereka sempat hearing dengan Komisi III DPRD Sumbawa.

Usai hearing, Camat Orong Telu, Suryanto, mengatakan infrastruktur jalan memang harus menjadi perhatian di Orong Telu. Dua titik antara Senawang dan Harapan Jaya dianggap paling parah. Ditambah satu titik lagi dari Lenangguar. Dalam hal ini, pihaknya sudah menyampaikan masalah ini ke Dinas Pekerjaan Umum.

Namun untuk 2016 perbaikan jalan ke Orong Telu dibatalkan, dengan alasan dari Dinas PU dialihkan ke wilayah kecamatan Batulante. “Itu katanya Dinas PU, jadi saya tidak banyak komentar lagi,” terang Camat.

Seharusnya, lanjut Camat, melihat kondisi infrastruktur jalan di Orong Telu, dapat ditangani setiap tahunnya secara bertahap. Miinimal tiga kilometer

setiap tahunnya. Seperti yang dilakukan tahun sebelumnya, ada enam titik yang sudah ditangani dari panjang ruas sekitar 26 kilometer ini yang harus dilanjutkan untuk tahun berikutnya. “Kita berharap tiga titik yang arah ini bisa diangani tahun ini melalui APBDP,” harapnya.

Sekretaris Dinas PU, Harus Nur, tahun ini Dinas PU sudah merencanakan jalan dari Tepal Baturotok, Baturotok Klawis, Klawis Teladan akan dibangun sesuai hasil perencanaan yang ada. Apakah akan dilakukan pengerasan saja atau pengerasan secara utuh nantinya. Tetap disesuaikan dengan masalah biaya.

Tergantung kepada keuangan daerah. ”Di tahun 2017 mudah mudahan mulai bisa dibangun karena sudah dibuat perencanaan,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Rusli Manawari, menyatakan tuntutan masyarakat akan menjadi perhatian bersama. Namun tidak serta - merta dapat diakomodir dilihat dari kondisi keuangan daerah yang terbatas. Apabila anggaranya cukup, maka 2017 ini bisa langsung dianggarkan. (arn)

MUI Intensifkan Dakwah tentang Seks Bebas Sumbawa Besar (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah harus terlibat nyata dalam mengantisipasi maraknya peredaran narkoba dan seks bebas terutama di kalangan remaja. Dengan mengintensifkan dakwah tentang materi tersebut. Apalagi menjelang masukanya Ramadan tahun ini.

Sebagaimana disampaikan pimpinan MUI Sumbawa, Ustadz Faisal, yang juga Ketua Pimpinan Muhammadiyah Sumbawa, pola kerjasama dengan banyak kalangan untuk acara sosialisasi bahaya narkoba bisa dilakukan. Salah satu yang dibangun MUI bersama ormas Islam dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Dengan beberapa bentuk kegiatan, seperti menghimpun beberapa mahasiswa yang mampu berdakwa untuk kemudian dilatih. Disesuaikan dengan gaya anak muda, ringan namun mengenai sasaran.

Dalam hal ini, lanjut Ustadz Faisal, pihaknya juga bekerjasama dengan Dewan Masjid dan Takmir Masjid, merangkul mahasiswa yang akan mengunjungi Masjid di tiap kecamatan dan desa selama Ramadan ini. Sebagai Dai atau penceramah dan setiap desanya ditugaskan tiga orang.

Tak hanya ceramah di Masjiid, mereka juga bisa langsung mendatangi rumah-rumah warga. “Seks bebas dan narkoba di kalangan remaja kini sudah mengkhawatirkan. Kita tidak bisa hanya memberikan himbauan, tetapi juga mesti terlibat aktif dalam pembinaan remaja,” pungksnya. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa membutuhkan pabrik pengolahan untuk menjadikan barang mentah bernilai tinggi. Mengingat hasil produksi pertanian seperti jagung dan beras terus meningkat.

(Suara NTB/arn)

TUNTUT PERBAIKAN - Warga Orong Telu bersama mahasiswa long march ke kantor DPRD Sumbawa, menuntut perbaikan ruas jalan di kecamatan itu, Selasa (24/5).

Penertiban Pasar Seketeng Dilanjutkan Sumbawa Besar ( Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan penertiban pasar Seketeng tetap akan dilanjutkan. Di mana pihaknya tetap mengedepankan upaya pendekatan guna menggugah hati para pedagang untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

“Penertiban tetap akan dilanjutkan. Hanya saja pedagang masih belum tergugah hatinya.

Itulah makanya kami tetap akan melakukan upaya pendekatan, sambil kita membenahi apa yang menjadi kekurangan.

Kita minta kesadarannya pedagang supaya pasar kita aman, tentram dan damai,” kata Bupati di kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (24/5).

Disebutkan Bupati, tujuan dari pemerintah melakukan pen-

ertiban hanya untuk membuat suasana pasar yang aman, nyaman, tertib dan lancar. Dalam artian, dengan keberadan pasar dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang, pembeli maupun pengguna jalan.

Tentunya hal tersebut tidak akan berlangsung, ketika salah satunya tidak merasa tenang dan nyaman. Untuk itu, pihaknya tetap mengharapkan adanya kesadaran dari para pedagang. Jangan sampai kondisi pasar yang sudah diperbaiki, diurus dan dikembalikan seperti semula, diubah. “Kami menginginkan agar pasar itu memberi kenyamanan baik kepada pedagang maupun pembeli,” pungkas Bupati.

Apabila para pedagang tetap bertahan, pihaknya tetap akan berupaya melakukan upaya pendekatan. Kalaupun ada yang

ingin disampaikan para pedagang, Bupati akan memfasilitasi dan menerimanya dengan baik. Dalam artian akan menampung para pedagang untuk diberikan pemahaman. “Kalau pedagang ingin bicara dengan bupati, saya bisa terima setiap waktu. Umpamanya setiap hari ada 10 pedagang, hari berikutnya juga. Saya akan menampung mereka untuk memberikan pemahaman,” tukasnya.

Terhadap upaya penertiban yang dilakukan sebelumnya, apabila dinilai keliru, atas nama pemerintah daerah, Bupati meminta maaf. Meskipun demikian, Bupati tetap meminta kesadaran para pedagang.

Supaya memahami bahwa niat pemerintah bertujuan untuk memperbaiki, dan membuat rasa nayaman masyarakat Sumbawa. (ind)

(Suara NTB/arn/ind) (Suara NTB/arn/ind)

L. Makripuddin saat menyampaikan laporan

RAKORDA - Bupati, Ketua DPRD, A. Yani dan tamu undangan lainnya pada acara Rakorda KKBPK, Selasa (24/5)

(Suara NTB/arn/ind)

H. M. Husni Dhibril saat memberikan sambutan

Rakorda Program KKBPK 2016 Provinsi NTB Digelar di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) BKKBN Provinsi NTB bekerjasama dengan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sumbawa menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKPBK) Tahun 2016 Provinsi NTB di Wisma Daerah Kabupaten Sumbawa, Selasa (24/5). Mengusung tema Sinergitas antara pemerintah, Pemerintah Daerah dan mitra kerja dalam mendukung pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana guna mewujudkan nawacita.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. Lalu Makripuddin, M.Si dalam laporannya menyampaikan pada tahun – tahun sebelumnya, pertemuan tersebut bernama Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Mulai 2016, pertemuan berganti menjadi Rakorda. Di mana rapat yang sebelumnya hanya digelar di Mataram, akan digelar di 10 Kabupaten/Kota secara bergiliran setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan agar ada proses pembelajaran di setiap daerah. Rakorda akan membawa misi BKKBN yaitu mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan, menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan produksi, memfasilitasi pembangunan keluarga, mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, serta membangun dan menerapkan budaya kerja or-

ganisasi secara konsisten.

Rakorda program kependudukan KB dan pembangunan keluarga tahun 2016 akan digelar dari tanggal 23 Mei hingga 25 Mei 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 238 orang.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dalam sambutannya menyampaikan, program kependudukan, keluarga dan pembangunan keluarga sebagai upaya mewujudkan agenda prioritas pembangunan (nawacita) dalam dimensi pembangunan cakupannya pada dimensi pembangunan manusia yang meliputi bidang kesehatan dan bidang mental-karakter serta dimensi pemerataan dan kewilayahan terkait dengan desa, wilayah pinggiran maupun wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Hasil riset empiris menunjukkan bahwa kemajuan bangsa di masa depan sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia, sehingga pembangunan SDM merupakan investasi jangka panjang yang harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan. Ikhtiar yang dilakukan semua itu adalah dengan gerakan ‘revolusi mental berbasis keluarga’, esensi keluarga menjadi wahana pertama dan utama bagi penyemaian nilainilai karakter bangsa dengan pandangan bahwa keluarga sebagai pilar pembangunan bangsa, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan asah, asih dan asuh serta keluarga merupakan tumpuan untuk menumbuhkembangkan dan menyalur-

Sumbawa Butuh Pabrik Pengolahan Jagung

kan potensi setiap anggota keluarga. Revolusi mental kandungannya memiliki nilainilai integritas, etos kerja dan gotong royong.

Selanjutnya Bupati menambahkan, sebagai turbo percepatan pelaksanaan dan gerak pemacu-pemicunya adalah dengan menggunakan ‘konsep trisakti’ dalam melahirkan indonesia yang ‘berdaulat’ secara politik, melahirkan indonesia yang ‘mandiri’ secara ekonomi dan melahirkan Indonesia yang ‘berkepribadian’ secara sosial budaya.

Alur agenda pembangunan bangsa tersebut ‘senafas’ dengan ikhtiar mewujudkan masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri dan berkepribadian yang dilandasi dengan semangat gotong royong dalam memperkuat Sumbawa hebat dan bermartabat. Khusus program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa strategi penggarapannya dengan pendekatan holistik-integratif, hubungan kemitraan dan keterpaduan program. Program inovasi daerah yang bernilai holistik integratif adalah posyandu, pendidikan anak usia dini dan bina keluarga balita (POSPABKB). Atas dasar regulasiregulasi tersebut, kami ingin memiliki ekspektasi dan mimpi untuk menjadikan gerakan bahwa tiada hari tanpa pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang selanjutnya menjadikan branding ‘Sumbawa MKJP’, karena dengan program MKJP mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pe-

maknaan kesehatan universal, seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), angka harapan hidup (AHH), total fertility rate (TFR), laju pertumbuhan penduduk, prevalensi KB, unmetneed, dan tertundanya kehamilan yang tidak diinginkan.

Dan berdasarkan hasil rilis sampai april 2016 capaian MKJP sebesar 47,42% dari 68.726 akseptor KB aktif.

“Rapat koordinasi daerah menjadi bagian penting dalam upaya bersama menyukseskan pelaksanaan program KB di Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa khususnya. Karena itu, atas nama pimpinan daerah Kabupaten Sumbawa saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upayaupaya untuk terus memperkuat pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Saya juga mengapresiasi para mitra kerja dan stakeholder yang telah berkomitmen dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di Kabupaten Sumbawa, yang hingga saat ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama dalam penyiapan sumberdaya keluarga yang berkualitas menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera,” kata Bupati Sumbawa.

Deputi Adpin selaku pembina wilayah NTB dr. Abidinsyah Siregar, DHSM.,M.Kes yang berkesempatan hadir dalam Rakorda tersebut dalam sambutannya sekaligus membuka acara berharap Bupati/Walikota memerintahkan para Kepala SKPD KB untuk menyusun RPJMND masing –

masing. Jika kepala daerah tidak perhatian kepada kependudukan, sejarah telah mencatat pemerintahan tidak akan berhasil. KB dilakukan agar penduduk Indonesia seimbang.

Lahirkanlah anak yang berkualitas dan rawatlah agar tumbuh sempurna. Dengan misi BKKBN kedepannya yaitu dengan adanya program KB, orang tua akan dapat membuka jalan kepada anak – anak untuk mencapai cita – citanya.

“KB membangun cara berfikir keluarga untuk berencana kedepannya,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala BKBPP Sumbawa, Ir. A. Yani, mengapresiasi BKKBN Provinsi yang menggelar kegiatan ini di Sumbawa dan dihadiri semua Kabupaten/Kota di NTB. Selain silaturrahim, juga melihat potensi dan perkembangan Sumbawa. Bukan hanya program kependudukan keluarga tetapi juga bagaimana komitmen Pemkab Sumbawa dalam rangka pembangunan kependudukan keluarga berencana. Artinya, apa yang dilakukan Sumbawa mendapat apresiasi sehingga ditunjuk sebagai tuan rumah. “Mungkin karena ikon kita kabupaten Sumbawa ini seperti dikatakan oleh Bupati ingin kita jadikan Sumbawa branding-nya MKJP kontrasepsi, dengan angka 47,42 persen, kita ingin menggeliatkan lagi. Baik melalui penggerakan, pelayanan maupun daya ledak syiar program kita.

Artinya ini menjadi replika pembelajaran kita, karena juga di sini masing-masing kabupaten punya pengalaman dalam membangun program kependudukan keluarga,” pungkasnya. (arn/ind/*)

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Sumbawa, Ir. Thalifuddin, M.Si, Selasa (24/5) mengatakan, sejumlah investor yang semula hendak menanamkan investasinya di daerah ini, kandas begitu saja, tanpa diketahui persoalan yang sebenarnya. Hingga tak heran, kalau Sumbawa selama ini hanya mengirim barang mentah. Seperti padi menjadi beras dan jagung dikirim dalam bentuk pipilan. “Produksi jagung kita kemarin saja untuk sementara telah mencapai 501 ribu ton. Namun paling hanya kita bisa kirim pipilan jagung,”cetusnya.

Untuk itu, dibutuhkan pabrik pengolahan jagung, pabrik pakan ternak. Mengubah jagung menjadi pakan ternak yang bernilai tinggi, sehingga bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat petani. Harga komoditas juga menjadi naik.

Kemudian dibutuhkan pabrik tepung. Agar Sumbawa tidak hanya mengirim beras. “Dibutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama leading sector terkait Diskoperindag. Kita Distan TPH menyediakan bahan baku dari sisi budidaya, untuk pabrik pengolahan, Diskoperindag yang mesti bergarap aktif.

Sebab material (bahan mentah) kita cukup, sehingga kita butuh investor untuk pengolahan hasil,” pungkasnya. (arn)

ULP Sumbawa Jadi Percontohan Sumbawa Besar (Suara NTB) Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Kabupaten Sumbawa menjadi percontohan dan peluncuran program modernisasi pengadaan fase 2 yang telah diselenggarakan pada April lalu. Melalui penandatanganan nota kesepahaman Perwakilan Bupati Sumbawa, Rabu hari ini.

Sebagaimana disampaikan Kasubag Humas Pemkab Sumbawa, Rudi Yulianto, M.M, Selasa (24/5), selain nota kesepahaman juga diberitahukan rencana kunjungan tim LKPP dan MCA-Indonesia. Diketahui sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian hibah millennium challenge compact diberikan melalui millennium challenge corporation pada tanggal 19 November 2011. Guna mengelola dana hibah tersebut, Kementerian Perencanaan Pembanguan Nasional/ Bappenas membentuk lembaga wali amanat Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia), melalui Permen Nomor 2/2012.

Tujuan pemberian hibah tersebut adalah membantu upaya pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Program pertama

dari perjanjian tersebut adalah, pertama kemakmuran hijau, kedua kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi stanting (pertumbuhan yang pendek) dan, ketiga modernisasi pengadaan sesuai dengan perjanjian hibah. Pembiayaan program akan dilaksanakan dalam periode lima tahun (2013-2018).

Program modernisasi pengadaan yang merupakan kerjasama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dengan MCA Indonesia merupakan program yang dilaksanakan sejak 2013 yang terdiri dari fase 1 dan 2. Memasuki fase 2, dua program modernisasi pengadaan, nota kesepahaman, telah ditandatangani oleh 44 kepaladaerah/kota lembaga dari ULP yang terpilih untuk mengikuti program ini sampai 2018 dan kabupaten Sumbawa merupakan salah satu peserta dalam program fase 2 tersebut.

Adapun tujuan utama kegiatan ini adalah, menyusun rencana implementasi program ULP percontohan program modernisasi pengadaan fase 2 di kabupaten Sumbawa. Kemudian mengenalkan seluruh tim mentor yang akan mendampingi program modernisasi pengadaan di kabupaten Sumbawa. (arn)

Terdakwa Kasus Penganiayaan Histeris Usai Sidang Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa menggelar persidangan dengan agenda pembacaan putusan hukuman terdakwa kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Nurtina dengan terdakwa Emilia dan Asmat.

Terdakwa Asmat histeris setelah mendengarkan hasil putusan majelis hakim. Suasana seusai persidangan pun nyaris ricuh, lantaran Ges Alamudy, ayah dari terdakwa tidak diizinkan untuk bertemu anaknya.

Digelar Selasa (24/5), sidang dipimpin ketua PN Sumbawa, Sri Sulastri, SH.,MH. Dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Benny Daniel Parlaungan, SH., MH. Dalam proses persidangan kedua terdakwa didampingi penasihat hukum, Sobaruddin, SH. Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa Emilia selama sembilan tahun, dan Asmat dijatuhkan hukuman tujuh tahun penjara.

Dalam hal ini dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP. Dengan delik yakni dengan tenaga bersama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya, yakni terhadap terdakwa Emilia dituntut 10 tahun penjara dan terdakwa Asmat dituntut delapan tahun penjara.

Terdakwa Asmat yang mendengar putusan langsung histeris. Selaku ayah, Ges pun mencoba mendekati Asmat dengan maksud untuk menenangkan dan memberikan ketenagan. Namun Asmat langsung digiring ke mobil tahanan. Suasana sempat memanas lantaran Ges tidak dipertemukan dengan anaknya.

Dengan emosi Ges meminta untuk dipertemukan dengan anaknya. Begitu pula dengan puluhan keluarganya yang menghadiri acara persidangan. Mereka menyayangkan hal tersebut. Disisi lain, terdakwa Asmat meronta dengan menendang dan me-

mukul pintu mobil. Ia tidak menerima hasil putusan, lantaran merasa tidak melakukan penganiayaan. Hal ini mengundang perhatian dari keluarga terdakwa. Sehingga aparat kepolisian yang melakukan pengamanan meningkatkan siaga.

Ges tetap bersitegang ingin bertemu dengan anaknya. Mengantisipasi hal tersebut Ges kemudian dipertemukan dengan Kasi Pidum Kejari Sumbawa dan para jaksa lainnya. Dalam hal ini melakukan pertemuan di dalam ruangan. Sehingga Ges tenang dan diberikan izin untuk menemui anaknya di Lapas Kelas II Sumbawa. Sambil menangis, Ges menghampiri anaknya yang berada di mobil tahanan. Dengan mencoba menenangkan. Sejumlah keluarga terdakwa yang melihat hal tersebut menangis histeris.

Bahkan sejumlah keluarga juga mencoba menenangkan Asmat.

Setelah tenang, ia dan ibunya kemudian dibawa ke LP. Menurut Ges, ia tidak akan melakukan tindakan melawan hukum. Selama ini ia selalu kooperatif dan tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan. Hanya saja ingin bertemu dengan anaknya setelah mendapatkan putusan. Terkait putusan terdakwa Emilia, pihaknya sudah menerima. Namun untuk terdakwa Asmat pihaknya akan melakukan upaya banding. Mengingat anaknya tersebut merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan.

Kasi Pidum Kejari Sumbawa, Feddy Hantyo Nugroho, SH menyampaikan hanya terjadi kesalahpahaman. Di mana ayah terdakwa sempat melakukan protes, lantaran ingin bertemu dengan anaknya. Pihaknya pun memberikan penjelasan dan akan difasilitasi untuk dipertemukan di Lapas Kelas II Sumbawa. Terhadap putusan dari hakim, pihaknya masih pikir-pikir. (ind)

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Nama Kapolres Dompu Dicatut Dompu (Suara NTB) Nama Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Aryanto, S.IK dan Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Priyo Suhartono, S.IK dicatut untuk meminta uang kepada keluarga Dy, tersangka kasus BBM subsidi. Pencatut tersebut berhasil menggondol uang sebanyak Rp 25 juta dari keluarga Dy, warga Bima, dari Rp 40 juta yang diminta untuk pembebasan tersangka dari tahanan.

(Suara NTB/ula) Kasus pencatutan Priyo Suhartono nama ini sering terjadi terhadap pejabat baru di Kepolisian, apalagi Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Dompu sama – sama pejabat baru di jajaran Polres Dompu. “Modusnya, mereka minta sejumlah uang untuk membeli ini itu bagi kepentingan pejabat yang bersangkutan,” ungkap Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Priyo Suhatono kepada wartawan di Mapolres Dompu, Selasa (24/5).

Priyo mengaku, baru mengetahui setelah diceritakan anggotanya yang mendampingi tersangka Dy yang menghadiri pemakaman ayahnya di Bima, Senin (23/5). Pihaknya pun ditunjukkan bukti transfer uang sebanyak Rp 25 juta kepada Kapolres dan Kasat Reskrim gadungan. Pelaku penipuan ini sempat menghubungi korban untuk mengirim kembali sisanya Rp 15 juta, tapi keluarga Dy ragu. “Orang tua Dy dua kali menghadap saya. Sejak awal menghadap, saya sudah tegaskan agar penanganan kasus tetap harus sesuai prosedur hukum. Itulah yang membuatnya ragu ketika diminta untuk mentransfer kembali sisanya Rp 15 juta,” jelasnya.

Terkait nomor rekening alamat keluarga DY mentransfer uang Rp 25 juta bukan atas nama Kapolres Dompu atau Kasat Reskrim Polres Dompu. Berdasarkan nomor rekening, diketahui nomor rekening bank di Jakarta. Uang tersebut juga ditransfer keluarga Dy melalui bank yang ada di Bima. “Nomor HP yang digunakan untuk menghubungi keluarga Dy juga sudah tidak aktif,” ungkapnya.

Kasat Reskrim pun menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya bila ada orang yang mengaku pejabat Polres Dompu dan meminta sejumlah uang. “Itu merupakan modus penipuan yang memanfaatkan kesempatan pejabat baru untuk dicatut namanya,” katanya. (ula)

Pemberhentian Kades Rababaka Belum Direkomendasikan Dompu (Suara NTB) Kepala Desa Rababaka Kecamatan Woja yang sebelumnya kabur diduga bersama Rp 135 juta dana Desa tahun 2015 dan meninggalkan tugas hingga empat bulan lebih belum direkomendasikan untuk dipecat. Audit terhadap Kepala Desa Rababaka hanya terkait dana Desa yang dibawa kabur.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir. H. Moh Syaiful HS, MAP kepada Suara NTB, belum lama ini mengatakan, pemeriksaan terhadap Kepala Desa Rababaka terkait anggaran Desa yang dibawanya kabur tahun 2015. Pemeriksaan khusus tersebut tidak terkait dengan ketidakhadirannya bekerja, sehingga tidak ada rekomendasi untuk dilakukan pemecatan. “Tidak ada rekomendasi itu (pemecatan), karena pemeriksaan khusus itu hanya terkait anggaran Desa yang dibawa,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan, kata H. Syaiful, dugaannya cukup kuat bahwa kepala Desa telah membawa anggaran Desa. Pemeriksaan itu tidak dihadiri Kepala Desa, sehingga pemeriksaannya sepihak. Hasilnya telah diserahkan kepada Bupati. “Informasinya, BPMPD sudah mulai menindak lanjutinya. Termasuk akan dikembalikan secara bertahap,” ungkapnya.

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardin, S.Sos yang dihubungi terpisah mengatakan, hingga saat ini baru Rp 20 juta anggaran Desa yang dibawa kabur oknum Kepala desa Rababaka dari total anggaran sebesar Rp.135 juta.

“Setahu saya, baru Rp 20 juta dulu itu saja yang dikembalikan,” jelasnya. (ula)

Tersangka Bantah Miliki Sabu Dompu (Suara NTB) Tersangka kasus kepemilikan 10 poket sabu yang diamankan Sat Narkoba Polres Dompu saat penangkapan NW (24), NM (24), dan Im (19) di kamar kos NM Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua mulai berkelit. NW yang diduga pemilik sabu menyangkal BB 10 poket sabut miliknya dan pengakuan usai penangkapan di luar kesadarannya.

NW maupun NM kepada Suara NTB dari balik jeruji tahanan Provos Polres Dompu, Selasa (24/5) membantah keterlibatan pihaknya sebagai pengedar sabu dan BB sabu 10 poket yang diamankan bukan milik pihaknya. Keduanya berdalih, kepemilikan sabu 10 poket tidak diketahuinya.

“Tempat bedak (tempat ditemukan sabu) itu bukan punya saya. Saya tidak memakai bedak,” bantah NW. NW maupun NM membantah pengakuan sebelumnya yang menyatakan bahwa 10 poket sabu tersebut milik NW. Sebelumnya mereka mengaku karena masih sok usai penangkapan dan masih dalam keadaan mabuk usai menghisap sabu sekitar pukul 10.00 Wita, Senin (23/5). “Itu pengakuan kita masih dalam keadaan mabuk. Lagi pula kami belum di BAP. Keterangan yang dipakai itu, keterangan dalam BAP. Keterangan dalam BAP pun masih bisa kita cabut. Sama seperti saya dulu yang akhirnya dikembalikan Jaksa (Tidak bisa P21),” aku NW. NW sebelumnya sempat ditangkap polisi tahun 2015 dalam kasus serupa. Namun kasusnya tidak sampai ke pengadilan karena tidak dinyatakan lengkap oleh Jaksa, sehingga NW dibebaskan demi hukum. NW sendiri disebut – sebut sebagai pengedar yang memiliki jaringan cukup luas. Sementara NM juga sempat menjadi TO aparat karena diduga ikut terlibat sebagai pengedar, bahkan saat ia tinggal di Kareke Dompu sempat digeledah kamarnya.

Kasat Reskrim Polres Dompu, Ipda M Ma’rufuddin yang dihubungi terkait hal ini menegaskan, pihaknya memiliki bukti yang cukup kuat untuk menjerat NW dan NM dalam kasus narkoba. Karena sebelum penangkapan, NW, NM dan Im sama – sama mengkonsumsi sabu dengan BB yang ada. “Tes urine positif, BB sudah jelas ada, saksi ada. Kalau mereka berkelit, itu tidak jadi masalah,” katanya.

Ma’rufuddin juga menegaskan, sebelum penggerebekan terjadi sudah dilakukan pengintaian cukup lama.

Apalagi sebelumnya, NW sempat diproses terkait kasus narkoba. Penyidik juga memiliki bukti yang cukup kuat terkait keterlibatannya sebagai pengedar.. “Kalau dibilang kita menjebak mereka, itu mustahil terjadi dengan BB sebanyak itu. Apalagi BB itu kita temukan di tempat bedak yang menyatu dengan cermin bundar itu,” tegas Ma’rufuddin. (ula)

(Suara NTB/ula)

RAWAN LAKA - Cukup banyaknya ruas jalan negara dan provinsi yang menanjak, menurun dan berkelok memasuki kabupaten Dompu dan Bima dari Sumbawa, membuat pengendara harus ekstra hati-hati mengendalikan kendaraannya. Sebab tak jarang laka lantas berakibat cukup fatal, dan bahkan menyebabkan antrean panjang dari dua arah berbeda, seperti halnya kecelakaan truk fuso yang mengangkut alat berat dari arah Pekat ke Dompu di tanjakan Moti Toi Kempo, Sabtu (21/5) malam menyebab antrian kendaraan cukup panjang dari dua arah. Mobil yang gagal nanjak itu langsung terguling menutupi ruas jalan dan baru bisa dibuka Minggu (22/5) siang.

Tes Urine Pelajar di Bima Menuai Pro-Kontra Kota Bima (Suara NTB) – Lembaga perlindungan anak (LPA) Kota Bima dan Pendamping Anak Kementerian Sosial (Kemensos) berbeda pendapat, menyusul wacana tes urine pelajar (SMA, SMP) di Kota Bima oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bima.

LPA memandang tes itu sebagai hal positif bagi pelajar, yang diduga menyalahgunakan narkoba. Sementara pendamping Anak Kemensos berpendapat, justru hal itu akan mengganggu psikologis pelajar yang notabene masih berusia di bawah umur. Mereka akan merasa tertekan.

“Kami mendukung tes urine di kalangan pelajar, sepanjang hal itu positif buat mereka,” ucap Ketua LPA Kota Bima, Juriati, SH, MH kepada Suara NTB, Selasa (24/5).

Menurut dia, tes urine se-

bagai langkah awal agar dapat mengetahui pelajar yang diduga menyalahgunakan narkoba. Sehingga akan dilakukan upaya pemulihan lanjutan seperti proses rehabilitasi.

“Hasil tes urine agar pelajar bisa diobati dan dipulihkan dari ketergantungan obat – obat haram ini. Karena mereka adalah korban,” katanya.

Sementara itu, Pendamping anak Kemensos, Arif Hidayat. S.STP mengaku, jika tes urine dilakukan, dia khawatir psikologis anak akan tergang-

gu akibat di bawah tekanan.

“Cara itu akan semakin membuat anak takut. Misalnya takut ke sekolah karena membayangi tes urine,” tegasnya.

Bahkan dia menilai, tidak ada untungnya melakukan tes itu, jika hanya mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba. Tes urine, lanjutnya, harus dilakukan proses berlanjut. Misalnya pelajar atau anak positif menggunakan narkoba, mereka harus dilakukan rehablitasi hingga pemulihan.

“Tes urine seperti itu hanya akan menghabiskan angga-

ran dan tidak ada manfaat apabila tidak ada proses kelanjutan,” ujarnya.

Menurut Arif, pihak terkait harus membangun atau mendirikan sebuah wadah untuk perkumpulan pelajar.

Sebab di tempat tersebut, pelajar akan secara terbuka menyampaikan hal – hal yang dialaminya tanpa ada pemaksaan. “Intinya tes urine bukan solusi,” tegasnya.

BNNK Bima tengah mengupayakan dan mengusulkan kepada sejumlah sekolah (SMA dan SMP/sederajat) serta Perguruan Tinggi untuk melaksanakan tes urine. Guna mencegah penyalangunaan narkoba di kalangan pelajar.

“Semua instansi tanpa terkecuali Sekolah dan Perguruan tinggi, kita upayakan

untuk dapat melaksanakan tes urine,” kata Ketua BNNK Bima, Kompol Jolmadi S.Pd kepada Suara NTB, belum lama ini.

Misalnya, pihak sekolah atau kampus meminta agar siswanya yang berjumlah 50 orang dites. Maka pihak BNNK akan membantu menyediakan 25 unit alat tes urine. Sementara sisa atau setengahnya akan ditanggung pihak sekolah pengusul.

Tes tersebut bertujuan mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah setempat. Hanya saja dalam jumlah yang terbatas, karena memang alat tes urine yang digunakan dalam skala prioritas. (uki)

Bupati Dompu Belajar Penanganan Banjir di Belanda

(Suara NTB/uki)

TIM PENILAI – Tim penilai dari Sekretaris Militer Presiden dan institusi lain saat turun dan diterima Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin, Selasa (24/5).

Walikota Bima Masuk Nominasi Penghargaan Satyalancana Pembangunan Kota Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin masuk nominator peraih Penghargaan Satyalancana Pembangunan (SP) bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2016 dari Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat. .

Ada empat aspek penilaian yang menjadi pertimbangan sehingga BKKBN mengusulkan Walikota Bima sebagai calon penerima SP. Yakni capaian program KB, capaian kegiatan kelompok, berbagai penghargaan yang pernah diraih, dan dukungan politis serta komitmen bagi program KKBPK. Walikota Bima menerima kedatangan tim uji petik calon penerima penghargaan SP di aula Pemkot setempat, Senin sore (23/5).

Tim uji itu, terdiri dari Veri-

fikasi Tanda Kehormatan Sipil Sekretaris Militer (Setmil) Presiden RI, Bagian Verifikasi Gelar dan Tanda Kehormatan Setmil, perwakilan Hubungan Dengan Lembaga non Pemerintah Pengembangan Hubungan Dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perwakilan BKKBN NTB. Menurut Kasubbag Verifikasi Tanda Kehormatan Sipil Sekretaris Militer (Setmil) Presiden RI, Siti Isroyati, SH, penilaian akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. Sebab, penghargaan dari Presiden itu akan diseleksi lebih lanjut oleh tim khusus dengan melibatkan BIN, Polri, dan KPK, agar penilaiannya bersifat menyeluruh.

“Tujuannya adalah untuk validasi data, apakah sesuai dengan bahan-bahan yang diajukan”, katanya.

Pada kesempatan itu, Qurais menegaskan, dengan atau tanpa penghargaan Satyalancana, menata dan membangun kependudukan adalah tanggung jawab dan kewajiban seorang kepala daerah, khususnya dalam bidang KKBPK. Sebab penduduk merupakan objek dan subjek pembangunan.

“Insya Allah, raihan ini akan semakin memacu semangat kami untuk terus meningkatkan kinerja membangun daerah ini, tidak hanya menyangkut kependudukan, namun juga pada seluruh aspek atau sektor,” pungkasnya.

Rencananya pengumuman sekaligus penyerahan penghargaan itu akan dilaksanakan pada peringatan puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2016 di Kupang, NTT, dalam waktu dekat ini. (uki)

Dompu (Suara NTB) Belanda dikenal sebagai negara dengan permukaan tanah lebih rendah ketimbang permukaan air laut, tapi tidak pernah kebanjiran karena memiliki sistem penanganan banjir, drainase dan limbah paling baik di dunia. Delegasi Indonesia, termasuk Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin, Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan Kepala Dinas PU Kabupaten Dompu, Ir. A. Muis difasilitasi Y- Consultan melakukan studi banding disambut bendera merah putih yang berkibar di depan tempat kegiatan.

Dari hasil konfirmasi Suara NTB melalui media sosial, Selasa (24/5) dini hari, diterangkan Belanda dan Indonesia memiliki perbedaan waktu lima jam lebih dulu waktu Indonesia bagian barat dan waktu terbit mataharinya lebih lamban dari Indonesia.

Bahkan ketika pukul 20.30 malam di Belanda, suasananya persis sama dengan jam 17.00 wita di Dompu.

Jika di Indonesia saat ini memasuki musim kemarau, di Belanda sedang musim dingin dengan suhu 11 derajat celcius yang ditambah angin.

Berbedaan waktu dan iklim ini mengharuskan delegasi Indonesia harus menyesuaikan diri, termasuk dengan tetap memakai pakaian tebal dan hangat. “Suhu 11 derajat yang ditambah angin membuat jari – jari terasa beku,” tulis Kepala Dinas PU Dompu, Ir. A. Muis dalam laman facebooknya Muis Daeng, Selasa (24/ 5) dini hari waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA).

Delegasi Indonesia juga diperkenalkan sistem penanganan banjir, drainase dan air limbah. Pengenalan langsung ditunjukan hasil kerja dengan mengunjungi kantor dan lapangan untuk lokasi pengendalian banjir dan penanganan air limbah.

Yang membedakan sistem penanganan di Indonesia dengan Belanda, penanganan pengendalian banjir, drainase dan penanganan air limbah dikelola oleh lembaga sejenis Balai Wilayah Sungai (di Indonesia), namun lembaga ini memiliki otoritas penuh.

Bahkan di Belanda memiliki Dewan air sebagai pengambil kebijakan tinggi dan BWS-nya sebagai pelaksana.

Pembiayaannya diperoleh dari pajak penggunaan air dan pajak lainnya. (ula)

Polres Bima Tingkatkan Patroli

Bima (Suara NTB) – Memasuki bulan puasa Ramadan, jajaran Mapolres Bima Kabupaten meningkatkan patroli keamanan di beberapa wilayah yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtibmas. Kabag Ops Polres Bima Kabupaten, Kompol Muslih mengungkapkan hal itu menjawab Suara NTB di mapolres Bima, Selasa (24/5).

Kata dia, patroli dilakukan sebagai upaya cipta kondisi dalam memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh.

Menurut dia, pada saat bulan suci umat Islam itu, meski kasus kriminal minim, namun

bunyi mercon hinga knalpot bising marak terjadi. Hal itu dapat membahayakan dan mengganggu masyarakat, sehingga diperlukan patroli dan kotntrol secara intens. “Bunyi kedua benda ini yang sering mengganggu ibadah puasa. Misalnya saat masyarakat melaksanakan shalat tarawih,” akunya.

Untuk itu, dia menghimbau kepada penjual mercon agar tidak menjual dagangannya itu selama bulan puasa. Jika tidak, pihaknya tidak segan melakukan penyitaan. Tidak menutup kemungkinan akan menutup paksa penjual tersebut.

Dia juga berharap kepada seluruh elemen atau pihak terkait agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat (Kamtibmas) bersama sepanjang bulan puasa mendatang.

“Kami berharap semua pihak bisa mengerti situasi pada saat bulan puasa, di mana masyarakat sedang khusyuk melaksanakan ibadah puasa,” harapnya.

Muslih menambahkan, puncak patroli yang dilakukan oleh pihaknya nanti pada saat dua atau satu minggu sebelum puncak lebaran Idul Fitri.

Sebab saat itu, arus puncak balik akan terjadi.

“Titik yang akan dilalui oleh pengendara akan ditempatkan sejumlah anggota. Memastikan lalu lintas tetap aman, terkendali dan lancar,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ist)

DI BELANDA - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin bersama Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos, Kepala Dinas PU Dompu, Ir A Muis dan delegasi lainnya saat foto bersama di Belanda.

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Berpotensi Blunder BADAN pembentukan perda (Bapperda) DPRD NTB mengingatkan permintaan audit khusus akan berpotensi menyeret semua anggota DPRD. Karena dalam penggodokan perda oleh Bapperda, melibatkan semua pihak, termasuk pimpinan. Wakil Ketua Bapperda, M. Guntur Halba kepada Suara NTB mengatakan, desakan itu justru berpotensi menjadi blunder di internal dewan.

“Saya ingatkan, pernyataan kawan-kawan itu yang ingin meminta investigasi khusus (Suara NTB/dok) pada Bapperda, jangan samM. Guntur Halba pai menjadi blunder. Karena ini ibarat kita menepuk air di dulang,” ucap Guntur.

Adapun argumentasi yang menjadi dasar Guntur mengatakan hal demikian, karena pada dasarnya Baperda sendiri bisa berkegiatan berdasaran penjadwalan dari Banmus. Bahkan kata Guntur, Baperda tidak memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran, karena pemegang kuasa pengguna anggarannya adalah Sekretariat dewan.

“Jadi silahkan saja kalau saya. Bapperda tidak takut. Justru kita mengingatkan saja bahwa Bapperda bisa bekerja atas siapa, atas perintah pimpinan. Tidak ada kewenangan Bapperda untuk perintahkan Sekretariat dewan keluarkan anggaran. Itu semua pimpinan,” jelasnya.

Selian itu, politisi Partai Demokrat itu juga mengingatkan, ia tidak mau ketika persoalan internal dewan itu, kemudian mengundang perhatian Aparat Penegak Hukum untuk masuk dan kemudian mempersoalkan hal lain di DPRD. Karena menurutnya, meskipun akan dilakukan audit khusus sekalipun pada Bapperda. Dipastikan tidak akan ada persoalan. Karena menurutnya, dalam pembahasan raperda itu sudah sesuai dengan tahapannya.

“Jangan sampai ini menjadi entry poin APH untuk masuk kemudian mempersoalkan hal-hal lain yang ada di dewan ini. Karena saya lihat di Bapperda ini tidak ada yang salah,” ujarnya.

Guntur juga sangat menyayangkan pernyataan beberapa fraksi yang menuding Bapperda tidak profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengkajina dan penggodokan raperda. Padahal raperda yang diusulkan oleh Bapperda itu sudah disetujui oleh fraksi. Sehingga diterima menjadi raperda hak inisiatif.

“Kalau ada hal yang tidak prosedural, mari kita luruskan.

Dan kalau memang betul ada yang tidak prosedural, kenapa tidak dibunyikan dalam pemandangan fraksi. Kan ada ruangnya. Tetapi kenapa fraksi justru menerima. Logikanya kalau menerima berarti tidak ada masalah,” pungkas Guntur. (ndi)

POLHUKAM

Dugaan Tiket Palsu

Polres Lobar Temukan Kejanggalan Pelaporan Keuangan

Mataram (Suara NTB) Polres Lobar memeriksa maraton sejumlah saksi terkait dugaan tiket palsu penyeberangan Pelabuahan Bangsal, KLU, yang berimbas pada penerimaan PAD. Mulai dari Kadisbudar KLU beserta bendaharanya. Juga Bedahara Koperasi Karya Bahari. Aroma kejanggalan mulai tercium.

Dari pemeriksaan itu, Selain dugaan pemalsuan tiket, menyeruak dugaan tindak pidana lain. “Gambarannya ada beberapa kejanggalan pelaporan keuangan. Itu saja,” ungkap Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhityo Kusumo, Selasa (24/5)

ditemui di Mapolda NTB. Pemeriksaan maraton itu dilakukan pertengahan bulan ini. Menyusul telah usainya penelaahan dokumen hasil tim investigasi, yang terdiri dari Sekda, Inspektorat dan Dispenda KLU.

PROFESI menjadi jurnalis dan advokat bagi Wahyudinsyah, SH, MH sama sama di jalur pengabdian.

Profesi mulia yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Tapi diantara dua pilihan itu, Wahyudinsyah menetapkan profesi advokat sebagai jalur pengabdiannya.

“Yang saya rasakan ketika menjadi wartawan, terbatas pada intervensi sampai ke persoalan hukumnya.

Fakta hukum hanya bisa (Suara NTB/ars) saya dapatkan dari naraWahyudinsyah sumber. Itu yang menurut saya fakta jurnalistik. Tapi menjadi lawyer, saya langsung bisa berhadapan dengan fakta hukum, langsung terlibat dalam proses advis,” kata Wahyudinsyah kepada Suara NTB, Senin (23/5).

Jurnalis memang bisa masuk sampai ke fakta otentik melalui proses investigasi. Namun kemudian produknya tetap berbetuk tulisan, atau visual lainnya yang diharapkan mempengaruhi sikap pihak yang diinvestigasi ataupun masyarakat luas. Sedangkan advokat menurutnya bisa terlibat langsung dalam konflik hukum yang melibatkan publik dan aparat penegak hukum. Lawyer adalah bagian dari penegak hukum. “Sehingga apa yang disebut dengan supremasi hukum itu, saya bisa terlibat langsung,” terangnya.

Mantan jurnalis media lokal di Bima ini mengakui masih tergolong ‘hijau’ untuk terlibat langsung dalam proses advokasi, sejak diambil sumpahnya di organisasi Peradi NTB. Namun ketika proses magang, dia punya catatan ‘manis’ berhasil membebaskan calon tersangka kasus pengancaman karena penyidik kepolisian tidak bisa menguatkan pembuktian.

Hal lain, menjadi pengacara menurut Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bima ini, bisa membela kepentingan hukum yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat akan kedudukan hukumnya. Sehingga tidak jarang masyarakat kecil yang ‘buta hukum’ menjadi sasaran kriminalisasi. Nah, menjadi tugasnya melalui proses advis tadi, sehingga ketika masyarakat paham akan haknya maka pemenuhan terhadap hak hukumnya terlayani.

“Tapi tentu dalam hal advis hukum, saya harus tetap menegakkan prinsip kesetaraan di mata hukum. Artinya tidak boleh ada yang menyatakan salah sebelum hakim memutuskan seseorang itu salah. Dasar tindakan saya juga akan dijaga oleh kode etik profesi advokat,” terangnya.

Dincontohkan alumni megister tata negara Universitas Muhammadiyah Surakarta ini, tidak boleh mengadvokasi perbuatan hukum yang tidak memilik dasar hukum dan alat bukti yang cukup. Juga dilarang membela atas dasar kemampuan ekonomi, atas dasar SARA/RAS. (ars)

Ia menjelaskan, meski telah menemukan indikasi kejanggalan berupa adanya tindak pidana lain, namun pihaknya masih harus melakukan kroscek kembali. Berupa pemeriksaan sejumlah pihak lain.

Walaupun juga, sambung

dia, pihaknya telah mengantongi sejumlah alat bukti.

“Kita dalami dulu. Uangnya kemana, siapa yang terima,” terang Wingky. “Ada beberapa hanya ada kuitansinya tapi uangnya kemana itu gak tau.”

Mulai minggu ini dan beberapa pekan ke depan, Polres Lobar bakal memanggil sejumlah saksi tambahan.

Dalam rangka mengkroscek keterangan dari jajaran pimpinan Disbudpar KLU dan Koperasi Karya Bahari.

“Kita kroscek ke yang lain.

Yang menerima (uang) dan yang mengumpulkan,” pungkasnya.

Tiket masuk kunjungan ke objek wisata diduga palsu mulai beredar. Kasat mata, memang mirip aslinya yang dicetak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (DPPKAD) KLU. Namun setelah diteliti secara seksama, ternyata banyak perbedaan yang bisa mengarahkan tiket tersebut tidak asli. (why)

Oknum ASN Hina Dosen Unram

Berkas Tersangka Naik ke Tahap Penuntutan Mataram (Suara NTB) KR, tersangka dugaan penghinaan terhadap salah satu dosen Unram beserta barang bukti diserahkan ke JPU Kejati NTB. Oknum ASN Dinas PU Kota Bima itu segera disidangkan. Setelah dilakukan pelimpahan tahap dua, Senin (24/5).

“Tersangka dan barang bukti kita limpahkan. Tahap penuntutan,” kata Kasubdit II Cybercrime Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, ditemui di Mapolda NTB, Selasa (24/5).

Bekas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap pekan lalu. Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum, pihaknya menyegerakan pelimpahan untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Tersangka yang masih ada hubungan keluarga dengan Bupati Dompu, diduga melakukan penghinaan. Disampaikan dalam percakapan di Grup Facebook Guru To’i.

Pemilik akun Kama Ruddin itu mengomentari status akun korban, Kanjeng Gusti Prabu

yang diunggah 12 Maret 2015.

Dalam status tersebut, korban mengucapkan selamat atas terpilihnya H Bambang M Yasin sebagai Kepala Daerah Dompu. Ir Khaerul Muslimin, Dosen Fakultas Pertanian Unram itu merupakan salah satu pendukung Cabup Dompu yang kalah dalam Pilkada Dompu 2015.

Komentar tersangka diduga memenuhi unsur pencemaran nama baik yang dalam praktiknya mendiskreditkan korban. Komentar yang disampaikan dengan bahasa daerah setempat itu dianggap melecehkan.

Kasus yang ditangani sejak Maret 2015 silam itu penanganannya mempertimbangkan dampak sosialnya. Berkenaan pada waktu itu sedang berlangsung tahapan Pilkada.

Barang bukti diantaranya sejumlah dokumen elektronik berupa rekaman percakapan.

Tersangka dijerat pasal 27 pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (why)

Lestarikan Hutan Mangrove

Fakta Hukum dan Jurnalistik

Halaman 8

Korem 162/WB Hijaukan Pantai Cemara Mataram (Suara NTB) Hutan mangrove memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, tidak hanya untuk menahan abrasi, juga penting bagi perkembangan ekosistem laut. Didasari keberadaan hutan mangrove yang kian rusak, Selasa (24/ 5) kemarin, Korem 162/WB menggelar kegiatan penghijauan di Pantai Cemara Kecamatan Lembar Lombok Barat.

Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT ke 59 Kodam IX/Udayana, yang diawali dengan kegiatan apel pengecekan dipimpin oleh Dandim 1606/Lobar Letkol Inf Ardiansyah. Dandim pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh peserta yang terdiri dari anggota TNI, Kepolisian, Sat Pol PP, FKPPI, Pelajar dan masyarakat setempat serta para peserta lainnya

yang turut berpartisipasi dalam upaya penyelamatan hutan mangrove.

Melalui kegaitan penghijauan yang dilaksanakan tersebut, Dandim yang membacakan sambutan Danrem 162/ WB Kolonel Farid Makruf, MA, bahwa tujuan kegiatan penghijauan ini merupakan salah satu cara penyelamatan pantai dari abrasi sekaligus menjaga keberadaan ekosistem laut. “Untuk itu mengingat pentingnya keberadaan hutan mangrove Danrem 162/WB mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kelestarian hutan agar tidak rusak,” kata Dandim. Sebab menurutnya, hutan merupakan paruparu dunia.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Dandim 1606/Lobar, Bupati Lobar, Kasiter Korem 162/WB, Dan/Ka/Pa Satdisjan Korem 162/WB, Wakapolres Lobar, Camat Lembar. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

TANAM MANGROVE - Kegiatan penanaman mangrove oleh anggota TNI dari Korem 162/WB, kepolisian, Pol PP, FKPPI, pelajar, di Pantai Cemara Lembar.

(Suara NTB/why)

EKSTASI DAN SABU – Kabid Humas Polda NTB, Tri Budi Pangastuti dan Kasubdit III Ditresnarkoba, AA Gede Agung menunjukkan barang bukti ekstasi dan sabu yang diamankan dari tersangka MSJ dalam ekspos kepada media di Mapolda NTB, Selasa (24/5).

Oknum Guide Ditangkap di Gili Trawangan

Antar Tamu Diduga Sambil Jual Ekstasi dan Sabu Mataram (Suara NTB) Oknum pemandu wisata MSJ (24) ditangkap polisi di Gili Trawangan. Lantaran selain memandu tamu berlibur di Lombok, ia juga diduga mengedarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Sasarannya, turis lokal dan turis mancanegara.

Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB, Kompol Anak Agung Gede Agung didampingi Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM mengungkapkan, tersangka diminta mengedarkan barang haram itu oleh seseorang bernama D. “Dari pemeriksaan sementara, tersangka merupakan pengedar. Untuk sementara dia diduga sebagai penjual saja,” ungkapnya di Mapolda NTB, Selasa (24/ 5). Saat pemilik barang tersebut masih dalam pengejaran.

Penangkapan itu, sambung dia, bermula dari adanya informasi mengenai akan adanya transaksi. Tim buser kemudian melakukan pemantauan sela-

ma lima hari.

Hingga akhirnya tersangka berhasil diciduk Senin (23/5) sekitar pukul 11.00 Wita dari kamar kosnya di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Pemenang, KLU. Di kamar kos tersangka, kata Agung, polisi melakukan penggeledahan.

Kemudian, ditemukan satu buah tas warna coklat diduga tempat menyimpan narkoba.

Tas tersebut berisi tiga bungkus kristal bening diduga sabu seberat 15,84 gram.

Ditemukan pula dua bungkus berisi 44 butir ekstasi. Masingmasing berisi 23 butir pil warna biru dan 21 butir warna hijau.

Barang bukti lain yakni satu timbangan elektronik dan 8 bal plastik klip transparan.

Turut disita satu buah telepon genggam dan uang senilai Rp 15.864.000, diduga hasil bisnis haram narkoba. Lulusan SMA warga Puncang, Batulayar, Lobar itu kemudian digelandang ke Mapolda NTB.

Agung mengungkapkan, tersangka mengakui bahwa telah menjalankan bisnis haram selama beberapa waktu belakangan. Sampai akhirnya terbongkar dan ditangkap. Tersangka juga mengakui menjual barang itu sebagai bagian dari servis.

“Dijual ke masyarakat umum pelanggannya. Ataupun pelancong yang datang ke Trawangan,” terang Agung.

Pihaknya kini menelusuri keterlibatan orang lain yang diduga sebagai bandar atau pemilik barang.

“Kita akan melakukan pendalaman kembali. Besar kemungkinan ada jaringan atau pihak lain yang beroperasi di tiga Gili,” jelasnya. Tiga gili dimaksud yakni Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan.

Tersangka disangkakan pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. (why)

KNPI Minta Pemerintah Perberat Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual Mataram (Suara NTB) Berdasarkan data LPA NTB, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2014 sebanyak 147.

Dimana 12 jenis kasus di antaranya menimpa anak-anak di bawah umur. Sedangkan di tahun 2015 mulai Januari sampai April sebanyak 60 kasus. Selain itu, tingginya angka kekerasan seksual melibatkan anak-anak di bawah umur mengakibatkan stigma buruk NTB sebagai daerah zona merah kekerasan seksual.

Sekretaris DPD KNPI NTB, Andi Nasrudin meminta pemerintah memperberat hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak di

bawah umur. Selain itu, Andi juga meminta kekerasan seksual terhadap anak sebagai extra ordinary crime. Peningkatan status itu penting agar pola penanganannya dilakukan dengan lebih serius.

Menurutnya, hukuman yang ada sekarang ini tidak cukup membuat jera para pelaku kejahatan seksual. Kondisi itu pula yang menyebabkan para pelaku kejahatan seksual semakin marak karena ringannya hukuman terhadap mereka. Padahal jika dilihat dari efek yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan seksual, mengakibatkan trauma mendalam terhadap korban. Tak hanya itu, yang lebih mengkhawatirkan ialah masa

depan para korban terancam.

Selain itu, KNPI NTB kata Andi, dalam waktu dekat akan menggelar dialog publik melibatkan unsur-unsur penting pengambil kebijakan guna mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat melindungi masyarakat NTB dari ancaman pelaku kekerasan seksual. Apalagi NTB kini tengah mempersiapkan diri menjadi Provinsi Layak Anak termasuk mewujudkan Generasi Emas NTB tahun 2025. Tentu dengan tingginya angka kekerasan seksual melibatkan anak-anak di bawah umur tersebut, harapan terwujudnya NTB sebagai Provinsi Layak Anak akan sulit tercapai. (dys)

PAW Dua Anggota DPRD NTB Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Nasib PAW dua anggota DPRD NTB sampai saat ini belum ada kejelasan. Padahal, jabatan kedua anggota DPRD itu sudah cukup lama lowong.

Adapun dua anggota dewan yang belum memiliki pengganti itu yakni, Safruddin, dari Fraksi Partai Gerindra yang kini terpilih sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara.

Begitu juga pengganti untuk TGH. L. Gde Sakti, dari Fraksi PKB juga belum ada kejelasan.

Menurut Sekretaris DPRD NTB, Ashari, SH., MH yang dikonfirmasi terkait nasib PAW kedua mantan anggota DPRD NTB itu mengaku tidak

tahu manahu. Karena pengganti yang akan diutus itu merupakan kewenangan partai. Sekretariat dewan hanya bertugas untuk menindaklanjuti usulan PAW secara administratif.

“Belum ada surat usulannya, kalau sudah ada surat masuk, kita tidak akan lamalama untuk memprosesnya.

Hari ini juga kita langsung tindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, SP yang dikonfrimasi juga belum menerima usulan PAW anggota DPRD NTB. Aksar juga mengaku bahwa pihaknya dalam posisi menunggu usulan siapa pengganti yang akan diusulkan oleh

partai masing-masing. Jika partai sudah mengusulkan namanama penggantinya, maka KPU juga tidak butuh waktu lama untuk menindaklanjutinya.

“Memang untuk Gerindra saja yang belum ini, tetapi yang dari PKB sudah masuk usulannya. Nah ini yang akan kita proses dulu. Jadi kita sifatnya hanya menunggu. Tidak bisa mengintervensi partai,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi Gerindra di DPRD NTB, Hamja mengatakan proses PAW Sarifudin itu sudah diurus oleh DPD, tetapi ia mengaku bahwa siapa namanama penggantinya itu masih ada di DPP, kata Hamja. (ndi)

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Dugaan Hotel Jadi Tempat Prostitusi

Disbudpar Minta Masyarakat Segera Melapor Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Mataram H.Abdul Latif Nadjib meminta, agar masyarakat segera melapor jika menemukan ada aktivitas mencurigakan seperti praktik prostitusi di sebuah hotel. ‘’Ini bukan hanya tugas Disbudpar maupun aparat. Tetapi ini menjadi tugas kita bersama. Masyarakat harus segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan pada sebuah hotel. Jangan dibiarkan,’’ tegas Latif kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (24/5) kemarin.

(Suara NTB/met)

Hotel Paradiso Tempat Bernostalgia HOTEL Paradiso yang terletak di Jalan Angsoka III Gomong Timur, Kota Mataram menjadi tempat bernostalgia bagi para tamu (wisatawan domestik). Hotel tua yang beroperasi sejak tahun 1972 ini merupakan salah satu hotel tertua di kota ini.

Sistem tata kelola perhotelan dilakukan dengan sistem syar’i. Tidak sembarang tamu bisa masuk dan menginap di hotel yang kapasitas tampung tamunya mencapai sekitar 250 orang ini. Hotel Paradiso dikelola dan menjadi hotel keluarga. Dua ball room hotel tersebut siap menampung 150 orang. ‘’Kita belajar mengedepankan sistem pengelolaan atau manajemen hotel yang sifatnya syar’i. Tidak semua tamu bisa masuk di sini. Kalau yang sudah berkeluarga, mereka harus menunjukkan bukti nikahnya, baru diperkenankan menginap,’’ kata Robi Halum, staf manajemen Hotel Paradiso.

Biasanya, kata Robi, tamu - tamu yang datang bernostalgia ke hotel tersebut berasal dari luar daerah, terutama Sulawesi, Kalimantan dan daerah - daerah lainnya. Para tamu, memang sengaja datang mengenang masa - masa mudanya ketika menginap di hotel tersebut. Sebab, pada masa - masa tamu tersebut menginap di era - era sebelumnya, mereka disediakan tempat menuliskan kenangannya di ruang kamar hotel. ‘’Bahkan, ada tamu yang datang kemari hanya karena ingin melihat kembali tulisan - tulisan di kamar tempat mereka pernah menginap. Tulisan yang berisi tentang kenangan mereka masing - masing,’’ tambah Baiq Rahmayani yang juga karyawan Hotel Paradiso.

Pihak manajemen hotel mengatakan, tulisan - tulisan tersebut memang sengaja diabadikan, alias tidak dihilangkan atau dihapus. Bagi mereka, hal tersebut menjadi goresan kenangan yang dapat memikat para tamu untuk kembali ke hotel ini.

Biasanya, para tamu yang pernah menginap di hotel tersebut menjalin relasi yang baik dengan pihak hotel. Para pengelola hotel menggunakan pendekatan persahabatan sebagai strategi pemasaran. Pendekatan inilah yang memperkuat keberadaan hotel t sehingga mampu bertahan hingga lebih dari empat dasa warsa. (met)

Latif menanggapi harapan Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti lanang Patra yang sebelumnya mendesak pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pengelola hotel yang membiarkan adanya praktik prostitusi di hotel yang dikelolanya.

Disebutkan bahwa terdapat 120 hotel di Kota Mataram yang saat ini masih aktif beroperasi. Adanya dugaan praktik prostitusi ini bukanlah isu baru. Hanya saja Pemda dan aparat dinilai terlalu longgar terhadap adanya praktik prostitusi itu.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Reza Bovier menyangkal adanya praktik semacam itu

pada hotel yang telah tergabung dalam AHM. Ia memastikan semua hotel yang masuk dalam keanggotaan AHM melakukan bisnis dengan cara yang baik. ‘’Kami profesional, karena kami hotel bisnis yang menyediakan tempat istirahat bagi pebisnis. Kami pastikan tidak ada yang berbisnis dari prostitusi. Semua lobby hotel terbuka,” kata Reza kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (24/5) kemarin.

Namun kata Reza, jika hal ini masih terjadi di NTB, terutama di Kota Mataram, maka dapat mencoreng citra pariwisata NTB. Terlebih hotel merupakan salah satu jasa yang turut memberikan kontribusi terhadap kemajuan pariwisata di NTB. (lin)

Terjerat Kasus Narkoba

Lisensi Oknum Pramuwisata Terancam Dicabut Mataram (Suara NTB) Salah seorang pramuwisata diciduk aparat Kepolisian karena diduga sebagai pengedar narkoba di destinasi wisata Gili Trawangan. Hal ini tentu saja dapat mencoreng citra pramuwisata pada umumnya. Selain itu persepsi orang terhadap Gili Trawangan juga bisa menjadi buruk. Karena dianggap sebagai tempat konsumsi narkoba.

Menanggapi permasalahan ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H.L.Muh.Faozal, S.Sos,M.Si menegaskan akan mencabut lisensi pramuwisata tersebut jika memang benar tersangkut kasus narkoba. Namun ia juga mengingatkan akan banyaknya oknum pramuwisata abal-abal yang tidak memiliki lisensi namun tetap menganggap dirinya pramuwisata. ‘’Kita akan cabut lisensi oknum yang bersangkutan. Namun kita lihat kembali, banyak orang yang baru ngantar tamu sekali saja sudah menyebut diri pramuwisata padahal tidak punya lisensi. Ini yang harus kita urus terlebih dahulu,” kata Faozal kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (24/5) kemarin.

Hal ini juga sangat disesalkan oleh para pelaku pariwisata. Safwan, Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kota Mataram ini sangat prihatin terhadap prilaku oknum pramuwisata yang diduga mengedarkan narkoba. Menurutnya pramuwisata yang sebenarnya harus jauh dari prilaku menyimpang semacam itu. Ia juga mengkhawatirkan bahwa yang bersangkutan bukanlah pramuwisata yang berlisensi resmi.

“Sekarang banyak persepsi yang salah. Orang

baru sama turis sudah dibilang guide atau pemandu wisata. Padahal tidak, pemandu wisata itu merupakan orang yang sudah berlisensi resmi,” ujarnya.

Ia juga sangat menyesalkan prilaku oknum pemandu wisata itu.

Sebab hal itu dapat merusak citra pramuwisata di mata orang banyak.

Apalagi yang dilakukan merupakan suatu kejahatan luar biasa. ‘’Sekarang mau dia anggota HPI ataupun bukan jelas ini merusak nama baik pramuwisata secara umum.

Kami minta masyarakat harus lihat juga apakah dia ini pramuwisata resmi atau bukan,’’ kata Safwan. (lin)

(Suara NTB/lin)

PENJUAL AKSESORI - Rianti (11) adalah salah satu dari sekian banyak pekerja anak di kawasan wisata Kuta, Lombok Tengah (Loteng). Sehari-hari ia bersama teman-teman sebayanya berjualan akseseri untuk membantu biaya hidup keluarganya yang masih jauh dari kata sejahtera. Rianti kini duduk di kelas V sebuah SD di Loteng dan pekerjaan ini dilakukannya setelah pulang sekolah.

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

Angkat GGD ADANYA persoalan minimnya guru yang mengajar di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), membuat pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB akan mengangkat Guru Garis Depan (GGD). Guru garis depan ini akan ditempatkan di daerah 3T tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., di ruang (Suara NTB/dok) kerjanya, Selasa (24/5). “Tahun H. Aidy Furqon 2016 ini, pemerintah pusat akan mengangkat guru garis depan. Di kawasan Indonesia termasuk di NTB. Di wilayah yang masih berada di daerah 3 T,” ungkapnya.

Rencana itu, kata Aidy, akan dilakukan pada Bulan Agustus mendatang. Sedangkan untuk pengangkatannya dilaksanakan pada Bulan Oktober. Di NTB sendiri memiliki kuota sekitar 100-an orang.

Mereka akan ditempatkan di daerah 3T tersebut. “Saya sudah mengikuti Rakornya di tingkat nasional. Dan kerja sama ini dengan LPMP,” ujar Aidy. Aidi menjelaskan, dasar dari pertimbangan seseorang yang menjadi guru garis depan, ialah mereka yang pernah mengikuti seleksi untuk tugas belajar, di mana di NTB ada ratusan orang yang pernah mengikuti itu. Selain itu, orang-orang yang pernah ditugaskan untuk pelatihan vokasi. “Itu yang diterima mendaftar ikut penerimaan guru garis depan,” katanya.

Program guru garis depan ini akan dikawal oleh pemerintah pusat selama dua tahun awal. Aidy menyampaikan, ketika seseorang diterima menjadi guru garis depan, mereka akan langsung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Setelah dua tahun awal itu, tanggungjawab terhadap guru garis depan akan diberikan ke pemerintah kabupaten/kota yang memiliki sekolah tersebut. “Setelah dua tahun awal itu, mereka akan menjadi pegawai daerah,” kata Aidy.

Aidy menekankan, selama dua tahun awal guru garis depan akan dibiayai pemerintah pusat. Ketika sudah menjadi pegawai negeri, akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dikpora akan Bantu Sekolah di Daerah 3T Mataram (Suara NTB) Masih adanya potret buram sekolah yang berada di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T), menjadi perhatian Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB. Kondisi-kondisi sekolah di daerah 3T itu bisa dikatakan tidak layak. Dikpora akan memberikan bantuan yang relevan untuk mengatasi hal itu.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Dikpora NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., di ruang kerjanya, Selasa (24/5), menyampaikan, untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T yang kondisinya tak layak, menjadi perhatian dari Dinas Dikpora NTB. “Pemerintah dan Dinas Dikpora selalu memperhatikan dan mendukung perbaikan, terutama sekolah swasta. Melalui bantuan-bantuan yang relevan untuk itu. Seperti pak Gubernur sekali waktu, kadang-kadang turun daerahdaerah jauh seperti itu, kemudian memberikan sejumlah bantuan,” kata Aidy.

Aidy mengatakan, untuk sekolah-sekolah yang berada di 3T, di NTB ada beberapa lokasi yang dikategorikan 3T. Di sejumlah Kabupaten masih mengalami kondisi sekolah yang tidak layak. Kecuali di daerah kota, tidak ada yang masuk kategori 3T. Bantuan yang akan diberikan berupa fasilitas maupun sarana dan prasarana. Aidy

mencontohkan, jika berupa fasilitas diberikan dalam bentuk Ruang Kelas Baru (RKB). Sedangkan untuk sarana penunjang, dapat berupa buku dan alat pembelajaran lainnya.

“Oleh pemerintah dan Dikpora secara khusus, budgetnya kita anggarkan. Tahun 2015 lalu kita berikan beberapa ruang kelas di sekolahsekolah terpencil,” ujarnya.

Di tahun 2016 ini, ia mengatakan, seiring dengan program Presiden Jokowi yang membangun dari daerah pinggiran. Dikpora NTB mengeluarkan program yang relevan untuk itu. Di tahun tahun ajaran 2015/2016, Dikpora akan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), khusus untuk sekolah swasta dan terjauh.

Kisaran besarannya yaitu Rp 100 ribu untuk BOS SD, Rp 125 ribu untuk BOS SMP sederajat, dan Rp 150 ribu untuk SMA sederajat.

Aidy menjelaskan, BOSDA diberikan untuk sekolah swasta, karena banyak sekolah swasta berada di daerah-daer-

ah 3T. Karena tidak terjangkau oleh sekolah negeri.

Kepala Dikpora NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M. Sc., yang ditemui beberapa waktu lalu mengatakan pembangunan RKB untuk sekolah swasta itu direncanakan untuk tahun 2016 ini. “Kita progam tahun ini ada pembangunan RKB. Memang prioritas kita di sekolahsekolah swasta,” ujarnya.

Ia menyampaikan, program RKB itu sengaja dikhususkan untuk sekolah swasta yang berada di daerah pinggiran.

Karena kewenangan untuk perbaikan sekolah negeri berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.

“Kewenangan perbaikan untuk sekolah negeri, ada di kabupaten/kota,” ujar mantan Kepala Bappeda NTB ini.

Rosiady menjelaskan, saat ini, sudah dilakukan pengajuan untuk pembangunan RKB ke Gubernur NTB. Terdapat 100 RKB yang diajukan ke Gubernur. Dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk satu paket RKB sebesar Rp 200 juta. (ron)

Dana Sertifikasi Guru Sudah Ditransfer KADIS Dikbud Lobar, H. Ilham menyatakan, pihaknya sudah menandatangani pencairan dana sertifikasi guru tahap I. Pencairan tahap pertama ini, dana yang ditransfer sebesar Rp 28 miliar. Dana itu sudah ditransfer ke masing-masing rekening guru.

“Sudah saya tandatangani kwitansi pencairan. Dana itu sudah masuk ke rekening (Suara NTB/her) guru,” jelasnya. Pihaknya sudah H. Ilham menandatangani pencairan tersebut pekan kemarin. Dana itu sudah masuk. Terkait tahapan pencairan dana sertifikasi dibayarkan per teriwulan. Namun sertifikasi guru TK sendiri ada yang masih terkendala persoalan Dapodik Terkait pencairan dana sertifikasi bagi para guru baik SMA, SMP dan SD sebagian sudah cair. Saat ini proses pencairan tengah berlangsung. Pencairannya berlangsung bertahap.

Dijelaskan, persyaratan pencairan dana sertifikasi tersebut para guru harus memenuhi syarat ada SK dari direktorat pusat. Bagi yang sudah ada SK dari pusat, maka bisa ditindaklanjuti sedangkan yang belum keluar SK menyusul prosesnya. Menurutnya, untuk bisa keluar SK dari direktorat tersebut sempurna di Dapodik. Artinya para guru harus melengkapi persyaratan di Dapodik. Kalau belum tuntas di Dapodik, maka SK dari Direktorat tidak bisa keluar.

Hal inilah jelasnya, didorong agar para guru yang belum tuntas segera menyelesaikannya. Lambannya proses kelengkapan persyaratan di guru TK disebabkan guru TK ini baru pertama menerima sertifikasi sehingga pengalamannya belum banyak.

Hal inilah menjadi salah satu penyebab prosesnya agak lamban. Berbeda katanya dengan SMA, SMP dan SD, para guru sudah lebih dulu memperoleh dana sertifikasi tersebut.

Ia menambahkan, jumlah dana untuk sertifikasi guru di Lobar mencapai Rp 130 miliar. Dana ini transfer dari dana APBN ke daerah. Menurutnya, transfer dana ini semua prosesnya melalui Dapodik. Pencairan dana ini berlangsung bertahap.

Sementara itu, sejumlah guru baik SD, SMP dan SMA di Lobar mengeluhkan keterlambatan pencairan dana sertifikasi tersebut. Salah seorang guru mengaku berkali-kali bolak-balik Dikbud untuk melakukan perbaikan namun belum tuntas-tuntas. Persoalannya, data yang harus dipenuhi juga belum jelas.

Para guru berharap agar dana tersebut segera dicairkan sebab bagaimana pun untuk kebutuhan sehari-hari. Dia memiliki sejumlah anak yang butuh untuk biaya sekolah. (her)

980 Calon Mahasiswa Baru Lulus Jalur SPAN-PTKIN Mataram (Suara NTB) Sebanyak 980 calon mahasiswa baru IAIN Mataram dinyatakan lulus dalam penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) tahun 2016.

Kepala Bagian Akademik IAIN Mataram, Tamjidillah mengungkapkan, tahun ini IAIN Mataram kembali menerima mahasiswa baru lewat tiga jalur penerimaan yakni jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN), dan jalur Ujian Masuk Mandiri.

Jalur SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan Menteri Agama. Proses pendaftaran sudah berlangsung sejak 9 Maret-30 April lalu dan proses seleksi berlangsung 6-19 Mei dan diumumkan tanggal 23 Mei kemarin.

Hasilnya, 980 calon mahasiswa baru terserap di IAIN Mataram dan tersebar di seluruh jurusan yang ada di IAIN Mataram.

Sementara jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) merupakan seleksi ujian tertulis yang dilaksanakan secara bersama di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI. Untuk pendaftaran melalui jalur UM-PTKIN berlangsung sejak 1 Mei - 3 Juni, sedang untuk ujian masuk dijadwalkan tanggal 14-15 Juni dan selanjutnya diumumkan tanggal 18 Juli.

Sementara untuk pelaksanaan ujian, jalur UM-PTKIN dikelompokkan menjadi tiga kelompok ujian yaitu kelompok ujian IPA (peminat program studi bidang sains dan teknologi), kelompok ujian IPA (peminat program studi bidang sosial, humaniora dan keagamaan) dan kelompok ujian campuran (peminat program studi bidang sains dan teknologi, bidang sosial, bidang humaniora dan bidang kegamaan. Adapun materi ujian selanjutnya ialah terkait potensi akademik, kebahasaan, keislaman, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial.

Tahun ini IAIN Mataram membuka 20 jurusan yang tersebar dalam tiga fakultas yaitu jurusan PAI, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Matematika, Tadris IPA Biologi, Tadris IPS, PGMI, Tadris Fisika, Tadris Kimia, Pendidikan Guru Raudhatul Atfal, Jurusan Hukum Bisnis Islam, Jurusan Hukum Keluarga, Jurusan Ekonomi Syariah, Jurusan Ilmu Falaq, Jurusan Perbankan Syariah, Jurusan Ilmu Qur’an dan Tafsir, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Jurusan Pengembangan Maysarakat Islam, jurusan Bimbingan Konseling Islam dan jurusan Sosiologi Agama. (dys)

(Suara NTB/yon)

POSE BERSAMA - Qonita Mutaroddia Qur’ani (tengah) siswa SDN 1 Sikur yang mewakili NTB di ajang OSN, berpose bersama Kepala sekolah dan guru pembinanya.

OSN Tingkat Nasional

Siswa SDN 1 Sikur Raih Perunggu Selong (Suara NTB) Dari tujuh siswa asal Lotim yang dikirim mewakili NTB dalam ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat nasional di Palembang Sumatera Selatan, akhirnya membuahkan hasil. Pasalnya, salah satu siswa perwakilan NTB asal Lotim, yakni Qonita Mutaroddia Qur’ani berhasil menjadi juara III dan mendapatkan medali perunggu dalam ajang bergengsi tingkat nasional di bidang Matematika.

Siswa kelahiran Desa Sikur Kecamatan Sikur yang saat ini masih duduk dibangku kelas lima di SDN Sikur berhasil menjadi juara III dan mendapatkan medali perunggu di kancah nasional itu setelah berhasil mengalahkan 204 peserta lainnya yang merupakan perwakilan dari semua kabupaten/kota di NTB. Kecintaannya terhadap mata pelajaran Matematika sejak duduk di bangku kelas empat sekolah dasar membuka pintu baginya untuk terus menggali potensi yang melekat pada dirinya.

“Sebelumnya saya tidak menyangka bisa masuk 10 besar karena harus bersaing dengan ratusan peserta lainnya di bidang Matematika, tapi alhamdulillah,” ungkapnya ketika dikonfirmasi Suara NTB di sekolahnya, Selasa (24/5).

Sebelum melaju ke tingkat nasional, kata Guru Pembina Matematika SDN 1 Sikur, Bq. Suhaemi, S.Pd, Qonita terlebih dahulu

mengikuti seleksi OSN tingkat kabupaten dan provinsi dan berhasil menyabet juara I. “Memang anaknya sering menjadi juara kelas,” jelasnya.

Dengan keberhasilannya mendapatkan juara tingkat kabupaten dan provinsi, Suhaemi mengaku semakin gencar melakukan pembinaan terhadap Qonita. Dengan demikian, jerih payah yang telah dilakukan itu membuahkan hasil dengan keluarnya Qonita menjadi juara III dan berhasil mendapatkan medali perunggu.

Akan tetapi, pihak sekolah sangat menyayangkan minimnya perhatian pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terhadap siswa-siswa yang telah mengharumkan nama NTB dan Lotim pada khususnya.

Diketahui, keberangkatan guru pendamping serta orang tua Qonita ke Palembang untuk mengikuti OSN itu, menggunakan uang pribadi orang tua Qonita dan bagi guru pendamping menggunakan uang sekolah. (yon)

(Suara NTB/dok)

Sitti Latifah

Prodi Kehutanan Unram akan Jadi Fakultas PROGRAM Studi (Prodi) Kehutanan Universitas Mataram (Unram) pada tahun ajaran 2016/2017 akan berubah menjadi Fakultas Kehutanan. Sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas lulusan dan akreditasi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Prodi Kehutanan Unram, Dr. Sitti Latifah, S. Hut., M.Sc.,F., kepada Suara NTB, Selasa (24/5). “Prodi kehutanan insya Allah akan menjadi Fakultas Kehutanan di tahun ajaran baru dan akan menempati gedung dan fasilitas baru. Sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas lulusan dan akreditasi,” katanya.

Perubahan dari Prodi ke fakultas ini sendiri masih dalam proses. Sitti mengatakan, naskah akademik sudah diserahkan semenjak Januari. Prodi kehutanan akan pindah ke gedung baru setelah lebaran. “Dan kemungkinan besar pada semester mendatang sudah menjadi fakultas,” ujarnya.

Nantinya, Siti berharap kelengkapan pejabat di jajaran fakultas kehutanan kelak, adalah orang-orang yang berkompeten. Serta berlatarbelakang kehutanan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, dengan memahami jiwa korsa rimbawan.

Setelah menjadi fakultas nanti, pihaknya berharap, kiprah tridharma yang menjadi tugas utama dapat dirasakan oleh berbagai pihak melalui kualias kelembagaan, lulusan maupun kerjasamanya.

“Kami berharap keberadaan fakultas kehutanan dapat mendukung pembangunan kehutanan Indonesia. Seperti kita ketahui, saat ini nama prodi kehutanan Unram sudah cukup dikenal kiprahnya di tingkat nasional, yang merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, kerja sama, dan kerja ikhlas para civitas akademiknya,” terang Sitti.

Selain itu, pengembangan program-program pendidikan di fakultas nantinya, selain harus mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kehutanan, harus terus selaras dengan pembangunan kehutanan yang dilakukan.

Selain dengan bentuk kelembagaan yang kuat, lanjut Sitti, diharapkan semua sarana prasarana, proses-proses pendidikan yang dilakukan dapat berstandar nasional. “Sehingga kualifikasi lulusan dapat berdaya saing,” tandasnya.

Berbagai perbaikan coba dilakukan oleh Prodi Kehutanan Unram. Sitti mengungkapkan, beberapa perbaikan dan peningkatan kualitas program itu antara lain, perluasan jangkauan praktik kerja lapangan mahasiswa kehutanan, bekerja sama dengan pihak kehutanan.

“Kami akan menempatkan sekitar 80 orang mahasiswa di KPH-KPH yang ada di NTB, dan sejumlah Taman Nasional,” katanya.

Dirincikan, Kesatuan Pengelola Hutan itu antara lain, di Lombok yaitu KPHL Rinjani Barat dan KPHL Rinjani Timur.

Di Dompu yaitu Ampang, Suromandi, Toffo, dan Pajo. Dan KPH Maria di Bima. Serta Taman Nasional di Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Tambora, dan Wilayah BKSDA, juga Taman Nasional Komodo.

“Selain itu, proses-proses praktikum akan diperluas keluar NTB. Program lain adalah mengikutkan mahasiswa pada program magang bersertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK),” pungkasnya. (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

Ajang Popda

Cabang Silat Masuki Babak Semifinal Mataram (Suara NTB) Pesilat asal Kota Bima Ahmad Saiful Imam akan meladeni pesilat asal Lombok Tengah (Loteng), Idris Efendi di Semifinal, Rabu (25/5). Keduanya berhasil memenangkan babak perempat final pertandingan cabor pencak silat kelas B di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (24/5).

Pada laga perempat final yang berlangsung tiga ronde kemarin, Saiful yang tampil di sudut merah berhasil mematahkan dominasi Kabupaten Lotim, Adrian Suci Rahmawan dengan kemenangan meyakinkan 5-0. Pertarungan kedua atlet ini cukup alot di ronde pertama, namun memasuki ronde kedua Saiful berhasil mencuri angka dengan memanfaatkan kelemahan lawan yang sedikit kehabisan tenaga di ronde kedua.

(Suara NTB/fan)

BERTANDING - Dua pesilat sedang bertanding pada ajang Popda NTB di Gelanggang Pemuda Mataram, Selasa (24/5). Mereka yang berhasil jadi juara akan mewakili NTB ke tingkat nasional.

Tendangan serta pukulan lurus yang yang dilepaskan oleh Saiful berhasil mengumpulkan poin tertinggi. Hasilnya kelima juri memenangkan Saiful dengan skor 5-0.

Sementara di pertandingan kelas B lainnya, atlet asal Lo-

teng, Idris yang tampil di sudut merah berhasil mengalahkan pesilat asal Sumbawa, Astri Dinata dengan skor 4-1. Atas hasil kemenangan itu kedua pesilat tersebut akan maju ke babak semifinal. Mereka akan bertanding,

Rabu (25/5) hari ini.

Sementara itu di pertandingan lain pesilat asal Kota Mataram, Ahmad Fikri akan berhadapan dengan pesilat Dompu, M. Khairul Putra untuk memperebutkan tiket final kelas B. (fan)

Atlet Menembak Diminta Tunjukkan Performa Terbaik

(Suara NTB/fan)

POSE BERSAMA - Ketua Umum KONI Dompu, Yuhasmin berpose bersama atlet dan pelatih usai menyerahkan uang saku kepada atlet asal Dompu di Rumah Makan Ijo Gading Mataram, Selasa (24/5).

Dukung Atlet PON, KONI Dompu Beri Uang Saku Atlet Mataram (Suara NTB) Keikutsertaan 10 atlet asal Dompu di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jawa Barat (Jabar), 17-29 September 2016 mendapat dukungan penuh dari Pemkab Dompu. Lewat KONI Pemkab Dompu memberikan uang saku untuk 10 atletnya yang akan membela NTB di ajang paling bergengsi itu.

Uang saku tersebut diserahkan langsung Ketua KONI Dompu, Yuhasmin dalam acara temu muka dengan atlet Dompu di Rumah Makan Ijo Gading Mataram, Selasa (24/5).

Dalam pertemuan yang berlangsung satu jam itu Yuhasmin didampingi oleh Anggota Tim Satgas KONI NTB, Dachlan A. Bandu. Selain itu Hadir Pelatih Tarung Derajat Pelatda NTB, Abdul Khair dan Dedy Noor Cholish.

Dalam pertemuan itu Yuhasmin membagikan uang saku

sebesar Rp 30 juta kepada 10 atlet asal Dompu. Masing-masing atlet menerima uang saku sebesar Rp 3 juta. “Ini uang insentif untuk 10 atlet asal Dompu yang akan mengikuti PON Jabar 2016. Kami harap uang ini dapat digunakan untuk menambah kebutuhan vitamin atlet selama di Pelatda,” ucap Yuhasmin.

Dijelaskan, uang saku yang diberikan kepada atlet itu sebagai salah satu bentuk apresiasi Pemkab Dompu dan KONI Dompu kepada 10 atlet Dompu yang berhasil meraih tiket ke PON. Pemberian uang saku itu diharapkan mampu menambah semangat atlet dalam mengejar preatasi di PON Jabar 2015.

Harapan Yuhasmin atlet Dompu bisa menyumbangkan minimal lima medali emas di PON. Dan Pemda Dompu juga menyiapkan bonus untuk atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di PON.(fan/*)

Mataram (Suara NTB) Keberangkatan 11 atlet menembak mengikuti Kejurnas Menembak di Cimahi,Jawa Barat (Jabar) 27 Mei-3 Juni dilepas secara resmi Ketua Perbakin Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Senin (23/ 5) lalu. Dalam kesempatan itu Didi berpesan kepada belasan atlet menembak agar menunjukkan performa terbaik dalam kejurnas ini.

“Seluruh proses persiapan sudah dilakukan oleh atlet, saya berharap atlet kita dapat menunjukkan performa terbaiknya,” ucapnya pada Suara NTB di Mataram, Selasa (24/5).

Didi yang juga Ketua DPRD Kota Mataram itu, mengaku, kejurnas menembak yang akan diikuti 11 atlet PON asal Kota Mataram itu merupakan momentum untuk meningkatkan prestasi di level nasional. Untuk itu, atlet diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan ini

menunjukkan performa terbaik.

Sementara Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono, menjelaskan, 11 atlet menembak NTB yang bertanding ke Jabar, Rabu (25/5) ini adalah Ni Wayan Yuliarthi, Liza Rizna Widjajanti, Citra Budi Andini, Bimo, I Kadek Yogi Permana, L. Rizal, Dimas Restu dan lainnya. Mereka akan turun di kelas air pistol putra/putri dan air rifle putra /putri.

Kejurnas ini akan dimanfaatkan sebagai ajang untuk latih tanding 11 atlet menembak sebelum berlaga di PON Jabar 2016 dengan target atlet meningkatkan poin tembakan “Target atlet kami meningkatkan poin tembakan,” jelasnya.

Ada pun poin tembakan yang ingin dicapai di event tersebut yakni 360 di kelas air pistol putri atas nama Liza Rizna Widjajanti dkk, 540 poin untuk nomor air pistol putra, 570 poin di air rifle putra dan 380 poin di air rifle putri.(fan)

(Suara NTB/fan)

LEPAS ATLET - Ketua Perbakin Kota Mataram,H. Didi Sumardi bersama atlet dan pelatih menembak saat melepas atlet menembak di Lapangan Menembak Saraswati Mataram, Selasa (24/5).

Van Gaal Bangga Latih MU Manchester Louis Van Gaal mengeluarkan sejumlah pernyataan setelah dipecat sebagai manajer Manchester United (MU).

Manajer asal Portugal Jose Mourinho segera menggantikan meneer asal Belanda itu.

Pernyataan Van Gaal dimuat dalam laman resmi Manchester United. “Satu kehormatan mendapat kesempatan untuk menangani klub sekelas Manchester United.

Saya telah memenuhi keingi-

nan dan ambisi yang selama ini berlangsung lama.”

“Saya dengan bangga dapat membawa United meraih Piala FA untuk kali kedua belas dalam perjalanan sejarah klub. Saya bangga bahwa selama perjalanan karier, saya mampu meraih 20 trofi termasuk Piala FA. Semuanya ini terukir dalam catatan sejarah, yang senantiasa menjadi salah satu capaian istimewa sepanjang karier saya.”

Dirinya mengaku kecewa

tidak dapat menyelesaikan rencana kontrak yang berdurasi tiga tahun. Namun, Van Gaal yakin dasar-dasar telah tertanam kokoh sebagai modal bagi klub untuk meraih kemajuan di masa depan dan mencapai sukses gemilang.

“Saya berharap Piala FA ini mampu memberi dasar yang kuat bagi klub di musim depan agar mampu meraih sukses sesuai harapan fans di masa depan.”

Diakuinya, dirinya telah

melatih di Belanda, Spanyol dan Jerman. Selain itu, dirinya berharap mendapat kesempatan berkiprah dalam sepak bola Inggris dan menjadi bagian dari kultur Inggris.

“Saya berterima kasih kepada para pemain dan berharap mereka dapat beroleh hasil gemilang di musim depan.

Menyenangkan dapat bekerja sama dengan mereka, utamanya bekerja bersama dengan pemain-pemain muda,” tandasnya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 25 Mei 2016

Halaman 12

Perbaiki Madrasah Tak Layak

Kemenag NTB Akui Kekurangan Anggaran Mataram (Suara NTB) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB tak memungkiri masih banyak madrasah di daerah ini yang kondisi bangunannya masih belum layak, terutama di daerah-daerah terpencil. Namun, akibat keterbatasan anggaran yang diperoleh dari APBN, sehingga pemberian bantuan untuk memperbaiki madrasahmadrasah yang tidak layak pakai itu, terpaksa dilakukan secara bertahap.

“Itu tanggungjawab Kementerian Agama, tapi itu juga tanggungjawab kita bersama.

Cuma karena madrasah leading sektornya adalah kementerian Agama tentunya itu menjadi tugas pokok kita. Persoalan hari ini ada madrasah yang bisa terbantu, ada yang tidak. Saya kira karena anggaran yang tidak mencukupi,” kata Kasubag Humas Kanwil

kemenag NTB, H. Zamroni Aziz ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (24/5) siang kemarin.

Menurutnya, NTB merupakan provinsi nomor tiga di Indonesia yang paling banyak memiliki madrasah, setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jumlah madrasah di NTB mencapai ribuan buah.

Setiap tahun, kata Zamroni, perkembangan madrasah selalu meningkat.

“Sementara di satu sisi kita memang mengapresiasi keinginan masyarakat yang mau membangun madrasah, untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, menjaga agama dan bangsa. Cuma di satu sisi ada keterbatasan anggaran, fasilitas dan sebagainya. Kementerian Agama tetap akan memberikan dukungan kepada madrasahmadrasah yang kami anggap

belum layak, tapi diperbaiki secara bertahap. Karena saking banyaknya madrasah kita di NTB baik di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok,”ujarnya.

Ditambahkan, 99 persen madrasah di NTB adalah swasta, sementara satu persen adalah madrasah negeri.

Jika dibandingkan dengan Dikpora, 99 persen mengelola sekolah negeri dan satu persen sekolah swasta. Sehingga, katanya, tentu ini membutuhkan anggaran yang besar.

“Apalagi di daerah-daerah terpencil, ini yang jadi prioritas kita,” imbuhnya.

Ditanya jumlah madrasah di daerah ini yang dalam kondisi tidak layak? Zamroni mengatakan jumlahnya tidak sampai 50 persen dari seluruh madrasah yang ada. Untuk mengantisipasi maraknya pembangunan madrasah dengan mengabaikan fasilitas-fasilitas seperti gedung yang layak, Zamroni mengatakan Kemenag Pusat telah memperketat syarat-syarat pendirian madrasah.

Kemenag akan mengeluarkan izin jika ada bangunan fisik madrasah. Kemudian madrasah tersebut juga harus mempunyai dana simpanan kas di yayasan. Selain itu, pendirian madrasah sudah tidak lagi menggunakan pola

lama. Dikatakan, pola lama yang dilakukan oleh madrasah swasta, mereka cari murid terlebih dahulu baru kemudian mencari atau mendirikan bangunan. Hal ini berbeda dengan sekolah atau madrasah negeri, dimana mereka mendirikan bangunan dulu baru kemudian mencari murid.

“Inilah yang diubah sekarang oleh Kementerian Agama dengan edaran Menteri dan Dirjen. Pendirian madrasah sekarang diperketat dengan kondisi tadi itu.

Masyarakat kita punya keinginan yang tulus dan ikhlas mendidik anak-anak kita tetapi di sisi yang lain, madrasah belum mampu, belum layak, belum siap,” terangnya.

Karena madrasah-madrasah seperti di atas sudah memiliki izin, katanya, maka Kemenag memberikan prioritas untuk diberikan bantuan supaya dilakukan perbaikan bangunan yang tidak layak.

Madrasah yang tidak layak di lakukan pendataan oleh Kemenag Kabupaten/kota kemudian diusulkan Kemenag provinsi mana yang kira-kira prioritas untuk ditangani.

Setiap tahunnya, kata Zamroni, anggaran yang diperoleh untuk membantu madrasah-madasah itu tidak terlalu banyak. Dari ribuan madrasah yang ada, mungkin

hanya puluhan madrasah yang memperoleh bantuan untuk perbaikan Ruang Kelas Baru (RKB). “Kita selalu mengusulkan. Kita usulkan ke kemenag pusat. Kalau banyak digelontorkan maka banyak yang dapat bantuan. Itu sebenarnya tergantung pemerintah pusat, melihat sejauh mana kebutuhan kita di NTB,” tandasnya.

Sementara itu, Pemprov NTB melalui Dinas Dikpora akan mengalokasikan anggaran puluhan miliar dalam APBD Perubahan 2016 untuk rehab ruang kelas baru (RKB) yang diperuntukkan bagi sekolah swasta. Sementara itu, untuk rehab sekolah negeri yang bangunannya tidak layak menjadi ranah pemerintah kabupaten/kota.

“Untuk sekolah-sekolah negeri (bangunannya tak layak) itu ranahnya kabupaten/kota. Kita hanya bisa membantu lewat dana transfer ke kabupaten/kota.

Kalau yang sekolah swasta kita bisa bantu langsung lewat APBD provinsi. Dan tahun ini kita punya alokasi di APBD perubahan untuk ruang kelas baru 50-100 paket,” kata Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Rosyadi Sayuti, M.Sc dikonfirmasi di Mataram, belum lama ini.

Ia menyebutkan, dalam

satu paket RKB itu, nilainya sekitar Rp 200 juta. Artinya, jika Pemprov akan merehabilitasi RKB sebanyak 50-100 paket, maka akan disiapkan anggaran puluhan miliar rupiah. “Yang akan kita pergunakan untuk membantu sekolah-sekolah swasta, madrasah swasta di NTB, yang bermasalah dengan ruang kelas,” ucapnya.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini menambahkan sekolah negeri yang bangunannya kurang layak masih belum bisa diintervensi langsung oleh provinsi, lantaran itu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Namun, bias saja pemprov melakukan perbaikan, tapi anggarannya lewat dana transfer pemeirntah provinsi ke kabupaten/kota.

Selain itu, perbaikan sekolah yang tidak layak itu bisa lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pendidikan Nasional.

Tetapi, karena tahun ini masih sifatnya transisi, DAK fisik yang berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional masih belum ada yang turun. “Sampai hari ini saya belum dapat informasi apakah ada DAK untuk rehab yang tahun ini. Mudah-mudahan ada. Tapi yang saya tahu, masih dibintang dia (anggarannya),” ucapnya.

Mulai tahun ini, kata Rosiady, Pemprov akan mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk rehab sekolah swasta yang bangunannya kurang layak. Tahun-tahun sebelumnya, kata Rosiady, anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi bersifat sporadic. Artinya sesuai dengan proposal yang masuk.

“Tahun ini pak Gubernur dan seterusnya sampai tahun 2018 kita siapkan di APBD provinsi untuk RKB. Yang banyak tidak layak itu sekolah madrasah, datanya di Kemenag. Termasuk BOS daerah yang sudah kita launching tahun ini khusus sekolah swasta, madrasah swasta,” pungkasnya. (nas)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR2915CF NOKA/NOSIN : MH1JFB125DK809389/ JFB1E-1959592 AN. BAMBANG SUROSO HLG DSKTR AMPENAN KOTA MATARAM

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717 ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 25 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 PERDA Kota Mataram Nomor 4 tentang Ka123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 wasan Tanpa Rokok (KTR) nampaknya sia-sia.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Meskipun telah tiga tahun diberlakukan, namun 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nyatanya, semua tempat di Kota Mataram 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 terkesan halal bagi para perokok. Padahal dalam 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 perda tersebut telah mengatur ada kawasan123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kawasan yang harus bebas dari asap rokok. Di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 antaranya sekolah, perkantoran, hotel, pusat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 perbelanjaan, stadion olahraga, dan tempat pub12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lik lainnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Tetapi yang terlihat di tempat-tempat itu, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 justru orang masih bebas merokok di sembarang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tempat. Di sekolah misalnya, penerapan perda 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 itu hanya dengan mencantumkan tulisan ‘’ka12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 wasan tanpa asap rokok’’ dan tulisan ‘’dilarang 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 merokok’’. Padahal perda itu, sebagaimana dis12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 ampaikan Kepala BLH (Badan Lingkungan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Hidup) Kota Mataram, Drs. M. Saleh bukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 melarang orang merokok, melainkan mengatur 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 di mana mereka boleh menikmati rokok.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Sehingga di tempat yang harusnya bebas dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 asap rokok sebagaimana amanah Perda KTR, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 harus disediakan ruangan khusus untuk mer123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 okok. Karena menjadi tidak adil ketika pemer12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 intah melarang masyarakat merokok di tempat12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tempat tertentu, tetapi tidak disediakan ruan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 gan khusus untuk merokok. Nyatanya, tidak se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 mua tempat yang seharusnya steril dari asap 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 rokok, menyedikan ruangan khusus merokok.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Itu baru persoalan nihilnya ruangan merokok.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Yang menjadi ironis, ruangan merokok yang te123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 lah disediakan, justru tidak dimanfaatkan se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 cara maksimal. Di Pemkot Mataram misalnya, 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 dari beberapa ruangan merokok yang disedia12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 kan BLH, tidak banyak dimanfaatkan. Ruan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gan itu justru lebih sering dijadikan tempat non123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 gkrong daripada merokok. Sementara di sisi lain, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 para perokok justru banyak terlihat menghisap 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 rokok di sembarang tempat.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Pemkot Mataram. Sebab kalau dinilai secara 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 makro, Pemkot Mataram sesungguhnya telah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 gagal menerapkan Perda KTR ini. Di instansi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pemerintah saja, ruangan merokok tidak diman123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 faatkan secara maksimal. Apalagi di tempat12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 tempat lain di luar pemerintahan. Di hotel, per123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 kantoran maupun fasilitas publik lainnya, be123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 lum banyak bahkan nyaris tidak ada penyedi123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 aan ruangan merokok sebagai implementasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Perda KTR. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Sebetulnya, semangat Perda KTR sangat posi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 tif untuk memproteksi kesehatan masyarakat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 berikut meningkatkan kualitas udara. Sayang12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 nya, Pemkot Mataram masih belum serius 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 dalam mengawal perda ini. Meskipun BLH se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 bagai leading sektor Perda KTR ini mengklaim 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 nyatanya tempat-tempat yang seharusnya be123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 bas asap rokok, justru tidak menyediakan ruan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 gan merokok.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 Sehingga dalam penerapannya, orang masih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 bebas merokok sembarangan. Seharusnya ant12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 ara BLH dengan Dinas Kesehatan Kota Mat123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 aram jangan saling lempar tanggung jawab.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 Karena mengawal Perda KTR ini bukan meru12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pakan tanggung jawab satu dua instansi, tetapi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 pai perda yang telah dibuat dengan biaya ma123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 hal, justru tidak maksimal dalam penerapan12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 nya. Kita tidak ingin Perda KTR ini hanya men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 jadi aturan di atas kertas tanpa implementasi 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 yang jelas. (*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901

Perda KTR Harus Dievaluasi

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Pendidikan yang Bermula dari Rumah ANAK-anak dalam keluarga tak bisa diperlakukan seperti robot yang diharuskan patuh.

Dari ketidakpatuhan itulah manusia jadi berarti: seorang anak bisa mengangguk sekaligus menggeleng. Bisa mengamini sekaligus dengan cara menghormati ia berani menolak. Sedangkan anggapan terhadap anak “nakal” adalah cara pandang lama yang naif.

Persoalan lebih kompleks bilamana stigma kenakalan tersebut diikuti dengan laku kekerasan dalam keluarga. Misalnya jika seorang anak tidak melaksanakan norma yang (dianggap) “benar” oleh orang tua lantas ditimpakan hukuman fisik. Model penghukuman terhadap anak-anak semacam itu adalah bentuk terburuk dari pola pendidikan keluarga.

Keluarga yang harmonis akan berlangsung dengan model pendidikan yang nirkekerasan. Pendidikan semacam itu berhubungan dengan suasana yang terbangun dalam rumah tangga. Karena itu hubungan setiap komponen dalam rumah tangga benar-benar harus dijaga untuk meujudkan pola asuh yang efektif.

Sebuah film lama dari Amerika berjudul Lost Angeles mengeritik keras keberantakan kondisi rumah tangga di negara Paman Sam tersebut. Menjadi suatu yang lumrah apabila diketahui bahwa di negara tersebut tingkat perceraian tergolong tinggi. Ada sebuah pesan tersirat dalafim tersebut bagi orang Amerika, bahwa hanya orang yang tahu penderitaanlah yang sanggup mengerti penderitaan orang lain, mengerti penderitaan seorang anak.

Hal di atas dapat dilihat dari lembaga rehabilitasi anak yang ada di sana tak bisa memberi jaminan bagi terjawabnya problem anak muda Amerika yang rusak oleh hancurnya rumah tangga. Imbasnya tindakan kriminal di kota-kota besar meningkat. Sedangkan kontak manusiawi antara pasien dan psikolognya tak bisa memenuhi dan menyembuhkan. Karena berapa banyakkah ahli ilmu jiwa di Amerika atau di setiap negara yang bisa membantu?

Di dalam lingkungan keluarga seorang anak banyak menghabiskan waktunya. Dari sana seorang anak akan dibentuk dalam di lingkungan dan suasana yang dijalin dalam rumah tangga. Sehingga perkembangan seorang anak ditentukan oleh apa yang ia lihat di sekelilingnya, di lingkungan yang paling dekat dengannya.

Sebuah penelitian yang dikenal sebagai Operation Babysnatch mengungkapkan bagaimana lingkungan lebih perkasa dari gen atau keturunan. Seorang anak dapat dibentuk sekehendak hati dengan mengendalikan lingkungan hidupnya.

Oleh:

Mohamad Baihaqi Alkawy (Pegiat Sastra dan Penelaah Kajian Agama)

Mengingat keluarga sebagai lembaga pendidikan terintim yang sangat menentukan perkembangan seorang anak, sebuah generasi bangsa.

Pembentukan mental dan jiwa menuju sebuah generasi yang berkarakter kuat, jauh dari laku destruktif harus menjadi orientasi utama dalam sebuah keluarga. Karena setiap generasi punya tantangan dan tugas besar di setiap jaman yang hendak dihadapi dan diselesaikan.

Dengan perkasa J.B. Watson menyerukan, “Berikan padaku selusin anak-anak sehat, tegap dan berikan dunia yang aku atur sendiri untuk memelihara mereka. Aku jamin, aku sanggup mengambil seorang anak sembarangan saja, dan mendidiknya untuk menjadi tipe spesialis yang aku pilih.”

Watshon melanjutkan, seorang anak bisa menjadi dokter, pengacara, saudagar, bahkan pengemis dan pencuri tanpa memperhatikan bakat, kecenderungan, tendensi, kemampuan, pekerjaan, dan ras orang tuanya. Ia menunjukkan bahwa manausia bukan tabula rasa.

Manusia dalam pandangan di atas sangat simplistis. Tapi memang, seorang anak tak bisa lahir berdiri sendiri tanpa lingkungan keluarga yang mengonstruksinya.

Keharmonisan rumah tangga menjadi penting diperhatikan dalam sebuah keluarga. Pendidikan dalam keluarga menentukan jalannya suatu proses pendidikan paling intim setelah pendidikan formal.

Karena pendidikan dalam keluarga tak hanya mengutamakan transformasi ilmu yang hanya berurusan dengan kecerdasan. Sebab kecerdasan saja tidak mampu mendorong manusia kepada tindakan nyata. Bagi Alexis Carrel dalam bukunya “Misteri Manusia” mengungkap bahwa hanya rasa takut, semangat pengorbanan diri, kebencian, dan cinta yang dapat menyuntikkan hasil pemikiran kita ke dalam kehidupan.

Dari itu, proses penanaman dan pendidikan dalam keluarga memiliki posisi paling vital yang membawa cara pandang seorang anak ter-

RADIO

hadap dunia dan lingkungan sosialnya. Pada saat yang sama, generasi yang tumbuh dengan pola didik yang baik akan melahirkan generasi yang diharapkan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Nilai dan Bentuk dalam Pola Asuh Pendidikan dalam keluarga mampu merangsang pertumbuhan seorang anak dalam upaya membentuk karakternya. Seorang anak akan tumbuh dalam keluarga dengan nilai-nilai yang ditanamkannya. Meski sayangnya, pola kebudayaan yang tengah beroperasi di lingkungan keluarga saat ini lebih mengutamakan “kemasan” tinimbang “isi”. Memilih bentuk suatu ajaran atau tradisi daripada nilainilai yang menggerakkan bentuk tersebut. Sehingga karakter seorang anak hanya diisi oleh pola pengasuhan yang lebih mengagungkan bentuk tinimbang nilai yang terkandung dalam bentuk tersebut.

Orang tua hanya sibuk membangun citra religius, terpandang dan tercukupi daripada meresapi nilai yang terkandung dalam ajaran agama, tradisi-budaya misalnya.

Pada akhirnya, nilai kehidupan yang menggerakkan bentuk hanya sebatas wacana yang melekat di teksteks sekolah. Sebut misalnya ajaran agama atau tradisi yang hanya sekedar bentuk yang dipertontonkan di depan publik pada acara-acara keagamaan demi citra.

Padahal nilai itulah yang kelak mengonstruksi si anak. Di masa perkembangannya, seorang anak akan menimang norma macam apakah yang melekat sebagai tradisi di

lingkungan keluarganya. Nilai-nilai tersebut kemudian akan membentuk cara hidup anak di tengah masyarakat.

Pada titik itulah identifikasi bentuk dan penanaman nilai harus berjalan seiring. Nilai kebudayaan merupakan roh yang menghidupkan bentuk. Keduanya seperti dua keping mata uang.

Nilai kebudayaan seperti roda yang menggerakkan bentuk. Karena penerapan bentuk semata pada akhirnya melahirkan generasi yang memiliki cara pandang eksklusif bahkan anarkis.

Mengingat keluarga sebagai lembaga pendidikan terintim yang sangat menentukan perkembangan seorang anak, sebuah generasi bangsa. Pembentukan mental dan jiwa menuju sebuah generasi yang berkarakter kuat, jauh dari laku destruktif harus menjadi orientasi utama dalam sebuah keluarga.

Karena setiap generasi punya tantangan dan tugas besar di setiap jaman yang hendak dihadapi dan diselesaikan.

Dengan begitu, keluarga diharuskan menyusun pola asuh dan menguatkan peran pendidikan keluarga dengan membangun suasana harmonis bersama seluruh komponen keluarganya. Karena, kita tahu, masa depan sebuah generasi berawal dari rumah. Dari cara pandang dan pola asuh yang tabah nan ramah.

Penyelundup bibit lobster ditangkap di LIA Produksi lobster NTB terancam

*** Stok sapi potong NTB aman

Harganya yang sulit dijangkau masyarakat

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 25 Mei 2016

Gubernur Jadi Pembicara pada Kegiatan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan Dari Hal. 1 Dalam kesempatan presentasi, Gubenur NTB menyampaikan forum ini menampilkan bahwa Indonesia tidak kekurangan pemimpin baik yang menularkan kebaikankebaikan yang patut ditiru banyak orang. Dikatakan, sejarah NTB begitu panjang dengan beragam hal positif dan tidak sedikit persoalan yang dihadapi menyertainya.

“Alhamdulillah berkat perjuangan bersama masyarakat, NTB kini lebih baik dengan kualitas SDM yang semakin baik. Pemanfaatan sumberdaya alam baik pariwisata dan pertanian dalam arti luas serta pembangunan infrstruktur wilayah yang terus dibenahi memberi dampak besar pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar gubernur seperti dikutip Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi,ST,MUM Selasa (24/5) sore kemarin Dikatakan, indikator nyata kemajuan ini, NTB banyak mendapat penghargaan baik nasional maupun internasional. MDGs sepanjang 5 tahun selalu diraih. Keberhasilan yang diraih ini katanya berkat kerja keras bersama seluruh komponen masyarakat NTB juga sistem kepemerintahan yang mulai tertata baik. ‘’Perbaikan pelayanan publik dalam berbagai aspek.

Keterbukaan informasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terus didorong,” ujarnya.

Pada bagian lain, keberhasilan seluruh kepemimpinan di seluruh level pemimpin bisa diraih bukan

saja bila pemimpin dan pemerintahan itu mampu meraih kepercayaan dari seluruh pihak.Tetapi juga kemampuan pemimpin itu sendiri melakukan perubahan terhadap dirinya, mampu menjadi contoh bagi masyarakat dan pihak lainnya. Pada kesempatan tersebut pula berbagai keberhasilan pembangunan daerah baik ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur.

Yusron mengatakan, selepas acara konvensi nasioanl, gubernur meluangkan waktu bertemu dengan para mahasiswa NTB yang menuntut ilmu di Yogjakarta. Dalam kesempatan ini, gubernur menyampaikan kondisi terkini NTB, menanamkan semangat optimisme kepada anakanak muda NTB yang kini menempuh pendidikan dan berharap para pemuda aktif menjadi agen perubahan yang baik bagi NTB ke depan.

Prospek ekonomi, transformasi pembangunan di segala bidang di NTB juga menjadi penekanan apa yang disampaikan gubernur pada kesempatan tersebut.Dengan demikian, para pelajar dan mahasiswa NTB dapat memperoleh gambaran terkini tentang NTB, memiliki semangat optimisme turut membangun NTB ke depan.

“Tak lupa Pak Gubernur menyampaikan pesan agar para pemuda pelajar rajanrajin menuntut ilmu agar siap membangun daerah ke depan,” tandas Yusron. (nas)

Angka Kebutaan Tinggi Dari Hal. 1 Sementara itu, tiap tahun, NTB hanya mampu mengobati atau memberikan operasi kepada sekitar 6.000 – 8.000 orang penderita katarak di daerah ini.

Tingginya angka kebutaan di daerah ini membuat Pemprov berencana membangun Rumah Sakit Mata yang berada di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM). Namun, pembangunan rumah sakit khusus mata ini masih terkendala anggaran. Untuk membangun rumah sakit mata ini, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 42 miliar lebih. ‘’Tahun 2015 lalu kita sudah membuat masterplan dan DED rumah sakit khusus mata ini. Nanti sekiranya disiapkan anggarannya. Untuk biaya pembangunan sarana prasarananya belum, tapi mengarah ke sana,’’ kata Eka di Kantor Gubernur, Selasa (24/5) kemarin.

Ia mengatakan, pelayanan operasi katarak selama ini dilakukan di BKMM dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya di NTB. Namun, BKMM ini ke depan sudah tidak ada lagi, sehingga perlu dibangun rumah sakit khusus mata. Jika tidak dilakukan pembangunan rumah sakit mata, maka BKMM ini akan

berubah menjadi klinik.

Ia mengatakan, pembangunan rumah sakit mata ini sudah direncanakan. Bahkan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mendukung rencana pembangunan rumah sakit khusus mata ini. Namun, perlu ada pembicaraan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya itu dialokasikan dalam APBD. “Kalau sudah siap anggarannnya, kita masukkan ke APBD. Kemarin mengajukan proposal untuk alat dan fisik itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp 42 miliar. Kita akan membangun di BKMM. Pak Gubernur setuju untuk dibangun di sana, tapi anggarannya belum ada,”terangnya.

Rumah sakit mata yang akan dibangun tersebut tipe C. Untuk rumah sakit tipe C, katanya, cukup dengan 4 dokter spesialis mata. Saat ini, pihaknya memiliki 2 dokter spesialis mata, sementara dua orang masih disekolahkan.

Di seluruh NTB, katanya, jumlah dokter spesialis mata sebanyak 19 orang.

Tetapi penyebarannya tidak merata, paling banyak di Kota Mataram.(nas)

Ingatkan Hakim di NTB Dari Hal. 1 “Berkaca pada kasus tersebut, dan beberapa yang sedang ditangani KPK, maka kami mengajak dan mengimbau setiap pencari keadilan untuk sama- sama memperhatikan setiap perkara yg sedang berjalan di Pengadilan,” kata Koordinator Kantor Penghubung KY NTB, Ridho Ardian Pratama, SH, MH kepada Suara NTB, Selasa (24/5).

Sekali lagi, dia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk pelanggaran etika yang melibatkan hakim di pengadilan, tentu disertai bukti- bukti yang cukup terkait dugaan pelanggaran dimaksud. Disampaikan juga kepada masyarakat dan secara khusus ke media, agar sama sama memantau proses beracara di pengadilan.

Menurut Ridho, ini dilaku-

kan institusinya demi menjaga marwah lembaga peradilan dan hakim itu sendiri. “Miris rasanya jika melihat OTT KPK terhadap ketua PN di Bengkulu, juga pemberitaan akhir akhir ini terkait institusi peradilan tertinggi di Indonesia yaitu MA, dimana pejabatnya terlibat kasus dugaan suap,” katanya dengan nada prihatin.

Pihaknya tidak ingin kejadian itu terulang, karena akan berkaitan dengan lembaga peradilan di mana masyarakat menggantungkan harapan untuk mencari keadilan.

Maka solusi yang paling baik menurutnya adalah jaga bersama peradilan di NTB agar bisa bersih dan akuntabel. ‘’Jagan ragu melapor ke KY jika ada dugaan kuat pelanggaran etik oleh hakim,” ajaknya. (ars)

KPK Pertemukan Polda dan Kejati Dari Hal. 1 Kasus ini nantinya akan berkaitan dengan Kejati NTB karena ditangani Polda. “Tapi sampai saat ini kami belum terima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kasus ini,” kata Sutapa.

Supervisi juga untuk dua kasus dari Polres Lombok Barat, hubungannya dengan Kejari Mataram untuk proses pelimpahan nanti. Kasus itu, proyek Landscape KLU senilai Rp 1 miliar lebih dan kasus pengelolaan dana beasiswa dan bantuan pemerintah pada SMPN 3 Gerung senilai Rp 600 juta. Tiga kasus ada di Bima. Satu kasus di-

tangani Polres Bima Kabupaten, terkait penjualan aset berupa tanah Pemkab seluas 15 are. Dua kasus lain ditangani Polres Bima Kota, terkait dugaan mark up pengadaan tanah di Pemkot Bima. Kasus kedua terkait sertifikasi guru tahun 2010 di Kementerian Agama Kabupaten Bima.

Dalam proses supervisi oleh tim Korsup KPK, pihaknya akan mengutus tiga orang dari Kejati NTB. Ely Rahmawati, SH, MH akan mewakili Aspidsus, hadir bersama Kasi Penuntutan dan jaksa dari Pidsus dan tiga jaksa dari kejari. (ars)

Halaman 15

Menghilang Dua Hari, Mursid Ditemukan Tewas di Sungai Giri Menang (Suara NTB) H. Mursid (55), warga Dusun Medas Barat Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari ditemukan tewas di kali air terjun Kunyit sekitar pukul 08.30 Wita, Selasa (24/ 5). Kuat dugaan meninggalnya kakek berusia setengah abad ini dikarenakan jatuh dari atas tebing sungai.

Sebelum ditemukan tewas, kakek yang bekerja sehari-hari sebagai pembuat gula aren ini dikabarkan menghilang sejak dua hari lalu tepatnya, Minggu (22/5) sekitar pukul 13.00 Wita. Mursid pergi ke kebun hendak menurunkan tuak manis dari pohon aren kebunnya.

“Namun sampai malam hari korban tidak pulang-pulang. Sehingga pihak keluarga ribut mencari korban yang

dikhawatirkan terjadi apaapa. Korban pun ditemukan tewas di kali air terjun,” kata Kapolsek Gunung Sari Iptu Mulyono, Selasa (24/5).

Dijelaskan, pihaknya mengetahui sejak pertama korban hilang dari rumahnya. Informasi ini disampaikan oleh Babinsa setempat, pihaknya pun terus melakukan pencarian. Dari laporan Babinsa, pihak kepolisian membantu mencari korban secara bersama-sama menyasar wilayah kebunnya persis kawasan hutan.

Pencarian hari pertama dilakukan sampai pukul 23.00 Wita, namun pihak aparat dan warga tidak menemukannya, sehingga memberhentikan pencarian pada pukul 24.00 wita.

Kemudian pada hari Senin melanjutkan pencarian tidak

ditemukan juga. Setelah memasuki hari kedua pihak aparat bersama warga setempat kembali melakukan pencarian.

Ketika menyisir kawasan kebun tempatnya biasa mengambil air aren, korban pun ditemukan terbujur kaki pertama kali sekitar pukul 08.30 Wita oleh pihak keluarga Mutawali.

Kondisi mayat korban saat ditemukan dalam keadaan tengkurap dengan posisi dada terkena bebatuan. Setelah itu, warga dan aparat langsung melakukan evakuasi ke rumah yang jarak antara kebun dan rumah sepanjang 15 kilometer dengan menghabiskan waktu perjalanan 3 jam.

Setiba di rumahnya, jenazah diperiksa. Hasil pemeriksaan, korban murni mengalami musibah. Untuk

Puluhan Izin Investasi Investor ’’Akan’’ Dicabut Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai menunjukkan sikap tegas terhadap keberadaan investor-investor “akan” di wilayahnya. Tidak kurang dari 39 investor yang “akan” membangun di kawasan wisata di Loteng, sudah dicabut izin prinsipnya.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H. L. M. Putria, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (24/5).

Selain itu, lanjutnya, investor yang akan dicabut izin investasinya bisa lebih banyak lagi. Mengingat, saat ini pemerintah daerah juga masih melakukan inventarisasi dan kajian terhadap izin investasi seratus lebih perusahaan yang sudah memegang izin investasi. “Kebanyakan yang dicabut izinnya berupa Penanaman Modal Asing (PMA),” terangnya.

Inventarisasi dan kajian, ujarnya, dilakukan oleh panitia khusus. Nantinya, panitia ini yang memberikan rekomendasi terkait keberlangsungan izin investasi perusahaan yang ada, apakah masih layak diberikan izin atau tidak untuk berinvestasi di daerah ini.

Ia menjelaskan, banyaknya izin investasi yang dicabut, karena perusahaan atau inves-

tor bersangkutan tak kunjung membangun.

Seperti apa yang dijanjikan dulu, saat memperoleh izin investasi. Bahkan ada yang sudah sampai 30 tahun lebih, tidak kunjung membangun. “Ini bentuk ketegasan pemerintah daerah,” ujarnya.

Adanya pencabutan izin investasi tersebut, diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi investor lainnya agar segera membangun, jika tidak mau izin investasinya dicabut. ‘’Walaupun memang pencabutan izin investasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi yang memberikan rekomendasi pencabutan, tetap pemerintah daerah,’’ terangnya.

Menurut Putria, inventarisasi dan kajian terhadap izin-izin investasi yang ada bukan pekerjaan mudah. Mengingat, banyak juga perusahaan atau investor yang ternyata sudah mengalihkan asetnya ke perusahaan lain, sSehingga komunikasi dan koordinasi dengan perusahaan tersebut juga agak sulit.

“Tapi kita tetap akan berupaya semaksimal mungkin. Melakukan inventarisasi dan kajian terhadap izin investasi yang ada. Kalau kemudian perusahaan bersangkutan memang tidak mau membangun, kita rekomendasikan untuk segera dicabut izin investasinya,” tandasnya. (kir)

Kemiskinan dan ”Piala” yang Kehilangan Makna Dari Hal. 1 Yang paling penting, semua kita memiliki keikhlasan dan ketulusan menanganinya.

Harian Suara NTB sudah beberapa kali menggelar “diskusi terbatas” dengan mengusung tema tentang kemiskinan. Awalnya, kami tergerak untuk menggelar “diskusi terbatas” tersebut. Karena mendengar rencana target penurunan angka kemiskinan dua persen. Maksudnya, apakah angka tersebut masuk akal atau tidak? Sebab capaian kita untuk sementara masih sangat jauh dari angka dua persen. Bahkan satu persen pun belum tercapai.

Namun dalam beberapa kali diskusi, kami menangkap semangat yang luar biasa dari provinsi dan kabupaten/kota, —meskipun ada juga yang masih “mencemaskan” angka tersebut—. Yang menjadi catatan penting bagi kami di Suara NTB, kita mempunyai modal yang sangat besar untuk menuntaskan persoalan kemiskinan di daerah kita. Modal yang paling penting itu adalah semangat dan tekad.

Hanya saja semangat dan tekad tersebut tidak boleh “terkunci” hanya di pemerintah. Tetapi harus menjadi semangat dan tekad kita bersama. Sehingga —jika mungkin—, menurunkan angka kemiskinan menjadi gerakan bersama semua orang. Termasuk masyarakat miskin, juga harus bergerak untuk “merobek” keadaan dan berjuang mengeluarkan dirinya dari kemiskinan.

Sebatas menggelar diskusi, memang tidak mungkin kita bisa menuntaskan kemiskinan.

Tetapi dengan “diskusi terbatas” yang digelar Suara NTB. Paling tidak, kita bisa menemukan cara untuk menuntaskan persoalan kemiskinan. Apalagi yang menghadiri diskusi tersebut, Alhamdulillah adalah penentu dan pemegang otoritas di provinsi dan kabupaten/kota dalam menangani persoalan kemiskinan.

Kita tidak boleh abai pada persoalan kemiskinan ini.

Karena sesungguhnya menjadi percuma banyak prestasi yang kita raih dalam berbagai bidang. Tetapi di kiri-kanan kita masih banyak kaum tidak berpunya hanya bisa menatap

gedung tinggi di sekitarnya.

Hanya bisa “kagum” dengan kendaraan mewah, entah dikendarai oleh siapa lalu- lalang di sepanjang jalan kota. Hanya bisa menatap nanar pada keluarga kaya yang dengan segala kelezatannya menyantap makanan beraneka macam di sebuah restoran mewah. Bahkan mungkin, dengan hati menangis mendengarkan pidato dari pejabat yang berbicara tentang keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Dan setelah itu, pejabat yang bersangkutan meninggalkan tempat, sekaligus “meninggalkannya” dengan menggunakan segala “kemewahan” yang dimilikinya.

Pemandangan dan gambaran tentang kemiskinan sesungguhnya sangat dekat dengan kita. Kita bisa melihatnya di banyak tempat. Kami di Redaksi Suara NTB, sangat sering mendiskusikan tentang orang-orang tua dan usianya sudah renta yang terpaksa meminta-minta dan mengais bak sampah untuk mencari rezeki. Atau juga anak-anak kecil yang kelihatannya “riang” meminta-minta di pusat-pusat keramaian. Yang mungkin mereka tidak paham bahwa itu adalah pekerjaan tidak baik.

Kita tidak boleh tidak bersungguh-sungguh. Apalagi diam untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang masih berada di sekitar kita.

Semua energi harus bisa kita satukan untuk memerangi kemiskinan. Pemprov dan kabupaten/kota tidak boleh berhenti hanya pada penandatanganan kesepakatan untuk menurunkan angka kemiskinan.

Kita harus punya kerja-kerja yang konkret. Kemiskinan tidak bisa kita tangani hanya dengan “omong-omong” saja.

Komitmen dan kerja-kerja kita harus jelas. “Menikam langsung pada jantung kemiskinan”. Sehingga pada saatnya nanti, kita tidak pernah lagi menyaksikan pemandangan yang membuat hati kita miris dan menangis. Ada perempuan tua bersandar pada tembok di samping bak sampah menyantap sisa-sisa makanan yang entah dibuang oleh siapa. Dan boleh jadi juga yang membuang itu adalah kita-kita. Pemandangan itu tidak boleh ada di sekitar kita. Kita harus menghilangkannya bersama-sama.

Karena jika pemandangan itu masih terlihat, sesungguhnya semua prestasi, penghargaan dan “piala” yang kita anggap sebagai simbol kehebatan tidak berarti apa-apa. Dia kehilangan maknanya. Karena sebenarnya, puncak prestasi itu adalah ketika kita bisa membebaskan semua orang dari kemiskinan.

Keberangkatan rombongan dari NTB ke Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan untuk “belajar” dan saling tukar pengalaman dalam menangani persoalan kemiskinan yang dipimpim Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB, Selasa (24/5) kemarin diharapkan, kita semakin mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang cara menangani kemiskinan dengan tepat. Sebab dalam menangani persoalan kemiskinan, kita memang memerlukan banyak syarat agar berhasil. Tidak cukup hanya dengan menyiapkan dana besar seperti yang dialokasikan Pemprov NTB sebesar Rp 800 miliar lebih tahun 2016. Ada banyak syarat lainnya. Antara lain adalah membangun kekuatan bersama pemprov dan kabupaten/kota. Kita tidak bisa “bergerak” sendirisendiri. Spirit dan semangat kita harus berada pada “getaran” yang sama. Insya Allah pada saatnya nanti, kita tidak akan menemukan lagi perempuan renta yang mengais bak sampah untuk mencari makanan sebagai pengganjal perutnya karena lapar yang tak tertahan. Atau setidaktidaknya, angka kemiskinan di NTB sudah sangat berkurang. Buktinya, seperti yang disebut Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah ketika pertama menjabat pada 2008, angka kemiskinan di daerah itu tercatat 12,12 persen. Tujuh tahun kemudian, 2015 angka kemiskinan di Bantaeng turun menjadi 5,89 persen. Bahkan pada 2018 mendatang daerah itu menargetkan angka kemiskinan tersisa, 3,5 persen. Artinya Bantaeng bisa membuat lompatan yang sangat besar dalam menurunkan angka kemiskinan, seharusnya NTB juga bisa. Semoga. ***

Penyelundup Bibit Lobster Ditangkap di LIA Dari Hal. 1 Ekspose dihadiri Kepala Balai Karantina Ikan Kelas II Mataram, Muhlin, dan Subdit IV Ditreskrimsus diwakili AKP Agung Raka.

Setelah dipastikan isi koper itu bibit lobster, warga Ciawi, Bogor ini pun ditangkap. Ribuan bibit berhasil diamankan. Namun pihaknya belum mengetahui, apakah akan dipasarkan di Singapura atau ke negara lainnya. Yang pasti menurut dia, bibit itu akan diberikan formula khusus untuk dikembang-

biakkan. Diperkirakan harga lobster dewasa bisa mencapai Rp 400.000 per kilogram.

Mengenai asal dan pemilik barang, Himawan tak merinci demi kepentingan penyelidikan. “Menurut informasi mereka sebagai kurir. Pengembangan lain masih kita dalami,” ujarnya.

Atas temuan ini, pihaknya menyerahkan penanganan lanjutan ke Balai Karantina Ikan, untuk penanganan segera bibit lobster agar tidak mati. Bahkan sebagian besar sudah dilepas di Gili Trawangan untuk menyelamatkan

habitatnya. Sementara tersangka diserahkan ke Mapolda NTB untuk ditangani lebih lanjut.

Tersangka dijerat dengan Undang – Undang (UU) nomor 17 Tahun 2006, tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan Pasal 102 A huruf a, UU Nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, pasal 31 ayat 1 jo pasal 7, UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, terakhir peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 1 tahun 2015. (ars/why)

membuktikan adanya kecurigaan aparat sempat meminta pihak keluarga untuk dilakukan visum, namun pihak keluarga menolak. Pihak keluarga telah mengikhlaskannya dan menganggapnya sebagai musibah.

“Kondisi jenazah sendiri ditemukan dalam keadaan kaku, dada memar terbentur batu, kondisi tubuh tidak membengkak,” jelasnya.

Jenazah korban dimakamkan sekitar pukul 14.00 Wita, Selasa kemarin. (her)

Nurdin Abdullah Janji Jembatani NTB untuk Akses Hibah Jepang Dari Hal. 1 Dengan APBD yang hanya sebesar Rp 281 miliar (termasuk belanja pegawai) pada awal masa jabatannya, Nurdin dipastikan tidak bisa berbuat banyak untuk mendorong Bantaeng keluar dari keterpurukan.

Sementara, di awal masa jabatannya pada 2008 itu, ia mewarisi sebuah daerah yang bermasalah di banyak aspek.

Mulai dari kondisi geografis yang rawan banjir, status sebagai satu dari 199 daerah tertinggal di Indonesia, infrastruktur yang terbatas, produktivitas rendah, kemiskinan, pengangguran hingga progres IPM yang rendah.

Namun, berbekal akses dan relasinya tersebut, ia bisa memperoleh banyak dukungan dalam pengembangan daerahnya. Salah satu yang cukup signifikan mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat Bantaeng adalah bantuan mobil ambulans untuk masyarakat Bantaeng.

Ambulans yang didatangkan Nurdin bukan sembarang ambulans. Menurut Nurdin, jika mobil ambulans di Indonesia kebanyakan dibuat dengan modifikasi mobil biasa, maka ambulans yang merupakan hibah Jepang ini merupakan ambulans yang memang sejak awal diproduksi dengan konsep sebagai sebuah mobil untuk layanan kesehatan.

Mulai dari body, interior hingga suspensi, memang dirancang untuk memastikan keselamatan pasien yang berada di dalamnya.

Setelah menjemput masyarakat yang sakit atau mengalami kecelakaan, ambulans ini pun tidak perlu lagi ngebut dalam perjalanan ke rumah sakit. Peralatan yang ada dalam ambulans tersebut setara dengan peralatan yang ada di Unit Gawat Darurat. Pasien juga dilayani langsung oleh dokter yang ikut dalam ambulans tersebut. “Saya kira bapak jarang menemukan ambulans seperti ini,” ujar Nurdin.

Berbekal mobil-mobil itulah, Nurdin kemudian memastikan seluruh penduduk di Bantaeng bisa menikmati layanan kesehatan yang modern.

Cukup dengan menelepon 113, penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung mendapatkannya di rumah mereka hanya dalam hitungan menit.

Saat ini, Nurdin bahkan mendorong response time untuk panggilan menjadi 20 menit saja. Dengan demikian, sejak masyarakat memanggil layanan tersebut, paling lambat 20 menit kemudian ambulans canggih itu sudah tiba di lokasi.

Catatan ini akan terus dipersingkat dari waktu ke waktu.

Program ini, bersama dengan sejumlah terobosan lainnya di bidang kesehatan memberikan hasil yang impresif. Nurdin benar-benar sukses menekan angka kematian ibu melahirkan melalui strateginya ini.

Jika di tahun-tahun sebelumnya angka kematian ibu melahirkan sekitar 16 sampai 20 jiwa setiap tahun, di tahun 2013 lalu, Nurdin berhasil menurunkannya menjadi nol. ‘’Itu karena bisa kita menghadirkan layanan cepat ini.

Tetapi selama program ini berjalan, 200 lebih melahirkan di mobil, pak,” selorohnya.

Ia menegaskan, program semacam ini dibiayai tanpa melalui prosedur BPJS atau prosedur administrasi kesehatan lainnya. Masyarakat luar Bantaeng pun, jika mengalami masalah kesehatan di Bantaeng bisa menelepon 113 dan akan diberikan pelayanan yang sama.

Ekonomi Kerakyatan Bagaimana dengan pengentasan kemiskinan? Strategi pengentasan kemiskinan di Bantaeng sesungguhnya tidak jauh dari konsensus yang seringkali dibicarakan dalam pembahasan soal kemiskinan, yaitu membangun ekonomi rakyat kecil.

Bedanya, Nurdin melaksanakannya secara konsekuen.

Dalam pengembangan daerah, Nurdin tetap membuka pintu bagi masuknya unit-unit usaha milik korporasi besar.

Namun, kebijakan ini ia tempuh dengan memastikan bahwa kehadiran mereka tidak akan mematikan unit usaha kecil yang sedang tumbuh di tengah masyarakat Bantaeng.

Pantauan Suara NTB, sejumlah gerai swalayan modern memang berdiri di sejumlah ruas jalan di Bantaeng.

Namun, saat menyinggung hal ini, Nurdin menegaskan bahwa operasional mereka diatur sedemikian rupa. Nurdin menegaskan, sejumlah gerai seperti Alfamart dan Indomaret, hanya bisa mendapatkan izin operasional jika mereka telah mengantongi izin dari para pemilik kedai kecil di sekitarnya. Saat izin diberikan, mereka masih pula diwajibkan memberikan kemudahan untuk para pedagang kecil di sekitarnya. ‘’Mereka itu punya perjanjian ; Alfamart punya kewajiban untuk mengisi mereka punya itu, toko-toko kecil, dengan harga yang sama yang dengan Alfamart jual. Jadi menjualkan barangnya Alfamart, Pak. Jadi (kedai kecil) tidak mati,” ujarnya.

Dengan reputasi yang mulai berkibar di pentas nasional, Bantaeng kini juga mulai dilirik oleh sejumlah investor perhotelan. Namun, Nurdin menilai saat ini belum waktunya Bantaeng memiliki hotelhotel besar. Nurdin menegaskan, kemajuan yang dirasakan Kabupaten Bantaeng harus pula dinikmati oleh para pemilik usaha kecil – termasuk usaha penginapan atau perhotelan. Jika hotel besar dibiarkan masuk di tengah pertumbuhan ini, maka merekalah yang akan mendominasi pasar. Asumsi inilah yang diakui Nurdin menjadi alasannya tidak memberikan izin pembangunan sejumlah hotel besar di daerahnya.

“Hotel juga kita belum memberikan izin untuk bikin hotel-hotel ini. Kita lagi penguatan dulu, Pak. Kita penguatan masyarakat kita dulu. Yang sekarang ada hotel-hotel melati itu dipoles. Supaya ini juga bisa menikmati perkembangan Bantaeng,” tegasnya. Sikap serupa ia ambil untuk izin pendirian mal di daerahnya. “Mal, saya kira nanti,” katanya.

Nurdin menegaskan, konsep pembangunan di daerahnya ini sesungguhnya bukan mustahil bisa ditiru daerah lain. Ia menegaskan, jika serius, sesungguhnya orang Indonesia bisa lebih hebat ketimbang orang luar negeri. Karena itulah, dalam kesempatan tersebut secara terbuka menyatakan janjinya untuk membukakan akses memperoleh bantuan luar negeri kepada daerah-daerah di NTB. “Kalau NTB berminat, nanti kita coba jembatani. Kalau bapak berkenan. Nanti hibahnya diterima di sana, kita diundang untuk penyerahan bantuan,” tandasnya yang disambut apresiasi oleh para hadirin.

Pantauan Suara NTB, kunjungan ke Bantaeng ini memberikan impresi yang cukup mendalam bagi Wakil Gubernur NTB (Wagub), H. Muh. Amin, SH, M.Si dan tujuh wakil kepala daerah yang ikut serta bersamanya. Para wakil kepala daerah yang ikut serta adalah Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer, Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, Wakil Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. Selain Wagub dan tujuh wakil kepala daerah, hadir pula sejumlah pejabat terkait dari masing-masing pemerintah daerah.

Dalam sejumlah kesempatan para wakil kepala daerah yang ditanyai Suara NTB menegaskan bahwa mereka siap menindaklanjuti apa yang telah diperoleh dari pertemuan dengan Nurdin Abdullah tersebut. Termasuk, menindaklanjuti janji Nurdin untuk membantu akses bantuan hibah dari luar negeri tersebut.

Muh. Amin, saat diwawancarai wartawan menegaskan bahwa pembelajaran yang diperoleh dari Bantaeng adalah modal berharga yang akan diujicobakan di daerahdaerah di NTB. Menurut Amin, Bantaeng adalah salah satu contoh nyata dari keberhasilan daerah yang membangun dengan memanfaatkan potensi mereka sembari membuka diri dengan pihak lain.

Amin bahkan mengaku cukup terkejut saat mengetahui bahwa Bantaeng ternyata memiliki smelter. Padahal, NTB yang memiliki lokasi pertambangan di Pulau Sumbawa pun hingga saat ini belum bisa membangun smelter di daerah sendiri. Hal inilah yang menurutnya perlu diadaptasi dari Bantaeng. (aan)

Rabu, 25 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rakorda BKKBN, Mitra Kerja Diminta Kerjasama Wujudkan KKBPK Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan rapat koordinasi daerah perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi NTB di Kabupaten Sumbawa dihadiri sebanyak 120 peserta aktif. Dalam rakoda tersebut mitra kerja BKKBN diminta untuk bekerjasama dalam mewujudkan program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi NTB. “BKKBN tidak mungkin bisa menjalankan program KKBPK sesuai amanat Undang-Undang tanpa koordinasi dengan pemangku amanat yang lain maupun mitra kerja,” kata Kepala BKKBN Perwakilan NTB Lalu Makripuddin saat meemberikan sambutan Selasa (24/05) di Sumbawa.

Lalu Makripuddin mengatakan , BKKBN Perwakilan NTB biasanya melaksanakan rapat kerja namun pada tahun 2016 ini dirubah menjadi rakorda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja se provinsi NTB. Dalam kegiatan rakorda tersebut dihadiri oleh mitra kerja di masing-masing kabupaten kota.

Mulai tahun 2016 ini, rakorda tidak hanya digelar disatu tempat melainkan secara bergilir di 10 kabupaten kota di provinsi NTB. “Kita tahun-tahun yang lalu kita selalu rakorda di Kota Mataram sebagai ibukota provinsi, maka mulai tahun ini insya allah rakorda tingkat provinsi akan dilakukan secara bergilir di ibukota kabupaten kota,” ungkap Makripuddin.

Hal ini dilakukan agar menyamaratakan gaung program KKBPK di semua kabupaten kota. Selain itu juga, agar terjadi proses pembelajaran dilokasi rakorda.

Dicontohkannya, kabupaten kota lain bisa belajar di

dr. Abidinsyah Siregar

Kabupaten Sumbawa tentang metode operasi pria (MOP). Kabupaten Sumbawa dinilai cukup berhasil dalam memasyarakatkan MOP tersebut.

Rakorda BKKBN juga dirangkaikan dengan rakor teknis dengan mitra kerja, koordinasi dengan media massa lokal dan beberapa rangkain kegiatan lainnya. Tema yang diangkat pada kegiatan rakorda pada tahun ini yaitu melalui rapat koordinasi daerah, kita optimalkan peran mitra kerja dalam meningkatkan pencapaian KB-Metode Kontrasepsi Jangka Panjang KB-MKJP dan Contra Ceptive Prevalence Rste (CPR) untuk menurunkan unmeet need dan Total Fertility Rate (TFR) guna menyongsong pencapaian SDKI 2017 di provinsi NTB. Disebutkan Lalu Makripuddin jumlah warga NTB yaitu sebanyak 4,8 juta lebih dan kabupaten kota dengan penduduk terbanyak yaitu Kabupaten Lombok Timur yaitu 1,2 juta lebih.”

Sementara ituDeputi Advokasi Pergerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Pusat dr. Abidinsyah Siregarmenyebutkan sebesar 40 persen angka kematian ibu yang disebabkan karena pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini tidak hanya kematian melainkan perceraian.Di kabupaten kota di Indonesia dalam jangka satu jam melahirkan tiga janda.

Kampung Keluarga Berencana (KB) ada di lokus terlemah dimana ditempat itu capaian KB paling rendah. Kampung KB merupakan rumah bersama SKPD-SKPD di pemerintah daerah. ‘’Karena kampung KB adalah lokus terlemah dimana ditempat itu pencapaian KB paling rendah tetapi kemiskinan paling tinggi maka disinilah kumpulan masalah itu. Baik masalah Dinas PU seperti air, masalah pendidikan karena anak tidak sekolahh ada, anak tidak mengaji karena tidak ada guru ngaji ada dsitu, apalagi masalah sosial ada disitu, ada pekerjaan tidak dapat dukungan ekonomi dari dinas koperasi bisa berperan disitu. Jadi sebenarnya kampung KB ini adalah rumah bersama, bengkel bersama,” ungkap dr.

Abidinsyah Siregar. (azm/kmb/*)

PENANDATANGANAN MOU - Kepala Perwakilan BKKBN NTB Lalu Makripuddin menandatangani MOU bersama Muhammad Arif, S.Kep, M.Kes.

Kepala Perwakilan BKKBN NTB Lalu Makripuddin bersama Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Lalu Budi Suryata, Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN Pusat dr. Abidinsyah Siregar dan Bupati Sumbawa, H.Husni Djibril.

Pemprov Libatkan TNI dan Polri Tertibkan Aset di Gili Air Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melibatkan aparat TNI dan Polri dalam melakukan penertiban aset yang ada di Gili Air, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Aparat TNI dan Polri hanya mem-back up Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) KLU dan Satpol PP NTB untuk melakukan penertiban yang dilakukan pada, Rabu (25/5) hari ini.

Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si mengatakan jumlah personel gabungan yang diterjunkan lebih dari 100 orang. Penertiban dilakukan pada tiga buah bangunan yang dimanfaatkan oleh salah seorang warga, H. Ibrahim. ‘’Bangunan yang memanfaatkan tanah pemprov yang sudah proses perdata dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, itu yang kita tertibkan. Sisanya hanya tiga unit yang belum, usaha kafe. Ini yang akan kita tertibkan,” kata Ibnu dikonfirmasi usai gelar kesiapan pasukan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Selasa (24/5) siang kemarin.

Dikatakan, dari belasan bangunan yang berdiri di

atas lahan milik Pemprov NTB yang berada di Gili Air, hanya tiga bangunan yang masih belum mengurus kerjasama dengan Pemprov NTB. ‘’Tinggal dia saja yang belum. Artinya, selama ini dia memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, karena ini aset daerah. Besok (hari ini) itu yang kita tertibkan,” tambah Ibnu.

Dikatakan, hal yang dilakukan Pemprov itu bukan mengeksekusi, tapi penertiban. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP adalah menegakkan Perda.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 100 tahun 2013, katanya, lahan tersebut memang milik Pemprov NTB. ‘’Sebelum ini juga sudah

kita peringati baik Biro Umum sekarang BPKAD memberikan teguran-teguran sampai Pol PP juga memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Tidak kurang kita melakukan pendekatan tapi tetap tak digubris. Tetap dia melaksanakan aktivitasnya, sehingga kita tertibkan. Karena bagaimanapun juga harus hadir pemerintah untuk memberikan kepastian penanganan aset dan investasi,’’ pungkasnya.

Berdasarkan data, aset tanah milik Pemprov NTB di kawasan Gili Air seluas 2,75 hektar dengan tiga bukti kepemilikan sertifikat hak pakai.

Sertifikat hak pakai pertama aset Pemprov NTB berupa tanah seluas 1000 meter persegi dengan nilai Rp 599,474

juta. Kemudian sertifikat kedua dengan luas tanah 16.000 meter persegi dengan nilai Rp 20,426 miliar lebih. Serta aset tanah dengan bukti kepemilikan sertifikat ketiga aset tanah seluas 15.550 meter persegi dengan nilai Rp 18,193 miliar lebih.

Aset tanah Pemprov NTB seluas 2,75 hektar tersebut diperoleh setelah dilakukan pembebasan lahan tahun 1984 dan disertifikatkan tahun 1987. Tanah tersebut sebelumnya milik Kementerian Pariwisata, tetapi setelah otonomi daerah, diserahkan kepada Pemprov NTB. Tanah yang menjadi sengketa antara Pemprov NTB dengan H. Ibrahim adalah tanah seluas 70 are pada tanah milik pemprov dengan bukti kepemilikan sertifikat ketiga. Dimana total luas tanah sertifikat ketiga tersebut adalah 15.550 meter persegi, 70 are diantaranya diklaim oleh H. Ibrahim sebagai tanah miliknya. (nas)

Foto bersama seusai kegiatan.

Program Baru Jalan

Dikes NTB Belum Lakukan Evaluasi Program ’’Ashar’’ Mataram (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) NTB membantah jika program Aksi Seribu Hari Kelahiran (‘’Ashar’’) jalan di tempat. Kepala Dikes NTB, drg.

Eka Junaidi mengatakan, program ‘’Ashar’’ baru berjalan. Pihaknya belum melakukan evaluasi terhadap program unggulan dalam bidang kesehatan yang diharapkan dapat menekan angka kematian ibu, anak dan angka gizi buruk di daerah ini. ‘’Nanti bulan Agustus (dievaluasi), program ‘’Ashar’’ ini baru mulai. Jadi sebetulnya program ini, prinsipnya adalah pendampingan. Tidak ada intervensi dari pemda. Cuma mengingatkan ibu hamil, kemudian untuk menjadi peserta BPJS, melaksanakan pemeriksaan kesehatan, setelah melahirkan, anaknya diimunisasi dan sebagainya. Sekarang (program ‘’Ashar’’) sedang berjalan,” kata Eka ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (24/5) siang kemarin.

Pemprov NTB telah menandatangani nota kesepakatan dengan konsorsium Perguruan Tinggi (PT) Kesehatan di daerah ini dalam mengawal program ‘’Ashar’’. Program ‘’Ashar’’ itu melibatkan mahasiswa kesehatan di NTB untuk mengawal seorang ibu sejak mulai hamil sampai usia anaknya mencapai dua tahun.

Program aksi mahasiswa untuk seribu hari pertama kehidupan, dilatarbelakangi oleh tingginya angka kematian ibu dan anak serta kematian pada kasus gizi buruk. Program pengawalan ini bertujuan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di NTB melalui kegiatan pendampingan/ fasilitas ibu hamil dan bayi oleh mahasiswa kesehatan. ‘’Jadi ada beberapa per-

guruan tinggi yang sudah melakukan kegiatannya di lapangan. Dan itu sedang berlangsung. Programnya berjalan, sudah dilatih mentornya. Jadi perguruan tinggi itu ada mentor-mentornya dilatih, kemudian mentor ke mahasiswa. Diberikan notebook kepada mahasiswa itu.

Jadi ada catatannya, dilakukan oleh mahasiswa,” imbuhnya.

Eka mengatakan, program ‘’Ashar’’ ini masih belum dilakukan evaluasi oleh Dikes NTB. Ia menambahkan, berbagai macam cara dilakukan pemerintah provinsi untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di daerah ini, salah satunya melalui program ‘’Ashar’’ ini. Karena belum dilakukan evaluasi, maka belum diketahui tingkat pengaruh program ini dalam menekan angka kematian ibu, bayi dan gizi buruk yang terjadi di NTB. Data yang diperoleh Suara NTB, angka kematian ibu dan bayi di NTB dari tahun 2013 ke tahun 2014 memang mengalami penurunan. Kendati demikian, angka kematian ibu dan bayi di daerah ini masih tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian ibu dan bayi secara nasional. Di NTB, angka kematian bayi di atas nasional.

Tetapi untuk angka kematian ibu masih di bawah nasional.

Jumlah kematian ibu di NTB pada tahun 2013 sebanyak 117 kasus. Sedangkan tahun 2014 turun menjadi 111 kasus dengan proporsi sebesar 107 per 100 ribu kelahiran hidup. Dari data yang diperoleh, untuk Kota Mataram terdapat 14 kasus kematian ibu tahun 2013 dan menurun menjadi 9 kasus pada tahun 2014.

Lombok Barat ditemukan 10 kasus kematian ibu tahun 2013, menurun menjadi 7 kasus tahun 2014.Lombok Utara terdapat 2 kasus kematian ibu tahun 2013, naik menjadi 6 kasus tahun 2014.

Lombok Tengah terdapat 20 kasus tahun 2013, menurun menjadi 18 kasus tahun

2014. Lombok Timur terdapat 35 kasus kematian ibu tahun 2013, naik menjadi 37 kasus tahun 2014. Sumbawa barat, terdapat 5 kasus tahun 2013, turun menjadi 4 kasus tahun 2014. Sumbawa dan Dompu tercatat angka kematian ibu masing-masing 15 kasus tahun 2013 dan 2 kasus tahun 2014. Kabupaten Bima, tercatat 11 kasus kematian ibu tahun 2013, menurun menjadi 8 kasus tahun 2014. Serta, Kota Bima tercata 3 kasus kematian ibu tahun 2013, meningkat menjadi 5 kasus tahun 2014.

Begitu juga mengenai jumlah kematian bayi di Provinsi NTB. Pada tahun 2013, tercatat angka kematian bayi di NTB 1.299 kasus. Sementara tahun 2014, turun menjadi 1.069 kasus dengan proporsi 10,3 per 1.000 kelahiran hidup. Di Kota Mataram, pada tahun 2013 sebanyak 44 kasus, turun menjeadi 39 kasus tahun 2014. Lombok Barat, tercatat 90 kasus pada tahun 2013, turun menjadi 60 kasus tahun 2014. Lombok Utara, tercatat 52 kasus tahun 2013, turun menjadi 40 kasus tahun 2014.

Selanjutnya, Lombok Tengah, tercatat 255 kasus tahun 2013, turun menjadi 199 kasus tahun 2014.Lombok Timur, terdapat 593 kasus tahun 2013, turun menjadi 482 kasus tahun 2014. Sumbawa Barat, terdapat 27 kasus tahun 2013, turun menjadi 21 kasus tahun 2014. Kabupaten Sumbawa, terdapat 83 kasus tahun 2013, turun menjadi 73 kasus tahun 2014. Dompu, terdapat 29 kasus tahun 2013, naik menjadi 33 kasus tahun 2014. Kabupaten Bima, terdapat 97 kasus tahun 2013, naik menjadi 100 kasus tahun 2014. Serta Kota Bima, terdapat 29 kasus tahun 2013, turun menjadi 22 kasus tahun 2014. (nas)