Snt 26052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN NOMOR 70 TAHUN KE 12

SUARA NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 26 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dugaan Suap SRG-iPasar

KPK Sebut Alat Bukti Sudah Kuat

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih aktif memantau perkembangan penanganan dugaan suap oknum pejabat pada proyek Sistem Resi Gudang (SRG) – iPasar di Lombok Timur (Lotim). Indikasi tindak pidana dalam kasus ini diyakinkan kuat, karena pernah diselidiki tahun 2015 lalu, kemudian diserahkan ke Kejati NTB penyelidikannya.

Menurut Koordiantor Korsup KPK, Endang Tarsa, sejak ditangani Bidang Penindakan KPK, kasus itu sudah memenuhi unsur dugaan tindak pidana. Namun dengan alasan efisiensi dan kasusnya relatif mudah ditangani, sehingga penanganannya diserahkan ke Kejati NTB. ‘’KPK yakin, Insya Allah.

Kami tidak akan melimpahkan kalau tidak ada alat bukti kuat,” tegas Endang Tarsa, usai memimpin Korsup tiga kasus korupsi di Mapolda NTB, Rabu (25/5). ‘’Alasannya, perkara ini sangat sederhana (penanganannya). Kita ingin

”

KPK yakin, Insya Allah. Kami tidak akan melimpahkan kalau tidak ada alat bukti kuat Endang Tarsa besarkan APH di daerah,’’ sambungnya saat ditanya alasan pelimpahan kasus dugaan suap proyek SRG berkaitan dengan investasi pengelolaan jagung PT.iPasar Indonesia itu.

Walaupun kasus ini diserahkan dalam posisi masih penyelidikan, tapi diungkap-

kannya, hasil ekspose di KPK beberapa waktu lalu, sudah diyakini ada dua alat bukti cukup untuk menguatkan adanya tindak pidana korupsi. ‘’Sehingga kami yakinkan bisa dinaikkan ke penyidikan,’’ tegasnya.

Bersambung ke hal 15

Korsup KPK Rekomendasikan Tiga Kasus Korupsi Dilanjutkan Mataram (Suara NTB) Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK merekomendasikan tiga kasus dugaan korupsi ditangani kepolisian dilanjutkan penyelidikan dan penyidikannya. Hambatan salah satunya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta

tidak jadi kendala lagi.

Korsup KPK berlangsung tertutup di ruang rapat Biro Operasional Polda NTB mulai pukul 09.00 Wita hingga pukul 15.30 Wita, Rabu (25/5) kemarin. Dipimpin Ketua Tim Korsup, Endang Tarsa, terpadu dengan tim dari Kejaksaan Agung dan Bareskrim.

Bersambung ke hal 15

Tenun Gumise akan Jadi Pakaian Dinas ASN Lobar Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) akan memberlakukan kebijakan pakaian dinas Aparatur Sipil Negera (ASN) di Lobar menggunakan salah satu hasil kerajinan khas Lobar yakni kain Tenun Gumise. Kebijakan ini sebagai bentuk promosi dan komitmen pemda dalam menggunakan produk lokal.

Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lobar, H. Joko Wiratno, kemarin.

Pihaknya menargetkan mulai tahun depan, ASN di Lobar menggunakan kain tenun sebagai pakaian dinas. Joko menjelaskan

Gumise merupakan salah satu kampung di Kecamatan Gerung yang berada di atas bukit. Kampung Gumise terkenal sebagai kampung penghasil kain tenun khas yang sudah dikenal luas. ‘’Bahkan Bupati Lobar punya gagasan seluruh PNS harus mengenakan kain tenun produksi Gumesa. Targetnya tahun depan sudah pakai tenun Gumise bagi PNS se Lobar,’’ ungkapnya Joko mengutip arahan Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid.

Mendukung targetnya tersebut, Diskop UKM Lobar telah meminta para perajin di Gumise membuat kain tenun sepanjang 8

ribu potong. Sebab jumlah pegawai Lobar mencapai 8 ribu lebih.

Pengerjaannya pun sedang dimulai sejak sekarang. Pasalnya produksi harus dicicil. Jumlah perajin masih sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah pesanan.

Minimal dalam sebulan bisa menghasilkan 120 meter. Sementara masing-masing pegawai membutuhkan kain sepanjang 2,5 meter untuk pakaian atas saja.

Produksi dari Gumise saja tak cukup. Sebab itu, pihaknya juga akan menghubungi para perajin di Kebon Ayu, Babussalam, Kuripan dan lain-lain.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

Ributkan Komunis, Pekerjaan Sia-sia

Harus Dikeluarkan dari PMN

Mataram (Suara NTB) – Maraknya muncul simbol palu arit sebagai representasi logo komunis, satu sisi dianggap meresahkan masyarakat.

Tapi di sisi yang lain, Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf, MA, mempolemikkan komunis hanya akan sia – sia.

Karena dia mengindikasikan, kemunculan simbol-simbol dimaksud, baik dalam bentuk pamflet, kaos, topi bergampar palu arit, hanya propaganda yang sengaja dimunculkan untuk merapuhkan nasionalisme masyarakat.

Setelah keutuhan NKRI dianggap sudah porak poranda, maka kepentingan luar akan masuk. ‘’Sebab kemunculan PKI ini hanya akal akalan saja. Maksud propaganda.

Kalau kita ributkan, justru akan menjadi sia-sia. Padahal ada kepentingan lain yang harus kita pikirkan soal memajukan daerah dan negara ini,’’ kata Danrem dalam silaturahmi dengan wartawan, Rabu (25/5) sore kemarin.

PKI dianggap sebagai fenomena latah di beberapa daerah, termasuk kemunculan di sejumlah titik simbol sama.

SELUAS 109 hektar lahan di kawasan Mandalika Resort yang dikelola oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) diminta dikeluarkan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) Kementerian BUMN. Artinya, seratusan hektar lahan itu belum dibebaskan atau belum dilakukan ganti rugi sesuai dengan bukti-bukti yang ada, baik data BPN, ITDC dan masyarakat.

Bersambung ke hal 15 H. Abdul Hakim (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Cabut Dua IUP KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengungkapkan Pemprov NTB, fokus untuk menuntaskan evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah, yang jumlahnya 114 buah. Sebanyak dua buah IUP mineral logam di Bima dan Dompu telah dicabut. Sementara, seratusan lainnya sudah sudah tidak dilakukan perpanjangan izin atau pengakhiran izin.

“Kita selesaikan dulu menjadi koordinasi dan supervise (Korsup) KPK untuk 114 IUP logam dan non logam.

Bersambung H. Ridwan Syah ke hal 15 (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/her)

TENUN GUMISE - Seorang perajin menunjukkan hasil kerajinan tenun Gumise.

(Suara NTB/bul)

MELIMPAH - Ikan tuna menjadi salah satu komoditas hasil tangkap nelayan NTB yang menjadi perhatian dunia. Selama ini, tuna yang ditangkap nelayan NTB sangat melimpah. Namun ironisnya, tuna komoditas ekspor ini tidak langsung diekspor dari NTB tetapi harus melalui Bali. Dinas Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan NGO sedang melakukan pendataan potensi riil tuna NTB. Tampak seorang nelayan sedang merapikan tuna hasil tangkapan di wilayah Lombok Timur.

Temui Gubernur, Investor Jepang Lirik Potensi Pijar NTB Mataram (Suara NTB) Investor asal Jepang mulai melirik potensi Sapi, Jagung dan Rumput Laut (Pijar) yang dimiliki NTB. Jajaran manajemen PT. SBCS Indonesia, fasilitator investor asal Jepang yang berinvestasi di Indonesia, menemui Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk menjajaki dan melihat potensi-potensi dalam bidang agrikultur yang dimiliki NTB. “Sekarang ini kita melihat lokasi investasi di luar pulau

Jawa , potensi masing-masing daerahnya bagaimana, kita cari tahu neednya bagaimana.

Nanti investor Jepangnya kita bantu untuk transfer knowledge atau foundingnya,” kata Senior Associate Business Advisory Department PT. SBCS Indonesia, Nareswari Worohapsari ketika dikonfirmasi usai menghadap Gubernur NTB di ruang kerjanya, Rabu (25/5) siang kemarin.

Saat menemui gubernur, jajaran manajemen PT SBCS ini

didampingi Kepala BKPMPT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP. PT. SBCS Indonesia merupakan sejenis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang ada di Indonesia. Mereka inilah yang memfasilitasi para investor yang berasal dari negeri sakura itu untuk berinvestasi di Indonesia.

Nareswari mengatakan, saat bertemu gubernur, pihaknya berdiskusi tentang potensi-potensi investasi yang ada di NTB. Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

Farid Makruf Jika masyarakat dan aparat sibuk mengurusi satu persoalan ini, maka misi pihak tertentu menguasai negara akan lebih mudah. Dia mengingatkan soal perang ‘’candu’’ Inggris yang berhasil memporakporandakan Cina, tidak lepas dari pertahanan dari dalam yang dikoyak.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Terduga Pemalsu Izin Ditangkap Satpol PP Mataram (Suara NTB) Satpol PP bekerjasama dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), berhasil menangkap terduga pelaku pemalsu izin, Rabu (25/5) kemarin.

Terduga pelaku berinisial CA asal Ampenan ini, ditangkap di rumah salah seorang korban yang merupakan pengusaha katering di wilayah Cakranegara. Korban yang sempat meminta bantuan pelaku curiga dengan izin usaha yang diberikan. Karena dari tanda tangan tidak sesuai dengan izin dikeluarkan oleh Pemkot Mataram dalam hal ini BPMP2T. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 15 dokumen perizinan diduga palsu yang sudah dicetak, tiga

stempel, dua buah flasdisk dan dua handpone.

Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar melalui Kasi Opdal Trantibum Kota Mataram, Bambang, EYd mengungkapkan, penangkapan pelaku menyusul adanya laporan dari korban yang mengetahui bahwa biro jasa perizinan yang diminta mengurus izin usaha memberikan izin tidak sesuai. Lantas, pihaknya berkoordinasi dengan BPMP2T untuk melakukan penjebakan. “Kita tangkap

basah dia di Katering Ibu Budi di Cakranegara,” ungkap Bambang, Rabu (25/5) sore.

Dari tangan pelaku, pihaknya menemukan sejumlah dokumen izin diduga palsu yang sudah tercetak. Tiga stempel palsu, dua flashdisk dan dua handpone. Ditambahkan, dari izin - izin ditemukan, pertama, nama pejabat yang menandatangani izin itu tidak sesuai.

Kedua, urusan perizinan sejak 2014 sudah diambil alih oleh BPMP2T atau bukan lagi ditandatangani oleh Walikota

Mataram. “Disana ada tanda tangan Pak Wali. Sementara, Pak Wali sudah tidak tandatangani izin lagi,” teranngya.

Bambang menyebutkan, tarif pengurusan izin dipasang oleh pelaku Rp 5 juta – Rp 10 juta tergantung jenis usaha yang diurus. Kasus ini menurutnya, harus dijadikan pelajaran bagi pengusaha agar tidak percaya terhadap calo maupun biro jasa perizinan. Sebab, pengurusan izin di BPMP2T mudah bahkan tidak dipungut biaya. “Harapan kami pengusaha ini ngurus izin sendiri, jangan percaya calo,” tambahnya.

Karena persoalan ini termasuk tindak kriminal, selanjutnya diserahkan ke kepolisian

untuk diproses lebih lanjut.

Sementara itu, Topan anak pemilik Katering Ibu Budi mengaku, baru sadar ketika izin yang diuruskan oleh pelaku ternyata palsu. Ia baru tahu ketika petugas dari BPMP2T mengecek izin usaha milik ibunya, sehingga pelaku dijebak dan sengaja meminta mengurus perpanjangan izin. “Awalnya lancar dan tidak ada masalah saat mertuanya menguruskan izin.

Saya tahu pas petugas datang kalau ini palsu,” tuturnya.

Bukan saja dirinya tertipu, Michael Handpone di Jalan Panca Usaha juga tertipu.

Padahal, untuk mengurus izin harus membayar Rp 6,5 juta ke pelaku. (cem)

Pemkot Mulai Bangun Lapak untuk PKL Mahoni Hias Gapura SELURUH kelurahan yang ada di Kota Mataram diminta untuk mempersiapkan diri dalam rangka memeriahkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional keXXVI. Walaupun kelurahan tersebut tidak berada dekat dengan arena utama MTQ, namun Walikota minta agar semua pihak terlibat sehingga Kota Mataram sukses menjadi tuan rumah. Dalam rangka itulah, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan akan menghias gerbang atau gapura baik yang ada di kantor kelurahan maupun yang ada di (Suara NTB/dok) lingkungan-lingkungan.

Alwi Lurah Pejarakan Karya, Alwi, S.IP menyampaikan lurah se-kecamatan Ampenan telah melakukan rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Camat Ampenan membahas persiapan MTQ ini. Dalam rapat tersebut, Camat Ampenan disampaikan Alwi menginstruksikan agar dilakukan pemasangan gapura atau gerbang di setiap kelurahan untuk menyambut dan memeriahkan MTQ nasional yang akan dilaksanakan akhir Juli mendatang.

Anggaran Rp 20 juta untuk kelurahan yang dijanjikan Walikota dalam APBD Perubahan ini juga rencananya akan digunakan untuk persiapan MTQ, termasuk memasang dan menghias gapura. Selain menghias gapura, Alwi mengatakan di berbagai sudut akan dipasang umbul-umbul sehingga muncul kesan meriah saat pelaksanaan MTQ berlangsung.

“Dana Rp 20 juta itu nanti akan digunakan untuk menghias gapura, khususnya di jalan-jalan utama. Selain itu juga kita persiapkan untuk kebersihan,” jelasnya, Rabu (25/5).

Kebersihan di semua lingkungan juga akan diprioritaskan dengan mengajak keterlibatan warga. Alwi menginginkan kondisi wilayahnya tertata dan bersih, termasuk kondisi saluran pinggir jalan akan menjadi perhatian pihaknya. “Di pinggirpinggir jalan kebersihannya akan kita perhatikan. Rumputrumput liar akan kita potong dengan nantinya mengajak warga untuk bergotong royong,” ujarnya.

Menurutnya warganya telah mengetahui bahwa Kota Mataram akan menjadi tuan rumah MTQ nasional. Kendati demikian sosialisasi tetap digencarkan. Di berbagai kesempatan pihaknya tetap menyampaikan kepada warga agar mempersiapkan diri dan meminta warga mendukung Kota Mataram dalam menyukseskan agenda nasional yang rencananya akan dihadiri belasan ribu tamu dari berbagai daerah di Indonesia ini. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Tingkatkan Koordinasi Antar-Instansi SEKRETARIS Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengapresiasi langkah Pemprov NTB melalui dinas teknis yang telah melakukan perbaikan jalan provinsi yang melintasi Kota Mataram. Dimana salah satu ruas jalan yang diperbaiki itu adalah Jalan Hos Cokroaminoto, dari Cemara hingga Marong, Kelurahan Karang Baru.

Kondisi Jalan Hos Cokroaminoto hingga ke Jalan Dr. Wahidin, kata Ismul, memang sudah lama dikeluhkan masyarakat. Tidak hanya bergelombang, sejumlah titik di ruas jalan tersebut banyak yang sudah rusak parah. Sebagai anggota Dewan dari dapil Selaparang, Ismul cukup sering mendapat laporan dari warga terkait kondisi jalan. Warga berharap jalan itu segera diperbaiki. Sehingga, langkah Pemprov yang melakukan perbaikan jalan provinsi yang ada di Kota Mataram, ibarat gayung bersambut dengan harapan masyarakat.

Ismul memberi catatan khusus terhadap perbaikan jalan tersebut. ‘’Sekarang kondisi jalan sudah bagus. Yang menjadi catatan khusus, adalah koordinasi Pemkot Mataram dengan PDAM dan Telkom,’’ ujarnya. Karena yang sering terjadi, kata Ismul, ketika jalan sudah dihotmix, PDAM maupun Telkom menyusul melakukan galian. ‘’Untung-untung kalau diperbaiki kembali. Yang sering terjadi, lubang yang sudah digali ditinggalkan begitu saja,’’ sesalnya. Hal ini, sambung Ismul, diserahkan ke Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab. Politisi PKS ini menegaskan bahwa investasi memang sangat penting. ‘’Tapi investasi ini juga jangan sampai menciderai,’’ cetusnya.

Fakta yang terjadi di lapangan, kata Ismul, ruas jalan yang sudah diaspal dengan rapi, kerap dirusak oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi.

Ia mencontohkan maraknya galian untuk pemasangan kabel fiber optik. ‘’Jangan sampai ketika ditanyakan, mereka dalihnya sudah memberikan kompensasi kepada dinas,’’ imbuhnya.

Adanya praktik tambal sulam ruas jalan akibat adanya penggalian oleh pihak PDAM maupun Telkom, menurut Ismul mengindikasikan kurang matangnya perencanaan berikut koordinasi antar instansi. ‘’Perencanaan antar SKPD seperti PDAM dengan PU, Pertamanan dan Telkom harus lebih matang,’’ pintanya. Sehingga, sajian berita terkait hal itu tidak sampai kepada publik. ‘’Karena sesungguhnya publik tidak tahu menahu terhadap hal itu,’’ tandasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Setelah mendapat izin dari Pemprov NTB untuk penggunaan lahan di selatan Kantor DPRD NTB, Pemkot Mataram langsung membangun lapak untuk para pedagang kreatif lapangan (PKL) Jalan Mahoni dan yang ada di sekitar Jalan Udayana. Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Uun Pujianto kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya langsung mulai membangun lapak sementara pada Rabu (25/5) kemarin.

“Hari ini (kemarin) kita mau mulai kerja, kalau masalah besi dan sebagainya sudah ready,” cetusnya, Rabu (25/5) kemarin. Beberapa waktu lalu Uun juga pernah menyerahkan dua desain tata letak lapak PKL yang akan dibangun

pihaknya kepada Pemprov NTB. Salah satu desain tata letak itulah yang akan dijadikan patokan dalam membangun lapak. “Kita buat lapak dengan model L,” ujarnya.

Lahan yang akan ditempati ini juga akan menjadi lokasi pameran pada saat pelaksanaan MTQ nanti. Uun mengatakan tempat yang akan ditempati pihaknya akan digabung dengan lokasi pameran produk hortikultura. “Pamerannya kan di depan dan lay out-nya itu di bagian hortikultura, gabung dengan PKL,” imbuhnya.

Jumlah lapak yang akan dibangun sekitar 40, sesuai jumlah pedagang yang telah didata ulang. “Kita sudah data ulang kemarin, tapi kita akan tampung semua,” imbuhnya.

Setelah para PKL direlokasi, lapak pedagang di Jalan Mahoni akan dibongkar, terma-

suk lapak pedagang yang ada di sekitar Jalan Udayana yang dekat dengan Islamic Center.

Ke depan setelah pelaksanaan MTQ usai, para PKL akan kembali direlokasi ke tempat permanen. Namun pihaknya belum mengetahui kemana para PKL akan direlokasi karena belum ada lahan permanen yang telah ditetapkan. “Nanti akan kita pikirkan,” ujarnya.

Rencana awalnya Pemkot Mataram ingin menutup saluran di belakang lapak PKL Jalan Mahoni dan para PKL akan dipindah ke sana. Namun batal dilaksanakan karena waktu yang terbatas menjelang pelaksanaan MTQ. Dengan relokasi PKL sementara ke tempat yang dekat dengan arena utama MTQ diharapkan dapat para pedagang juga mendapat dampak ekonomi dari kegiatan nasional tersebut. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

PEMANTAUAN - Kepala Dinas PKP Kota Mataram, H. Mutawalli dan jajarannya saat melakukan pemantauan harga komoditas pertanian dan peternakan di Pasar Mandalika, Rabu (25/5). Harga komoditas pertanian masih normal, hanya daging ayam yang mengalami kenaikan. Berita selengkapnya di halaman 12.

Pemkot Ancam Tak Keluarkan Izin Bangunan AMM Mataram (Suara NTB) Bangunan berlantai empat gedung milik sekolah tinggi ilmu ekonomi (STIE) AMM, terancam tidak akan mengantongi izin bangunan dari Pemkot Mataram. Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan sudah tiga kali memberikan peringatan hingga penghentian pembangunan, tapi justru tak diindahkan. “Arsipnya surat tegurannya ada bahkan saya perintahkan agar distop pembangunannya,” kata Kepala Takowasbang Kota Mataram, Drs. HL. Junaidi dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (25/5).

Alasan tak dikeluarkan izin bangunan, pertama, pihak yayasan harus mengubah struktur bangunan. Kedua, jika izin bangunan ingin keluar, pengajuan persyaratan harus sesuai dengan persyaratan seperti GSB dan lain sebagainya. Pemkot Mataram sudah memanggil pihak AMM. Perwakilan dari civitas akademika AMM langsung ber-

temu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Mataram. Pemanggilan ini meminta agar yayasan mengurus izin bangunan. “Pekan kemarin sudah dipanggil,” katanya.

Terlepas apakah izin itu dikeluarkan atau tidak, AMM memiliki kepentingan untuk mengurus izin sesuai dengan ketentuan. Dari persyaratan itu nanti akan dikaji, apakah sudah sesuai atau sebaliknya. Bangunan awal gedung kampus ini tidak ada masalah, hanya memang terkendala lahan parkir.

Ironisnya, mereka kembali membangun gedung lantai empat sebelum mengantongi izin.

Pengawasan sambung mantan Inspektur Inspektorat ini, dari awal sudah ditegur. Tapi kadang masyarakat dan lembaga pendidikan tidak mengikuti aturan alias main tabrak saja.

“Hidup ini saling mengingatkan bahwa yang dilakukan salah.

Dan wajar pemerintah menegur, jangan salah berpikir pada

saat penindakan pemerintah keras kepada rakyat justru masyarakat marah,” katanya mengingatkan.

Pemerintah dalam hal ini bertugas mengayomi dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab. Penindakan seperti penertiban bangunan masyarakat justru protes dan ribut bahkan menilai pemerintah tidak adil. Padahal, masyarakat maupun lembaga pendidikan tidak mengindahkan aturan dan kadang sengaja melanggar aturan. “Tapi ada kadang - kadang sengaja melanggar aturan,” cetusnya.

Terkait kajian teknis bangunan lantai empat AMM diakui Junaidi, tidak pernah pihak kampus meminta kajian kemungkinan - kemungkinan terjadi. Padahal, Dinas Pekerjaan Umum memiliki keahlian mengkaji struktur bangunan. “Minta izin saja tidak ada. Apalagi mau minta kajian,” sesalnya.(cem)

(Suara NTB/cem)

PEMALSU IZIN - CA, terduga pelaku pemalsu izin saat diamankan di Kantor Satpol PP Kota Mataram.

Pedagang Daging Keluhkan Pengiriman Sapi ke Luar Daerah Mataram (Suara NTB) Walaupun NTB dikenal sebagai bumi sejuta sapi, tapi pasokan daging sapi masih kerap dikeluhkan para pedagang yang disebabkan oleh pengiriman sapi ke luar daerah. Keluhan ini disampaikan oleh salah satu pedagang daging sapi di Pasar Mandalika, Bertais, Hj. Rohil. Rohil mengatakan jika tidak banyak sapi yang dikirim ke luar daerah, harga daging sapi di rumah potong hewan (RPH) tidak terlalu mahal.

“Kalau sapi banyak yang dikirim, jagal yang pineng (pusing). Yang dikeluhkan pedagang itu sapi banyak yang dikirim dan pedagang di sini yang susah, tidak ada yang dijual,” ungkapnya, Rabu (25/5).

Dampak pengiriman sapi yang dikirim ke luar daerah ini adalah pasokan daging sapi di pasar lokal menjadi terbatas.

Akibatnya harga daging mahal karena para pedagang terpaksa menaikkan harga.

“Yang kirim ke luar daerah saja yang ambil, di sini stoknya kurang dan harganya jadi mahal,” ujarnya.

Menjelang bulan puasa ini, Rohil mengatakan harga daging sapi masih normal yaitu berkisar antara Rp 110 ribu sampai Rp 120 ribu per kilogram. Biasanya kenaikan harga akan terjadi saat memasuki bulan puasa. “Biasanya naik dan paling naiknya sekitar Rp 10 ribu,” ujarnya. Biasanya harga daging sapi kembali normal setelah puasa.

Dalam sehari, Rohil bisa menjual sampai 300 kilogram daging sapi. Jika kondisi pembeli sepi, daging yang terjual hanya sekitar 100 kilogram dalam sehari. “Mendekati

puasa ini belum tahu naik atau tidak. Kalau sapi tidak banyak dikirim, harga normal,” tandasnya.

Terkait pengiriman sapi ke luar daerah ini, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan persoalan ini terjadi sekitar lima bulan lalu. Agar ini tidak terulang, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor.

“Dulu sapi-sapi Sumbawa itu banyak dibawa ke sini sehingga jagal-jagal di sini senang.

Sekarang orang Jawa loncat dia, ngambil sendiri bawa kapal dari Surabaya dan tidak lewat sini, maka di sini yang kurang,” jelasnya pada saat memimpin pemantauan harga komoditas pertanian dan peternakan di Pasar Mandalika kemarin.

Untuk mengantisipasi persoalan ini, pihaknya berharap Pemprov NTB mencegah masuknya pembeli sapi dari luar daerah langsung ke daerah ini.

“Harus penuhi dulu stok lokal supaya harga daging di daerah juga tidak naik. Ini kan aneh, kita penghasil sapi tapi harga daging sapi mahal, kan aneh, ndak logis,” ujarnya.

Terkait rencana impor daging, Mutawalli mengatakan daging impor tidak cocok masuk ke NTB yang dikenal sebagai penghasil sapi di Indonesia. “Bahkan penyangga daging nasional,” ujarnya.

Menurutnya kebijakan ini adalah ranah pemerintah pusat karena kemungkinan untuk menjaga pasokan di daerah lain. Ia pun meyakini bahwa Gubernur NTB akan menolak daging impor tersebut masuk ke daerah ini karena dapat merugikan para peternak lokal. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

PEDAGANG DAGING - Hj. Rohil, pedagang daging yang mengeluhkan pengiriman sapi ke luar daerah yang kerap menyebabkan pasokan daging di dalam daerah terbatas.

Anggaran Pembangunan Jalan Usaha Tani Ditarik Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana membangun jalan usaha tani di sekitar Monjok tahun ini. Jalan usaha tani ini untuk memudahkan akses para petani dalam mendistribusikan sarana produksi (saprodi) pertanian dan juga hasil pertanian mereka. Namun rencana pembangunan jalan usaha tani ini ditunda karena anggarannya sebesar Rp 1 miliar ditarik. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli kepada Suara

NTB, Rabu (25/5).

“Kita dikasih Rp 1 miliar untuk pembangunan jalan usaha tani itu. Karena kepentingan MTQ nasional ditarik lagi,” cetusnya. Mutawalli mengatakan dana Rp 1 miliar ini dianggarkan dalam APBD Perubahan 2016. “Akibatnya pembangunan tidak jadi tahun ini,” imbuhnya.

Setelah dana tersebut ditarik, maka tahun ini pihaknya hanya melakukan perencanaan. Pembangunan jalan ini kemudian rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang. “Dianggarkan pada

APBD 2017. Itu kebijakan Walikota karena ini ada yang lebih prioritas, pemerintah daerah butuh anggaran besar sehingga yang bisa ditunda, ditunda dulu,” terangnya.

Perencanaan pembangunan jalan usaha tani ini disampaikan Mutawalli juga membutuhkan biaya, walaupun tidak sebesar biaya pembangunan jalan. Biaya perencanaan terdiri dari penyusunan desain, RAB, dan lainnya. Dalam pembangunan jalan usaha tani ini dipastikan tidak akan ada pembebasan lahan. Jalan ini dikhususkan bagi para pet-

ani yang sawahnya berada di tengah untuk mempermudah distribusi hasil pertanian maupun saprodi.

“Petani senang. Bahkan semua petani minta dibuatkan jalan,” ujarnya. Namun yang menjadi kendala adalah sawah yang ada ini kebanyakan bukan milik para petani dan pemilik sawah ini keberatan jika sebagian sawahnya dijadikan jalan. “Kalau petani hampir semua mendukung,” ujarnya. Untuk mengatasi keberatan para pemilik sawah, Mutawalli mengatakan akan membuat kesepakatan dengan

pemilik sawah, khususnya dengan siapa saja di antara mereka yang setuju sawahnya dibebaskan untuk pembangunan jalan. “Mana yang setuju itu yang akan dibangunkan jalan,” imbuhnya.

Mutawalli mengatakan jalan yang akan dibuat ini tidak terlalu lebar, hanya sekitar 2 meter dan dikhususkan agar kendaraan roda tiga bisa melintas. “Ini kan untuk kepentingan mereka juga. Kalau sudah ada jalan, harga sawahnya akan tinggi, kalau tidak ya harganya tetap rendah,” tandasnya. (ynt)

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

Satu Ton Sehari

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman Halaman14 3

Remitansi TKI Dinilai Ampuh Tekan Kemiskinan di NTB

PERUM Bulog menyiapkan setidaknya satu ton beras murah dalam sehari, diTahun lalu, Indonesia mengirim Rabu (25/5).

Mataram (Suara NTB) gelontorkan untuk menUang yang dikirim TKI disebanyak 275.000 TKI keluar Uang kiriman TKI (remitansi) dinilai cukup ampuh untuk menekan angka dukung kegiatan pasar mumaksud harus benar-benar negeri.

Dari jumlah itu, seperlikemiskinan di NTB. Hanya saja harus dikelola dengan baik agar tak hanya rah di titik-titik keramaian. ma disumbang dari NTB atau diamankan, tidak saja dari dialokasikan untuk kepentingan konsumtif.

Tidak hanya itu, perusahaan sisi pemanfaatannya. Salah tak kurang dari 51.000 TKI. pelat merah ini ikut menyManajemen keuangan TKI satu bentuk pengamanan lainiapkan bawang merah unSelama ini kecenderungan- intah daerah untuk menekan ini, tambahnya, menjadi tugas nya dengan memberikan fasiltuk kegiatan yang sama. nya, uang kiriman TKI lebih be- angka kemiskinan sebesar 2 seluruh pihak dan tidak hanya itas dan layanan industri Pasar murah mulai dilakdiserahkan kepada satu lemba- keuangan yang efektif, aman sar porsinya dialokasikan untuk persen/tahun lebih mudah. sanakan sejak beberapa Dilihat dari komposisinya, ga tertentu. Seluruhnya harus dan nyaman. kebutuhan konsumsi, perabot hari terakhir, karena melihat “Ini tugas kita juga semua rumah tangga, dan tak jarang Bank Indonesia mencatat keroyokan untuk melaksanakan adanya indikasi kenaikan uang kiriman tersebut justru di- tahun 2014 lalu kiriman TKI program pemberdayaan kepada pihak, untuk menyiapkan regharga-harga barang di (Suara NTB/bul) endapkan di bank. Hanya sedi- secara nasional sebesar 8,5 TKI melalui kewenangan dan ulasi yang aman dan nyaman pasar trandisional jelang Arif Mandu serta efektif kepada TKI. Perkit di antaranya yang meman- miliar dolar Amerika, meny- tupoksi masing-masing. bulan suci Ramadan tahun “Bayangkan jika uang yang bankan sendiri sudahmenyfaatkannya untuk mendukung usul tahun 2015 sebesar 9,4 ini. Menurut Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, kegiatan-kegiatan usaha dan miliar dolar Amerika, dan dikirim TKI sekian banyak itu iapkan fasilitas tersebut, di Arif Mandu, beras yang dipergunakan untuk kegiatan pasar tahun 2016 di triwulan I sebe- dikelola dengan baik. Mantan antaranya fasilitas LKD dan peluang bisnis lainnya. murah yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Padahal, menurut Kepala sar 2,3 miliar dolar Amerika. TKI diberdayakan untuk men- Lakupandai (layanan tanpa Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB ini merupakan bePotensi terbesar secara na- gelola sumberdaya alam kita kantor). Untuk mengurangi Perwakilan Kantor Bank Indoras serapan dari petani lokal. nesia Provinsi NTB, Prijono, sional kiriman dari Arab Saudi yang sedemikian melimpah. peran pihak-pihak yang men“Berasnya murah, artinya harganya di bawah harga di pasajika uang-uang tersebut dia- sepertiga persen, Malaysia Mungkin tidak perlu lagi jadi calo pengiriman uang TKI ran. Berasnya bukan beras murahan, kualitasnya juga sama lokasikan untuk kegiatan sebesar seperempat persen dan masyarakat berfikir menjadi dan mengambil keuntungan (Suara NTB/dok) dengan yang dijual di pasaran,” demikian Arif Mandu menproduktif, maka upaya pemer- Amerika seperdelapan persen. TKI,” ujar Prijono di Mataram, besar,” tambahnya. (bul) Prijono jawab Suara NTB di Mataram, Rabu (25/5).

Jumlah beras yang disiapkan untuk pasar murah ini tidak terbatas, dan Perum Bulog akan terus melayani masyarakat, selama itu dibutuhkan. Arif Mandu bahkan mempertegas kegiatan tersebut Ringgit seolah jadi primadona masyarakat kecil. hak rumah sakit membebantidak sebatas dilakukan dalam kan Rp 800 ribu dan memmenetralisir harga jelang puaMemburu mata uang Malaysia ini, tak butuh ijazah bayar pada petugas bandara sa hingga Lebaran nanti. Bedan gelar tinggi. Hanya bermodal tenaga, lantas bisa Rp 250 ribu. Dengan kondisi ras yang dijual kepada melenggang ke Negeri Jiran itu. Tapi tak jarang linglung, Inaq Keran menggemasyarakat melalui kegiatan dor tetangga untuk meminjam pasar murah ini harganya Rp resiko lumpuh bahkan pulang dengan hanya mem- uang. Ini dilakukan demi me7.800/kg, dari harga di pasaran bawa nama saja jadi ancaman para buruh migran lihat jenazah buah hatinya.

Rp 8.500/Kg. ini. “Saya ikhlas, walaupun Rp Sementara untuk bawang ADALAH Uslihatun adalah tulang punggung kelu- 200 juta saya bayar yang pentmerah, mantan Kadivre Bulog (alm), warga lingkungan arganya. Ada harapan Ringgit ing saya bisa lihat anak saya.

Papua ini menyebut telah meKekalik Timur, Kelurahan yang dikirim tiap bulan bisa Kalau dimakamkan di sana nyiapkan setidaknya 2 ton.

Kekalik, Kecamatan Sekar- mengubah nasib keluarga (Malaysia), bagaiamana nasiBawang yang digunakan untuk bela. Wanita 25 tahun ini, mereka. “Saya sudah pasrah bnya?” katanya sambil mepasar murah ini merupakan meninggal di Malaysia begitu dengar Uslihatun men- neteskan air mata. bawang serapan Bulog dari Inaq Keran yang tak tamat karena sesak nafas yang inggal,” tuturnya sambil menbeberapa titik sentra produksi sekolah dasar ini, tak mau diderita sejak sebelum be- gusap air mata. bawang di NTB. rangkat ke Malaysia.

Berita kematian putrinya menuntut bahkan keberatan “Bisa saja kita siapkan lebih, Di rumahnya di gang didapatkan dari suaminya dengan pembayaran yang dibetapi kita khawatir cepat rusak. sempit Kekalik, Suara NTB yang sama - sama bekerja di bankan oleh pihak rumah saKarena ini komoditas yang mediterima ibunya di rumah- Malaysia. Hanya saja, suami kit. Apakah jenazah sempat mang tidak tahan lama kalau tidak nya yang berukuran 3x4 Uslihatun (alm) tak memiliki dilihat? Dengan raut wajah bagus penyimpananannya,” katmeter. Dinding rumah ter- dokumen lengkap, sehingga sedih, Inaq Keran mengaku anya. Sejauh ini pasar murah dilihat gelap, cahaya lampu berpisah jauh dan tidak sem- tak sempat melihat wajah laksanakan di Kota Mataram seneon terpasang di ruang pat mengurusi jenazah istrin- putrinya. Ia percaya bahwa bagai ibukota provinsi. Selanjutkematian anak bungsunya ini (Suara NTB/cem) tengah rumah menjadi pen- ya. nya di tempa-tempat lain dapat baik - baik dan seluruh organ FOTO KENANGAN - Inaq Keran menunjukkan gambar anaknya, foto kenangan keluarga. Alerangan ruangan sekaligus Inaq Keran yang sehari dikoordinasikan langsung dendijadikan tempat tidur. hari berprofesi sebagai pemu- tubuhnya lengkap. Meskipun, marhumah meninggal saat menjadi TKW di Malaysia. gan sub divre di bawahnya.

Plafon rumah Inaq Keran, lung ini sempat bingung. Ia perempuan 45 tahun ini perDisperindag Provinsi NTB teorangtua dari Uslihatun tidak tahu bagaimana cara nah mendengar rumor bahwa ia sedang mengurus dokumen resmi. Tapi apa pun naman- kan pasien di rumah sakit, lah menggandeng beberapa pi(alm) rusak dan beberapa memulangkan jenazah putrin- jenazah TKI/TKW meninggal agar mendapatkan kompensa- ya, Inaq Keran merasa yakin, sehingga ongkos ditarik hak dan mulai melakukan penbagian tak terpasang. Se- ya. Dibantu oleh majikan ser- di Malaysia dicuri organ tubu- si dari pemerintah. Setidakn- bahwa dia adalah penduduk dikategorikan sewa. Hal ini etrasi pasar, menyusul adanya mentara, satu kamar ber- ta kedutaan besar Indonesia hnya. “Saya lihat petinya saja ya ada digunakan untuk me- dengan warga negara Indone- sudah diatur dalam Perwal indikasi kenaikan harga-harga dekatan dengan dapur han- di Malaysia, akhirnya jenazah syukur. Ndak mau lagi saya lunasi uang pinjamannya saat sia, dan pemerintah diyakin- Kota Mataram. “Mereka kan barang jelang bulan Ramadan. inya akan membantunya. nelpon kita. Apalagi korban ya bersekat anyaman bam- diterbangkan dari Malaysia lihat muka anak saya,” jawab- mengurus jenazah anaknya.

Kegiatan pasar murah ini Dikonfirmasi terpisah, Berita kematian anaknya nya dengan penuh kesabaran. ini bukan pasien rumah sakbu. menuju Lombok, Jumat (20/5) akan dilaksanakan besar-beApakah ada kompensasi juga tidak diketahuinya dari Direktur RSUD Kota Mat- it. Maka dikenakan sewa, Air mata Inaq Keran tak lalu. Inaq Keran bingung mensaran, untuk mendukung konterbendung, tatkala men- cari uang untuk membayar dari pemerintah? Pemerintah pemerintah. Dia sendiri me- aram, dr. H.L. Herman Maha karena petugas jemput dusivitas harga. Sejauh ini Opceritakan peliknya hidup ambulans milik RSUD Kota sambungnya, sama sekali be- mastikan kalau keberangka- Putra mengaku, pembayaran jenazah keluar Kota Materasi Pasar (OP) juga dipertimyang dialami anaknya. Pe- Mataram serta pas masuk lum memberikan bantuan apa tan anaknya ke Malaysia ambulans oleh keluarga kor- aram,” kata dr. Jack, sapaan bangkan akan dilakukan mengrempuan usia (25) tahun itu bandara. Tak main - main, pi- - apa. Bersama menantunya, tidak melalui prosedur yang ban wajar karena korban bu- akrabnya. (cem) gandeng para pihak. (bul)

Seorang TKW Meninggal di Malaysia

Keluarga Ngutang Bayar Ambulans

Digelar ’’Safe & Healthy Yoga 2016’’ Bersama Anjasmara PT. Surabaya Indah Permai produsen Safe Care Minyak Angin Aromatherapy mempersembahkan “Safe & Healthy Yoga” pada tanggal 5 Juni 2016 di Atrium Lombok Epicentrum Mall Jalan Sriwijaya no 333, Mataram.

Event ini adalah serangkaian campaign dari Safe Care Aromatherapy yang bertujuan untuk menyehatkan masyarakat Indonesia.

Demikian disampaikan Senior Marketing Events Manager PT. Surabaya Indah Permai, Sri Wahyuni melalui release-nya yang diterima Suara NTB, Rabu (25/5).

Dijelaskan, PT. Surabaya Indah Permai melaksanakan event ini dilatarbelakangi oleh manfaat produk-produk yang diproduksi dengan merek Safe Care & Gading yang bertujuan untuk menjaga kesehatan

konsumen, dengan target market dari bayi hingga dewasa.

Campaign Safe Care & Healthy Yoga ini diselenggarakan sebagai kepedulian Safe Care terhadap kesehatan masyarakat dan untuk mengajak konsumen agar lebih perhatian tidak hanya dengan kecantikan luar saja tapi jg kesehatan mind & spirit. Kota Mataram adalah kota ketiga dari rangkaian roadshow event “Safe & Healthy Yoga” di tahun 2016, dan akan segera menyusul event di Bali, Surabaya & Jakarta. ‘’Dalam event ini kami sajikan beberapa acara yaitu Lomba mewarnai , fashion hijabers & puncak acara Yoga yang dipandu oleh artis Anjasmara Prasetya. Tiket Yoga senilai Rp. 50.000,- dan tiap peserta akan mendapat-

kan 1 produk Safe Care 5ml & kaos yoga,’’ katanya, seraya menambahkan, untuk informasi dan pendaftaran bisa hubungi harian Suara NTB & Radio Global FM Lombok.

Adapun tujuan digelarnya campaign Safe & Healthy Yoga adalah, mengajak masyarakat untuk hidup sehat & lebih berkualitas. Aktifitas yoga selain bermafaat untuk kesehatan tubuh, juga untuk menjaga keseimbangan jiwa & pikiran kita , dengan event ini harapannya masyarakat kota mataram bisa terbebas dari masalah-masalah social.

Kemudian membagi ilmu dan pengalaman kepada masyarakat dengan instruktur yang bukan hanya artis/public figure tetapi juga terlisensi dan mendalami Yoga (Anjasmara). ‘’Dengan memilih venue di kota Mataram sebagai salah

satu kota wisata di Nusa Tenggara Barat , hal ini akan meningkatkan pariwisata kota,’’ katanya.

Adapun manfaat Yoga bagi kesehatan menurut Indah Permai, pertama, kekuatan fisik bahwa gerakan yoga membuat bagian paha, tulang belakang, bahu, pinggul & punggung menjadi lebih lentur. Kemudian latihan pernafasan dalam yoga membuat paru paru akan bekerja jauh lebih baik & bisa membantu membersihkan saluran pernafasan.

Ke dua untuk kekuatan mental. Pikiran akan jauh lebih tenang & rileks, menghindari stress, tekanan darah juga akan terkontrol dengan baik dan melatih pengontrolan diri secara pikiran. (*)

OJK Siapkan Sanksi bagi Lembaga Keuangan Mataram (Suara NTB) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri mengatakan pihaknya menyiapkan sanksi bagi lembaga keuangan (bank dan non bank) yang berafiliasi dengan calo remitansi (kiriman uang TKI) dan merugikan masyarakat.

Sanksinya, menurut Yusri bervariasi, tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan secara rutin laporan lembaga keuangan. Jika di dalamnya ditemukan keganjilan, otoritas akan mendalaminya.

Hal ini disampaikan dalam sebuah forum resmi yang mengusung fasilitas layanan keuangan bagi TKI di Mataram, Rabu (25/5). Dari forum ini mengemuka banyaknya persoalan TKI yang masih terdengar. Salah satunya besarnya biaya pemotongan pengiriman remitansi yang sering dikeluhkan.

Kondisi tersebut jelas merugikan masyarakat, Yusri pun meminta publik untuk melaporkannya langsung untuk secepatnya

(Suara NTB/dok)

Yusri ditindaklanjuti. Ia memastikan apabila lembaga keuangan yang bersangkutan menjalankan ketentuan di luar SOP, sanksi dimaksud bisa dijatuhkan setelah beberapa proses.

“Masing-masing industri keuangan punya ketentuan mengenai besaran administrasi yang dipotong untuk jasa pengiriman uang (remitansi). Apabila ada yang melaksanakan aturan di luar ketentuan, kita siapkan tindakan tegas, dan kami tidak main-main,” katanya memberikan ultimatum.

Tidak saja kepada lembaga keuangan, para pihak yang menjadi bagian dalam hal ini dan menjadi eksekutor perbankan misalanya di lapangan, harus memperhatikan untuk tidak melaksanakan tugas yang dapat merugikan masyarakat.

“Kalau ada petugas bank yang bermain di luar SOP, kaitannya dengan pelayanan kepada TKI in, kami akan keluarkan rekomendasi kepada bank tempatnya bekerja,” jelas Yusri. TKI atau keluarga TKI juga pun seharusnya memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menggunakan jasa pihak manapun.

Mendukung penguatan pemahaman masyarakat, tanpa terkecuali TKI terhadap hak dan kewajiban di lembaga keuangan, OJK terus melakukan sosialisasi inklusi keuangan ke berbagai lapisan. Apalagi data yang ada di OJK, bahwa masyarakat usia dewasa di Indonesia yang telah mengakses ke sistem keuangan masih sekitar 36 persen, Vietnam 31 persen, India 52 persen, Thailand 78 persen, Malaysia 81

persen dan Cina 91 persen.

“Sosialisasi-sosialisasi OJK lakukan selain mendekatkan masyarakat dengan sistem keuangan, juga untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang dapat merugikan salah satu pihak. OJK juga meminta kepada industri keuangan agar memberikan layanan sebaik-baiknya kepada TKI khususnya.

Yusri menerangkan, NTB sesungguhnya memiliki potensi sumberdaya alam yang besar dan melimpah. Sayangnya, sumberdaya alam dimaksud belum dapat dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, hingga TKI justru menjadi pilihan. Bahkan remitansi TKI pun sejauh ini belum diberdayakan untuk kepentingan yang lebih besar.

“Remitansi yang tidak kecil masuk ke NTB, sejauh ini banyak diarahkanuntukkegiatankonsumtif. Kalau bisa dibalik, lebih besar uang kiriman TKI untuk kegiatan produktif, maka bisa mendukung pembangunan di NTB. Pada akhirnya kedepan tidak ada lagi yang berorientasi menjadi TKI,” demikian Yusri. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

Jelang Puasa

BELUM BERIZIN - Salah satu lokasi pembangunan vila di KLU yang belum memiliki izin.

Namun, pihak perusahaan sudah memasang plang nama.

KPPT Sikapi Pengusaha Belum Berizin Tanjung (Suara NTB) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lombok Utara, telah mengeluarkan 213 izin sampai dengan Mei 2016 ini. Dari izin tersebut, total retribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang dihimpun mencapai Rp 720,753 juta.

Kepala KPPT KLU, H. M. Sumadi, melalui Kasi Pelayanan Perizinan Terpadu, Gusti Ayu Ketut Pujawati, SE., mengemukakan jumlah izin yang dikeluarkan dalam sebulan rata-rata lebih dari 40 izin.

Jumlah izin tersebut terdiri dari 7 jenis izin dengan rincian yang dikeluarkan, yaitu Izin Peruntukan Penggunaan

Tanah (IPPT) 54 izin, Izin Lokasi hanya 1 izin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan 57 izin, Izin Gangguan (HO) 31 izin, Tanda Daftar Usaha Perusahaan (TDUP) 60 izin, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP MB) 5 izin dan SIUP Minuman Beralkohol 5 izin.

Sementara dari rentang Januari sampai Mei 2016, izin yang dikeluarkan berturut-turut sebanyak 45 izin, 43 izin, 52 izin, 48 izin, serta pada bulan Mei ini, baru dikeluarkan 25 izin. Ia mengklaim, masih ada sejumlah izin yang telah memperoleh rekomendasi, namun belum diambil oleh pemiliknya.

“Dari izin-izin itu, hanya

Lonjakan Harga Tak Bisa Dikendalikan Kasus SRG-iPasar Selong (Suara NTB) Menjelang bulan puasa, seperti sudah menjadi tradisi terjadi lonjakan harga di pasaran. Fenomena ini pun mulai terlihat menjelang beberapa pekan terakhir menjelang masuknya bulan Ramadhan. Lonjakan harga tersebut tidak bisa dikendalikan, alasan yang berlaku adalah hukum pasar.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lotim, Suwardi, Rabu (25/5).

Menjawab Suara NTB, Rabu (25/5), Suwardi menyebutkan, beberapa pekan terakhir ada beberapa komoditi yang sudah mengalami lonjakan harga. Diantaranya, gula pasir yang saat ini sudah tembus Rp 16 ribu dari Rp 14 ribu per kilogram. Daging ayam broiler sebelumnya Rp 35 ribu menjadi Rp 40 ribu per kilogram. Bawang putih sebelumnya Rp 48 ribu menjadi Rp 50 ribu per kilogram.

Prediksi yang akan mengalami lonjakan juga adalah harga daging yang saat ini berlaku Rp 110 ribu per kilogram.

Begitu pun beras yang saat ini masih berlaku Rp 9 ribu untuk beras super dan C4 medium Rp 8.400 per kilogram.

Terjadinya lonjakan harga itu, kata Suwardi sudah biasa terjadi. Ada kebiasaan dari para pedagang yang terkesan kongkalikong dengan pedagang lainnya menaikkan harga.

Padahal, sejatinya harga ini menurun, karena kegiatan konsumsi masyarakat menjadi berkurang.

Akan tetapi, secara pribadi, pada saat puasa ini terjadi perubahan pola konsumsi. “Kita makan kan tidak tiga kali sehari, tapi Cuma dua kali. Akan tetapi yang dua kali ini maunya lebih bergizi,” ucapnya.

Alasan itulah diperkirakan menjadi penyebab, terjadi banyak permintaan di pasar yang berujung pada kenaikan harga.

Kondisi ini, lanjutnya, oleh pemerintah hanya bisa diawasi, karena masalah harga ini sudah menjadi ketentuan pasar.

Beda dengan beras yang sudah ada HPP dari Badan Urusan Logistik (HPP). Bahkan terkadang meski sudah berlaku HPP, beras miskin tidak dilirik oleh masyarakat, sehingga memicu terjadi lonjakan harga beras sebagai pangan utama masyarakat.

Berikutnya, lonjakan terjadi karena stok sejumlah komoditi yang mengalami lonjakan itu terjadi pengurangan. Seperti stok gula pasir misalnya dimungkinkan terjadi pengurangan, karena stoknya tidak ada di wilayah Lotim. “Stok gula pasir ini kan dari produk Jawa Timur saja,” demikian imbuhnya. (rus)

dua jenis yang ditarik retribusinya oleh KPPT, yaitu IMB dan HO. Sedangkan retribusi izin lain ditarik oleh SKPD terkait, seperti IU Perikanan oleh Dinas Pertanian dan Izin Minol oleh Disperindag,” kata Ayu. Meski demikian, laporan agregat PAD dari 4 jenis izin beretribusi antara lain, IMB, HO, Minol dan IU Perikanan, diketahui telah menyumbang pendapatan ke daerah sebesar Rp 720,753 juta. Perolehan ini setara dengan 30,22 persen dari beban target PAD 2016 sebesar Rp 2,385 miliar.

Perolehan bulanan dari awal tahun tercatat fluktuatif. Perolehan PAD tertinggi

Selong (Suara NTB) Kasus Sistem Resi Gudang (SRG) dan iPasar masih terus berlanjut. Aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang disinyalir berkaitan dengan kasus ini. Salah satunya, jajaran PLN Rayon Pringgabaya Lombok Timur (Lotim). ngan dilakukan pada masa transisi, karena migrasi dari para pelanggaran eks Koperasi Sinar Rinjani (SR) ke PLN. Adapun biaya pemasangan yang dikenakan PLN sesuai standar biaya yang berlaku, yakni senilai Rp 152,5 juta dengan daya sebesar 197 Kilo Volt Ampere (KVA) atau setara 19.700 Volt Ampere (VA). Di mana, pembayaran diterima pihak PLN via rekening Bank NTB. Pemasangan sambungan baru SRG dengan iPasar ini, lanjutnya, waktu itu tidak ada jaringan. Pihak PLN dibantu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Energi Sumber Daya

Mineral (ESDM) Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) yang dibentuk Pemkab Lotim guna menangani khusus persoalan kelistrikan yang terjadi setelah tidak beroperasinya Koperasi SR. Apalagi tidak jauh dari lokasi SRG ada pembangkit listrik yang dayanya dijual ke PLN. Keberadaan pembangkit itu kata Joko tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditelisik pihak Kejati NTB saat ini. Soal pembangkit itu, katanya menjadi prihal lain dan tidak ada hubungan sama sekali dengan iPasar ataupun SRG. (rus)

Kejari Segera Naikkan Kasus SDN 7 Terara ke Penyidikan Selong (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong terus memproses laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan anggaran dalam proyek pembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 7 Terara Lotim. Informasinya, dalam waktu dekat ini Kejari Selong akan menaikkan status kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan dengan ditangani oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus).

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (24/5), Kasi Intel Kejari Selong, Jeffry G Lokofessi mengakui jika kasus SDN 7 Terara merupakan salah satu kasus yang menjadi atensi pihak Kejaksaan untuk segera dituntaskan.

Dugaan penyelewengan dalam proyek senilai Rp 762 juta itu sudah merebak dan menjadi konsumsi masyarakat luas, sehingga kasus itu harus secepatnya diselesaikan. Ditanya soal oknum pejabat atau pihak terkait yang sudah dimintai keterangan, Jeffry enggan berkomentar banyak. “Yang jelas saat ini kita masih dalam tahap penyelidikan dan sedang mengumpulkan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket),”ungkapnya.

Terkait dengan persoalan SDN 7 Terara itu, ada beberapa item yang dinantinya akan ditelusuri, seperti pengerjaan proyek yang diduga dipihakketigakan, padahal merupakan swakelola murni sesuai dengan Juklak dan Juknisnya, kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan spek dan beberapa item berdasarkan laporan yang masuk ke Kejaksaan. Diketahui, pembangunan proyek gedung SDN 7 Terara yang dibangun dengan total anggaran sebesar Rp 762 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 itu indikasinya dipihakketigakan oleh beberapa oknum pejabat di Lotim. Akibatnya, tarik ulur pembangunan sekolah dengan 6 Ruang Kelas Belajar (RKB) itu molor bahkan kualitas bangunan yang mengecewakan.

Ia menambahkan, pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait yang terlibat di dalam proyek itu tentu akan dilakukan seperti sejumlah pejabat lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim. (yon)

(Suara NTB/yon)

DATANGI - Ketua FRB Lotim bersama anggota KNPI Lotim mendatangi Kejari Selong mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan penyelewengan dana aspirasi dewan, Rabu (25/5).

Dugaan Penyelewengan Dana Aspirasi

FRB Datangi Kejari Selong Selong (Suara NTB) – Forum Rakyat Bersatu (FRB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menantang Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong turun ke lapangan terkait dugaan penyelewengan bantuan dana aspirasi yang diduga dilakukan beberapa oknum anggota DPRD. FRB melaporkan kasus itu ke Kejari Selong karena FRB menemukan adanya indikasi penyalahgunaan bantuan aspirasi berupa ternak dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Kabupaten Lotim.

Di hadapan Kasi Intel Kejari Selong, Jeffry G Lokofessi, Ketua FRB Lotim, Eko Rahadi, SH mempertanyakan kelanjutan penanganan yang dilakukan oleh pihak Kejak-

saan terkait beberapa laporan yang telah dimasukkannya beberapa waktu lalu. Khususnya, laporan terkait dugaan penyalahgunaan bantuan dana aspirasi ternak tahun 2016.

Selain menunjukkan beberapa bukti terkait persoalan yang dilaporkannya itu, Eko juga menantang pihak Kejaksaan untuk bersama-sama turun ke lapangan untuk mencari kebenaran dari apa yang dilaporkannya itu.

Beberapa alat bukti yang dibawa Eko saat mendatangi Kejari Selong berupa daftar nama anggota dewan yang menerima bantuan, daftar nama kelompok ternak sesuai dengan Dapil masing-masing, sampai dengan dugaan anggo-

mengklaim, investor Vila Blu belum pernah mengajukan izin walaupun telah memajang plang nama di areal yang dimilikinya.

“Kita belum pernah terima pengajuan izin dari investor pemilik plang tersebut.

Dalam waktu dekat, akan kita koordinasikan dengan tim di Setda,” katanya.

Menurut Erwin, plang atau papan nama yang ada di areal itu hanya sebuah isyarat hak milik investor bersangkutan. Namun akan sangat melanggar, apabila di areal tersebut dilakukan pembangunan, sedangkan izin pembangunannya tidak dimiliki. (ari)

Selengen dan Akar Akar

PLN Pringgabaya Diperiksa Pemasangan Sambungan Pimpinan PLN Rayon Pringgabaya, Joko Pramanto mengakui sudah memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terkait kasus Sistem Resi Gudang (SRG)-iPasar. Kepada Suara NTB di Selong, Rabu (25/ 5), Joko mengaku diperiksa berkaitan dengan pemasangan sambungan listrik. Diakuinya, waktu pemasangan baru ke gudang milik SRG pihaknya melakukan pemasangan sambungan baru. Apalagi, waktu itu merupakan masa transisi.

Namun, pemasangan sambungan baru dilakukan sebelum dirinya menjabat pimpinan rayon. Terlebih, pemasa-

terjadi pada bulan Maret sebesar Rp 206,178 juta, April sebesar Rp 178,344 juta, Januari dan Februari masingmasing Rp 134,599 juta dan Rp 131,067 juta. Sedangkan bulan Mei ini, baru terhimpun Rp 61,602 juta.

Sebelumnya, Kasi Klarifikasi Perizinan, Erwin Rahadi, MM., mensinyalir masih banyak pengusaha yang belum mengurus izin, maupun mengantongi izin tapi tak melakukan pembangunan.

Hal ini pun akan menjadi atensi KPPT sembari mengurus usulan izin yang masuk.

Salah satunya, Vila Blu di kawasan Desa Malaka, Kecamatan Pemenang. Erwin

ta dewan melakukan manipulasi atau penandatanganan palsu, karena anggota dewan disinyalir memberikan bantuan dana aspirasi itu kepada keluarga terdekatnya.

Menanggapi hal ini, Kasi Intel Kejari Selong Jeffry G Lokopessi menegaskan jika segala bentuk dan jenis kasus yang telah dilaporkan oleh FRB Lotim masih tetap ditindaklanjuti. Kasus yang dilaporkan masih dalam tahap pengumpulan data dengan menjalin koordinasi dengan Inspektorat Lotim. “Kasusnya masih berjalan, kita tetap tindak lanjuti segala laporan yang masuk. Namun bagaimana kelanjutannya nanti tergantung pimpinan,” jawabnya singkat. (yon)

Dominasi Jumlah Buta Aksara di KLU Tanjung (Suara NTB) Desa Selengen, Kecamatan Kayangan serta Desa Akar Akar, Kecamatan Bayan diidentifikasi sebagai desa dengan jumlah penyandang buta aksara tertinggi di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Identifikasi yang dilakukan Dinas Dikbudpora KLU, kedua desa itu masing-masing menyumbang penyandang buta aksara 400-an orang dan 300-an orang. Sehingga di dua desa itu nantinya, akan diprogramkan sebagai Kampung Keaksaraan.

Kabid Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda dan Olahraga (PLSPO), Dikbudpora KLU, Ir. Rusli Hamdi, M.Si., Rabu (25/5), mengungkapkan jumlah total warga buta aksara di KLU belum diketahui.

Mengacu dari angka 2 desa itu, jumlah buta aksara di 31 desa lain di KLU diasumsikan antara 100 - 200 orang per desa.

Sehingga ia memprediksi jumlah buta aksara se KLU antara 3.800 hingga 7.000 orang.

“Pada konteks ini, kita tidak perdebatkan data berapa jumlah warga buta aksara, yang penting kita belajarkan. Lebih cepat lebih baik,” kata Rusli.

Sebagai permulaan pembelajaran, Dikbudpora akan memulai membelajarkan masyarakat di Selengen, tepatnya Dusun Salut dan di Desa Akar Akar.

Dalam prosesnya, pendekatan yang diterapkan adalah melibatkan partisipasi warga secara aktif dengan memberikan teori sekaligus ketrampilan edukatif.

Sebagai pendampingan, warga yang akan dibuat per kelompok dibekali dengan dana program Kelompok Usaha Mandiri (KUM) sebesar Rp 1.320.000,- per kelompok. Dana itu nantinya akan digunakan untuk mendukung peningkatan ketrampilan warga. Misalnya, mengolah bahan baku di lingkungan sekitar menjadi

(Suara NTB/ari)

JAJARAN Pemkab Lombok Timur (Lotim) masih melakukan kajian terhadap rencana pembentukan tiga kecamatan baru, yakni Kecamatan Lenek, Kotaraja dan Kokok Putik. Proses pengkajian terhadap rencana pembentukan kecamatan ini pun melibatkan pihak ketiga dari Yayasan Dinamika Pembangunan Masyarakat (YDPM).

Menurut Kepala Bagian Organisasi Setda Lotim, Irfan Widiyatma Irfan Widiyatma, kajian dilakukan guna melengkapi syarat-syarat pemekaran sebelum diajukan untuk dibahas di DPRD Lotim. “Tahun 2016 ini masuk tahapan pengkajian, tahun 2017 baru kita akan ajukan ke DPRD untuk dibahas dan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda)-nya,” ungkapnya.

Sejauh ini, syarat administratif terkait rencana pembentukan itu sedang dilengkapi. Termasuk mengenai persetujuan dari para kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah kecamatan yang akan dimekarkan.

Setelah semua syarat secara administratif tersebut lengkap, selanjutnya akan diajukan ke Gubernur NTB untuk dimintai rekomendasi. Sesuai aturan yang berlaku, mekanisme yang harus dilalui harus ada proses kajian sebelum dikeluarkan rekomendasi tanda persetujuan dari Gubernur NTB. Soal pelibatan pihak ketiga ini dikatakan penting karena pihak ketiga memiliki tenaga ahli. Termasuk dari kalangan akademisi. Harapannya, hasil kajian ini bisa lebih komprehensif. Secara prinsip, seluruh desa di masing-masing wilayah sudah sepakat untuk dilakukan pemekaran.

Diketahui, syarat pembentukan kecamatan ini harus membawahi minimal 10 desa. Khusus untuk wilayah Kecamatan Kokok Putik, dikatakan Irfan akan terjadi pengecualian dan menafikan syarat-syarat standar minimal jumlah desa tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Pemekaran, ada wilayah kecamatan khusus. Di mana, wilayah kecamatan khusus ini tidak tergantung dengan persyaratan administratif seperti jumlah desa dan luas wilayah. Alasannya, wilayah Kokok Putik ini bisa dikategorikan masuk kecamatan khusus wilayah terluar.

Kecamatan Kokok Putik akan menjadi wilayah kecamatan penyangga hutan. Hal inilah yang siap akan diusulkan sesuai dengan hasil konsultasi dengan pihak kementerian, hal itu bisa dilakukan, asalkan ada rekomendasi dari gubernur. (rus)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/rus)

Pemekaran Masih Dikaji

Halaman 4

(Suara NTB/ari)

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

barang bernilai ekonomis.

“Kadang saya sering tegas kalau di lapangan, karena dana itu sebagian digunakan untuk membeli bahan baku dari toko. Padahal kita minta, sumber daya yang ada di lokal setempat yang digunakan, seperti jagung, ubi, pisang atau yang lainnya. Dana ini nantinya untuk melengkapi kebutuhan yang memang dirasakan kurang,” ujarnya.

Diakui Rusli, menekan angka buta aksara terutama di kalangan masyarakat usia “uzur” merupakan pekerjaan berat. Hal ini dipengaruhi kesibukan warga yang sebagian masih harus mencari nafkah.

Selain itu, faktor usia juga menurunkan daya ingat dalam proses edukasi warga untuk bisa membaca dan menulis.

Sehingga baginya, perlu dilakukan terobosan dan pendekatan yang pas agar partisipasi warga meningkat dan warga pun terdorong mengikuti pelatihan. Paling penting, menurutnya, bagaimana kontinyuitas program, sehingga masyarakat buta aksara yang dibelajarkan tidak kembali buta aksara setelah memperoleh pelatihan.

“Melalui Kampung Keaksaraan ini, kita harapkan bisa menjadi contoh. Setelah dibelajarkan dan keluar dari buta aksara mereka bisa melanjutkan usaha KUM dengan dana yang ada,” demikian Rusli. (ari)

Pemadaman Akibat Pemangkasan Pohon Selong (Suara NTB) – Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melakukan pemangkasan terhadap pohon-pohon yang menyentuh kabel. Tindakan itu dilakukan untuk mejaga keamanan serta memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, khususnya menjelang bulan Ramadhan.

Dikonfirmasi Suara NTB via Ponselnya siang kemarin, Rabu (25/5), Manajer PN Rayon Selong, Fauzi Nanang Prayogo meminta kepada masyarakat memaklumi jika terjadinya pemadaman listrik yang cukup lama. Pemadaman itu dilakukan, karena petugas dari PLN Rayon Selong sedang

melakukan pemangkasan terhadap sejumlah pohon yang menyentuh kabel PLN. “Kita maklumkan saja jika pemadaman cukup lama dari pagi sampai sore. Saat ini kita sedang melakukan pemangkasan terhadap sejumlah pohon yang menyentuh kabel. Dari pada membahayakan petugas dan masyarakat yang melintas, kita matikan saja,” ujarnya.

Pada hari Rabu kemarin, keberadaan pohon yang dinilai membahayakan dilakukan pemangkasan mulai dari ujung Kecamatan Sikur, Kecamatan Masbagik sampai Desa Rempung Kecamatan Pringgasela. Setelah itu di beberapa lokasi di Lotim, sehingga tidak mengganggu aliran listrik di bulan Ramadhan. (yon)

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Penurunan Eselon Pejabat, karena Langgar Administrasi Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengakui sembilan pejabat eselon II dan III yang terancam terkena demosi atau diturunkan eselonnya diakibatkan mereka tak memenuhi syarat menduduki jabatan saat ini. Bupati menegaskan terjadi pelanggaran administrasi pada saat mereka dipromosi pada jabatan tersebut.

Karena itulah, jelasnya, pemda mengambil langkah terbaik demi mereka. Sebab jika dibiarkan, maka damp-

ak dari itu merugikan pejabat bersangkutan. “Karena itu, siapapun yang dulu dilantik menduduki jabatan ter-

tentu tetapi tidak memenuhi syarat (langgar administrasi), bahkan dampak ke depan bisa merugikan peja-

bat bersangkutan,’’ ujar bupati , Rabu (25/5).

Bupati mencontohkan, pejabat A menjabat camat yang merupakan eselon IIIA. Lalu kurang dua tahun menjabat camat, diangkat menjadi kepala SKPD (eselon II B). Hal ini, jelasnya, keliru dan melanggar aturan administrasi kepegawaian, sehingga dampaknya pejabat terkait tak

bisa naik pangkat lagi. Pejabat terkait yang akan rugi, sehingga diberi pilihan apakah tetap pada posisi itu dengan konsekuensi tak naik pangkat.

Atau diturunkan, namun bisa naik pangkat berikutnya.

Menurutnya, efek dari pelanggaran administrasi efeknya merugikan pejabat terkait.

Temuan pelanggaran tersebut, jelasnya, ada di eselon II

dan III. Temuan-temuan semacam ini, jelasnya, akan ditertibkan pemda, sejauh ini hanya sembilan pejabat ini saja yang ditemukan. “Konsekuensinya mereka harus menerima, kasihan kalau mereka tetap di situ,” ujarnya menjelaskan.

Sebelumnya, Sekda Lobar, H. Moh. Taufiq, menjelaskan, dari sembilan pejabat yang ter-

ancam diturunkan dari posisi jabatannya, salah satunya pejabat eselon II setingkat kepala SKPD. Para pejabat ini diturunkan eselonnya, lantaran terjadi kesalahan administrasi saat naik jabatan. Selain itu, di antara mereka belum melepas status dari jabatan fungsional ke jabatan struktural, terutama para guru yang menjadi pejabat. (her)

APBDes Harus Diselesaikan

Bupati Optimis Pertahankan Opini WTP Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengaku optimis Pemkab Lobar bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini. Hal ini menyusul semua catatan yang menjadi temuan BPK sudah ditindaklanjuti oleh SKPD. Saat ini, pemda menunggu hasil penilaian BPK yang diperkirakan keluar pertengahan Juni mendatang.

“Penyelesaian temuan BPK, alhamdulillah lancar. Semua tindak lanjut temuan sudah selesai. Sekarang bola ada di BPK,” kata bupati, Rabu (25/5).

Menurutnya, temuan yang menjadi rekomendasi BPK sudah dituntaskan oleh Pemda. Semua SKPD sudah menyelesaikan semua arahan dan catatan BPK. Tinggal sekarang, bola ada di BPK. Pemda menunggu hasil penilaian dari BPK yang keluar bulan Juni mendatang.

Sementara itu, Sekda Lobar Ir. H. Moh. Taufiq, MSc, menjelaskan, pemeriksaan BPK sudah selesai. Pemda sendiri sudah menyerahkan semua kelengkapan yang diminta BPK sebagai tindak lanjut atas temuannya.

Dijelaskan, terkait tindak lanjut temuan BPK pihak BPK memberikan deadline waktu bagi Pemda menyelesaikannya.

BPK juga memberikan semacam konsep ke Pemda terkait dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Semua kelengkapan yang menjadi catatan temuan sudah dipenuhi Pemda.

Soal nanti apa hasilnya kata Sekda diserahkan sepenuhnya ke BPK. Menurutnya, BPK sangat profesional dalam hal memberi penilaian. Yang jelas, apa yang menjadi temuan BPK sudah dilengkapi. Perkara apakah betul atau tidak kelengkapan tersebut diserahkan ke BPK untuk menilai. (her)

Dana Pilkada Loteng 2015 Tersisa Rp 2,7 Miliar Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) telah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2015. Termasuk perhitungan sisa penggunaan anggaran. Di mana dari Rp 24,9 miliar dana hibah yang diberikan oleh Pemkab Loteng, masih tersisa sekitar Rp 2,7 miliar.

“Saat ini seluruh sisa dana yang ada sudah dikembalikan ke kas daerah. Sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” tegas Sekretaris KPU Loteng, Drs. I Gede Suantara, kepada Suara NTB, Rabu (25/5).

Ia menjelaskan, sisa dana bersumber dari hasil efisien terhadap tender proyek yang dilaksanakan selama tahapan Pilkada Loteng tahun 2015 lalu. Termasuk dari asumsi biaya operasional yang tidak terlaksana. Sedangkan untuk operasional petugas termasuk honor-honor capaiannya hampir 100 persen.

Menurutnya, penggunaan anggaran Pilkada Loteng oleh KPU Loteng sudah melalui proses audit ketat, sehingga peluang terjadi penyimpangan cukup kecil. Bahkan dari pihak Kanwil Perbendaharaan Mataram, menilai penggunaan anggaran Pilkada Loteng 2015 masuk kategori sangat baik.

“Memang ada beberapa catatan yang diberikan. Tetapi itu lebih bersifat administrasi. Yang tidak menimbulkan kerugian negara. Seperti kekeliruan pencatatan dan beberapa hal yang bersifat administrasi lainnya. Tapi itu masih bisa ditoleransi dan sudah dilakukan perbaikan,’’ terangnya.

Suantara mengatakan dengan telah dikembalikan sisa anggaran pelaksanaan Pilkada Loteng, maka tanggung jawab KPU Loteng terhadap anggaran diberikan oleh pemerintah daerah dinyatakan selesai. “Semua tanggung jawab terhadap anggaran pilkada sudah kita selesaikan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan terkait sisa anggaran Pilkada Loteng. Adapun terhadap sisa anggaran, pihaknya berharap bisa mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan datang tahun ini.

“Sisa anggaran pilkada ini kita rencanakan untuk mendukung pelaksaan pilkades serentak. Supaya pelaksanaan pilkades serentak tahun ini bisa berjalan lancar seperti apa yang diharapkan,” ujarnya. (kir)

Besuk Zaini Arony di Lapas Mataram

Fauzan Khalid Diminta Tidak Macam-macam Mataram (Suara NTB) Kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi jajaran Pemkab Lobar di bawah kepemimpinan H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Para pejabat diminta tidak macam-macam dan berhati-hati.

“Jangan teman-teman seperti saya. Jadikan kasus saya sebagai pelajaran,” kata Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menirukan ekda pesan Zaini Arony usai memS i g in p am Khalid did ti Lobar besuk mantan Bupati Lobar H. Fauzan ma mantan Bupa rt). Bu- H. Zaini Arony di Lapas Matr a b o L ti ersa (inse Bupa BESUK - oh. Taufiq pose b ram, Rabu (25/5) upati Lobar aram, Rabu (25/5). Dalam kunM ta B . a H n M r ta a s n a b a . p o m a L M a ta r a m jungan ke Lapas Mataram ini, rony di L memeluk H. Zaini A H. Fauzan Khalid te m u d i L a p a s Bupati Lobar didampingi Sekr r pati Loba A r o n y s a a t b e H . Z a in i y) NTB/wh (Suara

ASISTEN I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Lombok Barat (Lobar), Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih mendorong Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) segera menyelesaikan APBDes 28 desa yang belum rampung. APBDes yang belum rampung ini menjadi ganjalan mencairkan dana desa dan ADD. BPMPD harus menyelesaikan apa persoalan yang di(Suara NTB/dok) hadapi desa, sehingga lelet Hj. Eva Nurcahyaningsih menyelesaikan APBDesnya.

“BPMPD harus mendorong para petugas pendamping desa dan kecamatan agar segera menyelesaikan APBDes 28 desa yang belum selesai, sehingga belum bisa ciarkan anggaran,” ujarnya, Rabu (25/5).

Dijelaskan, dana baik Dana Desa dan ADD sudah ditransfer ke rekening semua desa di Lobar. Transfer dana ini dilakukan menyusul semua persyaratan transfer dana dipenuhi oleh pemda. Namun dari 119 desa, baru 91 desa yang boleh menggunakan anggarannya, sedangkan sisanya 28 desa belum boleh menggunakan dana lantaran syarat utama mencairkan dana, yakni APBDes belum rampung.

Karena itu, pihaknya meminta supaya dipercepat APBDes desa tersebut. Apa permasalahan yang dihadapi desa harus diketahui, sehingga bisa dibantu apakah melalui pendampingan. Ia menekankan, tenaga pendamping, baik desa dan kecamatan harus mempercepat pembinanaan desa yang belum selesai.

Untuk diketahui katanya, dari 28 desa tersebut ada di Kecamatan Lingsar. Salah satunya Desa Batu Kumbung. APBDesnya belum rampung, sebab masalah kantor desa belum rampung, sehingga terkendala di SPJ. Pihak desa harus segera menyelesaikan SPJ kantor desa dan RKP. (her)

da Lobar Ir. H. Moh. Taufik, MSc, dan beberapa pejabat lainnya dari pukul 14.20 hingga pukul 15.30 Wita.

Fauzan, menjelaskan, dirinya tidak membahas politik, terkait siapa pendamping dirinya sebagai calon wakil bupati. Dirinya dan pejabat Lobar bernostalgia bersama Zaini Arony serta diminta meningkatkan konsolidasi internal birokrasi.

Selain itu, ujarnya, Zaini meminta agar program pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya agar dilanjutkan. “Wajar, normatif saja dari senior ke juniornya,” terang Fauzan.

Sementara Zaini Arony mengatakan, kunjungan itu tidak terkait politik, apalagi membahas siapa-siapa yang bakal direkomendasikan

menjadi wakil bupati. Ia mengaku senang dikunjungi koleganya. Dan menganggap hal merupakan dukungan moral yang diperlukan.

“Saya cuma berpesan dalam rangka membangun daerah, jalin sinergitas. Terutama antarkomponen yang ada,” ujar mantan Ketua DPD Partai Golkar NTB ini.

Mantan Bupati Zaini Aronyresmi menjadi tahanan Lapas Mataram, Senin (16/ 5) lalu. Setelah sebelumnya menjadi pesakitan di Rutan Klungkung, Bali selama satu tahun. Ia mendekam di sel bersama mantan koleganya, H Mahrip.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, 14 Desember 2015 lalu memutus Zaini Arony dengan hukuman 7 tahun denda Rp 500 juta. (why)

Kades Babussalam Terpilih sebagai Ketua AKAD Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, meminta para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKAD) kompak dalam menjalankan program AKAD ke depan.

Sebab menurutnya, ketika AKAD menyampaikan aspirasi justru ada anggota yang tak satu suara atau berbeda.

Bupati menekankan ke pengu-

rus agar menjadikan organisasi AKAD ini pemersatu dan forum diskusi menyamakan persepsi. ‘’Kekompakan ini terus terjalin, organisasi AKAD harus menjadi forum diskusi, berbagi keberhasilan dan berbagi tantangan serta hambatan, sehingga masingmasing desa bisa saling belajar dari desa yang lain. Jadi AKAD Lobar harus dipahami seperti itu,” pesan bupati saat membuka Pemilihan Ketua AKAD di hadapan

para kepala desa dan BPD se Lobar, Rabu (25/5).

Pada pemilihan ini terpilih Kepala Desa Babussalam M. Zaini sebagai Ketua AKAD Lobar menggantikan posisi Kamarudin yang juga Kepala Desa Presak Narmada.

Bupati mengharapkan organisasi AKAD yang dibentuk sebagai wadah untuk menyamakan persepsi, diskusi, berbagi keberhasilan dan berbagi tantangan

Pembangunan Pelabuhan Kapal Pesiar Tetap Jalan Giri Menang (Suara NTB) PT. Pelindo III Lembar memastikan kasus reklamasi Teluk Jakarta yang kini diusut KPK tak berdampak terhadap ke rencana reklamasi lokasi pengembangan pelabuhan kapal pesiar di Gili Mas Lembar. Pasalnya, Reklamasi Teluk Jakarta berbeda dengan reklamasi pengembangan kapal pesiar. ‘’Lokasi reklamasi pengembangan kapal pesiar masuk kewenangan Pelindo berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri,’’ tegas General Manager Pelindo III Lembar, Baharudin ditemui di Lembar, Rabu (25/5).

Dijelaskan, terkait rencana pengembangan pelabuhan ka-

(Suara NTB/her)

Baharudin pal pesiar akan dimulai tahapan reklamasi pantai seluas 25 hektar. Tahun ini, dari luas tersebut ditargetkan direklamasi minilai 50 persennya. Reklamasi pantai, jelasn-

ya tidak akan terhalang kasus di Jakarta. Sebab wilayah yang akan direklamasi termasuk kewenangan Pelindo. Berdasarkan SKB dua menteri, pengelolaan kawasan itu masuk kewenangan Pelindo, sehingga kolam tempat pengembangan pelabuhan yang ada menjadi kewenangan Pelindo.

Saat ini, jelasnya, proses pembangunan pelabuhan masih menunggu Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dan izin pembangunan dari Kemenhub. Dasar pembangunan, pihaknya sudah menyelesaikan DED, atas dasar itu nantinya izin pembangunan pelabuhan.

Menurutnya, target pembangunan agak molor, sebab seharusnya ditarget mulai tahun ini. (her)

Bupati Lobar Promosi Ekowisata ke Tiongkok Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, direncanakan berangkat ke Tiongkok akhir bulan Juni ini. Keberangkatan bupati ke Tiongkok ini dibiayai Kementerian Pariwisata.

“Keberangkatan ke Cina ini dalam rangka promosi ekowisata, ada tiga daerah di Indonesia jadi pilot project pengembangan wisata ekowisata, yakni Lombok Barat NTB, Sleman Yogyakarta dan Pangandaran Banten,” terang bupati, Rabu (25/5).

Molornya keberangkatan dari jadwal awal, jelasnya, kare-

na ditunda oleh kementerian.

Jika kementerian menunda, maka otomatis pihaknya juga menunda keberangkatan. Rombongan Gubernur NTB, ujarnya, berbeda dengan rombongan bupati dan Menteri Pariwisata. ‘’Keperluan ke Cina untuk promosi ekowisata (wisata berkelanjutan),’’ terangnya.

Tiga kabupaten ini, ujarnya, memiliki pendamping yang ditunjuk Kementerian Pariwisata sendiri. Lobar pendampingnya Universitas Mataram, Sleman pendampingnya UGM, sedangkan Pangandaran pendampingnya IPB.

Keuntungan bagi daerah, katanya, yakni pengembangan ekowisata di Lobar bisa lebih dipromosikan. Diharapkan juga ada hasil dari Tiongkok yang bisa diperoleh. Menurutnya, jika ada kesan bahwa ini jalan-jalan menghabiskan dana negara tidak harus berpikir demikian. Sebab dampak bagi daerah dirasanya akan positif. “Informasi terakhir kami akan berangkat tanggal 30 Mei ini,” imbuhnya.

Jika hanya sekadar jalanjalan, katanya, dirinya tak akan tertarik. Menurutnya, jalan-jalan bisa dilakukan kapan saja. (her)

hambatan di desa masing-masing. Sebagai organisasi yang dibetuk bersama, maka seharusnya mengikat semua anggota yang sepakat bernaung di bawah AKAD itu sendiri. “Karena AKAD dibentuk kesepakatan bersama semua kepala desa. maka seharusnya semua anggota harus terikat dengan semua hal yang diatur dalam AKAD. Kesadaran ini yang kurang dalam berorganisasi,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pemda dan SKPD bukan semata keberhasilan pemda, namun keberhasilan bersama mulai dari desa, kecamatan dan pemda. Pemda, katanya mustahil akan berhasil, jika desa tidak berhasil, sebab kabupaten terdiri dari desa-desa. “Saya tidak boleh mengklaim berhasil tanpa keberhasilan semua SKPD dan kecamatan serta desa,” ujarnya. (her)

Pilkades Serentak, KPU Loteng Siap Jadi Tim Asistensi Praya (Suara NTB) Rencana pelibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) dalam mendukung dan mensukseskan pelaksaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Loteng tahun ini, direspons positif komisioner KPU. Bila perlu, KPU Loteng akan menyiapkan tim asistensi khusus bagi panitia penyelenggara pilkades serentak.

“Asalkan kita tidak dilibatkan sebagai panitia pelaksana teknis langsung, kita siap,” aku Koordinator Divisi Teknis Pelaksanaan Pemilu KPU Loteng, Sansuri, SPt, di Kantor KPU Loteng, Rabu (25/5).

Kecuali menjadi tim asistensi,, baik itu bagi panitia penyelenggaran di tingkat kabupaten maupun bagi panitia teknis di tingkat desa. “Yang tidak boleh itu kita terlibat sebagai pelaksana teknis. Kalau pendampingan atau sebagai panitia penyelenggaran di tingkat kabupaten, bisabisa saja,” terangnya.

Diakuinya, ada beberapa perubahan aturan dalam pelaksanaan pilkades kali ini, karena dibutuhkan persiapan yang benar-benar matang.

Bukan hanya persiapan secara teknis pelaksanaan

pilkades itu sendiri. Tapi juga dari sisi regulasi, harus benar-benar siap, khususnya persyaratan dukungan minimal 10 persen bagi calon kepala desa (kades). Dukungan dari sisi regulasinya harus benar-benar kuat, karena persyaratan tersebut rentang memicu polemik di tengah masyarakat. Jika aturan teknis pelaksanaannya tidak kuat.

Pasalnya, jika berpedoman pada pelaksanaan pilkada sebelumnya yang berkaitan syarat dukungan bagi calon perseorangan, banyak sekali aturan teknis yang mengikutinya. Mulai dari pola verifikasi sampai petugas yang melakukan verifikasi.

“Saya melihat niat dari persyaratan 10 persen pada pilkades tersebut hampir sampai dengan persyaratan bagi calon perseorangan pada pilkada baru lalu. Jadi aturan teknisnya harus benarbenar dimatangkan,” tegas Sansuri.

Karena kalau aturan teknis terkait persyaratan dukungan tersebut tidak kuat, bisa-bisa itu menjadi sumber konflik di bawah nantinya.

Sehingga gelaran pilkades yang diharapkan berjalan sukses dan lancar, bisa-bisa terganjal. (kir)

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

”Gernas Manjur” Peringati HUT Ke-11 Himpaudi di Sumbawa memberikan rangsangan yang akan berpengaruh pada optimalisasi potensi kecerdasan naturalisnya. Dalam konteks ini kecerdasan anak diawali dengan menumbuhkembangkan sikap mental mandiri, penanaman rasa percaya diri, dan pengembangan kepekaan sosialnya. Pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini bertanggung jawab terhadap pengasuhan, pembelajaran sebagai upaya untuk optimalisasi berbagai potensi kecerdasan dalam menunjang tumbuh kembang anak secara holistik.

Terkait dengan hal tersebut, Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa mengajak kepada semua kalangan pendidik agar berupaya meningkatkan kemampuan untuk memberikan rangsangan yang akan berpengaruh pada optimalisasi potensi kecerdasan naturalisnya. Melalui aktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

Sebagaimana tema yang di angkat dalam peringatan HUT Himpaudi tahun 2016 yaitu Gernas Manjur melalui domain (dongeng, musik dan permainan). Dengan gerakan tersebut, Bunda PAUD berharap anak-anak sedini mungkin dibina dan dikembangkan kecerdasan dan budi pekertinya melalui contoh dan teladan yang baik. “Saya berharap para tenaga pendidik PAUD dapat tetap bersemangat mengemban tugas mulia membangun masa depan anakanak generasi penerus bangsa,” kata Hj. Amien Rahmani.

Sebelummya Ketua Panitia sekaligus Wakil Ketua Himpaudi Kabupaten Sumbawa, Siti Rabiyatul Adawiyah, S.Ag dalam sambutannya mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan mengangkat tema tersebut.

(Suara NTB/arn)

PENGHARGAAN - Bunda PAUD berikan penghargaan kepada perwakilan Himpaudi.

Bunda PAUD, Hj. Amien Rahmani Tentunya tema tersebut mengandung tema mendalam bahwa jujur ini merupakan obat manjur. Oleh karenanya pondasi kejujuran dan integritas bangsa harus dibangun sejak dini. “Mari kita belajar kebaikan dan bersikap jujur

dari siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, karena semua tingkah laku serta perilaku berasal dari kejujuran,” ungkapnya.

Menurutnya di saat orang itu jujur maka semua hal akan bisa terwujud. Artinya ketika kejuju-

Karang Dima Wakili Sumbawa ke Tingkat Provinsi

(Suara NTB/bug)

Kemenag KSB Intensifkan Penyuluh Non ASN Taliwang (Suara NTB) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menangkal berbagai isu berkembangnya aliran sesat dan paham terlarang di masyarakat mengintensifkan keberadaan tenaga penyuluh non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Kemenag KSB Drs. H. Syarifuddin mengatakan, keberadaan tenaga penyuluh Kemenag non ASN ini telah banyak membantu pemerintah dalam menyebarluaskan berbagai informasi kepada masyarakat. Terutama mengenai hal-hal terkait bahaya kehadiran ajaran sesat dan paham menyimpang yang siap memecah kesatuan bangsa. “Mereka sangat efektif membantu kami selama ini,” terangnya.

Saat ini jumlah penyuluh non ASN yang ada di KSB sebanyak 84 orang. Mereka ditempatkan di tiap desa/kelurahan di bawah koordinasi masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Menurut Syarifuddin, mengenai setiap informasi radikalisme dan ajaran sesat para penyuluh tak sekadar menginformasikannya kepada masyarakat. Tetapi mereka juga bertugas melakukan cegah tangkal dengan cara menginformasikan setiap isu yang berkembang di masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini Kemenag. “Mereka juga turut melakukan fungsi pengawasan. Kalau lihat atau mendengar ada desas - desus atau bahkan melihat praktiknya ada, mereka harus segera lapor ke kami (Kemenag, red),” sebutnya.

Laporan dari penyuluh non ASN itu, oleh Kemenag akan ditindaklanjuti. Namun demikian Syarifuddin mengatakan, setiap laporan harus disertai bukti yang akurat. “Kalau ada kegiatannya apa, atau kalau bisa oknumnya,” paparnya.

Selanjutnya ia mengatakan, sejak dilantik sekitar dua bulan lalu, petugas penyuluh Kemenag non ASN secara berkala melakukan pertemuan kelompok kerja penyuluh (Pokjaluh). Dalam pertemuan tersebut seluruh informasi dan perkembangan isu di masyarakat dibahas bersama untuk mencari cara untuk mengatasinya. “Kita berupaya antara Kemenag dengan penyuluh di lapangan satu kata untuk setiap persoalan,” tutur Syarifuddin.

Menurutnya pola koordinasi yang telah terbangun antar instansi pemerintah dan masyarakat dalam menangkal paham sesat, radikalisme dan penghasutan di KSB sudah cukup baik.

Syarifuddin mencontohkan, saat kasus organisasi Gafatar hadir di KSB beberapa tahun lalu.

“Saat itu kita termasuk daerah yang sigap menangkalnya,” pungkas Syafruddin. (bug)

dasan yang kuat menuju Indonesia yang lebih baik. “Kami yakin apabila nilai-nilai kejujuran ini tetap dipupuk maka halhal yang lebih besar lagi akan bisa dijalankan dengan baik,” kata wakil ketua Himpaudi Kabupaten Sumbawa. (arn/*)

Ruang Radiologi RSUD Sumbawa Tidak Miliki Alat USG

Lomba Desa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas mewakili Kabupaten Sumbawa dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTB. Dengan kedatangan tim penilai yang disambut Sekda Sumbawa didampingi Kepala BPMPD, Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa dan lainnya, Rabu (25/5).

Kepala Desa Karang Dima, Bahari Boya menyampaikan gambaran singkat tentang Desa Karang Dima, mata pencaharian masyarakat, serta prestasi – prestasi yang diperoleh. Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi mewakili Bupati menjelaskan, evaluasi perkembangan desa dan kelurahan untuk mengevaluasi keberhasilan usaha pemerintahan desa/kelurahan bersama masyarakat dalam membangunan desa/kelurahan. Juga salah satu upaya memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, meningkatkan motivasi, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat. Serta mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri. Dengan tetap mengutamakan berbagai sumber daya/potensi yang ada di desa/kelurahan baik SDM maupun SDA. Sekda berharap kegiatan seperti ini tidak menjadi beban bagi masyarakat. Akan tetapi menjadi alat untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan di desa/kelurahan melalui upaya penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat desa dan kelurahan. Sebagaimana diketahui, masyarakat Samawa merupakan masyarakat yang berbudaya dan memiliki falsafah saling satingi dengan semangat basiru yang kental terasa di wilayah pedesaan. Tentu nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat tersebut perlu terus dilestarikan dan dikembangkan. Sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan juga merupakan modal sosial capital yang sangat besar dalam membangun desa/kelurahan. ”Untuk itu hendaknya kegiatan ini dapat motivasi semua untuk lebih meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah serta kualitas hasil-hasil pembangunan desa di masa yang akan datang,”terangnya.

Ketua Tim Penilai lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi NTB, Drs. Fatulgani, M.Si mengatakan, penilaian lomba desa untuk tahun ini agak sedikit berubah. Sesuai dengan pesan Gubernur NTB, untuk jangan membuat masyarakat sibuk. Kehadiran pemerintah di tengah – tengah masyarakat harus bisa mengayomi. Dalam penilaian lomba desa akan dilakukan evaluasi terhadap masing – masing desa yang kemudian desa yang terpilih akan diusulkan. “Tidak ada lagi yang bisa direkayasa. Semoga untuk tahun 2017, sesuai dengan arahan Gubernur NTB metode penilaian akan diubah seluruhnya,” harap Fatulgani. (arn)

ran tersebut bisa melekat dalam diri maka penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi bisa diminimalisir. Pihaknya yakin apabila karakter dan perilaku kejujuran apabila sudah ditanamkan sejak dini maka hal tersebut merupakan sebuah lan-

Sumbawa Besar (Suara NTB) Salah satu bagian di RSUD Sumbawa masih belum memiliki kelengkapan alat. Dokter spesialis radiologi sudah tersedia, namun penunjang seperti alat USG (ultrasonografi) belum ada.

(Suara NTB/ind)

DIRAWAT - Korban saat dirawat di Puskesmas Alas, di didampingi oleh Kapolsek Alas, Rabu (25/5). Korban selanjutnya dirujuk ke RSUD Sumbawa untuk perawatan lebih intensif.

Cekcok, Suami Tikam Istri Sumbawa Besar (Suara NTB) Julianti (20), warga Dusun Penua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, harus mendapatkan perawatan di Puskesmas yang kemudian dilarikan ke RSUD Sumbawa.

Pasalnya dibagian lehernya terdapat dua luka tusukan dan dua luka sayatan di bagian telinga, akibat ditikam WL (23), suaminya sendiri.

Informasinya, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (24/5) sekitar pukul 16.00 Wita. Di mana pasangan suami - istri yang baru menikah sekitar tiga bulan ini, tengah berada di dalam kamar.

Keduanya sempat terlibat cekcok mulut. WL, sang suami kemudian keluar dari kamar. Mendengar istrinya yang tetap ngoceh, tersangkapun berbalik dengan emosi. Tanpa diduga, tersangka mencabut pisau yang terselip di pinggangya dan menikam leher istrinya beberapa kali. Korbanpun berteriak.

Junaidi, ayah korban yang mendengar teriakan tersebut bergegas masuk ke dalam rumah.

Korban ditemukan dalam kondisi berdarah. Korbanpun dilarikan ke Puskesmas Alas oleh Junaidi bersama tetangga yang sempat mendengar teriakan korban. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami dua luka tusukan di bagian leher, serta luka sayatan. Selain itu korban juga mengalami luka robek di bagian telinga kiri.

Kapolres Sumbawa melalui Kapolsek Alas, Kompol M. Jafar menyebutkan, pasangan suami - istri tersebut sudah sering cekcok. Hal ini dikarenakan tersangka yang tidak mempunyai pekerjaan. Lantas korban berulang kali menegur supaya tersangka mencari pekerjaan. Sehingga saat kejadian itu, diduga tersangka sudah merasa kesal dengan ocehan korban, kemudian melakukan tindakan tersebut. “Saat itu mereka cekcok di dalam kamar.

Tersangka pun keluar. Namun mendengar ocehan sang istri

tak kunjung berhenti, tersangka pun mengambil sebilah pisau menghampiri korban dengan menusuk di bagian leher sebanyak dua kali. Tersangka juga menyayat korban sebanyak dua kali. Sehingga telinga korban sobek,” ujarnya.

Mendapatkan informasi tersebut, pihaknya kemudian mendatangi TKP. Pihaknya sudah melakukan olah TKP, dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Di TKP ditemukan sebilah pisau serta kasur yang berlumuran darah.

Disebutkannya, tersangka sudah menyerahkan diri ke Polsek. Dan saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap tersngka. Sementara korban yang sempat dirawat di Puskesmas Alas dilarikan ke RSUD Sumbawa, lantaran kondisinya lemas. “Tersangka sudah kami tahan di Polsek, dan tengah kami lakukan pemeriksaan,” tukas Jafar. (ind)

Bupati Tandatangani MoU Pengembangan ULP Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Penandatanganan nota kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang Pengembangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan ditandatangani oleh Bupati Sumbawa, Rabu (25/5).

Sekaligus sosialisasi programmodernisasi Pengadaan Fase II di kantor Bupati.

Ketua rombongan LKPP RI, Eko Susi Rosdiana menyampaikan tujuannya mengunjungi Sumbawa, di antaranya untuk memperkenalkan konsep pengadaan barang/jasa.

Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril, B.Sc pun bangga dengan dipilihnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Sumbawa sebagai ULP Percontohan dari program modernisasi pengadaan fase dua, kerjasama Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dengan Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I). Adapun program utama dari perjanjian hibah Millennium Challenge Compact adalah kemakmuran hijau, kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi stanting, dan modernisasi pengadaan. ’’Kita patut bersyukur bahwa Kabupaten Sumbawa dipilih menjadi salah satu tempat pelaksanaan program modernisasi pengadaan fase dua oleh pemerintah pusat karena ULP kita dipandang layak menjadi salah satu ULP

(Suara NTB/arn)

NOTA KESEPAHAMAN - Bupati Sumbawa, H.M.Husni Djibril menandatangani nota kesepahaman pengembangan ULP Sumbawa sebagai percontohan, Rabu (25/5). percontohan di Indonesia. Hal dalam mengawal proses pengadatersebut sangat sejalan dengan an barang dan jasa dari sejak semangat program kerja strate- penyusunan RKA hingga pada pegis tiga bulan pertama pemer- milihan pengadaan barang dan intahan kami Husni-Mo yaitu jasa. Kemudian meningkatkan peningkatan kualitas pelayan- kompetensi SDM fungsional pean publik dalam membawa ngadaan barang dan jasa dalam daerah ini menuju Sumbawa melaksanakan tugas dan lainnya.

Dengan dijadikannya ULP yang hebat dan bermartabat,” ungkap Haji Husni, sapaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai ULP percontoakrab Bupati Sumbawa.

Bupati juga menyampai- han tentu akan berdampak kan, tolok ukur keberhasilan pen- positif bagi peningkatan proandatanganan nota kesepahaman fesionalisme para aparatur antara LKPP-RI yaitu terbentukn- pemerintah daerah yang berya struktur organisasi ULP secara tugas di ULP. Sehingga akan permanen. Diangkatnya tenaga meningkatkan kualitas pelayfungsional pengadaan barang/jasa anan pengelolaan barang dan di ULP, untuk dapat direalisasi- jasa pemerintah yang merupakan peta jaringan program. Ter- kan salah satu bentuk pelaywujudnya perlindungan hukum anan publik. ”Dengan dilakbagi individu dan organisasi ULP.- sanakannya sosialisasi program Harapannya terbentuk lembaga modernisasi pengadaan fase ULP permanen, diangkatnya ten- dua diharapkan akan dapat aga fungsional pengadaan barang mendukung tersedianya apadan jasa serta terpenuhi hak – hak ratur yang dapat melaksanadan kewajibannya, fungsional kan layanan pengadaan seyang tergabung dalam pokja-pok- cara efisien, efektif, transpaja dalam melaksanakan tugas- ran serta dapat dipertangnya, termanfaatkannya secara op- gungjawabkan,” ungkap Butimal para tenaga fungsional pati Sumbawa. (arn)

Kepala ruangan Radiologi RSUD Sumbawa, Saman, S.Si, kepada wartawan, Rabu (25/5) menyebutkan, ruangan radiologi awalnya memiliki alat USG. Alat tersebut juga digunakan di bagian kebidanan. Namun saat ini sudah tiak bisa digunakan, mengingat salah satu komponennya rusak.

Guna menunjang perlengkapan, kata Saman, pihaknya sempat meminta salah satu alat yang berada di ruangan lain.

Mengingat di ruangan tersebut terdapat dua alat USG. Namun ada pihak yang menyatakan bahwa alat tersebut tidak bisa dipindahkan. Mengingat pengadaannya melalui DAK yang dikhususkan untuk salah satu bagian di RSUD. Apabila ada pemeriksaan, dikhawatirkan akan dipertanyakan terhadap penggunaan alat dan menjadi temuan. “Saya sempat sedikit emosi. Maksud saya apa masalahnya ketika alat itu ditempatkan di bagian lain. Toh alat itu dihajatkan untuk RSUD Sumbawa untuk pelayanan masyarakat. Apalagi ruangan radiologi sangat membutuhkan alat USG itu. Yang penting jangan sampai keluar ke rumah sakit lain saja,” pungkasnya.

Terhadap hal tersebut, diakuinya sempat terjadi ke-

salahpahaman. Namun setelah dikoordinasikan, hal tersebut dapat dipahami. Sehingga alat USG yang ada di salah satu bagian di RSUD akan segera dipindahkan ke ruangan Radiologi. Dan pihaknya sudah mengajukan berita acara terhadap perpindahan alat.

“Memang sempat terjadi kesalahpahaman, namun sudah dikoordinasikan. Kelebihan alat yang ada di salah satu ruangan akan dipindahkan besok (hari ini),” tukas Saman seraya menambahkan, alat USG untuk ruangan Radiologi akan diadakan pada 2017 mendatang. (ind)

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Memperingati hari jadinya yang ke 11, Himpunan Pengelola Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Sumbawa menggelar peringatan HUT Himpaudi pada Selasa (24/5) lalu. Kegiatan yang mengangkat tema Gerakan Nasional Aku Anak Jujur “Gernas Manjur” dilaksanakan di GOR Mampis Rungan dengan berbagai macam acara lomba seperti mewarnai dan lomba makan kerupuk.

Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Hj. Amien Rahmani Husni Djibril dalam sambutannya mengatakan, jika berbicara tentang masa depan bangsa maka salah satu faktor yang mutlak harus menjadi perhatian adalah masalah pendidikan anak sejak dini. Berangkat dari pentingnya pengembangan potensi kecerdasan naturalisnya, tentunya perlu berusaha

Kuota Mitan KSB Pisah dengan Sumbawa Taliwang (Suara NTB) Upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memisahkan kuota jatah Minyak Tanah (Mitan) dengan Kabupaten Sumbawa akhirnya berhasil. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) resmi menyetujui keinginan tersebut.

Keputusan BPH Migas itu tertuang dalam surat Nomor: 02/ P3JBT/BPH MIGAS/KOM/ 2016 tentang penyediaan dan pendistribusian kuota volume jenis bahan bakar minyak tertentu oleh Depo PT. Pertamina (Persero) tahun 2016. “Alhamdulillah surat penetapan pemisahan kuotanya sudah diterbitkan oleh BPH Migas,” terang kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) KSB Ir. Lalu Muhammad Azhar.

Meski gembira, Lalu Azhar mengungkapkan, pihaknya sedikit mempertanyakan terkait waktu penerbitan surat keputusan BPH Migas itu. Pasalnya surat tersebut ternyata diterbitkan sejak Februari lalu, akan tetapi pihaknya baru menerimanya baru-baru ini. “Kok baru sekarang padahal kalau SK kan dinyatakan berlaku saat itu juga. Ini ada sekitar dua bulan baru kita terima,” sebutnya.

Terkait hal tersebut, Lalu Azhar mengatakan, pihaknya akan mempertanyakan langsung ke PT Pertamina Depo Badas di Sumbawa. Sebab Pemda KSB merasa perlu memperoleh klarifikasi dan memastikan permasalahan yang menyebabkan surat BPH Migas itu telat diterima. “Yang penting perlu kita pertanyakan, apakah kemudian terbitnya surat BPH Migas itu lang-

sung ditindaklanjuti dengan penambahan pemisahan dan penambahan kuota untuk KSB. Kalau iya, nah ke mana dalam dua bulan terakhir tambahan itu? karena setahu kami sampai kita terima surat itu kuota Mitan yang ke KSB masih sama seperti dulu,” cetusnya.

Sebelum dilakukan pemisahan kuota, jatah Mitan untuk KSB selama ini ditetapkan sebanyak 220 kilo liter (kl) per bulan atau 2.640 kl per tahun.

Tetapi berdasarkan surat BPH Migas sekarang ini, jatah Mitan untuk KSB ditetapkan sebanyak 3.984 kl per tahun atau sekitar 332 kl per bulannya.

“Kami kira sangat perlu Pertamina Badas memberikan penjelasan kepada pemerintah KSB. Karena jangan sampai ada permainan dalam 2 bulan terakhir ini,” timpalnya.

Untuk diketahui perjuangan Pemda KSB memisahkan kuota dan menambah jatah Mitan-nya telah dilakukan sejak sekitar 5 tahun terakhir.

Baik pemerintah maupun DPRD setempat bergantian melobi BPH migas dan kementerian terkait agar hal itu dapat terealisasi. Pasalnya kebutuhan Mitan masyarakat KSB dengan kuota yang diberikan dalam beberapa tahun terakhir sudah tidak relevan karena pertumbuhan penduduk KSB yang pesat sehingga menyebabkan kebutuhan meningkat pula. Sampai akhirnya pada awal tahun 2016 lalu, Pemda KSB bersama DPRD dalam hal ini Komisi III kembali menggedor BPH Migas, dan alhasil jawatan pengelola energi tersebut pun menyetujuinya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Bupati Dompu Diajukan Mendapat Penghargaan Satyalancana Pembangunan Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin diajukan untuk mendapatkan penghargaan Satyalancana Pembangunan dari Presiden RI. Tim dari Sekretaris Militer Presiden, yaitu Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, tim teknis dari BKKBN Pusat dan tim Provinsi melakukan uji petik untuk mendapatkan informasi pelaksanaan program KKBPK secara objektif.

Tim yang diketuai Siti Isroyati, SH dari Kasubag Verifikasi Tanda Kehormatan Sipil Sekretaris Militer Presiden RI ini diterima oleh Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si mewakili Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin yang sedang melaksanakan tugas dinas ke Belanda, Selasa (24/5), di pendopo Bupati.

“Kami hadir di Dompu ingin melihat langsung hasil usulan dan laporan BKKBN Pusat terkait keberhasilan Bupati Dompu yang diajukan untuk mendapatkan penghargaan Satyalancana Pembangunan dari Presiden,” kata Siti Isroyati dalam sambutannya.

Drs. Firdaus, perwakilan dari BKKBN Pusat dalam paparannya mengatakan, pihaknya mendapat banyak laporan dan informasi tentang kesuksesan pembangunan di Kabupaten Dompu sehingga diajukan sebagai salah satu kepala daerah yang mendapat penghargaan Satyalancana Pembangunan. Penghargaan ini sebagai penghargaan tertinggi yang diberikan langsung oleh Presiden.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si dalam paparannya mengatakan, Dompu

dengan Visinya ‘Terwujudkan Masyarakat Dompu yang Mandiri dan Religius’ mengandung makna bahwa masyarakat Dompu mampu melayani kebutuhan hajat hidup diri dan keluarganya dengan bekerja keras melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki, keterampilan dan ilmu pengetahuan masyarakat itu sendiri.

Dalam lima tahun kepemimpinan periode 2010 – 2015, Bupati Dompu fokus pada pengembangan usaha agribisnis berbasis komoditi lokal dengan prioritas utama pada pengembangan komoditi Sapi, Jagung, dan Rumput Laut (PIJAR). Selain itu, pemerintah juga fokus pada penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan terjangkau dan berkualitas, penuntasan buta aksara dan wajib bela-

jar sembilan tahun serta pemantapan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan yang berkeadilan terjangkau dan berkualitas, pemantapan pengelolaan keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu dengan rata – rata 6,29 per tahun, kata Sekda, tidak lepas dari gerakan Bupati Dompu yang mengoptimalkan pemanfaatan lahan tadah hujan yang selama ini lebih sering tidak dikelola untuk ditanami jagung. Akibatnya, masyarakat disibukkan dengan bercocok tanam dan berusaha. Daya beli masyarakat Dompu juga meningkat menjadi Rp 7,239 juta dan kemiskinan di Dompu dari tahun 2010 sebanyak 19,90 persen tinggal 12,5 persen tahun 2015. Usia harapan hidup 67,13 tahun pada 2015, rumah layak huni 76,52 pers-

en tahun 2015, rumah tangga pengguna air bersih 76,28 persen, dan rumah tangga berakses sanitasi 67,90 persen.

Sementara dukungan pemerintah terhadap program KKBPK seperti Perda kesehatan, pendidikan, penyelenggaran perlindungan anak, SK Bupati tentang pembentukan pokja kampung KB Desa Mbawi, SK tentang penetapan Desa Mbawi sebagai kampung KB, dan Instruksi Bupati tentang peningkatan keterpadanan pelaksanaan pengendalian penduduk melalui penyelenggaraan KB. Untuk lomba tingkat nasional, Dompu mendapat juara 1 lomba RS sayang ibu, lomba kecamatan sayang ibu, lomba puskesmas MKJP juara 2, lomba blog kependudukan juara 1, keluarga harmonis, dan lomba kelompok PIK-R Jalur

(Suara NTB/ula)

UJI PETIK - Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si didampingi ketua rombongan dari Sekretaris Militer Kepresidenan RI, Siti Isroyati, SH di pendopo Bupati, Selasa (24/5), saat uji petik calon penerima penghargaan.

Masyarakat tahun 2015. Sementara Bupati sendiri mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK)

Mahasiswa di Bima Nyaris Bacok Dosen

Kasus Pelecehan Seksual

Pengawasan terhadap Anak Harus Ditingkatkan

Oknum Pol PP Diduga Dianiaya di Kafe Kota Bima (Suara NTB) Salah seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bima, Syaiful Anas (24) dan adik kandungnya, Ferdian (20), diduga dianiaya dua orang pemuda, M dan K di sebuah kafe di Kota Bima, Rabu (25/5) pagi sekitar pukul 04.30 wita.

Akibatnya, pemuda warga Kelurahan Manggemaci Kecamatan Rasa Na’e Barat, Kota Bima itu mengalami luka, (Suara NTB/uki) KORBAN PENGANIAYAAN – dan harus dirawat secara Syaiful Anas, seorang anggota insentif di kediamannya.

Pol PP, yang menjadi korban Menurut korban, penganiayaan kelompok pemu- peristiwa tersebut berda di sebuah kafe, Rabu (25/5). mula saat ia menjemput adiknya itu, di salah satu kafe di kawasan Ule. Tiba di tempat itu, dia kemudian memanggil adiknya yang berada di dekat pintu masuk kafe.

Tapi dua orang pemuda mendatanginya.

“Saat itu, saya hanya memanggil adik saya. Namun, justru dua pemuda yang datang menghampiri dan langsung bertanya, kamu orang mana,” ucap korban.

Pertanyaan itu, lanjutnya, langsung dijawab dengan sebenarnya. Bahwa ia adalah warga Manggemaci Kota Bima. Tapi tibatiba kedua pemuda ini langsung memukul secara bergantian.

“Bahkan seorang pemuda menodongkan senjata kepada saya dan adik saya,” kata Anas.

Mendapat pukulan itu, dia tidak melawan hingga sempat terjatuh. Namun beberapa saat kemudian, dia berhasil kabur untuk menyelamatkan diri di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Setelah pelaku pergi, baru kami mengambil motor dan melaporkan peristiwa ini ke Polsek Asakota,” terangnya.

Akibat terkena pukulan itu, Anas mengalami luka robek pada bagian mata kanan, atas dan bawah. Beberapa gigi rontok dan luka memar di bagian kepalanya. Sementara adiknya mengalami gangguan psikologis.

Terpisah, Kapolsek Asakota, Iptu Lutfi dikonfirmasi, membenarkan peristiwa dugaan penganiayaan yang terjadi di kafe itu. Bahkan pihaknya telah menerima laporan korban.

“Laporan pengaduan korban telah kami terima, kami belum memeriksanya karena korban masih belum siap akibat luka yang dialaminya,” ujarnya. (uki)

Bima (Suara NTB) – Seorang mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima, B (21) nyaris membacok seorang dosennya, S, dengan sajam jenis parang di kampus setempat, Rabu (25/5).

Diduga mahasiswa jurusan Penjaskes tersebut kecewa dengan nilai ujian yang diberikan dosen itu.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, saat itu B memasuki kampus tanpa ditegur oleh penjaga maupun mahasiswa, menuju ruangan dosen yang berada di lantai dua gedung utama. Di tangannya terdapat dua unit sajam.

Sesampai di ruangan yang dituju, oknum B yang merupakan warga Kecamatan Sape ini, tidak berhasil menemukan dosen dimaksud. Ia pun melampiaskan amarahnya dengan memecahkan kaca jendela ruangan itu, dengan parang yang dimilikinya. Usai memecahkan kaca itu, B langsung menuju kos-kosannya yang jaraknya tidak jauh dari kampus setempat.

Pada saat itu sang dosen sedang mengajar di ruangan bagian selatan kampus. Karena mendengar ada mahasiswa yang mencarinya dengan sajam, dia pun menyelamatkan diri dan keluar dari area kampus.

Sesaat setelah kejadian itu, satu Dalmas aparat Kepolisian Polres Bima Kabupaten dan dua unit mobil patroli, langsung be-

(Suara NTB/uki)

PENGHARGAAN – Para nelayan saat upacara pemberian penghargaan dari Basarnas di Bima, Rabu (25/5).

Basarnas Beri Penghargaan kepada Nelayan Bima Bima (Suara NTB) Sebanyak tujuh nelayan asal Desa Sangia Kecamatan Wera Timur, Rabu (25/5) mendapat penghargaan dari Badan SAR Nasional (Basarnas). Para nelayan itu berhasil menyelamatkan penumpang KLM Versace Amara, yang tenggelam di perairan pulau Sangiang tahun 2014 lalu.

Penyerahan penghargaan itu diberikan oleh Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI FHB Soelistyo, S.Sos yang didampingi Kakansar Mataram, Nanang Sigit PH, S.IP., M.M serta perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota dan Kabupaten Bima.

“Sebagai bentuk terima kasih kami kepada nelayan

karena telah membantu operasi SAR, KLM yang tenggelam di perairan pulau Sangiang tahun 2014 lalu,” kata Soelistyo usai pemberian penghargaan kepada nelayan.

Kata dia, saat peristiwa tenggelamnya kapal itu, para nelayan tersebut berhasil menyelamatkan belasan penumpang kapal yang terdiri dari WNA dan WNI. Meskipun dua di antaranya hingga saat ini tidak berhasil ditemukan.

“Para nelayan ini telah berhasil membantu operasi SAR, dalam proses pencarian, pertolongan dan mengevakusi korban pada saat terjadinya tanggap darurat,” katanya.

Dia menjelaskan, meskipun pihaknya ditugaskan dan di-

siapkan yang didukung peralatannya operational standard dalam melakukan operasi. Baik dalam pertolongan, pencarian hingga evakuasi. Namun dengan luas cakupan wilayah perairan sangat dibutuhkan bantuan potensi di luar Tim SAR. “Selama bisa disinergikan dengan kemampuan yang ada, maka hasilnya akan efektif dalam setiap operasi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, pihak Basarnas juga mengukuhkan tim Quick Response Force yang akan dipersiapkan untuk membantu tim SAR dalam menghadapi berbagai bencana, seperti kapal tenggelam, longsor, banjir dan angin puting beliung di wilayah setempat. (uki)

Tempat Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba Masih Minim di NTB Kota Bima (Suara NTB) Pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba harus didukung kegiatan rehabilitasi yang maksimal. Hanya saja, di Provinsi NTB, tempat rehabilitasi masih sangat minim. Hal itu tidak sebanding dengan jumlah penyalahguna yang mencapai angka 55.359 orang atau 1,6 persen dari jumlah penduduk NTB. “Tempat rehab kita sangat minim, terutama untuk rawat inap,” ucap Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Sriyanto, S.IK dalam kegiatan diskusi interaktif program rehabilitasi BNNP Provinsi NTB dengan instansi pemerintah di Kota Bima, Rabu (25/5).

Menurut dia, di wilayah NTB baru ada dua tempat rehabilitasi rawat inap. Yakni, Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB dan juga Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB. Minimnya tempat rehabilitasi tersebut, tidak sebanding dengan angka korban penyalahgunaan yang terus bertambah setiap harinya.

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya permohonan rehabilitasi dari korban penyalahgunaan narkoba dari berbagai wilayah Kabupaten dan Kota di NTB. “Permintaan rehabilitasi terus bertambah, terutama di Kota Mataram. Sementara penanganannya belum mampu dilakukan dengan maksimal,” katanya.

Sriyanto mengaku, untuk tahun 2016, target korban penyalahgunaan yang akan direhabilitasi sebanyak 400 orang. Namun baru lima bulan pertama ini saja, jumlah penyalahguna yang direhab sudah lebih dari 300 orang.

Hal tersebut membuat

rada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mengamankan dan mengendalikan situasi.

Kabag Ops Polres Bima Kabupaten, Kompol Muslih membenarkan adanya pengancaman oleh mahasiswa terhadap dosen itu. Kata dia, kejadiannya berlangsung sekitar pukul 14. 00 wita. Bahkan pelakunya, sudah berhasil diamankan lengkap dengan BB sajam.

“Pelaku pengejaran dan pengancaman terhadap dosen sudah diamankan tanpa melakukan perlawanan,” ujarnya.

Menurut dia, hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui persis penyebab sehingga terjadi pengancaman menggunakan parang ini. Namun, informasi awal yang diketahui oleh pihaknya terkait persoalan nilai.

“Kami akan segera melakukan olah TKP dan aparat tetap disiagakan. Untuk memastikan kondisi aman, sehingga mahasiswa bisa kembali melanjutkan proses perkuliahan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

PELAMPIASAN KEMARAHAN - Kaca jendela yang pecah akibat pelampiasan kemarahan mahasiswa yang tidak menemukan dosennya yang hendak dibacoknya di kampus STKIP Bima, Rabu (25/5).

Pengawasan PJTKI di Dompu Harus Diperketat Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsos Nakertrans) dan pemerintahan Desa diminta untuk memperketat pengawasan terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Kuat dugaan banyak pengiriman TKI ke Malaysia dan Timur Tengah secara ilegal dengan menggunakan dokumen palsu.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Dompu, Subhan kepada Suara NTB, Rabu (25/5) mengatakan, dirinya mendapat laporan dugaan pengiriman TKI secara ilegal tujuan Malaysia.

Para calon TKI diiming – imingi penghasilan besar dan hanya diminta kesanggupan. Dokumen biasanya diurus calon sebagai perpanjangan PJTKI di daerah.

(Suara NTB/uki)

DISKUSI INTERAKTIF – Diskusi interaktif BNN Provinsi NTB di Kota Bima, Rabu (25/5).

BNNP berpikir lebih keras untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Salah satunya dengan menjadikan pesantren sebagai tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

“Besar harapan saya, kiranya pesantren dapat dimanfaatkan sebagai tempat rehabilitasi,” harapnya.

Khusus di pulau Sumbawa, saat ini korban penyalahgunaan narkoba baru bisa melakukan rehabilitasi rawat jalan.

“Semoga dari kegiatan ini ada solusi terbaik dalam hal penanganan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba,” terang Sriyanto.

Pada kesempatan itu, Kabid Rehabilitasi BNNP NTB, Dr. Yolly Dahlian menjelaskan beragam permasalahan yang dihadapi dalam program rehabilitasi. Salah satunya adalah dampat dari penyalahgunaan narkoba.

Seperti meningkatnya angka kejahatan, meningkatnya angka putus sekolah, serta terus bertambahnya problem sosial.

“BNN hanya mendorong proses rehabilitasinya,” tegasnya.

Yolly juga menambahkan, beberapa penyebab sedikitnya korban penyalahgunaan yang berkunjung untuk direhab.

Seperti penanganan yang belum maksimal, penyebaran informasi masyarakat yang kerap mendiskriminasi korban penyalahgunaan serta adanya rasa ketakutan akan hukum.

“Lokasi rehab di Indonesia saat ini baru ada lima tempat.

Empat di antaranya adalah di Lido, Bakoda, Tanah Merah Samarinda dan Batam,” pungakasnya.

Kegiatan diskusi interaktif tersebut selain dihadiri oleh Kepala Dikes dan Kepala Dinas Sosial se-pulau Sumbawa, hadir juga beberapa organisasi masyarakat dan pimpinan pondok pesantren. Diskusi tersebut diharapkan mampu memberikan sebuah solusi dalam rangka proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. (uki/*)

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur diduga dampak dari lemahnya sistem pendidikan dan pengawasan orang tua terhadap anak. Apalagi para pelaku juga banyak melibatkan anak di bawah umur.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH kepada wartawan di kantornya, Rabu (25/5) mengungkapkan, banyaknya kasus kekerasan seksual ter(Suara NTB/ula) hadap anak di bawah umur denSirajuddin gan melibatkan anak cukup memprihatinkan. Banyak sebab sehingga kasus ini banyak terjadi, namun yang utama akibat dari sistem pendidikan dan kurangnya pengawasan orang tua. “Anak sekolah berkeliaran saat jam sekolah, seperti tidak ada pengawasan dari pihak sekolah.

Sementara orang tua sudah percaya anaknya ke sekolah. Ketika tidak ada pengawasan, keinginan untuk melakukan perbuatan menyimpang cukup besar,” katanya.

Mengembalikan roh pendidikan dalam membentuk karakter bangsa, dikatakan Sirajuddin, harus menjadi perhatian pemerintah. Ketika pendidikan maju dan berkembang, maka tindakan menyimpang bisa ditekan. “Ini harus menjadi perhatian satuan pendidikan, Dinas Dikpora, pemerintah daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan di daerah,” katanya.

Orang tua, kata Sirajuddin, harus memperhatikan pergaulan dan tumbuh kembang anaknya. Karena rata – rata pelaku maupun korban yang melibatkan anak, sebagian besar akibat kurang mendapat pengawasan orang tuanya. Orang tua dan sekolah juga harus membangun komunikasi yang baik, sehingga tumbuh kembang anaknya bisa dikontrol. “Kalau ada sanksi, orang tua juga tidak cepat melaporkannya ke penegak hukum,” harapnya.

Pol PP selaku instrumen penegak aturan daerah juga harus melakukan tugas pokok dan fungsinya. Anak – anak sekolah yang berkeliaran saat jam belajar harus ditertibkan, termasuk melakukan pengawasan di warnet dan tempat game online. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan dan Perdagangan agar melakukan pengawasan terhadap peredaran obat – obat yang dilarang edar.

“Obat – obat ini sering disalahgunakan,” katanya.

Untuk menekan semua itu, Sirajuddin mengatakan, perlunya Perda perlindungan anak. Dalam Perda ini nantinya mengatur terkait perlindungan anak dan kearifan lokal untuk menjaga tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa, termasuk melindungi dari penyalahgunaan obat – obatan yanga marak belakangan ini. “Kalau penyalahgunaan obat belum diatur dalam aturan lebih tinggi, itu menjadi ruang bagi Perda mengaturnya,” kata Sirajuddin.

Anggota Komisi I DPRD Dompu, Drs. Satria Irawan juga menambahkan, pengawasan orang tua terhadap anak menjadi sangat penting dalam membentuk karakter anak. Karena pembentukan karakter anak akan diawali dari lingkungan keluarga. “Peran orang sangat menentukan perkembangan anak,” katanya. (ula)

dari Kepala BKKBN Pusat tahun 2013 dan terpilih dalam 10 Bupati terbaik tahun 2016 oleh media nasional. (ula/*)

Subhan

“Mereka hanya bermodalkan fisik tanpa keahlian,” jelasnya.

Di tempat kerja, kata Subhan, para TKI sering kucing – kucingan dengan petugas saat razia dilakukan. Mereka ini tidak mendapat jaminan apapun dari perusahaan yang memberangkatkannya dan jumlahnya cukup banyak. “Kita minta kepada Nakertrans untuk melakukan pengawasan terhadap PJTKI yang masuk ke Dompu agar kasus perdagangan manusia (pengiriman TKI ilegal) dapat ditekan,” mintanya.

Subhan juga mengingatkan pemerintahan Desa (Pemdes) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk berhati – hati dalam mengeluarkan dokumen. PJTKI biasanya berurusan dengan calon untuk membuat dokumen palsu seperti untuk mendongkrak usia dan status pernikahan.

“Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat memiliki peran yang paling besar untuk mencegah pengiriman TKI secara ilegal,” katanya.

Ia pun meminta penegak hukum untuk menindak tegas pelaku perdagangan manusia.

Karena pelaku biasanya memiliki banyak stempel instansi pemerintah untuk membuat dokumen palsu seperti kasus yang dilaporkan ke Polisi beberapa waktu lalu. “Kita berharap aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku,” harapnya. (ula)

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Dukung Pembangunan Jalan Tol KOMISI IV DPRD NTB meminta pemerintah kabupaten untuk mendukung rencana pembangunan jalan tol maritim LembarKayangan. Karena DED dan FS atau studi kelayakan sudah tuntas di pemerintah pusat. Sehingga tugas pemerintah daerah saat ini adalah untuk membebaskan lahan yang akan dilewati untuk pembangunan jalan tol tersebut.

Anggota Komisi IV, Burhanudin Jafar Salam, SH menyampaikan hal itu, menyusul penolakan yang datang dari beberapa kepala daerah kabupaten (Suara NTB/dok) yang menolak untuk dibeBurhanudin Jafar Salam bani anggaran pembebasan lahan. Karena anggaran yang dibutuhkan untuk itu dirasakan cukup memberatakan daerah.

“Jadi saya kira di mana-mana yang namanya sharing anggaran untuk pembangunan, itu hal biasa. Tetapi sekiranya untuk mendukung pembangunan jalan tol maritim ini, saya kira kita di sini harus membackup-nya. Karena kalau ini bisa terwujud, maka manfatnya akan sangat kita rasakan nanti.

Seperti pengangkutan logistik bisa lebih lancar, yang akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin berharap agar pemerintah kabupaten berpikir jauh ke depan. Lebih-lebih dengan melihat kondisi jalan yang ada sekarang ini sudah tidak lagi optimal. Ia mencontohkan kepadatan lalu lintas jalur Mataram-Kayangan yang sudah sangat padat, sehingga menyebabkan arus lalu lintas orang maupun barang menjadi melambat.

“Pro kontra itu menurut saya soal biasa. Tetapi berkaitan dengan pembangnan jalan tol martim ini, kita harus berpikir jangka panjang. Jangan berpikirnya hanya lima tahun saja, bila perlu 50 tahun ke depan, apa lagi ini berkaitan dengan fasilitas publik,” ungkapnya.

Politisi PAN itu menambahkan, bahwa pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari rencana pemrintah pusat untuk membangun jalan maritim nusantara. Merupakan proyek satu paket dengan pengembangan KEK Mandalika Resort. Jika kedua mega proyek itu teralisasi di NTB. Ia memastikan multi efek yang akan didatangkannya akan sangat berdampak luas pada masyarakat dan daerah. (ndi)

Waspadai ’’Magic Mushroom’’ TEMPAT wisata rentan peredaran narkoba. Mengingat tingginya intensitas pergerakan orang dan barang.

Tak terkecuali di wilayah NTB. Apalagi kini marak resep teler tradisional yang ditawarkan kepada wisatawan, seperti magic mushroom (Psilocybe cubensis).

“Kita maklumi di tempat wisata rentan. Upaya pencegahan dan penindakan intens kita lakukan,” kata Kasubudit III Ditersnarkoba Polda NTB, Kompol Anak Agung Gede Agung merespons peredaran narkoba di kawasan wisata baru-baru ini.

“Tidak ada daerah wisata (Suara NTB/dok) tertentu yang bebas dari Anak Agung Gede Agung peredaran narkoba. Kepolisian komitmen mendukung kegiatan pemerintah untuk memajukan NTB sebagai daerah wisata yang bebas narkoba,” terangnya.

Agung menjelaskan, narkoba yang diduga beredar di kawasan wisata cenderung beragam. Mulai dari ekstasi, sabu, ganja, dan jamur ajaib.

“Terbaru sekarang magic mushroom. Ini sedang kita lakukan lidik,” ungkapnya. lidik dimaksud merupakan upaya memetakan peredaran dan penyebarannya. Sebab, tak jarang setiap wisatawan yang baru tiba, langsung begitu saja ditawari para pelaku.

Kandungan yang terdapat di dalam tanaman jamur jenis Psilocybe cubensis itu diduga masuk ke dalam narkotika golongan I. “Dari cirinya analisis kesehatan yang menunjukkan adanya akibat mual dan kesadaran berkurang.”

Selain itu, juga dapat menyebabkan penyalahguna mengalami kesulitan tidur, bahkan hingga tiga hari berturut-turut. Juga efek berkurangnya nafsu makan. Menganalis itu, pihaknya menggandeng piihak terkait.

“Ini kita koordinasi dengan BBPOM. Menurut turunan zatnya, menganduk zat adiktif,” kata Agung. “Penindakan hukumnya, kita masih kembangkan lagi bagaimana zat kandungannya itu. Terkait pasal yang akan diterapkan,” ujarnya.

Ia menyatakan perlunya koordinasi semua pihak, termasuk warga setempat sendiri terutama di sekitar kawasan destinasi wisata. “Kita semua memiliki kewajiban menjaga ketertiban dari peredaran narkoba,” pungkasnya. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Polda Musnahkan Ribuan Botol Miras dan Puluhan Kilogram Ganja Mataram (Suara NTB) – Polda NTB memusnahkan 1.084 botol miras dan 23,5 kg ganja, Rabu (25/5).

Barang bukti yang tersebut merupakan hasil Operasi Pekat Gatarin 2016 dan pengungkapan kasus yang terjadi sepanjang awal 2016. Selain itu juga untuk menjaga kondusivitas jelang Ramadan.

Wakapolda NTB, Kombes Pol Drs Imam Margono mengatakan, hal itu adalah wujud keseriusan polisi dalam rangka mengantisipasi peredaran miras tidak berizin.

Yang kerap memicu konflik.

“Kita waspadai peredarannya. Sebagian konflik atau perkelahian itu disebakan miras ini,” ujarnya, Rabu (25/ 5) di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB, didampingi Dirresnarkoba, Kombes Pol Drs H Agus Sarjito dan Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti.

Sekitar pukul 07.15 Wita, Wakapolda bersama pejabat utama Polda NTB secara bergantian memusnahkan 1.084 miras, dengan rincian 274 botol brem, 419 botol tuak, 12 botol anggur, 356 botol bir, dan 23 botol campuran wine dan whisky.

Sementara dari 23,5 kg ganja itu, 20 kg diantaranya merupakan barang bukti dari tersangka LT (34). Ditangkap Senin, (29/2) di Jeringo, Lingsar, Lobar.

(Suara NTB/ist_HumasPoldaNTB)

MUSNAHKAN - Wakapolda NTB, Imam Margono memusnahkan barang bukti ganja dan miras di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB, Rabu (25/5).

Wakapolda menegaskan, penindakan tidak berhenti pada saat operasi sandi khusus dijalankan. Namun, dengan melakukan penindakan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan.

“Miras tidak berizin akan

ditindak. Setiap ada pengungkapan, pengusahanya, pemiliknya, pembuatnya, juga kita tindak,” ujarnya.

Dirresnarkoba, Kombes Pol Drs H Agus Sarjito mengatakan, pemusnahan barang bukti kejahatan dan pelanggaran

Mohan Siap Maju dalam Musda Golkar Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Nama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana disebut - sebut menjadi kandidat terkuat yang akan maju pada kontestasi pemilihan Ketua Umum DPD II Partai Golkar Kota Mataram. Estafet kepengurusan partai berlambang beringin ini, memberikan angin segar bagi Mohan untuk menggantikan H. Ahyar Abduh yang telah memberikan signal untuk tak maju pada Musda yang dijadwalkan digelar usai lebaran.

H. Mohan Roliskana dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Rabu (25/5) mengaku karir politik yang dibangun selama ini dari Partai Golkar.

Artinya, jika ada peluang memungkin untuk maju menjadi ketua serta diberikan keper-

cayaan oleh kader, Korcab, fungisionaris serta organisasi sayap partai Golkar, ia siap lahir batin memimpin Golkar.

“Selama diberikan kepercayaan, saya siap lahir batin pimpin Golkar,” jawab Mohan.

Keinginan maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar ini dengan satu catatan, Ketua Umum DPD II Partai Golkar saat ini, H. Ahyar Abduh tak mencalonkan diri lagi. “Kalau Pak Ketum H. Ahyar Abduh tidak maju kembali. Saya akan coba maju,” cetusnya.

Apakah sudah ada komunikasi dengan DPD I Partai Golkar untuk melaksanakan Musda?

Pasca musyawarah nasional harus ada PO. Tapi memang secara persis tidak diketahui rekomendasi apa yang dihasilkan

dari munas di Bali. Informasinya, struktur secara hirarki pelaksanaan Munas, Musda tingkat I sudah dilaksanakan. Artinya, akan dilanjutkan dengan Musda kabupaten/kota.”Polanya kan dari atas baru ke bawah. Munas dan Musda tingkat I sudah. Tinggal dilanjutkan Musda kabupaten/kota,” sebutnya.

Ditanya kemungkinan Musda Golkar ini akan terjadi aklamasi? Mohan yang juga Wakil Walikota Mataram ini mengatakan, proses politik sifatnya tentatif atau dinamis. Bisa saja, terjadi perubahan - perubahan di internal partai. Namun demikian, ia berharap, tradisi - tradisi seperti ini di internal partai tetap berjalan dengan baik. “Saya pikir wajar. Politik ini kan bisa berubah tiap saat,” ujarnya. (cem)

Oknum Karyawan Media Ditangkap Saat Pesta Sabu Mataram (Suara NTB) Seorang oknum karyawan media massa di NTB, MN (39) kedapatan pesta sabu di Abian Tubuh, Selasa (24/5). Bersama dua kawannya dan tujuh poket sabu, ia diangkut ke Mapolda NTB. Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, AKBP I Komang Satra menyebutkan, bahwa para pelaku secara urunan mengumpulkan uang untuk membeli satu poket sabu. Seharga Rp 150 ribu.

“Pelaku MN bersama BE ke rumah NDS di Abian Tubuh.

Pada saat ditangkap mereka diduga sedang pesta sabu,” ujarnya di Mapolda NTB, Rabu (25/5).

“Salah satu pelaku alamat BTN Turida mengaku bekerja sebagai marketing di salah satu media swasta di NTB,” ujarnya.

BE (35), warga Selong, Lotim yang datang sekitar pukul 14.00 Wita, Selasa (24/5) itu mengaku hendak meminjam mobil NDS (44). Menyusul di rumah NDS di Lingkungan Abian Tubuh Utara, Cakranegara Selatan Baru, Cakranegara sudah ada MN. Pada saat itu pula pesta dimulai.

Sebelum akhirnya dihentikan oleh tim opsnal Subdit II sekitar pukul 18.00 Wita.

Sewaktu digeledah, pelaku NDS berusaha menyembunyi-

POKET SABU - Kasubdit II Ditresnarkoba Polda NTB, I Komang Satra menunjukkan barang bukti plastik klip berisi poket sabu, di Mapolda NTB, Rabu (25/5). kan barang bukti poket sabu.

“Dia mau keluarkan dari kantong celana kirinya, satu klip isi enam poket,” ujarnya.

Sementara satu poket lagi disembunyikan di bawah karpet.

Satra mengungkapkan, pelaku pemilik barang adalah NDS, yang dibeli urunan oleh MN dan BE. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain, tujuh poket sabu, alat hisap berupa

bong lengkap dan tiga telepon genggam. Serta uang senilai Rp 150.000.

Saat ini, kata Satra, tim masih melakukan pengembangan.

Para pelaku disangkakan pasal 112 dan atau pasal 114 dan atau pasal 127 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Ancaman penjara maksimal lima tahun,” tegasnya. (why)

hukum hasil operasi kepolisian dan operasi khusus, ini sebagai bentuk keseriusan Polda NTB memberantas pekat.

“Agar pelaksanaan bulan suci Ramadhan di wilayah hukum Polda NTB tidak terjadi kejahatan yang meresahkan

masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap, penindakan hukum oleh polisi tersebut dapat menciptakan suasana aman dan nyaman warga muslim yang merayakannya. Serta menciptakan masyarakat NTB yang toleran. (why)

Dugaan Korupsi Prona

Kades Lajut Ditetapkan Jadi Tersangka Praya (Suara NTB) Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Lombok Tengah (Loteng) menetapkan Kepala Desa (Kades) Lajut Kecamatan Pujut, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Nasional (Prona) sertifikat gratis tahun 2013. Penetapan status tersebut, setelah penyidik memastikan alat bukti pendukung dalam kasus tersebut dinyatakan lengkap.

Demikian diungkapkan Kaur. Bin. Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, S.IK., M.H., Rabu (25/5) kemarin.

“Penetapan status tersangka dilakukan pekan kemarin.

Setelah kita melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut,” terang Ery. Dengan telah ditetapkan status tersangka tersebut, pihaknya kini tinggal melakukan proses pemberkasan. Untuk selanjutnya, ditingkatkan ke tahap I. Berupa pelimpahan berkas ke Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Jika jaksa menyatakan berkas dinyatakan lengkap, baru kemudian kasus ditingkatkan ke tahap II. Dengan pelimbahan berkas bersama tersangka.

“Targetkan kita dalam waktu yang tidak lama, kasusnya sudah bisa dituntaskan dan selanjutnya bisa dilimpahkan ke jaksa,” tambahnya.

Kendati sudah ditetapkan

sebagai tersangka, Kades Lanjut tidak ditahan. Tetapi dikenakan status wajib lapor dua kali seminggu. Itu ada dasar atas beberapa pertimbangan. Salah satunya, kondusivitas dan stabilitas jalannya pemerintah desa setempat.

“Secara aturan, Kades Lajut bisa saja kita tahan karena sudah ditetapkan jadi tersangka. Tapi karena pertimbangan stabilitas pemerintahan, penahanan tidak kita lakukan. Tetapi hanya dikenakan wajib lapor,” jelas Ery. Karena pihaknya khawatir, kalau Kades Lajut ditahan akan berdampak pada jalannya pelayanan dan pemerintahan desa.

Namun kalau selama status wajib lapor tersebut Kades Lajut tidak kooperatif, misalnya tidak mau melaporkan diri secara aktif, maka langkah penahanan bisa dilakukan. Untuk itu, pihaknya berharap Kades Lajut pro aktif selama berstatus wajib lapor.

Kades Lajut diduga melakukan tindak pidana korupsi. Berupa melakukan pungutan liar (pungli) dalam program sertifikat gratis bagi masyarakat tahun 2013 lalu.

Dengan nilai pungutan mencapai lebih dari Rp 70 juta.

Kasus itu kemudian dilaporkan oleh warga ke Polres Loteng. Dan, sejak setahun terakhir Polres Loteng secara intensif menyelidikan kasus tersebut. (kir)

Jelang Ramadan, Polisi Tingkatkan Pengamanan Mataram (Suara NTB) – Meski ada peningkatan

kriminalitas, namun Kamtibmas NTB masih terken-

dali. Untuk antisipasi.Polres jajaran di seluruh wilayah hukum Polda NTB harus meningkatkan kegiatan pengamanan rutin.

Demikian penegasan perintah Wakapolda NTB, Kombes Pol Drs Imam Margono, seusai Pemusnahan Barang Bukti hasil Operasi Pekat 2016 dan Operasi Kepolisian yang Ditingkatkan.

“Masih relatif aman. Memang ada peningkatan jelang ramadan ini,” ungkapnya di Lapangan Gajah Mada, Mapolda NTB, Rabu (25/5), didampingi Dirreskrimum, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK, dan Kabid Humas, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM.

Wakapolda menyebutkan, Kamtibmas di NTB juga di daerah lain cenderung mengalami dinamika. Seperti peningkatan kriminalitas.

Polisi pun telah menggiatkan sejumlah penindakan.

Dalam bentuk operasi dengan sandi khusus, diantaranya Operasi Pekat dan Operasi Patuh. “Seluruh Polres jajaran Polda NTB meningkatkan kegiatan rutinnya. Antisipasi jelang Ramadan,” tegasnya.

Catatan Polda NTB di tahun sebelumnya, kata Dirreskrimum, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK, memang ada kecenderungan peningkatan. Apalagi nanti menjelang lebaran.

“Dari data tahun lalu, kejahatan kriminalitas jelang Ramadan, jelang lebaran cenderung ada peningkatan,” ujarnya.

“Kita antisipasi preventif lewat patroli Sabhara.

Persuasif lewat Binmas.

Reserse penindakan,” katanya.

Menurut dia, kejahatan terjadi juga karena adanya kelengahan korban dimanfaatkan para pelaku.

Jika kriminalitas terjadi, peran masyarakat memberikan informasi kepada polisi sangat penting. “Kecepatan melapor menjadi bagian dari bisa terungkapnya kasus,” pungkas Suryo. (why)

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Lagu Daerah Wajib Dilestarikan

Hotel For tune Fortune dengan Ruang Pertemuan Eksklusif HOTEL Fortune yang berada di Jalan Repatmaja Nomor 2 Cilinaya, Cakranegara, Kota Mataram ini memiliki sejumlah fasilitas yang tidak kalah dengan hotel bintang.

Salah satunya ruang pertemuan yang nyaman dan eksklusif. Fasilitas lainnya yaitu spa dengan kualitas dan pelayanan yang baik dan nyaman.

“Kami memiliki ruang pertemuan yang nyaman dengan kapasitas hingga 50 orang. Ruangannya cukup eksklusif, karena kami hanya memiliki satu ruang pertemuan saja,” kata Manajer Hotel Fortune Ketut Rawan Subiyanta kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (25/5) kemarin.

Ruang pertemuan di hotel ini sudah banyak digunakan oleh instansi tertentu. Bukan hanya itu saja, untuk pertemuan yang sifatnya sangat eksklusif hotel ini juga menyediakan tempat di ruang pertemuan tersebut. Terlebih harga sewa ruang pertemuannya juga masih dapat dinegosiasikan dan tidak jarang pula pelanggan mendapatkan potongan harga.

Hotel dengan 54 kamar ini memiliki dua tipe kamar, yaitu superior dan delux. Superior dengan harga sewa Rp 300 ribu, dan delux seharga Rp 350 ribu permalam.

Sama halnya dengan ruang pertemuan, tidak jarang pula tamu mendapatkan potongan harga saat ingin menginap di hotel ini.

“Kita fleksibel saja, masih bisa negosiasi. Yang penting tidak sama-sama rugi saja,” ujarnya.

Selama ini pengunjung terbanyak berasal dari tamu domestik. Selain harganya yang murah, fasilitas yang disediakan cukup baik dan pelayanannya sangat maksimal. Hotel ini juga dilengkapi dengan fasilitas wifi. Sehingga tamu yang menginap tidak perlu lagi mencari koneksi internet di luar hotel.

“Kita mengerti kebutuhan tamu kita, sehingga kita menyediakan wifi yang dapat diakses secara gratis,” kata Subiyanta.

Hotel yang dibangun di atas tanah seluas 7 are ini telah beroperasi sejak Februari 2014 lalu. Kendati tebilang baru, namun hotel ini selalu ramai didatangi. Sebab, selain murah, pelayanan yang ditawarkan sangat maksimal.

Untuk spa dapat dinikmati hanya dengan membayar Rp 100 ribu perjam untuk tamu hotel. Sementara untuk masyarakat umum bukan tamu yang menginap di hotel hanya perlu membayar biaya spa sebanyak Rp 130 ribu.

Pelayanan yang diberikan dijamin memuaskan bagi setiap orang.

“Fasilitas spa bisa siapa saja yang masuk. Harganya juga relatif lebih murah, tapi pelayanan tetap nomor satu,” ungkapnya. (lin)

(Suara NTB/met)

SEGARA ANAK - Pesona Danau Segara Anak dan Gunung Baru Jari dipantau dari akses jalur Senaru yang pernah termuat sebagai gambar dalam uang nominal Rp 10.000.

Menuju 1,5 Juta Wisnus

Disbudpar Targetkan Transaksi Mencapai Rp 3 Miliar dari Makassar Mataram (Suara NTB) Tahun ini Provinsi NTB menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak tiga juta orang. Sebanyak 1,5 juta diantaranya merupakan wisatawan nusantara (wisnus). Apalagi saat ini telah ada penerbangan langsung dari Makassar ke NTB. Fasilitas yang sudah ada ini perlu dimaksimalkan. Sehingga Disbudpar NTB berencana akan melakukan table top dan parade kebudayaan Lombok Sumbawa di Makassar pekan ini.

Ditargetkan, jumlah transaksi pariwisata dari Makassar ke NTB mencapai Rp 3 miliar lebih hingga akhir tahun ini.

“Kita sudah ada dua maskapai penerbangan langsung Makassar-NTB. Kita hanya perlu memaksimalkannya.

Rencananya, pekan ini kita kan melakukan table top dan parade kebudayaan di Makassar. Tujuannya untuk menarik minat wisatawan untuk mendatangi NTB,” kata Kepala Disbudpar NTB H. L. Muh.Faozal, S.Sos.,M.Si, di Mataram, Rabu (25/5).

Besarnya potensi pariwisata asal Makassar ini mengingat daerah itu merupakan daerah transit utama di Indonesia Timur. Sehingga akses dari wilayah itu menuju NTB menjadi lebih mudah. Hanya saja selama ini potensi itu belum dimaksi-

malkan. Faozal melihat perkembangan kunjungan wisatawan asal Makassar ini juga cukup baik.

Dengan dilakukannya parade kebudayaan dan table top nanti, diharapkan dapat mendongkrak jumlah wisatawan mendatangi NTB. Parade kebudayaan di Makassar akan mewakili tiga etnis yang ada di NTB. Diantaranya Sasak, Samawa, dan Mbojo. Parade itu akan dilakukan selama car free day di Pantai Losari yang terkenal banyak pengunjungnya. Selain itu table top akan dihadiri pula oleh 70 lebih pelaku pariwisata dan puluhan

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR4157AY NOKA/NOSIN : MH1HB41166K402284/ HB41E-1393608 AN. SUMARYANI HLG DISKTAR KOTA MATARAM

Suasana Lobi Hotel Fortune

HILANG BPKB R2 YAMAHA DR3721BN NOKA/NOSIN : MH314D0039K538750/14D538892 AN. KHAIRUL ANAM HLG DSKTR KOTA MATARAM

seller asal NTB yang akan datang.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra mengatakan potensi pasar wisatawan asal Makassar cukup menggiurkan. Terlebih dengan ditetapkannya NTB sebagai salah satu destinasi wisata MICE. Banyaknya pertemuan yang dilakukan di hotel-hotel yang ada di NTB, sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan ke destinasi wisata. Hal ini dianggap cukup efektif meningkatkan angka kunjungan wisnus ke NTB. “Kita melihat wisata MICE dari wisatawan asal Makassar juga cukup baik. Semoga dengan table top nanti kita bisa meningkatkan angka kunjungan itu,” ujarnya.

Hingga April 2016, okupansi hotel di NTB mencapai 70 persen. Jumlah itu juga didominasi dengan wisnus yang datang untuk pertemuan maupun untuk liburan. Jumlah itu diupayakan dapat bertambah apabila kerjasama dengan pelaku pariwisata asal Makassar dapat berjalan dengan baik. (lin)

Mataram (Suara NTB) Lagu khas daerah NTB, dinilai memiliki mutu dan kualitas yang tinggi.

Karena itu, produktivitas dan kreasi musik daerah harus terus dipertahankan.

Salah seorang penyanyi yang masih duduk di bangku kelas XI SMA, Rana Amalia Sulastri berpendapat, lagu - lagu daerah yang ada di NTB ini wajib sifatnya untuk dilestarikan. Selain untuk mendongkrak citra daerah, lagu - lagu tersebut juga memiliki kandungan unsur baik isi maupun makna yang mendidik.

Disamping mempertahankan lagu yang sudah ada, para pegiat seni di daerah ini juga penting memproduksi karya - karya yang baru. Tujuannya untuk menambah varian lagu daerah yang ada sehingga menambah koleksi kekayaan lagu. Hal ini juga untuk membendung dan menyaring serta mengimbangi maraknya lagu - lagu luar, khususnya lagu K-Pop yang merambah pasar dengan begitu cepatnya.

“Kita harus melestarikan lagu daerah kita sendiri. Karena sekarang, sedang marak lagu K-Pop yang masuk ke daerah kita. Kita harus mengimbanginya dengan karya, dan melestarikan kekayaan yang sudah ada. Sebab, kalau bukan kita yang melestarikannya, lalu siapa lagi yang akan kita andalkan,” ujar Rana sembari mengajak rekan rekan sebayanya agar lebih mencintai lagu daerah, khususnya kekayaan dari daerah masing - masing.

Irmina, pecinta seni musik tradisi dan lagu daerah yang turut bergerak mengembangkan kesenian daerah NTB menegaskan bahwa lagu-lagu daerah hasil kreasi para musisi lokal sesungguhnya cukup berkualitas.

“Saya memang bukan asli orang Lombok, tetapi saya melihat kesenian khas dari daerah ini betul-betul memiliki potensi yang lumayan. Begitu juga anakanak mudanya yang berbakat, dan saya yakin ini tidak akan kalah saing dengan daerah lain,” ujarnya, Rabu (25/5).

Ia mengatakan, lagu - lagu daerah yang ada hanya butuh sentuhan sedikit kreasi dan inovasi sehingga memiliki daya jual yang bagus. Sejumlah lagu lagu daerah yang menjadi produk seni dan budaya masyarakat di NTB ini belum dikemas dengan baik sehingga kurang laku di pasaran.

“Kalau soal konten isi dan esensi, kita ini lumayan unggul. Sekarang tinggal model pengemasannya saja yang saya rasa perlu dipermak,” tuturnya. (met)

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

Kembangkan Potensi Geotermal BEGITU besarnya potensi geotermal di Lombok, menjadi perhatian dari Observatorium Geomagnetik Lombok, laboratorium lapangan milik Universitas Mataram. Observatorium akan membuat blue print untuk pengembangan itu.

Menurut Kepala Observatorium, Dr. Rer. Nat. Teti Zubaidah, ST., MT., Rabu (25/5), mengatakan, setelah sebelumnya bertemu dengan Dirjen Migas, maka observatorium diminta untuk memuat blue print pengembangannya.

“Pertama itu untuk pengembangan potensi geotermal di Pulau Lombok. Di Lombok ini potensi geotermalnya besar. Selama ini belum ada pengembangan,” katanya.

Observatorium ini merupakan laboratorium lapangan milik Unram, berdiri tahun 2014. Diisi oleh tim-tim peneliti dari Universitas Mataram. Mengamati medan magnet bumi secara terus menerus. Bekerja sama dengan GFZ dari Jerman.

Selain itu, pihaknya, aku Teti, akan menggali potensi air tanah. Karena di wilayah Nusa Tenggara merupakan daerah kekeringan. Tetapi bukan berarti tidak punya potensi air tanah.

Cuma sumber air tanahnya di daerah tertentu, kita belum tahu mencari titik air tanah di mana. Kita akan lakukan kajian itu, bekerjasama dengan badan geologi, kami akan difasilitasi oleh pak Dirjen,” katanya.

Pihak observatorium rencananya akan melakukan pemetaan terhadap potensi tersebut. Jika sudah diketahui titik keberadaannya, dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sementara untuk pendidikan, banyak kunjungan yang dilakukan ke Obervatorium. Teti mengharapkan banyak siswa dan mahasiswa yang mau belajar ke Observatorium. “Kita tawarkan itu untuk mahasiswa dan pelajar yang memiliki ketertarikan pada geomagnetik,” katanya.

Obsevatorium juga digunakan oleh mahasiswa penyelesaian tugas akhir.

Bagian dari pengembangan Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan IPA Unram. Data dari observatorium akan ditrasmisikan secara bersamaan dengan data dari stasiun pemantau geomagnetic di PP Nurul Bayan (Lombok Utara), dan akan diterima pada pangkalan data Geomagnetik di Jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. (ron) Teti Zubaidah (Suara NTB/dok)

PSB ’’Offline’’ Kota Mataram Dimulai Mataram (Suara NTB) Penerimaan Siswa Baru (PSB) sistem offline di Kota Mataram akan dimulai serentak Jumat hari ini. Ada dua jalur PSB di Kota Mataram tahun ini yaitu offline dan online. Diharapkan, sekolah tidak menemui kendala selama pelaksanaan PSB berlangsung.

Kepala SMPN 2 Mataram, H. Lalu Suwarno mengaku, PSB jalur offline merupakan jalur penerimaan untuk program bina prestasi siswa baik akademik dan non akademik.

Mereka yang masuk kategori siswa berprestasi yang dapat mengikuti jalur offline ini.

Untuk jalur offline, sistem penilaian dibagi dua yaitu berdasarkan hasil tes dengan bobot tes 70 persen dan nilai ratarata rapor atau piagam penghargaan sebesar 30 persen.

Seleksi offline kata Suwarno dimulai tanggal 26-28 Mei, sementara untuk tes dilaksanakan tanggal 2 Juni dan disusul pengumuman tanggal 25 dan pendaftaran ulang tanggal 27-30 Juni.

Baru setelah itu, PSB sistem online akan dimulai tanggal 27-29 Juni. Sementara untuk pengumuman hasil seleksi diumumkan tanggal 30 Juni dan selanjutnya daftar ulang tanggal 1-2 Juli.

Dikatakan Suwarno, di SMPN 2 Mataram kuota yang disediakan untuk jalur pendaftaran ofline 120 orang, kuota lewat jalur online 192 orang.

Sementara itu, Wakasek SMK Kesehatan Rubianto mengungkapkan meski pihaknya menghadapi situasi sulit lantaran akses lulusan ke dunia kerja belum banyak tersedia, namun pada penerimaan siswa baru tahun 2016 ini, pihaknya kembali membuka jurusan baru yakni jurusan keperawatan gigi menambah dua jurusan sebelumnya yakni keperawatan dan farmasi.

Bagi calon pendaftar, setidaknya harus memenuhi syarat SMK 8 umum di antaranya yakni nilai rapor, lulus tes kesehatan, tinggi badan untuk perempuan 150 cm dan laki-laki 155 cm termasuk juga tidak buta warna, tidak bertato dan tidak bertindik.

“Tes ini dilakukan karena untuk keberlanjutan, mereka yang kesehatan bisa kuliah.

Sementara untuk kuota, SMK Kesehatan tahun ini akan menerima 8 kelas atau 288 siswa dengan rasio 36 orang siswa perkelas. (dys)

LJUN SMP Diberangkatkan ke Jakarta Hari Ini Mataram (Suara NTB) Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) SMP/MTs sederajat yang sudah melewati proses scanning di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, akan diberangkatkan ke Jakarta Kamis (26/5) hari ini untuk dilakukan proses skoring.

Menurut Ketua Panitia UN, H. Aidy Furqon, S.Pd, M.Pd., yang dikonfirmasi Rabu (25/5), LJUN SMP akan diberangkatkan Kamis ini ke Jakarta untuk diskoring. “Akan diberangkatkan Hari Kamis skoring untuk SMP sederajat.

Paket B dan validasi sudah selesai. Masih menunggu kelengkapan dari SMP Luar Biasa (LB). Kemarin sedang discan, hari ini (kemarin) selesai,” katanya.

Aidi mengatakan, sekurang-kurangnya butuh waktu seminggu untuk menskor. Sehingga pada awal Juni pihaknya bisa menerima hasilnya. “Rencananya akan dimajukan pengumuman hasilnya. Kalau di jadwal Panduan Operasional Standar UN, tanggal 11 juni. Kemungkinan sebelum itu akan diumumkan, menimbang masuk bulan puasa,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) ini.

Proses scanning LJUN Ujian Kertas Pensil atau Paper Base Test (PBT) SMP sederajat dilakukan di Dinas Dikpora NTB. UN SMP sederajat tahun 2016, ada sekolah yang melaksanakan UN Computer Base Test (CBT0, dan ada juga yang melaksanakan UN PBT. Siswa yang melaksanakan UN CBT diikuti oleh 3.509 siswa. Dan yang mengikuti UN PBT diikuti oleh 84.600 siswa.

Berdasarkan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan UN, UN SMP dilaksanakan serentak baik sekolah yang melaksanakan UN CBT maupun UN Paper Base Test (PBT) pada Senin (9/5) sampai dengan Kamis (12/5). Dengan mengujikan mata pelajaran secara berturut; Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Berdasarkan POS UN, direncanakan pengumuman hasil UN akan diumumkan pada 11 Juni mendatang. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Lulusan SMK Kesehatan Banyak Menganggur Mataram (Suara NTB) Lulusan SMK 8 Mataram atau lebih populer disebut SMK Kesehatan hingga kini banyak yang belum terserap dunia kerja. Selain pemerintah belum mengakomodir lulusan SMK Kesehatan dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang minim, juga diakibatkan oleh undang-undangan kesehatan yang mengharuskan tenaga kesehatan minimal lulusan DIII. Kepada Suara NTB, Rubianto, Waksek Kurikulum SMK Kesehatan menilai pemerintah belum mengakomodir keberadaan SMK Kesehatan. Karena menurutnya, tidak banyak lapangan pekerjaan yang disediakan bagi para lulusan SMK Kesehatan.

Padahal profil lulusan yang diharapkan ialah menjadi tenaga kerja terampil dalam bidang kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan SMK secara umum. Namun dalam kenyataannya, lulusan belum banyak terserap akibat pemerintah tidak menyediakan lapangan

pekerjaan untuk mereka.

“Pemerintah tidak mengakomodir lulusan untuk siapkan lulusan bekerja termasuk adanya undang-undang kesehatan yang mengharuskan tenaga kesehatan minimal DIII,’’ ujarnya.

Tak hanya SMK Kesehatan,

fenomena seperti ini juga dialami oleh SMK lainnya di Kota Mataram. Sebagai contoh, pada saat rekrutmen tenaga PLN beberapa waktu lalu, pihak PLN hanya mensyaratkan penerimaan pegawai bagi masyarakat umum. Harusnya keinginan pengelola SMK ialah pihak PLN dapat memberikan ruang khusus bagi siswa-siswi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan PLN. “Termasuk PLN syarat masuknya bisa lulusan SMA dan umum, harusnya itu lulusan SMK,’’ katanya.

Kondisi itu berimbas pada tidak terserapnya lulusan SMK dalam dunia kerja dan dunia industri. Rubianto berharap agar pemerintah dapat mengatur lewat kebijakankebijakan yang dapat memberikan ruang bagi siswa lulusan SMK. “Harusnya bisa ada kebijakan yang mengatur agar terserap. Kalau soal kompetensi boleh dicoba mereka Prakrin di semua puskesmas Kota Mataram, RSU, Lobar, tapi kesempatan itu tidak ada dari pemerintah,” tandasnya. (dys)

KNPI Nyatakan Perang terhadap Paham Komunis Mataram (Suara NTB) Puluhan peserta mengikuti dialog publik yang digelar DPD KNPI NTB Rabu (25/5). Dialog publik yang bertajuk “Benarkah Komunis Bangkit Lagi?” ini menarik lantaran sedang menjadi isu hangat di tengahtengah masyarakat. Dimoderatori Ahmad SH, diskusi publik berjalan atraktif dan hidup.

Dalam sambutannya, Ketua DPD KNPI NTB, Hamdan Kasim menilai fenomena munculnya paham komunis harus disikapi bersama mengingat Komunisme sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia.

“Kalau kami DPD KNPI NTB ditanya sikapnya terhadap Komunisme, maka kami akan menjawab dengan tegas kita perang melawan Komunisme karena tidak sesuai dengan dasar Negara kita”, tegas Hamdan Kasim.

Disamping itu, kata Hamdan Kasim, Komunisme sudah jelas dilarang di Indonesia melalui TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966. Namun belakangan, isu Komunisme sedang-sedang hangatnya dibicarakan diruang publik karena di berbagai tempat ditemukan banyak atribut PKI yang menjadi pertanda apakah akan ada upaya membangkitkan paham komunis di Indonesia.

“Ini menurut saya perlu kita pertanyakan ada apa dengan isu komunisme itu sendiri. Disamping itu para pejabat Negara ini tidak satu pandangan dengan isu komunisme, ini tentu menjadi kebingungan di tengah masyarakat awam,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpoldagri NTB, HL. Bayu Windia, menilai potensi kemunculan paham Komunis yang tersublim dalam partai Komunis Indonesia masih ada meskipun itu sangat kecil. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai potensi-potensi tersebut.

“Kalau pertanyaannya apakah PKI ini bangkit lagi? Maka saya menjawab bisa saja iya kalau kita melihat simbol-simbol yang muncul hari ini di ruang-ruang publik lebih-lebih di media sosial. Ini yang perlu saya ingatkan. Hati-hati dengan medsos hari ini. Jangan 100 persen percaya dengan berita-berita. Oleh sebab itu perlu kita cek and ricek kebenarannya,’’ ujarnya.

Sedang Dir Intel Polda NTB M. Yunus Junaidi mengaku, menyikapi isu yang berkembang terkait dengan kemunculan paham komunis, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Mabes Polri dan pihak-pihak terkait untuk men-

(Suara NTB/dys)

POSE BERSAMA - Narasumber dialog publik KNPI dengan tema ‘’Benarkah Komunis Bangkit Lagi’’ berpose bersama usai dialog tersebut. gantisipasi gerakan ini. Untuk di Mataram, Yunus Junaidi telah menindak orang-orang yang menggunakan atribut PKI. Selain itu, tugas dan fungsi Polisi disamping penindakan, juga melakukan antisipasi terhadap munculnya gerakan-gerakan yang

meresahkan masyarakat.

“Maka dari itu kami dari polisi mememohon kerjasama kepada kita semua untuk sama-sama menjaga daerah yang kita cintai ini karena kami sadar polisi tidak bisa kerja sendiri. Gerakan-gerakan terkait dengan Isu PKI hari ini,

merupakan gerakan yang menginginkan memutar balikkan fakta sejarah, sehingga PKI mendapatkan angin segar untuk melakukan pembalasan melalui anak cucunya. entah apa motifnya, kejadian-kejadian seperti ini terjadi di banyak tempat di Indonesia. (dys)

SMKN 8 Buka Kompetensi Keahlian Keperawatan Gigi Mataram (Suara NTB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 8 Mataram di tahun ajaran 2016/2017 mendatang akan membuka kompetensi keahlian keperawatan gigi.

Setelah sebelumnya sekolah tersebut memiliki dua kompetensi keahlian, yaitu keperawatan dan farmasi.

Menurut Kepala SMKN 8 Mataram, Kun Andrasto, S.Pd., yang didampingi Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Humas, Azizuddin, S.Pd. M.Kes., yang ditemui di ruangannya, Rabu (25/5), mengatakan akan melakukan

pengembangan kompetensi keahlian, dengan membuka kompetensi keahlian keperawatan gigi.

Wakasek Humas SMKN 8 Mataram, Azizudin menjelaskan, di tahun ajaran baru akan melakukan pengembangan kompetensi keahlian. “Pengembangan kompetensi keahlian. Yang sebelumnya kami punya dua jurusan, yaitu keperawatan dan farmasi, di tahun ajaran baru, kami mengembangkan satu kompentesi keahlian lagi yaitu keperawatan gigi,” katanya.

Agar dapat membuka kompetensi keahlian yang baru,

Azizudin mengatakan perlu ada syarat minimal yang harus dipenuhi. Syarat minimalnya yaitu ada satu guru keahlian yang tetap di satuan pendidikan.

“Kebetulan kami punya satu gurunya,” katanya.

Di nomenklatur pendirian SMKN 8 Mataraam, disebutkan SMKN 8 sebagai sekolah kejuruan dengan bidang keahlian kesehatan. Azizudin mengatakan sudah terdapat dua kompetensi keahlian yaitu keperawatan dan

(Suara NTB/ron)

Kepala SMKN 8 Mataram, Kun Andrasto (kiri) didampingi Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) Humas, Azizuddin.

farmasi. Kompetensi keahlian yang baru dibuka adalah keperawatan gigi.

“Karena nomenklaturnya sebagai sekolah bidang keahlian kesehatan, maka boleh dibuka kompetensi keahlian yang berada di bawah bidang atau program studi kesehatan,” ujarnya.

Rencananya, SMKN 8 akan membuka pendaftaran pada minggu akhir Juni nanti. Dengan harus melewati tes kesehatan.

Antara lain tidak cacat fisik, pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tensi. Serta tidak buta warna.

“Bukan mencari yang sempurna, hanya saja karena ini sekolah kejuruan di bidang kesehatan, jadi harus tepat persyaratannya,” ujar Aziz.

Selain itu, pihak sekolah dari segi kurikulum akan mengakses kurikulum Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). (ron)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

Terpilih Secara Aklamasi

Pathul Pimpin PSSI Loteng Praya (Suara NTB) Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) L. Pathul Bahri, S.Ip., terpilih secara aklamasi dalam kongres Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Loteng, Rabu (25/5) kemarin. Orang nomor dua di Bumi Tatas Tuhu Trasne ini pun secara resmi memimpin organisasi olahraga yang sempat vakum selama setahun terakhir. Setelah kepengurusan yang lama, dinyatakan demisioner tahun 2015 lalu.

Dalam kongres yang digelar di aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Loteng tersebut, ada 52 club sepak bola yang terdaftar dan hadir untuk memberikan suara. Namun proses pengambilan suara urung dilakukan. Lantaran calon yang muncul hanya satu kandidat.

Kepada Suara NTB, Wabup Loteng yang dihubungi usai kongres mengaku kalau memimpin PSSI Loteng merupakan tugas berat. Mengingat, kondisi organisasi PSSI Loteng

sendiri yang sudah cukup lama vakum tanpa ada kepengurusan dan program kerja.

“Tapi karena sudah ada mandat yang diberikan, semaksimal mungkin kita akan bekerja,” sebutnya.

Pathul menjelaskan, salah satu fokus utama yang akan dilakukan pasca kongres yakni mempersiapkan kepengurusan. Termasuk konsolidasi dengan pihak terkait. Terutama klub-klub sepak bola yang ada. Sebagai pondasi awal bagi organisasi untuk melangkah.

Setelah dari sisi organisasi dirasa mantap, baru kemudian berakhir kepada program kerja dan agenda organisasi.

“Kita mantapkan organisasi dan jaringan dulu. Baru kemudian kita bisa bicara program kerja dan pembinaan,” tandasnya.

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini menambahkan, penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi perhatian khusus. Mengingat, kondisi fasilitas pendukung

olahraga sepak bola yang dimiliki masih sangat memprihatinkan.

“Kita memang tidak bisa langsung begitu saja. butuh tahapan dan waktu,” tegas Pathul. Untuk dukungannya semua pihak sangat diharapkan.

Bagaimana supaya kedepan PSSI Loteng semakin maju.

Dan, dunia sepak bola Loteng bisa berbicara di kancah regional maupun nasional.

Disinggung rencana penyiapan kepengurusan, politisi Partai Gerindra ini mengaku sepenuhnya diserahkan ke tim formatur. Karena tim formuatur-lah yang lebih tahun dan paham kebutuhan organisasi. “Kita berharap kepengurusan yang baru ini bisa bekerja dan memberikan kinerja terbaik bagi organisasi,” pungkas mantan anggota DPRD NTB ini. (kir)

Dikontrak MU, Mourinho Bidik Ibrahimovich Manchester Jose Mourinho hampir merampungkan sebuah kesepakatan berdurasi kontrak tiga tahun untuk mengambilalih Old Trafford, lima bulan setelah dia dipecat Chelsea, lapor Daily Mirror. Bersama dengan itu, The Special One juga santer diisukan akan mendatangkan Zlatan Ibrahimovich yang merupakan salah satu pemain andalannya saat melatih Inter Milan.

Menurut Daily Mirror, syarat-syarat kesepakatan personal telah disepakati antara Jose Mourinho dan Manchester United yang masih perlu menyelesaikan beberapa masalah lagi seperti hak citra sebelum kesepakatan itu secara resmi diumumkan.

Tadinya United hendak mengeluarkan pengumuman konfirmasi penunjukkan Mourinho itu Rabu waktu setempat, namun rincian kontrak yang rumit membuat pengumuman itu akan disampaikan Kamis sebelum kesepakatan dikonfirmasi.

Mourinho kabarnya meminta wakil kepala eksekutif United Ed Woodward untuk mendatangkan seorang bek tengah baru, gelandang kanan, gelandang tengah dan penyerang di mana Zlatan Ibrahimovic yang tengah berstatus bebas transfer kemungkinan ditaruh sebagai striker.

Zlatan merupakan salah satu pemain yang memiliki kedekatan emosional dengan Mourinho. Dalam otobiografinya, Zlatan bahkan menyatakan bahwa pada dasarnya, Mourinho adalah tipikal pelatih yang bisa membuatnya berkorban nyawa. “Mourinho pada dasarnya meru-

(Suara NTB/ist)

AKAN REUNI - Jose Mourinho dan Zlatan Ibrahimovich saat masih sama-sama di Inter Milan. Keduanya dikabarkan akan reuni di Manchester United. pakan seseorang yang yang membuatku rela mati untuknya,” tulis Zlatan dalam otobiografinya “I Am Zlatan”.

Calon bos United itu juga menginginkan seorang kapten di lapangan tengah.

Pencak Silat Popda NTB

Bola Voli Indoor Popda NTB

Baiq Dewi Maju ke Babak Final Mataram (Suara NTB) Pesilat putri asal Lotim Baiq Dewi Sriwidayati (15) berhasil mengantongi tiket final setelah mengalahkan pesilat dominasi Kota Mataram, Sri Handayani 5-0 di babak semifinal kelas D putri di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB, di Gelanggang Pemuda Mataram, Rabu (25/5) kemarin.

Dia akan meladeni pesilat Lobar, Dwi Nyati Mandalika.

Dalam pertarungan semifinal kelas D putri yang berlangsung tiga ronde itu, Baiq Dewi dan Sri tampil agresif.

Kedua pesilat saling menunjukan teknik tendangan dan pukulan yang keras. Namun Dewi diuntungkan dengan postur badan tinggi.

Saat adu fisik, Dewi yang unggul jangkauan pukulan, lebih banyak mengenai sasaran. Sementara Sri yang berpostur agak pendek sulit menambah poin, karena pukulannya sulit mengenai sasaran.

Poin demi poin pun diraih oleh Dewi. Hasilnya, pertandingan pun dimenangkan oleh Dewi dengan skor kemenangan telak yakni 5-0. Sebanyak lima wasit memberikan skor tinggi untuk Dewi.

Atas kemenangan 5-0 itu Dewi melaju mulus ke babak final kelas D putri. Laga final

Ibrahimovic sendiri terlihat sudah tiba di pusat pelatihan Tim Swedia untuk Euro 2016 di Park Hotel di Stockholm, dengan mengendarai Porsche 918 Spyder senilai Rp13 miliar. (ant/bali post)

(Suara NTB/fan)

Baiq Dewi Sriwidayati akan digelar di lapangan yang sama, Kamis (26/5) hari ini.

Diantara nama-nama pesilat yang masuk final hari ini yakni Yuriawan pesilat asal Dompu akan berhadapan dengan M. Rian Firdaus asal Kota Mataram di kelas A putra, di final kelas B mempertemukan Ahmad Saiful Imam vs Ahmad Fikri asal Kota Mataram, di kelas C putra M. Raga Lalana (Lobar) vs Arif Munandar (Kota Bima). Selain itu masih banyak lagi atlet yang masuk final, namun tak bisa disebutkan satu-persatu. (fan)

Tim Putra dan Putri Kabuaten Bima ke Final Mataram (Suara NTB) Dua tim voli indoor asal Kabupaten Bima melaju ke babak final setelah bersusah payah memenangkan pertandingan semifinal bola voli indoor di Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB, di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (25/5).

Di pertandingan semifinal putra kemarin, tim Kabupaten Bima mengalahkan tim Kota Mataram dengan skor 3-2. Pertarungan kedua tim ini berlangsung sengit. Jual beli pukulan terus terjadi di lima set pertandingan. Skor pertandingan pun sempat imbang 2-2.

Namun berkat semangat gigih anak asuh Pelatih Abdullah Ismail Ama PD, tim Kabupaten Bima berhasil mengalahkan tim Mataram dengan 3-2.

Pertandingan semifinal putri yang mempertemukan tim Kabupaten Bima dengan Sumbawa juga berlangsung sengit.

Kabupaten Bima yang sempat unggul di babak pertama harus bekerja keras mengalahkan tim putri Sumbawa. Walau skor sempat imbang 2-2 namun tim putri Kabupaten Bima berhasil menyudahi game kelima dengan skor meyakinkan 21-17 untuk meraih dengan skor 3-2.

Hasil kemenangan itu meloloskan tim putra dan putri Kabupaten Bima ke babak fi-

nal. Di pertandingan final nanti tim Kabupaten Bima Putra akan meladeni tim putra Lombok Barat (Lobar) di lapangan yang sama, Kamis (25/5) hari ini.

Sementara finalis putri Kabupaten Bima akan melawan tim Kota Bima di babak final voli indoor, Kamis (25/5) hari ini.

Untuk diketahui dipertandingan boli voli putra diikuti delapan tim dengan skema pertandingan dibagi dua Pool. Di Pool A diikuti Kota Mataram, Loteng Sumbawa, KLU, dan tim yang lolos ke babak semifinal adalah Kota Mataram selaku juara Pool dan Sumbawa runner up. Sementara di Pool B putra diikuti Lobar, KSB, Kabupaten Bima dan Lotim, namun yang lolos ke babak semifinal Lobar dan Kabupaten Bima.

Kabupaten Bima berhasil mengalahkan Kota Mataram 32, sementara Lobar mengalahkan Sumbawa 3-0. Sementara di voli indoor putri di ikuti delapan tim dan dibagi dua Pool. Di Pool A mempertemukan Sumbawa, Kota Bima, KSB dan Loteng, sementara yang lolos ke babak semifinal Sumbawa juara dan Kota Bima runner up. Selanjutnya di Pool B putri diikuti Lotim, Kabupaten Bima, Kota Mataram dan Lobar, sementara yang lolos ke babak semifinal Kota Mataram sebagai juara dan Kabupaten Bima runner up. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 26 Mei 2016

Halaman 12

Anggota Dewan Diminta Salurkan Zakat Lewat Baznas Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram diminta agar menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram.

Selama ini hanya PNS yang dipotong gaji setiap bulan untuk pembayaran zakat, sementara anggota dewan yang menyusun Perda terkait zakat ini belum melaksanakan. Demikian disampaikan Ketua Baznas Kota Mataram, H. Mahsar Malacca kepada Suara NTB, Selasa (24/5).

Mahsar menyampaikan pihaknya telah bersurat kepada pimpinan DPRD Kota Mataram dan juga semua pimpinan fraksi perihal

zakat ini. Namun hingga kini surat tersebut belum direspons. “Kita sudah bersurat ke pimpinan dewan, ketua-ketua fraksi supaya tahu semua tapi tidak ada tindak lanjut,” jelasnya.

Jika ini dilaksanakan, maka gaji para anggota dewan akan dipotong sebesar 2,5 persen dan akan disalurkan melalui Baznas. Menurut Mahsar dengan penghasilan atau gaji anggota dewan yang cukup besar, pemotongan hanya 2,5 persen tersebut tidak terlalu memberatkan. Ia memperkirakan jika gaji anggota dewan sebesar Rp 6 juta per bulan dan hanya sekitar Rp 150 ribu yang akan dipotong setiap bulannya untuk

H. Mahsar Malacca (Suara NTB/ynt)

pembayaran zakat.

Ia tidak mengetahui kenapa sampai saat ini belum ada tindak lanjut terkait hal ini.

“Mereka membuat Perdanya.

Perda zakat kan mereka yang buat atas inisiatif dewan. Tapi penyaluran zakatnya ke Baznas satu orang pun belum ada,” ujarnya. Selain bersurat ke pimpinan dewan dan ketua fraksi, pihaknya juga bersurat ke Sekretariat Dewan. “Kami pendekatan ke Sekretariat hanya disodorkan bawahan yang belum bisa memberi keputusan,” terangnya.

Mahsar mengatakan zakat yang dibayarkan ini di luar penghasilan lain dari para anggota dewan. Ia mengatakan bahwa tidak mungkin para anggota dewan tidak berzakat tapi penyalurannya selama ini tidak melalui Baznas. “Coba salurkan zakatnya ke Baznas.

Mungkin saja mereka bayar zakat, tapi tidak ke Baznas, pribadi. Kalau pribadi itu nanti sifatnya hanya untuk konsumtif saja,” jelasnya.

Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan, Infak, dan Sedekah tersebut, ia mengatakan pembayaran zakat melalui Baznas tidak hanya diharuskan untuk para PNS tapi juga masyarakat umum dan anggota dewan.

Ke depan pihaknya berharap Perda ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Walikota (Perwal). “Perwal ini belum ada dan itu yang saya tunggu,” ujarnya. (ynt)

Nasib Perbaikan Jalan RTH Pagutan Menggantung Mataram (Suara NTB) Perbaikan jalan masuk menuju ruang terbuka hijau (RTH) di lingkungan Petemon Kelurahan Pagutan Timur masih menggantung. Sebab, Pemkot Mataram harus menunggu persetujuan terhadap proposal diajukan ke Pemerintah Pusat.

Perbaikan jalan RTH ini sebenarnya sempat dianggarkan pada tahun 2015 lalu.

Tapi proyek tersebut terpaksa ditunda, akibat persoalan teknis. Padahal, tender bahkan kontraktor pemenang sudah ditunjuk.

Proyek senilai Rp 3 miliar dengan panjang 500 meter ini,

baru badan jalan saja yang diperbaiki oleh Pemprov dan menelan anggaran Rp 1 miliar. Sisa Rp 2 miliar, Pemkot Mataram mengharapkan melalui APBN Perubahan yang dikucurkan melalui DAK (dana alokasi khusus).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan, perbaikan jalan RTH Pagutan ada dana Rp 1 miliar kemudian oleh Pemprov dibuatkan jalan rintisan dan sisanya Rp 2 miliar akan dilanjutkan Pemkot Mataram.

Rencana perbaikan jalan kata Mahmuddin, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh

sudah mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat. Dengan harapan, jalan lingkungan yang sudah didaftarkan K1 ini bisa diperbaiki melalui DAK pada APBN Perubahan.

“Karena proyek ini masuk K1, maka hanya bisa dikerjakan lewat DAK,” kata Mahmuddin dikonfirmasi, Rabu (25/5).

Berdasarkan perencanaan, pembangunan jalan sepanjang 500 meter tersebut membutuhkan anggaran Rp 3 miliar.

Sebenarnya aku Mahmuddin, proyek jalan lingkungan menu-

ju RTH Pagutan ini, sudah dianggarakan di APBD 2015, tapi batal dikerjakan akibat persoalan teknis. Sedangkan, penganggaran tidak bisa pada APBD murni, karena keterbatasan anggaran.

Bagaimana dengan pemangkasan DAK saat ini?

Karena satu - satunya jalan untuk pembangunan ini hanya melalui DAK. Maka diharapkan, proposal pengajuan ke Pemerintah Pusat bersama beberapa ruas jalan lainnya bisa terealisasi. (cem)

H. Mahmuddin Tura

Harga Daging Ayam di Mataram Melonjak Mataram (Suara NTB) Harga daging ayam di Kota Mataram saat ini melonjak drastis. Biasanya harga daging ayam Rp 25 ribu per kilogram, saat ini melonjak menjadi Rp 35 ribu per kilogram. Menurut salah satu pedagang daging ayam di Pasar Mandalika, Ida, kenaikan harga ini karena menjelang bulan puasa dan meningkatnya permintaan masyarakat. “Sebelum puasa biasanya naik.

Kadang naiknya sekitar Rp 5 ribu sampai Rp 10 ribu per kilogram,” ujarnya, Rabu (25/5).

Kenaikan harga daging ayam ini menurut Ida justru tidak membuatnya senang sebagai pedagang karena dampaknya jumlah pembeli akan turun. “Justru kita yang sulit yang jualan, orang yang belanja sepi,” katanya.

Saat harga daging ayam melonjak seperti sekarang ini, dalam sehari rata-rata sekitar 100 ekor yang berhasil dijual. “Kalau harganya normal dalam sehari bisa sampai 200 ekor,” ujarnya.

Dikonfirmasi terkait kenaikan harga daging ayam ini, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli menyampaikan pihaknya akan mencoba melihat bagaimana distribusi daging ayam ini karena kebanyakan daging ayam biasanya didatangkan dari Bali. Ia mengatakan menjelang hari-hari besar keagamaan termasuk bulan puasa, daging

ayam dari Bali yang masuk ke Mataram bisa mencapai 25 ton30 ton. Kenaikan yang terjadi saat ini diperkirakan karena pasokan daging ayam berasal dari peternak lokal dan jumlahnya terbatas.

“Stoknya yang kurang,” ujarnya.

Jajaran Dinas PKP Kota Mataram mulai melakukan pemantauan harga komoditas pertanian dan peternakan kemarin di tiga pasar tradisional yaitu Mandalika, Pagesangan, dan Kebon Roek. Berdasarkan hasil pantauan tersebut, Mutawalli mengatakan secara umum beberapa harga komoditas pertanian stabil, seperti cabai tomat, beras, dan bawang merah.

Harga bawang merah masih normal sekitar Rp 20 ribu - Rp 25 ribu per kilogram, sedangkan tomat Rp 3 ribu per kilogram.

“Dilihat dari sisi kelancaran distribusinya masih bagus. Misalnya tadi bawang, antara 15 ton sampai 35 ton per hari di sini.

Dan cabai rata-rata 2 ton per hari di sini. Dan ini lancar selama ini dan mudah-mudahan ini tidak terganggu selama puasa dan harga juga aman di bulan puasa,” jelasnya. (ynt)

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717 ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 26 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Koruptor dan Hukum Kita 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 BANYAKNYA bangunan di Kota Mataram yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bermasalah dari sisi perizinan atau tata ruang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 belakangan ini menjadi pekerjaan rumah yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 harus segera dituntaskan. Selain itu kinerja dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 instansi yang menangani masalah perizinan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 patut dipertanyakan. Bagaimana tidak, pengusa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ha atau lembaga yang membangun sebuah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bangunan di lokasi tertentu dipersoalkan pe12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 merintah, khususnya Pemkot Mataram.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Sebut saja bangunan berlantai empat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Akademi Mana12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 jemen Mataram (AMM) atau Hotel Aston Inn dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bangunan lain yang kini jadi persoalan. Apalagi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Walikota Mataram H. Ahyar Abduh telah memin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ta dilakukan peninjauan ulang pembangunan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 salah satu hotel di Mataram.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Adanya peninjauan ulang terhadap pemban12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 gunan berskala besar ini tentu menjadi bahan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 evaluasi bagi pemerintah daerah dalam men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 geluarkan perizinan. Investor sudah mengeluar12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kan dana yang tidak sedikit untuk berinvestasi, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 namun tiba-tiba ada permasalahan yang men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 jadi kendala pembangunan. Melihat fakta ini, ten12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 tu ada yang ‘’salah’’ di balik persoalan banyakn12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ya bangunan yang dikatakan tidak berizin. ‘’Ke12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 salahan’’ tentu saja tidak bisa dilimpahkan pada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 satu SKPD atau pihak yang berwenang menge12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 luarkan izin. Tapi ini semua menjadi tanggung 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 jawab bersama untuk diselesaikan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Jika selama ini selalu muncul permasalah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 an di lapangan, maka pimpinan daerah harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bertindak tegas dan melakukan evaluasi ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 hadap kinerja stafnya di tingkat paling bawah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Kita tentu tidak menginginkan adanya investor 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 terus merasa dirugikan dengan persoalan per12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 izinan. Terlebih niat investor dalam berinvesta12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 si di satu daerah tidak ingin menabrak aturan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 atau bermasalah dengan pemerintah daerah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Adanya bangunan yang belum berizin seperti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 disampaikan Kepala Badan Penanaman Modal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Mataram Drs. Cokorda Sudira Muliarsa mesti di12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 lihat latar belakangnya. Tidak menutup kemungki12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 nan pihak yang membangun belum mengetahui 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 seperti apa proses perizinan atau ada faktor lain.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Faktor lain, bisa saja akibat birokrasi yang terlalu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 panjang atau ribet, sehingga investor atau pemi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 lik bangunan malas mengurus izin.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Harus diakui, selama ini, banyak investor 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 yang malas mengurus perizinan ke pemerin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 tah, karena terlalu banyak yang harus dilewati.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 hingga SKPD yang berhak mengeluarkan izin.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Adanya indikasi ini membuat investor atau pe12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 milik bangunan nekad melanggar dengan prin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 sip, bangun duluan, urus izin belakangan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Untuk itu, kita mengharapkan pada Pemkot 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Mataram dan kabupaten/kota di NTB harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 menjadikan sektor perizinan jadi prioritas. Jika 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ada regulasi atau aturan yang berbelit-belit 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 harus segera diperbaiki, sehingga tidak ada lagi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 investor yang menabrak aturan. Jangan sam12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 pai, pemerintah turun tangan ketika melihat se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 buah proses perizinan salah dikerjakan. Se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 mentara investor atau pemilik bangunan sudah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 berusaha mengajukan izin sesuai aturan yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 berlaku di satu daerah. Tapi kalau memang, ada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 pemilik bangunan yang membandel dan tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 menuruti aturan, pemerintah daerah harus te12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 gas. Atau kalau perlu pemerintah membongkar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bangunan yang menyalahi aturan, jika pemilik 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bangunan atau investor membandel. Hal ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 penting dilakukan untuk memberikan efek jera 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 pada yang lainnya. Selain itu, koreksi kinerja 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 aparatur ke dalam penting untuk dilakukan, se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 hingga tidak ada lagi permasalahan pelangga12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ran aturan di Kota Mataram. (*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

Tertibkan Pelanggar Izin

ORUPTOR diibaratkan seperti jarum kecil di dalam tumpukan jerami. Mustahil rasanya bisa menemukan jarum kecil jika hanya mengubrak-abrik jerami yang menimbunnya. Tetapi jika kita lebih dahulu membakar jerami sampai menjadi debu dan menyiram debu dengan air, kemungkinan besar jarum akan ditemukan.

Demikian halnya praktik korupsi. Untuk membasmi koruptor, kita mesti membasmi antek-antek yang selama ini membekingi koruptor.

Sudah bukan rahasia lagi, koruptor di Indonesia punya banyak beking.

Itulah sebabnya koruptor di Indonesia tergolong susah atau bisa menunggu waktu lama untuk menangkapnya.

Koruptor dan antek-anteknya punya power yang kuat untuk mengelabui negara. Mereka sepertinya sudah terbiasa dan terdidik dengan budaya korupsi yang mungkin sudah di dapat semasa muda hingga masa kejayaannya di dunia profesi. Saya pikir, tidak salah kalau berasumsi bahwa selama hidup mereka sudah banyak kecurangan, aksi tipu dan penghianatan yang dilakukan kepada orang lain dan juga negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejak 2004 sampai Juli 2015 sebanyak 439 kasus sudah ditangani. Pada jumlah tersebut terdiri atas 205 kasus penyuapan, 133 pengadaan barang dan jasa, 44 kasus penyalahgunaan anggaran, 20 kasus pungutan liar, 18 kasus perijinan, 14 kasus TPPU, dan 5 kasus merintangi proses KPK. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan tiap tahun lebih dari 5000 laporan dugaan suap dan korupsi dari masyarakat diterima oleh penegak hukum.

Hukum Kita Lemah?

Mengacu pada UUD 1945, Indonesia dibentuk menjadi negara hukum demokratis. Segala tindak kejahatan tidak boleh ditangani oleh oknum yang bukan penegak hukum.

Jumlah penduduk Indonesia kini mencapai lebih kurang 250 juta jiwa dan menduduki peringkat keempat setelah Tiongkok, India dan AS. Itulah sebabnya, lembaga penegak hukum di Indonesia tergolong banyak seperti Kepolisian, KPK, MA, dan lain-lain. Keberadaannya untuk menjamin stabilisasi keamanan dalam negeri dan menciptakan masyarakat yang taat pada hukum.

Selain itu, penegak hukum punya tugas berat mengingat dampak post-modernisme telah membentuk jiwa masyarakat yang hedonis, materialistiss dan individualis. Ujung-ujungnya manusia kini mulai kanibal. Kanibal adalah tindakan membunuh, mamatuk dan melukai apa temannya. Ya, orang kini tak bisa menahan diri dari tekanan perkembangan jaman hingga akhirnya menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup, seperti merampas yang bukan haknya (korupsi).

Oleh:

Hasian Sidabutar

(Kandidat gelar Master Ilmu Hubungan Internasional UGM Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Jakarta Alumnus Universitas Negeri Medan)

Hakikatnya, pengaplikasian hukum tidak boleh dipisahkan dari logika, nurani dan religi. Pun tidak boleh hanya diaplikasikan dengan salah satunya saja. Jika ini terealisasi, maka hukum kita tak hanya sebatas substansi tetapi juga punya jiwa. Jika penegak hukum sudah berorientasi yang benar maka tak akan ada generasi tawar hukum, politisasi hukum, dan korban budaya jual-beli hukum.

Di sinilah peran penegak hukum, bukan hanya menghakimi dan memvonis para terdakwa kasus kriminalitas, tetapi juga mendidik manusia Indonesia yang bisa menghalau kanibalistik. Hukum ada untuk membentuk manusia yang mencintai kesederhanaan, mensyukuri sedikit banyaknya harta yang ia miliki, dan menghargai hak asasi sesamanya.

Lalu, apakah hukum kita lemah hingga kriminalitas seperti korupsi tak henti terjadi? Jawabnya tidak.

Ada ratusan pasal dalam UU di Indonesia yang bisa mengancam para pelaku kriminal. Artinya, hukum kita sudah memadai secara substansi. Bukan hukum kita yang lemah, melainkan orang-orang di dalamnya.

Manusia diciptakan Tuhan dengan banyak karunia yakni budi pekerti, hati nurani dan nilai relijiusitas. Hukum terbentuk karena ketiga unsur itu yang mendorongnya.

Maka, jika dikatakan hukum asalnya dari pikiran saja, tentu itu pernyataan yang salah. Lalu apa hubungannya dengan hukum kita jadi tampak lemah?

Begini, hukum yang dibentuk dari budi pekerti, hati nurani, dan nilai relijiusitas dalam penerapannya juga harus dengan ketiga unsur itu. Banyak penegak hukum kita, tetapi dalam aplikasinya di lapangan hampir semua hanya menggunakan akal/logika (politik) dan mengesampingkan peran hati nurani dan nilai relijiusitas. Inilah hukum kita kini yang mestinya dinakhodai kesatuan logika, nurani dan religi tetapi cerai-berai dan hanya diselewengkan satu unsur saja.

Politisasi Hukum Sejarah terbentuknya Indonesia tak lepas dari jamahan poli-

RADIO

tik. Saat meraih kemerdekaan dulu, founding fathers kita juga menggunakan cara politis. Itulah sebabnya di negeri ini ada banyak partai politik sebagai wujud demokrasi. Parpol juga merupakan salah satu pilar bangsa.

Banyak parpol bermunculan dengan berbagai jargon serta visi misi yang kehadirannya diklaim untuk kesejahteraan rakyat. Di satu sisi, persaingan ini sebagai wujud majunya demokrasi kita. Di sisi lain, pada perpolitikan masa kini, terjadi disorientasi di internal parpol yang justru mengorbankan rakyat sebagai objek mereka.

Banyak parpol kini hadir seolaholah sebagai penegak hukum. Banyak calon pejabat yang diusung berkampanye bertopengkan taat hukum agar rakyat teryakinkan untuk memercayai mereka bersih dari kejahatan kemanusiaan.

Dalam realitanya, memang banyak (mantan) politisi yang menduduki kursi penegakan hukum. Dari sinilah mulai sengat bau politisasi hukum yang selama ini menyandera kemurnian hukum kita.

Tawar-menawar hukum ketika politisi terjerat korupsi dan kriminalitas lainnya pun terjadi. Banyak terdakwa yang divonis pidana ringan bahkan ada juga yang bebas dari jeratan hukum. Kongkalikong di penegakan hukum kita menjadi budaya. Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 Juta rupiah. Dia didakwa karena berusaha membeli hukum dengan menyuap Akil Mochtar untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin perkara Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten. Negara dirugikan miliaran rupiah.

Tindakan dia yang merupakan seorang politisi menjadi bukti eksistensi politisasi hukum. Akil Mochtar, mantan ketua MK, yang disuap Ratu Atut, salah satu penegak hukum yang dibui akibat tak taat hukum. Dengan tak berhati nurani dia mau disuap. Ia akhirnya divonis pidana seumur hidup. Ini masih contoh besarnya, masih banyak kasus jual beli hukum lainnya.

Hakikatnya, pengaplikasian hukum tidak boleh dipisahkan dari logika, nurani dan religi. Pun tidak boleh hanya diaplikasikan dengan salah satunya saja. Jika ini terealisasi, maka hukum kita tak hanya sebatas substansi tetapi juga punya jiwa. Jika penegak hukum sudah berorientasi yang benar maka tak akan ada generasi tawar hukum, politisasi hukum, dan korban budaya jual-beli hukum.

Penegakan hukum yang demikian akan mampu menyelesaikan problematika korupsi di Indonesia.

Hukum demikian bisa meneropong siapa pun oknum yang sudah merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Hukum demikian bisa membasmi antek-antek atau beking koruptor yang selama ini membantu mengaburkan kasuskasus korupsi. Kelak, tidak akan ada suap, korupsi, gratifikasi, transaksi jual-beli kebenaran di negara ini. Tidak akan ada keberpihakan hukum selain kepada kebenaran. Tidak akan ada lagi oknum yang sanggup memotilisasi hukum dan penegaknya. Impian menjadi negara bebas korupsi bukan mustahil terjadi meskipun butuh proses panjang.

Tenun Gumise akan jadi pakaian dinas ASN Lobar Manfaatkan produk lokal, berdayakan perajin

*** Temui gubernur, investor Jepang lirik potensi Pijar NTB Yang paling penting realisasinya

***

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 26 Mei 2016

Budidayakan Lobster NTB

KPK Sebut Alat Bukti Sudah Kuat Dari Hal. 1 Hanya saja diakuinya, ketika dilimpahkan, tidak lantas hasil penyelidikan ditindaklanjuti Kejaksaan dengan meningkatkan ke penyidikan.

Institusinya menghargai Standard Operasional Procedure (SOP) yang berlaku di Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, khususnya di Kejati NTB. Dimana, setiap kasus yang dilimpahkan dari KPK, harus diproses penyelidikan lagi sebelum memenuhi syarat ditingkatkan ke penyidikan. ‘’Walaupun kami sudah lidik, tapi SOP Kejaksaan, harus lidik ulang sampai sidik,” tegasnya lagi.

Bagaimana mekanisme pe-

laporan perkembangan kasus itu ke KPK? Diuraikannya, sesuai perintah Undang – Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK pasal 50, bahwa perkara yang sudah dilimpahkan, APH berkewajiban melaporkan perkembangannya.

Termasuk jika ada peningkatan kasus dari penyelidikan ke penyidikan, Kejaksaan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). “Kami menunggu Kejaksaan menyampaikan perkembangannya. Selain menunggu, tentu kami akan pantau juga seperti apa perkembangannya,” tandasnya. (ars)

Korsup KPK Rekomendasikan Tiga Kasus Korupsi Dilanjutkan Dari Hal. 1 Tiga kasus yang dikorsup, kasus pengadaan Sandang Pangan Pemda Lombok Timur (Lotim) senilai Rp 2,7 miliar ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Dua kasus lain, dugaan penyimpangan proyek Landscape Kantor Bupati KLU senilai Rp 1 miliar dan anggaran SMPN 3 Gerung senilai Rp 600 juta lebih. Tiga kasus, penyelidikannya sudah berjalan tiga tahun lebih.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, poin menjadi kendala penanganan kasus diungkapkan pihak Subdit III Ditreskrimsus kepada tim Korsup soal kasus dugaan korupsi sandang pangan. Mandeknya pada perbedaan persepsi soal nomenklatur peruntukan. Menurut penyidik, pelanggaran pidana jelas, karena paket sandang pangan seharusnya diperuntukkan bagi fakir miskin, tapi justru diperuntukan kepada PNS. Sehingga BPKP hanya menemukan kendala administrasi.

Sementara kasus Landscape KLU, kendalanya pada kerugian negara sebesar Rp 116 juta yang sudah dikembalikan pihak yang dibelit kasus itu. Pengembalian kerugian negara itu ditemukan penyidik, justru setelah BPKP melakukan perhitungan kerugian negara dan menemukan angka Rp 116 juta dan dikembalikan ke kas daerah oleh tersangka.

Sementara kasus SMPN 3 Gerung, sudah 4 kali berkasnya P19 oleh Kejaksaan, terkait penetapan dua tersangka baru Kepala TU dan bendahara sekolah.

Hadir saat itu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Korwas Investigasi, Ngatno, SE, mewakili Kejaksaan Tinggi NTB Kasi Penyidikan Pidsus, Yonie E. Malaka, SH dan Eli Rahmawati, SH, MH. Hadir juga Kajari Mataram, Rodiansyah, SH. Dari kepolisian, Dir Reskrimsus AKBP. Anom Wibowo, Kasubdit III Bagus Satrio Wibowo, Kasat Reskrim Lombok Barat, AKP Joko Tamtomo.

Usai pertemuan, Endang Tarsa menjelaskan, Korsup terpadu berjalan lancar dan perbedaan persepsi bisa disatukan. Satu per satu diurainya, terkait kasus pengadaan sandang pangan, semula peruntukkannya fakir miskin, pelaksaaannya diberikan kepada PNS sehingga dipastikan sebagai pidana. “Kerugian negara sudah ditemukan, sudah tidak ada masalah. Ini Alhamdulillah, tinggal tunggu kerugian negara dari BPKP,” kata penyidik senior KPK dari unsur Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes) ini.

Sedangkan kasus Land-

scape KLU, hanya terkait dengan permasalahan kerugian negara yang dikembalikan ke kas daerah setelah status kasus naik ke penyidikan. Ditegaskannya, berdasarkan pasal 4 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan pidana. ‘’Rekomendasi kami, jika uang yang dikembalikan itu tidak sesuai mekanisme dan peruntukannya tidak sesuai aturan, maka bisa disita kembali. Sebab sesuai yurisprudensi yang (pernah) kami lakukan,’’ tegasnya. Soal perkara SMPN 3 Gerung, dimintanya tetap dilanjutkan oleh penyidik Polres Lombok Barat. Akan tetapi terkait unsur perbuatan melawan hukum yang belum cukup untuk memproses ke persidangan dua tersangka baru, maka penyidik dimintanya mendalami lagi kasus tersebut.

“Kalau yang SMP ini akan didalami oleh penyidik, saya kira bisa ditanya kepada penyidik. Sebab ini kasus split,” sarannya. Terkait tiga kasus itu, Endang meyakinkan akan terus memantau perkembangannya, meski sudah selesai dikorsup. Selain memantau, mereka juga akan menunggu perkembangan dari penyidik.

Sementara, khusus kasus SMPN 3 gerung ini, sebelumnya terkait tindak lanjut atas penetapan tersangka Kepala Sekolah MI,SPd. Berkas tersangka sudah P21. Dugaan korupsinya pada bantuan pemerintah melalui block grand 2011 , Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2011 dan 2012, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012, rehab ruang kelas, sehingga total anggaran sebesar Rp 663.410.000. Dari hasil penyidikan, penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 227.668.695. Penyidik kemudian menetapkan dua tersangka baru karena turut serta sesuai Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk bendahara PB dan Kepala TU, HJ. Khusus untuk kasus ini, diakui Kasat Reskrim Polres Lobar AKP Joko Tamtomo, akan didalami lagi sesuai degan petunjuk Korsup. “Ada hal yang harus kami lengkapi. Tapi nanti kalau akhirnya SP3, kami akan sampaikan juga. Jika berlanjut, maka kami perdalam unsur tindak pidananya,’’ tegasnya. (ars)

Harus Dikeluarkan dari PMN Dari Hal. 1 “109 hektar itu memang murni belum dibebaskan, itu sekarang kan Pak Gubernur sudah membuat surat ke menteri. Hari Jumat rencannya akan difasilitasi oleh staf ahli bidang penanganan masalah Kementerian BUMN. Artinya, surat Pak Gubernur kepada Pak Menteri supaya itu dikeluarkan dari penyertaan modal negara,’’ kata Asisten I Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM dikonfirmasi usai menghadap gubernur bersama Kepala Kanwil BPN NTB, Rabu (25/5) siang kemarin.

Hakim mengatakan, surat gubernur tersebut telah dikirim September 2015 lalu, namun belum ada tanggapan. Sehingga, pada Jumat mendatang akan difasilitasi bertemu dengan menteri. Artinya, lanjut Hakim, lahan seluas 109 hektar yang berada di kawasan Mandalika Resort tersebut be-

lum dibebaskan sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Dijelaskan, lahan seluas 109 hektar tersebut harus dikeluarkan dulu dari aset ITDC atau penyertaan modal negara. Sambil menunggu persoalan ini selesai, ITDC harus tetap membangun pada lahan yang sudah tak bermasalah seluas 995 hektar.

Dari luas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dilepas pemerintah daerah seluas 1.130 hektar, baru seluas 995 hektar yang diberikan kepada PT. BTDC (sekarang ITDC) sesuai dengan SK Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang ditetapkan sesuai dengan PP No. 52 tahun 2014, luasnya sekitar 1.035 hektar lebih.

Diambil dari dua SK BPN, SK 22 luasnya 995,1 hektar.

Kemudian SK 23 luasnya 40 hektar. (nas)

Tenun Gumise akan Jadi Pakaian Dinas ASN Lobar Dari Hal. 1 ‘’ Mereka sudah mulai bekerja,’’ katanya. Setalah instansi, Diskop Lobar akan menyasar sekolah yakni pakaian siswasiswi. Ini sebagai bentuk dukungan pada para perajin. Ini juga langkah memproteksi pasar lokal mereka di tengah persaingan yang ketat.

‘’Ini adalah gerakan pemberdayaan dan mencintai produk lokal,” jelasnya.Gerakan semacam ini tentu akan meningkatkan produksi lokal. Apabila gerakan ini sukses maka para perajin akan lebih sejahtera dan tenaga kerja yang dibutuhkan banyak, dapat mengurangi pengangguran. (her)

Halaman 15

Investor Singapura Berencana Investasi Rp 200 Miliar Mataram (Suara NTB) Investor asal Singapura melakukan penjajakan investasi pembudidayaan lobster pada lima lokasi di NTB. Tahap awal, investor yang sudah menyampaikan minatnya berinvestasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB tersebut berencana menginvestasikan dana 18 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 200 miliar lebih.

Kepala BKPMPT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP mengatakan, investor Singapura tersebut akan menindaklanjuti pertemuan yang dilakukan beberapa hari lalu dengan meninjau lima lokasi yang akan dijadikan tempat budidaya lobster di NTB. Yakni, dua lokasi di Pulau Lombok dan tiga lokasi di Pulau Sumbawa.

Dua lokasi yang ada di Pulau

Lombok itu, yakni Bangko-bangko, Sekotong Lombok Barat dan Bayan Lombok Utara. Sementara tiga lokasi budidaya yang ada di Pulau Sumbawa yakni kawasan Teluk Saleh Kabupaten Sumbawa, Waworada dan Sumbawa Barat. Untuk budidaya lobster ini, kata Ridwan, investor tersebut butuh garis pantai 10 kilometer. ‘’Kita mau terbang pakai helicopternmelihat lokasi itu besok tanggal 2 Juni. Investasi awal yang disiapkan sebelum dia berproduksi 18 juta dollar Amerika, sekitar Rp 200 miliar. Ketika mencapai BEP, dia sekitar 170 juta dolar Amerika,’’ imbuhnya.

Mengenai adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) No. 1 tahun 2015 yang melarang penangkapan benih lobster ukuran tertentu, Ridwan mengatakan hal ini sedang dilakukan

kajian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, bahwa akan ada jalan tengah yang akan diambil. ‘’Kalau soal budidaya lobster ini kan pemintaan gubernur dari dulu. Bahwa, oke benih lobster tak boleh dikirim, diekspor, tetapi jangan mematikan mata pencaharian nelayan yang selama ini menangkap bibit lobster. Maka bibitnya saja yang kita besarkan (budidayakan),” terangnya.

Dikatakan, ada dua cara yang dilakukan, pertama merevisi Permen KP No. 1 tahun 2015. Dan kedua, mencari celah hukum yang kemudian diatur dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) tentang budidaya lobster ini. Hal ini, katanya sedang dilakukan kajian. Namun yang jelas, kata Ridwan, guber-

nur sangat welcome dengan investasi budidaya lobster ini.

“Pak Gubernur mempersilakan mereka. Karena ini adalah solusi terhadap persoalan nelayan yang tak boleh lagi mengirim benih lobster,”tandasnya.

Sebaran benih lobster di NTB tersebardiPulauLombokdanSumbawa, terdapat pada 6 kabupaten.

Yakni Lombok Barat tersebar di pesisir Pantai Blongas, Teluk Sepi dan Pengantap. Lombok Tengah tersebar di pesisir Pantai Selong Belanak, Gerupuk, Bumbung dan Teluk Awang. Lombok Timur tersebar di pesisir Pantai Batunampar, TelukEkas,Serewe,Rungkangdan Tanjung Luar. Kabupaten Sumbawa, tersebar di pesisir Pantai Labangka dan Lunyuk. Kemudian Dompu tersebar di pesisir Pantai Lamaci, Teluk Cempi dan di Kabupaten Bima tersebar di pesisir Pan-

tai Teluk Waworada.

Data hasil tangkapan benih lobster di Lombok Tengah sendiri, tahun 2010 sebanyak 2,7 juta ekor, tahun 2011 sebanyak 2,725 juta ekor, tahun 2012 sebanyak 3,250 juta ekor, tahun 2013 dan 2014 masing-masing 4,773 juta ekor dan 5,497 juta ekor. Terdapat 5.632 orang nelayan yang melakukan usaha penangkapan benih lobster di NTB. Akibat keluarnya Permen KP No. 1 tahun 2015, menyebabkan hilangnya pendapatan nelayan penangkap benih lobster sebesar Rp 8,6 juta per orang per bulan.

Sehingga, jika dikalikan dengan jumlah seluruh nelayan penangkap benih lobster di daerah ini, potensi pendapatan nelayan yang hilang akibat Permen KP tersebut sekitar Rp 291 miliar per tahun. (nas)

Lancar, Penertiban di Gili Air Tanjung (Suara NTB) Aksi penertiban Pemprov NTB di areal lahan yang diklaim telah dimenangkannya, berjalan aman dan lancar, Rabu (25/5). Sejumlah bangunan dirobohkan, namun beberapa bangunan yang telah memiliki brand image cukup bagus justru dibiarkan. Kontan, hal ini mengundang tanda tanya hingga asumsi Pemprov melakukan tebang pilih.

Pemilik Restoran Tanjungan, Hj. Lindawati, termasuk salah satu yang mempertanyakan penertiban itu. Salah satu bangunannya, menjadi “korban” pembongkaran yang dilakukan tim dari Pemprov NTB. “Apabila ini perintah penertiban, kenapa hanya tiga bangunan saja yang ditertibkan. Itu pun bangunan kecil. Masih banyak bangunan lain yang melanggar roi pantai kenapa tidak ditertibkan. Ada apa ini?” tanyanya kesal.

Menurutnya, Pemprov hendaknya tidak tebang pilih dalam penertiban roi pantai ini.

Mengingat beberapa bangunan dekat roi pantai tak disentuh oleh tim.

Lindawati mengatakan, apabila para pemilik bangunan itu telah memberikan retribusi ke Pemprov, sedianya pengusaha lain juga diinformasikan.

Termasuk dirinya, sehingga bangunan yang telah susah

payah didirikan dengan dana yang tak sedikit tidak dihancurkan begitu saja.

Terpisah, Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik, enggan mengomentari lebih jauh. Hanya saja, ia berharap kepada Pemprov NTB agar dalih penertiban roi pantai dilakukan secara merata. Sebab bukan mustahil, nantinya akan ada masyarakatyangmemproteskeras penertiban yang dilakukan hanya di beberapa spot saja.

Untuk diketahui, Tim penertiban Pemprov NTB yang turun ke Gili Air terdiri dari, Satpol PP NTB, Biro Hukum dan Bagian Aset menyertakan puluhan buruh sewa pembongkaran. Tim ini dikawal oleh 116 orang personel aparat Kepolisian dari Polda NTB dan Polres Lobar. Selain Kapolses Lombok Barat, AKBP Wingky Adityo Kusumo, hadir juga Karo Ops Polda NTB, Kombes Pol Drs. Dewa Maningka Jaya.

Kasatpol PP Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH, MSi, mengemukakan penertiban dilakukan untuk menata kawasan roi pantai. Bangunan yang berada di roi pantai sekaligus berdiri di atas areal milik Pemprov akan ditertibkan tanpa terkecuali. Termasuk bangunan Kabalito yang dipertanyakan warga akan ditertibkan.

“Tidak ada pilih kasih, semua akan ditertibkan. Terma-

suk bangunan yang permanen yang masih berdiri itu (Kabalito red). Sepanjang berdiri di atas tanah Pemprov dan melanggar akan kita rubuhkan,” tegas Ibnu.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Munaim, menjelaskan penertiban yang dilakukan tim bertujuan untuk menata roi pantai, juga menata aset milik Pemprov. Di areal Gili Air ini saja, sedikitnya ada 15 bangunan yang akan ditertibkan. Sebaliknya beberapa bangunan lain, diakuinya tidak akan ditertibkan. Pasalnya, pengusaha bersangkutan memiliki niat baik dan telah menjalin komunikasi dengan Pemprov selaku pemilik lahan.

“Selaku pengelola aset tentu kami akomodir bangunan-bangunan pengusaha yang memiliki niat baik ke kami,” terangnya.

Perihal sengketa lahan di pengadilan, Munaim menegaskan persoalan tersebut sudah selesai.

Pemprov NTB bertindak selaku pihak yang dimenangkan menurut Putusan MA pada tahun 2013 lalu. Atas dasar inilah, Pemprov melakukan penertiban bangunan milik warga.

Sebaliknya, ia memperjelas bahwa kedatangan tim bukan untuk mengeksekusi lahan. Melainkan menertibkan bangunan warga yang dibangun atau ber-

(Suara NTB/ari)

TERTIBKAN - Tim Penertiban Pemprov NTB menertibkan bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemprov NTB tanpa izin, Rabu (25/5). diri tanpa izin Pemprov. “Alas hak pemerintah sudah jelas ada, sehingga dengan dasar itu Pemprov menertibkan areal ini,” tegasnya.

Namun demikian, apabila masih ada warga yang

mengklaim status aset ini masih berperkara, maka persoalan tersebut berada di ranah Biro Hukum. Pihaknya hanya menjelankan tugas, untuk menata bangunan yang dianggap ilegal. (ari)

Sindikat Pembobol Tower Lintas Daerah DPRD NTB Setujui Dibongkar Polisi Saham PT.DMB Dijual Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) berhasil membongkar sindikat pencurian tower lintas daerah yang selama ini cukup meresahkan para pemilik tower seluler di daerah ini. Satu orang pelaku ini sudah diamankan di Mapolres Loteng.

Sementara dua pelaku lainnya, saat ini masih terus diburu aparat kepolisian.

“Satu pelaku dengan inisial Mw (26) asal Sweta Mataram sudah kita amankan. Adapun dua pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi, masih terus kita kejar,” ungkap Kaur.

Bin. Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, S.IK, MH, Rabu (25/5).

Terbongkarnya sindikat spesialis pembobol tower seluler bermula dari kasus pencurian di tower salah satu provider di Desa Kuta, Minggu (22/5) malam. Kala itu, pelaku datang bertiga menggunakan mobil dan berpura-pura sebagai teknisi tower tersebut.

Begitu berhasil membuka pagar pembatas, pelaku langsung masuk ke ruang mesin.

Di sana pelaku mengambil seluruh baterai mesin sebanyak 12 buah. Aksi pelaku ternyata terdeteksi di monitor pengawas di Mataram. Teknisi yang mengetahui hal

tersebut langsung menghubungi petugas jaga tower.

Lantaran sedang tidak didekat tower, penjaga tower meminta keponakannya untuk mengecek kondisi tower. Benar saja, setelah diperiksa seluruh baterai mesin sudah tidak ada di tempat. Mengetahui hal itu, penjaga tower langsung melapor ke Polsek Kuta. Polisi pun melakukan pengembangan.

Sejumlah saksi dari warga sekitar tower dimintai keterangan. Dari keterangan warga sekitar itulah, polisi berhasil mengindentifikasi jenis dan plat mobil yang dibawa pelaku. Dan, dari hasil pengembangan diketahui kalau mobil warna hitam dengan nomor kendaraan DR 1327 AN, merupakan mobil sewaan. Pelacakan akhirnya menjurus kepada pelaku Mw. Setelah berhasil mengidentifikasi pelaku, pada Senin (23/5) sore, polisi kemudian melakukan penggerebekan di rumah pelaku.

Tanpa perlawanan berarti, pelaku sendiri berhasil bekuk dan langsung digelandang ke Mapolres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Dari keterangan pelaku Mw itulah, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku lainnya. Termasuk lokasi TKP pencurian lainya. Pasalnya, sindikat ini tidak hanya beraksi sekali saja. Teta-

pi sudah ada 12 TKP lainnya yang jadi sasaran. Termasuk TKP di wilayah Desa Kuta.

“Yang paling banyak di wilayah Lobar (Lombok Barat), sebanyak 4 TKP,” sebutnya.

Masing-masing tower di Desa Keru, Sekotong, Pelangan serta di kawasan Senggigi. Kemudian di wilayah Loteng dan Lombok Timur (Lotim) samasama tiga lokasi, Desa Kuta, Rembita, Desa Mujur dan Desa Masbagik, Kokoq Putih serta Desa Terara. Ditambah di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram, masing-masing satu TKP. Sindikat ini khusus mengincar baterai mesin tower. Di mana setelah baterai dicuri, untuk selanjutnya dikupas dan diambil kawat tembaganya.

Kawat tersebut lantas dijual ke pengepul logam di wilayah Kota Mataram. “Total sudah berapa baterai yang dicuri masih dikembangkan,” tambah Ery. Tapi dari hasil di tower di Desa Kuta saja, pelaku bisa mengumpulkan sekitar 509 kg kawat tembaga dan dijual pelaku seharga Rp 5 juta lebih.

“Kita juga masih kembangkan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lainnya dalam kasus ini. Selain dua pelaku yang masih menjadi DPO tersebut,” tandasnya. (kir)

Ributkan Komunis, Pekerjaan Sia-sia Dari Hal. 1 Sampai detik ini ditegaskannya, PKI masih dilarang, karena membawa paham komunis.

Dasar aturannya jelas, sesuai Ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang larangan Partai Komunis. Sampai saat ini, Tap itu masih berlaku. Hanya saja, dalam instruksinya, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo melarang melakukan sweeping hingga ke kampung dan rumah

penduduk. “Tapi kalau ada temuan itu di tengah jalan ada yang pakai atribut, atau naikkan bendera PKI, kami tangkap,” tegasnya.

Ada kewenangan pihaknya menahan 1x24 jam, untuk menginterogasi motif memakai atribut PKI, dari mana sumbernya, kemudian kemungkinan perintah pihak tertentu. Setelah itu diserahkan ke kepolisian untuk proses hukum.

Bermunculannya penafsiran

aturan sampai logika hukum yang bisa diperalat untuk melegalkan kemunculan PKI, baginya hanya polemik dan dirinya tidak akan pernah menanggapi. Pegangannya tetap pada Tap MPRS tersebut. “Kalau ada beranggapan lain, mempolemikkan, itu politis.

Kami alat negara. Kalau negara bilang dilarang, kita akan larang.

Kalau ada yang berpolemik ini itu, kita tetap tegakkan aturan,” pungkasnya. (ars)

Temui Gubernur, Investor Jepang Lirik Potensi Pijar NTB Dari Hal. 1 Pada kesempatan tersebut, katanya, gubernur memaparkan tentang potensi investasi dalam program Pijar. Dikatakan, investasi dalam sektor pertanian dan peternakan atau agrikultur memang menjadi fokus investasi investor Jepang saat ini. ‘’Untuk investor Jepang sendiri, sekarang banyak yang fokus untuk investasi di bidang

agrikultur. Jadi, kita memang melihat untuk NTB ini bagaimana dan untuk kondisi aktualnya bagaimana. Sebelumnya kita melihat dari berita-berita saja.

Kita ingin tahu lapangannya bagaimana,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKPMPT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan, Jepang melihat NTB menjadi tujuan investasi yang menarik.

Dikatakan, Jepang merupakan negara yang paling besar in-

vestasinya di Indonesia. Untuk di NTB sendiri, katanya, investor asal Jepang sudah menanamkan investasi di PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) melalui PT. Sumitomo. ‘’Sekarang ini, dari perusahaan ini menjadi wadah untuk informasi bagi pengusaha dari Jepang. Kita akan coba dorong utuk hilirisasai program Pijar termasuk industri pertanian dan lainnya seperti buah, bunga dan lainnya,’’ tandasnya. (nas)

Mataram (Suara NTB) Rapat pimpinan bersama fraksi dan komisi-komisi di DPRD NTB, Rabu (25/5) sore kemarin, membahas usulan Gubernur NTB terkait dengan rencana penjualan saham PT. Daerah Maju Bersaing (DMB).

DPRD NTB telah memberikan keputusannya untuk menyetujui usulan gubernur menjual saham PT. DMB tersebut.

Persetujuan DPRD itu dapat diambil setelah tujuh dari 10 fraksi dan lima komisi yang ada di DPRD NTB, menyatakan persetujunnya untuk menjual saham PT .DMB. Tujuh fraksi yang menyatakan sepakat agar saham PT. DMB itu dijual yakni terdiri dari Fraksi Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, Hanura, PKB dan Fraksi Bintang Restorasi. Akan tetapi, persetujuan dari tujuh fraksi itu disertai dengan catatan-catatan. Salah satu catatan yang paling menonjol adalah, mengenai kejelasan piutang dividen PT. DMB pada PT. Multicapital Daerah Bersaing (MDB).

Sementara tiga fraksi lainnya yangbelummenentukansikapatas opsi penjualan saham PT. DMB itu yakni dari Fraksi PPP, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN. Ketiga fraksi itu meminta waktu untuk melakukan kajian dan pembahasan sebelum mengambil keputusan untuk disetujui.

“Kami berpikir ulang untuk memberikan persetujuan penjualan itu, karena kita tidak bisa lagi menyuarakan kepentingan daerah didalam jajaran manajemen PTNNT. Nah kita ada di dalam saja

belum bisa menentukan kebijakan, apa lagi kita ada di luar. Maka kita hanya akan jadi penonton. Untuk itu kita harus berpikir cermat dan menganalisa lebih dalam lagi,” ujar Wakil Ketua Fraksi PPP, Nurdin Ranggabarani, SH, MH. Sementara itu menurut Wakil Ketua Fraksi PDI Perjungan, Drs. Ruslan Turmuzi bahwa fraksinya belum bisa memberikan keputusan untuk memberikan persetujuan. Karena pihaknya perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB. Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan meminta waktu untuk membahsnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN, Ali Ahmad, SH juga menyampaikan hal yang sama, bahwa pihaknya belum bisa memberikan persetujuannya. Karena Fraksi PAN perlu terlebih dahulu melakukan kajian-kajian, sebelum mengabil sikap. “Secara ekonomi itu mungkin sangat menguntungkan. Tetapi secara hukum, itu juga perlu ada kajian, karena jangan sampai dikemudian hari ada pihak-pihak yang dirugikan, karena kita disini mewakili lima juta penduduk NTB. Sehingga kita harus cermat dan hati-hati,” kata Ali Ahmad.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi SE, M.Coom yang bertindak sebagai pemimpin rapat, memberikan kesimpulan sementara dengan melihat persetujuan dari tujuh fraksi dan lima komisi yang ada. Maka DPRD NTB dapat disimpulkan telah menyetujui usulan Gubernur NTB untuk menjual saham PT. DMB. (ndi)

Cabut Dua IUP Dari Hal. 1 Itu sudah selesai, semuanya PMDN itu. Sudah kita selesaikan kemarin 114 IUP bermasalah itu,” kata Ridwan dikonfirmasi di Mataram, Rabu (25/5) siang kemarin.

Dijelaskan, dari 114 IUP bermasalah atau belum clear and clean sesuai dengan hasil Korsup KPK, ada 105 yang dilakukan pengakhiran izin. IUP yang dilakukan pengakhiran itu karean izinnya mati dengan sendirinya, kemudian tidak ada kegiatan dan merek atak memperpanjang izin.

“Kita fokus dulu sekarang di pertambangan karena ada supervisi dan koordinasi dengan KPK. Saya atas nama gubernur sudah menandatangani surat pengakhiran 105 IUP,’’ imbuhnya.

Ridwan menambahkan, selain mengakhiri 105 buah IUP

bermasalah itu, dirinya juga sudah mencabut dua buah IUP yang berlokasi di Dompu dan Bima. Pencabutan dua buah IUP mineral logam ini, kata Ridwan, karena proses penerbitan izin tak memenuhi syarat.

Dalam melakukan evaluasi terhadap IUP-IUP yang masih bermasalah itu, pihaknya berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM No 43 tahun 2015. Dalam Permen ESDM itu mengatur secara jelas mengenai evaluasi IUP batuan, logam dan non logam.

Dalam ketentuan, sebutnya, IUP ekplorasi berlaku selama 8 tahun.

Jika ada IUP ekplorasi yang sudah lebih dari 8 tahun maka pihaknya tinggal merekomendasikan untuk dicabut. Nantinya, Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang melakukan pencabutan karena provinsi hanya merekomendasikan. (nas)

Kamis, 26 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dibuka, LBSI Tingkat Kota Mataram 2016 Mataram (Suara NTB) Lomba Balita Sejahtera Indonesia (LBSI) Tingkat Kota Mataram dibuka pada Rabu (25/ 5) di Aula lantai 2 Asrama Haji Provinsi NTB oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh didampingi oleh Kepala Dinas kesehatan Kota Mataram dr.H. Usman Hadi. Turut hadir pada pembukaan lomba yang diikuti oleh 22 peserta usia bayi dan balita yang merupakan pemenang LBSI di tingkat Puskesmas ini jajaran Dinas Kesehatan Kota Mataram berikut para Kepala Puskesmas seKota Mataram, Dewan Juri, dan para orangtua yang mendampingi peserta lomba.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram H. Usman Hadi dalam sambutannya mengatakan, saat ini di Kota Mataram masih ditemukan 10 kasus gizi buruk. Kesemuanya saat ini berada dalam pantauan dan pengawasan dinas yang dipimpinnya, serta dalam perawatan dalam rangka memulihkan status gizinya. Diharapkan, melalui lomba ini dapat memberi motivasi bagi masyarakat untuk memperhatikan tumbuh kembang bayi dan balitanya lebih baik lagi. ‘’Semoga dengan lomba ini dapat meningkatkan kemampuan orangtua supaya bayi dan balitanya tetap sehat,’’ harapnya.

Ditambahkan Usman Hadi, lomba ini memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pembinaan serta pengembangan kesehatan dan kesejahteraan balita sejak usia dini, sehingga tercipta proses tumbuh kembang secara optimal. Mengingat masa balita merupakan masa emas pertumbuhan bayi dan balita.

Peserta lomba terbagi dalam dua kategori usia, yaitu kelompok usia 6-24 bulan dan usia 2-5 tahun dengan masing-masing diikuti 11 orang peserta. Sedangkan Dewan Juri seba-

nyak delapan orang yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, psikolog, ahli gizi, bidan, dan perwakilan dari PKK Kota Mataram.

Sementara itu, Ketua TP PKK Hj. Suryani Ahyar Abduh dalam sambutannya mengatakan bahwa perhatian pada tumbuh kembang bayi dan balita sangat penting agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan sempurna. Karena bayi dan balita yang sehat akan bertumbuh menjadi remaja yang sehat, dan remaja yang sehat akan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat pula. Pada lomba ini, Hj. Suryani yang akrab disapa Ummi ini juga berpesan agar Dewan Juri dapat memberikan penilaian secara objektif.

Sementara bagi orangtua peserta yang hadir, istri Walikota Mataram ini secara khusus menyampaikan pesan bahwa kemenangan bukan merupakan tujuan akhir dari lomba. Sebaliknya kekalahan juga bukan sebuah kegagalan, karena semua peserta yang telah sampai pada lomba di tingkat Kota Mataram ini merupakan bayi dan balita yang terpilih sebagai yang terbaik di Puskesmas masing-masing. “Jangan kecil hati, dapat ikut serta ini juga sudah luar biasa”, ujarnya. (*)

(Suara NTB/ist)

Ketua TP PKK Hj. Suryani Ahyar Abduh bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram H. Usman Hadi, pada pembukaan LBSI Tingkat Kota Mataram dibuka pada Rabu (25/5) kemarin.

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Ketua TP PKK Hj. Suryani Ahyar Abduh memberikan sambutan pada pembukaan LBSI Tingkat Kota Mataram, Rabu (25/5) kemarin.

Dinas Pekerjaan Umum Lingkup Cipta Karya NTB Gelar Sosialisasi TP4D Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB Lingkup Cipta Karya telah menyelenggarakan sosialisasi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) NTB. Sosialisasi itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua satuan kerja di lingkup Cipta Karya Dinas PU NTB adanya sebuah tim yang dapat dijadikan mitra dalam mempercepat serapan anggaran. Pada dasarnya, fungsi utama TP4D untuk mendukung pemerintah dan mempercepat penyerapan anggaran.

“Langkah ini diambil untuk meminimalisir keraguan pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Selama ini yang menjadi kendala, karena pejabat Pemda takut, akhirnya serapan anggaran menjadi rendah,” kata Wakil Ketua TP4D NTB, Hendrik Selalau, SH.MH yang sekaligus sebagai nara sumber pada sosialisasi yang dilakukan Dinas PU, di Mataram, Rabu (25/5) kemarin.

Terbentuknya TP4D pada dasarnya karena evaluasi Presiden terkait penyerapan anggaran rendah yang disebabkan kekhawatiran Pemda kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi atau proyek bermasalah saat pelaksanaan.

TP4D bertugas untuk mengawal, mendukung pembangunan di daerah serta melakukan pendampingan sebagai upaya tindakan pencegahan penyim-

pangan. Anggota TP4D akan memberikan pemahaman hukum tentang tata cara pelelangan sesuai aturan, tertib administrasi dan tertib laporan keuangan.

Pada pertengahan semester 2015 anggaran baru terserap sebanyak 20 persen, meskipun sebelumnya telah diterbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tertanggal 16 Januari 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal tersebut disebabkan karena adanya stigma kriminalisasi dan ketakutan dari sebagian aparat pemerintah dalam mengambil keputusan. Demikian pula, adanya Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tertanggal 6 Mei 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang mengutamakan sisi pencegahan dalam penanganan perkara Tipikor juga belum mampu mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Sehingga Jaksa Agung mencetuskan ide untuk membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dengan mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-152/A/JA/10/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan, Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal inilah yang mendasari terbentuknya TP4D di berbagai provinsi, salah satunya di NTB. Sementara itu Kepala Bidang Cipta Karya, H.Sadimin,ST.,MT juga sangat mengapresiasi adanya TP4D sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat serapan anggaran di daerah. Sebab dengan adanya kerjasama yang baik antara TP4D dengan Pemda, di-

harapkan dapat meminimalisir penyimpangan yang kemungkinan bisa saja terjadi pada saat pelaksanaan proyek.

“Kita tentu saja berharap dengan adanya TP4D dapat mengawal setiap proyek yang akan menyerap sejumlah anggaran. Sebab dengan demikian, ini dapat mengurangi sedikit kekhawatiran pada saat pelaksanaan proyek,” kata Sadimin.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), H. R. Sarwono Rochmat, ST.MT. Ia mengatakan bahwa hadirnya TP4D dapat mengurangi ketakutan-ketakutan dalam mengambil dan melaksanakan proyek pemerintah. Sehingga dapat dilakukan percepatan penyerapan anggaran.

Sebab hal itu dapat berdampak luas terhadap perkembangan perekonomian warga.

“Targetnya itu supaya pekerjaan di lapangan bisa terserap seoptimal mungkin. Sehingga pengerjaan proyeknya bisa berjalan lancar tanpa khawatir akan adanya masalah-masalah yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan implementasi terhadap percepatan penyerapan anggaran itu juga berpengaruh terhadap penapatan dan perkembangan perekonomian. Misalnya, jika percepatan pembangunan itu dilakukan maka akan lebih cepat menyerap tenaga kerja. Sehingga masyarakat bisa mengambil manfaat dan keuntungan sesuai dengan pekerjaannya.

“Jika percepatan itu dilakukan, maka perekonomian masyarakat juga bisa bergulir,” kata Sarwono.

Seperti diketahui bahwa Bidang Cipta Karya terdiri dari

(Suara NTB/ist)

Wakil Ketua TP4D NTB, Hendrik Selalau, SH.MH, Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), H. R. Sarwono Rochmat, ST.MT dan Kepala Bidang Cipta Karya, H.Sadimin,ST.,MT saat memberikan sambutan dan apresiasi terhadap TP4D lima satuan kerja. Diantaranya Satker SPAM, Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman (BANGKIM), Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman

(PSPLP), Satker Penataan Pembangunan dan Lingkungan (PBL), dan Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman (Randal). Sementara itu, Randal

merupakan koordinator dari empat satker lainnya. Hal ini berkaitan dengan instruksi yang dilakukan dari pemerintah pusat yang langsung diberikan kepada Randal. Kemudian

Randal menyampaikan kepada empat satker lainnya.

Sementara itu semua proyek dilaksanakan oleh keempat satker tersebut, kecuali Randal. (lin)

(Suara NTB/ist)

Wakil Ketua TP4D NTB Hendrik Selalau foto bersama peserta sosialisasi tentang TP4D

(Suara NTB/ist) (Suara NTB/ist)

Peserta saat sesi tanya jawab bersama TP4D

Wakil Ketua TP4D NTB saat memberikan pemaparan terkait materi percepatan serapan anggaran

Mutasi Pejabat Pemprov Tinggal Menunggu Waktu Mataram (suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, mutasi pejabat lingkup Pemprov NTB tinggal menunggu waktu. Gubernur telah meminta BKD dan Diklat untuk mempersiapkan mutasi tersebut. Namun, kepastian waktu pelaksanaan

mutasi pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemprov NTB tinggal menunggu perintah gubernur. ‘’Sudah beres, tinggal nunggu waktu saja. Mingguminggu ini. Kalau ndak minggu ini berarti mungkin awal Juni. Maksudnya beres?

Sudah ada petunjuk beliau, sudah dipersiapkan, tinggal menunggu perintah,” kata

Suruji ketika dikonfirmasi usai menghadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Rabu (25/5) siang kemarin.

Suruji mengaku memang sudah ada perintah adanya mutasi pejabat Pemprov dalam waktu dekat ini.

Pasalnya, akan ada kekosongan kepala SKPD jika Sekda NTB terpilih telah dilaku-

kan pelantikan. Selain itu, ada juga jabatan staf ahli yang masih lowong, belasan jabatan eselon III dan puluhan jabatan eselon IV yang masih lowong.

Mengenai pelantikan Sekda NTB terpilih, Suruji mengatakan sampai saat ini dirinya masih menunggu perintah.

Surat keputusan dari Presiden mengenai Sekda NTB ter-

pilih sampai saat ini masih belum keluar. Mengenai kemungkinan pelantikan Sekda yang berbarengan dengan mutasi pimpinan SKPD, mantan Kepala BKD dan Diklat Lombok Timur ini mengatakan kemungkinan tidak akan berbarengan. “Kalaupun pisah, ndak jauh-jauh. Misalnya sehari atau dua hari jaraknya,”imbuhnya.

Jika Sekda terpiih dilantik, kata Suruji maka pasti akan ada kekosongan jabatan Pimpinan SKPD. Kemudian juga ada kekosongan Direktur RSUD NTB. Terkait dengan hal ini, Suruji mengaku sudah diperintahkan untuk menyiapkan Panitia Seleksi (Pansel). “Tapi prosesnya itu nanti setelah pelantikan, setelah kosong,”

jelasnya.

Sinyal menguatnya isu mutasi akibat telah keluarnya hasil evaluasi puluhan pimpinan SKPD yang telah dilakukan oleh tim independen yang dibentuk gubernur. Dimana, tim telah melakukan evaluasi sebanyak dua tahap. Tahap pertama, tim melakukan evaluasi terhadap 12 pimpinan SKPD. (nas)