Snt 29032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SELASA, 29 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 22 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/why)

MEGAH DAN INDAH - Islamic Center (IC) di malam hari. Megah dan indah. Tempat ini akan menjadi pusat kegiatan MTQ Tingkat Nasional ke 26 yang rencananya akan berlangsung pada Juli 2016 mendatang.

Soal ITS dan Temuan BPK

Sejumlah Kepala Dinas Dipanggil Inspektorat Mataram (Suara NTB) Setelah beberapa kali tertunda, akhirnya Inspektorat NTB mengagendakan pemanggilan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) NTB, Drs.Agung Hartono, M.TSr . Pemanggilan terhadap yang bersangkutan terkait dengan proyek Intelligent Transportation System (ITS) . Selain Kadishubkominfo, Inspektorat juga melayangkan panggilan kepada beberapa kepala dinas terkait adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

TO K O H Angka Kemiskinan Tinggi PELAKSANA Tugas Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid menyebutkan, angka kemiskinan di wilayahnya mencapai 17 persen lebih atau 111 ribu jiwa. Jumlah ini masih sangat tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional yang hanya 14 persen lebih.

Dari 17 persen lebih penduduk miskin didominasi kalangan petani. Hampir 70 persen petani di Lobar hidup di bawah garis kemiskinan. ‘’Tingkat kemiskinan di Lobar 17,11 persen (111 ribu jiwa).

Jumlah ini lebih tinggi di bandingkan nasional yang hanya 14 persen lebih.

Bersambung ke hal 15 H. Fauzan Khalid (Suara NTB/her)

KO M E N TTAA R Tunda Eksekusi ’’Kebun Kopi’’ PEMPROV NTB meminta penundaan eksekusi lahan sengketa ‘’kebun kopi’’, Karang Kelok Kota Mataram sampai laporan dugaan pemalsuan dokumen yang telah dilaporkan mendapatkan penyelesaian hukum. Dalam waktu dekat, PN Mataram akan melakukan eksekusi terhadap lahan ‘’kebun kopi’’ yang di atasnya berdiri bangunan perumahan DPRD NTB. “Dari pengamanan aset, kita sedang menempuh upaya hukum dengan memohon penundaan eksekusi.

Bersambung ke hal 15 H. Iswandi

(Suara NTB/dok)

‘’Ada beberapa kepala dinas sudah saya layangkan panggilan resmi. Agendanya untuk klarifikasi besok (hari ini, red),’’ ujar Inspektur pada Inspektorat NTB, Dr. M.Agus Patria, SH, MH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (28/3).

Khusus untuk Dishubko-

minfo klarifikasi dilakukan Inspektorat terkait proyek ITS Rp 2,9 miliar yang diduga mangkrak dan perangkat server –nya hilang. Sudah dua pekan agenda pemanggilan itu ditunda karena kesibukan masing masing, Bersambung ke hal 15

Kasus Cetak Sawah Baru Fauzan Khalid Segera Dilantik Kelompok Tani Serahkan Dokumen ke Penyidik Jadi Bupati Lobar Mataram (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si bakal segera dilantik menjadi Bupati Lobar definitif. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjanjikan SK pengangkatan Plt Bupati menjadi bupati definitif menggantikan Dr. H. Zaini Arony, M.Pd yang akan turun dalam pekan ini.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si mengatakan draf SK pengangkatan Bupati Lobar definitif telah berada di meja Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. ‘’Belum turun dari Pak Menteri. Draf SK sudah (di meja Mendagri). Bahkan kita sudah dijanjikan hari ini (Senin, Red) sudah turun,” kata Dirjaharta ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (28/3) siang kemarin.

Mendagri akan menanda-

tangani dua SK berbeda. Yakni, SK pemberhentian Bupati Lobar non aktif, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd sebagai bupati.

Kemudian, SK pengangkatan Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si menjadi bupati definitif. Jika, kedua SK ini telah keluar, maka pelantikan Fauzan sebagai bupati akan segera dilakukan.

Dirjaharta menambahkan, pihaknya akan langsung menjemput SK tersebut ke Kemendagri setelah ada pemberitahuan. “Ya nanti (kirim pejabat) setelah ada pemberitahuan SK sudah ditandatangani,”ujarnya.

Usulan pengangkatan Bupati Lobar definitif dan pemberhentian Bupati Lobar non aktif tersebut diajukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi awal Maret ini.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIKLARIFIKASI – Saksi kelompok tani dari Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dimintai keterangan penyidik Pidsus Kejati NTB, Senin kemarin.

Pencarian Direktur RSUD NTB

Libatkan Mabes Polri, 12 Saksi Diperiksa ing, pasti ada penarikan uang besar,’’ ungkapMataram (Suara NTB) Direktur RSUD NTB, dr. H. Mawardi Ham- nya ditemui Senin (28/3) sore.

Hal itu terungkap berdasarkan pemeriksaan ry, MPPM sebelum menghilang disebutkan membawa sejumlah buku rekening, di luar dari sejumlah saksi, diantaranya saksi pelapor serta pembantu yang pada saat kebiasaannya sehari-hari. itu tengah berada di rumah Diduga, akan ada penarikan ketika dr. Mawardi beranjak uang dalam jumlah besar. ke luar dari rumah. Polda NTB Penelusuran transaksi keuamenyelidiki kasus laporan orngan, diharapkan dapat menang hilang yang diterima pada jadi petunjuk guna menemuJumat (25/3) malam tersebut kan keberadaan Mawardi melalui Subdit I Bidang yang dilaporkan hilang sejak Keamanan Negara dengan Rabu (23/3) sore lalu. Selain backup dari Subdit III Bidang itu, polisi telah memeriksa 12 Kejahatan dan Kekerasan Diorang saksi terkait hilangnya treskrimum Polda NTB. Direktur RSUD NTB tersebut.

Kapolda mengatakan, piKapolda NTB, Brigjen. Pol. haknya telah berupaya bekerUmar Septono, SH, MH menjasama dengan Otoritas Jasa jelaskan, bahwa yang berKeuangan untuk menelusuri sangkutan tidak biasanya jejak transaksi perbankan membawa buku rekening kewarga Kotaraja, Lombok tika bepergian. ‘’Ini empat Timur itu. Hanya saja, terkenbuku rekening diminta sedala mengenai aturan perbanmuanya. Ada penarikan uang kan perihal privasi nasabah. besar. Kalau ATM kan terba(Suara NTB/dok) Bersambung ke hal 15 tas. Tapi ini bawa buku rekenUmar Septono

Mataram (Suara NTB) Penyelidikan terkait laporan dugaan penyimpangan proyek cetak sawah baru masih berkutat pada permintaan pemanggilan kelompok. Secara maraton sejumlah anggota kelompok dimintai keterangan hingga Senin (28/3). Bahkan ada di antara pengurus yang menyerahkan dokumen.

Pantauan langsung Suara NTB Senin siang kemarin, sejumlah kelompok tani dimintai keterangan bergilir di lantai dua gedung Pidsus Kejati NTB. Mereka berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Dompu. Permintaan keterangan itu mulai dari pukul 09.00 Wita hingga sore.

Salah seorang anggota kelompok tani, Herman kepada Suara NTB saat menunggu giliran untuk dimintai keterangan, Bersambung ke hal 15

Gubernur Tunjuk Plt. Direktur RSUD NTB KEBERADAAN Direktur RSUD NTB, dr. H. Mawardi Hamry, MPPM hingga kini belum diketahui pascameninggalkan rumah Rabu (23/7) lalu.

Sebagai salah satu pejabat yang memimpin SKPD pelayanan vital, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB mengambil kebijakan menunjuk salah satu Wakil Direktur (Wadir) sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD NTB. “Pimpinan sudah mengambil kebijakan untuk mem-Plt-kan Direktur RSUD NTB. Untuk kelancaran tugas, kita sudah ambil kebijakan menunjuk Plt salah satu Wakil Direkturnya. Hari ini (kemarin) sudah ditunjuk Plt

nya,” ungkap Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi usai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD NTB, Senin (28/3) siang kemarin.

Wagub mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengenai hal tersebut. Kemudian BKD dan Diklat menyiapkan draf SK penunjukan Plt. Direktur RSUD NTB tersebut. Ditanya, siapa Wadir yang akan ditunjuk sebagai Plt? Wagub mengatakan tak mengetahui namanya secara pasti. Namun, ia mengatakan Plt. Direktur RSUD NTB itu merupakan salah satu Wadir.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

Halaman 2

14 Kafe di Mataram Meresahkan Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, kafe - kafe yang menjalankan aktifitas di pemukiman padat penduduk sudah meresahkan. Kafe-kafe tersebut berjualan di luar ketentuan. Kegiatan mereka bukan saja menjual miras, tapi juga menyediakan partner song (PS) dan lain sebagainya. “Kafe ini bisa dikatakan cukup meresahkan,” kata Mohan, Senin (28/3).

KASUS demam berdarah dengue (DBD) di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang bertambah. Baru-baru ini, Lurah Rembiga, Edwin Zamroni mengaku menerima laporan dari warga RT 04 Lingkungan Rembiga Utara sehingga saat ini kasus DBD yang dilaporkan ke pihaknya menjadi enam kasus. Namun disampaikan Edwin data pasti jumlah warganya yang terkena DBD ada di Puskesmas Selaparang. “Tapi sudah seminggu ini tidak ada lagi laporan yang masuk. Mudah-mudahan sampai seterusnya tidak ada lagi warga yang terkena DBD,” katanya Senin (28/3).

Kelurahan Rembiga dalam beberapa tahun terakhir selalu masuk dalam garis merah atau kelurahan yang paling banyak warganya terkena DBD. Sebagai upaya antisipasi, Edwin mengatakan pihaknya tetap menggalakkan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) yang dilakukan serentak di semua lingkungan. Dalam bulan ini, setiap pekan PSN dilaksanakan secara rutin di semua lingkungan.

Setelah PSN dilaksanakan, kemudian dilakukan pengasapan (fogging) di lingkungan atau sekitar rumah warga yang positif terkena DBD. “Kita serentak melakukan PSN setelah itu baru fogging. Kami juga meminta warga membersihkan rumah masing-masing. Setelah PSN tidak ada lagi laporan yang masuk dari warga,” jelasnya.

Edwin menambahkan pihaknya langsung turun ke masyarakat terkait antisipasi penyebaran DBD ini. Jika warga ingin dilakukan pengasapan di lingkungan sekitarnya, maka diminta untuk melakukan PSN terlebih dulu. Pasalnya jika hanya pengasapan tanpa PSN menurutnya percuma. “Sebelum di-fogging harus sudah dilakukan PSN karena setelah PSN akan dicek jentik nyamuknya. Apakah memang di sekitar rumah itu ada jentik nyamuk aedes aegyptinya,” ujarnya.

Warga yang paling banyak terkena DBD ini disebutkan Edwin adalah anak sekolah. Mereka diduga terkena di luar lingkungan rumah karena mereka kebanyakan bersekolah di luar wilayah Rembiga. “Sekarang kebanyakan yang kena ini anak sekolah,” cetusnya. Setelah mendapatkan laporan dari warga, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Puskesmas Selaparang.

Perbandingan dengan tahun lalu, kasus DBD yang tercatat pada 2015 lalu tujuh kasus dan Kelurahan Rembiga termasuk dalam garis merah DBD. (ynt) Edwin Zamroni (Suara NTB/dok)

Gunakan Sistem Sewa TERJARINGNYA tiga kendaraan dinas milik Pemkot Mataram dalam operasi simpatik gatarin 2016 disayangkan kalangan Dewan. Apalagi, alas an ditahannya tiga kendaraan truk pengangkut sampah itu lantaran diduga belum membayar pajak kendaraan, di samping tidak memiliki plat nomor kendaraan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mengatakan, semua SKPD lingkup Pemkot Mataram, mestinya melakukan inventarisasi kendaraan dinas yang ada di masing-masing instansi pemerintah itu. Artinya, selama kendaraan itu masih menjadi milik pemerintah, harus taat membayar pajak. ‘’Jangan ada yang tertinggal,’’ ujarnya mengingatkan.

Kalau memang alasan belum dibayarkannya pajak kendaraan dinas itu karena tidak ada anggaran, Misban menyarankan kepada SKPD terkait segera menganggarkannya.

Pemerintah, lanjut Misban, mestinya dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal ketaatan membayar pajak. Politisi PKPI ini meminta kepada Pemkot Mataram agar persoalan randis ini benar-benar diperhatikan. ‘’Pajak harus disetorkan,’’ imbuhnya. Menurut Misban, kalau keengganan SKPD membayarkan pajak randis tersebut karena kondisi randis yang sudah tua dan sebagainya, ia menyarankan agar randis itu tidak dipertahankan. ‘’Kalau sudah tidak layak operasional, ya dilelang saja,’’ sarannya.

Karena bagaimanapun, kata Misban, pajak kendaraan dinas menjadi tanggungjawab pemerintah. Ia menyarankan kepada Pemkot Mataram, agar tidak membebani keuangan daerah, untuk kendaraan dinas sebaiknya menggunakan sistem sewa. Menurut Misban, pemerintah akan mengeluarkan banyak anggaran jika membeli randis.

Belum lagi biaya pemeliharaan yang harus disiapkan setiap bulan. ‘’Jangan beli. Sebaiknya sewa saja. Sehingga nantinya biaya pemeliharaan itu menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan,’’ Disamping itu, pemerintah tidak lagi terbebani masalah pajak setiap tahun. katanya. Ia mencontohkan kendaraan dinas milik Dinas Kebersihan. Dengan beban tugas yang cukup berat, kendaraan itu rentan rusak jika tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala.

Seperti diketahui beberapa hari yang lalu operasi simpatik Gatarin 2016 berhasil menjaring belasan ribu jumlah pelanggaran. Bahkan tiga diantaranya kendaraan dinas pengangkut sampah milik Pemkot Mataram yang tidak dilengkapi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

Selain sudah lama pajak tidak dibayarkan, sopir juga tidak mampu menunjukkan STNK. (fit) Misban Ratmaji (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

DBD Bertambah

H. Mohan Roliskana

Menurut laporan sebut Mohan, 14 kafe ini tersebar di Ampenan hingga Cakranegara.

Sehingga pihaknya akan menjadikan atensi untuk segera

melakukan penertiban.

Mohan menegaskan, tidak saja dilihat dari aspek izin yang dilanggar, tetapi aspek hukum dan sosial telah dilanggar oleh pemilik kafe. “Ya jelas mereka tidak ada izin.

Aspek sosial dilanggar karena mengganggu lingkungan di

sekitarnya,” terangnya.

Sebelum kafe - kafe tersebut mengarah pada penutupan ujarnya, pihaknya sedang mengkaji dampak yang akan ditimbulkan. Sehingga perlu berkoordinasi dengan TNI, Polri serta SKPD terkait.

Dikonfirmasi terpisah, Kaat Pol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar menyampaikan, terkait penertiban kafekafe tersebut, pihaknya masih melakukan kajian Perda. Apakah aktivitas mereka melanggar aturan atau tidak.

Tapi secara aturan tambah Chaerul, mereka jelas melanggar karena menyediakan miras dan PS. Penertiban dilakukan dalam wak-

tu dekat ini, pihaknya berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI terkait penyitaan barang - barang termasuk PSK dan miras.

Penertiban nanti, ditekankan pada izin SIUP (surat izin usaha perdagangan). Keberadaan PS dan miras dinilai sudah diluar ketentuan.

Pantauan Suara NTB, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menggelar rapat tertutup dengan TNI, Polri, Satpol PP, Diskoperindag, Bakesbangpol serta Bagian Pemerintahan.

Rapat tersebut berlangsung sekitar 30 menit, membahas teknis dilakukannya penertiban nantinya. (cem)

Diduga Ditolak Puskesmas

Balita Penderita Gangguan Syaraf Terpaksa Dirawat di Rumah Mataram (Suara NTB) Kasus pasien tidak mampu ditolak oleh tim medis di puskesmas kembali terjadi.

Adalah Zafira Aulia Putri, balita berusia 14 bulan asal Lingkungan Babakan Kebon RT 8 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya. Zafira terpaksa dirawat di rumah, lantaran kartu jaminan kesehatan nasional miliknya dianggap sudah tidak berlaku.

Zafira, tinggal di rumah berukuran 4x6 meter. Dinding rumahnya retak di beberapa bagian. Tumpukan pakaian digantung di antara kayu penyangga atap. Orangtuanya bekerja serabutan. Ongkos terapi ratusan ribu dianggap terlalu berat. Penghasilan serba pas - pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Zafira memang terlihat gemuk. Namun, badannya tidak bisa berdiri tegak (lemas).

Zafira mengalami gangguan syaraf mata sejak enam bulan lalu. Zafira sama sekali tidak bisa melihat. Kondisi Zafira yang merupakan putri pertama pasangan Supriadi dan Marini ini, membuat orangtuanya membatin. Buah hati mereka ternyata tumbuh tidak normal seperti anak - anak lainnya.

Kartu BPJS miliknya, dianggap tidak berlaku. Pendidikan yang rendah, membuat Supriadi dan Marini pasrah dengan penolakan pihak puskesmas.

Terapi sempat dijalani beberapa kali. Terpaksa dihentikan karena takut ditagih biaya ber-

obat oleh pihak rumah sakit.

“Saya kan bawa ke Puskesmas Dasan Cermen. Kebetulan anak saya batuk dan pilek. Petugas piket itu bilang BPJS nya sudah tidak berlaku lagi,” tutur Marini di kediamannya, Senin (28/3).

Ucapan petugas medis ini membuat ia shock. Kartu BPJS dibuat beberapa bulan lalu, hanya disimpan rapi di dalam rak lemari. Meski, Zafira tumbuh sehat, tapi syaraf matanya terganggu. Tim medis telah memvonis bahwa anaknya tidak bisa melihat. Pernah ada tawaran agar anaknya dirujuk ke RSUD Sanglah Denpasar.

Karena pertimbangan biaya, tawaran itupun ditolak.

Sebagai orangtua, ada harapan anaknya bisa tumbuh normal seperti anak - anak lainnya. Sehingga, keceriaan terlihat di raut wajah balita 11 Kg tersebut.

Pembina Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos mengatakan, tidak ada alasan puskesmas maupun rumah sakit menolak pasien tidak mampu, apalagi itu anak anak. Pemerintah lanjut Nyayu, sudah memfasilitasi dan membiayai seluruh masyarakat melalui BPJS. “Kalau sudah ada BPJS harus dilayani. Kok bisa dikatakan sudah tidak berlaku lagi. Kalau ditanggung pemerintah, iya berlaku seterusnya,” terangnya.

Dikatakan, LPA akan menfasilitasi agar Zafira tetap mendapatkan haknya. Bah-

(Suara NTB/cem)

GENDONG - Pembina LPA Kota Mataram, Nyayu Ernawati menggendong Zafira Aulia Putri, balita penderita gangguan syaraf mata di Kelurahan Babakan. kan, akan dilakukan pendampingan hingga Zafira sembuh total. Adapun prosedur pelayanan di rumah sakit, memang

Pajak Tetap Dipungut

Usaha Sarang Burung Walet Diduga Tak Berizin Mataram (Suara NTB) Sejak beberapa tahun terakhir, usaha sarang burung walet di Kota Mataram diduga tidak memiliki izin, namun pajaknya tetap ditarik oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram. Selama ini yang ada hanya izin untuk bangunan ruko (IMB) tempat dimana sarang burung walet ini dikembangkan. Sejak terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perizinan di Kota Mataram, usaha sarang burung walet harus memiliki izin khusus.

Terkait hal ini, Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, Senin (28/3) menyampaikan setelah terbitnya Perda, pihaknya masih menunggu Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur tentang siapa yang berwenang mengeluarkan izin terhadap usaha sarang burung walet ini.

Ia belum tahu bagaimana me-

kanisme pengurusan perizinan sarang burung walet ini. Apakah nanti pengusaha harus mendaftar ulang atau otomatis dapat dikenakan langsung pajak usaha sarang burung walet.

Ia mengatakan jika semua pengusaha sarang burung walet itu telah memiliki izinnya secara khusus, maka pihaknya akan lebih intens melakukan penagihan. Selama ini pihaknya tidak maksimal melakukan penagihan karena belum adanya aturan yang jelas terkait usaha sarang burung walet tersebut.

Syakirin mengatakan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, jumlah usaha sarang burung walet di Kota Mataram tersebar di 30 titik.

Penagihan akan mulai dilakukan lebih intensif setelah turun Perwal yang mengatur apakah semua titik akan diberikan izin atau tidak. “Apakah

semuanya akan diberikan izin atau jangan-jangan ada yang tidak boleh. Berdasarkan izin itu kami akan intens langsung bergerak,” cetusnya.

Target pajak usaha sarang burung walet tahun ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu hanya Rp 5 juta per tahun. Sejak Januari sampai Maret ini, belum ada realisasi pajak sarang burung walet yang berhasil dihimpun pihaknya. Kendala yang dihadapi Dispenda dalam pengelolaan pajak usaha sarang burung walet ini disampaikan Syakirin adalah sulitnya mengetahui kapan masa panen. Ia mengatakan waktu panen tidak sama untuk setiap sarang burung. Jika nanti Perwalnya telah diterbitkan, pihaknya akan meningkatkan akurasi pendataan terkait hal tersebut dengan mengerahkan petugas-petugasnya. (ynt)

Eks Anggota Gafatar Khawatir Ditolak Masyarakat Mataram (Suara NTB) Sebanyak empat orang warga asli Kota Mataram yang merupakan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) rencananya akan segera dikembalikan ke rumah keluarga masing-masing.

Saat ini empat orang anggota eks Gafatar ini ditampung di sebuah rumah di Majeluk.

Kepala Bakesbangpol Kota Mataram, Rudi Suryawan menyampaikan berdasarkan data yang diterima pihaknya, ada 16 orang (delapan kepala keluarga/KK) yang terdata berasal dari Kota Mataram, tapi sebagian dari mereka ada yang berencana kembali ke Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Brebes Jawa Tengah.

Rudi menyampaikan warga eks Gafatar ini mengaku khawatir ditolak oleh masyarakat ketika mereka kembali kepada keluarga mereka. Untuk itulah pihaknya akan menggandeng camat dan lurah yang akan men-

dampingi warga eks Gafatar ini pada saat akan dikembalikan kepada keluarga mereka.

“Lurah dan camat yang akan menyerahkan ke masyarakat dan menerangkan kepada masyarakat bahwa mereka ini sudah kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Insya Allah, tidak mungkin ditolak,” jelasnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Senin (28/3).

Rudi menyampaikan pihaknya juga sudah bertemu langsung dengan eks pengikut Gafatar tersebut. Mereka ingin kembali ke rumah keluarga masing-masing. Agar bisa diterima oleh masyarakat, mereka pun diingatkan untuk berbaur dengan masyarakat. Empat orang warga Mataram ini berasal dari Kecamatan Ampenan dan Selaparang. Sementara belasan orang lainnya dipastikan tidak memiliki rumah di Mataram dan akan pulang ke rumah keluarganya di Praya Lombok Tengah, Labuapi Lom-

bok Barat, Brebes Jawa Tengah, dan satu KK tidak memiliki rumah di Mataram namun berencana untuk tinggal di Mataram. Terkait jadwal kapan mereka akan dikembalikan ke keluarga masing-masing, Rudi mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemprov NTB. Untuk mengantisipasi penyebaran ajaran ini, Rudi mengatakan pihaknya akan melibatkan kepala lingkungan, lurah maupun camat untuk memantau aktivitas eks Gafatar ini. Di samping itu, Bakesbangpol juga akan berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram untuk pemberdayaan warga eks Gafatar dengan pemberian pelatihan keterampilan.

“Yang tidak punya rumah di Mataram dan ingin tinggal di sini, kita akan koordinasikan apa langkah-langkah kita,” tandasnya. (ynt)

harus diikuti oleh orangtua.

Kalaupun nanti harus dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah Bali, LPA akan berusaha

mencarikan dana untuk pendamping (orangtua). Sementara, biaya perawatan telah ditanggung pemerintah. (cem)

Lima Investor Ingin Kelola MWP Mataram (Suara NTB) Setelah beberapa tahun mangkrak. Akhirnya, Mataram Water Park (MWP) yang berada di komplek Taman Udayana mulai dilirik investor. Kabarnya, lebih dari lima pengusaha mengajukan diri untuk mengelola MWP. Keinginan investor ini kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, ada yang secara langsung menyampaikan proposal ke Walikota Mataram, Asisten II dan langsung ke Dinas PU. “Ada yang langsung ke Pak Wali, Asisten II dan lewat kami,” kata Mahmuddin Senin (28/3).

Namun lanjut Mahmuddin, Pemkot Mataram tidak mau tergesa - gesa mengiyakan keinginan investor tersebut. Pihaknya harus mengkaji tingkat keseriusan para pengusaha. Yang dikhawatirkan, setelah di ACC, nyatanya mereka kabur. “Pemkot Mataram ndak mau kejadian seperti dulu lagi. Setelah diiyakan. Malah mereka kabur,” ujarnya.

Walikota kata Mahmuddin, masih mengkaji keinginan dari para investor untuk mengelola MWP. Sepenuhnya siapa pengusaha yang mengelola serta kebijakan seperti apa kedepannya, menjadi kewenangan kepala daerah. “Biar itu Pak Wali saja yang jawab,” cetusnya.

Secara teknis lanjutnya, kolam anak - anak telah selesai dikerjakan. Tinggal beberapa bagian perlu ditata kembali. Nilai aset MWP mencapai Rp 6 miliar lebih.

Sayangnya, hingga kini belum bisa dimanfaatkan. Padahal, tiap tahun Pemkot Mataram menyiapkan biaya pemeliharaan dan perawatan. Kondisi di lapangan, beberapa bagian seperti atap tribun, kaca serta lain sebagainya rusak dan hilang. Bahkan, mesin pompa air kabarnya dicuri.

Ada wacana, pengelolaan MWP diserahkan ke Dinas Pertamanan. Karena terbentur persoalan aset, pengelolaan masih dipegang Dinas PU. Mahmuddin menambahkan, karena MWP bagian aset milik Pemkot Mataram, maka sepenuhnya diserahkan pencatatannya ke bagian aset.

Selanjutnya, pengelolaan apakah dilimpahkan ke Dinas Pertamanan atau PU, tergantung kebijakan kepala daerah. (cem)

Mahmuddin Tura (Suara NTB/cem)

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Perang Lawan Rentenir Kemampuan Introspeksi Koperasi ENAM perwakilan gerakan koperasi dari kabupaten/ kota diberikan pembekalan untuk mampu menilai sendiri kondisi koperasinya. Dengan cara ini diharapkan gerakan koperasi dapat mengetahui kesiapannya dalam menghadapi tantangan.

Pelatihan penilaian koperasi dimulai Sabtu (26/3).

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM mengatakan, gerakan bisa membangun terobosan mengakselerasi persaingan di tengah tantangan MEA. Pelatihan ini melibatkan widyaiswara dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB. Materi yang diberikan sesuai dengan rumusan yang telah diprogramkan. “Pemerintah daerah terus mendorong agar pengurus koperasi mampu melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian koperasi bisa mengetahui kelemahan dan kekurangannya,” sebut H. Supran.

Selama ini, penilaian koperasi dilakukan langsung

oleh dinas, lalu melibatkan konsultan penilai. Pasca pelatihan, diharapkan peran pihak luar untuk melakukan penialian terhadap koperasi bisa dipangkas. Bahkan kewajiban pengurus koperasi sendiri melakukan penilaian secara mandiri.

Dengan bekal pengetahuan yang diberikan saat pelatihan, selanjutnya masing-masing koperasi bisa membuat terobosan program berdasarkan kondisi usahanya, laporan keuangan akuntansi koperasinya, serta bisa menyesuaikan diri dengan kondisi modal yang dimilikinya.

“Gerakan dan pengurus koperasi tidak boleh manja, harus mampu menilai diri sendiri lalu mampu merumuskan program yang bisa dilakukan dengan pengurus dan anggota koperasi lainnya,” tambahnya.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB memprogramkan pencetakan 5.000 koperasi berkualitas. Pelatihan introspeksi diri dimaksudkan juga agar koperasi siap menghadapi penialian dari siapapun.

Dilain pihak, seba-

nyak 450 pengurus dan anggota koperasi pegawai Negeri dari DKI Jakarta melakukan studi banding ke Koperasi Kardina Narmada, Lombok Barat. Kunjungan tersebut tentu menurut H. Supran, luar biasa. Karena koperasi dari ibukota justru berguru di NTB. “Kita inginkan koperasi yang mandiri seperti Kardina, bisa jadi contoh bagi koperasi-koperasi lainnya di provinsi NTB, kita terus mengebut kematangan koperasi menghadapi tantangan,” ucap H. Supran. (bul)

Praya (Suara NTB) Anggota Komisi XI DPR RI, H. Wilgo Zainar, SE, M.BA bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggiatkan semangat pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Hal ini dilakukan sebagai bentuk membangun gerakan perlawanan terhadap rentenir.

Rentenir seperti diketahui begitu banyak mengambil peran, memanfaatkan lemahnya perekonomian masyarakat dengan menawarkan pinjaman (kredit) pada bunga pengembalian yang cukup tinggi. Sayangnya, masyarakatpun memberi respon di tengah tak ada pilihan. Meskipun konsekuensinya harus ditagih setiap usai fajar. Rentenir yang trend disebut bank subuh inipun menjadi pilihan kepepet.

Pada Senin (28/3), seluruh Kepala Desa hingga camat se Kabupaten Lombok Tengah diundang dalam kegiatan sosialisasi pembentukan LKM. H. Wilgo Zainar hadir menjadi pemateri terkait kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap LKM. Demikian

juga, Kepala OJK Provinsi NTB, Yusri, juga hadir bersama Analis Eksekutif Senior OJK Pusat, Roberto Akyuwen.

Hadir juga Wakil Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri yang menyatakan komitmen pemerintah daerahnya mendukung pembentukan LKM. Yusri dalam kesempatan kemarin menegaskan bahwa LKM adalah ujung tombak untuk menekan peran rentenir. Menurutnya, keberadaan LKM dapat mendukung percepatan pembangunan di tingkat desa, karena LKM bisa berperan langsung terhadap perekonomian masyarakat, sesuai karakternya.

“Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu menyiapkan permodalan LKM,” katanya. Saat ini pemerintah telah menyiap-

kan lebih dari Rp 100 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui beberapa perbankan. LKM bisa dijadikan mitra oleh perbankan penyalur KUR, guna mempercepat akses penyaluran dana dengan kredit lunak dimaksud.

“Pemerintah daerah silakan bentuk LKM-nya masingmasing desa/kelurahan. OJK siap melakukan pendampingan dan pelatihan-pelatihan,” demikian Yusri.

Sementara H. Wilgo Zainar, SE, MBA juga menegaskan, ada Rp 776 triliun Anggaran Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah se-Indonesia. Anggaran tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur SDM masyarakat di tingkat desa melalui LKM.

Di tengah perekonomian yang masih melambat, baginya LKM bisa mengambil peran mendorong perlambatan ekonomi tersebut dari masyarakat lapisan terbawah. Artinya, dengan penyaluran kredit dari LKM, sektor riil bisa lebih terdongkrak.

Ia menambahkan, KUR yang disiapkan oleh pemerintah cukup besar harus diserap sebanyak-banyaknya oleh masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerimanya.

LKM bisa menjadi jalur distribusi KUR dari perbankan.

Saat ini di NTB belum begitu banyak jumlah LKM. Dengan dukungan dari OJK dan pemerintah daerah, targetnya dalam waktu dekat sudah terbentuk 300-an LKM, khusus di Pulau Lombok. Pembentukan LKM harus didorong terus, sehingga rentenir mendapat tempat yang sulit di masyarakat. Oleh karenanya, memperbanyak jumlah LKM, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di KLU dan Lombok Timur pekan ini. (bul)

Terlambat Lapor, Wajib Pajak Kena Denda (Suara NTB/dok)

SENIN, 28/03/2016

Pembentukan LKM Digenjot

Mataram (Suara NTB) Tanggal 31 Maret 2016 merupakan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak orang pribadi baik karyawan maupun usahawan. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak setempat, di Pojok Pajak, melalui Pos dan melalui e-filing.

Khusus untuk wajib pajak dari kalangan PNS dan TNI/ Polri, sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 2015, penyampaian SPT PPh wajib melalui sistem online e-filing.

E-filing seperti diketahui, yakni cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat telah melakukan berbagai cara untuk membantu masyarakat terutama PNS,TNI dan Polri agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, benar dan tepat waktu.

Terkait dengan kewajiban penyampaian SPT Tahunan secara e filing untuk PNS, TNI dan Polri, Kepala Kantor Pelayanan

Penyampaian SPT tahunan via e-filling di KPP Mataram Barat.

Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat, Irawan menyampaikan tiga strategi yang dilakukan.

Di antaranya dengan penunjukan duta e-filing dari masing-masing satker, terutama bendahara dan tenaga yang memahami internet. Sebanyak seratusan orang duta e-filling ini akan diedukasi pengisian SPT Tahunan secara e-filling, harapannya mereka bisa menjadi ‘leader’ dan mengajarkan atau ‘transfer knowledge’ kepada rekanrekan di instansinya.

Selanjutnya, kata Iriawan, dilakukan pendampingan

pengisian SPT melalui e-filing di instansi negeri, instansi swasta maupun BUMN dan yang selanjutnya ada kelas pajak e filing yang diselenggarakan setiap hari di aula KPP. Dengan strategi yang telah dilaksanakan tersebut, diharapkan dapat membantu WP dalam melaporkan SPT Tahunan online melalui e-filing, sehingga tidak perlu melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi (OP) saat mendekati batas akhir pelaporan tanggal 31 Maret 2016. Sampai saat ini jumlah Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT

Tahunan ke KPP Pratama Mataram Barat sebanyak 19.171 SPT, terinci sebanyak 5.324 disampaikan secara manual dan 13.847 melalui efiling. Prosentase penyampaian SPT melalui e filing sebesar 72 persen.

Sementara Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Umi Rahmawati menambahkan, untuk meningkatkan pelayanan kepada WP di KPP Pratama Mataram Barat menambah jam layanan konsultasi dan penyampaian laporan SPT Tahunan.

Waktu pelayanan yang biasanya hanya sampai pukul 17.00 Wita, khusus tanggal 30 dan 31 Maret 2016 akan dilayani sampai pukul 19.00 Wita.

“Dengan penambahan jam pelayanan ini, dapat memberikan pelayanan perpajakan yang optimal,” kata Umi di ruang kerjanya, Senin (28/3).

Sebagai informasi jika sampai batas waktu yang ditentukan, WP belum menyampaikan SPT tahunan, KPP Pratama akan menerbitkan Surat Teguran pada WP dan akan dikeluarkan Surat Tagihan Pajak atas denda tidak /terlambat lapor sebesar Rp 100.000 untuk WP orang pribadi, dan Rp 1 juta untuk WP badan. (bul)

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

Tidak Ada Masalah KEPALA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Timur (Lotim) H. Khaeril Anwar M a hd i , SPd, mengklaim, proyek Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Pariwisata tahun 2015 lalu senilai Rp 1,6 miliar tidak ada masalah. Menurutnya, proses pengerjaannya mencapai 84 persen setelah perintah penghentian pembangunan proyek keluar dari Bupati (Suara NTB/yon) Lotim melalui Disbudpar.

H. Khaeril Anwar Mahdi Proyek itu dihentikan karena pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan pembangunan fasilitas wisata seperti pembangunan gapura dan penataan pusuk di tiga titik di Kecamatan Sembalun sesuai kontrak tertanggal 31 Desember 2015. “Memang sampai saat ini pembangunan proyek itu baru mencapai 84 persen untuk pembangunan fisiknya lalu dihentikan karena pemborong tidak mampu menyelesaikan sesuai dengan target. Namun kita sudah bekerja dengan baik, kalaupun dibidik oleh polisi ya silakan saja,” ujarnya, Senin (28/3).

Kendati demikian, terhentinya pembangunan proyek senilai Rp 1,6 miliar untuk pembangunan fisik berupa gapura dan penataan pusuk Sembalun itu akan menjadi salah satu atensi Pemkab Lotim untuk diperhatikan kelanjutan pembangunannya. Di mana, penggelontoran anggaran untuk proyek dalam APBD tahun 2016 ini sebagian akan diarahkan ke sana. Terkait dengan kualitas proyek itu, mantan Camat Labuhan Haji Ini mengaku jika dirinya kecewa dengan hasil pengerjaan proyek itu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Bupati juga sudah perintahkan supaya proyek itu dilanjutkan dengan mengalokasikannya dalam APBD. Adapun, sisa anggaran sebesar Rp.300 juta sudah dikembalikan ke kas negara. Terkait dengan kualitas proyek itu saat ini, saya juga kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” ujarnya. (yon)

602 KK Siap Keluar dari HTI Selong (Suara NTB) Polemik klaim penguasaan lahan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Sambelia akhirnya segera berakhir. Konflik yang sempat memanas itu telah menemukan titik temu dan warga yang mengklaim kawasan seluas 1.800 hektar sanggup keluar dari dalam kawasan HTI. Di mana tiga warga terpaksa mendekam di penjara.

Camat Sambelia, H. Buhari saat dikonfirmasi Senin (28/ 3) menyebut terdapat sebanyak 602 Kepala Keluarga (KK) yang berada dalam kawasan hutan. Dari jumlah ini sebagian besar warga yang mengklaim merupakan warga di luar Sambelia. Bahkan tidak sedikit dari mereka merupakan warga dari luar Kabupaten Lotim, seperti Bima, Sumbawa, Lombok Tengah dan Lombok Barat.

Diketahui, kawasan HTI ini telah diberikan izin resmi oleh pemerintah pusat kepada PT Sadhana Arif Nusa. Bahkan, pihak perusahaan ini sudah siap memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak.

Sebelumnya, para warga ini diberikan kesempatan untuk menentukan sikap selama sepekan. Di mana, sepekan sebelumnya sudah diberikan surat agar segera mengosongkan lokasi.

Menurutnya, warga yang asli Sambelia mendiami kawasan HTI dengan membangun rumah secara tidak sah itu sebenarnya sangat kecil dan bentuk rumahnya pun sangat sederhana.

Diketahui sebelumnya, para warga ini mengklaim penguasaan lahan dan melakukan aktivitas bercocok tanam di dalam kawasan hutan. Wabup Lotim, H. Haerul Warisin pernah mengecek langsung menggunakan helikopter dan melihat sebagian besar kawasan hutan telah ditanami jagung. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Iklim Investasi, Lotim Diklaim Paling Bagus Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan mengklaim iklim investasi di Lotim sangat bagus. Bahkan paling bagus dibandingkan kabupaten lain. ‘’Hanya orang yang tidak punya duit saja mengatakan tidak bagus,’’ ungkapnya di sela acara Temu Bisnis Pelaku Usaha Pariwisata di Kabupaten Lotim, Senin (28/3).

Bupati menegaskan, pada investor yang serius berinvestasi siap dibantu. Bahkan tidak jarang terhadap investor yang serius diberikan penginapan gratis di Pendopo.

“Yang sungguh-sungguh, kita kasih nginap gratis. Kita eluelukan,” katanya.

Bupati menyadari Lotim tidak bisa dibangun tanpa investasi. Terhadap investor yang sungguh-sungguh akan dibela langsung bupati. Investor yang diberikan kesempatan berinvestasi di Lotim ini adalah investor yang punya uang.

Izin investasi yang dikeluarkan, ujarnya, harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Sementara pada camat diminta menjaga wilayah sesuai konsep RTRW. “Di mana bangun hotel dan yang tidak boleh bangun hotel harus sesuaikan dengan RTRW atau tidak,” katanya.

Bupati menduga, banyak hotel yang berdiri secara liar di sejumlah objek wisata dan mengambil kawasan areal publik. Mereka berupaya

mencari kesempatan tidak membayar pajak, khususnya saat pemutihan berlangsung.

Bupati menyebut, ada tiga kecamatan menjadi daerah wisata di Lotim, yakni Sembalun, Sambelia dan Jerowaru.

Pada kawasan-kawasan tersebut, diduga banyak masalah, khususnya masalah tanah yang dikuasai secara sepihak.

Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM), Raden Mulyanto Tejokusumo menjelaskan, investor di Kabupaten Lotim ada dua macam, yakni Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) yang mendapatkan izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

Untuk PMA, data yang masuk ke Lotim sampai akhir 2015 lalu sebanyak 51 investor dengan nNilai investasi mencapai 175 juta dolar. Lokasi sebagian besar mengarah ke Kecamatan Jerowaru dan Sambelia. Dominasi sektor pariwisata sebanyak 35 investor dan sisanya perikanan dan sektor lain. Jerowaru dan Sambelia disebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan ke depan.

(Suara NTB/rus)

SAMBUTAN - Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan memberikan sambutan pada acara Temu Bisnis Pelaku Usaha Pariwisata di Kabupaten Lotim, Senin (28/3).

PMDN di Lotim dicatat sebanyak 13 perusahaan. Nilai investasi mencapai Rp 120 miliar. Masing-masing bergerak di bidang pariwisata sebanyak 4 investor, bidang perikanan 4 investor, bidang pertanian 2 investor dan bidang pertambangan 3 investor.

Salah satu pelaku wisata di Lotim, Prof Kerry Black menyampaikan Kabupaten Lotim merupakan daerah yang sangat kaya potensi wisatanya.

BK DPRD Desak Eksekutif Gelar Tes Urine Tanjung (Suara NTB) Sebagai daerah tujuan wisata, narkoba identik menjadi barang konsumsi. Walaupun belum dapat dibuktikan secara utuh maraknya peredaran narkoba, namun Badan Kehormatan (BK) DPRD KLU memandang perlunya langkah preventif dan antisipatif agar narkoba tidak merambah kalangan PNS dan Anggota Dewan. Untuk itu, kalangan eksekutif didesak untuk segera mengagendakan tes urine di kalangan eksekutif dan legislatif.

“Kami di BK DPRD meminta agar Pimpinan DPRD KLU melakukan koordinasi dengan Bupati untuk mengagendakan gelaran tes urine kepada seluruh PNS dan Anggota Dewan.

Belakangan sudah mulai banyak berkembang isu konsumsi narkoba. Cara ini kita nilai sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi agar narkoba tidak masuk kalangan pemerintah,” ungkap Ketua BK DPRD KLU, Abdul Gani, Senin (28/3).

Penting kata Gani, agar

Pemda KLU baik eksekutif dan legislatif memulai upaya pencegahan dini narkoba dengan menggelar tes urine. Sebelumnya tes urine hanya menyasar siswa SMA/SMK di 5 Kecamatan. Ia justru pesimis, bahwa anak-anak sekolahan yang banyak dicurigai justru tidak mengkonsumsi. Sebaliknya, tidak ada jaminan bahwa di kalangan PNS dan anggota DPRD mulai melirik “barang haram” itu.

Gani mengutarakan, meminta agar permintaan tes urin ini tidak dipersepsikan negatif (misalnya, curiga) terhadap kemungkinan peredaran narkoba di kalangan pegawai dan Pejabat Pemda. Semua pihak harus memiliki kesadaran sejak dini bahwa diperlukan upaya pencegahan sebelum bahaya narkoba merenggut masa depan generasi Bangsa. Ia juga tidak menginginkan, ramainya pemberitaan Bupati Ogan Ilir, yang terjaring razia narkoba, akan hinggap di Lombok Utara.

Mulai dari saat ini, Gani

mengajak agar terbangun kesepakatan antara legislatif dan eksekutif untuk mengatur sistem, mekanisme dan anggaran untuk penyelenggaraan tes urin. Agenda dimaksud tidak hanya bersifat temporer, melainkan diberlakukan sebagai agenda tahunan.

“BK mengusulkan agar tes urine dilakukan 2 kali dalam setahun, nanti anggarannya bisa kita bicarakan bersama.

Saya pikir kawan-kawan di DPRD tidak ada yang tidak setuju,” ungkap Gani.

Menyambung usulan tes urin di kalangan pegawai dan pejabat Pemda KLU, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, mendukung setuju. Baginya tidak ada yang salah dalam upaya tersebut, demikian halnya dengan anggaran. Umpama anggarannya terlewat mahal, maka legislatif dan eksekutif dapat melakukan koordinasi dengan BNN NTB atau BNN Pusat agar pembiayaannya dapat dijangkau oleh APBD KLU dengan dua kali tes urine dalam setahun. (ari)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Benang Kusut Retribusi Wisata

Nilai Nominal PAD yang Disetor ke Pemda Tak Logis Retribusi masuk kawasan pariwisata Lombok sesuai amanat Perda tahun 2010, tak berjalan optimal. Sejak Kabupaten Lombok Utara (KLU) berdiri, pendapatan asli daerah dari retribusi itu masih tetap rendah. Tahun 2015 lalu, Banggar dan TAPD sepakat untuk mematok target PAD sebesar Rp 1 miliar kepada instansi terkait (Dishubparkominfo) dan Dinas Pariwisata sejak berpisah dari Dishub. Alih-alih tercapai, pendapatan yang terlapor ke Dispenda KLU justru hanya Rp 315 juta.

ANGKA inilah yang kemudian menjadi perdebatan hingga muncul temuan tiket palsu awak media. Lantas siapakah yang “bermain” mengutakatik PAD masuk kawasan wisata di KLU? Angka kunjungan wisatawan pada tahun 2015 yang dicatat Dispar KLU sebanyak 535.525 orang. Dengan asumsi seluruh pengunjung adalah wisatawan lokal, maka PAD yang masuk idealnya Rp 1,071 miliar. Mengingat Perda 5 tahun 2010 mengharuskan pengunjung lokal harus membayar Rp 2 ribu dan Rp 5 ribu bagi wisatawan mancanegara. Namun rupanya, pada angka tersebut masih jauh dari harapan.

Sepanjang 2015, PAD tiket masuk kawasan wisata ditarik oleh dua SKPD, yakni Dishubparkominfo pada kurun Januari – April, sebesar Rp 90.580 juta dengan rincian setoran masing-masing, Rp 23,6 juta, Rp 20 juta, Rp 28,645 juta dan Rp 18.335 juta. Sedangkan pada kurun waktu Mei – Desember 2015, retribusi tiket masuk diambil oleh Dispar sebagai dampak dari pemekaran SKPD. Selama ditarik oleh Dispar, nominal PAD yang dilaporkan sebesar Rp 225,22 juta. Dengan rincian per bulan berturut-turut (Mei – Desember),

Rp 13,02 juta, Rp 12,4 juta, Rp 30 juta, Rp 52,5 juta, Rp 34,7 juta, Rp NOL (bulan Oktober), Rp 37,7 juta, dan Rp 44,9 juta.

“Kita tidak tahu mana retribusi hasil penjualan tiket dan mana komponen PAD yang diperoleh dari bagian MoU yang dilakukan antara Dishubparkominfo dengan Koperasi Karya Bahari sejak Nvpember 2014,” aku Kabid Pendapatan pada Dispenda KLU, Vidi Ekakusuma, beberapa waktu lalu.

Logikanya, angka setoran setiap bulannya harus lebih besar dari Rp 20 juta. Pasalnya, MoU yang diteken oleh Dishub dengan KKB pada November 2014 mengharuskan KKB menyetorkan Rp 20 juta sebulan ke Pemda, sebagai imbas intervensi penarikan KKB kepada wisatawan asing rute Bali – Trawangan yang diberlakukan secara sepihak dan klaim dasar kesepakatan pengelola fasboat. Artinya, pendapatan yang bersifat tetap Rp 20 juta sebulan itu masih akan bertambah dari potensi pemasukan tiket antara lain bersumber dari penjualan tiket Bangsal, penjualan tiket Teluk Nara, tiket Senaru, tiket Pos Mentigi, Pos Kecinan/Malaka, dan Air Terjun Kerta Gangga. Tetapi kenyataannya, angka setoran Dispar dan Dishub masih kurang

Halaman 4

dari angka tersebut.

“Dari Fast boat kita setorkan Rp 20 juta per bulan yang kita tarik dari tamu yang keluar dari 3 Gili ke Bali, (asumsinya saat masuk ke 3 Gili tidak membayar retribusi), sementara dari penjualan tiket di Bangsal kita setorkan bervariasi,” aku Ketua Koperasi Karya Bahari, Sabarudin, kepada wartawan.

Pernyataan tersebut sekaligus menguatkan, bahwa terdapat angka pendapatan yang bersifat tetap. Meski belakangan, versi Kadispar KLU yang juga mantan Kabag Hukum, memandang penarikan Rp 20 juta sebulan itu ilegal. Persepsi hukum Perda yang mengenakan kewajiban retribusi kepada wisman yang masuk kawasan wisata (bukan yang keluar, red), membuat Kadispar, Muhadi, meninjau ulang MoU yang dibuat Kadishub, Sinar Wugiyarno, SH, dan KKB. Situasi ini pulalah yang membuat, Wabup KLU, Syarifudin, SH, melakukan sidak, Senin (28/ 3) ke Pos Bangsal Pemenang.

Hal ini merupakan tindak lanjut instruksi investigasi yang ditandatanganinya, Kamis (24/ 3). Di sisi lain, awak media masih mendapati isu bahwa tiket palsu masih diperjualbelikan pada hari Jumat (25/3).

Pantauan koran ini, wabup terjun dengan menyasar Kantor Dispar KLU di Bangsal Pemenang. Tanpa basa basi, wabup meminta keterangan terkait temuan tiket palsu itu.Tak lama, wabup didampingi Kepala Inspektorat KLU mengarahkan sidak ke Koperasi Karya Bahari. Hanya disambut oleh dua staf KKB, keduanya pun ditanya detail mengenai tiket dan tiket palsu secara bergantian. Kontan

(Suara NTB/ari)

SIDAK - Wabup KLU Syarifudin saat melakukan sidak di Pos Bangsal Pemenang terkait retribusi yang diduga janggal. saja, kedua staf itu mengaku tidak tahu menahu.

Menyikapi masalah itu, wabup pun tidak banyak memberi komentar. Namun ia memastikan persoalan ini akan diusut secara menyeluruh.

Dengan kejadian itu, Syarif mengaku sudah ada kejanggalan yang terdapat dalam proses penjualan tiket tersebut. Hanya saja, ia belum mengarahkan kepada okunum yang jelas terlibat. Diyakininya, praktik ini dilakukan secara sistematis oleh oknumoknum yang bermain untuk kepentingan memperkaya diri. “Kalau bisa diseleseikan secara internal kita akan seleseikan. Kalau tidak bisa, kita terpaksa melalui proses pidana. Ini sudah ada kelihatan,” imbuhnya sembari bergegas menuju mobil.

Terpisah Kadishubkominfo KLU, Sinar Wugiyarno, di ruang kerjanya, Senin (28/3), membantah MoU yang ditandatanganinya dengan KKB tidak sah. Ia mengklaim, MoU dilakukan mengacu pada Perda 5 tahun 2010 tentang retribusi masuk ke kawasan objek wisata dan tempat rekreasi.

Sinar juga berdalih, bahwa pihaknya terpaksa menitipkan

pemungutan melalui KKB, karena tidak adanya personel yang bisa ditempatkan.

Dijelaskannya, MoU dengan KKB terlaksana karena pihak koperasi sanggup memberi setoran Rp 20 juta sebulan. Namun ia juga tidak membenarkan, adanya klaim bahwa MoU dianggap sebagai legitimasi dalam proses pemungutan.(ari)

Bahkan dikatakan Lotim paling banyak dari seluruh daerah. Pemilik Heaven on The Planet Resort Ekas Bay ini mengatakan, Lotim sangat cantik dan banyak diminati wisatawan.

Hanya saja, daerah yang kaya potensi wisata ini masih perlu banyak pembenahan.

Kerry memberikan kritikan terhadap Pemkab Lotim, khususnya berkaitan mekanisme pengurusan izin masih

terlalu ribet dan terlalu banyak dokumen perizinan yang harus diisi.

Selain itu, kondisi infrastruktur juga dinilai masih sangat lemah. Bahkan, minim fasilitas air dan infrastruktur jalan. Kerry juga mempersoalkan soal kepastian dan supremasi hukum yang berlaku. Di mana kondisi-kondisi itu dinilai menjadi penyebab orang takut berinvestasi di Lotim. (rus)

Asisten II Setda Lotim Cabut Gugatan Praperadilan Kedua Selong (Suara NTB) – Asisten II Setda Lombok Timur (Lotim) HSW yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Lotim diketahui sudah mencabut gugatan praperadilan kedua ke Pengadilan Negeri (PN) Selong terkait penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim beberapa waktu lalu yang dinilainya menyalahi aturan.

Dikonfirmasi di Mapolres Lotim, Senin (28/3), Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Wendi Oktariansyah, SIK, membenarkan jika tersangka kasus Gili Kondo bersama kuasa hukumnya telah mencabut gugatan praperadilan yang dilayangkan ke PN Selong.

Dalam proyek yang bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Desa Tertinggal (KPDT) tahun 2012 lalu, tiga orang sudah ditahan yakni HSW selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), MS yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan HS selaku pihak rekanan. “Ya, gugatan untuk praperadilan kedua sudah dicabut,”singkatnya.

Diketahui, sebelumnya HSW bersama kuasa hukumnya telah mengajukan dan melakukan

(Suara NTB/yon)

Wendi Oktariansyah sidang praperadilan pertama terkait gugatannya terhadap penyidik Polres Lotim yang telah melakukan penangkapan hingga menetapkan dirinya sebagai tersangka dan proses penahan yang dinilai oleh pemohon cacat demi hukum.

Akan tetapi, dalam sidang praperadilan yang digelar sepekan lamanya itu, hakim tunggal yang bertugas melaksanakan praperadilan menolak segala permohonan pemohon mulai dari penyampaian gugatan, saksi-saksi maupun dalam tahap pembuktian alat bukti ditolak oleh hakim. Alasan permohonan dari pemohon itu ditolak, karena hakim menilai jika langkah yang telah dilakukan oleh penyidik dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Lotim itu sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga dilakukan penahanan. (yon)

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

Kawal Anggaran Mandalika SAMPAI saat ini alokasi anggaran pengembangan kawasan Mandalika Resort yang sebelumnya sempat dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo, sebesar Rp 1,8 triliun, masih belum ada kejelasan. Pemerintah daerah diharapkan untuk tetap bersuara agar anggaran ini bisa segera terealisasi.

Demikian disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA, menyikapi ketidakpastian alokasi anggaran pengembangan kawasan (Suara NTB/kir) Mandalika Resort, Senin (28/3).

Willgo Zainar Menurutnya, untuk bisa mewujudkan anggaran pengembangan kawasan Mandalika butuh dorongan semua pihak di daerah ini, mulai dari masyarakatnya, pemerintah daerah hingga DPRD. “Daerah jangan pernah berhenti menyuarakan. Karena itu sudah menjadi janji presiden kepada masyarakat di daerah ini,” tegasnya.

Adapun para anggota DPR RI asal NTB juga akan terus mengawal dengan harapan anggaran tersebut bisa terealisasi. “Kalau kita di Dewan kan hanya menerima usulan dari pemerintah saja. Kuncinya sekarang ada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya.

Kalau pemerintah pusat mengusulkan anggaran ini, maka para anggota Banggar DPR RI asal NTB sudah berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran supaya pengembangan kawasan Mandalika agar segera terwujud.

Disinggung apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah pusat terkait anggaran, politisi Partai Gerindra ini mengaku sudah ada. Bahkan pemerintah pusat sudah memberikan sinyal bakal mengalokasikan anggaran pengembangan kawasan Mandalika ada APBN perubahan tahun ini. Sehingga pihaknya kini tinggal menunggu political will dari pemerintah pusat untuk mau memenuhi janjinya tersebut.

Pihaknya sebenarnya berharap anggaran pengembangan untuk kawasan Mandalika bisa masuk pada APBN tahun 2016.

Tetapi ternyata hampir seluruh anggaran yang dialokasikan untuk penyertaan modal di BUMN dicoret, karena kondisi anggaran negara yang sedang minim. “Sekarang kita tunggu saja, mudah-mudahan anggaran pengembangan kawasan Mandalika yang dijanjikan pemerintah pusat bisa masuk pada APBN perubahan tahun ini,” ujarnya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kurang Paham, Banyak Kades Tersangkut Hukum Giri Menang (Suara NTB) Adanya sejumlah kepala desa (kades) di NTB yang tersangkut kasus hukum gara-gara menyelewengkan penggunan dana desa menjadi sorotan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi. Adanya kades tersangkut kasus lantaran kurang paham penggunaan dana desa. Karena itu, pihak kementerian akan terus melakukan sosialisasi terkait penggunaan dana dari pusat tersebut.

“Adanya kades tersangkut kasus karena dana desa ini salah satu yang perlu kami jadikan perhatian, kami perlu sosialisasikan terus, karena mungkin pemahaman kades yang kurang terhadap penggunaan dana desa,” aku Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Singgih Wiranto SH, M.Hum,

di Lobar, Senin (28/3).

Menurutnya, karena pemahanman kurang terhadap penggunaan dana desa, maka kades tidak tepat menggunakan dana ini. Karena itu, pihaknya perlu terus melakukan sosialisasi kepada kades agar tidak takut menggunakan dana desa.

Ditegaskannya, pengelolaan dana desa sama dengan dana

yang disalurkan melalui pusat (APBN, red). Pengawasannya melibatkan aparatur internal mulai dari Inspekorat kabupaten dan provinsi maupun di kementerian. Ada pula aparatur pemeriksa eksternal yakni diaudit oleh BPKP. Selain tu ada juga pengawas dari masyarakat, karena penggunaan dana desa ini transparan dan melibatkan masyarakat secara langsung.

Selain itu, ujarnya, kementerian membentuk satgas dana desa yang bertugas menyelesaikan persoalan yang timbul, termasuk penggunaan dana desa.

Menyangkut adanya usulan dari desa, pencairan desa sebaiknya dua termin menurutnya, tidak bisa. Sebab hal itu bertentangan dengan PP. Dalam PP UU Nomor 6 tentang Desa ditetapkan penyaluran dana desa tiga kali termin.

Mengenai penggunaan dana desa sesuai roadmap tahun 2015 sekitar 3 persen atau Rp 20,7 triliun dari total APBN 2015 dengan dana yang digelontorkan rata-rata per desa memperoleh Rp 280,3 juta.

Tahun ini, jelasnya, dana

Anggota Kodim 1620/Loteng Jalani Tes Urine

Bulog Janji Segera Salurkan Raskin Praya (Suara NTB) Pihak Bulog berjanji segera menyalurkan jatah beras miskin (raskin) bagi masyarakat miskin di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada Bulan April mendatang. Kendati sebelumnya tersebar informasi kalau stok beras Bulog sudah menipis, sehingga penyaluran raskin berpotensi molor dari jadwal yang ada.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng, H.M. Nazili, S.IP, kepada Suara NTB, Senin (28/3). Sebelumnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog terkait proses penyaluran jatah raskin. Dalam hal ini, pihak Bulog menjamin penyaluran raskin tetap akan dilakukan. Pasalnya, stok beras Bulog dalam posisi yang cukup aman.

“Memang di beberapa gudang beras Bulog termasuk yang ada di Loteng, stok berasnya menipis. Tapi di gudang yang lain, stoknya cukup. Sehingga masalah penyaluran raskin bukan jadi persoalan,” ujarnya.

Hanya saja, Nazili mengaku belum mengetahui secara pasti kapan jatah raskin untuk Loteng akan disalurkan.

Apakah pada awal bulan April mendatang atau malah pada akhir bulan. Tetapi yang jelas, jatah raskin untuk bulan Maret dan April pasti akan disalurkan oleh Bulog tanpa harus menunggu pengadaan stok beras baru.

Jika dilihat penyaluran raskin di daerah lain, Loteng termasuk yang paling baik. Karena hampir bisa dikatakan tidak ada tunggakan dari pembayaran. “Pihak Bulog yang mengatakan kalau penyaluran raskin Loteng termasuk yang paling baik. Sehingga tidak ada alasan bagi Bulog untuk menundanunda penyaluran raskin bagi Loteng,” tandas mantan Sekretaris BKD Loteng ini. (kir)

Polres Siap Awasi Pemilihan Wabup Giri Menang (Suara NTB) Adanya saran agar aparat penegak hukum (APH) turun melakukan pengawasan terhadap pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Lobar yang bakal mendampingi H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, disambut baik Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhitya Kusumo. Pihaknya mengaku siap melakukan pengawasan dengan menerjunkan aparat untuk mengawasi proses pemilihan wabup.

“Ya kami siap melakukan pengawasan, kalau ada laporan masyarakat juga akan kami tindaklanjuti,” tegasnya, Senin (28/3).

Selain menunggu laporan masyarakat pihaknya bisa turun melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan wabup. Namun dalam hal ini, pihaknya tidak bisa masuk ke ranah politik, sebab aparat tidak boleh masuk ke ranah itu. Lebih jauh dikatakan, pihaknya bisa masuk melakukan pengawasan dengan memantau di bawah. Pihaknya bisa menerjunkan intelijen untuk menyerap informasi di bawah terkait persoalan tersebut. “Kami akan mengusut kalau ada laporan masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua Gompar Lobar, Muhazzam Fadli mensinyalir, proses pemilihan orang nomor dua di Lobar yang nanti berlangsung di DPRD rawan transaksi uang. Pasalnya, supaya mulus menjadi wabup para calon bisa saja menggunakan uang. Tidak itu saja, parpol pengusung bukan tidak mungkin tidak meminta dana kepada calon yang diusung.

Untuk mencegah adanya transaksi uang pada proses pemilihan wabup, aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, kepolisian bahkan KPK diminta untuk turun melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemilihan wabup tersebut. (her)

desa yang digelontorkan melalui APBN naik 6 persen yakni sebesar Rp 46,9 triliun, sehingga rata-rata per desa memperoleh dana Rp 628 juta. Ke depan dana ini akan terus dinaikkan, tergantung dari kemampuan keuangan negara mencukupi atau tidak. Kalau mencukupi, maka dana desa akan terus ditingkatkan menjadi sebesar Rp 81 triliun lebih.

Dana desa ini, jelasnya, diutamakan untuk membangun infrastruktur dasar. Sedangkan untuk pembangunan kantor, jika masih layak tidak perlu dilakukan.

Sebab yang prioritas bagaimana mengentaskan masyarakat miskin. (her)

(Suara NTB/kir)

TES URINE - Anggota Kodim 1620/Loteng menjalani tes urine di Aula Kodim 1620/Loteng, Senin (28/3).

Proyek Jalan Provinsi di Loteng Diduga Bermasalah Praya (Suara NTB) Pembangunan sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015 lalu, diduga bermasalah. Di mana kualitas pengerjaannya disinyalir tidak sesuai spesifikasi yang ada. Terbukti belum setahun selesai dibangun, kondisi ruas jalan tersebut kini sudah mulai rusak.

Demikian diungkapkan anggota DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi, saat rapat koordinasi dengan Pemkab Loteng, Senin (28/3).

Ia menjelaskan, dari hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya, ditemukan banyak sekali ruas jalan yang sudah mulai rusak, walau tidak begitu parah. Namun hal itu bisa sebagai indikasi kalau kualitas pengerjaan ruasruas jalan ini ada indikasi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada.

“Jalannya memang tidak berlubang. Tapi justru jalannya bergelombang. Dan, itu jauh lebih berbahaya,” ujarnya. Kemudian dari sisi pengerjaan, juga banyak yang tidak sesuai harapan.

Seolah-olah jalan tersebut bukan jalan provinsi.

Ruslan mencontohkan, ruas jalan Kabul wilayah di selatan misalnya. Kondisinya sekarang sudah mulai rusak. Padahal jalan tersebut baru dibangun tahun 2015 lalu. Kemudian jalan Basuki Rahmat di Kota Praya, kualitas pengerjaannya harusnya lebih bagus. Tidak seperti yang ada sekarang ini. Melihat kondisi ini, politisi PDI P ini menilai wajar jika proyek-proyek jalan provinsi dibidik aparat penegak hukum. “Kejaksaan sekarang ini memang tengah membidik proyek jalan provinsi yang ada di Loteng,” aku politisi Daerah Pemilihan Loteng ini.

Terkait persoalan ini, pihaknya juga berharap Pemkab Loteng bisa bersikap dan tidak hanya diam dan menerima saja. Jika kualitas pengerjaan jalan provinsi tidak sesuai harapan, Pemkab Loteng harus menyampaikan ke pemerintah provinsi. ‘’Ini sebagai bentuk kontrol pemerintah kabupaten terhadap pemerintah provinsi,’’ ujarnya. (kir)

Praya (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, Senin (28/3) menggelar tes urine bagi para anggota Kodim 1620/ Lombok Tengah (Loteng). Tes dilakukan untuk melihat ada tidaknya anggota TNI yang menggunakan narkoba dan zat adiktif terlarang lainnya.

Kegiatan dirangkaikan dengan penyuluhan tentang bahaya narkoba di Aula Kodim 1620/Loteng.

Namun tidak semua anggota Kodim yang menjalani tes urine. “Jumlah yang diperiksa urinenya sekitar 50 orang anggota,” sebut Dandim 1620/Loteng, Letkol. Inf. Arie Tri Hedhianto, melalui Pasi Intel, Kapten Inf. L. Masud, kepada wartawan.

Mas’ud mengatakan, tes urine dilakukan secara bertahap, sehingga tidak semua anggota dites urinenya pada waktu bersamaan. Nantinya bagi anggota yang belum dites urine pada kesempatan kali ini, akan dites pada kesempatan berikutnya. “Kita rencanakan tes urine ini setiap tiga bulan sekali. Dan, yang dites juga beda-beda,” tegasnya.

Ia menjelaskan, tes urine dilakukan sesuai instruksi pimpinan guna memastikan ada tidaknya anggota TNI yang menjadi pengguna narkoba. Jika dalam tes urine ditemukan ada yang positif menggunakan narkoba, maka anggota bersangkutan bisa dijatuhi sanksi. Sanksinya juga bisa sampai pada proses pemecatan sebagai anggota TNI. “Ada aturannya dalam pemberian sanksi terhadap anggota TNI yang positif menggunakan narkoba. Bentuk sanksinya bisa sampai pemecatan,” tegasnya.

Mesti demikian, ia mengaku sampai sejauh ini belum ada satupun anggota Kodim 1620/Loteng yang positif menggunakan narkoba dan berharap seterusnya tidak ada. “Tahun 2015 lalu, kita sudah dua kali melakukan tes urine, hasilnya semuanya negatif,” tandas Mas’ud.

Meski demikian, bukan berarti pihaknya tidak waspada. Pengawasan internal terhadap para anggota TNI tetap dilakukan. Di mana hampir di setiap kegiatan anggota selalu diawasi dengan harapan tidak ada yang sampai terjerumus sebagai pengguna narkoba. “Pada setiap kegiatan apel pagi dan kesempatan lainnya, anggota selaku kita ingatkan. Jangan pernah menggunakan narkoba. Karena narkoba sangat membahayakan,” ujarnya mengingatkan. (kir)

Ihsan, Petani Berprestasi Asal Sekotong

Sulap Lahan Kering dan Tadah Hujan Menjadi Produktif Wilayah Sekotong dikenal dengan daerah yang kering, banyak lahan tadah hujan di daerah itu yang sulit digarap. Petani setempat pun kerap kali dilanda masalah, disebabkan air minim apalagi di musim kekeringan.

Namun di tengah keterbatasan itu, petani setempat tak kehabisan upaya.

Seperti apa upayanya?

DIMOTORI oleh Ihsan (35) petani asal Dusun Berambang Desa Sekotong Tengah, para petani setempat pun mampu menggarap lahan yang tadinya kering menjadi lahan produktif.

Berangkat dari persoalan yang dialami petani setempat, Ihsan mencoba mengembangkan teknologi sederhana.

Berkali-kali gagal, namun ia mencoba terus menerus, sehingga mampu menghasilkan produksi 9 ton per hektar itupun di lahan non irigasi (lahan kering). “Sejak 2013 lalu kami bersama-sama petani di sini mencari solusi bagaimana menggarap lahan tidur (lahan kering) menjadi lahan produktif,” katanya di Sekotong, akhir pekan lalu.

Ia mengaku, awal mula mengembangkan pertanian di wilayah setempat tahun 2013 lalu. Saat itu minim infrastruktur penunjang, seperti irigasi dan bantuan benih. Ia pun mencoba mengembangkan benih dengan pola demplot padi melalui program SLPTT. Lalu bibit hasil demplot itu ditanam di sawah, hasil panennya kurang memuaskan, karena hanya 4 ton dalam satu hektar.

Bersama petani lain pun mencoba mencari apa masalahnya, sehingga produktivitas rendah. Ia mencari apa yang kurang lalu digali dan dicarikan solusinya. Saat itu, barulah diketahui petani belum menerapkan pemupukan berimbang. Ia pun berupaya berbagi informasi dengan petani lain,

(Suara NTB/her)

BERPRESTASI - Ihsan petani asal Desa Batu Putih yang berprestasi di tingkat nasional. terkait langkah apa saja yang dilakukan untuk menanam padi. Ia turun ke petani untuk memberitahu bagaimana cara menanam dan menghasilkan padi yang berkualitas baik.

Atas pembinaan itupun, musim tanam tahun berikutnya petani di desa setempat memperbaiki dengan menerapkan pemupukan berimbang, sehingga diperoleh hasil yang terus meningkat. Bahkan, saat ini diperoleh produktivitas menembus 9 ton per hektar saat cuaca yang bagus.

Di tengah upayanya menggarap lahan kering, pihaknya memanfaatkan teknologi yang ada.

Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan air irigasi pertanian ia dengan petani lain saling pinjam mesin pompa air. Ihsan juga membuat alat sederhana untuk bercocok tanam, alat ini dibuat hasil belajar dengan belajar di petani daerah lain. Di tengah kemarau panjang, ia pun menuai kendala sulitnya air. Ia pun secara swadaya membuat sumur, sebelum dibantu Dinas Pertanian. Sumur ini sedikit membantu petani untuk mengairi sawahnya.Selain memanfaatkan air sumur, petani menyedot air sungai dan embung yang masih tersisa. Ketika sulit air, petani setempat terpaksa harus

menginap di areal pertanian.

Saat ini, jelasnya, petani sudah menguasai teknologi pemupukan berimbang, jajar legowo, hand tractor dan pengolahan pasca panen.”Kami juga sudah membuat alat panen sederhana buatan kami,”ujarnya.

Teknologi lain yang dikembangkan, saat ini jajar legowo, sistem ini mampu menghemat benih dan biaya. Ia bersama petani setempat tidak mau tergiur menjual padinya dengan harga murah, atas bantuan pemerintah dibangunkan gudang penampungan gabah. Gabah tersebut sebelum dijual diolah dan dikeringkan, sehingga harga agak mahal. Selain itu, petani juga diarahkan untuk mengolah gabahnya menjadi beras barulah dijual dalam bentuk beras.

Selain mengembangkan padi, Ihsan juga mengembangkan sejumlah komoditi lain, seperti sayuran dan cabai. Tanaman ini dikembangkan secara swadaya dengan menerapkan teknologi sederhana. Ia menggarap lahan seluas 7 hektar, dari luas tersebut 3 hektar milik pribadi, sedangkan sisanya milik pengusaha yang nganggur. Karena lahan menganggur maka ia pun menawarkan kepada pemiliknya agar digarap. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

Halaman 6

Penerapan UMK di KSB Terus Dipantau Taliwang (Suara NTB) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejauh ini terus melakukan pemantauan terhadap penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2016.

Meski sejauh ini belum ada laporan adanya perusahaan yang tidak menerapkan nilai upah terbaru itu, namun Disosnakertrans tidak ingin kecolongan dengan tidak memantau dan mengawasi langsung di lapangan. “Sejauh ini sih masih aman. Belum ada laporan. Tapi kami tetap mengawasi dan membuka ruang pengaduan bagi pekerja,” jelas Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan (Hiwas) Disosnakertrans KSB, Drs. Zainuddin, MM kepada media ini, Senin ( 28/3).

Zainuddin mengatakan, bentuk pengawasan langsung yang dilakukan pihaknya sejauh ini dengan mendatangi satu persatu perusahaan yang beroperasi di daerah. Petugas pun tidak hanya memeriksa catatan penerapan gaji oleh perusahaan tetapi juga menanyakan langsung kepada karyawan masing-masing perusahaan apakah nilai upah yang mereka terima telah sesuai dengan UMK 2016 atau tidak. ”Sudah banyak perusahaan yang kami kunjungi dan tidak ada laporan bahwa perusahaan tersebut tidak melaksanakan UMK,” tegasnya.

Untuk membongkar adanya praktik perusahaan yang tidak menjalankan UMK, diperlukan kerja seluruh pihak terutama pekerja. Zainuddin berharap kepada para karyawan perusahaan, jika di tempat kerjanya tidak menerapkan UMK agar melaporkannya ke petugas atau Disosnakertrans baik secara langsung mau pun melalui surat. “Kami tetap membuka ruang pengaduan. Dan jangan takut melapor karena kami akan melindungi setiap pelapor,” cetusnya.

Selain belum menemukan dan menerima laporan, Disosnakertrans KSB sejauh ini juga belum memperoleh permohonan penundaan dari perusahaan yang tidak mampu menerapkan UMK tahun 2016. Hal ini bagi Zainuddin menunjukkan bahwa perhitungan UMK oleh daerah telah dilakukan secara rasional sehingga dapat dilaksanakan seluruh pihak. “Di awal juga setelah ditetapkan tidak ada gejolak seperti protes misalnya dari perusahaan. Artinya perhitungan kita sedikit tidak bisa mengakomodir seluruh pihak terutama pekerja dan perusahaan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sesuai keputusan Gubernur NTB, nilai UMK tahun 2016 yang berlaku di KSB Rp. 1.600.900 atau mengalami peningkatan sekitar 10 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.463.000. (bug)

Kasus Perambahan Hutan

Warga Diminta Tak Lakukan Pembiaran Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat dalam hal perambahan hutan (illegal logging). Apabila masyarakat tergerak, maka oknum yang tidak bertanggung jawab tidak akan berani melakukan perambahan hutan.

“Harus ada partisipasi masyarakat. Jangan sampai melakukan pembiaaran. Sehingga pihak dari luar kabupaten Sumbawa ataupun luar Pulau Sumbawa dengan mudahnya masuk untuk melakukan penebangan,” imbuhnya, Senin (28/3).

Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, pihak Camat, desa, dan dusun juga diharapkan berperan dalam hal ini.

Mengingat jika mengandalkan Opgap saja, maka langkah-langkah yang dilakukan tidak akan efektif. Di samping keterbatasan aparatur serta pengamanan hutan yang terbatas.

“Kalau diharapkan petugas atau aparat, kita tidak akan pernah cukup. Makanya diharapkan partisipasi masyarakat.

Tentunya digagas oleh kepala dusun, kepala desa, dan Camat untuk bisa menggerakkan masyarakat,” kata H. Husni.

Sejauh ini, dari hasil operasi Tim Opgab yang dilaksanakan selama tiga hari, tercatat sekitar 84 truk kayu temuan yang berkisar 400 kubik diamankan. Kayu temuan tersebut masih dalam proses penyidikan Penyidik PNS Kehutanan Provinsi. Dalam proses penanganan kasus ini, juga tidak mudah. Ada beberapa fase-fase yang harus dilalui, baik itu menetapkan tersangka, kemudian melakukan persidangan, baru menentukan langkah yang akan diambil. “Tidak serta - merta begitu ditangkap langsung diapa-apakan. Harus ada pembuktian dulu. Apakah termasuk hasil illegal logging atau tidak. Kan itu dibuktikan nanti,” terangnya.

Dari informasi yang diperoleh kata Bupati, terhadap kayu temuan tim Opgab, sudah ada yang diduga sebagai tersangka. Bahkan tersangka sudah dipanggil untuk diperiksa di kabupaten Sumbawa, namun tidak memenuhi panggilan.

Upaya selanjutnya, tersangka dipanggil penyidik PNS Kehutanan Provinsi untuk diperiksa. Pihaknya tengah menunggu perkembangan. Kalau tidak juga memenuhi panggilan, tentu ada upaya atau langkah pemanggilan paksa oleh penyidik.

Upaya lain, akan dilakukan pertemuan. Paling tidak, pihaknya akan coba untuk mendirikan pos-pos jaga tertentu.

Hal ini yang akan diupayakan untuk diusulkan. Meskipun sebenarnya hal ini menjadi kewenangan Provinsi. Namun karena lokasinya berada di kabupaten Sumbawa, pihaknya memiliki kepedulian terhadap kasus itu. ‘’Sebab apabila illegal logging berkelanjutan di Sumbawa, masyarakat Sumbawa yang akan terkena dampaknya,’’ demikian bupati. (ind)

ASI MBOJO – Pintu gerbang masuk museum Asi Mbojo di tengah Kota Bima ini, merupakan sebuah bangunan bersejarah yang menjadi cikal bakal lahirnya Bima.

Namun meskipun berada di pusat keramaian Kota, namun museum ini tak begitu diminati oleh warga untuk mengunjunginya.

(Suara NTB/uki)

Nunggak Dividen

DPRD Sumbawa Kejar PT Multi Capital Sumbawa Besar (Suara NTB) Hasil konsultasi Komisi II DPRD Sumbawa dengan Direktur PT. DMB dan jajarannya, ternyata PT Multi Capital yang belum membayarkan jatah dividen yang seharusnya diterima DMB. Anak perusahaan grup Bakri tersebut ternyata belum membayar dari sejak 2012 hingga saat ini.

“Kita kan sudah ketemu dengan Direktur PT DMB kemarin, Pak Andi dengan Pak Nurdin. Jadi memang menurut keterangan PT DMB itu memang Multi Capital yang belum membayar. Baik itu jumlah saham yang nilainya 4 juta US Dolar, ataupun Dividennya. Itu belum dibayar dari tahun 2012, 2014, 2015, 2016. Newmont sudah membayar, itu informasinya,” cetus Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, A. Rafiq kepada wartawan, Senin (28/3).

Terkait hal tesebut, dalam waktu dekat, Komisi II bersama Pansus DPRD KSB akan bertemu dengan Multi Capital, Rabu mendatang. Termasuk dengan MDB. Untuk mengkonfrontir PT DMB dengan PT. MDB soal dividen ini.

“Karena akan kita ajak pak Andi besok itu. Pak Andi harus ikut jelaskan ke mereka bahwa memang ini posisinya. Jangan sampai nanti MDB berkilah kalau kita tidak bawa DMB. Makanya hari Rabu itu kita hadirkan Direkturnya

langsung. Kita ketemukan dengan MDB dan Multi Capital,” tandasnya.

Muncul pula opsi, kalau memang masalah ini tidak tuntas, bisa dibawa aparat hukum, Kejaksaan atau KPK. Bisa pula mengambil kembali saham tersebut dan melepaskannya ke pihak lain. “Kita mengambil kembali dan kita jual ke orang lain. Bayangkan Rp 2 triliun nilainya,”cetus Rafiq, seraya akan tetap menagih dividen yang seharusnya menjadi hak daerah. (arn/ind)

Kejari Dalami Kegiatan Dinas Penerima DBHCHT Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa terus melakukan pengumpulan data terkait dugaan penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumbawa. Guna membuktikan adanya kerugian negara, pihak Kejaksaan tengah mendalami per item kegiatan yang dilaksanakan Dinas penerima dana.

“Saya sudah minta staf saya untuk mendalami per kegiatan. Misalnya kegiatan sosialisasi, benar tidak itu dilakukan sosialisasi,” ujar Kajari Sumbawa, Paryono SH, yang dikonfirmasi, Senin (28/3).

Disebutkannya, dari pengumpulan data yang dilakukan memang ada yang tidak sesuai peruntukan. Namun hal ini belum bisa disimpul-

(Suara NTB/dok)

Paryono kan. Mengingat pihaknya masih perlu membuktikan apakah ada kerugian negara tau tidak. Makanya, pihakn-

ya mendalami per kegiatan dari masing-masing dinas penerima. “Kalau hanya salah penggunaan, itu masih ranahnya administrasi. Kita mau lihat ada atau tidak kerugian negaranya. Kalau salah administrasi, terus ada kerugian negaranya, itu masuk ke ranah korupsi dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Itu yang sedang kami dalami,” pungkas Kajari.

Seperti diberitakan, DBHCHT kabupaten Sumbawa tahun 2014 senilai Rp 7,3 miliar diduga tidak sesuai peruntukan. Atas laporan dari masyarakat, pihak Kejari Sumbawa turun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Termasuk melakukan pemanggilan terhadap dinas-dinas terkait yang menerima dana dimaksud. (ind)

Dihadiri Bupati dan Sultan

Berlian Rayes Dilantik sebagai Anggota DPRD Sumbawa Besar (Suara NTB) Berlian Rayes, S. Ag dilantik sebagai anggota DPRD Sumbawa dalam rapat paripurna istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW), Senin (28/3). Dia menggantikan posisi yang ditinggalkan Jack Morsa H. Abdullah, S.Adm dari Partai Golkar di Dapil IV. Paripurna pelantikan Berlian juga disaksikan Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah dan Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin IV, Forkopimda, sejumlah Kepala SKPD, serta lainnya. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah janji yang dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata, SP. PAW ini sesuai Keputusan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dengan Nomor 171 – 323 tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan M. Berlian Rayes sebagai Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa masa jabatan 2014-2019.

Dalam sambutannya, Budi atas nama pimpinan dan ang-

(Suara NTB/arn)

(Suara NTB/arn)

DILANTIK - Ketua DPRD Sumbawa saat melantik Berlian Rayes, Senin (28/3)

BERSAMA - Foto bersama Berlian Rayes bersama Bupati, Sultan dan pimpinan DPRD Sumbawa didampingi Istri.

gota DPRD Sumbawa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Jack Morsa atas pengabdian dan dedikasi selama menjalankan tugas.

Kehadiran dan keberadaan Jack Morsa selama menjadi wakil rakyat telah menjadi inspirasi dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional. Sementara kepada Berlian Rayes, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa disampikan

selamat menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, semoga kedepan dapat berkiprah untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat di Kabupaten Sumbawa. Dengan semakin beratnya tugas dan fungsi anggota DPRD, setiap anggota diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan memahami tugas-tugasnya sesuai mekanisme berdasarkan tata tertib dan kode etik anggota DPRD. “Kami juga mengucapkan teri-

makasih kepada Bupati Sumbawa dan seluruh jajarannya yang selama ini telah menjalin kemitraan yang harmonis dengan DPRD Sumbawa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Termasuk kepada KPU Sumbawa atas partisipasinya sehingga proses PAW bisa terlaksana dengan baik,” jelasnya.

Berlian Rayes merasa istimewa karena selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, pel-

antikannya juga disaksikan Sultan Sumbawa. Untuk itu, dia siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin sebagai wakil rakyat.

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Kemudian segera turun ke Dapilnya, menyerap aspirasi masyarakat. Memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. “Pelantikan ini sangat bermakna bagi saya,” terangnya. (arn/*)

KSB Siapkan Hadiah bagi Rekanan Taliwang (Suara NTB) Untuk menjaga kualitas hasil pengadaannya, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mulai memberlakukan “punishment and reward” (sanksi dan penghargaan) bagi rekanan pelaksana kegiatan.

Ide ini muncul dari wakil bupati (Wabup) KSB, Fud Syaifuddin, ST yang menilai, pemerintah patut memberikan sanksi bagi rekanan yang tidak dapat memenuhi kewajiban atas pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya sesuai aturan yang berlaku. “Sudah selayaknya kalau ada rekanan yang tidak memenuhi kontrak kerjanya harus disanksi dan sebaliknya kalau mereka bekerja dengan baik diberi penghargaan,” cetusnya.

Pemberlakuan sanksi dan pemberian penghargaan bagi rekanan itu akan dimulai tahun ini juga. Wabup mengatakan, prosedur ini akan berlaku untuk setiap kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan pihak ketiga (rekanan). Mulai dari kegiatan fisik (konstruksi), kegiatan pengadaan barang/jasa, kegiatan perencanaan hingga kegiatan pengawasan. “Jadi bukan untuk kegiatan fisik saja. Tapi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pihak ketiga,” timpalnya.

Menurut Wabup, proses penilaian bagi pihak ketiga ini akan dilakukan setelah pekerjaan mereka tuntas atau di jelang akhir tahun. Penilaian akan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, seperti misalnya untuk kegiatan fisik, penilaian tidak saja pada kualitas bangunan yang telah dibuat tetapi juga rangkaian proses pembangunannya sejak awal. “Kalau yang pengadaan bisa kita lihat kualitasnya juga. Nah kalau perencanaan dan pengawasan kita lihat proses mereka menjalankan tugas di lapangan apakah sudah sesuai aturan atau tidak,” paparnya.

Setelah dilakukan penilaian, Pemda KSB di akhir tahun akan mengumumkan hasilnya. Bagi rekanan yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan penilaian akan diberikan penghargaan dan hadiah. Sementara bagi rekanan yang dinyatakan melakukan wan prestasi akan

(Suara NTB/bug)

Fud Syaifuddin diberi ganjaran berupa sanksi mulia ringan hingga berat sesuai dengan tingkat kesalahannya.

“Untuk hadiah bagi rekanan yang punya kriteria baik akan kita siapkan nanti. Nah kalau bagi rekanan nakal sanksinya bisa kita black list sehingga mereka tidak bisa ikut kegiatan pengadaan di dinas mana pun di daerah kita ini,” tegas Wabup seraya menambahkan, pihaknya akan membentuk tim penilai untuk kegiatan tersebut.

“Nanti akan kita bentuk tim penilainya. Unsurnya selain dari pemerintah, juga kita libatkan dari eksternal mungkin wartawan juga bisa ikut karena mereka pasti sedikit banyak punya informasi setiap kegiatan program pemerintah yang dikerjakan pihak ketiga,” sambung Wabup.

Selanjutnya Wabup menyebutkan, pemberian sanksi dan penghargaan bagi rekanan ini untuk sementara akan diberlakukan pada tingkat lokal.

Karenanya bagi rekanan lokal yang selama ini menjadi mitra pemerintah agar mulai saat ini untuk memperbaiki kinerjanya jika diberikan kepercayaan oleh pemerintah mengerjakan kegiatan dalam bentuk apa pun. “Kegiatan ini sekaligus pemberi motivasi bagi rekanan lokal kita untuk memperbaiki diri. Dengan begitu manfaatnya bukan saja bagi mereka untuk semakin profesional, tetapi juga jaminan kualitas kegiatan pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya. (bug)

Sempat Diperbaiki, Lampu Lalin di Lawang Gali Kembali Rusak Sumbawa Besar (Suara NTB) Lampu pengatur lalu lintas (Traffick Light) yang berada di Simpangan Lawang Gali kabupaten Sumbawa tidak lagi berfungsi. Padahal sebelumnya lampu tersebut sempat diperbaiki.

Pantauan Suara NTB, tak jarang pengendara yang melintas di tempat tersebut terkadang berhenti, melihat kendaraan dari jalur lainnya.

Tidak berfungsinya lampu tersebut, tak menutup kemungkinan, akan terjadi kecelakaan. Jika pengendara tidak memperhatikan kendaraan yang melintas dari arah lain.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) kabupaten Sumbawa, Burhan, SH., MH membenarkan tidak berfungsinya lampu lalu lintas tersebut.

Sebelumnya pihaknya sudah memperbaikinya, namun kondisi modul yang sudah tidak layak, sehingga lampu kembali tidak berfungsi. “Memang sudah kami pasang. Tetapi rusak kembali,” pungkasnya.

Dilihat dari kondisi, mod-

ulnya sudah harus diganti.

Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya akan menempatkan personel untuk mengatur lalu lintas di wilayah setempat.

Disebutkannya, selain lampu lalu lintas di simpangan Lawang Gali, pihaknya juga mengupayakan untuk pemasangan Lampu lalu lintas di Simpang Bingung.

Mengingat sebelumnya lampu tersebut sempat dibongkar pada saat ada pengerjaan jalan. Dalam hal ini pihaknya sudah bersurat kepada kontraktor pengerjaan jalan yang sebelumnya menyatakan siap untuk memasang kembali lampu tersebut. “Sudah dua kali kita bersurat. Surat yang kita layangkan diminta untuk memasang kembali lampu lalu lintas di Simpang Bingung dan Halte di depan SMAN 2 Sumbawa yang sebelumnya dibongkar. Namun belum ada jawaban ,” terang Burhan.

Supaya lampu lalu lintas tersebut secepatnya berfungsi, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pihak kontraktor.

Kalaupun tidak ada itikad baik, pihaknya akan melakukan pemanggilan kembali. (ind)

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Enam Sekolah di Kota Bima Siap UNBK Kota Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda (Dikpora) Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.Pd, menyebutkan enam sekolah menengah, baik negeri maupun swasta di Kota Bima akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2016 ini. “Ada enam sekolah yang sudah siap UNBK tahun 2016,” ucap Alwi menjawab Suara NTB, Senin (28/3).

Kata dia, enam sekolah tersebutyaknitigasekolahKejuruaran yakni SMK 1, 2 dan 3.

Madrasah Aliyah Negeri 1 (Suara NTB/uki) (MAN) dan SMAN 5. SedangH. Alwi Yasin kan satu sekolah lainnya yang merupakan sekolah swasta, SMA Salahuddin Kota Bima. Menurut Alwi, beberapa sekolah favorit dipastikan tidak akan menggunakan UNBK. Hanya saja, dia enggan membeberkan sekolah tersebut. “Tiga SMK, satu Aliyah dan satu sekolah swasta dan sejumlah sekolah favorit tidak masuk dalam daftar UNBK tahun ini, “ katanya.

Terlepas dari itu, pihaknya akan terus menggenjot agar seluruh sekolah di Kota Bima yang saat ini berjumlah puluhan, dapat menggunakan UNBK pada tahun 2017 mendatang. Tak hanya SMA, Dikpora juga mengupayakan agar SMP dapat menggelar UNBK serupa. “Kita akan upayakan agar semua sekolah, baik SMA dan SMP di Kota Bima dapat melaksanakn UNBK pada tahun mendatang,” jelasnya.

Alwi mengaku ujian nasional (UN) akan dilaksanakan pada tanggal awal bulan April mendatang. Seluruh sekolah tingkat menengah atas telah siap, tanpa terkecuali sekolah yang masuk daftar UNBK. Dia menegaskan untuk menentukan lulus atau tidaknya siswa peserta ujian, pihak Dikpora tidak memiliki wewenang. Sebab kebijakan itu akan ditentukan sendiri oleh pihak sekolah.

Alwi menghimbau sekolah yang melaksanakan UN agar menyukseskannya dengan jujur dan lebih mempercayakan kepada kemampuan para siswa. Sebab pada tahun lalu sejumlah sekolah diketahui telah membantu para siswanya menjawab soal UN. “Kita berharap agar pihak sekolah lebih mempercayakan kemampuan siswa,” harapnya.

Alwi menambahkan, sebanyak 12 sekolah di Kota Bima meraih predikat sekolah Jujur dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pasalnya sekolah tersebut telah melaksanakan ujian secara jujur pada tahun 2015 lalu. Sembari menambahkan predikat atau sertifikasi tersebut langsung diterima masing – masing sekolah di Jakarta belum lama ini. “Yang jelas 12 sekolah yang meraih predikat sekolah jujur ini akan kita ekspos dan publikasikan pada bulan Mei mendatang,” pungkasnya (uki)

Bulog Gandeng Mitra Pengadaan Gabah dan Beras Kota Bima (Suara NTB) Bulog Sub Divre II Bima melakukan pengadaan gabah dan beras untuk persediaan di gudang, menyusul beberapa wilayah di Bima dan Dompu tengah panen. Berbagai langkah diambil, salah satunya menggandeng mitra pengadaan serta membentuk Satuan Kerja (satker).

Kepala Bulog Sub Divre II Bima, R. Guna Dharma kepada Suara NTB, Senin (28/3) mengatakan, tiga bulan pertama di tahun 2016, pengadaan gabah oleh mitra sudah mencapai 1.680 ton, sedangkan untuk (Suara NTB/uki) pengadaan beras sebanyak 435 R. Guna Dharma ton. “Sementara pada tahun 2015 lalu, total pengadaan gabah sebanyak 15.506,9 ton,” ucapnya.

Kata dia, jumlah mitra untuk penyerapan gabah dan beras wilayah Bima dan Dompu sebanyak 29 mitra. Selain mitra, Bulog juga membentuk Satker untuk penyerapan gabah dan beras. Satker ini berfungsi untuk menjaga dan mendampingi petani agar harga beras tidak di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). “Mitra dan Satker ini dibentuk untuk melakukan penyerapan gabah dan beras. Selama masa pengadaan berlangsung, bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra masih dibuka kesempatan untuk bergabung,” katanya Menurut dia, berdasarkan HPP, harga beras per kilogram senilai Rp 7.700. Untuk gabah kering panen Rp 3.700. Gabah kering giling (GKK) di pintu gudang per kilogram Rp 4.650. Sementara gabah kering (GK) di penggilingan senilai Rp 4.600. “Kalau untuk gabah kering siap giling ada perbedaan harga antara yang diterima di pintu gudang dengan yang diterima di penggilingan. Perbedaannya hanya Rp 50 untuk biaya angkut dan buruh,” akunya.

Dia menyebutkan saat ini, berdasarkan data Dinas Pertanian, daerah panen masih sporadis. Untuk wilayah Kabupaten Bima ada di Bolo dan Sila. Untuk wilayah Dompu, ada di Kempo dan Woja.

Sementara Kota Bima ada di Kelurahan Panggi. “Untuk wilayah kota biasanya petani jarang menjual gabah mereka. Karena akan disimpan sebagai stok untuk kebutuhan sendiri,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/ula)

LONGSOR - Saluran irigasi so Monta yang longsor dan mengancam lahan pertanian seluas 400 ha gagal tanam, Senin (28/3) kemarin.

Diterjang Banjir, So Monta Terancam Gagal Tanam Dompu (Suara NTB) Saluran sekunder kiri daerah irigasi Baka di Kelurahan Montabaru longsor akibat tergerus banjir sungai Baka, Senin (28/3) dini hari. Kerusakan sarana irigasi ini mengancam gagal tanam di so Monta seluas 400-an hektar.

Kepala Bidang Sumberdaya Air (SDA) Dinas PU Kabupaten Dompu, Aris Ansary, ST, MT kepada Suara NTB di Dompu, Senin (28/3) mengaku mendapat laporan dari jajarannya dan langsung turun ke lokasi untuk meninjau kerusakan. Jaringan iriga-

si ini mengairi sekitar 400 ha lahan di so Monta. “Petani saat ini sedang tabur bibit dan ada yang sedang membajak lahan, sehingga membutuhkan air yang cukup,” katanya.

Pihaknya langsung turun ke lokasi sarana irigasi yang rusak digerus banjir, sehingga

petani yang marah dan hendak demo, tidak jadi karena langsung dijanjikan akan ditangani secara darurat. Apalagi daerah irigasi yang dekat dengan sungai Baka ini sudah tergerus dan lantainya patah.

“Besok kita rencananya akan gotong royong perbaiki secara

mengatakan, tanah longsor yang menyebabkan saluran irigasi di So Baka sudah diperoleh informasinya. Karena kejadian baru, sehingga tidak masuk dalam bagian yang dikirim ke pusat atas pernyataan tanggap darurat kerusakan jalan dan terputusnya jembatan di Kilo akibat banjir beberapa waktu lalu. “Kita akan segera ajukan surat ke BNPB setelah ada pernyataan Bupati soal bencana,” katanya. (ula)

Warga Bima Diminta Waspadai Angin Puting Beliung Bima (Suara NTB) Pergantian musim dari hujan ke musim kemarau atau yang lebih dikenal istilah musim pancaroba sudah mulai terasa. Masyarakat Kabupaten Bima diminta agar tetap meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya bencana, terutama puting beliung.

Kepala Pelaksana (Kalaks) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, H. Sumarsono, S.H., M.H. kepada Suara NTB, Senin (28/3) mengatakan, warga jangan terlena dengan keadaan peralihan musim saat ini.

“Memasuki musim pancaroba warga harus tingkatkan kewaspadaan. Sebab pada musim ini sangat rentan terjadinya angin puting beliung,”

ucapnya.

Menurut dia, selain puting beliung, musim pancaroba juga ditandai terjadinya petir yang disertai dengan hujan.

Hanya saja wilayah prakiraannya terlokalisir atau di daerah tertentu.

“Selain angin, ada juga petir yang disertai hujan lokal,” akunya. Terlepas dari itu, Sumarsono berharap agar bencana yang rawan terjadi pada musim pancaroba tersebut, tidak akan terjadi. Namun kalaupun terjadi, dia meminta agar masyarakat segera melaporkan ke pihaknya, sehingga bisa ditangani dengan cepat.

“Mudah – mudahan tidak akan terjadi dan itu yang kita harapkan bersama,” tuturnya.

Ditanya soal wilayah yang rawan panen, Sumarsono

mengaku hingga kini beberapa wilayah di Kabupaten Bima belum adanya laporan dari masyarakat mengenai lahan pertanian yang gagal panen tahun ini. Apalagi pihaknya langsung turun ke lokasi atau untuk meninjau wilayah yang kerap dilanda kekeringan.

“Belum ada laporan soal itu. Dan juga kami sudah turun ke lokasi,” terangnya.

Menurutnya, pihaknya sempat mengetahui informasi adanya kekeringan dan petani terancam gagal panen di wilayah Kecamatan Soromandi. Namun setelah dicek dan berkoordinasi dengan Dinas Petanian, rupanya lahan tersebut merupakan tegalan di atas gunung.

“Informasinya memang ada

sekitar 503 hektar lahan pertanian yang kering. Namun lahan itu berupa tegalan. Artinya jika tidak ada hujan, jelas kering,” terangnya.

Sumarsono memastikan, jika lahan pertanian di Kabupaten setempat tidak terjadi kekeringan atau dikhawatirkan terancam gagal panen.

Kalaupun ada pihaknya akan langsung turun untuk melakukan pendataan serta melaporkan kepada pihak terkait untuk ditangani dengan cepat.

“Daerah yang terancam kekeringan hingga gagal panen untuk

wilayah Bima. Insya Allah tidak ada,” pungkasn y a . (uki)

H. Sumarsono (Suara NTB/uki)

Investor Berencana Kembangkan PLTU dari Limbah Jagung

Hari Ini, Anggota Dewan Pengganti Dinda Dilantik Bima (Suara NTB) – Satu kursi DPRD Kabupaten Bima yang setengah tahun lowong, lantaran ditinggalkan Hj. Indah Dhamayanti Putri, Selasa (29/3) hari ini dijadwalkan akan terisi. Azhar, pengganti antarwaktu (PAW) itu akan dilantik oleh Ketua Dewan, Murni Suciyanti.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Umum DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima, Ir. Suryadin kepada Suara NTB, Senin (28/3).

Kata dia, proses pelantikan saat ini tengah dipersiapkan oleh bagian sekretari(Suara NTB/uki) at Dewan setempat.

Suryadin “Insya Allah, satu orang anggota DPRD dari fraksi Golkar atas nama Azhar akan dilantik, pada Selasa pagi,” ucapnya. Kata dia, proses PAW tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur yang ditandatangani pada Kamis 17 Maret lalu. Dan hasil badan musyawarah (Banmus) DPRD setempat belum lama ini. “Azhar selaku penganti yang PAW sudah memenuhi syarat dan ketentuan,” akunya.

Ketua Komisi II DPRD ini menjelaskan, dalam proses tahapan PAW. Partai Golkar bersurat kepada ketua Dewan.

Kemudian bersurat ke KPU. Untuk selanjutnya pihak KPU bersurat ke Bupati Bima, dan Bupati bersurat ke Gubernur.

Gubernur menetapkan Azhar sebagai penganti PAW, karena semua proses sudah dilewati,” jelasnya.

Suryadin menambahkan, Azhar merupakan ketua PK Partai Golkar Kecamatan Madapangga. Jejak rekamnya membesarkan partai berlambang pohon beringin tersebut tidak diragukan lagi. Sementara prosesi pelantikan atau masalah teknis. Hal itu sudah dipersiapkan oleh bagian sekretariat Dewan. “Yang jelas pelantikannya akan digelar hari Selasa besok,” pungkasnya. (uki)

darurat,” ungkapnya.

Namun Aris Ansary mengatakan, daerah saluran irigasi ini menjadi kewenangan pusat dan ditangani Provinsi melalui tugas pembantuan.

Akibat kerusakan ini, ia berharap agar segera ditangani secara permanen sehingga tidak kembali tergerus oleh banjir. “Kita berharap bisa segera diperbaiki,” katanya Sementara kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran yang dihubungi terpisah

(Suara NTB/uki)

CIPTA MENU – Lomba cipta menu yang digelar di halaman kantor Bappeda Kota Bima, Senin (28/3).

Makanan Lokal Warnai Lomba Cipta Menu di Bima Kota Bima (Suara NTB) – Masakan lokal Bima seperti nasi jagung dicampur gandum (latu), nasi witi ubi dan orak ayam buah kelor, mewarnai lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) tingkat Kota Bima. Lomba tersebut dibuka secara resmi oleh Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin, di halaman kantor Bappeda Kota Bima, Senin (28/3).

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) Kota Bima selaku pihak penyelenggara, Ir. Syamsuddin, mengatakan tujuan pelaksanaan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pentingnya mengkonsumsi pangan dan meningkatkan kreativitas anggota keluarga dalam memilih, menyusun, dan mengkonsumsi menu B2SA.

“Serta meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengolah sumber pangan yang beragam. Sebab bahan yang dibuat dalam masakan ini memanfaatkan pangan lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota mengatakan, bahayanya konsumsi beras berlebihan. Di antara sumber karbohidrat yang lain, beras memiliki kadar gula yang paling tinggi. Akibatnya, angka penderita diabetes di Indonesia sangat tinggi.

“Dari hasil lomba ini, diharapkan kaum ibu semakin pintar mengolah sumber pangan selain beras agar menjadi makanan yang enak dan menggugah selera anggota keluarga,” ucapnya Walikota berharap agar pelaksanaan lomba cipta menu B2SA makin ditingkatkan, terutama variasi jenis

masakannya dengan memanfaatkan hasil pangan lokal.

Pada lomba tersebut dinilai oleh ahli gizi, ahli kesehatan, unsur PKK, dan BKP2. Hasilnya Kelurahan Jatiwangi keluar sebagai pemenang dengan mengantongi poin 77,10. Kelurahan Jatiwangi berhasil menggungguli kelurahan lainnya dengan menyajikan menu andalan dodol parongge, manisan tomat dan manisan cabai.

Sementara peringkat kedua ditempati oleh kelurahan Rite dengan jumlah poin 76,13, disusul kelurahan Monggonao, Kelurahan Oi Fo’o, Keluarahan Dara, Kelurahan Melayu, Kelurahan Penatoi, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Ntobo dan Kelurahan Jatibaru. Selain menempati posisi keempat kelurahan Oi Fo’o juga keluar sebagai juara favorit. (uki)

Dompu (Suara NTB) PT Mersen Power Indonesia (MPI) berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang memanfaatkan limbah pertanian seperti jagung. Kabupaten Dompu dipilih karena memiliki potensi dari limbah jagung yang masih dibuang percuma petani.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB, Minggu (27/3) malam mengungkapkan, PT MPI yang diwakili oleh komisarisnya melakukan ekspose terkait rencananya mengembangkan PLTU biomassa di Kabupaten Dompu. Investor asal Korea Selatan ini tertarik karena potensi bahan baku yang cukup besar di Dompu dan terbuang percuma. Ketika ini beroperasi, maka limbah pertanian akan memberi nilai tambah bagi petani. “Kita akan dukung. Dukungan kita melalui kebijakan dan regulasi,” kata H. Bambang.

Bupati mengatakan, Korea dikenal dengan kemajuan teknologinya dan dirinya yakin investasi ini akan jauh lebih menguntungkan bagi masyarakat.

“Kalau dilihat dari negara asal investor. Korea itu cukup dikenal dengan teknologinya. Saya yakin investor ini serius,” ungkapnya.

Sebelumnya, PT Green Energi juga sempat memulai investasinya di Kabupaten Dompu untuk pengembangan PLTU biomassa di Manggelewa sejak beberapa tahun silam. Namun kelanjutan investor asal Jakarta ini justru tidak jelas.

Terkait hal ini, bupati mengatakan, gagalnya investasi PT Green Energi untuk pengembangan PLTU biomassa bukan kare-

(Suara NTB/ula)

H. Bambang M. Yasin na persoalan di pemerintahan.

Tapi karena ada oknum warga yang diduga menipu, sehingga investor merugi sebelum memulai usahanya. “Kalau investor yang dulu itu gagal bukan karena persoalan di pemerintah, tapi justru diduga penghubungnya,” katanya.

Komisaris PT MPI, Prof. Dr. Hamet Umar yang mewakili perusahaan usai presentasi di hadapan pemerintah daerah mengatakan, pihaknya menyampaikan presentasi terkait rencana investasi PLTU biomassa di daerah Manggelewa. Karena Dompu memiliki potensi jagung cukup luas dan limbahnya belum termanfaatkan. Limbah jagung berupa bongkol, daun, dan batang bisa menjadi bahan baku untuk PLTU. “Kita baru melakukan presentasi terkait keinginan kami mengembangkan PLTU biomassa di daerah Lanci Manggelewa. Karena di daerah sekitar ini memiliki potensi limbah jagung sebagai bahan bakunya,” katanya. (ula)

POLHUKAM Pejabat Positif Narkoba Terancam Dipecat

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

Tidak Ada Diskriminasi KALANGAN anggota DPRD NTB menepis tudingan adanya diskriminasi pembangunan di kabupaten/kota di NTB. Menurut Dewan, program pembangunan Pemprov NTB sudah dilaksanakan sesuai skala prioritas yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Tidak ada diskriminasi. Karena kita berbicara NTB secara global. Kita itu membangun berdasarkan program skala prioritas dalam RPJMD. Misalnya pengentasan kemiskinan. Jadi Pemprov tentu akan lebih banyak mengalokasikan anggaran ke sektor pengetasan kemiskinan itu,” ujar anggota Komisi IV DPRD NTB, Ruslan Turmuzi, kepada Suara NTB. Menurut Ruslan, dalam hal pembangunan infrastruktur baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa, tidak bisa dikatakan ada diskriminasi. Ia mencontohkan, jalan di Pulau Lombok sebagian besar sudah bagus. Sedangkan di Pulau Sumbawa masih banyak yang rusak. Tentu hal tersebut tidak bisa serta dikatakan, bahwa Pemprov tidak berlaku adil dalam mendistribusikan anggaran untuk pembangunan jalan.

“Tidak bisa dikatakan ada diskiriminasi pembangunan. Kenapa, karena kita berbicara volume. Kalau di Lombok cukup 10 kilometer saja jalan sudah semuanya bagus. Tetapi di Pulau Sumbawa, itu sampai puluhan kilometer, tetapi belum juga terlihat semua jalannya bagus. Makanya kalau bicara volume, justru lebih banyak di sana pembangunannya,” ujar politisi PDIP ini.

Untuk itu, Ruslan mengharapkan kepala daerah di kabupaten/kota agar memperkuat koordinasi dengan DPRD NTB. Terutama yang berasal dari dapil masing-masing. Karena menurutnya jika hanya mengandalkan eksekutif saja tidak bisa, sehingga harus dikomunikasikan juga ke DPRD NTB. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka apa yang menjadi prioritas daerah, bisa diperjuangan di DPRD NTB. “Nah ini menjadi momentum bagi bupati-bupati yang baru saja dilantik, yang sedang menyusun visi dan misi daerahnya untuk lima tahun ke depan, bisa disesuaikan dengan Pemprov. Sehingga program Pemprov dengan kabupaten menjadi selaras. Bisa juga sebaliknya. Apa prioritas di daerah kabupaten itu, usulkan ke provinsi melalui DPRD NTB. RPJMD Pemprov bisa diubah, semua bisa diatur, tetapi harus ada komunikasi,” pungkasnya. (ndi)

Ruslan Turmuzi (Suara NTB/dok)

Belum Bisa Diungkap

(Suara NTB/dok)

KAPOLRES Lombok Barat (Lobar), AKBP Wingky Adhita Kusumo mengakui pihaknya belum bisa mengungkap identitas kerangka manusia misterius yang ditemukan di daerah Ombe Kediri. Pihaknya kesulitan mengungkap identitas kerangka, lantaran sejauh ini tidak ada laporan masyarakat yang mengaku kehilangan anggota keluarga. Jika ada laporan, maka pihaknya akan melakukan tes DNA untuk mencocokkan dengan kerangka ini. ‘’Belum bisa diungkap identitasnya, kami kesulitan karena belum ada masyarakat yang lapor kehilangan anggota keluarga,” kata Kapolres, Senin (28/3).

Dikatakan, pihaknya terus berupaya mengungkap identitas kerangka ini. Untuk mencari tahu identitas dan penyebab kematian kerangka manusia yang ditemukan di Desa Ombe Kecamatan Kediri, Senin (7/3) lalu, Polres Lobar berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Bhayangkara untuk melakukan otopsi terhadap kerangka ini.

Dalam melakukan otopsi terhadap kerangka, Polres Lobar melibatkan tim dokter ahli dari Unram. Sebab, proses otopsi memerlukan peralatan lengkap lantaran yang diotopsi kerangka manusia dalam kondisi tidak utuh.

Selain melakukan otopsi, Polres Lobar juga tengah mencari daftar orang hilang di Lobar khususnya di sekitar daerah dimana ditemukan kerangka tersebut. (her)

Wingky Adhita Kusumo

Halaman 8

Mataram (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram melakukan tes urine secara mendadak, terhadap pejabat dilingkup Pemkot Mataram. Tes dilaksanakan usai apel, Senin (28/3) sontak membuat para ASN terkejut. Sanksinya pun tidak main - main, jika terbukti positif narkoba, pejabat Pemkot terancam dipecat. “Kenapa tidak. Kalau terbukti kita pecat,” tegas Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai menjalani tes urine.

Tes urine dimulai oleh Walikota, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Kemudian, dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat eselon II. Pemeriksaan ini kata Mohan, sebagai pencanangan bebas narkoba oleh BNN. Pencanangan itu, tidak hanya fokus di birokrasi saja, tapi akan menyasar di beberapa tempat lainnya.

BNN ujarnya, nantinya diberikan keleluasan untuk bisa melaksanakan pemeriksaan ke SKPD sebagai program di birokrasi. “Tadi (kemarin, red) tes urine dimulai dari kepala daerah. Baru ada beberapa eselon II

dan ASN lainnya,” terangnya.

Dikatakan, Indonesia sudah dikategorikan darurat narkoba, sehingga pihaknya mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba termasuk di kalangan ASN. Kembali ditegaskan Mohan, pegawai diketahui positif mengkonsumsi narkoba akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut bisa pemecatan dilihat dari tingkat pelanggaran.

“Kita akan cek. Apakah mereka hanya pengguna, pengedar bahkan bandar,” ujarnya.

Mohan tidak menutup fakta bahwa, aparatur sipil negara banyak terjerat narkoba.

BNN dipersilahkan melaksanakan tugas sesuai protap (prosedur tetap) yang dimiliki.

Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat menjelaskan, tes urine pejabat ini dilakukan berdasarkan permintaan langsung Walikota Mataram.

Dia menyebutkan, dari 50 alat disiapkan hanya beberapa pejabat yang menjalani tes. Tidak dipungkiri, akan dilakukan pemeriksaan kembali secara mendadak. “Yang kita siapkan itu 50. Tapi kan tidak segitu yang ikut,” sebutnya.

Dalam waktu seminggu, ha-

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN URINE - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyerahkan sampel urine kepada Kepala BNN Kota Mataram, Nur Rachmat. sil tes urine akan diserahkan kata Kepala BNN ini, sepenu- melakukan pembinaan dalam ke Walikota. Sanksi pejabat hnya diserahkan ke Kepala rangka pencegahan dan pemyang diketahui positif narkoba Daerah. Pihaknya, hanya berantasan narkoba. (cem)

Mantan Bendahara PSSI Lotim Divonis Dua Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Mantan Bendahara PSSI Lotim periode 2007-2012, Sadarudin dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dana hibah KONI dan dana CSR Bank NTB dalam sidang vonis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (28/3) sore. Ia divonis hukuman penjara selama dua tahun.

Ketua Majelis Hakim, A.A Ngurah Rajendra, SH, MHum bersama Hakim Anggota, Edward Samosir, SH dan Fathur Rauzi, SH, MH dalam amar putusannya juga menjatuhkan denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Terdakwa dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah kerugian negara Rp 210 juta.

“Dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” tegas Rajendra.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar

uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara delapan bulan. Majelis hakim juga menetapkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sebelumnya, terdakwa dituntut pidana kurungan tiga tahun oleh JPU Kejari Selong serta denda Rp 100 juta subsidair enam bulan. Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti Rp 235 juta subsidair satu tahun enam bulan.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang dan atau sarana yang ada pada terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri. Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pemda Lotim yang diserahkan melalui KONI pada 2012 silam tentang penyelenggaraan pembi-

naan olahraga dan dana CSR Bank NTB senilai Rp 100 juta.

Dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukan seperti tercantum dalam proposal pengajuan yang menyebutkan akan digunakan untuk mengikuti kompetisi Divisi II U-21 di Kupang, NTT. Tidak jadi digunakan karena masalah stadion. Begitu pula mengenai dana keikutsertaan Persilotim dalam Piala Suratin, dana CSR urung digunakan karena tim itu tidak lolos seleksi.

Dana tersebut malah digunakan untuk membeli kostum, bola, dan sepatu untuk empat klub sepakbola lain, sehingga unsur menguntungkan diri sendiri dan orang atau korporasi lain terpenuhi. Sementara uang senilai Rp 70 juta ternyata disimpan di rumah terdakwa. Perbuatan terdakwa menyebabkan negara mengalami kerugian Rp 235 juta. (why)

TNI – Polri dan Masyarakat Gotong Royong Bersihkan Jangkok Mataram (Suara NTB) Konser penyanyi reggae Squidly Cole di panggung terapung Sungai Jangkok, Ampenan Kota Mataram Sabtu (26/3) lalu, semakin lengkap dengan aksi sosial. TNI, Polri dan masyarakat bergabung membersihkan sungai yang tak kunjung bersih dari pencemaran itu.

Kegiatan bersih sungai dan konser musik itu merupakan rangkaian memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh Sabtu 26 Maret 2016. Aksi bersih sungai diikuti oleh anggota Korem 162/WB, anggota Lanal Mataram, anggota Lanud Rembiga, anggota Pol Air Polda NTB, Disosnakertrans Kota Mataram dan Badan Lingkungan Hidup.

Kegiatan pembersihan tersebut dilaksanakan selain dalam rangka memperingati hari air sedunia, juga merupakan wujud kepedulian kepada lingkungan khususnya sungai atau kali.

Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat menggugah masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan sungai.

“Pantai dan laut bersih itu tidak akan lama lagi akan bernasib sama seperti Dinosaurus. Kita hanya akan lihat pada gambar,” kata Zia Helmi, Koordinator Komunitas Semeton Ampenan (Sampan) penyelenggara acara.

Memang diakuinya, apa yang

(Suara NTB/ist)

GOTONG ROYONG – Sejumlah Anggota TNI menggunakan rubber boat membersihkan sampah di permukaan sungai Jangkok, Sabtu lalu. dilakukan kemarin tidak akan membuat sungai menjadi mengkilat begitu saja. Tapi jika tidak diinisaisi mulai dari saat ini, maka sungai dan laut akan terus tercemar dan terancam bukit – bukit sampah akan tumbuh di tengah laut dan sampah terbawa arus sungai yang kotor. Judul besar kegiatan itu, dengan lingkungan yang bersih maka kesehatan masyarakat akan terjaga.

Kegiatan juga diisi dengan materi yang disampaikan Kepala Kepala BLH Kota Mataram M. Saleh. Menurutnya, jangan menjadikan sampah sebagai musuh. Sebab jika begitu, maka akan memotivasi perilaku buang sampah sembarangan. “Tapi

jika sampah kita jadikan teman maka tentunya akan kita jaga dengan tidak membuangnya sembarangan,” kata M. Saleh.

Dengan adanya kegiatan pembersihan sungai, dia berharap masyarakat yang tinggal di sekitar sungai Jangkok dan masyarakat lainnya dapat terus menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sebab selain akan mencemari, air sampah juga dapat menyebabkan timbulnya banjir.

“Tag line besar untuk suara sungai 4, buang sampah di sungai berarti tidak akan sayang cucu,” sambung Helmi. (ars/*)

(Suara NTB/aan)

TAMPIL SEDERHANA – Dengan kemeja putih, celana jeans dan sandal jepit, Anggota DPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST, berkunjung ke desa-desa. Tampak ia bersama Kades Gunung Rajak, Lalu Salikin, saat mengantarkan kursi ke 20 desa di Lotim, Senin (28/3).

Syafrudin : Anggota Dewan Tak Boleh Jauh dari Rakyat Selong (Suara NTB) Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, menegaskan seorang anggota dewan tak boleh memasang jarak dengan rakyat yang diwakilinya. Prinsip itu pun ia aktualisasikan dalam rutinitasnya kerjanya sebagai wakil rakyat NTB. Di masa resesnya, Senin (28/3) kemarin, politisi PAN ini kembali turun ke desa-desa di Lombok Timur (Lotim) untuk mengantarkan kursi bantuan darinya. Mengenakan kemeja putih, celana jeans dan sandal jepit, Syafrudin mendatangi desa-desa tersebut satu persatu tanpa prosedur formal. Di setiap desa, ia mampir dan bertemu dengan siapa saja yang bisa menyambut kunjungannya.

Di Kantor Desa Gunung Rajak, Syafrudin bertemu dengan Kepala Desa Gunung Rajak, Lalu Salikin. Salikin bersyukur ada seorang anggota DPR RI yang datang mengunjungi desa mereka meski hanya untuk membagikan kursi sebanyak 25 buah.

“Tumben baru kali ini ada anggota dewan dari pusat,” ujar Kepala Desa yang sudah menjabat selama dua periode ini. Menurutnya, selama ini ia kerap membaca di koran soal aktivitas Syafrudin mengunjungi desa-desa di NTB. Salikin sempat bertanya-tanya mengapa desa mereka belum juga dikunjungi. Karenanya, saat mengetahui kunjungan ini ia akhirnya lega.

Menurutnya, sumbangan sebanyak 25 kursi ini akan bisa dimanfaatkan oleh warga desa setempat untuk berbagai kegiatan. “Insya Allah tanggal 31 ini akan ada rapat desa pemekaran, juga untuk membahas E-KTP. Kursi ini bisa kita manfaatkan untuk pertemuan itu,” ujar Salikin.

Ia mendoakan agar anggota DPR RI seperti Syafrudin selalu mendapatkan kesuk-

sesan dan diberikan kekuatan serta kemudahan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Syafrudin menegaskan bahwa di masa resesnya kali ini ia akan mengunjungi 20 desa di Lotim. Sebanyak 18 desa di Kecamatan Sakra Barat dan dua desa lainnya di Kecamatan Sakra. Sejauh ini ia sudah mengunjungi sekitar 900 desa di NTB. Ia akan meneruskan kegiatan ini ke desadesa lain di NTB yang belum ia kunjungi.

Bagi Syafrudin, setiap desa yang ia beri bantuan kursi ini harus ia datangi secara langsung. “Saya tidak mau menitip-nitip. Saya antar langsung,” ujarnya.

Syafrudin menegaskan, 25 kursi yang diantarkannya mungkin tidak cukup banyak bagi sebuah desa. Namun, jika dikalikan dengan jumlah desa yang sudah dikunjungi maka jumlahnya akan sangat besar. Ia berharap, kursi-kursi ini bisa bermanfaat untuk mendukung kegiatan-kegiatan di desa tersebut.

“Masyarakat yang menyelenggarakan hajatan pun bisa meminjam di kantor desa, tentu harus dikembalikan lagi,” ujarnya.

Politisi PAN ini bersyukur dirinya masih diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa mengunjungi desa demi desa di NTB. Dari pengalaman ini, Syafrudin menegaskan dirinya tidak merasa terbebani. Sebab, baginya menemui rakyat secara langsung adalah kewajiban seorang wakil rakyat.

Karena itulah, dalam kunjungannya ia selalu menghindari prosedur dan penampilan serba formal yang membuat ia berjarak dengan rakyat. Bagi Syafrudin, seorang wakil rakyat memang seharusnya tetap dekat dengan rakyatnya.

Bukan saja menjelang pemilu, melainkan sepanjang masa jabatannya. (*)

LPPN Terlibat Kampanye Anti Narkoba Mataram (Suara NTB) Tingkat kepedulian masyarakat di NTB khususnya di Kota Mataram semakin menunjukkan peningkatan, dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pojok Konseling BNNP NTB menjadi salah satu sarana bagi masyarakat dan berbagai organisasi/lembaga sosial dalam mewujudkan kepedulian itu.

Minggu (27/3) Lembaga Pemer-

hati Pambangunan NTB (LPPN) terlibat kampanye anti narkoba bersama tim Pojok Konseling BNN NTB di arena Car Free Day Udayana Mataram sebagai relawan. Dengan membentangkan beberapa spanduk, para relawan berkampanye dengan melakukan parade di sepanjang arena Car Free Day untuk terus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk hidup sehat tanpa narkoba. “Ciptakan

Generasi Pintar Sehat Tanpa Narkoba Menuju Generasi Emas” demikian kalimat dalam spanduk.

LPPN merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat siap menjadi relawan mitra BNN Provinsi NTB dan akan terus melakukan kegiatan kampanye anti narkoba dalam kegiatan pojok konseling.

“Kehadiran para relawan dari berbagai lembaga dan komunitas

ini, menjadi salah satu bukti kepedulian masyarakat NTB dalam upaya P4GN,” kata Kepala BNN NTB Kombes Pol. Drs. Sriyanto,M.Si. Melalui kegiatan ini, diharapkan lembaga/organisasi lain segera terpanggil dan menyusul menjadi relawan mitra BNN Provinsi NTB, bersama-sama melakukan gerakan penyadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan gerakan anti narkoba lainnya. (ars/*)

(Suara NTB/humasbnn)

RELAWAN – Para relawan yang tergabung dalam LPPN NTB terlibat dalam kampanye anti narkoba di car free day Jalan Udayana Mataram, Minggu (27/3).

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Hibah Bansos Senilai Rp 7,9 Miliar Masih Perencanaan Mataram (Suara NTB) Rencana hibah bansos Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB tahun 2016 akan disalurkan sebanyak Rp 7.975.297.500 terhadap 24 paket. Namun hingga akhir Maret ini, semua hibah itu masih dalam proses perencanaan. Sebagian juga masih dalam tahap pelelangan di ULP. Sebelumnya, Kepala Disbudpar NTB H. Lalu Moh. Faozal, S.Sos., M.Si juga telah membenarkan akan memberikan sejumlah hibah fisik kepada beberapa kabupaten/ kota.

“Masih dalam proses perencanaan, targetnya hingga triwulan kedua sudah selesai perencanaannya. Kalau bisa lebih cepat, maka akan kita segerakan, untuk apa nunggu

Ayah Marshanda Berhenti Kerja Serabutan Lalu Mengemis Jakarta (Suara NTB) Irwan Yusuf, ayah aktris Marshanda, bekerja serabutan untuk menyambung hidup sebelum tertangkap Dinas Sosial Jakarta Selatan ketika mengemis di Jalan Bangka, Mampang, Kamis (24/3) malam.

“Dia kerja serabutan yang penting dapat duit,” kata Danil, satuan pelaksana pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, di Panti Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, Jakarta Timur, Senin kemarin.

Irwan mengaku pernah bekerja di bengkel kendaraan hingga di tempat fotokopi. Ketika kondisinya terjepit tak punya uang, pria kelahiran Agustus 1967 itu memutuskan untuk mengemis.

Kepada Dinas Sosial, Irwan mengaku baru sehari mengemis karena butuh uang membeli karcis Transjakarta untuk pergi ke rumah temannya. Setelah dirazia, Irwan dibawa ke Panti Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, Jakarta Timur.

Menurut Danil, Irwan tinggal di sebuah koskosan di Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. “Sebulan uang kos Rp 400.000,” imbuh Danil.

Pagi kemarin, Marshanda datang menjenguk ayah yang telah dua tahun tak kelihatan batang hidungnya. Marshanda pulang setelah setengah jam berbincang dengan Irwan, dia menyatakan Irwan akan dijemput oleh keluarganya hari itu juga. (ant/bali post)

Kasus Ayah Kandung Marshanda Disesalkan

(ant/bali post)

SENDRATARI - Sejumlah penari menampilkan pertunjukan seni drama dan tari (Sendratari) yang berjudul “Bhineka Tunggal Ika” di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (27/3). Sendratari tersebut mengolaborasikan sejumlah budaya dari beberapa daerah di Indonesia.

Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pariwisata Gencar Dilakukan Mataram (Suara NTB) – Dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sejumlah industri semakin gencar memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dilakukan untuk dapat bersaing dengan sehat pada perhelatan MEA di Indonesia, khususnya di NTB. Sustainable Regional Growth and Investment Program (SREGIP) NTB telah melakukan serangkaian pelatihan untuk memperbaiki kualitas SDM bidang pariwisata di NTB. “Kita ingin meningkatkan daya saing dan kemampuan usaha-usaha kecil dan menengah yang bergerak pada bidang pariwisata. Pariwisata kita sangat berkembang saat ini, sehingga SREGIP memfasilitasi untuk memberikan bimbingan profesional manajemen bisnis,” kata Advisor SREGIP NTB Sony Budi Nugroho kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (28/3) kemarin.

Pelatihan manajemen bisnis bidang pariwisata ini ditargetkan bagi pelaku bisnis yang sudah ada atau baru memulai bisnisnya. Diantaranya pada bidang homestay, produsen souvenir, kerajinan tangan dan makanan olahan, perushaan transport, kelompok seni, salon dan spa serta penyedia layanan pada bidang pariwisata lainnya.

“Kita melakukan ini untuk meningkatkan kualitas kita pada bidang pariwisata, sehingga wisatawan menjadi senang dan betah saat berada di NTB,” kata Sony.

Pelatihan ini dilakukan selama empat kali dengan materi yang beragam. Diantaranya perencanaan bisnis, riset pasar dan analisa risiko. Selain itu tentang keuangan serta manajemen SDM, bahkan tentang pemasaran dan pelayanan kepada pelanggan.

Dalam hal ini Asosiasi Hotel Mataram juga turut mendukung kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas SDM pada bidang perhotelan dan lainnya. Pasalnya pariwisata tidak bisa dijauhkan dengan perhotelan yang menjadi salah satu industri pendukung pariwisata.

“Saat ini memang fokus untuk meningkatkan kualitas SDM kita, sehingga MEA ini bisa kita jadikan sebagai tantangan bukan sebagai beban,” ungkap ketua Asosiasi Hotel Mataram Reza Bovier.

Kedepannya diharapkan industri pariwisata dan industri pendukungnya dapat semakin berkembang. Apalagi saat ini salah satu destinasi wisata di NTB menjadi salah satu destinasi unggulan di Indonesia. (lin)

kan dana hibah bansos untuk penataan lapak dan pedagang kreatif lapangan yang berjualan di sekitar Jalan Lingkar Trawangan. Namun penataan itu pada kenyatannya ditolak oleh masyarakat, karena alasan tidak memiliki tempat lain untuk berjualan selama penataan dilakukan.

“Tahun lalu memang sudah kita berikan juga di Jalan Lingkar Trawangan, tapi bu-

dieksekusi pada triwulan ketiga tahun ini. Sebab semua perencanaan harus dilakukan dengan baik, mengingat jumlah anggaran yang dikeluarkan tidaklah sedikit.

Sebelumnya, Faozal mengatakan bahwa semua paket yang akan diberikan tahun ini masih menunggu proses tender. Beberapa diantaranya berada di Gili Air, Jalan Lingkar, Gili Trawangan, Gunung Tambora dan tempat lainnya.

Semua hibah ini untuk memperbaiki sarana dan prasarana pada destinasi wisata yang sekiranya akan dikunjungi oleh banyak wisatawan. (lin)

Jakarta (Suara NTB) Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, menyesalkan kasus yang terjadi pada Irwan Yusuf, ayah kandung artis/pesohor, Marshanda, yang dijaring Dinas Sosial DKI Jakarta karena mengemis di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

“Ya saya berharap bahwa harusnya saling menghormati, saling menyapa, dan saling membangun kepedulian.

Sama yang tidak kenal saja kita sapa apalagi yang kita kenal, apalagi menjadi bagian dari kerabat kita,” kata perempuan politisi NU ini, di Jakarta Timur, Senin kemarin.

Menurut dia, kelonggarankelonggaran hubungan kekerabatan sebaiknya sudah harus diantisipasi lebih serius. “Artinya, pola hubungan kekerabatan harus dirakit kembali kalau sudah seperti itu. Saya rasa mestinya mereka kalau komunikasi terbangun dengan baik, pastinya akan saling melayani,” ujar dia.

Sebelumnya, artis kondang, Marshanda, mengatakan, keluarga telah menyiapkan tempat tinggal untuk sang ayah kandung, Irwan Yusuf.

“Dari tante dan oma dari papa sudah ada tempat tinggal buat papa, sudah siapkan segala sesuatu,” ujar Marshanda sebelum menjenguk ayah kandungnya, di Panti Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, Jakarta Timur, Senin kemarin.

Bekas istri Ben Kasyafani itu menjelaskan, ayah kandungnya itu akan dijemput keluarganya. Setelah menjenguk sekitar setengah jam, Marshanda senang bisa bersua kembali dengan sang papa.

“Aku bilang kita akan sering ketemu karena aku sudah kabar-kabaran dengan keluarga papa. Selanjutnya, dia mengaku akan mengadakan rapat keluarga untuk memutuskan apa selanjutnya yang akan dilakukan untuk mengurus ayahnya,” kata Marshanda.

Marshanda alias Caca telah menjenguk ayah kandungnya itu. Dia juga telah memberi uang jajan sebanyak Rp 100.000. Selama mengemis dan menggelandang, menurut petugas Dinas Sosial DKI Jakarta yang mengurusi Irwan, laki-laki itu beroleh “penghasilan” maksimal sekitar Rp 40.000 sehari.

Irwan Yusuf,

kena razia petugas Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Kamis (24/3) sore karena tertangkap tangan mengemis. Irwan ditangkap saat sedang mengemis di Jalan Bangka IX, tepatnya di depan Rustam Tailor. Saat itu, Irwan mengenakan kaos hijau dan celana jeans yang sudah robek.

Rustam, pemilik Rustam Tailor, mengaku sudah delapan tahun menjalankan usahanya dan sering melihat Irwan.

“Tapi baru kali ini lihat dia mengemis. Dia datang ke saya sambil menadahkan tanggannya, tapi enggak ngomong apaapa. Lalu saya kasih dia Rp 5.000, tamu saya juga kasih dia uang,” jelas Rustam.

Menurut Rustam, baru dua langkah Irwan beranjak dari tokonya, mobil petugas Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan lewat, lalu berhenti dan menangkapnya. “Dia sempat seperti berontak terus jatuh.

Saya bilang sama petugas kalau dia itu ayahnya artis Marshanda,” kata Rustam.

Warga yang ditemui di sekitar Jalan Bangka IX mengaku terkejut Irwan kena razia karena mengemis. “Sebelumnya dia tidak pernah mengemis. Memang gelandangan seperti itu, penampilannya kotor, jarang mandi dan ganti baju, tapi tidak pernah mengemis,” kata Mar’ah, pemilik warung nasi yang kerap didatangi Irwan, Senin kemarin.

Mar’ah mengatakan bagi warga di sekitar Jalan Bangka IX, memang sudah jadi rahasia umum kalau Irwan merupakan ayah dari Marshanda. Irwan telah bertahun-tahun tinggal di daerah tersebut. Irwan sebelumnya mengontrak di Jalan Bangka IX, Gang Jawara Nomor 34. Dia kemudian diusir karena menunggak bayar uang kontrak lalu menjadi gelandangan. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Mataram (Suara NTB) – Wisata Benang Stokel senilai wisata ini diharapkan dap12345678901234567890123456789012123456789012345678 Dinas Kebudayaan dan Rp 198.927.000. Kemudian at menarik wisatawan un12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Pariwisata (Disbudpar) Kepala Persatuan Wisata Aik tuk berkunjung. Pemba12345678901234567890123456789012123456789012345678 NTB telah menyerahkan Nyet di Sesaot Narmada se- ngunan sejumlah sarana 12345678901234567890123456789012123456789012345678 laporan dana hibah bansos nilai Rp 770.434.000. Lurah dan parasaran serta per12345678901234567890123456789012123456789012345678 tahun 2015. Inspektorat Tiwu Galih untuk pemagaran baikan aksesibilitas men12345678901234567890123456789012123456789012345678 meminta Disbudpar untuk Makam Montong Sari Srig- jadi hal utama yang akan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 menyerahkan laporan kare- angge Tiwugalih Praya senilai dilakukan Disbudpar NTB. 12345678901234567890123456789012123456789012345678 na banyaknya laporan yang Rp 199.750.000. Ketua Kelom“Tahun lalu kita sudah 12345678901234567890123456789012123456789012345678 tidak memiliki bukti tanda pok Sadar Wisata Nyiur clear untuk hibah bansos.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 terima. Namun pada lapo- Melambai berupa speed boat Laporannya juga sudah kita 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ran akhir, secara adminis- senilai Rp 347.600.000. Kepa- berikan ke Inspektorat, me12345678901234567890123456789012123456789012345678 tratif telah memenuhi per- la Desa Sendang Gile untuk mang sebelumnya ada be12345678901234567890123456789012123456789012345678 syaratan sesuai dengan ke- Air Terjun Sendang Gile se- berapa yang belum ada tan12345678901234567890123456789012123456789012345678 tentuan. nilai Rp 496.905.000. Kepala da terimanya tapi sudah 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 “Kemarin memang kita Desa Sori Tatangan untuk kita selesaikan semua,” 12345678901234567890123456789012123456789012345678 panggil khusus Disbudpar, pembangunan jalan trekking kata Kepala Seksi Produk 12345678901234567890123456789012123456789012345678 karena ada hibah bansos Doroncana Gunung Tambora Pariwisata Disbudpar NTB 12345678901234567890123456789012123456789012345678 yang belum ada tanda ter- senilai Rp 464.888.000. Kepa- Siti Alfiah kepada Suara 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 imanya. Setelah dilapor- la Desa Oi Bura untuk jalan NTB, di Mataram, Senin 12345678901234567890123456789012123456789012345678 kan, semuanya lengkap Trekking Kebun Kopi Gunung (28/3) kemarin.

12345678901234567890123456789012123456789012345678 dan sudah clear,” kata Ins- Tambora Semua itu berbentuk senilai Rp 12345678901234567890123456789012123456789012345678 pektur Inspektorat Provin- 433.186.000. Dan Kepada Ke- fisik baik berupa toilet , 12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 si NTB Dr. M Agus Patria, pala Desa Sekaroh untuk pem- kios cinderamata , jem12345678901234567890123456789012123456789012345678 SH., MH kepada Suara bangunan prasarana wisata batan, area pemandian, 12345678901234567890123456789012123456789012345678 NTB, di Mataram, Senin Pantai Pink Jerowaru senilai papan nama, gazebo, pin12345678901234567890123456789012123456789012345678 (28/3) kemarin.

Rp 198.816.000, dan masih tu gerbang, perbaikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678 Dana hibah sebesar Rp ada beberapa lainnya. jalan dan lainnya. Se12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 7,5 miliar itu diperuntuk“Sejauh ini belum ada lap- muanya telah dibantu oleh 12345678901234567890123456789012123456789012345678 kan untuk kepentingan oran terkait dan hibah bansos Disbudpar. Yang menjadi 12345678901234567890123456789012123456789012345678 parowisata NTB selama tahun 2015 dari masyarakat. permasalahan yaitu hanya 12345678901234567890123456789012123456789012345678 tahun 2015. Beberapa pa- Laporannya juga secara ad- pada kesadaran masy12345678901234567890123456789012123456789012345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678 ket hibah itu diantaranya ministratif sudah kami teri- arakat untuk menjaga se12345678901234567890123456789012123456789012345678 yang telah diserahkan ke- ma,” ungkapnya. mua bantuan yang telah 12345678901234567890123456789012123456789012345678 pada Ketua Pengelola Paket berupa produk pari- diberikan itu. (lin) 12345678901234567890123456789012123456789012345678

Disbudpar Serahkan Laporan Hibah Bansos ke Inspektorat

Museum Keris Solo Dijadwalkan Buka Oktober Solo (Suara NTB) Museum Keris di Jalan Bhayangkara, Solo, dijadwalkan buka pada Oktober 2016 menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta, Eny Tyasni Suzana, Senin.

“Kami jadwalkan proyek Museum Keris baru dikerjakan Juni.

Waktu pekerjaan tiga bulan, jadi September proyek rampung dan Oktober bisa dibuka,” katanya.

Museum yang dibangun dengan dana Rp20 miliar itu diharapkan bisa menarik lebih banyak wisatawan ke Solo. Tahun lalu jumlah wisatawan yang mengunjungi Solo sampai 4,2 juta orang, melebihi target pemerintah daerah

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Aktor asal Australia Hugh Jackman, yang berperan sebagai Wolverine dalam film X-Men, beraksi bagaikan pahlawan di Pantai Bondi, Sydney, ketika menyelamatkan seorang pria dan anaknya dari arus ombak.

Jackman terlihat menarik seorang pria dari arus ke gundukan pasir yang arinya dangkal, kemudian Jackman menolong anaknya sendiri Oscar (15) di saat bersamaan, menurut siaran Nine Network.

Peter Adam, lak-laki yang ditolong Jackman mengatakan bahwa ia tidak ditolong sang aktor. “Dia bukan menyelamatkan saya, saya membantunya untuk menggapai puterinya ke gundukan pasir. Kemudian, dia meraih tangan saya,” ujar Adam, dikutip Reuters.

Pada tayangan tersebut, aktor kelahiran New SouthWest, Sydney itu juga terlihat memanggil-manggil perenang lainnya untuk naik ke pantai, menjauhi ombak yang mengalir ke laut.

Aktor berusia 48 tahun itu tengah berada di pantai dengan keluarganya, tulis surat kabar Australia. Saksi Lynzey Murphy mengatakan bahwa kondisi ombak berubah cepat, namun Jackman tetap tenang.

“Ketika kami tiba di air 20 menit sebelumnya itu baikbaik saja. Kemudian ombak datang tiba-tiba,” katanya. Penjaga pantai kemudian mengatakan bahwa pantai ditutup karena ombak berbahaya. (ant/bali post)

lama-lama,” kata Kepala Seksi Produk Pariwisata Disbudpar NTB Siti Alfiah kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (28/3) kemarin.

Untuk semua hibah bansos itu, anggaran paling besar diberikan kepada Kabupaten Lombok Utara untuk penataan Jalan Lingkar Trawangan. Anggarannya mencapai Rp 1 miliar lebih. Tahun sebelumnya lokasi ini juga diberi-

kan untuk penataan jalan melainkan untuk penataan lapak. Ini kan susah, mereka yang minta mereka juga yang tolak. Padahal sudah kita siapkan anggaran agar mereka juga bisa lebih nyaman dan teratur,” kata Alfiah.

Sebelumnya Alfiah menjelaskan bahwa semua paket yang sudah diserahkan merupakan paket berupa hibah fisik. Dari 24 paket itu, enam diantaranya merupakan paket besar. Tahun sebelumnya terdapat sembilan paket besar yang dilakukan lelang terlebih dahulu. Semua paket hibah itu direncanakan akan

Koleksi Keris (ilustrasi) sebanyak 4,1 juta orang.

Eny mengatakan selama ini wisatawan domestik umumnya mengunjungi Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ), Taman Balekambang dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, serta tempattempat wisata kuliner di Solo.

Sementara wisatawan mancanegara biasanya berkunjung ke Pura Mangkunegaran, Pasar Triwindu Ngarsopura dan Keraton.

“Ya mudah-mudah-

(Suara NTB/ist)

an dengan dibukanya Museum Keris bisa memberi warna baru tempat wisata di Kota Solo,” katanya.

Pemerintah daerah menargetkan selama 2016 wisatawan yang mengunjungi Surakarta mencapai 4,5 juta orang.

“Ya kami optimis bila target kunjungan wisatawan ke Solo terpenuhi tahun ini. Januari-Februari saja yang low season jumlah kunjungan 617.489 orang. Apalagi nanti Museum Keris akan dibuka tahun ini,” kata Eny. (ant/bali post)

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

Tidak Ada Lagi Mencontek ASPEK kejujuran merupakan harga mati bagi warga sekolah.

Tidak ada lagi contek-mencontek, apalagi sampai terjadi kunci jawaban Ujian Nasional (UN) bocor seperti cerita tahun-tahun sebelumnya.

Pengamat Pendidikan Kota Mataram H. R. Sri Bintoro, meminta agar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menghentikan tindakan yang merusak dunia pendidikan.

Misalnya saja dengan memb(Suara NTB/dys) ocorkan kunci jawaban UN keH. R. Sri Bintoro pada peserta didik atau mengkatrol nilai rapor peserta didik.

Diakuinya, upaya merusak dunia pendidikan sebenarnya sudah terjadi sebelum pola evaluasi peserta didik menggunakan pola Ujian Nasional (UN). Tepatnya saat masih menggunakan Ebtanas. Di situ kata Sri Bintoro yang merupakan mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini, ada semacam kaharusan bagi sekolahsekolah untuk meluluskan peserta didiknya 100 persen.

“Ini menjadi kritikan saya sejak tahun 1980 sejak Ebtanas, sepertinya di situ ada beban sekolah harus meluluskan 100 persen gitu, maka menjadilah. Kalau nilai Ebtanas masih relatif jujur, tapi nilai semester 4 dan 5 lebih banyak tidak jujurnya ketimbang jujurnya. Maka nilainya diatur supaya nanti digabung dengan nilai Ebtanas. Sejak itu kemudian setiap tahun pengumuman lulus 100 dan kalau ada yang tidak lulus satu, jadi masalah besar”.

Setelah itu, Ebtanas kemudian berganti menjadi UN. Alhasil, tiap-tiap daerah menjadikan daerahnya berprestasi dengan cara apapun. Mengelola pendidikan menggunakan perspektif politik seperti ini kian melanggengkan praktik pelacuran dalam dunia pendidikan. Di mana sekolah berlomba-lomba, kepala dinas berlomba-lomba, kepala daerah berlomba agar peserta didiknya lulus 100 persen.

Belum lagi cerita sekolah swasta yang ingin jujur menyerahkan nilkai rapor dan nilai KKM ke Dinas. Oleh Dinas, sekolah swasta tersebut diminta agar nilai KKM dikatrol.

Sementara itu melihat pola UN tahun ini, Sri Bintoro mengapresiasi pemerintah yang telah berani merubah orientasi dari hasil UN tinggi ke penyelenggaraan UN berintegritas.

Menurutnya, memang seharusnya pemerintah melakukan kebijakan itu sejak lama.

Untuk itu, ia berharap dengan perubahan orientasi pada pelaksanaan UN tahun 2016 ini menghasilkan tingkat integritas tinggi di dunia pendidikan, sehingga membuat kualitas pendidikan tambah maju. (dys)

Siswa SDN 11 Mataram Harumkan NTB di Level Nasional Mataram (Suara NTB) Siswi SDN 11 Mataram Yenita Widyantari berhasil mengharumkan nama NTB di tingkat nasional. Yeyen – panggila akrab siswi kelahiran Mataram 23 November 2004 ini Juara 2 Kumite – 30 kg Pra Pemula Putri di ajang Lomba Karate Nasional tanggal 11-13 Maret di GOR Padjajaran Bandung Jawa Barat. Yeyen juga berhasil meraih Juara 3 Kata Perorangan Pra Pemula Putri di (Suara NTB/ist) kejuaraan yang bertajuk Dasril Yenita Widyantari Muchtar Championship 2016.

Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Senin (28/3), pelatih Yeyen Lalu Ega Nenditia, dari 13 atlet yang mewakili Inkanas NTB, Yeyen berhasil menyumbang dua medali bagi Inkanas NTB dari 3 medali emas, 4 medali perak dan 6 medali perunggu.

Keberhasilan siswi Kelas 5 ini meraih prestasi, ujarnya, tidak terlepas dari kerja keras Yeyen yang sudah mulai menggeluti olahraga karate sejak berumur 6 tahun. Apalagi, orang tuanya Agus Samsuliadi dan Nursirwaningsih menyenangi dunia olahraga, khususnya karate. Selama mengikuti, kejuaraan karate, baik skala nasional atau regional, lanjutnya, Yeyen berhasil meraih 9 medali , 4 medali emas, 4 medali perak dan 1 medali perunggu.

Selain berprestasi di cabang karate, Yeyen juga hobi merajut tas. Bahkan, ketika ada acara bazaar setiap 6 bulan sekali, Yeyen memamerkannya hasil karyanya di sekolah bersama hasil karya siswa lainnya. (ham)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Imtak Harus Dilaksanakan Terintegrasi Mataram (Suara NTB) Program iman dan takwa (imtak) yang diadakan setiap hari Jumat di sekolah-sekolah harusnya bisa diintegrasikan dengan semua mata pelajaran. Hal itu diperlukan agar pelaksanaan imtak menjadi efektif dan berbekas bagi warga sekolah.

Kepada Suara NTB, Pengamat Pendidikan di Mataram, H. R. Sri Bintoro mengemukakan imtak belum efektif bagi peningkatan iman dan takwa warga sekolah. Untuk itu, pola pelaksanaan imtak yang cenderung monoton dengan hanya ceramah dan membaca yasin di sekolah-sekolah harus diubah dengan pola baru, yaitu mengintegrasikan imtak ke dalam mata pelajaran.

“Dan yang sekarang ini sifatnya monoton, yasinan, ceramah ya begitu-begitu saja tidak ada pengembangan, artinya gurugurunya fakultatif, kalau ada kunjungan saja baru meriah, sudah terpola seperti itu,” ungkapnya akhir pekan lalu.

Hal itu kata Sri Bintoro, mengakibatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan menjadi tergeser, sehingga di sanalah diperlukannya reformulasi kegiatan imtak yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan dan istiqomah.

“Saya tawarkan imtak itu diintegrasikan dengan mata

pelajaran dalam berbagai aspek misalnya setiap membuka pelajaran, setting pelajaran, metodolgi, teknik mengajar, nah nilai-nilai imtak itu bisa diintegrasikan,” jelasnya.

Dicontohkannya bentuk integrasi imtak pada mata pelajaran olahraga. Misalnya seorang guru bisa memulai praktik berolahraga dengan membaca bismillah, menggunakan baju olahraga yang tertutup, karena baik untuk kesehatan. Sementara untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia misalnya melalui pembinaan dengan menggunakan mahfuzat atau katakata hikmah seperti yang di pondok-pondok pesantren. Sedang untuk mata pelajaran IPA diberikan contoh soal perubahan warna pada bunglon. Bunglon senantiasa menyesuaikan sesuai dengan tempatnya.

“Ini kemudian nilainya imtaknya dimana, apakah bunglon ini pernah belajar kok bisa menyesuaikan diri dngan warna tertentu, nah siapa yang memberikan inisiatif untuk

(Suara NTB/dok)

UBAH POLA IMTAK - Imtak yang selama ini dilakukan di sekolah harus dievaluasi. Polanya harus diubah dengan mengintegrasikan imtak ke mata pelajaran. berubahnya warna tersebut, ini kan masuknya ke sains”.

Selain itu, kalau dibaca pada kurikulum IPA, salah satu tujuan belajar yakni dengan mempelajari gejalagejala alam akan menjadikan peserta didik itu menge-

Pendistribusian Soal UN Tetap Dikawal Polisi Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tinggal sepekan, sejumlah daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) tak hentihentinya mengingatkan kepada sekolah untuk mempersiapkan siswanya baik dari segi persiapan mental, kesehatan dan lainnya. Bahkan untuk pengiriman soal UN, aparat kepolisian akan tetap dilibatkan mulai dari tahap pengirman ke sub rayon hingga soal itu diterima oleh siswa.

Kepada Suara NTB, Senin (28/3), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, mengatakan jika saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengawal pendistribusian soal UN khususnya yang

masih menggunakan kertas atau manual.

Langkah itu dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya agar soal UN tetap aman dan terjamin kerahasiaannya. Sehingga, ia mengimbau kepada siswa agar tidak tergiur dengan kunci jawaban UN yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam meraup keuntungan.

Terkait dengan alur pendistribusian soal itu, Dinas Dikpora Provinsi NTB dengan pengawalan aparat kepolisian nantinya akan langsung membawa dan menyerahkan soal UN itu ke Dinas Dikpora Lotim sekitar pada tanggal 2 April 2016. Setelah dilakukan proses serah terima, Dinas Dikpora Lotim akan menyebar soal itu ke masing-masing sub rayon dengan tetap mendapatkan pengawalan kepolisian.

“Tentu aparat kepolisian akan dilibatkan dalam pengawalan pendistribusian soal, kalau sudah ditangan siswa itu sudah menjadi tanggung jawab pengawas dan sub rayon masing-masing,” jelasnya.

Adapun, jumlah sub rayon dalam pelaksanaan UN tingkat SMA tahun 2016 ini sebanyak 15 sub rayon yang tersebar di sejumlah kecamatan. Ke 15 sub rayon ini, katanya, akan menaungi sebanyak sekitar 13.000 siswa tingkat SMA/MA dan sekitar 3.000 siswa untuk tingkat SMK. “Lotim memang terbanyak dari segi jumlah peserta UN, untuk itulah kita buat sub rayon banyak,” sebutnya.

Untuk pelaksanaannya, UN tingkat SMA/MA dimulai dari tanggal, 4-6 April dan untuk SMK dari tanggal 4 sampai 7 April 2016 mendatang. (yon)

200 Ribu Judul Buku Sudah Didigitalisasi Mataram (Suara NTB) Sebanyak 200 ribu judul buku dan arsip sudah dilakukan digitalisasi oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB. Praktis, seluruh arsip dan data yang dimiliki kini dapat diakses secara baik oleh masyarakat di seluruh kabupaten/kota di provinsi melalui handphone maupun komputer.

“Ada sekitar 200 ribu judul yang dimasukkan dalam digitalisasi `open source`, tanpa melalui akses internet,” kata Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip NTB Drs. H. Imhal pada

(Suara NTB/dok)

H. Imhal Suara NTB belum lama ini.

Menurut dia, proses digitalisasi arsi dan buku merupakan bagian dari upaya untuk menghargai sejarah, karena sejarah merupakan bagian penting dari perjalanan hidup manusia. Tentu, sebagai manusia Indonesia, lembaran pengalaman yang difosilkan dalam arsip demi masa depan.

Karenanya, pengalaman yang terakumulasi selama ratusan tahun itu, harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Salah satunya, melakukan digitalisasi atas seluruh arsip dan data yang dimiliki. Termasuk, dengan kegiatan pameran arsip dan foto bersejarah daerah.

Dengan adanya digitalisasi arsip dan buku, masyarakat dapat lebih mudah dan efektif membaca. Selain itu, digitalisasi bahan bacaan masyarakat ini diperlukan untuk menambah alternatif bahan bacaan masyarakat agar tidak mengakses hal-hal negatif.

Pihaknya pun berharap agar informasi yang kini dimiliki bisa disebarkan kepada masyarakat, karena informasi ini sangat penting bagi masyarakat, sehingga semua pihak bisa belajar dari masa lalu. (dys)

Sambut Ajaran Baru, UNW Mataram Siapkan Beasiswa Mataram (Suara NTB) Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram memastikan siap menyongsong penerimaan calon mahasiswa baru pada tahun ajaran 2016/ 2017. UNW Mataram pun terus berpacu dan berbenah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan sarana prasarana penunjang perkuliahan dan lainnya.

Rektor UNW Mataram, TGH. L. Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni mengatakan, dari SDM tenaga pengajar, sudah tidak ada lagi yang berkualifikasi strata satu (S1). ‘’Semua tenaga pengajar sudah berkualifikasi S2, bahkan ada beberapa dosen kita yang sudah bergelar doktor,’’ kata Gede Sakti -- nama panggilannya di Mataram, Minggu (27/3).

Gede Sakti mengatakan, dengan makin tingginya tingkat persaingan dan kompetisi di antara para perguruan tinggi di NTB, membuat pihaknya terus berpacu serta terus-menerus mengupayakan ada sarana prasana penunjang perkuliahan yang representatif dan sesuai dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan yang kian pesat.

Di Fakultas Ilmu Kesehatan, misalnya, pihaknya segera mengoperasionalkan laboratorium kesehatan dan direncanakan akan diresmikan oleh Menteri Kesehatan pada perten-

gahan tahun 2016 ini. ‘’Prinsipnya, UNW Mataram sudah siap dengan sarana prasarana perkuliahan yang representatif,’’ ungkap mantan anggota DPRD NTB ini.

Tidak hanya sarana prasarana penunjang perkuliahan representatif yang disediakan. Tapi, UNW Mataram bakal memberikan pengurangan biaya pendaftaran bagi calon mahasiswamahasiswi yang akan mendaftarkan diri pada penerimaan tahun ajaran baru ini.

Tentunya, lanjut Gede Sakti, pengurangan biaya pendaftaran ini akan disesuaikan dengan pilihan program studi para mahasiswa tersebut. Selain itu, UNW Mataram memberikan kemudahan biaya perkuliahan kepada mahasiswa-mahasiswi. Misalnya, dengan pemberian beasiswa. Seperti mahasiswa Fakultas Sastra, Pertanian, Peternakan, dan MIPA, akan diberikan beasiswa pendidikan sebesar 50 persen dari biaya studi.

Sedangkan, mahasiswa Fakultas Pendidikan dan Keguruan, Hukum, Pendidikan Agama Islam akan diberikan beasiswa pendidikan sebesar 20 persen. ‘’Kita harapkan dengan pemberian beasiswa ini bisa memberikan keringanan kepada orangtua mahasiswa. Serta mahasiswa pun bisa lebih tenang menempuh pendidikan tanpa dipusingkan dengan biaya perkuliahan,’’ ujarnya.(dys)

nal Tuhannya.

“Nah ini lepas sekarang itu, sangat tidak efektif. Jadi mestinya imtak itu setiap saat, setiap kesempatan, setiap hari, tidak harus Jumat aja. Tergantung sekarang komitmen dinas, kepseknya, gu-

runya kemudian”.

Selain itu, yang tak kalah penting berperan dalam membentuk mental peserta didik ialah keluarga. Hanya saja peran pendidikan terutama pendidikan agama di tengah-tengah keluarga masih kurang.(dys)

NTB Masih Membutuhkan 1.105 Guru Mataram (Suara NTB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB menyebut NTB masih kekurangan 1.105 tenaga guru dari semua tingkatan mulai SD hingga SMA. Menurut Ketua PGRI NTB Drs. H. Ali Arahim, MSi, saat ini jumlah guru di NTB sebanyak 49.663 orang. Jumlah tersebut, tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang sudah mencapai 7.445 unit.

“Memang sampai saat ini kebutuhan tenaga guru kita masih sangat kurang, makanya kenapa pendidikan di daerah ini belum terlihat maju, karena salah satunya penyebabnya NTB masih kekurangan tenaga guru,” katanya, Senin (28/3).

Selain tenaga guru, NTB juga masih sangat kekurangan tenaga pengawas, sekitar 101 orang dari total pengawas seNTB 482 orang. “Kalau melihat idealnya untuk SD, semestinya 1 orang pengawas membimbing 60 guru dan mengawasi 10 sekolah. Begitu juga, untuk tingkat SMP-SMA, 1 pengawas membimbing 40 guru dan mengawasi 5 sekolah,” jelasnya.

Namun, yang terjadi saat ini, ujarnya, justru pengawas dari tingkat SD hingga SMP/SMA

mengawasi sekolah berikut tenaga guru melebihi dari ideal tugasnya sebagai pengawas.

Ia menambahkan, selain persoalan kekurangan guru dan tenaga pengawas, NTB kata Ali juga masih dihadapkan pada persoalan anggaran pendidikan yang hingga saat ini anggarannya masih menyatu dengan gaji para tenaga guru.

Sehingga, terlihat dalam pengelolaan anggaran pendidikan, pengeluaran terbesar untuk menggaji tenaga guru, sedangkan untuk infrastruktur maupun kelengkapan fasilitas sekolah lainnya masih sangat kurang. “Kita sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, tetapi itu masih lebih besar untuk belanja pegawai, seperti gaji dan lain-lain,” ucapnya.

Meski NTB masih kekurangan tenaga guru, namun hal itu masih bisa ditutupi dengan kehadiran para guru honor yang jumlahnya terbilang cukup banyak hingga mencapai ribuan.

“Makanya kenapa kita meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa memprioritaskan para guru honorer seperti tenaga kategori 2 (K2) ini bisa diangkat menjadi PNS, sehingga kekurangan guru PNS di NTB bisa teratasi,” tegasnya. (dys)

PMII Mataram Gelar Temu Aktivis Gerakan Mataram (Suara NTB) PMII Kota Mataram Selasa (29/3) hari ini akan menggelar dialog publik dan temu aktivis gerakan se NTB. Kegiatan dialog ini mengambil tema tentang “ Merekonstruksi Gerakan Mahasiswa Kontemporer Dalam Upaya Mewujudkan NTB yang Maju, Sejahtera dan Bebas Konflik,”.

Dalam rilis diterima Suara NTB, Senin (28/3), Ketua Panitia sekaligus Ketua PMII Kota Mataram, Aziz Muslim menyebutkan, organisasi yang diundang dalam kegiatan tersebut adalah dari kalangan organisasi, LSM dan mahasiswa yang tergabung dalam satuan seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN), Liga Mahasiswa Nasional ( LMND ), Gema NTB, Serikat Tani Nasional (STN), LSM Gumi Paer Lombok, Serikat masyarakat Selatan, HMI, Serikat Mahasiswa Indonesia dan beberapa unsur dari kalangan mahasiswa.

Acara akan digelar di Graha Praja Bhakti Kantor Gubernur NTB ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan aktivis, akademisi dan birokrat.

Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengurangi dampak dari adanya gerakangerakan para aktivis yang beraliran kiri dan cenderung meresahkan masyarakat dalam melakukan gerakannya. Adanya kegiatan dialog ini maka kita akan bersama-sama membangun komitmen bersama dalam mewujudkan daerah NTB yang maju dan sejahtera. “Diharapkan dengan adanya dialog ini akan ditemukan sebuah formulasi baru dalam merangkai gerakan-gerakan mahasiswa yang lebih kontemporer,” katanya Indonesia sebagai sebuah negara yang telah beberapa kali mengalami gejolak sosial sampai hari ini terus mencari bentuk idealnya. Hal ini penting untuk menciptakan kestabilan

(Suara NTB/dok)

Aziz Muslim sosial demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang. Beberapa dinamika sosial yang selama ini terjadi tidak bisa dipisahkan dari peran beberapa elemen masyarakat yang turut memberikan andil dalam setiap perubahan sosial yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah organisasi kepemudaan, LSM dan mahasiswa.

Para aktor-aktor gerakan yang lumrah disebut sebagai seorang aktivis akan terus berkembang seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan di negeri ini.

Melepaskan gerakan seorang aktivis yang tergabung dalam beberapa OKP, LSM dan mahasiswa tentu tidak mudah karena melakukan sebuah advokasi atau gerakan merupakan suatu bentuk nyata dari jiwa kritis yang mereka miliki.

Tidak jarang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah menjadi terhambat karena para aktivis ini. Mereka akan terus turun ke masyarakat untuk melakukan advokasi terhadap suatu persoalan yang sedang berlangsung, bahkan mereka akan mempengaruhi masyarakat yang sedang mereka advokasi. (rus/*)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

Persahabatan Senin, 28 Maret 2016 02.45 Rumania 0 vs 0 Spanyol

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Persahabatan Rabu, 30 Maret 2016 02.55 Inggris vs Belanda @beIN Sport 1 Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Ibrahimovic Isyaratkan Minat ke Liga Inggris Stockholm Kapten Swedia Zlatan Ibrahimovic pada Minggu (27/3) mengisyaratkan akan pindah ke Liga Utama Inggris dan menjanjikan hal besar dalam karirnya.

Setelah latihan di Friends Arena, untuk laga persahabatan antara Swedia dan Republik Ceko pada Selasa besok, penyerang 34-tahun membeberkan masa depannya setelah meninggalkan Paris St Germain (PSG).

“Saya sudah memiliki empat tahun yang luar biasa bersama mereka,” kata Ibrahimovic kemudian menambahkan hingga saat ini tidak ada pembicaraan tentang perpanjangan kontrak dengan PSG yang berakhir akhir musim ini.

“Hubungan saya dengan mereka positif. Mereka telah melakukan segala untuk saya dan keluarga saya,” kata bekas penyerang Inter Milan itu.

Ibrahomovic akan tersedia dengan status bebas transfer dan kabarnya Manchester United menyatakan minat terhadap Ibrahimovic. “Ya, ada minat, saya bisa mengkonfirmasikan itu. Kami harus melihat ke mana hal itu menuju.

Ketika saat itu tiba, ketika semua kartu di atas meja, saat itulah saya harus pergi sesuai yang saya inginkan, kemudian kami akan melihat siapa yang ingin lebih,” katanya.

“Ini seperti pernikahan. Dua kubu harus saling menginginkan, bukan satu atau yang lain. Masing-masing pihak harus menginginkannya,” kata Ibrahimovic yang belum pernah memperkuat klub Inggris.

Setelah mengamankan gelar Prancis, PSG akan menghadapi Manchester City di perempat final Liga Champions. Usai musim kompetisi bersama klub, perhatian penyerang itu akan terfokus untuk memimpin Swedia di putaran fin a l Euro 2016 Prancis.

“Banyak hal-hal besar yang akan terjadi musim panas ini. Memili k i sedikit kesabaran dan Anda akan memiliki untuk dituliskan. Masa depan terlihat sangat bagus,” kata Ibrahimovic.

Pesepakbola Swedia itu juga d i kaitkan untuk pindah ke Major League Soccer (MLS) di awal musim namun permainan bagusnya membuka kemungkinan lain, termasuk bermain untuk Swedia pada Olimpiade Zlatan Ibrahimovich Brasil pada Agustus.

Ibrahimovic telah mencetak 35 gol dalam 40 pertandingan untuk PSG musim ini, dan mencetak tiga dari empat gol Swedia dalam kemenangan agregat 4-2 atas Denmark untuk mengamankan tiket lolos Euro 2016.

“Jika saya mengalami musim buruk, saya tidak akan punya pilihan seperti saat ini,” katanya seperti dikutip Reuters. (ant/bali post)

Anggaran Telat, KONI Masih Optimis Mataram (Suara NTB) Lambatnya pencairan anggaran APBD NTB 2016 dirasa cukup merepotkan panitia Pelatda PON NTB. Meski demikian persoalan tersebut tidak sampai mematahkan semangat KONI NTB membina atlet. Sampai saat ini Pelatda PON masih berjalan baik dan KONI NTB tetap optimis dengan target meraih 15 medali emas di PON Jabar 2016.

Demikian dikatakan Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto menjawab pertanyaan wartawan di Sekretariat KONI NTB, Senin (28/3) kemarin. “Sampai saat ini kami tetap optimis (meraih) target 15 emas,” ucapnya.

Diakui Andy, lambatnya pencairan anggaran olahraga tahun ini memang sedikit merepotkan pengurus KONI NTB, karena memang pengurus KONI NTB harus mencarikan anggaran di luar APBD untuk menanggulan-

Del Bosque Tak Puas Kinerja Spanyol

gi segala kebutuhan atlet selama tiga bulan belakangan ini. Namun demikian, masalah tersebut tidak sampai mengganggu jalannya Pelatda PON. Dan sejauh ini atlet dan pelatih masih melaksanakan kegiatan pe-

musatan latihan.

Menurut Andy kegiatan Pelatda PON yang digelar KONI NTB sejak 4 Januari lalu masih berjalan pada jalurnya. Dalam hal ini atlet dan pelatih masih tetap semangat menjalani Pelatda persiapan mengikuti PON Jabar 2016.

Diakuinya, soal anggaran untuk biaya Pelatda selama tiga bulan berjalan ditanggulangi sementara oleh pengurus KONI NTB. Dalam hal ini pihak KONI menanggulangi segala biaya

Pelatda yang memang dianggap perlu. Seperti biaya transportasi, uang saku dan biaya try out masing-masing cabor hingga bulan Maret ini masih ditanggulangi KONI NTB, sambil menunggu pencairan anggaran KONI NTB lewat APBD NTB 2016.

Andy berharap anggaran KONI NTB bisa dicairkan akhir Maret. Sehingga KONI bisa lebih fokus mempersiapkan atlet dan pelatih mengikuti PON 2016. (fan)

KAWAL SILVA Pemain bertahan Rumania, Pintilii, melakukan pengawalan ketat terhadap David Silva dalam laga yang berakhir tanpa gol, Senin (28/3).

Cluj Pelatih Spanyol, Vicente del Bosque, mengakui tidak puas dengan hasil imbang 0-0 dengan Rumania pada pertandingan persahabatan jelang Piala Eropa, Senin dini hari WIB. La Roja terpaksa bermain imbang dalam dua pertandingan terakhir melawan Italia (1-1) pada pekan lalu dan Rumania padahal telah melakukan banyak perubahan.

Del Bosque menyebutkan salah satu faktor tumpulnya lini depan Spanyol karena timnya bermain kurang dalam. “Rumania menjalankan permainan dengan sangat baik,” kata Vicente del Bosque usai pertandingan dilansir dari Football Espana, Senin kemarin.

“Mereka tidak membiarkan kami memainkan ciri khas sepakbola kami. Mereka timnas yang bagus,” kata dia.

“Saya tidak puas dengan dua pertandingan.

Kami tidak bermain dengan kedalaman seperti pada umumnya,” kata del Bosque.

Lebih lanjut, Del Bosque menyatakan senang dengan penampilan Iker Casillas yang mencetak rekor pada laga kali ini. Sementara Sergio Rico akan mendapatkan kesempatan untuk debut pada laga lain. “Saya senang dengan kiper yang telah bermain,” kata dia. “Saya melakukan perubahan untuk memenangkan permainan. Akan ada waktu lain untuk debut Rico.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Empat Atlet BMX Berlaga di Kejuaraan Internasional Mataram (Suara NTB) – Target tim BMX NTB tampil di Kejuaraan Internasional akhirnya kesampaian.

Dengan segala keterbatasan anggaran, sebanyak empat atlet BMX NTB, Senin (28/3) kemarin bertandang ke Banyuwangi, Jawa T i m u r (Jatim) untuk ambil bagian di Kejuaraan Internasional BMX digelar, di Banyuwangi, 2-5 April mendatang.

Pelatih BMX NTB, Junaedi yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Senin (28/3) kemarin mengatakan keempat atletnya, yakni I Gusti Bagus Saputra, Hadi Wiranata, Riki Pramana Setiawan Panie dan Regina Patricia sedang dalam

11

perjalan ke Banyuwangi.

“Saya bersama empat atlet sedang dalam perjalanan ke Banyuwangi mengikuti Kejuaraan Internasional BMX,” ucapnya.

Keempat atlet NTB menjajal kejuaraan internasional tersebut dalam rangka mengukur sejauh mana capaian hasil latihan selama Pelatda PON yang diikuti sejak 1 Januari lalu. Junaidi berharap atlet NTB bisa meraih hasil

yang jauh lebih baik dari event sebelumnya.

Kalau sebelumnya atlet NTB berhasil meraih satu perak di Pra-PON 2015 lewat Regina Patricia, kali ini Junaidi berharap keempat atlet NTB bisa meningkatkan prestasi.

Untuk diketahui, event Internasional BMX terse-

but diikuti ratusan peserta mancanegara dari kurang lebih 10 negara, yakni Malaysia, Thailand, Hongkong, Jepang, Timor Leste, Denmark, Australia, Indonesia dan beberapa negara lainnya.

Kejuaraan tersebut dibagi tiga kategori, yakni lokal, provinsi, nasional dan Internasional. Sementara atlet NTB akan berlaga di kategori nasional dan Internasional kelas elite putra. (fan)

Bintang Pesepakbola yang Absen di Euro 2016

Jakarta (Suara NTB) Piala Eropa 2016 di Prancis pada Juni mendatang akan menampilan banyak bintang lapangan dari 24 negara, namun setidaknya ada 11 pemain ternama akan menikmati turnamen empat tahunan itu dari rumah.

Sebanyak 11 pemain itu bahkan menjadi sosok kunci klub pada kompetisi musim ini antara lain kiper Inter Milan asal Slovenia, Samir Handanovic, Nemanja Matic dan Kolarov dari Serbia serta bintang Bosnia, Miralem Pjanic dan Edin Dzeko, yang mengantar AS Roma naik ke posisi Liga Champions.

Media olahraga Italia, Gazzetta, mendaftar 11 pemain berdasarkan data statistik situs Squawka dalam formasi 4-2-3-1. Berikut 11 pemain tersebut : (Suara NTB/ist)

Hasil Pertandingan Sepak Bola

1. Samir Handanovic (Slovenia) Kendati mengawal gawang Slovenia selama hampir satu dekade, Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan merupakan satu-satunya turnamen besar yang diikuti kiper Inter Milan, Samir Handanovic, bersama negaranya.

Slovenia gagal melenggang ke Piala Eropa 2016 usai didepak Ukraina pada babak play-off.

Pemain berusia 31 tahun itu juga mempertimbangkan untuk pensiun dari karir internasional.

2. Aleksandar Kolarov (Serbia) Bekas full-back Lazio, Aleksandar Kolarov, memiliki kelebihan tendangan bebas menggunakan kaki kiri. Namun pemain yang merumput bersama Manchester City ini melalui musim yang sulit bersama klub dan negaranya.

3. Daniel Wass (Denmark) Full back Denmark, Daniel Wass, memang tidak akan tampil di Prancis, namun pemain berusia 26 tahun ini menjadi andalan klub Spanyol, Celta Vigo, dan memiliki banyak penggemar.

4. Sokratis Papastathopoulos (Yunani) Yunani menjalani babak kualifikasi Piala Eropa yang buruk dengan berada di posisi terbawah

Grup F. Hasil ini membuat bek Dortmund, Sokratis Papastathopoulos, yang pernah memperkuat AC Milan menunda mimpinya untuk menyamai prestasi Yunani pada Piala Eropa 2004.

5. Simon Kjaer (Denmark) Bek Denmark, Simon Kjaer, tidak akan merasakan persaingan melawan penyerang kelas atas di Piala Eropa karena negaranya tidak lolos. Kjaer yang kini merumput di Fenerbahce memiliki pengalaman lintas negara karena pernah berkarir di Serie A (Palermo dan AS Roma), Bundesliga (Wolfsburg) dan Ligue 1 (Lille).

6. Miralem Pjanic (Bosnia) Pjanic merupakan sosok gelandang kreatif yang diandalkan AS Roma. Banyak yang menghadapkan Pjanic bisa tampil di Prancis musim panas ini, namun Bosnia tersisih dari Republik Irlandia di babak play-off.

7. Nemanja Matic (Serbia) Senasib dengan Kolarov, gelandang Chelsea ini telah berjuang membantu Serbia bermain signifikan di babak kualifikasi. Matic merupakan pemain andalan Jose Mourinho saat Chelsea meraih juara Liga Inggris 2014/15.

8. Christian Eriksen (Denmark) Christian Eriksen bersama skuat Tottenham sedang berburu gelar Liga Utama Inggris. Namun ia gagal mengantar negaranya lolos ke Piala Eropa usai disingkirkan Swedia lewat penampilan menawan Zlatan Ibrahimovic.

9. Arjen Robben (Belanda) Arjen Robben memiliki karir yang bagus kendati fisiknya rentan dengan cedera. Absennya Belanda di Piala Eropa setidaknbuat pemain sayap 32 tahun itu bisa fokus kan kebugaran dan menyembuhkan ced-

Nemanja

MATIC ya memmeningkateranya.

10. Henrikh Mkhitaryan (Armenia) Level kualitas tim nasional yang dibawah rata-rata negara Eropa membuat Armenia hanya meraih dua poin pada babak kualifikasi Piala Eropa. Kendati demikian, gelandang kreatif ini menjadi andalan pengatur serangan Borussia Dortmund.

11. Edin Dzeko (Bosnia) Penampilan Edin Dzeko di AS Roma menuai kritik kendati namanya cukup terkenal sebagai striker di Eropa. AS Roma yang punya beberapa striker pun mempertimbangkan untuk melepas Dzeko akhir musim ini. (ant/bali post)

Selasa, 29 Maret 2016

SUARA NTB

Halaman 12

Pengangkatan 34 Honorer Dikpora Diduga Tak Sesuai Prosedur Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. H. L. Makmur Said, MM mengakui sebanyak 34 tenaga honorer di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram tidak sesuai prosedur. Semestinya, proses pengangkatan tersebut dilaporkan, sehingga bisa dimasukan pada daftar pegawai.

“Kalau ndak dilaporkan, gimana cara saya melaporkan,” kata Sekda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (28/3).

Sekda menuturkan, pegawai honorer ini sebenarnya hanya mengabdi setelah selesai praktik kerja lapangan dari kampus maupun lembaga kursus mereka. Namun karena pertimbangan, dipertahankan, meski pengakuan mereka rela bekerja sukarela. “Ceritanya kan mereka PKL disana (Dikpora, red).

Akhirnya, karena tidak ada pekerjaan mereka bekerja sukarela,” terangnya.

Orang nomor satu di lingkup ASN Kota Mataram ini, enggan memberikan keterangan lebih jauh terkait hal tersebut.

Dengan pertimbangan persoalan kemanusian. Dikhawatirkan, jika hal ini dibesar-besarkan menimbulkan persoalan baru.

Artinya, tenaga honorer ini dikeluarkan atau dipecat oleh pimpinan SKPD. “Ndak usah dibahas inilah,” pintanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H. Sudenom, M.Pd membantah adanya pengangkatan honorer di instansinya.

Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer yang ada adalah untuk sopir, penjaga malam dan pramusaji saja. “ Tidak ada pengangkat,” bantahnya.

Pengangkatan tenaga honorer, seharusnya SKPD terkait melaporkan ke Sekretaris Daerah selaku pimpinan ASN. Usulan itu selanjutnya dimasukan, sehingga tercatat sebagai honorer dan disesuaikan penggajian mereka. Pengangkatan 34 honorer di Dikpora disesalkan oleh anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH. Sebab, pengangkatan honorer itu diduga tanpa koordinasi dengan Sekda Kota Mataram. Sebenarnya kata Parhan, pengangkatan honorer tidak dilarang, melainkan harus dikoordinasikan dengan Sekda.

Kecuali, kalau di Kota Mataram ada pembentukan SKPD baru yang berkonsekuensi pada kebutuhan akan sopir, tenaga customer service dan penjaga kantor. Secara kuantitas menurut pengakuan Sekda lanjut Parhan, jumlah ASN di Mataram sudah melebih. Memang secara kualitas harus dipenuhi.

Politisi PKS ini mengatakan, tenaga kontrak boleh diterima dengan keahlian khusus. Seperti Dinas PU dan Bina Marga. (cem)

Miras Tradisional Masih Dijual Terbuka di Mataram Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melarang minuman keras (miras) tradisional dijual secara terbuka. Di beberapa titik di Kota Mataram, miras tradisional dijual secara terbuka di pinggir-pinggir jalan. Pelarangan ini ditegaskan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai menggelar rapat tertutup soal penertiban kafe yang menjual tuak atau miras tradisional ini, Senin (28/3).

Mohan menyampaikan pihaknya bersama aparat terkait tidak hanya akan menertibkan kafe yang menjual miras tradis-

ional, tapi juga akan menyasar tempat-tempat penjualan miras tradisional yang dijual secara terbuka di pinggir-pinggir jalan. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, miras tradisional tidak boleh dijual secara bebas.

“Semua kafe yang menjual tuak atau miras tradisional akan ditertibkan, termasuk miras yang di jalan-jalan yang dijual secara terbuka,” tegasnya. Dalam Pasal 11 Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ditegaskan bah-

wa miras tradisional tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk kepentingan budaya, adat istiadat, dan upacara keagamaan tertentu. Selain itu dalam Pasal 12 disebutkan bahwa produksi miras tradisional ini harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 13 disebutkan bahwa dalam kemasannya miras tradisional harus mencantumkan nama dan alamat penanggungjawab (produksi).

Terkait kafe yang diindikasikan menjual tuak, Mohan menyebutkan jumlahnya sekitar 15 yang tersebar di

berbagai lokasi. Kafe ini diduga tidak memiliki izin sehingga harus segera ditertibkan. “Kafe-kafe ini tidak ada izin usahanya dan sudah melakukan pelanggaran. Maka Pemkot akan segera melakukan penindakan,” tegasnya.

Namun sebelum penertiban dilakukan, Mohan mengatakan pihaknya akan melakukan upaya persuasif terlebih dulu dengan memberi teguran dan mengirimkan surat edaran. Jika teguran tak dihiraukan, maka pihaknya akan segera menutup kafe tersebut. “Penindakan akan kita lakukan secepatnya,” ujarnya. (ynt)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 29 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Matinya Selera Asal Demokrasi Pasien Miskin Jangan Ditolak PERINGATAN yang disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat peresmian gedung Graha Mentaram dan HUT RSUD Kota Mataram, Kamis (3/3) lalu, nampaknya belum sepenuhnya diindahkan. Buktinya, kasus penolakan terhadap pasien miskin kembali terjadi. Seorang balita 14 bulan bernama Zafira Aulia Putri ditolak berobat di Puskesmas Dasan Cermen.

Padahal Walikota Mataram sudah mewanti-wanti kepada jajaran medis Kota Mataram, baik RSUD Kota Mataram maupun puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Mataram agar tidak melakukan tebang pilih pasien. Artinya, pasien miskinpun tidak boleh ditolak dengan dalih apapun. Tindakan pihak Puskesmas Dasan Cermen ini menciderai semangat Walikota Mataram yang sudah menerapkan layanan kesehatan gratis di puskesmas.

Penolakan pasien bukan kali ini saja terjadi di Kota Mataram. Kasus serupa juga sudah sering kita dengar. Sebagai fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah, puskesmas mestinya tidak memposisikan diri layaknya lembaga yang berorientasi pada keuntungan semata.

Puskesmas harusnya lebih mengedepankan kemanusiaan. Apalagi yang datang berobat ke sana adalah warga Kota Mataram.

Masalah administrasi hendaknya diurus belakangan.

Tidak seperti yang sudah-sudah, setiap ada pasien yang datang berobat, kerap kali dihadapkan pada pertanyaan seputar administrasi. Kondisi ini akhirnya menjadi miris di tengah komitmen Walikota Mataram memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga miskin.

Hal ini semestinya menjadi perhatian Walikota Mataram, untuk membenahi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian juga Dinas Kesehatan dan SKPD terkait lainnya harus berperan maksimal. Pasalnya, pemerintah pusat telah membagikan kartu Indonesia Sehat kepada warga miskin. Kartu inilah yang digunakan pada setiap kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan.

Kalau kemudian kartu BPJS milik masyarakat dianggap sudah tidak berlaku lagi, SKPD terkait harus cepat tanggap. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang diinginkan akibat lambannya respon dari SKPD teknis. Pemerintah dari tingkatan yang paling tinggi hingga jajaran yang terbawah, dalam hal ini puskesmas, harus memiliki persepsi yang sama dalam memberikan pelayanan.

Standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan harus diterapkan. Masyarakat tentu akan kebingungan kalau standar pelayanan kesehatan yang diberlakukan di setiap tingkatan berbeda-beda. Sampai saat ini, baik kartu Indonesia Sehat maupun BPJS masih tergolong barang baru. Masyarakat belum banyak yang mengerti mekanisme pelayanan menggunakan kartu tersebut.

Disini diperlukan peran aktif pemerintah untuk rajin-rajin mensosialisasikan kartu Indonesia Sehat maupun kartu BPJS. Kalau terjadi kasus seperti yang dialami Zafira Aulia Putri, pihak Puskesmas mestinya dapat mengkomunikasikan hal itu dengan Dikes dan SKPD terkait lainnya.

Pasalnya, penyakit yang diderita anak pasangan Supriadi dan Marini terbilang cukup berat. Tidak hanya eksekutif, ini juga harus menjadi atensi Dewan. Karena Komisi IV DPRD Kota Mataram yang membidangi masalah kesehatan rutin melakukan kunjungan kerja ke puskesmas-puskesmas.

Rata-rata puskesmas yang dikunjungi wakil rakyat Lingkar Selatan mengaku semua pelayanan kepada masyarakat berjalan lancer. (*)

RADIO

NAMPAKNYA demokrasi saat ini kedatangan budaya baru yang cukup menarik perhatian bangsa dan juga dibicarakan dunia. Istilah yang tepat mungkin tidak ada. Tetapi saya berusaha memberikan penanda lain dari budaya ini. Sebut saja anomali perebutan kekuasaan. Para pelakunya patut pula diberikan sebuah penanda istilah, misalnya, teroris demokrasi, atau mungkin ada istilah lain yang lebih pendek dan menarik, anda memiliki otoritas akan itu. Namun, untuk tulisan ini, istilah dualisme sepertinya masih kental di kepala, karena orang-orang lebih mafhum dengan istilah ini.

Kritik terhadap kegiatan dualisme menurut penulis merupakan keniscayaan. Kita tidak terbiasa dengan cara berdemokrasi semacam ini. Oleh sebab itu, kita laik merasa khawatir atas kehadirannya. Budaya demokrasi orang Indonesia bisa-bisa mengalami keruntuhan jika semua orang memberi toleransi. Apa yang terjadi di tubuh partai golkar menggambarkan bertapa dualisme adalah sesuatu yang seharusnya tidak dibolehkan, mengingat dampaknya bukan sekedar menyangkut parpol atau organisasi itu sendiri, tetapi juga mengoyak produktifitas lembaga Negara. Kita ambil contoh DPRD NTB yang hingga hari ini masih dikacaukan oleh Golkar. Realitas politik begini seakan menunjukkan bahwa mental demokrasi politisi kita masih jauh terbelakang. Alhasil kewajiban legislasi pun terhambat, sungguh memilukan.

Sebagai parpol yang sudah berusia dewasa tentu Golkar memiliki pengaruh yang kuat terhadap kader, para pendukung, maupun orangorang di sekelilingnya. Tindakan dualisme yang dilakukan oleh Golkar menurut saya sangat tidak mencerminkan sikap berdemokrasi yang baik, sebab ini telah menjadi modus politik baru yang bisa diikuti oleh siapapun. Selain Golkar, organisasi atau parpol lainnya harus meninggalkan kebiasaan dualisme tersebut. Menurut saya, kegiatan dualisme hanyalah sebuah pola politik publikasi yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kepentingan rakyat. Ibarat hutan yang dibakar tidak sekedar merusak hutan itu sendiri, tetapi juga merusak keseimbangan alam dan kehidupan di sekitarnya. Karena itu, para pembakar hutan tersebut menjadi musuh sosial (common enemy).

Dalam pada itu, dualisme dan orang-orang yang melakukannya hanya akan menjadi cibiran di ruang publik.

Memang di dalam demokrasi,

Oleh:

Muslimin Magenda

Sekjen Rinjani Institute (Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah NTB) segala sesuatu dibolehkan selama terdapat kesepakatan-kesepakatan dari para pelaku itu sendiri. Mungkin persoalannya terletak pada pemerintah yang selalu memberi ruang ke arah sana. Misalnya Kemenkumham mengeluarkan SK sebagai pelegal kedudukan sebuah proses musyawarah, atau kongres, atau apapun istilahnya. Kebiasaan pemerintah memberi kelonggaran kepada mereka yang berdualisme membuat banyak orang geram.

Tetapi menurut saya, pemerintah dan pegiat politik sama-sama melempar kail di area pancing yang sama. Alhasil kompromi politik menjadi pilihan terakhir, yang mana hasil kompromi itulah yang menentukan apakah akan diadakan dualisme atau ditiadakan.

Kata diadakan atau ditiadakan yang penulis sebut di atas menjelaskan bahwa sejatinya kejadian dualisme itu merupakan hasil kesepakatan gelap yang berdiri di luar kemurnian konflik dua kubu itu sendiri. Artinya terdapat pihak ketiga, keempat, dan seterusnya, termasuk pemerintah. Kita bisa mengambil ilustrasi dari dualisme dalam organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Saat itu Prabowo melalui munas Bali terpilih sebagai ketua. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama tiba2 muncul ketua tandingan yang bernama Oesman Sapta.

Kisruh ini pula yang sekurangkurangnya menjadi akar kisruh di tubuh partai Golkar. Karena pada saat itu, Agung Laksono adalah salahsatu tokoh dalam kubu Oesman Sapta. Munas HKTI sendiri dilakukan sebelum Pilpres 2014.

Saya menduga dualisme yang menindih demokrasi di lain tempat juga berkenaan dengan aksi kompromi antara pejabat Negara dan politisi tertentu untuk sebuah tujuan lain.

Bukan sekedar tujuan merebut kursi partai atau organisasi yang mereka duakan itu.

Hukum Sebagai Alat Politik Alur politik seperti ini seakan membawa Negara hukum di Indonesia kian kehilangan arah. Politisi semakin berani mempermainkan payung yang sama-sama kita junjung. Posisi hukum bukan lagi sebagai subjek penghukum dan tuntunan bernegara, tetapi justeru menjadi objek yang dapat dimainkan sesuai selera para elit politik.

Ini tamparan keras bagi rakyat yang memilih pemimpin yang tidak bertanggungjawab duduk mengendarai pemerintahan saat ini.

Parahnya, di ranah pemuda juga ada yang berselera dua. Saya sebut saja KNPI, kebetulan yang sering naik media massa adalah organisasi tersebut. Hal ini tentu menggelikan, sekaligus memalukan. Pemuda semestinya tidak latah berpolitik ala para elit parpol. Mungkin mereka sadar bahwa mereka hanyalah korban dari perbuatan elit yang menjadikan hukum sebagai alat negosiasi politik. Lantas, bagaimana jika kejadian seperti ini muncul di desa-desa? Orang-orang yang memiliki kepentingan politik untuk pribadinya bisa saja meman-

faatkan mental ikut-ikutan itu sebagai alat melakukan propaganda dan pencitraan. Mereka bisa melakukannya karena peluang itu ada dan menjanjikan kekuasaan.

Tidakkah kita khawatir akan runtuhnya moral demokrasi pancasila di masa mendatang?

Maka, dari semua kejadian dualisme yang pernah dan sedang terjadi di NTB maupun di Pusat, mungkin bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang memulai atau memotori perilaku politik tandingan adalah mereka yang senang mematikan selera demokrasi awal Indonesia. Semua orang tahu bahwa kita sudah mengenal demokrasi tanpa pamrih, bukan politik pamrih yang suka memaksa siapapun untuk memilih apapun sesuai selera orang-orang yang bermain di jalur kompromi.

Demokrasi di Indonesia seperti terlihat sekarat, berhadapan dengan pembuat konstitusi yang kerap meneror melalui kuasa dan kewenangan tangan besi ala Margaret Thatcher. Demokrasi seolah mati sebelum negeri ini melakukan panen atas usaha-usaha reformasi pada tubuh orde baru lalu. Kejadian dualisme juga menandai ketidaksiapan orang Indonesia menerima dan menempatkan demokrasi itu pada poros kepancasilaan. Alhasil, sila ketiga pancasila terasa keasinan, dan sila keempat bahkan tidak memiliki rasa sedikitpun. Hambar, bagaikan makhluk gaib yang hanya bisa dibicarakan, tetapi hampa di kenyataannya. Inilah wajah demokrasi akibat kehadiran mereka-mereka yang senang bermain di titik terlarang tanpa ragu melakukan pelanggaran etika. Tentu saja mereka bisa begitu, karena wasitnya adalah teman yang hanya mau berjabat tangan dengan mereka.

Terbius Hasrat Kekuasaan Dapat dipastikan bahwa orangorang yang mengambil jalan dualisme itu sebagian besar adalah mereka yang tidak mampu menerima kekalahan. Mari kita masuk ke ruang logika sederhananya. Dari sisi subjek manusia, hampir tidak ada pelakunya yang tidak mengikuti proses musyawarah pertama.

Bahkan tidak jarang yang melakukan itu adalah salahsatu pengurus aktif dalam tubuh parpol dan organisasi itu sendiri. Penulis yakin, bahwa mereka paham bahwa dengan aktifitas konstruksi organisasi tandingan bukan merupakan cara yang bagus bagi perjalanan politik dalam negeri. Tetapi apalah arti semua pemahaman jika kekuasaan sudah membius pikiran. Kita bisa melihat itu dari sejarah parpol lainnya yang juga mendua, seperti PKB. Di era SBY, Muhaimin berhasil bergabung dengan pemerintah, lantas menduduki jabatan menteri. Begitu juga usaha PPP yang hendak keluar dari koalisi Merah Putih pasca Surya Dharma Ali berurusan dengan hukum. Satu-satunya parpol yang keluar dari koalisi Merah Putih tanpa aksi politik brutal (dualisme) hanyalah PAN, meskipun di dalam tubuh parpol juga terjadi kontra

RADIO

pemahaman.

Dualisme, secara politik itu sahsah saja. Tetapi secara pendidikan politik itu sangat tidak mendidik.

Maksud penulis, kejadian politik seperti apapun legalitasnya, jika tidak mempertimbangkan dampak buruk terhadap demokrasi, maka secara tidak langsung telah terjadi pembusukan terhadap pendidikan politik. Hal yang busuk tentu menimbulkan bau yang dapat tercium dalam radius yang panjang. Ini dibuktikan oleh rentetan peristiwa dualisme turunan di daerah-daerah. Alhasil, orang-orang daerah menjadi tahu bagaimana mencari jalan alternatif melewati pagar kekuasaan yang semula tertutup oleh etika berdemokrasi. Golkar sampai saat ini masih terlilit oleh kisruh internalnya, sementara PPP sebagian daerah masih dalam tahap perbaikan. Termasuk di NTB, PPP beberapa waktu lalu terjadi perebutan kantor wilayah antara kubu satu dan kubu lainnya.

Kekuasaan memang sangat menggiurkan banyak orang. Tetapi bila cara yang mereka tempuh tidak mencerminkan demokrasi pancasila, mereka akan terjebak dalam kepentingan masing-masing semata.

Hasilnya jelas, rakyat menjadi semakin paham bahwa kualitas mereka masih sangat jauh dari harapan.

Ketika rakyat mulai kehilangan trust terhadap mereka, maka pekerjaan parpol dan organisasi tersebut hanya akan fokus pada perbaikan reputasi. Sebaliknya, kewajiban mereka dalam hal implementasi aspirasi rakyat terbengkalai dalam waktu yang tidak menentu. Manakala hal semacam ini masih terjadi, maka rakyat musti segera bersikap, apakah di pemilu berikutnya mereka masuk dalam daftar pilihan atau tidak sama sekali. (*)

14 kafe di Mataram meresahkan Harus ditertibkan

*** Lima investor ingin kelola MWP Yang penting investor serius

***

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 29 Maret 2016

Jaksa Masih Pelajari Berkas Kasus PNPM Mandiri Kempo

Sejumlah Kepala Dinas Dipanggil Inspektorat sehingga momen klarifikasi hari ini akan dilakukan bersamaan.

Selain soal ITS, Dishubkominfo juga akan diklarikasi soal adanya temuan BPK di dinas tersebut.

Selain Dishubkominfo, dinas apa saja yang dipanggil, Agus Patria tidak bersedia menyebutkannya. ‘’Ada beberapa kepala dinas, diklarifikasi soal aset dan pengelolaan keuangan. Intinya beberapa SKPD yang belum menjalankan rekomendasi BPK,’’ jelasnya.

Sebelumnya terdapat temuan BPK atas pengelolaan aset dan keuangan di sejumlah SKPD Provinsi NTB. Inspektorat akan melakukan riview temuan itu dengan para kepala dinas, untuk memastikan apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Pembahasan akan dilakukan terhadap pendataan pengelolaan aset yang masih jadi temuan. Penggunaan dana bansos yang belum lengkap pertanggungjawabannya, juga soal penyaluran hibah yang harus dilengkapi datanya. ‘’Nanti akan kami tanya satu per satu kepala dinasnya. Apakah yang jadi temuan itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Kalau sudah ditindaklanjuti, sampai sejauh mana laporannya, kita tanya satu-satu,” sebutnya. Pem-

bahasan akan berkaitan dengan dana bansos, hibah, aset yang harus selesai sebelum tanggal 31 Maret 2016.

Upaya ini dalam rangka mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dan aset Pemprov NTB tahun 2015 lalu. Sehingga ada semangat yang sama dari semua SKPD, khususnya yang dipanggil tersebut untuk segera menyelesaikan laporannya dan dipastikan tidak akan ada masalah.

“Kita akan cocokkan apa yang jadi temuan BPK, dengan yang sudah ditindaklanjuti.

Jadi ini sudah jadi upaya maksimal kami untuk mengejar supaya WTP bisa dipertahankan,” terangnya.

Kehadiran kepala dinas sesuai isi surat panggilan, menandakan pentingnya klarifikasi tersebut. Sekaligus ingin memastikan keseriusan SKPD untuk mengejar WTP dan utamanya penyelesaian laporan keuangan tanpa membuka peluang terjadi masalah. “Dalam surat panggilan kita sudah minta untuk tidak diwakili. Tapi kalau sakit atau alasan urgen lainnya, ya bisa diwakili,” pungkasnya. (ars)

Kelompok Tani Serahkan Dokumen ke Penyidik Dari Hal. 1 mengaku sudah membawa dokumen terkait proyek cetak sawah baru yang menjadi tanggung jawabnya. Herman adalah Ketua Kelompok Tani Nangakara Utama, yang mendapat bantuan untuk membuka 24 hektar sawah baru di Desa Nangakara, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.

Disebutkan, satu hektar bernilai Rp 10 juta. ‘’Jadi saya dapat Rp 24 juta untuk 24 hektar itu,’’ sebut Herman. Proyek itu didapatkannya dari pemerintah pusat, difasilitasi Pemerintah Provinsi NTB untuk cetak sawah baru tahun 2012. Proyek empat tahun lalu itulah yang membuatnya dipanggil untuk dimintai keterangan. ‘’Ini panggilan kedua. Karena panggilan pertama saya tidak hadir,’’katanya.

Soal tanggung jawab pekerjaan itu, dia sudah membawa dokumen berkaitan dengan perencanaan cetak sawah baru, sampai pada urusan teknis. Seperti perencanaan, pelaksanaan dan dokumen pertanggungjawabannya, sampai pada laporan keuangannya. “Data-data saya sudah bawa.

Mau saya kasi ke penyidik,” kata Herman.

Data itu memang sebelumnya diminta oleh penyidik, sekaligus sebagai bukti otentik bahwa pekerjaan cetak sawah baru yang jadi tanggung jawabnya sudah beres.

Dia memberi garansi pekerjaannya sudah clear sejak diperoleh 2012 lalu. Bersama anggota kelompoknya, mereka membuka 24 hektar sawah menggunakan alat berat. Sedikitnya 24 hektar itu yang disetujui dari total 40 hektar yang diajukan. “Tidak ada masalah. Sekarang petani bahkan sudah menikmati hasil. Bayangkan, dalam se tahun petani tiga

kali panen. Ini sekarang persiapan panen padi,” kata dia.

Area perluasan sawah itu memang cukup strategis setelah melalui proses survei.

Apalagi menurutnya dekat dari jangkauan irigasi.

Selain Herman, dimintai keterangan juga sejumlah kelompok dari Desa Bara Kecamatan Woja sampai ke kelompok di Desa Calabai. Secara bergilir tim penyidik yang meminta keteranganYonnie E Malakka, SH dan Budi Tridadi, SH. Juru bicara Kejati NTB,Made Sutapa, SH mengakui penyelidikan atas laporan dugaan penyimpangan dana Bansos Pertanian Kabupaten Dompu masih berlanjut. ‘’Masih terus dimintai keterangan beberapa orang yang berkaitan dengan dana bansos itu,’’ kata Sutapa.

Penyelidikan sifatnya masih bertahap. Sebab ada empat laporan berbeda yang harus difokuskan satu per satu. Saat ini tim Pidsus katanya masih fokus pada proyek bansos pertanian khususnya cetak sawah baru. “Makanya sampai sekarang masih periksa kelompok untuk proyek cetak sawah baru,” sebutnya.

Data secara umum, item indikasi penyimpangan yang sedang diproses kejaksaan akumulatif sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2014 sampai 2015.

Dalam kurun waktu itu, penyidik memproses sesuai dengan laporan, mulai dari proyek cetak sawah baru senilai Rp 5 miliar, proyek Bansos Pertanian senilai Rp 10 miliar, proyek alat alat kesehatan senilai Rp 1 miliar lebih dan Gedung Paruga Samakai senilai Rp 10 miliar lebih. (ars)

Angka Kemiskinan Tinggi Dari Hal. 1 Karena itu kami membutuhkan support lebih besar dari Kementerian Desa,’’ harap Plt Bupati Lobar Senin (28/3) kemarin ketika menghadiri panen raya di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong.

Lobar katanya menargetkan menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen. Prosentase ini pun menurutnya masih rendah.

Sebab kemiskinan di Lobar masih lebih dari 15 persen. Dikatakan, penurunan kemiskinan 2 persen bisa dicapai dengan syarat jika dibantu pula oleh pusat, termasuk Kementerian Desa.

Karena itu, Fauzan meminta agar Kementerian PDT lebih memperhatikan Lobar dengan memberikan stimulus lebih besar supaya target penurunan kemiskinan 2 persen bisa dicapai. Angkatan kerja di Lobar mencapai 291.346 jiwa, dari angkatan kerja ini warga yang sudah bekerja sangat tinggi mencapai 279, 238 jiwa. Artinya yang menganggur sekitar 5 persen. Akan tetapi meskipun tingkat pengganguran relatif kecil, namun tingkat kemiskinan tinggi karena upah pekerjanya kecil. ‘’Kalau Pemda dibantu pusat melakukan intervensi ter-

hadap pekerjaan masyarakat maka Insya Allah pendapatan warga akan jauh meningkat lagi,’’ katanya optimis.

Berdasarkan data angkatan kerja Pemda Lobar, dari 279.238 jiwa yang sudah bekerja hampir 98.738 orang dari kalangan petani. Yang perlu jadi perhatian jelasnya, dari jumlah ini hampir 70 persen petani yang bekerja ini hidup dalam kemiskinan.

Penyebab banyak petani masih miskin karena petani sering kali tidak bisa memberi nilai tambah terhadap hasil panennya.

Contohnya, petani yang bekerja di sektor perkebunan nangka dan durian. Setelah panen langsung menjual hasil panennya tanpa diproses terlebih dahulu. Hasil panen petani tidak diiintervensi sehingga tidak memberi nilai tambah. Sebenarnya jika diolah, nangka dan durian bisa menjadi jajanan kering sehingga kalau dijual maka harganya tambah mahal. Belum lagi sektor lain di bidang perkebunan, seperti manggis.

Manggis Lobar sudah diekspor, namun pengirimannya melalui Bali. (her)

Fauzan Khalid Segera Dilantik Jadi Bupati Lobar Dari Hal. 1 Mengenai kesiapan pelantikan lanjut Dirjaharta, Pemprov NTB bersama Pemkab Lobar sudah menggelar rapat persiapan.

Diketahui, Fauzan Khalid diusulkan menjadi Bupati Lobar definitif lantaran Bupati Lobar non aktif, ZainiArony sudah diputus oleh pengadilan bersalah

dalam kasus pemerasan terhadap investor yang menanamkan investasinya di wilayah Lobar. Majelis hakim Pengadilan Tipikor PT Denpasar Bali menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Bupati Lobar non aktif, Zaini Arony.

Selain hukuman penjara, Zaini juga dihukum membayar denda sebesar Rp 500 juta. (nas)

Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Kempo tahun 2012 yang ditangani Polres Dompu baru diterima Kejaksaan Negeri Dompu. Lembaga Adhyaksa ini, membutuhkan waktu untuk meneliti berkas kasus yang diterimanya sebelum diberikan catatan.

(Suara NTB/ula)

Dari Hal. 1

Halaman 15

Joko Suryanto

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Dompu, Joko Suryanto, SH kepada Suara NTB, Senin (28/3) kemarin, mengungkapkan, berkas perkara kasus dugaan korupsi dana simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Mandiri Kecamatan Kempo yang ditangani Polres Dompu baru diterima berkasnya,

Kamis (24/3) lalu. Berkas ini merupakan pengiriman pertama, sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajarinya. “Kita masih mempelajarinya. Berkasnya baru kita terima beberapa hari lalu,” kata Joko.

Kendati baru diterima berkasnya untuk diteliti jaksa, Joko mengatakan, menjadi kewenangan polisi untuk menahan para tersangka.

Polisi juga sudah merasa yakin den-

gan dua alat bukti yang dimiliki, sehingga para tersangka ditahan. “Itu menjadi kewenangan polisi,” katanya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman mengatakan, telah menahan ke tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana SPP PNPM Mandiri Kecamatan Kempo tahun 2012. Dua tersangka ditahan di Polres Dompu dan tersangka lain ditahan di Polsek Kota agar tidak bergabung dengan tahanan laki – laki, Sabtu (26/3) lalu.

Kasus dugaan korupsi ini

berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan NTB ditemukan sebesar Rp 500 juta lebih dari total anggaran sebesar Rp 4 miliar lebih. Alokasi anggaran yang cukup besar ini digunakan pengurus PNPM Mandiri diduga dengan memalsukan kelompok penerima pinjaman. Kasus ini terungkap setelah dilakukan audit awal dan ditemukan banyak kelompok menunggak. Ternyata di antara kelompok menunggak terindikasi dimanfaatkan pengurus untuk kepentingan pribadinya. (ula)

DPRD NTB Kembalikan Raperda Pengelolaan Tahura Nuraksa Mataram (Suara NTB) DPRD NTB secara resmi mengembalikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa ke eksekutif. Sementara Raperda tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), Dewan melakukan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus).

Kedua Raperda ini merupakan inisiatif Pemprov NTB yang diajukan ke DPRD NTB. Dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD NTB, Senin (28/ 3) siang kemarin terdapat tiga buah Raperda yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara Pansus. Selain dua Raperda usulan pemprov NTB di atas, ada juga usulan Perubahan Raperda Tata Tertib DPRD NTB. Rapat paripurna sempat diskors selama 25 menit oleh pimpinan sidang yang juga Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag, M.Si. Ketua DPRD NTB sebelum menutup rapat paripurna men-

yampaikan kesimpulan dari seluruh pimpinan fraksi saat dilakukan skors. Umar mengatakan, Pansus Raperda tentang pengelolaan DAS masa kerjanya diperpanjang. Kemudian, Raperda tentang pengelolaan Tahura Nuraksa dikembalikan ke eksekutif. Sedangkan raperda tentang perubahan Tata Tertib DPRD akan kembali kepada Perda Tata Tertib sebelumnya.

Setelah masing-masing juru bicara Pansus menyampaikan pandangan akhirnya terhadap tiga buah Raperda itu, Ketua Fraksi PKS, H. Johan Rosihan, ST mengatakan kepada pimpinan sidang paripurna supaya melihat waktu yang ada. Ia mengatakan banyak sekali agenda-agenda DPRD NTB yang tertunda. Dalam rapat paripurna itu, seluruh Pansus meminta perpanjangan waktu untuk membahas tiga buah Raperda tersebut. ‘’Saya bagian dari anggota Pansus. Sejak dulu kita tunda, perubahan jadwal. Pansus tidak

pernah bekerja, tidak bekerja Pansus. Karenanya perlu dilihat pimpinan apakah meminta perpanjangan waktu itu dengan alasan syarat-syarat yang belum terpenuhi atau memang alasan-alasan lain,”ujarnya.

Ia mencontohkan, Raperda Pengelolaan Tahura Nuraksa.

Raperda itu sudah dilakukan perpanjangan dan sekarang mau diperpanjang lagi. Ia mengatakan, jika Dinas Kehutanan yang menjadi pengusul Raperda ini, Raperda itu belum memenuhi syarat karena merupakan kewenangan pemerintah pusat terkait dengan penentuan blok. Maka percuma dilakukan perpanjangan masa kerja Pansus.

Mengenai Raperda Tata Tertib, Johan mengatakan kenapa bisa Raperda Perubahan Tata Tertib itu sudah dibentuk Pansus. Ia juga mempertanyakan siapa yang menjadi pengusul Raperda Perubahan Tata Tertib DPRD NTB itu. Menurutnya, usulan Perubahan Tata Tertib

hanya bisa dilakukan oleh anggota DPRD dan atau badan pembentukan Perda.

Kemudian, usulan pembentukan tata tertib hanya bisa dilakukan anggota DPRD sekurang-kurangnya seperlima jumlah anggota Dewan dan lebih dari satu fraksi.

Setelah itu, disetujui oleh seluruh anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, paripurna kemudian diskors 25 menit. Setelah diskors, Ketua DPRD NTB, H. Umar Said membacakan hasil kesimpulan dari seluruh pimpinan fraksi. Umar membacakan Pansus Raperda tentang pengelolaan DAS masa kerjanya diperpanjang. Kemudian, Raperda tentang pengelolaan Tahura Nuraksa dikembalikan ke eksekutif. Sedangkan raperda tentang perubahan Tata Tertib DPRD akan kembali kepada Perda Tata Tertib sebelumnya.

Menyikapi dikembalikannya Raperda tentang Tahura Nuraksa yang merupakan usulan eksekutif itu, Wakil Guber-

nur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mnegatakan tidak masalah Raperda itu dikembalikan atau Pansus meminta perpanjangan waktu. Ia mengatakan, mungkin perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terkait dengan dua Raperda tersebut.

“Untuk lebih komprehensif, lebih sempurna. Tapi saya kira mungkin perlu waktu yang lebih. Kita ingin semuanya cepat (ditetapkan). Tapi kalau memang ada pendalaman-pendalaman dahulu ndak masalah.

Daripada nanti kita bahas kembali tanpa bahan-bahan ataupun referensi yang cukup,”ujarnya.

Amin mengatakan, seluruh Raperda yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama Dewan nantinya akan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Untuk itu, daripada Perda tersebut bermasalah dari sisi aturan yang berada di atasnya, maka perlu dikaji secara mendalam. (nas)

Sekda NTB di Tangan Presiden GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengirim tiga nama calon Sekda NTB ke Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari tiga nama yang diajukan gubernur, selanjutnya dipilih salah satu oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Setelah itu, baru Mendagri menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Sekda NTB menggantikan H. Muhammad Nur, SH, MH yang sudah menjabat lebih dari lima tahun. ‘’(Penentuan Sekda) 100 persen itu kewenangan Presiden. Jadi gubernur itu hanya mengirim tiga nama sesuai hasil seleksi. Presiden satusatunya yang berhak memilih,” kata Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi di sela-sela menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD NTB, Senin (28/3) siang kemarin.

Artinya, kata Suruji, Presiden boleh memilih calon nomor satu, nomor dua dan nomor tiga. “Kalau nomor satu (otomatis jadi Sekda) kan cukup satu saja dikirim. Kare-

na Presiden boleh memilih nomor satu, dua dan tiga. Itulah sebabnya yang dikirim oleh gubernur tiga orang,”jelasnya.

Ditanya apakah ada catatan-catatan gubernur terhadap tiga nama Sekda yang diajukan ke presiden itu? Mantan Kepala BKD dan Diklat Lombok Timur ini mengatakan tidak ada. Dijelaskan, tiga orang nama calon Sekda yang diajukan gubernur ke presiden merupakan hasil seleksi tiga besar yang dilakukan Pansel. “Berita acara dari Pansel itu dasar gubernur untuk mengirim nama. Jadi tinggal dipilih di pusat,”imbuhnya.

Sehingga, lanjut Suruji, tidak mungkin nama yang keluar sebagai Sekda NTB nantinya di luar dari tiga nama yang diajukan gubernur. “Pasti di antara tiga nama itu,”ujarnya. Keluarnya SK penetapan Sekda NTB itu tergantung dari proses di pusat. Jika semua pejabat yang memparaf berada di tempat, maka prosesnya akan ce-

pat. Ia mencontohkan, seperti usulan Penjabat Bupati/Walikota beberapa waktu lalu.

Bahkan, katanya, ada SK Penjabat yang ke luar dua minggu sebelum masa pelantikan Bupati/Walikota terpilih, seperti Penjabat Bupati Sumbawa.

Pascadikirim oleh gubernur awal pekan lalu, belum ada kabar yang diterima BKD tentang siapa pejabat yang akan menjadi Sekda NTB. ‘’Belum ada,

tapi saya belum tahu kalau ke Pak Gub. Boleh jadi langsung dikirim ke gubernur. Karena yang mengirim surat langsung gubernur. Memang registrasinya ada di BKD. Karena itu menyangkut kepegawaian, sesuai tupoksi,’’ jelasnya.

Dikatakan, proses seleksi Sekda berbeda dengan sebelumnya.

Jika sebelumnya, gubernur mengajukan tiga nama ke Mendagri untuk dilakukan seleksi. Selanjutnya, tiga nama yang diusulkan gu-

bernur dilakukan seleksi oleh Tim Penilai Akhir di Kemendagri. Namun sekarang, proses seleksi dilakukan di daerah oleh Pansel. Dari hasil seleksi yang dilakukan Pansel kemudian dikirim oleh gubernur ke presiden melalui Mendagri. “Lalu kemudian presiden memilih satu nama.Yang dipilih presiden itulah yang di SK kan Mendagri. Lalu Mendagri perintahkan gubernur untuk melantik.

Tapi kita ndak tahu berapa lama prosesnya itu,”tandasnya. (nas)

Tunda Eksekusi ’’Kebun Kopi’’ Dari Hal. 1 Sampai dengan laporan pemalsuan dokumen yang telah kita laporkan mendapatkan penyelesaian hukum,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, lewat pesan singkat Senin (28/3) siang kemarin.

Ditanya sikap Pemprov terhadap rencana PN Mataram yang segera akan melakukan eksekusi? Mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini mengatakan hal

itu merupakan ranah Biro Hukum. Namun yang jelas, Pemprov meminta permohonan dilakukan penundaan eksekusi sampai dugaan pemalsuan dokumen terkait kepemilikan lahan ‘’kebun kopi’’ tersebut diselesaikan secara hukum. “Itu ranah hukum menjadi ranah Biro Hukum,”tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB mengatakan akan melakukan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa lahan ‘’kebun kopi’’ yang saat ini menjadi kompleks perumahan anggota DPRD NTB. Proses pengajuan PK

tersebut dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 3004 K/PDT/2012.

Pemprov merasa mamiliki bukti-bukti yang kuat terkait dengan kepemilikan tanah seluas 70 are tersebut. Iswandi menegaskan Pemprov NTB punya bukti yang cukup kuat terkait kepemilikan aset tersebut.

Ia menilai dokumen-dokumen yang diklaim oleh ahli waris adalah aspal (asli tapi palsu). “Jadi ada dugaan bahwa dokumendokumen yang mereka gunakan adalah aspal,”sebutnya. (nas)

Gubernur Tunjuk Plt. Direktur RSUD NTB Dari Hal. 1 Dijelaskan, penunjukan Plt.Direktur RSUD NTB ini dilakukan mengingat RSUD NTB merupakan SKPD yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang fungsinya sangat vital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya Plt maka tidak akan ada keraguan dari jajaran manajemen RSUD NTB untuk melaksanakan tugas. ‘’Jadi, tidak ada kerugian masyarakat. Bahwa rumah sakit akan berjalan dengan lancar dalam memberikan pelayanan.

Tentu pelayanan rumah sakit

akan kembali normal dan tidak ada hambatan pelaksanaan pelayanan di rumah sakit,”ujarnya.

Terkait dengan keberadaan Direktur RSUD NTB, dr. H. Mawardi Hamry, MPPM, Wagub mengatakan sampai saat ini belum ada progress yang berarti.

Keberadaan dr. Mawardi masih belum diketahui. Untuk melacak keberadaan mantan Direktur RSUD dr. Soejono Selong itu, kata Wagub, Pemprov sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

“Semuanya kita minta untuk melacak keberadaan Pak Mawardi, mencari tahu. Apa motif serta penyebabnya (hilang).

Banyak spekulasi masyarakat,

yang menduga-duga. Tapi kita belum ada kesimpulan. Artinya, mengapa ini ditangani oleh pihak kepolisian? Karena sudah enam hari menghilang tanpa diketahui,” terang Wagub.

Terpisah, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, penunjukan Plt Direktur RSUD NTB yang terkesan sangat cepat itu lantaran pelayanan rumah sakit tidak boleh terhenti. Artinya, harus ada segera pejabat yang ditunjuk sebagai Plt yang akan bertangung jawab terhadap seluruh pelayanan di rumah sakit milik pemerintah provinsi itu.

“Kalau tidak cepat (ada Plt)

rumah sakit itu bisa berhenti pelayanannya. Karena ndak ada yang berhak mengeluarkan pembiayaan. Bayar listrik, bayar gaji, beli obat kan semuanya harus ada yang bertanggung jawab. Cepat ditunjuk Plt itu karena pelayanan rumah sakit tidak boleh berhenti gara-gara tidak ada yang berhak belanja,”jelasnya.

Suruji menjelaskan, untuk SKPD lain di luar RSUD NTB maka bisa dilakukan penunjukan Plt dalam hitungan dua minggu atau lebih. Karena tidak berpengaruh langsung terhadap pelayanan. Pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan segera seperti disuntik, operasi dan lainnya

membutuhkan obat-obatan yang harus cepat disediakan.

“Karean ini rumah sakit, urusan pelayanan yang tidak boleh terhambat walaupun beberapa detik. Penyikapannya segera menunjuk Plt. Intinya soal pelayanan. Kalau misalnya yang kosong itu Kepala BKD, itu bisa seminggu, dua minggu boleh kosong. Tapi kalau rumah sakit, kalau pasien butuh disuntik, ndak ada obat, siapa yang berani beli obat. Mati semua orang baru ditunjuk Plt kan ndak ada gunanya. Karena itu dia melayani, pelayanan kepada masyarakat. Dan itu sangat vital, tidak boleh ditunda makanya cepat ditunjuk Plt,”tandasnya. (nas)

Libatkan Mabes Polri, 12 Saksi Diperiksa Dari Hal. 1 ‘’Tidak bisa diberikan. Harus ada pernyataan kuasa dari pemilik rekening. Hanya kan sekarang pemilik rekeningnya ini yang sedang dicari. Penelusuran perbankan ini untuk mendalami posisinya. Ada narik uang di mana, misal di Lombok Timur, kan ketahuan,” jelasnya.

Menurut keterangan pihak perbankan dan OJK, sambung Kapolda, pemeriksaan transaksi perbankan tersebut rentan terhadap pelanggaran privasi nasabah bank. “Harus Pak Mawardi, orangnya ini gak ada.

Kata OJK, mereka takutnya jika rekening sudah dibuka ternyata tidak terbukti itu penculikan, bisa dituntut sama pemiliknya. Yang tahu nariknya darimana, bagaimana pengecekannya, hanya OJK,” jelasnya.

Sejak menerima laporan, Pol-

da NTB langsung menindaklanjuti dengan melakukan pelacakan nomor telepon genggam, bekerjasama dengan operator telekomunikasi yang layanannya digunakan oleh dr. Mawardi. Hanya saja, kata Kapolda, akhir pekan lalu merupakan rangkaian libur panjang sehingga kantor layanan provider sedang libur menerima layanan pelanggan.

“Hanya kemarin kendalanya kan hari libur berturut-turut. Kita mau mengecek posisi dari handphone-nya. Hari ini pun (kemarin) pun mereka belum sanggup.

Belum bisa berikan penjelasan dari pengecekan SMS maupun kontak-kontaknya. Mudahan segera ada perkembangan,” ujar Kapolda.

Kepolisian pun mengerahkan fasilitas IT-nya untuk melakukan pelacakan, bahkan berkordinasi langsung dengan Mabes Polri. Dibentuk tim gabungan

Polres Mataram, Polda NTB, dan Divisi IT Mabes Polri, beserta Polda jajaran lainnya.

Berdasarakan penyelidikan sementara, Kapolda menyebutkan bahwa Direktur RSUD NTB itu ke luar dari rumah tanpa ada paksaan bersama sejumlah orang dengan menggunakan mobil pada sore hari Rabu (23/3). ‘’Beliau ini ke luar dari rumah berjalan biasa. Tapi waktu itu tidak boleh diantar pembantu.

Pembantu disuruh masuk ke dalam rumah tutup pintu. Sementara beliau ke luar bersama orang cuma sampai sekarang belum kembali,’’ jelas Kapolda.

Kepolisian juga sudah menempatkan sejumlah anggota untuk melakukan pemantauan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Termasuk di sejumlah hotel dan tempat hiburan untuk memantau pergerakan yang bersangkutan ke tempat-tempat

tersebut.

Periksa12 Saksi Sementara itu, polisi sudah memeriksa 12 saksi dalam penyelidikan perkara hilangnya Direktur RSUD NTB. ‘’Sudah ada 12 saksi yang diperiksa, mereka berasal dari orang-orang terdekat H Mawardi, termasuk security yang bertugas di rumah dinasnya,’’ jelas Kapolres Mataram, AKBP. Heri Prihanto, SIK kemarin.

Para saksi, menurut dia, memberikan keterangan mengenai kondisi terakhir H Mawardi sebelum dilaporkan hilang. ‘’Jadi belum kita dapat pastikan apakah diculik atau lainnya, motifnya yang masih kita cari,’’ jelasnya.

Menurut keterangan Sri Darmo, anggota satuan pengamanan yang bertugas di rumah dinas tempat Mawardi, dia terakhir berkomunikasi dengan Direktur

RSUD NTB pada Rabu (23/3). ‘’Bapak mau pergi, tunggu di rumah, begitu pesan terakhir yang disampaikan H. Mawardi kepada security yang bertugas di rumah dinasnya itu,’’ kata Heri mengutip keterangan saksi.

Kapolres mengatakan polisi juga meminta keterangan dari keluarga Mawardi dan berkoordinasi dengan kantor-kantor kepolisian di NTB untuk menemukannya. ‘’Informasi dan foto yang bersangkutan sudah kita sebarkan kepada seluruh anggota dan Polres lainnya. Kita juga berkoordinasi dengan tim operasional Polda NTB untuk melakukan pencarian,’’ ucapnya.

Upaya pencarian masih dilakukan di NTB. ‘’Kita upayakan dahulu di sini, karena menurut informasi sementara yang kami dapatkan bahwa dr H. Mawardi masih berada di seputaran Lombok,’’ katanya. (why)

Selasa, 29 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

Plt. Bupati Lobar memberi sambutan dalam kegiatan panen raya jagung

Dirjen PDT, Singgih Wiranto

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dirjen PDT bersama Plt. Bupati Lobar didampingi Ketua DPRD Lobar melakukan panen raya jagung

Pemberian bantuan oleh Dirjen PDT ke Plt Bupati didampingi Kadis Pertanakbun

Kadis Pertanakbun, H. Chaerul Bahtiar

Rangkaian HUT Lobar Ke-58

Dispertanakbun Bersama Kementerian Desa PDT Panen Raya Jagung di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan menggelar panen raya jagung di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong. Panen raya yang digelar sebagai rangkaian HUT Lobar ke-58 ini dihadiri langsung Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kementerian Desa PDT dan Transimigrasi, Singgih Wiranto, SH. M.Hum bersama Plt. BupatiLObar, H. Fauzan Khalid. Untuk diketahui, panen raya ini merupakan kali ke tiga dilakukan. Sebelumnya Dispertanakbun menggelar dua kali panen raya padi.

Dalam kegiatan panen raya tersebut, Kementerian Desa, PDT dan Transimigrasi memberikan bantuan dana sebesar Rp 7 miliar kepada Pemda Lobar. Dari bantuan Rp 7 miliar ini, Rp 1,5 miliar untuk bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Dirjen PDT, Singgih Wiranto, SH. M.Hum menyatakan panen raya ini merupakan tindaklanjut dari bantuan stimulan tahun 2015 dan dana desa.

“Tahun ini kami memberikan bantuan dana kepada Pemda Lobar Rp 7 miliar itu semua bidang,’’ sebut Singgih dihadapan Plt. Bupati Lobar dan para tamu undangan yang hadir.

Dalam kesempatan itu, hadir Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun, Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo, Kadis Pertanakbun Lobar, H. Chaerul Bahtiar dan para Kadis lainnya. Hadir

pula semua Kades di Lobar dan para camat. Dikatakan, tahun ini alokasi bantuan yang digelontorkan untuk NTB Rp 10,07 miliar khusus dari Ditjen PDT saja.

Bantuan dana ini diberikan dalam bentuk benih, pupuk, sarana jalan, air bersih, pembangunan PLTS dengan dana sebesar Rp 2 miliar sehingga total bantuan mencapai Rp 7 miliar. Khusus bantuan tahun lalu (2015) diberikan kepada petani di dua kecamatan dalam bentuk bantuan benih jagung dan pupuk. Bantuan ini menyasar 23 poktan di dua desa di dua kecamatan antara lain Lembar dan Sekotong.

Luas hamparan tanaman jagung yang ditanami mencapai 1200 hektar, kalau per hektar lanjutnya bisa dihasilkan 7,7 ton dengan harga 5.500 per kilogram maka nilai yang yang beredar dalam transaksi jagung ini mencapai Rp 42 miliar. Nilai uang itu baru hasil panen jagung, belum lagi jika dihitung jika dijual batang dan daun, kulit dan tongkolnya. Ia menekankan, agar Pemda memanfaatkan lahan kosong yang terbengkalai.

Lebih jauh dikatakan, bantuan yang diberikan ke Pemda Lobar tersebut untuk membantu daerah tersebut keluar dari status daerah tertinggal. Ia mengaku, banyak daerah yang sudah maju, namun ada juga kesenjangan disebabkan banyak daerah yang masih tertinggal. Karena itu, Kementerian Desa memiliki peranan untuk membantu daerah mengatasi permasalahan ini. Lebih-lebih berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Plt Bupati Lobar mengatakan terkait

panen raya jagung ini diharapkan kedepan bisa terus berlanjut. Khusus di Lobar, didorong untuk bisa menjadi daerah pemasok nasional. “Alhamdulillah beberapa tahun terakhir Lobar surplus,”imbuhnya. Ke depan, karena potensi banyak yang belum tergarap maka perlu pemerintah memberi dukungan mulai dari hulu hingga hilirnya.

Sebab ada persoalan petani tidak memiliki nilai tambah terhadap hasil panen, tidak ada lanjutan industri olahan. Hal ini jelasnya perlu suport dari pusat maka bisa dikembangkan.

Kadis Pertanakbun Lobar, H Chaerul Bahtiar menambahkan, dari bantuan Rp 7 miliar tersebut sekitar Rp 1,5 miliar untuk Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan. Kementerian Desa sendiri setiap tahun memberikan bantuan ke Lobar. Pihaknya sendiri memiliki komunikasi khusus dengan Kementerian Desa.

Tahun ini, Kementerian Desa berencana memberikan bantuan. ‘’Lokasi panen raya di Pengantap, merupakan bantuan dari Kementerian Desa seluas 400 hektar. Terbagi ke Sekotong 200 hektar dan Lembar 200 hektar dengan jumlah bantuan enam ton benih tahun 2015 lalu,’’ sebutnya. Selain memberikan bantuan benih, Kementerian juga memberi bantuan berupa pupuk sebanyak 3 ton.

Panen raya ini sendiri dirangkai dengan dengan HUT Lobar. Termasuk pada panen serempak di Lingsar beberapa waktu lalu juga termasuk rangkaian HUT Lobar. (her/*)

Proper 2016

Perusahaan Diminta Patuhi Dokumen Amdal Mataram (Suara NTB) Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Proper) untuk tahun 2016 akan dimulai pada bulan depan. Hal itu rutin dilakukan untuk memantau konsistensi dokumen

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) milik perusahaan.

“Hal ini dilakukan supaya perusahaan taat kepada dokumen Amdal. Amdal dibuat bukan hanya untuk dokumen administrasi saja,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. H. Hery Erpan Rayes, MM., di ruang kerjanya, Senin (28/3).

Dikatakan, Amdal dibuat agar perusahaan memperhatikan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Terkait dengan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan. “Katakanlah perusahaan luput kalau tidak ditegur,” kata Erpan.

Proper dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 3 tahun 2014 tentang Proper. Ada empat aspek yang menjadi penilaian, yaitu pemenuhan ketentuan dalam izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sedangkan untuk peringkat ketaatan, peringkat terendah hingga tertinggi beturut, Hitam, Merah, Biru, Hijau, dan emas.

Ada sejumlah parameter yang menjadi bahan penilaian dari Proper. Di tahun 2016 ini, terdapat 30 perusahaan yang akan dilakukan penilaian Proper.

Perusahaan yang bergerak di sejumlah bidang, seperti perhotelan, rumah sakit, perusahaan air minum, BUMD yang menangani listrik, dan BBM. “Bulan depan mulai perencanaannya. 30 perusahaan sudah diundang kemudian disosialisasikan,” katanya.

Erpan juga mengatakan, banyak perusahaan yang setelah dinilai kinerjanya dalam mengelola lingkungan hidup, baru perusahaan tersebut mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungannya. (ron)

Nasi Goreng Bakar Sambal Mangga di Hotel Pratama HOTEL Pratama merupakan salah satu hotel di Kota Mataram yang banyak menyajikan menu-menu tradisional di restorannya.

Saat ini para tamu yang datang dapat menikmati nasi goreng bakar dengan sambal mangga yang sangat menggugah selera.

Penyajian nasi goreng yang tidak biasa ini hanya dapat dinikmati dengan mendatangi Hotel Pratama. Selain itu, hidangan penutup dengan tampilan western namun dengan rasa tradisional yang sangat menarik. ‘’Menu utama kita di Hotel Pratama saat ini adalah nasi goreng bakar sambal mangga.

Yang membedakan nasi goreng ini karena dibakar dan menggunakan sambal mangga.

Mungkin kami hotel pertama yang menggunakan sambal mangga,” kata Chef Hotel Pratama Mataram, Hardiana kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (28/3) kemarin.

Nasi goreng ini dilengkapi dengan aneka sayuran seperti kacang panjang, tomat, mentimun dan wortel. Bukan hanya itu saja, terdapat telur dan ayam yang ditopping dengan cara yang unik dan menarik. Mengenai rasa dan tingkat hygienitas masakan tidak perlu ditanyakan lagi. Sebab restoran hotel telah menggunakan standar kebersihan yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Khusus untuk hidangan penutup menggunakan bahan dasar ubi ungu, labu, pisang, kelapa muda dan gula merah. Menu ini bernama Ubi Ungu Labu Gulmer. Rasa ubi dan labu yang khas ditambah dengan pisang dan kelapa muda yang semakin menambah aneka rasa hidangan ini. ‘’Untuk dapat menikmati menu ini, masyarakat hanya perlu membayar Rp 50 ribu.

Sudah termasuk makanan utama, hidangan penutup dan minuman,’’ ujar Chef asal Lombok Timur ini.

Hardiana selama ini sangat mahir untuk Asian Food. Sehingga ia bersama Hotel Pratama selalu mengedepankan makanan tradisional untuk dihidang-

(Suara NTB/lin)

NIKMAT - Chef Hardiana memperlihatkan masakannya, Nasi Goreng Bakar Sambal Mangga (kanan) dan Ubi Ungu Labu Gulmer (kiri) dengan cita rasa yang nikmat. kan. Apalagi antusiasme para tamu untuk menikmati makanan tradisional juga terbilang cukup tinggi. Terlebih hotel ini juga memiliki kelas memasak. Sebagian besar tamunya lebih memilih untul belajar cara memasak makanan tradisional.

Setiap menu yang disajikan dapat dinikmati pula di sky garden hotel ini. Dengan suasana yang romantis sangat cocok dijadikan sebagai tempat nongkrong atau candle light dinner. Terlebih dapat menikmati suasana kota ditemani nasi goreng bakar dengan cita rasa yang nikmat.

Selain makanan, hotel ini juga menyediakan aneka minuman. Diantaranya milk shake strawberry, ice green tea

import, black current tea dan berbagai minuman tradisional seperti wedang jahe, jahe coklat dan lainnya. ‘’Kami memang mengedepankan cita rasa tradisional.

Meskipun tampilannya western tapi rasa tetap tradisional. Karena inilah yang menjadi kekhasan daerah kita,” kata Hardiana.

Bagi masyarakat yang ingin menikmati nasi goreng bakar sambal mangga dan ubi ungu labu gulmer bisa langsung mendatangi Hotel Pratama.

Selain hidangan yang nikmat, pelayanan yang diberikan juga sangat terjamin. Sehingga para tamu yang datang dapat menikmati hidangan makanan dengan santai. (lin/*)