Snt 28052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

16 HALAMAN NOMOR 72 TAHUN KE 12

SUARA NTB

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 28 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kajati dan Kapolda Sepakat Usut Kasus ’’Kakap’’ Mataram (Suara NTB) Dua lembaga penegak hukum, Kejati NTB dan Polda NTB sepakat akan semakin giat dalam penegakan hukum khususnya mengusut kasus tindak pidana korupsi di daerah. Penyelidikan dan penyidikan kasus ‘’kakap’’ akan jadi prioritas.

Penegasan itu disampaikan langsung Kajati NTB Martono, SH.,MH dan Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH.,MH, menanggapi keinginan tim Koordinasi dan Super-

visi (Korsup) KPK agar Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah ini tidak hanya mengusut kasus-kasus kecil. Sebab KPK tidak harus turun ke daerah jika Kejati dan Polda NTB punya

‘’taring’’ mengusut tindak pidana korupsi ‘’kakap’’ dengan nominal kerugian negara besar.

Menurut Kapolda NTB, kehadiran tim korsup KPK menjadi bagian dari upaya pihak-

nya membangun koordinasi.

Cara itu sebagai bentuk keterbukaannya atas upaya penyelesaian penanganan kasus korupsi. ‘’Kehadiran Korsup kan karena memang ada keraguraguan dari penyidik. Makanya beliau (KPK) kita undang,” kata Kapolda ditemui di Kejati NTB, Jumat (27/5). Sehingga bisa ditarik kesepahaman antara pe-

nyidik internalnya dengan auditor, juga bersama Kejaksaan, sehingga kasus yang mandek bisa berjalan kembali.

Soal dorongan agar memprioritaskan kasus besar, diakui sudah menjadi agenda awal Kapolda yang membawahi langsung penanganan perkara di Ditreskrimsus.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/lin)

TELUK SELINDUNGAN - Pantai Senggigi yang sudah sangat populer, bukan satu-satunya destinasi wisata pantai yang dimiliki Lombok Barat. Ada sejumlah destinasi lainnya yang tidak kalah dengan Pantai Senggigi. Salah satunya Teluk Selindungan. Teluk yang berada di wilayah Sekotong ini, mulai banyak dikunjungi wisatawan karena keindahannya. Tampak wisatawan menikmati keindahan Teluk Selindungan menggunakan perahu.

TO K O H Kontribusi Besar TNI GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyebut peran TNI dalam mendukung surplus beras di daerah ini sangat besar. Hal tersebut dikatakan gubernur saat menerima Panglima Kodam IX Udayana Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko saat bersilaturahmi di Pendopo Gubernur, Kamis (26/5) malam.

Hadir dalam kegiatan tersebut Forum Koordiasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, bupatiwalikota se-NTB serta tokoh agama dan tokoh masyarakat NTB. Bersambung ke hal 15 TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/Humas Setda NTB)

KO M E N TTAA R Dipanggil Ulang KOMISARIS Utama PT. iPasar Indonesia Alexander Gee tak memenuhi panggilan pertama Kejaksaan Tinggi (kejati) NTB Rabu (25/5) lalu. Penyidik Kejati NTB pun melayangkan panggilan ulang.

Kajati NTB, Martono, SH, MH mengakui, harusnya pekan ini menjadi agenda pemeriksaan Komisaris utama PT. iPasar Indonesia tersebut. ‘’Karena tidak hadir, kita panggil lagi,” kata Kajati, Jumat (27/5) kemarin.

Bersambung ke hal 15

Gubernur Ningxia Diundang Presiden Tandatangani Keppres Penetapan Hadiri MTQ Nasional di NTB Mataram (Suara NTB) Pada 31 Mei mendatang, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan mempresentasikan kesiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-26 yang akan digelar di Mataram, pada 30 Juli6 Agustus 2016 mendatang di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Dalam kesempatan tersbeut juga akan dilakukan kick off atau pencanangan

dimulainya kegiatan tersebut.

Dalam ajang MTQ Nasional tersebut, Pemprov NTB juga akan mengundang Gubernur Ningxia Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk menghadiri kegiatan skala nasional tersebut. ‘’Kita juga berhajat mengundang Gubernur Ningxia yang seorang muslimah, baru beberapa waktu lalu Pak Gubernur bertandang ke sana.

Mudah-mudahan berkenan bisa hadir,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST,

MUM dikonfirmasi di Mataram, Jumat (28/5) siang kemarin.

Terkait dengan persiapan pelaksanaan MTQ, kata Yusron, gubernur akan mempresentasikan persiapan yang dilakukan Pemda pada 31 Mei mendatang di Kantor Kemenko PMK. ‘’Tanggal 31 Mei Pak Gubernur langsung akan hadir, sekaligus kick off dan launching logo MTQ di Jakarta.

Bersambung ke hal 15

Dipecat Golkar, Amin Resmi Masuk Nasdem Mataram (Suara NTB) Pasca dipecat sebagai pengurus dan sekaligus kader Partai Gokar, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si telah resmi bergabung dengan Partai Nasdem. Informasi Amin sudah resmi sebagai kader Partai Nasdem tersebut, disampaikan langsung oleh anggota DPR RI dapil

NTB, dari Partai Nasdem, Dr. Kurtubi.

Kurtubi kepada Suara NTB, melalui telepon menyampaikan bahwa Muh. Amin sudah resmi bergabung dengan Partai Nasdem. Persis waktu bergabungnya Amin ke Nasdem menurut Kurtubi sudah cukup lama. Tetapi resminya setelelah usai Mu-

naslub Partai Golkar.

“Ya betul, beliau sudah resmi masuk ke Partai Nasdem, dan kepastian masuknya itu secara resmi, ya setelah Munaslub Golkar. Namun pada dasarnya sudah cukup lama beliau tertarik untuk bergabung,’’ ujarnya singkat.

Bersambung ke hal 15

Martono (Suara NTB/dok)

Program Cetak Sawah Baru

Pangdam IX/Udayana Terbuka Diawasi Mataram (Suara NTB) Program cetak sawah baru di NTB sempat menjadi polemik, bahkan dipersoalkan DPRD Provinsi NTB dengan berencana membentuk pansus. Bagi pihak TNI, pengawasan terbuka dilakukan siapa saja, demi suksesnya program bertujuan akhir memaksimalkan ketahanan pangan itu.

Menurut Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M.D.A, pengawasan dilakukan berlapis, melibatkan Kodam dan bahkan hingga Mabes TNI. “Agar prosesnya berjalan benar,” kata Pangdam usai memberi pengarahan pada jajarannya Kustanto Widiatmoko

di Aula Jenderal Sudirman Makorem 162/WB, Jumat (27/5).

Pangdam mengklarifikasi, cetak sawah baru di NTB dan beberapa kabupaten daerah lain yang masuk wilayah hukumnya, bukan sepenuhnya proyek TNI. Harus diketahui, lanjut Pangdam, perencanaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) setempat. Sementara model pelaksanaannya melalui proses swakelola. ‘’Kami hanya pelaksana, ini program swakelola,’’ katanya.

Dirincinya, besaran anggaran tiap hektar Rp 16 juta. Namun angka sebesar itu tidak tidak utuh untuk dikelola TNI di lapangan. Ada komponen pajak dan administrasi di dalamnya. ‘’Orang salah mengerti, kenapa digunakan sekian? Aturan swakelola sudah jelas. Ada pajak, ada administrasi, jadi tidak semua Rp 16 juta itu untuk TNI,’’ sebutnya.

Mengenai penjelasan lebih teknis, Pangdam mengaku tidak ingin terlalu jauh mencampuri. Sepanjang perencanaannya bagus, maka dia pastikan pelaksanaannya pun bagus.

Bersambung ke hal 15

Sekda NTB

Mataram (Suara NTB) Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang penetapan dan pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Keppres penetapan Sekda NTB itu telah diterima Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Bahkan, Gubernur telah meminta Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB untuk mempersiapkan pelantikan Sekda terpilih. ‘’Keppresnya sudah ada. Perintah pelantikan (dari gubernur) juga sudah ada. Kalau jadwal pelantikannnya masih belum. Ini kita lagi buat surat undangannya.

Bersambung ke hal 15

”

Sekda masih teka-teki tapi segera akan dilantik karena sudah ada Keppres penetapan dan perintah pelantikan sudah ada H. Muh. Suruji (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Jaring Asmara Canangkan ”Serep Jelo Lalo Ngaji” KECAMATAN Sekarbela menjadi tuan rumah pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) ke-XXIV seKota Mataram tahun ini. STQ ini dilaksanakan dari tanggal 26-29 Mei berpusat di Lapangan Karang Pule.

Pada saat pembukaan STQ, dicanangkan pula gerakan Serep Jelo Lalo Ngaji dimana melalui gerakan ini warga khususnya anak-anak diajak menghentikan berbagai aktivitas menjelang (Suara NTB/dok) senja untuk segera beHariadi rangkat belajar mengaji.

Ide gerakan ini disampaikan Camat Sekarbela, Hariadi, S.IP dicetuskan oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kecamatan Sekarbela karena melihat kebiasaan mengaji saat Magrib semakin jarang dilaksanakan. Kemajuan teknologi dan gawai menjadi distraksi tersendiri khususnya bagi anak-anak muda sehingga lebih memilih bergelut dengan gawai dibandingkan pergi mengaji.

“Biasanya masyarakat kita dulu menjelang Magrib itu mereka bergegas, bersiap-siap ke masjid, ke surau, atau ke tempat guru ngaji. Itu ingin kita galakkan lagi,” jelasnya kepada Suara NTB, Jumat (27/5). Dengan gerakan ini diharapkan anak-anak aktif kembali belajar mengaji atau membaca Al-Qur’an pada petang hari.

Hariadi mengatakan khusus di Kecamatan Sekarbela sendiri ia ingin memulai gerakan ini dari lingkungan-lingkungan. Gerakan ini juga dicanangkan langsung oleh Wakil Walikota Mataram bersama Ketua DPRD Kota Mataram, para tokoh agama, dan lainnya pada saat pembukaan STQ, Kamis (26/5) malam di Lapangan Karang Pule.

Tema pelaksanaan STQ tahun ini adalah mengajak masyarakat membumikan nilai-nilai Al-Qur’an untuk menuju masyarakat yang maju, religius, dan berbudaya. Hariadi mengatakan pelaksanaan STQ di wilayahnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ia bisa memastikan kegiatan ini tidak hanya ramai pada saat pembukaan, tapi akan terus berlangsung sampai penutupan nanti.

Agar pelaksanaan STQ tetap ramai, pihaknya mengumumkan melalui radio spot di semua tempat ibadah. Selain itu pihaknya juga mengundang kepala sekolah di wilayah Sekarbela agar mengajak siswanya meramaikan kegiatan STQ. “Insya Allah tetap ramai sampai hari terakhir. Warga juga cukup antusias,” ujarnya.

Radio spot di masjid-masjid juga dimanfaatkan untuk mensosialsiasikan MTQ Nasional ke-XXVI yang akan berlangsung akhir Juli mendatang. “Kami bagikan satu CD (compact disc) untuk setiap masjid dan diputar setiap waktu untuk memeriahkan STQ dan juga sosialisasi MTQ agar Kota Mataram sukses menjadi tuan rumah,” tandasnya. (ynt)

Pembenahan Infrastruktur Paling Banyak Diusulkan Warga Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram membuka program Jaring Asmara (Penjaringan Aspirasi Masyarakat) sejak beberapa waktu lalu sebagai bahan dasar penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 20162021. Sejak program ini dibuka, sampai saat ini usulan yang paling banyak diterima dari warga Kota Mataram adalah persoalan pembenahan infrastruktur. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE., MM ditemui usai pembukaan STQ Kota Mataram, Kamis (26/5) malam.

Ia tidak menyebutkan secara terperinci persoalan infrastruktur apa yang menjadi harapan warga untuk terus dibenahi Pemkot Mataram ke depannya. “Kalau saya boleh pilah kisaran-kisarannya itu berkaitan dengan pemberdayaan manusia, pemberdayaan ekonomi, dan paling banyak itu yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” jelasnya.

Masukan-masukan ini disampaikan Martawang sangat

berarti bagi Pemkot Mataram khususnya tim yang akan menyusun RPJMD Kota Mataram.

Selain untuk memperkaya dokumen RPJMD, juga pihaknya ingin masyarakat terlibat langsung dalam penyusunan naskah ini. Dengan demikian masyarakat juga akan merasa dilibatkan dalam menentukan masa depan Kota Mataram dalam lima tahun ke depan.

Program penjaringan aspirasi yang dibuka pihaknya ini bisa

menjadi bagian sebuah sistem atau model pelayanan publik yang cepat tanggap terkait persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Pihaknya mengapresiasi masyarakat yang telah berpartisipasi dan menyampaikan pendapat serta masukannya. “Kami berterima kasih atas berbagai masukan yang telah diberikan oleh masyarakat melalui line Facebook, Twitter, melalui WhatsApp, dan pengiriman langsung yang disampaikan ke Bappeda Kota

Mataram. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mengapresiasi itu secara positif,” jelasnya.

Martawang mengatakan masukan warga ini juga akan menjadi bagian yang dapat memperkaya dokumen RPJMD untuk skenario atau naskah pembangunan di Kota Mataram dalam lima tahun ke depan. Program Jaring Asmara ini masih terus dibuka sampai dokumen RPJMD rampung. “Pasca Musrenbang baru kita tutup,” ujarnya.

Dari berbagai layanan komunikasi yang dibuka pihaknya baik media sosial, SMS, telepon, dan surat elektronik, pihaknya paling banyak menerima masukan dari media sosial Facebook. “Facebook ini luar biasa selain ada juga yang memanfaatkan lewat SMS, mungkin karena kemampuan karakter di SMS relatif terbatas dan

(Suara NTB/dok)

Lalu Martawang kalau Facebook bisa sangat panjang,” ujarnya. (ynt)

MUBAZIR – Smooking room atau ruang merokok yang disiapkan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, mubazir. Tidak pernah ada anggota Dewan yang memanfaatkan ruangan ini untuk merokok. Anggota Dewan lebih suka merokok di dalam ruang kerja dan di tempat-tempat umum lainnya.

Padahal, penyediaan smooking room ini merupakan implementasi Perda Kota Mataram tentang kawasan tanpa rokok.

Jangan Gunakan Calo ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dalam melakukan pengurusan izin usaha. Ini menyusul tertangkapnya terduga pemalsu izin. ‘’Masyarakat sekarang harus cerdas,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (27/5). Apalagi pengurusan izin di BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram, tidak lagi sebatas izin offline, tetapi juga online.

Masih adanya masyarakat yang memanfaatkan jasa calo untuk membantu mereka mengurus izin, tidak terlepas dari masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan BPMP2T Kota Mataram. ‘’Makanya BPMP2T ini harus menggencarkan sosialisasi. Selain itu, masyarakat juga kita imbau supaya tidak menggunakan jasa calo,’’ ujar anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini.

Untuk mencegah masuknya calo dalam proses pengurusan perizinan, Malik meminta BPMP2T mencermati pihak-pihak yang datang mengurus izin ke sana. ‘’BPMP2T harus melihat juga, siapa yang mengurus izin itu. Begitu juga diproses akhirnya nanti akan kelihatan siapa yang sebenarnya mengurus izin. Apakah itu yang bersangkutan ataukah calo,’’ terangnya.

Politisi Golkar ini berharap ada terobosan dan inovasi dari BPMP2T untuk untuk memasyarakatkan perizinan ini kepada masyarakat. Karena memang prinsip perizinan yang mudah, murah dan cepat sebagaimana didengung-dengungkan Pemkot Mataram selama ini, belum berjalan maksimal. Malik menyarankan agar BPMP2T melakukan jemput bola dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ini sejalan dengan tekad BPMP2T yang katanya ingin menerapkan pola pelayanan layaknya perbankan. ‘’Dia (BPMP2T, red) katanya ingin meniru system bank. Tapi itu sama sekali belum kita lihat. Yang ada sekarang baru loket customer dan loket analis,’’ ujarnya. Malik mengatakan, kalau memang BPMP2T ingin meniru sistem pelayanan perbankan, maka SKPD pimpinan Cokorda Sudira Muliarsa itu harus lebih kreatif.

Malik mencontohkan inovasi yang bisa dilakukan BPMP2T adalah dengan membuka layanan mobil dari satu titik ke titik yang lain. Pasalnya, kalau hanya mengandalkan pelayanan terpusat di Kantor BPMP2T, tidak banyak masyarakat yang dapat terlayani.

Terlebih dengan bermunculannya beragam jenis usaha di masyarakat seperti usaha laundry.

Selain sebagai bentuk sosialisasi nyata, langkah itu diyakini dapat mendongkrak PAD Kota Mataram. (fit) (Suara NTB/fit)

(Suara NTB/fit)

Belum Jelas, Perbaikan Jalan Transfer Depo Mataram (Suara NTB) Transfer depo di Lapangan Karang Pule yang merupakan proyek Dinas Kebersihan, nampaknya masih akan mangkrak.

Pasalnya, pembangunan jalan yang diharapkan akan dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum hingga kini belum jelas.

Belum jelasnya proyek ini, lantaran jalan belum masuk kategori satu dan tidak dianggarkan di APBD Perubahan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menjelaskan, perbaikan jalan akses menuju transfer depo di Karang Pule belum dianggarkan di APBD Perubahan. Sehingga satu - satunya diharapkan ada

penambahan anggaran dana alokasi khusus (DAK) APBN Perubahan. Selain itu, dana alokasi umum (DAU) hanya program aspirasi Dewan saja.

“Kalau di APBD murni tidak ada anggarannya,” kata Mahmuddin, Kamis (26/5) malam.

DAU di Dinas PU lanjutnya, hanya untuk tenaga harian lepas. Yang menjadi kendala, jalan itu tidak termasuk K1 yang diusulkan oleh Walikota Mataram ke Pemerintah Pusat. Kalaupun dipaksakan, tidak mungkin bisa dilaksanakan tahun ini. Dari anggaran diusulkan oleh PU pada ABT di APBDP sebesar Rp 41 miliar, hanya Rp 31 miliar yang terakomodir. Anggaran

tersebut bukan saja untuk perbaikan jalan lingkungan, tetapi Rp 10 miliar pembebasan jalan yang belum diselesaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram.

Ada kemungkinan lanjut Mahmuddin, usulan tambahan anggaran ini akan dipangkas lagi. Sebab, belum final dibahas, sehingga besar kemungkinan uang digunakan lebih sedikit.

Alternatif bisa dilakukan seperti informasi katanya, Lurah Karang Pule, H. Taufiqqurahman sedang mengkomunikasikan agar salah seorang anggota Dewan dari dapil Karang Pule menyalurkan program aspirasi

Warung Makan Dilarang Buka Selama Ramadan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan surat edaran larangan bagi pemilik warung makan agar tidak buka saat ramadan.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan menjelaskan, pembahasan secara teknis terkait pembatasan serta larangan bagi warung makan, penjual mercon dan kembang api akan dibahas bersama Satpol PP, Bagian Hukum, Kemenag serta aparat kepolisian, Senin (30/ 5) pekan depan. Dari hasil rapat itu, dirumuskan batasan waktu dibolehkan warung makan, restoran serta hiburan beroperasi. “Senin kita rapat soal itu,” kata Indra Jumat (27/5).

Dari tahun ke tahun lanjut Indra, Pemkot Mataram sudah melakukan pembatasan bahkan pedagang mercon dan petasan serta warung makan masih bandel dilakukan razia. Langkah tersebut supaya masyarakat khususnya non muslim menghargai masyarakat yang berpuasa. “Kita ingin puasa tahun ini lebih semarak dari tahun sebelumnya,” harapnya.

Apakah larangan ini juga berlaku bagi restoran siap saji dan gerai makanan di mall serta tempat hiburan lain? Aturan teknis kata Indra, akan diatur dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Walikota Mataram. “Nanti diatur di surat edaran,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menambahkan, seperti tahun sebelumnya warung makan, pedagang mercon dan kembang api tidak diperbolehkan menjual saat bulan ramadan, termasuk tempat hiburan malam akan dibatasi jam operasi. “Tahu kemarin kan kita razia pedagang mercon dan kembang api,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya dalam waktu dekat ini akan merazia hotel dan pedagang miras. Langkah ini sebagai bentuk cipta kondisi menjelang ramadan. Artinya, jangan sampai gara - gara mengkonsumsi miras dan pesta kembang api menimbulkan konflik antar masyarakat. (cem)

Lama Mangkrak

Lahan di Loang Baloq akan Jadi Pusat Kuliner Timur Tengah Mataram (Suara NTB) Lahan yang semula akan digunakan untuk pembangunan Mataram Sunset Beach (MSB) di Loang Baloq telah cukup lama mangkrak sejak investor membatalkan pembangunan tersebut. Lahan tersebut rencananya akan dijadikan sebagai pusat kuliner hidangan Timur Tengah di Kota Mataram. Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Jumat (27/5).

Pembangunan pusat kuliner Timur Tengah ini merupakan

permintaan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata RI dalam rangka mendukung masuknya maskapai Emirates ke daerah ini. Mohan mengatakan pihaknya telah membentuk tim yang melakukan kajian terkait tempat yang cocok untuk pusat kuliner ini.

“Tim ini mengkaji di tempat mana yang cocok dan direkomendasikan di Loang Baloq itu,” ujarnya. Lahan eks MSB tersebut disampaikan Mohan tidak seluruhnya merupakan

milik PT Mas Murni Sejahtera (MMS) yang merupakan investor MSB. Ada juga lahan yang merupakan milik Pemkot Mataram. Di lahan milik Pemkot Mataram inilah akan dibangun pusat kuliner tersebut.

Pertimbangan memilih kawasan Loang Baloq selain strategis juga berada di dekat pantai sehingga terkesan lebih menarik. “Pertimbangannya itu termasuk lahan terbuka yang kita punya dan supaya view-nya juga dapat,” ujarnya. Dengan pemanfaatan lahan yang cuk-

up lama tak tersentuh itu, maka kawasan itu akan menjadi lebih tertata dan bersih. “Kawasan itu akan tetap bersih jika ada aktivitas ekonomi yang bergerak di situ,” imbuhnya.

Anggaran pembangunan pusat kuliner ini berasal dari Kementerian Pariwisata. Sementara Pemkot Mataram hanya diminta menyiapkan lahan. “Kita sharing lahan dan lahan yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak (luas),” ujarnya. Diharapkan dalam waktu dekat pembangunan

pusat kuliner ini bisa dimulai.

Pusat kuliner tersebut nantinya akan diperuntukkan bagi warga Kota Mataram, hanya saja jenis makanan yang dijual harus makanan khas Timur Tengah sesuai perencanaan awalnya. “Paling berpeluang masyarakat kita dan kita sediakan mereka fasilitas bagi mereka yang berjualan di situ. Ini konsepnya Timur Tengah dan mereka harus menyesuaikan. Insya Allah ini pasti,” demikian Mohan Roliskana. (ynt)

ke proyek perbaikan jalan menuju transfer depo. “Lurah Karang Pule sedang komunikasi dengan Dewan. Saya belum tahu apa hasilnya apakah mau atau tidak,” tandasnya.

Transfer depo dibangun di Lapangan Karang Pule oleh Dinas Kebersihan sejak tahun

2015, dengan total anggaran Rp 100 juta. Transfer depo memang dihajatkan untuk mengakomodir sampah di jalan Panjir Tilar, beberapa lingkungan di Kecamatan Sekarbela ternyata tidak bisa lantaran tidak ada akses jalan masuk truk pengangkut sampah. (cem)

Jika ASN Terlibat

Wawali Ancam Berikan Sanksi Tegas Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mendalami kasus dugaan pemalsuan izin oleh CA, yang ditangkap Satpol PP, Rabu (27/5). Investigasi melibatkan instansi teknis nanti akan menelusuri apakah ada keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau tidak.

Jika terbukti ada oknum pegawai terlibat maka akan diberikan sanksi tegas. “Iya, kalau memang ada PNS yang terlibat, saya pasti akan sanksi berat,” tegas Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana di ruang kerjanya, Jumat (27/5).

Mohan bersyukur pelaku telah tertangkap. Kedua, kasus ini akan dijadikan salah satu bahan mengevaluasi kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram.

“Maka harus lebih waspa-

da lagi dan pengawasan lebih ketat,” katanya.

Wawali tidak mengetahui pasti modus pelaku memalsukan izin. Tapi bagaimanapun juga, hal ini dijadikan otokritik oleh dinas teknis dan kepala daerah untuk menutup rapat celah pemalsuan dokumen perizinan.

Kemungkinan keterlibatan orang dalam di BPMP2T, Mohan mencoba berpikir positif kepada staf. Tapi jika hal ini terungkap oleh tim saat investigasi internal, ditegaskan kembali oleh Mohan, pegawai itu akan diberikan sanksi tegas. “Sudah lima tahun saya menjabat dan ini baru pertama kali terjadi.

Pasti saya akan berikan sanksi tegas,” katanya.

Disesalkan, masyarakat kenapa masih mempercayai orang lain untuk mengurus izin mereka. Padahal, konsep pelayanan perizinan diterapkan oleh Pemkot Mataram satu pintu. Artinya, pengurusan administrasi dan lain sebagainya lebih mudah dan tidak lama.

Meskipun demikian, sebagian masyarakat ingin lebih praktis menggunakan jasa.

Ditanya apakah Pemkot Mataram akan menuntut pelaku? Secara kelembagaan perbuatan pelaku ini sudah merugikan pemerintah. Dan pasti Walikota yang dipalsukan tanda tangannya akan menuntut secara kelembagaan.

“Pasti secara kelembagaan kita akan tuntut,” ujarnya.

Mohan menambahkan, kemudahan pelayanan perizinan di Mataram sudah lama dilakukan. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Sertifikat Gratis Petani KEMENTERIAN Pertanian RI mengalokasikan anggaran pembuatan sertifikat lahan pertanian sebanyak 1.250 persil ke NTB tahun ini. Dukungan untuk tahun 2016 ini merupakan bagian dari program Nawacita pemerintah serta mendukung petani agar petani terakses lembaga perbankan (bankable).

Pada umumnya, petani menjadi salah satu kelompok masyarakat yang dimarginalkan oleh industri keuangan.

(Suara NTB/dok) Salah satu bukti adalah Hadi Irvan Zahidi minimnya kredit produktif yang disalurkan industri keuangan untuk sektor pertanian, termasuk di antaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Secara nasional, Kementan mengalokasikan kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian pada 2016 sebanyak 80.000 persil yang tersebar di 26 provinsi dan 168 kabupaten/kota di Indonesia.

“Program sertifikat inilah salah satu jawaban untuk mendekatkan petani dengan perbankan,” kata Kepala Bidang Pengolahan Lahan dan Air, Dinas Pertanian dan TPH Provinsi NTB, Hadi Irvan Zahidi dihubungi di Mataram, Jumat (27/5).

Program pra sertifikasi lahan pertanian dijelaskan sebagai bagian dari program Nawacita Presiden Joko Widodo terkait kepastian hukum yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam Nawacita pada agenda lima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan mendorong “landreform”.

Selain itu, program kepemilikan tanah seluas 9 juta ha, menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak atas tanah masyarakat.

Untuk NTB, bahwa alokasi pra sertifikasi lahan pertanian tersebut tersebar di tiga kabupaten, yakni Lombok Tengah lima paket atau 250 persil, Lombok Timur 10 paket atau 500 persil dan Bima 500 persil.

Sebanyak 1.250 persil tanah milik para petani yang tersebar di tiga kabupaten itu akan disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai mitra kerjasama pelaksanaan program.

Untuk memperlancar persiapan pelaksanaan kegiatan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan tiga pemerintah kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi agar segera membentuk kelompok kerja bersama BPN di masing-masing daerah.

Pemerintah kabupaten bersama dengan BPN bersama-sama melakukan sosialisasi, inventarisasi dan identifikasi calon petani, calon lokasi yang bersih dan tidak ada permasalahan hukum.

“Jadi petani yang tanahnya akan disertifikatkan benar-benar pemilik lahan dan tidak bersengketa, bukan petani penggarap atau penyewa,” demikian Irvan Zahidi. (bul)

(Ant/Bali Post)

DIKAWAL TNI – Aktivitas penyerapan bawang merah di Bima oleh Bulog Sub Divre Bima dikawal TNI, seperti halnya di daerah Dompu dan daerah sentra bawang lainnya di NTB. Bulog NTB ditargetkan harus dapat menyerap 2.000 ton bawang merah untuk kebutuhan nasional. Di sisi lain, petani bawang tak dipungkiri masih lebih nyaman berjualan kepada pengepul.

PLN Banyak Kehilangan Daya di Komplek Perumahan Mataram (Suara NTB) PLN akan mengambil langkah tegas kepada pengembang yang tidak memenuhi kewajibannya menyiapkan fasilitas penerangan di kawasan-kawasan perumahan yang dibangun. PLN merasa telah kehilangan banyak daya di komplek perumahan, sehingga dipandang perlu disiapkan sanksi khusus.

Dolar Menguat, Eksportir Tak Reaktif Mataram (Suara NTB)Menguatnya Dolar Amerika terhadap rupiah hingga di level Rp 13.575/dolar Amerika tidak menjadi kehebohan bagi para pelaku eksportir dalam daerah. Justru, eksportir lebih khawatir karena para buyer dari luar negeri lebih memilih wait and see.

“Tidak bisa serta merta kita mengirim barang keluar negeri dalam jumlah banyak saat harga dolar Amerika naik. Tidak ada efek sama sekali bagi eksportir,” kata Ketua Asosisasi Pengusaha Eksportir (Apeks) Provinsi NTB, H. Anhar Tohri.

Dihubungi di Mataram, Jumat (27/5), kendatipun kegiatan ekspor tetap dilaksanakan, harga dan kuantitas barang ekspor sudah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Perjanjian ekspor ini biasanya dilaksanakan tiga bulan sekali.

H. Anhar Tohri menegaskan, mengapa buyer lebih memilih wait and see saat harga dolar Amerika tidak stabil, kekhawatirannya jika perjanjian kerjasama dilakukan dengan produsen saat seperti ini, kemudian perjanjian tersebut berlaku selama tiga bulan kedepan. Lalu dalam perjalanannya, Dolar Amerika melemah lagi, tentu kerugian bagi buyer-nya karena akan melenceng dari rencana.

Demikian juga dengan para eksportir, apabila saat terjadi kenaikan harga dolar Amerika terhadap rupiah saat ini, lalu dibuat kerjasama dengan buyer sesuai nilai dolar yang berlaku. Melihat nilai dolar yang tinggi sebagai pengusaha tentu akan membeli bahan baku mentah dengan harga tinggi. Lalu dalam perjalanannya harga dolar justru melemah, tentu inipun akan merugikan eksportir.

“Kita sama-sama khawatir karena tidak ada perjanjian kerjasama antara eksportir dengan buyer saat nilai dolar Amerika terhadap rupiah sedang fluktuatif,” ujarnya.

Masing-masing pihak sedang menunggu sampai situasinya stabil. Namun yang paling penting, lanjut H. Tohri pengusaha – pengusaha lokal yang berpotensi ekspor harus memperbanyak aktivitas pengiriman produknya ke luar negeri.

Beberapa kemudahan telah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah terkait yang ada di daerah.

Di antaranya pengurusan Surat Keterangan Asal (SKA) sudah bisa dilaksanakan di daerah. Lainnya, Nomor Induk Kepabeanan (NIK) sudah dipermudah kepada para caloncalon eksportir. Jika sebelumnya, kegiatan ekspor lebih banyak melibatkan para eksportir dari luar daerah (Bali, Jawa) kini pengusaha lokal sudah bisa menjadi eksportir mandiri.

“Kalau dulu kita hanya buat produk, lalu yang mengekspornya dari Bali (makelarnya), dan dia memungut biaya ekspor semaunya. Sekarang tidak lagi. Amaq Kangkung yang punya produk sendiri bisa menjadi eksportir yang penting punya NIK,” terang H. Anhar Tohri.

Geliat eksportir ini sudah terlihat. Terbukti dari pengajuan SKA yang awal tahun ini lebih dari 32 SKA. Hampir sebanding dengan jumlah SKA yang diterbitkan selama tahun 2015 lalu. Peluang pengusaha NTB masih besar untuk merebut pasar-pasar potensial luar negeri. (bul)

Chaidar Syaifullah

PLN Area Mataram (membawahi Lombok) mencatat banyaknya pemasangan penerangan jalan umum (PJU) secara ilegal. Meskipun tak disebut nilai kerugiannya, Manajer PLN Area Mataram, Chaidar Syaifullah didampingi Asisten Manajer, Ridwan usai melakukan evaluasi dan gelar pasukan pengamanan pasokan daya jelang puasa di kantornya, Jumat (27/ 5) menyebut, kawasan perumahan yang disiapkan oleh developer juga berkontribusi

merugikan negara.

Alasannya, pengembang yang tidak menyiapkan infrastruktur penerangan jalan di komplek-komplek perumahan yang dibangun, secara otomatis memicu reaksi bagi penghuni komplek untuk melakukan sambungan penerangan tanpa izin. Kerena penerangan jalan memang menjadi kebutuhan bagi siapapun.

“Fasos Fasum (Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum) salah satunya fasilitas penerangan adalah kewajiban bagi developer untuk memenuhinya. Ada PJU ilegal, tapi tidak semua kawasan perumahan yang disiapkan devel-

oper. Namun tetap berkontribusi merugikan PLN,” kata Chaidar Syaifullah.

Jikapun pengembang sudah memenuhi infastruktur penerangan umum, lalu fasilitas tersebut tidak didaftarkan ke Dinas Pertamanan, maka pembayaran biaya penerangan umum tersebut akan ditagih langsung oleh PLN kepada developer yang bersangkutan.

Sebab jika dilaporkan ke Dinas Pertamanan, maka secara otomatis akan tercatat dan biaya penerangan umumnya akan ditagih ke pemerintah daerah terkait.

“Kita tetap akan komunikasikan dengan developer bersangkutan. Bagi yang tidak patuh, kita tentu siapkan sanksi, berupa pengajuan sambungan listrik tidak akan kami berikan. Kalaupun semua buntu, bisa saja kami ajukan untuk proses hukum,” tegasnya.

Terhadap hal ini, Chaidar Syaifullah mengatakan sudah

melakukan pertemuan dengan DPD Real Estate Indonesia (REI) yang membawahi puluhan developer di NTB sebagai anggotanya. Dari pihak REI sendiri telah sepakat akan sanksi tersebut.

PLN memberikan tenggat waktu sesegera mungkin kepada para developer untuk menuntaskan persoalan-persoalan dimaksud. Tim teknis dari PLN juga dikerahkan untuk memantau kawasan-kawasan pemukiman yang terindikasi banyak dicantoli penerangan jalan umum tanpa izin. Tidak saja kawasan perumahan, di masing-masing daerah juga disisir potensipotensi sambungan ilegal yang dapat merugikan negara.

“PLN menyiapkan daya menggunakan anggaran negara. Kalau daya yang kami siapkan tidak sebanding dengan pemasukan, itu artinya negara telah dirugikan,” demikian penegasannya. (bul)

(Suara NTB/bul)

NTB Pesimis Koperasi akan Berkembang Mataram (Suara NTB) NTB pesimis gerakan koperasi akan berkembang di daerah, menyusul kebijakan Kementerian Koperasi yang menarik seluruh kewenangan pengesahan badan hukum koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM telah mengeluarkan edaran, 54/SE/ Dep.1/IV/2016, di dalamnya menegaskan pengesahan badan hukum koperasi yang sebelumnya dilakukan oleh gubernur/bupati/ walikota ditarik oleh pusat.

Berlaku setelah tanggal 8 April 2016 bahwa pemerintah di daerah tidak lagi dapat memberikan pelayanan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi.

“Kita masih menyuarakan dan bahasanya memprotes kebijakan ini, karena akan menyulitkan bagi gerakan koperasi,” demikian Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM di Mataram, Jumat (27/5).

Penarikan kewenangan oleh pusat ini, ditindaklanjuti dengan diberlakukannya pengesahan badan hukum koperasi via on-

(Suara NTB/dok)

H. Supran line. Berlaku mulai 15 April 2016, Kementerian Koperasi dan UKM telah memberlakukan pengesahan akta pendirian koperasi dengan sistem elektronik.

“Saya masih belum yakin dengan kebijakan ini. Kita di NTB, gerakan koperasi basisnya ada di pedesaan-pedesaan. Kalau mereka kemudian dibebankan harus online, meskipun ada pendampingan dari notaris, bagi saya tetap saja akan kesulitan gerakan koperasi kita,” ungkapnya.

Tahun lalu Kementerian Koperasi memberikan subsidi biaya akte kepada kepada kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi. Subsidi ini disalurkan langsung kepada para notaris yang dimintai bantuannya oleh kelompok masyarakat.

Dari sebanyak 5.000 koperasi yang diharapkan akan terbentuk, realisasasinya hanya 100 yang tercapai atau kurang dari 10 persen. Inilah yang membuatnya tidak yakin dengan kebijakan dimaksud. H. Supran mengatakan bisa saja semangat berkoperasi masyarakat akan berkurang dengan kebijakan itu.

Mestinya, gubernur, walikota dan bupati yang ada di daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah tetap diberikan hak penuh sebagai eksekutor pengajuan akte pendirian koperasi. Jika alasan Kementerian Koperasi karena selama ini cukup kesulitan mendapatkan database dari masing-masing daerah, harusnya diberikan sanksi bagi daerah yang tidak menyodorkan secara utuh jumlah dan perkembangan koperasinya.

“Potong saja bantuan-bantuan pusat bagi daerah yang nakal. Kalau ada yang protes, bisa disampaikan persoalannya.

Tidak mesti harus menarik penuh kewenangan-kewenangan yang sebelumnya ada di daerah,” tandasnya. (bul)

HUT Ke-21

Telkomsel Makin Bikin Keren Indonesia Mataram (Suara NTB) Telkomsel merayakan hari ulang tahunnya yang ke-21 pada 26 Mei 2016. Perayaan ini sekaligus menjadi momentum semangat Telkomsel untuk terus konsisten melayani negeri dalam membangun ekosistem digital di Tanah Air. HUT tahun ini, mengambil tema ‘Bikin Keren Indonesia’, Telkomsel mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menularkan semangat membangun Indonesia melalui kreasi yang postif.

Melalui rilisnya, Jumat (27/ 5), GM ICT Operation Telkomsel Regional Bali - Nusra, Danny A. Triawan mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama pelanggan setia di wilayah Bali dan Nusa Tenggara hingga ke pelosok, atas kepercayaannya selama ini dalam menggunakan layanan dan produk Telkomsel. Hal tersebut merupakan modal dasar dan inspirasi bagi Telkomsel untuk terus berkembang dan melayani Indonesia melalui berbagai inovasi dan terobosan teknologi seluler terkini.

Sejak awal berdiri, Telkomsel memiliki tujuan agar akses telekomunikasi dapat dirasakan masyarakat dimana pun mereka berada, mulai dari kawasan perkotaan, hingga desa perbatasan negeri dan pulau terluar. Hal ini dilakukan salah satunya dalam rangka mendukung pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan membuka isolasi komunikasi.

Saat ini, ketika perusahaan bertransformasi dari Telecommunication Company menjadi Digital Company, Telkomsel terus mengedepankan kegunaan teknologi, khususnya mobile broadband dan layanan digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Hadirnya layanan Internet cepat 4G LTE yang tersebar di lebih dari 100 kota di Indonesia memberikan pelanggan pengalaman digital mobile lifestyle terbaik, dan diharapkan diharapkan dapat mendukung aktivitas sehari-hari.

Telkomsel selalu mengede-

(Suara NTB/ist)

HUT TELKOMSEL - GM Sales Bali - Nusra, Ikhsan memberikan potongan tumpeng kepada salah satu pelanggan setia Telkomsel pada perayaan HUT ke-21 Telkomsel. pankan manfaat positif dari teknologi untuk membantu masyarakat. Jaringan Telkomsel yang membuka akses telekomunikasi di berbagai lokasi hingga ke pelosok, diharapkan dapat membantu berkembangnya usaha-usaha kecil menengah, serta ekonomi setempat.

Lebih dari sekedar menghadirkan produk dan layanan, Telkomsel terus berupaya untuk mengembangkan berbagai solusi yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong berbagai perubahan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat.

Salah satunya adalah layanan uang elektronik TCASH, di mana layanan ini memberikan kemudahan bertransaksi secara non tunai hingga menabung melalui telepon genggam, khususnya bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan lembaga keuangan formal (unbanked segment).

“Terbukanya akses telekomunikasi dan semakin banyaknya masyarakat yang terhubung dengan smartphone, maka revolusi digital saat ini akan membawa Indonesia untuk maju lebih cepat, karena perubahan teknologi dan pertukaran informasi terjadi lebih cepat dari pada sebelumnya”, tambah Ihsan, GM Sales Telkomsel Regional Bali - Nusra.

Di sisi aplikasi Telkomsel terus mengembangkan berbagai layanan digital, diantaranya di segmen Digital Lifestyle, Digital Advertising, Digital Payment dan M2M Business. Telkomsel juga terus mendorong semangat penggunaan teknologi Internet yang positif di tengahtengah masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satunya melalui The NextDev, kompetisi yang menjaring developer lokal dari berbagai daerah untuk mengembangkan aplikasi Smart City yang dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan perkotaan.

Dalam kesempatan perayaan ulang tahun ke 21 ini, untuk pertama kalinya Telkomsel memberikan apresiasi penghargaan ‘Anugerah Telkomsel’ kepada 21 sosok yang ‘Bikin Keren Indonesia’ dan inspiratif. Mereka adalah sosok-sosok yang ingin membangun dan membuat perubahan di Indonesia melalui hasil karya dan kreasinya di berbagai bidang, melalui pemanfaatan teknologi.

“Melalui cerita dari para sosok yang memiliki semangat perubahan ini, kami ingin lebih banyak lagi masyarakat khususnya generasi muda yang terinspirasi, dan bersama-sama dengan Telkomsel membangun Indonesia”, tutup Ihsan. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

Halaman 4

Dihamili Anak Kandung, Sang Ibu Mengaku Terpaksa Selong (Suara NTB) – Kasus penemuan bayi berjenis kelamin perempuan yang merupakan hasil hubungan intim antara anak dan ibu kandung di Dusun Duduk Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya terus berjalan. Jumat (27/5) kemarin, aparat kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lotim memeriksa pelaku pembuangan bayi sekaligus ibu kandung dari bayi tersebut Nur (48), dari hubungannya dengan anak kandungnya sendiri Sap(21).

Dari pengakuan sang ibu, ia melakukan tindakan bejat itu karena terpaksa dan tidak tahan mendengar permintaan anaknya yang ingin menggaulinya. Kala itu, keduanya sedang nonton TV di dalam rumah.

Demikian disampaikan Kanit PPA Satreskrim Polres Lotim, Aiptu. I Nyoman Samba, SH, mengutip pengakuan dari perempuan paruh baya itu.

Selain memeriksa sang ibu,

aparat kepolisian juga memeriksa dua saksi yakni Inaq Kar dan Amaq Sadli. Kedua saksi ini yang pertama kali menemukan bayi berjenis kelamin perempuan itu. Keduanya mengenali kain yang digunakan kedua pelaku untuk membungkus bayi tanpa dosa tersebut. Mereka menemukan bayi tersebut di bawah pohon pisang dekat Pantai Duduk, perbatasan antara Desa Labuhan Lombok dan

Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya pada hari Selasa (24/5) lalu. Lokasi tersebut sekaligus menjadi tempat dilahirkannya bayi mungil itu. Setelah lahir, sang bayi langsung ditinggal pergi oleh kedua pelaku.

“Awalnya mereka nonton TV berdua di dalam rumah.

Disanalah sang anak ini minta kepada ibunya untuk dilayani. Tapi ibunya sempat menolak dan menasehati anakn-

ya. Namun, anaknya tetap ngotot seperti orang kelaparan minta makan, sehingga ibu ini dengan terpaksa mengizinkan anaknya untuk menggaulinya,” tutur Samba berdasarkan pengakuan sang ibu.

Sejak kejadian itu, lanjut Samba, tindakan bejat yang diperbuat antara anak dan ibu kandung ini terus berulang.

Diketahui, sebanyak enam kali mereka mengulangi perbuatan bejat ini, hingga lahirnya sesosok bayi perempuan yang saat ini sudah dirawat di Panti Sosial Paramita Mataram.

Sebelumnya, kedua pelaku pembuangan bayi ini tidak mengetahui jika perbuatan bejat yang dilakukan itu telah membuahkan janin dalam rahim sang ibu. Sampai seketika, kehamilan sang ibu diket-

ahui saat ia memeriksa kesehatannya. Saat itu, sang ibu hendak berangkat menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Abu Dhabi.

Disana, katanya, ia diinformasikan oleh pihak medis jika usia kandungannya sudah memasuki tujuh bulan namun tidak pernah dirawat dengan baik.

Sang ibu pun dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin serta diberikan obat untuk menjaga kandungannya.

“Mereka berdua tidak tau kalau si ibu ini sudah hamil tujuh bulan, masyarakat juga tidak mengetahui itu karena kondisi badan perempuan itu agak gemuk,” jelasnya.

Setelah sepuluh hari dilakukan pemeriksaan, sambungnya, lahirlah sosok bayi perempuan yang proses persalinan-

nya dilakukan di bawah pohon pisang dengan ditemani anak kandungnya itu sekaligus darah daging dari bayi. “Saat ini kita masih melakukan pemeriksaan terhadap sang ibu

kandung dan dua orang saksi.

Anak dan ibu kandung ini sudah mengakui perbuatannya sehingga kecil kemungkinan dilakukan tes DNA,” pungkasnya. (yon)

Akreditasi Puskesmas Se-KLU Dirasakan Berat

Tidak Sependapat Hukuman Kebiri

(Suara NTB/rus)

RENCANA pemberian hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak disambut beragam. Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan mengaku secara pribadi dia kurang sependapat terhadap isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 pengganti atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ali BD saat diwawancarai Suara NTB, Jumat (27/5) kemarin menegaskan, mestinya akar masalah dibalik maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak ini dicari dulu. Apa penyebabnya sehingga terjadi kasus kejahatan tersebut lalu dicarikan solusinya. Tidak kemudian langsung melahirkan produk hukum menerapkan Kebiri dengan cara suntik kimia kepada pelaku.

Semua hukuman yang dibuat, menurut Ali BD, ditujukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Hanya saja, fakta selama ini pemberian hukuman berat seperti hukuman mati pada pengedar dan bandar narkoba belum menunjukkan adanya penurunan pada tindak penyalahgunaan narkoba tersebut.

Seirama dengan ancaman hukuman Kebiri pada pelaku kejahatan seksual pada anak. Pertanyaannya, apakah Kebiri bisa menurunkan jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak? Jawaban atas pertanyaan tersebut memang memerlukan kajian akademis.

Mekanisme penetapan hukum sebelum jadi undang undang, perpu akan dibahas oleh para wakil rakyat di senayan.

Jika para anggota dewan tidak setuju maka undang undang itu tidak akan diberlakukan.

Bicara hukum, lanjut Ali BD, tidak bersifat sementara.

Karenanya pemberitahuannya tidak didasari pada hal-hal yang bersifat kasuistis. Termasuk pada kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Adapun praktik Kebiri dengan cara menyuntikkan cairan kimia kepada pelaku oleh tenaga dokter misalnya akan bertentangan juga dengan sumpah dan janji dokter. Menurutnya, sebelum membuat produk hukum, harus ada pertimbangan pertimbangan lain mendasari lahirnya hukum tersebut. (rus) H. Moch Ali Bin Dachlan

(Suara NTB/yon)

DIPERIKSA - Sap (21) pelaku pembuangan bayi saat dimintai keterangan oleh Penyidik PPA Satreskrim Polres Lotim.

Masbagik Dominasi Penangkapan Narkoba

Camat dan Polsek Apresiasi Keterbukaan Masyarakat Selong (Suara NTB) – Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Lotim beberapa waktu terakhir ini berhasil mengamankan sejumlah pelaku pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Lotim. Dari sejumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap, para pelaku pengedar kasus narkoba itu didominasi di wilayah Kecamatan Masbagik.

Adanya keberhasilan itu, kata Camat Masbagik, Ainul Yakin,S.Sos membuktikan jika masyarakat saat ini mulai terbuka dan peduli terhadap keamanan wilayah yang merujuk pada kehidupan yang lebih baik dengan terbebas dari peredaran barang haram berupa narkoba. “Peran aktif dan keterlibatan element masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba tentu sangat strategis. Karena kemungkinan besar kasus narkoba itu bisa terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat. Sehingga, kita sangat apresiasi sikap yang saat ini ditunjukkan oleh masyarakat,”sanjungnya, Jumat (27/5).

Sebagai penguasa wilayah di Kecamatan Masbagik dengan jumlah penduduk sebanyak 133 ribu jiwa dari 10 desa yang ada, tentu merupakan tantangan sendiri baginya. Dengan demikian, ia berharap supaya persamaan persepsi baik antara pemerintah, aparat kepolisian dengan masyarakat tentu sangat diharapkan. Pasalnya, masyarakat merupakan korban dari peredaran narkoba yang harus diberantas dan diperangi bersama. Untuk itu, ia sangat mengapresiasi sikap masyarakat yang sudah mulai terbuka sehingga memberikan ruang bagi aparat kepolisian dalam memberantas sindikat narkoba yang beraksi khususnya diwilayah Masbagik.

“Memang kita sangat menyayangkan wilayah kita di Masbagik mendominasi kasus narkoba, namun kita berikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah mulai terbuka dan perang melawan narkoba,”ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan, Kapolsek Masbagik, Kompol.

Cecep Mulyadi, ia mengatakan jika dampak pengkonsumsian terhadap barang haram berupa narkoba itu sangatlah besar.

Sehingga apara kepolisian sampai saat ini masih gencar melakukan sosialisi pemberantasan dan perang melawan narkoba hingga ke pelosok desa. Dengan sosialisasi itu, maka masyarakat akan mengetahui dan sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut. “Dengan dilakukan sosialisasi itu, masyarakat akan tahu dan berani untuk melapor. Keberhasilan aparat kepolisian memberantas sindikat narkoba itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat,”ujarnya. (yon)

(Suara NTB/ari)

BEKAS PEMBONGKARAN - Plang larangan dari Pemprov NTB yang tampak dikelilingi tumpukan bekas pembongkaran di Gili Air.

Pascapembongkaran

Aparat Desa Minta Pemprov Bersihkan Gili Air Tanjung (Suara NTB) Aparatur Desa Gili Indah, meminta Pemprov NTB menuntaskan pekerjaannya di Gili Air. Pascapembongkaran bangunan warga di sejumlah titik, Selasa lalu, kini yang tersisa hanya tumpukan sampah yang berserakan. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan kesan kotor dan kumuh di kawasan wisata khususnya Gili Air. “Kalau mereka bilang ada orang yang bersihkan, itu bohong. Pemprov jangan lepas tangan begitu saja, mereka harus bersihkan sampah bekas pembongkaran,” cetus Kades Gili Indah, H. M. Taufik, Jumat (27/5).

Menurut Kades, puing-puing bangunan bekas pembongkaran tim Pemprov NTB hanya akan menambah rumit persoalan sampah di Gili Air. Mengingat, persoalan sampah di tiga Gili, termasuk Gili Air,

belum sepenuhnya terkelola oleh Pemda KLU. Ia pun meminta, agar Pemprov segera bertindak membersihkan. Mengingat bulanbulan ini sudah memasuki momen high season (padat kunjungan) wisatawan. Jika tak segera dibersihkan, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap pencitraan obyek wisata Gili Air. “Tadi pagi saya lewat di sana, dan tidak ada aktivitas apapun, apalagi klaim pembersihan. Harapan kami, Pemprov jangan asal kabur saja. Mereka yang bongkar, kok kita disuruh bersihkan.

Kalau begini caranya, terpaksa kami akan bersurat ke Bupati dan Pak Gubernur,” cetus Taufik lagi.

Taufik mengklaim, tidak tuntasnya pembersihan sisa penertiban cukup membawa dampak bagi pelaku pariwisa-

ta Gili Air. Wisatawan bahkan ikut menyayangkan adanya tumpukan sampah yang tak ditangani. Sementara di kalangan pelaku usaha, sebagian sudah mulai khawatir bangunannya akan ikut dilibas oleh tim Pemprov NTB. Terpisah, dikonfirmasi awak media KLU, Kabid Aset, pada Dinas DPKAD Provinsi NTB, Munaim, menampik tudingan Tim Pemprov lepas tangan. Usai membongkar bangunan yang telah ditargetkan, tim kemudian bergerak melakukan pembersihan. Pihaknya juga menargetkan, pembersihan puing bangunan sudah selesai dilakukan pada hari Sabtu ini.

“Kita kirim 30 orang untuk melakukan pembersihan tiap hari. Target kami pembersihan selesai tiga hari, dan besok (Sabtu) terakhir,” jawab Munaim singkat. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Hingga saat ini, 8 lembaga puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan.

Dikes Lombok Utara melihat proses penilaian atau syarat untuk mencapai status terakreditasi cukup berat. Walau demikian, Dinas Kesehatan KLU menargetkan status akreditasi seluruh Puskesmas akan dapat dicapai pada tahun 2020 mendatang.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan KLU, H. Suhardi, S.Km., Jumat (27/5), mengungkapkan proses akreditasi puskesmas sedang berjalan. Dua diantara delapan Puskesmas yang disiapkan terakreditasi adalah Puskesmas Pemenang dan Puskesmas Gangga. Keduanya juga berstatus Puskesmas Perawatan.

“Akreditasi Puskesmas tidak bisa sekaligus, jadi kita hanya bisa menyiapkan dua Puskesmas ini dulu,” ungkap Suhardi.

Akreditasi Puskesmas sebagaimana dijelaskan, merupakan proses penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi dan/atau Perwakilan di Provinsi terhadap puskesmas untuk menilai, apakah sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam hal ini, yang menilai atau mengakreditasi Puskesmas merupakan komisi yang memang sudah dilatih khusus menjadi penilai apakah sebuah puskesmas lulus akreditasi atau tidak.

Adapun tujuan umum dari akreditasi Puskesmas adalah, meningkatkan mutu layanan Puskesmas. Sedangkan tujuan khususnya antara lain, memacu puskesmas untuk memenuhi standar yang ditetapkan, menetapkan strata akreditasi puskesmas yang telah memenuhi standar yang ditentukan, memberikan jaminan kepada petugas puskesmas bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan,

memberikan jaminan kepada pelanggan/masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh puskesmas telah sesuai standar, serta terbinanya puskesmas dalam rangka memperbaiki sistem pelayanan, mutu dan kinerja.

Menurut Suhardi, di usia Lombok utara yang menginjak delapan tahun, ia merasa masih cukup sulit untuk bisa mengkreaditasi salah satu Puskesmas. Mengingat kesiapan sebuah puskesmas sangat tergantung dari fasilitas yang ada, baik tenaga medis, peralatan medis, obat, hingga manajerial yang menentukan kualitas pelayanan.

“Dalam proses penilaian akreditasi, tidak kurang dari 81 kriteria penilaian yang harus dipenuhi Puskesmas. Berkaca dari Lombok Barat yang cukup mapan, baru mengakreditasi satu Puskesmas. Harapan kita, dua yang kita persiapkan ini bisa lulus,” ujarnya.

Ia menyambung, masih terdapat banyak kekurangan untuk mencapai level akreditasi Puskesmas. Namun pihaknya tak ingin berpangku pada kekurangan itu, melainkan terus menata khususnya melalui peningkatan kualitas layanan.

“Soal tenaga medis, tidak ada masalah, karena kita juga punya ratusan perawat di KLU. Puskesmas memiliki 29 orang dokter, 17 orang diantaranya PNS, 6 orang PTT pusat, dan 6 orang lagi dokter kontrak,” sambungnya.

Suhardi pada kesempatan ini mengajak, agar setiap elemen di Puskesmas untuk bekerja sebaik mungkin memberi pelayanan. Mengingat, banyak manfaat yang didapat apabila akreditasi terpenuhi.

Misalnya, puskesmas terakreditasi dengan sendirinya bisa meningkatkan status puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peluang ini memberikan puskesmas untuk mengelola anggarannya sendiri tanpa harus diatur oleh Dinas Kabupaten. (ari)

Lokasi Langganan Banjir

15 KK Transmigran Asal Lombok Terkatung-katung Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 15 kepala keluarga (KK) transmigran asal Lombok yang diberangkatkan oleh Disnakertrans NTB bulan Desember 2015 lalu, kini nasibnya terkatung-katung.

Pasalnya, lokasi transmigrasi yang dituju yakni, Dusun Kepuyu, Desa Tanjung Satai, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, menjadi langganan banjir.

Bahkan, tiga dari empat KK asal Lombok Utara, lebih memilih pulang kampung.

Maid Muslim, salah satu dari 15 KK transmigran asal Lombok, mengakui tidak bisa berbuat banyak di lokasi penempatan transmigrasi di Kayong Utara. Warga transmigrasi asal Dusun Sembaro, Desa Persiapan Segara Katon, Kecamatan Gangga ini mengklaim, delapan hari sejak kehadiran, transmigran hanya bisa menganggur. Hal ini dampak dari areal yang ditempati untuk bercocoktanam terendam air luapan sungai terdekat. Bahkan ketinggian air bisa mencapai 1 meter,

atau nyaris mendekati papan tempat tidur bangunan rumah berkonstruksi rumah panggung yang ditempati warga.

“Dari Lombok, semua ada 15 KK, empat KK dari KLU, enam KK dari Lombok Timur, dan lima KK lainnya dari Lombok Tengah. Yang punya dana lebih memilih pulang, sedangkan yang tidak ada dana memilih bertahan meskipun tidak bisa bekerja,” kata Maid di kediamannya, Jumat (27/8).

Sebanyak 15 KK itu diberangkatkan serentak oleh Disnakertrans NTB pada 22 Desember 2015 lalu. Masingmasing KK memperoleh jatah lahan berstatus izin garap di lokasi transmigran, seluas 1 hektar. Rinciannya, 25 are untuk lokasi rumah, dan 75 are lokasi garapan.

Tahap berikutnya, rencananya transmigran akan diberikan lagi 1 hektar.

Dituturkan Maid, dirinya pada saat keberangkatan memboyong tiga orang, yakni anak dan istri. Ia membekali diri dengan berbagai bibit dari biji komak, kacang panjang,

padi, hingga tanaman perkebunan seperti biji kopi. Warga lainnya juga demikian.

Seminggu di lokasi, warga transmigran asal Lombok mulanya sumringah karena memperoleh lokasi yang cukup datar untuk bercocoktanam. Siapa sangka, di hari kedelapan, air sungai mulai meluap dan menggenangi lokasi.

“Saya sampai berusaha menyelamatkan bibit tanaman, tiga kali bibit tanaman saya pindah ke lokasi yang lebih tinggi. Tetapi air justru makin menggenang sampai semua bibit tanaman mati, termasuk bibit padi yang sudah disemai,” katanya.

Setelah diamati warga, lokasi setempat memang subur, namun kadar airnya berlebihan. Dua kali cangkulan saja, air bawah tanah sudah menyembul keluar.

Lokasi transmigrasi Kepuyu, Desa Tanjung Satai, Kecamatan Pulau Maya, Kab. Kayong Utara, juga dikeluhkan warga. Pasalnya akses warga sangat sulit, baik untuk memperoleh pendidikan maupun layanan kesehatan. Bangunan

pendidikan sejatinya tersedia, tetapi karena selalu tergenang, anak-anak para transmigran terpaksa sekolah bertelanjang kaki, tak bisa menggunakan sepatu. Sementara sarana kesehatan hanya tersedia bangunan saja, tanpa ketersediaan tenaga media (bidan atau perawat).

Lokasi ini sebenarnya tidak jauh dari Ibu kota Kecamatan, bisa ditempuh dua jam perjalanan. Tetapi yang dikeluhkan warga, akses jalan yang hanya jalan setapak, becek, licin, dan tergenang air, menyebabkaj lokasi ini terisolir. Kendaraan roda empat tidak pernah atau bahkan tak bisa masuk ke lokasi ini. Jika pun menggunakan roda dua, warga harus menggunakan jasa ojek.

“Saya dapat informasi dari warga terdekat yang lebih dulu mendiami lokasi, bahwa pejabat dari NTB tidak sampai ke lokasi Transmigran saat melakukan survei. Mereka hanya survei sampai di Ibu Kota Kabupaten, di Kecamatan Sukadana,” terang Maid.

Untuk diketahui, semua warga transmigran di Kepuyu sebanyak 150 KK. Sementara

3 KK dari 4 KK warga KLU sudah kembali ke kampung halaman. KK yang pulang itu antara lain, Basri (Gitak Demung - Genggelang), Sara’i (Dangiang) dan Maid Muslim (Desa Segara Katon). Satusatunya KK yang tersisa hanya Sihab, asal Gitak Demung, Genggelang.

Warga pulang ini sudah tak betah di lokasi dalam kondisi banjir dan tak bekerja. Sebagian harus mengontak keluarga di rumah untuk dikirimi atau bahkan dipinjami ongkos pulang. Berlama-lama di lokasi transmigran hanya membuat mereka tertekan. Warga juga sudah tercatat tiga kali mengambil jatah beras, bantuan dari dinas terkait. Tinggal sekali, jatahnya sudah habis.

“Saya berencana mau kembali kalau air sudah surut. Tetapi Miq Cap (panggilan Sihab) saya telpon tadi mengaku ketinggian airnya masih di atas lutut. Kami dari Lombok sebenarnya meminta supaya kami direlokasi ke lokasi yang memungkinkan untuk bercocok tanam,” pungkasnya. (ari)

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

Sumiatun Ragu Maju Pemilihan Cawabup Giri Menang (Suara NTB) Isu Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun bakal mundur dari pencalonan sebagai Wakil Bupati Lobar dijawab langsung oleh Hj. Sumiatun. Ia dengan nada ragu, belum memastikan apakah dirinya maju atau tidak ada pemilihan Wabup. Sementara ini, ia masih pada posisi akan maju sebagai calon Wakil Bupati Lobar.

Ditemui diruangannya, Jumat (27/5) kemarin, Sumiatun mengatakan bahwa isu mundurnya dia sebagai salah satu calon Wakil Bupati hanyalah bahasa koran. “Saya siap maju, sementara ini. Saya kan tidak pernah bicara seperti itu (mundur),” jawabnya saat ditanya wartawan.

Lebih lanjut disampaikan politisi Sekotong itu, sampai saat ini niatannya untuk membangun Lobar dengan duduk di posisi Wakil Bupati masih tinggi. “Saya sudah katakan akan maju, dan sampai sejauh ini saya juga belum katakan mundur. Kalau memang sudah saatnya perang, ya kita perang,” ucapnya kemudian.

Selaku Ketua DPD II Golkar Lobar, Sumiatun mengakui bahwa sampai sejauh ini komunikasi dengan Bupati Lobar terus dilakukan. Tak hanya itu, komunikasi intens juga terus dilakukan dengan beberapa partai pengusung.

Sementara itu, H. Ahmad Zainuri yang merupakan salah seorang tim dari Hj. Sumiatun mengakui bahwa sampai saat ini belum ada titik terang terkait pemilihan Wakil Bupati Lobar. Penyebabnya, kata dia, sampai sejauh ini partai pengusung belum melakukan koordinasi dengan Bupati Lobar.

“Parahnya lagi, seluruh partai pengusung pun belum membuka keran pendaftaran,” katanya.

Zainuri juga mengkritisi lemahnya komunikasi antara partai pengusung dengan Bupati Lobar. Menurut dia, Bupati Lobar dalam hal ini seharusnya segera memanggil partai pengusung termasuk juga unsur pimpinan dewan. Karenanya, kata dia, persoalan pemilihan ini akan dilakukan di lembaga dewan, sehingga unsur pimpinan juga harus diajak berkoordinasi terkait penjadwalan dan pembentukan panitia pemilih (Panlih).

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua I DPRD Lobar, Multazam mengakui bahwa sampai sejauh ini belum ada pembahasan apapun terkait Pemilihan Wakil Bupati Lobar.

Menurutnya, tidak ada yang bisa dibahas karena memang belum ada usulan yang masuk dari Bupati Lobar. “Tapi belum ada usulan dulu dari parpol pengusung ke Bupati, lalu nanti Bupati yang mengajukan ke dewan. Atas dasar itulah dewan akan membuat tata tertib dan panlih,” ungkapny a . (her) Hj Sumiatun (Suara NTB/her)

Gaji Ke 13 dan 14 ASN Habiskan Rp 62 Miliar Lebih Giri Menang (Suara NTB) Pemda Lombok Barat telah menganggarkan dana untuk membayar gaji ke 13 dan 14 para ASN setempat pada bulan juni dan Juli mendatang. Total anggaran yang dialokasikan pemda mencapai Rp 62 miliar, masing-masing gaji ke 13 sebesar Rp 35 miliar lebih dan gaji ke 14 Rp 27 miliar lebih.

Gaji ASN ini dialokasikan dari dana DAU pemerintah pusat yang masuk ke APBD Lobar. Pemda memastikan pembayaran gaji tersebut tak menganggu belanja publik, sebab alokasi angaran gaji ASN memang dialokasikan khusus oleh pemerintah pusat.

Hal ini dikatakan, Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Lobar, H. Fathurrahim kepada wartawan kemarin.

Dijelaskan, pembayaran gaji tersebut menyasar semua pegawai di Lobar, berjumlah 8.000 lebih. Pembayaran gaji ke 13 dan 14 ASN tersebut, merupakan kebijakan pusat sehingga alokasi anggaran tersebut dari Kementerian Keuangan melalui DAU. Anggaran pembayaran gaji tersebut, telah disiapkan tinggal pihaknya menunggu PP dan SE menteri keuangan untuk pembayarannya.

Terkait kapan pembayaran gaji tersebut, ia menyebut sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan bulan juni untuk gaji ke 13 untuk kepentingan anak-anak para pegawai sekolah. Sedangkan gaji ke 14 akan dibayar perkiraan bulan Juli, untuk keperluan hari raya. “Pembayarannya kemungkinan berturut-turut, bulan Juni-juli tapi menunggu SE Menteri Keuangan,” tukasnya.

Dijelaskan lebih jauh, masing-masing ASN akan menerima bayaran bervariasi sesuai golongan para ASN. Pembayaran gaji ke 13 berdasarkan gaji terakhir, sedangkan gaji ke 14 dibayar gaji pokoknya saja tanpa dibayarkan tunjangannya. Menurutnya, dana untuk pembayaran gaji ini telah dialokasikan di DAU. Sehingga, tidak akan menggangu alokasi dana yang lain baik untuk belanja publik dan belanja aparatur.

Ia menambahkan, untuk gaji pegawai saja di Lobar menembus Rp 900 miliar dari APBD 1,5 triliun lebih. Sedangkan 600 miliar untuk belanja publik. Besarnya belanja aparatur ini disebabkan jumlah pegawai di Lobar berlebih. Kedepan pemda akan b e r u p a y a menyeimbangkan belanja publik dengan b e l a n j a aparatur. (her) H. Fathurrahim (Suara NTB/her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Habiskan Dana Rp 700 Juta

Lahan Parkir di Kantor Bupati Lobar Mubazir Giri Menang (Suara NTB) Lahan parkir di halaman kantor Bupati Lombok Barat terkesan mubazir lantaran tak dimanfaatkan oleh aparatur sipil negara yang berkantor di gedung mewah tersebut. Kebanyakan para ASN memilih memarkir kendaraan di lahan sekitar Bencingah Agung yang jelas-jelas tak diperolehkan. Bahkan aksi penggembosan kendaraan yang parkir liar oleh Satpol PP tak mempan.

Tindakalan ini dilakukan angin-anginan oleh petugas Satpol PP. Lahan parkir di halaman kantor Bupati ini dibangun di beberapa lokasi. Parkir yang kurang dimanfaatkan berlokasi persis di depan gedung putih.

Lahan parkir ini hanya dipakai beberapa pejabat saja, itupun di bagian depan. Beberapa pejabat terkait memarkir kendaraan roda empatnya. Sedangkan lahan parkir di bagian dalam tak pernah dipakai.

Hanya beberapa kendaraan roda empat yang parkir di pojok, jumlahnya hanya 3-4 kendaraan. Ironisnya, meskipun lahan parkir ini tak terpakai namun pemda membangun dua unit pos jaga bernilai puluhan juta rupiah. Pos jaga inipun tak terpakai, karena tak pernah diisi oleh petugas baik satpam maupun Satpol PP. ASN lebih memilih parkir liar di sekitar Bencingah Agung. Areal ini menjadi loka-

si parkir favorit, sehingga kerap kali jalur ini macet akibat parkir yang berjubel. Sebelumnya, Satpol PP memberlakukan sanksi dengan menggembosi ban kendaraan yang parkir liar. Namun upaya itu hanya sebentar, setelah itu tidak pernah dilaksanakan.

Akibatnya, para ASN pun leluasa memarkir kendaraannya secara liar di lokasi-lokasi yang tidak diperbolehkan.

Menanggapi hal ini, Sekda HM Taufiq menyatakan, pihaknya akan mendorong Satpol PP dengan Bagian umum untuk memaksimalkan lahan parkir tersebut. Ia meminta Satpol PP memperketat penertiban parkir di areal kantor Bupati supaya memarkir kendaraan di lokasi parkir.

Kabag Umum dan Perlengkapan, H Khaerul Anwar mengaku pihaknya hanya ber-

tanggung jawab menyediakan lahan parkir. Pihaknya tidak memiliki tenaga untuk mengarahkan kendaraan untuk parkir di lahan parkir pemda. Pihaknya sendiri berharap agar Satpol PP membantu menertibkan parkir liar tersebut agar lahan parkir yang disediakan pemda bisa dimaksimalkan.

“Kami tidak punya petugas khusus, coba nanti kami komunikasikan dengan Satpol PP karena pol PP yang bisa menertibkan,”kata Kabag Umum ini.

Pihaknya mengaku hanya menyiapkan tempat parkir saja, termasuk pemda membangun lahan parkir di areal kantor Bupati. Tujuannya agar para ASN dan tamu bisa parkir di lahan tersebut, tidak memperakir kendaraan sembarangan di lokasi-lokasi yang dilarang. Pihaknya akan berkoordinasi

(Suara NTB/her)

LAHAN PARKIR - Suasana lahan parkir di depan Kantor Bupati Lobar ini tak dimanfatkan oleh ASN. ASN lebih memilih parkir liar di lokasi yang tak diperbolehkan. dengan Satpol PP agar mengoptimalkan lahan parkir tersebut.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan parkir akan dipasang alat tenaga surya karena panel ini akan langsung menjadi atapnya.

Selain sebagai atap, bisa menghasilkan tenaga listrik untuk digunakan di kantor

Bupati. Terkait rencana ini baru menjajaki antara Distamben dengan pihak ketiga.

Untuk diketahui, proyek lahan parkir tersebut dibangun tahun 2015 lalu dengan dana Rp 700 juta. Proyek ini termasuk yang bermasalah saat itu lantaran molor dari target waktu. (her)

(Suara NTB/kir)

DIBIDIK - Mobil dinas pimpinan dan sepeda motor Anggota DPRD Loteng, yang pengadaannya tengah dibidik Kejari Praya.

Kejari Praya Bidik Pengadaan Randis DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Proses pengadaan kendaraan dinas (randis) berupa mobil bagi unsur pimpinan dan sepeda motor bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015, tengah dalam bidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Setelah mendapat laporan, terkait dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan randis-randis tersebut.

“Ya, kita sudah memperoleh laporan terkait pengadaan randis di DPRD Loteng.

Dan, posisinya sekarang

masih tahap pulbaket (pengumpulan, bahan dan keterangan),” aku Kasi Intel Kejari Praya, Andre Dwi Sugianto, S.H., seizin Kajari Praya, Feri Mupahir, S.H., ketika dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (26/5) kemarin.

Tapi karena masih tahap pulbaket, Andre pun mengaku pihaknya belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kasus tersebut. Karena memang kasusnya masih awal. Pihaknya juga belum bisa memastikan, apakah memang ada indikasi penyimpangan atau tidak dalam proses

pengadaan randis tersebut.

“Kita masih akan terus kumpulkan bahan pendukung. Seperti apa hasilnya, nanti kita ungkap publik,” tegasnya seraya menambahkan, yang jadi bidikan ialah proses pengadaannya.

Hanya saja, ia mengaku dari hasil kajian awal agak sulit menemukan indikasi penyimpangan. Lantaran proses pengadaan randis tersebut tidak melalui lelang umum.

Tetapi melalui e-katalog.

“Proses pengadaan randis tersebut melalui e-katalog, itu yang jadi kendala,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi I

Capaian Fisik dan Keuangan Rendah

(Suara NTB/her)

PIMPIN RAPAT – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid bersama Sekda Lobar, memimpin rapat Pra Rapim, Jumat kemarin. masih rendah, rata-rata sekitar 30 persen sampai Mei ini. Sebagian SKPD masih merah, itu yang kami tanyakan apa sebabnya.

Mungkin ada masalah di SKPD bersangkutan,” tegas Sekda Lobar, HM Taufiq.

Sekda menjelaskan, pada rapat pra Rapim tersebut membahas persoalan yang dihadapi SKPD sehingga capaianya lelet.

SKPD akan diklarifikasi, apa kendala yang dihadapi dan apa solusi yang akan diambil mengatasi masalahnya. Sehingga pada rapat kali ini, tidak ada SKPK yang boleh berwakil. Semua kepala SKPD harus hadir dalam pra Rapim tersebut.

Menurutnya, melihat capaian ini sangat rendah. Sebab dari 36 SKPD yang ada, hanya enam SKPK yang memperoleh rapor hijau dan kuning. Artinya, realisasi fisik dan keuangannya lumayan tinggi. Sedangkan sisanya 36 SKPD dan kecamatan

Tidak akan kemudian peluang untuk di mark up anggaran atau sebagainya. “Kalau memang ada indikasi penyimpangan, harus ditindak,” tegas politisi asal Partai Demokrat ini.

Ada empat mobil unsur pimpinan DPRD Loteng yang dibeli tahun 2015 lalu. Dengan anggaran mencapai lebih dari Rp 1,8 miliar. Sedangkan untuk sepeda motor anggota DPRD Loteng, menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar. Dengan jumlah sepeda motor yang dibeli sebanyak 40 unit sepeda motor. Jenis Honda Vario dan Kawasaki KLX. (kir)

Jadi Tersangka Dugaan Korupsi

Bupati Kecewa Sebagian Besar SKPD Rapor Merah Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si memimpin rapat Pra Rapim, Jumat (29/5) kemarin di Aula Jayengrane. Rapat yang dihadiri Sekda, para Aisisten dan semua Kepala SKPD membahas capaian realisasi fisik dan keuangan serta PAD hingga jelang semester I ini. SKPD diklarifikasi menyangkut apa penyebab sehingga pencapaian target realisasi tersebut.

Dari data yang diperoleh, capaian realisasi fisik dan keuangan masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar SKPD masih berada dalam kategori rapor merah sehingga itu menyebabkan Bupati kecewa. Ditemui usai rapim tersebut, Bupati mengaku Serapan fisik dan angaran maish rendah rata-rata 30 persen.

“Saya minta ini digenjot terus oleh SKPD, jangan menunggu digenjot,” tukasnya.

Diakuinya, selain capaian 30 persen irosnisnya lagi ada SKPD yang pencapaiannya 10 persen.

Menurutnya, pencapaian 10 persen ini ada di SKPD yang memiliki banyak proyek, sebab tender baru mulai sehingga capaian serapan rendah. Serapan akan naik pada akhir anggaran. Untuk menggenjot SKPD yang masih rendah, ia telah menekankan SKPD agar mampu mencapai sesuai tenggat waktu.

Sekda Lobar, HM Taufiq menyatakan, hingga bulan Mei ini, capaian 42 SKPD plus kecamatan hanya sekitar 30 persen. Dari capaian tersebut hanya enam SKPD saja yang rapor hijau dan kuning, sedangkan sisanya sebagian besar rapor merah. “Realisasi fisik dan keuangan ini kan

DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, yang dikonfirmasi terkait langkah Kejari Praya tersebut mengaku tidak jadi soal. Pihaknya pun mempersilahkan aparat penegak hukum, untuk menyelidiki kasus tersebut. “Kita kan hanya sebagai pengguna saja. Masalah pengadaannya itu bukan jadi urusan Dewan,” ujarnya.

Lagi pula, proses pengadaanya juga melalui e-katalog.

Sehingga kecil potensi terjadi penyimpangan. Karena kalau melalui proses e-katalog, berapa harga yang tercatum di ekatalog itulah harga belinya.

masuk kategori rapor merah.

Sekda mempertanyakan kinerja SKPd dalam merealisasikan fisik dan keuangannya, padahal saat ini sudah memasuki semester pertama. Bahkan, ada beberapa SKPD yang realisasinya dibawah 10-20 persen. Hal inilah yang perlu digenjot agar mampu mencapai target. “Sisanya sebagian besar dibawah 30 persen, itu masuk merah menyala, termasuk kecamatan,” tegasnya.

Menurut Sekda, kemungkinan penyebab rendahnya realisasi tersebut SKPD beralasan masuk akal. Misalnya, pelaksanaan Peda nanti dilaksananakan bulan Oktober, namun hal-halnya normal kenapa pencapaiannya masih rendah. Sekda mempertanyakan ada dengan SKPD terkait. Untuk mendorong SKPD, pihaknya akan meningkatkan koordinasi dan evaluasi. SKPD yang masih rendah capaianya akan digenjot agar mampu lebih progresif. (her)

Kades Lajut Bakal Diberhentikan Sementara Praya (Suara NTB) Asisten I Sekda Lombok Tengah (Loteng), Ir. H.L.M. Amin, M.M menegaskan Kades Lajut yang telah menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, akan diberhentikan sementara. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang desa yang baru.

Dalam ketentuan, Kepala Desa (kades) yang diduga terlibat tindak pidana korupsi (tipikor), bisa diberhentikan sementara setelah ada keputusan penetapan status sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Statusnya kemudian diberhentikan permanen jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Dan, keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

“Nah karena Kades Lajut sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus dugaan korupsi, maka yang bersangkutan sudah bisa dinonaktifkan sementara dari jabatannya,” ujarnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/5) kemarin.

Perlakuan berbeda bisa diberikan kalau tersangka kasus pidana umum yang baru diberhentikan sementara kalau sudah menjadi terdakwa dan, baru diberhentikan secara permanen setelah dinyatakan bersalah dengan hukuman minimal 5 tahun penjara.

Juga setelah ada putusan hukum tetap.

“Jadi perlakuan bagi kades yang terlibat kasus korupsi dan pidana umum berbeda,” terangnya.

Hanya saja, untuk proses

pemberhentian sementara Kades Lajut sendiri, Amin mengaku belum bisa diproses sampai sejauh ini. Mengingat, surat pemberitahuan secara resmi terkait penetapan status tersangka oleh Polres Loteng selaku pihak yang menangani kasus Kades Lajut tersebut, sejauh ini belum diterima pihaknya.

Menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini tidak bisa serta merta memproses pemberhetian sementara kades yang terlibat kasus hukum, tanpa ada dasar yang jelas. Apalagi itu baru sebatas informasi dari media massa saja. “Memang betul, polisi sudah menetapkan status tersangka. Tapi secara resminya, hitam diatas putih (surat) belum kita terima,” tegasnya.

Nanti kalau memang pemberitahuan secara resmi dan tertulis oleh pihak kepolisian diterima, baru pemberhentian sementara Kades Lajut bisa diproses. Tentunya sesuai aturan yang berlaku. Bisa melalui usulan dari desa itu sendiri.

Bisa juga ditunjuk langsung oleh pemerintah daerah. Jika memang desa tidak mengusulkan pengganti sementara.

“Prinsipnya kita jalankan aturan yang ada. Jangan sampai pemerintah justru salah melangkah,” tandas Amin, seraya berharap masyarakat Desa Lajut bisa tetap tenang.

Dan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan kepentingan masyarakat desa itu sendiri pasca penetapan status tersangka kepada kadesnya tersebut. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Pemanfaatan Dana Desa untuk Peningkatan MKJP di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Kabupaten Sumbawa telah melahirkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 tahun 2015 tentang kewenangan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa.

Upaya desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengadvokasi program dan dukungan budgetting dalam Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Untuk mendukung pembangunan kesehatan KB dan kependudukan.

Demikian disampaikan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sumbawa, Ir. A. Yani, sebagai salah satu pemateri dalam Rakorda KKBPK Provinsi NTB di Sumbawa. Dana bisa diberikan kepada institusi, seperti POSPA BKB, Posyandu, BKB. Kader juga bisa membentuk tim KB desa operasional maupun pengerakan insentifnya melalui dana desa. “Dengan dilaksanakan Rakorda di Sumbawa, ini menjadi spirit, ada daya ungkit, semangat untuk lebih meningkatkan program,” terangnya.

KB bukan hanya berbicara soal alat kontrasepsi. Tetapi berbicara bagaimana membangun perencanaan keluarga dan secara holistik. Bersama-sama membangun keluarga secara komprehensif. Kemudian kampung KB misalnya

tidak hanya digawangi BKKBN. Tetapi semua program lain terintegrasi di dalamnya. Sehingga bisa menjadi miniatur, bagaimana pelaksanaan program secara lintas sektoral. Contohnya terlihat jelas dalam program Kampung KB. Dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung (wilayah Kampung KB) melalui berbagai kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait. Kampung KB ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota berdasarkan usulan dari SKPD KB Kabupaten.

Sebuah program yang bisa disinergikan dalam Kampung KB, misalnya pelayanan kesehatan jamban yang bisa dibangun Dinas Kesehatan.

Sarana dan prasarana umum oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). “Jadi semua apa yang kurang di wilayah itu secara lokalisir Dusun dan RW itu bisa dibangun. Secara kualitas ini akan membangun pembangunan keluarga, pembangunan masyarakat secara publik,” urainya lebih jauh.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc dalam sambutannya menyampaikan, program kependudukan, keluarga dan pembangunan keluarga sebagai upaya mewujudkan agenda prioritas pembangunan (Nawacita). Dalam di-

(Suara NTB/arn)

BERSAMA - Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril bersama unsur Forkominda bersama Kepala Perwakilan BKKBN NTB dan Kepala BKBPP Sumbawa, A.Yani. mensi pembangunan cakupannya pada dimensi pembangunan manusia yang meliputi bidang kesehatan dan bidang mental-karakter serta dimensi pemerataan dan kewilayahan terkait dengan desa, wilayah pinggiran maupun wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Khusus program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa strategi penggarapannya dengan pendekatan holistik-

integratif, hubungan kemitraan dan keterpaduan program. Program inovasi daerah yang bernilai holistik integratif adalah Posyandu, pendidikan anak usia dini dan bina keluarga balita (POSPA-BKB).

Atas dasar regulasi-regulasi tersebut, kami ingin memiliki ekspektasi dan mimpi untuk menjadikan gerakan bahwa tiada hari tanpa pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang selanjutnya menjadikan branding ‘Sum-

bawa MKJP’, karena dengan program MKJP mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pemaknaan kesehatan universal, seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), angka harapan hidup (AHH), total fertility rate (TFR), laju pertumbuhan penduduk, prevalensi KB, unmetneed, dan tertundanya kehamilan yang tidak diinginkan. Dan berdasarkan hasil rilis sampai april 2016 capaian MKJP sebesar 47,42%

dari 68.726 akseptor KB aktif.

“Saya juga mengapresiasi para mitra kerja dan stakeholder yang telah berkomitmen dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di Kabupaten Sumbawa, yang hingga saat ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama dalam penyiapan sumber daya keluarga yang berkualitas menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera,” tutur Bupati Sumbawa. (arn/*)

Taliwang (Suara NTB) Untuk menjaga kesucian bulan puasa Ramadan tahun ini, jajaran Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjanji akan melakukan kegiatan pengamanan maksimal agar memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kami dari kepolisian menjamin, selama bulan Ramadan pengamanan akan terus kami tingkatkan,” cetus Kapolres KSB, AKBP Andy Hermawan, S.IK kepada wartawan, kemarin.

Sebagai Kapolres baru, Andy Hermawan mengaku, menjadikan pengamanan Ramadan sebagai fokus utama kerjanya di KSB. Karena itu, ia pun akan memaksimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki Polres KSB agar masyarakat dapat menjalankan ibadah sepanjang bulan Ramadan tanpa adanya gangguan keamanan berarti. “Ini jadi tugas pertama saya setelah menjabat di sini. Saya harus memastikan masyarakat mendapat rasa aman dan nyaman kepada dalam melaksanakan ibadah puasa,” sebutnya.

Ia mengatakan, saat ini potensi gangguan ketenteraman masyarakat dalam beribadah selama Ramadan sudah mulai terlihat. Seperti misalnya mulai beredarnya petasan di masyarakat. “Kami respon keluhan masyarakat dengan sudah adanya petasan itu. karenanya kami janji akan segera mengambil tindakan tegas terhadap peredaran petasan itu. Kami akan lakukan operasi penertiban,” janjinya.

Menurutnya dalam menjaga keamanan dan ketenteraman dan keamanan selama bulan Ramadan, tanggung jawab tidak saja ada di aparat hukum khususnya pihak kepolisian. Lebih dari itu menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Karenanya Kapolres meminta kepada masyarakat agar turut berpartisipasi di dalamnya.

“Kami minta dukungan juga kepada masyarakat. Karena soal kamtibmas ini tangung jawab kita bersama,” imbaunya.

Kapolres pun mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam menjamin keamanan selama Ramadan bisa dilakukan dalam banyak cara. Dan yang paling mudah kata dia, segera melaporkan hal-hal mencurigakan di lingkungannya yang berpotensi mengancam keamanan wilayah. “Ini upaya paling mudah.

Kalau lihat ada yang meresahkan segera lapor ke kami. Kami pasti akan mengambil tindakan,” tegasnya. (bug)

Pelayanan Publik di Sumbawa

Sebelas SKPD Bergerak ke Zona Hijau Sumbawa Besar (Suara NTB) Secara umum evaluasi pelayanan publik dari 27 SKPD, sebelas SKPD di Sumbawa telah bergerak ke zona hiijau, sembilan zona kuning dan masih ada tujuh SKPD yang berada di zona merah.

Hal ini diungkapkan Asisten I Setda Sumbawa, Dr. M. Ikhsan M.Pd, dalam rapat evaluasi APBD, Jumat (27/5).

Dengan hasil ini ada sedikit kemajuan dari hasil evaluasi yang dilakukan Ombudsman waktu itu yang hanya ada satu SKPD yang mendapatkan zona hijau. “Alhamdulillah, sudah menjadi 11 yang zona hijau,” terangnya.

Sementara tujuh SKPD yang masih mendapatkan zona merah yakni, Distamben dengan nilai 18 dari skala 0-100, Disporabudpar nilai 27, Dishubkominfo 31,93, meski ada peningkatan dari nilai yang diberikan Ombudsman waktu itu yang hanya 13. Berikutnya, Dishutbun nilai 29, BPMPD nilai 34, Kesbangpoldagri 32, BPBD 36. Selain itu, SKPD lainnya telah berada di zona kuning dan hijau.

Secara umum, lanjut Asisten I, SKPD telah berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik, dari beberapa laporan yang diterimanya. Nanti mungkin akan dievaluasi kembali. Ada juga rencana Ombudsman untuk turun lagi melakukan rencana penilaian, sehingga targetnya semuanya berada di zona hijau.

Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, menyatakan dari data yang ditampilkan tersebut, SKPD masih lelet. Dalam kepemimpinannya selama 100 hari ini, tidak pernah satupun SKPD yang pernah ditegurnya. Apakah sudah bekerja atau belum. “Hanya saja saya ingin mengajak saudara seluruh SKPD dan seluruh perangkat kerjanya, saya berjuang dan berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang enak, yang nyamaan, saya ingin menyingkirkan pemikiran yang sebenarnya tidak perlu harus terjadi di kepemimpinan saya.

Saya melakukan pendekatan tidak pernah ada perbedaan.

Tidak pernah muncul dalam benak saya tentang suka dan tidak suka. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya berlatar belakang politisi,” tandasnya.

Seluruh SKPD bekerja untuk rakyat dan Bupati ingin melihat kesungguhan ASN untuk bekerja. (arn/ind)

KAWASAN INVESTASI - Gugusan Pulau Gili Balu’ di kecamatan Poto Tano, salah satu kawasan investasi di KSB.

Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tanggap pada kebutuhan investasi. Hal ini dipandang perlu dalam rangka mendorong percepatan realisasi seluruh kegiatan investasi di daerah.

Terkait permintaan itu, bupati salah satunya memfokuskan pada kegiatan investasi pariwisata di kawasan Gili Balu’, di kecamatan Poto Tano

yang kini tengah dikelola oleh PT Eco Solution Lombok (ESL).

“Secara umum beliau (bupati) minta untuk seluruh kegiatan investasi. Dan sekarang ini kan kita sedang lihat ESL yang sedang mulai berjalan di lapangan,” jelas Kabid Ekonomi Bappeda KSB, Mars Anugrahinsyah, S.Hut., Jumat (27/5) Menurut dia, permintaan yang disampaikan bupati tersebut pada dasarnya ditujukan kepada seluruh SKPD. Mengingat setiap investasi memerlukan sejumlah perizinan di mana un-

tuk menuntaskannya dibutuhkan campur tangan masingmasing SKPD terkait sebagai perpanjangan tangan pemerintah. “Jadi perintah bupati itu untuk seluruh SKPD. Sehingga bagi seluruh kepala SKPD harus jeli melihat setiap investasi di daerah, kalau ada yang butuh izin dan itu ada di SKPD-nya segera tanggap dan jemput bola.

Jangan menunggu karena itulah salah satu yang menghambat investasi,” sebutnya.

Pada pengelolaan investasi Gili Balu’ oleh PT ESL. Mars

Bibit Lobster di Labangka Dikhawatirkan Habis Sumbawa Besar (Suara NTB) Bibit lobster di wilayah Kecamatan Labangka dikhawatirkan habis. Mengingat masyarakat masih tetap melakukan penangkapan, meskipun pihak Kecamatan dan muspika sudah memberikan himbauan kepada masyarakat terkait pelarangan penangkapan.

“Saya khawatir tidak sampai satu tahun bibit lobster ini akan habis. Kalau terus ditangkap dan dijual tanpa ada pengganti,” kata Camat Labangka, Hartono, S.Sos kepada wartawan, Jumat (27/5). Dari yang diperoleh, tercatat 107 keramba yang digunakan masyarakat untuk menangkap bibit lobster.

Saat ini pihaknya memperkirakan keramba sudah semakin banyak. Mengingat dari pengecekan terakhir yang dilakukan, pihaknya menemukan adanya pelampung untuk keramba yang dibawa di atas bus.

Sebelumnya terhadap penagkapan lobster, pihaknya bersama unsur muspika lainnya sudah melakukan pengecekan ke lapangan dan memberikan himbauan kepada masyarakat.

Termasuk memberitahu-

kan pelarangan terhadap penangkapan dan penjualan bibit lobster. Di mana larangan tersebut diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015. “Saya sudah turun bersama dengan Kapolsek dan Danramil untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Termasuk memberitahukan larangan terhadap penangkapan bibit lobster.

Bahkan memberitahukan akibat dari penangapan tersebut dapat dijerat hukum.

Mereka pun mengindahkan hal itu,” ujarnya.

Namun masih saja terjadi penangkapan. Pihaknya kemudian melaporkan hal ini ke Dinas terkait yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Laporan tersebut sudah

ditindaklanjuti pihak Dinas.

Terhadap upaya yang dilakukan Dinas, pihaknya sangat mengapresiasi. Selain itu pihaknya juga sangat mengapresiasi pihak kepolisian terhadap upaya yang dilakukan. Dimana beberapa waktu lalu menggagalkan pengiriman bibit lobster. Pihaknya berharap ada lembaga teknis yang dapat memberikan tindakan tegas untuk menertibkan terhadap adanya keramba tersebut. Sehingga tidak ada lagi yang melakukan penangkapan bibit lobster. Mengingat pihaknya hanya bisa menghimbau, mengarahkan, dan mengingatkan masyarakat. “Itu yang kami harapkan, ada lembaga teknis yang memberikan tindakan tegas yang menangani untuk melakukan penertiban untuk keramba itu,” tukas camat. (ind)

Pengawasan Laut Selatan Sumbawa Belum Optimal Sumbawa Besar (Suara NTB) Potensi di wilayah laut Selatan Sumbawa cukup besar. Tak jarang nelayan dari luar Pulau Sumbawa, bahkan dari luar Indonesia melakukan penangkapan ikan. Namun pihak Kabupaten belum bisa melakukan pengawasan secara optimal.

Kepala Dislutkan Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Junaidi, M.Si mengakui belum optimalnya pengawaan yang dilakukan, lantaran terkendala sarana dan prasarana. Kerasnya ombak di wilayah setempat, menyulitkan pihaknya yang hanya memiliki kapal kecil.

Sehingga para nelayan dari luar Sumbawa dengan leluasa

melakukan penangkapan ikan.

“Kami tidak mampu mengawasi sendiri secara optimal. Karena sarana masih terbatas. Kapal patroli kita kecil. Sehingga untuk mengejar para nelayan dari luar yang kapalnya besar kita kesulitan,” ujarnya.

Dalam hal pengawasan, kata H. Jun, pihaknya tidak bisa melakukan sendiri. Untuk itu pihaknya berharap kepada Provinsi untuk membantu dalam melakukan pengawasan di laut Selatan. Mengingat Provinsi memiliki sarana yang memadai dengan kapal yang cukup besar. Sehingga, pengawasan lebih optimal dilakukan.

Meskipun belum optimal, di-

akuinya pihaknya tengah berupaya melakukan pengawasan di internal masyarakat. Dengan melakukan pembinaan. Termasduk membentuk Pokmaswas (Kelompok Pengawas Masyarakat). Harapannya masyarakat dapat bekerjasama dengan dinas dalam melakukan pengawasan dan mencegah sedini mungkin terhadap adanya penyimpangan. “Meskipun nelayan kita di wilayah setempat perahunya kecil, kalau mereka melihat ada pelanggaran, paling tidak bisa memberikan laporan kepada kami. Ketika ada laporan, kami juga bisa melanjutkan ke Provinsi ataupun Pusat,” pungkasnya. (ind)

mencontohkan, sejauh ini pihak pengelola belum mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL). Selain itu Rencana Pemanfaatan Kuasa Pengelolaan Hutan (RPKH) Brang Ene yang membawahi sejumlah wilayah Gili Balu’ belum juga diterbitkan oleh pemerintah pusat. “Nah untuk dua kendala ini, harapan bupati misalnya dinas kehutanan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) diminta aktif. Karena di

tangan mereka urusan izin itu bisa diselesaikan,” tegasnya.

Kegiatan investasi di kawasan Gili Balu’ diakui Mars, masih banyak yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Ia mencontohkan salah satunya mengenai pasokan listrik di setiap pulau yang akan dikembangkan nantinya. “Soal energi listrik juga kita harus segera pikirkan. Karena bukan saja saat beroperasi, tapi pada proses pembangunan listrik sudah sangat dibutuhkan di tiap gili (pulau),” tukasnya. (bug)

Kafe di Poto Tano Belum Dibongkar Taliwang (Suara NTB) Janji pemilik kafe di Poto Tano untuk membongkar seluruh bangunannya tak kunjung ditepati. Tempat hiburan malam itu hingga kini masih tetap kokoh berdiri.

Tidak sekadar melanggar janjinya untuk membongkar sebelum tanggal 22 Mei lalu, tempat hiburan malam yang berlokasi di tapal batas KSB dengan Kabupaten Sumbawa itu masih saja beroperasi. Setiap malam, kafe yang diketahui dimiliki oleh seorang warga desa Labuhan Mapin, kecamatan Alas Barat itu tetap ramai didatangi pengunjung.

Kondisi ini tak dipungkiri oleh pihak Satpol PP KSB. Dari pantauan Pol PP, ditemukan fakta jika surat pernyataan si pemilik kafe untuk menghentikan aktivitas dan membongkar sendiri seluruh bangunan kafenya tidak diindahkan. “Kami sudah turun dan ternyata mereka ingkar,” cetus Kepala Satpol PP KSB, Agus Hadnan, Jumat (27/5).

Dijelaskannya, pemberian batas waktu kepada pemilik kafe untuk membongkar seluruh aset bangunannya sebelumnya sesuai kesepakatan bersama. Satpol PP KSB menerima niat baik pemilik karena bersedia dengan sukarela untuk menghentikan aktivitasnya serta merobohkan seluruh bangunannya. “Saat razia kami inginnya langsung dirobohkan. Tapi karena ada itikad baik mereka, jadi kami berikan waktu. Nah sampai batas waktu yang disepakati ternyata mereka mengingkarinya,” sesalnya.

Terhadap sikap pemilik kafe itu, Agus menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi lagi. Karena itu ia bersama jajarannya akan langsung mengambil tindakan tegas sesuai dengan rencana awal operasi yakni merobohkan seluruh bangunan kafe. “Kami sedang siapkan anggota.

Dan karena gerakan kami ini akan dilakukan secara rahasia, maka untuk jadwalnya kami tidak bisa buka,” ujarnya seraya menyatakan pihaknya terus memantau aktivitas kafe Halena di lapangan. Dia menjelaskan, pembongkaran bangunan kafe bukan saja dikarenakan telah melakukan aktivitas terlarang di wilayah KSB. Lebih dari itu status lahan lokasi bangunan kafe yang tidak bisa dibuktikan kejelasannya oleh si pemilik. “Karena posisinya ada di pesisir pantai kami menduga itu milik pemerintah. Makanya kami menilai ada penyerobotan lahan di sana,” timpalnya.

Pada bagian lain Agus mengatakan, untuk kasus kepemilikan minuman beralkohol pemilik kafe tetap dilanjutkan. Dan dalam waktu dekat kasus itu akan segera disidangkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa. “Selesai operasi seluruh pelanggaran kami langsung tindaklanjuti termasuk soal kepemilikan minuman beralkoholnya sampai ke kejaksaan. Nah komunikasi kami dengan kejaksaan dan pengadilan katanya secepatnya disidangkan,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/bug)

KSB Dijamin Aman Selama Ramadan

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Nihil, Simbol Aliran Ekstremis Kiri di Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman, S.IK, mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat, terkait beredarnya simbol, logo atau atribut aliran ekstremis kiri yang berpaham komunisme di wilayah setempat.

Muhammad

Laporan Akhir Investor Tambang di Dompu Ditunda Dompu (Suara NTB) Rencana PT Sumbawa Timur Mining (STM) menyampaikan laporan akhir (final report) hasil eksplorasinya akhir April lalu, molor hingga Agustus 2016.

Banyak data hasil eksplorasi selama ini harus dicek ulang dan dinilai oleh tim independen untuk mendapatkan data yang akurat.

Kepala Dinas Koperindag Tamben Dompu, Muhammad, ST, Jumat (27/5) mengatakan, rencana PT STM menyampaikan laporan akhir tersebut belum bisa diajukan. Pihak perusahaan masih akan melakukan pengecekan ulang atas data yang diperoleh selama ini untuk dilakukan penilaian oleh tim independen. “Ini untuk kehati - hatian perusahaan sebelum mengambil kesimpulan,” katanya.

Laporan akhir hasil eksplorasi, kata Muhammad, akan disampaikan pada Agustus 2016 sebelum izin eksplorasinya berakhir. “Tadi saya diberi tahu, mereka akan menyampaikan final report pada Agustus 2016. Mereka harus mengecek ulang datanya. Setelah rampung datanya, mereka akan tetap menyampaikan ke Bupati lebih awal atas hasilnya sebelum disampaikan ke pemerintah pusat sesuai janjinya dulu,” ungkapnya.

Bahkan saat ini, kata Muhammad, ada tiga titik bor yang sedang dilakukan pengeboran oleh PT STM. Ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh selama ini, walaupun sudah diketahui adanya potensi untuk bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Namun Muhammad mengatakan, pihak PT STM akan tetap mengajukan perpanjangan izin eksplorasinya dari Kementerian ESDM yang harus diperpanjang setiap tahun. Sementara izin pinjam pakai lahan di Kementerian Kehutanan akan berakhir 2017. “Pasti mereka akan perpanjang izinnya dan pemerintah wajib memperpanjangnya selama diajukan, apalagi mereka ini kontrak karya (KK),” katanya.

Sebagaimana diketahui, PT STM yang melakukan eksplorasi tambang tembaga dan bahan ikutan lainnya di wilayah Huu Dompu dan Parado Bima melalui kontrak karya (KK) presiden RI era kepemimpinan Soeharto. Kontrak karya gelombang ke VII yang berlaku selama 30 tahun ini ditandatangani sejak 19 Februari 1998 untuk tambang emas. (ula)

Penanganan Sampah di Kota Bima Belum Efektif Kota Bima (Suara NTB) – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oi Fo’o yang berada di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur, sudah tidak mampu lagi menampung volume sampah di Kota Bima. Penanganan sampah di wilayah setempat karenanya dinilai belum maksimal dan efektif.

Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Bima, Drs. H. M. Fakhrunraji, M.T, kepada Suara NTB, Jumat (27/5) menerangkan, diakuinya sebagian masyarakat penghasil sampah, menghilangkan sisa sampah dengan cara membakar, atau menimbun pada lahan kosong di halaman rumah. Hanya saja pola tersebut belum sepenuhnya merata dan menyeluruh.

“Pola sampah dibakar atau ditimbun sebenarnya bagus.

Akan tetapi hanya sebagian warga saja,” katanya.

Diakuinya, selama ini pola atau sistem pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pihaknya masih dari pintu ke pintu. Diangkut menggunakan truk pengangkut dan gerobak sampah untuk kemudian dibawa ke TPA tersebut.

“Petugas mulai mengumpulkan dan mengangkut sampah pukul 05.00 Wita hingga 08.00 Wita. Dengan cara mendatangi rumah warga,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini masyarakat kurang menyadari dalam membuang sampah. Pasalnya saat petugas mengambil sampah, justru sampah tersebut masih berserakan sehingga waktu akan tersita untuk membersihkan sampah itu.

“Terlebih lagi masyarakat juga kerap membuang sampah di bantaran sungai, laut atau di pinggir gunung,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengarahkan masyarakat agar mengelola sampah secara terpadu. Yakni proses mengubah sampah menjadi bahan yang berguna dan tidak mencemari lingkungan. “Untuk menanggulangi TPA yang over kapasitas, kita arahkan agar warga mengelola sampah secara terpadu,” katanya.

Selain itu, agar penanganan sampah berjalan maskmimal, pihaknya saat ini juga sedang menyusun perencanaan teknis dan manajemen persampahan (PTMP) dan Detail Engineering Design (DED) persampahan Kota Bima.

“Tujuannya mengelola sampah dengan baik. Mulai sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan akhir,” pungkasnya. (uki)

H. M. Fakhrunraji

es sesuai aturan yang berlaku.

Hanya saja, tidak akan gegabah melakukan penindakan. Hal itu akan didalami motifnya.

Apakah ada unsur kesengajaan ataupun ada unsur yang lain.

“Tetap akan diproses sesuai aturan. Motifnya apa, unsurnya apa, tentu akan ditahu saat diproses,” katanya.

Terlepas dari itu, Nurman memimta kepada masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap pemahaman itu. Serta selalu bijak memahami paham yang sejak lama terlarang di NKRI itu.

“Yang jelas warga Kota Bima jangan cepat terprovoka-

si,” harapnya.

Terpisah, Dandim 1608 Bima, Letkol Arh, Edy Nugraha, S.Sos mengaku, jika di wilayah Kota Bima belum ditemukan atribut tersebut. Hanya saja, masyarakat di wilayah itu tetap meningkatkan kewaspadaan.

Akan tetapi, Edy mengaku, atribut atau logo paham itu ditemukan di desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima, belum lama ini.

“Berdasarkan laporan masyarakat, ada stiker dengan logo palu arit yang ditempel di wilayah Kecamatan Belo. Saat ini stiker itu sudah

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

Edy Nugraha

Ahmad Nurman

dicopot agar tidak meresahkan,” tegasnya.

Dia menambahkan, sejauh ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi atau pemahaman kepada warga setempat, tentang sepak terjang paham terlarang itu. Selain mengajak dan mengimbau

agar tidak mudah terpengaruh ajakan pemahaman tersebut.

“Mudah – mudahan temuan ini tidak akan terulang kembali. Kami juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya laten paham ini,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

MAKO BARU – Peletakan batu pertama pembangunan konstruksi asrama komando (mako) baru Polres Bima Kota oleh Kapolres Ahmad Nurman, Jumat (26/5), bersama beberapa pejabat di Pemkot Bima.

Polres Bima Kota Bakal Miliki Mako Baru Kota Bima (Suara NTB) – Jajaran aparat Kepolisian Polres Bima Kota, akan segera memiliki markas komando (mako) yang baru. Pengerjaan konstruksi mako mulai dikerjakan Jumat (26/5) dengan peletakan batu pertama oleh Kapolres AKBP Ahmad Nurman, S.IK. Peletakan batu pertama itu, dihadiri oleh perwira dan sejumlah personel dari berbagai satuan Polres setempat.

Yang juga disaksikan oleh per-

wakilan Forum Pimpinan Kepala Daerah (FKPD), baik yang berada di Pemerintah Kota maupun Kabupaten Bima.

Kapolres mengatakan, Kantor baru yang terletak di Gunung Dua Kota Bima itu, sebelum dikerjakan oleh pihak pemenang tender, terlebih dahulu prosesnya dilelang sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Menurut dia, proses pembangunannya akan memakan waktu kurang lebih tujuh bu-

lan. Yang ditargetkan akan rampung pada bulan November 2016 mendatang. Sedangkan anggaran yang digunakan bersumber dari APBN tahun 2016, yang nilainya kurang lebih Rp 11 miliar.

“Mudah – mudahan proses pekerjaannya tidak menuai hambatan dan bisa selesai sesuai dengan jadwal,” katanya.

Menurut dia, kantor baru itu, telah didesain dengan sebaik mungkin. Sehingga semua Satu-

an yang ada di Mapolres setempat bisa tertampung. Karena semua satuan akan dipusatkan dalam satu kawasan dalam bangunan 100 mm dan berlantai dua ini. “Yang jelas semua satuan akan berpusat di sini, mulai dari Sabhara, Reskrim, Intel, ResNarkob, hingga yang lainnya,” akunya.

Sementara, kantor Polres yang saat ini, masih ditempati untuk melaksanakan tugas sehari – hari. Belum diketahui pe-

runtukannya kedepan, setelah markas baru rampung. “Belum diketahui untuk apa. Mungkin saja bisa difungsikan menjadi Mapolsek. Namun hasilnya akan diketahui setelah ada rapat nanti,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Kapolres berpesan kepada anggotanya, bahwa dengan adanya kantor baru tersebut, diharapkan kinerja semakin ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (uki)

Dompu Optimis Kembali Raih WTP

(Suara NTB/ula)

PAWAI TA’ARUF - Kontingen STQ tingkat Kabupaten Dompu asal Kecamatan Pajo saat pawai ta’aruf, Jumat (27/5).

Peserta STQ Kabupaten Gelar Pawai Ta’aruf Dompu (Suara NTB) Seleksi Tilawatil Quran (STQ) tingkat Kabupaten Dompu ke-XXII tahun 2016 dipusatkan di Kecamatan Pajo. Sebelum pembukaan, panitia menggelar pawai ta’aruf untuk mengingatkan kepada warga dan diharapkan bisa berpartisipasi.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si melepas peserta pawai ta’aruf STQ tingkat Kabupaten Dompu dari kantor Camat Pajo hingga lapangan bola Ranggo Kecamatan Pajo, Jumat (27/5) sore. Pawai yang diikuti oleh kontingen dari tiap Kecamatan se-Kabupaten Dompu ini, juga diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemda Dompu.

Kepada wartawan, H. Agus

Bukhari mengatakan, pawai ta’aruf dimaksudkan untuk mengingatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan meramaikan pelaksanaan STQ dan menjadi syiar untuk bisa dipahami dan diteladani. “Pawai ta’aruf ini bukan sekadar gagah – gagahan, tapi ini menjadi syiar agar masyarakat dan umat Islam lainnya ikut meramaikan pelaksanaan STQ. Mereka juga diharapkan bisa memahami isi kandungan al Quran dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari – hari,” katanya.

Dekadensi moral yang terjadi belakangan ini, dikatakan H. Agus Bukhari, akibat umat Islam mulai menjauhi Al Quran sebagai pedoman hidup.

Momen STQ yang diawali dengan pawai Ta’aruf ini di-

harapkan bisa menjadi syiar bagi umat Islam untuk kembali ke ajaran Al Quran.

Sekda juga mengungkapkan, pelaksanaan STQ tahunan ini untuk menyeleksi duta yang bisa dikirim mengikuti STQ tingkat Provinsi dan bisa mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. “Ini hanya target perantara, tapi target utamanya bagaimana memasyarakatkan Al Quran di tengah umat Islam yang menjadi mayoritas di Dompu,” katanya.

STQ tingkat Kabupaten Dompu ini hanya melombakan beberapa mata lomba seperti tilawah, hafalan dan qiraat untuk tingkat anak – anak dan dewasa putra putri. (ula)

Dompu (Suara NTB) Laporan keuangan pemerintah tahun 2015 harus menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual, sehingga lebih kompleks dari berbasis kas selama ini. Sistem laporan yang lebih rumit mengancam opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) Dompu tahun 2015 turun dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih tahun 2014.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si yang dikonfirmasi terkait hal ini, Jumat (27/5) mengaku tetap optimis akan kembali meraih opini WTP atas laporan keuangan tahun 2015 dari BPK. Kendati demikian, ia mengakui perubahan sistem pelaporan keuangan dari menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual cukup sulit. Karena pihaknya dituntut memberikan laporan secara detail, tidak hanya pada aliran kas daerah tapi juga pada aset daerah. “Memang lebih rumit sekarang. Dulu laporan keuangan menggunakan sistem berbasis kas, sekarang berbasis akrual. Tapi kita tetap optimis bisa WTP,” katanya.

Laporan keuangan berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Sehingga tidak heran, pada sistem ini pemerintah tidak hanya dituntut memberikan laporan, tapi juga harus dibuktikan den-

gan visualisasi dan penilaian atas aset tercatat. Sementara banyak aset daerah yang sudah tidak ada fisiknya, tapi masih tercatat dalam aset.

Selain itu, masih ada beberapa aset daerah yang belum dilengkapi alas hak dan dokumen kepemilikan. Baik aset bergerak untuk kendaraan maupun aset tanah dan bangunan. Terhadap persoalan ini, di beberapa SKPD di lingkup pemerintah daerah tercatat memiliki aset miliaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara visual maupun dokumen kepemilikan.

H. Agus Bukhari mengatakan, terhadap persoalan itu sudah dilakukan pembenahan beberapa waktu lalu. Sehingga ia merasa yakin opini WTP dari BPK bisa tetap diraih pemerintah Kabupaten Dompu. “Tanggal 31 Mei ini, Bupati dijadwalkan akan menerima laporan hasil audit BPK atas laporan keuangan t a h u n 2015,” katanya. (ula) (Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

“Alhamdulillah, di Kota Bima belum ditemukan ada atribut atau logo paham ini,” ucap Kapolres menjawab Suara NTB, Jumat (27/5).

Menurut dia, jika atribut tersebut ditemukan, disarankan agar melapor ke aparat yang berwenang terdekat. Baik yang berada di tingkat Desa, Kelurahan ataupun kantor Polsek terdekat. “Segera melapor atau dapat menghubungi Babinkantibmas (Polri) atau Babinsa (TNI) yang berada di Desa atau Kelurahan,” ujarnya.

Jika hal itu memang ada dan ada laporan dari masyarakat, pihaknya akan melakukan pros-

H. Agus Bukhari

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

(Suara NTB/dok)

Patut Dicontoh Daerah Lain KALANGAN anggota DPRD NTB memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait dengan inisiatif untuk membentuk Peraturan Daerah (perda) gotong royong. Para wakil rakyat di udayana itu bahkan berkeyakinan dengan perda gotong royong yang digagas oleh Bupati KSB tersebut, akan sangat membantu daerah dalam proses pembangunan. Terutama dalam menekan angka kemiskinan.

Untuk itu, para wakil rakyat udayana tersebut mengingatkan pada pemerintah daerah lainnya di NTB, program gotong royong tersebut sangat penting untuk dicontoh.

Mengingat nilai-nilai budaya tersebut akan sangat efektif dalam melakukan pembangunan.

“Hal ini perlu diambil contoh oleh daerah-daerah lainnya di NTB. Karena bagaimanapun kita Indonesia timur punya kekayaan akan dengan nilai-nilai budaya, yang kalau dimanfaatkan akan sangat efektif untuk digunakan dalam membangun masyarakat,” ujar anggota Komisi II DPRD NTB dari Partai Bulan Bintang, H. Burhanuddin kepada Suara NTB. Menurut Burhanuddin, selain akan menghidupkan nilainilai lama, juga konsep pembangunan daerah dengan skema gotong royong itu menurutnya akan lebih efektif daripada yang dilakukan dengan sistem yang ada saat ini. Terutama untuk pembangunan sanitasi desa, pembuatan jalan lingkungan, rumah kumuh dan irigasi.

Sehingga pada bidang-bidang pekerjaan seperti itu tidak seharusnya semuanya lewat proses tender. Karena bidang pekerjaan yang seperti itu pada dasarnya bisa dikerjakan dengan melibatkan masyarakat secara digotong royong langsung. Jika hal itu bisa dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat, maka hasil yang akan didapatkan juga akan lebih maksimal, karena masyarakat mengawasi langsung.

“Kualitas pekerjaanya akan lebih bagus, karena melibatkan langsung masyarakat sebagai pekerjaanya. Kan tidak mungkin masyarakat akan megerjakan jalan misalnya apa adanya, pasti lebih bagus, karena itu untuk dirinya. Selain itu juga menurut saya sekaligus anggaran untuk membangun itu akan berputar ke masyarakat langsung yang tentu akan berefek pada prekonomian masyarakat di sana,” ujarnya. (ndi)

(Suara NTB/why)

Patroli Teritorial KAPAL Polisi Tekukur 5010 bakal menjaga wilayah laut NTB dalam beberapa bulan ke depan. Kapal berkekuatan puluhan personel Mabes Polri itu menjaga teritorial perairan NTB dari ancaman illegal fishing, penyelundupan narkoba, serta penyusupan gerakan paham radikal.

Komandan KP Tekukur 5010 Ditpolair Baharkam Mabes Polri, AKP Dodot Setiyawan, Jumat (27/5) mengatakan, bahwa perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) di wilayah NTB masih berlangsung.

“Kita di-BKO-kan Mabes jaga perairan NTB,” ujarnya ditemui di sela-sela Penyuluhan Penertiban dan Penegakan Hukum bagi Organisasi Radikal dan Anti Pancasila di Lembar, Lombok Barat.

Saat ini, sambung dia, kapal yang berpengalaman menangkap kapal illegal fishing berbendera Vietnam di perairan Laut Natuna 2015 silam itu kini sedang menjelajah perairan Kota dan Kabupaten Bima.

“Kita pantau perairan di sana. Menjaga perairan teritorial.

Kalau sampai perbatasan kita koordinasi dengan rekan-rekan Lanal,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, KP Tekukur 5010 menangkap dua kapal pada 27 Juni 2015. Yakni KM Tan Vinh berbobot 135 gross ton dan kapal dengan nama sama berbobot 65 gross ton. Kedua kapal sudah ditenggelamkan 20 Oktober 2015.

Kapal yang baru sepekan di NTB ini juga langsung menunjukkan taringnya. Seperti penangkapan dua kapal nelayan, KM Satu Putri dan KM Sinar Arfa. Diduga melakukan illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak.

Menurut Dodot, sambang masyarakat pesisir selain memberikan efek terhadap para pelaku pengeboman ikan, juga sebagai sarana menyerap kepercayaan.

“Silaturahim terjalin, masyarakat cepat melaporkan setiap kejadian yang ada,” ujarnya. Sehingga, lanjut dia, kasus dapat segera ditangani dan terungkap.

Mengenai kerawanan tindak pidana perikanan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin mengantisipasi. Salah satu bentuknya, kata dia, adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mendiami pesisir dan pulau-pulau terluar. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Ditpolair Polda NTB Antisipasi Paham Radikal di Pesisir Giri Menang (Suara NTB) – Daerah pesisir terisolir rentan provokasi kelompok anti-pancasila dan paham radikal. Menjebak masyarakat dengan iming-iming ekonomi. Mengantisipasi itu, Ditpolair Polda NTB mendorong ekonomi kerakyatan dan kemandirian sosial.

“Di sini, di pesisir, di pulau terluar sangat mudah diprovokasi disusupi hal negatif,” ungkap Kasatrolda Ditpolair Polda NTB, AKBP Dewa Wijaya, SH, MH menanggapi Suara NTB, Jumat (27/5) didampingi Komandan Kapal Polisi Tekukur 5010 Ditpolair Baharkam Mabes Polri, AKBP Dodot Setiyawan.

Ratusan warga Kampung Telegok, Dusun Medang, Lembar, Lombok Barat, diberi pemahaman mengenai Penertiban dan Penegakan Hukum bagi Organisasi Radikal dan Anti Pancasila. Sebagai implementasi Quick Wins program I Polri.

Dalam kesempatan itu, masyarakat diberi santunan sandang dan peralatan olahraga. Bersumber dari APBN yang disampaikan melalui Baharkam Mabes Polri kepada masyarakat pesisir NTB. Ser-

ta penandatanganan kesepahaman menolak paham radikalisme oleh warga setempat.

“Kita beri alat yang penggunaannya dapat mempererat gotong-royong, kerjasama, dan saling memiliki,” jelas Dewa. Ia menambahkan, program tersebut bakal terus di seantero NTB. Sambang nusa di sejumlah pesisir NTB, salah satunya di Lembar merupakan pengejewantahan hasil evaluasi pemetaan kerawanan. “Ada beberapa daerah yang perlu disentuh langsung,” ujarnya.

Membangun SDM, sambung Dewa, juga menjadi perhatian pihaknya. Secara berkesinambungan, masyarakat diberi pemahaman mengenai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an. Nilai-nilai sosial yang menjunjung persatuan sudah tertanam dalam kultur masyarakat Indonesia.

Untuk katalisatornya, kepolisian sudah bertekad memberikan sumbangsih. “Kita harus berpikir untuk maju harus mandiri. Nanti anggota bisa sumbang tenaga untuk bantu buat sampan,” kata Dewa.

“Kita bantu yang lebih menga-

(Suara NTB/why)

PENYULUHAN - Kasatrolda Ditpolair Polda NTB, AKBP Dewa Wijaya (berdiri) memberikan penyuluhan hukum kepada warga Telegok, Dusun Medang, Lembar, Lobar, Jumat (27/5). rah apa yang secara real memang dibutuhkan masyarakat.” Sebab, lanjut dia, kematangan ekonomi masyarakat menghindarkan mereka dari ajakan makar.

Kepala Dusun Medang, Haekal Jamal menyatakan ke-

sungguhannya menyambut upaya kepolisian. “Yang kita perlukan di sini kekompakan masyarakat,” ujarnya mengimbau warganya yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan itu.

Sebagai pejabat perangkat

desa di dusun yang didiami 65 KK itu, ia mengajak masyarakat untuk tanggap. Setiap hal mencurigakan agar segera dilaporkan dan dimusyawarahkan.

“Dari kami nanti kita teruskan ke polisi,” tandasnya. (why/*)

Nama Kabareskrim Baru Diumumkan Akhir Mei Jakarta (Suara NTB) – Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar memastikan bahwa telegram rahasia (TR) perihal nama Kabareskrim baru pengganti Komjen Pol Anang Iskandar yang memasuki masa pensiun, akan terbit pada akhir Mei 2016. “Target bulan ini, akhir Mei,” kata Boy di Jakarta, Jumat (27/5).

Saat ditanya siapa saja nama-nama kandidat calon Ka-

bareskrim, Boy enggan merinci. “Sekitar lima (nama). Sela-

ma ini ada sekitar lima jenderal yang diseleksi, mereka dinilai apakah kompeten memimpin Bareskrim,” katanya.

Sementara menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane ada beberapa nama yang masuk bursa calon Kabareskrim yakni Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin

(Alumni Akpol 84), Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moegiarto (Akpol 86), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian (Akpol 87) dan Gubernur Akpol Irjen Pol Anas Yusuf (Akpol 84).

“Dengan masuknya nama Anas Yusuf, bursa Kabareskrim pun makin panas

karena pertarungannya di antara Akpol 84. Sementara keberadaan Irjen Moegiarto dianggap sebagian elit Polri masih terlalu muda dan baru saja duduk sebagai Kapolda Metro,” kata Neta.

IPW berharap siapa pun yang terpilih menjadi Kabareskrim, soliditas Polri tetap terjaga. (ant/bali post)

Oknum PS Diduga Gondol Motor Kawannya DILIMPAHKAN - Tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso (tengah) dikawal petugas keluar dari ruang tahanan saat akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat kemarin.

Jessica Ditahan di Rutan Pondok Bambu Jakarta (Suara NTB) – Tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, Jumat (27/5), ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur pascapelimpahan tahap dua berkasnya dari penyidik Polda Metro Jaya.

“Dibawa ke Rutan Pondok Bambu, karena dia wanita.

Akan dititipkan di sana,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Hermanto di Jakarta, Jumat kemarin.

Ia menyebutkan penyidik Polda sudah menyerahkan barang bukti, selanjutnya jaksa melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas terlebih dahulu.

Di bagian lain, ujarnya, Kejari akan mempersiapkan jaksa yang memiliki kualifikasi terbaik yang berasal dari gabungan antara Kejati DKI dan Kejari Jakpus.

“Intinya kami tidak akan berlama-lama (untuk segera dilimpahkan ke pengadilan),” katanya.

Jessica dibawa ke rutan m e n g gunakan bus tahanan Kejari Jakpus bernomor polisi B 7723 QK. Jessica akan menjalani penahanan oleh jaksa sampai 20 hari ke depan.

T i m pengacara tersangka Jessica menyatakan siap menghadapi persidangan terkait dugaan pembunuhan Mirna Wayan Salihin dengan m o d u s mencampurkan kopi dengan sianida.

“Kami siap mendampingi Jessica u n t u k pembelaan,” kata pengacara

Jessica, Hidayat Bostam, di Jakarta, Kamis.

Bostam menuturkan tim kuasa hukum menunggu pelimpahan tahap dua untuk berkas, tersangka Jessica dan barang bukti dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) – Mengaku butuh uang, oknum partner song NS alias VN (31) nekat menggondol sepeda motor di koskosan kawannya. Padahal, malam hari pada Sabtu (21/ 5) itu, pelaku hanya menginap. Pelaku akhirnya ditangkap Rabu (25/5) di di Kawasan Senggigi.

Kapolsek Cakranegara, Kompol I Gusti Putu Suarnaya, SH, Jumat (27/5) menjelaskan, sekitar pukul 22.00 Wita sehari sebelum kejadian, pelaku datang mengunjungi kawannya di kos-kosan Jalan Anggada, Lingkungan Lendang Kelor, Kelurahan Cakranegara Selatan, Cakranegara.

Pagi hari berikutnya,

korban atas nama Nurhadi asal Sakra, Lombok Timur terbangun sekitar pukul 04.00 Wita. Korban kaget mendapati sepeda motor Vario warna putih DR 2529 YB miliknya telah raib.

“Korban terbangun kunci motornya sudah tidak ada di tempat,” jelas Suarnaya.

Berdasarkan laporan korban, polisi pun melakukan penyelidikan dengan olah TKP. “Dari sana memang ditemukan ada mengarah ke pelaku,” katanya.

Pihaknya pun melakukan pengejaran. Pelaku yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat itu kemudian ditangkap di salah satu perumahan di Batu Bolong, Batulayar, Lobar. “Dia mengaku motor sudah digadaikan ke

seseorang berinisial AG di Kediri,” ungkap Kapolsek.

Ia menyebutkan, sepeda motor itu ternyata digadaikan kepada AG tersebut. AG pun diciduk beserta barang bukti sepeda motor dan suratsurat kelengkapannya.

Ada pula uang sejumlah Rp 369.000 diduga hasil (Suara NTB/why) penadahan disita sebagai barang bukti.

Pelaku NS kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Cakranegara untuk dilakukan pengembanga penyidikan lebih lanjut.

Pelaku yang sehari-hari bekerja di Senggigi itu disangkakan pasal 363 ayat (4) KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun. (why)

Jendela Sastra (The Geisha by Michael Leporati - fineartamerica.com)

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

CERPEN

Seroja Indah Darmastuti DARI cahaya temaram lampu kota itu, selalu muncul sayapsayap bukan malaikat, beterbangan di antara kepadatan lalu lintas kota. Sayap-sayap itu sudah ditunggui tuan-tuan dan punggungpunggung tempat ujungnya terhubung. Pada sesuatu, yang akan membawanya terbang ke kerling mata Seroja.

Lalu saat sampai di beranda yang becek oleh keringat dan air mata itu, sayap-sayap akan lenyap dan berubah menjadi roda-roda tua kepayahan menggelinding menuju gelak tawa Seroja, perempuan yang sepanjang punggungnya ditato sketsa barisan gerbong kereta. Seolah tulang punggung itu adalah rel yang harus dipatuhi oleh setiap dengus pendatang untuk kemudian pergi meninggalkan.

Tubuh Seroja adalah stasiun yang tak pernah istirahat. Bahkan di saat malam-malam keparat. Di mana kereta tua tak tahu diri merangsek lalu macet terlalu lama sehingga lambat memulai kepergiannya. Dengus berbau mampus mengepulkan uap dosa yang membubung mulus ke neraka.

Apa peduli mereka dengan latar belakang keluarga dan segala tetek bengeknya. Tak perlu disinggung soal asal mula. Anggap semua begitu saja terjadi. Tak perlu menilik sejarah bila hanya akan membuat ia teringat akan hujatan dan sanjungan yang membingungkan. Tak usah juga ditanya berasal dari mana, karena ia memang ada di manamana. Dia menganggap hidup hanya sekali, syukur berarti, bila tidak ya apa boleh buat.

Seroja hanya mempunyai kesempatan terpejam di saat jeda, membasuh tubuhnya dengan lembar-lembar jingga rupiah dan mengatasi rasa ngilu dengan lembarlembar warna pilu. Ada kala ia menerima si Datang yang kesepian, sehingga hanya ingin dikawani (bukan dikawini) mengisi teka-teki silang atau mengajaknya bermain halma seperti anak TK. Ada kala ia menerima si Datang, lalu bicara-bicara disertai derai tawa di antara arak murahan tetapi sangat ampuh untuk membuat keberingasan menjadi lumpuh.

Aku selalu tahu, aku selalu memandangi dari tempat yang amat dekat, bahkan aku mendengar saat sepi dan benci bersirebut menggigiti tubuh stasiun Seroja.

Aku mendengar tangis lirihnya, aku mendengar tawa sumbangnya. Aku mendengar jerit rahim yang tersia-sia. Aku mendengar keluh kesahnya tentang rindu yang tabu, cinta yang hampa. Tetapi ia tetap menggendong gerbonggerbong kereta di punggungnya.

Aku juga menyaksikan ketika suatu kali seorang lelaki yang keringat tubuhnya beraroma lobak

bercampur daging mentah, dengan sayap keperakan terbang mendarat di beranda yang sudah becek oleh keringat dan air mata itu, berubah menjadi kereta supercepat, semacam shinkansen yang merangsek menyesak pada emplasemen sepanjang nafas Seroja.

Sepertinya shinkanshen itu kesurupan entah apa. Meledak-ledak, menggempakan dada Seroja.

Seroja duduk anggun di seberang lelaki itu. Terhimpun di wajahnya sejumlah tanda tanya tentang tamu yang kering akan romantisme.

“Aku datang dari negeri yang jauh, aku ingin mencari tahu di mana si Endah* kini berada. Apakah kau mengenal dia?”

“Mengapa kamu menuju kepadaku untuk menanyakan sesuatu yang sepertinya kau yakin aku pasti tahu?”

“Ya.. aku memutuskan begitu karena kamu adalah stasiun tempat menerima kedatangan dan mengantar kepergian setiap kereta yang haus akan perhentian sementara, seperti dia juga: si Endah itu.”

“Tetapi aku tidak tahu.” tukas Seroja gusar sambil memandang nanar pada lelaki shinkansen berbau lobak. Ia merasa perlu berbohong dan setengah mati ia berjuang meredakan gemuruh dadanya karena lelaki shinkansen berbau lobak itu telah lancang menyebut nama perempuan yang sangat ia muliakan. Yang lapang dan lantang meratapkan surga. Yang dengan sangat manis menghabisi keturunan ke seribu kaisar Hirohito, yang sabdanya telah mengirim robot penghancur rahim-rahim belia, dada-dada pupus. Seroja nyaris tergelak, tetapi dadanya pecah demi mengingat si Endah meregang nyawa sepulang dari Tanah Sakura. Seroja sudah memeram air matanya menjadi batu nisan bagi sahabat tersayang.

“Jika boleh aku tahu, untuk apa kau ingin bertemu si Endah?” tibatiba Seroja mengompas tamunya.

“Si Endah. Dia perempuan keparat yang pernah datang ke negeriku, lalu masuk ke rumah-rumah teh dan menyamar menjadi geisha. Di tangan kiri sekuntum melati, di tangan kanan adalah mantra-mantra yang membuat para lelaki kami runtuh.” Seroja tersenyum ranum dan manis. Memainkan ujung rambut panjangnya dan bibir merahnya terus tersenyum. Senyum yang hanya bisa diartikan oleh utusan-utusan akherat.

“Mana yang benar? kuntum melati dan mantra si Endah memang ampuh atau para lelaki kalian yang mudah runtuh?” lelaki shinkansen terkesiap.

“Lupakan Endah. Ambilah kesenangan untuk malam ini.” kata Seroja memupus niat lelaki shin-

Halaman 9

PUISI

Gustu Sasih manusia tidak mahamengetahui kemudian yang terakhir dari mereka bilang, “ia hanya ingin dibunuh oleh orang yang ia kenal. kudengar, tak sekali ia sedia kau setubuhi, 1,5 km dari pintu dapur ibunya.” ia tetap dingin “manusia tidak mahamengetahui,” ucapnya pada diri 2016

Yu depan losmen di Karang Baru itu sore-sore kupu-kupu 6 tahun lalu itu, terbang dari lekuk tubuhmu dengan sayap cahaya dibawanya aroma pender yang kita sakralkan dulu di atas bundaran padma “tubuhku, bunga yang kadang tak terlindung dari matahari. harum diberkati hari,” ucapmu

kansen.

“Tidak. Kau pasti seperti Endah yang pada tubuhnya ada benih neraka hingga banyak di antara kami meregang nyawa.” Seroja tergelak.

Sungguh ia tergelak. Gelak yang membuat lelaki lobak nyaris murka karena merasa terhina.

Serta merta lelaki itu berdiri, menatap lurus kepada Seroja. “Si Endah itu pembunuh!” gelegarnya guruh gemuruh seperti geledek salah musim. Ia terus memuntahkan serapah ketika mengingat biang kematian banyak lelaki akibat derita HIV/AIDS itu ditanam oleh Endah, si pemilik tubuh indah. “Aku datang ke sini untuk membuat perhitungan dengan dia.”

“Siapa yang dia bunuh?” Seroja dingin bertanya.

“Banyak lelaki kami. Termasuk ayahku.”

“Oh ya? Perempuan lemah itu?” mata Seroja membulat dan ia tegakkan duduknya.

“Kau pasti tahu. Aku yakin kau tahu. Dari mana kamu tahu dia lemah jika kau tak mengenalnya?

Jadi kau pasti pernah bertemu dia!” lelaki itu berkata tanpa jeda. Seroja menggeleng sambil terus memandangi mata sipit itu. Rambut kelabu. Bibir pucat mengingatkan pada sebujur mayat.

“Aku hanya pernah mendengar tentang dia.”

“Itu juga perlu kutahu. Katakan apa yang kamu dengar tentang dia?”

“Ia perempuan malang, karena dilahirkan dan diasuh oleh….”

Tiba-tiba Seroja penuh perhitungan ketika mau mengungkap yang sebenarnya. Hitungan yang timbul karena ia sedang menakar seberapa siap lelaki itu mengetahui tentang perempuan yang ia cari.

Tetapi kemudian ia tak peduli lelaki itu siap atau tidak. Dan ternyata kalimat yang digantung oleh Seroja itu telah memancing rasa tak sabar pada lelaki shinkansen sehingga ia terus mendesak.

“Oleh siapa? Katakan! Oleh siapa?”

Seroja tertunduk, air matanya berlinang lalu meluncur deras

mengaliri pipi, leher, dan lenyap ke dalam kutangnya. Dan lelaki shinkansen terus mendesak.

“Oleh perempuan Ianfu.”

Seroja mendongak, menjemput mata sipit itu. “Ibunya Ianfu, neneknya Ianfu, sepupunya Ianfu, kakaknya Ianfu…” Seroja tiba-tiba berdiri tegak seperti yang dilakukan lelaki lobak.

Lelaki itu terperanjat. Mereka kini berdiri beradapan beranggar tatap.

“Ianfu. Kurasa kau tahu apa artinya.” Shinkansen itu tibatiba melemah daya cepatnya.

Terpekur dan menjadi gugup.

Ia disentak lalu terjungkal ke abad silam.

“Masihkah kau ingin bertemu dengan si Endah? Yang beberapa saat lalu pergi ke tanahmu dengan menggenggam kesumat karena derita panjang yang dipikul semua perempuan yang membekalinya bunga melati?” lelaki shinkansen masih berdiri meski tak lagi tegak.

“Dia membunuh laki-laki kalian karena jauh-jauh sebelumnya kalian telah membunuh perempuan miliknya.

Maukah kau kuajak berhitung?” lelaki shinkansen berdiri terpaku, matanya mengedar mencari tambatan.

“Apa kabar ibumu? Apakah kau punya anak perempuanmu? Apakah mereka baik-baik saja?” mata lelaki shinkansen terpejam. Ia melihat Yumiko begitu riang melangkah ke sekolah. Kelopak bunga-bunga sakura terserak di antara sepasang kaki duabelastahunnya.

Tubuh lelaki shinkansen gemetaran membayangkan tubuh rapuh anak gadisnya dikoyak seperti yang pernah dilakukan oleh leluhurnya kepada leluhur si Endah.

Ia menjambak rambutnya, lalu menutup muka dengan kedua tangannya lalu jatuh terduduk.

“Kau baik-baik saja?” lelaki shinkansen tetap diam. Seroja diam.

Tetapi aku mendengar apa yang didesiskan oleh lelaki itu meski Se-

60 km/jam ke selatan kau buat gemetar sepotong ingatan yang bertahun bernaung dalam kepalaku banyak hal yang aku kenang dari namamu yang tidak mampu ditampung angka-angka ketika nanti mesti bersitatap denganmu, sewaktu-waktu; paling tidak akan kulihat bunga jepun masih tumbuh dalam bola matamu yang kita tanam dulu di bawah kaki dewa-dewi Yu, sungguh. aku hanya bisa belajar untuk siap, melihatmu bermalam di Sangkareang, di bawah bulan muram sebab aku tak punya cukup kamar untuk menampung isi kepalamu, sewaktu-waktu aku sendiri duduk letih merapikan isi kepala sendiri; sambil menunggu dibukakan pintu oleh 10 ekor burung yang datang dari arah matahari burung-burung yang aku pelihara sejak masih sekolah dulu 2014

arah pulang –rya tak usah kau baca-ukur tubuhku, sebab tak akan kau dapati apa-apa yang terperangkap dalam logika pendek kau-aku, sebab tubuhku bukan tubuh nabi. tubuh ini hanya rumah bagi anjinganjing yang bersembunyi di dalam gustu. tapi tak usah risau, di dalam diri, aku tahu dari arah mana aku harus pulang ke kau, sebab aku bukan mereka yang memiliki sepasang sayap dan seakan datang dari masjid. mataram, 2016

Alamat 3,5 tahun di Mataram ini tak ada yang menunjukiku jalan ke Penimbung, Tangkokerure, apalagi ke Gelangsar mereka bilang, “alamat-alamat itu sudah tidak ada. hilang bersama lenyapnya gegenduq” ya, Mataram ini: mimpi buruk ayah belasan tahun lalu itu saat musim panas masih bisa kusapa di bawah nyiur “mereka akan kehilangan natah,” kata ayah. “natah pasir!” di Jl. Pejanggik, pulang dimaknai sebagai nyala lampu 24 jam tempat peta dibaca sampai sore. tempat garis dan warna melukai ingatan 3,5 tahun di Mataram ini makin banyak saja alamat yang tidak membawaku ke mana-mana sampai aku tua 2014

roja hanya membisu memandanginya. Mendesiskan tentang tebusan nyawa. ini sangat mengerikan.

Tiba-tiba lelaki shinkansen berdiri goyah. Ia membungkuk dalam, lalu berbalik dan pergi. tanpa sepatah kata meninggalkan stasiun Seroja. Saat tiba di beranda, roda-roda shinkansen lenyap tergantikan sayap perak.

Tetapi sayap itu lemah nyaris patah.

Seroja memandanginya kala lelaki lobak terbang menjauh.

Gustu Sasih mukim di Gunungsari, Lombok Barat. Buku puisinya berjudul Puisi 2 Dimensi (2015).

Di luar hujan turun rintik-rintik. Tubuh stasiun Seroja berubah hening. Tak terdengar lagi derak roda kereta yang datang lalu meninggalkan. Tetapi aku tetap di sini, melihat dari dekat. Aku menjadi bulan ketika ia butuh. Aku menjadi mendung dan hujan yang mendatangkan nyaman sekaligus siksa. Tetapi tidak kuberi tahu, bahwa bagiku ia adalah sketsa, syair dan prosa. []

*Nama perempuan dalam Sajak Zeffry Alkatiri yang berjudul: Pembalasan Si Endah Cerita ini terinspirasi dari puisi tersebut.

Dari buku Post Kolonial dan Wisata Sejarah dalam Sajak (Padasan 2012. Hal 18).

Terimakasih untuk ZA. Indah Darmastuti tinggal di Solo. Aktif di Buletin Sastra Pawon.

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

Guru Harus Ubah Cara Mengajar Jakarta (Suara NTB) – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan guru harus mengubah cara mengajarnya dengan cara lebih menyayangi anak didiknya.

“Dulu, tahun 1950-an, guru memukul murid dengan penggaris merupakan hal yang biasa. Tapi sekarang dengan UU yang ada, hal itu bisa jadi kriminal,” ujar Wapres dalam dialog pendidikan “Memajukan Pendidikan Nasional dan Peningkatan Peran PGRI Di Tengah Perubahan” yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Jumat (27/5).

Guru harus mengubah metode pengajarannya dengan cara yang lebih menyayangi. “Guru tidak bisa mengajar sama seperti 30 tahun yang lalu,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat menjawab pertanyaan mengenai seorang guru di Bantaeng yang dipenjara kare-

na mencubit muridnya.

“Di Bantaeng memang emosinya tinggi, di kampung saya agak ke bawah (letaknya secara geografis) agak turun sedikit,” tambah dia yang langsung disambut gelak tawa.

Guru Biologi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bantaeng, Nurmayani Salam ditahan karena pencubitan dilakukan pada Agustus 2015.

Tak diterima dicubit guru, murid tersebut kemudian melapor pada orang tuanya yang berprofesi sebagai polisi kemudian melapor ke pihak berwajib.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga berpesan agar guru terus belajar karena tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Guru itu tugasnya mencerdaskan bangsa. Maka guru juga harus cerdas.

Ujian guru harus lebih ketat dibandingkan lainnya,” tukas dia. (ant/bali post)

(Suara NTB/dys)

Dihukum Berat DEWAN Pembina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH. Amidhan meminta pemerintah supaya menerapkan hukum seberat-beratnya bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Menurut KH. Amidhan, anak merupakan investasi masa depan yang harus dipelihara dan dijaga dengan baik. Untuk itu, tindakan kejahatan seksual dalam bentuk apapun terhadap anak harus diganjar dengan hukuman berat.

“Apalagi kemarin itu Yuyun dikerjain, pantas dihukum berat seperti itu,’’ ujar KH. Amidhan di Mataram kemarin.

Meski menuai pro dan kontra dari aktivis HAM terhadap hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual seperti hukuman pemberatan kebiri sampai hukuman mati, mantan komisioner Komnas HAM ini menilai hukuman berat seperti itu pantas bagi para pelaku.

“HAM itu mengalami apa yang disebut domestifikasi, HAM internasional yang diputuskan tahun 1948 itu masuk ke negara kita itu harus juga harmonisasi dengan UU yang ada di dalam negeri,” terangnya.

Selain itu, KH. Amidhan menyebut kejahatan seksual yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai tempat tidak berdiri sendiri, melainkan disebabkan juga oleh pengaruh lain seperti minuman keras.

“Jangankan miras, merokok itu bisa adiktif, dengan merokok sedemikian rupa itu karena adiktifitasnya itu meningkat ke miras, miras itu meningkat ke oplosan,” imbuhnya.

Untuk itu, KH. Amidhan minta agar pemerintah di daerah-daerah dapat membuat Perda larangan minuman keras sebagai bentuk proteksi munculnya berbagai tindak kejahatan lainnya. (dys)

Jadikan Mahasiswa Mandiri SAAT ini tak jarang banyak mahasiswa yang ketika lulus dari studi S1 atau D3, memilih menjadi pencari kerja ketimbang pencipta lapangan kerja. Padahal Dengan memiliki kemampuan berwirausaha, sebenarnya membuat mahasiswa dapat lebih mandiri. Sehingga tidak hanya mengandalkan pekerjaan dari perusahaan atau menjadi pegawai negeri sipil.

Hal itu disampaikan oleh mahasiswa semester VIII jurusan akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram, yang juga dipercaya sebagai Ketua Senat Mahasiswa STIE AMM Mataram, Sri Mahardika Alfiani, Jumat (26/7).

“Sekarang, lulusan S1 atau D3 itu lebih kepada job seeker ketimbang menjadi job creator. Ke depan tidak bisa hanya mengandalkan ijazah saja orang mencari kerja. Tapi dengan kemampuan berwirausaha membuat mahasiswa lebih mandiri,” kata Sri. Ia menceritakan, secara umum banyak masyarakat yang bertujuan menjadi PNS. Bahkan, tak jarang para mahasiswa yang baru lulus, memilih menganggur sembari menunggu tes calon PNS. “Banyak yang diam dan memilih nganggur daripada mencoba seproduktif mungkin sebagai seorang sarjana,” katanya.

Di STIE AMM, akunya, pada semester IV, ia mengikuti kuliah wajib kewirausahaan. Mengharuskan setiap mahasiswa memiliki usaha sendiri. Dan harus mendapatkan untung. Karena bobot penilaian akan lebih besar ketika usaha tersebut menguntungkan.

Belum lagi pada semester V dan VI, secara berkelompok memiliki usaha yang dibuka di toko yang berada di lingkungan kampusnya. Hal ini, membuatnya menjadi memiliki ketertarikan pada dunia usaha.

“Jadi dengan memiliki jiwa kewirausahaan saat dibentuk di bangku kuliah. Jadi ketika kita lulus, kita memiliki pemikiran untuk menyiapkan bisnis apa yang sudah dilakukan, sebelum memilih kerja yang diinginkan,” ungkap Sri, gadis 22 tahun asal Lotim ini.

Sri menyampaikan, peluang untuk bisa menjadi pengusaha yang besar juga nanti bisa tercapai. Karena ketika mahasiswa pun sudah dibentuk menjadi wirausaha.

Ia mengungkapkan, diperlukan kepercayaan diri untuk dapat menjadi seorang pengusaha. “Harus percaya diri dan ndak malu. Ndak boleh gengsi lagi untuk menawarkan produknya,” kata Sri, yang pernah menjadi juara dalam Student English Presentation. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Wapres Minta Seleksi Guru Harus Lebih Ketat Jakarta (Suara NTB) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan seleksi guru harus lebih ketat dibandingkan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya karena beratnya tugas yang dipikul guru yakni mencerdaskan bangsa.

“Guru itu tugasnya mencerdaskan bangsa, maka guru harus lebih cerdas dari siswa. Oleh karena itu, ujian guru harus lebih ketat dibandingkan lainnya,” ujar Jusuf Kalla dalam seminar yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Jumat (27/5).

Wapres menambahkan karena beratnya tugas guru, maka guru honorer tidak bisa langsung diangkat menjadi guru PNS. Harus melalui pola seleksi.

“Demi mutu pendidikan, kita tidak bisa langsung angkat guru honorer sebagai PNS. Kalau langsung diangkat, nan-

ti pemda merekrut banyak guru honorer dan kemudian mengangkatnya jadi PNS tanpa memperhatikan mutu,” ujarnya.

Wapres juga menambahkan guru harus terus belajar dan tidak puas dengan ilmu yang dimilikinya.

Permasalahan guru, lanjut dia, bukan terletak pada jumlah guru tapi sistem penyaluran yang tidak merata. Imbasnya guru menumpuk di perkotaan, namun di desa justru kekurangan.

“Kami sedang memikirkan

distribusi guru itu bisa lintas provinsi. Sehingga kami bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan guru.”

Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, mengatakan salah satu jalan keluar dari permasalahan guru yang tidak merata adalah melalui program Guru Garis Depan.

Program tersebut mengirimkan guru-guru terbaik untuk ditempatkan di sejumlah daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. (ant/bali post)

Orang Tua Berperan Penting Bentuk Karakter Anak Mataram (Suara NTB) Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Termasuk dalam membentuk generasi qurani di tengahtengah mereka.

Di hapadan siswa-siswi peserta One Day One Juz (ODOJ) Goes To School, Jumat (28/5), Kepala SDN 44 Ampenan, Hj. Suharsih mengaku tradisi membaca Alquran harus dimulai sejak anak duduk di bangku sekolah dasar.

Pada masa ini, karakter anak sudah mulai dibentuk dan diisi oleh hal-hal baik, termasuk membiasakan anak membaca Al-Qur’an.

Menurutnya, untuk membentuk karakter anak agar dekat dengan Alquran, sekolah tidak bisa bekerja sendiri melainkan butuh dukungan dari orang tua termasuk semua lapisan masyarakat.

Karena kata Suharsih, intensitas komunikasi anak lebih banyak dilakukan oleh orang

tua bila dibandingkan dengan guru di sekolah.

Suharsih pun meminta orang tua murid agar programprogram sekolah dapat dilanjutkan anak di rumah. Tentu hal tersebut dapat terlaksana jika orang tua dapat mengontrol sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka.

“Orang tua agar melanjutkan kebiasaan mengaji anak di rumah tidak hanya sekolah.

Dengan begitu karakter anak akan dapat terbentuk,’’ jelasnya.

Semantara itu, Ketua DPA One Day One Juz (ODOJ) Kota Mataram, Puziati, SE., menilai sekolah dan semua elemen yang terkait termasuk ekosistem pendidikan memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter anak.

Mereka kata Puziati, punya tugas juga untuk mendekatkan anak kepada alquran melalui serangkaian program di sekolah. Melalui program One Day One Juz (ODOJ) Goes

(Suara NTB/dys)

IMTAQ - Siswa SDN 44 Ampenan saat mengikuti kegiatan Imtaq di sekolah.

To School, diharapkan agar setiap warga sekolah dapat memiliki kesadaran untuk semakin mencintai alquran.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Mataram (Suara NTB) didikan Dasar (Dikdas) pada Dinas 1234567890123456789012345678901212345678901 Rencana pengangkatan guru Dikpora NTB, H. Aidy Furqon, S.Pd., 1234567890123456789012345678901212345678901 garis depan (GGD) untuk mengajar M.Pd., mengatakan, pada tahun 1234567890123456789012345678901212345678901 di daerah terluar, terdepan, dan ter- 2016 ini akan dilakukan penga1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 tinggal (3T), diharapkan dapat ber- ngkatan guru garis depan. “Tahun 1234567890123456789012345678901212345678901 kelanjutan. Agar kebutuhan akan 2016 ini, pemerintah pusat akan 1234567890123456789012345678901212345678901 guru di daerah tersebut dapat ter- mengangkat guru garis depan. Di 1234567890123456789012345678901212345678901 penuhi. Sehingga upaya pemer- kawasan Indonesia termasuk di 1234567890123456789012345678901212345678901 ataan pendidikan dapat tercapai.

NTB. Di wilayah yang masih bera1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Demikian disampaikan Ketua da di daerah 3T,” ungkapnya.

1234567890123456789012345678901212345678901 Persatuan Guru Republik Indonesia Rencana itu, akan dilakukan 1234567890123456789012345678901212345678901 (PGRI) NTB, Drs. H. M. Ali. H. Ara- pada bulan Agustus mendatang. Se1234567890123456789012345678901212345678901 him, M. Pd., pada Jumat (27/5). Pi- dangkan untuk pengangkatannya 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 haknya sangat mendukung rencana dilaksanakan pada Bulan Oktober.

1234567890123456789012345678901212345678901 tersebut. “Kami sangat mendukung, Di NTB sendiri memiliki kuota se1234567890123456789012345678901212345678901 karena sangat kita butuhkan itu,” kitar 100-an orang. Mereka akan 1234567890123456789012345678901212345678901 katanya. ditempatkan di daerah 3T tersebut.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Ia berharap program ini dapat “Saya sudah mengikuti Rakornya di 1234567890123456789012345678901212345678901 berkelanjutan. Pengangkatan guru tingkat nasional. Dan kerja sama 1234567890123456789012345678901212345678901 garis depan sebaiknya tidak hanya ini dengan LPMP,” ujar Aidy.

1234567890123456789012345678901212345678901 dilakukan pada tahun ini saja. TetaDasar dari pertimbangan sese1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 pi juga pada tahun-tahun berikut- orang yang menjadi guru garis 1234567890123456789012345678901212345678901 nya. Agar anak-anak di daerah 3T depan, ialah mereka yang pernah 1234567890123456789012345678901212345678901 itu menikmati pendidikan. mengikuti seleksi untuk tugas be1234567890123456789012345678901212345678901 “Harapan kita, supaya program lajar, di mana di NTB ada ratusan 1234567890123456789012345678901212345678901 ini berkelanjutan, jangan tahun ini orang yang pernah mengikuti itu.

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 tahun berikut juga tetap. Sehingga Selain itu, orang-orang yang pernah 1234567890123456789012345678901212345678901 terpenuhi sekolah-sekolah di luar. ditugaskan untuk pelatihan voka1234567890123456789012345678901212345678901 Agar anak-anak yang berada di daer- si. “Itu yang diterima mendaftar 1234567890123456789012345678901212345678901 ah terpencil itu menikmati kemer- ikut penerimaan guru garis depan,” 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 dekaan melalui pendidikan,” tan- katanya.

1234567890123456789012345678901212345678901 dasnya.

Program guru garis depan ini 1234567890123456789012345678901212345678901 Pengangkatan guru garis depan akan dikawal oleh pemerintah pu1234567890123456789012345678901212345678901 ini, menurutnya, merupakan upaya sat selama dua tahun awal. Aidy 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 pemerataan pendidikan. Belum menyampaikan, ketika seseorang 1234567890123456789012345678901212345678901 sampai ke tahap mutu. Karena ket- diterima menjadi guru garis depan, 1234567890123456789012345678901212345678901 erbatasan yang dimiliki di daerah- mereka akan langsung menjadi Ca1234567890123456789012345678901212345678901 daerah seperti itu. lon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 Saat ini, di daerah 3T itu, hanya Setelah dua tahun awal itu, 1234567890123456789012345678901212345678901 diisi oleh guru yang bekerja secara tanggungjawab terhadap guru 1234567890123456789012345678901212345678901 sukarela. Belum sesuai dengan sp- garis depan akan diberikan ke pe1234567890123456789012345678901212345678901 esifikasi yang diminta pemerintah. merintah kabupaten/kota yang 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901 “Gerakan yang dilakukan pemerin- memiliki sekolah tersebut. “Sete1234567890123456789012345678901212345678901 tah ini, walau sedikit, tetapi sangat lah dua tahun awal itu, mereka 1234567890123456789012345678901212345678901 bagus,” katanya. akan menjadi pegawai daerah,” 1234567890123456789012345678901212345678901 Sebelumnya, Kepala Bidang Pen- kata Aidy. (ron) 1234567890123456789012345678901212345678901 1234567890123456789012345678901212345678901

Penempatan GGD Diharapkan Berkelanjutan

Tes Bebas Narkoba untuk Mahasiswa

Upaya Eliminir Penyebaran Narkoba Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram menerapkan tes bebas narkoba dengan bentuk tes urine kepada calon mahasiswa baru.

Hal ini dilakukan agar ada implikasi sosial di tengah masyarakat. Sehingga pengawasan terhadap penyebaran dan penggunaan narkoba dapat lebih ketat. Masyarakat juga dapat mengelaminir penyebaran narkoba.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Rektor I Universitas Mataram, bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si., ditemui di Mataram. Ia menjelaskan, pentingnya melakukan tes bebas narkoba, karena pihaknya ingin mendidik dengan prinsip membangun karakter.

“Karena dari informasi yang kita dengar bahwa kejahatan narkotika ini menjalar ke semua daerah. Terutama kepada generasi muda,” katanya.

Dengan adanya tes narkoba ini, Wirasapta berharap ada dampak sosial yang muncul. Ketika Unram melakukan tes urine, bagi calon mahasiswa baru yang teridentifikasi narkoba akan langsung dicoret, dan tidak diterima sebagai mahasiswa. Meskipun sudah lulus tes.

“Harapan kami, ini kami publikasikan dan didengar oleh masyarakat.

Sehingga, keluarga, orang tua, dan masyarakat pada umumnya bisa mengantisipasi, paling tidak pada tingkat keluarga dulu, baru pada tingkat masyarakat,” terang Wirasapta.

Setidaknya, ketika ada orang tua yang mengetahui anaknya teridentifikasi penyalahguna narkoba, orang tua akan berpikir untuk mengawasi anaknya supaya jangan terjangkit narkoba. “Misalnya sebagai orang tua, saya akan berpikir kalau anak terjangkit narkoba, dia tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi,” katanya.

Sehingga, Wirasapta berharap, akan ada antisipasi masyarakat untuk mengeliminir hal-hal yang berkaitan dengan narkoba.

Penerapan tes urine untuk mengetahui calon mahasiswa baru terbebas dari narkoba sudah dilakukan Unram sejak tahun 2012 silam. Tes diterapkan untuk semua mahasiswa baru yang masuk melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau Tes Mandiri.

Pada minggu ini, sedang dilaksanakan tes urine kepada mahasiswa Unram yang lulus tes pada jalur SNMPTN. Sebagai persiapan untuk mendaftar ulang pada tanggal 31 mei mendatang. (ron)

Masih kata Puziati, program One Day One Juz (ODOJ) Goes To School kini memasuki minggu kedua. Pelaksana-

annya melibatkan sejumlah sekolah pilot project di Kota Mataram dari jenjang SD hingga SMP. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

Lotim Juara Umum Popda 2016

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Minggu, 29 Mei 2016 02:45 Real Madrid vs Atletico Madrid @RCTI Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

KONI NTB Janjikan Bonus Atlet Menembak Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Handanto mengatakan ajang try out merupakan ajang untuk evaluasi prestasi atlet. Untuk itu dia mengingatkan kepada sejumlah atlet yang mengikuti try out agar tampil optimal. Sebab bagi atlet peraih medali emas, perak dan perunggu akan diberikan bonus oleh KONI NTB. “Seperti biasa KONI NTB akan memberikan bonus atlet peraih medali emas, perak dan perunggu. Begitu juga bagi atlet menembak yang berhasil meraih medali emas, perak dan perunggu di kejurnas akan kita berikan bonus,” ucap Andy Hadianto saat diwawancara Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Pernyataan itu dilontarkan oleh Direktur PT. DMB itu untuk memotivasi atlet menembak NTB yang sedang berlaga di Kejurnas menembak 28 Mei - 2 Juni mendatang. Sebagaimana diketahui cabang olahraga menembak NTB mengirim sebanyak 11 atlet mengikuti kejurnas menembak di Jabar. Sebelas atlet itu adalah atlet yang akan membela NTB di PON XIX di Jabar, 17-29 September 2016.

KONI NTB berharap kepada atlet menembak agar mampu menorehkan medali emas di event tersebut, pasalnya kejurnas tersebut sebagai tolok ukur menembak dalam meraih medali di PON Jabar 2016. Pihak KONI NTB memasang satu emas di cabor menembak. Satu emas itu diharapkan bisa direalisasikan di kejurnas sebelum tampil di PON Jabar 2016.

“Saya ingin melihat seberapa potensi atlet menembak, lewat kejurnas itu kita ingin mengetahui siapa saja atlet NTB yang berpeluang meraih medali emas di PON. Sehingga kita bisa memastikan menembak bisa meraih target satu emas di PON,” ucapnya.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono sebelumnya mengatkan tidak memasang target medali emas. Namun Andik mengharapkan atletnya bisa meraih poin tinggi di event tersebut. Yakni 380 poin di kelas air rifle putri, 550 di air pistol putra. (fan)

Sapu Bersih Medali Emas di Pertandingan Tenis Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) NTB yang berlangsung di Mataram, telah berakhir Kamis (26/5) malam lalu. Kontingen Lotim keluar sebagai juara umum setelah mengantongi medali emas terbanyak dalam tujuh cabor yang dipertandingkan pesta puncak olahraga pelajar multi event tingkat regional NTB itu.

Ketua Panitia, H. Hamzan Wadi, Jumat (27/5) kemarin menyebutkan, Lombok Timur (Lotim) mengoleksi medali emas terbanyak yakni 11 medali emas, 3 perak dan 4 perunggu. Kemudian juara umum kedua diraih Kota Mataram dengan 5 emas, 10 perak dan 8 perunggu,disusul Kota Bima ditepat ketiga dengan mengoleksi 4 emas, 2 perak dan 1 perunggu.

“Juara umum diraih Lombok Timur karena mereka men-

gantongi medali emas terbanyak. Mengalahkan Kota Mataram berada di peringkat dua dan Kota Bima berada di peringkat tiga,” ucapnya.

Hamzan menjelaskan, Popda NTB merupakan ajang seleksi atlet pelajar NTB persiapan mengikuti Popwil di Jatim, Oktober 2016. Popda NTB tahun memperebutkan 29 medali emas, 29 perak dan 41 medali perunggu di tujuh cabor yang dipertandngkan, yakni pencak silat, bola voli, sepak

bola,bola basket, tenis meja, bulutangkis dan tenis lapangan.

Dari tujuh cabor yang dipertandingkan itu Lotim berhasil menyapu bersih medali emas di pertandingan cabor tenis dengan mengoleksi empat emas dari empat kelas yang dipertandingkan. Kemudian tambahan tiga emas diraih Lotim di pertandingan silat, dua emas di bulutangkis dan dua emas di tenis meja. Sehingga total emas yang diraih sebanyak 11 medali.

Sementara itu tuan rumah Kota Mataram yang menempati peringkat juara umum kedua mengoleksi lima emas, yakni dua medali emas diraih di pertandingan tenis meja, pencak silat satu emas, bola basket satu emas dan voli indoor putri satu emas.

Sebagaimana dilaporkan Hamzan sebelumnya, Popda tahun 2016 melibatkan sebanyak 189 atlet dari 10 kabupaten/kota di NTB, event itu di gelar dalam rangka menyeleksi atlet yang akan mewakili NTB di Popwil di Jatim, Oktober 2016. Selain itu khusus atlet cabor silatdan voli indoor akan dipromsikan sebagai atlet PPLP NTB tahun 2016.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/5), Kepala Bidang Pemu-

da dan Olahraga (Pora) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharaga (Dikpora) Lotim, Hasanudin, S.Pd mengaku bangga dan terharu atas keberhasilan atlet Lotim membawa pulang sejumlah medali emas, perak dan perunggu dalam ajang Popda tahun 2016 ini.

Dengan diraihnya juara umum itu, katanya, merupakan kebanggaan yang sungguh luar biasa karena Lotim kembali mampu mempertahankan juara umum setelah sebelumnya keluar menjadi juara umum pada tahun 2014 lalu.

“Kita tidak menyangka akan menjadi juara umum lagi, karena mempertahankan gelar juara itu sangatlah sulit. Dengan kita kembali keluar jadi juara umum, kita patut berbangga,” ungkapnya. (fan/yon)

(Suara NTB/fan)

INTERSPORT - Tampak sejumlah peralatan olahraga yang ditawarkan oleh toko olahraga INTERSPORT di Jalan Pejanggik Cakranegara Mataram, Jumat (27/5) kemarin.

INTERSPORT Siapkan Harga Promo dan Diskon Menarik Mataram (Suara NTB) Kecintaan masyarakat di daerah ini terhadap olahraga mengalami peningkatan pesat seiring tumbuhnya fasilitas-fasilitas olahraga di berbagai tempat. Masyarakat yang memiliki minat terhadap olahraga tertentu, tentunya membutuhkan tempat untuk mencari peralatan olahraga yang mereka butuhkan.

Untuk menunjang berbagai kegiatan olahraga, salah satu toko olahraga INTERSPORT di Jalan Pejanggik Mataram menyediakan perlengkapan olahraga. Menyambut hari jadinya yang kedua, tanggal 11

Juni mendatang, INTERSPORT memberikan penawaran harga khusus bagi alat dan seragam olahraga. Diskon mulai dari 10 persen hingga 20 persen untuk beragam merk produk original. Seperti merk Adidas, Specs, Nike, Reebook, dan lain-lain.

Diskon spesial ini berlaku di beberapa produk yang paling banyak dicari oleh kawula muda Kota Mataram. Beberapa produk seperti, jersey dan jaket club, bola futsal, bola kaki, dan sepatu (futsal, sepak bola, basket dan lari) mendapat potongan harga.

Diskon ini mulai berlaku peri-

ode 1-15 Juni 2016.

“Ini apresiasi kita untuk menyambut ulang tahun sekaligus memberikan nilai lebih kepada konsumen. Hampir semua produk kami berikan diskon,” terang Peter Thejasukmana pemilik INTERSPORT. Ada beragam perlengkapan olah raga yang ditawarkan. Mulai dari anak-anak hingga dewasa. Perlengkapan olahraga untuk kaum wanita dan pria juga tak luput dari diskon.

Selain diskon, INTERSPORT juga memberikan promo untuk pembelian produk

dan servis. Seperti servis senar raket badminton lima kali, akan mendapat gratis pasang senar satu kali. Selain itu, penyenaran raket tennis 10 kali gratis 1 kali. “Promo juga berlaku di setiap pembelian produk tertentu,” paparnya.

Diskon dan promo ini berlangsung sampai tanggal 15 Juni mendatang. INTERSPORT juga memberikan kemudahan bagi pelanggannya karena proses transaksi di toko olahraga ini bisa dilakukan dengan menggunakan kartu kredit dari Bank Mandiri, Bank BRI, BCA, MasterCard dan Visa. (fan)

The Special One Resmi Latih MU Manchester Manchester United (MU) mengonfirmasi telah secara resmi mengontrak Jose Mourinho selama tiga tahun sebagai manajer.

Sosok The Special one menggantikan Louis van Gaal yang dipecat pada Senin pekan ini.

“Jose sampai kini menjadi manajer terbaik,” kata vice-chairman MU Ed Woodward, sebagaimana dikutip dari laman BBC. Mourinho yang kini berusia 53 tahun, mengatakan, “Untuk menjadi manajer Manchester United merupakan kehormatan luar biasa. Klub ini begitu terkenal dan dipuja di seluruh dunia.”

Ia senantiasa mengatakan “memiliki hubungan istimewa dengan OId Trafford”, dan mengklaim bahwa ia “selalu menikkamti setiap reaksi yang

dilontarkan oleh fans United”. Ia mengatakan, “Saya akan berusaha menjadi manajer mereka sebaik mungkin dan menikmati dukungan luar biasa di tahun mendatang.”

Mourinho dipecat oleh Chelsea pada Desember 2015. “Catatan rekor suksesnya begitu ideal untuk membawa klub meraih kemajuan di masa depan,” kata Woodward. “Ia begitu banyak memberi dan meraih trofi serta menginspirasi banyak negara di seluruh Eropa dan, tentu saja, ia tahu sangat baik Liga inggris. Ia meraih tiga gelar di sini.”

Penunjukan manajer asal Portugal itu terjadi setelah tiga hari sebelumnya digelar pembicaraan bersama dengan agennya, Jorge Mendes dan sejumlah pejabat senior United. (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 28 Mei 2016

Target 2016 Berat

Realisasi Investasi di NTB Triwulan I Baru Capai Rp 1,4 Triliun Mataram (Suara NTB) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB mengakui bahwa target laju pertumbuhan investasi di NTB tahun 2016 ini cukup berat. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) NTB 2013-2018, laju pertumbuhan investasi ditargetkan tumnuh sebesar 8,5 persen tiap tahun.

Tahun 2015 lalu, realisasi investasi di NTB hampir mencapai Rp 10 triliun. Artinya, dengan target laju pertumbuhan sebesar 8,5 persen, maka realisasi investasi di NTB tahun ini harus mampu tercapai sebesar Rp 10,85 triliun.

Sampai dengan triwulan I 2016, realisasi investasi di NTB baru mencapai Rp 1,4 triliun, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). ‘’Kalau tahun 2015 realisasi investasi Rp 10 triliun, maka tahun ini harus menjadi Rp 10,85 triliun. Ini berat target

dalam RPJMD. Tapi kita optimis. Tahun kemarin saja bisa mencapai Rp 10 triliun. Makanya kita kerja keras. Dorong terus realisasi proyek di Mandalika dan lainnya,” kata Kepala BKPMPT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP ketika dikonfirmasi kemarin di Mataram.

Disebutkan, realisasi investasi triwulan I 2016 sebesar Rp 1,45 triliun, baik PMDN dan PMA. Realisasi investasi terbesar PMA sebesar Rp 1,2 triliun yang didominasi oleh investasi dalam bidang pertambangan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dan tambang lainnya. Kemudian, realisasi investasi PMDN sekitar Rp 250 miliar.

Ridwan menyebutkan, pemerintah pusat melalui BKPM RI menargetkan realisasi investasi di NTB tahun 2016 sebesar 6,2 triliun. Ridwan mengaku heran juga dengan target yang begitu kecil jika dibandingkan dengan target pemda. Ridwan mengaku, baik target nasional maupun target pemda akan

SALON

COMPUTER

SALON RUDY HADISUWARNO PROMO DISC 20% ALL SERVICE SNIN-KMIS MLAI TGL 1 JUNI UNNLAN MNANGANI RMBUT BRMSASLAH SPRT RNTOK. JL. CTUR WRGA NO. 27 TLP.0370627990

FRESH COMPUTER JUAL & SERVICE KMPTER,LPTOP, PRNTER TRSEDIA JG SPARE PART LPTOP JL. KBUDAYAAN NO. 36 KRNG JANGKONG CKRANEGARA TELP. 0370632396/ 081805750009

mampu dicapai tahun ini.

“Yang membuat saya optimis pertama, Mandalika Resort sudah akan masuk empat investor yang akan bangun hotel tahun ini. Kalau tak ada halangan, Agustus mulai membangun, sekarang lagi berproses. Kedua, masalah tambang, masalah pariwisata, yang lain di luar Mandalika juga sudah mulai. Jadi banyak pemainpemian baru selain pemainpemain lama,”pungkasnya.

Tahun lalu, realisasi investasi di NTB sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp. 9.999.294.000.000. Terdiri dari PMDN sebesar Rp. 347.850.000.000,- dan PMA sebesar 699.380.000 dolar Amerika atau Rp. 9.651.444.000.000,(kurs US$. 1 = Rp.13.800,-). Laju Investasi Tahun 2015 sebesar 60,53 persen melampaui target laju pertumbuhan investasi pada tahun 2015 sesuai dengan RPJMD sebesar 8,4 persen.

Di mana, Kabupaten Sumbawa Barat mencapai realisasi tertinggi sebesar Rp. 4,941 triliun (49 persen) disusul Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 1,662 triliun (16,62 persen) dan KLU sebesar Rp. 1,592 triliun (15,92 persen). Realisasi terendah pada tahun 2015 dimiliki oleh Kabupaten Bima

sebesar Rp. 4,77 miliar kemudian Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 21,83 miliar.

Dikatakan, kontribusi sektor pariwisata dan sektor pertambangan mendominasi realisasi investasi di NTB. Catataan sampai dengan akhir triwulan IV (JanuariDesember) 2015, sektor pertambangan/energi/listrik mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp. 5,051 triliun (50,51 persen) disusul sektor jasa lainnya sebesar 23,02 persen dan pariwisata sebesar Rp. 2,301 triliun (23,01 persen).

Realisasi terendah pada Januari-Desember 2015, dimiliki oleh sektor kehutanan sebesar Rp. 11 miliar. Kemudian Perikanan sebesar Rp. 17,311 miliar dan Pertanian sebesar Rp. 17,956 miliar.

Penyerapan tenaga kerja di NTB tahun 2015 sebanyak 10.676 orang yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia 10.466 orang dan tenaga kerja asing (TKA) 210 orang. (nas)

Halaman 12

Gubernur Tandatangani SK Komisioner KI NTB Terpilih Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan dan pengangkatan lima komisioner Komisi Informasi (KI) NTB periode 2016-2020. Pemprov sedang mempersiapkan pelantikan lima orang komisioner KI NTB terpilih dalam waktu dekat ini. ‘’Sedang dipersiapkan (jadwal pelantikan). Insya Allah awal minggu depan,’’ kata Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram.

Syafi’i menjelaskan, jadwal pelantikan perlu dipersiapkan karena hal itu harus dihadiri Ketua KI Pusat. “Karena (pelantikan) harus dihadiri Ketua KI pusat,’’ katanya. Ketika ditanya siapa saja lima komisioner KI NTB periode 2016-2020 itu, Syafi’i mengarahkan Suara NTB menanyakan ke Biro Humas dan Protokol-

er Setda NTB. Karena dirinya tak memegang SK tersebut.

Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini mengatakan, terlepas dari siapa saja nama komisioner KI yang baru, Pemprov NTB berharap mereka dapat ‘’berlari kencang’’. Pasalnya, kekosongan komisioner KI NTB sudah terjadi hampir empat bulan sejak Januari lalu. ‘’Bagi kami, siapapun orangnya bisa ‘’lari kencang’’.

Apalagi sudah empat bulan kita menunggu. Beberapa persoalan yang tertunda ini harus dia lembur selesaikan,”ujarnya beberapa waktu lalu.

Terlebih, apresiasi masyarakat terkait dengan keberadaan KI NTB sangat luar biasa. Artinya, apresiasi masyarakat ini harus mampu ditangkap oleh komisioner KI NTB yang baru ke depannya dengan kinerja yang maksimal. ‘’Saya belum lihat dari mana, dari disiplin apa. Tetapi melalui seleksi ini sudah tergambar (komision-

er yang baru),’’pungkasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 15 nama calon komisioner KI NTB yang diajukan Gubernur ke DPRD NTB untuk dilakukan fit and proper test berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan Timsel Pemprov NTB. Masing-masing Agus Marta Hariyadi, SE, Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt, Andayani, SE, MM, Dachlan A Bandu, SH, M.Si, Dr. M. Junaidi, MM, Drs. Muhammad Zaini, Drs. Umar Baktir, SH, MKn, Hendri Salahudin, S.IP. Selanjutnya, Hendriadi, SE, Ir. Abdul Haris, Ir. Sukirman, Lalu Ahmad Busyairi, S.sos, M. Nur Rahmat, SE, Najamuddin Amy, S.Sos, MM dan Yuni Riawati.

Setelah diajukan 15 nama itu, kemudian dewan melalui Komisi I DPRD NTB melakukan fit and proper tes untuk menjaring 10 besar. Dari 10 besar itu, diambil lima orang untuk dilantik Gubernur sebagai komisioner KI NTB periode 2016-2020. (nas)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6359CK NOKA/NOSIN : MH1JFL119FK201897/ JFL1E-1202090 AN. I MADE NOPAN PRAYOGA HLG DSKTR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5593CI NOKA/NOSIN : MH1JFH116EK081830/ JFH1E1081419 AN. PARHAN HLG DSKTR LING. KR. BATA

LOWONGAN DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717 ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 28 Mei 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 KOMITMEN dua lembaga penegak hukum, Kejati 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 NTB dan Polda NTB untuk semakin menggiatkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 proses penegakan hukum di daerah harus dikawal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bersama oleh semua pihak. Demikian pula janji lem12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 baga penegak hukum ini untuk memprioritaskan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus besar.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Seperti diketahui, Kajati NTB, Martono, SH.,MH dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH.,MH, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kemarin telah memberikan tanggapan atas keingi12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 nan tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 untuk lebih memaksimalkan kinerjanya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Seperti diberitakan, usai memimpin Korsup kasus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dugaan korupsi yang ditangani APH di wilayah NTB di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Ruang Rapat Biro Operasi Polda NTB, Koordinator 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Kordinasi dan Supervisi Unit Penindakan KPK, En12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dang Tarsa mendorong APH di NTB untuk lebih proaktif 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi di daer12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ah ini.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 KPK pun menyayangkan Aparat Penegak Hukum 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 (APH) di NTB yang hanya mengusut kasus berdasar12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kan laporan masyarakat dan tidak cukup proaktif men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 gungkap sendiri kasus-kasus tersebut. Ditambah lagi, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 APH di NTB dinilai hanya membidik kasus-kasus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dengan nilai kerugian negara relatif kecil.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Sorotan dari KPK ini memang harus dijadikan dor12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ongan untuk meningkatkan kinerja APH di daerah ini.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Kinerja APH merupakan salah satu syarat mutlak jika 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kita ingin menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 APH tidak boleh hanya bersikap tegas hanya terhadap 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 mereka yang lemah. Sikap tegas harus diperlihatkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 terhadap siapapun, tanpa pandang bulu. Toleransi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 terhadap pelanggaran hukum, hanya akan melahir12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kan masyarakat yang chaos. Masyarakat yang demiki12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 an, rentan mengalami degradasi kepercayaan ter12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 hadap keteraturan dan nilai-nilai keadilan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Dengan adanya dorongan dari KPK, ditambah den12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 gan komitmen yang disampaikan oleh Kapolda dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Kajati NTB, maka kini publik perlu mengambil peran12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 an dengan mengawal implementasi dari komitmen 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 yang sudah disuarakan tersebut.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Dalam pernyataannya kemarin, Kapolda NTB me12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 negaskan bahwa kehadiran tim korsup KPK adalah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 upaya pihaknya untuk membangun koordinasi den12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 gan Ditreskrimsus Polda NTB. Cara itu dipandang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 sebagai bentuk keterbukaan atas upaya penyelesa12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ian penanganan kasus korupsi.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Melalui itu, Polda NTB bisa menarik kesepahaman 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 antara penyidik internalnya dengan auditor, juga ber12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 sama Kejaksaan, sehingga kasus yang mandeg bisa 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 berjalan kembali. Soal dorongan agar memprioritas12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kan kasus besar, diakui sudah menjadi agenda awal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Kapolda yang membawahi langsung penanganan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 perkara di Ditreskrimsus.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 “Kita memang prioritaskan kasus kasus besar di 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 daerah ini,” ujarnya. Dorongan yang sama juga dis12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ampaikan ke Polres jajaran, dengan porsi kerja mas12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ing masing. Selain itu, publik juga perlu mencatat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bahwa Kapolda NTB telah menegaskan komitmen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 nya untuk menuntaskan sejumlah kasus yang tersen12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dat penanganannya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Selain pernyataan Kapolda NTB, pernyataan Ka12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 jati NTB, Martono, SH, MH yang akan menindaklanjuti 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kasus-kasus yang memiliki indikasi korupsi juga patut 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 dijadikan perhatian. Kemarin, Martono menegaskan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 bahwa, ‘’ke depannya, kalau memang ada indikasi, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 kasus apapun itu, kita akan tindaklanjuti.’’

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Sejauh ini, beberapa kasus yang tergolong besar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 pagu anggarannya dan melibatkan orang penting juga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 sedang mereka tangani. Termasuk, dugaan suap PT. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 iPasar Indonesia, kasus Bansos KLU, kasus cetak 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 sawah baru Dompu dan sejumlah kasus lainnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 Sebagai pejabat publik, pernyataan dua petinggi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 lembaga penegakan hukum di NTB itu memang akan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 diuji oleh waktu. Kita berharap, pernyataan-pernyataan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 ini tidak menjadi angin lalu. (*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890

Menunggu Komitmen APH di NTB

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Menyuarakan Rinjani di Atas Panggung (Internasional) ELAP, perlahan cahaya tampak mulai beranjak terang menyorot seisi panggung. Tiga lelaki telah tegak berdiri menunduk di atasnya. Hening suasana dibuatnya, di hadapan ribuan mata terpaku memandang. Sejenak nada mengalun me-reka suasana sunyi dengan bunyi. Perlahan tengadah hadirkan pandang ke depan, sejalan dengan konstruksi bunyi mengiring. Melangkah ke kanan dan ke kiri dengan gerak beraroma rampak, meliuk dengan kostum bernuansa Sasak. Tidak lama berselang, hadir lelaki lain memasuki ruang panggung mengiring sosok seorang cantik gadis berjubah megah pun mewah. Masih dalam bingkai ritme serupa, mereka bersama menghadirkan harmoni gerak.

Menghadirkan berbagai simbol dan tanda dalam rupa gerak. Berekspresi lantunkan pesan kepada setiap konsumen ekspresi. Mengalun gerak berpadu, mengalir hanyutkan pikir pera penghayat. Jalinan interaksi yang digarap dengan apik, tersaji dalam durasi yang cukup singkat.

Sekitar sepuluh menit, ekspresi gerak dalam balut estetika itu dipertontonkan. Mempresentasikan interpretasi atas fenomena di ruang kehidupan mereka yang telah ditransformasikan ke dalam lekuk dan liuk ekspresi tubuh, dalam rangka menghegemoni penonton lewat pesona.

Sebuah karya baru yang digarap oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, untuk kali pertama ditampilkan.

Berkesempatan tampil dalam ajang festival bertaraf internasional kali ke-10 di Surakarta, dirasa menjadi momen tepat untuk memperkenalkan kekayaan daerah yang dimiliki. Satu karya tari tampil di atas panggung peringatan Hari Tari Dunia (World Dance Day) 2016 yang digelar pada tanggal 28-29 April 2016. Tampil sebagai karya penutup rangkaian pertunjukan tari 24 jam yang dimulai pada Pk. 16.10 WIB di tanggal 28 April 2016 dan berakhir pada Pk. 16.10 WIB keesokan harinya yaitu tanggal 29 April 2016, Rinjani hadir sebagai inspirasi dalam me-reka ekspresi.

‘Tari Rinjani’ selain menyuarakan fenomena aktual di antara tanah menjulang berjuluk Rinjani, pun menjadi satu media untuk mempromosikan keberadaan gunung ini. Memperkenalkan kembali kepada publik luas pada salah satu venue penyelenggaraan peringatan World Dance Day 2016, yaitu di antara bangunan gedung Teater Besar Institut Seni Indonesia Surakarta yang berkapasitas sekitar seribu tujuh ratus penonton. Salah satu gunung yang menawarkan kemegahan alam di Bumi Gora, tidak lain adalah salah satu kebanggaan masyarakat Lombok khususnya, dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya.

Peringatan Hari Tari Dunia dinilai sebagai ruang strategis untuk memamerkan kekayaan daerah yang dimiliki. Ajang festival kesepuluh kali ini diikuti oleh dua ratus dua puluh satu kontingen atau delegasi baik dari dalam maupun luar negeri, di mana sekitar lima ribu penari terlibat di dalamnya. Banyaknya pen-

Oleh:

Galih Suryadmaja

(Dosen Program Studi Seni Drama Tari dan Musik Universitas Nahdlatul Ulama NTB)

Keterjagaan tanah Rinjani tidak akan menghadirkannya hidup dalam bingkai cerita kenangan di masa mendatang.

Keterjagaan akan tetap memberikan kesempatan pada generasi-generasi mendatang untuk menuang pengalaman serupa yaji yang tampil dan panjangnya durasi pun sebanding dengan kehadiran apresiator atau pengunjung di dalamnya. Paling tidak dengan sajian berdurasi sekitar sepuluh menit itu dapat sedikit memberikan kontribusi berarti pada daerah asal.

Dengan orang terstimulasi untuk semakin mengenal atau bahkan hadir berkunjung di tanah Rinjani.

(Upaya) Menghadirkan Kepedulian Fenomena aktual dan pengalaman hadir di dalamnya, menjadi satu bingkai dalam menginterpretasi.

Memahami dalam satu ruang penghayatan sebelum kemudian ditransformasikan ke dalam rupa ekspresi gerak estetis. Pun tidak hanya laku mentafsir yang dilakukan dalam mengkonstruk karya tari ini. Melainkan juga memilih pun memilah urgensitas fenomena mana yang layak untuk disuarakan turut menjadi pertimbangan di dalamnya. Meski tidak menghadirkan ‘rupa sempurna’ atas sebuah karya, paling tidak hal ini dapat menjadi awal untuk terus bereksplorasi ke depan dalam menggali kekayaan daerah dan me-reka rupa ekspresi yang jauh lebih baik.

Beberapa fenomena yang diusung dalam karya tari ini tidak lain adalah perilaku manusia yang dirasa kurang etis ketika hadir di atas tanah Rinjani. Perburuan dan penebangan hutan secara liar, kurang terjaganya kebersihan dengan banyaknya sampah di jalur-jalur pendakian coba disuarakan melalui tari. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga alam dan lingkungan seolah menjadi ancaman bagi Rinjani untuk ‘hengkang dari kungkungan ruang lestari’.

Tentu jika hal semacam itu terus terjadi, tidak menutup kemungkinan cantiknya Rinjani akan sirna di masa mendatang. Hanya wacana kecantikan Rinjani saja yang dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Ketika dunia mulai menyimak hadirnya, perasaan bangga atas tanah Rinjani bisa jadi akan luntur dan hilang dalam diri masyarakat Lombok jika hal-hal buruk semacam itu terus terjadi. Bencana alam menjadi satu implikasi pasti dalam wacana pengerusakan alam secara berkesinambungan. Tanah longsor, gunung gersang, kekeringan, punahnya

RADIO

kekayaan flora dan fauna, dan lain sebagainya. Bencana pun pada ujungnya akan mampu menghadirkan manusia pada ruang ‘binasa’. Hal itu dilukiskan dengan ekspresi marahnya sosok rupa cantik dalam karya tari Rinjani, di mana hanya dengan satu hentakan kaki berbagai kehidupan di sekitarnya tengah me-reka sirna.

Tanah yang tidak begitu luas hadir di tengahnya salah satu gunung berapi tertinggi di Bumi Nusantara.

Dapat terbayang kemudian jika benar Rinjani menampakkan amarahnya atas ketidak-pedulian manusia pada kelestarian alam. Tentu menjadi bencana yang teramat dahsyat jika benar Rinjani menabuh genderang erupsi besarnya. Hal ini tentu menjadi satu tragedi besar dalam kehidupan khususnya bagi masyarakat Lombok. Melalui karya tari sederhana itu, mahasiswa UNU NTB berupaya untuk kembali mengajak masyarakat global untuk menghadirkan kembali kesadaran pada lingkungan. Menstimulasi tumbuhnya ruang kepedulian untuk menjaga dan merawat alam.

Tumbuhnya kepedulian dengan menghadirkan perasaan memiliki atas lingkungan sekitar termasuk salah satunya Rinjani. Hal itu akan berujung pada munculnya tanggung jawab bersama untuk saling menjaga dan mengingatkan pada setiap munculnya sedikit kerusakan.

Perasaan memiliki ini tentu saja berbeda dengan ‘menguasai’. Bahwa muncul kemudian kesadaran samasama memiliki. Dengan demikian masyarakat dengan sendirinya akan berfikir panjang untuk menciptakan kerusakan. Mereka tidak serta-merta dapat mengeksploitasi alam dengan sesuka hati. Melainkan juga berfikir untuk tetap menjaganya ada ketika berupaya untuk memanfaatkan alam sekitarnya.

Rinjani Harus Terus Diwariskan Semua sepakat bahwa Tuhan telah mewariskan keindahan alam dalam rupa Rinjani. Bangga dan bersyukur atas anugerah alam yang diberikan Tuhan merupakan suatu keharusan, tidak hanya masyarakat Lombok melainkan juga seluruh masyarakat Nusantara dan bahkan dunia. Hadirnya Rinjani tidak hanya sekedar menjadi sekedar sumber-

sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, melainkan juga memberikan satu kesempatan pada seluruh manusia untuk menjamah karya Tuhan.

Karya keindahan yang mampu menstimulasi berbagai ungkap damai dalam menikmatinya.

Keterjagaan tanah Rinjani tidak akan menghadirkannya hidup dalam bingkai cerita kenangan di masa mendatang. Keterjagaan akan tetap memberikan kesempatan pada generasi-generasi mendatang untuk menuang pengalaman serupa. Pengalaman tentang pendakian misalnya, perjalanan menyusuri jalan setapak menanjak menuju puncak dari bidang tanah menjulang. Rupa keindahan alam, sunrise di puncak Rinjani, landscape menawan dari penggalan cerita tanah Bumi Gora, ketakjuban pada danau berjuluk Segara Anak, dan perasaan kecil kala hinggap di luasnya sabana terbentang selamanya akan tetap dapat dinikmati di kehidupan nyata.

Sebagai warisan pun Rinjani harus terus dijaga dan diwariskan. Tidak hanya namanya semata, melainkan juga segala keindahan yang ada padanya kini. Karena Rinjani bukan merupakan hak atas satu generasi semata. Ia merupakan hak atas semua generasi dari yang lalu hingga mendatang.

Untuk menjaga eksistensinya tetap ada, merupakan kewajiban dari setiap orang. Bukan hanya masyarakat Lombok yang hidup di sekitar gunung itu berdiri, melainkan juga seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia terlebih yang berkesempatan hadir mengukir ceritanya tentang Rinjani.

Kesadaran akan tanggung jawab itu adalah hal penting, demi Rinjani lestari dan terus dapat dinikmati.

Kajati dan Kapolda sepakat usut kasus ’’kakap’’

Masyarakat NTB menanti realisasi

*** Dolar menguat, eksportir tak reaktif

Pengusaha jangan kehilangan momentum

***

RAGAM 21 Regu Berlaga di Kejati NTB Cup

SUARA NTB Sabtu, 28 Mei 2016

Dikes Bima Sediakan Tempat Rehabilitasi Narkoba

Mataram (Suara NTB) Turnamen Kajati NTB Cup tahun 2016 resmi dimulai Jumat (27/5). Ada 21 regu mendaftar, termasuk petenis dari luar daerah. Jumlah ini lebih banyak dari perkiraan, menandakan animo peserta cukup tinggi.

Total 21 regu itu merupakan gabungan dari tim-tim yang mendaftar, diantaranya

Bima (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima Drs, Hefdin Umar, M.Kes mengatakan, pihaknya akan menyediakan sejumlah tempat rehabilitasi pengguna narkoba.

Sedianya ada tiga tempat yang direncanakan, yakni RSUD Sondosia, Puskesmas Plus Sape dan Langgudu.

“Rencana menyediakan tempat rehabilitasi ini sudah kami sampaikan kepada pihak BNNP NTB, saat acara diksusi interaktif, belum lama ini,” ucap Hefdin kepada Suara NTB, Jumat, (25/5).

Kata dia, pihaknya menyiapkan tempat rehabilitasi tersebut, sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Bima untuk mengurangi angka pengguna narkoba di wilayah setempat.

“Yang jelas ada tiga tempat yang sudah kami siapkan,” katanya.

Disebutkan, tiga tempat rehabilitasi yang dipersiapkan itu, yakni di RSUD Sondosia Kecamatan Bolo, di Puskesmas Sape dan Langgudu. Tiga tempat itu akan disiapkan untuk merehabilitasi hingga proses pemulihan.

“RSUD sebagai pusat rehabilitasi, sementara dua puskesmas dibantu untuk rawat jalan,” sebutnya.

Selama ini, menurut dia, tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba kerap dirujuk dan dibawa ke wilayah Mataram. Itupun hanya terbatas, mengingat angka atau jumlah penyalahguna narkoba kian hari semakin meningkat.

“Saya pikir Kabupaten Bima sudah selayaknya memiliki tempat rehabilitasi,” terangnya.

Hefdin menjelaskan, tempat rehabilitasi diyakini akan membantu masyarakat atau pihak keluarga yang salahsatu anggota keluargannya sebagai pecandunarkoba.

Salahsatunya dapat mengurangi biaya pengobatan.

“Apabila di bawa ke Mataram tentu membutuhkan biaya yang banyak. Makanya sekarang kita sediakan tempat rebablitai sendiri,” ujarnya.

Hefdin menambahkan, melawan narkoba merupakan tanggung jawab semua warga negara Indonesia.

Sebab barang haram tersebut akan merusak anak bangsa. Dengan demikian untuk melawannya harus dilakukan secara bersama-sama. ‘’Kami dari tim kesehatan memastikan akan mendukung langkah untuk memberantas narkoba,’’ pungkasnya (uki)

Selong (Suara NTB) Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI, Kustanto Widiatmoko, M.D.A mengatakan jika program cetak sawah baru yang sudah menjadi kerjasama antara TNI AD bersama Kementerian Pertanian RI sampai saat ini belum optimal dilakukan. Hal itu dikarenakan titik yang menjadi lokasi pencetakan sawah baru itu kerap terkendala dengan saluran irigasi sehingga masyarakat akan kesulitan untuk melakukan pengairan.

Penilaian itu disampaikannya saat meninjau areal cetak sawah baru di Lotim yang berlokasi di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela, Jumat (27/5). Pangdam menyebutkan, pelaksanaan cetak sawah baru itu tidak dilakukan asalasalan. Melainkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya cetak sawah baru itu. Misalnya, status lahan yang akan dicetak itu harus jelas, ada masyarakat yang akan menggarap lahan tersebut serta yang terpenting adalah adanya sumber air yang dialirkan untuk mengelola sawah yang baru dicetak itu agar menjadi lahan pertanian yang memiliki manfaat. Secara umum luas lahan untuk cetak sawah baru di Lotim seluas 1.000 hektar.

Kontribusi Besar TNI Dari Hal. 1 Orang nomor satu di NTB ini menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Pangdam yang sebelumnya pernah menjabat ajudan Presiden ke-6 RI tersebut. ‘’Alhamdulillah kita dapat bertemu muka dan berinteraksi dengan Bapak Panglima yang baru menerima amanah, memimpin TNI AD bertugas di tiga provinsi termasuk NTB. Selamat datang semoga diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas,’’ kata gubernur.

Zainul Majdi menjelaskan, NTB saat ini sedang giat membangun dengan dinamika semakin cepat dengan kebersamaan sebagai kunci utama keberhasilan. Kebersamaan dengan TNI selama ini dalam pembangunan, khususnya di bidang pertanian menurut gubernur sangat memberikan kontribusi besar pada

surplus beras di NTB ‘’TNI turun ke sawah sangat membantu mewujudkan kedaulatan pangan. Semua pengabdian yang lekat dengan rakyat kami ucapkan terima kasih untuk mendukung sehingga NTB semakin nyaman,’’ ujarnya.

Kunjungan Pangdam Udayana ke NTB ini merupakan baru pertama kali dilaksanakan setelah hari ke 22 dilantik pada 4 Mei 2016 lalu. Tujuan kunjungan perdana ini untuk memastikan tupoksi satuan TNI AD di setiap tingkatan berjalan baik.

Silaturahmi dengan gubernur dan pimpinan daerah lainnya untuk menyamakan visi di tengah tantangan dan peluang yang akan dihadapi ke depan.

Menurutnya, kerjasama, koordinasi, sinergi dan gotong royong sangat penting sebagai solusi. (nas)

Gubernur Ningxia Diundang Hadiri MTQ Nasional di NTB Dari Hal. 1 Selain presentasi, di sana juga ada launching logo MTQ nasional dan juga kick off nasional,’’ terangnya.

Dikatakan, kick off pelaksanaan MTQ nasional tahun ini juga akan dilakukan di daerah. Sampai saat ini, katanya, Pemda terus melakukan persiapan-persiapan terutama di arena utama MTQ. Di mana, sedang dilakukan pematangan-pematangan lahan MTQ. “Kemudian juga penataan tempat dalam waktu segera akan rampung,”ujarnya.

Selain itu, persiapan dari SKPD terkait juga terus dilakukan, termasuk penyiapan para kafilah asal NTB. Di mana, SKPD terkait melalui Biro Kesra melakukan training centre (TC) kepada para qori dan qoriah yang akan mewakili NTB dalam ajang tingkat nasional tersebut. dalam rangkaian kegiatan MTQ ini juga, lanjut Yusron, akan ada pertemuan para ulama se dunia. Di mana, sebanyak 300 ulama dari berbgaai negara di dunia akan datang ke NTB. (nas)

(Suara NTB/yon)

TINJAU - Pangdam IX/Udayana, Kustanto Widiatmoko meninjau sungai di Desa Rempung yang akan dipergunakan untuk mengairi lahan cetak sawah baru dengan cara dipompa.

“Lahan yang dicetak ini harus menjadi lahan pertanian.

Salah satu persyaratannya adalah harus ada air, sehingga proses pemanfaatannya tidak balapan dengan rumput liar.

Jika ada air yang dialirkan, maka sawah yang dicetak ini akan ditanami padi,” ujarnya.

Melihat tiga syarat itu, sebagian besar sudah dipenuhi oleh Kabupaten Lotim, Pangdam mengaku optimis jika program cetak sawah baru yang dilaksanakan di Gumi Selaparang ini akan berjalan sukses dan berhasil. Walaupun, sambungnya, secara umum tanah atau lokasi yang menjadi titik dilakukannya

cetak sawah baru ini tidak seideal rencana awal dalam program cetak sawah baru itu.

Didampingi Danrem 162/ WB, Kol. Inf. Farid Makruf, Dandim 1615/Lotim, Letkol.

Int. Mustofa, serta Sekda Lotim, H. Rahman Farly, Pangdam langsung meninjau lokasi pengairan yang terletak di bawah lahan yang dicetak menjadi sawah baru. Mengingat lokasi air berada jauh di bawah lahan itu, Pangdam meminta agar disediakan pompa air yang nantinya dipergunakan oleh masyarakat dengan tetap dalam pengawasan anggota TNI. (yon)

Bansos Masih Penting untuk Masyarakat

(Suara NTB/rus)

‘’Kita memang prioritaskan kasus kasus besar di daerah ini,” ujarnya. Dorongan yang sama juga disampaikan ke Polres jajaran, dengan porsi kerja masing-masing. Tapi sejalan dengan upaya identifikasi itu, tidak kalah prioritas adalah tunggakan kasus. Kapolda berharap tidak ada lagi kasus yang mandek apalagi ulang tahun.

Masih terkait tanggapan dorongan KPK itu, Kajati NTB, Martono, SH.MH justru mengungkapkan pencapaian pihaknya mengungkap kasus ‘’kakap’’, seperti proyek Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim), dengan nilai kerugian negara Rp 46 miliar. ‘’Kalau ukurannya (penanganan kasus) besar, ya kasus dermaga Lotim itu kan besar,’’ katanya, terkait pengungkapan kasus melibatkan Direktur PT. Citra Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi, yang awalnya dibongkar Kajati Sugeng Pudjianto, SH,MH itu.

Tapi tetap soal prioritas, menurutnya, Kejati akan berusaha proporsional. Level pene-

gakan hukum yang sesuai dengan kapasitas, baik dari segi kerugian negara maupun ditinjau dari terlibatan orang penting. ‘’Ke depannya, kalau memang ada indikasi, kasus apapun itu, kita akan tindaklanjuti,’’ ujarnya.

Beberapa kasus yang tergolong besar pagu anggarannya dan melibatkan orang penting juga sedang diusut pihaknya. Termasuk dugaan suap PT. iPasar Indonesia, kasus Bansos KLU, termasuk kasus cetak sawah baru Dompu. Beberapa kasus lainnya tidak luput dari pantauannya di Pidsus dan Intelijen, agar berjalan maksimal.

Pada intinya, terlepas dari besar kecilnya kasus, fokus penting lainnya adalah soal upaya pembuktian. Jika memang dua alat bukti cukup, maka akan ditindaklanjuti ke penyidikan. Jika memang tidak kuat bukti, maka tidak ragu dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (ars)

“Tim tim tenis dari wilayah NTB juga mengirimkan utusannya, ini yang membuat peserta menjadi banyak,” kata Ketua Panitia Penyelenggara Turnamen Kejati NTB Cup 2016, Muhammad Irwan Datuiding, SH kepada Suara NTB, Jumat kemarin.

Menurut Irwan, turnamen ini sebenarnya pernah digelar 2011 dan 2012 lalu. Tapi sem-

Cetak Sawah Baru Terkendala Irigasi

Kajati dan Kapolda Sepakat Usut Kasus ’’Kakap’’ Dari Hal. 1

dari Kejati NTB, Polda NTB, Korem 162/WB, terdaftar juga dari Kejati Jatim.

Sebagai pembuka, digelar pertandingan eksebisi antara Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono dengan Kajati NTB Martono, SH,MH. Pertandingan resmi dimulai sekitar pukul 09.00 Wita setelah serangkaian kegiatan seremoni.

Selong (Suara NTB) Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal berpandangan bantuan sosial (bansos) ini masih sangat penting bagi masyarakat. Karena kehadiran bansos dari pemerintah cukup membantu masyarakat. Diakui, muncul wacana penghapusan bansos karena alasan rentan dikorupsi. Yang terpenting, kata Rizal, bansos itu tepat sasaran dan tidak fiktif.

Hal ini diutarakan Ketua DPRD Lotim saat diwawancarai Suara NTB, beberapa hari lalu.

H. M. Khaerul Rizal Ia mengatakan, untuk

menjaga agar bansos tidak fiktif, maka dimulai dengan memperketat syaratsyarat dari pencairan bansos. Mulai dari verifikasi calon penerima bansos dilakukan saat ini dengan cara yang cukup ketat dan selektif.

Aturan yang berlaku saat ini, semua kelompok yang menerima haruslah terdaftar. Memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri).

Banyaknya syarat yang harus dilengkapi itu memang berdampak kurang bagus bagi sejumlah pihak. Alasan syarat yang terlalu berbelit-belit itu membuat banyak yang tidak lagi mau mengurus bansos. “Orang sekarang banyak yang malas mengurus bansos,” demikian urainya. (rus)

Dipecat Golkar, Amin Resmi Masuk Nasdem Dari Hal. 1 Sementara itu, Muh.Amin yang dikonfirmasi baru-baru ini tidak menampik kebenaran ia telah resmi bergabung dengan Partai Nasdem pascadipecat sebagai kader Partai Golkar bersama Ketua DPRD NTB, H. Umar Said.

“Kalaupun ada Nasdem yang sudah mengakui saya bergabung, ya tidak apa-apa. Karena begini, hampir semua pengurus Nasdem itu, mulai dari Surya Paloh sampai ke dareah, saya punya hubungan emosional yang sangat baik.

Jadi kalau komunikasi itu biasa, karena saya punya banyak teman, lebih-lebih di Nasdem itukan orang-orang Golkar dulunya,’’ jelas

Wakil Gubernur NTB ini.

Pada kesempatan itu, Amin juga menegaskan bahwa untuk ukuran dirinya sebagai seorang politisi, tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan kendaraan politik baru.

Sehingga meskipun Partai Golkar telah memutuskan untuk memberhentikan dirinya sebagai kader, ia mengaku tidak terlalu risau. ‘’Bagaimanapun saya ini pimpinan daerah dan orang politik, jadi saya punya kekuatan politik. Sehingga dengan semua saya bermitra, termasuk dengan PDIP, Nasdem, PAN dan lainnya. Sehingga kalau soal saya pindah itu, nantilah kita berbicara tentang itu, tunggulah saatnya kalau yang itu. Jadi sekali lagi saya tidak ter-

lalu kesulitan,” ujarnya.

Amin juga mengutarakan jikapun ia akan pindah ke Partai Nasdem, hal itu merupakan sesuatu hal yang wajar yang sudah menjadi bagian dari dinamika politik. Karena dalam politik kata Amin, selalu bergerak dinamis, sehingga tidak pernah ada istilahnya bahwa orang politik tersebut akan mati sungguhan.

“Saya kira wajar, karena politik itu berkembang, dinamis.

Kan kalau orang politik itu tidak akan pernah mati sesungguhnya, tetapi hanya mati suri, dan dia bisa hidup kembali. Bahkan bisa mati berkali-kali dan hidup berakali-kali. Jadi tidak pernah susah dengan orang politik,” pungkasnya. (ndi)

Dipanggil Ulang Dari Hal. 1 Sebenarnya agenda Rabu lalu, masuk fase penting penyelidikan atas kasus dugaan suap proyek Sistem Resi Gudang (SRG) di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur. sejumlah pihak dari PT.iPasar juga sudah diperiksa. Diantaranya, Direktur Utama Adi Sasono dan mantan Direktur Dean Nov-

el. Penyelidikan mengarah pada proses masuknya iPasar pada pengelolaan komoditi jagung SRG, kemudian pemberian cek senilai Rp 1,5 miliar kepada mantan pejabat saat itu.

Guna melengkapi keterangan para direktur itu, Kejati kemudian memanggil Alexander Gee untuk melengkapi kesaksian, namun hingga Jumat kemarin belum hadir.

‘’Yang jelas dia tidak hadir dan akan dilayangkan panggilan ulang,” jawabnya. Pemanggilan ulang itu diagendakan pekan depan. Tapi soal kepastian waktu, tak dijelaskannya. ‘’Kan batas panggilan tiga kali. Kalau tidak hadir panggilan ketiga, nanti kita lihat,’’ sebutnya, namun tak menjelaskan maksud setelah panggilan ketiga itu. (ars)

Presiden Tandatangani Keppres Penetapan Sekda NTB Dari Hal. 1 (Pelantikan Sekda) menyesuaikan dengan kesempatannya Pak Gubernur,” kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi Suara NTB lewat ponsel, Jumat (28/5) sore kemarin.

Dikatakan, Keppres mengenai penetapan Sekda NTB itu telah turun beberapa hari lalu. Kepala BKD juga langsung melaporkannya kepada gubernur beberapa hari lalu.

Namun, perintah untuk segera dilakukan pelantikan Sekda terpilih baru diterima pada Kamis (27/5) malam.

Suruji mengatakan, jika gubernur tak ada agenda, rencananya Senin depan akan dilakukan pelantikan. ‘’Tapi kalau beliau ada agenda lain, bisa ditunda ke Selasa, kalau

ndak, mungkin Rabu. Tapi pasti, surat sudah lengkap semua,’’ imbuhnya.

Ditanya siapa Sekda yang ditetapkan oleh Presiden sesuai Keppres tersebut? Suruji enggan menyebutkan. Ketika disebutkan bahwa Sekda yang ditetapkan tersebut adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc, Suruji yang ikut dalam seleksi calon Sekda NTB itu menjawab diplomatis. ‘’Sekda masih teka-teki tapi segera akan dilantik karena sudah ada Keppres penetapan dan perintah pelantikan sudah ada. Tinggal menunggu jadwal dari gubernur. Proses undangannya dari sini (BKD dan Diklat),’’ terangnya.

Ditanya apakah ada pelantikan pejabat lainnya bersamaan dengan pelantikan Sek-

da? Suruji mengatakan, Sekda yang dilantik pada hari itu langsung berposisi sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). ‘’Dia akan segera memimpin rapat Baperjakat baru ada pelantikan (pejabat) yang lain,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM yang dikonfirmasi terpisah mengatakan pelantikan Sekda NTB terpilih dijadwalkan pada pekan depan. Sejumlah pejabat akan diundang pada acara tersebut, mulai dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, pimpinan instansi vertikal di NTB, bupati/walikota se NTB, seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov NTB, tokoh agama dan tokoh masyarakat. (nas)

pat vakum, sampai akhirnya pihaknya berinisiatif menghidupkan kembali tahun ini.

“Turnamen ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi antar petenis se NTB,” kata Irwan yang menjabat sebagai jaksa koordinator pada Pidana Umum Kejati NTB ini.

Di hari pertama, memang diluar perkiraannya, karena animo pendaftar juga datang dari luar

Halaman 15

NTB. “Pemain luar dari Kejati Jatim juga datang,” sebut Irwan yang sebentar lagi menjabat Kajari Tahuna, Sulawesi Utara.

Ditambahkannya, pertandiingan ini semakin mempererat silaturahmi antar petenis NTB, sehingga lebih memotivasi generasi untuk menyukai olahraga tenis. Pertandingan akan berlangsung hingga Minggu (29/5) mendatang. (ars)

Dinilai Belum Berkeadilan

DPRD Loteng Desak Besaran TKD Direvisi Praya (Suara NTB) Besaran alokasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi pegawai dan pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dinilai belum memenuhi azas keadilan. Untuk itu, Pemkab Loteng diminta melakukan revisi terhadap besaran alokasi TKD dimasing-masing tingkatan. Dengan memperhatikan beban kerja dimasingmasiang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada wartawan, usai menggelar rapat kerja dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng, dikantornya, Jumat (27/5) kemarin.

“Baru kita tahu setelah rapat kerja dengan Disdukcapil Loteng, kalau besaran TKD ternyata sama,” ujarnya.

Padahal, kalau dilihat dari tugas dan beban kerja masingmasing SKPD lingkup Pemkab Loteng, berbeda. Ambil contoh SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti Disdukcapil. Pegawai dan pejabatnya harus bekerja non stop dari pagi hingga sore. Hanya dapat istirahat pada jam istirahat saja. Besaran TKD-nya ternyata sama dengan SKPD yang beban kerjanya tidak terlalu berat. Bahkan bisa dikatakan lebih rendah.

“Contoh, TKD bagi Kabid (kepala bidang) di Disdukcapil ternyata sama besaran TKD-nya dengan pejabat sekelas Kasubag (kepala sub bagian) di

sekretariat daerah,” ungkapnya.

Padahal dari sisi tingkatan eselon, jabatan Kabid lebih tinggi dari jabatan kasubag. Beban kerjanya pejabat di sekretariat daerah juga tidak terlalu berat.

“Disitulah letak persoalannya. Seharusnya ada perbedaan besaran TKD bagi pegawai dan pejabat di SKPD yang berkaitan dengan pelayanan publik langsung dengan yang tidak. Seperti di sekretariat daerah,” tambah Ketua DPD KNPI Loteng ini.

Terhadap persoalan tersebut, pihaknya mendesak pemerintah daerah segera melakukan revisi besaran TKD. Karena pada prinsipnya, besaran TKD tidak mesti harus sama, baru bisa dikatakan adil. Tetapi tergantung beban tugas dan tanggung jawabnya. Dimana semakin besar beban tugas dan tanggung jawab yang diembang, maka besaran TKD-nya juga harus lebih besar. Baru itu adil namanya.

Tapi kalau dengan kondisi sekarang ini, jelas belum bisa dikatakan berkeadilan. “Kita mendorong ada revisi besaran TKD. Supaya berimbang antara TKD dengan beban tugasnya,” imbuh anggota DPRD Loteng dua periode ini.

Termasuk juga besaran honor bagi tenaga lepas yang ada, harus ada penyesuaian. Seperti operator komputer dan pencetakan KTP. Masak hanya diberikan honor Rp. 300 ribu perbulan. Sementara anggota Pol PP misalnya yang hanya duduk di kantor, dapat honor sampai Rp. 500 ribu perbulan. (kir)

Ditunda, Rencana Pemekaran Belasan Desa di Loteng Praya (Suara NTB) Rencana pemekaran belasan desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun ini dipastikan ditunda hingga tahun 2017 mendatang. Pasalnya, Pemkab Loteng ingin fokus menyelesaian gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) terlebih dahulu. Baru kemudian melakukan pemekaran desa.

Hal itu disampaikan Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L.M. Amin, M.M., kepada Suara NTB, dikantornya, Jumat (27/5) kemarin. Dikatakannya, untuk melakukan pemekaran desa butuh persiapan cukup matang.

Sementara itu, ada agenda besar lainnya yang juga harus digelar pada tahun ini, yakni pilkades.

Pemerintah bisa saja mendahalukan pemekaran desa ketimbangan pilkades. Tetapi karena mengelar pilkades jauh lebih mendesak, maka pilkades yang digelar lebih dulu. Mengingat, tahun ini cukup banyak desa yang masa bakti kadesnya akan berakhir. Sehingga harus didahulukan.

Karena kalau tidak digelar tahun ini, maka sesuai aturan yang ada desa-desa yang masa bakti kadesnya berakhir tahun ini harus menunggu sampai tahun 2018 mendatang. Baru bisa menggelar pilkades. “Jadi kita fokus tuntaskan pilkades dulu, baru pemekaran desa,” imbuh Amin.

Lebih-lebih untuk pemekaran desa mendatang akan ada beberapa agenda susulan yang mengikutinya. Dimana setelah pemekaran desa dilakukan

baru kemudian akan lakukan pemekaran kecamatan. Sekaligus penataan wilayah dan batas-batas wilayah ada. Termasuk diantaranya, penataan administrasi dan penamaan kecamatan yang ada.

Untuk pemekaran desa sendiri ada 16 desa yang sudah masuk dalam perencanaan. Sementara untuk pemekaran kecamatan ada tiga kecamatan yang berpotensi dimekarkan. Salah satunya, Kecamatan Pujut. “Tapi kembali lagi, itu tergantung jumlah desa nantinya. Kalau jumlah desa memadai, baru bisa dimekarkan,” terangnya.

Baik itu bagi kecamatan induknya maupun kecamatan baru. Dimana untuk bisa membuat satu kecamatan, minimal terdiri dari 10 kecamatan. “Jangan sampai kita mau membentuk kecamatan baru, kecamatan lama justru kekurangan jumlah desa. Ini yang kita tidak inginkan. Sehingga bisa tidaknya dilakukan pemekaran kecamatan, tergantung hasil pemekaran desa nantinya,” tambah mantan Kepala Bappeda Loteng ini.

Dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Loteng, Ir. L. Haris Munandar, mengatakan, untuk pelaksaan pilkades sendiri direncankan pada tanggal 21 September mendatang. Dan, karena banyak desa yang akan menggelar pilkades maka gelaran pilkadesnya secara serentak.

“Total ada 15 desa yang akan menggelar pilkade serentak,” tegas Haris. (kir)

Pangdam IX/Udayana Terbuka Diawasi Dari Hal. 1 ‘’Kalau belum baik perencanaannya, kita perbaiki lagi.

Sebab ini amanah dari Kementerian Pertanian, agar program ini berjalan sukses,’’ tandasnya.

Memang ada bagian yang belum maksimal berdasarkan inspeksi sementara di daerah, termasuk di NTB. ini akibat proses perencanaannya tidak maksimal sehingga terhambat pada saat pencetakan.

Dicontohkannya, Survei Investigasi dan Desain (SID) dari rekanan, jika keliru menempatkan lokasi dan analisis, maka akan mengganggu dan menghambat pelaksanaan di lapangan. Namun jika perencanaan tuntas, tinggal dilaksanakan. Karena proyek ini sifatnya bottom up atau usu-

lan dari pemerintah daerah, maka Kementerian Pertanian hanya menyalurkan berdasarkan usulan dimaksud. Pihaknya tinggal mengecek, apakah area sawah itu sudah sesuai kriteria atau tidak.

Soal penilaian atas program cetak sawah baru di NTB, khususunya di Bima, dia mengaku belum bisa memberikan penilaian karena belum tuntas. Tapi setiap sebulan sekali turun tim inspeksi untuk mengecek pelaksanaan di lapangan.

Tapi diakuinya pengawasan internal tidak cukup. Institusinya siap dan terbuka diawasi dari pihak manapun. Akan tetapi diyakinkannya, semua sudah berjalan sesuai ketentuan, karena aturannya jelas sudah ada.

“Kita tidak akan keluar dari aturan,’’ tegasnya. (ars)

Sabtu, 28 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

Bupati Lobar Undur Mutasi Hingga Kembali dari Cina Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H Fauzan Khalid menyatakan, pelaksanaan mutasi yang sebenarnya dijadwalkan hari Jumat (29/5) kemarin diundur sampai ia kembali dari Cina. Pengunduran pelaksanaan mutasi murni karena pihaknya berhati-hati dalam melakukan mutasi, menyusul berlakunya UU ASN. Ia juga ingin menerapkan mutasi sesuai aturan di Lobar dengan tujuan menertibkan pejabat yang menyalahi administrasi ketika menduduki jabatan.

“Sebenarnya hari ini (Jumat red) mutasi, tapi kami hati-hati dalam hal mutasi ini. Jangan sampai keliru, saya ingin mutasi mengacu ketentuan,”tegas Bupati ditemui di ruangannya kemarin.

Dikatakan Bupati, ia mesti melakukan mutasi sesuai ketentuan ASN. Misalnya ketika menaikkan elson pejabat tertentu haruslah sesuai ketentuan baik dari sisi kepangkatan dan lama menjabat. Ia tak ingin salah langkah, contoh ketika mau menaikkan pejabat ke eslon II. Ia harus jeli melihat masa jabatan perjabat terkait di jabatan sebelumnya. Sebab jika kurang 2 minggu saja, dari ketentuan menjabat 2 tahun maka itu melanggar ASN. Hal inilah jelasnya perlu dikaji oleh tim baberjakat secara cermat sehingga mutasi sedikit mundur.

Menurutnya mutasi terseebut telah dipersiapkan oleh Baperjakat. Ia telah dilapori oleh Baperjakat tinggal difinalisasi. Setelah difinalisasi,

ia akan diskusi dengan tim bakerjakat, barulah diputuskan. Menurutnya, hasil pengkajian tim baperjakat ada sembilan pejabat eslon II dan III yang terancam terkena demosi atau diturunkan eslonnya diakibatkan mereka tak memenuhi syarat menduduki jabatan saat ini. Bupati menegaskan terjadi pelanggaran administrasi pada saat mereka dipromosi pada jabatan tersebut.

Karena itulah jelasnya, pemda mengambil langkah terbaik demi mereka sebab jika dibiarkan maka dampak dari itu merugikan pejabat bersangkutan. Disampaikan, ia tak ingin terjadi apa-apa di Pemda garagara ada pelanggaran tersebut. Apalagi menimpa para pejabat terkait.

Menurutnya pelanggaran adimistrasi yang merugikan pejabat, misalnya pejabat A menjabat camat eslon IIIA. Lalu kurang dua tahun menjabat camat, lalu diangkat menjadi kepala SKPD (eslon II). Hal ini jelasnya keliru dan

melanggar aturan adimistrasi kepegawaian sehingga dampaknya pejabat terkait tak bisa naik pangkat lagi. Pejabat terkait yang akan rugi, sehingga diberi pilihan apakah tetap pada posisi itu dengan konsekuensi tak naik pangkat atau diturunkan namun bisa naik pangkat berikutnya. Hal ini jelasnya contoh kesalahan adimistrasi.

Menurutnya, efek dari pelanggaran administrasi efeknya merugikan pejabat terkait. Kasian juga kata bupati, 9 pejabat yang demikian tak bisa naik pangkat. Temuan pelanggaran tersebut jelasnya, ada di eslon II dan III. Temuan-temuan semacam ini jelasnya akan ditertibkan pemda, sejauh ini hanya sembilan pejabat ini saja yang ditemukan.

“Konseskuensinua mereka harus menerima, kasian kalau mereka tetap disitu,”tukasnya. Ia mengaku, terkait protes dari mereka setelah dipanggil tentu harus difikirkan matang oleh pejabat terkait. (her)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Literasi Wisata

SDN Poto Berkunjung ke Telkom dan Arpusda Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Poto, Kecamatan Moyo Hilir mengunjungi Kantor Arpuda dan Kantor Daerah Telekomunikasi PT Telkom Syumbawa, Jumat (27/5) kemarin. Hal ini guna menumbuhkembangkan kemampuan siswa terhadap literasi.

Sekitar 55 siswa gabungan kelas III, IV, V dan VI diikutsertakan.

Dengan didampingi tiga guru kelas dan Komite sekolah.

Wakil Komite SDN Poto, Drs. A. Jabar menyampaikan literasi ini dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berfikir yang diikuti sebuah proses membaca dan menulis. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut, akan menciptakan karya ataupun kreatif dari siswa. “Ini kami lakukan di Telkom dan Arpusda,” ujarnya.

Disebutkannya, siswa diajak ke

Telkom tentu sangat erat dunia internet. Dimana dalam memcaba dan menulis sudah semakin canggih, bisa diakses melalui internet. Untuk itu, perlu ada wawasan siswa terhadap manfaat internet. Baik manfaat positif hingga manfaat negatif.

Sedangkan untuk Perpustakaan sendiri, dapat menumbuhkembangkan minat baca dan menulis siswa.

Mengingat di perpusatakaan ada banyak buku yang tersedia, dan buku itu merupakan gudang ilmu. “Supaya mereka bisa cinta dengan buku. Dari buku itu mereka bisa mengambil manfaat bagi pendidikan mereka kedepan,” pungkasnya.

Kegiatan ini, kata Jabar, merupakan kegiatan awal dari program Komite Sekolah SDN Poto. Kedepan kegiatan seperti ini akan tetap dilakukan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang guru-guru dari

sekolah lain untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi ini. Bahkan nanti akan mengadakan Jambore terkait Literasi. Dengan mengikutsertakan sejumlah SD lain yang berada di Kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara.

Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi PT Telkom Sumbawa, Rafaul Umar sangat mengapresiasi keinginan dari SDN Poto yang memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengetahui dunia telekomunikasi, khususnya Internet. Tentunya hal ini tidak hanya sekedar memberikan pemahaman mengenai internet itu sendiri. Tetapi juga dampak positif dan negatif dari penggunaan internet. “Dengan diberikan pemahaman sejak dini, tentunya nantinya mereka akan mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari internet,” pungkasnya. (ind)