Snt 27052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 71 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 27 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

POTENSIALBudidaya lobster di wilayah perairan NTB sangat potensial, Sehingga sangat beralasan jika investor asal Singapura melakukan penjajakan investasi pembudidayaan lobster pada lima lokasi di NTB. Tampak panen lobster yang di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/bul)

KPK Kritik APH di NTB

Kurang Proaktif dan Hanya Bidik Kasus Kecil Polda – Kejati Janji Maksimal KRITIK yang disampaikan tim Korsup KPK dianggap sebagai pelecut semangat. Perkara dengan kerugian negara besar akan jadi prioritas ditangani Kejati NTB dan Polda NTB. Kejati NTB pada dasarnya berkeinginan menangani kasus ‘’kakap’’ di NTB. Namun pertimbangannya bukan hanya soal besar kecilnya kasus, tapi dilihat dari kerugian negara. ‘’Pada dasarnya kalau ada kasus besar, kami prioritaskan penanganannya,” kata Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH Kamis (26/5) kemarin, Bersambung ke hal 15

TO K O H

Mataram (Suara NTB) – KPK menyayangkan Aparat Penegak Hukum (APH) di NTB hanya mengusut kasus atas laporan masyarakat. Minim upaya proaktif hasil temuan sendiri. Ditambah lagi, hanya membidik kasuskasus dengan nilai kerugian negara relatif kecil.

Demikian kritik yang disampaikan, Koordinator Koordinasi dan Supervisi Unit Penindakan KPK, Endang Tarsa, kepada Suara NTB di Mapolda NTB, Kamis (26/5). ‘’Harus proaktif menjemput perkara besar,” ujarnya seusai memimpin Korsup kasus dugaan korupsi yang ditangani APH di wilayah NTB di Ruang Rapat Biro Operasi Polda NTB. Menurut dia, selama ini APH cenderung reaktif. Mengusut kasus dug-

aan tindak pidana korupsi bergantung pada laporan masyarakat. ‘’Seperti disampaikan tadi, yang lapor rekan-rekan mahasiswa, rekanrekan LSM,’’ ujarnya, mengutip salah satu isi materi Korsup yang berlangsung sejak Rabu (25/5) lalu.

Bersambung ke hal 15

Regulasi yang Jelas

Dugaan Korupsi Satpol PP Bima

Kejaksaan Kantongi Tiga Calon Tersangka

PEMPROV NTB meminta pemerintah pusat membatasi impor daging sapi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi para peternak sapi di daerah ini. Pemerintah pusat berencana akan mengimpor 10 ribu ton daging sapi menjelang bulan puasa.

“Ada impor daging sapi harus dibatasi, harus ada regulasi yang jelas.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Teliti Dokumen ’’Horti Park’’

(Suara NTB/dok)

Budi Suryanto

KANWIL Badan Pertanahan Negara (BPN) NTB belum bisa memastikan kapan akan mengeluarkan izin pengelolaan lahan horti park yang berada di Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng). Pasalnya, BPN harus meneliti dulu dokumen-dokumen permohonan yang diajukan Pemda maupun PT. Trisno Kenangan.

“Jadi sudah dilakukan penelitian, dari hasil peneilitian nanti dilakukan mediasi.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

TERTIBKAN - Petugas Satpol PP NTB dan (Suara NTB/nas) Satpol PP Lombok Utara melakukan pemPLANG - Aset milik Pemprov NTB di Gili Air KLU bongkaran bangunan ilegal yang berdiri di atas lahan milik pemda. yang ditertibkan tim terpadu dipasangi plang

Titik Awal Pengamanan Aset

Penertiban Pemanfaatan Aset Pemprov di Gili Air Berjalan Lancar Mataram (Suara NTB) Penertiban pemanfaatan aset milik Pemprov NTB di Gili Air pada Selasa (25/5) lalu berjalan lancar. Lancarnya penertiban yang dilakukan tim terpadu dari Satpol PP NTB, Satpol PP Lombok Utara, TNI dan Polda NTB itu menjadi starting point (titik awal) dalam pengamanan dan pengawasan aset milik daerah.

‘’Alhamdulillah (penertiban) berjalan lancar. Penataan pasca itu akan diperhatikan oleh Pemprov. Material itu sebagian ada yang dibongkar oleh pemiliknya, ada yang juga oleh tim terpadu.

Pembongkaran itu terlaksana sesuai dengan harapan yang kita rencanakan, aman, lancar dan tertib,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (26/5) siang kemarin.

Menurutnya, bagi Pemprov NTB, penertiban yang dilakukan di Gili air tersebut menjadi titik awal untuk melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap aset milik pemda yang lainnya.

Bersambung ke hal 15

Kawasan LIA Dihijaukan

Kodam IX/Udayana Tanam Puluhan Pohon Langka Praya (Suara NTB) Kodam IX/Udayana, Kamis (26/5) kemarin, menanam puluhan bibit pohon di kawasan Lombok International Airport (LIA). Selain sebagai salah satu upaya menghijaukan kawasan bandara guna mewujudkan LIA sebagai green airport. Kegiatan ini, sekaligus untuk melestarikan pohon langka dari ancaman kepunahan.

Langkah yang dilakukan Kodam IX/ Udayana karena pertimbangan, hampir setengah dari bibit pohon yang ditanam tersebut merupakan pohon langka jenis wani yang saat ini sudah mulai sulit ditemukan.

Bersambung ke hal 15 PENGHIJAUAN - Pangdam IX/ Udayana, Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko saat menanam bibit pohon di area bandara, Kamis pagi kemarin.

(Suara NTB/kir)

H. Muh. Amin

Endang Tarsa

Mataram (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bima sudah mengidentifikasi calon tersangka. Sementara kerugian keuangan negara ditaksir Rp 2 miliar. Namun untuk angka pasti, penyidik Kejari Raba Bima tinggal menunggu proses audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kamis (26/5) kemarin, tim Pidsus dan Intelijen Kejari Bima bertemu dengan para auditor BPKP dalam rangka ekspose kasus tersebut. “Benar, sore ini kami agendakan ekspose dengan penyidik Kejari Bima,” kata Korwas BPKP, Ngatno, SE kepada Suara NTB ditemui Mapolda NTB, Kamis (26/5).

Ekspose akan menentukan apakah perkara tersebut harus dilakukan audit investigasi atau langsung pada Perhitungan Kerugian Keuangan Nega-

ra (PKKN). Menurut Ngatno, akan tergantung kelengkapan berkas dari penyidik. Jika berkasnya lengkap, maka tinggal dihitung kerugian negara.

Sebaliknya apabila masih ada yang harus diperdalam lagi oleh BPKP, maka akan dilakukan audit investigasi.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Raba Bima, menjelaskan penyelidikan kasus itu sebenarnya sudah rampung. Buktibukti dan keterangan saksi sudah cukup untuk menentukan tersangka. ‘’Calon tersangka sudah ada. Sudah kami kantongi. Tinggal menunggu hasil audit BPKP saja,” kata Yoga Sukmana, SH kepada Suara NTB. Dari Bima didampingi Kasi Intel Lalu Muhammad Raysidi, SH dan Jaksa penyidik Reza Safetsila, SH, Yoga mengaku sudah membawa dokumen – dokumen yang dipersiapkan untuk jadi bahan ekspose.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

Program Jumat Berbagi PERSOALAN sosial baik kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya di Kota Mataram masih sulit ditangani. Bukan terkendala anggaran, melainkan perlu sentuhan secara langsung atau turun ke masyarakat. Formulasi seperti ini dinilai lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pola dilakukan di Kelurahan Ampenan Tengah, yakni dengan melakukan program Jumat Berbagi. Program yang sudah dimulai sejak dua bulan lalu, lebih menyentuh kepada lansia dan masyarakat miskin. “Program Jumat berbagi sudah jalan dua bulan dan hasilnya lebih efektif,” kata Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana, Kamis (26/5).

Elya menyebutkan, meskipun program tersebut tidak secara rutin dilakukan tiap minggu, paling tidak bantuan berupa sembako, pakaian masih layak pakai sedikit tidak bisa membantu masyarakat. Paket kebutuhan pokok ini didapatkan dari hasil urunan pegawai di kelurahan. “Sehingga berapa yang ada, itu yang kita serahkan,” tuturnya.

Selain sebagai wilayah yang masih banyak memiliki warga miskin, Elya mengaku miris melihat kondisi para lansia di wilayahnya, apalagi dengan kondisi ekonomi serba pas pasan. “Saya prihatin juga ketika lihat kondisi masyarakat sebenarnya,” katanya.

Tidak hanya fokus persoalan sosial tambahnya, program jumat berbagi ini dimanfaatkan bersama Babinsa, Bhabinkantibmas, staf kelurahan serta kepala lingkungan untuk mengontrol sampah. Artinya, ada kewajiban bukan saja pemerintah melainkan masyarakat untuk menjadi kebersihan lingkungan mereka, supaya terhindar dari penyakit seperti DBD. Kembali disampaikan, meski tidak memiliki kendala terhadap pelaksanaan progran tersebut, paling tidak pengusaha ikut membantu masyarakat. Sebab, persoalan kemiskinan maupun masalah sosial lainnya tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke pemerintah. Pengusaha dan masyarakat juga memiliki tanggungjawab moril. “Kita polanya swadaya. Belum ada bantuan dari pengusaha,” sebutnya.

Namun demikian, dia berharap pengusaha di Kota Mataram dan khususnya di Kecamatan Ampenan terketuk hatinya membantu masyarakat miskin. (cem) (Suara NTB/dok)

Perlu Ditangani Serius KETUA Fraksi partai Demokrat DPRD Kota Mataram, Drs. H. Muhamad Zaini mengingatkan pentingnya penanganan limbah medis secara serius. Salah satunya adalah penanganan limbah medis yang dihasilkan oleh RSUD Kota Mataram. ‘’Ini membutuhkan langkah cepat dari direktur RSUD Kota Mataram,’’ cetusnya kepada Suara NTB kemarin.

Jangan sampai keberadaan limbah medis ini menjadi masalah di kemudian hari. ‘’Jangan nanti orang datang sehat, sampai sana terus sakit,’’ imbuh Zaini. Apalagi, RSUD Kota Mataram sekarang telah berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Sehingga ia menekankan penanganan limbah medis harus dilakukan dengan baik.

Pengelolaannya nanti, kata Zaini, bias menggunakan jasa pihak ketiga atau dikelola sendiri oleh pihak RSUD Kota Mataram dengan membeli alat penghancur limbah. Seperti diketahui, Kota Mataram ditargetkan bebas dari limbah medis mulai tahun ini. BLH telah memulai upaya untuk mencapai target tersebut, salah satunya dengan sistem pengangkut.

Melalui sistem ini, BLH memfasilitasi fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Puskemas, klinik, dan lainnya yang ada di Mataram dengan pihak ketiga atau perusahaan pemusnah limbah medis. Dengan adanya kerjasama antara pihak ketiga dengan fasilitas kesehatan, maka tidak ada lagi limbah medis yang dimusnahkan di Kota Mataram.

Dengan sistem ini, limbah medis akan diangkut dari rumah sakit atau klinik dengan kendaraan yang disediakan pihak ketiga. Limbah medis ini dibawa ke luar daerah atau Pulau Jawa dan dihancurkan di sana oleh pihak ketiga. Saat ini di Kota Mataram, belum semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah medis.

Sejak Oktober 2015 lalu, Darwis mengatakan limbah medis yang telah dimusnahkan dengan sistem ini sekitar 10 ton atau 80 persen.

Sayangnya, pemusnahan limbah medis di beberapa fasilitas kesehatan yang ada di Kota Mataram masih menggunakan mesin penghancur (insinerator). Padahal ternyata penggunaan insinerator sebagai pemusnah limbah medis banyak yang belum berizin.

Bagi fasilitas kesehatan yang belum melibatkan pihak ketiga dalam penanganan limbah medis, BLH tetap mendorong fasilitas kesehatan yang ada untuk mengurus operasional insinerator. (fit)

(Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM Areal Dalam Pasar Mandalika akan Diaspal

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) Areal di dalam Pasar Mandalika, Kelurahan Bertais akan diaspal tahun ini. Pengaspalan jalan di bagian belakang Kantor Pasar Mandalika ini untuk mengatasi persoalan pasar yang masih kerap dilanda genangan setiap musim hujan datang.

Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Uun Pujianto kepada Suara NTB. “Tahun ini rencana kita mau aspal dan nanti melalui PU,” ujarnya. Selain melakukan pengaspalan, di lorong-lorong pasar juga akan dipasang paving block sehingga tidak becek pada saat musim hujan. Saat ini loronglorong di bagian dalam pasar induk tersebut tampak becek dan kotor karena kondisi drainase pasar yang buruk.

Terkait anggaran yang disiapkan untuk pengaspalan ini, Uun mengatakan belum mengetahui dan merupakan ranah dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram.

“Saya ndak tahu, PU nanti.

Cuma nanti saya koordinasi dengan PU dan saya gambarkan lay out-nya,” jelasnya.

Kondisi pasar yang kerap becek dan tergenang walaupun tidak musim hujan disebutkan Uun karena kondisi drainase.

Jalan dan drainase pasar termasuk yang belum pernah diperbaiki dalam beberapa tahun bela-

(Suara NTB/ynt)

AKAN DIASPAL - Jalan yang ada di areal dalam Pasar Mandalika. Rencananya jalan ini akan diaspal sehingga pasar menjadi lebih tertata dan rapi. kangan ini. “Makanya kita koordinasi dengan PU,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan pembangunan jalan Pasar Mandalika ini akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2016.

Dana yang akan digunakan utuk pembangunan jalan ini diharapkan bersumber dari dana pembantuan APBN. Jika tidak ada anggaran dari pemerintah pusat, maka pembangunan jalan akan ditunda sampai tahun depan. “Kalau

Dikes Awasi Tiga Pasien Gangguan Jiwa di Mataram Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga orang pasien gangguan jiwa di Kota Mataram diawasi intensif oleh Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram. Kepala Dikes Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan sebelumnya tiga orang pasien ini dikurung di dalam rumahnya karena kondisinya labil. “Tiga orang pasien ini tetap dalam pengawasan dan kalau ngamuk akan dikurung lagi. Pengobatannya juga tetap jalan,” jelasnya.

Ia enggan menyebutkan dari kelurahan mana asal ketiga pasien gangguan jiwa ini. Selain berada di dalam pengawasan petugas kesehatan dari Puskesmas, tiga pasien ini juga tetap

dipantau oleh tim dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Kondisi tiga orang pasien ini menurut Usman sudah mulai stabil. Pihaknya tidak ingin di Kota Mataram ini ada pasien dengan gangguan jiwa yang dipasung. Walaupun dikurung di dalam rumah, tidak dipersoalkan asalkan tidak dilakukan pemasungan.

Pengobatan pasien gangguan kejiwaan disampaikan Usman tidak hanya memerlukan peran dari petugas kesehatan dan RSJ, tapi yang paling penting adalah peran keluarga, apalagi pada saat masa pemulihan.

“Sangat penting dari pihak keluarga untuk ikut mengobati orang dengan gangguan jiwa,” terangnya. Pihaknya juga me-

minta kepada para petugas untuk memberikan sosialisasi kepada keluarga pasien agar melakukan pendekatan agar kondisinya tetap stabil.

Walaupun kondisi tiga orang pasien gangguan jiwa ini dinyatakan stabil, pengobatan tetap dilakukan. Bagi pasien gangguan jiwa yang kondisinya masih labil, harus tetap dikurung dan tidak boleh keluar rumah. Pasalnya jika dibiarkan berkeliaran dikhawatirkan dapat membahayakan yang bersangkutan dan juga orang lain.

Sementara untuk beberapa pasien gangguan jiwa yang juga pernah ditangani pihaknya saat ini sudah dinyatakan sembuh dan mulai hidup mandiri. (ynt)

Pekan Depan

29 Lapak PKL Jalan Baru Monjok Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram rupanya tak tinggal diam terhadap dugaan lapak di jalan baru Kelurahan Monjok yang diduga dijadikan sebagai tempat mesum. Satpol PP pekan ini akan menertibkan 29 lapak PKL. Kasat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar melalui Kepala Bidang Trantibum, Bayu Pancapati menjelaskan, bukan saja digunakan sebagai tempat mesum, keberadaan lapak PKL ini justru mengganggu estetika dan melanggar tata ruang Kota Mataram. Bahkan, remaja - remaja yang menggunakan lokasi tersebut untuk mengkonsumsi minuman keras. “Bukan jadi tempat mesum saja, tapi ini sudah melanggar tata ruang,” kata Bayu, Kamis (26/5).

Aparat penegak perda ini telah melakukan pendataan terhadap keberadaan tersebut. Diantaranya, lapak PKL di sebelah barat 17 dan timur 12, sehingga dalam penertiban 29 lapak PKL nanti, pihaknya melibatkan Kepolisian, Diskoperindag, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Camat dan Lurah setempat. “Tadi (kemarin, red) sudah kita undang semua kepolisian, instansi teknis, camat dan lurah. Mereka siap back up saat penertiban nanti,” ujarnya.

Bayu menambahkan, sebenarnya mereka tidak pernah membiarkan pedagang berjualan di sana. Camat Selaparang, Irwan Rahadi bahkan sudah tiga kali menyurati, tapi itu tidak diindahkan oleh masyarakat. Bersama TNI dan Polri sudah berapa kali turun melakukan penert-

pektorat.

Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, temuan oleh BPK secara detail belum bisa ekspos karena masih dalam proses penyempurnaan.

Berdasarkan hasi audit sementara, hal ini ditindaklanjuti dengan mengklarifikasi serta mengklasifikasi kerugian di beberapa SKPD. “Kita bisa ekspos setelah tanggal 31 Mei,” jawab Yance ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/5).

Item yang menjadi temuan BPK, seputar kesalahan administrasi serta kelebihan pembayaran. Namun, tidak ada unsur kesengajaan dilakukan SKPD. Sehingga waktu 10 hari ini, dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan BPK. “Alhamdulillah, semua pertanyaan BPK sudah kita jawab,” katanya.

Ia enggan menyebutkan total kerugian keuangan negara akibat kelalaian administrasi keuangan di SKPD. Dengan alasan, laporan hasil pemer-

kita sudah koordinasi dengan Perindag dan teman-teman Perindag sudah turun ke lapangan untuk pengukuran,” jelasnya. Mahmuddin memperkirakan panjang jalan sekitar 500 meter, di samping itu sistem drainase di dalam pasar juga akan diperbaiki. (ynt)

Aset Kota Mataram Menyusut Rp 1 Triliun Mataram (Suara NTB) Aset milik Kota Mataram mengalami penyusutan Rp 1,6 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra menjelaskan, penyusutan aset dinilai sudah wajar karena pengadaan barang seperti mesin, gedung, buku dan lain sebagainya pasti terjadi penurunan.

Ia merincikan, di tahun 2014 aset tetap milik Pemkot Mataram Rp 2,6 triliun. Di tahun 2015, ada penambahan aset seperti mesin dan bangunan, tapi juga terjadi penyusutan Rp 1 triliun. “Penyusutan aset tetap hampir Rp 1 triliun,” sebut Yance, Kamis (26/5).

Penyusutan ini tambahnya, terakumulasi sejak tahun 2014 hingga 2015, karena sebelumnya belum dilakukan penyusutan. Dengan adanya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang pelaksanaan akrual basis, maka dilakukan penyusutan aset. “Sisa aset kita Rp 1,6 triliun,” sebutnya.

Ditambahkan, pengurangan nilai aset adalah hal lumrah, karena pemakaian seperti mobil, buku, bangunan dan lain sebagainya pasti turun harga.

Ditanya soal beberapa aset

bermasalah? Yance menyampaikan, aset bermasalah sekitar Rp 25 miliar milik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) berupa pengadaan buku sejak beberapa tahun lalu, sedang dalam pengajuan penghapusan ke Dewan. Artinya, penghapusan aset ini tidak akan mengganggu aset lainnya bahkan penilaian wajar tanpa pengecualian, karena sudah aset ini sudah dipisahkan. “Kalau itu sudah diusulkan ke Dewan untuk penghapusan,” ujarnya.

Yance mengakui, tahun 2015 dan 2016 terjadi penambahan aset di Kota Mataram. Namun demikian tidak disebutkan berapa jumlah penambahan tersebut. Yance mengatakan, jika terjadi penyusutan aset tahun ini besarannya tidak sampai seperti tahun sebelumnya. (cem)

Molor Hampir Dua Tahun (Suara NTB/cem)

AKAN DITERTIBKAN - Inilah salah satu lapak di Jalan Bung Hatta Kelurahan Monjok akan ditertibkan. iban. Penertiban ini setelah menerima laporan dari masyarakat terkait kegiatan yang negatif di lokasi tersebut. Disamping itu, Dinas Pertamanan mengeluhkan sejumlah bunga yang ditanam rusak. “Bunga di sana (Monjok, red) banyak yang rusak dan Dinas Pertamanan mengeluhkan,” sebutnya.

Dari hasil pendataan sambung Mantan Lurah Banjar ini, kebanyakan pedagang yang berjualan di Jalan Bung Hatta berasal dari luar Kota Mataram seperti Kekeri Lombok Barat dan lain sebagainya.

Padahal, berdasarkan Perda Kota Mataram pedagang yang membuka lapak harus pen-

duduk Mataram dan tidak mengganggu keindahan kota.

Sebelum pembongkaran, pihaknya akan memberikan surat peringatan kepada pedagang, agar membongkar lapak milik mereka. Jika sampai hari Minggu (29/5) peringatan tidak diindahkan, maka pihaknya akan membongkar paksa.

Apakah ada rencana untuk menyiapkan lokasi relokasi?

Pemkot Mataram tidak memiliki lahan dilokasi tersebut, sehingga pihaknya lebih melihat dari aspek pelanggaran. Bukan berarti pembongkaran lapak ini karena adanya intervensi pengusaha, namun lebih melihat aspek estetika. (cem)

BPKAD Klarifikasi Temuan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, sejauh ini masih mengklarifikasi temuan kerugiaan negara di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Mataram.

Klarifikasi serta klasifikasi temuan kerugiaan negara ini, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, BPKAD berkoordinasi dengan Ins-

tidak ada anggaran pusat ya sudah tunggu 2017,” ujarnya.

Mahmuddin belum mengetahui berapa dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tersebut karena sampai saat ini pihaknya masih melakukan survei. “Ini masih disurvei. Kemarin

iksaan akan diserahkan 30 Mei mendatang. Sebaliknya, jika LHP sudah diserahkan, maka pihaknya bersama Inspektorat langsung menyusun rencana tindaklanjut hasil temuan. Berdasarkan aturan lanjutnya, tindaklanjut LHP ini paling lambat 60 hari. “Temuan - temuan ini kita tindaklanjuti selama 60 hari setelah LHP kita terima,” ungkapnya.

Mantan Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Mataram ini meyakini, temuan BPK ini tidak ada yang luar bi-

asa. Baik dari sisi pengelolaan aset maupun keuangan daerah, sehingga dipastikan 95 persen penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat dipertahankan oleh Pemkot Mataram.

Seperti diketahui, kerugian negara yang menjadi temuan BPK yakni kelebihan pembayaran perjalan dinas, ketidaksesuai pembayaran material bangunan dengan harga pasar serta lain sebagainya. Jumlah kerugian negara ini variatif. (cem)

Layanan Perizinan ”Online” Mulai Dilaksanakan Mataram (Suara NTB) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) merencanakan pelayanan perizinan dengan sistem online (dalam jaringan) sejak 2014 lalu. Setelah hampir dua tahun molor, akhirnya program tersebut mulai dilaksanakan. Para pemohon izin bisa mengurus permohonannya melalui situs yang telah disediakan yaitu simyandu.mataramkota.go.id.

Demikian disampaikan Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa.

Cokorda menyampaikan alat untuk mengantisipasi peretas juga telah disiapkan pihaknya.

Setelah layanan tersebut dibuka, ratusan orang telah mulai mendaftar lewat akun tersebut.

Sebelum memohon perizinan lewat sistem tersebut, para pemohon harus mendaftar dan memiliki akun tersendiri.

Uji coba sistem baru ini juga sudah dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu. Jumlah akun yang terdata di simyandu.mataramkota.go.id sampai saat ini sebanyak 117 orang. Walaupun sudah membuat akun, namun belum ada yang mengisi formulir permohonan perizinan. Cokorda mengatakan setelah mendaftar dan memiliki akun sendiri, jika akan mengajukan permohonan izin tinggal meng-

isi formulir yang telah disediakan, sesuai dengan jenis izin yang akan diurus.

Jika para pemohon izin kurang jelas dengan beberapa keterangan, maka bisa langsung berkomunikasi dengan operator lewat situs tersebut. Di samping itu, di situs tersebut juga dicantumkan layanan pesan singkat (SMS getaway) sehingga memudahkan para pemohon.

Fitur atau konten dalam situs tersebut juga telah dilengkapi sesuai dengan alur pelayanan perizinan. “Sudah lengkap tercantum di sana termasuk SOP (standar operasional prosedur), mekanisme, persyaratan, dan biaya yang dibutuhkan,” terangnya. Jika pemohon telah memasukkan berkasnya, maka bisa dipantau sampai di mana proses permohonan izinnya. “Dari SMS getaway nanti akan disampaikan berapa biaya retribusi dari pengurusan izinnya atau jika tidak ada biaya akan diinformasikan juga,” jelasnya.

Walaupun bebas diakses kapanpun, namun operator hanya memantau sesuai dengan jam kerja. Pegawai yang berada di setiap alur proses permohonan izin juga berlaku sebagai operator, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian akan mudah terpantau oleh pemohon sampai sejauh mana permohonannya diproses. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

Laba Naik 15 Persen BANK NTB mengukuhkan kenaikan laba sebesar 15 persen lebih dari tahun sebelumnya. Laba bersih sebesar Rp 225,1 miliar tahun 2015 kemudian dipertanggungjawabkan dan diumumkan secara resmi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Mataram, Kamis (26/5).

Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir dan jajaran menyampaikan kepada pemegang saham, bahwa perolehan laba tahun 2015 cukup baik dibanding perolehan tahun 2014 lalu yang hanya Rp 195 miliar. Bahkan menurut data statistik laba bank yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba bank tahun 2015 hanya 6,72 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Khusus pada kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD), tahun 2015 industri BPD meningkat sebesar 9,60 persen.

Secara keseluruhan tahun buku 2015 lalu kinerja bank daerah ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat (tabungan) sampai dengan Desember 2015 meningkat sebesar 11,30 persen menjadi Rp 4,5 triliun, lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 4,09 triliun lebih. Pertumbuhan kredit dan pembiayaan juga meningkat 12,52 persen pada periode yang sama menjadi Rp 4,6 triliun dibanding total kredit dan pembiayaan setahun sebelumnya yang Rp 4,08 triliun.

Dari laba tersebut, pemegang saham juga telah sepakat untuk membagi sebesar 30 persen dividen, atau sekitar Rp 66,4 miliar. Selain itu, disepakati juga pemenuhan modal inti Bank NTB menjadi lebih dari Rp 1 triliun.

“Sebelumnya OJK juga khawatir mengenai modal inti ini.

Sekarang kita sudah tercatat sebagai bank BUKU II dengan modal inti kita sebesar Rp 1, 075 triliun,” kata H. Komari.

Dalam rangka pengembangan kedepan, Bank NTB telah menyiapkan program inisiatif yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Terkait dengan kredit, bank akan meningkatkan pembiayaan kepada usaha ekonomi produktif yang merupakan program masih berjalan, di antaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) serta kredit infrastruktur yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Serta terus melakukan pembiayaan yang menjadi captive market bank.

Untuk peningkatan pembiyaan ini, bank terus berupaya memaksimalkan dana pihak ketiga seperti tabungan dan deposito retail melalui program revitalisasi beberapa produk tabungan yang disiapkannya, baik konvensional maupun syariah.

Di satu sisi, tambah H. Komari, bank merupakan sektor u s a h a yang terus memerlukan tambahan modal seiring dengn pertumbuhan volume usahanya.

Dalam kaitan dimaksud dan didasari pemberdayaan Bank NTB untuk lebih berdaya saing dan mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

“Dalam hal ini, pemegang saham telah sepakat memberikan dukungan penguatan modal salah satunya dengan membatasi besaran dividen maksimum 30 persen sebagaimana kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan pada bank BUMN,” demikian H. Komari. (bul) H. Komari Subakir (Suara NTB/dok)

Gubernur Kaji Strategi Stabilisasi Harga Daging

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan masih mengkaji dulu kebijakan apa yang akan disiapkan oleh pemerintah daerah, untuk mengakselerasikan kebijakan pemerintah pusat menstabilkan harga jual daging yang kini melambung.

“Saya belum dapat laporan, saya masih menunggu bagaimana kondisi stok kita,” kata gubernur ditemui usai mengikuti kegiatan RUPS Bank NTB di Mataram, Kamis (26/5).

Pun menanggapi rencana pemerintah untuk mengimpor daging, pada intinya jika memungkinkan stok dalam negeri mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, harusnya stok dalam negerilah yang dimanfaatkan. Sebaliknya, gubernur juga memberi isyarat menerima daging impor apabila pasokan di dalam negeri memang kurang.

Terkait tingginya harga daging ini, Presiden Jokowi bahkan telah meminta agar harga daging distabilkan menjadi Rp 80.000/ Kg maksimal. Namun kondisinya di daerah, pada beberapa pasar percontohan di Kota Mataram, harga daging sapi ratarata Rp 115.000/Kg, bahkan cenderung mengalami kenaikan jelang Ramadan.

Apakah stabilisasi harga bisa dilakukan di NTB? Gubernur mengatakan bahwa pemerintah daerah masih menunggu kebijakan apa yang ditempuh pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan. Apakah harus dilakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga daging di dalam dalam daerah.

Berdasarkan data yang disebutkan sebelumnya oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Hj. Budi Septiani, tahun ini potensi sapi potong di NTB sebanyak 139.000 ekor. Dari jumlah itu, 70.000 ekor di antaranya untuk memenuhi kebutuhan setahun masyarakat, di mana tahun 2015 lalu kebutuhan mencapai 69 ribuan ekor sapi potong.

Sebanyak 139.000 ekor potensi sapi potong dimaksud, 39.000 ekor di antaranya siap dikirim untuk memenuhi kebutuhan di daerah-daerah luar yang meminta. Artinya setelah dikurangi kembali dengan kebutuhan setahun, ada 30.000 ekor sapi potong sisanya.

Itulah yang bisa dimanfaatkan untuk menajaga kemungkinan lonjakan kebutuhan masyarakat pada saat-saat tertentu.

“Itu kan sapi orang, bukan sapi pemda. Kalau Pemda yang punya, bisa kita potong dan bagi-bagi kepada masyarakat,” demikian gubernur. (bul)

Halaman 3

Bank NTB Diminta Prioritaskan Kredit Produktif

Mataram (Suara NTB) Pemegang saham memberikan mandat kepada jajaran Direksi Bank NTB untuk membalik porsi pemberian kredit, dari yang sebelumnya lebih besar untuk konsumtif kepada kredit produktif. Masyarakat berharap banyak bank milik daerah ini menggelontorkan kredit untuk usaha-usaha ekonomi produktif.

Hal ini ditegaskan Gubernur NTB, sekaligus Pemegang Saham Pengendali, Dr. TGH. M. Zainul Majdi usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015 di Mataram, Kamis (26/5).

Gubernur menyampaikan hal ini sebagai permintaan bersama dengan pemegang saham lainnya (bupati/walikota) seNTB yang mengikuti kegiatan RUPS tersebut. Kredit produktif harus diprioritaskan sebagai bentuk dukungan perbankan milik daerah ini untuk menyelarasakan program pemerintah

daerah dalam mengembangkan wirausaha baru dan sektor-sektor produktif lainnya.

“Kita tidak batasi berapa minimal kredit produktif yang harus disalurkan. Kita hanya minta kredit produktif dinaikkan oleh Bank NTB, karena masih banyak masyarakat yang mengeluh atau komplain terkait kredit produktif ini,” katanya mempertegas.

Pemegang saham akan terus memantau. Salah satunya dengan meminta jajaran direksi memberikan laporan per triwulan kepada masing-

masing pemegang saham.

Laporan tersebut harus laporan resmi dan tertulis.

“Kalau sekarang masih sekitar 14 atau 15 persen kredit produktif dari total kredit yang disalurkan, kita minta dinaikkan,” tambah gubernur.

Hasil RUPS antara lain, pemegang saham juga telah berkomitmen untuk mendukung BPD ini memperbesar modal intinya.

Meskipun dalam prosesnya, sebagian porsi dividen akan dibagi dan masuk ke kas daerah masing-masing pemegang saham, namun akan dikembalikan

lagi kepada Bank NTB untuk memperkokoh modal intinya.

Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir melalui Direktur Pemasaran, Sinardi mengemukakan strategi yang dilakukan manajemen untuk memperbesar kredit produktif ini dengan memperkuat personel analisa dari masing – masing kantor cabang dan cabang pembantu untuk dididik sebagai analis.

Para analis selanjutnya akan di-back up oleh tenaga ahli di bidang kredit yang juga akan direkrut. Yang tak kalah penting adalah perbaikan infrastruktur pebankan dalam mendukung kegiatan penyaluran kredit produktif kepada masyarakat.

Sinardi juga menyebut manajemen akan mendorong keunggulan-keunggulan Bank

NTB, misalnya dengan mengakomodir seluruh kontraktor untuk mendukung pembiayaan proyek melalui APBN dan APBD. Melakukan inventarisasi nasabah-nasabah besar di masing-masing kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

“Kami juga menginventarisir mitra binaan dinas-dinas untuk kami biayai, dan menjembatani penyaluran kredit dari LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) kepada para pelaku usaha,” demikian diterangkan.

Yang tak kalah penting adalah mengupayakan menjadi bank pelaksana penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan adanya lampu hijau dari Kementerian Keuangan RI dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (bul)

Pembukaan Rute Lombok – Tiongkok Masih Dijajaki Praya (Suara NTB) Jajaran Manajemen Lombok International Airport (LIA) terus berupaya keras menambah rute penerbangan yang masuk ke Lombok. Salah satu rute penerbangan yang saat ini tengah dijajaki yakni penerbangan Lombok – Tiongkok. Pembicaraan dengan sejumlah maskapai terkait pembukaan rute penerbangan tersebut sudah mulai dilakukan.

“Kita memang sedang mengarah ke sana (pembukan penerbangan rute Lombok – Tiongkok),” kata General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Nengah Ardita, kepada Suara NTB, Kamis (26/5).

Ardita menjelaskan, sudah ada satu maskapai yang cukup serius untuk membuka rute penerbangan langsung tersebut. Hanya saja, ia masih belum bersedia mengungkapkan maskapai bersangkuatan.

“Nanti kalau sudah waktunya, kita pasti akan ekspos ke publik,” kelitnya.

Tapi ia memastikan, pembicaraan terkait pembahasan pembukaan rute penerbangan tersebut sudah masuk tahapan teknis.

Dengan kata lain, peluang pembukaan rute tersebut cukup besar.

Terlebih potensi penumpang di

rute tersebut cukup potensial.

“Kita berharap dukungan dari semua pihak di daerah ini.

Supaya bagaimana rute penerbangan tersebut bisa benar-benar terwujud,” timpal Ardita.

Dengan begitu, bisa mendorong angka kunjungan wisatawan.

Terutama wisata dari Cina ke pulau Lombok pada khususnya dan NTB pada umumnya.

Tidak Berpengaruh Soal penghentian sementara puluhan rute penerbangan maskapai Lion Air, Ardita mengaku tidak bergitu berpengaruh terhadap jumlah penumpang di LIA. Karena di LIA, rute Lion Air yang dihentikan sementara hanya dua rute penerbangan. Yakni Lombok – Surabaya dan Surabaya – Lombok.

Dengan dihentikan rute penerbangan tersebut, maka dipastikan slot penerbangan di rute tersebut saat ini kosong. Untuk itu, pihaknya tengah mencari maskapai lain yang mau dan bersedia mengisi slot penerbangan yang kosong tersebut. “Terhadap penumpang maskapai bersangkutan, supaya bisa tetap berangkat akan dialihkan ke maskapai lain. Apakah itu Wing Air maupun Batik Air,” tambahnya. (kir)

Urus Izin Hak Cipta

Pelaku Usaha Diberi Kemudahan Mataram (Suara NTB) Kemenkumham telah memberikan dua pilihan kepada pelaku usaha untuk mengurus hak cipta, manual dan via online. Dua alternatif ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Pengurusan hak cipta via online nampaknya sedang digalakkan, terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan Kemenkumham untuk membiasakan para pelaku usaha industri memanfaatkan teknologi. Salah satunya dengan dengan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis Layanan Publik Kekayaan Intelektual di Kanwil Kemenkumham NTB, Kamis (26/5).

Puluhan stakeholders yang terdiri dari pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), akademisi dan pemohon dihadirkan dalam Bimtek tata cara pengajuan hak cipta via online. Selanjutnya, mereka yang diberikan bimbi-

ngan ini akan menjadi corong bagi pelaku IKM lainnya.

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan dan umumnya memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan, berupa puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karyakarya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi m u s i k , r e k a m a n suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

“Pilihan ini untuk mempermudah masyarakat, bagi yang faham dengan internet, bisa mengajukan hak cipta via online.

Cukup dengan mengklik https:/ /e-hakcipta.dgip.go.id. Bagi yang masih Gaptek, bisa langsung mengajukan secara manual kepada kami,” demikian Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kemenkumham Kanwil NTB, Yudi Adrianto, SH, MH. Kepala Seksi Portal Web Direktorat Teknologi Informasi Dirjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham, Budhi Pratomo Mahardiko, S.Kom, MT yang mendampingi menyebut, aplikasi pengajuan hak cipta ini sebenanrya diluncurkan tahun 2015 lalu. Namun butuh waktu dan proses untuk memperkenalkannya kepada pelaku IKM, atau masyarakat umumnya.

Pengajuan hak cipta via online ini sebenarnya tak terlalu rumit, tinggal mengikuti perintahnya, dengan mencantumkan soft copy persyaratan pengajuan umumnya mengajukan secara manual.

Pencetakan hak cipta via online, dapat diterima setelah 14 hari.

Berbeda halnya dengan pengajuan hak cipta secara manual yang membutuhkan waktu tunggu hingga sembilan bulan. (bul)

(Suara NTB/uki)

SIAP KIRIM – Bawang merah produksi petani Desa Sangia, Kecamatan Wera Timur, Bima, yang siap dikirim ke luar daerah melalui Pelabuhan Sape, Kamis (26/5). Berita selengkapnya di halaman 7.

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Diduga Buang Bayi Hasil Hubungan dengan Ibu Kandung

Pemuda di Pringgabaya Diamankan

Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil mengamankan terduga pelaku pembuangan bayi berjenis kelamin perempuan di Pringgabaya. Bayi mungil itu, diduga merupakan hasil hubungan intim dari Sap (21) dengan ibu kandungnya bernama Nur (48) tahun.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, hubungan intim yang diduga dilakukan antara anak dan ibu ini terbongkar setelah ditemukannya sesosok bayi perempuan di bawah pohon pisang dekat Pantai Duduk hari Selasa lalu. Dari hasil investigasi yang dilakukan aparat kepolisian dibantu masyarakat, berhasil terungkap jika pelaku pembuangan bayi itu adalah Sap yang saat ini sudah ditahan di ru-

ang tahanan Polres Lotim.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (26/5), Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lotim, Aiptu. I Nyoman Samba, SH, menjelaskan, tindakan bejat yang dilakukan antara ibu dan anak terbongkar setelah masuknya laporan dari masyarakat. Waktu itu, masyarakat menemukan sosok bayi perempuan di bawah pohon pisang di Dusun

Duduk Desa Labuhan Lombok yang terbungkus kain.

Dari hasil penyelidikan, terbongkar jika pelaku pembuangan bayi itu adalah seorang pemuda berinisial Sap yang diduga bayi merupakan hasil hubungan gelap dengan ibu kandungnya sendiri.

Akan tetapi, katanya, aparat kepolisian sampai saat ini belum bisa memvonis apakah bayi itu merupakan hasil dari hubungan anak

dan ibu kandung, karena harus dilakukan tes DNA terhadap keduanya. Sedangkan, bayi malang ini dalam kondisi sehat, karena lahir dengan usia kandungan sembilan bulan.

Menurutnya, jika bayi yang ditemukan itu merupakan hasil dari hubungan antara ibu dan anak, sekaligus pelaku pembuangan bayi. Keduanya terancam hukuman penjara 5 sampai 7 tahun tentang Perlindungan atau Penelantaran Anak.

Sementara Sap yang saat ini sudah ditahan oleh aparat kepolisian mengakui tindakan bejat yang dilakukannya bersama ibu kandungnya itu.

Saat pertama kali ia menggauli ibunya, ia mengaku dalam kondisi mabuk dan tak sadarkan diri. Dan saat itu di dalam rumah hanya mereka berdua setelah ibunya bercerai dengan ayahnya sejak dirinya masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Namun, kejadian itu membuatnya ketagihan hingga berulang-ulang menggauli ibunya sampai enam kali. Diakuinya, ibunya sempat menolak, tapi mau berhubungan. Dari pengakuan SP, dirinya tidak tahu jika ibunya hamil bahkan sampai melahirkan seorang bayi perempuan. Dirinya tidak tahu statusnya, apakah sebagai anak atau adik. (yon)

(Suara NTB/yon)

KETERANGAN - Sap (kanan) terduga pelaku pembuangan bayi saat dimintai keterangan oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polres Lotim, Kamis (26/5).

Sulit Tekan Angka Kelahiran KEPALA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lotim, H. Suroto mengaku kesulitan menekan angka kelahiran. Catatannya, jumlah bayi yang lahir tiap tahun ini mencapai 26 ribu lebih. Atau dihitung mencapai 2,3 persen dari total jumlah penduduk Lotim.

Kepada Suara NTB, Kamis (26/5), Kepala BPPKB Lotim H. Suroto, menjelaskan, jumlah pasangan yang menikah sudah mencapai 9 ribu dan sebagian besar dari pasangan ini pingin punya anak.

Satu-satunya cara yang bisa mencegah kelahiran sebenarnya adalah dengan meningkatkan usia perkawinan. Karena terjadi selama ini di Lotim, yang sudah tamat di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak melanjutkan studinya diprediksi segera menikah.

Kesulitannya, kata Suroto para pasangan yang baru menikah ini jarang yang menunda untuk memiliki anak. Bahkan yang sudah punya anak satu pasti menginginkan untuk nambah lagi. Prinsip, keinginan untuk punya anak itu tidak menjadi masalah. Namun paling penting adalah, adanya perencanaan kehamilan, agar generasi penerus ini bisa lebih baik.

“Yang sudah punya anak satu pingin punya anak dua, kita bukannya larang punya anak, karena program KB itu terpenting rencanakan yang baik,” terangnya.

Menghitung jumlah pertumbuhan penduduk dengan perbandingan jumlah yang lahir dengan yang meninggal masih terpaut cukup jauh. Angka kematian diketahui rata-rata 8-9 ribu dan terjadi selisih belasan ribu. Ditambah lagi dengan penduduk Lotim yang keluar Lotim, sehingga tidak heran jumlah pertumbuhan penduduk Lotim tercatat kecil, yakni hanya 0,7-0,8 persen saja per tahun.

Jika mengacu pada jumlah yang melahirkan itu, jelas angkanya cukup besar, karena sudah pasti, penambahan kelahiran itu menambah jumlah penduduk. Kalau menekan agar banyak yang mati agar penduduk kecil menjadi prihal yang tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya, dilakukan upaya agar meningkatkan angka harapan hidup, sehingga penduduk Lotim ini tidak banyak meninggal di u s i a muda. (rus)

H. Suroto (Suara NTB/rus)

Komisi IX DPR RI Usulkan 42 Ribu PTT Kesehatan Jadi PNS Tanjung (Suara NTB) Kualitas layanan kesehatan masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Tidak hanya menyangkut fisik (sarana) tetapi juga perlatan, tenaga medis, serta anggaran pelayanan. Dalam hal sumber daya manusia, Komisi IX DPR RI saat ini telah memperjuangkan beberapa hal, di antaranya tambahan anggaran 5 persen APBN untuk kesehatan, serta rekrutmen tenaga medis.

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB, Dra. Hj. Ermalena MHS., di sela-sela reses dengan menggandeng Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram, di Tanjung, Kamis (26/5), mengatakan prioritas Komisi IX DPR RI adalah mendorong rekrutmen tenaga medis. Pihaknya meminta agar tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) bidan, perawat dan dokter, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Komisi IX sudah berhasil menaikkan jumlah anggaran BPJS di APBN P 2016 dari 2,6 persen menjadi 5 persen, sehingga dana BPJS se Indonesia bertambah, Rp 422 miliar. Sekarang kita sedang minta supaya Kementerian mengangkat tenaga PTT Bidan yang mereka kontrak sebagai PNS,” ungkap Ermalena didampingi anggota DPRD KLU, Narsudin, S.Sos., dan Nurhardin, S.Ag. Politisi PPP ini menyebut, jumlah PTT bidan se Indonesia sebanyak 42 ribu orang. Jumlah tersebut dianggap ideal untuk diangkat sebagai PNS, sehingga mendukung proses pelayanan kesehatan masyarakat menjadi lebih berkualitas.

Ia menyambung dari 42 ribu orang PTT se Indonesia, Komisi IX DPR RI baru mengantongi 132 orang PTT kontrak pusat di NTB. Jumlah tenaga tersebut bahkan sudah diusulkan ke Kementerian terkait. “Komisi IX terus memantau pelayanan kesehatan dari tingkat primer hingga rumah sakit rujukan. Di Fasilitas kesehatan primer (tingkat pertama) ini butuh banyak sekali perbaikan,” ujarnya.

Menurutnya, di tiap puskesmas terutama yang berstatus Puskesmas Perawatan, mesti memperoleh alokasi anggaran untuk menambah perlengkapan agar sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas Perawatan. Misalnya, tempat tidur standar di tambah sedikitnya 10 unit, jumlah bidan, perawat dan dokter umumnya juga sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Sehingga konsentrasi pelayanan pasien tidak menumpuk di RSUD setelah intervenai redistribusi tenaga kesehatan yang memadai.

Sejalan dengan perjuangan Komisi IX DPR RI dalam memperjuangkan Rp 422 miliar di APBNP 2016, dana tersebut dialokasikan untuk menambah cakupan BPJS dari masyarakat kurang mampu. Antara lain menyasar, warga miskin, bayi baru lahir, dan narapidana miskin. (ari)

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Kendaraan roda dua yang berhasil diamankan dalam Operasi Patuh Gatarin 2016, Kamis (26/5).

Dari Operasi Patuh, Pelanggar Didominasi Pengendara Roda Dua Selong (Suara NTB) Pada hari ke 11 atau H-3 pelaksanaan Operasi Patuh Gatarin 2016 yang dilakukan Polres Lombok Timur (Lotim) berhasil menjaring 2.150 pelangggaran. Pelanggaran ini dilakukan pengendara roda dua maupun roda empat. ‘’Dari 2.150 pelanggar itu, didominasi pengendara sepeda

motor yang tidak memakai helm. baik itu dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum,’’ ujar Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Eko Panduwinoto, SIK, Kamis (26/5).

Selain pelanggaran itu didominasi pengendara tidak memakai helm, sambung Bayu, pelanggaran yang cukup banyak terjadi juga di Ka-

wasan Tertib Lalu Lintas (KTL) seperti pengendara yang tidak pasang spion, adanya masyarakat yang tidak melengkapi dirinya dengan dokumen dalam berkendara, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan sejumlah ketentuan-ketentuan lainnya.

Pelaksanaan operasi patuh

Dokumen Rahasia Terpaksa Dibocorkan

Giliran Sekda dan Kabag Kesra KLU Dipanggil Kejati NTB Tanjung (Suara NTB) Lantaran pemberitaan yang menuding Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Suardi, MH., mangkir dari panggilan Kejati NTB, dokumen rahasia berupa pemanggilan Sekda dan Kabag Kesra oleh Kejati NTB, terpaksa diungkap oleh Pemda KLU. Pemda membantah Sekda KLU mangkir saat diperiksa Selasa (24/5). Sebab yang sebenarnya, pemanggilan Sekda dijadwalkan Selasa, 31 Mei pekan depan.

Asisten I Setda KLU, H. Kholidi Kholil, bersama Staf Bagian Hukum, Suparman, Kamis (26/5), terlihat menghadap ke Wabup KLU, Sarifudin, SH. Wabup yang tengah bersama awak media berada di Lobi melakukan wawancara, langsung diperlihatkan Surat Panggilan Sekda dan

Kabag Kesra oleh Kejati. Momen itulah, Surat Kejati NTB yang ditandatangani oleh Kasi I Yosep Umbu Hina Marawali, SH., a/n Asisten Intelijen, Kejati NTB dengan status atau sifat : rahasia, terbongkar. Bahkan terang-terangan, Suparman mempersilakan awak media memotret surat itu.

“Oya, boleh. Silakan,” jawab Suparman, saat awak media meminta izin mendokumentasikan Surat Pemanggilan Kejati untuk Sekda.

Namun baik Asisten dan Staf Bagian Hukum, punya alasan memperlihatkan surat itu. Tidak lain tujuannya, mengklarifikasi tudingan Sekda KLU telah mangkir saat dipanggil Kejati NTB. “Yang benar, pemeriksaan Pak Sekda bukan Selasa kemarin (tanggal 24 Mei), tapi

Selasa depan, tanggal 31 Mei,” sambung Suparman.

Hari kemarin, Sekda KLU diketahui tengah tidak berada di ruang kerjanya. Mengingat sejak Selasa lalu, Sekda sedang dinas ke Jakarta.

Sebagaimana surat panggilan Kejati No. R.138/P.2.3/ Dek.3/05/2016, sebut Suparman, Sekda dan Kabag Kesra dimintai Keterangan perihal pencairan Bansos senilai Rp 10.373.500.000,- miliar. Hal ini sebagai tindak lanjut Surat Perintah Operasi Intelijen Kepala Kejati NTB No. PRINOPS - 07/P.2/Dek.3/03/ 2016 tanggal 28 Maret 2016, sehubungan dengan dana bansos tahun 2015 sejumlah nominal tersebut di atas. “Pertama di panggil Pak Kabag Kesra, H. Kartono, jam 9, dan Pak Sekda dipanggil belakangan, jam 11,” katanya.(ari)

yang dilaksanakan selama 14 hari, katanya, dilakukan dengan penuh kerja keras dengan strategi yang dilakukan.

Pasalnya, dalam operasi patuh ini lebih mengutamakan penindakan yakni sekitar 80 persen. Sementara, bagi masyarakat yang terkena tilang akan menjalani sidang yang waktu pelaksanaannya

sudah ditentukan pada hari Kamis dan Jumat.

Bayu menambahkan, sejak ditandatanganinya surat tilang oleh pengendara, maka berapa denda yang harus dibayar oleh pengendara tergantung dari pihak pengadilan dalam proses persidangan yang dikaitkan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan itu. (yon)

Empat Bulan, 24 Kasus Kekerasan pada Anak di Lotim Selong (Suara NTB) Selama kurun waktu empat bulan terakhir, kasus kekerasan tehadap anak yang terlapor sebanyak 24 kasus. Dari jumlah itu, dominan kasus pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 7 kasus. Lainnya seperti kasus pemukulan, penganiayaan, pembiaran, eksploitasi dan lainnya.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lotim, Baiq Farida Apriani didampingi Kepala Seksi Perindungan Perempuan dan Anak, Serkapudin di Selong, Kamis (26/5), mengaku, tahun 2015, jumlah kasus kekerasan pada anak mencapai 220 kasus. ‘’36 kasus di antaranya merupakan kasus pelecehan seksual. Selama tahun 2015 itu, kasus pemukulan terbanyak 67 kasus, berikut penganiayaan sebanyak 49 kasus baru kemudian terbanyak ke

tiga adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak. Pemerkosaan 15 kasus, pengabaian anak 21 kasus, eksploitasi anak 15 kasus,’’ ujarnya.

Dari gambaran kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu, tersorot masalah kejahatan seksual terhadap anak.

Adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan mampu memberikan efek jera pada pelaku kekerasan pada anak.

Menurut Serkapudin selama ini hukuman terhadap para pelaku kekerasan terhadap anak sudah cukup berat. Hanya saja, proses hukum yang dilakukan justru lemah.

Menurutnya, jika aturan yang lama ini benar-benar ditegakkan setidaknya bisa memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. (rus)

Data Dukcapil

Jumlah Penduduk Lotim Capai 1, 2 Juta Jiwa

Atma Yakin

Selong (Suara NTB) Pertumbuhan jumlah penduduk di Lombok Timur (Lotim) terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari data yang sudah diperbaharui Desember 2015 lalu, tercatat jumlah penduduk Lotim mencapai 1.281.248 jiwa. Data ini bersumber dari hasil olahan dari pemerintah pusat yang dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“Inilah data yang bersih,” ungkap Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Duk-

capil Lotim, Atma Yakin menjawab Suara NTB, Kamis (26/ 5).

Diakuinya, dari data pelayanan yang dimiliki Dukcapil Lotim, terakumulasi jumlah penduduk Lotim ini tembus 1,7 juta jiwa. Melonjaknya data penduduk dalam data pelayanan itu tidak dipakai karena masih terhadap data yang belum diperbaiki. Antara lain, yang meninggal, yang pindah dan faktor lain yang menyebabkan tidak lagi menjadi penduduk Lotim.

Data bersih yang digunakan Dukcapil ini, lanjut Atma Yakin merupakan data yang lengkap nama, alamat dan nomor induk kependudukannya.

Laporan perkembangan jum-

lah penduduk dalam catatan Dukcapil ini tersaji dalam sekali enam bulan. “Nanti bulan Juni akan dikirimkan lagi yang baru,” ucapnya.

Diterangkan, data-data memang bersumber dari Dukcapil dalam bentuk yang belum bersih. Data tersebut dikirim ke server pusat untuk diperbaiki.

Lotim belum bisa melakukan perbaikan secara otomatis mengenai data jumlah penduduk ini. Pasalnya, tidak ada alat yang bisa digunakan, seperti menghapus yang sudah meninggal dan lainnya.

Atma Yakin menambahkan, dari jumlah seluruh penduduk Lotim itu saat ini yang masuk berhak menggunakan hak pilihnya sebanyak

916.883 jiwa. Mereka ini sudah masuk katagori wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sudah menikah. Jumlah yang berhak memilih sesuai ketentuan usia dan syarat menikah itu kata Atma Yakin sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim.

Sebelumnya, Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh mengutarakan, data-data yang sudah diterima dari Dinas Dukcapil itu akan menjadi dasar penentuan masuk daftar pemilih tetap. Mekanisme penentuan pemilih tetap melalui proses pemutakhiran data sampai di tingkat bawah. (rus)

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kekurangan Ruang Kelas

Murid SMKN 1 Gerung Belajar di Bawah Terop

Ditindak Tegas APARAT kepolisian akan bertindak tegas pada pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing.

Pasalnya, pemakaian knalpot racing itu dinilai sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Jika ada anggota polisi yang menggunakan knalpot bedel (racing), kita tindak tegas dan kita langsung gergaji knalpotnya. Itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Siapapun itu, termasuk anggota aparat kepolisian,” tegas Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman,SIK MM melalui Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Bayu Eko Panduwinoto, Kamis, (26/5).

Namun, ujarnya, sampai saat ini belum ada ditemukan anggota polisi yang mengendarai sepeda motor dengan memakai knalpot racing. Kalaupun ada, sambungnya, ia mengimbau kepada masyarakat untuk mengenali dan melaporkan hal tersebut ke aparat kepolisian. Sementara terhadap pengendara yang memakai knalpot racing langsung digergaji dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

Bayu kembali menegaskan, polisi menilang pengendara yang memakai knalpot racing atau tidak standar karena knalpot racing yang mengeluarkan suara berisik tersebut, karena mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Atas kondisi ini, aparat kepolisian tidak akan tebang pilih dalam penertiban sepeda motor yang memakai knalpot racing. (yon)

(Suara NTB/dok)

Radikalisme Bukan Jati Diri Bangsa Indonesia Praya (Suara NTB) Maraknya aksi-aksi yang menjurus kepada aksi radikalisme belakangan ini, harus dilawan secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. Alasannya, sudah meresahkan dan merugikan masyarakat luas.

Ajakan tersebut disampaikan Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI. Kustanto Widiatmoko, M.D.A., di Lombok International Airport (LIA), Kamis (26/5).

Menurutnya, aksi radikalisme harus dilawan, karena bukan jati diri bangsa Indonesia. Tetapi paham-paham luar yang masuk dan berkembang ditengah masyarakat saat ini.”Radikalisme itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki toleransi tinggi serta harmonis,” ujarnya.

Jika ada yang terlibat paham radikal, ujarnya, dan ikut melakukan aksi-aksi radikalisme, maka itu bukan bagian dari bangsa Indonesia, sehingga wajib untuk diperangi. Diakuinya, untuk bisa melawan atau memerangi paham radikal bukan perkara mudah, karena butuh komitmen dan kerjasama semua pihak.

Dalam hal ini, tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan, apakah itu kepolisian atau TNI dalam melawan paham radikal. Jika tidak bisa ikut terlibat secara langsung, paling tidak masing-masing pribadi mau dan punya komitmen menjaga diri sendiri agar tidak terpengaruh paham-paham radikal. “Karena sekali lagi, radikalisme bukan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia,” ujarnya mengingatkan.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan paham radikalisme tidak boleh dibiarkan berkembang. Yang boleh berkembang adalah semangat toleransi dan harmonisasi, karena itulah jati diri bangsa Indonesia. “Undangundang di negara kita sudah tegas melarang berkembangnya paham komunis. Jadi semua kita berkewajiban untuk melawan paham tersebut,” tegasnya. (kir)

Alumni SMK Al Banawa Harus Bersaing Selong (Suara NTB) – Di era globalisasi sekarang ini, kompetisi di dunia kerja tidak lagi mudah, para pelajar harus dibekali dengan kompetensi yang bisa membuat mereka bersaing ke depan.

Adanya kompetensi yang dimiliki, tentu akan membuat siswa akan mampu bersaing terutama dalam memasuki dunia usaha maupun dunia industri (Du-Di). ‘’Hal inilah yang diterapkan dan diharapkan dapat dikembangkan oleh tamatan SMK Al Banawa Sikur agar ke depan tidak menjadi pengangguran,’’ ujar Kepala SMK Al Banawa Sikur, Nurlaili Hidayati usai tasyakuran dan pelepasan siswa, Kamis (26/5).

Alumni SMK Al Banawa, harapnya, harus mengabdikan diri terhadap masyarakat, sementara bagi siswa yang mampu diminta tetap melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Langkah ini diharapkan untuk menekan angka pengangguran yang merujuk pada kemiskinan.

Menurutnya, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki siswa saat duduk di bangku SMK. Misalnya, siswa SMK harus berkompetensi sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat, berkompetensi sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, siswa SMK harus profesional serta beberapa kompetensi lainnya.

Selain itu, sesuai dengan visi yang dikembangkan yakni cedas terampil, berkepribadian Islami serta berdaya saing.

Pihaknya juga mengharapkan siswa termasuk alumni membiasakan diri mengerjakan sesuatu dengan ucapan basmalah, karena merupakan benteng dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Sementara, Kepala Kementerian Agama Lotim, H.Nasrudin, mengimbau kepada siswa menjauhi pengangguran ataupun perkawinan dini pasca tamat dari SMK. Meski, tidak ada larangan bagi siswa yang sudah lulus SMK untuk menikah, namun pernikahan bisa dilakukan setelah semuanya sudah matang, baik moril maupun materil, karena berdampak terhadap kehidupan ke depan. (yon)

Giri Menang (Suara NTB) Meski berada di jantung ibukota Lombok Barat (Lobar), Gerung, tak menjamin sekolah bisa mendapatkan fasilitas memadai. Tengok saja, SMKN 1 Gerung masih kekurangan ruang kelas, sehingga muridnya terpaksa belajar di bawah terop. Murid kelas X,XI dan XII secara bergantian belajar di bawah terop, ketika semua murid belajar di kelas.

Pihak sekolah terpaksa mensiasati dengan membeli terop untuk tempat belajar, lantaran sarana laboratorium, perpustakaan hingga musala sudah disulap menjadi kelas belajar. Pihak sekolah berupaya mengusulkan agar bisa memanfaatkan bangunan SKB tak jauh dari sekolah, namun belum disetujui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) lantaran terbentur aturan.

Ditemui di sela-sela memantau muridnya belajar di bawah terop yang didirikan di depan ruang guru, Kepala SMKN 1 Gerung, Drs. Zainal Arifin MS, M.Pd mengakui kondisi yang dialami sekolahnya sejak satu tahun terakhir ini. “Kami mengalami kekurangan kelas, makanya murid belajar di bawah terop, itu kami siasati agar anak-anak bisa belajar. Kalau ruangan, laboratorium, musala dan perpustakaan sudah disulap jadi ruang kelas,” katanya di ruang kerjanya, Kamis (26/5).

Ia menyatakan, jumlah siswa yang semakin membeludak hampir tiap tahun mengakibatkan anak-anak tak tertampung, sehingga terpaksa belajar di halaman di bawah terop. Bahkan sebelum ada terop, mereka terpaksa belajar di lorong-lorong kelas dan di bawah pepohonan yang ada di halaman sekolah. Ia mengaku sangat bersyukur semakin banyak murid yang masuk ke

(Suara NTB/her)

BELAJAR - Akibat kekurangan ruang kelas, murid SMKN 1 Gerung belajar di bawah terop halaman sekolah. sekolah itu menandakan sekolah diminati masyarakat luas.

Ia menyebut, jumlah murid di SMK tersebut mencapai 548 lebih, dikurangi murid yang tamat tahun ini sebanyak 183 anak.

Namun jumlah yang mendaftar tahun ini tambah membeludak mencapai 200 anak.

Menurutnya, tingginya animo masyarakat memasukkan anaknya ke sekolah ini, karena ada beberapa jurusan yang modifikasi. Semenjak ia menjadi kepala di SMK ini, ia melakukan terobosan dengan memodifikasi jurusan teknik sepeda motor dibuat modifikasi dengan menambahkan pembentukan

kepribadian calon pembalap.

Tujuannya, supaya anak-anak yang gemar balap tidak melakukan aksi balap liar. Bahkan, pentolan pembalap SMK tersebut mampu mengukir prestasi di level nasional.

Di samping itu jurusan tata busana dimodifikasi dengan menambahkan kelas kecantikan, murid diberikan bekal tambahan terkait busana. Di sekolah terdapat enam jurusan, selain dua jurusan tersebut, ada TKJ, Teknisi Audio video dan Administrasi Perkantoran.

Ideal kebutuhan lokal kelas untuk menampung murid di sekolah itu 22 kelas. Pihaknya

memahami kondisi keterbatasan keuangan daerah, sehingga belum mampu membangunkan ruang kelas baru.

Sehingga mau tidak mau sebagai kepsek, ia memutar otak bagaimana mengatasi persoalan ini. Sehingga disiasatilah dengan membeli terop sebagai tempat murid belajar sementara waktu, sembari menunggu pembangunan RKB. Pihaknya terpaksa menampung anak-anak di bawah terop, lantaran usulan menggunakan SKB Gerung yang tak jauh dari sekolah itu belum diamini pihak Dikbud. Ia sendiri sudah mengusulkan namun belum diizin-

kan, lantaran terkendala masalah aturan. “Sebenarnya awal berdirinya SKB itu kan, karena ada SMK ini, harapannya sewaktu-waktu bisa dipakai tapi belum diizinkan,” kata mantan Kepala SMKN 1 Sekotong ini.

Usulan pemanfaatan SKB ini pun pernah dirundingkan bersama tokoh masyarakat, toma dan komite dengan Dikbud, namun belum ada titik temu. Sebab menurut Dikbud, SKB tidak ada hubungan dengan SMK sebab SKB berada di lembaga non formal. Hal ini jelasnya sangatlah ironis, sebab jika mengacu lahan ini masuk sebagai lahan milik SMK.(her)

Korsup KPK Rekomendasikan Tiga Kasus Korupsi di Lobar-KLU Dilanjutkan Giri Menang (Suara NTB) Tim koordinasi dan supervisi (Korsup) KPK merekomendasikan dua kasus korupsi bernilai miliaran rupiah di Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dilanjutkan penyelidikan dan penyidikannya. Dua kasus korupsi dimaksud, kasus di SMPN 3 Gerung Lobar terbagi dua kasus dan kasus Landscape KLU. Polres pun akan menindaklanjuti hasil korsup tersebut.

“Korsup KPK meminta tetap dilaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara optimal. KPK minta agar proses penyelidikan jangan terhambat hanya garagara ada pengembalian kerugian,” tegas Kapolres Lobar melalui Kasatreskrim, AKP Joko Tamtomo, Kamis (26/5).

Dijelaskan, dalam kegiatan Korsup KPK dilibatkan juga

tim dari Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.

Tim ini melakukan korsup kasus korupsi yang mandek penanganannya di polres. Tim ini pun memberikan solusi dan masukan bagaimana kelanjutan penanganan kasus. ‘’Khusus di Lobar terdapat dua kasus yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya, ka-

sus SMP 3 Gerung. Kasus ini dibagi dua, karena ada empat program kegiatan yang dilaksanakan yakni dana bantuan block grand, bos, BSM dan rehab sekolah dengan nilai Rp 663.410.000,’’ terangnya.

Selain kepsek sudah ditetapkan tersangka dan terdakwa, kasus ini menyeret dua orang tenaga TU di sekolah itu. Ter-

kait bagaimana kelanjutan penanganan perkara ini, pihaknya akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Selain itu, ada kasus Landscape di KLU senilai Rp 1 miliar. Ditekankan oleh Korsup KPK, meski ada pengembalian kerugian negara penanganan perkara tetap dilanjutkan penyidikannya.

Sebab mengacu pasal 4 UU Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor bahwa pengembalian kerugian negara tak menghapus pidana. “Itu yang ditekankan KPK untuk kasus ini,” jelasnya.

Dikatakan lebih lanjut, tim

Korsup KPK meminta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus ini optimal.

Dalam kesempatan ini, KPK meminta penjelasan hambatan perkara, sehingga penanganannya tidak maju-maju. Tim ini juga mencari solusi bagaimana langkah yang harus diambil.

Joko mengaku, terkait penanganan tipikor di Polres masih perlu digenjot dari sisi anggaran audit PKN dari BPK. Dalam setahun, jelasnya, pihaknya diberi jatah dua kasus untuk PKN dari BPK. Namun pihaknya berupaya menargetkan lebih dari dua kasus, minimal mampu 4 kasus. (her)

Mutasi Jilid II Dilakukan Hari Ini ?

(Suara NTB/kir)

SIDAK - Ketua Komisi I DPRD Loteng bersama anggota melakukan sidak ke sejumlah SKPD, termasuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng, Kamis (26/5).

Pantau Pelaksanaan Program

Komisi I DPRD Loteng Sidak Sejumlah SKPD Praya (Suara NTB) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng, Kamis (26/5). Sidak yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Loteng ini bertujuan memantau dan memonitor langsung pelaksanaan program pembangunan yang tengah dijalankan di SKPD bersangkutan.

Sidak dimulai dengan mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng. Di sana, Komisi I memantau langsung pelaksanaan Pra-jabatan Calon Pegawai Negeri (PNS) sekaligus mengecek beberapa program yang tengah dijalankan.

Usai dari BKD, dengan berjalan kaki Komisi I DPRD Loteng mendatangi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng. Di BPMD, Komisi I mengecek persiapan dan kesiapan dari BPMD Loteng, menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pil-

kades) serentak. Dimana ada sekitar 15 desa yang direncanakan akan menggelar pilkades serentak akhir tahun ini. Termasuk kemungkinan Desa Langko dan Menemeng, ikut dalam agenda politik ini.

Dari BPMD, rombongan Komisi I DPRD Loteng selanjutnya mendatangi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri (Kesbangpoldagri). Disana, Komisi I fokus untuk memastikan keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada di daerah ini, terdata dengan baik.

“Ini bagian dari tugas pengawasan kita selaku wakil rakyat,” sebut Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar.

Terkait pelaksanaan program pembangunan yang sedang dijalankan SKPD-SKPD lingkup Pemkab Loteng tersebut, pihaknya bisa saja memanggil SKPD terkait.

Namun pihaknya lebih memilih untuk turun langsung ke lapangan supaya bisa melihat dan memantau langsung kondisi jalannya program yang sedang dijalankan. Ke depan,

secara berkala pihaknya akan terus memantau pelaksanaan program pembangunan, baik itu secara langsung mau tidak langsung.

Pihaknya berharap adanya pengawasan ini, program pembangunan di daerah bisa berjalan sesuai target yang dituju, sehingga manfaat program pembangunan bisa dirasakan semaksimal mungkin oleh masyarakat di daerah ini sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

“Dengan kita turun langsung seperti ini, apa yang jadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya,” tambah politisi asal Partai Demokrat ini. karena bagaimanapun juga, program pembangunan bisa dikatakan sukses jika manfaatnya bisa dirasakan semaksimal mungkin oleh masyarakat itu sendiri.

Selain itu, hasil sidak ini akan jadi bahan pembahasan selanjutnya, baik di internal DPRD Loteng maupun pembahasan dengan pemerintah daerah. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, dijadwalkan menggelar mutasi jilid II, Jumat (27/5) ini. Mutasi yang diperkirakan besar-besaran ini direncanakan bakal digelar usai Salat Jumat. Dalam mutasi kali, diprediksi 9 pejabat bakal turun eselon, karena melanggar ketentuan administrasi.

Terkait kepastian mutasi ini sudah mengemuka di internal pejabat Pemda. Seperti disampaikan salah satu pejabat di Lobar. Menurutnya, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid direncanakan melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat yang ada di Lobar.

Dikonfirmasi terkait kepastian mutasi ini, Asisten I Setda Lobar, Hj Eva Nurcahyaningsih enggan berkomentar. Dalam hal ini, ia meminta wartawan bertanya langsung ke sekda. “Tanya saja ke Sekda selaku ketua baperjakat,” katanya singkat.

Sehari sebelumnya, Bupati

Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi usai membuka pemilihan Ketua AKAD memilih menjawab formatif. “Sesuai tradisi kalau mutasi ini kan jarang pasti, menteri saja reshuffle kabinet tiba-tiba,” jawabnya.

Menurutnya mutasi telah dipersiapkan oleh baperjakat dan dalam proses penyeleseaian. ‘’Setelah difinalisasi, ia akan diskusi dengan tim baperjakat, barulah diputuskan,’’ terangnya.

Diakuinya, dari hasil pengkajian tim baperjakat ada sembilan pejabat eselon II dan III yang terancam terkena demosi atau diturunkan eselonnya, karena tak memenuhi syarat menduduki jabatan saat ini. Bupati menegaskan terjadi pelanggaran administrasi pada saat mereka dipromosi pada jabatan tersebut. Karena itulah jelasnya, pemda mengambil langkah terbaik demi mereka sebab jika dibiarkan akan merugikan pejabat bersangkutan. (her)

(Suara NTB/ist)

PEMOTONGAN KAYU - Kawasan hutan di NTB membutuhkan pengawasan ketat dari pemerintah dan masyarakat. Jika tidak diawasi, maka aksi perambahan hutan atau penebangan liar akan mengancam kelestarian hutan. Sebagaimana terlihat dalam gambar, tampak aksi pemotongan kayu hutan di satu kawasan di Desa Gelangsar Gunungsari Lombok Barat, belum lama ini.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Program Kurikulum Dikdas Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB ke nasional saja. Tapi belum berhasil jadi juara,’’ sebutnya.

Kedepan, prestasi serupa akan dipertahankan bahkan perlu digenjot peningkatannya.

Terutama di tingkat sub rayon yang pembinaannya selama ini masih lemah. Selama ini, pembinaan masih difokuskan pada tingkat Kabupaten. Perlu diatur keseimbangan pembinan dari mulai tingat sekolah, sub rayon hingga tingkat kabupaten. ‘’Pembinaan harus lebih baik lagi kedepannya, terutama di tingkat sub rayon,” terang Sudarli.

Menanggapi keberhasilan anak didiknya, Kepala SMP Negeri 1 Sumbawa, Sri Irianti, S.Pd, M.Pd juga tak bisa menutipi kebanggaannya.

Meraih Juara Harapan 1 Nasional tidaklah mudah, mengingat persaingan yang begitu ketat. ‘’Masuk nasional saja sudah luar biasa. Apalagi ini bisa masuk empat besar,” katanya bangga.

Gudang Sembako di Sumbawa Terbakar

Sumbawa Besar (Suara NTB) Peristiwa pembakaran bus Surya Kencana yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Kecamatan Maronge mulai menemui titik terang. Salah satu terduga pelaku, RK (28), ditangkap polisi.

Warga Kecamatan Maronge tersebut bekerja sebagai sopir truk.

Kapolres Sumbawa AKBP Muhammad, SIK yang dikonfirmasi, Kamis (26/5) kemarin membenarkan adanya penangkapan tersebut. Dalam hal ini pihaknya bekerjasama dengan Polres Lombok Timur.

Disebutkannya, pelaku ditangkap di Desa Lendang Nangka, Lombok Timur, Rabu (25/5). Dimana yang bersangkutan saat itu sedang bersembunyi di rumah pamannya. Polisi yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan kemudian terjun ke lokasi untuk melakukan penangkapan.

Mengetahui keberadaan polisi, RK sempat melarikan diri melalui pintu belakang rumah. Namun dengan sigap anggota mengejar dan menangkap RK. “Saat ini anggota Polres Sumbawa sedang menjemput RK ke Lombok Timur,” ujarnya.

Pihaknya akan melakukan pengembangan guna mengetahui ada atau tidaknya tersangka lainnya. (ind)

jauh meninggalkan yang lainnya. Dari sana saya optimis kalau dia bisa juara,’’ tukas Kepala Sekolah low profile ini.

Sri berharap prestasi Nasy-

wa menjadi motivasi bagi siswa lainnya. Ditunjjang pembinaan OSN di sekolah yang akan makin diintensifkan. Untuk mempertahankan prestasi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menegaskan akan melakukan penertiban terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang berlangsung di wilayah Kecamatan Alas. Aktivitas PETI dipandang dapat merusak lingkungan.

“Apapun dan di mana pun itu yang namanya pekerjaan ilegal wajib harus distop. Tidak ada pilihan lain,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (26/5).

Terkait adanya keluhan masyarakat yang mulai resah

yang telah dikemas Nasywa.

Bahkan kalau bisa kedepannya akan lahir siswa berprestasi lain yang melebihi prestasi Nasywa saat ini. “Ini tekad

kami,” tandasnya seraya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, guru Pembina, Dinas Diknas dan phak lainnya. (arn/*)

dengan keberadaan tambang ilegal, Bupati menegaskan pemerintah harus mulai berpikir.

Dan pihaknya sudah membentuk tim yang terdiri dari berbagai unsur untuk mengantisipasi hal tersebut. Hanya saja,

Bupati belum sempat berkoordinasi kembali dengan tim.

Mengingat baru saja kembali dari luar daerah. “Saya akui tingkat koordinasi saya yang masih kurang. Tetapi Insya Allah saya akan bergerak lebih

cepat, dan maju untuk menekan illegal minning ini,” ujar Bupati.

Meskipun demikian, lanjutnya, seharusnya tanpa ada perintah Bupati, tim ini harus bergerak. Karena tujuan tim dibentuk untuk mengatur, mengawal, menjaga aktivitas masyarakat terhadap mulai maraknya penambangan ilegal tersebut. “Seharusnya tanpa ada perintah dari Bupati, tim ini harus bergerak.

Bagaimana kalau saya sakit atau di luar daerah, masa harus menunggu perintah Bupati saja,” pungkasnya.

Hal ini nantinya akan kembali dikoordinasikan. Mengingat masalah tambang ilegal harus segera ditangani. Terutama yang berada di wilayah Alas yang sudah memakan korban.

“Ini akan saya koordinasikan kembali untuk segera bergerak,” tukas Bupati. (ind)

(Suara NTB/arn)

CICIPI IKAN - Bupati Sumbawa beserta Istri didampingi Kadislutkan mencoba mencicipi ikan masakan yang tersedia di lomba makan ikan, Kamis (26/5).

Bupati Minta SKPD Kemas Pasar Ikan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengajak masyarakat terutama generasi muda membiasakan diri untuk banyak mengkonsumsi ikan. Hal itu diungkapkan dalam pengukuhan kepengurusan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Sumbawa dan Lomba Masak Serba Ikan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Lapangan Pahlawan Sumbawa, Kamis (26/5). Sekaligus meminta SKPD teknis mengemas pasar ikan yang indah.

Menurut Bupati, patut disyukuri, produksi perikanan Sumbawa terus meningkat akhir-akhir ini. Ditunjang adanya sarana-prasarana yang cukup memadai. Serta masuknya investor-investor yang didukung oleh iklim in-

vestasi sehat dan kondusif.

Kondisi tersebut harus terus dipelihara guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapannya masyarakat Sumbawa yang berdaya saing, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan semangat gotong royong dapat terwujud.

H. Husni juga menambahkan, pentingnya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan konsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Dengan tetap menjaga kebersamaan, serta “saling gayong, saling satotang” dalam mengimplementasikan hajat dari pembentukan forum ini. Peningkatan

kualitas sumberdaya manusia tidak lepas dari apa yang dikonsumsi setiap hari. Kepada SKPD terkait agar mengemas pasar ikan dengan indah dan tertata rapi. ‘’Pada masa pemerintahan Husni – Mo, kami akan menyambung komunikasi dengan pemerintah masa lalu demi mencapai keberhasilan bersama dalam membangun pasar yang indah. Dan dalam menggali potensi laut Sumbawa, saya akan sangat bangga apabila ada orang Sumbawa yang menjadi pioner dalam mengembangkan potensi ikan di Kabupaten Sumbawa,” harap Bupati Sumbawa.

Sebelumnya, diberikan makanan tambahan secara simbolis kepada siswa TK, SD, ibu hamil, dan Balita oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa. (arn)

Abdul Azis Siap Maju dalam Bursa Calon Sekda KSB Taliwang (Suara NTB) Bursa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini sedang dibuka. Sejumlah nama pejabat di internal Pemda KSB pun disebut-sebut siap maju merebut posisi nomor satu di birokrasi itu.

Salah satu misalnya yang saat ini telah menyatakan diri siap maju adalah Abdul Azis, MH. Ia sekarang ini menjabat sebagai Asisten I dan kebetulan tengah dipercaya menjadi pelaksana tugas (Plt) Sekda KSB sejak ditinggalkan Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM yang mundur karena maju pada Pilkada serentak KSB pada 2015 lalu.

“Insya Allah saya siap maju,” cetus Abdul Azis kepada media ini saat ditanya terkait kesiapannya, Kamis (26/5).

Menurutnya, siapa saja bisa mengisi jabatan Sekda KSB, tak terkecuali dirinya.

Azis bahkan mengatakan, ditunjuknya ia sebagai Plt (Sekda) sekarang ini sebelumnya tidak pernah ia perkirakan.

“Nah sekarang juga patut saya coba siapa tahu bisa (terpilih,

(Suara NTB/bug)

red),” paparnya.

Untuk syarat administrasi dan jabatan, Abdul Azis memang sudah memenuhinya.

Tetapi tidak sekadar itu saja, ia menyebutkan, dirinya memiliki kemampuan dan kapasitas yang mencukupi untuk menduduki jabatan Sekda saat ini.

“Kalau di internal (KSB) saya merasa punya cukup kapasitas.

Jadi saya Insya Allah akan coba itu,” cetusnya meyakinkan.

Abdul Azis menyebutkan, ada

banyak hal lain yang memang perlu menjadi penyokong untuk meraih posisi teratas di birokrasi KSB itu. “Kalau hitungan saya setidaknya ada tiga. Pertama memang Allah mempercayakan jabatan itu ke kita, dukungan dari sesama di internal birokrasi dan ketiga, menerima amanat itu sendiri,” tukasnya.

Selain Abdul Azis, sejumlah nama pejabat lain juga dikabarkan akan turut meramaikan bursa Sekda KSB. Seperti misalnya di jajaran Staf Ahli Bupati ada Hirawansyah Atta, MH, Drs. Burhanuddin dan Ir. H. Alimin. Selain itu ada juga kepala Bappeda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. Sementara dari luar birokrasi KSB ada nama Dirmawan yang kini menjabat kepala Badan Penanam Modal dan Lingkungan Hidup (BPMLH) Kabupaten Sumbawa.

Sesuai keputusan Panitia Seleksi (Pansel) penjaringan Sekda KSB, untuk pengisian jabatan ini, Pansel membatasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari KSB dan Kabupaten Sumbawa. (bug)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah mengusulkan pembangunan embung untuk sejumlah wilayah ke Kementerian PUPR. Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU KSB, Amar Nurmansyah, ST mengatakan, usulan ke pusat itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Di mana saat ini sejumlah potensi sumber air untuk memenuhi kebutuhan pertanian di daerah masih kekurangan infrastruktur. “Usaha kita ini bagaimana infrastruktur kita sebagian bisa ditalangi dari dana pusat,” katanya kepada wartawan, Kamis (26/5).

Menurutnya, salah satu belum optimalnya pemanfaatan lahan di KSB untuk kegiatan pertanian karena masih minimnya infrastruktur pengairan.

Padahal potensi lahan di daerah untuk dijadikan lahan pertanian masih terhitung banyak. “Potensi lahan kering kita banyak. Nah untuk mengolahnya kita perlu air, dan untuk dapat air kita perlu fasilitasnya dalam hal ini embung,” sebutnya seraya menambahkan dalam usulannya, Dinas PU menyajikan data lahan kering di KSB yang memiliki potensi dijadikan lahan pertanian.

“Kita serahkan data lahan kering juga. Harapannya data itu bisa memperkuat usulan kita diterima oleh kementerian,” sambung Amar.

Saat ini lanjutnya, pemerin-

(Suara NTB/bug)

KSB Usulkan Pembangunan Embung ke Pusat

(Suara NTB/ind) (Suara NTB/dok)

Polisi Tangkap Tersangka Pembakaran Bus

JUARA - Siswa SMPN 1 Sumbawa, Nasywa Aulia Safitri yang sukses keluar sebagai juara harapan 1 OSN Nasional bersama Sudarli (foto paling kanan).

Nasywa bersama rekannya, guru pembina dan Sudarli (foto tengah).

PETI di Alas akan Ditertibkan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah dan gudang milik perusahaan sembako di Kelurahan Bugis, Sumbawa Besar, dilalap si jago merah, Rabu (25/5) malam sekitar pukul 21.30 Wita. Pemadam kebakaran yang mengetahui informasi terjun ke lokasi dengan mengerahkan seluruh armada yang dimiliki untuk memadamkan api. Begitupula dengan aparat kepolisian yang membantu dengan mobil water cannon. Selain itu masyarakat juga ikut membantu memadamkan api.

Informasi yang diserap, kebakaran di ketahui warga sekitar dari rumah Herman. Bermula saat adanya suara ledakan. Diperkirakan ledakan berasal dari arah truk yang terparkir di rumah tersebut. Kemudian api menjalar ke belakang rumah. Api tersebut kemudian menjalar ke gudang sembako milik Ngakan Putu Suardana.

Api yang semakin menjalar tak mampu dipadamkan.

Bahkan sejumlah anggota pemadam kebakaran terpaksa harus dilarikan ke IGD lantaran menghirup asap. Mengingat di tempat tersebut, bercampur minyak serta barang lainnya yang ikut terbakar. Api kemudian menjalar ke sebuah gudang sekaligus counter di samping lokasi. Sementara disisi lain lokasi kebakaran dipadati masyarakat. Namun berkat upaya keras dari pemadam kebakaran dan kepolisian serta masyarakat, sekitar pukul 00.30 Wita, api kemudian baru bisa dipadamkan.

Kasat Damkar, Lourensius Sado yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (26/5) mengakui belum mengetahui jumlah kerugian yang ditimbulkan. Selain itu pihaknya juga belum mengetahui penyebab awal terjadinya kebakaran. “Kami datang memadamkan api. Setelah api padam, kami langsung berkoordinasi. Baik dengan polisi maupun dengan PLN terkait penerangannya,” ujarnya.

Disebutkannya, pihaknya turun ke lokasi sekitar 15 menit setelah memperoleh informasi. Namun api sudah membesar. Pihaknya sempat kewalahan, mengingat armada yang terbatas serta kondisi jalan yang dipadati warga. Selain itu diperparah oleh lelehan minyak goreng yang tumpah dilantai. Tak hanya itu, sekitar 11 anggota pemadam kebakaran juga pingsan akibat menghirup campuran asap yang baunya menyengat. “Saya tidak bisa memastikan, apakah itu pakan udang ataupun lainnya. Yang jelas itu gudang sembako.

Dan banyak dus-dus serta lantai berminyak,” ujarnya.

Kapolres Sumbawa melalui Kasubag Humas, Iptu Waluyo menyampaikan atas kasus kebakaran yang menimpa gudang distributor barang Puncak Sari yang terbakar di bagian belakang, tempat penyimpanan minyak goreng, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 2,5 miliar. (ind)

TERBAKAR - Mobil PMK dan water cannon milik Polres Sumbawa bahu membahu memadamkan api yang melalap gudang sembako di kelurahan Bugis, Sumbawa Besar, Rabu malam

Bahkan prestasi empat besar nasional ini, terhitung yang pertama kali untuk SMP Negeri 1 Sumbawa. Setelah sebelumnya hanya menjadi peserta OSN Nasional. Ini yang pertama kali SMPN 1 menyabet gelar harapan 1 OSN nasional. Sebelumnya, hanya sebatas menjadi peserta nasional. Tahun 2013 diwakili dua siswa, 2014 diwakili satu siswa, tahun 2015 tidak ada perwakilan dan tahun ini mengirim satu wakil dan menembus empat besar. Hingga dirinya selaku Kepala Sekolah akan memberikan hadiah secara pribadi kepada Nasywa.

Di mata Sri, Nasywa termasuk siswi multitalenta. Kemampuannya merata pada semua mata pelajaran. Selain hebat IPS, Nsywa juga hebat di mata pelajaran IPA, bahkan Matematika. Nasywa pernah mengikuti OSN dalam Mapel IPA. ‘’Kalau saya lihat nilainya pada saat OSN Kabupaten, dia

tah pusat tengah menggenjot sektor pertanian sebagai pilar ekonomi masyarakat dengan dicetuskannya program upaya khusus (Upsus) swasembada pangan. Karenanya kehadiran fasilitas embung baru diharapkan akan dapat turut menyokong suksesnya program tersebut. “Swasembada pangan adalah program nasional.

Sehingga, untuk menyukseskannya perlu langkah bersama,” timpalnya.

Amar menyebutkan, pihaknya akan terus mengawal usulan tersebut di KemenPUPR. Mengingat pemerintah KSB saat ini sedang menggenjot pemenuhan fasilitas pertanian di daerah. “Tugas pemerintah itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kami leading sector pemerintah untuk menjamin ketersediaan infrastruktur pengairan pertanian akan berupaya semaksimal mungkin,” janjinya. (bug)

Pembayaran Gaji Ke-13 dan 14 Menunggu PP Dompu (Suara NTB) Pemerintah menyiapkan gaji ke 13 dan 14 bagi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2016. Pembayaran gaji ke 13 dan 14 menunggu peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis. Anggaran untuk gaji ke 13 dan tunjangan hari raya (THR) langsung menggunakan APBD Dompu tahun 2016.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si kepada Suara NTB, kemarin mengungkapkan, anggaran untuk pembayaran gaji tersebut sudah tersedia dalam APBD dan sudah disiapkan sejak awal. “Tidak ada tambahan anggaran dari pusat, langsung menggunakan anggaran yang ada. Cuma pembayarannya menunggu PP sebagai petunjuk teknis,” kata Muhibuddin.

Namun Muhibuddin mengatakan, dalam APBD tidak secara spesifik disebutkan gaji ke 13 dan THR bagi ASN. Dalam APBD hanya disiapkan cadangan anggaran dan akan disesuaikan dalam APBD perubahan. “Dalam APBDP tinggal disesuaikan nomenklaturnya,” jelasnya.

Muhibuddin juga mengungkapkan, kebijakan pemo-

(Suara NTB/ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Satu satunya perwakilan Kabupaten Sumbawa yang mewakili NTB ke ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Nasywa Aulia Safitri, siswa SMP Negeri 1 Sumbawa berhasil menorehkan prestasi hebat. Dengan berhasil menembus empat besar atau Juara Harapan I di ajang bergengsi tersebut.

Keikutsertaan Nasywa di OSN Mata Pelajaran (Mapel) IPS. Atas prestasinya, Nasywa berhak atas piagam penghargaan dan sejumlah uang pembinaan. Kadis Diknas Kabupaten Sumbawa melalui Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidkan Dasar, Sudarli, S.Pt, M.Si sangat mengapresiasi sekaligus bangga dengan keberhasilan ini. Sebab meski selama ini kerap mengriimkan wakil di OSN, namum baru kali ini berhasil keluar sebagai juara. ‘’Ini yang pertama kali. Tahun sebelumnya kita hanya mewakili NTB

(Suara NTB/arn)

Siswa SMP Negeri 1 Sumbawa Torehkan Prestasi di OSN Nasional

tongan dana alokasi khusus (DAK) 10 persen oleh pemerintah pusat belum ada ketetapan. Keputusan pastinya menunggu pembahasan dalam APBNP, sehingga akan sangat bergantung dari keputusan bersama dengan Dewan. “Kita menyampaikan laporan anggaran yang akan dipotong untuk antisipasi saja,” katanya.

Total DAK yang dipotong di Kabupaten Dompu sebanyak Rp 14,2 miliar dari total DAK tahun 2016 sebanyak Rp 142 miliar.

Kendati ada kebijakan pemotongan, tidak akan mengganggu APBD Dompu. Karena anggaran yang dipotong diambil dari pos kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaan. Sementara total APBD Dompu tahun 2016 sebanyak Rp 1,090 triliun. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

Halaman 7

Petani di Bima Masih Senang Jual Bawang ke Pengepul Bima (Suara NTB) Sejumlah petani bawang di desa Sangia Kecamatan Wera Timur, Bima, lebih memilih menjual hasil panennya ke pengepul atau pengecer. Selain sudah menjadi tradisi yang sudah berjalan bertahun – tahun, para petani juga, pada saat musim tanam nanti mudah mendapat pinjaman untuk membeli bibit hingga pupuk dari pengepul itu.

(Suara NTB/ula)

Rahmat Syafiuddin

“Hubungan emosional sudah terjalin, sulit untuk kami menjual ke tempat lain,” ucap salah seorang petani, H. Awaluddin Hamid kepada Suara NTB, Kamis (26/5).

Pihak Bulog Subdrive Bima, bekerjasama dengan Dinas terkait dan TNI yang dibentuk dalam Satgas, sudah mulai membeli bawang merah kepada petani dengan harga Rp

(Suara NTB/ula)

Etek Riawan

Kasus Kekerasan terhadap Anak di Dompu Gunakan UU Lama Dompu (Suara NTB) Peraturan pengganti undang – undang (Perpu) untuk menyikapi kondisi darurat pencabulan terhadap anak di bawah umur belum bisa diterapkan penyidik di Dompu. Perpu yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku pencabulan ini masih menunggu perintah dari pimpinan tertinggi.

Wakapolres Dompu, Kompol Etek Riawan, SE kepada wartawan di Mapolres Dompu, Kamis (26/5) mengatakan, Perpu yang ditandatangani Presiden untuk menyikapi kondisi darurat pencabulan terhadap anak di bawah umur belum bisa langsung diterapkan pihaknya. Hingga saat ini belum ada perintah dari pimpinan tertinggi, sehingga masih menggunakan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bagi pelaku pencabulan. “Sampai sekarang belum ada perintah dari pimpinan tertinggi. Suratnya (Perpu) saja saya belum lihat. Jadi, belum bisa kita terapkan. Kita masih pakai yang lama (UU No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak),” jelas Etek Riawan.

Ia pun berharap, Perpu ini bisa disosialisasikan secara massif kepada masyarakat oleh semua elemen baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan. Ketika Perpu diterapkan, masyarakat tidak kaget. “Ketika ada kejadian ini, tidak kaget. Ketika dipakai Undang – undang ini dan sudah disosialisasi, sehingga masyarakat tahu,” katanya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, diakui Etek Riawan, termasuk tinggi kejadiannya di Kabupaten Dompu. Media pun sudah mengetahuinya dan ini peran orang tua dan lingkungan keluarga untuk menekan kejadiannya. “Ndak bisa hanya oleh Polisi. Tapi harus mulai dari lingkungan rumah tangga,” harapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Dompu, Rahmat Syafiuddin, SH mengaku cukup prihatin dengan tinggiya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Dompu.

Keluarnya Perpu perlindungan anak untuk menyikapi banyaknya kasus pelecehan seksual, harus juga diikuti dengan sosialisasi yang massif di tingkat masyarakat mengingat beratnya sanksi yang akan diberikan. “Desa, Lurah dan Organisasi kepemuda harus dilibatkan untuk mensosialisasikannya, sehingga kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur bisa ditekan,” harapnya.

Ia juga mengingatkan lembaga pendidikan untuk berperan aktif terhadap tingginya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Apalagi pemicu tingginya kasus yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku ini, dipicu oleh pelaku menonton film dewasa dan penyalahgunaan obat – obatan. “Dunia pendidikan harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman pada anak didiknya selain perhatian orang tua terhadap tumbuh kembang anaknya,” katanya.

Kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di Kabupaten Dompu tercatat sebanyak 12 kasus hingga Mei 2016. Bahkan pada Mei 2016, ada empat kasus yang dilaporkan ke Kepolisian dan dua di antaranya melibatkan anak sebagai korban dan pelaku. Sementara dua pelaku lainnya orang dewasa yang berprofesi sebagai tukang bangunan dan tukang ojek. (ula)

20.000/kg.

Bahkan pembelian direncanakan satu orang petani hingga mencapai dua ton.

Bawang itu akan dikirim ke berbagai wilayah di nusantara. “Kalau harganya Rp 20.000/kg, saya pastikan tidak akan ada petani yang menjualnya ke Bulog, karena harganya sangat murah, daripada dibeli oleh pengepul lebih ma-

hal,” kata Hamid.

Hanya saja, hal itu akan terwujud apabila petani menginginkan uang kontan. Karena pengepul selama ini hanya bisa membayar setengah. Sebab sisanya akan dibayar penuh setelah bawang laku terjual.

“Tetap ada pro dan kontra.

Hanya saja saya melihat petani akan menjualnya ke pengepul dan pengecer. Kare-

akan dikirim dan dijual ke daerah Sulawesi Tenggara, seperti Kota Buton, Bau – Bau, Raha dan Kolaka. Serta di daerah NTT, seperti di Flores dan Sumba.

“Bawang ini diangkut menggunakan kapal nelayan dari pelabuhan lokal setempat,” katanya.

Saifullah mengaku, harga perkilonya yang dijual di wilayah itu, dengan kisaran Rp 30.000 untuk super Banjarmasin, dan Rp 35.000 perkilo untuk super Jawa.

“Harganya sudah disepakati dan termasuk sewa kapal dengan kisaran Rp 1.500 per kilo,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

PINDAHKAN BARANG - Area parkir di Pasar Dompu yang semula dijadikan tempat berjualan, Kamis (26/5). Para pedagang memindahkan sendiri lapak dan barang dagangannya masuk ke pasar.

Pasar Dompu Mulai Dibenahi Dompu (Suara NTB) Pasar Dompu yang rampung dibangun tahun 2014 lalu mulai ditempati pedagang. Lorong dan area parkir pasar yang ditempati pedagang berjualan selama ini pun sterilkan, sehingga memanfaatkan ruangan los yang dibangun pemerintah.

Penertiban pasar ini diharapkan rampung dalam pekan ini, sehingga memasuki bulan Ramadan sudah tertib.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Diskoperindag Tamben) Kabupaten Dompu, H. Iskandar, S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (26/5) mengungkapkan, pengaturan kembali pasar Dompu mulai dilakukan pihaknya dan diharapkan rampug dalam pekan ini. Pedagang yang menggunakan pasar sementara di area parkir dan lorong masuk

pasar, menempati los pasar dan kios yang dibangun pemerintah.

“Mulai kemarin para pedagang kita masukkan menempati ruang los dan bangunan di dalam,” terangnya.

Penataan pasar, kata Iskandar, agar pasar bisa lebih tertib dan tidak terlihat kumuh. Selain itu, bangunan yang dibangun pemerintah tahun 2014 dan 2015 bisa dimanfaatkan secara optimal. “Kita tata ini

agar pasar tidak kumuh dan lebih teratur,” katanya.

Masing – masing pedagang, kata Iskandar, sudah ada pengaturan dan pembagiannya.

Sehingga para pedagang langsung menempati tempatnya masing – masing. “Pedagang dari Dorongao (Kandai 1) tidak ingin disatukan dengan pedagang dari Bali 1. Kalau digabungkan, mereka sering cekcok. Makanya kita pisah mere-

ka. Sekarang sudah tidak ada masalah,” ungkapnya.

Para pedagang mulai mengangkut barang – barang dagangannya ke los pasar yang tersedia.

Pasar sementara di area parkir dan jalan los masuk pasar dipenuhi sampah. “Nanti ada petugas yang akan membersihkan. Kita juga akan tempatkan petugas keamanan agar para pedagang tidak berjualan lagi di luar,” kata H. Iskandar. (ula)

Soal Pengelolaan ADD

Minim Fasilitas, Rusunawa di Kota Bima Belum Ditempati

Warga Desa Kananga Demo Kades

(Suara NTB/ula)

HARGA NAIK - Sejumlah barang mengalami kenaikan harga menjelang puasa Ramadan 2016. Ijah, salah seorang pedagang yang menjual bahan sayuran di Pasar Dompu, Kamis (26/5).

Harga Bahan Pokok Naik di Dompu

(Suara NTB/uki)

Kota Bima (Suara NTB) Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang terletak di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, hingga saat ini belum juga ditempati. Rusunawa yang menelan anggaran hingga Rp 26 miliar itu, belum dimanfaatkan lantaran belum lengkapnya fasilitas penunjang, salah satunya ketersediaan air bersih.

“Sebenarnya tidak ada masalah lain di lokasi Rusunawa.

Hanya persoalan fasilitas penunjang yang belum ada,” ucap Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Ihya Ghazali.

S, Sos, menjawab Suara NTB, Kamis (26/5).

Sedianya, rusunawa yang dibangun pada tahun 2014 tersebut, diperuntukkan bagi masyarakat Kota Bima yang tidak mampu, khususnya yang berada di bantaran sungai Padolo.

“Bangunan ini akan ditempati setelah semua fasilitas penunjang lengkap,” katanya.

Ihya tidak membantah jika kondisi bangunan saat ini terlihat kumuh dan memprihatinkan. Hal tersebut lantaran kurangnya kesadaran masyarakat. Bahkan beberapa fasilitas, salah satunya kaca yang ada pada bangunan itu sengaja dipecahkan.

“Tingkat kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki masih sangat minim,” akunya.

Untuk itu, berharap masyarakat Kota Bima bisa mendukung program pembangunan yang telah dilakukan dan ikut menjaga aset negara itu. Karena untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat cukup sulit.

“Ini program pusat, harus dirawat dan dijaga bersama. Jika tidak, maka kedepan kita akan kesulitan mendapatkan bantuan yang serupa,” harapnya.

Ihya menambahkan, faktor lain yang menyebabkan belum difungsikannya bangunan tersebut adalah belum adanya Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). Meskipun sebelumnya, telah dilantik pejabat untuk menjadi kepala UPT. Namun yang bersangkutan mengundurkan diri.

“Sudah pernah ada pejabat yang dilantik sebagai kepala UPT. Namun mengundurkan diri, kami juga tidak tahu alasannya,” pungkasn y a . (uki) Ihya Ghazali

na memang sudah tradisi dan kebiasaan yang selama ini terjadi,” terangnya.

Kecamatan Wera Timur merupakan salah satu daerah penghasil bawang merah terbesar di Kabupaten Bima. Di daerah ini terdapat dua jenis bawang yang biasa diproduksi yakni bawang Super Jawa dan Super Banjarmasin.

“Kedua jenis harga bawang ini berbeda. Bawang merah super jenis Jawa, kisarannya Rp 26.000/ kg. Sementara Super Banjarmasin yang biasa standar Rp 23.000/ kg,” kata pedagang bawang merah desa Sangia, Saifullah.

Menurut dia, bawang tersebut

Dompu (Suara NTB) Menjelang puasa Ramadan tahun 2016, sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Kenaikan yang cukup drastis untuk gula pasir dari biasanya Rp 14.000/ kg, kini sudah mencapai Rp 18.000/kg. Kenaikan sejumlah barang diperkirakan akan kembali mengalami kenaikan menjelang puasa.

Muhtar, salah seorang pedagang di pasar Dompu kepada Suara NTB, Kamis (26/ 5), mengaku kenaikan harga sejumlah barang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Kenaikan yang cukup terasa dan terjadi sejak dua pekan terakhir untuk gula pasir. Gula pasir biasa justru mengalami

kenaikan hampir setiap pekan. “Saat ini harganya sudah Rp 18.000/kg,” katanya.

Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng dan barang lainnya. Bimoli isi ulang ukuran 1 liter dari biasanya Rp 15.000 menjadi Rp 16.000, bawang putih dari biasanya Rp 35.000/ kg menjadi Rp 40.000/kg. Begitu juga dengan cabai keriting dan cabai rawit sudah Rp 30.000/kg. Bawang merah juga sudah Rp 25.000/kg. Begitu juga dengan beras juga mengalami kenaikan hingga Rp 10.000/kg.

“Kenaikan harga di pasar ini tergantung stok. Kalau stok barang banyak, harganya akan turun, tapi kalau terbatas, maka hanya akan naik,” kata Ijah, pedagang lainnya.

H. Iskandar, S.Sos Kepala bidang Perdagangan Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Dompu mengatakan, secara nasional kenaikan harga yang cukup menonjol untuk gula pasir. Bahkan Kementerian Perdagangan langsung melakukan operasi pasar khusus untuk gula di beberapa tempat. “Kita belum ada (operasi pasar). Kalau ada, pasti barangnya akan dikirimi,” jelasnya.

Sementara untuk barang lainnya, kata Iskandar, kenaikannya tidak sedrastis gula pasir. Bahkan untuk daging, di Dompu masih stabil. “Kalau daging hingga Lebaran, kita yakin akan tetap stabil di Dompu,” katanya. (ula)

Bima (Suara NTB) Puluhan warga dan mahasiswa Desa Kananga Kecamatan Bolo, berunjuk rasa di depan kantor desa setempat, Kamis (26/5). Mereka menuntut kepala desa (Kades) agar transparan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015.

Mereka menduga beberapa item kegiatan diduga fiktif.

Massa aksi memadati kantor setempat dengan membawa spandukdanbaliho.Menggunakan mobil terbuka dan kendaraan roda dua, mereka menyampaikan orasi secara bergantian.

“Kami meminta Kades Kananga, agar menjelaskan kepada masyarakat terkait pengunaan ADD tahun 2015 yang diduga syarat penyimpangan,” ujar Korlap, Rustam.

Selama ini, Pemdes dalam menggunakan ADD yang mencapai Rp 1 miliar itu dinilai tidak berdasarkan asas partisipatif, akuntablitas dan transparan, di mana seluruh penggunaan anggaran sangat sulit diketahui masyarakat apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

“ADD wajib disampaikan oleh Pemdes ke masyarakat, karena itu adalah uang rakyat,”

katanya.

Massa aksi menduga beberapa item kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Belanja Desa (APBDes) denganmenggunakanADDitu,fiktif alias fisiknya tidak ada.

“Kalau ditutup – tutupi seperti ini, tidak menutup kemungkinan penggunaan ADD banyak penyimpangan. Jika penggunaannya telah sesuai dengan mekanisme, silakan dijelaskan di hadapan masyarakat, walaupun tidak secara keseluruhan,” tegasnya.

Massa aksi juga mengancam akan menggelar aksi secara besar – besaran hingga melaporkan hal itu kepada Aparat Penegak Hukum (APH), jika tuntutan tersebut tidak diindahkan pihak Pemdes setempat.

Kades setempat, Muhammad Nur, SH enggan menemui massa aksi. Pasalnya saat itu, yang bersangkutan tidak sedang berada di kantor. Hal itu memancing emosi beberapa perwakilan massa aksi mencari Kades hingga masuk ke dalam ruangan.

Namun aksi tersebut mampu digagalkan oleh aparat Kepolisian yang berjaga jalannya aksi. Setelah diberikan pemahaman dan penjelasan, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib. (uki)

(Suara NTB/uki)

DEMO KADES – Warga Desa Kananga dijaga ketat aparat keamanan saat berorasi pada aksi demo di kantor desa setempat, Kamis (26/5).

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Mendorong UMKM PELAKU usaha UMKM perlu mendapat dorongan dan akses yang lebih besar.

Karena tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menyokong perekonomian daerah. Termasuk di dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dorongan yang lebih besar pada UMKM agar lebih maju. Terutama dalam hal aspek akses (Suara NTB/dok) untuk permodalan. Demikian Mori Hanafi disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE. M.Coom, pada kesempatan diskusi peran UMKM dalam membangun sektor pariwisata di NTB, yang digelar oleh forum wartawan DPRD NTB, Kamis (26/5) kemarin.

“Kita ingin mendorong agar UMKM kita lebih maju dan lebih banyak yang berhasil. Jika bicara kelemahan selama ini memang harus diakui masih banyak sekali. Termasuk di sana bagaimana akses permodalan, eksekusi program pusat yang tidak gampang,” ujarnya, Mori melihat sektor perbankan selama ini masih banyak yang bermain di sektor aman, sehingga praktis UMKM sangat minim mendapatkan kucuran kredit perbankan. Padahal, jika UMKM bisa mendapatkan akses kredit perbankan, maka ia memastikan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Misalnya Bank NTB, Selama ini harus jujur diakui masih bermain di sektor aman. Lebih banyak memberikan kredit pada sektor konsumtif, misalnya untuk PNS dan termasuk pada anggota DPRD,’’ ungkapnya.

Jika dikaitkan dengan NTB sebagai salah satu daerah wisata yang ingin dikenal dunia, menjadi peluang yang sangat besar untuk menggerakkan sektor UMKM terlibat dalam industri pariwisata. Salah satu caranya adalah dengan mengandeng UMKM. “Sektor wisata selalu naik, dan sumbangannya terhadap PDRB selalu positif. Indikatornya, hotel penuh, restoran banyak permintaan dan lain-lain. Pasar wisata NTB luar biasa, tinggal kita kaitkan UMKM kita yang berkembang. Perhotelan juga bisa menampung pelaku UMKM. Muaranya angka kemiskinan bisa berkurang dengan cepat,” ujarnya.(ndi)

POLHUKAM

Halaman 8

Berkas Kasus BSS Segera Dilimpahkan Giri Menang (Suara NTB) Penanganan kasus BSS tidak lagi ada hambatan. Ini menyusul keluarnya hasil perhitungan kerugian negara (PKN) dari BPKP. Hasil PKN tersebut, BPKP menyimpulkan ada kerugian sekitar Rp 247 juta. Berbekal PKN tersebut, Pihak Polres akan segera melimpahkan berkas perkara BSS ini.

Penyidik polres tinggal melengkapi hasil PKN dari BKP dan hasil keterangan saksi ahli dari auditor. Paling lambat berkas kasus ini dilimpahkan pekan ini hingga pekan depan. Demikian disampaikan Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (26/5).

“Penanganan kasus BSS ini tidak ada hambatan lagi, tinggal kami limpahkan berkas (P19) ke jaksa. Kami tinggal lengkapi PKN dan hasil keterangan ahli auditor,” jelas Joko.

Dijelaskan, pihaknya telah menetapkan pengurus kelompok sebagai tersangka kasus

BSS tersebut. Pihaknya pun sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara ini namun dikembalikan (P19) oleh jaksa karena kurang beberapa dokumen. Setelah keluarnya PKN dan hasil keterangan saksi ahli, pihaknya kembali akan menyerahkan ke Jaksa.

Dijelaskan, Senin pekan depan PKN akan diserahkan ke penyidik secara resmi. Dari hasil PKN tersebut, diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 247 juta. Jumlah kerugian negara ini lebih besar, setelah dilakukan evaluasi ulang. Setelah itu, pihaknya menunggu hasil pemeriksaan ahli auditor.

Barulah setelah itu penyidik

mengirim berkas ke Jaksa.

Setelah rampung penyerahan berkas ini ke JPU, barulah pihaknya konsen membidik tersangka baru. Menurutnya, terkait penetapan tersangka baru ini, pihaknya akan memilah mana yang paling besar merugikan negara. Kalau tersangka hanya menyebabkan kerugian kecil, maka tentu akan dicari paling besar.

Kapan penahanan tersangka M? Menurutnya, penahanan akan dilakukan dalam waktu dekat menunggu petunjuk jaksa. Pihak Polres sendiri katanya yang akan menahan tersangka. Selain menyerahkan berkas perkara ke JPU, pihaknya juga

(Suara NTB/dok)

PENINGKATAN jumlah kasus kekerasan seksual anak membuka masyarakat untuk lebih waspada. Pun demikian dengan aparat kepolisian untuk lebih tanggap menindak hukum. Anak sebagai generasi penerus harus diberi perlindungan dan rasa aman.

“Dari data memang ada peningkatan,” ungkap Dirreskrimum Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK menanggapi kasus pelecehan terhadap anak yang terjadi baru-baru ini.

“Tapi peningkatan itu jangan dilihat dari jumlah kasusnya.

Tetapi ini bentuk meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berani melapor,” tegasnya.

“Semakin tahunya rasa butuh aman dan nyaman. Perlunya perlindungan,” ujarnya.

Mengenai ragam pelaku, kata dia, kelainan kecenderungan motivasi seksual dapat mendera siapa saja. Termasuk WNA asing yang menghuni Lombok. Baik dalam kapasitasnya sebagai pelancong maupun tinggal tetap.

Ia mencatat, kasus pelecehan seksual terhadap anak yang melibatkan WNA sebagai pelaku bukan kasus baru. Berbekal pengalamannya menjabat Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, Kapolres KSB, dan Kabid Humas Polda NTB. “Orang asing bukan baru. Beberapa tahun lalu juga ada. Mungkin sekarang intensitas dan keadaannya berbeda. Boleh dibilang ini sudah ada dari beberapa tahun lalu,” terangnya.

“Dulu saya pernah menangani juga orang asing yang diduga mengidap kelainan motivasi seksual,” ungkapnya. “Karena suka kepada anak-anak,” imbuhnya.

Namun, menurut dia, pelaku tidak hanya melibatkan orang asing saja, pun juga masyarakat setempat.

“Tidak hanya orang asing. Semua harus kita cegah,” kata Suryo.

Ia berpendapat pengungkapan kasus pelecehan seksual terhadap anak juga tidak terlepas dari keberanian pihak terdekat korban untuk melapor.

“Segera melapor. Jangan diam. Bisa dibilang ini kebiasaan menyimpang.

Harus diantisipasi,” tandasnya. (why)

Amin Minta DPRD NTB Hormati Proses Hukum

DIDUGA ILEGAL – Polres Mataram mengamankan satu truk pengangkut kayu jati diduga ilegal. Saat ini masih dilakukan pelacakan terkait asal kayu.

Satu Truk Kayu Asal Sumbawa Diamankan Polres Mataram Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram menerjunkan tim ke Pulau Sumbawa guna mengecek asal kayu yang diamankan Minggu (22/5) lalu. Ratusan balok kayu diduga ilegal sediannya akan dijual ke Jawa.

Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Haris Dinzah, SH, SIK ditemui Kamis (26/5) mengungkapkan, pihaknya telah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dari dokumen yang dibawa.

“Ini tim akan turun ke lapangan untuk mengkroscek asal kayu. Lakukan lacak balak bersama pihak dari Dinas Kehutanan,” ujarnya.

“Apakah benar berasal dari daerah yang dilarang untuk diambil kayunya atau memang benar dari lahan milik perseorangan,” terangnya.

Saat ini (kemarin), tim masih melakukan penghitungan kuantitas kayu yang diangkut truk Fuso bernomor polisi W 9666 UY itu. Ditangkap tim opsnal di Sweta ketika melintas hendak menuju pelabuhan Lembar sekitar p u k u l 0 3 . 0 0 Wita.

“Masih d a l a m penyelidikan. Ind i k a s i

Kawanan Rampok Diringkus Polisi Giri Menang (Suara NTB) Tim Satreskrim Polres Lobar membekuk satu orang pelaku kawanan Rampok yang beraksi di Dusun Teluk Sepang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar (21/5). Kawanan rampok ini beraksi di rumah salah seorang warga Diani Katerin (40). Korban sempat ditodong senpi dan parang sebelum menggasak perhiasan dan barang berharga milik korban.

Demikian disampaikan Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo kepada wartawan kemarin. “Satu pelaku insial HD yang melakukan curas di Lembar sudah dibekuk. Dua pelaku lainya masih buron masuk DP,” jelasnya.

Dijelaskan, kronologi kejadian tersebut ketiga pelaku masuk ke rumah korban dengan mendobrak pintu samping menggunakan kayu kemudian mendobrak pintu kamar korban. Setelah berhasil masuk, pelaku mengancam korban dengan menodongkan parang dan senjata api rakitan ke korban.

Setelah korban tak berkutik, pelaku pun dengan leluasa membawa barang berharga milik korban. Pelaku

libatan pihak dinas terkait baik di provinsi dan kabupaten. “Pokoknya kasus ini akan kami usut tuntas,” tukasnya. (her)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/why)

Meningkat, Kekerasan Seksual terhadap Anak

akan menetapkan tersangka baru. Penetapan tersangka baru ini tidak akan lama lagi, sebab alat bukti baik keterangan saksi dan barang bukti telah dikantongi oleh penyidik.

“Sebentar lagi akan ditetapkan tersangka baru,” kata Joko.

Hasil penyidikannya, bahwa calon tersangka ini cukup bukti terlibat atau turut serta membantu tersangka M. Calon tersangka ini juga jelasnya, diduga ikut menikmati kerugian negara tersebut, sehingga penyidik mengarahkan calon tersangka.

Selain menyasar tersangka dari pihak kelompok penerima, pihaknya juga akan mengusut tuntas keter-

berhasil membawa emas, hp dan uang 1,5 juta. Total kerugian mencapai Rp 40 juta. Setelah kejadian itu, korban pun melapor ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan oleh tim polres, pelaku insial HD berasil diamankan di rumahnya di Dusun Lemusik, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya Loteng Sabtu (21/5) lalu.

Satu dari tiga pelaku berhasil diamankan di pelambik berinisial HM (30). Saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa handphone dan emas. Sedangkan dua orang pelaku masih buron berinisial M dan S yang diduga membawa senjata api rakitan masih dalam pencarian. “Dua masuk DPO,” jelasnya.

Menurut joko, pelaku HD sudah melakukan tindak kejahatan sebanyak 4 kali. Barang bukti yang belum ditemukan, diduga dibawa dua pelaku lain. Diantaranya laptop, dua buah HP Samsung, satu HP merek Advan, Uang 1,5 juta, cincin emas lima buah dan anting. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 365 (pencurian dengan kekerasan) dengan hukuman 15 tahun penjara. (her)

sudah kita temukan secara administrasi. Sifat melawan hukumnya kita masih dalami lagi,” ujar Haris.

Menurut keterangan sementara yang diperoleh dari saksi supir, kayu jati tersebut merupakan milik KR, Warga Sumbawa. Yang hendak dibawa ke Jawa kepada pembelinya.

Sementara supir truk berwarna biru itu hanya diupah untuk mengantarkannya saja. “Itu juga kita dalami.

Apakah benar memang yang bersangkutan pemiliknya,” pungkas Haris. Barang bukti berupa ratusan balok kayu dan satu truk fuso kini masih diamankan di Mapolres Mataram. (why)

Mataram (Suara NTB) Arah sikap politik dari mayoritas fraksi-fraksi di DPRD NTB, cenderung setuju memproses usulan Partai Golkar menggantikan Ketua DPRD NTB, sebagai kader senior Partai Golkar, Muh. Amin, mengingatkan agar fraksifraksi di DPRD tidak mengedepankan keputusan politik. Tetapi proses hukum yang sedang berjalan harus dihargai dan dihormati.

“Begini, bukan soal mendapat atau tidak mendapat dukungan politik. Tetapi lihatlah aspek yuridisnya dulu.

Ingat, lembaga manapun dalam setiap mengambil keputusan apapun, harus dilandasi oleh dasar hukum, bukan sekedar politis. Jadi proses hukum itu ditempuh semuanya dulu ya,” ucapnya.

Tanpa mengurangi penghargaanya terhadap sikap dukungan dan tidak mendukung dari fraksi-fraksi itu. Amin menegaskan harapannya pada semua anggota DPRD NTB, dalam menyikapi usulan pergantian ketua DPRD itu, agar lebih dahulu menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Disinggung terkait dengan kemungkinan akan timbul kegaduhan baru di DPRD NTB, yang berdampak pada hubungan eksekutif dan legisatif, terkait tarik ulur pergantian ketua DPRD itu. Amin menanggapinya santai. Menurutnya, kalau hal sampai terjadi di lembaga legislatif itu, ia tegaskan bahwa itu bukan sikap politik yang elegan.

“Tetapi saya kira tidak

akan sampai sejauh itu, karena selama ini hubungan kita baik-baik saja. Semua lancar pembahasan di DPRD itu, tidak ada hambatan selama ini saya rasakan, lancar semua. Kan ada ketua dan wakil ketua di sana yang sifatya kolektif kolegial, tidak bisa hanya ditentukan oleh satu orang,” ujarnya.

Ketika ditanya jika kemudian arah bandul politik lebih menghendaki Umar untuk lengser. Langkah apa selanjutnya yang bakalan ditempuh untuk menyelamatkan Umar dari kursi pimpinan DPRD. Amin kembali menegaskan bahwa ia tidak ingin berandaiandai. Ia hanya mengharapkan agar semuanya supaya berjalan elegan, dan tidak cacat hukum.

“Kalau politik itu biasa, hari ini tidak mendukung, besok bisa mendukung. Jadi sangat dinamis dia di DPRD itu. Tapi kalau hukum konsisten dia,” pungkasnya.

Sementara itu, untuk diketahui bahwa mayoritas fraksi-fraksi di DPRD NTB telah memberikan persetujuan secara tertulis untuk segera memproses usulan Partai Gokar mengganti Ketua DPRD NTB, yang sudah menjadi hak Partai Golkar sebagai pemilik kursi terbanyak. Beberapa fraksi yang sudah memberikan dukungan tertulisnya di antaranya, Fraksi Golkar, PKS, PDI Perjuangan, PAN, Gerindra dan PKB, sementara untuk Fraksi Demokrat dan Bintang restorasi masih belum bersikap. (ndi)

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

Halaman 9

Kalam-kalam Langit Segera Tayang di Malaysia Mataram (Suara NTB) Film Kalam - kalam Langit (KKL) yang bercerita tentang kehidupan anak pesantren di Pulau Lombok akan segara tayang di Malaysia. Produser PutaarFilms, Dhoni Ramadhan yang memproduksi film religi tersebut tengah berada di Malaysia untuk menyiapkan proses penayangan, Kamis (26/5).

(Suara NTB/met)

Kurnia Jaya Hotel di Gomong, Mataram siap menampung peserta MTQ

Kurnia Jaya Hotel

“Hari ini saya sedang berada di Malaysia, saya lagi ikhtiar agar film ini segera tayang di negeri yang masih konsen Islamnya,” ujar Dhoni.

Produser film yang menceritakan kisah penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional di Lombok ini berharap, dengan pemutaran film di Malaysia nanti, gaung

penyelenggaraan kompetisi membaca Al-Quran di Pulau Seribu Masjid ini semakin dikenal penduduk nusantara.

Ini juga dalam rangka membangkitkan ketertarikan warga Malaysia untuk datang menyaksikan MTQ sekaligus berwisata di NTB. Selain menayangkan film KKL di Malaysia, film terse-

but juga diharapkan dapat diputar di Brunai Darussalam.

“Saya juga lagi nego dengan distributor film di Asia, agar film ini bisa tayang di Brunei.

Karena kebetulan, melalui kementerian pariwisata, film ini dirujuk menjadi ikon film Destination Halal Tourism, dan tepatnya Pulau Lomboklah pusat destinasi tersebut sehing-

ga ini harus disosialisasikan ke berbagai negara,” lanjutnya.

Dhoni mengklaim, bahwa filmya sudah terkenal di banyak wilayah di Indonesia, sebagai film kebanggaan masyarakat Lombok. Menurutnya, setiap orang yang menyaksikan film tersebut terkagum - kagum dengan pesona alam yang ditampilkan sebagai latar dalam film. Oleh sebab itu, tidak sedikit apresian yang menyaksikan filmnya tergerak untuk datang ke Lombok untuk bersafari demi menikmati pesona alam yang ada.

“Setiap orang yang nonton

film ini, rata - rata tergerak untuk datang ke Lombok.

Bahkan saya pribadi, sampai sempat membeli rumah di sana, karena saking cantik pesona alamnya,” bebernya.

Jumlah penonton yang telah menyaksikan film ini melalui sejumlah bioskop di tanah air baru mencapai angka 25.000 orang. Film ini ditarget mampu menarik perhatian 400.000 orang demi menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan. Biaya produksi film tersebut mencapai angka sekitar Rp 4,5 Miliar. (met)

Siap Tampung Peserta MTQ KURNIA JAYA HOTEl di Jalan Prasarana Terusan, No. 2, Gomong Mataram siap melayani dan menampung tamu berupa peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Sistem pengelolaan hotel melati III dengan gedung berlantai tiga ini berbasis syariah.

“Untuk menampung peserta MTQ, kita memang sudah lama melakukan pembenahan fisik. Hotel ini hotel keluarga, jadi tidak sembarang tamu terutama yang bukan pasangan suami istri kami terima menginap disini,” kata Ketut Nuriati, pemilik hotel yang letaknya dekat dengan gedung Islamic Centre (IC), pusat perhelatan kegiatan MTQ 2016, Kamis (26/5).

Hotel yang didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 2004 ini memang memiliki daya tampung yang sedikit. Namun, fasilitas dan pelayanan yang diberikan pada para tamu dijamin memenuhi standar pelayanan hotel pada umumnya.

“Dulu kita disini punya restoran, tetapi sekarang kami alih fungsikan cukup hanya untuk menjadi tempat melayani tamu.

Para tamu kita sajikan sarapan disini,” katanya.

Meski berada di tengah - tengah kota, ruang kamar maupun sarana penerimaan tamu di hotel tersebut dikondisikan agar tetap asri, sejuk dan nyaman. Kebersihan menjadi modal dan aset utama yang selalu dijaga sehingga para tamu dapat menikmati ketenteraman, saat menginap di hotel.

“Kebersihan adalah modal kita yang utama. Bisa dilihat, tempat tidur yang tersedia juga kami jamin dapat membuat para tamu merasa nyaman,” terangnya.

Tidak perlu membayar mahal, untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang mengesankan saat menginap di Kerta Jaya Hotel. Sejumlah 18 lokal kamar yang tersedia terbagi dalam tiga tipe yakni Superior, Delux dan Standar.

“Untuk harga published, kita kenakan mulai dari harga 150 ribu sampai 275 ribu. Sementara kalau yang sudah langganan, kita biasa memberikan diskon. Kebanyakan tamu yang menginap disini, kalau ada orang dari luar daerah yang memang sengaja datang ke Lombok untuk berobat, terapi dan lain sebagainya,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/lin)

BIMBINGAN TEKNIS - Suasana bimbingan teknis tentang pengembangan sadar wisata dan sapta pesona, di Mataram, Kamis (26/5).

Disbudpar NTB Tekankan Perlunya Pengembangan Sadar Wisata Mataram (Suara NTB) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB telah menyelenggarakan bimbingan teknis pengembangan sadar wisata dan sapta pesona terhadap semua pelaku pari-

wisata. Hal ini dianggap penting mengingat pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke NTB. Sehingga wisatawan dapat memberikan kesan yang baik saat berada di NTB. “Ini merupakan langkah pertama untuk membenahi standar prosedur keselamatan di destinasi wisata. Nanti kita akan buat Pantai Senggigi sebagai pilot project,” kata Kepala Dis-

budpar NTB H. L. Muh. Faozal,S.Sos., M,Si, di Mataram, Kamis (26/5) kemarin.

Nantinya, di Pantai Senggigi akan dibuat tanda-tanda khusus. Misalnya tanda titiktitik aman di pantai, kemudian tanda lokasi diperbolehkannya anak-anak berenang.

Selain itu juga akan diberitahukan batas waktu berenang bagi pengunjung. Sehingga pengelolaan dan pemantauan keselamatan pengunjung dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

“Nanti disiapkan juga fasilitas kesehatan. Ada mobil ambulans yang disediakan disana, sehingga jika ada kejadian, tindakan dapat segera dilakukan,” ujarnya.

Bimbingan teknis juga dihadiri Basarnas dan TNI Angkatan Laut yang bersedia membantu memajukan pariwisata di NTB. Sebab peran semua pihak dianggap sangat penting untuk turut memajukan pariwisata yang saat ini tengah berkembang.

Faozal mengatakan akan memberikan pelatihan terhadap pelaku pariwisata yang mendampingi wisatawan di berbagai destinasi wisata.

Sebab para pelaku pariwisata juga harus mengetahui cara melakukan pertolongan pertama terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi wisata.

Bukan hanya itu saja, Disbudpar juga telah memberikan

imbauan kepada setiap hotel agar setiap kegiatan yang berlangsung di hotel didahului dengan informasi tentang keamanan. Sehingga jika terjadi musibah di lingkungan hotel, para tamu hotel mengetahui tindakan yang harus dilakukan, terutama untuk menyelamatkan diri. Terlebih saat ini dengan berkembangnya wisata MICE di NTB. Dimana wisatawan melakukan perjalanan bisnis terlebih dahulu kemudian berwisata di waktu bersamaan. Beberapa hal inilah yang membuat perlunya ada pemahaman kesadaran semua pihak dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di destinasi wisata NTB. (lin)

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Belum Lunasi SPP Musnahkan Buku Komunis TINDAKAN aparat kepolisian dan TNI yang menyita buku-buku berbau komunis mendapat sambutan positif dari akademisi. Sebagaimana yang terjadi di sejumlah tempat akhir-akhir ini.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammdiyah Mataram, Safril, M.Pd, menilai langkah aparat penegak hukum menyita buku tentang komunis sudah sangat tepat.

“Kalau kita menganalisis sederhana tentang Komunisme, maka menurut saya sudah (Suara NTB/dok) benar yang dilakukan oleh aparSafril at kepolisian memusnahkan buku,” dalam sebuah acara di Mataram, Kamis (26/5).

Menurut Safril, jika buku tentang komunis tidak dimusnahkan dan dibiarkan bebas, maka buku itu dengan bebas akan menghegomoni anak bangsa melalui buku itu. Akibatnya, benih-benih komunis itu akan bangkit lagi mengingat sebuah buku memiliki magnet tersendiri dalam membentuk karakter para pembacanya.

“Setiap simbol punya arti, simbol palu dan arit merupakan simbol perlawanan buruh dan tani. Kenapa simbol palu dan arit dilarang, karena kita memiliki sejarah kelam dengan simbol yang sampai saat ini masih menjadi peristiwa kelam yaitu peristiwa G30/S/PKI. Sama seperti lambangnya Nazi tidak boleh digunakan di Jerman, karena Jerman memiliki sejarah kelam dengan Nazi tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh paham komunis kata Safril tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Perjuangan mereka adalah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur tanpa kelas. Mereka membenci kelas borjuis (pemilik modal atau orang kaya). Selain itu agama menurut penganutnya juga dianggap sebagai racun seperti candu yang merecoki rakyat, dan oleh karenanya membuat rakyat lemah.

Sementara itu, anggota MPR RI, Prof. Dr. Ir. Djafar Hamsah meminta agar aparat kepolisian dapat selektif menindak dan menyita buku-buku yang berkaitan dengan komunis. “Untuk buku itu harus selektif kalau dinyatakan terlarang itu tidak boleh, buku porno ngak boleh, itu ada tim penilai yang menangani soal buku,” jelasnya. (dys)

Siswa Kelas Akhir SMKN 1 Gerung Terancam Tidak Dibagikan Ijazah

Mataram (Suara NTB) Sejumlah tamatan SMKN 1 Gerung Lombok Barat (Lobar) yang sudah mengikuti Ujian Nasional (UN) mengaku belum mengambil Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) atau ijazah di sekolahnya. Alasannya, siswa ini belum melunasi tunggakan SPP selama beberapa bulan.

Pada Suara NTB, seorang alumni mengaku tidak akan diberikan SKHU maupun ijazahnya, karena harus melunasi SPP maupun iuran lain yang dianggap membengkak dari iuran semestinya. Permasalahannya, jika SKHU maupun ijazah itu ditahan, maka dirinya tidak dapat mengajukan lamaran pekerjaan maupun melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sebab itu merupakan syarat utama dan mutlak saat melamar pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan.

“Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, pihak sekolah memberikan iuran ini itu seakan-akan kami semua adalah siswa dari keluarga yang mampu. Kami sekolah juga benar-benar karena keinginan untuk belajar, kalau melihat kondisi ekonomi untuk makan saja susah,” keluh salah satu alumni dengan wajah sedih.

Mereka berharap pihak sekolah dapat memberikan keringanan terhadap biaya sekolah di SMKN 1 Gerung. Terlebih banyak siswa yang tidak mampu dan tergolong siswa miskin, sehingga iuran-iuran seperti iuran sukarela dan iuran lainnya dianggap cukup memberatkan.

Menanggapi hal ini, Kepala SMKN 1 Gerung, Drs. Zainal Arifin MS, M.Pd, membantah adanya informasi pihaknya menahan ijazah 10 siswa, lantaran mereka tak mampu membayar uang tebusan

dan tunggakan pembayaran SPP. Ia berdalih, jika ijazah dan salinan SKHU murid yang lulus tahun ini belum keluar, sehingga tak ada alasan dirinya menahan ijazah siswa.

Meski demikian, Zainal mengaku, ada 10 ijazah yang masih dipegang sekolah, lantaran belum diambil pihak murid, bukan karena pihak sekolah membebankan bayaran tebusan ke murid. Ia menegaskan, tak akan menghambat murid yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Apalagi menyangkut bayaran piutang pembayaran biaya sekolah.

“Saya memang pernah ditelepon sama pihak dinas soal ini, kami tidak pernah menahan ijazah siswa karena memang belum terbit (keluar) dari pusat. Kalau ijazah murid yang lama memang ada 10 masih di sekolah, karena belum diambil oleh siswa bukan karena sekolah meminta bayaran,” jelasnya, Kamis (26/5).

Dijelaskan, bagi lulusan tahun ini belum ada blangko yang turun dari pusat baik itu SKHUN dan ijazah siswa. Ia pun sudah mengumpulkan semua murid kelas III untuk memberi permakluman terkait persoalan ini. Ia menegaskan, pihak sekolah tidak akan mempersulit siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Meski ada tunggakan murid tidak akan dihalangi untuk memperoleh ijazah se-

bagai keperluan mendaftar.

Di samping itu, ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya mengikat bahwa pihak orang tua murid ada komitmen tentunya tidak menjadi hambatan pihak sekolah memberikan akses murid meneruskan pendidikan.

“Mereka tetap dikasih akses, minimal foto copy legalisir. Sehingga mereka melanjutkan,” tukasnya.

Menurutnya, pembayaran tunggakan bagi siswa miskin dikecualikan. Artinya diberi kemudahan.

Sebab sesuai ketentuan, kalau sudah sekian tahun belum mengambil ijazahnya. maka bisa diusulkan diputihkan. “Jadi tunggakan itu bisa diputihkan kalau sekian tahun belum dibayar,” kilahnya. Ia mengimbau bagi siswa yang belum mengambil ijazah segera ke sekolah dan tidak akan dibebani biaya.

Dalam hal ini, ujarnya, yang perlu ditekankan, pihaknya tak ingin ada lembaga resmi, seperti sekolah menghambat keinginan generasi meneruskan pendidikan hanya gara-gara uang. Ia selaku kepsek sangat memahami hal itu, sebab dirinya berasal dari kalangan tak mampu. Ditanya terkait kapan SKHU sementara terbit? Ia mengaku belum ada sinyal dari pusat. Namun untuk mensiasati bagi murid yang mau melanjutkan ke PTN, pihaknya bakal membuatkan tanda lulus sementara mengacu nilai sementara dari pusat. (lin/her)

STIE AMM Mataram

Siapkan Lulusan yang Memiliki Daya Saing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram memiliki keunggulan dengan adanya departemen Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional (P2KPN). Departemen ini memiliki tugas menyiapkan lulusan yang memiliki daya saing. Sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau usaha serta mampu menciptakan lapangan kerja.

Menurut Kabag Humas dan Kemahasiswaan-Alumni STIE AMM Mataram, Ahmad Bairizki, SE., MM., Kamis (26/5), mengatakan empat unit pengembangan terpadu meliputi, Unit Pusat Keunggulan, Unit Pusat Karir, Unit Tax Centre dan Unit English Speaking Zone.

Selain P2KPN, Bairizki menyampaikan, STIE AMM Mataram juga memiliki Galeri Investasi (Suara NTB/ist) BEI. Berdirinya Galeri Investasi STIE AMM Mataram oleh PT Bursa Efek Indonesia merupa- PEMBEKALAN - Pembekalan kegiatan kemahasiswaan yang bekerjasama dengan Kadin kan hasil kerjasama antara PT BEI – STIE AMM NTB beberapa waktu lalu. Tampak narasumber Ma’sum Sarnyoto, selaku Direktur Eksekutif menyampaikan materi.

Mataram dan PT Sinar Mas Sekuritas.

“Sebagai wahana edukasi dan pemahaman tan dari anggota organisasi baik senat mau“Adapun fenomena penelitian yang terkait untuk mengetahui pemanfaatan investasi di pun Menwa harus lebih ditingkatkan. Dari segi dengan penelitian institusi yang kini sedang pasar modal termasuk edukasi reksadana yang penelitian dan publikasi, STIE AMM Mataram digarap pengerjaannya oleh para tim peneliti ditujukan bukan hanya kepada mahasiswa. sudah sangat serius untuk menyiapkan dan adalah mengenai peran usaha tani tembakau Namun juga kepada masyarakat luas sehing- mengagendakan penelitian baik yang dilakudalam meningkatkan kesejahteraan sosial ga manfaat dari pasar modal dapat dinikmati kan oleh tenaga pendidik (dosen) maupun yang ekonomi petani tembakau yang berada di Pusecara optimal,” ungkapnya. terkait dengan institusi. lau Lombok,” pungkasnya. (ron) Selain investasi saham, Galeri Investasi di STIE AMM Mataram juga memberikan layanan informasi produk investasi di pasar modal lainnya. Seperti peluang investasi obligasi, investasi derivative, dan investasi reksa dana, sehingga baik mahasiswa maupun publik dapat mengetahui informasi mengenai potensi keuntungan yang bisa mereka dapatkan.

Diharapkan, dengan berdirinya Galeri Investasi ini, maka dapat menumbuhkan semangat mahasiswa STIE AMM Mataram pada khususnya. Dan masyarakat pada umumnya untuk menyiapkan perencanaan keuangan mereka dengan lebih baik, yaitu dengan cara berinvestasi di pasar modal.

Bairizki menyebutkan, berdasarkan klasifikasi dan pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) tahun 2016, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi(STIE) AMM Mataram menduduki peringkat ke 554 dari total 3.320 perguruan tinggi se-Indonesia. Peringkat STIE AMM Mataram ini jauh mengungguli beberapa perguruan tinggi ternama lainnya di kota Mataram dan bahkan di Provinsi NTB. “Artinya bila posisi ini dipersentasekan dari jumlah keseluruhan perguruan tinggi yang ada, maka STIE AMM Mataram mendapatkan nilai prestasi sebesar 83. Hal ini layak diapresiasi karena merupakan prestasi lembaga yang cukup baik dan membanggakan,” katanya.

Dengan demikian, kata Bairizki, pencapaian hasil prestasi yang telah dikeluarkan oleh Ristekdikti ini sejatinya menjadi cambuk bagi lembaga untuk tidak lalai dan terlena akan prestasi yang telah didapat.

“Tetapi dengan ini lembaga sudah seharusnya lebih meningkatkan kualitas dan prestasinya di periode mendatang agar cita-cita untuk menjadikan lembaga pendidikan tinggi yang unggul dapat terwujud,” harapnya.

Beberapa indikator penilaian meliputi kualitas SDM, kualitas manajemen, kualitas kegiatan mahasiswa, dan kualitas penelitian dan publikasi. Berdasarkan indikator penilaian ini ada beberapa poin yang sejatinya menjadi perhatian serius bagi STIE AMM untuk dapat lebih meningkatkan prestasi.

“Yaitu diharapkan agar STIE AMM dapat lebih meningkatkan kualitas Kegiatan Mahasiswa serta kualitas penelitian dan publikasinya,” katanya.

Untuk meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa ini tentu peran aktif dan keterliba-

Akademisi Bahas Kemungkinan Negara Balik ke GBHN Mataram (Suara NTB) Puluhan akademisi dan ahli hukum mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bersama Tim Pengkaji Konstitusi MPR RI, Kamis (26/5). FGD ini sekaligus membahas kemungkinan negara balik ke Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Ketua Tim Pengkaji Konstitusi MPR RI, Prof.

Dr. Ir. Djafar Hamsah mengaku sejak dibentuk tahun 2015 silam, Lembaga Pengkajian Konstitusi MPR rutin melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan konstitusi, termasuk mengkaji empat pilar negara.

“Termasuk UUD, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan seluruh aspek konstitusi dan mengevaluasi sosialisasi empat pilar. Termasuk sebagai laboratorium konstitusi,” ujarnya.

Selain itu, hal lain yang tengah dikaji saat ini yakni kemungkinan baliknya GBHN sebagai pakem pembangunan bangsa. Karena setelah amandemen UUD, tidak ada lagi GBHN. Keinginan agar kembalinya GBHN sebagai landasan pembangunan bangsa datang dari berbagai pihak.

FGD di berbagai daerah merupakan cara untuk menyerap aspirasi mereka.

“Kita butuh pembangunan yang berkesinambungan. Perlu ada kebijakan yang mengatur pembangunan jangka panjang yang agar siapapun presidennya bisa terus dilaksanakan seperti GBHN yang dulu,” tegas Djafar Hamsah.

Sementata itu, Rektor Unram, Prof. Ir. Sunarpi, mengungkapkan bangsa yang besar tidak akan baik, jika tidak direncanakan dengan baik. Akibat perencanaan yang tidak baik, maka cita-cita pembangunan tidak pernah sampai.

Menurutnya, keberadaan GBHN menjadi haluan negara sangat penting di era Presiden Soeharto. Hal itu berubah saat sekarang ini di mana era yang baru, aturan dan kebijakan pun turut berubah dengan epat.

“Sebagai contoh di Kemendikbud. Banyak hal yang berubah, ganti menteri banyak berubah, Permen dicabut. Itulah yang kita alami sekarang saling roboh merobohkan itulah akibat tidak punya sistem perencanaan yang baik, sehingga kapan kita bisa mencapai tujuan di tengah globalisasi sekarang ini,” pungkas Sunarpi. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

Popda NTB

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Minggu, 29 Mei 2016 02:45 Real Madrid vs Atletico Madrid @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Liga Champions

Bale Optimistis Cetak Gol di Final Madrid Datang dan membela Real Madrid pada 2013, terbukti bahwa Gareth Bale menjadi salah satu pemain kunci dalam setiap laga final, termasuk duel melawan Atletico Madrid dalam final Liga Champions 2016 digelar di Milan pada Sabtu waktu setempat.

Bale jauh dari omong kosong. Ia mencetak tiga gol di ajang final, termasuk final Liga Champions 2014.

Ini kali kedua bagi Bale melakoni pertandingan final, sebagaimana dikutip dari laman Marca.

Bale berbicara kepada Marca 48 jelang laga final Liga Champions yang menjadi pertandingan yang mendunia. “Kami semua sangat bersemangat dan siap melakoni laga final,” kata pemain berusia 26 tahun itu.

“Kesempatan terbuka untuk meraih kemenangan di ajang Liga Champions, tentu saja dengan mencetak gol kemenangan. Mengesankan sekali dapat mengangkat trofi Liga Champions untuk kali kedua dalam tiga musim.”

Mantan pemain Tottenham Hotspur itu mencetak gol kedua ketika Real Madrid tampil di Liga Champions di Lisbon. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan bagi Madrid 41 setelah dilakukan perpanjangan waktu.

“Saya bersemangat ketika dapat (mencetak) gol,” katanya melanjutkan.

“Unik rasanya dapat mencetak gol di final Liga Champions. Ketika anda menyaksikannya maka ada perasaan bahagia. Ini berlaku juga ketika Sergio Ramos mencetak gol dalam babak perpanjangan waktu dan kami menang di final.”

“Final di Liga Champions tidak pernah mudah dan kami tahu bahwa Atletico Madrid tampil sebagai tim yang sangat tangguh. Kami siap meladeni mereka. Atletico menorehkan prestasi gemilang di musim ini dan kami akan menghadapi lawan yang tidak rinagn (di final),” kata Bale.

“Atletico lawan yang sangat tangguh. Tim yang punya pertahanan kokoh dan mengandalkan kekuatan fisik,” katanya. (ant/bali post)

Laga Final Pencak Silat Sempat Ricuh Mataram (Suara NTB) Laga final cabor pencak silat Pekan Olahraga Pelajar Daerah ( Popda) NTB yang berlangsung di Gelanggang Pemuda Mataran sempat diwarnai kericuhan.

Syukurnya, kericuhan bisa diredam dan tak sampai menelan korban.

Pertandingan pun kembali berjalan normal.

Informasi yang dihimpun Suara NTB di lokasi, kericuhan terjadi usai pertandingan final kelas A putri yang mempertandingkan pesilat Lotim Apriliani Aulia Zahro dengan pesilat Kota Bima, Alvionita.

Kericuhan mulai pecah saat hakim juri memutuskan pesilat Lotim sebagai pemenang. Keputusan wasit tidak diterima oleh Pelatih Kota Bima, Usman. Usman melakukan protes ke panitia, namun tidak ditanggapi. Tak puas dengan putusan wasit Usman sempat marah dan

ah juri karena dia kecewa terhadap putusan wasit. Diakuinya dia melakukan hal itu karena dia ingin meminta keadilan.

“Kelemahan panitia selama ini tidak menyiapkan formulir untuk protes, sehingga kita tak bisa protes,” tegasnya.

Koordinator Popda Silat, Mardiansa membenarkan kericuhan terjadi dipertandingan silat. Namun dia bersyukur karena kericuhan bisa diatasi dan tak sampai menelan korban. “Memang sempat terjadi ribut, tapi semua sudah bisa diatasi,” ucapnya. (fan)

Gabungnya Evan Dimas Tambah Kekuatan BSU

Gareth Bale

(Suara NTB/ist)

Samarinda (Suara NTB) Kapten tim Pusamania Borneo FC ( P B F C ) Ponaryo Astam a n mengakui masuknya Evan Dimas akan memberi nilai tambah bagi kekuatan tim Bhayangkara Surabaya United (BSU) dengan amunisi para pemain mudanya.

Meski demikian Ponaryo tidak akan melakukan penjagaan khusus kepada mantan pemain U-19 itu, saat timnya menjamu BSU pada laga lanjutan Torabika Soccer Championship (TSC) 2016, di Stadion Segiri Samarinda, Jumat kemarin.

“Saya tahu Evan merupakan pemain muda penuh talenta, dan dia punya karekter sebagai pemain gelandang, namun dalam sepakbola yang terpenting adalah kolektivitas, jadi kita tidak bisa melakukan marking khusus kepada satu atau dua pemain saja, semua pemain lawan patut kita waspadai,”jelas Ponaryo di Samarinda.

Pria yang akrab disapa Popon itu mengakui tim BSU saat ini tidak bisa disepelekan, karena mereka punya materi pemain muda yang punya kecepatan, apalagi ditambah masuknya Evan Dimas yang baru saja berguru ke Spanyol dalam empat bulan terakhir.

“Intinya kami harus mewaspadai lawan, karena kami akan bermain di kandang, tentu kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil

Voli Indoor Popda NTB 2016

Lobar dan Kota Mataram Juara Mataram (Suara NTB) Tim voli indoor Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram tampil sebagai juara di pertandingan cabang olahraga voli indoor Pekan Olahraga Pelajar (Popda) NTB yang berakhir di sport hall GOR 17 Desember Turude Mataram, Kamis (26/5) kemarin.

Lobar berhasil menyabet juara di voli indoor putra setelah mengalahkan Kabupaten Bima 3-2 di pertandingan final kemarin, kemudian posisi tiga diraih Kota Mataram setelah mengalahkan Sumbawa 3-2.

Sementara itu Kota Mataram meraih juara di voli indoor putri usai menaklukan Kabupaten Bima 3-0 di laga final, dan juara tiga diraih Kota Bima usai kalahkan Sumbawa 3-0.

Penampilan kedua tim di set pertama cukup agresif. Kejar-mengejar angka terus terlihat hingga skor sempat imbang 19-19.

Sayangnya, Lobar sedikit lengah menjelang akhir laga. Sehingga tim Kabupaten Bima yang tampil lebih dominan memanfaatkan kondisi itu. Kabupaten Bima unggul 25-23 di set pertama.

Memasuki set kedua Lobar tak ingin patah semangat. Pelatih Lobar I Made Dita mengintruksikan para pemain untuk lebih bermain agresif. Intruksi pelatih benar-benar diterapkan dengan baik oleh pemain

melontarkan kata-kata yang bernada kurang menyenangkan. Namun kemarahan Usman akhirnya reda setelah diberi pemahaman oleh perangkat pertandingan dan pertandingan dilanjutkan kembali.

Namun, kericuhan kembali pecah saat pertandingan final

kelas B. Kericuhan kali ini bukan dibuat pelatih Kota Bima, namun Pelatih Kota Mataram, Saharudin yang menendang kursi ke arah juri. Hal itu dilakukan olehnya karena putusan wasit juri dinilai keliru.

“Harusnya atlet kami menang, tapi wasit justru memenangkan atlet asal Kota Bima, ini karena Kota Bima sudah melakukan protes sehingga wasit tidak berani memenangkan atlet kami,” ucap Saharudin.

Saharudin mengakui bila dirinya menendang kursi kear-

Lobar, hingga di set kedua Lobar unggul 2518 dan skor 1-1 untuk masing-masing tim.

Di set ketiga, anak-anak Lobar mulai kedodoran. Tekanan yang dilancarkan Kabupaten Bima membuat Lobar kalah 22-25 dan skor 2-1 untuk kabupaten Bima. Tak ingin kecolongan, Lobar bermain bermain

menekan hingga akhirnya Lobar unggul 2522 dan 15-8 di set ke lima dan pertandingan dimenangkan oleh Lobar dengan kedudukan 3-2. Kemenagan itu membawa Lobar sebagai juara voli indoor putra Popda 2016, sementara juara voli indoor putri diraih Kota Mataram. (fan)

(Suara NTB/fan)

PAMER MEDALI - Para pemain dari Lobar berpose dengan memamerkan medali yang mereka raih usai menjuarai Voli Indoor Putra Popda NTB, Kamis kemarin.

terbaik bagi tim,” jelas Popon.

Disinggung target gol, Popon mengatakan secara pribadi semua pemain yang dipercaya oleh pelatih masuk dalam line-up pertandingan tentunya ingin mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyak.

Namun demikian, kepentingan tim harus lebih diutamakan demi mencapai hasil maksimal, dibandingkan mementingkan egoisme pribadi untuk mencatatkan nama di papan skor. “Saya rasa siapapun yang mencetak gol tidak menjadi soal, yang terpenting kami bisa menang di pertandingan esok (Jumat-red).

Menurut Ponaryo, saat ini timnya lagi membutuhkan hasil positif di setiap pertandingan berupa kemenangan, pasalnya di laga terakhir melawan Madura United, tim berjuluk Pesut Etam harus pulang dengan tangan hampa, akibat kekalahan 2-1 oleh tuan rumah Madura United.

“Ini pertandingan sangat penting bagi tim, saya berharap suporter Pusamania memberikan dukungan penuh di tribun penonton, untuk perjuangan kami mengamankan poin di Samarinda ini,” tegas Ponaryo. (ant/bali post)

Evan Dimas (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 27 Mei 2016

Halaman 12

Pemkot Mulai Potong TKD ASN Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram sudah melakukan pemotongan terhadap tunjangan kinerja daerah aparatur sipil negara. Pemotongan TKD ini diukur dari kinerja serta absensi dengan rata - rata pemotongan mencapai 0,5 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., menjelaskan, pemotongan tunjangan kinerja daerah pegawai berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 521/IV/2016 tentang perubahan atas keputusan walikota nomor 50/I/2016 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil (sekarang, ASN) di lingkup Pemkot Mataram. Pemberlakuan terhadap pemotongan TKD ini dimulai sejak 1 Maret lalu.

“Ini sudah berjalan sejak bulan Maret,” kata Eko via ponsel, Rabu (25/5).

Menjadi acuan pemangkasan TKD sambung

Eko yang juga Asisten II Setda Kota Mataram ini, berdasarkan absensi atau tingkat kehadiran pegawai. Dimana, pemotongan tersebut sebesar 0,5 persen dari tambahan penghasilan mereka. “Kita potong 0,5 persen,” sebutnya.

Eko secara teknis tidak menyebutkan berapa jumlah serta gaji pegawai yang sudah dipotong. Tapi berdasarkan SK Walikota Mataram, pemangkasan sudah dimulai.

“Kalau jumlahnya langsung tanya ke BKD saja,” imbuhnya.

Menanggapi pemotongan TKD ini, Kepala BKD Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany menyebutkan bahwa pemotongan TKD hanya 0,5 persen. (cem)

(Suara NTB/fan)

FKDM NTB - Perwakilan FKDM Dompu, Nur Asni membacakan kesimpulan Rapat Koordinasi Daerah FKDM NTB, Kamis kemarin. Kegiatan ini dihadiri Ketua FKDM NTB, H. M. Natsir, dan 10 pengurus FKDM kabupaten/kota di NTB.

FKDM NTB Tolak Kekerasan Seksual dan Tindakan Berpotensi SARA Mataram (Suara NTB) Kekerasan seksual terhadap anak dan tindakan berpotensi SARA menjadi perhatian serius Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) NTB. Mereka dengan tegas menolak tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan tindakan berpotensi mengganggu kamtrantibmas atau tindakan berbau SARA.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua FKDM Provinsi NTB, Dr. H. M. Natsir SH, MH, dalam penandatanganan deklarasi penolakan kekerasan seksual dan tindakan berpotensi SARA yang dibacakan Perwakilan FKDM Dompu, Nur Asni usai melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah FKDM NTB bersama sejumlah perwakilan FKDM kabupaten/

kota di Hotel Grand Legi Mataram, Kamis (26/5) kemarin.

Rakor FKDM NTB yang dihadiri 10 FKDM kabupaten/ kota di NTB tersebut merekomendasikan delapan poin penting. Antara lain, menolak peredaran narkoba, miras, radikalisme, terorisme, kekerasan seksual terhadap anak dan tindakan yang berpotensi SARA.

Dikatakan Natsir, dalam rangka mengantisipasi Indonesia darurat narkoba, miras, radikalisme, terorisme kekerasan seksual terhadap anak perlu peningkatan pengawasan khusus aparat keamanan, masyarakat dan pemerintah. Kemudian pemberdayaan tokoh masyarakat dalam memantapkan dan memelihara nilai-nilai pan-

casila, Udang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta wawasan kebangsaan harus terus ditingkatkan. (fan/*)

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717 ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 27 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 KEBERLANGSUNGAN nasib horti park yang ada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 di Kabupaten Lombok Tengah hingga kini masih 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 belum pasti. Padahal proyek yang menelan angga12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ran yang tidak sedikit ini sudah di-launching Gu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Tidak adanya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kepastian mengenai nasib program ini sedikit tidak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 memberikan gambaran pada pimpinan daerah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 untuk selektif dalam membuat sebuah program.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Kita ingat bagaimana pimpinan daerah harus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 datang ke lokasi untuk meresmikan sebuah pro12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 gram yang diharapkan menjadi program besar.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Namun, dalam hitungan beberapa bulan rencana 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 besar ini menjadi berantakan. Bahkan, anggaran 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dana yang digelontorkan untuk program ini menja12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 di sia-sia hanya karena persoalan lahan yang be12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 lum tuntas. Lebih ironis lagi, lahan yang menjadi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 lokasi horti park ini bermasalah dengan hukum.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Dalam kasus ini, kita tidak melihat siapa yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 salah atau tidak jeli dalam mencermati persoalan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ini. Seharusnya, pihak yang bertanggung jawab atau 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 menginisiasi pelaksanaan program ini sejak awal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 melakukan pengecekan mengenai program yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 akan dilaksanakan, sehingga tidak menjadi proyek 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bermasalah hingga saat ini. Apalagi, masyarakat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 NTB sangat mendukung banyak gagasan program 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 pembangunan yang dilakukan oleh SKPD untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kemajuan rakyat, asalkan program itu jelas dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 tidak bermasalah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Jika melihat status pengelolaan lahan horti park 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 yang ada di Lombok Tengah ini, semestinya SKPD 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 yang bertanggung jawab tidak asal-asalan menga12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 lokasikan dana besar untuk sebuah program. Aki12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 batnya, program yang seharusnya membanggakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 pimpinan daerah justru menjadi bumerang sete12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 lah di-launching. Program tidak jalan dan tidak ada 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kepastian, karena lahan yang ditempati masih ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 masalah.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Seperti disampaikan Kepala Kantor Wilayah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB Budi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Suryanto, SH, MH, jika pihaknya belum bisa me12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 mastikan kapan akan mengeluarkan izin pengelo12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 laan lahan horti park yang berada di Kecamatan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Batukliang Utara. Alasan pihak BPN sangat berala12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 san, karena akan dilakukan penelitian terhadap 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dokumen-dokumen permohonan yang diajukan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 pemda, baik Pemprov NTB maupun Pemkab Lom12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bok Tengah dan PT. Trisno Kenangan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Memang kalau melihat dari apa yang menjadi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dasar kedua belah pihak, baik pemda maupun pi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 hak PT. Trisno Kenangan masing-masing memiliki 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dasar tersendiri, sehingga membutuhkan penyele12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 saian yang baik. Jangan sampai nanti, ketika BPN 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 turun tangan menyelesaikan kasus ini, khususnya 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dari sisi siapa yang berhak mengelola lahan akan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 menyebabkan sejumlah rencana pengembangan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kawasan ini menjadi terhambat.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Namun yang paling penting di sini adalah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bagaimana pemerintah daerah dan pihak yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 mengklaim masih memiliki hak atas lahan di horti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 park duduk bersama. Jika selama ini, kedua belah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 pihak menyelesaikannya lewat jalur hukum, maka 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 atas dasar niat yang baik dan upaya pengemban12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 gan menjadi sebuah kawasan baru tidak ada salah12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 nya saling bekerjasama. Tentunya, kerjasama yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dilakukan dalam bentuk sama-sama saling men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 guntungkan. Kita tidak menginginkan masalah ren12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 cana pengembangan sebuah kawasan terhambat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 oleh kasus yang sebenarnya masih bisa dikom12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 promikan. Namun, jika sama-sama tetap ngotot 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dengan alasan tersendiri, maka apa yang menjadi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 rencana besar membangun daerah atau memaju12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kan masyarakat akan sulit terwujud. (*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

Tuntaskan Persoalan Lahan ’’Horti Park’’

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Pemimpin dalam Catatan Masa Demi Massa Oleh: “Napoleon Bonaparte berkata; Pensil yang pendek lebih bermanfaat dari pada ingatan yang panjang, jadi teruslah menulis” begitu tulis pesan singkat yang pernah saya terima via BBM sekitar Agustus 2013 dari seorang yang dikenal sebagai Gubernur NTB, Dr. H.M Zainul Majdi, yang populer dengan panggilan Tuan Guru Bajang (TGB).

ESAN singkat tersebut sempat saya sreenshoot, simpan namun hilang dalam memori data telepon seluler saya. Tapi tidak dalam ingatan dan catatan saya. Kalimat pesan singkat tersebut, saya menemukan semangat, tekad dan gambaran betapa tulisan dapat menjadi jendela, pembuka atau bahkan meminjam salah satu benda dari tokoh kartun Doraemon, ia dapat menjelma “pintu kemana saja” yang mengantarkan kita pada makna bahwa segala hal, peristiwa, untuk abadi dan diabadikan adalah dengan menulis.

Awalnya tidak mudah untuk menafsir sisi lain dari pesan Napoleon yang beliau sampaikan kembali. Apresiasi saya pada metode penyampaian beliau yang cukup terbuka dalam hal menyampaikan intisari ucapan seorang Napoleon, yang bahkan dalam beberapa tulisan opini TGB sendiri, sering muncul sebagai tokoh yang menginspirasi.

Salah satunya dalam tulisan berjudul “Sukses Pemimpin Rakyat” yang terbit pada Harian Repulika tanggal 05 Februari 2013.

Tulisan yang singkat namun penuh isi, tak bicara soal kepemimpinan sebagai kuasa namun soal manajemen kepemimpinan. Penjabaran soal pandangan Kelley soal lima katagori follower (pengikut) yang beliau sematkan sebagai rakyat. Menurut saya adalah satu langkah berani beliau dalam memberi kita sematan karakter atau bahkan pilihan pada tipologi komunitas yang dipimpin.

Lebih jauh, tulisan tersebut nampak sebagai pesan yang gamblang bahwa seorang pemimpin tidak akan lepas dari karakter-karakter daerah, masyarakat, komunitas yang tengah dihadapi.

Ketakjuban pun tak sampai pada soal menerjemahkan tulisan beliau, pada konteks perjalanan karier politik kepemimpinan pun seorang TGB nampaknya akan selalu hadir sebagai definisi keberhasilan, keberanian.

Menengok tulisan Dahlan Iskan, yang merefleksikan pidato TGB pada sambutan Hari Pers Nasional 2016 yang berlangsung di Kuta Lombok Tengah, salah satunya adalah yang nampak cukup terbuka mendefinisikan seorang TGB sebagai karakter kesuksesan seorang

Maia Rahmayati

(Peneliti bidang sosial, ekologi dan konflik pada Institut Studi Krisis dan Perdamaian- inSKRIP)

Begitu pula pada setiap masa daerah ini memerlukan setiap catatan-catatan perjalanan, pensil-pensil yang terus bekerja menuliskan, mengabadikan, dan kelak tak hanya dikenang sebagai romantisme memori yang panjang, namun dapat berfungsi sebagai refleksi untuk pembenahan pemimpin di mata masyarakat NTB, sekaligus tetap kritis menyampaikan pesan politiknya sebagai yang dipimpin secara jabatan struktural di bawah Presiden Republik Indonesia.

Dalam hal ini, beliau seolah menegaskan posisi sebagai apa yang diterjemahkan dalam tulisannya sebagai effective followers, sebagai yang memperjuangkan kemajuan dengan menjalankan tugas dan kewajiban secara tegas dan bersemangat, siap mengambil risiko, memiliki inisiatif, serta mempunyai kemampuan memecahkan masalahnya.

Pun pada rangkaian maraknya penghargaan yang diterima pada kancah nasional, dengan seabreg prestasi pada dua periode kepemimpinannya di NTB. Terkini, penghargaan secara personal sebagai Top Eksekutif Muslim 2016 dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) pun pada raihan dalam hal pembangunan yang mengantarkan NTB sebagai peraih juara I Millenium Development Goals (MDGs) Secara konsisten penghargaan juara I MDGs ini lima tahun berturut diterima NTB sejak 2011 sampai 2015. Itu prestasi, dan telah banyak yang lainnya, dan semoga akan semakin banyak ke depan.

Di tengah banjir pujian serta peningkatan upaya pembangunan yang terus dipicu daerah ini, pun tak sedikit suara-suara yang hadir sebagai kritik, interupsi. Salah satunya, mengaitkan soal dua penghargaan terakhir tadi dengan isu kewenangan pemerintah provinsi untuk pengerukan pasir di dua lokasi yaitu di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat. Pun pada soal yang mengaitkan antara penghargaan MDGs dengan fakta-fakta di daerah ini yang seolah bertolak dari penetapan indikator MDGs, salah satu dan salah duanya adalah isu soal gizi buruk dan angka kematian ibu di beberapa daerah.

Dengan perbandingan, pertimbangan atau bahkan pada setiap tarikan nafas kritik dan solusi tentunya dapat merefleksikan sebagai perbandingan yang setara (Aple to aple) pada konteks mana penghargaan berdiri dapat dinilai sepadan dengan tantangan yang dihadapi.

Fakta bahwa NTB menurut data BPS dan TNP2K merupakan daerah

RADIO

yang secara konsisten menurunkan angka kemiskinan setiap tahun sebagai mana catatan data TNP2K angka kemiskinan NTB pada tahun 2014 sejumlah 816.62/ribu jiwa atau sebesar 17, 05% dari total penduduk, pada tahun 2015 menjadi 16,54% yaitu sejumlah 802.29/ ribu jiwa mengalami penurunan sebesar 0,51%.

Begitu juga pada data ketimpangan kemiskinan melalui pendekatan gini ratio, dua terakhir, yaitu pada 2014 sebesar 0,38 menurun pada 2015 menjadi 0,36 menempatkan NTB pada posisi 17 dari 34 provinsi di Indonesia secara nasional ketimpangan kemiskinan telah mencapai angka 0,41 (Sumber data; SAPA Indonesia) Paparan di atas, tentunya tak sekadar dimaknai sebagai angka dan prosentase belaka, terobosan program-program khususnya untuk percepatan penurunan angka kamiskinan. Sebagai struktur pemerintahan, rakyat dalam tafsir data dan angka menjadi program-program yang dijalankan pemerintah/ pemimpin. Hal ini cukup menarik untuk melihatnya dari dua sisi sebagai mata uang yang tak terpisah. Dalam kepemimpinan TGB saat ini, pada barisan mana rakyat dominan berdiri.

Memandangnya dalam bingkai katagori in Praise of Followes menurut Robert Kelley, apakah sebagai domba (sheep) yang menjalankan apa adanya, kemudian selesai bekerja.

Ataukah sebagai yes people lebih tinggi setingkat namun masih pada paradigma kurang usaha, kalaupun berusaha hanya sebatas apa yang sering kita sebut ABS (asal bapak senang) atau karakter ke tiga (alianated followers) yang punya sikap kritis, independen namun nampak tak percaya diri untuk memperjuangkan sikapnya sebagai oposan dari kebijakan pemimpinnya, alih-alih selalu bersikap sinis, dan disiksa ketidakpuasan. Pun pada karakter survivers yang dinyatakan sebagai si pencari selamat, bergerak berdasar arah mata angin berhembus. Ataupun tipe kelima sebagai yang dinyatakan ideal; effective followers.

Ada kalanya pada sisi lain melihatnya sebagai Rumah Besar bernama Nusa Tenggara Barat yang dalam satu tarikan nafas terdapat fungsi kepala keluarga, fungsi mengayomi, mendidik moral, kemandirian dan banyak lagi. Dan sebaik-

baik pendekatan adalah apresiasi, sebagai bagian dari peta membaca karakter komponen yang hidup sebagai sumber daya di dalamnya.

Pun pada konteks personalia seorang TGB yang sukses tampil sebagai pemimpin organisasi massa besar bernama Nahdlatul Wathan (NW).

Penilaian dan sikap kita dapat objektif melihatnya termasuk pada bagaimana menyajikan fakta dan data sebagai bagian dari sikap kritis untuk bersama-sama membenahi.

Bukankah beliau pun secara telah secara terbuka menuliskan “tanpa tentaranya, Napoleon hanyalah lelaki yang memiliki ambisi besar”.

Jika telah sedemikian terbuka pernyataan beliau, selanjutnya apa yang dapat kita refleksikan dari rangkaian data, angka yang atas nama pembangunan, prestasi, penghargaan atau pun kritik yang dapat dikemas secara objektif untuk disampaikan secara terbuka dan selanjutnya apa solusinya sekiranya setiap orang, kelompok dapat bersikap menurut proporsi, kreasi masing-masing. Tidak hanya sekadar kritik tapi bekerja bersama. Dengan demikian bukan hal yang tak mungkin daerah ini akan sampai pada lompatan kejayaan.

Begitu pula pada setiap masa daerah ini memerlukan setiap catatancatatan perjalanan, pensil-pensil yang terus bekerja menuliskan, mengabadikan, dan kelak tak hanya dikenang sebagai romantisme memori yang panjang, namun dapat berfungsi sebagai refleksi untuk pembenahan.***

KPK kritik APH di NTB kurang proaktif dan hanya bidik kasus kecil Tantangan bagi APH di NTB

*** Empat bulan, 24 kasus kekerasan pada anak di Lotim Butuh perhatian serius

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 27 Mei 2016

Halaman 15

2016, Gebyar Undian Kopi ABC Berlangsung Khusus di Lombok

Regulasi yang Jelas Dari Hal. 1 Saya kira untuk saat ini kebutuhan kita di sini cukup, hanya harganya saja yang perlu distabilkan. Pembatasan impor daging sapi ini untuk melindungi para petani, peternak kita yang ada di sini,” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu (26/ 5) siang kemarin.

Mengenai masih mahalnya harga daging sapi di NTB padahal menjadi pemasok daging sapi ke luar daerah seperti Jakarta, Amin mengatakan perlu ada kajian dan strategi yang dilakukan SKPD terkait. Sehingga harga daging sapi di dalam daerah dapat dijangkau oleh masyarakat. “Saya akan minta mereka coba dilakukan langkahlangkah teknis, strategis untuk bisa menstabilkan harga daging sapi ini,”imbuhnya.

Berdasarkan data, harga daging sapi di NTB cenderung tinggi dibandingkan dengan daerah yang dipasok, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan NTT. NTB merupakan daerah pemasok daging sapi di Jakarta, namun harga daging sapi di Jakarta lebih murah dari NTB. Tingginya harga menyebabkan konsumsi daging di NTB rendah yaitu 1,33 kg per kapita per tahun.

Rata-rata harga daging sapi tahun lalu di Jakarta sebesar Rp 105.368 per kg,

Jawa Barat Rp 92.325 per kg, Bali Rp 95.000 per kg dan NTT sebesar Rp 86.250 per kg. Sementara di NTB, harga daging sapi menembus angka Rp 106.979 per kg. Sementara produksi daging sapi di NTB tahun 2016 diprediksi sebesar 23.057 ton, kebutuhan dalam daerah sebesar 8.839 ton. Tahun 2015 lalu, produksi daging sapi NTB sebesar 16.945 ton, sementara kebutuhan atau konsumsi dalam daerah sebesar 6.431 ton.

Tahun ini, potensi sapi potong di NTB sebanyak 139.000 ekor. Dari jumlah itu, 70.000 ekor diantaranya diperuntukkan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam daerah. Dimana tahun 2015 lalu kebutuhan sapi potong mencapai 69 ribuan ekor. Dari total kebutuhan sapi potong tahun lalu, tahun ini disiapkan sebnayak 70.000 ekor sapi potong.

Dari 139.000 ekor potensi sapi potong yang disiapkan tahun ini, 39.000 ekor dikirim ke luar daerah memenuhi kebutuhan. Artinya setelah dikurangi dengan kebutuhan setahun,adasisa sekitar 30.000 ekorsapipotong.Sisainilahyang disiapkan untuk menjaga kemungkinan lonjakan kebutuhan masyarakat pada waktuwaktu tertentu. (nas)

Teliti Dokumen ’’Horti Park’’ Dari Hal. 1 Penelitian yag dilakukan data fisik dan data yuridis. Peneitian data adminsitrasi dulu sampai penelitian permohonan juga,” kata Kepala Kanwil BPN NTB, Budi Suryanto, SH, MH ketika dikonfirmasi, kemarin di Kantor Gubernur.

Budi belum bisa memastikan kapan izin pengelolaan lahan tersebut dapat diberikan. Pasalnya, saat ini pihaknya masih fokus untuk melakukan program sertifikasi kepada masyarakat sebanyak 9.750 bidang yang harus tuntas Juli mendatang. “Jadi, tidak serta merta BPN memberikan begitu saja (izin pengelolaan), tapi memberikan dengan ada kepastian hukum dan aman, nyaman. Nunggu giliran, kita lagi nangani rakyat dulu yang lebih penting, Juli harus selesai. Semuanya penting tetapi ada yang lebih penting,’”imbuhnya.

Ia mengatakan, proses yang dilakukan BPN saat ini untuk memperjelas status pemanfaatan lahan tersebut. Untuk itu, sebelum dikeluarkan izin pengelolaan lahan maka harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. ‘’Bukan me-

mungkinkan (dua-duanya dapat). Semuanya memungkinkan saja. Sepanjang nanti dari hasil mediasi, ada win-win solutions,”tandasnya.

Budi menjelaskan, pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Trisno Kenangan telah habis masa izinnya. HGU tersebut belum mendapatkan perpanjangan izin, karena belum ada rekomendasi dari Pemda setempat. Belum adanya rekomendasi pemda Loteng, katanya, karean mungkin saat mengajukan perpanjangan izin, ada syarat-syarat yang belum dipenuhi.

“Karena sekarang sudah habis HGU nya maka pemerintah daerah mengajukan untuk membangun horti park 100 hektar provinsi. Tapi kan pemilik lama menganggap itu masih menjadi miliknya juga kalaupun haknya sudah habis, HGU. Tapi secara keperdataan dia masih menganggap itu masih miliknya. Nah perbedaan inilah yang akan diselesaikan, dimediasi nanti,”pungkasnya. (nas)

Penertiban Pemanfaatan Aset Pemprov di Gili Air Berjalan Lancar Dari Hal. 1 Sementara bagi Pemda Lombok Utara, penertiban aset milik daerah di Gili Air tersebut menjadi langkah awal untuk menegakkan tata ruang dan perizinan.

Berdasarkan data, aset tanah milik Pemprov NTB di kawasan Gili Air seluas 2,75 hektar dengan tiga bukti kepemilikan sertifikat hak pakai.

Sertifikat hak pakai pertama aset Pemprov NTB berupa tanah seluas 1000 meter persegi dengan nilai Rp 599,474 juta. Kemudian sertifikat kedua dengan luas tanah 16.000 meter persegi dengan nilai Rp 20,426 miliar lebih. Serta aset tanah dengan bukti kepemilikan sertifikat ketiga aset tanah seluas 15.550 meter persegi dengan nilai Rp 18,193 miliar lebih.

Aset tanah Pemprov NTB seluas 2,75 hektar tersebut diperoleh setelah dilakukan pembebasan lahan tahun 1984 dan disertifikatkan tahun 1987. Tanah tersebut sebelumnya milik Kementerian Pariwisata, tetapi setelah otonomi daerah, diserahkan kepada Pemprov NTB. Tanah yang menjadi sengketa antara Pemprov NTB dengan H. Ibrahim adalah tanah seluas 70 are pada tanah milik pemprov dengan bukti kepemilikan sertifikat ketiga. Dimana total luas tanah sertifikat ketiga tersebut adalah 15.550 meter persegi, 70 are diantaranya diklaim oleh H. Ibrahim sebagai tanah miliknya.

Dikatakan, penertiban pemanfaatan aset yang dilakukan Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yakni menegakkan Perda. Aset yang ditertibkan di Gili Air sudah memiliki kekuatan hukum tetap yakni sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No. 100 tahun 2013. Dimana, lahan tersebut memang milik

Pemprov NTB. Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini, pihaknya akan melihat mana saja aset milik pemda yang perlu dilakukan penertiban lagi ke depannya. Data terkait hal itu berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pihaknya akan melihat mana saja aset-aset pemda yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan mana saja yang belum dikerjasamakan. ‘’Pol PP menegakkan perda manakala pemanfaatan aset itu tidak prosedural, ilegal, tidak sesuai fungsi pemanfaatannya,” terangnya.

Sebagai aparat penegak perda, kata Ibnu, jika ada masyarakat yang mengklaim lahan milik Pemprov sebagai miliknya dipersilakan menempuh jalur hukum. Artinya, mereka jangan menggunakan aset milik daerah secara ilegal. Misalnya, ada yang menyewakan aset milik Pemda tersebut kepada orang lain. ‘’Lebih baik ajukan tuntutan sesuai ketentuan. Kalau menang baru dimanfaatkan,”ucapnya.

Ibnu mengatakan, jika pemanfaatan aset daerah dilakukan secara prosedural maka akan terwujud tertib pemanfaatan aset.

Pada akhirnya, pemanfaatan aset tersebut akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tertibnya pemanfaatan aset bagian dari tertib administrasi pengelolaan aset yang menjadi salah syarat untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan tiap tahun. (nas/*)

(Suara NTB/alpan)

MEDIA TOURING - Rombongan peserta penyegaran operator PID Humas Polda NTB, Kamis (26/5) kemarin melaksanakan kegiatan Media Touring ke Redaksi Harian Suara NTB di Jalan Bangau 15 Cakranegara. Dipimpin Kompol Putu Geria (empat dari kiri—depan) para peserta Media Touring berkesempatan foto bersama dengan Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (lima dari kiri-depan).

Federal Oil Berikan Edukasi kepada Puluhan Mekanik Lombok Mataram (Suara NTB) – Perkembangan teknologi sepeda motor kian pesat. Para mekanik dituntut memiliki skill menghadapi teknologi tersebut jika ingin bersaing di dunia jasa perbengkelan. Pemahaman teknologi injeksi sepeda motor menjadi skill yang mutlak dimiliki para mekanik . Federal Oil telah melakukan spesial workshop bagi mekanik se-Pulau Lombok.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaiaman perawatan motor dengan sistem injeksi. Kegiatan ini dihardiri oleh 50 orang mekanik dari bengkel mitra oli federal yang ada di Pulau Lombok.

“Tujuan kita mengadakan kegitan ini untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan bengkel-bengkel mitra kita selama ini. Mereka akan diajarkan bagaimana cara merawat motor yang menggunakan injeksi. Karena seperti kita ketahui saat ini sudah banyak yang menggunakan injeksi,” kata Manager Pemasaran Produk Federal Oil, Mardiani.I.M kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (26/5) kemarin.

Workshop ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan di NTB. Federal Oil melihat perkembangan industri membuat kebutuhan semakin meningkat. Terlebih kebutuhan akan pelumas yang sesuai standar. Melihat kebutuhan ini, Federal Oil merasa sangat perlu untuk memberikan pelatihan terhadap mekanik yang ada di Pulau Lombok untuk meningkatakan kualitas pelayanannya.

“Dalam tiga tahun, ini merupakan yang pertama kali kita ke sini. Potensinya sangat bagus, apalagi para peserta workshop juga terlihat san-

(Suara NTB/lin)

WORKSHOP - Pande Putu Ariana saat memberikan materi workshop di hadapan 50 peserta, di Mataram, Kamis (26/5) kemarin. gat antusias. Karena pesertanya dari semua daerah yang ada di Lombok ini,” ujarnya.

Pande Putu Ariana selaku Area Sales Supervisor BaliNusra mengatakan selama ini perkembangan teknologi semakin pesat. Sehingga harus diimbangi dengan pelumas yang berteknologi dan mekanik yang memadai. “Sekarang sudah ada outletnya, kalau dulu mereka pesan Federal Oil dari Bali. Sekarang sudah ada di Ampenan. Karena kita melihat perkembangan disini juga cukup baik,” ujarnya.

Federal Oil bekerja dengan maksimal melumasi seluruh bagian komponen mesin. Tak hanya memberikan perlindungan pada komponen yang bergerak, tapi juga mengurangi gesekan tiap komponen yang bersentuhan. Sehingga mesin bekerja lebih ringan dan membuat tenaga meningkat di banding sebelumnya.

Ketakutan sebagian biker terhadap motor injeksi tentang perawatan dan suku cadang yang mahal dianggap kurang tepat. Padahal, motor bersistem injeksi justru lebih mudah dan efisien, baik biaya

maupun konsumsi bensin.

Pembakaran di mesin memerlukan suplai bahan bakar dan udara yang datangnya dari karburator atau injeksi. Pada injeksi yang menggunakan peranti elektronik, semprotan bensin disesuaikan dengan udara dan ditakar dengan presisi. Hasilnya, bensin jadi irit karena membuat pembakaran menjadi lebih sempurna. Selain tidak meninggalkan karbondioksida, sistem injeksi ini ramah lingkungan karena memiliki emisi gas buang yang lebih baik dibanding motor karburator.

“Kami berharap dengan workshop ini, para mekanik yang sekaligus sebagai mitra dapat memberikan pelayanan yang masksimal, tentu saja menggunakan Federal Oil,” kata Toni Lukman selaku Distributor Centrahero Manunggal.

Kehadiran sistem injeksi pada kendarann bermotor diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengendara untuk merawat dan menggunakan kendaraannya. Namun hal tersebut dapat dilakukan dengan perawatan menggunakan pelumas terpercaya seperti Federal Oil. (lin/*)

Kejaksaan Kantongi Tiga Calon Tersangka Dari Hal. 1 Dipastikannya bahan itu sudah dianggap lengkap, berkaitan dengan dokumen pengelolaan keuangan Satpol PP Kabupaten Bima tahun 2014 yang diduga sarat penyimpangan.

Sebagaimana diungkap sebelumnya, anggaran Satpol PP Bima mencapai Rp 5 miliar untuk operasional tahun 2014. Ada banyak kegiatan di dalamnya, namun penggunaannya diduga banyak fiktif, dipotong dan tidak sesuai peruntukan.

Terlepas dari rencana audit BPKP, Yoga mengungkapkan analisis internalnya, bahwa indikasi kerugian negara mencapai Rp 2 miliar lebih.

“Hasil taksiran kami sementara, kerugian negara di kasus Sat Pol PP ini sebesar Rp 2 miliar lebih,’’ sebut Yoga.

Kerugian negara itu hampir separuh dari pagu pos anggaran Satpol PP Kabupaten Bima sebesar Rp 5 miliar ditemukan dari sejumlah kegiatan.

Dirincinya, seperti pengadaan – pengadaan, kegiatan internal dan eksternal yang menggunakan pos anggaran itu, juga dana operasional lainnya seperti dana perjalanan dinas. ‘’Dari pemeriksaan kami, diduga banyak yang fiktif. Sehingga kerugian negaranya kami taksir sebesar itu,” sambung Yoga.

Namun untuk kepastian besaran kerugian negara ini,

pihaknya kemarin berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung angka pasti kerugian negara dimaksud.

Status kasus ini sudah ditingkatkan ke penyidikan sejak awal Februari lalu, hanya saja sampai saat ini pihaknya belum bisa menentukan tersangkanya. Karena tahapan – tahapan penyidikan sedang dilalui, salah satunya audit BPKP. ‘’Ada tiga calon tersangka yang kami sudah kantongi,’’ sambungnya. Tiga tersangka yang tak disebutkan identitasnya ini berada seputar Satker keamanan internal Pemkab Bima itu. Ketiganya dianggap paling bertanggung jawab atas penggunaan pos anggaran yang diduga fiktif. (ars)

Polda – Kejati Janji Maksimal Dari Hal. 1 menanggapi dorongan KPK agar membidik kasus ‘’kakap’’.

Merujuk pada Undang Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, besar kecilnya kerugian negara menurut dia tidak menentukan bobot kasus. “Ada kasus yang kerugian negaranya kecil, tapi melibatkan orang besar. Ini kan jadi pertimbangan juga bagi kami dalam menangani kasus,” kata Sutapa. Di sisi berbeda, kerugian negara yang nominalnya minim dan melibatkan orang biasa, juga tetap jadi pertimbangan, jangan sampai biaya perkara lebih besar dari kasus yang ditangani. “Tapi sekali lagi, kalau kerugian negaranya kecil, terus dilakukan secara terus menerus kan tidak bisa dibiarkan juga, harus diusut,” tegasnya.

Akan tetapi, kerugian negara yang besar dari sebuah kasus korupsi, baginya tetap jadi atensi karena pada dasarnya substansi penegakan hukum adalah pemulihan kerugian keuangan negara.

Siasat pihaknya, kasus dengan kerugian negara kecil, akan dibijaksanai dengan upaya pengembalian, dengan catatan dilakukan di tingkat

penyidikan. Misal, sebut Sutapa, angka kerugian negara hanya puluhan juta, diminita kepada pihak terperiksa untuk mengembalikan. “Dengan catatan kasusnya masih di tingkat penyelidikan. Kalau sudah di penyeidikan, ya kita teruskan kasusnya,” ujarnya.

Sutapa meminta publik tidak menampik beberapa kasus korupsi yang ditangani mencatatkan prestasi. Salah satunya, kasus Dermaga Labuhan Haji dengan nilai kerugian negara Rp 4,6 miliar.

Sementara, Polda NTB juga menjanjikan spirit penegakan hukum dengan memaksimalkan penanganan kasus ‘’kakap’’ dengan kerugian negara besar pula. Apalagi saat ini Ditreskrimsus dengan skuad baru setelah beberpa waktu lalu dilantik, dengan Direktur dijabat AKBP. Anom Wibowo.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Bagus Satrio Wibowo meyakinkan hal itu. Kasus korupsi di wilayah NTB yang berpotensi menumbulkan kerugian negara besar akan jadi atensi khusus pihaknya.

“Dalam hal ini Polda akan semakin maksimal untuk berupaya melakukan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayah NTB. Tentu hal ini juga termasuk upaya dalam melaku-

kan pengungkapan kasus korupsi yang nilainya cukup besar berpotensi menimbulkan kerugian negara,” kata Kasubdit III via whatsApp. Dia mengapresiasi khusus kegiatan Korsup KPK yang berlangsung dua hari sebelumnya. Bahwa kehadiran KPK, didampingi Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, dianggap sebagai spirit baru untuk penyelesaian tunggakan kasus, sekaligus menatap ke depan untuk memaksimalkan pengungkapan perkara lain. Selain itu, kehadiran tim ini dianggap sebagai salah satu upaya memaksimakan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Tidak hanya di jajaran Subdit III, dengan Polres jajaran juga akan dimaksimalkan hal sama, dengan menjadikan Kejaksaan dan BPKP sebagai mitra penegakan hukum. ‘’Melalui kegiatan Korsup selama dua hari ini, juga termasuk salah satu upaya Polda dalam meningkatkan koordinasi dengan semua pihak CJS (collaborate justice system) dalam memperlancar atau mempercepat proses penyidikan yang ditangani oleh Polda dan Polres jajaran,” pungkasnya, menanggapi dorongan dari KPK agar koordinasi lancar dengan APH lain, sehingga kasus tidak ada lagi yang madek. (ars)

Mataram (Suara NTB) – Tahun ini merupakan tahun kedua diselenggarakannya undian lokal Gebyar Kopi ABC Susu mantap khusus masyarakat Lombok. Sehingga partisipasi masyarakat di Lombok diharapkan dapat semakin meningkat, mengingat undian akan dilakukan secara langsung di Lombok. Hal ini menjadikan kesempatan masyarakat Lombok lebih besar untuk memenangkan sejumlah hadiah. ‘’Kami melihat antusias masyarakat cukup baik.

Tahun lalu terkumpul 4.000 lebih bungkus kosong Kopi ABC Susu yang dikumpulkan oleh masyarakat. Karena persayaratan mengikuti undian yaitu dengan mengirimkan lima bungkus kopi ABC dan menyertakan identitas diri,” kata Area Sales Manager Kopi ABC Sandy D, di Mataram, Kamis (26/5) kemarin.

Area pengundian meliputi Pasar Masbagik, Paok Motong, Selong, Aik Mel, Pringgabaya dan Apitaik untuk daerah Lombok Timur. Sementara untuk Kota Mataram meliputi pasar Gunung Sari, Kebon Roek, Sayang-Sayang, Karang Jasi, Bertais, Abian Tubuh, Sindu, dan Pagesangan. Sementara untuk area Lombok Barat meliputi Pasar

Narmada, Kediri, Lembar, Gerung dan Sekotong. Kemudian area Lombok Utara meliputi Pasar Pemenang dan Pasar Tanjung.

“Kita melihat konsumen banyak membeli Kopi ABC Susu di pasar. Sehingga di setiap pasar itu kita taruhkan dropbox. Masyarakat yang telah mengumpulkan lima bungkus Kopi ABC Susu bisa memasukkannya ke dalam dropbox itu,” kata Brand Manager Kopi ABC Susu Ferdinand, di Mataram, Kamis (26/ 5) kemarin.

Pengundian tahun ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode pertama pada 26-31 Juli 2016. Sementara periode kedua akan diundi pada 26-30 Oktober 2016. Telah disediakan hadiah bagi para pemenang, periode pertama yaitu TV LED, kulkas, HP, blender, kompor gas, magic com, dispenser dan kipas angin. Sementara untuk periode kedua yaitu satu unit sepeda motor off the road, TV LED, kulkas, uang tunai Rp 1 juta, magic com, kompor gas dan kipas angin.

Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu amplop berisi lima bungkus Kopi ABC Susu.

Para peserta juga harus mencantumkan identitas diri berupa nama, alamat, nomor KTP dan nomor HP. (lin)

(Suara NTB/lin)

DROPBOX- Area Sales Manager Kopi ABC Sandy (kanan) bersama Brand Manager Ferdinand, Area Promotion Dedy Kesuma, dan Promotion Manager Dewa Adhi saat memperlihatkan contoh dropbox yang dijadikan sebagai tempat mengumpulkan bungkus kopi ABC yang akan diundi.

Kodam IX/Udayana Tanam Puluhan Pohon Langka Dari Hal. 1 Kegiatan itu sendiri ditandai dengan penanaman pohon wani secara simbolis oleh Pangdam IX/Udayana yang baru, Mayjen TNI. Kustanto Widiatmoko, M.D.A. Hadir pada kegiatan itu, Kapoda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, Danrem 162/ WB, Kol. Inf. Farid Makruf, Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT serta General Manajer PT. Angkasa Pura (AP) I LIA, I Gusti Nengah Ardita. ‘’Ini bentuk partisipasi dan kepedulian kita jajaran TNI. Dalam mendukung kemajuan dan perkembangan bandara ini (LIA,red),’’ ujar Pangdam IX/Udayana.

Dalam kunjungan pertamanya ke NTB tersebut, Pangdam IX/Udayana mengaku ingin mengecek langsung kondisi satuan dan wilayah kerja. Sekaligus melihat dan memantau langsung program yang tengah dijalankan. Baik itu di bidang pertanian maupun

kesiapan tempur personel.

Penanaman pohon bersama yang juga diikuti Dandim se-NTB dan para perwira juga didasari masih banyaknya lahan kosong di sekitar area bandara. Sehingga dengan kegiatan itu, area bandara diharapkan lebih asri. Apalagi bandara tersebut merupakan salah satu pintu masuk NTB khususnya Pulau Lombok. Sehingga harus memberikan kesan bagi tamu atau wisatawan yang datang.

Kedatangan Pangdam XI/ Udayana Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko itu merupakan pertama kali, setelah melaksanakan Sertijab di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut Danrem 162/WB Kol. Inf. Farid Makruf menyampaikan, TNI akan selalu membantu dan mendukung segala bentuk kegaitan positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. “Seperti kegiatan penghijauan ini,” sebutnya. (ars/kir/*)

Kurang Proaktif dan Hanya Bidik Kasus Kecil Dari Hal. 1 Terungkap pula bahwa terkadang dalam menangani kasus, rentan diintervensi pihak lain. “Pressure-nya keras,” beber Endang sambil menepuk ke dua tangannya. Terlebih lagi, sejumlah kasus yang ditangani berkutat pada kasus dengan indikasi kerugian negara yang kecil. APH di NTB seharusnya mulai membidik kasus ‘’kakap’’. Kasus ‘’kakap’’ selama ini yang ditangani APH di NTB pun beberapa diantaranya adalah limpahan KPK. Contohnya yang terbaru, dugaan gratifikasi proyek SRG-iPasar. Kasus yang diselidik KPK sejak 2015 lalu itu dilimpahkan ke Kejati NTB. ‘’Tapi di sini kan memang kecil-kecil. Mau gimana lagi,’’ ujar mantan Direktur Penyidikan KPK ini.

APH, sambung Endang, juga harus memerhatikan keseimbangan anggaran penyidikan yang dikeluarkan apabila hanya menangani kasus kelas ‘’teri’’. Itu pun masih menemui kendala. Hal itu juga menjadi salah satu materi Korsup.

Ia berpendapat, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dapat duduk bersama. Mengenai penanganan kasus dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil. ‘’Kita duduk bareng dengan Bareskrim, Jampidsus. Ada payung hukum kalau kerugian negara relatif kecil, mungkin diutamakan pengembalian kerugian negaranya saja,’’ kata

Endang.

“Karena jangan sampai antara biaya penyidikan penanganan perkara lebih besar dibandingkan kerugian negara.”

Matangkan Penyelidikan Menyikapi sejumlah kendala yang dihadapi APH dalam menyelesaikan pengusutan kasus dugaan korupsi, Endang mengakui bahwa harus ekstra cermat dan ketat. Agar kasus tidak menunggak atau bahkan berulang tahun. Juga tidak menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan koruptor untuk memukul balik.

“Memang harus cermat.

Mulai dari penyelidikan harus dimatangkan,” kata Endang.

“Sehingga tidak macet di penyidikan.”

Ia menyebutkan, mengatasi kendala itu APH harus matang dalam menguak unsur perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan indikasi kerugian keuangan negara yang kecil. “Di situ harusnya (dimatangkan),” tegasnya.

“Ini kan kendalanya. Kalau sudah dik (penyidikan), mau gimana lagi. Apalagi adanya putusan MK efek kasus Sarpin.”

“Dikit-dikit kita di-praperadilan-kan. Itu (alasannya) kenapa harus dikuatkan di penyelidikan,’’ tegas Endang.

Ia mengungkapkan, hal itu pun berlaku sama di KPK. “Kita kan lamanya di penyelidikan. Jadi naik dik itu sudah 90 persen. Selanjutnya tinggal copy paste aja,” pungkasnya. (why)

Jumat, 27 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

Hasil Tes Urine

Kepala Daerah Negatif Penyalahgunaan Narkoba Mataram (Suara NTB) Hasil tes urine yang dilakukan BNN Provinsi NTB saat rapat koordinasi (Rakor) Gubernur dan Bupati/Walikota yang digelar di Pendopo Timur, Kamis (12/5) lalu telah keluar.

Berdasarkan hasil tes urine, kepala daerah yang hadir negativ dari penyalahgunaan narkoba. ‘’Semua negatif. Sudah dilaporkan hasilnya pada hari itu juga. Karena itu hanya beberapa menit saja diketahui hasilnya,” kata Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (26/5) siang kemarin.

Dalam Rakor yang dilaksanakan baru-baru ini, sejumlah pejabat yang hadir dan mengikuti tes urine diantaranya Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, tiga Asisten Gubernur, Kepala BNN Provinsi NTB, Wakapolda NTB, Direktur Narkoba Polda NTB, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si dan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin.

Kemudian, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Wakil Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin, Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST, Wakil Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, Wakil Bupati Bima, Dahlan M Noer, Wakil dan Wakil Walikota Bima, H.Arrahman H. Abidin.

Sementara, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah berhalangan hadir. Bupati Lombok Tengah, H. M. Suhaili FT, SH berhalangan karena persiapan Munaslub Golkar. Sementara Wakil Bupati Lombok Tengah berhalangan hadir karena sedang sakit.

Hakim mengatakan, dengan negatifnya hasil tes urine tersebut menandakan bahwa para kepala daerah di NTB sangat mendukung pemberantasan narkoba di daerah ini.

Artinya, para kepala daerah juga kompak untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah masing-masing.

Dalam Rakor tersebut, lanjutnya, ada sejumlah kesepakatan antara gubernur dengan para bupati/walikota terkait dengan upaya pemberantasan narkoba di NTB. Dimana, pemda diminta menyiapkan anggaran dalam APBD Perubahan 2016 terkait dengan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba. “Dengan kesepakatan itu, kita sepakat untuk memberantas narkoba. Kompak untuk melakukan semua program itu (tes urine pejabat) di semua kabupaten/ kota juga dilaksanakan,’’ katanya.

Bentuk keseriusan pemda dalam dukungan anggaran yakni, pertama, anggaran untuk menyiapkan test kits. Jika jumlah ASN pada suatu Pemda sebanyak 1.000 orang, maka pemda harus menyiapkan anggaran untuk menyiapkan test kits sebanyak itu. Kedua, pemerintah daerah harus menyiapkan dana hibah untuk melaksanakan razia yang dilakukan BNN bersama aparat kepolisian.

Selanjutnya, terkait dengan fungsi pendidikan, harus ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah. Termasuk menyiapkan kurikulum muatan lokal yang terkait dengan sosialisasi bahaya narkoba kepada para siswa di lembaga pendidikan. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Dorong Bank NTB Biayai Proyek Infrastruktur Mataram (Suara NTB) Pemprov mendorong PT. Bank NTB untuk ikut membiayai proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota. Jangan sampai, pemerintah kabupaten/kota justru meminjam uang untuk membiayai proyek infrastruktur di bank milik pemerintah daerah lainnnya, seperti Bank Jabar Banten (BJB).

Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM mengatakan, dasar pendirian Bank Pembangunan Daerah PT. Bank NTB, supaya bank milik daerah ini dapat membiayai proyekproyek pembangunan yang ada di daerah, bukan sekadar menjadi kas daerah.

“Itu dasarnya. Jadi bukan mencari untung semata. Jadi

bukan dividen saja yang kita butuhkan dari Bank NTB. Proyek-proyek pembiayaan infrastruktur, dia masuk melakukan pembiayaanpembiayaan di situ,’’ katanya.

Kepala Biro yang mengkoordinir seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini mengatakan, seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB menjadi pemilik saham bank

tersebut. “Jadi kalau misalnya Sumbawa butuh Rp 100 miliar, kasih dia. Lombok Barat butuh Rp 100 miliar, kasih dia. Itulah peran dia. Daripada mereka meminjam di bank daerah lain,”sarannya.

Manggaukang meminta PT. Bank NTB kembali ke khittah. Artinya, penyaluran kredit yang dilakukan sebesar-besarnya untuk kredit us-

aha produktif, temasuk program-program, strategis pemprov dan kabupaten/kota. Sehingga, katanya, peran Bank NTB menjadi jelas terutama ikut dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen yang ditargetkan Pemprov NTB. Manggaukang mengatakan, saat ini PT. Bank NTB belum ada proyek infrastruktur yang dibiayai di daerah ini. Ia menyebutkan, kredit yang ada di Bank NTB lebih banyak kredit konsumtif daripada kredit usaha produktif. Tahun 2015 lalu, katanya, jumlah kredit konsumtif mencapai 84 persen. Artinya, jumlah kredit usaha produktif yang disalurkan

hanya sebesar 16 persen.

Menurutnya, jajaran direksi tidak sekadar melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit.

Tetapi harus mampu memanage risiko. Menurutnya, Bank NTB ini beda dengan bank swasta. Artinya, apa persoalan yang dihadapi pemda, bank ini harus menjadi yang terdepan.

Ia menambahkan, jika Bank NTB memiliki keterbatasan modal untuk ikut membiayai proyek infrastruktur, mereka bisa kerjasama dengan bank lainnya. Namun, dalam kerjasama itu, Bank NTB menjadi yang terdepan. (nas) (Suara NTB/bul)

MUSEUM NELAYAN Museum Nelayan dibangun di Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2014 silam. Museum yang berada di pintu masuk Pulau Bungin tersebut, memiliki visi menjadikan museum nelayan sebagai pusat studi peradaban maritim dan sebagai media edukasi karakter kebaharian anak bangsa. Tampak bangunan Museum Nelayan yang dibangun sangat sederhana.

Pengabdian Masyarakat Prodi MAH STP Nusa Dua Bali

Usaha Jasa Wisata Kecil Dilatih Efisien Kelola Keuangan Mataram (Suara NTB) Pengelolaan keuangan hotel kecil, restoran, dan pondok wisata harus sesuai dengan standar akuntasi keuangan.

Sehingga pihak pengelola dapat meningkatkan efisiensi yang berdampak pada pesatnya perkembangan usaha.

Hal itu disampaikan Ketua Program Studi Manajemen Akuntansi dan Hospitaliti Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali, I Gusti Ngurah Agung Wiryanata SE, MSi, AK, Kamis (26/5) di Batulayar, Lombok Barat.

“Hotel besar kebanyakan sudah mapan, punya dana, punya sistem. Hotel kecil yang dikelola secara kekeluargaan perlu diberikan pelatihan,” ujarnya saat memimpin Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Hotel Kecil, Restoran, dan Pondok Wisata di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam kegiatan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian masyarakat tersebut, turut hadir Kadisbudpar Lobar, Ispan Junaedi dan diikuti 100 peserta dari sejumlah pengusaha lokal NTB. Menghadirkan pembicara berpengalaman di bidangnya yang notabene Dosen STP Nusa Dua Bali, yakni Ketut Sudarsana, SE, MM, Dewa Ayu Rai Sumariati, SE, M.Si, dan Dr. Ida Ayu Putri Widawati, SE, M.Si. Informasi keuangan sangat diperlukan manajemen perusahaan.

Dalam rangka membuat keputusan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Terlebih di Lombok yang pariwisatanya mulai merekah, diikuti menjamurnya usaha jasa wisata.

“Potensi Lombok menjanjikan sebagai destinasi wisata. Bandara ramai, kunjungan wisatawannya terus

meningkat,” kata Wiryanata. ‘’Manajemen pengelolaan yang belum bagus kita bantu beri pelatihan,’’ sambungnya.

“Alhasil pariwisata berkembang dan sanggup menghadapi tantangan,” ujarnya sembari menjelaskan, bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung majunya pariwisata daerah.

Setelah pelatihan ini pun, sambung dia, pihaknya akan tetap melakukan pendampingan sebagai bentuk tindak lanjut. “Kalau ada yang minta dibantu, kita akan bantu,” ujarnya.

Kadisbudpar Lobar, Ispan Junaedi mengapresiasi upaya STP Nusa Dua Bali yang memberi dukungan kepada pariwisata NTB. Sebab, SDM masyarakat memang perlu digenjot.

Seiring dengan semakin berkembangnya destinasi pariwisata.

“Yang konvensional semakin tergerus. Begitu juga, manajemen akuntansi dan keuangan semakin canggih,” jelasnya saat mendampingi Wiryanata.

Ia menambahkan, semangat untuk berkembang harus dimiliki para pengelola hotel kecil, restoran, dan pondok wisata. Apalagi ada institusi seperti STP Nusa Dua Bali yang bersedia memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM. “Mengembangkan destinasi dan promosi harus kuat membangun jaringan. Kerjasama membuat kita semakin maju, kolaborasi membuat kita semakin kuat,” pungkas Ispan. (why/*)

(Suara NTB/why)

CINDERAMATA – Kaprodi Manajemen Akuntansi dan Hospitaliti STP Nusa Dua Bali, I Gusti Ngurah Agung Wiryanata memberikan cinderamata kepada Kadisbudpar Lobar, Ispan Junaedi dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Batulayar, Lobar, Kamis (25/5).