Snt 26042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 46 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SEL.ASA, 26 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

BPK akan Serahkan ke KPK

Jika Bansos Rp 70 Miliar KSB Terindikasi Menyimpang Mataram (Suara NTB) Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK), mendatangi BPK Perwakilan NTB, Senin (25/4) kemarin. Mereka mempertanyakan hasil audit Bansos 2015 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) senilai Rp 70 miliar yang diduga bermasalah. BPK akan menyerahkan hasil audit ini ke KPK, jika dalam audit itu ditemukan indikasi korupsi.

(Suara NTB/ars)

DEMO - Suasana demo aktivis GMAK. Sementara hearing antara aktivis GMAK dengan pejabat BPK NTB terkait dana bansos Rp 70 miliar yang sebelumnya dilaporkan ke KPK (atas).

TO K O H

Kepala Bulog Divre NTB Diganti Pemprov Cari Solusi Tutupi Pemangkasan DAK Jemput Bola Gunting Rantai Spekulan Rp 25,5 Miliar

BUPATI Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan (Ali BD) mengingatkan, sampah bisa menjadi malapetaka jika tidak diatasi dengan baik. Bupati melihat, kondisi di pantai-pantai saat ini telah dijadikan keranjang sampah yang sangat besar.

Hal ini disampaikan Ali BD dalam pertemuan membahas tentang penanganan sampah di Selong, Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Baru 40 Persen

Husnul Fauzi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku sedang mencari solusi untuk menutupi kekurangan dana transfer dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 yang dipangkas sebesar 10 persen.

Tahun 2016, NTB memperoleh DAK fisik sebesar 255 miliar. Sehingga, sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan (Menkeu) awal April ini, jumlah DAK fisik yang dipangkas sebesar Rp 25,5 miliar.

“Pemprov akan mencari solusi untuk menutupi kekurangan transfer dari dana DAK fisik tersebut. Hal sedang dilakukan pendalaman untuk memformulasikan solusi yang tepat,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/4) siang kemarin.

Iswandi mengatakan, jumlah DAK fisik tahun 2016 mencapai sekitar Rp255 miliar lebih. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta dilakukan pengurangan dengan self bloking sebesar 10 persen

yakni sekitar Rp 25,5 miliar.

Namun demikian, lanjut Iswandi, self bloking tersebut tidak seluruhnya dapat dipenuhi karena sebagian besar proyek yang dibiayai dari DAK tersebut telah selesai ditender, sehingga tidak bisa dilakukan review. Untuk itu, Pemprov akan mencarikan sumber pembiayaan lewat APBD provinsi. ‘’Tentu ini akan menjadi pembahasan bersama DPRD dalam perubahan anggaran yang akan segera dipersiapkan,’’tandasnya.

Sebagian besar DAK fisik tersebut berada di Dinas PU NTB. Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma ardhi, M.TP mengaku telah menerima surat edaran dari Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro yang mengintruksikan agar melakukan pengurangan DAK sebesar 10 persen.

Tahun 2016, katanya, NTB memperoleh DAK infrastruktur jalan sebesar Rp 207 miliar lebih. Akibat pengurangan ini, DAK infrastruktur jalan untuk NTB dikurangi sekitar Rp 20,7 miliar.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Manajemen Perum Bulog Pusat memutasi Kepala Bulog Divre NTB, Wiwin Kusminhartomo menjadi Kepala Bulog Divre Kalimantan Barat (Kalbar). Wiwin yang baru menjabat empat bulan terakhir ini digantikan oleh Arif Mandu yang sebelumnya menjabat Kepala Bulog Divre Papua dan Papua Barat.

Direktur Operasional dan

Pelayanan Publik Perum Bulog Pusat, Wahyu Suparyono mengatakan, pergantian Kepala Bulog Divre NTB ini merupakan hal yang biasa dalam institusi Perum Bulog. “Pergantian pejabat ini bagian dari hal yang biasa dan merupakan dinamisasi dari sebuah organisasi khususnya BUMN,” kata Wahyu dikonfirmasi usai bertemu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Senin (25/4)

siang kemarin.

Wahyu menjelaskan, maksud kedatangannya bertemu dengan gubernur untuk melaporkan pergantian Kepala Bulog Divre NTB terhitung mulai tanggal 25 April 2016.

Ia mengatakan, Bulog sangat senang terhadap kritikan, saran dan masukan dari masyarakat NTB untuk memperbaiki kinerja.

Bersambung ke hal 15

’’All Out’’ Serap Gabah Petani (Suara NTB/nas)

Bisa Jadi Malapetaka

KEPALA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan, program cetak sawah baru di NTB tahun 2016 baru mencapai 40 persen. Dari Rp 225 miliar anggaran cetak sawah baru tahun ini, baru terealisasi sekitar Rp 94 miliar. Mengenai adanya rencana DPRD NTB yang akan membentuk Pansus cetak sawah baru, Husnul mengatakan hal itu sah-sah saja.

Bersambung ke hal 15

Demikian terungkap dalam hearing sejumlah aktivis GMAK dengan pejabat BPK, kemarin. Aksi awalnya berlangsung di gerbang Utara Kantor BPK Jalan Udayana, Mataram. Setelah sempat memanas, mereka kemudian diterima dialog dengan pejabat BPK setempat. Aksi itu merupakan rangkaian dari laporan dugaan penyimpangan dana Bansos KSB Rp 70 miliar ke KPK Maret lalu.

Ada lima poin tuntutan pendemo dalam aksinya. Pada poin satu, BPK diminta mempublish data temuan atas audit Bansos KSB senilai Rp 70 miliar. Terkait tuntutan yang sama di poin lima, BPK diminta membuat pernyataan resmi akan menyerahkan audit itu ke KPK. Menurut koordinator aksi Dinul Haq, alasannya meminta data itu karena mereka sebelumnya melaporkan penggunaan dana Bansos itu ke KPK. Namun KPK meminta hasil audit BPK terlebih dahulu. ‘’Kami datang ke sini berhak meminta audit itu, meski pun diserahkan juga ke DPRD KSB,’’ kata Dinul Haq. Poin lain yang dipertanyakan adalah audit Dana Alokasi Khusus (DAK) KSB senilai Rp 14 miliar. Menurutnya, DAK itu diusut Kejaksaan Negeri Sumbawa, namun hasil audit BPK tidak ada temuan, sehingga mereka mengindikasikan lembaga auditor itu ada ‘main mata’ dengan Pemda KSB. ‘’Kami pernah demo di depan Kejati NTB Desember 2013, waktu itu kata Kejaksaan belum ada audit BPK. Sampai hari ini, kami belum terima hasil audit dari BPK,’’ tandasnya, Bersambung ke hal 15

Arif Mandu

KEPALA Bulog Divre NTB, Arif Mandu berjanji akan all out melakukan penyerapan gabah petani di daerah ini. NTB, katanya, merupakan lima daerah di Indonesia yang diharapkan menjadi lumbung pangan nasional, setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

“Buffer stock nasional ini diharapkan NTB. NTB ini masuk sebagai lima besar nasional. Kami harus all out dan tidak duduk di belakang meja saja,

dan harus turun ke lapangan,” kata Arif ketika dikonfirmasi usai menghadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Senin (25/ 4) siang kemarin.

Ia menyebutkan, Bulog pusat memberikan target kepada Bulog NTB untuk melakukan penyerapan beras sebanyak 212 ribu ton. Di samping itu, Bulog NTB juga diminta untuk melakukan penyerapan untuk beras komersil. Sehingga jika ditotal, Bersambung ke hal 15

Wacana Pansus Cetak Sawah Baru

TNI Tantang DPRD Cek Lapangan Mataram (Suara NTB) Keinginan DPRD NTB membentuk Pansus cetak sawah baru menyusul banyaknya indikasi masalah yang terjadi di balik proyek ini, tidak jadi soal bagi TNI. Dengan inisiatif Dewan itu, justru akan menjadi ajang adu kuat pembuktian bahwa hasil kerja TNI itu bisa dipertanggungjawabkan. ‘’Kita sangat berterima kasih bila DPRD NTB bentuk Pansus, untuk sama- sama membuktikan hasil kerja dari TNI AD. Karena kami tidak pernah akan asal-asalan kalau kerja. Apalagi ini menyangkut kesejahteraan rakyat,’’ tegas Danrem 162/WB, Kol. CZI Lalu Rudy Irham Srigede kepada Suara NTB Senin (25/4), menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi,MM.Comm sebelumnya.

Bukti bahwa pihaknya tidak setengah setengah bekerja, terwujud dari pen-

ingkatan produksi Padi Jagung Kedelai (Pajale). TNI AD menurutnya, akan menunjukan keseriusan bekerja demi rakyat. ‘’Mari kita sama-sama turun ke lapangan untuk melihat proses pengerjaannya dan lihat sendiri di lapangan apa-apa yang jadi kendalanya. Agar tidak asal memberikan tanggapan di media,” sanggahnya.

Menurutnya, terlalu dini menilai kegagalan dalam program cetak sawah baru ini.

Sebab programnya belum tuntas karena waktu belum selesai. “Jadi belum bisa dinilai abal-abal,” tandasnya.

Danrem kemudian mengurai data. Bahwa program cetak sawah untuk NTB sebanyak 15.150 hektar. Pelaksanaan lapangan ditargetkan harus selesai Juli 2016, sehingga saat ini sedang berjalan.

Untuk teknis pekerjaannya, TNI AD menurutnya, menger-

Jadi, TNI AD ”sangat serius mengerjakan program cetak sawah ini Lalu Rudy Irham Srigede jakan atas dasar hasil SID (Survey Investigation Design) yang dikerjakan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian. Sehingga dalam rancangannya tidak sembarangan dikerjakan. Setelah TNI AD mengerjakan pembentukan sawah baru, maka langsung diserahkan ke petani untuk segera ditanami.

Danrem mencontohkan, tahun 2015 lalu pihaknya mencetak sawah baru sebanyak 2.780 hektar di Kabupaten Bima dan sudah selesai tepat waktu.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

Hadapi Audit BPK Maju ke Tingkat Nasional SETELAH berhasil meraih juara pertama dalam lomba lingkungan bersih dan sehat tingkat provinsi, Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan kini berhasil maju ke tingkat nasional dalam lomba yang sama mewakili Provinsi NTB. Tim penilai dari pusat akan turun melakukan penilaian dalam pekan ini. Demikian disampaikan Lurah Dayan Peken, Haerul Hakim, Senin (25/4).

Haerul menyampaikan pihaknya telah melakukan (Suara NTB/dok) berbagai persiapan terkait Haerul Hakim lomba ini. Salah satu yang dipersiapkan pihaknya adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Jadi ini gawe-nya masyarakat,” ujarnya. Untuk itulah pihaknya menggiatkan gotong royong di lingkungan-lingkungan.

Dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan bersama warga, Haerul mengatakan ada beberapa prioritas yang menjadi perhatian salah satunya adalah membersihkan selokan dan saluran-saluran yang ada di setiap lingkungan. Selain itu untuk memperindah lingkungan-lingkungan, digiatkan penanaman bunga dan juga meminta warga memanfaatkan pekarangan mereka.

Terkait sarana prasarana penanganan sampah, ia menyampaikan telah lengkap di lingkungan-lingkungan. Setiap lingkungan telah memiliki gerobak sampah yang rutin mengangkut sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sementara (TPS). “Pengelolaan sampah seperti biasa, berjalan sebagaimana mestinya. Gerobak-gerobak sampah telah disiapkan,” jelasnya.

Haerul menyampaikan pihaknya tidak hanya mengimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungannya, tapi pihaknya juga ikut terlibat bersama warga. “Kita tidak hanya suruh warga, tapi ikut juga bekerja bersama warga,” ujarnya. Tim penilai dijadwalkan turun pada Kamis (28/4) mendatang. Pada saat tim ini akan datang melakukan penilaian, Haerul mengatakan pihaknya telah siap dan mengupayakan kondisi lingkungan-lingkungan di wilayahnya tetap bersih. “Kita sudah ikhtiar,” cetusnya.

Dengan adanya lomba ini diharapkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat.

Karena dengan lingkungan yang tetap terjaga kebersihannya dapat berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. “Karena tidak mungkin kita sehat kalau tidak bersih,” cetusnya. Ia berharap dalam lomba ini Kelurahan Dayan Peken bisa memberikan yang terbaik dan bisa menjadi juara. (ynt)

Wakil Walikota Minta Pimpinan SKPD Kooperatif Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada seluruh jajarannya, pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram agar kooperatif pada saat pelaksanaan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Audit ini akan dilakukan oleh BPK melalui kantor akuntan publik.

“Saya minta kepada SKPD untuk kooperatif kepada BPK melalui kantor konsultan akuntan publik untuk bisa mensupport data atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam proses pemeriksaan pekerjaan yang ada di Kota Mataram,” terangnya, Senin (25/4) usai memimpin rapat koordinasi tertutup dengan seluruh pimpinan SKPD dan camat se-Kota Mataram.

Tidak ada penekanan atau sorotan secara khusus kepada SKPD tertentu, namun secara umum permintaan ini ditujukan kepada seluruh SKPD. Mohan mengatakan proses pemeriksaan ini juga sedang berjalan dan diminta agar semua SKPD mendukung prosesnya. Pemeriksaan yang di-

lakukan oleh BPK ini disambut baik Pemkot Mataram dan diharapkan dapat menjadi rambu-rambu bagi pihaknya dalam mempersiapkan dan memperbaiki tatanan administrasi di Kota Mataram.

Disampaikan Mohan ada beberapa perubahan juga yang terjadi terkait dengan peraturan sistem pelaporan keuangan. Sebelumnya pelaporan keuangan dilaksanakan dengan sistem basis kas (cash basic) menjadi basis akrual (accrual basis). Basis akrual ini suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. “SKPD

juga harus bisa beradaptasi dengan itu,” ujar Mohan.

Mohan menyapaikan proses audit BPK ini telah berlangsung selama dua pekan terakhir dan saat ini persoalannya adalah SKPD masih kaget karena belum banyak persiapan yang dilakukan seperti mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan audit tersebut. Menurutnya semua dokumen yang dibutuhkan pasti ada dan tersedia. “Insya Allah semua dokumen ada.

Memang yang diperiksa itu proyek-proyek atau pekerjaan yang cukup lama bahkan ada yang sejak 2003,” jelasnya. Pemeriksaan ini disampaikan Wakil Walikota masih akan berlanjut sampai beberapa pekan ke depan. (ynt)

SIMPANG JALAN UDAYANA - Sejak beberapa tahun lalu, diwacanakan akan dibangun jalan bawah tanah (underpass) melalui simpang Udayana ini yang akan langsung tembus ke Gunung Sari, Lombok Barat. Adanya akses jalan baru ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dari Lombok Utara ke LIA, Lombok Tengah.

Plt Ditentukan Setelah 1 Mei

Walikota Tunjuk Eko Jadi Plh Sekda Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Mataram setelah tanggal 1 Mei mendatang atau setelah Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM resmi pindah ke Pemprov NTB. Saat ini Walikota mengatakan belum bisa menunjuk Plt karena jabatan Sekda masih resmi dijabat Makmur Said. Pihaknya hanya menunjuk Pelaksana Tugas Harian (Plh), Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM karena Sekda saat ini masih dalam masa cuti selama 10 hari, mulai tanggal 18-28 April mendatang.

Setelah nantinya Plt ditunjuk, Walikota mengatakan pihaknya kemudian akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih siapa yang layak diusulkan menjadi Sekda definitif. Ia pun belum bisa menentukan berapa lama Plt Sekda akan menjabat.

“Selama Plt itu saya punya persiapan untuk Pansel dan saya (Suara NTB/dok) persilahkan sia-

pa mau ikut Pansel ikut Pansel. Pansel adalah suatu mekanisme yang telah diatur dalam peraturan ASN dan atas dasar itulah kami akan usulkan untuk Sekda definitif,” terangnya, Senin (25/4).

Untuk menentukan siapa pejabat yang akan ditunjuk menjadi Plt, Walikota mengatakan belum bisa diputuskan saat ini.

Dalam penentuan Plt ini, ia juga akan berdiskusi dengan Wakil Walikota. “Saya harus bicara dengan Pak Wakil dan mengambil pertimbangan siapa yang akan kita Plt-kan,” ujarnya.

Sekda Kota Mataram saat ini akan ditarik ke Pemprov NTB dan menjadi pegawai di Bappeda NTB. Ahyar berharap dengan masa kerja yang panjang, pengalaman dan rekam jejak yang baik, Gubernur NTB bisa memanfaatkan potensi Lalu Makmur Said. Ia pun berharap di tempat tugas yang baru, Makmur Said bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. “Pasti Sekda akan melaksanakan tugas secara maksimal karena saya tahu persis bagaimana Pak Sekda bekerja dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya,” jelasnya.

Ahyar mengungkapkan dengan penarikan Sekda ke Pem-

prov NTB ini, dirinya secara pribadi merasa kehilangan. Tapi sebagai ASN, dimanapun ditempatkan untuk mengabdi harus tetap siap. “Begitulah yang namanya pengabdian dimana saja kita bisa mengabdi,” cetusnya. Dengan penarikan ini, ia juga mengatakan merupakan kesempatan bagi ASN yang lain agar bisa meningkatkan kemampuan dan kinerjanya sehingga bisa mengikuti seleksi pemilihan Sekda Kota Mataram.

“Ada kesempatan bagi para ASN ini untuk ikut (dalam rangka) lebih mengembangkan skillnya. Siapa nanti di antara mereka yang akan duduki jabatan Sekda, ada proses yang harus kita lakukan,” terangnya.

Terkait dipilihnya Asisten II Setda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito sebagai Plh Sekda Kota Mataram, Walikota mengatakan ada beberapa pertimbangan salah satunya adalah penilaian terhadap rekam jejak Asisten II selama ini. “Pak Eko sebagai Asisten II sudah di beberapa tempat juga dan sudah memegang beberapa jabatan.

Memiliki rekam jejak yang lama dan baik. Saya bertahun-tahun mengamati dan saya percayakan Pak Eko sebagai Plh,” demikian Ahyar Abduh. (ynt/cem)

DAK Dipangkas Rp 14,3 Miliar

Pemkot Defisit Belanja Modal Mataram (Suara NTB) Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan mengurangi dana alokasi khusus (DAK) di masing - masing daerah, berimplikasi terhadap pengurangan anggaran pada proyek fisik di Kota Mataram. Pasalnya, dari Rp 143 miliar DAK yang dikelola, Pemkot harus memangkas anggaran mencapai Rp 14,3 miliar. Pemangkasan ini berdampak terhadap defisit belanja modal.

Pemotongan DAK ini berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan Nomor SE. 10/MK.07/2016, tentang pengurangan atau pemotongan dana alokasi khusus (DAK) fisik secara mandiri.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, Pemerintah Pusat sebenarnya tidak memangkas anggaran yang telah ada, melainkan hanya dilaku-

Walikota Minta SKPD Segera Eksekusi Anggaran Mataram (Suara NTB) Seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkot Mataram diminta agar segera melakukan eksekusi anggaran terhadap program-program prioritas.

Hal ini disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Senin (25/4). Walikota menyampaikan Kota Mataram dalam pertengahan tahun ini akan menjadi tuan rumah pelaksanaan beberapa kegiatan nasional, dua diantaranya adalah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) sehingga berbagai program untuk persiapan kegiatan tersebut harus segera dieksekusi.

Ia juga meminta agar segala persiapan bisa dilakukan lebih awal. “Beberapa anggaran-anggaran di SKPD-SKPD tertentu utamanya adalah untuk mempersiapkan MTQ untuk segera dilakukan eksekusi, (program) yang sangat-sangat urgent agar segera direalisasikan,” jelasnya.

Walikota juga memberikan tenggat waktu sampai April atau paling lambat Mei mendatang untuk dilakukan relokasi pedagang di sekitar Jalan Udayana dan Jalan Mahoni yang dekat dengan pusat pelaksanaan MTQ. Penataan PKL termasuk PKL di Jalan Mahoni merupakan salah satu program prioritas Walikota dalam masa 100 hari kerja pascapelantikannya pada pertengahan Februari lalu.

Untuk program-program

yang tidak begitu mendesak, Walikota mengatakan akan disesuaikan kembali dalam pembahasan APBD Perubahan 2016 mendatang. Program yang tidak bisa dilaksanakan pada awal tahun ini akan dirasionalisasi kembali dan bisa dianggarkan dalam APBD Perubahan. “Akan kita pertimbangkan untuk dianggarkan di (APBD) Perubahan,” cetusnya.

Rasionalisasi juga diperlukan pihaknya mengingat ada pengurangan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat sebesar 10 persen.

“Ini juga menuntut kita melakukan penyesuaian terhadap pengurangan 10 persen itu. Prioritas itu hal-hal yang sangat mendesak, itu yang harus diutamakan,” terangnya.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor: SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan DAK Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016, pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan laporan hasil pengurangan DAK tersebut ke pemerintah pusat atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 29 April pukul 17.00 WIB. Tahun ini Pemkot Mataram mendapatkan kucuran sekitar Rp 50 miliar lebih DAK yang akan digunakan untuk perbaikan jalan lingkungan, perbaikan saluran irigasi, dan perbaikan sarana lingkungan. (ynt)

Irigasi Rusak

Lima Hektar Lahan Pertanian Gagal Panen

Kecewa Sikap Walikota SIKAP Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang menolak mengeluarkan status KLB (Kejadian Luar Biasa) DBD (Demam Berdarah Dengue), menuai protek dari kalangan anggota DPRD Kota Mataram. ‘’Kita pertanyakan sikap pak wali.

Karena di lapangan itu nyata, bahwa seluruh upaya yang dilakukan SDM yang ada, tidak maksimal bekerja dengan status yang sekarang ini,’’ ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd kepada Suara NTB, Senin (25/4).

Seharusnya, kata Herman, Walikota tidak perlu menutup mata terhadap kondisi DBD di Kota Mataram. Apalagi alasan yang diungkapkan walikota seperti faktor ekonomi dan pariwisata tidak ada korelasinya dengan DBD. Ia mengaku kecewa dengan sikap Walikota. Karena dengan bertambahnya DBD di Kota Mataram, yang dibutuhkan sebetulnya adalah penanganan segera. ‘’Artinya bagaimana memberikan ketentraman dan kenyamanan hidup bagi warga Kota Mataram,’’ katanya. Herman menyebutkan, setiap hari ada saja warga yang terjangkit DBD. Komisi IV yang membidangi masalah kesehatan menginginkan bahwa penanganan DBD dilakukan secara simultan. ‘’Saya lihat Dikes sudah tidak mampu mengatasi ini,’’ cetusnya. Bahkan, kalau kondisi ini terus berlanjut tanpa status yang jelas, dapat menjadi momok bagi Kota Mataram. ‘’DBD ini nanti malah korelasinya bisa merugikan Kota Mataram,’’ katanya. Apalagi sudah lebih dari tiga nyawa melayang akibat DBD. Mungkin saja Walikota enggan mengeluarkan status KLB karena khawatir dianggap gagal. ‘’Tetapi justru kalau tidak ditangani dengan lebih serius lantas korban bertambah, itu akan lebih gagal lagi,’’ terang politisi Gerindra ini. Dengan ditetapkannya status KLB, paling tidak, komando ada di tangan Walikota langsung. Walikota dapat mengerahkan semua stake holder. Mulai dari SKPD teknis hingga camat maupun lurah.

DBD ini, menurut Herman, bukan saja menjadi tanggungjawab Dikes. Dinas PU pun harus ikut bertanggung jawab bagaimana drainase tidak tersumbat. Selain juga kembali ke PHBS (Pola Hidup Bersih Sehat) masyarakat. Kondisi ini sebenarnya sudah mendesak untuk ditetapkannya status KLB. Dengan begitu penanganan akan dilakukan all out. Tidak menutup kemungkinan Pemprov pun akan membantu. ‘’Jangan sampai ada gengsi daerah untuk menetapkan status KLB,’’ tandasnya. (fit)

Halaman 2

kan penyesuaian karena terjadi pengurangan penerimaan dalam negeri. Maka dilakukan efisiensi yaitu, pengurangan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik di seluruh Indonesia sebesar 10 persen. “Bagaimana cara pengurangan tergantung dari daerah masing - masing,” kata Yance, Senin (25/4).

Khusus di Pemkot Mataram, efisiensi bisa dilakukan secara proporsional di masing - masing sektor. Seperti, Dikes, BLH, Dinas PU, Dikpo-

ra dan Diskoperindag serta lain - lain dengan pengurangan 10 persen DAK fisik. Secara total, DAK fisik yang diterima dari Pemerintah Pusat Rp 143 miliar. “Kalau dikurangi 10 persen, berarti pengurangannya Rp 14,3 miliar,” sebutnya.

Kementerian Keuangan memberikan deadline hingga tanggal 29 April, untuk melaporkan dan mengembalikan anggaran tersebut. Terhadap efisiensi anggaran itu, terjadi defisit atau kekurangan pada belanja mod-

al di Kota Mataram.

Sementara, volume proyek fisik lainnya yang belum ditender atau kontrak, terpaksa akan dikurangi. Bagi yang sudah berjalan dipastikan tidak akan terganggu. Rata rata pengadaan fisik termasuk RSUD dan Dikes menunda proyek fisik.

“Alhamdulillah, kita sudah sepakat saat rapat dengan pimpinan SKPD dan semua sudah melakukan itu,” ujarnya. (cem)

Mataram (Suara NTB) Investasi perumahan di Kota Mataram kian berkembang. Pertumbuhan ini seolah tak bisa terbendung.

Dari aspek ekonomi, justru ini memberikan dampak yang baik, tapi di satu sisi tidak memberikan keuntungan bagi petani. Selain lahan pertanian berkurang, irigasi pertanian ikut jadi korban. Bahkan, di kawasan lingkar selatan lima hektar tanaman gagal panen, akibat terendam air.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Mataram, Ir. H. Muttawali menyampaikan, sebenarnya kondisi lahan pertanian masyarakat khusus di daerah lingkar selatan, sudah diberikan saran oleh petugas untuk tidak menanam padi.

Tetapi, petani bersikukuh dengan alasan ingin mencoba.

“Kita sudah sarankan supaya tanam kangkung saja, tapi mereka bersikukuh tanam padi. Katanya mau coba. Kalau berhasil syukur dan kalau gagal tidak jadi masalah,” terang Muttawali, Senin (25/4).

Gagal panen tanaman padi bukan disebabkan oleh hama.

Melainkan, lahan seluas lima hektar ini terendam air. Muttawali menjelaskan, kondisi lahan pertanian mulai depan Kantor DPRD Kota Mataram

hingga asrama haji, memang sudah tidak cocok ditanam padi karena saluran irigasi di kawasan selatan rusak. Sehingga, disarankan masyarakat menanam tanaman lainnya.

“Kurang lebih ada lima hektar yang gagal panen,” sebutnya.

Kerusakan saluran irigasi ini, penyebabnya karena pembangunan perumahan.

Pengembang tidak memperhatikan irigasi sehingga terjadi penyempitan. Satu - satunya cara dilakukan pemerintah, dengan menyarankan petani mengikuti asuransi usaha tanaman pangan. Sistem asuransi petani tersebut, sudah diinformasikan kepada petani.

"Penyedotan tidak mungkin.

Dan satu - satunya cara kita sarankan mengikuti asuransi usaha tanaman pangan,” sarannya.

Dalam program tersebut, petani hanya membayar Rp 37 ribu perhektar. Dengan jaminan, jika gagal panen akibat poso, hama wereng bahkan banjir, pemerintah akan mengganti senilai Rp 6 juta.

Subsidi oleh Pemerintah Pusat ini kata Muttawali, sebagai upaya meringankan beban petani ketika terjadi gagal panen. Ia mencatat, dari 1,910 hektar baru 70 hektar lahan pertanian yang mengasuransi tanaman mereka. Dan itu, lebih banyak berada di daerah Lingkar Utara. (cem)

Mataram Ditargetkan Bebas Limbah Medis Mataram (Suara NTB) Kota Mataram ditargetkan bebas dari limbah medis mulai tahun ini. Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya menargetkan tidak ada lagi limbah medis yang dikelola sembarangan di Kota Mataram, namun harus dikelola dengan baik dan harus dengan konsep ramah lingkungan.

BLH disampaikan Saleh telah memulai upaya untuk mencapai target tersebut, salah satunya dengan sistem pengangkut (transporter). “Hampir 90 persen limbah medis sudah kita tangani dengan sistem transporter. Jadi semua limbah medis infectious itu dimusnahkan di Jawa, di sebuah perusahaan pemusnah di Jawa,” terangnya ditemui di Kantor Walikota Mataram usai rapat pimpinan, Senin (25/4).

Melalui sistem ini, BLH memfasilitasi fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Puskemas, klinik dan lainnya yang ada di Mataram dengan pihak ketiga atau perusahaan pemusnah limbah medis. Dengan adanya kerjasama antara pihak ketiga dengan fasilitas kesehatan, maka tidak ada lagi limbah medis yang dimusnahkan di Kota Mataram. Penggunaan insinerator untuk memusnahkan limbah medis juga disebutkan Saleh belum ada yang berizin.

“Kalau toh sudah berizin, kita mengukur-ukur aspek efiesiensi dan efektifitasnya.

Artinya dengan menggunakan insinerator itu tidak tuntas sesungguhnya, karena masih ada abu yang harus dikelola

(Suara NTB/dok)

M. Saleh juga,” ujarnya. Abu hasil pemusnahan limbah medis dengan insinerator ini masih termasuk kategori B3 (berbahaya dan beracun) sehingga tidak boleh dibuang sembarangan.

Saat ini belum semua fasilitas kesehatan yang melakukan pemusnahan limbah medis dengan sistem pengangkut ini, untuk itulah BLH berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram dan pihaknya akan meminta kepada perusahaan pengangkutan limbah medis tersebut untuk bertemu dengan Kepala Dikes Kota Mataram untuk memantapkan kerjasama dengan sistem ini.

Ke depan, Saleh mengatakan pihaknya bisa menjamin bahwa tidak ada lagi limbah medik yang dibuang ke tempat pemusnahan limbah domestik seperti TPA. Limbah medis yang tertangani tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan, tapi juga dapat menyebarkan penyakit. “Jadi sangat efektif pengelolaan limbahnya,” ujarnya. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3 (Suara NTB/bul)

PEMBELIAN TIKET – Pembelian tiket bus Safari Dharma Raya di Mataram, Senin (25/4). Tidak terlihat antrean dalam pembelian tiket, karena calon penumpangnya pun tidak seramai tiga tahun silam.

H. Komari Subakir

Yusri

Antisipasi Permainan ’’Fee’’ DIREKTUR Utama Bank NTB, H. Komari Subakir tidak mentolerir permainan fee antara pihak bank milik pemerintah daerah ini dengan lembaga perusahaan penjaminan kredit. Antisipasi telah dilakukan dengan menerapkan good governance.

“Jangan sampai ada yang tersesat informasinya. Saya sudah haramkan tidak ada main mata dengan perusahaan penjaminan kredit. Dan saya akan tindak tegas kalau ada petugas Bank NTB yang coba-coba bermain fee,” demikian ditegaskan H. Komari Subakir, ditemui Senin (25/4) di ruang kerjanya.

Direktur utama didampingi Direktur Pemasaran, Sinardi dan Sekretaris, Febrianto Budi Cahyono menegaskan hal ini menepis adanya informasi kongkalikong antara pihak perbankan dengan perusahaan penjaminan kredit untuk memuluskan kerjasama.

Atas informasi ini, bahkan dalam waktu dekat seluruh pegawai Bank NTB akan dikumpulkan untuk memastikan satu per satu bahwa tak ada permainan apapun. Fee antara perbankan dengan perusahaan asuransi umumnya ada, persentasenya dihitung sangat kecil dari total nilai penjaminan di salah satu perbankan yang menjadi mitra perusahaan asuransi. Fee tersebut, harus masuk langsung sebagai keuntungan. Bukan masuk langsung kepada kantong oknum pegawai perbankan, kata H. Komari.

Bank NTB sendiri telah bermitra dengan beberapa perusahaan penjaminan kredit. Di antaranya Jamkrindo dan Askrindo, termasuk dengan company sister-nya, PT. Jamkrida. Atas saran gubernur agar Bank NTB memberikan ruang penjaminan kepada PT. Jamkrida sebesar 50 persen dari porsi kredit proaktifnya, H.Komari juga tegaskan tetap itu bisa dilaksanakan selama PT. Jamkrida mampu memberikan penjaminan. “Pada intinya, Jamkrida kita berikan ruang seluasluasnya untuk menjaminkan kredit yang disalurkan Bank NTB. Cuma Jamkrida kan memiliki keterbatasan, tidak bisa menjadi asuransi syariah, KUR, dan limit di atas Rp 1,5 miliar. Selain kurang modal, izin dari OJK juga belum ada untuk beberapa jenis penjaminan,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri juga mengatakan memberikan atensi khusus terhadap kemungkinan permainan antara pihak lembaga penjaminan kredit dengan pihak perbankan. Menyusul adanya kabar persaingan yang tidak sehat antarperusahaan penjaminan kredit. Informasi awalnya, perusahaan asuransi memberikan fee kepada pihak perbankan, agar diprioritaskan sebagai perusahaan yang menjaminkan kredit oleh bank bersangkutan. Cara ini memungkinkan berkembang, di tengah makin banyaknya jumlah perusahaan asuransi kredit di Provinsi NTB. Namun sejauh yang diketahuinya, belum ada laporan masuk ke mejanya. OJK telah menyiapkan sanksi kepada oknum yang kemungkinan melaksanakan bisnis dengan cara yang tidak sehat. Sebab, cara-cara yang tidak dilegalkan otomatis akan merusak tatanan bisnis itu sendiri.

Sekitar delapan perusahaan penjamin kredit beroperasi di NTB. Sasaran mitranya adalah bank-bank yang mengucurkan kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil hingga Menengah. Masing-masing perusahaan penjamin ini, tentunya ingin menjadi mendapatkan ruang penjaminan seluas-luasnya di perbankan yang diinginkan. Mengantisipasi persaingan yang tidak sehat ini, Yusri katakan OJK telah memberikan batasan premi asuransi kredit. Sehingga tidak merugikan perusahaan penjamin kredit dimaksud. “Kita inginkan, perusahaan asuransi kredit ini tetap survive,” demikian Yusri. (bul)

Mataram (Suara NTB) Bus angkutan Antar Kota Antarprovinsi (AKAP) sejak beberapa tahun terakhir bisnisnya telah memasuki masa krisis. Saat ini hanya segelintir pengusaha yang masih bertahan. Yang masih beroperasipun statusnya boleh dibilang “mati suri”.

Geliat perkembangan bisnis transportasi udara membuat bisnis AKAP perlahan ditinggalkan zaman. Masyarakatpun telah memilih angkutan udara sebagai alterntatif utama. Selain cepat, harganyapun tidak terlalu berbeda jauh dibanding AKAP. “Makanya, kita hanya jalan setelah penumpang terpenuhi, atau paling tidak 60 persen seat kami terisi,” demikian pengakuan Sar-

pan, Kepala Perwakilan bus angkutan Safari Dharma Raya Mataram, Senin (25/4).

Diakui bahwa masyarakat lebih memilih transportasi udara. Apalagi dengan banyaknya maskapai penerbangan yang melayani berbagai rute dari Lombok ke berbagai daerah lain di Indonesia. Kondisi ini sebenarnya telah dirasakan sejak tiga tahun terakhir, Safari Dharma Raya di Mataram

sebelumnya banyak melayani rute dari Mataram ke berbagai daerah. Saat ini praktis hanya dua armada yang digunakan.

Satunya untuk melayani rute Mataram-Jakarta, satunya lagi untuk rute Mataram-Yogyakarta. Namun di rute Mataram-Yogya ini, kata Sarpan, akan diisi apabila penumpangnya penuh.

Sebab, secara bisnis jika armada tetap dioperasikan dengan kapasitas penumpang yang tidak se-

suai dengan yang disediakan, lebih besar biaya operasional ketimbang yang didapatkan.

“Sehari kita melayani Mataram- Jakartanya tetap, kalau Mataram-Yoga sifatnya insidentil saja, kami jalan kalau penumpangnya sudah ada. Dan kami menyadari kekecewaan masyarakat karena kami tidak melayani berbagai rute di Indonesia setiap hari. Kondisinya secara nasional juga seperti ini, mau bagaimana lagi,” ujarnya.

Safari Dharma Raya sebenarnya melayani rute lengkap, Mataram-Solo, Mataram-Yogya, Mataram-Magelang, Mat-

aram-Temanggung, MataramSemarang, Mataram-Cirebon, Mataram-Jakarta, MataramDenpasar dan Mataram-Bima.

Harga tiket tertinggi Rp 610.000 Mataram-Jakarta.

“Menggunakan angkutan udara harga tiketnya bahkan lebih rendah. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan. Kalau dibilang hidup segan mati tak mau memang sesungguhnya iya,” tambahnya. Ia juga meminta maaf banyak paket yang tidak bisa dikirim langsung oleh Safari Dharma Raya, alasannya karena tak bisa langsung memberangkatkan armada secara rutin. (bul)

Dekopinwil Dukung Pembubaran Koperasi Tak Aktif

(Suara NTB/bul)

Mahmud Razak Mataram (Suara NTB) Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB mendorong secepatnya pemerintah membubarkan koperasi-kopera-

si yang dinyatakan tidak aktif.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan eksistensi koperasi-koperasi di NTB. “Segera saja dibubarkan, kalau pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Daripada bikin repot pemerintah,” kata Ketua Dekopinwil Provinsi NTB, Mahmud Razak, Senin (25/4).

Ada beberapa tahapan untuk pembubaran koperasi. Koperasi yang sudah lama dan pengurusnya tidak jelas, daripada dibina tanpa kepastian, dibubarkan adalah sikap paling tegas. Dekopinwil juga melakukan inventarisir koperasikoperasi yang tidak punya kepastian hidup ini. Bagi yang memiliki semangat hidup, dilakukan pembinaan kembali. “Janganlah ada wacana-wacana, tindak tegas saja,” demikian Mahmud Razak.

Senada dengan itu, Kepala Di-

nas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran mengatakan sudah menginventarisir koperasi-koperasi yang akan diteribkan. “Membubarkan ini tidak gampang, karena kita harus melihat dulu ada tidak hutang-hutangnya. Kalau ada hutangnya, harus segera dilunasi, jangan kita bubarkan lalu disuruh nanggung hutangnya, kan repot,” ujarnya.

Pembubaran koperasi ini telah dipersiapkan sejak tahun 2015 lalu. Per Desember 2015, ada sebanyak 642 unit koperasi yang sudah disurati dengan diberikan pilihan, membubarkan diri atau dibubarkan. Dari sebanyak itu, terdapat 320 koperasi yang sudah pasti akan dibubarkan setelah tidak ada tindak lanjut.

Koperasi-koperasi yang akan dibubarkan ini umumnya koperasi lama yang sudah terbentuk sejak tahun 1970-an. Sesuai Permen nomor 5 tahun 2015, akan ada tim pembubaran yang ter-

gabung dari pemerintah pusat dan daerah. Terdapat sebanyak 1.665 koperasi dari sebanyak 4.007 koperasi di NTB yang berpotensi dibubarkan bertahap hingga 2019 mendatang. Koperasi-koperasi yang akan dibubarkan ini telah dianggarkan oleh pemerintah untuk menanggung segala beban hutangnya.

“Berapa jumlahnya beban hutang yang akan ditanggung oleh pemerintah, nanti akan dikalkulasi,” kata H. Supran.

Tahun 2016 ini, tegas dikatakan 400 koperasi sudah pasti dibubarkan, menyusul tahun 2017 sebanyak 400 koperasi, 2018 sebanyak 405 koperasi dan tahun 2019 akan dibubarkan sebanyak 460 koperasi.

Pemerintah saat ini sangat selektif memberikan izin pendirian koperasi. Kebijakan baru yang diberlakukan per 15 April 2016 ini, Kementerian Koperasi telah menarik kewenangan izin

(Suara NTB/bul)

H. Supran pendirian koperasi dari pemerintah provinsi. Kebijakan ini masih diprotes agar direvisi.

Sebab dikhawatirkan masyarakat akan enggan membentuk koperasi jika dibebankan harus berhubungan langsung dengan pemerintah pusat. (bul)

Dekopin akan Bangun Sekolah Tinggi Koperasi di NTB Mataram (Suara NTB) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) telah menetapkan NTB sebagai salah satu dari tiga daerah di negeri ini yang akan dilengkapi fasilitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) berbasis koperasi. Keberadaan sekolah tinggi ini nantinya akan menjawab krisis SDM di tubuh gerakan koperasi.

Senin (25/4) di Mataram, seluruh unsur perkoperasian diundang dalam Focus Group Discusion (FGD), termasuk para tokoh-tokoh koperasi di NTB, tenaga dosen yang rencananya akan digunakan nanti. Dalam forum ini, dibahas mengenai segala persoalan perkoperasian dan persiapan akan dibangunnya STIE berbasis koperasi ini.

“Paling telat tahun 2017 STIE sudah ada di NTB, kita satu dari tiga provinsi yang ditunjuk paling layak oleh Dekopin, selain Bengkulu dan Sulawesi Selatan,” jelas Ketu-

an Dekopinwil Provinsi NTB, Mahmud Razak.

Ditunjuknya NTB, karena dianggap paling layak dan memiliki infastruktur pendukung yang memadai untuk membangun STIE. Sekretariat Dekopinwil NTB di jalan Bung Karno, Mataram, rencananya akan digunakan sebagai pusat kegiatan kampus.

Mahmud Razak mengatakan, NTB memang diakui memiliki cukup banyak koperasi.

Namun tidak sedikit di antaranya yang mati suri. Atas persoalan tersebut, salah satu pemicunya karena SDM gerakan koperasi yang tidak memadai.

“Banyak pengurus koperasi yang bukan sebenarnya menjadi bidangnya. Sehingga muncul banyak persoalan perkoperasian,” ujarnya.

Ada tiga persoalan besar umumnya yang menjadi kendala di perkoperasian di NTB. Persoalan itu di antaranya men-

genai modal, manajemen dan SDM. Akibatnya dari 4.077 jumlah koperasi di NTB, hampir setengahnya yang tidak aktif. Artinya di dalam koperasi-koperasi yang tidak aktif itu, ada koperasi yang sebenarnya sudah mati.

“Bagaimana bisa koperasi berkembang kalau pengurus atau pengelolanya tidak berkompeten,” tambahnya. Tak menutup kemungkinan juga, minimnya ketersediaan SDM gerakan koperasi yang memadai, terkadang memicu usaha koperasi dijalankan di luar prinsip-prinsip dasar berkoperasi. Termasuk soal adanya rentenir berkedok koperasi.

Akan lahirnya STIE berbasis koperasi ini diharapkan kedepan akan menjadi jawaban segala persoalan yang diulas. Sekolah tinggi berbasis koperasi ini hanya segelintir jumlahnya di Indonesia. Yang telah ada sebelumnya di Jatinangor dan di Makassar. (bul)

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Banyak ASN Terjerat Hukum

LKPP : Perlu Perbaikan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Selong (Suara NTB) Pengadaan barang dan jasa yang diakukan pemerintah diakui cukup dominan terjerat kasus hukum. Kondisi ini yang dinilai membuat sejumlah pelaksana lelang di tingkat pemerintah menjadi takut. Menyadari hal itu, pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyadari perlunya perbaikan sistem dalam pengadaan barang dan jasa ini.

Hal ini disampaikan Direktur Advokasi dan Penyelesaian Panggah Wilayah I LKPP Yulianto Prihandoyo, saat diwawancara Suara NTB, Senin (25/4). Secara khusus, LKPP katanya datang ke Lotim memberikan Sertifikasi dan Pelatihan pengadaan barang dan jasa bagi aparat pengawasan internal Pemkab Lotim.

Diakuinya, banyak pejabat yang takut sebagai tim pelelangan. Kasus-kasus yang mencuat di media massa disebut mendominasi dari kasus pengadaan barang dan jasa. Mengatasi masalah ini, LKPP tidak mungkin sendiri, karena jika terus-terusan takut, maka dikhawatirkan akan menjadi penghambat kegiatan pemban-

gunan di daerah.

Saat ini, lanjutnya di Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di tiap daerah sudah ada Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D).

Yulianto menyarankan, jajaran Pemkab Lotim turut berkoordinasi dengan TP4D Kejari, mulai dari penyusunan perencanaan. ‘’Dalam proses perencanaan ini

disarankan untuk lebih serius dan bila perlu berdarah-darah.

Agar nantinya dalam pelaksanaan tidak terjadi masalah hukum,’’ sarannya.

Dalam upaya mengawal para pelaksana pengadaan barang dan jasa ini, disebut tidak saja dilakukan oleh LKPP saat ini. Ada BPKP dan Inspektorat di tingkat kabupaten maupun provinsi yang bisa membantu.

Untuk memangkas praktikpraktik yang bisa mengarah ke tindak pelanggaran hukum, kata Yulianto tidak bisa hanya dengan merubah regulasi. Dia menganalogikan, seberapapun ting-

ginya pagar yang dibuat pasti akan bisa dilompati. “Kita sudah berusaha untuk melakukan perbaikan regulasi,” ucapnya.

Ditambahkan, kegiatan belanja pengadaan barang dan jasa ini tidak sekadar belanja.

Di mana, ada nilai uang yang jumlahnya tidak sedikit. Persoalan karakter dan etika juga masuk menjadi bagian dari proses pengadaan barang dan jasa ini. “Ada saja satu dua yang punya niat tidak pas yang menjadi kendala,” imbuhnya.

Di antara regulasi yang disiapkan, mulai menggunakan sistem katalog dalam setiap pembelian barang. Bahkan

PLS dan PO Dikbudpora Diminta Jadi Bidang Terpisah

SK Belum Turun PENGAJUAN pensiun dini dua pejabat lingkup Pemda Lombok Timur (Lotim) yang terjerat kasus hukum yakni, Camat Selong dan Asisten II Setda Kabupaten Lotim hingga saat ini belum turun. Pasalnya, pengajuan pensiun dini yang diajukan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) itu masih digodok oleh BKD Provinsi NTB untuk Camat Selong selaku eselon III dan proses pensiun dini untuk Asisten II Setda Lotim, Haji Syarif Waliyullah masih digodok di (Suara NTB/yon) BKN Pusat.

Hj. Siti Sumantiar ‘’Jika SK pensiun dini dua ASN itu tidak turun sampai proses inkracht di pengadilan. Maka kedua ASN tersebut terancam kena sanksi disiplin,’’ tegas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim, Dra. Hj. Siti Sumantiar pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (25/4).

Kalaupun kedua ASN itu terbukti bersalah sebagaimana yang disangkakan pada mereka, sambungnya, maka besar kemungkinan sanksi disiplin yang dikenakan oleh kedua ASN adalah pemberhentian sementara sesuai dengan undangundang ASN Nomor 5 Tahun 2015. Akan tetapi, katanya, sejauh ini BKD Lotim terus berupaya agar SK pensiun dini bagi kedua ASN yang saat ini terjerat kasus hukum secepatnya.

“Kalau SK pensiun dininya keluar sebelum proses inkracht di pengadilan, maka aman mereka, namun kalau keputusan inkracht lebih dulu turun, maka sanksi disiplin akan tetap diberikan,” jelasnya.

Jika melihat usia dari dua ASN di Lotim yang mengajukan pensiun dini itu, lanjutnya, keduanya terbilang cukup muda karena masa usia pensiun bagi PNS atau ASN dalam undang-undang ASN itu yakni 58 tahun. Sementara, kedua ASN ini belum menginjak usia tersebut. “Kita sudah membantu usulan pensiunnya, namun prosesnya mungkin lama karena BKN Pusat maupun BKD Provinsi banyak juga yang diurus.

Intinya, kita BKD Lotim masih menunggu juga,” kilahnya. (yon)

Ancam Kelangsungan Pajale

Sisa NPK 18 Ton, Pemprov Diminta Bersikap Tanjung (Suara NTB) Petani yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini dalam keadaan was-was. Pasalnya, kuota pupuk jenis NPK yang ada di KLU hanya tersisa 18 ton. Sebaliknya kebutuhan petani diprediksi 2.000 ton.

Kepala Dinas Pertanian, Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Keluatan, dan Peternakan (DPPKKP) KLU, melalui Anggota KP3 yang juga Kasi Sarpras, DPPKKP KLU, Sukersih, Senin (25/4), mengakui jumlah stok pupuk NPK saat ini terbatas. Tahun 2015 ini, Pemprov NTB hanya mengalokasikan 573,57 ton dari usulan 2.500 ton.

“Untuk pupuk jenis NPK, kita masih kekurangan karena total jumlah pupuk NPK yang dijatahkan dipangkas,” ujar Sukersih dalam sosialisasi pupuk di DPPKKP KLU. Dikatakan, jumlah kuota tahun 2015 masih lebih besar yakni sebesar 2.500 ton. Dengan pengurangan kuota dari pusat, maka KLU pun menerima imbas pengurangan kuota dari Pemprov NTB. Hal ini bisa dimaklumi, namun petani merasa khawatir kekosongan pupuk NPK menjadi penghambat dalam budidaya tanaman dan proses produksi.

Pihak dinas, kata dia, akan segera bersurat ke Pemprov guna meminta tambahan pupuk sebesar 2.000 ton lagi. Menyusul situasi budidaya pada triwulan II ini, pupuk NPK terealisasi 554 ton dari persediaan 573,57 ton tersebut. Masa tanam pada musim kemarau ini sudah mendekat, sehingga petani sudah bersiap untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan.

Ia menerangkan, dari 5 jenis pupuk antara lain Urea, ZA, SP-36, Organik, dan pupuk NPK, jenis pupuk NPK-lah yang paling diburu petani. Ini tidak terlepas dari pupuk jenis NPK sebagai komoditas yang disubsidi oleh pemerintah. Sebaliknya dari kelima jenis pupuk tersebut, jumlah pupuk jenis organik terbanyak mencapai 1.171,03 ton.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, meminta agar Pemprov NTB segera bersurat ke pusat meminta tambahan kuota. Jika tidak, ia khawatir pencapaian target pemerintah dalam rangka upsus padi, jagung, kedelai (pajale).

Menurutnya, petani di lapangan bukan tidak mampu menghasilkan produksi sesuai keinginan pemerintah. Namun di sisi lain, Pemerintah semestinya memastikan dukungan anggaran untuk pengadaan pupuk agar masyarakat tidak kesulitan mengakses daya dukung produksi. (ari)

(Suara NTB/rus)

Yulianto Prihandoyo

mengingat banyaknya kasus hukum ini, ada rencana ke depan tidak perlu ada lelang lagi, karena semua sistem akan diarahkan ke dalam bentuk katalog.

“Ke depan mungkin tidak ada lelang pengadaan barang dan jasa, karena mungkin bisa beli langsung,” paparnya.

Pengadaan barang dan jasa ini, ditegaskan tidak mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Tapi juga dari unsur kecakapan dari penyedia barang dan jasa. “Tapi kalau, penyedianya juga kapasitasnya tidak bagus, bisa terjadi,” demikian ungkapnya. (rus)

(Suara NTB/yon)

DIPERIKSA - Sejumlah guru di Lotim diperiksa penyidik dari Ditreskrimsus Polda NTB terkait kasus parsel Lebaran 2014 di Ruang Rapat Satreskrim Polres Lotim, Senin (25/4).

Kasus Parsel, Sejumlah Guru Diperiksa Polisi Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB kembali turun ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dalam penanganan kasus pembagian parsel lebaran 2014 lalu senilai Rp, 2,7 miliar. Pemeriksaan lanjutan ini untuk mengumpulkan keterangan sejumlah PNS atau tenaga honorer dari unsur guru.

Mereka menjalani pemeriksaan di ruang rapat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim. Pemeriksaan yang dimulai sekitar pukul 09.00 Wita itu berjalan lancar.

“Kita ditanya mengenai Parsel 2014 lalu, pokoknya seputaran

parsel itu saja dan tidak ada yang lain,”ujar Wahyu, salah satu guru SMPN 6 Sikur Kecamatan Sikur dikonfirmasi usai diperiksa, Senin (25/4).

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Mahsin, S.Pd, MM, mengaku tidak tahu atas diperiksanya sejumlah guru terkait Parsel Lotim 2014.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu, kata Mahsin, tidak harus terlebih dahulu melayangkan surat ke Dinas Dikpora Lotim.

“Tidak mesti ada izin dari kami untuk dilakukan pemeriksaan tehadap guru itu, namun apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus tetap kita dukung dalam member-

antas tindakan-tindakan korupsi,” ungkapnya.

Sebelumnya penyidik dari Ditreskrimsus melakukan pemeriksaan pada PNS di sejumlah instansi pemerintahan lingkup Setda Kabupaten Lotim yang dilakukan selama satu minggu beberapa waktu lalu. Pemeriksaan terhadap para guru di tingkat satuan pendidikan Lotim ini rencananya akan dilakukan selama lima hari terhitung sejak hari ini, (kemarin,red). “Ini memang kedua kalinya kita turun, yang kita periksa guru semua yang menerima Parsel lebaran 2014 lalu, untuk pemeriksaan ini kita akan lakukan selama lima hari,” ujar salah satu penyidik saat dikonfirmasi. (yon)

Pansus Pertanyakan Penyelesaian Sengketa Aset Tanjung (Suara NTB) Secara umum, hukum merupakan suatu garis yang mengatur dan memberikan garisgaris dalam kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Mencermati itu, Pansus I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai masih lemahnya pemahaman maupun penafsiran, serta penerapan perundang-undangan di tingkat eksekutif.

Demikian dikemukakan Ketua Pansus I DPRD KLU, Ardianto, SH., dalam laporan Pansus LKPJ akhir tahun anggaran 2015, Senin (25/4). Ardanto mencontohkan di antaranya, UU Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara, Pasal 14 ayat 1, ayat 3, ayat 5, ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Hal ini terbukti dengan belum kelarnya aset berupa tanah seluas 24 are di Gili Trawangan dan seluas 60 hektar di Amor Amor. Padahal dalam berita acara Nomor 965/101/ KAD/2015 dan Nomor 030/39/ DPPKAD/2015 tanggal 24 April tahun 2015, telah mengamanatkan untuk diserahkan pada tahap kedua.

“Ternyata sampai saat ini belum bisa dirampungkan, dan hal ini harus jadi prioritas agar Lombok Utara tidak kehilangan aset,” tegas Ardianto.

Regulasi lain, yakni menyangkut UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP 43 tahun 2014 yang diubah dengan PP 47 tahun 2015, dan Permendagri

Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Pansus I menilai, pemerintah lemah bahkan gagal menafsirkan dan menjalankan ketentuan perundang-undangan tersebut. Terbukti kata Ardianto, pemerintah telah membiarkan bahkan mendukung proses perekrutan perangkat desa unsur kewilayahan yang menimbulkan masa jabatan perangkat desa unsur kewilayahan mencapai 18-26 tahun. Hal ini timbul dari persepsi berbeda dan ia pun menyayangkan hingga muncul keputusan di level pemerintah desa tersebut.

Menyangkut PAD, Perda tentang Pajak dan Retribusi yang tidak dijalankan maksimal. Ini dibuktikan rendahnya PAD akibat munculnya tiket palsu, realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2015 hanya sebesar Rp 705.000,- dari target sebesar Rp 7.823.590,-.

“Tidak hanya itu, Perda Nomor 7 tahun 2015 dan Perbup Nomor 35 tahun 2015 tentang APBD tahun 2015 yang jelas-jelas pemerintah telah gagal dalam melaksanakan realisasi Belanja Daerah khusus pada sektor belanja hibah dan bansos yang telah disalahgunakan. Indikasinya bansos dialokasikan kepada yang tidak berhak sesuai aturan perundang-undangan.

Khusus menyangkut realisasi bansos tersebut, harus ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum,” tegasnya lagi.

Pansus I juga menyorot, ketidaktaatan terhadap pe-

rundang-undangan yang masih dianut eksekutif. Misalnya sering terjadi perubahan sepihak yang dilakukan oleh eksekutif terhadap anggaran yang telah disepakati bersama DPRD, baik besaran maupun objek kegiatan seperti ruas jalan Murjemeneng, yang dalam pelaksanaannya terjadi perubahan ruas.

Beberapa peraturan-peraturan lain, kata dia, menyangkut pula keputusan-keputusan rapat Pemda dengan DPRD, rekomendasi DPRD yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, nyaris disepelekan oleh eksekutif akhir-akhir ini.

Ardianto menambahkan, di tengah apresiasi atas kemampuan pemerintah dalam mengelola pemerintahan ini, ia menyayangkan di akhir-akhir pemerintahan 2015 sering terjadi sikap pemerintah yang keluar dari aturan-aturan administrasi pemerintahan.

Contoh kecil, surat-surat yang keluar dari Sekretariat Daerah yang tidak terkontrol bahkan kesannya “Semau Gue”.

Seperti SK Realisasi Bansos yang ganda terhadap objek yang sama, Surat Edaran Bupati yang tidak ada paraf pejabat lain, surat setda yang tidak ada paraf kabag maupun asisten.

“Kondisi ini memberikan kesan seolah-olah beberapa kebijakan pemerintah “dibungkus” kepentingan politik yang sangat besar,” tegas Ardianto di ruang sidang. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Pansus III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang notabene berasal dari unsur Komisi III DPRD KLU, meminta agar Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (PLSPO) dipisahkan. Dewan menilai, dengan beban pekerjaan yang menumpuk dan sumber daya yang terbatas, akses program di bidang yang ada di Dinas Dikbudpora KLU itu tidak akan pernah berjalan maksimal.

“Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, saat ini terlihat berat beban tugas dan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, disarankan agar Bidang PLSPO dijadikan terpisah menjadi Bidang PLS dan Bidang PO tersendiri,” kata Artadi yang membacakan hasil Pansus III, Senin (25/4).

Dikatakan, banyak hal yang dinilai masih lemah dalam pengelolaan Dikbudpora KLU. Selain PLSPO, disoroti juga masalah adanya sekolah yang menerima siswa baru menerima kuota ruang kelas belajar (RKB). Sehingga kondisi ini berpotensi menjadi celah pungutan liar di kalangan siswa baru atau wali murid. Selain itu, program pembangunan fisik di bidang pendidikan saat ini terlihat hanya fokus pada aspek fisik.

Menguatkan usulan memisahkan, Bidang PLSPO Dikbudpora, Anggota Komisi III DPRD KLU, Drs. Sengrajib, meminta hal yang sama. Ia menegaskan, dengan masih bergabungnya PLS dan PO di satu bidang, membuat akselerasi program ke masyarakat menjadi tidak maksimal. Di PLSPO, tidak hanya mengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tetapi keberadaan lembaga pendidikan lain yang menyentuh kemasyarakat seperti lembaga kursus dan PKBM. “Di kabupaten lain, semua Dinas menjadikan PLS dan PO menjadi bidang sendiri. Hanya kita di Lombok Utara yang masih menggabung PLSPO. Imbas tentu program ke masyarakat tidak maksimal,” katanya.

Dalam beberapa kunjungan kerja dan studi banding Komi-

si III, lanjutnya, PLSPO kerap menjadi bahan pembahasan.

Sehingga disadarinya, pemerintah daerah KLU seyogyanya memisahkan bidang ini.

Memisahkan bidang PLSPO ini tidak berarti membuat beban pemerintah menjadi semakin besar. Di sisi lain, menganut prinsip miskin struktur tetapi kaya fungsi tidak selamanya efektif di lapangan.

Dikonfirmasi usai sidang paripuran, Kepala Dinas Dikbudpora KLU, Drs. Suhrawardi, M.Pd., menilai usul Dewan tersebut cukup bagus. Namun demikian, pengembangan Bidang PLS dan PO harus melalui kajian lebih dahulu. “Ya, itu bagus. Tetapi harus kita kaji dulu,” katanya singkat.

Terpisah, Kepala Bidang PLS PO pada Dikbudpora KLU, Ir. Rusli Hamdi, MM., menilai usulan DPRD tersebut positif. Bidang PLS PO memiliki beban pekerjaan cukup banyak dalam mengakselerasi program ke masyarakat.

“Kita akui pelaksanaan program tak maksimal. Karena di Bidang PLS dan PO hanya memiliki masing-masing 1 Kepala Seksi, yang seharusnya minimal 3 Kasi dan 2 Kasi. Sesuai volume dan beban kerja, kawankawan tidak mampu mencover semuanya,” kata Rusli.

Di KLU saat ini, jumlah PAUD, PKBM dan Lembaga Kursus (Pendidikan Masyarakat) masing-masing, 186 lembaga, 22 lembaga dan 23 lembaga. Untuk meninjau lembaga-lembaga kursus tersebut memerlukan sumber daya yang cukup sehingga pengawasan dan pembinaan dapat maksimal. Dengan 1 orang Kasi PAUD dan 1 Kasis PO, dapat dibayangkan betapa sumber daya harus mengurus ketiga jenis lembaga yang jumlahnya ratusan unit.

“Umpamanya sekarang, kita turun ke PAUD, paling banyak hanya 2 PAUD yang bisa kita temui, karena jam 10 mereka sudah tutup, lewat dari itu kita hanya bisa ketemu guru dan melihat fisiknya saja.

Dengan diambilalihnya Dikmen oleh Provinsi, harapan kita PLSPO bisa dikembangkan,” pungkasnya. (ari)

Kekeringan Dikhawatirkan Berpengaruh pada Tembakau Selong (Suara NTB) Kekeringan yang melanda Lombok Timur (Lotim) dan menyebabkan kegagalan panen terhadap sejumlah lahan pertanian diketahui telah berdampak cukup luas. Kekeringan yang terjadi ini dikhawatirkan juga merembet nantinya pada saat memasuki budidaya tembakau virginia.

Diketahui, memasuki musim tanam tembakau ini petani biasanya dilakukan petani pascamenanam padi.

Amaq Amin, salah satu petani tembakau mengaku khawatirkan biaya budidaya tembakau nantinya akan lebih besar, karena persoalan ketersediaan air. Utamanya lahan-lahan yang ada di bagian selatan yang kondisinya saat ini sudah terlihat kering tidak ada air. Untuk melakukan pembibitan pun petani cukup kesulitan.

Station Manajer PT Sadhana Arifnusa, Kuswanto Setiabudi mengakui pasti ada pengaruh saat memasuki musim tanam nantinya. Hanya saja, ia katakan tembakau lebih sakti dari padi. Menyinggung masalah kekeringan yang terjadi saat ini, ia sampaikan, mestinya dilakukan kaplingan terhadap areal-areal lahan pertanian.

Kondisi air yang terbatas ini mesti tidak dipaksakan untuk menanam padi. Menurutnya, saat inilah sejatinya sudah ada pembagian areal tanam dengan tanaman tembakau. ‘’Pada saat musim ker-

ing, tanaman tembakau ini sejatinya memang bisa menjadi solusi. Hanya saja, para petani harus lebih telaten,’’ ujarnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (25/4).

Prinsip, tanaman tembakau virginia Lombok ini tidak terlalu banyak membutuhkan air. Perbandingan kebutuhan air tembakau dengan padi disebut 4 : 1, yakni kebutuhan air untuk empat hektar tembakau sama dengan kebutuhan air satu hektar padi dalam satu musim.

“Kebutuhan kalau petani rajin siram pakai kocor tidak masalah, bahkan dulu air sabun bekas sabun bisa. Saking saktinya tembakau.

Tembakau jenis tanaman tahan kering,” urainya.

Disebut, jika intensitas luas tanam di Lotim ini mencapai 50 ribu hektar. Saat terjadi kemarau mau disarankan cukup ditanami 20 ribu ha saja. Sisanya bisa digunakan petani untuk tanam tembakau. “Jangan dipaksakan, kalau dipaksa akan menyebabkan banyak terancam gagal,” nilainya Pada bagian lain, gairah budidaya tembakau virginia diakui sempat mengalami penurunan cukup drastis. Beberapa tahun bahkan terbilang cukup lesu. Untuk itu, dibutuhkan persiapan yang matang.

Tahun ini diklaim Kuswanto, geliat ekonomi tembakau virginia Lombok ini cukup positif. Diyakini musim tanam tahun 2016 ini akan lebih bergairah. (rus)

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Disiplin Anggota DPRD Disorot Serius Bentuk BNNK TERBENTUKNYA Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) menjadi salah satu target Pemkab Lombok Tengah (Loteng) untuk bisa diwujudkan dalam waktu dekat ini. Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk membentuk lembaga khusus yang menangani peredaran narkoba ini terus dilengkapi.

Asisten III Setda Loteng, H.Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada wartawan, Senin (25/4), tidak (Suara NTB/dok) mempermasalahkan kritikan H. Nursiah dari anggota DPRD Loteng. “Justru ini (pembentukan BNNK) jadi target utama kita,” ujarnya.

Hanya saja, Pemkab Loteng memang kelihatan lamban menyusulkan rencana pembentukan BNNK. Tapi bukan berarti Pemkab Loteng tidak bekerja. Justru pemerintah daerah saat ini tengah berupaya semaksimal mungkin menyiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pembentukan BNNK. Begitu semua persyaratan yang dibutuhnya sudah dinyatakan lengkap, baru kemudian usulan pembentukan BNNK disampaikan ke BNN pusat. “Jadi kita tidak ingin setengah-setengah mempersiapkan pembentukan BNN kabupaten. Kita ingin semua persyaratan lengkap dulu, baru usulan pembentukan BNN kabupaten disampaikan ke BNN Pusat,” terangnya.

Hal itu dilakukan, karena jangan sampai hanya karena persyaratan yang tidak lengkap, keinginan untuk membentuk BNNK ustru tersendat. “Kita matangkan dulu persiapan di bawah. Semua persyaratan yang dibutuhkan dilengkapi. Baru usulan pembentukan BNN kabupaten disampaikan,” tegasnya kembali.

Ia menjelaskan, dari sisi tinjauan akademisnya sudah terpenuhi. Tinggal pemerintah daerah menyiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Termasuk kesiapan personel pendukungnya. (kir)

Anggaran Proyek Fisik di Loteng Terancam Dipangkas Praya (Suara NTB) Adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang memotong besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen dari total DAK yang diterima tahun ini, membuat sejumlah proyek fisik di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terancam dipangkas anggarannya. Walau secara umum, pemotongan ini tidak akan sampai mengganggu kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., yang dikonfirmasi, mengatakan dengan kebijakan ini, maka ada sekitar Rp 15,7 miliar DAK Loteng akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat dari total Rp 157 miliar DAK khusus fisik yang diterima tahun ini oleh Pemkab Loteng.

Di mana sesuai kebijakan pemerintah pusat, pemotongan DAK hanya dilakukan pada proyek-proyek DAK fisik yang belum ditender. Sementara proyek DAK yang sudah ditender, tidak akan kena pemotongan. “Kebanyakan proyek di Dinas PU dan ESDM Loteng yang akan kena potong. Karena proyek fisik terbanyak di situ,” sebutnya.

Untuk meminimalisir dampak dari pemotongan anggaran, pihaknya tetap berupaya melakukan efisiensi. Dengan harapan, walaupun anggaran terbatas, namun hasilnya bisa tetap maksimal. “Kalau bicara dampak dari pemotongan, jelas tetap ada. Tapi kita tetap berupa meminimalisir kemungkinan dampak yang bisa timbul,” tegas Nursiah.

Pada prinsipnya, kata dia, pemotongam DAK jangan sampai mengganggu kinerja jalannya kegiatan pembangunan.

Dan, Bappeda Loteng sudah diinstruksikan untuk melakukan perhitungan dan analisa, proyek-proyek fisik mana saja yang akan dipotong anggarannya, sehingga pemotongan tidak sampai mengganggu jalannya pembangunan.

Diakuinya, pemotongan DAK merupakan kebijakan pusat.

Pemerintah daerah dalam hal ini hanya melaksanakan saja.

Dan, kebijakan ini berlaku di semua daerah di Indonesia. (kir)

Pupuk Organik Bio Ko Menuju Peningkatan Produksi Praya (Suara NTB) CV. Karya Tulus Abadi melakukan panen perdana padi di lahan yang dikelola Gapoktan Baru Bangun di Dusun Gunung Agung Desa Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (20/ 4/2016) lalu. Panen ini juga dihadiri perwakilan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Camat Pringgarata, Kepala Desa Pringgarata dan anggota kelompok tani lainnya.

Koordinator Suplayer Pupuk Organik Bio Ko Area Lombok Ananto Pramono, S.Pt, mengatakan peningkatan itu dikarenakan semakin berimbangnya pola pemupukan, sehingga estimasi panen pada lahan seluas satu hektar milik Gapoktan Baru Bangun sekitar 8,8 ton per hektar Gabah Kering Panen (GPK) setelah menggunakan pupuk organik Bio Ko. Belum lagi, pupuk organik Bio Ko, bisa menumbuhkan plankton sebagai pakan alami untuk pertumbuhan ikan, dari setengah ton ikan menjadi 1,5 ton dalam jangka waktu tiga bulan atau meningkat dan lebih tinggi dari rata-rata panen sebelumnya di Kecamatan Pringgarata. ‘’Kami harap kegiatan ini dapat dikembangkan oleh kelompok tani lainnya dan tidak hanya di Lombok saja , tetapi juga di seluruh NTB,’’ harap Ananto.

Selain itu, Ananto merekomendasikan kepada seluruh petani agar menggunakan pola pemupukan berimbang, sebab formulasi itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas padi dan ikan di berbagai daerah.

Menurutnya, program itu bertujuan membina petani padi, mulai dari pemilihan benih unggul , pola pemupukan, pengolahan lahan hingga panen. Sebab program ini sejalan dengan program Kementerian Pertanian yang akan memaksimalkan penggunaan pupuk organik sebagai komposisi utama dalam mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Selain itu bisa meningkatkan hasil produksi pertanian dan penghasilan petani menjadi lebih baik.

Sementara itu, disisi lain bagi petani yang menggunakan pupuk organik Bio Ko ini bisa bertahan terhadap hama. Uji coba penanaman padi sudah dilakukan di beberapa desa di Lombok Tengah, seperti yang dilakukan di Desa Jelantik Jonggat, Sasake dan Gerantung Praya Tengah, Batukliang dan Pringgarata dengan menggunakan pola kerjasama dengan petani.

Pihaknya berterima kasih pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB yang telah mendukung untuk mendapatkan dana bantuan untuk perkembangan pupuk organik Bio Ko. Begitu juga pada terima kasih pada Astra Motor Divisi Spare Part dan BRI Cabang Praya. (r)

(Suara NTB/ist)

PANEN - Suasana panen ikan dan penyerahan MoU Pengembangan Mina Padi oleh Koordinator Suplayer Pupuk Organik Bio Ko pada Ketua Gapoktan Kecamatan Pringgarata beberapa waktu lalu.

Bupati Lobar Harus Nunggu Hampir Dua Jam Giri Menang (Suara NTB) Lagi-lagi anggota DPRD Lombok Barat (Lobar) menunjukkan kedisiplinan yang buruk. Berkali-kali dikritik lantaran molor sidang paripurna ternyata tak mempan bagi dewan.

Hal serupa terjadi pada saat sidang paripurna laporan Panja Raperda Inisiatif Dewan tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Pengesahan Raperda LKPJ Bupati tahun 2015. Paripurna yang dijadwalkan pukul 09.00 Wita molor dua jam, lantaran belum kuorum. Bupati Lobar, H Fauzan Khalid yang hadir terpaksa menunggu anggota DPRD kuorum hampir dua jam.Sesaat sebelum sidang dimulai, situasi di dalam ruang siding pun gaduh dengan hujan interupsi. Sejumlah anggota Dewan mempertanyakan kenapa sidang tidak kuorum, padahal di absensi sekretariat kehadiran anggota Dewan sudah memenuhi syarat digelar paripurna. Sebab jumlah anggota yang tanda tangan sudah kuorum. “Di daftar hadir sudah kuorum kok, tapi kenapa ketika mau sidang tidak kuorum. Ini ada apa? Ini namanya Dewan memalukan lembaga,” interupsi salah satu anggota DPRD Lobar dari Fraksi PAN, Munawir Haris.

Munawir mengkritisi Panja LKPJ terkait alasan revisi laporan Panja yang dibuat.

Menurutnya, jika ada yang direvisi seharusnya diselesaikan oleh Panja saat pembahasan bukan di saat diada-

kan paripurna. Menurutnya, kelakuan Dewan seperti ini cukup memalukan, sebab banyak undangan yang hadir menunggu lama gara-gara kehadiran Panja yang molor.

Kritikan pedas juga dilontarkan anggota Dewan dari PKB, H Jamhur, ia mengkritik koordinasi dan komunikasi di tingkat pimpinan Dewan.

Seharusnya, kata Jamhur, sebelum raperda diparipurnakan pimpinan lebih awal menuntaskan pembahasan, baik di tingkat Panja, sehingga tidak lagi dibahas saat mau paripurna. “Ini lemah komunikasi di tingkat pimpinan, ini berulang terjadi,” kritiknya.

Anggota DPRD dari PDIP, Gede Widana mengingatkan anggota yang lain mesti malu, karena yang dibahas dalam sidang paripurna adalah raperda inisiatif dari Dewan, sehingga jika dibatalkan akan membuat Dewan malu kepada tamu yang hadir. “Malu dong karena kita sendiri yang menginisiasi raperda ini, “ tambahnya.

Hal ini dilontarkan Gede Widana setelah mendengar jawaban dari Wakil Ketua H. M. Nursaid yang meminta agar menunda Raperda LKPJ, jika belum siap dan melanjutkan Raperda HIV/AIDS saja.

Hampir puluhan menit ber-

(Suara NTB/her)

MOLOR - Sidang Paripurna di DPRD molor. Sejumlah kursi anggota DPRD tampak kosong.

Sementara Bupati Lobar H. Fauzan Khalid tampak menunggu sidang kuorum.

debat, akhirnya Panja LKPJ pun masuk ke ruang sidang.

Termasuk pimpinan sidang, Sulhan Mukhlis dan anggota Panja lainnya. Sidang pun dimulai sekitar pukul 11.00 lebih, diawali dengan pembacaan anggota Dewan yang hadir berjumlah 35 orang, artinya jumlah anggota yang hadir memenuhi syarat untuk melanjutkan persidangan.

Ditanya soal kemoloran sidang paripurna, Wakil Ketua, Sulhan Mukhlis berdalih,

Dianggap Gagal

Pansus Rekomendasikan 10 Kepala SKPD Dimutasi Giri Menang (Suara NTB) Banyaknya indikator dalam RPJMD yang tak mencapai target menuai sorotan dari kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar), khususnya Pansus LKPJ. Hasil evaluasi Pansus, dari 35 indikator, sebanyak 10 indikator belum mencapai target. Panja merekomendasikan agar bupati melakukan evaluasi, bahkan memutasi kepala SKPD penanggung jawab 10 indikator yang belum mencapai target.

“Kami rekomendasikan ke bupati agar menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi, bahkan mutasi dalam waktu secepatnya terhadap SKPD terkait dengan 10 indikator yang tidak tercapai,” tegas Ketua Panja LKPJ DPRD Lobar Hj. Nurul Adha, Senin (25/4).

Menurut politisi PKS ini dalam LKPJ kaitan dengan capaian RPJMD tahun 2014-2019 tertuang 35 indikator RPJM tahun 2015 ada 10 indikator atau 28,57 persen tidak tercapai target. Belum tercapainya indikator ini mengindikasikan Pemda Lobar khususnya SKPD penanggung jawab tidak sung-

guh-sungguh melaksanakan kegiatan yang terintegrasi untuk penanganan program berkaitan dengan indikator tersebut.

Pemda juga dinilai tidak melaksanakan perencanaan sesuai dengan sistem perencanaan yang efektif. Sebab, beberapa indikator yang menyangkut kesejahteraan masyarakat umum, seperti angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, angka rata-rata lama sekolah tidak mencapai target. Di aspek pelayanan umum, indikator persentase penegakan perda, jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang berstandar ISO, insidensi AIDS, malah bertambah. Selain itu, indikator lain yang mengakut kesejahteraan umum yang belum tercapai, antara lain, pelayanan moda transportasi, kualitas air sungai belum mencapai target.

Begitu juga dari aspek daya saing, jelasnya, masih terlihat aspek indikator nilai investasi dan kemantapan jalan belum mencapai target. Padahal dua indikator ini sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal

ini katanya menjadi penyebab utama terjadinya stagnasi pertumbuhan ekonomi di Lobar beberapa tahun terakhir.

Karena itu, jelasnya, rendahnya pencapaian RPJM ini pemda harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SKPD penanggung jawab indikator tersebut. ‘’Yang menjadi sorotan, terkait indikator rata-rata lama sekolah. Pemda dinilai gagal memenuhi target RPJMD terkait indikator. Sebab, ratarata lama sekolah yang ditargetkan 6,17 hanya dicapai 5,63 atau persis sama dengan tahun 2014 lalu. Jika merujuk data ini dibandingkan level provinsi sebesar 6,6 dan level nasional sebesar 7,7, angka pencapaian Lobar pada posisi Lobar menempati posisi 7 se NTB,’’ jelasnya.

Terpisah Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, menegaskan, tanpa diminta pihaknya terus melakukan evaluasi. Imbas dari evaluasi itu, jelasnya, konsekuensinya bisa dimutasi dan ditegur. “Kami terus melakukan evaluasi, konsekuensinya bisa bergeser, mutasi dan ditegur,” tegasnya. (her)

Kasus Bedah Desa, Saksi Ahli dari LKPP Diperiksa Praya (Suara NTB) Setelah menjalani komunikasi cukup lama, saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Lombok Tengah (Loteng), Senin (25/ 4). Saksi ahli ini dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng tahun 2012.

Saksi ahli dari LKPP datang sekitar pukul 10.00 Wita dan, langsung memasuki ruang pemeriksaan unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikot) Sat Reskrim Polres Loteng. “Ya, memang hari ini kita sudah agendakan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari LKPP,” aku Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Arjuna Wijaya, SIK., kepada Suara NTB. Dikatakannya, awalnya rencana pemeriksaan akan dilakukan di Mataram. Namun setelah dilakukan komunikasi dengan saksi ahli bersangkutan, pemeriksaan akhirnya diputuskan dilaksanakan di Polres Loteng.

Disinggung materi pemeriksaan yang dilakukan, Arjuna belum bersedia mengungkapanya. Tapi yang jelas, pemeriksaan saksi ahli dari LKPP dibutuhkan untuk memenuhi rekomendasi atau catatan yang diberikan oleh jaksa dari

(Suara NTB/kir)

DIPERIKSA - Saksi ahli dari LKPP sedang dimintai keterangan penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Loteng, Senin (25/4).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya guna melengkapi sisa berkas perkara kasus dugaan korupsi proyek bedah desa yang masih belum dinyatakan P21 (lengkap,red) oleh jaksa.

Seperti apa kelanjutanya setelah pemeriksaan, Arjuna mengaku juga belum berani menentukan, karena pihaknya masih fokus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

“Setelah pemeriksaan ini selesai, bagaimana-bagaimananya nanti kita lihat hasil pemeriksaannya,” ujarnya.

Dalam kasus dugaan korupsi pada proyek senilai Rp 1,8 miliar ini ada tujuh tersangka yang ditetapkan. Empat orang tersangka, masing-masing pelaksana proyek dan konsultan

proyek sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram. Mereka sudah dituntut masing-masing empat tahun penjara untuk pelaksana proyek. Dua tahun penjara bagi konsultan proyek dengan kewajiban membayar denda masing-masing Rp 100 juta.

Adapun kerugian negara yang ditimbul sebesar Rp 1,04 miliar dibebankan kepada AW, selaku ketua pelaksana proyek.

Sisanya masih ada tiga tersangka lagi, yakni mantan Kepala Dishutbun Loteng yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek, L.Is, PPK serta fasiltator proyek yang didanai dari anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi – dulu Kementerian PDT ini. (kir)

karena beberapa saran yang dimasukkan dalam laporan Panja belum masuk semuanya. Saran-saran ini, menurutnya, penting karena menyangkut evaluasi pencapaian pembangunan daerah dan RPJMD. “Molor karena belum semua saran Panja masuk,” dalihnya enteng.

Sementara itu, Bupati H Fauzan Khalid yang ditemui usai paripurna, mengaku, dirinya sengaja menunggu DPRD, karena hal itu merupa-

kan tontonan yang menarik.

Hal itu, katanya, membuatnya tertawa, sebab tak seharusnya terjadi di lingkup Dewan.

“Saya sengaja menunggu, karena malah menarik kita jadikan tontonan, itu membuat tertawa, “ seloroh bupati.

Menurutnya kebiasaan itu harusnya diubah. Masingmasing pihak, katanya, perlu saling introspeksi diri, bukan saja jajaran eksekutif, namun legislatif juga harus mau mengoreksi diri. (her)

Data LKPJ Bupati Diduga Banyak ’’Copy Paste’’ Giri Menang (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 menemukan ada sejumlah data yang termuat di dalam LKPJ diduga copy paste dari data tahun 2014 lalu. Perbedaan data ini menimbulkan kesimpangsiuran dan pertanyaan kalangan Pansus, sehingga perbedaan data ini mengganggu selama proses pembahasan LKPJ. Atas temuan ini, Pansus pun meminta agar bupati menjelaskan kenapa data yang disajikan tidak seragam ada yang tahun 2015 dan tahun 2014.

Selain menemukan data LKPJ yang diduga copy paste, pansus juga mengkritis capaian RPJMD yang banyak belum mencapai target. Bupati diminta lebih garang mengevaluasi SKPD penanggung jawab indikator terkait agar lebih kencang lagi mencapai targetnya.

Juru Bicara Pansus LKPJ Bupati tahun 2015 Andi Irawan, menyebut, beberapa data yang rancu terkait pencapaian IPM dengan komponen angka melek huruf tercatat masing-masing 11,90 persen tahun 2012, 11,93 persen tahun 2013 dan tahun 2014 tercatat 12,09 persen. Padahal tercantum jelas pencapaian RPJMD sebelumnya tahun 2012 sebesar 78,59 persen tahun 2013 79,22 persen dan tahun 2014 sebesar 82,02 persen.

Menurutnya, terdapat kekeliruan pencatatan data untuk objek yang sama dan tahun yang sama, sehingga data yang disajikan berbeda. Jika melihat mundur pada dokumen perencanaan RPJMD 2010-2014 terjadi inkosistensi data historis pembangunan yang dipaparkan Pemda yang tercantum dalam LKPJ Bupati. Dalam RPJMD 2010-2014, disebutkan ratarata angka melek huruf ditargetkan dari tahun 2010 sebesar 77,90 persen menjadi 90,05 persen pada tahun 2014. Namun terjadi penurunan rencana dari tahun 2014 sebesar 90,05 persen menjadi 82,02 persen pada tahun 2015. Terjadi data yang bertentangan antara kedua bagian dokumen tersebut.

Secara teknis, ujarnya, dokumen formal setingkat LKPJ kepala daerah seharusnya didukung oleh data yang akurat dan tidak gampang berubah-ubah.

Apalagi yang dicantumkan sumber data adalah BPS. Terkait perbedaan data ini, bupati diminta untuk menjelaskan. Temuan lain, pada target realisasi PAD tahun 2015, data yang disajikan adalah data tahun 2014, seharusnya data yang disajikan data tahun 2015. Adanya kesimpangsiuran ini, jelasnya, membuat pembahasan rancu, sehingga dikhawatirkan tidak konsisten data yang disajikan. Data lainnya mengenai belanja langsung urusan wajib dan pilihan. Di dalam data ini sebagian data data tahun 2014 dan bagian lain disajikan data tahun 2015.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD, Sulhan Mukhlis, jika Pansus menemukan banyak data disajikan dalam LKPJ persis sama dengan data tahun lalu. Celakanya, katanya SKPD menggambarkan solusi permasalahan yang terulang terus-menerus dari tahuntahun sebelumnya. Terkait data yang diduga copy paste, pihaknya telah memanggil SKPD terkait.

Sulhan menyebut, sedikitnya 15 SKPD sudah diklarifikasi Pansus terkait data LKPJ. Mereka rata-rata mengaku tidak menulis permasalahan dan solusi, seperti yang ada dalam LKPJ. Itu artinya permasalahan yang dibuat dalam LKPJ itu hanya diambil dari data tahun lalu saja.

Menanggapi data LKPJ yang diduga copy paste, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid justru meminta agar dewan menyebutkan mana saja data yang dicopy paste. Menurutnya, tidak bisa dewan menyebut data copy paste tanpa ada faktanya. Terkait data tingkat melek huruf yang tertuang dalam RPJMD menurutnya dilematis. Sebab, salah satu kasus fakta yang ditemukannya.

Contohnya, seorang ibu mengalami buta huruf lalu diajari melalui program pengentasan buta aksara tahun 2015. Lalu setahun berikutnya ibu ini disuruh baca tahun 2016, celakanya ibu ini tidak bisa baca lagi. (her)

(Suara NTB/arn)

Kegiatan Festival Moyo Tidak Banyak Berubah SumbawaBesar(SuaraNTB)Event nasional tahunan Festival Moyo yang digelar September mendatang, ternyata tidak banyak berubah dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Hanya sedikit perubahan, sehingga kedepan, Festival Moyo diharapkan dapat lebih didesain agar bisa “menjual”.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Sumbawa, H. Amri, S.Sos, M.Si, Senin (25/4), dari anggaran Rp 1 miliar lebih kegiatan tahun ini tak banyak perubahan.

Seperti, Pekan budaya Sumbawa (PBS), Main Jaran, Baraan Kebo, Lari 10 K, Pameran UMKM dan lainnya. Yang berubah hanya tambahan agenda baguba ramai saat acara pembukaaan nantinya. “Baguba ramai ini nanti perwakilan setiap kecamatan,” terangnya.

Untuk tahun depan, pihaknya telah meminta agar penyelenggaraan Festival Moyo diserahkan ke pihak ketiga. Agar lebih profesional dan kegiatannya lebih variatif. Dari segi kemasan kegiatan juga pastinya akan lebih menarik. “Tahun depan, kegiatan ini kita pihakketigakan,” tukasnya.

Senin malam, Disporabudpar juga mulai menggelar Festival Qasidah Rebana tingkat kabupaten. Pesertanya perwakilan 24 Kecamatan se Kabupaten Sumbawa. Bahkan ada kecamatan tertentu yang mengirimkan wakilnya lebih dari satu grup qasidah. Kenapa qasidah? Sebagai kesenian daerah yang mungkin selama ini terlupakan dan jarang sekali ditampilkan. “Makanya melalui Festival ini, coba kita lestarikan kembali,” tukasnya. (arn)

Pengunjung Perpustakaan Sumbawa Meningkat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pengunjung Perpustakaan Daerah Sumbawa dari tahun ke tahun terus meningkat. Kini Perpustakaan Sumbawa telah memperoleh program Perpuseru. Dalam membantu mengembangkan perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat.

Kepala Kantor Arpusda Kabupaten Sumbawa, H. Syahril, S.Pd, M.Pd, saat menggelar lomba bercerita bagi siswa SD/ MI, lomba pemilihan duta baca siswa SMA/SMK/MA serta lomba menggambar bagi siswa TK dan PAUD tingkat Kabupaten Sumbawa, Senin (25/4), penanganan budaya baca tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah, tetapi peran orang tua, masyarakat, lingkungan, pemerintah dan lembaga swasta peduli juga merupakan faktor penting.

Dengan menggalakkan promosi perpustakaan melalui lomba serupa, anggota maupun pengunjung perpustakaan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terbukti dengan jumlah anggota perpustakaan tahun 2014 sebanyak 9.116 dan tahun 2015 sebanyak 9.485.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah dalam sambutannya menyampaikan, perpustakaan sebagai salah satu tempat menumbuhkan minat baca, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin keberadaannya. Apalagi perpustakaan daerah ini yang merupakan perpustakaan kebanggaan milik masyarakat Sumbawa saat ini telah memperoleh program Perpuseru. Program ini membantu mengembangkan perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat. Termasuk memiliki kemampuan untuk memberdayakan perempuan, remaja, dan wirausaha. “Perpustakaan Kabupaten Sumbawa juga sudah memiliki jaringan wifi. Sehingga perpustakaan ini yang sebelumnya merupakan perpustakaan umum menjadi terbuka, dapat diakses masyarakat untuk mendapatkan kesempatan, kreativitas, pengetahuan dan pembelajaran,” harap Wabup. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Oknum Polisi Pemicu Kerusuhan Sumbawa Akhirnya Dipecat Sumbawa Besar (Suara NTB) Oknum polisi Brigadir I Gede Suarjana (Tukul) resmi dipecat.

Sebelumnya Brigadir tukul terlibat dalam kasus kecelakaaan yang memicu terjadinya kerusuhan di Sumbawa, Januari 2014 lalu.

Pada upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polres Sumbawa, Senin (25/4), juga dilakukan pemecatan terhadap Brigadir Sadra, yang terlibat kasus narkoba.

Upacara PTDH dipimpin Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK. Kedua oknum polisi tersebut tidak menghadiri upacara PTDH. Di mana Brigadir Tukul tengah berada di Tabanan, Bali. Sementara Brigadir Sadra tengah menjalani hukuman di Lapas Dompu. Meskipun demikian proses pemberhentian tetap dilaksanakan.

Dengan demikian, keduanya sudah bukan bagian dari Polri, melainkan masyarakat biasa.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK dalam sambutannya menyampaikan pihaknya sebenarnya tidak mengharapkan adanya upacara PTDH ini. Namun situasi dan kondisi yang mengharuskan dilaksanakan. Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Makanya, hal ini menjadi pelajaran sekaligus dapat diambil hikmahnya oleh anggota lain untuk tidak diulangi.

Disebutkannya terhadap masalah narkoba, tidak hanya menjadi perhatian aparat kepolisian tetapi perhatian seluruh masyarakat. Bahkan kepala negara. Mengingat narkoba ini

tidak hanya merambah masyarakat saja, tetapi sudah merambah aparat.

Seperti halnya yang terjadi pada Brigadir Sadra. Di sisi lain Kapolres juga menyinggung masalah hubungan asmara. Di mana hal tersebut pernah dialami Brigadir I Gede Suarjana (Tukul) yang akhirnya memicu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Aturannya sudah jelas. Baik peraturan disiplin, peraturan kode etik, maupun pidana. Kita tunduk pada hukum pidana, sehingga perlakuannya sama. Bahkan aparat kepolisian lebih berat hukumannya,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya menghimbau para anggota termasuk yang masih muda untuk menghindari barangbarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Termasuk terhadap hubungan asmara, jangan sampai karena asmara kemudian berujung pada halhal yang tidak diinginkan. Hal ini menjadi pelajaran untuk dipahami dan dimasukkan ke dalam pikiran masingmasing. Supaya tidak melakukan halhal yang dapat merusak dan mengganggu karir di kepolisian.

Kapolres berharap anggota dapat mengikuti aturan yang ada di kepolisian, dan aturan yang ada di dalam hukum NKRI. Sehingga aman, dan tenang

TIDAK HADIR - Upacara PTDH yang tidak dihadiri oleh dua orang anggota Polres Sumbawa yang diberhentikan, Senin (25/4). dalam menjalankan tugas. “Saya berharap upacara ini menjadi upacara yang terakhir untuk PTDH. Jangan sampai ada lagi hal seperti ini. Karena tidak sebanding dengan apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Ingat bahwa yang kita bawa bukan hanya diri kita, tetapi orang tua dan keluarga,” tukasnya.

Kedua oknum polisi tersebut sebelumnya terlibat tindak pidana. Dimana yang bersangkutan dipecat melalui surat keputusan (Skep) Kapolda. Terhadap tindak pidana, Brigadir Tukul dijerat pasal 311 ayat 5 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Hasil putusan kasasinya dan sudah inkrach selama enam tahun penjara. Kasus kecelakaan tersebut menjadi pemicu terjadinya kerusuhan di Sumbawa

pada Januari 2014 lalu. Ia sempat ditahan di Lapas Tabanan Bali, dan sudah bebas bersyarat. Brigadir Tukul juga ditindak secara internal.

Sedangkan Brigadir Sadra dijerat pasal pidana 114 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ia kemudian dihukum penjara selama enam tahun. Saat ini masih menjalani proses hukum di Lapas Dompu. Terhadap penindakan internal, Tim Polres Sumbawa melakukan persidangan terhadap Brigadir Sadra di Polres Dompu. Ia mengajukan banding atas rekomendasi pemecatannya. Namun komisi Banding Polda NTB menolak permohonannya. Diikuti dengan terbitnya keputusan Kapolda, KEP/156/III/ 2016 tanggal 29 Maret 2016. (ind)

Penyidik Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Pencarian Pesawat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna menelusuri dugaan penyimpangan terhadap dana pencarian pesawat latih Liberti XL 2, yang jatuh di perairan Pulau Moyo beberapa tahun lalu. Dalam hal ini polisi masih membutuhkan keterangan dari sejumlah saksi.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo, Senin (25/4) mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menemukan adanya indikasi yang mengarah kepada penyimpangan. Kendati demikian, pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Mengingat masih ada sejumlah saksi yang akan dimintai keterangan.

“Untuk sementara kita tengah mendalami apakah benar atau tidak terjadi penyimpangan. Kita masih membutuhkan keterangan sejumlah saksi terkait,” ujarnya.

Disebutkannya, sejauh ini pihaknya sudah memintai keterangan terhadap 40 lebih saksi. Mulai dari Kabid Kedaruratan BPBD, Bendahara pengeluaran BPBD, dan anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang berjumlah sekitar 30-an lebih. Dalam hal ini masih tersisa sejumlah saksi yang akan dimintai keterangan. Rencananya pihaknya juga akan memintai keterangan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, dan saksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Setelah nantinya semua saksi komplit, pihaknya akan melakukan analisa. Guna mengetahui siapa yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut.

Seperti diberitakan, Februari 2014 lalu sebuah pesawat latih Liberti XL 2 jatuh di perairan Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa. Guna melakukan pencarian, BPBD Kabupaten Sumbawa bersurat ke BNPB Pusat, guna mengajukan dana tanggap darurat untuk melakukan pencarian. Dana tersebut kemudian dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 234 juta. Meskipun prosesnya sudah berjalan, namun dana tersebut menuai permasalahan. Dalam penggunaan dana diduga terjadi penyimpangan.

Sesuai laporan yang diterima pihak kepolisian. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Hingga kini pabrik es milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di kecamatan Poto Tano belum juga dapat dimanfaatkan. Sejak dibangun sekitar delapan tahun lalu, pabrik itu mangkrak tanpa pernah ada kejelasan kapan akan mulai dioperasikan.

Akhir pekan lalu, media ini mencoba menyambangi pabrik es milik Pemda KSB itu. Kondisinya pun cukup memprihatinkan. Mulai dari bangunannya sampai seluruh unit mesin yang ada di dalamnya tampak tidak ada yang pernah disentuh perawatan.

Pada bagian gedung contohnya, cat dan semennya mulai mengelupas. Tidak hanya di bagian luar, pada bagian dalamnya pun tak kalah sama kondisinya. Sampah bekas tetelan semen yang runtuh berserakan hampir di seluruh bagian ruangan hingga ke ruang mesin pencetak es.

Kondisi unit mesinnya juga

tak kalah mengkhawatirkan.

Bagian-bagian mesin yang hampir seluruhnya material besi itu sudah mulai mengalami korosi (karatan, red). Hal ini semakin parah karena posisi mesin ditempatkan di jendela terbuka sehingga terpapar langsung dengan hawa luar yang banyak mengandung garam. Sebab maklum posisi gedung pabrik es Poto Tano nyaris persis berada di pesisir pantai sehingga paparan air garam dipastikan setiap hari terjadi.

Upaya Pemda KSB untuk mengoperasikan pabrik es Poto Tano ini sebenarnya sudah beberapa kali diupayakan. Terakhir sekitar awal tahun 2015 lalu, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) melakukan beberapa perbaikan terhadap beberapa komponen mesinnya. Kala itu kepala DKPP KSB, Ir. H. Abbas mengklaim perbaikan untuk seluruh komponen mesin telah berhasil dilakukan dan

Kasus Pembunuhan Sukriyadi Masih Didalami Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus pembunuhan Sukriyadi (25), warga Dusun Ngali, Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape mulai menemui titik terang. Dari keterangan sejumlah saksi, polisi menemukan indikasi yang mengarah kepada terduga pelaku.

Kapolres Sumbawa melalui Kapolsek Lape, AKP Satrio, Senin (25/4), mengakui pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi. Termasuk melakukan oleh TKP. Dalam hal ini ada dua TKP, yakni tempat kejadian dan tempat ditemukan korban. Di mana jarak TKP tersebut sekitar 300 meter. Pihaknya juga menemukan sebilah parang milik korban yang diduga digunakan terduga pelaku untuk membunuh korban di sekitar

TKP pertama. “Sekitar 12 orang saksi sudah kami mintai keterangan. Kami sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk yang jelas. Jadi sudah ada yang mengarah ke terduga pelaku,” ujarnya.

Dalam kasus pembunuhan tersebut, pihaknya belum mengetahui motif yang sebenarnya. Mengingat antara korban dan terduga pelaku sebelumnya tidak ada permasalahan. Jika dilihat dari kondisi korban, saat dilakukan pembunuhan tidak ada unsur perlawanan. Bahkan tidak ada indikasi yang mengarah kepada unsur dendam. “Ini yang masih kami dalami. Termasuk bagaimana korban bisa sampai ke TKP kedua,” terangnya.

Disebutkannya, untuk sementara, masih mengarah ke-

pada satu terduga pelaku. Di mana terduga pelaku merupakan warga setempat. Namun yang bersangkutan saat ini tidak berada di tempat.

Meskipun demikian, dari analisa yang dilakukan kemungkinan pelaku diperkirakan lebih dari satu orang. “Kemungkinan pelakunya bisa lebih dari satu orang.Cuma untuk sementara baru mengarah kepada satu orang,” tukas Satrio.

Sejauh ini, kata Satrio, suasana di wilayah setempat masih kondusif. Pihak korban juga sudah menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada pihak kepolisian. Pihaknya pun sudah menghimbau masyarakat sekitar untuk tetap tenang dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat pi-

(Suara NTB/ind

haknya akan menangani kasus ini dengan serius. Rencananya pihaknya kembali akan memeriksa saksi, yakni ibu korban yang sebelumnya belum sempat diperiksa. (ind)

tinggal melengkapi beberapa komponen pendukung lainnya serta pihak ketiga yang bersedia mengoperasikan. Maka pabrik es Poto Tano bisa mulai berproduksi.

Untuk perbaikan terakhir itu, DKPP tidak hanya diberikan tenggat waktu, namun juga anggaran dari pemerintah. Sayangnya meski telah dilakukan sejumlah perbaikan, buktinya pabrik es Poto Tano tak kunjung bisa digunakan.

Jangankan menghasilkan keuntungan bagi daerah, beroperasi untuk memenuhi kebutuhan es para nelayan sesuai janji kepala DKPP saja tidak bisa.

Ketua Komisi II DPRD KSB Aheruddin Sidik yang dikonfirmasi mengatakan, informasi terakhir yang diperoleh pihaknya dari DKPP bahwa belum ada pihak ketiga yang bersedia mengelola pabrik es tersebut. “Itu informasi yang saya peroleh terakhir. Katanya

(Suara NTB/bug)

Tano dan kondisi ngunan pabrik es Poto TERBENGKALAI - Ba mesin pabrik yang kondisinya tern, Senin (25/4). beberapa komponen mendapatkan perawata bengkalai karena tidak mulai dari pembangunannya belum ada pihak ketiga yang hingga perbaikan yang dibutuhberminat,” terangnya kepada kan selama ini. “Saya melihat kepala DKPP masih setengah media ini, Senin (25/4).

Kendati demikian Aher hati mengupayakan pabrik es mengaku, tetap kecewa dengan itu. Tentu ini akan menjadi evalDKPP karena tidak bisa me- uasi bagi kami terhadap kinermaksimalkan keberadaan ja dinas dan khususnya kepala pabrik es Poto Tano. Sebab dinasnya. Dan kami akan sampabrik tersebut sudah banyak paikan hal ini kepada bupati,” menyedot anggaran pemerintah tandasnya. (bug)

Cetak Sawah Baru di Sumbawa Tuntas Agustus Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan program cetak sawah baru 2016 telah dimulai, menyebar pada hamper seluruh kecamatan di Sumbawa dengan total 4.000 hektar. Dikerjakan dalam tiga tahap, yang harus tuntas pada Agustus mendatang.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikurtura (Distan TPH) Sumbawa, Ir. Thalifudddin, M.Si, Senin (25/4), pengerjaan tahap pertama untuk 1.400 hektar kini sedang berjalan. Distan berkoordinasi dengan Pelaksana Lapangan yang sebelumnya ditunjuk. Termasuk soal kendala di lapangan. Setelah

tahap pertama, baru akan disusul pencairan tahap kedua dan ketiga, sampai tuntas Agustus mendatang untuk 4.000 hektar. “Petani yang jadi pelaksana cetak sawah baru ini di lapangan. Kita berkoordinasi dengan petugas di lapangan,” terangnya.

Terkait pengawasan, lanjut Thalif, Kabupaten juga membentuk tim pengawas yang beranggotakan SKPD terkait seperti Dinas Kehutanan, Bappeda, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lainnya. Sebagai PPK, Thalif juga akan memastikan pekerjaan rampung sesuai waktunya. “Kalau nanti dari tim

pengawas menilai belum rampung, saya tidak akan tandatangani. Kita akan lebih hati-hati, agar semuanya tuntas sesuai yang diharapkan,” tukasnya.

Untuk musim panen padi kali ini, Thalif juga melihat secara umum berhasil cukup baik. Meski ada sejumlah wilayah, seperti kecamatan Ropang dan Lantung yang dikhawatirkan menurun. Akibat pengaruh iklim yang tidak menentu sehingga sempat timbul penyakit belas (leher busuk padi). Namun itupun tidak seberapa dan tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi secara umum. (arn)

(Suara NTB/ind)

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Tiga SMP di Dompu Siap Laksanakan UNBK Dompu (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs akan dilaksanakan pada 9 – 12 Mei 2016 mendatang dan diikuti 6.022 orang siswa. Tiga SMP akan melaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) yaitu SMPN 1 Dompu, SMPN 4 Dompu dan SMPN 6 Dompu. Ketiga sekolah ini sudah mulai melakukan uji coba menjelang ujian berlangsung.

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH melalui kepala bidang pendidikan Menengah, Dr. Nuril Furkan, MPd kepada Suara NTB, Senin (25/4) mengungkapkan, sekolah – sekolah sudah siap melaksanakan UN dengan jumlah peserta sebanyak 6.022 siswa. Bahkan nilai ujian sekolah bagi siswa tingkat SMP/sederajat sudah diterima pihaknya untuk diinput menjadi nilai akhir mata pelajaran. “Nilai sekolah sudah semua masuk

untuk kita input,” terangnya.

Siswa SMPN 1 Dompu melakukan UNBK di SMKN 1 Dompu, siswa SMPN 4 Dompu dan SMPN 6 Dompu karena jumlahnya terbatas melakukan ujian di sekolahnya. SMPN 1 Dompu dan SMKN 1 Dompu bahkan sudah melakukan perjanjian penggunaan jaringan komputer di SMKN 1 Dompu.

Bahkan Senin kemarin melakukan uji coba UNBK sebelum pelaksanaan UNBK 9 Mei mendatang. “Hari ini

mereka lakukan uji coba,” kata Nuril.

Sejauh ini, kata Nuril, tidak ada kendala dalam persiapan pelaksanaan UN tingkat SMP. Termasuk bagi SMP yang melaksanakan ujian secara manual, soalnya sudah mulai dipersiapkan dan direncanakan pada 7 Mei mendatang sudah ada di Dompu soalnya. “Sehari sebelum pelaksanaan UN, semua soal sudah berada di Polsek untuk pengamanan soal je-

lang pelaksanaan UN,” terangnya.

UN tingkat SMP tidak lagi menjadi penentu kelulusan.

UN hanya sebagai alat ukur dalam melakukan pemetaan pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan. Sehingga kejujuran sekolah dan siswa dalam mengerjakan soal sangat diharapkan karena menjadi alat identifikasi indeks integritas dan pemetaan mutu pendidikan di suatu wilayah.

Hasil ini akan terlihat dari

sistem soal yang disiapkan tidak lagi menggunakan sistem paket, tapi divariasikan sebanyak lima jenis variasi. Dengan demikian, antara siswa tidak bisa saling menyontek dan guru tidak bisa memberikan jawaban.

“Jangan mudah percaya dengan bocoran soal, karena itu hanya tipuan semata. Karena soal ini tidak mungkin bisa bocor,” kata Nuril. (ula/*) Nuril Furkan (Suara NTB/ula)

Aktivis Mahasiswa di Bima Desak Densus 88 Dibubarkan (Suara NTB/ula)

BELUM DIPERBAIKI - Gajali, salah seorang petani sengaja mendatangi bendungan Rababaka untuk melihat aktivitas perbaikan bendungan yang dijanjikan sebelumnya. Namun hingga Senin (25/4), perbaikan bendungan belum juga dilakukan.

DPRD Minta Bendungan Rababaka Segera Direhab Dompu (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Dompu meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) NT I untuk serius menangani jebolnya bendungan Rababaka. Sudah tiga pekan bendungan yang menjadi tulang punggung pengairan pertanian di Dompu ini tidak berfungsi.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Dompu, Drs. M. Wildan Haris kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (25/4) mengungkapkan, pada musim tanam pertama di musim hujan lalu ratusan ha tanaman padi petani di Kabupaten Dompu terserang organisme pengganggu tanaman (OPT) seperti wereng cokelat. Akibatnya petani mengalami penurunan produktivitas hingga 50 persen. Pada musim tanam kedua, petani di daerah irigasi (DI) Rababaka justru dihadapkan dengan kesulitan air akibat jebolnya bendungan Rababaka.

“Jangan sampai merugi untuk kedua kalinya karena ndak bisa menanam setelah sebelumnya tanaman padinya diserang hama penyakit,” ungkap Wildan.

Ia meminta pihak BWS NT selaku penanggungjawab penanganan bendungan Rababaka untuk serius menangani jebolnya bendungan. Terlebih sebelumnya telah menjanjikan alat berat untuk pembuatan bendungan semi permanen hingga dibangunnya bendungan permanen. “Kita minta BWS serius menangani jebolnya bendungan Rababaka, karena saat ini petani sedang membutuhkan air untuk irigasi,” harapnya.

Ada 1.800-an ha lahan sawah irigasi yang diairi bendungan Rababaka. Jika bendungan yang jebol tidak diperbaiki pemerintah dalam waktu yang cepat, ada ancaman gagal tanam bagi ribuan ha lahan petani. “Saat ini mereka sedang membutuhkan air untuk bercocok tanam dan mengairi sawah mereka,” katanya.

Kepala bidang sumber daya air (SDA) Dinas PU Kabupaten Dompu, Aris Ansary, ST, MT mengatakan, penanganan bendung Rababaka bukan lagi persoalan teknis.

Karena anggaran untuk perbaikan bendung tersebut sudah ada, bahkan bronjongnya sudah siap. Hanya saja butuh alat berat untuk mengangkat bambu yang menghalangi pengerjaan bronjong dan membutuhkan alat berat untuk mengangkatnya. “Kita sudah cari alat beratnya, tapi belum dapat. Rata – rata alat berat sedang disewakan dan digunakan untuk pengerjaan proyek,” kata Aris.

Namun beberapa kontraktor sudah mengupayakan alat berat untuk disewakan. Bila alat beratnya tidak ada di Dompu akan didatangkan dari Bima untuk mengatasi bendungan Rababaka. “Nanti akan dipasangi bronjong di bentangannya. Kalau hanya dibendung dengan tanah, itu tidak akan bertahan lama. Ketika banjir datang, pasti akan dibawa arus. Tapi kalau dipasangi bronjong, itu jauh lebih kuat dan bertahan lama. Karena kita tidak bisa secara terus menerus menyiapkan alat berat,” terangnya.

Ia pun berharap petani untuk bersabar sambil menunggu penanganan dengan pasangan bronjong.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Camat dan Desa yang menjadi wilayah pengairan daerah irigasi Rababaka. “Kita berharap petani bersabar dan memahami keadaan ini, karena perbaikan tidak bisa dilakukan dengan manual,” terangnya.

Gajali, petani di desa Matua meminta pemerintah untuk serius menangani kerusakan bendungan Rababaka. Karena sebelumnya, petani dijanjikan penanganan dengan alat berat mulai Minggu (24/4) dilakukan, tapi tidak jadi dan Senin (25/4) juga belum ada alat berat yang memulai bekerja. “Kita minta pemerintah untuk serius tangani kerusakan bendungan Rababaka. Karena petani saat ini sedang bercocok tanam dan membutuhkan air untuk mengairi sawahnya,” harapnya. (ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Aktivis mahasiswa di Bima mendesak pemerintah agar membubarkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Pasalnya, tindakan dan sikap aparat antiteror tersebut dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Desakan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Cabang Bima dan BEM IAI Muhamadiyah tersebut dilakukan dengan cara menggelar unjuk rasa dan membagikan selebaran di simpang empat jalan Gunung Dua, Kota Bima, Senin (25/4).

“Kami dari IMM dan BEM IAI Muhamadiyah Bima meminta agar Presiden membubarkan Densus 88 karena telah melakukan tindakan semena – mena dan merampas HAM,” ujar Jenderal Lapangan (Jenlap), Didik Irawansyah.

(Suara NTB/uki)

I Gusti Ngurah Agung Puger status pemakai dan kepemilikan narkoba. Sedangkan pada Februari terdapat delapan berkas perkara. Di antaranya karena kepemilikan

(Suara NTB/uki)

BUBARKAN DENSUS – Para aktivis menggelar aksi dan orasi di simpang empat jalan di Kota Bima, menuntut agar Densus 88 dibubarkan, sebab dinilai melanggar HAM. galanya,” terangnya.

Aksi tersebut sempat mengalami ketegangan antara aparat dan massa aksi. Pasalnya massa aksi sempat membakar ban bekas yang membuat jalan itu beberapa saat terganggu dan macet.

Namun beruntung tidak men-

imbulkan hal – hal yang tidak diinginkan. Karena aparat kepolisian meminta agar massa aksi tidak melakukan unjuk rasa dengan cara anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Beberapa saat setelah melakukan orasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (uki) (Suara NTB/uki)

RATA TANAH – Rumah panggung korban kebakaran di Desa Samili, Kabupaten Bima, tampak rata dengan tanah akibat amukan si jago merah, Senin (25/4).

Lagi, Belasan Rumah di Bima Terbakar Bima (Suara NTB ) – Kebakaran rumah kembali terjadi di wilayah Kecamatan Woha Kabupaten Bima.

Setelah di Desa Risa yang menghanguskan belasan unit rumah belum lama ini, kini peristiwa serupa terjadi di Dusun Rasabou desa Samili Kecamatan Woha. Sekitar 13 unit rumah hangus terbakar akibat dilahap si jago merah.

Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Senin (25/4) pagi sekitar pukul 09.00 wita.

Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa. Namun total kerugian diprakirakan sekitar ra-

Belasan Tersangka Narkoba di Bima Segera Diadili Kota Bima (Suara NTB) – Berkas perkara kasus narkoba di wilayah Kabupaten dan Kota Bima sepanjang bulan Januari hingga Maret 2016 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Tercatat belasan berkas tersebut sedang diteliti, bahkan sebagian telah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Raba Bima, I Gusti Ngurah Agung Puger, SH kepada Suara NTB, Senin (25/4) mengatakan selama triwulan pertama tahun 2016, pihaknya telah menerima berkas perkara pada kasus narkoba sebanyak 14 kasus. Baik yang dilimpahkan oleh penyidik Polres Bima maupun Polres Bima Kota.

“Diamerincikan,padabulanJanuari terdapat dua kasus yakni atas nama terdakwa Zainuddin dan Ida Bagus Alit Buana, keduanya dalam

Selain itu, kata dia, pihak terkait harus mengadili beberapa oknum Densus 88 terkait pelanggaran HAM. Salah satunya oknum yang telah menghilangkan nyawa Siyono, terduga teroris yang meninggal belum lama ini.

“Adili oknum Densus 88 yang melanggar HAM,” katanya dengan lantang.

Menurut dia, hal tersebut bukan tanpa dasar. Pasalnya, dalam penegakan supremasi hukum tidak ada perbedaan dan kekebalan yang berorientasi pada diskriminasi. Sebab tindakan itu tidak sesuai dengan asas kesamaan kedudukan di depan

hukum. Yang di mana segala sesuatu perbuatan atau tindakan seseorang yang melawan hukum harus diadili dan diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Selama ini tindakan aparat Densus 88 banyak bertentangan dengan HAM, di mana penangkapan terhadap seorang yang baru status terduga atau tersangka yang belum dikatakan bersalah oleh hakim melalui proses pengadilan, justru dieksekusi dan ditembak mati,” terangnya.

Semestinya, menurut massa aksi, tindakan tersebut lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Karena setiap orang berhak hidup dan menjunjung tinggi kemerdekaan. Baik pikiran, hati nurani, hingga kemerdekaan berekspresi.

“Ingat negara Indonesia menganut asas demokrasi dan keputusan rakyat adalah yang tertinggi di atas segala –

narkoba,kurirhinggabandar.

“Sementara pada bulan Maret terdapat empat perkara. Mulai dari oknum yang memiliki narkoba hingga bandar,” katanya.

Menurut dia, dari berkas tersebut, ada beberapa yang sudah disidangkan. Hanya saja saat ini belum ada putusan vonis dari pengadilan.

Bahkan dari berkas tersebut telah dikembalikan kepada pihak penyidik agar bisa dilengkapi.

Salah satunya berkas perkara atas nama Sri Atridaningsih.

“Proses persidangan sedang berjalan, hanya saja belum ada putusan. Namun beberapa waktu kedepan prosesnya akan berakhir,” akunya. Agung menegaskan, pihaknya akan tetap menindaklanjuti perkara kasus barang haram tersebut, tanpa mengesampingkan berkas kasus – kasus pidana umum lainnya. (uki)

tusan juta rupiah.

Salah seorang warga, Hanafi (35) kepada Suara NTB mengatakan, dari 13 unit rumah yang kebanyakan rumah pangung dengan bahan kayu itu, enam unit rumah ludes terbakar, dan langsung rata dengan tanah. Serta sejumlah alat dan hasil pertanian yang tersimpan dalam rumah.

“Tujuh unit mengalami kerusakan berat dan sedang.

Rumah yang terbakar itu semuanya adalah rumah panggung yang memiliki 12 hingga 16 tiang,” ucapnya Kata dia, kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek listrik di salah

satu rumah warga bernama M. Saleh yang berada di RT setempat. Satu jam setelah kejadian, api berhasil dipadamkan oleh warga setempat “Warga secara bergantian memadamkan api dengan menggunakan air sumur dan bantuan alat seadanya,” kata Hanafi.

Atas kejadian itu, Hanafi menyesalkan terlambatnya mobil pemadam kebakaran datang.

Pasalnya dua unit mobil yang dikerahkan baru tiba di lokasi sekitar 15 menit sesudah api berhasil dipadamkan.

“Seharusnya mobil kebakaran sudah standby di lokasi.

Tapi, Ini tiba setelah api padam,”

ujarnya. Dia menambahkan, puluhan Kepala Keluarga (KK) harus kehilangan tempat tinggal dan hingga saat ini para korban telah diungsikan di salah satu SDN di Desa Setempat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kabupaten Bima, H. Sumarsono SH, MH mengatakan telah memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban kebakaran di wilayah setempat. Bahkan pihaknya dan instansi terkait beserta Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer telah mendatangi langsung tempat terjadinya

kebakaran.

“Kami beserta Wabup sudah mendatangi lokasi kebakaran dan langsung memberikan bantuan tanggap darurat, seperti terpal, selimut dan makanan cepat saji,” terangnya.

Menurut dia, hingga saat ini penyebab terjadinya kebakaran tersebut belum diketahui.

Sebab tengah dilakukan penyelidikan oleh aparat terkait. Hanya saja, informasi yang didapatkan oleh pihaknya dugaan sementara akibat hubungan arus pendek dan meledaknya kompor minyak di salah satu rumah warga. (uki)

Kantor Bupati Bima Belum Bisa Ditempati Bima (Suara NTB) – Kantor Bupati Bima yang terletak di Desa Godo Kecamatan Woha, terancam tidak akan bisa ditempati pada tahun 2016 ini. Pasalnya anggaran untuk melanjutkan pembangunan kantor tersebut masih sangat minim. Tahun ini Pemkab Bima telah menganggarkan Rp 16 miliar, sementara yang dibutuhkan sekitar Rp 34 miliar hingga rampung.

Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bima, Dadang Erawan, ST., ME kepada Suara NTB, Senin (25/4) mengakui, untuk melanjutkan proses pengerjaan kantor Bupati, pihaknya saat ini masih mengalami kekurangan Rp 18 miliar.

“Kantor Bupati baru bisa selesai setidaknya membutuhkan anggaran Rp 34 miliar.

Sementara yang sudah dianggarkan dari APBD murni sebanyak Rp 16 miliar. Itu be-

rarti masih kita kekurangan Rp 18 miliar,” ucapnya.

Kata dia, pengerjaan kantor tersebut belum bisa dilanjutkan sehingga untuk sementara waktu dipending. Selain anggaran belum cair, saat ini kantor tersebut sedang pada proses review design dari beberapa infrastruktur yang telah dibangun.

“Nanti proses pengerjaannya akan dilanjutkan bulan Mei mendatang dengan cara pelelangan,” katanya. “Tergantung besaran anggaran.

Kalau sesuai dengan yang dibutuhkan tentu akan bisa ditempati. Tapi ini kan masih kurang,” akunya.

Meski demikian pihaknya, telah mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB meminta bantuan anggaran untuk membantu proses pengerjaan kantor yang dibangun pada tahun 2014 lalu.

“Tahun 2015 lalu Pemprov NTB lewat APBD perubahan

membantu sekitar Rp 2,4 miliar. Saat ini kita juga mengajukan proposal. Mudah – mudahan bisa disikapi dan direspon,” terangnya.

Selain itu menurut dia, hingga saat ini di kantor setempat, belum tersedia atau dipasang fasilitas listrik maupun ornamen atau aksesoris pelengkap. Sehingga membuat kantor itu diragukan untuk bisa ditempati secepatnya.

“Kita menginginkan agar kantor ini bisa segera ditempati.

Namun masih banyak kendala, salah satunya jaringan listrik yang belum dipasang. Alasannya karena belum tersedia anggaran,” ujarnya.

Dadang menambahkan, kantor Bupati dengan luas sekitar 54 hektar itu, saat ini juga telah dibangun lima kantor yang siap digunakan yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), BP4K, Badan Ketahanan Pangan, Satuan Pol

(Suara NTB/uki)

Dadang Erawan PP dan Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar).

“Rencananya tahun ini juga akan kita bangun dua kantor di kawasan ini, yakni Dikpora dan BKD. Masing – masing anggaran Rp 2 miliar untuk satu kantor,” pungkasnya (uki)

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

Minim Ekspor Non Pertambangan KOMISI II DPRD NTB menyoroti rendahnya nilai ekspor Provinsi NTB pada sektor unggulan. Seperti ekspor produk-produk kerajinan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan yang hanya mampu berkontribusi menyumbang angka ekspor sebesar 1,751 persen. sementara punyumbang nilai ekspor Provinsi NTB tahun 2015 masih didominasi oleh sektor pertambangan, yang mencapai 98,249 persen dari keseluruhan nilai ekspor. Tingginya nilai ekspor di bidang pertambangan ini, di satu sisi menun(Suara NTB/dok) jukkan bahwa sektor-sektor Raihan Anwar lainnya masih sangat kecil.

Hal tersebut tentu sangat ironis, karena sektor non pertambangan adalah potensi yang sangat menjanjikan untuk NTB. Karena sektor non tambang ini merupakan sektor yang bisa diperbaharui.

“Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas SDM kita yang dimiliki baik yang ada di sektor pertanian dan kerajinan-kerajinan lainnya. Selain itu faktor fasilitas juga masih sangat minim,” ujar juru bicara Komisi II, Raihan Anwar, pekan kemarin saat menyampaikan laporan komisinya atas tanggapan LKPJ Gubernur NTB. Untuk itu Komisi II meminta eksekutif untuk lebih fokus meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki oleh petani dan perajin UMKM. Hal ini bisa ditempuh melalui program-program pelatihan, penyuluhan dan pembinaan yang berkelanjutan, serta memudahkan akses dalam akses permodalan.

“Karena mengenai akses permodalan, mereka selama ini masih sulit untuk mendapatkannya. Baik dari lembaga-lembaga keuangan yang berkapasitas nasional maupun lembaga keuangan miliki daerah,” jelasnya.

Selain itu, Raihan juga menyarankan dalam upaya memaksimalkan produk-produk non pertambangan di bidang eskpor baik dari segi kuantitas maupun kualitas, perlu segera untuk dibangun fasilitas penunjang utama seperti pelabuhan, terminal peti kemas sebagai upaya untuk memotong panjangnya mata rantai distribusi ke tempat tujuan ekspor.

“Hal ini penting karena mengingat untuk produk-produk ekspor, khususnya hasil pertanian yang tidak tahan lama dan cepat rusak. Sehingga akan bisa mengurangi kualitas yang berdampak pada harga produk,” pungkas politisi Nasdem ini. (ndi)

Prosedural dan Profesional POLISI menerapkan azas profesionalitas dan taat prosedur dalam penyelidikan suatu kasus. Bedasarkan fakta di lapangan, klarifikasi saksi. Salah satunya dalam penanganan dugaan tindak pidana dalam penerbitan IUP Eksplorasi Timah Hitam di Dompu.

Kasubdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK mengatakan, sejumlah fakta dari langkah penanganan tersebut, kemudian disimpulkan langkah selanjutnya melalui prosedur gelar perkara.

“Yang jelas polisi akan melakukan penyelidikan penyidikan secara prosedural dan profesional,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/4).

Terkait penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan IUP PT AMG, ia menyebutkan pihaknya telah meminta keterangan saksi ahli hukum pidana. Yang mana dalam penerbitan tersebut ada indikasi kesalahan administrasi.

“Bukan merupakan peristiwa pidana. Tetapi kesalahan administrasi negara. Sehingga pelapor diarahkan untuk menempuh gugatan ke PTUN,” jelas Jon Wesly.

Ada aturan turunan, sambung dia, yakni surat edaran MenESDM yang menjelaskan apabila dalam tenggat waktu tertentu setelah terbitnya UU nomor 23 tahun 2014 Bupati masih mengeluarkan IUP, maka sesegera mungkin diserahkan ke Gubernur.

Sebab pada masa transisi peralihan kewenangan itu belum ada aturan peralihan yang mengatur. “Itu sudah dilakukan.

Gubernur tidak menyetujui. Jadi IUP itu sudah tidak berlaku lagi. Jika gubernur menilai itu tidak sesuai, itu dibatalkan,” ungkapnya.

Mengenai sejumlah objek aduan yang lainnya, yakni kegiatan kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan kembali terhadap sejumlah saksi.

“Ada beberapa hal akan kita tambahkan lagi. Beberapa keterangan lagi. Untuk membuat terang memperjelas apakah ada peristiwa tindak pidananya atau tidak,” pungkasnya. (why)

(Suara NTB/why)

Halaman 8

Tersangka Diduga Rencanakan Pembunuhan Ahmad Halfan Mataram (Suara NTB) – Pasangan suami JM (30) dan istrinya EL (29) diduga merencanakan pembunuhan terhadap H. Ahmad Hasan Halfan (65) sejak Kamis (14/4). Senjata pisau sudah disiapkan para tersangka untuk mengeksekusi korban di Pantai Mapak Indah, Jempong Baru, Sekarbela, Sabtu (16/4) silam.

Demikian diungkapkan Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK didampingi Kasatreskrim, AKP Haris Dinzah, SH, SIK dalam konferensi pers di Mapolres Mataram, Senin (25/4).

“Senjata disiapkan para tersangka dari rumah mertua JM di Labuan Lombok,” terang Kapolres.

Tersangka EL, pada Kamis (14/4) kepada JM mengutarakan niatnya membunuh korban melalui sambungan telepon.

Meski JM menolak, namun PNS Dikpora KSB tersebut tetap mendesak.

Dalam rekaman percakapan disebutkan, EL mengatakan bahwa ia akan membunuh Pak Haji Ahmad. Tersangka JM kemudian menjawab bahwa jika memang butuh uang, EL bisa meminjam dengan cara yang baik-baik.

“Dari perbincangan itu kemudian para tersangka janjian untuk bertemu di Loang Baloq,” ungkap Kapolres. Sampai di Loang Baloq, sambung dia, para tersangka tidak saling berdekatan.

Sebab, korban juga diundang ke tempat sama. Mengemudikan Pickup L300 EA 9824 H, korban menyanggupi undangan tersangka EL seusai menghadiri pesta

pernikahan. Bersama EL, korban kemudian menuju Hotel Candra.

Sementara tersangka JM membuntuti dari belakang.

Berselang 30 menit kemudian, korban bersama tersangka EL keluar dari kamar No 37.

Tersangka JM dengan sabar menanti di luar hotel.

Korban digiring EL menuju Pantai Mapak Indah, Sekarbela, korban dan EL berada dalam satu mobil pickup milik korban.

Di belakangnya, tersangka JM seksama membuntuti dengan mengendarai Honda Vario DR 3603 YA miliknya.

Sesampainya di jalan tanah menuju ke arah pantai, mobil pickup berplat kuning itu berhenti.

“Korban dipukul EL dengan mainan yang ada di dalam mobil,” ungkap Kapolres. Korban yang berdarah-darah lalu keluar dari mobil.

Belum selesai mengelap kepalanya dengan tisu, kepala korban lantas dihantam dengan batu oleh tersangka JM. Korban lari menyelamatkan diri. Namun apa daya, leher bajunya dicengkeram JM. Korban lalu dipukuli dengan tangan kosong sebanyak tiga kali.

“Tersangka EL kemudian menyerahkan pisau kepada JM. Seketika pisau tersebut di-

(Suara NTB/why)

PEMBUNUHAN BERENCANA - Kapolres Mataram, Heri Prihanto, didampingi Kasatreskrim, Haris Dinzah memberikan keterangan dalam konferensi pers pengungkapan kasus dugaan pembunuhan H. Ahmad Halfan di Mapolres Mataram, Senin (25/4). Turut dihadirkan tersangka EL (jongkok kiri) dan JM beserta sejumlah barang bukti. gunakan JM untuk menusuk perut korban sebanyak dua kali,” kata Kapolres.

Korban yang tergeletak di parit sawah lalu ditinggalkan para tersangka yang kabur menggunakan sepeda motor.

Terancam Hukuman Mati Berselang satu pekan setelah kejadian, polisi kemudian berhasil meringkus para tersangka di tempat berbeda, Sabtu (23/4).

Polisi yang melibatkan Cybercrime Polda NTB itu

Suhaimi Ismy Ajak Jemaah Perkuat Akhlak Praya (Suara NTB) Anggota DPD RI, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, mengajak para jemaah dan Ketua Majelis Taklim Darul Muhajirin seLombok Tengah untuk memperkuat akhlak dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini. Ia juga menyerukan pentingnya mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Almagfurullah Syaikh, TGH. Najamuddin Makmun.

Seruan itu disampaikan saat Suhaimi Ismy menggelar Sosialisasi tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, di Yayasan Ponpes Darul Muhajirin, Kamis (21/4) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Suhaimi mengulas soal urgensi sosialisasi tersebut sebagai wadah silaturahmi yang telah terwujud jauh sebelumnya.

Suhaimi memandang saat ini majelis taklim merupakan wadah bagi masyarakat untuk saling menerima dan memberikan informasi terkait perkembangan yang sedang terjadi di dunia saat ini. Dengan mengikuti majelis taklim, tidak saja ilmu agama yang diperoleh, melainkan juga informasi-informasi menyangkut kemajuan di dunia.

Suhaimi menegaskan, salah satu perkembangan yang sangat menghawatirkan umar beragama saat ini adalah kemunculan paham komunisme gaya baru. Suhaimi menyerukan agar kewaspadaan terhadap paham ini dit-

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI – Anggota DPD RI dari NTB, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy saat menyampaikan materi Sosialisasi tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, di Yayasan Ponpes Darul Muhajirin, Kamis (21/4). ingkatkan dengan cara membentengi diri dengan pengetahuan menyangkut pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. “Kita harus segera merapatkan barisan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya laten PKI yang ingin bangkit kembali,” ujar Suhaimi.

Menurutnya, selain PKI, bahaya liberalisme yang bertentangan dengan nilai Pancasila juga telah tampak nyata di depan kita. Paham liberalisme di satu sisi, dan paham komunisme di sisi lain sesungguhnya sama-sama tidak sesuai dengan budaya asli masyarakat Indonesia yang cenderung religius.

“Selain itu, adanya tuntutan LGBT yang ingin diakui, merupakan sebuah awal sebuah kegiatan yang sangat bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Suhaimi menegaskan perlunya memperkuat akhlak. Ia menegaskan, hanya dengan akhlak mulia yang dilandasi iman dan taqwa serta tekad kompak, utuhbersatu akan membawa ummat menjadi maju dan sejahtera.

“Selain itu, kita harus merawat generasi kedepan dengan mengajarkan akhlak yang baik.

Sebagaimana Almagfurullah Syaikh TGH Najamuddin Makmun dengan sabar mengajari kita agama Islam semua dahulu, memperbaiki aqidah dan akhlak kita,” pungkasnya. (r)

menangkap JM di mess Trakindo di Taliwang, KSB, di tempat tersangka bekerja.

Sementara, PNS Dikpora KSB, tersangka EL ditangkap di rumah mertuanya di Labuhan Lombok, Pringgabaya, Lombok Timur.

Barang bukti yang diamankan polisi antara lain, satu mobil pickup Mitsubishi L300 warna hitam, satu bilah pisau sepanjang 42 cm, satu tas ransel, uang senilai Rp 29.500.000, dua telepon genggam milik tersangka.

Tiga telepon genggam milik korban, satu pasang sandal korban, satu pasang pakaian korban, satu sepeda motor Honda Vario milik tersangka JM, serta satu buah batu kali.

Kapolres menjelaskan, para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana atau pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan Disengaja jo pasal 351 ayat 3 KUHP. Ancaman pidana badan maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. (why)

Kasus Bank Muamalat

Terlapor DN akan Dipanggil sebagai Saksi Mataram (Suara NTB) – Polisi memanggil terduga pelaku pembobolan Bank Muamalat, DN dalam kapasitasnya sebagai saksi. Maraton bersamaan dengan pemeriksaan saksi nasabah dan pimpinan bank.

“Minggu ini mudahan DN memenuhi panggilan,” ujar Kasubdit II Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Darsono Setyo Adjie, SIK, Senin (25/4) di ruang kerjanya.

Ia menyebutkan panggilan DN merupakan panggilan yang pertama dalam lanjutan penanganan kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan.

“Sambil berjalan. Saksi nasabah juga belum selesai kita mintai keterangan,” kata Darsono.

Mengenai penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan, ia mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan pendalaman terlebih dahulu.

“Kita mintai dia mengenai bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai karyawan bank. Kegiatannya di seharihari di bank,” paparnya.

pada nasabah di sejumlah produk perbankannya.

“Sudah dipanggil pimpinan bank. Intinya dia membenarkan adanya dugaan penyimpangan,” ungkap Darsono.

Dalam kasus yang ditangani atas laporan Kepala Departemen Investigasi dan Disiplin Karyawan Bank Muamalat Cabang Mataram ini, Darsono menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan pasal 63 jo pasal 64 jo pasal 66 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Disebutkan Darsono, ancaman pidana penjara minimal 5 tahun serta maksimal 15 tahun. Sementara pidana denda minimal 5 miliar dan maksimal 2 0 0 miliar. (why)

Akui Dugaan Penyimpangan Sementara penyidikan kasus tersebut juga telah memeriksa pimpinan Bank Muamalat. Terkait bagaimana penerapan SOP bank dalam memberikan pelayanan ke-

Darsono Setyo Adjie

Di Balik Pembunuhan Ahmad Halfan

Diduga Cemburu dan Ingin Kuasai Harta Korban PEMBUNUHAN terhadap Ahmad Halfan yang diduga dilakukan oleh Pasutri EL dan JM diduga berlandaskan motif perampokan. Tersangka JM diduga

membunuh korban didasari motif cemburu. Korban merupakan selingkuhan tersangka EL. “Dari pendalaman penyelidikan, untuk sementara mo-

tifnya diduga ingin menguasai memiliki harta korban,” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK Senin (25/4), dalam konferensi

pers di Mapolres Mataram, didampingi Kasatreskrim, AKP Haris Dinzah, SH, SIK. Ia menjelaskan, tersangka EL yang diduga merupakan selingkuhan korban, telah mengetahui kebiasaan korban. “Mereka tahu kalau korban ini setiap hari Sabtu pergi ke Mataram membawa uang sehingga itu mereka merencanakan,” terangnya.

“Akan didalami lagi motif asmaranya. Tapi, yang pertama, unsur ingin memiliki uang korban itu,” tambah dia.

Diduga tersangka EL sedang mengalami kesulitan finansial. Sehingga pada Kamis (14/4), dua hari sebelum kejadian, melalui telepon kompatriotnya, JM menyarankan untuk meminjam uang secara baik-baik. Menanggapi niat EL yang ingin membunuh korban.

Dari penangkapan tersangka EL, di rumahnya di Labuhan Lombok, Lombok Timur, polisi mendapati barang bukti sejumlah uang Rp 29.500.000.

“Uang korban yang diambil Rp 30 juta. Yang Rp 500 ribu sudah digunakan,” ujar Kapolres.

Sementara pengakuan tersangka EL, ia dijanjikan untuk dipinjami sejumlah uang oleh korban. Yang direncanakan pada waktu itu akan diberikan di Hotel Candra.

“Mau kasih pinjam saya uang, asal saya mau diajak tidur,” ujar EL memberi pengakuan. Ia melanjutkan, ia

memang mempunyai hubungan dekat dengan korban yang dikenalnya sejak 2005 silam.

Namun belakangan, sambung EL, sekitar tahun 2012 ia mengaku kerap diancam hubungan gelapnya dengan korban akan dibongkar. Suami EL selama ini tidak mengetahui bahwa istrinya tersebut punya kekasih lain.

“Suami saya tidak tahu saya selingkuh,” sebutnya.

Suami EL, yakni JM juga mengaku tidak tahu-menahu perihal istrinya yang berlaku serong tersebut.

“Saya tidak tahu dia (korban), cuma kenal-kenal aja.

Ada cemburu juga waktu saya lihat dia sama istri saya di mobil itu,” ujar JM. Di lain pihak, anak kedua korban, Faisal Ahmad Alfan yang turut menghadiri konferensi pers mengatakan, pada hari naas itu ayahnya pamit ke Mataram untuk menghadiri pesta pernikahan.

Ia mengaku terkejut ketika kabar yang datang pada sore hari Sabtu (16/4) itu, bahwa kabar duka. Kabar atas ayahnya yang meninggal karena diduga dibunuh.

Anak pengusaha onderdil di KSB itu tidak menyangka bahwa ayahnya bakal pergi dengan cara yang begitu naas.

“Saya berharap mereka diberi hukuman yang setimpal. Seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati,” tegasnya didampingi dua orang anggota keluarganya. (why)

(Suara NTB/why)

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

Tropical Garden yang Asri di Holiday Resort HOLIDAY Resort Lombok merupakan hotel bintang 4 dengan suasana yang tenang. Terletak diantara pegunungan tropis dan pantai-pantai yang jernih. Resort ini mengutamakan penginapan yang nyaman dan berbagai macam fasilitas liburan dan Restoran. Hotel ini terletak tidak jauh dari Pantai Senggigi, menawarkan keindahan alam tropis yang ada di sekelilingnya dan dekat dengan tourist attraction dan pertokoan yang ada di Senggigi. Yang paling menarik yaitu adanya tropical garden yang asri di sekeliling hotel seluas 15 hektar. Hal ini menambah kesan asri dan nyaman ketika berada di areal hotel.

“Kita ada tropical garden. Setiap tamu bisa berkeliling menikmati suasana hotel di pinggir pantai yang airnya sangat jernih.

Apalagi suasa garden yang sangat nyaman,” kata Marcomm Manager Holiday Resort, Mukti Ali kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (25/4).

Resort ini terdiri dari 189 kamar dengan empat tipe. Diantaranya Ocean view, rich bungalow, family suite, beach garden suite. Sementara untuk harga sewa kamar mulai dari Rp 650 ribu hingga Rp 2,5 juta. Setiap kamar dilengkapi dengan perabotan yang memberikan kesan nyaman dengan fasilitas suite bathroom dengan shower dan hairdryer. Termasuk direct dial telephone, TV, Radio, dapur, tea/coffee maker dan minibar.

Tamu juga bisa menikmati fasilitas balkon atau teras pribadi serta AC. “Setiap kamar kita sediakan fasilitas yang lengkap. Sehingga tamu bisa merasa nyaman saat bermalam,” ujarnya.

Masakan khas Indonesia disajikan di Rinjani Resto, Sementara khusus hidangan laut ditawarkan oleh Kayangan Resto. Hiburan live bisa dinikmati di Gecko’s steak Bar. Resort ini juga mempunyai poolside bar dan lounge bar. Garden Chalet dilengkapi dengan perabotan dan dekorasi yang bergaya tradisional Lombok. Hotel juga menyediakan fasilitas transfer Bandara.

“Banyak menu masakan yang dihidangkan. Namun kami tetap mengutamakan Indonesian food, terurama traditional food,” katanya.

Resort ini memiliki berbagai macam tempat untuk makan dan minum. Rinjani terrace dan Kayangan resto menawarkan hidangan lokal dan internasional. Untuk minum-minum sambil bersantai. Tidak kalah menarik Sasak Lobby Lounge menawarkan berbagai makanan dan hiburan malam.

Di area Outdoor dilengkapi fasilitas kolam renang dan children’s paddling serta sun terrace dengan sun loungers dan parasols dan pool bar. Sebagai tambahan, tersedia berbagai macam massage treatment untuk para tamu serta jacuzzi dan sauna. Bagi penggemar olahraga ditawarkan berbagai olah raga air termasuk diving, windsurfing dan sailing.

Resort ini juga memiliki fasilitas voli pantai, tenis, tenis meja, basket, bola voli, pony ride, dan billiard/snooker. Tersedia juga program hiburan musiman untuk memberikan variasi bagi para tamu. Lapangan golf terdekat berjarak sekitar 40 km.

“Fasilitas olahraga juga telah disediakan untuk tamu yang ingin berolahraga,” ujarnya.

Holiday Resort juga dekat dengan tempat-tempat menarik termasuk Candi Hindu Batu Bolong dan Istana Air Mayura.

Rinjani dan Lapangan Golf Sire dapat ditempuh dengan berkendara. Fasilitas liburan yang tersedia termasuk lapangan tenis, tenis meja, kolam renang, serta gym yang dilengkapi dengan peralatan untuk Cardio. Hotel Spa menawarkan berbagai macam treatment untuk memanjakan tubuh dan pemulihan tubuh. (lin)

BUDAYA DAN HIBURAN

Kawasan Pariwisata Juga Jadi Kantong Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Selain wilayah industri pertanian, kawasan industri pariwisata di NTB juga ternyata masih menjadi kantong kemiskinan. Kontribusi industri bidang jasa ini dinilai belum berpengaruh signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan, persentase angka kemiskinan, khususnya di kawasan pariwisata relatif tinggi. Kantong - kantong kemiskinan di daerah ini tidak hanya terletak pada pemukiman di pinggiran hutan atau perkampungan di perkotaan. Kawasan objek parwisata, seperti halnya di pesisir Pantai Senggigi sampai saat ini masih menjadi kantong kemiskinan.

“Kontribusi langsung masyarakat dalam pengelolaan industri pariwisata belum terlihat signifikan. Itu artinya, kontribusi pariwisata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di tempat - tempat pariwisata juga belum terlihat,” kata Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial BPS NTB, Tri Harjanto, Senin

(25/4).

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan. Alasannya, dari fenomena yang ada, masyarakat yang bermukim di tempat - tempat pariwisata sampai saat ini belum memiliki keterampilan sehingga tidak berdaya ketika ingin terlibat dalam aktivitas kepariwisataan. Masyarakat, terutama nelayan yang menduduki kawasan pariwisata sebatas mampu menjadi penyedia bahan baku makanan mentah untuk industri perhotelan.

Selebihnya, kedudukan strategis dalam pengelolaan industri bidang jasa ini ditempati oleh masyarakat pendatang.

“Keterlibatan langsung masyarakat menengah ke bawah dalam pengelolaan industri pariwisata itu tidak ada. Contoh kasus, tenaga ho-

tel di Senggigi itu kebanyakan berasal dari luar. Yang eksis kemudian hanya masyarakat yang berdaya dalam dunia seni serta dalam usaha travel,” katanya.

Selain itu, strategi pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan event atau kegiatan sejauh ini belum menunjukkan hal positif. Lebih - lebih untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang berada di lingkar kawasan pariwisata. Event event kepariwisataan yang terselenggara selama ini sebaliknya dinilai lebih berdampak terhadap timbulnya kerusakan lingkugan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Zaeni Mohammad, pelaku seni sekaligus Staf di Taman Budaya NTB.

pengelola dan penyelenggara.

Event kepariwisataan yang berlangsung sejauh ini tidak menciptakan peluang yang menguntungkan bagi masyarakat kecil khususnya di kawasan pariwisata.

“Pariwisata di Lombok ini masih melemah. Karena event - event yang dilaksanakan itu tidak menyejahterakan masyarakat. Event - event, seperti di Tambora, apa dampaknya terhadap masyarakat?,” kata Sahlan SH.,MH pemimpin usaha jasa layanan transportasi pariwisata (travel) saat diwawancara Suara NTB. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB Khalid, mengemukakan pihaknya memiliki strategi pemberdayaan masyarakat. Kendati demikian, kepala seksi yang jabatannya di Plt-kan (pelaksana tugaskan) ini mengaku tidak mengetahui apakah strategi tersebut dijalankan pada tahun ini. (met)

Jadwal ”Assesment” Masih Tentatif

(ant/bali post)

Anggaran PHRI Belum Jelas

(Suara NTB/ist)

Saat merayakan “Hari Bumi” yang jatuh pada 22 April kemarin, ia menohok, event kepariwisataan yang diselenggarakan selama ini telah berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Alasannya, masalah baru umumnya serakan sampah usai penyelenggaraan event - event tertentu belum dapat dikelola dengan baik.

“Event - event kepariwisataan yang terselenggara selama ini sangat berdampak terhadap terjadinya kerusakan lingkungan. Persoalannya apa? sampah. Sejauh ini, sampah yang ditinggalkan usai perhelatan event sangat mengotori lingkungan. Ini bukan dalam rangka mengkritik lho ya,” katanya usai melakukan aksi pentas seni di SMA Negeri 3 Mataram.

Sebelumnya, Salah satu pelaku pariwisata yang bergerak di bidang travel, menyoroti penyelenggaraan event kepariwisataan belakangan ini hanya dinikmati oleh kalangan - kalangan tertentu. Tak terkecuali bagi penggagas,

Global Geopark Rinjani

KITESURFING - Wistawan bermain “Kitesurfing” di Pantai Kuta, Lombok Tengah, Jumat (22/4). Kuta menjadi destinasi sport tourism baru yang bisa memikat wisatawan.

Holiday Resort

Halaman 9

Mataram (Suara NTB) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB hingga saat ini belum mendapatkan anggaran promosi. Padahal NTB telah dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata MICE dari 16 destinasi di Indonesia.

Tidak jelasnya anggaran PHRI tahun ini menjadi kekhawatiran, sebab berbagai program telah disiap-

kan. Sementara anggaran masih menjadi kendala.

“Anggarannya masih belum jelas. Kita juga tidak terima uang langsung, kita hanya menjalankan program saja,” kata Ketua PHRI NTB I Gusti Lanang Patra kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (25/4).

Padahal sejumlah program telah diajukan oleh PHRI untuk mempromosikan pariwi-

sata NTB. Terlebih saat ini wisata mice menjadi salah satu primadona di berbagai daerah. Hal ini tentu saja menjadi kesempatan untuk NTB dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung. Namun kembali lagi, masalah anggaran yang belum ada kejelasannya masih menjadi kendala.

“Saya juga tidak mengerti, sampai sekarang belum ada kejelasan (mengenai anggaran). Bagi kami kalau ada anggaran ya langsung kerjakan.

Tapi kalau tidak ada begini, ya sabar,” ujarnya.

Lanang juga mempertanyakan kejelasan realisasi program. Pasalnya selama ini PHRI hanya menjalankan program yang diberikan oleh Pemda. Ia mengatakan bahwa PHRI tidak pernah mendapatkan anggaran langsung berupa uang, melainkan berupa program. Sehingga anggaran sebesar Rp 400 juta tahun ini tidak akan diterima secara langsung.

Demikian pula pada tahuntahun sebelumnya.

Terlambatnya realisasi program PHRI ini menyebabkan sejumlah agenda promosi PHRI tidak dapat dilakukan hingga memasuki triwulan ke dua. Padahal pariwisata NTB harus terus dipromosikan, salah satunya potensi pariwisata MICE. “Itu (wisata MICE) sudah kami ajukan juga di dalam proposal. Kita sudah susun sesuai schedule. Untuk sementara kita tunggu saja bagaimana hasilnya,” kata Lanang. (lin)

Mataram (Suara NTB) Jadwal Assesment untuk menuju penetapan status Global Geopark Rinjani dinyatakan masih tentatif. Assesor dari UNESCO diperkirakan akan datang ke Lombok pada akhir Mei atau Awal Juni.

Tim Assesor dari UNESCO akan mendatangi 21 titik kawasan yang diajukan sebagai situs geopark (taman bumi).

Sejumlah 12 dari 21 titik situs yang diajukan tersebut terletak di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Ke-12 titik situs tersebut tergolong sebagai Geological Diversity. Selain akan memeriksa dan mem-validasi situs Geological Diverstity itu, assessor juga akan akan menilik keberadaan Biological Diversity dan juga Culture Diversity.

“Jadwalnya masih tentatif, demikian juga penetapan status sebagai geopark. Perkiraan kita mungkin bisa jadi pada Agustus 2016 ini penetapanya,” kata Kepala TNGR, Dr. Raden Agus Budi Santosa ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (25/4).

Pada prinsipnya, selaku pengelola TNGR, pihaknya siap melayani kapanpun tim assesor dari UNESCO tersebut datang ke Rinjani. Sejauh ini persiapan pelayanan terhadap tim assesor sudah dilakukan dengan matang.

Hasil assesment yang dilakukan para penilai kelayakan Rinjani menjadi global geopark akan dibawa ke dalam di forum UNESCO. Hasil pembahasan itulah yang kemudian menjadi keputusan apakah Rinjadi layak atau tidak disandangkan status global geopark, sekalipun saat ini kawasan taman wisata minat khusus tersebut telah berstatus national geopark.

Kepala TNGR mengemukakan, tren pemasukan negara melalui PNBP di Rinjani dari

tahun ke tahun terus membaik.

Tahun lalu, jumlah PNBP yang masuk menjadi kas negara dalam setahun terhitung mencapai angka sekitar Rp 3,5 miliar. Angka tersebut didapat dari angka 70 ribu kunjungan pendakian.

“Tahun ini kita targetkan minimal PNBP dari Rinjani bisa mencapai angka Rp 4,5 miliar,” tuturnya.

Setelah menyandang status global geopark, Kawasan wisata pendakian Gunung Rinjani akan dipromosikan oleh UNESCO ke berbagai penjuru dunia. Rinjani akan dipromosikan melalui situs berskala internasional sehingga mudah diakses oleh penduduk dunia. Rinjani dengan berbagai keunggulannya akan mudah dikenal oleh pendaki dari berbagai penjuru.

Beberapa keunggulan Gunung Rinjani mulai dari sejarah tentang letusan Gunung Samalas. Gunung yang awalnya berdiri di kawasan Gunung Rinjani sekarang ini diperkirakan meletus pada abad ke-12, tepatnya sekitar tahun 1211.

Selain itu, Rinjani juga memiliki anak gunung yang bernama Gunung Baru Jari. Ketinggian gunung api aktif yang terakhir mengalami erupsi pada 2015 kemarin ini mencapai 2500 meter diatas permukaan laut (mdpl).

Disamping itu, flora dan fauna yang hidup di kawasan Gunung Rinjani juga dinilai memiliki keunikan tersendiri.

Setidaknya, beberapa situs serta flora dan fauna di gunung dengan ketinggian puncak mencapai 3726 mdpl ini menjadi daya tarik tersendiri. Beberapa spesies yang disebut - sebut sebagai keunggulan Gunung Rinjani ialah Musang Rinjani, Celepuk Rinjani, Elang Flores serta tumbuhan berupa pohon Jati Rinjani. (met)

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

Apresiasi Ekskul PMR KETUA Palang Merah Indonesia (PMI) NTB, H. Mesir Suryadi, SH, mengapresiasi keberadaan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) yang terdapat di sekolah-sekolah.

Menurutnya, ekskul PMR selama ini telah memberikan banyak kontribusi untuk mengatasi kekurangan darah di NTB. Dikatakan Mesir, setiap bulan NTB membutuhkan sekitar 2.000 kantong darah. Namun hingga saat ini hanya (Suara NTB/dys) mampu dipenuhi sekitar H. Mesir Suryadi 1.600-1.800 kantong.

“Itupun setengah mati sosialisasi ke tengah masyarakat, kampus-kampus yang namanya kita bisa andalkan yang namanya pendonor untuk penuhi kekurangan”, ujarnya ditemui Suara NTB, Senin (25/4).

Meski tidak bisa diprediksi secara akurat jumlah kekurangan setiap bulan, Mesir mengaku yang pasti NTB selalu mengalami kekurangan darah. Untuk memenuhi kebutuhan darah di NTB, dibutuhkan partisipasi semua pihak termasuk di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah dan kampus-kampus.

Selain keberadaan ekskul PMR yang sangat membantu, pihaknya juga bersyukur karena di kampus-kampus saat ini sudah ada banyak volunteer terdiri dari unit-unit Korps Suka Relawan (KSR)-PMI yang sangat rutin menggelar kegiatan donor darah di kampus dan masyarakat umum lainnya.

“Tanggal 29 di IKIP, hari ini di MAN 1 Mataram, terus berlanjut ini kita jadwalkan dan kita koordinasikan. Tingkat partisipasi mahasiswa bagus, di IAIN diadakan, kita juga sedang garap supaya di STPDN (IPDN, red) ada juga”.

Lewat sukarelawan seperti PMR dan KSR-PMI, koordinasi rutin dilaksanakan agar gerakan donor darah ini rutin dilakukan baik melalui kegiatan pelatihan maupun kegiatan outdoor lainnya.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya menjadi kendala tersendiri dalam memenuhi kebutuhan darah mereka. Padahal jika diketahui manfaatnya sangat besar untuk kesehatan pendonor di samping mendapat pahala. Manfaat kesehatan inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat agar mereka semakin sadar.

Di samping itu, rendahnya minat masyarakat mendonorkan darah mereka lantaran tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pendonor.

“Kita sosialisasi terus ke lembaga pendidikan Ponpes di tingkat dua secara berkala,” pungkasnya. (dys)

Cegah Narkoba dengan Integrasikan Pelajaran di Kelas Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten Lombok Timur (Lotim), Mahsin, S.Pd, MM, meminta kepada guru di Lotim untuk bisa mengintegrasikan pembelajaran murni dengan bahaya narkoba. Dengan demikian, maka siswa di masa mendatang akan mengetahui dan memahami penggunaan dari barang haram tersebut.

Ditemui di Mapolres Lotim, Senin, (25/4), Mahsin mengaku saat ini Dinas Dikpora Lotim (Suara NTB/dok) akan menjalin kerjasama denMahsin gan aparat kepolisian untuk bersama-sama memerangi narkoba khususnya di kalangan pelajar. Langkah ini, katanya, karena sejak awal Dinas Dikpora Lotim sudah berkomitmen memerangi narkoba yang saat ini mengancam dunia pendidikan. “Kita sejak awal berkomitmen untuk memerangi narkoba,” tegasnya.

Khusus untuk di dunia pendidikan yang saat ini sudah dimasuki oleh barang haram berupa narkoba, Mahsin mengaku di sanalah peran guru agama, guru Bimbingan Konseling (BK) ataupun guru yang lain agar bisa mengintegrasikan pembelajaran murni dengan bahaya narkoba itu. Apakah perlu dilakukan tes urine pada tingkat satuan pendidikan di Lotim? Mahsin yang juga ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lotim ini mengaku sangat menyambut baik langkah ini. Apalagi, tes urine ini berdampak positif terhadap kemajuan dunia pendidikan Lotim, terutama memberantas peredaran narkoba di kalangan pelajar.

“Kenapa tidak untuk dilakukan tes urine selama itu positif, sehingga dengan dilakukan tes urine itu bisa membersihkan guru yang kotor, membenarkan siswa atau guru yang salah,”terangnya.

Ia menambahkan, dalam memerangi narkoba itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya keterlibatan dari aparat kepolisian, masyarakat ataupun sejumlah pihak dari semua kalangan. Melainkan, permasalahan peredaran narkoba yang saat ini sudah merambah dunia pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diperangi bersama. “Kita harus bersinergi kolektif dalam memerangi narkoba ini, karena narkoba tidak hanya terjadi di lingkungan pendidikan saja,” sambungnya. (yon)

Gelar Lintas Alam

Siswa Diminta Peka Terhadap Persoalan Lingkungan Selong (Suara NTB) Persoalan lingkungan menjadi atensi para siswa SMAN 1 Pringgabaya, khususnya para Pecinta Alam. Salah satu pembahasan hangat, yakni rencana pengerukan pasir di Labuan Haji. Oleh karena itu, Lomba lintas alam digelar, Minggu (24/4), diharapkan menjadi wadah bagi siswa untuk mewujudkan kepekaan terhadap lingkungan.

Ketua Panitia Lintas Alam SMAN 1 Pringgabaya, Ambar Rodi, S.Pd dikonfirmasi Minggu (24/4), menjelaskan, organisasi pencinta alam ini sebenarnya wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka khusus terkait dengan persoalan lingkungan dan alam sekitar.

Sebab, persoalan kompleks yang dilihat saat ini, yakni masalah sampah masih jadi musuh masyarakat. “Budaya kita ini kan meski sudah disiapkan bak sampah masih saja dibuang sembarangan,” sesalnya.

Adapun lomba lintas alam yang digelar organisasi Pencinta Alam SMAN 1 Pringgabaya, untuk menjalin silaturahmi antara siswa dengan siswa dan siswa dengan masyarakat. Tak kalah pentingnya, pihaknya ingin memupuk kepedulian siswa terutama berkaitan pelestarian alam.

Di satu sisi, ia melihat antusiasme peserta dan panitia memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama lingkungan sekolah, bahwa gerakan - gerakan sosial kemasyarakatan dilakukan siswa memiliki peran penting untuk keberlangsung kehidupan ke depannya. Lomba lintas alam ini, lanjutnya, merupakan rangkaian dari HUT SMAN 1 Pringgabaya yang ke 27. Nantinya, juga akan dilaksanakan pengobatan massal bekerjasama dengan DASI NTB dan Bulan Sabit.

Sementara, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, M. Subandi, S.Pd., menambahkan, paling utama dan harus dilakukan oleh siswa terutama siswa pencinta alam adalah bagaimana merangsang kepekaan terhadap persoalan lingkungan. Paling tidak dimulai dari hal sederhana, terutama masalah lingkungan di sekolah. Siswa Pecinta Alam SMAN 1 Pringgabaya, menurutnya, sebagai ujung tombak untuk memberikan contoh kepada siswa lainnya. “Kami harapkan, pencinta alam jadi ujung tombak dan berikan contoh pada siswa lainnya,” harapnya. (cem)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tenaga Pendidik di Lobar Banyak yang Gaptek Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar), H. Ilham, M.Pd menyoroti tenaga pendidik yang tidak menguasai teknologi infomasi atau information and technology (IT). Ia menekankan agar tenaga pendidik, baik itu kepala sekolah (kepsek) dan guru harus menguasai IT. Sebab, jika para tenaga pendidik tidak menguasai IT, maka akan sulit mengikuti ritme melaksanakan tugas di era saat ini.

“Tugas kepsek ke depan bukan ringan karena itu semua kepsek dan para guru harus menguasai teknologi informasi, kalau tidak menguasai maka sulit mengikuti ritme melaksanakan tugas,” katanya, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, jabatan kepsek adalah tugas tambahan karena tugas pokoknya sebagai guru.

Tugas pokok guru itu bagaimana mendidik anak didiknya agar cerdas dan memiliki budi pekerti. Ke depan tugas para guru dan kepsek di era saat ini bukan ringan, namun bertambah berat. Di mana era saat ini yang diper-

gunakan adalah internet dan IT. Karena itu para guru harus meningkatkan kapasitasnya agar tidak ketinggalan.

Salah satu yang penting bagi tenaga pendidik jelas mantan Kepala Kantor Perpustakaan ini, tenaga pendidik haruslah menguasai teknologi informasi.

Teknologi ini mendukung semua kegiatan para tenaga pendidik, baik itu mengajar, data dapodik guru dan siswa menggunakan sistem online, sehingga memerlukan keahlian dan kemampuan yang memadai.

Jika tidak menguasai itu jelas Ilham, maka sudah tentu

para tenaga pendidik akan ketinggalan. Tenaga pendidik akan sulit mengikuti ritme dalam melaksanakan tugas mengajar dan lain-lain yang berhubungan dengan teknologi.

“Sangat perlu didalami teknologi dalam melaksanakan manajemen pendidikan,” imbaunya.

Berbagai keperluan memerlukan teknologi, semisal data siswa yang perlu di-update dalam data dapodik di kementerian. Jika cara kerja tidak dipahami maka cenderung kepsek akan mengabaikan rekan-rekan yang lain.

Bahkan bisa saja saling

(Suara NTB/dok)

H. Ilham salahkan satu sama lain.

Teknologi juga sangat membantu belajar di kelas untuk diterapkan bagi guru dan peserta didik. Jika para tenaga pendidik tidak siap, maka tentu mereka tidak akan memiliki konsep bagaimana sumber belajar. Selain itu melalui teknologi informasi ini memberi ke-

mudahan bagi anak-anak peserta didik tentang berbagai sumber pembelajaran.

Karena itu, jelasnya, tugas kepsek mendorong anak murid agar memanfaatkan teknologi untuk kepentingan belajar mereka bukan sebaliknya. Karena itu, para pendidik juga bertugas juga mengendalikan teknologi agar anak didiknya tidak terjerumus dalam teknologi yang negatif.

Sebab melalui teknologi ini semua bisa diakses entah itu yang baik dan buruk.”Dampak buruknya ini yang perlu diawasi juga oleh tenaga pendidik jangan sampai menimpa anakanak kita,”jelasnya.

Ilham juga mengingatkan pentingnya para tenaga pendidik menyiapkan anak didiknya menghadapi MEA. Dari sisi kualitas SDM perlu dipersiapkan, sebab MEA ini era bebas yang berkompetisi ada SDM yang andal. (her)

Program Literasi Latih Siswa Berpikir Kritis

(Suara NTB/dys)

POJOK BACA - Para pengunjung tengah menikmati layanan internet gratis di pojok baca yang ada di Perpustakaan NTB. Tapi mereka minta penambahan jumlah komputer karena beberapa di antaranya sudah rusak.

Fasilitas Pojok Baca di Perpustakaan Harus Ditambah Mataram (Suara NTB) Keberadaan Bank Indonesia (BI) Corner” atau pojok baca yang disediakan khusus BI NTB sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kurang lebih setahun sejak BI Corner dilaunching, keberadaannya selalu ramai dikunjungi pembaca dari berbagai kalangan setiap harinya.

Terletak di salah satu sudut kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) NTB, genre buku khusus masalah ekonomi dan perbankan jadi daya tarik tersendiri bagi pembaca yang ingin membaca. Mereka tidak hanya sekedar datang membaca, namun juga datang untuk mengerjakan tugas-tugas mereka.

Ditemui Suara NTB, akhir pekan lalu, Wawan salah satu

pengunjung menuturkan kalau ia rutin berkunjung ke ruang baca BI Corner dengan berbagai keperluan seperti untuk menambah refrensi mengerjakan tugas sampai dengan hanya sekadar refreshing sambil mencari data-data.

“Kalau ke sini rutin, banyak manfaatnya kalau maun ini.

Kita bisa baca, diskusi sama teman-teman juga,” ujarnya.

Sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram, keberadaan pojok baca tentu sangat membantu dirinya dalam mengerjakan tugastugas kuliah. Apalagi bukubuku yang disediakan berisi informasi seputar ekonomi dan perbankan yang sangat relevan dengan jurusannya di kampus.

Hanya saja, Wawan mengaku pojok baca masih kurang

lengkap. Banyak buku-buku seputar ekonomi yang tidak disediakan. Padahal harusnya lengkap, apalagi ini merupakan pojok baca yang secara khusus menyediakan buku dengan genre ekonomi dan perbankkan.

Sementara itu, pengunjung lain Hilya Rahmadina mengaku tertarik mengunjungi pojok baca, karena fasilitas internet yang disediakan pengelola. Baginya, layanan internet gratis bagi pengunjung telah membantunya menghemat biaya dalam mengakses internet.

Meski merasakan manfaatnya, ia berharap agar pengelola pojok baca menambah jumlah komputer yang saat ini tersedia lantaran banyak yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai. (dys)

Mataram (Suara NTB) Program literasi sekolah dnilai mampu melatih siswa berpikir kritis. Selain itu, program literasi juga akan menumbuhkan budaya membaca dan menulis warga sekolah yang saat ini masih sangat rendah.

Pengurus MKKS SMP Kota Mataram, Mustajib, S.Pd, mengklaim pihaknya sudah menindaklanjuti gerakan gemar membaca yang diwacanakan pemerintah dengan membuat program literasi di sekolah. Harapannya semua sekolah dapat menindaklanjuti program tersebut di sekolah masing-masing.

“Jadi program literasi itu ialah membaca cerita yang diberikan oleh bapak ibu guru kemudian siswa mendiskusikan dan mengkritisi cerita itu untuk melatih anak lebih kritis. Jadi semua sekolah Insya Allah sudah memprogramkan itu di Kota Mataram,” urainya, belum lama ini.

Menurutnya, program literasi sekolah ini sangat penting, mengingat berdasarkan data Dewan Pendidikan Kota Mataram menyebut perbandingan jumlah buku yang dibaca siswa SMA di 13 negara dalam setahun, Indonesia berada pada urutan yang memprihatinkan. Di Amerika Serikat, jumlah buku yang wajib dibaca siswa sebanyak 32 judul buku, Belanda 30 buku, Perancis 30 buku, Jepang 22 buku, Swiss 15 buku, Kanada 13 buku, Rusia 12 buku, Brunai Darussalam 7 buku, Singapura 6 buku, Thailand 5 buku dan Indone-

sia masih 0 buku berdasar data yang dipublikasikan Center Of Social Marketing (CSM).

Selain itu, budaya literasi masyarakat Indonesia pada 2012 terburuk kedua dari 65 negara yang diteliti di dunia.

Indonesia menempati urutan kedua dari 65 negara tersebut, sementara Vietnam justeru menempati urutan ke 20 besar. Di samping itu, hanya 1,5 persen siswa Indonesia yang mencapai level empat, sisanya pada level tiga ke bawah dari tujuh level penjenjangan program PISA. Artinya hanya 1,5 persen siswa Indonesia yang punya kemampuan menjawab soal yang membutuhkan pemikiran, sisanya pada peringkat kemampuan menjawab soal hafalan.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno mengaku pihaknya telah melaksanakan program literasi sekolah. Alhasil minat baca siswa SMPN 2 meningkat. “Kita sudah cukup tinggi, program gemar membaca itu tidak ada masalah di SMPN 2”.

Suwarno menyebut salah satu indikatornya ialah tingkat kunjungan siswa SMPN 2 yang mencapai 70 persen. Artinya dari situ bisa dinilai minat baca siswa cukup tinggi. “Saya lihat sirkulasi siswa kita yang ke perpus dengan persentase yang cukup tinggi itu indikasi minat baca yang cukup tinggi,” urainya.

Sementara untuk penganggaran koleksi buku, hal itu telah dianggarkan melalui dana BOS sebesar 5 persen setiap tahun. (dys)

Mahasiswa Harus Pahami Isu Lingkungan Mataram (Suara NTB) Global Warming menjadi isu penting saat ini, karenanyalah banyak pihak menilai Global Warming menjadi pemicu perubahan cuaca dan iklim ekstrem di semua tempat di dunia. Untuk merubah kondisi mengkhawatirkan ini, setiap orang termasuk mahasiswa harus memahami berbagai isu terkait dengan lingkungan.

Koordinator Program Lembaga Transform NTB, Mukhtar Sakra Mukti, menilai isu Global Warming harus terus dimunculkan ke tengah masyarakat akibat efek rumah kaca yang ditimbulkannya sangat berbahaya bagi kesehatan lingkungan.

Hal itu pulalah yang menyebabkan kesehatan

manusia saat ini terganggu, karena lingkungan yang sudah tidak sehat lagi. Dibutuhkan upaya serius dan sistematis untuk merubah alur berpikir masyarakat untuk sadar dan mulai mencintai lingkungan sekitar mereka.

Tidak perlu berbuat banyak, akan tetapi cukup dengan hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak boros dalam menggunakan plastik atau barang yang tidak bisa didaur ulang, memanfaatkan produk-produk yang ramah lingkungan dalam memenuhi keperluan sehari-hari dan lain sebagainya. Hal itu tentunya akan sangat bermanfaat bagi terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih.

Mukhtar menyebut, elemen mahasiswa dan pelajar sebagai pelopor lahirnya gerakan sosial, harus mampu mengambil peran signifikan untuk mulai merubah lingkungan sekitar mereka.

Caranya ialah tentu mahasiswa harus memahami terlebih dahulu terkait isuisu lingkungan.

Apalagi di perguruan tinggi sudah terdapat organisasi intra

maupun ekstrakampus yang memiliki konsen terhadap isu lingkungan. Bentuk kepe-

dulian itulah yang harus terus ditanamkan ke dalam diri setiap mahasiswa. (dys)

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

Halaman 11

Jadwal Pertandingan Sepak Bola

Target Libas Gagal, Andi Siap Mundur

Liga Champions Rabu, 27 April 2016 02:45 Manchester City vs Real Madrid @RCTI Kamis, 28 April 2016 02:45 Atletico Madrid vs Bayern Munchen @RCTI

Mataram (Suara NTB) Ketua KONI NTB, Andi Hadianto, SH, MM mengatakan dirinya siap mundur dari posisi Ketua KONI jika dalam ajang PON XIX Bandung, Jawa Barat pada September mendatang tak mampu mempersembahkan target 15 medali emas alias Libas. Ia optimis, atlet-atlet NTB akan mampu mempersembahkan 17 hingga 18 medali pada PON tersebut.

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Hasil Pertandingan Sepak Bola

“Saya siap mundur jika tak mencapai 15 emas. Saya optimis (meraih) 15 emas bahkan lebih. Karena atlet kita banyak yang terbaik di Indonesia,” ujarnya di Mataram, Senin (25/4).

Liga Premier Inggris Minggu, 24 April 2016 21:00 Sunderland 0 vs 0 Arsenal 22:45 Leicester City 4 vs 0 Swansea City Piala FA Minggu, 24 April 2016 22:55 Crystal Palace 2 vs 1 Watford Serie A Italia Minggu, 24 April 2016 21:00 Sampdoria 2 vs 1 Lazio Senin, 25 April 2016 02:45 Fiorentina 1 vs 2 Juventus

Andi mengatakan, dalam Kejuaraan Nasional Atletik, Jatim Open belum lama ini, NTB berhasil meraih enam medali emas. Belum lagi dalam kejuaraan tinju Piala Presiden

belum lama ini, atlet tinju NTB mempersembahkan tiga emas dari target satu emas.

Pada PON XIX di Bandung nanti, NTB akan mengirim 123 atlet dari 23 cabor. Sejumlah

cabor unggulan yang berpotensi menyumbangkan medali emas antara lain atletik, silat, boxer, tinju, menembak, BMX, taekwondo, dansa, voli pantai dan lainnya.

Anggaran yang diperoleh dalam APBD NTB 2016 memang terbilang paling minim jika dibandingkan KONI lainnya di Indonesia. Namun KONI NTB mengaku optimis akan mampu meraih 17-18 medali emas, dari 15 target medali emas yang dipatok pe-

merintah daerah.

Menurut Andi, target untuk meraih 15 medali emas bukan teretak pada anggaran.

Tetapi, kata Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) ini, terletak kepada semangat dan strategi untuk meraih target tersebut. Ia mengatakan, pembinaan terhadap atlet-atlet cabor unggulan sudah dilakukan sejak tiga tahun terakhir, sementara cabor non unggulan mulai 4-5 bulan terakhir. (nas)

Korem 162/WB Persiapkan Atlet di Laga Kodam IX/Udayana Mataram (Suara NTB) Jajaran Korem 162/WB sedang mempersiapkan diri dalam rangka pertandingan di tingkat Kodam IX/Udayana.

Kegiatan ini ditandai dengan Upacara Pembukaan pertandingan Selasa (25/4) di Lapangan Makorem.

Upacara dilanjutkan dengan seleksi pertandingan itu, dilaksanakan dalam rangka seleksi para atlet, yang nanti akan mewakili Korem 162/WB untuk mengikuti lomba di tingkat Kodam IX/Udayana.

Dalam sambutannya Komandan Korem 162/WB yang diwakili oleh Dandim 1606/Lobar, Letkol Inf. Ardiansyah menyampaikan penekanan, agar personel menaati dan patuhi aturan yang disepakati dalam pertandingan. “Sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar,” sarannya.

Ditekankan juga perlunya menjunjung tinggi sportivitas dan selalu mengutamakan faktor keamanan selama perlombaan ataupun pertandingan. Hadir dalam acara pembukaan olahraga tersebut Para Dandim se Pulau Lombok, Danyonif 742/SWY, Para Kasi Korem, Dan/Ka jajaran Korem, Perwakilan Militer dan PNS yang ada di Wilayah Mataram. (ars/*)

(Suara NTB/ist)

Riyad Mahrez dan Dele Alli

Mahrez Jadi Pemain Terbaik Liga Inggris London Riyad Mahrez berhasil menyabet predikat Pemain Terbaik Liga Inggris (PFA) 2015/2016. Pencapaian ini juga merupakan sejarah karena ia menjadi pemain benua Afrika pertama sekaligus pemain Leicester City pertama yang menerima penghargaan itu.

Mahrez diganjar dengan penghargaan itu berkat penampilan cemerlangnya yang konsisten pada musim ini. Pemain berdarah Aljazair itu sejauh ini membukukan 17 gol dan 11 assist. Aksiaksinya di Liga Inggris sukses menopang pencapaian Leicester dalam memuncaki klasemen sementara Liga Inggris.

Mahrez terlibat dalam terciptanya 28

(Suara NTB/penrem)

PERSIAPAN - Upacara jajaran Korem 162/WB sebagai rangkaian persiapan seleksi atlet untuk di pertandingan Kodam IX/Udayana.

Pemuda NW Gelar Turnamen Sepak Bola Tingkat Pelajar

Tidak Pernah Ragu

(Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) Pemuda NW menggelar turnamen sepak bola pelajar tingkat SMA sederajat se Kabupaten Lombok Timur. Acara digelar di lapangan santri Pondok Pesantren Syaikh Zaenudin NW Anjani mulai Senin (25/4) sore kemarin.

Acara rencana akan digelar hingga tanggal 11 Mei 2016 mendatang. Ketua Pemuda NW Lotim, Hasanah Efendi mengatakan, kegiatan digelar untuk mencari bibit unggul pada pemain si kulit bundar di lapangan hijau. Harapannya, para juara ini bisa ikut masuk ke Perslotim untuk mengharumkan nama daerah di bidang sepak bola.

Kegiatan Turnamen sepak bola pelajar tingkat SMA, SMK dan MA se Lotim ini dikuti 26 sekolah baik negeri dan swasta.

Acara ini juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan tiga perguruan NW di Anjani yaitu STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani, IAIH NW Lotim dan UNW Mataram.

Kabid Pemuda dan Olahgra (Pora) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Hasanudin sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan para pemuda NW. Pemuda NW telah ikut peduli atas kemajuan sepak bola lotim. “Mudahmudahan ini bisa sebagai motivasi bagi yang lain untuk turut menggelar turnamen serupa,” pintanya. (rus)

gol bagi Leicester di kompetisi domestik.

Itu merupakan yang tertinggi diantara pemain lainnya. Sosok 25 tahun itu juga mencatat 111 upaya dribel yang sukses dan berhasil memenangi 256 duel perebutan bola.

“Semua pujian pantas ditujukan pada semua rekan setim saya. Juga pada manajer dan staff. Tanpa bantuan mereka, saya tidak akan menerima ini. Karena itu, saya dedikasikan penghargaan ini pada mereka,” ucap Mahrez, seperti dikutip dari sky sport.

Terpilihnya Mahrez sebagai Pemain Terbaik Liga Inggris berujung sejarah. Dia menjadi wakil Benua Afrika pertama yang mendapatkan penghargaan itu. Bekas pemain Le Havre tesebut juga jadi

WAKIL Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono mengatakan dirinya tak pernah meragukan potensi atlet yang dimiliki NTB saat ini. Mantan Ketua umum KONI NTB ini optimis atlet NTB bisa membawa pulang 15 emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar, 17-29 April 2016.

“Saya tidak pernah ragu dengan target NTB meraih 15 emas di PON. Melihat potensi atlet yang dimiliki NTB saat ini, sangat bisa NTB meraih 15 emas,” H. MNS. Kasdiono

satu-satunya pemain Leicester yang menerima titel itu.

Mahrez turut pula memperpanjang derita Inggris. Pasalnya, sejak Wayne Rooney mendapatkannya pada 2009/ 2010, tidak ada lagi pemain lokal yang berdiri di podium pertama.

Sukses Dele Alli Berkat penampilan yang mengesankan bersama Tottenham Hotspur di musim ini, Dele Alli dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik PFA Tahun Ini. Kontribusi signifikan untuk Tottenham dengan sepuluh gol dan sembilan assist dari 32 penampilan, dan membawa timnya duduk di peringkat dua klasemen se-

ucapnya menjawab Suara NTB di kediamannya, di Lingsar, Lobar, Senin (25/4).

Kasdiono yang baru saja pulang umroh dari Mekah itu mengatakan potensi perolehan medali emas terbesar yang bisa dihasilkan oleh NTB adalah dari cabor atletik. Dia menilai cabor atletik bisa membawa pulang minimal enam hingga tujuh emas lewat n o m o r 1 0 0 m e t e r, 2 0 0 meter, estafet 4x100 meter putra, 4x400 putra, 400 meter gawang putra, 800 meter dan 1.500 meter putra.

Dikatakan Kasdiono pada nomor jarak pendek 100 meter putra NTB bisa mengandalkan Iswandi,

mentara Liga Primer Inggris menjadi bukti nyata performa mengesankan Alli.

Pemain 20 tahun itu mengungguli rekan setimnya Harry Kane, kiper Stoke City Jack Butland, Philippe Coutinho dari Liverpool dan duo Everton Romelu Lukaku dan Ross Barkley untuk penghargaan tersebut.

Dalam malam penganugerahan penghargaan di Grosvenot House di London, hari Minggu, Alli tak bisa hadir karena bersiap melakoni laga melawan West Bromwich Albion. Ossie Ardiles menjadi wakil Alli menerima penghargaan tersebut.

“Terima kasih kepada Ossi, legena Tottenham karena sudah menerima penghargaan itu buat saya,” kata Alli, Senin (25/4). (ant/bali post)

Sudirman Hadi dan Fadlin.

Ketiga atlet ini masih terbaik di jarak pendek khususnya di 100 meter dan 200 meter. Terbukti ketiga atlet itu menempati peringkat satu hingga empat besar nasional di Pra-PON atletik tahun 2015.

“Di nasional Sudirman Hadi dan Iswandi masih terbaik di 100 meter, kemudian Fadlin bisa diandalkan di 200 meter putra,” jelasnya Selanjutnya rekor juara di nomor 400 meter gawang nasional masih ditempati atlet NTB, Adrian. Kemudian di 800 meter dan 1.500 meter putra Kasdiono masih percaya dengan kemampuan Ridwan, atlet peraih emas di 800 dan 1.500 meter PON Riau

2012. Sementara itu di estafet 4x100 dan estafet 4x400 meter putra diakui Kasdiono masih diduduki atlet NTB. Lanjutnya, selain cabor atletik Kasdiono percaya akan kemampuan atlet tinju, pencak silat, voli pasir, tarung derajat, kempo, menembak, balap sepeda BMX dan karate. Diakui Kasdiono sebanyak sembilan cabor itu bisa mempersembahkan minimal satu hingga dua medali emas di PON. Untuk mendukung potensi yang ada Kasdiono menaruh harapan kepada atlet, pelatih, cabor, KONI NTB agar terus memupuk rasa kebersamaan dalam menyongsong target 15 emas PON Jabar 2016. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 26 April 2016

Halaman 12

Polisi Panggil Disbun Dompu dan Disbun NTB Mataram (Suara NTB) – Penyidik telah merampungkan klarifikasi Plt. Kadisbun Kabupaten Dompu pekan lalu.

Tim teknis lingkup Disbun Dompu pun dipanggil. Akan diklarifikasi terkait hal sama, yakni program perluasan pertanian tebu di Kecamatan Pekat, yang belakangan ditemui adanya pupuk diduga oplosan. Namun, karena mangkir, polisi mengagendakan pemanggilan yang kedua.

“Kita sudah sampaikan surat pemanggilannya lagi. Yang pertama kemarin mereka tidak hadir.

Dua orang,” Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Boyke Karel Wattimena, SIK, ditemui di Mapolda NTB, Senin, (25/4).

Ia menjelaskan, tim teknis pada Disbun Dompu tersebut merupakan pihak yang mendampingi empat perusahaan memberikan sosialisasi kepada Gapoktan. Keterangantersebutdikonfrontirdengan keterangan bagian marketing dari

perusahaan.

Pemanggilan itu dalam rangka meminta keterangan terkait sosialiasi kepada petani. Berdasarkan runutan proses pelaksanaan program.

“Satu orang sudah kita periksa dari pihak perusahaan yang ikut sosialisasi waktu itu. Sebenarnya dua orang. Tapi yang satunya berhalangan hadir karena sakit. Setelah keadaanya sudah membaik, kita panggil lagi,” tegas Boyke.

Kemudian, penelusuran poli-

si terhadap program yang dananya disalurkan lewat skema Bansos 2015 itu akan mengarah pada pemeriksaan pihak SKPD tingkat Provinsi.

Program Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian diturunkan melalui Dinas Perkebunan Provinsi NTB, yang kemudian diseleksi perusahaan penyalur pupuk sehingga didapati empat perusahaan. “Kita panggil minggu-minggu ini,” tandasnya. (why)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR2401CA NOKA/NOSIN :MH350C002CK339367/ 50C-339519 AN. SAIBI HLG DSKTR CAKRANEGARA KOTA MATARAM HILANG BPKB R6 ISUZU DR8034AK NOKA/NOSIN : MHCNK66L24J002421/ K002421 AN. DINAS KEBERSIHAN KOTA MATARAM HLG DSKTR JL. SANDUBAYA NO.86 KOTA MATARAM HILANG BPKB R6 ISUZU DR8035AK NOKA/NOSIN : MHCNK66L2420/K002420 AN. DINAS KEBERSIHAN KOTA MATARAM HLG DSKTR JL. SANDUBAYA NO.86 KOTA MATARAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 26 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

OPINI

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

Awasi Koperasi KOPERASI ‘’mati suri” sepertinya sudah menjadi kabar rutin yang kita dengar belakangan ini. Bagaimana tidak, fakta di lapangan memang menunjukkan hal tersebut. Di NTB saja, tercatat 1.665 koperasi yang berpotensi ‘’mati suri”. Ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, sejak tahun 2015 lalu, pemerintah telah mempersiapkan pembubaran 642 koperasi.

Di mana, koperasi-koperasi itu telah disurati oleh pemerintah. Mereka diberikan pilihan, apakah mau membubarkan diri atau dibubarkan pemerintah. Dari jumlah itu, setengahnya atau 320 koperasi dipastikan akan dibubarkan oleh pemerintah. Kepastian ini karena 320 koperasi itu tidak mengindahkan surat dari pemerintah terkait opsi pembubaran itu.

Pemprov NTB berencana melakukan penertiban koperasi ‘’mati suri” secara bertahap hingga tahun 2019 mendatang. Tetapi bagaimanapun, itu akan menjadi beban pemerintah.

Segala beban utang dari koperasi ‘’mati suri” itu, akan menjadi tanggungan pemerintah.

Sejauh ini, Pemprov NTB melalui Dinas Koperasi dan UMKM masih mengkalkulasikan berapa beban utang yang harus ditanggung akibat koperasi tersebut.

Dinas Koperasi masih fokus pada penertiban koperasi ‘’mati suri”. Tahun 2016 dipastikan sebanyak 400 koperasi akan dibubarkan. Menyusul tahun 2017 sebanyak 400 koperasi. Kemudian tahun 2018 jumlah koperasi yang akan dibubarkan sebanyak 405 koperasi dan tahun 2019, sebanyak 460 koperasi. Banyaknya koperasi ‘’mati suri” ini semestinya dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih selektif dalam memberikan izin pendirian koperasi.

Karena ada kesan bahwa pendirian koperasi nerorientasi pada bantuan pemerintah. Karena seperti diketahui, pemerintah pusat menganggap koperasi sebagai salah satu sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga banyak kucuran anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk pengembangan koperasi hingga ke pelosok desa.

Angin segar dari pemerintah pusat ini yang nampaknya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat untuk berlomba-lomba mendirikan koperasi. Sayangnya, semangat mendirikan koperasi ini, tidak dibarengi dengan komitmen mereka untuk mengelola dan mengembangkannya. Terbukti, dalam hitungan tahun bahkan hitungan bulan, satu per satu koperasi tersebut mulai kolaps.

Ini terlihat dari mulai nihilnya aktivitas perkoperasian. Bahkan, ada juga koperasi ‘’papan nama”. Pemerintah memang harus memberikan pengawasan lebih terhadap keberadaan koperasi. Jika dibiarkan tanpa pengawasan yang jelas, bukan tidak mungkin nantinya akan menjadi beban pemerintah. Tidak hanya persoalan koperasi ‘’mati suri”. Banyak juga bank rontok yang mengatasnamakan koperasi.

Hanya saja, praktik finansial yang mereka tunjukkan bukan layaknya koperasi. Di mana mereka memberi pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan bunga yang tinggi.

Praktik seperti ini jelas jauh dari cerminan sebuah koperasi. Untuk itu ke depan pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memberikan izin pendirian koperasi. Karena jika ini diabaikan, akan akan semakin banyak tumbuh koperasi bermasalah di kemudian hari. (*)

RADIO

Halaman Halaman 14 14

Para Inovator Pendobrak Birokrasi Lahirnya berbagai inovasi semenjak dasawarsa pertama penyelenggaraan desentralisasi melahirkan optimisme politik baru di tengah deviasi oleh praktik kekuasaan koruptif dan kegagalan kepala daerah di sejumlah tempat. Kendati belum pernah ada garansi bagi rakyat terhadap kepala daerah terpilih melalui kontestasi lokal akan perbaikan pelayanan.

Namun, sedikit tidak keberhasilan prestisius dari sebagian kecil mereka yang telah sukses meretas jalan bagi perbaikan pelayanan publik laiknya panacea dahaga kerinduan publik akan munculnya para pendobrak birokrasi.

ARA pendobrak birokrasi adalah mereka yang tak lagi jumud dengan kebekuan rutinitas birokrasi yang terkadang membelit, membatasi ruang gerak. Oleh sebab sukar untuk kita bayangkan inovasi daerah akan lahir dari manusia-manusia monolitik, masih berpandangan satu dimensi. Namun ada yang berbeda, ketika secara makro kita masih menyaksikan tradisi monolitik birokrasi, sosok kepala daerah seperti Bupati Bojonegoro mampu mengantarkan daerahnya sebagai satu-satunya wakil Asia untuk daerah percontohan konsep pemerintahan terbuka (open governance). Ia seorang inovator pendobrak birokrasi.

Inovasi akan segera lahir dari seorang kepala daerah pendobrak birokrasi. Seorang kepala daerah peretas zona nyaman birokrasi Weberian. Konsep Weber kita ketahui secara teoritik, birokrasi diandaikan olehnya sebagai entitas seakan serba memahami persoalan, teknokratik, rasional, imparsial dan terkesan anti politik. Saya terminologikan sebagai birokrasi monolitik oleh sebab ia sukar membuka diri dengan perkembangan di luar dirinya, status quo di tengah zaman serba berubah, tidak mau belajar, atau birokrasi anti inovasi.

Dalam sebuah sesi kuliah bersama Dr Haedar Nashir, ketua umum PP Muhammadiyah, ia mensinyalir betapa perubahan struktural kekuasaan monolitik ke demokratik bukan perkara mudah tanpa dibarengi dengan perubahan kultur serta prilaku aktor. Bagi negara kita yang sudah sangat lama dalam

Oleh:

Ayatullah Hadi (Fisip Universitas Muhammadiyah Mataram)

kungkungan rezim otokratik selama tiga dekade tentu masalahnya tidak sederhana.

Dalam konteks struktural, birokrasi kita, baik dalam warna maupun prilaku, masih dicekoki warian birokrasi kolonial yang ekspolotatif yang diistilahkan sebagai overdeveloped superstructure, yaitu birokrasi yang beroperasi hanya pada orientasi pengeruk sumber daya alam namun tidak sebesar-sebesarnya demi kemakmuran rakyat, namun sebaliknya penandasan terhadap tumbuh suburnya perilaku koruptif dan penyalahgunaan kewenangan.

Para aktor pendobrak, dalam hal ini para kepala daerah inovatif, adalah sekelumit jawaban dari rumit serta lambannya pembenahan struktur dan watak birokrasi. Sekalipun jumlah para pendombrak ini masih minoritas di tengah pusaran minimnya semangat berinovasi. Menjadikan inovasi sebagai budaya birokrasi pekerjaan rumah amat panjang

berinovasi di suatu daerah tentu tidak serta merta bisa ditarik sebagai best practice yang relevan diterapkan di daerah lain.

Perbedaan setting sosial, ekonomi, politik dan budaya suatu daerah berbeda satu dengan yang lain menyebabkan formula kebijakan yang berbeda-beda pula. Sehingga modal awal melakukan inovasi sebenarnya adalah kemampuan kepala daerah dalam mengenali masalah baik internal birokrasi atau faktor luaran yang menjadi basis penentu pilihan-pilihan kebijakan.

Relasi Politik di Daerah

Harus disadari, bahwa sebenarnya negara telah memberi trayektori yang jelas bagi peta jalan birokrasi melalui kebijakan desentralisasi yang berjalan hampir dua dasawarsa. Desentralisasi telah mensyaratkan kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah serta dihembusi semangat good governance sebagai pen-

Dalam sektor publik, inovasi juga bukan sekadar kemampuan elite mencipta gagasan tapi juga sebenarnya ruang kontrol dan keterlibatan publik dibuka dalam proses tersebut sehingga betul-betul menjadi inovasi yang demokratis dan memiliki legitimasi.

Singkat kata inovasi, bukan sematamata urusan teknokratis-manajerial melainkan merupakan urusan publik.

Keluarlah dari zona nyaman kekuasaan, lakukanlah desakralisasi birokratik nan berliku. Inovasi belum menjadi budaya di negeri tercinta ini oleh sebab inovasi masih dilakukan oleh sedikit kepala daerah saja atau belum menjadi mainstream.

Jawabannya amat sulit jika kita mengajukan sebuah pertanyaan tentang bagaimana seharusnya memulai budaya inovasi daerah?. Oleh sebab keragaman masalah dan potensi yang ada pada masing-masing daerah menyebabkan cara pemecahan yang berbeda-beda pula. Apa yang dilakukan oleh kepala daerah yang telah

jamin munculnya sinergitas prakarsa antara pemerintah, masyarakat lokal serta sektor privat dalam pengelolaan sumber daya di daerah. Lalu bagaimanakah seharusmya inovasi daerah dapat dikembangkan pada setting multi-kepentingan ini?

Pada konteks inilah maka analisa politik digunakan. Argumentasinya adalah bahwa inovasi sebagai produk kebijakan merupakan refleksi dari interrelasi nilai, kebutuhan, serta aktor-aktor di dalamnya. Merefersentasi ragam kepentingan seperti ekonomi, politik, sosial dan

RADIO

budaya dan kemudian diekstrak menjadi kebijakan. Dalam hal inilah kepala daerah atau birokrasi dituntut mampu menata kepentingan politik, tidak anti dialog, berkomonikasi dan tidak seolah serba tau persoalan. Lalu bersinergi dengan kelompok kepentingan dan penekan, partai politik, masyarakat sipil dan ekonomi.

Toby Carroll et. al (2010) menjelaskan bahwa berbagai praktik inovasi dan reformasi tata kelola pemerintahan bukanlah aktivitas yang terisolasi dari konteks politik dan sosial yang melingkupinya. Struktur hubungan politik antar aktor, baik formal maupun informal, serta struktur ekonomi sebuah daerah turut mewarnai praktik inovasi dan reformasi tata kelola pemerintahan yang ada.

Dalam sektor publik, inovasi juga bukan sekadar kemampuan elite mencipta gagasan tapi juga sebenarnya ruang kontrol dan keterlibatan publik dibuka dalam proses tersebut sehingga betul-betul menjadi inovasi yang demokratis dan memiliki legitimasi.

Singkat kata inovasi, bukan semata-mata urusan teknokratismanajerial melainkan merupakan urusan publik. Keluarlah dari zona nyaman kekuasaan, lakukanlah desakralisasi birokratik.

Kita menunggu para inovator pendobrak birokrasi!.

‘’All out’’ serap gabah petani Petani menanti janji Bulog

*** Irigasi rusak, lima hektar lahan pertanian gagal panen Petani selalu jadi korban

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 26 April 2016

Mengidap Penyakit

Tahanan Narkoba Diduga Ditelantarkan Mataram (Suara NTB) Seorang tahanan dalam kasus narkoba diduga ditelantarkan. Setelah ditolak di Lapas Mataram, hingga petang kemarin, tahanan bernama Muhammad Yani itu diduga tak diurus jaksa di Kejari Mataram. Keluarga dan pengacara menduga, Muhammad Yani ditolak karena mengidap penyakit menular.

Pengakuan Kleopatra, SH, pengacara tersangka, sebelumnya kliennya dilakukan tahap dua atau pelimpahan dari penyidik Polres Mataram ke Kejari Mataram. Pelimpahan pukul 11.00 Wita. Namun karena kliennya diketahui mengidap penyakit TBC, dia meminta dilakukan penangguhan penahanan. Sementara menunggu persetujuan penangguhan, pihaknya membawa ke Lapas Mataram. “Tapi sampai di Lapas ditolak,” aku Kleopatra kepada Suara NTB, Senin (25/4) petang. Tahanan ini menurutnya masih jadi kewenangan Kejari Mataram. “Karena statusnya dia ini kan tahanan jaksa,” tegas Kleopatra.

Muhammad Yani alias Peret (25) asal Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang Cakranegara, sebelumnya ditangkap dalam kasus narkoba oleh Polres Mataram.

Selama menjalani proses hukum rupanya tersangka mengalami kecing manis dan TBC. Tapi saat akan dibawa ke Lapas, ditolak. Mirisnya, ketika dibawa kembali ke Kejaksaan Senin petang kemarin, tak ada yang mau menerima.

“Kenapa diperlakukan seperti ini? Permainan apa ini?

Saya kecewa mentang - mentang saya orang tidak ada (miskin),” kata Marianah, istri tersangka. Dia mencurigai, tidak terurusnya suaminya karena mengidap penyakit. Sebab setelah ditolak di Lapas sore, ketika dibawa kembali ke Kejari Mataram, tak ada satu pun pejabat berwenang di Pidum mau menerima. Hingga petang kemarin dia mengaku bingung akibat perlakuan tidak manusiawi itu. “Mau diapakan suami saya ini,” tanyanya.

Kleopatra menambahkan, meski kleinnya tersangkut kasus, tapi mestinya diperlakukan manusiawi. Saat ditanya mau dibawa kemana kliennya, dia sendiri bingung, karena jika dibawa pulang akan bermasalah karena masih status tahanan jaksa. “Ini heran saya. Penangguhan penahanan tidak dikeluarkan, tapi tidak diterima juga sama jaksanya. Saya telpon Kasi Pidum, telepon Kajari, tidak ada yang angkat. Saya hubungi petugas tahanan juga tidak mau terima,” protesnya.

Dia berharap kejadain tersebut tidak berlanjut, setidaknya pengguhan penahanan disetujui agar kliennya bisa berobat. “Kasihan kalau sudah sakit begini dibiarkan terlantar lagi,” sesalnya.

Hanya saja, Kasi Intel Kejari Mataram Fajar Alamsyah Malo, SH membantah soal penelantaran itu. “Yang bersangkutan sudah dibawa ke Lapas sore tadi,” jawabnya.

Dikonfirmasi lagi sekitar pukul 20.30 Wita, Kleopatra mengaku kliennya sudah masuk ke dalam Lapas Mataram.

Namun tidak dibuatkan berita acara penerimaan. “Sementara klien saya dimasukkan ke ruangan khusus, tidak di ruang tahanan,” jelasnya. (ars)

Pemprov Cari Solusi Tutupi Pemangkasan DAK Rp 25,5 Miliar Dari Hal. 1 Sementara itu, seluruh paket proyek infrastruktur jalan yang pembiayaannya bersumber dari DAK tersebut sudah tuntas lelang bahkan sudah kontrak.

Ditanya strategi yang akan diambil mengingat sudah ada pemenang tender, sementara pusat melakukan pengurangan anggaran DAK? Ardhi menjelaskan dia akan melihat berapa sisa dana tender tersebut yang dilakukan melalui Unit layanan Pengadaan (ULP). Kemudian, terhadap paket-paket pekerjaan yang sudah tanda tangan kontrak, pihaknya akan menunggu kebijakan lebih lanjut dari pimpinan dalam hal ini gubernur. Ardhi menambahkan, pihaknya akan

segera berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengenai revisi anggaran DAK ini.

DAK infrastruktur jalan ini khusus digunakan untuk menangani perbaikan jalan provinsi. Seperti jalan strategis menuju kawasan pariwisata. Namun Ardhi memastikan perbaikan jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tidak akan dikurangi anggarannya. Kemungkinan pada paket-paket pekerjaan lainnya yang akan kena pengurangan. ‘’Kalau yang ndak kena potong, besar kemungkinan yang terkait dengan mendukung KEK Mandalika. Itu prioritas, itu dah kuncinya. Yang lain-lain tinggal lihat,’’ imbuhnya. (nas)

Bisa Jadi Malapetaka Dari Hal. 1 Senin (25/4) kemarin. Mengatasi masalah sampah menurutnya, dibutuhkan kesadaran.

Sebaliknya, sampah sejatinya bisa menjadi potensi besar untuk kemakmuran dan kesuburan bila mana diatur dengan baik . ‘’Bisa diolah menjadi barang berharga,’’ katanya.

Hadir pada petemuan tersebut anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Lotim dan para kepala sekolah. Kehadiran para ibu-ibu ini diingatkan bupati bukan karena ibu-ibu sebagai tukang buang sampah. Tapi sengaja dihadirkan agar bisa menjadi para calon aktivis peduli sampah.

Harapan bupati, ada gerakan sadar akan kebersihan dan bisa merubah lingkungan.

Untuk melakukan perubahan tersebut, ditegaskan hanya bisa dilakukan dengan cara bekerja. Bukan dengan cara kumpul-kumpul.

Sementara itu kepada para kepada sekolah, bupati mengin-

gatkan bahwa selama ini belum ada yang membanggakan yang dilakukan di sekolah-sekolah dalam hal pemanfaatan lingkungan.

Bupati menilai, para guru hanya mengajarkan saja hadis Nabi “Annadzofatu minal iman” yang artinya Kebersihan Sebagian dari Iman.

“Kata Rasulullah itu bukan kata kata. Bukan untuk dihafal tapi diteladani dengan melakukan aksi. Kata kata itu diajarkan dengan melakukan aksi kebersihan,” terangnya. Dakwah yang dilakukan disarankan bupati tidak saja bilisan, tapi dengan perbuatan. ‘’Berikan contoh-contoh kebersihan,’’ katanya.

Hadis Nabi, lanjutnya bukan untuk diucapkan tapi diteladani. Karena itulah, bupati menyatakan tegas larangannya untuk jingkrak-jingkrak setiap hari Jumat. Bupati lebih mengedepankan kegiatan Jumat bersih. (rus)

TNI Tantang DPRD Cek Lapangan Dari Hal. 1 Bahkan hasilnya terbaik dan tercepat seluruh Indonesia.

Sementara tahun 2016, area pembukaan sawah baru seluas 15.250 hektar. Progresnya sudah lebih dari 50 persen, sehingga dia mengaku optimis selesai sesuai target waktu yang ditentukan.

Terkait area di Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi yang disorot, dijelaskannya tahun 2015 lalu di sana dicetak seluas 400 hektar dan sudah tuntas. ‘’Semua sudah ditanami,’’ katanya.

Sedangkan tahun 2016 ini, di desa setempat seluas 390 hektar, masih dalam proses pengerjaan. ‘’Jadi salah kalau dikatakan tidak dikerjakan atau abal-abalan, tentu bisa dicek di lapangan,’’ ujarnya.

Diklarifikasi juga soal iri-

gasi. Menurutnya, irigasi bukan tanggung jawabnya, melainkan menjadi program Kementerian PUPR yang membidangi irigasi.

“Kalau cetak sawah ini Kementan jadi beda. Namun kalau saluran air dan pematangnya di sekitar sawah untuk menghubungkan antar sawah satu dengan yang lain tetap kita kerjakan. Hanya lokasi cetak sawah ini rata- rata tadah hujan, sehingga sulit untuk diharapkan IP 23 kali, khususnya di Kabupaten Bima. Jadi kita juga mengerjakan sesuai gambar dan SID yang sudah disetujui dan diberikan ke TNI AD,” terangnya. ‘’Jadi TNI AD sangat serius mengerjakan program cetak sawah ini,’’ pungkasnya. (ars)

Halaman 15

Dewan Pertanyakan Anggaran Rp 89 Miliar Mengendap di APBD Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) akan menindaklanjuti temuan Panja LKPJ terkait temuan dana Rp 89 miliar yang mengendap di APBD lantaran dana ini tak dieksekusi oleh Pemda. Dewan segera memanggil SKPD terkait, termasuk Kepala Dinas Dikbud, H. Ilham, MPd, untuk mempertanyakan perihal dana sertifikasi sebesar Rp 41 miliar dari RP 98 miliar yang mengendap di APBD. “Kami akan segera panggil kepala SKPD terkait untuk menanyakan kenapa dana Rp 89 miliar tak dieksekusi, pada-

hal itu bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris, Senin (25/4).

Menurutnya, belanja tahun lalu tidak sesuai dengan target awal alias tidak mencapai target. Realisasi belanja Pemda Lobar, ternyata tidak terealisasi secara penuh sesuai dengan perencanaan. Pencapaian belanja dari target semua Rp 1,4 triliun lebih hanya mampu direalisasikan Rp 1,3 triliun lebih atau 93 persen lebih, sehingga terdapat anggaran tak dibelanjakan Rp 89 miliar sebagai dana Silpa.

Politisi PAN ini meminta kondisi ini tidak boleh terjadi ke depan. Hal ini tak akan terjadi jika sistem perencanaan dan pengangguran program berbasis kinerja berjalan dengan baik. Tidak tercapainya belanja ini menyebabkan banyak dana tak dieksekusi, sehingga dinilai merugikan banyak pihak khususnya masyarakat Lobar. Seharusnya belanja ini bisa diarahkan untuk keperluan belanja lainnya dan tidak terkesan mubazir. “Anggaran 89 miliar ini sangat bermakna bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (her)

Penjualan Saham DMB Tergantung Tiga Pemda Mataram (Suara NTB) Direktur PT. Daerah Maju Bersaing (DMB), Andi hadianto, SH, MM mengatakan rencana penjualan enam persen saham Newmont milik Pemda tergantung dari pemegang saham. Enam persen saham Newmont yang dimiliki PT. DMB melalui PT. Multi Daerah Bersaing (MDB) tersebut dimiliki oleh tiga Pemda yakni Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan Pemkab Sumbawa Barat.

“Keputusan menjual atau tidak menjual semua itu tergantung dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Kalau itu dipandang itu paling menguntungkan bagi daerah, yaitu pasti dilakukan,” kata Andi dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (25/4) siang kemarin.

Andi mengaku yakin para pemegang saham dalam hal ini tiga Pemda akan mempunyai pertimbangan yang baik untuk mengambil manfaat dari peristiswa bisnis di PT. DMB. Ia mengaku, opsi ikut menjual saham milik Pemda di PT. MDB itu merupakan salah satu opsi. “Karena setiap pemegang saham punya hak suara masing-masing. Itu (jual saham) mungkin menjadi salah satu opsi yang akan dibahas dalam RUPS,’imbuhnya.

Ketua KONI NTB ini mengatakan PT. DMB menyiapkan tiga opsi terkait dengan saham daerah tersebut. Pertama, menjual saham tersebut kemudian Pemda meminta manfaat dari pembeli saham. Artinya, penjualan saham itu ada feedback-nya bagi daerah. Kedua, saham enam persen tersebut tetap dipertahankan. Ketiga, Pemda membeli saham PT. Multicapital sebesar 18 persen yang ada di PT. MDB. Sehingga Pemda menguasai 24 persen saham Newmont.

“Itu opsinya ada tiga. Menurut saya opsi yang baik, yang paling besar manfaatnya bagi daerah.

Itu nanti diputuskan dalam RUPS. Itu dipertimbangkan dalam RUPS. Harga saham itu tentu nanti akan ada evaluasi, tentu kita akan minta dari pemerintah atau instansi yang berwenang

untuk menentukan harga. Supaya jangan terjadi kesalahan dalam menentukan harga,’imbuhnya.

Artinya, lanjut Andi, jika Pemda berniat menjual saham enam persen tersebut maka tentu akan meminta pendampingan dari BPK atau isntansi terkait lainnya yang mmepunyai kewenangan menentukan jumlah harga saham tersebut. Ia menambahkan, untuk membahas persoalan ini, para pemegnag saham akan bertemu dalam waktu dekat. Ditargetkan, Mei mendatang ada pertemuan antara pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Andi menuturkan bahwa memang PT. Multicapital akan menjual sahamnya yang berada di PT. MDB sebesar 18 persen tersebut. Anak perusahaan grup Bakrie ini dilanda kerugian. PT. Multicapital membeli saham Newmont sebesar 2 4 persen itu dulunya dengan harga Rp 8,6 triliun lebih. Selama lima tahun, PT. Multicapital baru balik modal sebesar Rp 2 triliun. Ia mengungkapkan, PT. Multicapital dua minggu lalu telah menawarkan saham sebesar 18 persen tersebut untuk dibeli oleh PT. DMB. “Silakan Pak Andi beli saham, kita mau jual. Saya ditawarin dua minggu yang lalu.

Harganya belum. Saham 18 persen Multicapital ditawarkan kepada DMB. Kira–kira sekitar Rp 5 - 6 triliun harganya itu. Apakah kita punya uang. Kami sudah menyampaikan kepada pemegang saham bahwa segera mengagendakan RUPS untuk memutuskan sikap terkait dengan isu-isu yang ada. Karena sesungguhnya, dari pihak Multicapital sudah mengatakan rugi dan mereka akan menjual sahamnya di MDB yang 18 persen dan kita yang ditawari yang pertama kali,”pungkasnya. (nas)

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

MENJELASKAN - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menjelaskan peta dan potensi NTB pada Wakil Walikota Lou’he Tiongkok Jiang Zhi’an di ruang kerjanya, Senin (25/4).

Festival Makanan di Tiongkok

Wakil Walikota Lou’he Undang Gubernur NTB Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Lou’he, Mr. Jiang Zhi’an mengundang Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menghadiri Festival Makanan se-Tiongkok yang dipusatkan di Kota Lou’he. Selain itu, kunjungan tersebut sebagai langkah awal kemungkinan dijajakinya kerjasama antara NTB dengan Tiongkok dalam hal makanan.

Undangan wakil walikota ini disampaikannya saat diterima Gubernur NTB Dr.TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Senin (25/4).

Gubernur NTB dalam kesempatan itu, menegaskan, jika dirinya bersedia menghadiri undangan ini termasuk mempelajari potensi-potensi yang dimiliki kota ini, baik dari potensi makanan maupun

kebudayaan yang dimiliki.

Tidak hanya itu, gubernur berencana mengunjungi beberapa daerah potensial yang dapat dijadikan rujukan pengembangan kerjasama ke depan.

Selain itu, gubernur menginginkan NTB menjadi pusat produksi makanan halal di Indonesia. Apalagi, potensi yang dimiliki NTB untuk itu cukup besar, ditambah lagi mayoritas penduduk daerah ini adalah Muslim.

“Kita ke depan harus berusaha dan berikhtiar supaya NTB ini menjadi pemasok makanan halal untuk Indonesia. Kita perlu belajar dan membangun kerjasama, bila perlu kita ajak berinvestasi di NTB, karena potensi pangsa pasarnya sangat besar,” ungkapnya. (r)

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

Jemput Bola Gunting Rantai Spekulan Dari Hal. 1 Dengan kritikan dan masukan tersebut akan menambah semangat dan intensitas pihaknya dalam bekerja, mengejar targettagret serapan beras yang telah dipatok pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, sampai dengan April 2016 ini, realisasi serapan beras di NTB telah mencapai 22.451 ton beras. Target yang dibebankan oleh pemerintah pusat untuk Bulog Divre NTB sebanyak 212 ribu ton pada 2016 ini. Jika dipersentasekan, serapan beras di NTB sampai bulan keempat ini baru 10 persen. ‘’Tentu ini perlu kerja keras dan kerja cerdas. Bagaimana supaya stok nasional, ketahanan pangan Indonesia yang disimpan di Bulog harus memadai. Tentu kami tak bisa kerja sendiri. Ada instansi lain yang juga mendorong seperti Dinas Pertanian, karena yang tahu spot-spot produksinya itu Dinas pertanian,”ujarnya.

Wahyu menambahkan pihaknya optimis serapan beras di NTB tahun ini bisa dicapai. Untuk itu, ia sudah menginstruksikan Kepala Bulog Subdivre di seluruh kabupaten/kota di NTB untuk terjun langsung ke lapan-

gan, menemui kelompok tani atau gabungan kelompok tani.

“Artinya, kita jemput bola.

Kita tak bisa lagi menunggu di kantor. Nanti ada petani bawa gabah, tidak bisa. Kita turun.

Saya minta kepada Pak Arif turun, di mana ada spot padi itu, berdasarkan arahan dan data dari Dinas Pertanian.’’

Wahyu mengatakan, Kepala Bulog Divre NTB yang baru harus aktif berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Karena, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang paling mengetahui lokasi panen tiap hari, minggu bahkan bulan. Jika hal ini dilakukan, maka ia yakin target serpan beras sebanyak 212 ribu ton akan mampu dicapai tahun ini.

Dengan terjun langsung ke petani, lanjut Wahyu diyakini akan memotong rente atau spekulan yang sering bermain selama ini.

Ia mengatakan, melambungnya harga gabah di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sehingga Bulog tak mampu membeli disebabkan adanya spekulan yang bermain.

“Sebenarnya kenapa harganya begitu, karena ada rente, spekulan membawa keuntungan sendiri. Kalau kita langsung kete-

mu dengan petani, saya ambil gabah, dengan harga Rp 3.700 per kg, mestinya kalau lewat perantara ketemunya bisa Rp 4.000. Jadi ini perlu kesadaran bernegara mengelola logistik perberasan ini,”imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan, prediksi gabah petani yang akan panen April-Mei sekitar 1,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Menurutnya, momentum ini menjadi tonggak awal yang baik untuk memaksimalkan penyerapan gabah petani pada musim panen ini.

“Ini April akan berkahir. Dua minggu ini dimaksimalkan oleh Pak Arif. Saran saya untuk menyerap target panen bulan April dan Mei. Karena begitu .lolos dia bulan Mei, harus diserap 1,04 juta ton GKG itu,”ujarnya.

Husnul mengatakan, strategi jemput bola yang dilakukan Perum Bulog Divre NTB dinilai akan mampu menggunting mata rantai spekulan. Untuk itu, ia mengajak Bulog untuk berkejar-kejaran dengan musim panen ini untuk maksimal melakukan penyerapan gabah petani. (nas)

Jika Bansos Rp 70 Miliar KSB Terindikasi Menyimpang Dari Hal. 1 seraya menambahkan, mereka berhak meminta audit itu sesuai pasal 7 Undang Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Mereka juga meminta audit semua proyek di KSB selama 12 tahun dibuka ke publik, sejak kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sumbawa.

Satupersatupertanyaandemonstran itu dijawab Kepala Sub Auditorat BPK NTB I, Sulih Nugroho, Kasubag Hukum, Jayusman dan Kasubag Humas dan TU, Sintha Lamria.

Sulih Nugroho menjawab poin lima. Baginya tidak perlu harus membuat pernyataan kesanggupan menyerahkan audit atas Bansos KSB Tahun 2015 itu ke lembaga antirasuah KPK. Sebab menurut dia, soal adanya unsur tindak pidana setelah dilakukan audit, secara otomatis akan diserahkan ke KPK. “Setiap ada unsur tindak pidananya, kemungkinan ke arah Tipikor, kita langsung ke KPK,” tegas Sulih. ‘’Demikian juga jika nanti dalam audit dana Bansos KSB ini ada masalah, kita akan langsung lapor ke KPK juga,’’ sambungnya. Bahkan tidak mutlak ke KPK saja, tapi terbuka peluang ke Aparat Penegak Hukum (APH) lain, seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

Penegasan yang sama disampaikan Kasubag Humas BPK, Sintha Lamria, bahwa

tanpa diminta oleh demonstran, temuan yang berkaitan indikasi tindak pidana korupsi, akan direkomendasikan ke KPK, serta APH lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

Soal tuduhan ‘’main mata’’ dengan Pemda KSB sehingga lahir produk opini WTP, dipastikannya tidak pernah terjadi.

Pemeriksaan dilakukan sesuai standar akutansi pemerintah, mengecek penyajian laporan keuangan. Jika memang sudah disajikan lengkap, maka menurutnya tidak ada masalah. “Kalau semua sudah disajikan, tidak ada yang ditutupi, sesuai standar akutansi pemerintah, itu berarti WTP,” jelasnya.

Diurai juga terkait dana DAK 2011, diakuinya Kejaksaan pernah mengusut. Tapi dalam auditnya, tidak ditemukan indikasi penyimpagan. Karena yang dilakukan Pemda hanya mengatur penggunaan anggaran. Di mana, anggaran pendapatan dengan kebutuhan belanja tidak sesuai, yang disebutnya lebih besar pasak daripada tiang. Sehingga Pemda setempat terpaksa menggunakan dana DAK, namun kemudian diganti di tahun berikutnya. Itu menurut auditor tidak ada masalah sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan.

Sementara Jayusman menegaskan, terkait audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015,

dipastikannya belum selesai.

Termasuk di dalamnya soal Bansos yang ditagih demonstran GMAK. Sehingga belum diketahui hasilnya. ‘’Teman-teman kami masih melakukan audit di lapangan,’’ terangnya. Praktis, audit itu bisa diketahui hasilnya dua bulan setelah pemeriksaan selesai. ‘’Sekarang kami belum tahu kapan selesainya. Karena audit saja masih berjalan,’’ sambung Sintha, menanggapi pertanyaan perwakilan demonstran yang meminta kejelasan penyelesaian dan hasil audit Bansos. Bahkan Sintha meminta kepada aktivis GMAK untuk memberi masukan ke tim auditor atas kecurigaan yang penggunaan dana Bansos Rp 70 miliar tersebut. Justru itu bagus menurutnya.

Jayusman kembali menambahkan, kewajiban pihaknya sesuai ketentuan UU BPK, bahwa setiap hasil audit akan diserahkan ke DPRD. Sebagai wakil rakyat, dipahaminya, DPRD tidak akan mempersulit jika ada permintaan. ‘’Kecuali ada kesulitan di DPRD, silakan minta ke kami (BPK). Kami sediakan, tapi tentu ada prosedurnya, seperti bersurat, isi formulir, begitu,” jelas mantan Kasubag Humas ini.

Usai mendengar dan memahami penjelasan itu, demontsran dipimpin Indra Kusuma Negara dan Muhammad Ziyad akhirnya meninggalkan gedung BPK sekitar pukul 12.00 Wita. (ars)

POSE BERSAMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi berpose bersama Juara I Tahfidz Alquran se Asia Pacific VII, Lalu Muhammad Khaerrazzaq Al Hafiz dan keluarga di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, Senin (25/4).

’’All Out’’ Serap Gabah Petani Dari Hal. 1 jumlah target serapan beras di NTB tahun 2016 mencapai 240 ribu ton. ‘’Dan itu juga target minimalnya. Artinya, kalau hasil produksi NTB bisa kita capai 300-500 ribu ton, kita akan tarik semua. Itu cuma target minimum saya,’’ucapnya.

Mantan Kepala Divre Bulog Papua dan Papua Barat ini menjelaskan, pihaknya ingin mendorong NTB sebagai lumbung pangan nasional. Ia mengakui, ketika bertugas di Papua dan Papua Barat, beras yang dikirim ke sana berasal dari NTB. Sekarang ini, dirinya bertugas di NTB dan akan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan penyerapan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. ‘’Sehingga nantinya selain memenuhi kebutuhan di wilayah NTB, kita juga memberikan makan untuk saudara kita di wilayah timur khususnya Papua, Maluku, Kalimantan dan lainnya. Tentu dengan

dukungan semua pihak, sehingga NTB ini bisa membuktikan sebagai lumbung pangan nasional. Kalau berasnya dikirim kemana-mana kan pasti dikenal. Bahwa ini beras dari NTB,’’ ujarnya.

Ia mengatakan, alangkah mulianya para petani di NTB jika bisa memberikan makan kepada masyarakat yang berada di wilayah Timur Indonesia seperti Papua. Untuk itu, pihaknya akan menggenjot penyerapan gabah petani di NTB pada puncak musim panen April-Mei ini. ‘’Dalam waktu dekat ini pengadaan yang harus kita genjot. Karena memang ini baru 10 persen dari target. Dan panen sebentar lagi mau masuk puncak terutama di Pulau Sumbawa yang jadi sentra produksi beras. Ini adalah momentum. Jangan sampai lewat musim panen. Jadi kita harus berkejaran dengan momentum ini. Karena kalau panen sudah lewat, kita santai-santai saja maka lewat target itu,”pungkasnya. (nas)

Baru 40 Persen Dari Hal. 1 “Kalau ada inisiasi seperti itu (bentuk Pansus), kan inisiasinya dari DPRD. Prinsipnya kan kami hanya pelaksana, melaksanakan dan semua sudah tahu, itu oleh Satuan Zeni TNI dan Kodam, kemudian langsung masuk rekening Zeni. Sarana-sarana lainnya yang dibutuhkan petani langsung kepada kelompok (dananya),” kata Husnul dikonfirmasi di Mataram, Senin (25/ 4) siang kemarin.

Ia mengatakan, Pansus tersebut kemungkinan untuk memperjelas persoalan yang terjadi dalam program cetak sawah baru. Pihaknya mengaku siap jika dipanggil oleh Pansus nantinya memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai program ini. Namun, untuk program cetak sawah baru di Kabupaten Bima yang diduga bermasalah, Husnul memastikan apa yang terjadi di Bima belum dilakukan pembayaran.

“Saya bisa mengatakan bahwa yang terjadi di Bima itu yang belum terbayar. Yang katanya mangkrak ada 70 hektar, berapa itu saya lupa.

Iya memang belum selesai dikerjakan dan belum dibayar,”ujarnya.

Husnul mengatakan, pihaknya sudah meminta jika proyek itu belum selesai maka jangan pernah dilakukan pembayaran. “Jadi saya minta Kabupaten Bima bersurat ke kita untuk mengklarifikasi ini,”terangnya.

Ia menyebutkan, program cetak sawah baru tahun 2016 sudah mencapai 40 persen atau jumlah uang yang terealisasi sebesar Rp 94 miliar.

Untuk program cetak sawah baru, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 225 miliar atau luas areal cetak sawah baru sekitar 15.250 hektar. “Itu sekarang fisiknya sudah, sebelum mencapai 40 persen kita tak berani kasih duit (bayar),”ucapnya.

Ia menjelaskan, dari standarisasi normal, program cetak sawah baru yang sekarang berbeda dengan tahun 2011 dan 2012. Jika pada tahun 2011 dan 2012, cetak sawah baru boleh pada lahan kering atau tadah hujan. Namun sekarang, cetak sawah baru harus ada sumber airnya, baik menggunakan irigasi terbuka maupun menggunakan perpipaan atau pompa air. “Jangan sampai tidak ada itu (sumber air). Standar normalnya seperti itu. Jadi tak boleh lagi pada lahan tadah hujan persis. Harapannya minimal lebih dua kali tanam,”pungkasnya. (nas)

Selasa, 26 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Aksi Penertiban Kosmetik dan Obat Tradisional Ilegal di NTB Komitmen untuk selalu melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan senantiasa diwujudkan oleh Badan POM RI beserta jajarannya di seluruh Indonesia. Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah dengan dilaksanakannya Aksi Penertiban Pasar Dalam Negeri dari Produk Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

BBPOM Mataram terpadu dengan Polda NTB, Satpol PP dan Diskoperindag melakukan penyisiran ke sarana distribusi kosmetik (distributor, toko, klinik kecantikan dan online shop) dan sarana distribusi obat tradisional (distributor, depot jamu) di wilayah Kota Mataram dan Pulau Lombok. Aksi terpadu dilaksanakan mulai tanggal 26 s/d 28 April 2016 dengan total sarana diperiksa sebanyak 24 sarana distribusi kosmetik dan 7 sarana distribusi obat tradisional. Jumlah total temuan sebanyak 208 item dengan jumlah 64.953 pcs dengan total nilai ekonomi senilai Rp. 305.227.700,-.

Temuan produk ilegal terdiri dari kosmetik dan obat tradisonal yang TMS (tan-

pa izin edar, mengandung bahan berbahaya / bahan kimia obat, recall / ditarik dari peredaran) serta obat keras di sarana ilegal.

Terhadap temuan produk yang TMS dilakukan tindakan pengamanan untuk proses lebih lanjut. Aksi serentak ini diharapkan mampu memutus mata rantai peredaran produk yang TMS di wilayah NTB serta penelusuran sumber pengadaan kosmetik dan obat tradisional ilegal.

Kepada pelaku usaha dan konsumen diingatkan untuk selalu memastikan bahwa komoditi kosmetik dan obat tradisional yang dijual atau dikonsumsi terdaftar di Badan POM RI sebagai jaminan mutu, keamanan dan kemanfaatan dari produk tersebut. Bagi pelaku usaha

yang menjual sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik) tanpa izin edar sesuai Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selain itu, masyarakat perlu mewaspadai Kosmetik yang dijual secara daring (online) sebab kosmetik tersebut kemungkinan besar termasuk dalam produk Tanpa Ijin Edar (TIE). Oleh sebab itu, masyarakat dihimbau untuk menjadi Konsumen Cerdas dengan melakukan Cek KIK (Cek Kemasan, Cek Ijin Edar, dan Cek Kedaluwarsa). Un-

tuk memastikan Ijin Edar produk, masyarakat secara mandiri dapat mengakses Data Registrasi Produk Badan POM di laman cekbpom.pom.go.id atau dengan menelepon pusat layanan HaloBPOM 1500533.

Kegiatan penertiban pasar dalam negeri dari kosmetik dan obat tradisional yang tidak memenuhi syar-

at akan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Satukan Langkah Untuk Masa Depan, Menuju Masyarakat “ SEMBADA “ (Sehat, Mandiri, Bermartabat dan Berdaya Saing).

PENGUMUMAN (2) Habis PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) OP khusus PENGANGKUTAN DAN/ATAU PENJUALAN dan IUP OP khusus PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN Pemohon izin : Badan Usaha yang tidakbergerak di bidang Pertambangan.

1. IUPOP Khusus Pengangkutan dan Penjualan Badan Usaha yang akanmelakukankegiatanjualbelikomoditas minerallogam, mineral bukanlogam, batuandanataubatubara Persyaratan: a) Surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur Badan Usaha, bermeterai cukup; b) Profil badan usaha, susunan direksi dan daftar pemegang saham; c) Akta pendirian badan usaha termasuk perubahannya yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang; d) Nomor Pokok Wajib Pajak; e) Surat Keterangan domisili; f) Perjanjian kerjasama dalam rangka pengangkutan dan penjualan komoditas tambang dengan pemegang IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan, pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan lainnya, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; g) Perjanjian kerjasama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri. h) Salinan Surat Keputusan IUP/IUP Operasi Produksi khusus/Izin Sementara, termasuk data dan dokumen dari pemegang IUP/IUP Operasi Produksi khusus/Izin Sementara yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; i) Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral logam, bukan logam atau batubara; j) Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; k) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir, khusus untuk pemohon badan usaha.

2. Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian Untuk memperoleh IUP OP khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian perusahaan harus terlebih dahulu mempunyai Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian Persyaratan memperoleh Izin Prinsip Pengolahan dan pemurnian a) Surat Permohonan b) profil badan usaha c) akta pendirianbadanusaha d) nomor pokok wajib pajak; e) surat keterangan domisili; f) Rencana pasokan komoditas tambang mineral dan/atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan yang berasal dari : - Pemegang IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam 1 (satu) provinsi; - Pemegang Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; - Pemegang IUP Operasi Produksi untuk Penjualan; - Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; dan/atau - Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. h) Nota kesepahaman dengan pemasok mineral dan/atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada huruf f. i) Rencana lokasi pembangunan sarana-prasarana penunjang kegiatandisertai dengan peta lokasi; j) Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi; k) Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral logam, bukan logam atau batubara; h) Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

i) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir, khusus untuk pemohon badan usaha.

3. IUP OP khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Dalam hal pemegang IUP OP tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian maka kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian Persyaratan : a) Surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur Badan Usaha, bermeterai cukup; b) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB); c) Dokumen Rencana lokasi pembangunan sarana-prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian disertai dengan peta lokasi; d) Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi; e) Perjanjian kerjasama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang dengan pemasok impor komoditas tambang sebagai bahan baku industri, pemegang IUP Operasi Produksi, pemegang izin sementara pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan, pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Perjanjian kerjasama jual-beli dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri. g) Salinan Surat Keputusan IUP/IUP Operasi Produksi khusus/Izin Sementara, termasuk data dan dokumen dari pemegang IUP/IUP Operasi Produksi khusus/Izin Sementara yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h) Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral logam, bukan logam atau batubara; i) Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; j) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir, khusus untuk pemohon badan usaha; k) Referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional.

Surat Permohonan asli bermeterai Rp. 6.000,- dan salinan (rangkap 2) ditujukan kepada: Gubernur NTB cq. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM dan PT) Provinsi NTB Mataram dan tembusan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB. website:distamben.ntbprov.go.id.

Pengumuman ini disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk menjadi pedoman sebagaimana mestinya.

Mataram, 26 April 2016 KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ttd Ir. Muhammad Husni, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620825 199103 1 008