Snt 30032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

RABU, 30 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 23 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Laksanakan Pembangunan

Wagub Minta Pramusrenbang Harus Dijadikan Pijakan Bersama SEJAK 28 Maret 2016, Bappeda NTB menggelar Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTB tahun 2017. Pramusrenbang ini diharapkan mampu menjadi pijakan bersama seluruh SKPD dan pemerintah kabupaten/kota di NTB dalam membangun daerah.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, melihat, kegiatan pramusrenbang apabila dikaitkan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan tahapan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan. Terutama dalam lebih memantapkan hasil antara hasil forum SKPD di level provinsi dengan hasil musrenbang kabupaten/kota. Pemantapan sebelumnya memasuki musrenbang perlu dilaksanakan untuk memperkuat sinergi program antara provinsi dan kabupaten/kota. ‘’Hasil pramusrenbang ini nantinya menjadi bahan pelaksanaan Musrenbang Provinsi sebelum disampaikan dalam Forum Musrenbang Nasional,’’ ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan

(Suara NTB/humas Setda NTB)

SAMBUTAN - Wagub NTB H. Muh Amin memberikan sambutan pada pembukaan Pramusrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 di Mataram, Senin (28/3) lalu.

Pramusrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 di Hotel Lombok Raya, Senin (28/3) lalu.

Wagub mengaku, pramusrenbang ini juga sangat strategis apabila melihat bahwa tahun 2017 merupakan tahun ke 4 pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB 2013-2018. Pada tahun ke 4 ini, ujarnya, pelaksanaan RPJMD hendaknya berbagai target pembangunan sudah tercapai. Untuk itu, wagub mengharapkan agar pelaksanaan pramusrenbang ini betul-betul dapat dilaksanakan sebaikbaiknya, dapat betul-betul jadi pijakan bersama untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2017 serta mendorong optimisme agar target pembangunan tahun 2018 dapat kita capai dengan baik,’’ ujarnya mengingatkan.

Wagub mengaku, NTB pada tahun 2015 telah meraih banyak kemajuan. Di mana, makro ekonomi daerah menunjukkan perkembangan positif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tanpa sektor tambang sebesar 5,62% melampaui jauh rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 4,1%. angka inflasi tahun 2015 dapat kita tekan hingga 3,4%.

Bersambung ke hal 15

Bupati KSB Tak Gubris Laporan Dugaan Penyimpangan Bansos ke KPK Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM, tidak terlalu memikirkan laporan dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2015 yang dilaporkan Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GEMAK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati menilai, tuduhan seperti yang dilaporkan ke KPK itu tidak berdasar.

’’

Itu kan di APBD Perubahan.

Saya tidak jadi Sekda, sudah mundur Agustus saat itu H. W. Musyafirin ‘’Itu kan di APBD Perubahan. Saya tidak jadi Sekda, sudah mundur Agustus saat itu,’’ katanya ketika dikonfirmasi, Selasa (29/3) kemarin. Bupati menegaskan bahwa tuduhan yang dikaitkan dengan namanya itu tidak ber-

dasar. Sebab dana Bansos yang dilaporkan ke KPK itu dibahas saat dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekda KSB saat itu.

Menurut hematnya, penganggaran dan penyaluran Bansos sepanjang tahun 2015 tidak ada yang bermasalah dan semuanya berjalan normal. Beberapa Bansos yang angkanya tinggi pun digunakan sesuai dengan mekanisme anggaran yang ber-

laku. ‘’Yang banyak-banyak (nilainya) itu kan seperti untuk Pilkada. Dan semuanya jelas peruntukannya,’’ tandasnya seraya menyatakan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti untuk pelaporan ke KPK itu bukan yang asli. ‘’Dokumen yang terambil itu kan liar, bukan yang asli. Toh dokumen yang asli BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kok yang periksa. Dan itu kan (dugaan) sudah dilapor ke sana ke sini (ke aparat penegak hukum lain, selain ke KPK),’’ katanya.

Meski mengklaim tidak terlibat lagi dalam pembahasan APBDP 2015 di mana dana Bansos yang dilaporkan itu diduga ditetapkan.

Bersambung ke hal 15

TO K O H

Saran Ekstrem DANREM 162/WB Kol. CZI Lalu Rudy Irham Srigede memberikan saran ekstrem di balik sengkarutnya harga gabah dan opsi impor beras. Karena kondisi ini tidak mampu di stabilkan Badan Urusan Logistik (Bulog), maka Danrem menyarankan badan usaha milik pemerintah itu dibubarkan. ‘’Kalau saya (saran) ekstremnya, bubarkan saja. Ndak usah pakai Bulog, berikan kewenangan ke otonomi daerah,’’ kata Danrem menjawab Suara NTB soal serapan gabah petani yang masih saja sulit dipenuhi Bulog.

Masalah ini akan terus dipersoalkan Danrem sampai Bulog mau merubah kebijakan dalam penyerapan gabah petani.

Bersambung ke hal 15 Lalu Rudy Irham Srigede

MENJARING IKAN – Seorang warga tengah menjaring ikan di Bendungan Pandanduri, Lombok Timur, Senin (28/3). Selain untuk pengairan, warga memanfaatkan bendungan ini sebagai tempat menjaring atau memancing ikan.

(Suara NTB/aan)

Polda Bentuk Tim Khusus Lacak Direktur RSUD NTB

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Uji Laboratorium

POLDA NTB membentuk tim khusus sebagai bagian dari upaya optimal untuk melacak dan menemukan Direktur RSUD NTB, dr. Mawardi Hamry, MPPM yang dilaporkan hilang sejak Rabu (23/3) lalu. Tim tersebut menyelidiki dugaan motif dan modus sembari meneruskan upaya pencarian. ‘’Belum ada yang signifikan. Apabila masyarakat ada yang menemukan atau mengetahui keberadaannya bisa segera melaporkan kepada polisi,’’ kata Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH ditemui di Mataram, Selasa (23/3) seusai Pengarahan Kepala BNPT, Irjen. Pol. Drs. H. M. Tito Karnavian, MA, Phd kepada FKPD Provinsi NTB, TNI/Polri, serta stakeholder terkait mengantisipasi aksi terorisme.

Saat ini pihaknya masih mengupayakan pelacakan dengan menggunakan fasilitas IT Cyber

PEMBANGUNAN sejumlah ruas jalan provinsi di Lombok Tengah (Loteng) diduga bermasalah. Pasalnya, hasil pengerjaan proyek jalan itu banyak yang bergelombang. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP mengatakan pihaknya mengupayakan semaksimal mungkin proyek-proyek pengerjaan jalan itu sesuai dengan kontrak dan spek.

Bahkan, katanya, dalam pengerjaan proyek di lapangan pihaknya melakukan pengawasan dan monitoring. Baik yang dilakukan konsultan pengawas maupun Dinas PU NTB sendiri. “Kemudian ada uji-uji laboratorium baik terkait dengan kualitas maupun kuantitas pekerjaan,” ujarnya ketik a dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/3) siang kemarin di Mataram.

Bersambung Wedha Magma Ardi ke hal 15

Crime Bareskrim Mabes Polri bekerjasama dengan Polda Jatim terkait pelacakan alat komunikasi. Selain itu tetap diupayakan kerjasama dengan operator provider layanan telekomunikasi untuk keperluan yang sama.

“Masih belum ada signifikan kerjasama dari provider. Tetapi, nanti siapa yang tahu duluan diinformasikan untuk penyelidikan lebih lanjut,” ujar Kapolda. Saat ini, sambung dia, telepon genggam yang bersangkutan masih tidak dapat dihubungi. “Tetap kita pantau terus.”

Pihaknya mengedepankan koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan kebutuhan pelacakan, guna mencari informasi dan data tambahan yang dapat mengarahkan pada penemuan dr. Mawardi. Termasuk terus mengupayakan pelacakan transaksi perbankan yang saat ini masih terkendala aturan privasi nasabah bank.

Bersambung ke hal 15

Rekomendasi untuk Dishubkominfo

Inspektorat akan Audit Proyek ITS Mataram (Suara NTB) Inspektorat NTB, Selasa (29/3) kemarin memanggil Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs.Agung Hartono M.TSr. Inspektorat pada kesempatan itu, mengeluarkan rekomendasi untuk Dishubkominfo terkait hilangnya server proyek Intelligent Transportation System (ITS). Inspektorat juga akan melakukan audit terhadap proyek yang terindikasi mangkrak itu.

Demikian diungkapkan Inspektur pada Inspektorat NTB, Dr.M.Agus Patria, SH,MH kepada Suara NTB , Selasa (29/

(Suara NTB/dok)

M.Agus Patria 3) kemarin. ‘’Terkait hilangnya server (perangkat pendukung proyek ITS), Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

Hamzi Fikri, Plt Direktur RSUD NTB

Plt. Direktur RSUD NTB, H. L. Hamzi Fikri.

Mataram (Suara NTB) Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan RSUD NTB, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD NTB. Ia menggantikan sementara posisi Direktur RSUD NTB, dr. H. Mawardi Hamry, MPPM yang dilaporkan hi-

lang sejak 23 Maret lalu.

“Itu sudah ada. Cuma SK nya kita nunggu juga dari BKD prosesnya. Yang jelas informasinya salah satu Wakil Direktur kita yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas. Sekarang SK belum ditangan. Tetapi secara informal Pak Wadir Umum dan Keuangan, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM sebagai Pelaksana Tugas,”ujar Kabag Humas RSUD NTB, Solihin, SKM, MPH ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/3) siang kemarin di Mataram.

Meskipun Direktur RSUD NTB, dr. Mawardi Hamry dilaporkan hilang hampir tujuh hari, namun pelayanan pada rumah sakit milik Pemprov NTB itu tetap berjalan normal dan lancar. Pasalnya, kata Solihin, setiap unit pelayanan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. ‘’Rawat inap, rawat jalan, UGD, sudah secara sistem berjalan. Penanggung jawab masing-masing sudah bisa berkoordinasi dari kepala instalasi, kepala seksi, kepala Sub-

ag, naik kepala bagian. Naik ke Wadir. Tupoksi dari masing-masing Wadir juga sudah dibagi,’’jelasnya.

Memang, kata Solihin dengan adanya Plt maka akan lebih bagus untuk mengisi kekosongan direktur. Supaya hal yang menyangkut kewenangan direktur harus tetap berjalan. ‘’Pelayanan pada prinsipnya tetap berjalan normal.

Masyarakat tak perlu khawatir, tak perlu cemas, pelayanan kepada pasien tetap berjalan normal,’’pungkasnya. (nas)

SUARA NTB Rabu, 30 Maret 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Kepala Puskesmas Dasan Cermen Bantah Tolak Pasien Masih Lakukan Pendekatan PEMKOT Mataram telah mendata 14 titik kafe di Kota Mataram, yang dinilai meresahkan. Rencananya dalam waktu dekat ini, tim yustisi dibantu TNI dan Polri akan melakukan penertiban terhadap sejumlah kafe.

Menanggapi hal tersebut, Camat Selaparang, Irwan Rahadi yang dikonfirmasi di Kantor Walikota, Selasa (29/3) mengatakan, masih melakukan pendekatan serta mengimbau secara persuasif para pedagang minuman keras serta pemilik kafe agar menghentikan aktifitasnya. Sebab, hal ini keluar dari visi misi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya. “Terutama yang berjualan secara demonstratif ini, kita minta berhenti berjualan,” katanya.

Pemkot Mataram lanjut Irwan, memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengendalian minuman keras, kemudian dipertegas dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 18 tahun 2015. Artinya, masyarakat dilarang menjual minuman beralkohol termasuk miras tradisional.

Di Kecamatan Selaparang, sebutnya, ada dua titik dalam pengawasan pihaknya. Yakni, Lingkungan Karang Medain serta Gubuk Batu. Tidak menutup kemungkinan nantinya, penertiban mengarah ke Taman Udayana jika ditemukan pedagang menyiapkan atau memperjualbelikan minuman beralkohol. “Di beberapa titik dikonsentrasi seperti Karang Medain dan Gubuk Batu.

Bila perlu kita tertibkan yang di Taman Udayana,” tegasnya.

Semua lurah kata Irwan, sudah diajak berkoordinasi dan diminta mensosialisasikan serta melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Apabila pendekatan dan imbauan tidak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban bersama tim yustisi. “Semua lurah sudah saya panggil. Silahkan lurah koordinasi dan mensosialisasikan ke masyarakat,” imbuhnya.

Penertiban ini lanjutnya, selain keluar dari visi dan misi, Kota Mataram juga akan menjadi tuan rumah musbaqah tilawatil qur’an (MTQ) nasional yang jatuh akhir Juli mendatang.

Pemerintah mengharapkan, hal seperti itu tidak ditonjolkan. Sehingga, masyarakat diminta memahami serta melaksanakan visi misi Kota Mataram. (cem)

Irwan Rahadi (Suara NTB/cem)

Harus Segera Ditangani

(Suara NTB/dok)

JAJARAN RSUD Kota Mataram diminta rebih responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd., banyak kritik dan saran yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan di rumah sakit milik Pemkot Mataram itu. ‘’Salah satunya mengenai respons time,’’ katanya kepada Suara NTB. Dalam kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kota Mataram ke RSUD Kota Mataram baru-baru ini, komisi yang membidangi masalah kesehatan ini telah mengingatkan hal itu kepada jajaran RSUD Kota Mataram. Herman meminta rumah sakit plat merah itu agar mengedepankan pertolongan terlebih dahulu. ‘’Jadi pasien itu harus ditolong dulu, baru kemudian urus administrasinya,’’ pintanya.

Dikatakan politisi Gerindra ini, kerapian administrasi pasien memang penting, hanya saja ini harus memperhatikan psikologi pasien. Herman menyarankan kepada pihak rumah sakit untuk tidak menanyakan masalah administrasi kepada pasien. ‘’Kan ada keluarganya yang mengantar. Nanti administrasinya mereka yang mengurus,’’ imbuhnya. Selain masalah pelayanan di UGD, Komisi IV juga mengecek bagaimana pelayanan di poli. ‘’Kalau pelayanan di poliklinik sudah rapi. Kami menekankan supaya pelayanan kepada pasien BPJS jangan diabaikan,’’ ujar Herman. Namun demikian, secara umum Herman menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan RSUD Kota Mataram kepada pasien BPJS, cukup bagus. Pada bagian lain, Herman juga berpesan kepada jajaran RSUD Kota Mataram terkait penanganan DBD (Demam Berdarah Dengue).

Komisi IV menegaskan supaya pasien DBD yang notabene rujukan dari puskesmas harus segera ditangani. ‘’Jangan sampai terlambat,’’ katanya mengingatkan. Pihaknya tidak ingin kasus jatuhnya korban jiwa diduga akibat penanganan yang terlambat, terulang kembali di Kota Mataram.

Untuk masalah DBD, lanjutnya, harus ada deteksi medis.

Dinas Kesehatan diminta memaksimalkan peran SKPD itu. Karena, semua sarana prasarana kesehatan sudah terpenuhi. Ia berharap jajaran Dinas Kesehatan lebih rajin turun ke lapangan. ‘’Selain yang sudah terjadwal, kita minta Dikes banyak turun langsung,’’ tambahnya.

Karena seperti diketahui, DBD menjadi penyakit yang banyak ditangani di puskesmas maupun di rumah sakit. Sehingga Komisi IV meminta Dikes, RSUD Kota Mataram maupun puskesmas menjadikan DBD sebagai atensi bersama. (fit) Herman

(Suara NTB/ynt)

RUANGAN MEROKOK - Ruang terbuka di halaman depan Kantor BLH Kota Mataram ini diperuntukkan bagi para pegawai yang ingin merokok. SKPD lain diharapkan bisa mencontoh langkah BLH dalam menyiapkan ruangan merokok bagi pegawainya.

Perda KTR Belum Efektif

Masih Banyak Orang Merokok Sembarangan Mataram (Suara NTB)Pemkot Mataram menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tahun 2013 lalu. Namun sampai saat ini, memasuki tiga tahun berlalu, pelaksanaan Perda tersebut dinilai belum efektif. Khususnya di kantor pemerintahan masih ditemukan orang yang merokok sembarangan walaupun telah dipasang dengan jelas larangan merokok. Demikian disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh kepada Suara NTB, Selasa (29/3).

Saleh mengatakan dirinya kerap menemukan adanya pimpinan SKPD yang merokok di lobi Kantor Walikota Mataram. Sementara ruang khusus merokok yang dibangun sebanyak dua unit di Kantor Walikota Mataram jarang dimanfaatkan. Selain itu juga telah dipasang larangan merokok di sekitar lobi tersebut. “Kalau di kantor pe-

merintahan belum efektif.

Banyak malah yang masih merokok di lobi Kantor Walikota,” cetusnya di kantornya.

Untuk itulah pihaknya terus melakukan sosialisasi agar Perda ini dilaksanakan semua pihak. “Kita terus sosialisasi dan kita persiapkan Perda ini ke arah yang lebih efektif. Saat ini kita masih dalam masa sosialisasi dan pembinaan,” ujarnya.

Meskipun pelaksanaan Perda ini masih belum maksimal khususnya di kantor-kantor pemerintahan, namun beberapa hotel telah mulai melaksanakan Perda ini dengan menyediakan ruangan khusus merokok. Bahkan ada hotel di Mataram yang dengan tegas melarang tamunya merokok di dalam kamar.

Efektifnya pelaksanaan Perda ini di instansi pemerintahan menurutnya tergantung dari komitmen pimpinan SKPD. “Kan dia sudah tahu Perda itu berlaku, pimpinan SKPD sebagai penanggung jawab (penyediaan ruang khusus merokok). Perda ini

tidak melarang orang merokok, tapi mengatur di mana tempat yang boleh dan tidak boleh merokok,” tegasnya.

Di dalam instansinya sendiri, Saleh mengatakan ia selalu memarahi pegawainya yang kedapatan merokok di dalam ruangan. Untuk itulah ia telah menyiapkan ruang terbuka di depan kantor bagi pegawainya yang ingin merokok. Di sekitar ruang terbuka ini ditanami bunga dan pohon juga dilengkapi dengan bangku taman dan meja serta stop kontak sehingga para pegawai bisa duduk sambil bekerja dengan komputer jinjingnya di bangku taman tersebut.

SKPD lain juga disampaikan Saleh bisa mencontoh tempat terbuka yang disediakan BLH bagi pegawainya yang ingin merokok. “Kalau ini tergantung kreativitas pimpinan SKPD. Ini juga bisa dicontoh SKPD lain selama mereka punya space. Ini juga dalam rangka penghijauan kawasan,” tandasnya. (ynt)

BKD Tak Pernah Terima Laporan Pengangkatan 34 Honorer Dikpora Mataram (Suara NTB) Pengangkatan 34 honorer di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, mengundang pertanyaan. Selain dilakukan tidak sesuai prosedural, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak pernah menerima laporan tersebut.

Kepastian terhadap informasi itu kata Kepala BKD Kota Mataram, Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany Selasa (29/ 3), tidak diketahui. Sebab, Dikpora tidak pernah memberikan laporan. “Ndak tahu saya. Belum saya terima laporan. Coba nanti saya telepon Kadisnya,” jawab Dewi.

Ditegaskan, pengangkatan tenaga honorer daerah di Kota Mataram sudah tidak ada celah lagi. Karena secara kuantitas, jumlah pegawai baik aparatur sipil negara dan honda (honor daerah) sangat banyak. Disamping itu, Pemkot Mataram memperhitungkan dari sisi penganggaran dan lain sebagainya. “Sudah tidak ada celah ngangkat honor daerah sekarang,” terangnya.

Untuk pengangkatan tena-

ga honor lanjut Dewi, SKPD harus mengusulkan ke Pemkot melalui Sekda. Setelah itu, nama - nama yang diusulkan ditelaah oleh BKD, apakah layak atau tidak. BKD tidak pernah menerima laporan bahkan nama - nama yang diusulkan Dikpora, sehingga tidak mungkin akan tercatat dalam daftar pegawai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM sebelumnya, mengakui sebanyak 34 tenaga honorer di Dinas Dikpora Kota Mataram tidak sesuai prosedur. Semestinya, proses pengangkatan tersebut dilaporkan, sehingga bisa dimasukan pada daftar pegawai Sekda menuturkan, pegawai honorer ini sebenarnya hanya mengabdi setelah selesai prak-

tik kerja lapangan dari kampus maupun lembaga kursus mereka. Namun karena pertimbangan, dipertahankan meskipun pengakuan mereka rela bekerja sukarela.

Orang nomor satu di lingkup ASN Kota Mataram ini, enggan memberikan keterangan lebih jauh terkait hal tersebut. Dengan pertimbangan persoalan kemanusian. Dikhawatirkan, jika hal ini dibesar - besarkan menimbulkan persoalan baru.

Artinya, tenaga honorer ini dikeluarkan atau dipecat oleh pimpinan SKPD. Pengangkatan 34 honorer ini dibantah Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom, M.Pd. Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer yang ada adalah untuk sopir, penjaga malam dan pramusaji. (cem)

Khalid Enggan Tanggapi Usulan Dewan Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD Kota Mataram mengusulkan agar UPTD Perparkiran yang berada di bawah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram ditingkatkan statusnya secara kelembagaan menjadi Badan Pengelola Perparkiran yang akan khusus menangani dan mengelola parkir di Kota Mataram. Dengan dibentuknya badan khusus, maka pengelolaan retribusi parkir di Mataram bisa lebih maksimal. Terkait usulan ini, Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid enggan mengomentari.

Khalid mengatakan saat ini pihaknya hanya fokus pada upaya bagaimana meningkatkan pendapatan retribusi parkir. “Dishubkominfo lebih fokus bagaimana upaya agar

retribusi parkir ini bisa mencapai target,” cetusnya kepada Suara NTB ditemui di kantornya, Selasa (29/3).

Dalam beberapa tahun terakhir, target retribusi parkir tak pernah tercapai. Sementara tiap tahun target selalu dinaikkan. Tahun ini target retribusi parkir sebesar Rp 1,7 miliar, naik Rp 200 juta dari tahun sebelumnya. Itulah yang ditegaskan Khalid menjadi fokus pihaknya tahun ini. Apalagi saat ini ada rencana beberapa titik parkir akan dikelola juga oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram.

Jika pun ada usulan pembentukan badan khusus terkait perparkiran, pihaknya menerima dan menyambut baik, namun enggan untuk menanggapi lebih jauh. “Untuk tahun ini saya lebih ke upaya pembenahan bagaimana men-

ingkatkan retribusi parkir ini,” ujarnya. Realisasi retribusi parkir pada 2015 lalu hanya Rp 1,3 miliar dari target Rp 1,5 miliar atau 90,85 persen.

Salah satu penyebab tak tercapainya retribusi parkir tahun 2015 karena dampak pelebaran jalan di Jalan Panca Usaha sampai Catur Warga yang menyebabkan banyak titik parkir berkurang pada saat proyek pelebaran jalan sedang dikerjakan. Dengan selesainya proyek pelebaran jalan, Khalid menyampaikan pihaknya akan berupaya agar kekurangan tahun lalu bisa diatasi tahun ini.

Pihaknya akan terus berbenah agar bisa mencapai target.

Upaya yang akan dilakukan Dishubkominfo adalah dengan pembenahan sistem perparkiran mulai sarana prasarana, sumber daya manusia, dan juga juru parkir (jukir). (ynt)

BPMP2T Khawatir Data Pemohon Diretas Mataram (Suara NTB) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram merencanakan program pelayanan perizinan dalam jaringan (daring atau online) sejak 2014 lalu, namun hingga saat ini masih belum terwujud. Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyampaikan pihaknya masih menyempurnakan rancangan sistem perizinan daring ini.

Hal yang masih kurang adalah penyediaan sistem pengamanan jaringan untuk meng-

hindari para peretas. “Tinggal tunggu sistem pengamanannya saja,” cetusnya. Alat sistem pengamanan jaringan ini disampaikan Cokorda dipesan langsung pihaknya dari luar daerah. “Barangnya dibeli di luar, kami pesan di Jakarta,” ujarnya.

Ia mengatakan sebelum diluncurkan, sistem perizinan daring ini harus memiliki sistem pengamanan yang kuat sehingga data para pemohon tetap aman dan tak mudah diretas.

“Kami tinggal cari spek (spesifikasi) yang tepat dan menung-

gu barangnya datang. Saya tidak mau tanpa itu (sistem pengamanan) nanti barang saya jadi rusak. Ini juga untuk mencegah peretas, jangan sampai barang yang telah kita rancang ini rusak,” tegasnya.

Untuk program ini, BPMP2T membutuhkan server dengan kapasitas besar dan juga perlu penambahan perangkat komputer. Ia pun ingin semua jajarannya dalam bidang pelayanan bisa memahami alur pelayanan dengan sistem daring ini. Setelah semua siap, pihaknya kemudian akan melakukan

sosialisasi kepada warga mengenai pelayanan pengurusan perizinan daring ini.

Selain menunggu pemasangan sistem pengamanan, untuk mempersiapkan pelayanan perizinan daring ini, Cokorda mengatakan pihaknya juga telah melakukan ujicoba internal.

Penyediaan layanan perizinan daring ini merupakan salah satu program utama BPMP2T dalam seratus hari program kerja pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Mataram pada periode kedua (2016-2021) ini. “Targetnya ini bisa beroperasi dalam

masa 100 hari ini,” ujarnya.

Dengan pelayanan melalui sistem daring ini, Cokorda mengatakan warga atau pemohon perizinan akan menjadi lebih mudah dalam mengurus berbagai jenis perizinannya. Pemohon tidak perlu datang berulang kali ke Kantor BPMP2T. Untuk mengecek progres pengurusan izinnya juga bisa dilakukan melalui internet. “Masyarakat hanya perlu datang sekali pada saat menyerahkan berkas persyaratan. Di manapun warga juga bisa mengakses pelayanan ini,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Kepala Puskesmas Dasan Cermen, H. Mazhur membantah menolak pasien tidak mampu pemegang kartu jaminan kesehatan nasional. “Tidak ada yang kami tolak,” bantah Mazhur via ponsel kemarin.

Mazhur menjelaskan, Zafira Aulia Putri, balita usia 14 bulan ini menderita penyakit gangguan syaraf sejak lahir. Ia merupakan binaan puskesmas dan mendapatkan pendampingan gizi tiap bulannya. Belakangan kata Mazhur, pasien menderita flu dan batuk sehingga oleh orangtuanya dibawa kembali ke puskesmas.

Pelayanan tetap diberikan oleh tim medis dengan catatan memiliki kartu BPJS dan menunjukan KTP warga Mataram.

“Ndak perlu pakai kartau BPJS. Kalau memang asli warga Mataram, cukup menunjukan KTP saja,” cetusnya.

Tidak ada pembedaan pelayanan antara pasien satu dengan pasien lainnya. Bahkan, Zafira mendapatkan perhatian khusus dari puskesmas. Secara medis, pasien ini menderita keterlambatan perkembangan otak atau kelainan mental, tetapi secara fisik tumbuh normal. Pihaknya, hanya memiliki kewajiban mengamati dari pertumbuhan gizinya serta mengiring bagaimana

pola pikirnya berimbang. “Kami berusaha agar otak kiri dan kanannya bisa berimbang. Dan kami berikan perhatian khusus,” timpalnya.

Prosedur pelayanan pemegang kartu JKN itu, sudah jadi acuan puskesmas yang diberikan oleh BPJS. Artinya, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, menjalankan apa yang ditentukan BPJS. Pihaknya, terus melakukan perbaikan dari sisi pelayanan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi dikonfirmasi via BBM enggan menjawab.

Zafira Aulia Putri, balita penderita gangguan syaraf otak ini, hingga saat ini masih dirawat di rumahnya di lingkungan Babakan Kebon RT 8 Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya. Badannya lemas serta tidak bisa melihat.

Keadaan ekonomi yang serba kekurangan membuat kedua orangtuanya pasrah. Anak pasangan Supriadi dan Marini ini hanya bisa terbaring.

Terapi dijalani sebelumnya, tak dilanjutkan. Lantaran kartu JKN dibuat tahun 2015 lalu, diklaim oleh petugas puskesmas sudah tidak berlaku lagi.(cem)

Enam Masjid di Mataram akan Dilengkapi ’’Wi-Fi’’ Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mendukung Kota Mataram sebagai kota pintar (smart city), Pemkot Mataram akan menyiapkan fasilitas Wi-Fi (wireless fidelity) atau internet nirkabel di masjid-masjid yang ada di Kota Mataram. Pada tahap awal ini, baru enam masjid yang akan dilengkapi fasilitas ini sehingga warga ataupun jamaah bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengakses internet secara gratis.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram, Lalu Suryajagat, SE kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (29/3). “Kita akan siapkan Wi-Fi di rumah ibadah.

Dan sekarang kita fokuskan di masjid dulu,” ujarnya.

Beberapa masjid yang akan dilengkapi fasilitas ini adalah Masjid Raya At-Taqwa (Kecamatan Selaparang) dan salah satu masjid di Kelurahan Pejeruk, Ampenan. Empat lainnya menyebar di empat kecamatan lainnya yaitu Mataram, Cakranegara, Sekarbela, dan Sandubaya. Pada tahap berikutnya, Jagat menyampaikan pihaknya akan menyasar tempat ibadah yang lain seperti pura, gereja, dan lainnya.

Taman-taman kota juga rencananya akan dilengkapi dengan fasilitas ini. “Kami juga berencana memasang di Kelompok Informasi Masyarakat Mentaram yang berada di enam kecamatan. Ini kami lakukan dalam rangka menunjang Kota Mataram sebagai smart city, selain itu juga untuk mendukung motto Kota Mataram yang maju, religius, dan berbudaya,” jelasnya.

Jagat menyampaikan pihaknya bekerjasama dengan

(Suara NTB/ynt)

Lalu Suryajagat Telkom untuk pemasangan jaringan internet nirkabel ini. Ia menargetkan pemasangan wifi ini rampung pada pekan kedua bulan April mendatang dan pada saat itu warga bisa langsung dapat mengakses internet melalui beberapa masjid tersebut. Untuk program ini, Jagat menyebutkan pihaknya menganggarkan sebesar Rp 70 juta.

Terkait pengelolaan jaringan ini akan dilibatkan remaja atau takmir masjid setempat. Kata sandi internet nirkabel ini juga akan dipegang oleh pengurus remaja atau takmir masjid. Bagi warga yang ingin mengakses internet, harus meminta kata sandi terlebih dulu kepada takmir masjid. Untuk menggalakkan internet sehat, Jagat mengatakan sebelum program ini diluncurkan pihaknya juga akan mengumpulkan remaja masjid dan sosialisasi terkait penggunaan internet sehat. Dengan harapan agar akses menggunakan internet dengan mudah ini tidak disalahgunakan untuk mengakses konten-konten negatif oleh warga, khususnya dari kalangan pemuda. “Kita akan sosialisasi kepada pengelola agar warga diawasi untuk tidak mengakses kontenkonten yang tidak baik dan tidak bermanfaat,” jelasnya. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 30 Maret 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Hotel Masih Enggan Gunakan Produk Lokal

SELASA,30/03/2016

(Suara NTB/dok)

Bisa Ditinggalkan Nasabah KEPALA Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri menegaskan, lembaga keuangan non bank (finance) bisa ditinggalkan pasar, jika bertahan dengan suku bunga kredit tinggi. Karenanya jika perbankan telah menurunkan suku bunga kredit, finance bisa mengikuti.

Seperti diketahui, masyarakat sedang gaduh karena tingginya suku bunga kredit pebankan yang rata-rata di atas sepuluh persen. Lembaga pembiayaan finance pun menerapkan suku bunga kredit yang lebih besar, masyarakat sebenarnya cukup jenuh atas hal itu. Sayangnya tidak ada pilihan lain, perbankan atau lembaga pembiayaan luar negeri yang bisa dijadikan pilihan.

“Hukum pasar pasti berlaku, kalau finance suku bunga kreditnya tinggi, bisa ditinggalkan pasar. Karena nasabah pasti mencari yang lebih murah,” kata Yusri kepada Suara NTB di Praya, Senin (28/3).

Mengenai suku bunga ini, kewenangannya ada pada industri. Sebenarnya, Bank Indonesia (BI) sendiri telah melakukan penyesuaian kembali dengan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) bank menjadi 6,75 persen.

Yang paling penting menurutnya, ketika BI rate telah disesuaikan, perbankan pastinya akan mengikuti. Demikian juga dengan finance. Selama ini finance mendapat pembiayaan dari perbankan. Tentunya sebelum suku bunga kredit bank belum turun, finance dalam pandangannya masih tetap bertahan.

Penurunan suku bunga kredit ini tidak saja dipengaruhi oleh BI rate. Namun secara intern bisa dilakukan apabila lembaga pembiayaan melakukan efisiensi SDM maupun beban operasional lainnya.

Terhadap suku bunga kredit ini, lanjut Yusri, OJK telah mengeluarkan kebijakan supervisory action atau tindakan pengawasan menetapkan pemberian maksimum suku bunga dana pihak ketiga (DPK). Untuk bank BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) 4, maksimum suku bunga ditetapkan 200 basis poin di atas BI rate, termasuk seluruh insentif yang diberikan secara langsung kepada nasabah penyimpan dana. Adapun untuk bank BUKU 3, maksimum suku bunga ditetapkan 225 basis poin di atas BI rate, termasuk seluruh insentif yang diberikan secara langsung kepada nasabah penyimpan dana.

Untuk optimalisasi penerapan suku bunga maksimum ini, pengawas juga akan melakukan monitoring dan supervisory action terhadap bank-bank BUKU 1 dan 2 untuk turut serta mendukung penurunan suku bunga DPK. Dengan demikian, diharapkan penerapan pengawasan suku bunga maksimum ini dapat berlaku efektif di seluruh industri perbankan. (bul)

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Hotel dan restoran di NTB dinilai masih enggan menggunakan produk lokal. Karenanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB akan menawarkan dari pintu ke pintu, agar hotel dan restoran tergugah kesadarannya memperhatikan keberadaan produk lokal.

Eksistensi produk-produk lokal, baik penganan olahan dan kerajinan lokal ditentukan oleh masyarakat pribumi. Sebab pasar lokal memiliki potensi yang cukup besar dan tak kalah dibanding potensi pasar luar negeri.

Pemerintah daerah telah membangun kerjasama dengan pihak hotel dan restoran beberapa tahun lalu untuk penggunaan produk lokal, namun tak banyak yang dieksekusi komitmen tersebut. Disperindag Provinsi NTB kemudian mengundang pelaku usaha perhotelan dan restoran, organisasi wanita Persit, Bhayangkara dan Dharma Wanita.

“Pak Gubernur titip salam, agar produk lokal bisa digunakan di hotel dan restoran. Semoga hotel dan restoran bisa membuka hati,” kata Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, H. Husni Fahri, MM dalam sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Mataram, Selasa (29/3).

Kepala dinas mengatakan, dari ratusan hotel dan restoran di Provinsi NTB, baik yang bintang maupun non bintang, hanya beberapa di antaranya yang dilihat mendukung komitmen pemerin-

tah daerah. Di antaranya Hotel Santika Mataram, Killa dan Villa Ombak. Selain itu, menurutnya harus didatangi satu per satu dari setiap pintu hotel.

“Kami akan menjadi sales, pintu ke pintu setiap hotel, agar tergugah hotel dan restoran ini memanfaatkan produk lokal,” ujarnya.

Yang dilihat saat ini, umumnya hotel dan restoran ini lebih bangga menggunakan produk-produk dari luar, misalnya untuk ornamen interior dan eksterior hotel.

Termasuk penggunaan tirai dan taplak meja yang mestinya harus menggunakan kain tenun, atau kerajinan-kerajinan khas dari NTB. Demikian juga untuk mebeler yang ada di hotel dan restoran, sekiranya bisa memanfaatkan meja kursi anyaman bambu maupun rotan yang sebenarnya telah banyak diproduksi. Sehingga hotel dan restoran Lombok (NTB) memi-

liki corak sebagai daerah yang menjadi tujuan wisata.

Ia menilai jika produk lokal benar-benar dimanfaatkan secara massif, persoalan kemiskinan bisa ditekan. H. Husni Fahri tak memungkiri, minimnya produksi produk lokal tak lepas dari kondisi pasar.

“Kalau pasarnya bisa didukung oleh hotel dan restoran, dengan sendirinya produksi bisa ditingkatkan oleh perajinnya, entah apapun caranya, ini hukum pasar,” katanya.

Ditanya mengenai penguatan dari hulu, H. Husni Fahri menyebut penguatan tetap dilakukan terhadap pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Salah satunya dengan bantuan teknis dan non teknis hingga mendukung penguatan pasar. Salah satunya melalu event-event besar nasional, seperti MTQ Nasional yang akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini di Islamic Center (IC). (bul)

Notaris Dorong Pemda Terapkan Izin Berbasis ’’Online’’ Mataram (Suara NTB) Ikanan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan teknologi dengan menerapkan perizinan berbasis online.

Selain cepat, cara ini dinilai bisa menekan kemungkinan oknum bermain pungutan liar (Pungli).

Sekretaris INI Provinsi NTB, Muhammad Ali, SH, M.Kn, Selasa (29/3) mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah memberlakukan penerbitan akta perusahaan, perkumpulan, koperasi dan yayasan hanya melalui komunikasi dunia maya.

Tidak ada tatap muka atau komunikasi langsung antara notaris sebagai perpanjangan tangan klien untuk mengurus izin-izin akta perusahaannya. Jika dokumen klien telah lengkap, hanya cukup waktu sepuluh menit akta perusahaan telah bisa diterbitkan.

“Kita mengajukan ke Kemen-

(Suara NTB/bul)

kumham melalui online, sepuluh menit bisa jadi. Dan akta notaris yang telah keluar dari Kemenkumham selanjutnya kita print sendiri. Begitu cepat sekarang ini. Mestinya ini juga yang diterapkan di pemerintah daerah untuk pengurusan izin-izin. Kalau pemerintah pusat saja bisa, masa di daerah tidak bisa mengikuti,” katanya.

Masih banyak keterkaitan di daerah dalam pengajuan izin-izin pendirian koperasi, yayasan, perkumpulan dan perusahaan ini.

Sebelum klien mengajukan pembuatan akta ke Kemenkumham melalui notaris. Jika Kemenkumham sendiri telah memberikan kemudahan, mestinya masyarakat menyambut dan tren pengajuan izin bisa lebih banyak lagi.

Koperasi sendiri telah mulai memberlakukan izin berbasis online ini sejak sebulan lalu. Sebelumnya, untuk pengurusan akta ini butuh waktu hingga tiga bulan bisa dikeluarkan Kemenkumham. Bahkan sedikit kesalahan, data yang dikirim ke pusat bisa dikembalikan lagi ke daerah, dan konsekuensinya memakan waktu panjang.

“Sekarang semua sudah tinggal di meja dan komputer. Harus disambut oleh daerah dengan cara yang sama. Sehingga semua syarat-syarat mengajukan akta bisa terpenuhi dengan cepat oleh masyarakat,” demikian diungkapkannya. (bul)

(Suara NTB/bul)

PEWARNA KAIN - Seorang penenun di Pringgasela, Lombok Timur, mengaduk campuran bahan alam untuk pewarna alami kain tenun tradisional. Tenun tradisional Pringgasela sebenarnya telah mendunia, salah satu karena pewarnanya yang alami tanpa bahan kimia, meskipun masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar dan keinginan pasar.

SUARA NTB Rabu, 30 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Pendapatan Fiskal Rendah, ASN Bebani APBD Lotim Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tergolong daerah yang memiliki pendapatan fiskal rendah. Kondisi ini diperparah dengan beban keuangan yang dikeluarkan Lotim sebagian besar untuk para pegawai. Hal ini tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lotim 2015 yang dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin, di Gedung DPRD Lotim, Selasa (29/3).

Menurutnya, dari target total pendapatan Lotim Rp 2015 2,18 triliun yang sudah terealisasi sebesar 94.78 persen. Hal ini tergambar jelas dalam struktur pendapatan, domina-

si dana perimbangan dari pusat dan provinsi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim hanya Rp 218 miliar.

Sementara belanja pegawai dari total belanja tidak langsung

Ingatkan Eksekutif BADAN Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), mengaku heran dengan kondisi pelaksanaan anggaran pada APBD tahun 2016 ini. Hingga mendekati hari terakhir triwulan I – 2016, tak sepersen pun anggaran belanja langsung baik belanja barang dan jasa dan belanja modal yang terealisasi. Kondisi ini pun diklaim anomali dengan logika pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun-tahun sebelumnya, tidak pernah realisasi belanja untuk publik menghada(Suara NTB/dok) pi situasi seperti ini. Bisa kaArdianto takan APBD tahun ini lumpuh, karena mustahil SKPD bisa berlari kencang mengeksekusi anggaran,” kritik anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH, Selasa (29/3).

Ia juga pesimis, persentase anggaran akan mampu mengejar progres yang telah dicatat tahun lalu. Sebagaimana penjelasan bupati dalam LPKJ APBD 2015 sebut Ardianto, realisasi belanja tercatat sebesar 92,3 persen, atau Rp 92,32 persen atau sebesar Rp 662,03 miliar dari target Rp 715,7 miliar. Namun patut diingat, capaian belanja tersebut tercapai berkat pelaksanaan anggaran yang tepat waktu.

“Tahun ini kalau gaji PNS dan anggota DPRD tidak berasal dari APBN, mungkin nasibnya akan sama dengan tenaga kontrak, yang sampai hari ini upahnya tidak dibayar sama TAPD,” cetus Ardianto.

Politisi Partai Hanura ini lantas berharap, agar Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, bergerak cepat melihat situasi yang menyebabkan anggaran tidak bisa tereksekusi. Mengingat sejumlah informasi yang diterima DPRD, konon di provinsi, sejumlah mata anggaran mendapat kendala kesalahan pada penomoran rekening. Ardianto meminta agar persoalan ini ditelusuri ke provinsi. Artinya, perlu ditinjau apakah kesalahan nomor rekening murni kekeliruan TAPD atau terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh pihak terkait di Pemprov NTB. Dirinya juga berharap, lambatnya eksekusi anggaran ini menjadi momentum bagi Bupati dan Wakil Bupati KLU untuk mengevaluasi kinerja aparatur yang mengurus masalah tersebut. Sebab bukan mustahil, kekeliruan dilakukan karena adanya unsur kepentingan yang dilakukan oknum pejabat. (ari)

LKPJ Bupati 2015

Belanja Pegawai Sumbang Silpa Terbesar Tanjung (Suara NTB) Sejak dilantik, 17 Februari lalu, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD KLU dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2015. Secara umum, pelaksanaan APBD 2015 berjalan sesuai yang direncanakan, meski bupati juga mengakui masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki.

Najmul Akhyar menungkapkan, total pendapatan daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 652,28 miliar dari target Rp 659,38 miliar. Angka tersebut berasal dari komponen antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 103,59 miliar (kontribusi 15,88 persen), Dana Perimbangan sebesar Rp 469,69 miliar, dan Rp 78,99 miliar dari Lain-lain PAD yang sah.

Sebaliknya di sektor belanja, realisasi mencapai 92,32 persen atau sebesar Rp 662,03 miliar dari target belanja sebesar Rp 715,7 miliar. Dengan lebih besarnya belanja dibandingkan pendapatan, maka defisit pada tahun 2015 ditutup dari pos Silpa yang tercatat di kisaran Rp 60 miliar.

Bupati menyebut, komponen belanja terealisasi masing-masing belanja tidak langsung sebesar Rp 304,5 miliar lebih dari pagu yang disiapkan sebesar Rp 329,83 miliar, dan belanja langsung sebesar Rp 357,52 miliar dari pagu Rp 385,86 miliar.

Analisanya, pada kondisi tersebut potensi Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran) diperkirakan kurang lebih sama atau lebih besar dari Silpa yang dilaporkan tahun lalu sebesar Rp 60-an miliar. Dari Belanja Tidak Langsung, proyeksi Silpa sementara sebesar Rp 25,33 miliar (potensial bertambah pascaaudit BPK). Dari angka tersebut, kontribusi Silpa terbesar berasal dari pos belanja pegawai sebesar Rp 24,05 miliar, Silpa belanja hibah Rp 220 juta, Silpa Bansos Rp 220 juta, Silpa belanja bantuan keuangan kepada pemda lain Rp 50 juta, dan belanja tidak terduga menyisakan Rp 768,85 juta.

Pada komponen belanja tidak langsung, juga menyisakan Silpa yang diproyeksikan sebesar Rp 28,34 miliar. Rinciannya Rp 6,86 miliar dari Silpa belanja (honor) pegawai, Silpa Belanja Barang dan Jasa Rp 5,64 miliar, dan Silpa Belanja Modal sebesar Rp 15,83 miliar.

Dengan demikian, total Silpa sementara yang dapat diketahui dari Nota Pengantar LKPJ Bupati tercatat sebesar Rp 53,67 miliar. Namun angka ini biasanya bertambah, usai BPK melakukan audit dan menetapkan besaran pengembalian dana ke kas negara yang harus dikembalikan akibat pelaksanaan proyek-proyek milik pemerintah.

“Alhamdulillah, selama tahun 2011 sampai 2013, kita berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,8 persen per tahun. Sehingga angka kemiskinan turun 34,63 persen dari kondisi awal sebesar 43,14 persen. Tetapi di tahun 2014, penurunan kemiskinan mengalami perlambatan, dengan capaian hanya 0,36 persen (tidak capai 1 digit) sehingga angka kemiskinan turun menjadi 34,27 persen,” ungkap Najmul dalam sidang paripurna, Selasa (29/3).

Menurut Bupati, perlambatan penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni kenaikan harga BBM yang menyebabkan inflasi. Sementara pada saat yang bersamaan, penurunan harga BBM belum memiliki dampak berarti terhadap psikologi harga barang dan jasa.

Beberapa indikator lain yang disampaikan bupati, menyangkut IPM yang tercatat sebesar 60,17 poin, atau meningkat 0,97 poin dari IPM tahun 2013 sebesar 59,2 poin.

Peningkatan ini diklaim merupakan yang paling progresif di NTB. Di sektor pendidikan, perbaikan pada mutu pendidikan (angka partisipasi kasar pendidikan menengah) dan nilai ujian, belum diikuti oleh Angka Putus Sekolah.

Tahun 2015, jumlah siswa putus sekolah sebanyak 156 siswa, sedangkan tahun 2014 tercatat hanya 37 siswa.

“Kasus siswa putus sekolah ini didominasi oleh siswa perempiuan yang putus karena pernikahan usia muda. Kondisi ini tentu memerlukan penanganan intensif,” tegas Najmul. (ari)

senilai Rp 1,2 triliun sebagian besar untuk pembayaran gaji belasan ribu orang. Sedangkan belanja langsung hanya Rp 656 miliar. “Apabila dicermati, belanja langsung dengan tidak

langsung berbanding 66 persen dan 33 persen,” akunya.

Melihat kompleksitas persoalan di Kabupaten Lotim, alokasi angaran Rp 2,1 triliun yang habis dibelanjakan selama tahun 2015 lalu diakui cukup besar. Namun, tidak bisa menyentuh semua persoalan yang ada, seperti pembangunan infrastruktur jalan, karena yang bisa dicapai dari 1,074 km total panjang jalan se Kabupaten Lotim kondisinya terus ditingkatkan kualitasnya.

“Sekarang 49 persen dalam keadaan baik, meningkat dari tahun sebelumnya,” urainya.

Besarnya dana yang sudah dibelanjakan selama tahun 2015 lalu juga tidak bisa maksimal dalam pengentasan kemiskinan. Apalagi, kata Koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) ini persoalan kemiskinan yang melilit Lotim cukup kompleks.

Orang miskin, katanya, juga terus berkembang biak. Data

Badan Pusat Statistik (BPS) 19,16 persen warga yang miskin di tahun 2015 akan coba diturunkan. Penanggulangan kemiskinan ini coba dilakukan secara perlahan dan penuh kesabaran. ‘’Butuh biaya besar juga.

Tidak cukup dengan seluruh alokasi anggaran APBD Kabupaten Lotim dalam satu tahun. Sejalan dengan upaya penurunan kemiskinan, terjadi pertumbuhan ekonomi. Katagori lepas dari kemiskinan

itu sangat sulit,” imbuhnya.

Dicontohkan, program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah dilakukan sampai 5000 unit dalam setahun. Program ini tidak bisa langsung melepaskan orang dari jeratan kemiskinan.

Pasalnya, selain RTLH, juga harus ada indikator lain yang menjadi sorotan, yakni seperti ketersediaan air bersih dan lainnya. “Pengentasan kemiskinan butuh biaya besar dan lama,” ungkapnya. (rus)

Jalan Sembalun Berubah Status Jadi Jalan Nasional Selong (Suara NTB) Ruas jalan yang melintasi Sembalun berubah status.

Sebelumnya hanya merupakan jalan kabupaten, kini sudah diubah menjadi jalan nasional. Infrastruktur jalan di Sembalun ini pun dipastikan akan makin lebar.

Perubahan status jalan ini menurut Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan menyusul rencana Pemkab Lotim yang akan melakukan pemekaran Kecamatan Sembalun menjadi dua kecamatan. Pemkab Lotim mengusulkan nanti ada Kecamatan Kokok Putik. “ini masih rencana dan sedang dikaji. Ada timnya di Bagian Organisasi yang sedang mengkaji,” terang bupati, Senin (28/3) lalu.

Perubahan status jalan ini disambut gembira warga Sembalun. Wakil Rakyat asal Sembalun, Surdian mengemukakan, perubahan tersebut jelas akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sembalun.

Diketahui Sembalun sebagai

salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Lombok Timur. Perubahan status jalan tentunya akan dibarengi dengan pelebaran jalan. Akses jalan akan semakin luas. Sebelumnya hanya berkisar 8 meter nantinya bisa 18 meter. “Jalan akan lebih lebar, lalu lintas warga pasti akan lebih mudah,” katanya.

Surdian, mengaku perubahan status jalan ini mulai dari Pringgabaya melintasi Suela dan Sembalun dan menembus ke Kabupaten Lombok Utara (KLU). Bagi 23 ribu penduduk Sembalun, kabar perubahan status jalan ini akan sangat menyenangkan. “Dengan sendirinya nanti akan terjadi perkembangan ekonomi, semua komponen akan bergerak,” paparnya.

Konsekuensi akan terjadi pembebasan lahan dipastikan Surdian sudah siap dilakukan warga. Diakui sudah menjadi konsekuensi logis dari sebuah kemajuan pembangunan, maka warga pun harus siap menerima. (rus)

(Suara NTB/rus)

RUMPUT LAUT - Inilah komoditi rumput laut yang dimiliki kabupaten Lotim. Tampak sejumlah petani rumput laut membersihkan rumput laut yang sedang dijemur.

Kabupaten Luwu Belajar Intensitas Hujan Menurun, Budidaya Rumput Laut di Lotim

Tanaman Harus Diselamatkan Selong (Suara NTB) Intensitas hujan beberapa hari terakhir sudah mulai menurun.

Kondisi ini mengancam budidaya pertanian khususnya tanaman padi di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin mengimbau petani, seluruh PPL dan P3A menyelamatkan tanaman padi yang sudah ditanam.

Bahkan, bupati meminta agar petugas di lapangan mengabaikan tanaman petani yang belum ditanam. Penegasan ini disampaikan wabup menyusul kondisi air yang memang makin menyusut utamanya bagian selatan di DPRD Lotim, Selasa (29/3).

Wabup mencontohkan, suatu lokasi yang awalnya direncanakan akan menanam 25 hektar diminta tidak direalisasikan semuanya. Tapi cukup 50 persen saja yang ditanam. Namun, wabup meminta agar semua yang sudah ditanam diperhatikan secara serius.

Selain itu, lanjutnya, terjadinya musim kering ini biasanya disusul dengan serangan hama dan penyakit pada tanaman.

Kondisi ini terlihat dengan banyaknya terjadi serangan hama.

Data Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim,

hama wereng coklat menyerang seluas 21,5 hektar di 8 kecamatan, hama penggerek batang menyerang 16,35 hektar di 11 kecamatan, penyakit blast menyerang 40,5 hektar di 14 kecamatan, penyakit kresek menyerang 23 hektar di 10 kecamatan dan virus tungro menyerang di 4 kecamatan seluas 1 hektar. “Saya tidak salah ngomong, apabila kekeringan pasti akan diikuti perkembangan hama penyakit,” ujarnya mengingatkan.

Dalam hal ini, Pemkab Lotim sudah meminta tambahan stok insektisida dan fungisida dari provinsi dan sudah dikirimi sebanyak 2 ton. Begitu ada serangan hama terjadi, langsung dilakukan pemberantasan, seperti hama wereng coklat yang dilakukan penyemprotan secara spot stop.

Meski terjadi kekeringan dan serangan hama, wabup meyakini produksi pangan khususnya padi di Lotim tidak akan terganggu secara kuantitas. Lotim dipastikan tetap akan surplus. Kebiasaan menghadapi musim kering ini sudah biasa terjadi. ‘’Lotim menginginkan tetap mempertahankan produksi dan penghargaan Adikarya Pangan Nnusantara yang telah diterima dari pemerintah pusat,’’ ujarnya. (rus)

Selong (Suara NTB) Komoditi rumput laut asal Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu komoditas unggulan kabupaten bahkan Provinsi NTB melalui pengembangan program Pijar.

Hal ini yang menjadi alasan daerah lainnya di Indonesia untuk datang belajar ke kabupaten paling timur Pulau Lombok ini. Salah satunya dari Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.

Dipimpin Ketua DPRD Luwu Andi Abdul Mukharrir, SE, rombongan Kabupaten Luwu ingin belajar bagaimana pengelolaan rumput laut yang baik untuk diterapkan di wilayahnya. Menurut Ketua DPRD, Luwu merupakan salah satu kabupaten pesisir di Pulau Sulawesi yang panjang pantainya mencapai 125 km yang membentang di sepanjang Teluk Bone. Selain menjadi nelayan tangkap, masyarakat pesisir Luwu telah mengembangkan diri menjadi nelayan pembudidaya perikanan, termasuk membudidayakan rumput laut.

Potensi pengembangan rumput laut sebesar 2 ribu hektar. Saat ini, baru satu jenis rumput laut yang dikembangkan, yaitu spesies Cottoni dengan metode budidaya menggunakan long line. “Meski dari

segi potensi cukup menjanjikan, kenyataannya produksi rumput laut di Luwu mengalami penurunan,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, persoalan yang dihadapi petani rumput laut, karena rendahnya harga jual. Termasuk, tidak adanya standar harga di tingkat pasaran menyebabkan harga anjlok.

Penentuan harga dikendalikan oleh tengkulak, sehingga merugikan petani. “Setelah kita buka internet, di Lotim ada pengelolaan rumput laut di bawah bimbingan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Itu yang menjadi alasan kami datang. Apakah ada ada keterlibatan masyarakat, bantuan permodalan pemerintah dan standar harga yang jelas, sehingga budidaya berkembang baik di sini (Lotim, red),” bebernya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Ir. Pahmin, menjelaskan, sejak tahun 2011 Kabupaten Lotim menjadi salah satu sentra budidaya rumput laut di Indonesia melalui Program Minapolitan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Di Lotim, ujarnya didampingi Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Muhammad Iqbal, SPi, sentra budidaya rumput laut di Lotim tersebar di wilayah

selatan sekitar Teluk Serewe, Ekas dan Jukung dan Utara. Di mana, potensi pengembangan budidaya rumput laut sebanyak 2 ribu hektar. Saat ini baru 25 persen dari potensi tersebut yang dikembangkan dengan jumlah produksi pada tahun 2015 sebesar 141.153,3 ton. Spesies yang dikembangkan adalah Cottoni dan Spinosum Sp melalui metode long line.

Selain itu, ujarnya, perkembangan rumput laut di Lotim tidak lepas dari perhatian pemerintah melalui pemberian bantuan berupa sarana produksi dan sarana penunjang produksi. Misalnya, bantuan bibit, pembuatan parapara atau lantai jemur, selasar, bantuan perahu dan mesin ketinting, pembukaan jalan akses ke sentra budidaya, penyiapan air bersih hingga penanganan pascapanen.

Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah menginisiasi terbentuknya unit usaha yang menyerap hasil rumput laut masyarakat. Selain itu, ke depan sektor pengolahan rumput laut di Lotim akan lebih difokuskan pada sektor pascapanen rumput laut yang diharapkan dapat menyumbang kesejahteraan yang lebih besar bagi pembudidaya. (rus)

Bank Umum Diminta Dukung Kredit LKM Desa Tanjung (Suara NTB) Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa dengan embrio Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), harus menjadi atensi pihak bank umum di daerah. Ketika LKM ini nanti sudah dikukuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan beroperasi, maka bank umum disarankan untuk mensinergikan pagu kreditnya melalui channeling dengan LKM Desa.

“LKM merupakan lembaga keuangan terkecil yang ada, nantinya pemerintah daerah adalah pemodalnya. Tetapi bankbank umum kita minta bersinergi, bermitra dengan LKM dalam menyalurkan kredit,” pinta Kepala OJK RI Perwakilan NTB, Yusri, dalam Sosialisasi Pembentukan LKM Desa di Aula Bupati KLU, Selasa (29/3).

Permintaan tersebut disampaikan OJK seiring atensi dor-

ongan penyaluran KUR lebih dari Rp 100 miliar yang dilakukan perbankan. Yusri optimis, dengan dukungan pembinaan dan pengawasan yang dilakukannnya, LKM Desa ke depan akan berkembang sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Terlebih KLU yang dikenal sebagai tujuan wisata internasional, dengan sendirinya berbagai sektor industri hilir akan mengalami mobilitas yang cukup pesat.

Namun demikian, diakuinya hanya ada 1 LKM Desa yang sudah mendapat pengakuan dari OJK. LKM dimaksud berdomisili di Kabupaten Lombok Timur. Oleh karenanya, ia juga berharap agar SKPD terus mendorong dan mengarahkan agar BUMDes sebagai embrio LKM difasilitasi untuk segera dikukuhkan oleh OJK. “Artinya LKM yang legal baru 1 di NTB, lainnya masih dilarang

untuk beroperasi sampai dikukuhkan oleh OJK,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati KLU, Syarifudin, SH, mengatakan optimis BUMDes akan berkembang pascadikukuhkan menjadi LKM Desa. Hal ini seiring dengan visi dan misi bidang ekonomi bupati dan wakil bupati, untuk menjadikan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi dan keuangan di masyarakat.

“Kami sudah didatangi oleh beberapa (manajemen) Alfamart, mereka mau buka di KLU, tetapi saya tegas menolak. Kita belum membutuhkan Alfamart, tetapi kita akan bangun BUMDes Mart,” ujar Syarifudin.

Wabup mengharapkan, keberadaan LKM Desa didukung sinergitasnya dengan lembaga perbankan, akan semakin membuka ruang pengelolaan dana untuk mendukung aktivi-

(Suara NTB/ist)

Kepala OJK RI Perwakilan NTB, Yusri didampingi Wabup KLU Syarifudin dalam Sosialisasi Pembentukan LKM Desa di Aula Bupati KLU, Selasa (29/3). tas masyarakat. Pada gilirannya nanti, implikasinya akan mengarah pada pencapaian target penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen pada tahun 2016.

Sementara Anggota Komisi XI DPR RI, Willgo Zainar, SE.MBA., yang hadir pada

kesempatan itu mengungkapkan LKM Desa didukung penganggarannya baik oleh Pemda, Perbankan maupun dari alokasi Dana Desa yang disalurkan pemerintah pusat. Tahun ini saja, total Dana Desa yang teralokasi ke 74 ribu desa se Indonesia sebesar Rp 46,9 triliun. (ari)

SUARA NTB Rabu, 30 Maret 2016

Didominasi Warga Berpendidikan Rendah KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar), H. Ilham, MPd, mengatakan, jika dirunut salah satu faktor pembentuk kemiskinan di Lobar adalah pendidikan yang rendah. Warga miskin di Lobar didominasi warga berpendidikan rendah, pasalnya rata-rata warga miskin di Lobar tamatan SD, SMP. ‘’Akibat berpendidikan rendah, warga yang sudah bekerja di sektor pertanian, perikanan dan sektor lainnya mendapatkan upah yang sangat rendah. Karena penghasilan rendah, maka mereka pun hidup miskin,’’ ujarnya, Selasa (29/3).

Dijelaskan, jumlah kemiskinan di Lobar 111 ribu jiwa lebih. Dilihat dari angkatan kerjanya, 98 ribu lebih telah bekerja namun dari jumlah itu sebagian besar warga masih miskin. Hal ini disebabkan faktor pendidikan yang masih rendah. Masyatakat yang sudah bekerja baik di sektor pertanian, perikanan sebagai nelayan dan sektor sektor lainnya jika dilihat penghasilannya masuh rendah disebabkan pendidikan rendah. Kalau dilihat pendidikan warga miskin tersebut, rata-rata tidak tamat SD, tamat SD. Untuk mengangkat derajat warga miskin ini khususnya dari bidang pendidikan, pihaknya memprogramkan kejar paket A, B dan C. Bagi warga yang tidak tamat SD maka diprogramkan kejar paket A, bagi yang tidak lulus SMP, maka diprogramkan ikut paket B. Program ini, jelasnya, akan dimulai tahun 2017 mendatang, sehingga diharapkan dengan adanya program ini, petani dan nelayan yang tidak tamat SD, bisa ke depan paling tidak berijazah SD melalui program paket.

Jika warga tidak tamat SD memiliki minimal ijazah paket A, maka berimbas terhadap indeks lama sekolah. Lama sekolah, jelasnya, bisa terdongkrak naik. Saat ini rata-rata lama sekolah warga di Lobar masih rendah 5,6. Data ini diperoleh dengan sistem penghitungan BPS yang baru, sedangkan jika mengacu penghitungan lama rata-rata lama sekolah warga Lobar mencapai 6,2.

Penurunan ini disebabkan perubahan parameter usia yang didata.

Penghitungan lama, jelasnya, yang didata warga yang berusia 15 tahun, namun pola baru yang dihitung warga berusia 25 tahun. Imbasnya, perubahan pola penghitungan ini, jelasnya, rata-rata lama sekolah di Lobar turun. Melihat kondisi ini jelasnya, seolah Dinas Dikbud tidak berbuat. Sebab banyak warga berusia 25 tahun tidak tamat SD. Karena itulah, pihaknya memprogramkan kejar paket supaya mereka tidak tamat SD dan SMP menjadi tamat SMP tahun berikutnya. (her) H. Ilham (Suara NTB/dok)

Kandidat Bupati Lotim Terus Bermunculan Selong (Suara NTB) Kandidat bupati Lombok Timur (Lotim) periode 20182023 terus bermunculan. Ini diartikan bahwa semakin banyak yang peduli terhadap masa depan Lotim. ‘’Semakin banyak yang tampil sebagai kandidat, tentu itu bagus, dan karenanya semakin banyak pula pilihan rakyat,’’ kata Direktur Eksekutif Ali Masadi Center, Ali Masadi, S.H., M.Kn, Selasa (29/3).

Bagi mantan anggota DPRD Lotim ini, tidak ada regulasi yang membatasi atau bahkan menghalang-halangi siapa pun untuk maju sebagai kandidat Bupati Lotim. ‘’Tidak mesti pengurus parpol, tidak harus pula memiliki pondok pesantren,’’ katanya. Hak yang sama diberikan oleh regulasi kepada rakyat untuk tampil sebagai pemimpin. ‘’Tidak pula kandidat tersebut harus memiliki dana yang besar,’’ lanjutnya.

Sejauh yang diamati lembaganya, Ali Masadi menyebutkan, yang paling utama bagi seorang kandidat bupati Lotim yakni yang memiliki kepekaan terhadap keinginan rakyat. ‘’Sesungguhnya untuk mengakomodir keinginan rakyat itu tidak terlalu sulit. Alokasikan saja APBD yang ada untuk mengakomodir keinginan rakyat, selesai masalah,’’ katanya. Dengan mengalokasikan anggaran secara prioritas, maka sebenarnya tidak perlu pula program yang terlalu muluk-muluk.

Dikatakan, rakyat hanya memerlukan rasa nyaman dan aman. ‘’Rakyat ingin aman saat mencari kehidupan ekonomi, nyaman saat tinggal di desanya,’’ katanya. ‘’Saat rakyat merasa dilindungi, mereka tentu akan sangat sayang kepada pemimpinnya,’’ tambahnya. Di sinilah menurut Ali Masadi, diperlukan kepiawaian dari seorang pemimpin. ‘’Dan tidak semua pemimpin dapat mengakomodir kepentingan rakyat,’’ lanjutnya.

Soal aparat birokrasi kerap menjadi bulan-bulanan pimpinan daerah, Ali Masadi melihat hal itu sebagai suatu persoalan cukup serius. “Semestinya aparat birokrasi tidak perlu ikut-ikutan politik praktis. Bahkan regulasi tentang larangan itu pun ada. Masalahnya yakni para aparat birokrasi selalu melibatkan diri,’’ katanya, sehingga ketika sang calon bupati yang kemarin tidak didukung saat musim kampanye, maka dia kemudian tidak dipakai. Dendam politik itu selalu ada. ‘’Berapa banyak pejabat birokrasi di Lotim yang kini tidak dapat memegang posisi sesuai basic ilmunya, kasihan kan?’’ katanya.

Sejumlah nama yang dicatat Ali Masadi Center yang telah masuk bursa kandidat, baik yang sudah dilansir media maupun yang sudah turun bersosialisasi kepada masyarakat Lotim, antara lain H.M. Sukiman Azmy, H.M. Syamsul Luthfi, H. Haerul Warisin, H. Nasrudin, H. Najamuddin, H. Rumaksi, H. Machsun Ridwainny, H. Hazmi Hamzar, dan H. Ali Masadi Lalu Zulkipli. (038) (Suara NTB/zul)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Mendagri Belum Tandatangani SK Bupati Lobar Definitif Giri Menang (Suara NTB) Pelantikan H. Fauzan Khalid, MSi, sebagai Bupati Lombok Barat (Lobar) definitif diprediksi molor. Alasannya, SK penetapan dan pengangkatan H. Fauzan Khalid belum ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Mendagri belum menandatangani SK ini, lantaran masih melakukan kunjungan kerja ke Indonesia Timur.

Menyikapi hal ini, Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid kelihatannya cemas. Ia mengaku masih menunggu SK turun dari Mendagri. “Kita menunggu saja, kapan saatnya itu datang,” ucapnya den-

gan nada agak rendah.

Terkait pelantikannya tanggal 31 Maret ini, dirinya belum berani memastikan hal tersebut. Fauzan mengaku sudah menghubungi protokol Kementerian Dalam Negeri dan diin-

formasikan Mendagri masih melakukan kunjungan kerja ke Indonesia Timur.

Sementara Kabag Pemerintahan Setda Lobar, Hamka, S.Sos, mengatakan, sampai saat ini SK penetapan bupati

belum ditandatangani Mendagri. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Setda NTB, jika SK tersebut sudah masuk ke ruangan Mendagri. “Pak menteri belum tanda tangan karena masih kunjungan kerja ke daerah Indonesia Timur, sehingga pelantikan pun bergeser sedikit,” terangnya.

Diakuinya, Pemprov sudah menjemput bola dengan langsung ke Mendagri Senin pekan lalu. Namun saat itu masih

proses paraf di Dirjen, lalu paraf Sekjen barulah naik ke Menteri. Ia memperkirakan, SK itu akan ditandatangani Rabu (30/ 3) ini, jika Mendagri sudah kembali dari kunjungan.

Setelah keluar SK tersebut, tinggal kesiapan gubernur untuk melantik. Apalagi persiapan pelantikan sudah disiapkan Pemprov NTB dan Pemkab Lobar. Bahkan draf undangan pelantikan telah disiapkan, tinggal menunggu SK dari Mendagri. (her)

Di Loteng, Banyak Aset Provinsi Tak Terurus Praya (Suara NTB) Aset milik Pemprov NTB berupa tanah maupun bangunan tercatat cukup banyak di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Ironisnya, hampir sebagian besar di antaranya yang menganggur alias tidak digunakan, sehingga terkesan mubazir dan tidak terurus.

Menurut menurut Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos, MSi., jika aset-aset tersebut bisa digunakan akan bisa mendatangkan manfaat bagi daerah setempat. Sayangnya kemudian, upaya pemerintah kabupaten untuk meminta izin mengelola aset-aset ini belum disetujui. “Beberapa kali kita mengirimkan surat untuk bisa mengelola beberapa aset milik pemerintah provinsi. Tapi sampai sekarang banyak yang belum mendapat respons,” aku Nursiah, dalam pertemuan dengan anggota DPRD NTB daerah pemilihan (dapil) Loteng, Senin (28/3) lalu.

Tidak hanya itu, Pemkab

Loteng juga pernah beberapa kali mengirim surat permintaan pengalihan aset-aset ke pemerintah provinsi. Namun kembali lagi, pemerintah provinsi belum juga mau merespons permintaan Pemkab Loteng.

Dalam hal ini, ujarnya, jika pihaknya diberi kewenangan mengelola aset-aset ini, maka diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah. Tidak kemudian hanya menganggur tanpa ada kejelasan pemanfaatannya.

Ia mengungkapkan, beberapa aset milik pemerintah provinsi diantaranya lahan dan gedung eks Akbid Praya serta RTH Bendungan Batujai. Kemudian ada juga beberapa aset yang tersebar di sejumlah kecamatan di Loteng. “Yang pasti jumlah cukup banyak. Selain yang ada di wilayah Kota Praya, di kecamatan juga ada banyak aset milik provinsi,” tandas mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/kir)

TAK TERURUS - Inilah bangunan eks Akbid Praya merupakan salah satu aset milik Pemprov NTB di Kota Praya kondisinya sudah tak terurus lagi.

Pemkab Loteng Harus Serius Tangani Forum BPD Loteng Persoalan Petani Desak Aturan Pilkades

Praya (Suara NTB) Munculnya persoalan berupa hama penyakit tanaman yang menyerang ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada musim tanam tahun ini, seharusnya bisa diminimalisir. Jika pemerintah daerah tanggap terhadap persoalan yang muncul sejak dini, maka petani tidak akan menjadi korban. ‘’Untuk itu, apa yang terjadi sekarang ini diharapkan bisa menjadi pelajaran. Sebagai bahan evaluasi ke depannya supaya kejadian serupa di masa-masa yang akan datang bisa diantisipasi sejak dini. Dengan begitu, potensi kerugian yang dialami oleh petani bisa diminimalisir semaksimal mungkin,’’ ujar Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, Senin (28/3).

Diakuinya, selama ini pemerintah daerah memberikan perhatian cukup besar terhadap sektor pertanian. Hanya saja pemerintah daerah harus lebih serius menangani persoalan pertanian yang dihadapi petani di daerah ini.

Dikatakannya, kasus serangan hama wereng merupakan satu dari sekian banyak persoalan yang dihadapi petani. Dan, pemerintah daerah harusnya lebih pro aktif dan tidak membiarkan petani terkesan berjuang sendiri menghadapi persoalan-persoalan pertanian yang terjadi.

DPRD, katanya, sangat mendukung jika ada program-program dari pemerintah daerah yang mengarah pada upaya-upaya membantu persoalan pertanian. Karena bagaimanapun juga, sebagai salah satu sektor utama, sudah selayaknya pertanian mendapat perhatian yang jauh lebih besar.

Pasalnya, pada sektor inilah sebagian besar masyarakat Loteng menggantungkan hidupnya.

“Masalah dukungan Dewan, tidak perlu diragukan. Kalau ada program pemerintah daerah yang bertujuan bagi rakyat, khususnya yang terjadi sektor pertanian pasti akan kita dukung,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Sementara itu, Asisten II Setda Loteng, Ir. Nasrun, MM, menegaskan kalau pemerintah daerah sebenarnya sudah berbuat maksimal, khususnya dalam membantu menangani persoalan serangan hama penyakit, seperti hama wereng. “Tapi semua ini kedepan akan tetap menjadi bahan evaluasi. Untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang,” kilahnya.

Ia menjelaskan, terkait seragan hama wereng tersebut total asal 317 hektar yang terserang.

Namun yang sudah ditangani pemerintah daerah sudah hampir tiga kali lipat dari luas lahan yang terkena serangan, yakni lebih dari 900 hektar, sehingga serangan hama bisa dilokalisir.

Lebih lanjut Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng ini, menjelaskan, jika dilihat dari luas tanam pada musim tanam tahun ini mencapai 54 ribu hektar, luas lahan yang terkena serangan hama wereng persentasenya masih sangat kecil. Tapi hal itu tidak lantas membuat pemerintah daerah tidak melakukan upaya-upaya penanggulangan.

“Semaksimal mungkin kita pemerintah daerah tetap berupaya maksimal membantu petani dalam menangani persoalan pertanian yang terjadi,” ujarnya. (kir)

Plt Bupati Minta Orang Tua Cegah Gizi Buruk Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, MSi, mengajak masyarakat Lobar, khususnya ibu-ibu untuk memberikan perhatian dan gizi yang terbaik untuk putra-putrinya. Memberikan gizi yang baik untuk anak merupakan kewajiban orang tua.

Dalam hal ini, masyarakat jangan menunggu kaya baru memperhatikan kebutuhan anak.

“Rasa tanggung jawab bersama perlu diperhatikan, sehingga gizi buruk di Lombok Barat tidak akan terjadi. Pemda ke depan akan membuat terobosan melalui program-program yang pro rakyat agar lebih meningkatkan kesehatan dan lebih berpenghasilan,” katanya saat memberikan sambutan pada Lomba Balita Sehat di LCC Narmada, Selasa (29/3). Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua PKK Lombok Barat, Hj. Haeratun Fauzan Khalid.

Kegiatan ini, ujarnya, merupakan serangkaian kegiatan menyambut HUT Lobar yang ke

Ditinjau Ulang Praya (Suara NTB) Belum juga diterapkan, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tentang penyelenggaran pemerintahan desa yang baru sudah menuai penolakan. Bahkan Forum BPD Loteng, secara terangterangan meminta DPRD dan Pemkab Loteng meninjau kembali perda ini, terutama terkait persyaratan pencalonan kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diatur di dalam perda.

Ketua Forum BPD Loteng Saurim menilai, beberapa persyaratan yang diatur dinilai berpotensi bisa memicu konflik di tengah masyarakat, khususnya terkait keharusan bagi calon kepala desa untuk menyerahkan dukungan minimal 10 persen dari total jumlah pemilih di desa bersangkutan. “Menurut kami, persyaratan ini bisa memicu konflik di tengah masyarakat,” protesnya, Selasa (29/3).

Kekhawatiran ini, ujarnya, sudah mulai terlihat. Salah satunya di Desa Batujangkih para calon kepala desa sudah mulai berebut mengumpulkan KTP sebagai persyaratan pencalonan. Yang menjadi persoalan di lapangan, ujarnya, tidak semua masyarakat di desa yang sudah memiliki KTP, sehingga kalau aturan tetap diterapkan, dikhawatirkan akan memicu keterangan. ‘’Bukan hanya antara para calon kades. Tetapi juga antarmasyarakat,’’ ujarnya.

Selain itu, aturan ini rentan dimanfaatkan pihak-pihak

tertentu. Bahkan tidak terkecuali calon kades incumbent.

Tidak menutup kemungkinan, KTP yang ada dimonopoli sendiri, sehingga menutup ruang bagi calon kades lain untuk mendaftarkan diri sebagai calon kades.

Sementara di aturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang maupun PP (peraturan pemerintah), tidak ada yang mengharuskan persyaratan minimal dukungan 10 persen.

Yang diatur, katanya, hanya seleksi akademik. ‘’Lalu untuk apa kemudian membuat persyaratan yang sesungguhnya tidak diatur dalam aturan yang lebih tinggi,’’ tanyanya.

Menjawab persoalan ini, anggota Komisi I DPRD Loteng, Legewarman mengatakan, pencantuman persyaratan dukungan 10 persen terinspirasi dari aturan calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah. Harapannya, calon kades yang bertarung nanti juga sudah benar-benar siap. ‘’Tidak hanya sekadar jadi penggembira saja,’’ katanya.

Meski demikian, ujarnya, semua kekhawatiran yang muncul sudah diantisipasi.

Misalnya, terkait pemilih yang belum memiliki KTP, antisipasinya bisa dengan surat keterangan domisili. “Toh nantinya ada tahap verifikasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara. Untuk memastikan keabsahan persyaratan tersebut,” terangnya seraya menambahkan, seleksi akademik juga tetap akan dilakukan. (kir)

(Suara NTB/her)

POSE BERSAMA - Wakil Ketua TP PKK Lobar, Hj. Haeratun Fauzan Khalid pose bersama pemenang dalam Lomba Balita Sehat di LCC Narmada, Selasa (29/3).

58. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Kesehatan Lobar.

Tujuan dari kegiatan ini, ujarnya, mempersiapkan balita Indonesia yang berkualitas untuk generasi bangsa yang sehat dan cerdas. Di samping itu tujuan khususnya untuk meningkatkan kemampuan orang tua untuk melihat tumbuh kembang anak, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

membina tumbuh kembang anak. Termasuk, meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjaga anak secara optimal.

Sementara itu, Wakil Ketua PKK Lobar Hj. Haeratun Fauzan Khalid dalam sambutannya, menyampaikan umur balita dari 0-24 bulan merupakan masa yang paling repot untuk mengurus anak. Di mana pada umur tersebut anak masih butuh perhatian serus dari orang tua. Sementara pada umur dari 2-5 tahun merupakan masa emas, karena anak pada umur tersebut akan menentukan masa depan anak mulai dari kesehatan dan tumbuh kembang anak. Untuk itu anak harus dijaga, baik makanan dan tumbuh kembang anak dan diurus dengan sebaik-baiknya.

Adapun pemenang yang di umumkan oleh dewan juri untuk katagori anak balita umur 6-24 bulan yakni dimenangkan perwakilan dari Puskesmas Kediri kemudian Lembar dan disusul dari Puskesmas Lingsar. Sementarauntukkatagoriumur2-5tahun juara satu diraih Puskesmas Meninting, juara 2 Puskesmas Labuapi dan juara 3 Puskesmas Sigerongan Gunungsari. (her)

Angkat Lobar dari Status Daerah Tertinggal Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, MSi, mengakui Lobar masuk katagori daerah tertinggal di antara puluhan kabupaten/kota di Indonesia.

Predikat inilah ke depan yang berupaya diangkat oleh Pemda di masa kepemimpinannya.

“Memang Lobar masuk katagori daerah tertinggal, itulah yang akan kita mau angkat supaya tidak lagi menjadi daerah tertinggal,” ujarnya di Gerung, Senin (28/3) lalu. Di tingkat nasional, ujarnya, dari 122 kabupaten/kota terdapat 80 kabupaten/ kota masuk katagori tertinggal, termasuk Lobar.

Untuk mengangkat Lobar dari status tertinggal ini, pihaknya telah mengidentifikasi jumlah kemiskinan 111 ribu lebih, sebagian besar petani yang masuk miskin. Ada juga data mencengangkan, jelasnya, tingkat pengangguran terbuka di Lobar kecil, namun di sisi lain tingkat kemiskinan tinggi. Seharusnya logikanya, jika tingkat pengangguran rendah, maka kemiskinan juga rendah.

Hal ini menandakan, distri-

busi pendapatan yang diperoleh masyarakat khususnya petani sangat rendah. Hal inilah, katanya, perlu diangkat oleh Pemda ke depan melalui berbagai program dan support dari pusat.

Kaitan dengan program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai tertuang dalam dokumen strategis dari 122 kabupaten kota terdapat 80 daerah masuk katagori daerah tertinggal. ‘’Tahun ini, sebanyak 20 kabupaten kota tertinggal akan ditangani termasuk Lobar. Adanya program Kementerian Desa ini diharapkan bisa membantu daerah ini keluar dari status tersebut,’’ harapnya.

Menurut Data Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, dari 199 desa di Lobar 33 desa masuk katagori tertinggal dan satu desa termasuk desa sangat tertinggal.

Sisanya, 70 desa katagori desa berkembang dan 15 desa katagori maju. Sedangkan desa mandiri belum ada. “Dari 119 desa plus 3 kelurahan di Lobar, ada 33 desa katagori tertinggal, satu desa sangat tertinggal,” sebutnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 30 Maret 2016

Halaman 6

(Suara NTB/arn)

DPRD Desak Relokasi SDN Nijang

MEMANTAU - Pimpinan dan Komisi IV DPRD Sumbawa saat memantau pelaksanaan pembangunan fisik IGD baru RSUD Sumbawa, Selasa (29/3).

Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Ida Rahayu, BA, mendesak Pemkab segera merelokasi bangunan SDN Nijang, Sumbawa. Mengingat lokasinya yang di pinggir jalan dinilai sangat rawan.

Hal itu dikatakannya, usai turun melihat kondisi SDN Nijang kecamatan Unter Iwes, Selasa (29/2). Lokasinya yang berada di bawah turunan pinggiran jalan by pass. “Kondisinya sangat rawan. Saya sudah koordinasikan dengan Diknas, Bappeda agar dianggarkan 2017. Tanahnya sudah ada, sudah kita tinjau,” tandasnya.

Mungkin, lanjut Ida, bangunan baru setelah relokasi nantinya akan dikerjakan secara bertahap. Yang terpenting, pemerintah harus segera berpikir untuk segera merelokasinya. Sebab ini menyangkut kenyamanan dan keamanan. (arn)

Jaksa Pulbaket Pembangunan Gedung RSUP Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga gedung baru rumah sakit H. Lalu Manambai Abdul Kadir sampai saat ini tak kunjung dipergunakan. Gedung senilai Rp 7,8 miliar tersebut informasinya belum dibayar seratus persen. Terhadap hal ini, Kejari Sumbawa tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). “Kita sedang pulbaket.

Bagaimana nantinya, nanti kita lihat hasilnya,” kata Kajari Sumbawa, Paryono, SH., Selasa (29/3).

Diakuinya, pihaknya sudah turun untuk melakukan pengecekan kondisi bangunannya. Bahkan pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi. “Kami sudah turun melakukan pengecekan. Termasuk memanggil saksi untuk dimintai keterangan,” kata Kajari.

Disinggung terkait ada dugaan tidak sesuai spek dalam pembangunan, Kajari belum bisa memastikan. Kalaupun nantinya ada indikasi tersebut, pihaknya akan memanggil saksi ahli untuk melakukan penilaian. “Pokoknya tunggu saja hasilnya nanti. Karena kami masih pengumpulan bahan keterangan (pulbaket,” tukasnya. (ind)

IGD Baru Macet

RSUD Sumbawa Dinilai Memprihatinkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan IGD baru RSUD Sumbawa menuai masalah. Pengerjaan yang berlarut - larut, ancaman subkontraktor untuk membongkar, hingga dugaan penyimpangan spesifikasi. Imbasnya, sampai sekarang IGD tersebut belum dapat dioperasikan. Menambah runyam kondisi RSUD Sumbawa yang makin sekarat dan memprihatinkan.

Banyak pihak bereaksi atas kondisi ini. Namun belum banyak membantu. Tindakan tegas pun tak pernah diambil.

Menambah sesak masalah RSUD yang sudah pengap dan panas. Beberapa kali pihak menajemen RSUD dengan lantangnya menyebutkan pembangunan sudah rampung 100 persen. Namun realitas lapanagan berkata lain. Toh bangunan belum dapat dimanfaatkan. Jangan lagi kita berbicara tentang IGD standar internasional yang kerap digembar-gemborkan pihak RSUD. Semuanya hanya retorika belaka.

Hal ini makin terbukti, ketika Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Kamaluddin, S.T bersama Komisi IV DPRD Sumbawa turun sidak, Selasa (29/3).

Mereka mendapati kondisi runyam RSUD. Ruangan yang penuh sesak pasien hingga membludak di lorong. Pelayanan yang mestinya menjadi senjata RSUD untuk tetap membela diri otomatis menjadi terganggu. “Pasien BPJS kelas I misalnya, harus rela dirawat di lorong, akibat keterbatasan ruangan. Ada banyak persoalan di sana (RSUD,red). Sudah pengap panas, gelap,”cetusnya.

Bertambah repot ketika bangunan IGD baru yang dibangun melalui APBD, dengan nilai anggaran Rp 3,7 miliar, secara fisik belum rampung 100 persen. Meski rekanan yang kontraknya sempat diperpanjang berkoar sudah 100 persen. Termasuk menurut PPK juga sudah seratus persen. Tetapi ketika pihaknya turun, ternyata banyak item, termasuk yang kecil sekalipun belum dapat dikategorikan pengerjaan rampung

Paryono (Suara NTB/ind)

Harga Gabah Anjlok di KSB Taliwang (Suara NTB) Harga gabah di tingkat petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai anjlok. Belum juga 50 persen areal lahan persawahan yang panen, gabah petani kini sudah dihargai jauh dari standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) setempat, harga gabah kering panen di tingkat petani saat ini senilai Rp 3.400/ kg. Nilai itu jauh dari HPP yang ditetapkan pemerintah, di mana untuk 1 kg gabah kering panen ditetapkan sebesar Rp 3.700/kg.

“Kita sudah dapat laporan petani yang panen. Mereka mengeluhkan karena harga gabahnya anjlok. Sekarang harga belinya di angka Rp 3.400/kg jauh dari HPP,” jelas kepala BKP5K KSB Ir. H. Mansyur Sofyan kepada media ini, Selasa (29/3).

Ia memperkirakan, trend anjloknya harga gabah di tingkat petani itu akan terus berlanjut. Pasalnya saat ini saja, ketika belum banyak petani yang panen harga padi sudah mulai mengalami penurunan hingga ke angka Rp 3.400/kg. “Sekarang baru yang bagian hulu seperti Brang Rea dan Brang Ene yang panen.

Itu pun masih sedikit. Nah kalau nanti semua petani kita sudah mulai panen, pasti akan turun lagi harganya,” timpalnya.

Agar kondisi itu tidak terus berlanjut, Mansyur mengaku, Pemda KSB tengah meminta pihak Bulog untuk membantu para petani. Bulog diminta untuk membeli gabah petani sesuai dengan HPP yang telah ditetapkan pemerintah. “Tadi kami sudah koordinasi dengan Bulog. Dan mereka sementara butuh waktu untuk mengkajinya,” paparnya.

Menurut Mansyur, dari penjelasan Bulog, sebelum membeli padi petani pihaknya butuh mencari mitra untuk lokasi tempat pengeringan gabah. Sebab Bulog sendiri tidak memiliki lantai jemur yang memadai untuk menempatkan gabah petani yang akan dibeli nantinya.

“Kita kasihan juga jangan sampai nanti mereka (Bulog) membeli gabah petani tapi mereka kebingungan mencari tempat untuk lantai jemur. Kan itu jadi persoalan baru lagi,” tukas Mansyur.

Ia menyatakan, Bulog akan segera mencari solusi terbaik dan jika nantinya telah siap maka akan dibuat jadwal untuk turun lapangan. Tidak hanya Bulog, kegiatan nanti akan tetap melibatkan dinas terkait, seperti Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan), Disperindagkop dan UMKM serta melibatkan pula pihak TNI. “TNI kita libatkan karena dalam program Upsus (upaya khusus) pertanian, TNI menjadi elemen dalam menggerakan program,’’ tukasn y a . (bug)

lagi urusan pemeliharaan.

Untuk itu, Kamal merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menuntaskan pengerjaan IGD sesuai spek dan kualitas yang direncanakan. Supaya masyarakat tidak dirugikan. Fungsi pelayanan yang prima itu segera dilaksanakan.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbawa, Andi Rusni bereaksi lebih keras. IGD RSUD tidak sesuai antara konsep dengan realitasnya. Dulu pada awal pengerjaan, , pihak RSUD mempromosikan, IGD baru yang dibangun berstandar internasional,yang diengkapi dengan segala jenis ruangan dan fasilitas. Sayangnya, terlihat lokal. Parahnya lagi, rumah sakit ini tidak sesuai dengan standar yang diharapkan Kementerian Kesehatan.

Contohnya, bagian lantai, mestinya lantai itu tidak ada ada celah sehingga tidak boleh memakai keramik. Celah bisa menyebabkan infeksi atau virus masuk dan menular. Anehnya, IGD justru menggunakan pinil yang kualitasnya jauh lebih buruk dibandingkan keramik. Bahan tersebut mudah terkelupas apalagi direkatkan pada beton. Bukan pada lantai kayu. Semestinya pada lantai kayu supaya lebih kuat rekatannya. “Jauh sekali dari standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Kemudian di tempat lain seperti plafon dan lainnya tidak baik,” urainya.

Pihak PPK juga menyadari kontraktor pelaksana IGD ini tidak kuat secara modal. Sangat disayangkan, mestinya dari proses lelang ini sudah tidak beres, tidak selektif ULP menetapkan kontraktor yang bersangkutan. Mestinya dise-

kan terlebih dahulu. “Insya Allah awal Mei mendatang sudah mulai ditempati gedung IGD baru,” tukasnya.

Kini apapun alasan pihak RSUD, masalah pengerjaan fisik gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) baru RSUD juga sudah masuk dalam pantauan Kejaksaan Negeri Sumbawa. Seperti diutarakan Kajari Sumbawa, Paryono, S.H yang dikonfirmasi terpisah Suara NTB, Selasa (29/3) mengakui pihaknya tengah melakukan pemantauan.

Mengingat sampai saat ini belum ada serah terima dari pihak pelaksana Proyek ke pihak RSUD. “Kita pantau perkembangannya, kan belum selesai.

Dan belum ada serah terima pengerjaan. Nanti kita lihat kalau mandek, kan perlu dipertanyakan, ada apa dengan pembangunan IGD itu.

Baru kita mencoba untuk masuk,” ujarnya.

Seharusnya, kata Kajari, PPK harus bertindak cepat untuk menanyakan kepada rekanan pelaksana proyek terkait penyelesaian pembangunan. Apalagi jika dilihat dari kondisi yang terjadi saat ini.

Dari data yang dihimpun Suara NTB, gedung IGD baru RSUD Sumbawa dikerjakan PT Adistana selaku pelaksana. Dengan nilai kontrak sekitar Rp 3,7 miliar. Jika mengacu pada kontrak, gedung ini seharusnya sudah rampung pada akhir Desember lalu. Namun pengerjaan tak kunjung selesai. Sehinga dilakukan perpanjangan selama 50 hari dengan denda 1 permil per hari. Masa perpanjangan pengerjaan berakhir pada 16 Februari lalu.

Namun IGD tak kunjung dimanfaatkan sampai saat ini.

Beberapa persoalan muncul termasuk terkait fasilitas IGD. Subkontraktor menagih pembayaran beberapa fasilitas IGD dari kontraktor yang tak kunjung dibayarkan sampai saat ini. (arn/ind)

Kasus Rumah Adat KSB

Jaksa Minta Keterangan Saksi Ahli Sumbawa Besar (Suara NTB) Tinggal selangkah lagi pihak kejaksaan negeri (Kejari) Sumbawa akan melakukan penuntutan terhadap tersangka Rumah Adat KSB yang berinisial YS. Dalam hal ini jaksa tengah menunggu keteran-

gan saksi ahli dari BPKP. Kajari Sumbawa, Paryono, SH yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/3) menyebutkan, pihaknya sudah menerima hasil audit terhadap kerugian negara dari BPKP. “Kami sudah menerima hasil perhitungan kerugian negara, sekitar Rp 500 juta. Namun kami

masih menunggu saksi ahli untuk dimintai keterangan terhadap hasil kerugian negara. Tapi belum datang karena masih diklat,” imbuhnya.

Disebutkannya, terhadap proses pemberkasan kasus ini sudah tidak ada permasalahan. Untuk sementara, keterangan dari saksi-saksi dalam

kasus tersebut sudah cukup.

Sedangkan terhadap keterangan tersangka, jika nantinya masih dibutuhkan, akan dipanggil kembali. Hal ini tentunya akan mudah. Mengingat tersangka YS saat ini sudah dititipkan di Lapas kelas II Sumbawa. “Proses pemberkasan sudah tidak

ada masalah. Keterangan saksi-saksi sudah cukup.

Kalau untuk tersangka, kalau masih kurang, nanti dipanggil. Makanya cuma tinggal itu saja, tunggu keterangan saksi ahli, habis itu pemberkasan, langsung penuntutan,” tandas Kajari. (ind)

Pasar Liar dalam Kota Taliwang akan Ditertibkan (Suara NTB/bug)

mansyur sofyan

100 persen. Belum lagi berbicara pemeliharaan, yang baru dilakukan ketika pengerjaan sudah rampung. “Seratus persen secara fisik anggaran sudah dicairkan. Tetapi duitnya belum 100 persen dibayar, karena menyisakan pemeliharaanya. Entah 10 persen atau 5 persen. Ada pekerjaan yang kategorinya sudah 100 persen tapi umpama ada bocor, itu bagian dari pemeliharaan. Tetapi ada item pekerjaan yang belum sampai belum 100 persen, belum ke tahap pemeliharaaan. Ini banyak yang kecil-kecil itu,” tuding Kamal.

Menurut Kamal, PPK berdalih ini terjadi CCO (Change Contrak Order), karena salah hitung mungkin pada saat pemeliharaan. Semacam perubahan kontrak, karena ada perubahan volume. Dalam arti, volume atap dengan yang dikerjakan jauh lebih besar pengerjaannya daripada volume yang ada di dokumen RAB. Sehingga ada sebagian item pekerjaan itu dilarikan ke bagian atap. Tetapi perubahan volume itu tidak boleh lebih dari 10 persen. “Bagi saya, perubahan ini tidak ada masalah. Kan bisa diambil item pekerjaan yang tidak mempengaruhi fungsi bangunan itu. Katakanlah lantai, ini sudah dilakukan. Cuma yang menjadi persoalan bangunan itu belum sempurna.

Ada pengerjaan-pengerjaan yang asal-asalan. Pinil juga tidak sempurna. Sudah terkelupas. Kelihatan kayak plastik,”sebutnya.

Artinya, dari kaca mata Dewan, pengerjaan IGD belum 100 persen. Sekalipun di mata mereka (rekanan dan PPK) sudah 100 persen. Beda

lidiki betul, sebab ini anggaran besar. “Ini pertanyaan besar. PPK tahu kontraktor yang ditunjuk tidak kuat modal, tetapi diteruskan. ULP tidak selektif. “Kalau seperti ini apa yang dibayangkan rumah sakit tidak sesuai dengan kenyataan. Hari ini ternyata masyarakat belum bisa menikmati UGD ini. Makanya kami harapkan harus diselesaikan dalam tempo sesingkatnya. Kalau tidak maka ini harus diselesaikan secara hukum,” tandasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga Kasubbag Program RSUD, Ahmad Fauzi menyampaikan, pihaknya sudah bertemu dengan Direktur utama PT Adistana selaku pelaksana proyek pada 15 Maret lalu. Disebutkannya laporan pengerjaan dari pelaksana sudah 100 persen. Pihaknya tinggal menunggu Inspektorat kabupaten Sumbawa untuk melakukan pengecekan hasil pekerjaan. “Kalau pelaporannya sudah 100 persen.

Tinggal menunggu Inspektorat kabupaten untuk turun mengecek,” imbuhnya.

Fauzi mengakui, terhadap persoalan antara Kontraktor dan Subkontraktor, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan fasilitasi. Tinggal pembayaran saja terhadap fasilitas tersebut dari kontraktor ke Subkontraktor. “Sudah tidak ada masalah kalau itu. Kemarin sudah datang Direktur utamanya. Kalau untuk kapan pembayaran fasilitas IGD kepada subkonraktor yang mengesubkan barang tergantung bagaimana nanti itikad dari kontraktor,” tukasnya.

Sementara Kabag TU RSUD Sumbawa menyatakan, untuk penggunaan gedung IGD baru, tentunya akan melalui beberapa proses. Seperti memindahkan semua instalasi yang ada di bangunan IGD lama. Seperti jaringan internet, telepon, dan lain sebaginya. Yang jelas semua jaringan yang ada perlu dipindah-

Taliwang (Suara NTB) Perintah Wakil Bupati (Wabup) agar menertibkan keberadaan pasar liar di dalam kota Taliwang, ditindaklanjuti oleh jajaran Satpol PP setempat.

Kepala Satpol PP KSB, Agus Hadnan mengatakan, menindaklanjuti perintah

Wabup pihaknya telah melakukan langkah persuasif kepada para pedagang yang selama ini menempati lapaklapak pasar tidak resmi yang berada di dalam kota. “Tahap awal para pedagang kami data sekaligus berikan sosialisasi soal larangan itu,” terangnya kepada war-

tawan, Selasa (29/3).

Jika langkah persuasif tidak mempan, Agus menyatakan, pihaknya akan melayangkan surat teguran langsung kepada para pedagang.

Surat teguran ini pun sekaligus memberikan waktu kepada para pedagang untuk mempersiapkan diri dipindahkan

ke pasar yang telah tersedia.

“Ini kita ikut SOP sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang penertiban. Jadi kita berikan waktu kepada pedagang,” urainya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan pihaknya, terdapat sekitar 30 pedagang yang selama ini menempati

lapak-lapak di sejumlah titik pasar liar yang berada di seputaran kelurahan Dalam dan Arab Kenangan. “Dan kami terus pantau keberadaan mereka jangan sampai pindah saat penertiban nantinya. Mereka ratarata warga Taliwang juga,” tegasnya. (bug)

SUARA NTB Rabu, 30 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Bahas LKPJ Bupati Tahun 2015, Penyiapan Tenaga Kerja Terampil Dipertanyakan Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu mulai membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dompu tahun 2015 bersama Dinas/Instansi. Masalah penyiapan tenaga kerja terampil dan pengawasan proses perekrutan menjadi sorotan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsos Nakertrans). Riak – riak soal perekrutan tenaga kerja mulai mencuat pada beberapa perusahaan di Dompu.

Hal itu hangat dibicarakan saat rapat kerja (raker) Komisi III DPRD Dompu dengan Dinsos Nakertrans Kabupaten Dompu membahas LKPJ Bupati Dompu tahun 2015, Selasa (29/3).

Raker yang dipimpin langsung Nasaruddin, SH (PKS) selaku ketua Komisi ini dihadiri oleh Rahmat Syafiuddin, SH (PKB) selaku sekretaris Komisi, Kurnia Ramadhan, SE (Partai Gerindra), Nadirah, SE, Akt (PBB), Taha, S.Pt (PDIP), Subhan (PPP),

dan Abdul Fakah (Partai Golkar). Sementara dari Dinsos Nakertrans dihadiri langsung oleh Kepala Dinasnya, H. Burhan, SH bersama jajarannya.

Persoalan tenaga kerja ini menjadi topik pembahasan karena beberapa perusahaan yang beroperasi di Dompu tetap merekrut tenaga kerja dan menimbulkan kecemburuan serta tanda tanya dari masyarakat. Seperti pemberdayaan tenaga kerja lokal dan penyiapan tenaga kerja lokal yang terampil. “PT SMS yang akan mulai beroperasi pada 16 April mendatang, saat ini sudah merekrut tenaga kerja. Perekrutan tenaga kerja mulai menimbulkan desas - desus di tengah masyarakat dan terkesan ada persaingan.

Bagaimana sih proses pengawasan yang dilakukan pemerintah?,” tanya Taha, S.Pt. Abdul Fakah maupun Kurnia Ramadhan dan Nadirah juga mempertanyakan rencana pendirian BLK di Kabupaten Dompu.

(Suara NTB/ula)

TKI Asal Dompu Dikabarkan Meninggal di Malaysia Dompu (Suara NTB) Ramlin, warga Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu dikabarkan meninggal dunia di wilayah Sabah, Malaysia. Ia bekerja di perkebunan dengan visa turis, sehingga tidak tercatat sebagai tenaga kerja indonesia (TKI). Pemulangan jenazahnya pun tidak jelas karena di luar tanggungan perusahaan yang memberangkatkannya.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsos Nakertrans) Kabupaten Dompu, H. Burhan, SH kepada Suara NTB, Selasa (29/3) mengatakan, Ramlin dikabarkan meninggal karena sakit di tempatnya bekerja, Senin (28/3).

Informasi kematian Ramlin langsung ditelusuri dalam catatan keberangkatan TKI asal Dompu dan tidak tercatat. “Setelah kita koordinasi dengan keluarganya, ternyata dia berangkat menjadi TKI menggunakan visa turis,” katanya.

Ketika tidak tercatat sebagai tenaga kerja, H. Burhan mengatakan, tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawab hingga kepulangannya. Ketika berangkat secara resmi, maka segala urusannya termasuk asuransi untuk keluarga akan diterima oleh tenaga kerja. “Untuk kepulangan jenazah, saya minta ke pihak keluarga agar berkoordinasi dengan konsulat setempat. Mungkin bisa patungan keluarga untuk biaya pemulangannya,” jelas H. Burhan.

Ia pun mengungkapkan, resiko menjadi TKI ilegal cukup besar. Di tempatnya bekerja, rawan terjadi eksploitasi. Bahkan gaji tidak dibayarkan utuh dan diberi beban tambahan pekerjaan. Ketika protes, pemberi kerja mengancam akan melaporkannya ke petugas. “Dari begitu banyak TKI ilegal, hanya sebagian kecil yang sukses. Tapi tetap saja banyak TKI ilegal. Itu terjadi karena rayuan PJTKI dan pemahaman warga itu sendiri,” terang H. Burhan.

Terbatasnya anggaran yang dimiliki Dinsos Nakertrans untuk melakukan sosialisasi hingga di tingkat Desa, H. Burhan berharap, agar DPRD juga ikut mensosialisasikannya saat melakukan reses dan bertemu konstituen. “Dampak dari menjadi TKI ilegal ini, hanya persoalan cepat atau lambat saja.

Agar tidak terkena dampaknya, lebih baik kita sosialisasikan agar bisa dicegah,” katanya.

Jumlah TKI asal Dompu yang dikirim setiap tahunnya mencapai 1.000 orang. Jumlah TKI legal ini, lebih sedikit dibandingkan TKI ilegal. Modusnya, mereka yang sudah menjadi TKI kembali ke tanah air kembali mengajak rekannya lebih banyak. Sementara pengawasan tetap dilakukan, walaupun pihaknya tidak bisa menindak pelaku dengan mencabut izin perusahaan karena bukan kantor pusatnya. “Di bandara Salahuddin Bima saya sempat menahan anak di bawah umur yang hendak dikirim menjadi TKW dan saya serahkan ke petugas setempat. Saat ini ada tujuh orang yang sedang disidang di PN terkait kasus trafficking juga,” terH. Burhan angnya. (ula)

Azhar Dilantik sebagai Anggota DPRD Bima Bima (Suara NTB) Azhar, SE resmi bertugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima. Ia dilantik oleh Ketua DPRD Bima, Murni Suciyanti dalam rapat paripurna tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bima untuk masa keanggotaan 2014 – 2019, Selasa (29/3).

Pelantikan Azhar yang merupakan kader Partai Golkar dari Dapil I Kabupaten Bima ini setelah anggota DPRD Kabupaten Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Bima, Murni Suciyanti yang memimpin rapat paripurna mengharapkan agar Azhar selaku anggota DPRD pengganti antar waktu (PAW) dapat memberikan makna bagi kemajuan dan peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Bima ke depan.

“Kami berharap anggota Dewan PAW dapat menjadi motivator bagi kepentingan masyarakat daerah pemilihan yang diwakili pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Bima pada umumnya,” ucapnya.

Dia berharap agar anggota baru itu dapat melaksanakan dan memperjuangkan amanah partai melalui lembaga legislatif secara optimal serta mampu memberikan nuansa baru bagi lembaga DPRD dalam koridor pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi DPRD sebagai sebuah lembaga yang harus menjunjung tinggi Pancasila dan institusi negara.

“Mampu menjadi fasilitator atau mediator berbagai kepentingan rakyat, cepat tanggap dengan kepentingan dan cepat memperjuangkan aspirasi rakyat,” katanya.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri meminta secara khusus kepada anggota Dewan yang baru dilantik, Azhar, sebagai anggota lembaga legislatif yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah (eksekutif).

Selain itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bima tersebut meminta kepada bawahannya tersebut agar mampu dan menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan keinginan masyarakat. Agar secara bersama-sama dapat mengembangkan kehidupan demokrasi.

“Kemampuan untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Bima khususnya,” pungkasnya (uki)

Anggaran pembebasan lahan bahkan sudah dilakukan sejak 2012, tapi tidak jelas akhirnya.

“BLK ini sangat penting untuk penyiapan tenaga kerja yang terampil di daerah,” kata Nadirah.

H. Burhan, SH kepala Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Dompu mengatakan, pengawasan tenaga kerja dan pengupahan tetap dilakukan pihaknya.

Untuk tahun 2015, upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1,350 juta dan tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1,520 juta per bulan. Sejauh ini, tidak ada komplain terhadap UMK yang masuk. “Ketika kita turun ke lapangan, justru para pekerja tidak mempersoalkan walaupun upah yang diterima Rp 500 ribu hingga Rp 750 ribu per bulan,” aku H. Burhan menjawab pertanyaan Subhan, anggota DPRD Dompu dari PPP. Terhadap persoalan perekrutan tenaga kerja, H. Burhan menjelaskan, menjadi kewenangan

perusahaan berdasarkan kualifikasi pekerja yang dibutuhkan.

Namun pihaknya tetap melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai ketentuan undang – undang tenaga kerja. “Untuk PT STM, mereka juga tetap mengirimkan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan kepada kita,” katanya.

H. Burhan juga mengaku, telah menyampaikan kepada Bupati agar BLK bisa disiapkan pemerintah di Dompu. Terlebih PT STM dan PT SMS menjelang beroperasinya akan membutuhkan banyak pekerja. Namun syarat mendirikan BLK dari pusat, minimal lahannya 5 ha dan memiliki beban biaya operasional tinggi serta syarat kualifikasi tenaga yang harus dimiliki untuk mengelola BLK dan Dompu belum memiliki SDM untuk kualifikasi ini. “Untuk pendirian BLK saat ini harus ada izin Presiden.

Tapi, apapun bentuknya ketika dibutuhkan daerah, akan tetap

kita usahakan,” kata H. Burhan.

Untuk lahan BLK, infonya akan dibangun di lahan yang dibeli pemerintah untuk pembangunan SMAN 2 Manggelewa.

Lahan tersebut baru 1 ha.

Kekuranganya belum jelas proses pengadaannya. Namun ia berharap, lokasi pembangunan BLK ini agar dipertimbangkan dekat dengan kota. Sehingga bisa berfungsi maksimal sebagai tempat pelatihan dan penyiapan tenaga kerja terampil. “Selain luasannya, kami berharap agar bisa dipertimbangkan lokasinya tidak jauh dari kota,” harapnnya.

Mantan kepala Bagian Hukum Setda Dompu ini juga mengharapkan, adanya dukungan dari Dewan terhadap persoalan sosial masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat dan pasien gangguan jiwa. Dinas Kesehatan dan BPJS sepakat akan mengobati pasien gangguan jiwa di RSJ serta pengangkutan dari Dinas PPKAD. “Tapi yang masih men-

(Suara NTB/ula)

RAKER - Raker Komisi III DPRD Dompu dengan Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Dompu untuk membahas LKPJ Bupati Dompu tahun 2015 di ruang rapat terbatas DPRD Dompu, Selasa (29/3). jadi masalah untuk pemberdayaan keluarga yang mendampinginya. Mereka ini praktis tidak bisa bekerja. Kita harapkan ada perhatian Dewan untuk pemberdayaan mereka,” harapnya.

Harapan Kepala Dinas Sosial Nakertrans ini ditanggapi positif Komisi III dan meminta data kemiskinan, penderita gangguan

jiwa dan data soal ketenaga kerjaan untuk menjadi dasar bagi Dewan dalam melakukan pengawasan serta melahirkan kebijakan. “Kita minta datanya agar disampaikan ke kita, supaya ada pijakan bagi kami dalam melakukan pengawasan,” kata Ketua Komisi III DPRD Dompu, Nasaruddin, SH. (ula/*)

Terdakwa Pembunuhan Divonis 15 Tahun Penjara Bima (Suara NTB) – Sahlan (27) terdakwa kasus pembunuhan Anwar (32) warga desa Tangga Kecamatan Monta akhirnya divonis 15 tahun penjara. Warga Kelurahan Tanjung Kota Bima itu, terbukti secara sah menghilangkan nyawa seseorang. Sidang vonis tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima, Selasa (29/3).

Ketua majelis Hakim, Dedy Haryanto, SH pada saat memimpin sidang mengatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan terhadap Anwar.

Celana panjang berwarna hitam dan satu unit senjata tajam (sajam) jenis pisau belati, merupakan dua barang bukti (BB) yang menguatkan atas tindakannya tersebut.

“Vonis hukuman terhadap terdakwa yakni 15 tahun penjara dan terdakwa juga harus membayar denda sebesar Rp 2.500,” ucapnya.

“Terkait putusan ini, pihak keluarga boleh banding. Namun

harus disampaikan setelah tujuh hari putusan,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, selama proses persidangan kasus pembunuhan tersebut, kerap terjadi kericuhan sehingga memaksa sidang ditunda. Sebab pihak keluarga korban menginginkan agar terdakwa dihukum setimpal. Keluarga korban bahkan kerap mengejar terdakwa saat menjalani masa sidang.

Namun persidangan kali ini yang dimulai sekitar pukul 10.50 wita, pihak keluarga korban tidak menunjukkan ekspresi kemarahan bahkan

mengikhlaskan usai hakim memvonis terdakwa. Dengan tidak melakukan banding ataupun langkah lainnya terkait putusan itu.

“Kami menerima dengan ikhlas vonis ini, dan tidak menempuh jalur apapun,” kata ibu korban, Nurhayati kepada Suara NTB, dengan mata berkaca.

Sidang kali ini juga dihadiri sejumlah keluarga terdakwa.

Keluarga mengiringi dengan isak tangis usai terdakwa divonis oleh hakim.

Sidang dihadiri pula Jaksa Penuntut Umum (JPU), I Ko-

(Suara NTB/uki)

VONIS – Para keluarga korban dan terdakwa saat menghadiri sidang vonis terdakwa pembunuhan di PN Raba Bima, Selasa (29/3). mang Ugra Jagawirata dan dua penasehat hukum terdakwa.

Selama berlangsungnya sidang, aparat Polres Bima Kota disia-

gakan mengawal dan mengamankan untuk mengantisipasi terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. (uki)

(Suara NTB/ula)

SISA TANAMAN - Seorang petani memanen sisa-sisa tanaman yang terkena hama dan roboh di so Desa Matua, Dompu. Selain persoalan irigasi pertanian, tanaman padi petani di sana juga terserang hama.

Tanggul Bendungan Baka Diterjang Banjir MTQ Tingkat Kecamatan di Bima Ditunda

Dompu (Suara NTB) Banjir bandang yang menyebabkan kerusakan saluran sekunder kiri daerah irigasi Baka di Kelurahan Montabaru, juga membawa tanggul penahan darurat di bendung Raba Baka. Akibatnya, debit air yang bisa masuk ke saluran irigasi semakin terbatas.

Tamrin, juru bendung Raba Baka kepada Suara NTB, Selasa (29/3) mengatakan, tanggul penahan bendung Raba Baka yang dipasang untuk tanggap darurat tahun 2015 lalu, bagian atasnya sudah dibawa banjir. Kondisi ini diperparah oleh tingginya sedimentasi yang dibawa banjir sehingga daerah genangan air semakin dangkal.

“Akibat bronjong bendung buangan air dibawa banjir pada bagian atasnya, air terus mengalir keluar di saluran sungai. Sementara air yang masuk ke saluran irigasi tidak mengalami kenaikan,” katanya.

Upaya pembersihan lumpur dari daerah genangan air secara alami dengan membuka tempat buangan, kata Tamrin, juga tidak membuat banyak air masuk ke saluran. “Air yang masuk ke saluran tidak lebih dari setinggi 70 – 80 cm, karena airnya tetap mengalir ke sungai. Itulah sebabnya, debit air selama ini tidak pernah besar,” terangnya.

Petani dan Dinas/Instansi terkait, kata Tamrin, diingatkan untuk mengontrol pola tanamnya. Dengan kubikasi air yang terbatas, diharapkan bisa menanam tanaman yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. “Jangan sampai petani rebutan air akibat air yang terbatas dan tidak dikontrol pola tanamnya,” harapnya.

Hanafi, juru pengamat Baka Kiri di tempat terpisah, mengharapkan adanya gebrakan ce-

pat dari pemerintah pusat selaku penanggungjawab saluran igigasi sekunder kiri daerah Baka. Kerusakan saluran sekunder kiri daerah irigasi Baka di Kelurahan Montabaru tidak bisa ditangani secara alami, tapi harus menggunakan alat berat. Terlebih saluran ini berada di tebing sungai Baka dan selalu terkena hantaman banjir. Apalagi patahan saluran irigasi ini sepanjang 6 meter dan dasarnya tergerus hingga ke sungai. “Kalau sekadar dipasangi beberapa pipa untuk antisipasi awal sebelum diperbaiki secara permanen, bisa saja. Tapi kalau tidak segera ditangani, langkah antisipasi ini juga akan ikut tergerus banjir,” ingatnya.

Kepala bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Dompu, Aris Ansary, ST, MT yang dihubungi terpisah, mengakui tingkat kerusakan saluran sekunder kiri Baka ini cukup berat dan tidak bisa ditangani secara manual.

Yang dilakukan Pengairan Dompu dengan membuat saluran

penghantar darurat menggunakan pipa besar. “Kalau tidak seperti ini, petani akan terancam gagal tanam. Makanya kami kerjakan, apa yang bisa dikerjakan dulu sebelum pihak BWS turun menanganinya secara permanen,” kata Aris.

Untuk bendungan Raba Baka, kata Aris, akan ditangani tahun 2016 ini. Termasuk bendungan, rumah penjaga dan lainnya. Bendungan nanti akan dibangun di bawah bendungan saat ini, sehingga tidak merusak bendungan yang ada.

“Pengerjaan sudah siap, cuma belum bisa dikerjakan sekarang karena masih hujan dan dikhawatirkan akan menghambat proses pengerjaan,” ungkapnya.

Saluran sekunder daerah irigasi Raba Baka di Kelurahan Montabaru yang tergerus akibat banjir ini mengairi lahan sawah seluas 400 ha. Daerah ini dua kali padi dan satu kali palawija. Saat ini petani sedang mempersiapkan benih untuk ditanam pada musim kemarau (MK) 1. (ula)

(Suara NTB/ula)

DITERJANG BANJIR - Saluran sekunder kiri daerah irigasi Baka di Kelurahan Montabaru yang diterjang banjir, Senin (28/3) dini hari.

Bima (Suara NTB) – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kecamatan Monta Kabupaten Bima tahun 2016 yang dilaksanakan di desa Pela, terpaksa ditunda. Pasalnya pihak penyelenggara kesulitan dana untuk membiayai serta diberikan kepada pemenang yang menjuarai lomba tersebut.

Kepala Desa Pela selaku pihak penyelenggara MTQ, Mualimin Tahjudin, kepada Suara NTB, Selasa (29/3) mengatakan, meskipun sudah digelar beberapa minggu lalu yang memasuki akhir kegiatan dan mengantongi nama pemenang, namun hingga kini belum jelas kapan acara tersebut ditutup secara resmi.

“Sudah lima hari acaranya dipending, karena tidak memiliki anggaran untuk diberikan kepada pemenang lomba,” ucapnya.

Menurut dia, pelaksanaan MTQ pada tahun 2016 ini, merupakan yang paling buruk selama pelaksanaannya yang sudah berlangsug selama 45 kali.

Mualimin berharap agar Pemda turun tangan mengatasi hal tersebut, agar tidak berlarut. Jika tidak, dia bersama warga setempat mengancam bakal membongkar panggung MTQ itu. Sehingga penutupan secara resmi dilakukan di kantor camat saja.

“Kami berharap Pemda dapat menemukan solusi sehingga MTQ bisa ditutup dan pemenang lomba mendapatkan haknya,” harapnya.

Camat Monta, Ruslan H. Musa mengakui jika MTQ

tingkat kecamatan yang digelar di Desa Pela untuk sementara dipending. Langkah itu diambil, karena saat ini pihaknya tengah mengumpulkan dana untuk membiayai dan membeli hadiah pemenang lomba.

“Kegiatanya sudah selesai lima hari yang lalu. Hanya saja, penutupannya yang belum dilakukan, karena kami kekurangan biaya,” katanya mengakui.

Ruslan berjanji, pihaknya akan segera menyelesaikan kegiatan tersebut beberapa hari mendatang setelah dana terkumpul. Sembari berharap agar pemerintah daerah membantu kegiatan tersebut.

“Insya Allah tetap diupayakan secepatnya. Hal ini dibutuhkan bantuan semua pihak khususnya pemerntah daerah,” ujarnya.

Terpisah Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer mengaku tidak mengetahui jika MTQ tingkat kecamatan Monta dipending karena kekurangan dana. Sebab, hingga kini pihak panitia maupun camat tidak berkoordinasi dengan Pemkab setempat. Hanya saja, Dahlan mengakui jika anggaran untuk kegiatan MTQ sangat minim. Pemkab hanya bisa membantu sebesar Rp 5 juta per kecamatan.

“Insya Allah anggaran MTQ akan diusulkan untuk dinaikkan tahun depan. Hal ini dilakukan, sesuai dengan visi dan misi yang telah diprogramkannya, terciptanya Bima yang RAMAH dan membumikan Alquran,” pungkasnya. (uki)

Rabu, 30 Maret 2016

SUARA NTB

Halaman 8

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Rabu, 30 Maret 2016

Halaman 9

Hotel Lombok Plaza dengan ”Chinese Food” Spesial HOTEL Lombok Plaza merupakan salah satu hotel di Kota Mataram yang banyak didatangi oleh wisatawan. Lokasinya yang berada di tengah Kota Mataram menjadikan hotel ini sangat strategis untuk bekunjung kemanapun. Sebab di Cakranegra merupkan salah satu kecamatan yang penuh dengan wisata kuliner di sepanjang jalan. Sehingga, hotel ini juga menyajikan menu dengan chinese food spesial dengan harga yang sangat terjangkau.

“Yang membedakan Hotel Lombok Plaza dengan hotel lainnya karena letak kita yang beada di pusat wisata kuliner. Apalagi kita juga menyediakan menu masakan china yang khas,” kata Manager Hotel Lombok Plaza Diana M. Suartha kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (29/3) kemarin.

Hotel dengan 42 kamar ini memiliki lima tipe kamar. Diantaranya superior, the plaza suite room, the presidential suite room, cabanas dan cabanas suite. Untuk dapat menikmati waktu istirahat yang nyaman di hotel ini, para tamu hanya perlu membayar mulai dari Rp 550 ribu hingga Rp 2,5 juta. Berbagai fasilitas lain juga turut disediakan hotel lima lantai ini.

Hotel ini juga memiliki 15 ruang pertemuan dengan kapasitas mulai dari 15 hingga 800 orang. Masyarakat juga dapat menikmati aneka makanan khas china yang dimasak oleh chef berpengalaman. Tidak perlu khawatir, sebeb hotel ini telah mengantongi sertifikat halal. Sehingga makanan yang disajikan terjamin kehalalannya. Apalagi harganya sangat terjangakau, mulai dari Rp 35 ribu hingga Rp 10 ribu.

“Kami sudah mendapatkan sertifikasi halal, sehingga makanan yang disajikan juga dipastikan halal. Harganya juga sangat terjangkau, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai harga,” kata Dian.

Saat mendatangi hotel ini, para tamu akan dilayani oleh 130 orang karyawan berpengalaman yang telah memiliki sertifikat bidang perhotelan. Pelayanan yang diberikan di hotel ini sangat maksimal. Apalagi hotel ini juga sangat memerhatikan sangat detail setiap kebutuhan dan keinginan tamu yang datang.

Selain menu chinese, hotel ini juga menyediakan western food dan indonesian food. Sehingga masayarakat bisa lebih puas memilih menu masakan yang ingin disantap. Apalagi dihidangkan oleh chef berpengalaman dengan suasana hotel yang nyaman. (lin)

(Suara NTB/ist)

Hotel Lombok Plaza

Hunian Hotel Meningkat Hampir 100 Persen Mataram (Suara NTB) Tingkat hunian hotel di Kota Mataram meningkat hingga 93,05 persen pada minggu ketiga Maret 2016, jika dibandingkan minggu ketiga Maret 2016. Hal ini terjadi karena adanya libur panjang pada tanggal 25 hingga 27 Maret lalu.

Selain itu, terjadi peningkatan jumlah pertemuan di hotelhotel yang ada di Kota Mataram.

“Tingkat hunian mingguan hotel di Kota Mataram pada minggu ketiga Maret 2016 sebesar 63,47 persen. Periode yang sama tahun 2015 sebesar 31.71%. Jumlahnya meningkat karena adanya libur panjang selama tiga hari dan adanya pencabutan larangan pertemuan di hotel,” kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Reza Bovier kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (29/3) kemarin.

Peningkatan hunian hotel bukan hanya terjadi pada hotel berbintang, namun juga pada hotel melati. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya event nasional yang dilakukan di Kota Mataram. Jumlah kamar yang tersedia sebanyak 36.911 kamar, dan yang terjual sebanyak 23.247 kamar. Jika dibandingkan dengan minggu ketiga Maret 2015, jumlah kamar yang tersedia sebanyak 35.959 kamar. Sementara kamar yang terjual hanya mencapai 13.561 atau 37.71 persen.

“Pada April nanti hotel akan sangat padat, karena ada Festival Tambora. Kita perkirakan peningkatannya bisa lebih dari peningkatan bulan ini,” kata Reza.

Peningkatan ini sangat berdampak baik terhadap operasional hotel-hotel di Kota Mataram. Apalagi saat ini manajemen hotel tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). AHM tengah berusaha memperbaiki pelayanan di masing-masing dengan melakukan pelatihan tenaga kerja. Namun disayangkan, masih banyak hotel yang belum tergabung dalam AHM. “Saat ini masih ada hotel yang belum tergabung dalam AHM. Mulai dari hotel melati hingga hotel bintang,” kata Reza.

Reza mengimbau agar pihak hotel, baik yang tergabung dalam AHM ataupun bukan harus terus memperbaiki pelayanannya. Sebab pelayanan merupakan hal nomor satu yang menentukan nyaman atau tidaknya tamu berkunjung.

Sehingga tingkat hunian hotel bisa terus meningkat setiap tahunnya. (lin)

PAMERAN – Beberapa anak berpose di depan lukisan karya Gek Ayu (8) siswi SDN 41 Mataram yang bertema Kebudayaan Nyongkolan, di Mataram, Senin (28/3).

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 42 buah lukisan anak dari sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Kota Mataram telah dipamerkan.

Pameran yang penuh dengan antusias anak-anak ini dilakukan di Hotel Santika Mataram, Senin (28/3). Sejumlah lukisan yang menarik dan sarat akan nilai budaya terpampang di lobi hotel ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memamerkan dan memberitahukan kepada setiap pengunjung bahwa anak-anak di Kota Mataram emmeiliki potensi dan kreati-

fitas dalam melukis.

“Dengan adanya pameran ini, anak-anak bisa menjadi penonton sekaligus sebagai pelaku kesenian. Ide kreatif mereka ternyuata sungguh luar biasa, beragam lukisan dengan berbagai tema ini sangat menarik. Semoga ada tamu hotel yang mau membeli, dan hasilnya bisa disumbangkan kepada yang membutuhkan,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib, di Mataram, Senin (28/3).

Lukisan yang dipamerkan

Daerah Dituntut Benahi Destinasi Mataram (Suara NTB) Beberapa destinasi wisata saat ini butuh pembenahan, guna kenyamanan wisawatan yang berkunjung. Namun, kontribusi masing-masing daerah terbilang masih minim. Bahkan anggaran Rp 7,9 miliar untuk hibah penataan destinasi pun dianggap masih sangat kurang.

“Masing-masing daerah itu semestinya melakukan penataan destinasi. Karena provinsi tidak bisa membantu semua, sehingga untuk melengkapi semua kebutuhan itu harus dilakukan juga oleh masing-masing daerah,” kata Kepala Seksi Produk Pariwisata Disbudpar NTB Siti Alfiah kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (29/3).

Tahun ini hibah akan diberikan kepada daerah yang merasa sarana dan prasarana bidang pariwisata masing sangat kurang. Kabupaten Lombok Barat yang perlu untuk dibenahi sarananya sebanyak delapan paket hibah fisik. Diantaranya penataan destinasi wisata Senggigi dengan anggaran Rp 200 juta. Penataan Suranadi dan pengadaan jet sky masing-masing Rp 200 juta dan Rp 350 juta.

Pengawasan penatan destinasi wisata Senggigi, Suranadi, Aik Bukak, Sade, dan Benang Stokel sebanyak Rp 45 juta. Penataan, detail desain penataan, dan kawasan penataan fasilitas Halal Beach dan Marine Sport masing-masing Rp 460 juta, Rp 50 juta dan Rp 39,8 juta. Sehingga total hibah yang akan disalurkan ke Lombok Barat sebesar Rp 2.720.000.000.

Sementara untuk Kabupaten Lombok Utara akan mendapatkan hibah untuk kelengkapan sarana seperti penataan Jalan Lingkar Trawangan sebesar RP 1,095 miliar. Desain dan pengawasan penataan Jalan Lingkar Trawangan masingmasing sebesar Rp 50 juta. Penataan Gili Air untuk dermaga sebesar Rp 500 juta. Pembangunan Taman Wisata Ari Terjun Sendang Gile sebesar Rp 400 juta. Untuk detail desain dan pengawasan penataan Air Terjun Sendang Gile sebesar Rp 100 juta. Untuk pembuatan gapura selamat datang Senaru sebesar Rp 175 juta. Pembuatan jalan masuk TNGR Senaru sebesar Rp 150 juta. Dan penataan fasilitas Pariwisata Teluk Nare sebesar Rp 200 juta. Sehingga total yang diterima Kabupaten Lombok Utara sebesar RP 2.720.000.000.

“Kita memberikan berdasarkan permintaan, tapi kalau yang memang kita lihat perlu untuk dilengkapi meskipun tidak ada permintaan tetap kita berikan hibah untuk penataan karena ini kaitannya dengan destinasi,” kata Alfiah.

Sementara itu untuk Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan hibah sebesar Rp

Disbudpar Ingin Kelola Destinasi Wisata Retribusi yang akan ditarik dari setiap pengunjung nantinya akan digunakan untuk meningkatkan dan membenahi fasilitas destinasi wisata yang ada.

“Kita

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram selama ini belum bisa menarik retribusi atau pajak destinasi pariwisata.

Padahal pariwisata kota juga merupakan salah satu hal yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan.

“Sampai saat ini kita hanya menarik retribusi dari perhotelan dan restoran, kita tidak bisa menarik restribusi dari destinasi wisata karena keterbatasan kewenangan.

Sebab itu bukan merupakan tanggungjawab Disbudpar,” kata Kepala Disbudpar Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (29/3) kemarin.

Meski demikian, saat ini Disbudpar tengah mengajukan permohonan untuk dapat mengelola beberapa destinasi wisata potensial di Kota Mataram. Sebab destinasi itu bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram bidang pariwisata.

terdiri dari berbagai macam tema yang sangat menarik dan penuh nilai budaya. Sehingga anak-anak dapat diajarkan sejak dini untuk mencintai budayanya. Hal ini tentu saja dapat bernilai edukasi bagi anakanak dan sangat baik untuk tumbuh kembangnya. Para orang tua juga diharapkan dapat mendukung dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak-anaknya. Sebab sebagai generasi penerus, anak-anak harus ditanamkan nilai budaya yang baik.

“Kegiatan ini sangat posi-

ingin potensi PAD yang ada ini dapat kita maksimalkan. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan PAD dari perhotalan dan restiran saja, tertapi juga dari restribusi destinasi pariwisata kita yang saat ini mulai berkembang,” ungkapnya.

Pariwisata di Kota Mataram ini terbilang cukup menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Misalnya Taman Wisata Loang Baloq, Pantai Ampenan, dan berbagai destinasi wisata lainnya.

Pantauan Suara NTB, di Pantai Ampenan setidaknya 500 lebih orang memadati sekiAbdul Latif Nadjib tar pan-

tai untuk menikmati matahari tenggelam (sunset). Tidak perlu dipertanyakan lagi, Pantai Ampenan merupakan salah satu pantai dengan lokasi untuk menikmati sunset terbaik yang sangat cantik. Tidak heran, jika pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan.

Apalagi para pengunjung juga dapat menikmati hidangan seafood yang dijual oleh para pedagang di sepanjang Pantai Ampenan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Namun tentu saja, destinasi ini tidak memungut retribusi destinasi pariwisata. Para pengunjung hanya perlu membayar retribusi parkir sebesar Rp 2000.

“Kalau parkir kan masuknya ke Dishub, bukan Disbudpar. Ini yang sedang kita dorong, agar pengelolaan beberapa destinasi wisata ini bisa dilakukan oleh Disbupar. Sehingga kita bisa mendatangkan lebih banyak lagi PAD untuk Kota Mataram,” harapnya. (lin)

1.045.000.000. Semua hibah itu akan digunakan untuk pembenahan destinasi di Pantai Mawun, Banang Stokel, Aik Bukaq dan Desa Sade. Untuk Kabupaten Lombok Timur mendapatkan hibah sebesar Rp 565.000.000. semua hibah itu untuk melengkapi sarana dan prasarana Desa Gerabah Masbagik, Wisata Sembalun, Wisata Lemor dan pembuatan Bancingah Budaya di Desa Lendang Nangka.

Kabupaten Sumbawa mendapatkan hibah sebesar Rp 465 juta untuk pembenahan Wisata Alas-Utan. Sementara untuk Kabupaten Dompu mendapatkan hibah sebsar Rp 485 juta untuk pembangunan di Doroncanga dan Wisata Lakey. Sementara untuk Kabupaten Bima mendapatkan sebesar 350 juta untuk pembangunan di Desa Piong. Dan untuk Kota Bima sebesar Rp 350 juta untuk pengadaan jetsky.

“Hanya itulah yang bisa kami bantu, kabupaten/kota harus bisa melengkapi sarana dan prasarana di daerahnya. Sehingga setiap destinasi wisata itu bisa nyaman dikunjungi oleh wisatawan,” imbau Alfiah. (lin)

tif. Sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah untuk Kongres Anak Indonesia, anak adalah aset yang sangat berharaga yang harus kita maksimalkan potensi dan bakatnya,” ungkapnya.

General Manager Hotel Santika Mataram sangat mengapresiasi kreatifitas anak-anak di Kota Mataram.

Menurutnya, anak-anak harus dibiasakan untuk menuangkan ide dan kreatifitasnya.

Sehingga perkembangannya bisa lebih baik dan bakatnya bisa tersalurkan.

“Ini mungkin pameran lukisan anak yang pertama kali dilakukan di hotel. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini.

Hotel Santika akan memberikan ruang bagi siapapun untuk memamerkan hasil kreatifitasnya disini. Silakan saja, apalagi ini adalah hasil kreatifitas anak-anak kita,” ungkapnya.

Baik Reza maupun Latif sangat mendukung setiap kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak.

Sebab hal itu sangat berguna untuk tumbuh kembang anak dan pola pikir anak. (lin)

Perhotelan Diimbau Urus Sertifikasi Halal Mataram (Suara NTB) Dari 116 hotel yang ada di Kota Mataram, 14 diantaranya telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sayangnya, masih banyak hotel di Kota Mataram yang belum melakukan sertifikasi halal.

Padahal hal itu sangat diperlukan saat NTB telah dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib mengimbau agar hotel segera mengurus sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Lombok ini sudah dinyatakan sebagai destinasi halal dunia. Hotel-hotel juga sedang berproses untuk itu, dan kami harapkan hotel yang ada di Kota Mataram ini bisa segera mengurus dan mnerapkan sistem halal ini,” kata Latif kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (29/3) kemarin.

Hotel yang belum mendaftarkan sertifikasi halal pada umumnya belum siap untuk sepenuhnya menjalankan konsep hotel sesuai dengan konsep halal yang ditentukan. Padahal pangsa pasar di NTB mayoritas muslim. Sehingga sangat penting bagi tiap-tiap hotel untuk melakukan sertifikasi halal untuk meyakinkan setiap tamu yang datang.

“Saya pikir tidak ada rug-

inya untuk merapkan konsep halal di masing-masing hotel. Di Mataram itu pengunjung terbanyaknya merupakan orang muslim, sedikit yang minta dilayani untuk minuman beralkohol,” kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram Reza Bovier kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (29/3) kemarin.

Saat ini permintaan pengunjung juga lebih banyak pada makanan halal. Sebab hal itu merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang tidak dapat ditawartawar. Hal inilah yang mestinya dapat dipertimbangkan bagi hotel-hotel yang belum mendaftarkan sertifikasi halalnya di MUI. “MUI sebaiknya lakukan sosialisasi. Karena mungkin hotel yang belum melakukan sertifikasi halal ini tidak tahu atau kurang informasi tentang bagaimana konsep dari sertifikasi halal itu. Kami selalu siap seandainya MUI mau melakukan sosialisasi,” kata Reza.

Latif juga mengimbau agar pihak hotel dapat menerapkan konsep halal di setiap pelayanannya. Sehingga pada saat penilaian oleh MUI, hotel tersebut dapat diberikan sertifikat halal yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga untuk menyambut tamu yang datang dan menginginkan konsep halal sesuai dengan brand wisata halal di NTB. (lin)

Produsen Lokal Belum Mampu Penuhi Kebutuhan Hotel Mataram (Suara NTB) Kebutuhan akan berbagai persediaan untuk penunjang operasional hotel di Kota Mataram cukup tinggi. Namun berbagai kebutuhan hotel itu belum bisa dipenuhi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Mataram. Sebab kemampuan produksi pengusaha lokal belum sepadan dengan kebutuhan hotel-hotel yang ada di Kota Mataram saat ini. Sehingga, keterlibatan pengusaha lokal untuk perhotelan terbilang masih minim.

“Ada beberapa masalah yang belum bisa diatasi oleh pengusaha lokal. Misalnya suplai yang masih minim dan belum bisa melakukannya dalam jumlah yang banyak.

Hotel kan tidak bisa beli eceran, harus dalam jumlah yang besar. Itulah yang belum bisa dipenuhi oleh mereka,” kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Reza Bovier ke-

pada Suara NTB, di Mataram, Selasa (29/3).

Selain itu, masalah terkait sistem pembayaran juga masih menjadi kendala. Pengusaha lokal biasanya memberi tenggat waktu maksimal hingga tiga hari. Sementara pihak hotel tidak dapat melakukan hal itu. Pihak hotel biasanya akan melakukan pembayaran paling tidak dalam jangka waktu seminggu dan maksimal sebulan.

Hal inilah yang masih menjadi pengganjal kesepakatan antara pihak hotel dan pengusaha lokal.

Masalah lain seperti spesifikasi produk juga masih menjadi hal yang harus lebih diperhatikan. Produk yang akan disuplai harus terdaftar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan serta paling tidak memiliki sertifikat halal. Sebab hal itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menunjang kualitas produk yang akan diberikan

kepada pelanggan.

“Satu lagi permasalahan kita, masalah kualitas SDM. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan penyuluhan bagi UMKM kita ini. Sehingga bisa melayani pelanggan dengan baik agar kerjasama bisa terjalin,” kata Reza.

Reza menyarankan agar para pengusaha lokal membangun konsorsium. Sehingga bisa menyediakan bahan atau kebutuhan dalam jumlah yang besar. Sebab kebutuhan hotel terbilang cukup besar, hanya saja pemenuhan dalam jumlah yang besar ini belum bisa dilakukan karena keterbatasan persediaan bahan oleh pengusaha lokal.

“Saya pikir ini memang harus dilakukan. Sehingga para pengusaha ini bisa menyediakan dalam jumlah yang besar. Pihak hotel selalu siap untuk membeli bahan dari pengusaha lokal,” tandasnya. (lin)

SUARA NTB Rabu, 30 Maret 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Hasil Audit BPK Jangan Minder Menulis MINAT sebagian orang untuk menulis masih tergolong rendah.

Padahal menulis tak sesulit yang orang pikirkan, asalkan ada kemauan pasti semuanya menjadi mudah. Termasuk bagi mahasiswa, aktivitas menulis harus dibiasakan sejak dini lantaran menjadi kebutuhan sehari-hari bagi mereka.

Kepada Suara NTB, Kepala Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), TGH. Abdul Muhiet El-Lefaqi meminta agar mahasiswa tidak minder menulis. Menurutnya, mahasiswa yang mampu menulis itu ad(Suara NTB/dys) alah orang hebat dan pilTGH. Abdul Muhiet El-Lefaqi ihan. “Mereka yang menulis itu adalah orang hebat,” ujarnya belum lama ini.

Menurut Muhiet, menulis merupakan kebutuhan bagi mahasiswa, oleh sebab itu mereka harus mengasah kemampuan menulis agar terbiasa nantinya saat berhadap dengan karya tulis ilmiah. Tak hanya itu, mereka juga tidak boleh minder.

Selain itu, Muhiet juga meminta agar generasi muda saat ini harus memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat dalam diri mereka. Dengan sikap percaya diri tersebut, akan terbangun sikap dan mental positif yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka ke depan.

Dibandingkan Muhiet, pada era dulu masih jarang orang yang berani tampil ke depan meski hanya untuk berpidato memberikan sambutan, mahasiswa dan pemuda NTB khususnya Lombok masih kalah berani dengan orang luar.

Sikap minder dan inferior tersebut tidak baik, karena dapat memunculkan efek kepribadian negatif dalam diri generasi muda. (dys)

Pegawai Perpustakaan Dilatih Menulis di Media Massa Mataram (Suara NTB) Guna meningkatkan kualitas SDM di lingkup Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, sebanyak 30 pegawai mengikuti pelatihan penulisan berita yang berlangsung selama dua hari.

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, Drs. H. Imhal, menjelaskan, kegiatan pelatihan keterampilan menulis di media massa ini dihajatkan dalam rangka meningkatkan kemampuan para pegawai dalam menulis di media massa, baik dalam bentuk menulis resensi maupun berita. “Tujuannya ialah agar mereka bisa menulis dan bisa mempublikasikan berita-berita yang strategis ke publik,” urainya.

Sebanyak tiga materi diberikan kepada peserta pelatihan yakni teori dan praktik menulis di media, materi selanjutnya memantapkan hasil resensi dan abstrak untuk dipublikasikan di web dan media dan praktik membuat publikasi di media.

“Hasilnya nanti ada resensi buku yang dibuat para pegawai secara bertahap, koleksi-koleksi daerah yang strategis itu akan kita buat resensinya dan kita publikasikan ke media,” terang mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini.

Sebelumnya kata Imhal, para pegawai juga pernah dilatih membuat resensi buku, namun belum maksimal. Kegiatan pelatihan keterampilan menulis di media massa ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya. “Saya pikir kemampuannya belum maksimal, harapannya agar mereka bisa menulis di media,” ujarnya.

Diharapkan dengan digelarnya pelatihan keterampilan menulis di media massa ini, para pegawai dapat membuat berita, rilis dan resensi yang selanjutnya akan ditampilkan di website milik Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. (dys)

500 Guru di Lotim Kembalikan Sertifikasi Selong (Suara NTB) Sekitar 500 guru di lingkup Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini telah mengembalikan dana tunjangan sertifikasi yang telah diterimanya. Perintah pengembalian itu berdasarkan arahan dan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena ratusan guru ataupun kepala sekolah (kepsek) banyak yang tidak sesuai jam mengajar ataupun persoalan lainnya yang membuatnya tidak layak untuk menerima tunjangan sertifikasi.

Dikonfirmasi di Kantor Kemenag Lotim, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) pada Kemenag Lotim, Fauzan Azima, mengatakan, jumlah guru yang mengembalikan tunjangan sertifikasi ini mencapai 500 orang lebih. Pengembaliannya diserahkan langsung satuan kerja (satker) masing-masing. “Tiga hari saja ia tidak ma-

suk mengajar, maka tunjangan sertifikasi selama satu bulan harus dikembalikan,” jelasnya.

Ia kembali menegaskan, apapun alasan guru itu jika tidak memenuhi syarat dalam pembayaran sertifikasi itu, maka sangat tidak layak guru itu untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi walaupun guru yang bersangkutan sudah serti-

fikasi. Pasalnya, pembayaran tunjangan sertifikasi itu ada persyaratan khususnya yang membuat para guru harus memenuhi semua syarat yang sudah ditentukan. Adapun guru yang mengembalikan tunjangan sertifikasi itu, seperti guru yang cuti melahirkan, cuti untuk naik haji, cuti untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun jam

mengajarnya tidak memenuhi syarat dalam menerima tunjangan sertifikasi itu serta jumlah mata pelajaran yang diampu.

Terkait dengan adanya guru yang menerima tunjangan sertifikasi, namun tidak mau mengembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Tentunya akan a d a sank-

si tegas yang akan diterima oleh guru yang bersangkutan. “Untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi ini sudah ada syarat-syarat khususnya, kalaupun guru itu tidak mau mengembalikan, tentu akan ada sanksi yang sudah menanti. Sehingga, sangat diharapkan agar guru itu taat dan mematuhi segala ketentuan yang ada,” tegasny a . (yon) Fauzan Azima (Suara NTB/yon)

Dikbud Lobar Gelar Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas SD dan SMP Sederajat (Suara NTB/dys)

WORKSHOP - Ratusan mahasiswa IAIN Mataram ikut kegiatan workshop TOEFL yang digelar DEMA IAIN Mataram, Selasa (29/3).

Ratusan Mahasiswa IAIN Ikut Workshop TOEFL Mataram (Suara NTB) Ratusan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram mengikuti workshop TOEFL yang digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Mataram, Selasa (29/3). Kegiatan workshop TOEFL ini merupakan kali pertama digelar dan diikuti banyak mahasiswa.

Kepada Suara NTB, Wakil Ketua DEMA IAIN Mataram, Rahmat Riadi menjelaskan digelarnya kegiatan workshop TOEFL ini sebagai bentuk tanggung jawab moral pengurus DEMA IAIN Mataram terhadap mahasiswa IAIN Mataram. “Ini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai pengurus dewan mahasiswa,” ujar Rahmat menjelaskan.

Sebagai representasi mahasiswa IAIN Mataram, sudah semestinya keberadaan DEMA dapat memberikan manfaat

banyak bagi mahasiswa IAIN. Tak hanya bagi peningkatan kapasitas akademik mahasiswa, tapi juga di luar akademik, seperti peningkatan kemampuan mahasiswa di bidang olahraga, sains, seni, budaya dan lain sebagainya.

“Semua itu juga penting kita perhatikan bersama, mahasiswa sendiri juga harus mau belajar serius untuk kepentingan diri mereka sendiri dan juga kampus. Apalagi saat ini di IAIN Mataram sudah lengkap semua organisasi intra kampus yang telah disediakan bagi mahasiswa untuk berkreativitas, tinggal pilih saja mau kembangin diri kemana”, urainya.

Sementara khusus untuk kegiatan workshop TOEFL, pengurus DEMA IAIN Mataram memiliki pandangan setiap mahasiswa di era sekarang ini seharusnya mampu mengembangkan diri dalam bidang Ba-

hasa Inggris, termasuk juga bahasa lainnya. Hal itu mengingat tantangan ke depan sudah semakin kompleks, maka dari itu penting penguasaan bahasa bagi mahasiswa. “Kegiatan ini dihajatkan ke arah sana, mereka memiliki kesadaran bahwa menguasai bahasa asing itu penting sekali,” ujarnya.

Pihaknya pun berkomitmen di masa mendatang akan tetap melakukan upaya untuk terus menerus meningkatkan kapasitas mahasiswa IAIN melalui berbagai kegiatan.

Sementara itu, Wakil Rektor III IAIN Mataram, Dr. H. Subhan Abdullah Acim yang membuka kegiatan berharap kegiatan workshop TOEFL dapat dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa. Dengan demikian, maka kualitas mahasiswa akan semakin meningkat begitupun dengan kualitas kampus secara tidak langsung. (dys)

(Suara NTB/yon)

DEKLARASI - Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme di Lantai 3 Sekretariat STKIP Hamzanwadi Selong, Selasa (29/3).

Mahasiswa STKIP Hamzanwadi Deklarasi Anti Radikalisme Selong (Suara NTB) Ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong, jurusan Pendidikan Sosiologi, mendeklarasikan anti radikalisme dan terorisme, Selasa (29/3). Acara deklarasi ini dihadiri tokoh agama, Kasdim 1615/ Lombok Timur (Lotim) dan aparat kepolisian.

Kasdim 1615/Lotim, Mayor CZI. Edi Gustaman mengatakan jika Deklarasi Anti Radikalisme Terorime ini merupakan langkah yang cukup baik untuk digelar di kalangan mahasiswa. Pasalnya, kaum muda atau mahasiswa kerap menjadi sasaran jaringan organisasi terlarang untuk merekrut anggota baru.

Adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada kaum muda dan mahasiswa tentang aliran sesat yang menyebarkan paham-paham radikalisme melalui berbagai hal.

Selain itu, kegiatan Deklarasi Anti Radikalisme Terorisme yang digelar Jurusan Sosiologi STKIP Hamzanwadi Selong yang bekerjasama dengan kampus Bumi Gora Institut NTB ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa dan kaum muda dalam mengenali ciri-ciri dalam penyebaran paham-paham radikal.

“Sebagai kaum terpelajar, mahasiswa harus bisa mengecek dan mengetahui ciri-ciri penyebaran faham radikalisme dan tidak semata-semata menvonis. Sementara, TNI bersama Polri juga tetap berperan dalam menangkal penyebaran paham radikalisme ini dengan berbagai cara,” jelasnya.

Sementara, salah satu pemateri lainnya dari sudut pandang tokoh agama, TGH. Solah Sukarnawadi, MA, menegaskan jika agama Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Apalagi membunuh sesama manusia sangat dilarang dalam ajaran Islam. “Menurut Islam, terorisme ada dua macam, ada terorisme tercela versi ISIS dan ada terorisme terpuji versi Rasullullah,” sebutnya.

Dijelaskannya, terorisme di dalam Al Qur’an dianjurkan, namun terorisme yang dimaksudkan dalam Islam itu bagaimana umat Islam untuk meneror terorisme melalui segala macam peringatan tanpa merugikan orang lain dan tidak menimbulkan perpecahan.

Selain itu, dengan aksi meneror yang dilakukan itu diharapkan dapat memberikan efek jera dan bisa memperhambat tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang berbuat tindak kejahatan. (yon)

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) menggelar pelatihan peningkatan kompetensi pengawas SD dan SMP sederajat. Pelatihan ini digelar dalam tiga angkatan. Angkatan I diadakan tanggal 18-19 Maret, angkatan II tanggal 21-22 Maret dan angkatan III digelar tanggal 23-24 Maret.

Jumlah peserta masingmasing angkatan 35 orang, sehingga total mencapai 105 orang. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kompetensi pengawas dan guru baik dari sisi kompetensi profesional dan kompetensi pedagogig.

Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Ilham, MPd, dalam pembukaan pelatihan, menyatakan, kualitas hasil uji kompetensi guru (UKG) yang telah diselenggarakan secara masif tahun lalu, angkanya sungguh fantastis. Saat ini Lobar pada posisi rata–rata 55, artinya rata–rata hasil tes uji kompetensi guru untuk dua uji kompetensi, yaitu profesional dan pedagogignya rata–rata 5,5.

Melihat angka ini kalau dibandingkan dengan angka di luar Kabupaten Lobar cukup tinggi, karena Lobar berada di posisi ke tiga dari 10 kabupaten/kota se-NTB. “Jadi kemampuan guru – guru kita dibandingkan kabupaten lain kita berada di posisi ke tiga, tetapi untuk SMA kita berada di posisi ke dua setelah Mataram.

Jadi hasil kerja bapak dan ibu selaku pengawas, pembina di sekolah kelihatan, cukup lumayan akan tetapi kalau kita melihat dari target yang ingin dicapai oleh pemerintah ke depan masih belum cukup,” katanya di hadapan peserta pelatihan di Hotel Puri Sharon Senggigi.

Tahun depan, lanjutnya, pihaknya memprioritaskan 6,5 angka rata-rata, sehingga ditekankan bagaimana mengejar perbedaan antara 6,5 dari 5,6 saat sekarang menjadi tugas bersama untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para guru dan sekaligus merubah dirinya dan bagi pengawas di sekolah – sekolah agar memahami kedua kompetensi, yakni kompetensi profesional dan pedagogig.

Menurutnya hanya pen-

gawas yang bisa bekerja aktif, sedangkan kepala dinas hanya bisa memberikan saran dan masukan, karena selaku kepala dinas tidak bersentuhan langsung dengan para guru. Oleh karena itu, lanjutnya, ia berharap banyak kepada pengawas untuk memberi motivasi kepada para guru.

Sebab persoalan pendidikan saat ini faktor utama lemahnya semangat motivasi untuk meningkatkan kompetensi guru. Dengan kata lain semangat belajar yang kurang dan ini menjadi tugas bersama untuk memberikan support, dorongan kepada para guru meningkatkan motivasi dan semangat belajarnya.

Ia berpesan kepada pengawas, selain mereview kegiatan dan hasil pengumpulan data tahun 2015 lalu, akan ditambahkan materi penyusunan rencana kerja anggaran sekolah/rencana kerja anggaran madrasah (RKAS/RKAM) yang menjadi dasar pemantauan dan pembimbingan ke semua sekolah baik, SD dan SMP sederajat.

Ia menambahkan, terkait sarana dan prasarana merupakanhal paling fundamental dari hasil pemetaan SPM Dikdas tahun 2015 yang lalu terdapat kekurangan 447 PKB untuk jenjang SD. Ini, jelasnya, baru berbicara ruang kelas saja, belum berbicara terkait ketersediaan perpustakaan, ketersediaan laboratorium dan masih banyak hal – hal lain yang belum optimal yang dilakukan, sehingga masih banyak kekurangan pada tiap indikator capaian (IP). Hal ini jelasnya menjadi tanggung jawab bersama dalam penuntasan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar di Lobar.

Di lain sisi, persoalan pendidikan saat ini bukan hanya menyangkut persoalan tentang SPM saja, tapi ada persoalan–persoalan lain yang lebih besar dan menjadi kontribusi yang sangat signifikan terhadap bagaimana keberadaan kemajuan daerah, terutama kaitan dengan penyokong IPM. Sektor pendidikan masih rendah, jika menilai dari rata–rata lama sekolah.

Hal ini, jelasnya, harus menjadi perhatian semua satuan pendidikan. (her)

(Suara NTB/her)

BUKA PELATIHAN - Kepala Dinas Dikbud Lobar membuka pelatihan peningkatan kompetensi pengawas SD dan SMP di kawasan Senggigi.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 30 Maret 2016

Atlet Sepak Bola KSB Telantar Mataram (Suara NTB) Nasib buruk kembali menimpa pemain tim sepak bola kita. Sudah gagal membawa tim sepak bola NTB lolos PON, kini mereka kembali diterpa kemalangan. Atlet sepak bola NTB asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku telantar di Mataram, lantaran tak punya ongkos untuk pulang ke Sumbawa Barat.

Samsul Arifin, salah seorang pemain Pra-PON sepak bola NTB yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (29/ 3) kemarin mencurahkan cerita pilunya. Dia bersama rekan sesama pemain Pra-PON asal Kabupaten Sumbawa Barat, Husni Thamrin belum bisa pulang kampung lantaran tidak punya ongkos pulang.

“Setelah balik mengikuti Pertandingan Pra-PON di Bandung tanggal 25 Maret kami ditempatkan di Wisma LPMP tanpa diberi uang saku.

Kami mau pulang kampung namun kami tak punya ongkos pulang,” ucapnya.

Samsul mengaku dirinya bersama Husni Thamrin sudah lima hari di Mataram, mereka ingin pulang. Namun belum memiliki ongkos untuk pulang. Mereka tidak tahu harus meminta bantuan kemana, karena memang tidak ada satupun pihak PSSI NTB yang bisa dihubungi.

Merasa kesulitan menghubungi pihak PSSI NTB, pemain asal klub PSKT KSB itu

pun mengadukan hal itu ke Manajer tim PSKT KSB. “Tadi saya sudah menghubungi Manajer tim kami (PSKT) untuk meminta bantuan ongkos pulang. Katanya kami di suruh tunggu, karena uangnya akan dikirim sebentar lagi,” terangnya.

Manajer tim PSKT KSB, Samsul Hadi yang dikonfirmasi Suara NTB via ponselnya mengaku kecewa mendengar hal itu. Dia kecewa dengan kinerja pihak PSSI NTB yang telah menelantarkan anakanak asuhnya.

“Saya baru tahu masalah ini hari ini. Saya sudah menghubungi pengurus PSSI NTB beserta pelatih sepak bola Pra-PON untuk melaporkan kondisi anak kami, tapi ndak ada yang angkat handphone,” terangnya.

Dijelaskannya, sebenarnya ada empat atlet pemain dari KSB yang memperkuat tim Pra-PON, namun dua atletnya kuliah di Mataram, sementara dua atletnya lagi tinggal di KSB. Mendengar keluhan dua

Peluang Panjat Tebing di Nomor Tim Putra Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga panjat tebing kini menjadi primadona baru NTB. Pasalnya, olahraga memanjat ini sukses mempersembahkan lima emas di Pra-PON Panjat Tebing di Kalimantan Utara 2015 lalu.

Sebagai cabor yang sukses meraih medali emas di Pra-PON mereka punya ambisi mempertahankan prestasi tersebut. Bahkan atlet panjat tebing NTB, Azhar Wan Akbar bersama rekannya Joni Kasria dan Fauzan Nurul Islam mematok target tinggi di PON / 2016 yakni satu emas.

Namun pelu diingatkan target satu emas di PON boleh dibilang cukup berat bagi cabor panjat tebing karena sepanjang sejarah mengikuti PON, panjat tebing belum pernah mempersembahkan medali emas. Ditambah lagi, keikutsertaan semua atlet provinsi di PON membuat persaingan semakin berat.

Atlet atletik NTB, Azhar Wan Akbar yang ditemui Suara NTB usai menjalani latihan fisik di Gelanggang Pemuda dan Olahraga Mataram, Selasa (29/3) kemarin mengatakan persaingan di olahraga panjat tebing memang tergolong berat. Karena kekuatan atlet sangat merata, terutama atlet Jatim, Jabar, Jateng, DKI Jakarta dan Kaltim sangat sulit dikalahkan. Namun demikian dia dan kawan-kawan tak mudah menyerah. Hasil perolehan lima emas NTB di Pra-PON 2015 memacu semangat mereka untuk terus berprestasi.

Menurutnya, peluang NTB meraih medali emas sangat besar, terutama di nomor tim atau beregu putra bisa diandalkan. Dia bersama rekannya, Joni dan Fauzan sudah membuktikan hal itu di Pra-PON 2015 dengan merebut 5 emas dan mereka siap mempertahankan medali emas di nomor tersebut.

“Kalau saya pribadi, peluang medali emas kami ada di nomor boulder dan lead beregu putra. Dan kami sudah membuktikan hal itu di Pra-PON 2015,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui Azhar Wan Akbar, Joni Kasria dan Fauzan Nurul Islam berhasil meraih medali emas di kelas tim boulder dan medali perak di tim lead putra di Pra-PON 2015. Dan mereka siap mempertahankan medali di dua nomor tersebut. (fan)

atletnya itu dia pun langsung menghubungi atletnya dan dia telah mengirimkan uang untuk ongkos pulang atletnya.

Di tempat terpisah Sekum Asprov PSSI NTB, Muhazam yang dikonfirmasi Suara NTB membenarkan apa yang dikeluhkan atlet KSB. Menurut Muhazam pihak PSSI NTB tidak punya uang untuk ongkos pulang atlet dari Pulau Sumbawa, sehingga mereka meminta PSSI kabupaten/kota di Pulau Sumbawa untuk membantu biaya kepulangan atlet.

“Saya menggunakan uang pribadi untuk membiayai atlet mengikuti Pra-PON dan sekarang saya sudah tak punya uang lagi. Saya sudah meminta atlet untuk membiayai dulu transportasi mereka pulang dengan uang pribadi. Nanti kami akan ganti uangnya setelah Anggaran APBD NTB cair,” jelasnya. (fan)

(Suara NTB/ist)

Jamie Vardy Mitra Serasi Rooney London Striker Leicester City Jamie Vardy pantas menjadi mitra serasi di lini depan timnas Inggris dalam perhelatan Piala Eropa 2016 yang digelar di Prancis, sebagaimana dilontarkan oleh asisten manajer klub berjuluk Foxes Craig Shakespeare.

Vardy yang kini berusia 29 tahun mengukir catatan

gemilang selama musim ini dengan melesakkan 19 gol di ajang Liga Inggris (Premier League).

Ia bahkan mencetak gol dalam debut internasionalnya ketika Inggris menang 3-2 melawan Jerman dalam laga pada Sabtu pekan lalu, sebagaimana dikutip dari laman ESPN. Kapten timnas Inggris Rooney telah turun sebanyak 109 laga membela skuad Three Lions. Pemain depan

Warisan Guardiola Guardiola akan akan Hidup di diMuenchen Muenchen Muenchen Juara Liga Jerman Bayern Muenchen akan terus menuai manfaat dari peninggalan kepelatihan manager Pep Guardiola setelah pelatih asal Spanyol itu meninggalkan Bayern akhir musim ini, kata gelandang Xabi Alonso seperti dikutip Reuters.

Guardiola, yang memenangkan banyak gelar bersama Barcelona dan kemudian Bayern, akan menukangi klub Liga Utama Inggris Manchester City mulai Juli nanti.

Orang Spanyol yang akan digantikan pelatih asal Italia Carlo Ancelotti di Bayern itu, sudah meretas jalan bagi Bayern untuk juara ketiga kali berturut-turut pada musim terakhirnya ini. Alonso menyanjung pengaruh sang manajer.

“Pep berada di depan masanya. Dia sangat penuntut untuk dirinya sendiri dan para pemainnya, tetapi begitu Anda mengenalnya (gaya dia), maka itu adalah cara bermain yang kami sukai,” kata Alonso kepada Sky Sports seperti dikutip Reuters.

“Selama eranya di sini dia telah membangun sesuatu, sebuah gaya bermain, saya kira banyak pemain yang akan banyak memetik pelajaran dan meningkat, dan untuk pastinya itulah fundamental yang akan sangat berguna di masa depan.”

Bayern unggul bersih lima poin dari penguntit terdekatnya Borussia Dortmund dengan tujuh laga tersisa. Sabtu pekan ini Bayern akan menjamu peringkat kedua dari bawah Eintracht Frankfurt. (ant/bali post)

Manchester United ini kini sedang berjuang dengan cedera agar dapat tampil di laga mendatang.

Penampilan Vardy sempat memicu debat sengit jelang Inggris tampil di Piala Eropa 2016 di Prancis. Three Lions di bawahan asuhan pelatih Roy Hudgson seharusnya memanggil dan memberi tempat kepada striker Leicester itu.

Jelang laga persahabatan melawan Belanda, Shakes-

peare berkata kepada BBC Radio, “Bagi saya, ia seharusnya berlaga di Piala Eropa 2016. Saya mengidolakan agar dia dapat berkongsi bersama dengan Rooney.”

“Ketika kami memboyong dia ke Leicester, kami berkata bahwa dia mampu mewujudkan penampilan terbaiknya. Saya sungguh senang melihat penampilan dia yang terus meningkat,” kata Craig Shakespeare. (ant/bali post)

Griezmann Diizinkan Hijrah ke Inggris Madrid Diego Simeone tidak berkeberatan bila Antoine Griezmann hijrah ke Liga Inggris (Premier League) dengan membela Chelsea atau Manchester United atas dasar pertimbangan yang masak.

Menurut harian Spanyol Fichajes, Simeone bersiap melepas pemain berpaspor Prancis itu dari markas Vicente Calderon pada musim panas ini jika memang terjadi kesepakatan kedua pihak, sebagaimana dikutip dari laman The Daily and Sunday Express.

Simeone berharap Griezmann dapat menjadi striker kelas dunia setelah berlabuh di Liga Inggris.

Sebuah laporan menyebutkan bahwa pemain Chelsea Diego Costa berpotensi untuk hengkang dari klub.

Pemain asal Spanyol ini santer disebut segera kembali ke mantan klubnya itu menyusul kontraknya yang bakal berakhir pada 2019.

Pemain berusia 25 tahun itu menyatakan bahagia selama berada di Atletico. “(Karier) saya, selama ini benar-benar penuh tantangan, dengan capaian di Liga Champions dan keluar sebagai juara Eropa,” katanya.

“Dari hati kecil, saya tidak ingin meninggalkan Atletico,” katanya. Kini Atletico berada di peringkat ketiga kompetisi Liga Spanyol (La Liga), sembilan poin di belakang Barcelona. (ant/bali post)

Yunani Berharap Terhindar Sanksi FIFA Athena Wakil Menteri Olahraga Yunani Stavros Kontonis berharap negaranya akan terhindari sanksisanksi internasional setelah membatalkan Piala Yunani musim ini karena kerusuhan penonton.

FIFA dan UEFA, organisasi sepak bola tertinggi untuk dunia dan Eropa, telah meminta Piala Yunani untuk dilanjutkan pada 1 April setelah kompetisi itu dihentikan oleh pemerintah pada awal bulan ini.

Keputusan itu dibuat setelah pertandingan semifinal leg pertama antara PAOK Salonika dan Olympiakos Piraeus pada 2 Maret dihentikan karena invasi lapangan oleh para penonton, di mana sejumlah penggemar melemparkan suar dan misil sebelum dibubarkan oleh polisi huru-hara.

Kegagalan untuk mematuhi tenggat 1 April dapat menghasilkan skors kepada federasi Yunani, klub-klub diberhentikan dari tampil di kompetisi-kompetisi klub Eropa, dan timnas dilarang mengikuti turnamen-turnamen internasional.

“Saya mengambil inisiatif untuk berbicara pada hari ini karena situasinya

sangat tidak pasti dan banyak orang menilainya sebagai kelemahan,” kata Kontonis pada konferensi pers pada Senin menjelang rencana lawatan ke Athena oleh FIFA dan UEFA pada Rabu.

“Apa yang tidak dapat diutak-atik adalah hukum yang telah melewati parlemen dan saat ini diaplikasikan dalam surat. Untuk semua tema, bagaimanapun, saya ingin mendengar sugesti-sugesti dan saya meyakini bahwa kami akan menjalani pertemuan yang sangat mulus.”

Sebelum delegasi FIFA dan UEFA tiba, Federasi Sepak Bola Yunani akan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Yunani pada Selasa untuk membalik keputusan yang dibuat oleh Kontonis.

Langkah Hukum “Kami berjuang untuk memvalidasi keputusan kami,” kata Wakil Menteri Olahraga. “Ini merupakan langkah hukum sepenuhnya dan, sebagai pendekatan, pemecahan terhadap masalah serius, yakni menjaga ketertiban umum.”

Kontonis juga menjelaskan mengapa ia membatalkan pertemuan pekan lalu antara presiden klub-klub elit termasuk Olympiakos, PAOK, Panathianikos, dan AEK Athena.

Panathianikos menolak untuk ambil bagian dan pemilik Olympiakos Vangelis Marinakis dianjurkan untuk tidak datang oleh jaksa olahraga Athena karena investigasi yang sedang berlangsung terhadap dugaan pengaturan pertandingan, di mana pebisnis usaha ekspedisi laut itu dituduh terlibat.

“Kami mempelajari pada menit terakhir bahwa ia saat ini merupakan warga negara dengan kondisi-kondisi terbatas yang dikenakan kepadanya oleh hukum, namun dari sisi kami, kami akan bergerak dan menjadwal ulang pertemuan baru,” kata Kontonis.

“Kami menginginkan kesepakatan umum untuk menghentikan kemerosotan sepak bola Yunani dan fenomena kekerasan.”

Demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 30 Maret 2016

Halaman 12

Lombok Rentan Jadi Sasaran Aksi Terorisme Mataram (Suara NTB) NTB khususnya Lombok telah berkembang menjadi destinasi wisata utama berbagai wisatawan mancanegara. Negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong kesiapsiagaan dan kewaspadaan pemerintah daerah mengantisipasi aksi terorisme. Mengingat di Lombok banyak terdapat simbol barat yang rentan menjadi sasaran aksi.

(Suara NTB/yon)

GARIS POLISI - Kolam Renang Putri Duyung yang memakan korban. Di kolam ini masih terpasang garis polisi.

Makan Korban

Polisi Tutup Kolam Renang Putri Duyung Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian dari Satreksrim Polres Lotim hingga saat ini masih menyelidiki penyebab tewasnya sejumlah pengunjung di kolam renang Putri Duyung Kecamatan Pringgasela beberapa waktu lalu. Untuk melancarkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), saat ini kolam renang Putri Duyung ditutup sementara dan terpasang garis polisi di sepanjang lokasi objek wisata tersebut.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (29/3), Kepolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui KBO Satreskrim, Iptu Made Sutama menyebutkan, hingga saat ini tercatat lebih dari tiga pengunjung tewas saat berwisata di kolam renang Putri Duyung. Kejadian itu per-

lu dipertanyakan apa penyebab hingga kolam renang yang terletak di kaki Gunung Rinjani itu selalu memakan korban. Apakah karena konstruksi kolam yang tidak representatif, ataukah kedalaman kolam yang tidak memenuhi ketentuan. Penyelidikan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kolam itu yang diduga belum dikantongi oleh pihak pengelola. “Kolam itu informasi belum memiliki SOP. Namun, kita sudah tutup sementara kolam renang tersebut guna mempelancar pihak kepolisian dalam proses penyelidikan,” jelasnya.

Kolam renang yang memiliki tiga kolam dengan kedalaman yang berbeda-beda dan disertai dengan berbagai fasil-

itas pendukung itu tentu juga akan menjadi sumber evaluasi bagi aparat kepolisian yang dikoordinasikan dengan instansi terkait apakah sesuai standar ataupun tidak. Sehingga, jika kolam renang itu sudah mulai diizinkan untuk beroperasi kembali, diharapkan tidak ada lagi pengunjung yang ditemukan tewas di dalam kolam. “Kita sudah lakukan olah TKP. Kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut,” sambung Sutama.

Aparat kepolisian sampai saat ini belum bisa memastikan dan menyimpulkan apakah ada unsur kelalaian dalam insiden tersebut yang dilakukan oleh pihak pengelola. Sebab proses penyelidikan masih berlangsung. (yon)

Penangkapan Santoso Tinggal Menunggu Waktu Mataram (Suara NTB) Operasi gabungan TNI/Polri di Poso, Sulteng memburu gembong teroris paling dicari, Abu Wardah alias Santoso membuatnya semakin terdesak. Penangkapan pimpinan jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) itu hanya tinggal menunggu waktu.

“Sekarang teman-teman TNI/Polri sudah mengetahui posisi mereka dimana. Saya sangat yakin tinggal menunggu waktu saja mereka tertangkap,” ujar Kepala BNPT, Irjen Pol Drs H. M. Tito Karnavian, MA, PhD di Mataram, Selasa (29/3). Ruang persembunyian Santoso bersama antek-anteknya sudah semakin menyempit.

Kehadiran jenderal bintang dua itu di Mataram, dalam

rangka memberi pengarahan kepada FKPD Provinsi NTB, TNI/Polri, serta stakeholder terkait dalam rangka mengantisipasi aksi terorisme. Turut hadir dalam pengarahan tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH Zainul Majdi, Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH, serta Danrem 162/WB, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST, MSi., didampingi sejumlah pejabat tinggi Polda NTB, Korem 162/ WB, para Dandim dan Kapolres jajaran se-NTB. Operasi Tinombala melibatkan aparat gabungan TNI dan Polri digelar sejak 10 Januari 2016. Operasi yang merupakan lanjutan dari operasi dengan sandi Camar Maleo I hingga IV di tahun 2015 itu membidik jaringan teroris pal-

ing dicari, yaitu MIT pimpinan Abu Wardah alias Santoso.

Menumpas kelompok yang mengikrarkan diri sebagai jaringan ISIS itu menjadi salah satu program quick wins Kapolri. Operasi Tinombala diperpanjang selama dua bulan setelah masa berakhirnya pada 10 Maret 2016 untuk memaksimalkan penyelesaian kasus-kasus terorisme di Sulawesi Tengah.

Tito menjelaskan, meski posisi markas Santoso di salah satu pegunungan di Poso sudah diketahui, namun ia mengaku aparat di lapangan masih menemui kendala. “Medannya agak berat,” ujarnya. Selain itu, juga terkendala cuaca yang berubah-ubah. Meski demikian, penguasaan medan dapat tercapai seiring waktu berjalan. (why)

Demikian disampaikan Kepala BNPT, Irjen Pol Drs. H. M. Tito Karnavian, MA, Phd seusai kegiatan pengarahan kepada FKPD Provinsi NTB, TNI/ Polri, serta stakeholder terkait dalam rangka mengantisipasi aksi terorisme di Hotel Santika, Mataram, Selasa (29/3).

Turut hadir dalam pengarahan tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH Zainul Majdi; Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH; serta Danrem 162/WB, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST, MSi; didampingi sejumlah pejabat tinggi Polda NTB, Korem 162/WB, para Dandim dan Kapolres jajaran se-NTB. Tito menerangkan, pengarahan dan koordinasi itu menyusul sejumlah aksi teror yang

terjadi mulai dari di Paris, Perancis, Jalan MH Thamrin Sarinah, Jakarta, serta yang terkini di Brussel, Belgia. Aksi teror di berbagai tempat itu, lanjut dia, merupakan reaksi ISIS yang bermarkas di Suriah terhadap tekanan Barat bersama Rusia yang terus melakukan penggempuran.

Beberapa aksi teror tersebut merupakan serangkaian serangan balik.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menambahkan, Lombok sebagai daerah tujuan wisata, banyak ditemui simbol-simbol barat yang rentan menjadi sasaran aksi teror.

Sejumlah elemen pemangku kepentingan dan kewenangan di NTB, diharapkan bekerja sama meningkatkan kewasp-

adaan. Memperkuat sistem pengamanan di pintu masuk wisatatawan, seperti bandara, serta tempat-tempat keramaian destinasi wisata, termasuk hotel. Tidak hanya NTB yang menjadi atensi, pun demikian juga Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali.

“Sama seperti di Jakarta yang disasar simbol Barat, Starbucks Café. Di sini kan banyak, di lombok.

Banyak turis, a d a tempat-

tempat dikunjungi warga negara asing. Tentu kita harus tingkatkan kesiapsiagaan supaya masyarakat dan turis terlindungi. Mereka nyaman berada di sini dan teroris takut masuk ke Lombok,” tegas peraih Bintang Adhi Makayasa Akpol 1987 ini.

Namun, mantan KaDensus 88 Anti Teror ini menegaskan bahwa belum ada informasi spesifik aksi teror yang bakal menyasar NTB. Meski demikian, kesiapsiagaan dalam bentuk sebuah sistem pengamanan komprehensif akan berefek pada terjaminnya rasa aman. (why)

(Suara NTB/why)

HILANG HILANG BPKB R2 HONDA DR2698HR NOKA/NOSIN : MH1JFD235EK140066/ JFD2E-3134179 AN. NAPISAH HILANG DISEKITAR MONTONG BUWUH DESA MENINTING KEC. BATULAYAR HILANG STNK R2 HONDA DR4305BW NOKA/NOSIN : MH1JF522BK553394/ JF51E-2535718 AN. MARKAHASA MUDA SIREGAR, SE HLG DISKTR DESA GRUPUK SENGKOL LOTENG HILANG STNK R2 HONDA DR6619AR NOKA/NOSIN : MH1KEVA154K792861/ KEVAE-1792539 AN. ERRY PRIHATININGSIH HLG DSKTR JL.PEJANGGIK MATARAM HILANG STNK R2 REVO DR3360HQ NOKA/NOSIN : MH1JBK11EK15840/ JBK1E-101597 AN. HARYONO HLG DISEKITAR MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR4902BK NOKA/NOSIN : MH328D0029K47702/28D446294 AN. NI MADE SRI WIDIANI HLG DSKTR JL. SELAPARANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR5150CD NOKA/NOSIN : MH354P00CD1738623/54P738781 AN. SUGIYONO HLG DSKTR JL. SALEH SUNGKAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR4138BN NOKA/NOSIN : MH314D0039K534165/ 14D-534526 AN. FEBRIANA MITASARI HLG DSKTR JL. BUNGKARNO KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR3307BW NOKA/NOSIN : MH1JF9114BK550379/ JF91E-1544952 AN. MARDIANSAH, SE HLG DSKTR JL. PENDIDIKAN KOTA MATARAM HILANG STNK R2 HONDA DR5747BK NOKA/NOSIN : MH1JF21169K277737/ JF21E-1276278 AN. KHAIRIL KHAYADI, AMD HLG DSKTR KOTA MATARAM

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 30 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

Rabu, 30 Maret 2016

Halaman Halaman 14 14

Antisipasi dan Aksi Mengendalikan OPT Mataram (Suara NTB)Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB telah jauh-jauh sebelumnya memperkuat sinergi dengan pihak-pihak terkait, guna pengamanan produksi komoditas Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale).

Pengawalan dilakukan dari pra tanam, tanam, hingga produksi (panen), melibatkan semua unsur.

Pun kegiatan antisipasi dilakukan kaitannya dengan kemungkinan-lemungkinan yang dapat mengganggu produksi hasil pertanian di provinsi Lumbung Pangan Nasional ini. Salah satunya mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si telah menyampaikan laporan terbaru secara resmi kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, tertanggal 21 Maret 2016.

Yang dilaporkan, berkaitan dengan kejadian iklim ekstrim (el nino) pada musim tanam 2015/2016 di Provinsi NTB, bahwa perkembangan realisasi tanam dan luas gangguan yang terjadi pada areal tanaman pangan akibat serangan OPT dan dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan).

1. Pencapaian realisasi tanam padi, jagung, dan kedelai Musim Tan-

am 2015/2016 di Provinsi NTB sampai dengan bulan Februari : - Padi : 308.578 Ha atau 95,44 % dari rencana tanam 323.323 Ha. - Jagung : 159.680Ha atau 111,17 % dari rencana tanam 143.630 Ha. - Kedelai : 30.637 Ha atau 96,74 % dari rencana tanam 31.669 Ha. 2. Kondisi el nino dengan curah hujan yang sangat kurang selama MT. 2015/2016 dampaknya paling terlihat pada tanaman padi.

Selain menyebabkan keterlambatan waktu tanam juga meningkatkan gangguan pada tanaman berupa serangan OPT, banjir, dan kekeringan.

Komulatif luas gangguan pada tanaman padi pada MH. 2015/2016 seluas 3.463,13 Ha (gagal penen 78,60 Ha) yang terdiri atas serangan OPT utama seluas 2.671,53 Ha (tidak ada gagal panen), banjir seluas 120,6 Ha (gagal panen 56,60 Ha) dan kekeringan seluas 671 Ha (gagal panen 22 Ha).

Dibandingkan dengan komulatif gangguan pada periode yang sama tahun lalu (MH. 2014/2015) seluas 3.785,07 Ha (gagal penen 148,86Ha) berarti pada musim tanam sekarang luas tanaman terkena gangguan serangan OPT, banjir, dan kekeringan lebih sedikit (91,49 % dari kondisi musim tanam tahun lalu).

Rincian jenis gangguan pada tanaman padi disajikan dalam tabel :

3. Kementerian Pertanian RI telah menetapkan ambang maksimal persentase luas tanaman terkena serangan OPT, banjir, dan kekeringan pada tanaman padi sebesar 7 %.

Untuk NTB, realisasi tanam padi seluas 308.578 Ha sehingga persentase gangguan yang terjadi pada tanaman padi sebesar 1,12 % (masih di bawah batas maksimum).

4. Kondisi saat ini, jenis OPT yang meningkat luas serangannya dan berbahaya bagi tanaman adalah hama Wereng Batang Coklat (WBC) seluas 479,4 Ha yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Daerah yang terluas serangan WBC terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dengan rincian :

Masih sesuai dengan laporan kepala dinas diterangkan, untuk mengamankan tanaman dari serangan hama WBC maka telah dilakukan upaya pengendalian di semua wilayah terserang bahkan juga dilakukan pada areal tanaman di sekitarnya sehingga luas pengendalian yang dilakukan lebih besar dari luas tanaman yang terkena serangan.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu : - Melakukan gerakan pengendalian dengan melibatkan petani/kelompok tani, petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPTPHP), Penyuluh, Unit Pelaksana Teknis Dinas, aparat TNI AD. - Memberikan bantuan pestisida ke wilayah sumber serangan sebanyak 483,6kg/liter.

- Meningkatkan pemantauan lapangan dan koordinasi dengan petugas kabupaten dan kecamatan secara berkelanjutan.

- Tetap menyiapkan stok pestisida di gudang Brigade Proteksi Tanaman yang diperlukan untuk pengendalian OPT. "Koifisien kerusakan masih dibawah ambang batas, artinya tidak signifikan pengaruhi produksi.bahkan perkiraan panen April dan Mei 2016 sudah tembus angka 1.040.000 ton GKG (Gabah Kering Giling). Belum lagi ditambah panen Januari -Februari 300.000 ton GKG, kita punya kesempatan MK1 dan MK2 untuk 2,4 juta ton GKG masih terbuka untuk diraih," demikian Husnul Fauzi menyimpulkan.(bul/*)

Ir. Husnul Fauzi, M.Si (Kepala Dinas Pertanian dan TPH NTB)

Lahan Pertanian

Melibatkan tim dari kabupaten, memonitor langsung kondisi lapangan, sekaligus memastikan ketersediaan air, salah satunya di Pijot, Lombok Timur.

RAGAM Dialog PMII Kota Mataram Berlangsung Semarak

SUARA NTB Rabu, 30 Maret 2016

DIALOG INTERAKTIF: Polda NTB menggelar dialog interaktif di Radio Global FM Lombok, Selasa (29/3). Tema dialog ‘’Patroli Humanis dan Dialog Fungsi Sabhara dalam Melindungi Warga Negara untuk Peningkatan Rasa Aman’’. Hadir sebagai narasumber Wadir Sabhara Polda NTB, AKBP .Purnama, SIK., (tengah) Pemerhati Budaya NTB Drs.HL. Anggawa Nuraksi (kiri) dan Sosiolog Unram, Dwi Setiawan Caniago, S.Sos., MA. (kanan)

Uji Laboratorium Dari Hal. 1 Mengenai adanya hasil pekerjaan proyek jalan yang bergelombang, kata Ardi, sebelum dilakukan pengaspalan dilakukan uji atau tes kepadatan tanah. Semuanya melalui uji laboratorium. “Semua ada tes-tes dan uji laboratorium. Sebelum itu, kita tak mau tandatangan, termasuk hasil lab mengenai ketebalan aspal. Kemudian kandungan aspal, melalui proses ekstraksi dan sebagainya,”imbuhnya.

Jika ada proyek jalan yang hasilnya bergelombang maka harus dilihat dulu penyebabnya.

Adanya jalan yang bergelombang kemungkinan disebabkan sejumlah faktor. Diantaranya, kemungkinan tonase kendaraan yang melewati jalan tersebut berlebihan. Kemungkinan juga pada saat dilakukan desain awal tak kelihatan. ‘’Contohnya yang terjadi di jalan akses BIL (LIA). Pada proses perencanaan awal itu sudah didesain cukup. Tapi ternyata dinamika di lapangan berbeda. Jalannya bergelombang sehingga perlu perbaikan.

Sekarang yang sisi selatan akan dibongkar seperti sisi utara.

Namanya tanah, dalam proses konsolidasi. Mungkin pada waktu pemadatan itu sudah cukup dia, memenuhi syarat,’’ ujarnya mencontohkan.

Ardi menambahkan, jika ada kerusakan proyek jalan

yang baru dibangun jika masih dalam masa pemeliharaan maka masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Masa pemeliharaan untuk proyek jalan, katanya lebih dari enam bulan. Artinya, jika dalam jangka waktu enam bulan setelah selesai dilakukan pembangunan, kemudian jalan tersebut rusak maka menjadi tanggung jawab kontraktor untuk memperbaiki.

Dikatakan, untuk kondisi tanah di Loteng memang sangat labil. Di mana tanahnya hitam, antara kering dan basah maka sangat ekstrim. Untuk itulah, kata Ardi, jalan akses BIL kurang lebih 4 Km yang bergelombang akan diperbaiki. Karena kondisi tanah di sana sangat labil, maka akan dipakai membran. Membran itu seperti karpet yang berfungsi menjaga kembang susutnya tanah agar tetap terjaga.

Ardi kembali menegaskan, pihaknya tidak akan menerima hasil pekerjaan suatu proyek jalan sebelum dilakukan uji laboratorium. ‘’Kita tidak akan meneirma hasil pekerjaan tanpa hasil lab. Untuk itulah, pengawasan dilakukan secara ketat baik oleh konsultan pengawasan maupun Dinas PU sendiri.’’ (nas)

Saran Ekstrem Dari Hal. 1 Saran ekstrim itu diikutinya dengan solusi ketika Bulog tidak lagi mampu mensejahterakan petani, yakni dengan memaksimalkan kewenangan otonomi daerah.

Sebab menurut Danrem, kondisinya akan terus berulang dengan beragam alasan teknis maupunn taktis dari Bulog. “Kalau pemerintah daerah mau, pasti bisa. Buat gudang sendiri saja mampu kok,” ujarnya meyakinkan.

Memang diakuinya yang selalu jadi alasan teknis Bulog adalah HPP diatur hanya Rp 3.700. Alasan ketidakmampuan Bulog karena harga di pasaran lebih tinggi Rp 1000. Padahal menurut dia, jika harus ditelusuri lebih jauh, harus dicurigai pembeli dan muaranya ke mana gabah tersebut. ‘’Yang belanja ini harus curiga siapa ini,’’ tanyanya.

Padahal menurutnya, solusi untuk penyerapan gabah bisa maksimal sejak September 2015 lalu, ketika mencuat persoalan stok gabah yang tak terpenuhi. Waktu itu, pemerintah memberi kebijakan pembelian gabah dengan harga komersial atau dengan harga setempat.

Bulog di daerah diberi kesempatan membuat regulasi harga sendiri. Dan pada akhirnya Bulog NTB menetapkan harga Rp 6.600, sementara di Pulau Jawa harganya Rp 8000 lebih.

Tapi belakangan harga pasar Rp 6.650. Hanya saja Bulog tidak mau karena sudah ditetapkan harga Rp 6.600. ‘’Bulog ndak mau beli. Ini menandakan Bulog ndak ada kemauannya. Padahal sebenarnya bisa, mereka kan bisa atur sendiri harganya,’’ tandasnya.

Kebijakan ini dipastikannya belum diketahui banyak orang, sehingga masyarakat masih bisa memaklumi soal ketidakmampuan Bulog dimaksud. Danrem pun mengaku baru sadar setelah berbicara dengan Komisi IV DPR RI. ‘’Bahwa yang menentukan harga komersial adalah Bulog setempat. Masing masing daerah,” terangnya.

Sayangnya itu tidak di-

manfaatkan Bulog NTB. Hanya dengan alasan bahwa harga pasaran Rp 6.650. ‘’ Bulog NTB ndak mau beli Rp 6.650, dengan alasan ketetapan harga Rp 6.600. Padahal kalau dilebihkan Rp 50 ndak ada masalah. Kan sudah diizinkan kok (mengatur harga),’’ tandasnya.

Atas situasi ini dia mengaku masih menyesalkan sikap Bulog yang tak kunjung berubah,meski Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA juga melayangkan kritikan bertubi tubi bahkan di depan Presiden RI Joko Widodo saat Hari Pers Nasional Februari lalu.

Dia menilai Bulog sebagai operator hanya mencari untung,bahkan terlalu kental orientasi bisnisnya ketimbang membantu mensejahterakan rakyat. ‘’Padahal lembaga ini semata mata bukan untuk cari bisnis, tapi untuk mensejahterakan,’’ sarannya.

Dia membandingkan petani di Indonesia dengan negara luar. Di Indonesia, jangankan kaya, mampu saja susah. Dibandingkannya di Amerika dan negara Eropa lainnya petani banyak kaya.

Apa solusi untuk NTB? Danrem mengaku intens berkomunikasi dengan Gubernur NTB, untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mengimbangi penyerapan beras petani. Termasuk mempertimbangkan pendampingan, sebab sejak 2015 lalu Bulog sulit untuk penyerapan.

Upaya untuk memaksimalkan dengan ditunjjuknya PT. Petrosida. Namun baru berjalan beberapa minggu menyerap sudah 300 ton langsung dihentikan. Alasannya menghambat penyerapan gabah oleh Bulog. ‘’Menurut saya, baiknya dua operator. Kalau mau perbaiki silakan. Banyak yang mau bantu. TNI, ada AD, AL, AU bisa dikondisikan. TNI AD saja masih bantu maksimal. Polisi sampai Babinkamtibas.

Masih bisa dibantu walaupun polanya beda-beda,” tandasnya. (ars)

Mataram (Suara NTB) Kegiatan diskusi publik dan temu tokoh aktifis NTB PMII yang diadakan oleh PMII kota mataram pada hari selasa tanggal 26 maret 2016 di gedung Graha Praja Bhakti NTB mulai dari jam 08.00 sampai dengan 12.30 berlangsung berlangsung semarak.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari unsur organisasi kepemudaan, mahasiswa dan beberapa LSM di nusa tenggara barat. Kegiatan diskusi publik dan temu tokoh aktifis yang bertema merekonstruksi gerakan mahasiswa / LSM kontemporer menuju NTB yang aman, sejahtera dan bebas konflik ini dihadiri oleh beberapa narasumber yang berasal dari Akademisi IAIN Mataram, Dikpora NTB dan Kesbangpoldagri NTB. Rilis diterima Suara NTB, Ketua PMII Mataram Azis Muslim pada pertemuan

tersebut mengatakan Gerakan mahasiswa pada saat ini dinilai jauh berbeda dengan gerakan mahasiswa di era tahun 90-an, dimana saat itu gerakan mahasiswa dielu-elukan oleh masyarakat dan mendapat simpati dari masyarakat.

Salah satu sebab buruknya citra gerakan mahasiwa adalah maraknya aksi-aksi demo mahasiswa yang berujung anarkhisme dan bentrok.

Aksi demonstrasi tidak lagi murni menyuarakan idealism melainkan kerap membawa pesan titipan dan ditunggangi kepentingan politik, sehingga terkadang berubah menjadi gerakan radikal. Inilah yang melatarbelakangi PC. PMII mataram melakukan dialog publik sekaligus temua tokoh aktifis ini. Dalam kesempatan lain sambutan dari kesbangpoldagri NTB mengatakan bahwa membela masyarakat dalam konteks yang benar ad-

alah hal yang diwajibkan dalam agama, karena dengan melakukan pergerakan maka masalah sosial yang timbul akan cepat terselesaikan, tetapi pergerakan yang dilakukan hendaknya dalam koridor yang tepat, yaitu tidak melakukan pergerakan dalam tendensi apapun. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam LSM agar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Antusiasme pemateri dan peserta yang mengikuti kegiatan ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengapresiasi dan memberikan dukungan pada kegiatan ini salah satunya adalah dari solihin mahasiswa IAIN yang merasa bangga dan berterimakasih pada PMII yang sudah melaksanakan kegiatan dialog ini, menurutnya bahwa kegiatan dialog dengan pemda sangat langka di-

Halaman 15

lakukan karena beberapa macam alasan apalagi dialog yang mencakup dengan semua unsur OKP di NTB ini, inilah yang kadang-kadang menyebabkan persoalan didaerah karena kurangnya komunikasi dan dialog dengan para elemen yang bersangkutan, oleh karena itu kegiatan dialog ini akan sangat membantu pemerintah dalam menyusun sebuah kebijakan khususnya bagi kalangan pemuda dan mahasiswa.

Kegiatan dialog ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang menjadi komitment bersama bagi semua okp dan mahasiswa yang hadir pada kegiatan ini, salah satunya adalah sepakat membangun kerjasama dengan pemerintah daerah untuk kemajuan daerah NTB dan mengurangi aksi-aksi anarkis yang mengganggu kenyamanan masyarakat. (rus/*)

Rakornas KPI, Sekolah P3/SPS dan Literasi Media Siap Digelar Mataram (Suara NTB) Dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI yang berlangsung di NTB mulai akhir Maret ini, kegiatan literasi media dan Sekolah P3/SPS siap digelar. Sekolah P3/SPS digelar dari tanggal 30 – 31 Maret ini dengan melibatkan pelaku penyiaran di NTB. Kegiatan ini untuk mengembangkan standar kompetensi dan kemampuan awak media dalam menjalankan tugasnya sebagai insan penyiaran baik radio maupun televisi.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah (KPID) NTB Sukri Aruman kepada Global FM Lombok di Mataram Selasa (28/3). Sukri mengatakan, sekolah P3/SPS di akan menghadirkan presenter kondang TV swasta nasional Tina Talisa untuk berbagi pengalaman kepada awak media penyiaran di NTB. Dia berharap sekolah P3/SPS ini semakin meningkatkan profesionalitas dibidang penyiaran sehingga pelaku penyiaran mampu menghasilkan karya-karya penyiaran yang edukatif dan mencerdaskan masyarakat.

Sementara itu kegiatan forum literasi media akan digelar pada

hari Kamis tanggal 31 Maret mendatang dengan mengambil tempat di aula kampus IAIN Mataram. Forum literasi media kata Sukri menjadi ajang untuk mengajak masyarakat untuk sadar terhadap media penyiaran. Pesertanya berasal dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. “ Literasi media ini mengajak agar masyarakat menjadi pemirsa yang cerdas dengan memilih program siaran baik TV atau radio yang sesuai dengan kebutuhan. Harus teliti memilih siaran agar tidak berdampak buruk bagi pemirsa” katanya.

Kegiatan forum literasi media

akan diisi oleh sejumlah narasumber yang berkompeten seperti KPI pusat, pejabat Kominfo, pemerhati media dan para praktisi penyiaran. Diperkirakan sekitar 200 peserta akan hadir dalam kegiatan tersebut guna mendengarkan pemaparan para narasumber dan berdiskusi terkait dengan dinamika penyiaran di Indonesia.

Untuk hari pembukaan Rakornas KPI dan acara peringatan hari penyiaran nasional (Harsiarnas) ke 83 pada tanggal 1 April mendatang, KPI tetap melakukan komunikasi dengan pihak Istana guna me-

mastikan kehadiran Presiden Jokowi. Acara digelar pukul 14.00 – 17.30 Wita di Hotel Santosa, Senggigi Lombok Barat.

Pada hari yang sama, digelar seminar Internasional di hotel Santosa dengan menghadirkan sejumlah pembicara internasional seperti Dr. Hamit Ersoy dari lembaga penyiaran Turkey. Hadir juga Guillaume Duchemin dari Regional Audiovisual Attache For South-East Asia, Republic of France dan Dian Islamiati Fatwa selaku Senior Manager Development and Distributor SE Asia, ABC Australia.(ris/kmb)

Bima Rentan Disusupi Ideologi Radikal Mataram (Suara NTB) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten untuk menyelesaikan akar masalah Ideologi Garis Keras (Igaras) di Bima.

Penanggulangan radikalisme dilakukan secara komprehensif, tak melulu pengungkapan dan penangkapan terduga pelaku terorisme.

Kepala BNPT, Irjen Pol Drs. H. M. Tito Karnavian, MA, PhD menegaskan bahwa akar masalah harus segera dicarikan solusinya agar Bima yang diidentifikasi sebagai zona

merah Igaras, terlepas dari jerat penyusupan paham-paham radikal.

“Di Bima memang kita monitoring terus. Kita akan mencoba menyelesaikan akar masalahnya. Kita tidak hanya terbatas pengungkapan dan penangkapan pelaku saja. Meskipun operasi penegakan hukum terus dilakukan sampai hari ini,” tegasnya seusai seusai kegiatan pengarahan kepada FKPD Provinsi NTB, TNI/Polri, serta stakeholder terkait dalam rangka mengantisipasi aksi terorisme di Hotel Santika, Mataram, Selasa (29/3).

Hadir dalam pengarahan tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH M.Zainul Majdi; Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH; serta Danrem 162/WB, Kol. CZI Lalu Rudy Irham Srigede, ST, MSi; didampingi sejumlah pejabat tinggi Polda NTB, Korem 162/ WB, para Dandim dan Kapolres jajaran se-NTB. “Kami dari BNPT bekerjasama dengan pemerintah setempat, dan kementerian-kementerian lain mendorong penyelesaian lebih komprehensif. Akar masalah ideologinya, akar masalah ekonominya,” ujar jenderal bintang dua

Polda Bentuk Tim Khusus Lacak Direktur RSUD NTB Dari Hal. 1 ‘’Itu makanya dari perbankan belum bisa memberikan.

Pernyataan OJK harus ada pemeriksaan dari pihak pemilik rekening baru bisa dibuka.

Mudah-mudahan ada solusi terbaik. Agar bisa tahu berapa atau kapan penarikannya.

Akan kita usahakan dilihat dari tingkat kebutuhan dan kepentingan umum, apakah (transaksi perbankan) bisa diminta nanti,’’ jelas Kapolda.

Ia menampik perihal dugaan penculikan yang selama

ini disebutkan oleh pihak keluarga ataupun yang berkembang di masyarakat.

Kapolda menjelaskan bahwa pada saat kejadian dr. Mawardi keluar dari rumah tanpa ada paksaan dan disaksikan oleh pembantunya. Meski pada saat itu pembantu tersebut diminta untuk segera masuk kembali ke dalam rumah.

Mengenai penelusuran motif dan modus hilangnya Direktur RSUD NTB itu, berdasarkan penyelidikan sementara Kapolda mengaku belum mengetahui. “Berbagai

pihak akan kita kumpulkan.

Kita mintai keterangan.”

Kapolda menambahkan, akan memintai keterangan dan mengumpulkan lebih banyak informasi terkait apakah hilangnya dr. Mawardi tersebut ada kaitannya dengan pekerjaan yang bersangkutan. Kita cari informasi segala aspek, dari masalah pribadi, tugasnya.

Tanggung jawabnya di rumah sakit atau berkaitan dengan orang-orang di luar itu. ‘’Kita cari informasi. Apakah ada kaitannya atau tidak nanti kita akan sampaikan,” tandasnya. (why)

Wagub Minta Pramusrenbang Harus Dijadikan Pijakan Bersama Dari Hal. 1 Demikian pula gini rasio dari maret-september 2015 turun dari 0,37 menjadi 0,29, yang merupakan rasio terendah dari seluruh provinsi di indonesia.

Indikator keberhasilan pembangunan lainnya, lanjutnya, adalah penurunan angka kemiskinan menjadi 16,56% di akhir 2015. Bahkan, Di akhir 2015 secara internasional, NTB menerima penghargaan World’s Best Halal Tourism dan World’s Best Halal Honeymoon. hal ini menambah daya tarik tersendiri bagi dunia pariwisata NTB di kancah nasional maupun internasional.

Demikian halnya pembangunan sarana prasarana wilayah, termasuk pengembangan komoditi unggulan daerah, penciptaan iklim investasi yang sehat, telah berkontribusi terhadap peningkatan laju investasi daerah pada tahun 2015 sebesar 60,53% dari target sekitar 8,6%. Sementara di sektor pendidikan rata-rata lama sekolah untuk sementara masih pada angka 7,49 tahun. sedangkan rasio elektrifikasi kini mencapai 72, 67% telah berhasil diraih setelah melaksanakan berbagai program peningkatan kapasitas daya maupun energi alternatif terbarukan.

Prestasi lain, lanjutnya, NTB telah berhasil mempertahankan swasembada beras dengan kisaran produksi padi sebesar 1,3 juta ton. Di mana kisaran 600 ribu ton kita kirim ke luar daerah untuk mensuplai kebutuhan nasional. Semua ini

masih sebagian dari banyak keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan. ‘’Oleh karena itu saya mengimbau dalam kesempatan ini, agar berbagai keberhasilan tersebut dapat dipertahankan bila perlu terus ditingkatkan di masa mendatang. Sektor-sektor pembangunan yang masih perlu membutuhkan perhatian haruslah mampu berkreasi dan berinovasi,’’ tambahnya.

Wagub menyadari tantangan pembangunan bukan semakin ringan. Pertambahan jumlah penduduk menuntut perkembangan aktivitas sosial ekonomi yang hadir di tengahtengah masyarakat sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan. Selain itu, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendorong setiap daerah meningkatkan kemampuan daya saingnya, baik dalam tataran penyediaan sumberdaya manusia berkualitas maupun peningkatan standarisasi kualitas produk dalam daerah. Berbagai kebijakan nasional yang dapat saja terbit diwaktu mendatang juga berpotensi mempengaruhi target pencapaian pembangunan kita di tahun 2017 mendatang. ‘’Oleh karena itu marilah kita semua momentum pramusrenbang kali ini dapat kita jadikan sebagai titik pijakan untuk melompat lebih jauh dari apa yang telah kita capai selama ini sebagai perwujudan membangun masyarakat NTB yang berdayasaing sesuai visi pembangunan kita 20132018,’’ harapnya.

Wagubmenyebut,targetpenting pembangunan Provinsi NTB tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018, antara lain, tingkatpengangguranterbuka(TPT) menjadi 4,24%, pertumbuhan ekonomi (non tambang) mencapai 6 - 6,25%, pola pangan harapan hidup 81,70poin.Selainitu,angkakemiskinan mencapai 13,25%, laju investasi mencapai 11,50%, kunjungan wisatawan mencapai 2.297.051 orang, jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap mencapai 86,93%, ratio elektrifikasi sebesar 72,67%, cakupanairbersihperkotaan86,22% dan pedesaan 80,18%.

Hal lain yang perlu dicapai, yakni oenanganan rumah tidak layak huni 1000 unit, cakupan jamban keluarga 78%, usia harapan hidup meningkat menjadi 66,60%, prevalensi kurang gizi sebesar 15,5%, rata – rata usia kawin pertama perempuan 22,57 tahun, jumlah penumpang angkutan udara mencapai 3.476.000 orang dan laut mencapai 197.828 orang, kualitas air 87,92%, udara 99,58% dan tutupan lahan 95,43%. Termasuk mata air terlindungi 417 titik.

Untuk itu, RPJMD NTB harus tetap berfokus pada memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian, peningkatan kemampuan petani dan kelembagaannya. Termasuk, menjamin ketersediaan pangan, distribusi dan diversifikasi pangan, serta dukungan iptek yang mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. (ham)

kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober, 51 tahun silam ini.

Menurut dia, mayoritas masyarakat Bima mendukung langkah pemerintah yang terus berupaya mengatasi jaringan radikal yang dikembangkan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Abu Wardah alias Santoso tersebut.

“Untuk bagaimana meyakinkan, memperbesar upaya sehingga kelompok radikal ini maupun ideologinya tidak berkembang di Bima,” ujar peraih Cum Laude Ph.D dalam Studi Strategis Teror-

isme dan Radikalisasi Islam di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore ini.

Terkait kontak senjata aparat gabungan TNI/Polri dalam Operasi Tinombala di Poso, Sulteng yang menewaskan salah satu terduga anggota jaringan Santoso asal Bima, Ishaka (24), Tito menjelaskan bahwa yang bersangkutan tertarik bergabung dengan jaringan MIT tersebut. Hal itu menandakan bahwa kewaspadaan terhadap gerakan radikalisasi di Bima harus ditingkatkan.(why)

Bupati KSB Tak Gubris Laporan Dugaan Penyimpangan Bansos ke KPK Dari Hal. 1 Wabup mengatakan, prosedur pengelolaan keuangan oleh pemerintah sepanjang tahun 2015 sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Dan tidak hanya itu, untuk memastikan anggaran pemerintah sudah sesuai penyaluran dan sasarannya, BPK bertugas melakukan pemeriksaan saat ini terus melakukan audit terhadap realisasi anggaran Pemda KSB sepanjang tahun 2015.’’Sekarang ada pemeriksaan reguler oleh BPK. Dan tidak ada masalah dengan keuangan kita,’’ tegasnya.

Sikap bupati ini sama dengan yang ditunjukkan Ketua DPRD

KSB Muhammad Natsir, ST sebelumnya. Kepada media ini beberapa waktu lalu, Natsir enggan mengomentari soal dugaan penyimpangan dana Bansos yang telah dilaporkan ke aparat penegak hukum itu. Menurutnya, biar semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di penanganan hukum.

Untuk diketahui, selain ke KPK, GEMAK sebelumnya melaporkan kasus ini ke Polres KSB. Dalam laporan dugaan penyimpangan dana Bansos KSB tahun 2015 ini, GEMAK pun menyertakan sejumlah nama pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.(bug)

Inspektorat akan Audit Proyek ITS Dari Hal. 1 kami keluarkan rekomendasi kepada Dishubkominfo untuk segera melapor ke polisi,’’ kata Agus Patria. Rekomendasi khusus ini dikeluarkan Inspektorat, mengingat ada kesimpangsiuran informasi soal keberadaan server pendukung proyek ITS. ‘’Ini barang merupakan aset daerah. Kalau hilang jangan dibiarkan. Harus ada yang bertanggung jawab. Kami rekomendasikan Kadishubkominfo selaku penanggung jawab di dinas itu segera melapor ke polisi,’’ tegasnya.

Selain mengeluarkan rekomendasi khusus, Inspektorat juga akan melakukan audit terhadap proyek yang dikerjakan mulai tahun 2009 dan berlanjut tahun 2010 , 2011 yang akhirnya terhenti di tahun 2012 itu. ‘’Memang selama ini belum ada audit terhadap proyek ITS. Karena itu, kami akan melakukan pemeriksaan secara regular,’’ katanya, seraya menambahkan pemeriksaan ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

Seperti diketahui, tender proyek ITS berlangsung tahun 2009, dimenangkan PT. AIK. Anggaran yang bersumber dari APBD NTB untuk proyek ini alokasinya sebesar Rp 2,9 miliar. Dengan rincian, tahap pertama sebesar Rp 756.905.274.

Proyek kemudian dilanjutkan tahun 2010 (tahap II) dengan kucuran anggaran sebesar Rp

1,5 miliar. Tapi untuk tahap ke tiga, kontraknya terindikasi tidak berlanjut. Padahal untuk tahap ke tiga diduga ada anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 320.397.300.

Panggil Tujuh SKPD Selain memanggil Kadishubkominfo NTB, dalam waktu yang bersamaan, Inspektorat juga memanggil enam pimpinan SKPD lainnya. Masing-masing, Kepala Dinas Perkebunan NTB, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Biro Ekonomi. Kemudian Direktur RSUD NTB (diwakili pejabat RSUD NTB), Kepala BPKAD dan Kepala Biro Umum.

Pemanggilan pimpinan SKPD ini menurut Agus Patria, terkait adanya temuan BPK menyangkut administrasi keuangan. ‘’Jadi kami memanggil tujuh SKPD terkait dengan temuan BPK dalam pengelolaan keuangan. Jadi ada persyaratan administrasi keuangan yang harus ditindaklanjuti dari temuan BPK itu. Sehingga temuan itu bisa dituntaskan 100 persen,’’ jelasnya.

Apakah pemanggilan tujuh pimpinan SKPD itu hanya terkait untuk melengkapi adminstrasi keuangan saja? Agus Patria mengatakan bahwa ia bisa jelaskan hanya soal itu saja. ‘’Saya hanya bisa jelaskan itu saja,’’ kelitnya ketika ditanya, apakah ada persoalan lain yang diklarifikasi Inspektorat pada tujuh pimpinan SKPD tersebut. (049)

Rabu, 30 Maret 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Meriah, Pawai Budaya Sambut HUT Ke-14 Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Selasa (29/3) menggelar acara pawai budaya, menyambut HUT ke 14 Kota Bima. Acara yang dipimpin langsung Walikota, H. M Qurais H. Abidin, berlangsung meriah. Ribuan peserta pawai dan warga Kota Bima tumpah ruah di jalan menyaksikan acara tahunan itu.

Acara mulai dilaksanakan pada pukul 08.00 hingga 12.00 Wita. Dengan mengambil dua titik start awal di Lapangan Sera Suba dan satu titik lainnya di Lapangan Pahlawan.

Kemudian finish di Kantor Walikota Bima yang disambut dan diterima langsung oleh Qurais selaku walikota bersama pimpinan FKPD. Selain masyarakat asli Bima, SKPD dan intansi terkait. Sejumlah paguyuban yang sudah lama menetap di Kota Bima ikut meramaikan pawai tersebut. Antara lain, suku Sasak, Bali, Batak, Jawa, Arab, Sunda, Minang, Makassar hingga Tionghoa dengan mengenakan pakaian adat dan memperagakan kesenian daerah khas masing – masing. (uki/*)

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

Rimpu atau hijab ala Bima, dikenakan oleh perempuan saat mengikuti Pawai Budaya HUT ke 14 Kota Bima, Selasa (29/3).

Salah satu tarian adat Bima, yakni menaburkan beras kuning (tari wura bongi monca) ikut meramaikan Pawai Budaya, Selasa (29/3).

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

Paguyuban Suku Sunda memperagakan kesenian asli suku itu, pada saat mengikuti Pawai Budaya, menyambut HUT ke 14 Kota Bima, Selasa (29/3).

Momen Pawai Budaya, menyambut HUT ke 14 Kota Bima, juga dimanfaatkan oleh pemuda disalahsatu Kelurahan kampanyekan untuk melawan narkoba, Selasa (29/3).

(Suara NTB/uki)

Sejumlah warga yang tergabung dalam paguyuban Batak, ikut meramaikan Pawai Budaya menyambut HUT ke 14 Kota Bima, Selasa (29/3).

(Suara NTB/uki)

Paguyuban Padang, mengenakan pakaian adat Minang, ikut meramaikan Pawai HUT ke 14 Kota Bima, Selasa (29/3).