Snt 30042016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 50 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 30 APRIL 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PRESIDEN, Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bima dan Kota Bima, Jumat (29/4) kemarin. Presiden tiba di Bandara Sultan Salahuddin Bima sekitar pukul 12.15 Wita dengan menumpangi pesawat Angkatan Udara CN 295.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

KUNJUNGAN - Presiden Jokowi bersama Ibu Negara, Hj.Iriana Jokowi didampingi Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi dan Istri Hj.Erica Zainul Majdi, tiba di Bandara Sultan Salahuddin Bima, Jumat (29/4) kemarin.

PLN Siap Kooperatif dengan KPK Mataram (Suara NTB) Pihak PT. PLN Persero Wilayah NTB menyatakan siap kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul keinginan komisi antirasuah ini menelisik proyek pembangkit listrik di daerah ini. Seperti diketahui, KPK memberi sinyal akan mengusut sejumlah proyek pembangkit listrik di NTB yang diduga mangkrak dan bermasalah. ‘’Namanya mekanisme hukum, kita serahkan saja sesuai ketentuan yang berlaku,’’ ujar Manager Hukum, Komunikasi dan Pertanahan PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) XI Nusra, Amiruddin Ginting kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (29/4) kemarin.

TO K O H Terbitkan Surat Tugas UPAYA Polda NTB mempercepat penanganan kasus parsel Lombok Timur (Lotim) membuahkan hasil. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya merespons dengan menerbitkan surat tugas untuk pembentukan tim audit kerugian negara.

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Menanggapi keinginan serius KPK turun langsung menyelidiki persoalan kelistrikan di NTB, Amir berpandangan bahwa hal itu sah-sah saja. Apalagi KPK memang memiliki kewenangan secara perundangundangan, untuk melakukan langlah hokum itu.

‘’Semuanya harus siap, PLN pasti sangat kooperatif,’’ katanya.

Diberitakan sebelumnya, KPK memberi sinyal akan mengusut sejumlah proyek pembangkit listrik di NTB yang diduga mangkrak dan bermasalah. Selain itu, KPK juga memberi sin-

Bonardo Hutauruk (Suara NTB/dok)

Meningkat Drastis PENDERITA Demam Berdarah Dengue (DBD) di NTB hingga 25 April 2016 mencapai 1.727 orang. Jumlah ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan penderita DBD pada tahun 2015 sebanyak 1.273 hingga bulan Desember. Peningkatan jumlah penderita ini dipicu karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan prilaku hidup sehat.

Bersambung ke hal 15 Eka Junaedi (Suara NTB/dok)

Mereka mencurigai banyak penyelewengan anggaran dan diduga dimanfaatkan pada saat momentum Pilkada KSB. Namun dari hasil pengecekan terakhir pihak GMAK ke KPK, dokumen laporan diminta dilengkapi dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ditanya soal mekanisme yang berlaku di KPK terkait permintaan audit BPK di pelapor itu, Agus Rahardjo tak berkomentar karena menyangkut teknis penerimaan laporan. Dia mengaku harus mengecek dulu laporannya.

Itu pun butuh proses karena sangat banyak pengaduan masyarakat.

“Laporan kan banyak sekali.

Kita harus cek nanti, apakah memang perlu

yal akan mengusut tunggakan dividen PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang selama beberapa tahun terakhir tak pernah masuk ke APBD NTB. Bersambung ke hal 15

Enam Direktur dan Dua Kapolres Diganti

Masih Ditelaah Dumas KPK LAPORAN dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) senilai Rp 68 miliar lebih masih ditelaah. Pihak KPK mengatakan bahwa dokumennya masih di Pengaduan Masyarakat (Dumas).

Hal itu disampaikan Ketua KPK, Agus Rahardjo kepada Suara NTB saat berkunjung ke Mataram, Rabu (27/4) lalu. Karena masih sebatas laporan, sehingga masih dalam proses pengkajian. “Kalau ada laporan sebelumnya, berarti masuk ke Dumas, dan masih ditelaah,” kata Agus Rahardjo.

Dumas akan mengkaji sejauh mana kelengkapan dokumen laporan. Kemudian jadi bahan kajian, apakah bisa diteruskan ke bidang penindakan atau tidak. “Jadi setiap ada laporan, dikaji Dumas dulu, dilihat kelengkapannya bagaimana,” jelasnya.

Dana Bansos Rp 68 miliar lebih itu sebelumnya disampaikan Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) KSB ke KPK.

Amiruddin Ginting

audit BPK. Tapi kalau memang auditnya diminta, berarti diperlukan oleh tim,” kata Agus.

Dalam banyak kasus, pihaknya memang berkoordinasi dengan auditor negara itu, untuk mendukung penyelidikan bahkan penyidikan kasus yang ditangani, termasuk beberapa perkara baru saat ini. (ars)

Agus Rahardjo (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Mutasi dan promosi besarbesaran berlangsung di tubuh Polri. Sejumlah pejabat menengah (Pamen) dan pejabat utama diganti, tak terkecuali di jajaran Polda NTB. Sedikitnya enam pejabat selevel direktur di Polda NTB diganti, termasuk diantaranya dua Kapolres.

“Memang benar ada sejumlah pejabat menengah dan pejabat utama diganti,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tribudi Pangastuti, MM kepada Suara NTB, Jumat (29/4) petang.

Mutasi dan promosi besar besaran ini diakui terjadi di hampir semua jajaran kepolisian daerah. di NTB sendiri menurutnya, ini tergolong pergeseran pejabat terbesar sepanjang catatan mutasi. Menurut Tribudi, tidak lain sebagai bentuk penyegaran organisasi, hanya saja dalam jumlah yang cukup banyak. “Ada puluhan TR (Telegram Rahasia) yang sampai juga ke kami. Cukup banyak yang diganti,” ujarnya.

Untuk setingkat direktur yang diganti dan mendapat posisi baru diantaranya, Direktur Polair, Kombes Pol Gatot Wahyudi, Direktur Sabhara Kombes Pol. I Made Ardhana, Direktur Lalulintas Kombes Pol. Edi Ciptanto, Dir Binmas Kombes Pol. Suwarto. Dua Direktur lainnya adalah Direktur Reskrimum yang dijabat

AKBP Anom Wibowo, hanya bergeser. “Pak Anom mengisi jabatan Direskrimsus, gantikan Pak Prasetijo Utomo,” sambungnya.

Yang sedikit jadi kejutan adalah kembalinya AKBP Suryo Saputro,yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kabid Humas Polda NTB. Sebelum jadi Kabid Humas, Suryo adalah Kapolres KSB. “Yang mengisi jabatan Direskrimum Pak Suryo, jadi beliau kembali ke NTB,” sambung Tribudi. Selain jabatan direktur, Kepala Biro SDM AKBP Sigit Hari Wibowo juga diganti.

Mereka pindah tugas berpencar ke beberapa daerah.

“Untuk jelasnya, saya harus cek TR nya dulu,” sebutnya.

Di luar itu, Tribudi juga mengakui ada dua Kapolres turut dalam gerbong mutasi.

Yakni Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendiyawan Syarif dan Kapolres Dompu AKBP Brury Soekotjo. Siapa penggantinya? Tribudi mengaku belum mendapat kepastian informasi. “Memang ada dua Kapolres diganti, tapi saya cek lagi datanya,” katanya. Namun informasi diperoleh Suara NTB, Kapolres KSB diisi Kasubdit III Tipikor, Andy Hermawan, SIK. Sedangkan Kapolres Dompu dijabat AKBP Jon Wesley Arianto, yang saat ini sebagai Kasubdit IV pada Ditreskrimsus. (ars)

Distan TPH NTB Ragukan Data Gagal Panen Padi di Lotim Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si masih menyangsikan data tanaman padi yang mengalami gagal panen di Lombok Timur (Lotim) mencapai 562 hektar lebih. Pasalnya, data yang dirilis pihaknya pada 19 April 2016, luas areal tanaman padi yang mengalami gagal panen hanya 80 hektar.

“Saya ndak mengatakan benar 500 hektar lebih itu atau tidak benar (gagal panen). Saya harus membuat data, laporan yang saya bisa pertanggungajwabkan. Makanya perlu diuji juga (data Dinas Pertanian Lombok Timur) itu,” kata Husnul dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (29/4) siang kemarin.

Husnul mengatakan, data yang dirilis Dinas Pertanian Lotim itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah, ia meminta atas dasar apa Dinas Pertanian setempat menyebutkan luas areal tanaman yang gagal panen sekitar 500 hektar lebih atau 2.809 ton padi ang gagal panen. ‘’Apakah laporan ke bupati ataukah berdasarkan laporan dari BPS setempat. Kalau saya apa yang saya tulis itu semua atas dasar pemantauan dari teman-teman di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) saya.

Datanya kemudian diramu di sini, setelah dianalisa baru dilaporkan ke pimpinan (gubernur),”ucapnya.

Meskipun demikian, lanjut Husnul, kalaupun terjadi gagal

panen sekitar 2.000 ton di Lotim, hal itu masih di bawah batas ambang. Produksi gabah di Lotim diperkirakan sekitar 156 ribu ton, dan jika dibandingkan dengan perkiraan gagal panen sebesar 2.000 ton lebih maka sangat kecil sekali. “Kalau kerusakan, ambangnya 2,7 baru bisa dikatakan memberikan kontribusi, pengurangan produksi yang signifikan,”imbuhnya.

Secara nasional, sebutnya, nilai ambang kerusakan atau gagal panen di NTB masih 2,2. Sementara nilai ambang batas kerusakan sebesar 7. Kerusakan atau gagal panen ini disebabkan serangan Organisme Penggangu Tanaman (OPT), banjir dan kekeringan. Ia menyebut-

kan, bulan sebelumnya nilai ambang batas kerusakan sebesar 1,1. “Saya sering dapat informasi dari koran atau apa. Bukan saya ndak mempercayai, tapi kolaborasi lagi dengan data yang lain. Se-

hingga datanya lebih konkrit, untuk bisa dilaporkan ke pimpinan,”pungkasnya.

Bersambung ke hal 15

Husnul Fauzi

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

Halaman 2

Susun RPJMD

Pemkot Manfaatkan Medsos Tampung Usulan Warga Mekanisme Harus Jelas MULAI tahun depan, Pemkot Mataram akan memberikan anggaran Rp 50 juta per lingkungan yang penggunaannya difokuskan untuk penanganan kebersihan, khususnya pengelolaan persampahan. Tentunya rencana pemberian anggaran ini disambut baik oleh para kepala lingkungan di Kota Mataram. Agar ke depan pengelolaan anggaran lingkungan ini tidak jadi persoalan, maka perlu mekanisme yang jelas sebelum disalurkan. Demikian disampaikan Kepala Lingkungan (Kaling) Karang Mas-Mas, Kelurahan Cakranegara Utara, Muhammad Murad. “Kami menyambut baik tapi mekanismenya seperti apa harus diatur dengan jelas,” ujarnya, Jumat (29/4).

Pentingnya aturan serta mekanisme yang jelas ini agar pengelolaan keuangan daerah ini juga tidak akan menjadi persoalan ke depan. Apalagi menurutnya persoalan uang atau anggaran ini suatu hal yang sangat sensitif. Ia pun mengusulkan agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan usulan program yang telah disampaikan lingkungan pada saat pelaksanaan MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat).

Dengan anggaran Rp 50 juta ini, Murad mengatakan pihaknya bisa berbuat lebih banyak lagi untuk kepentingan warga. Selain itu jika fokus penggunaannya hanya untuk penanganan kebersihan, maka lingkungannya akan semakin bersih. Ia pun mengusulkan bisa saja program ini langsung ditangani Dinas Kebersihan yang diturunkan ke lingkungan, sehingga program kebersihan di lingkungan juga bisa langsung diawasi pelaksanaannya oleh Dinas Kebersihan. “Paling tidak nanti ada yang kontrol penggunaan dana ini dari Dinas Kebersihan,” ujarnya.

Selama ini tiap lingkungan hanya diberi dana hibah Rp 5 juta per tahun. Disampaikan Murad, dengan dana yang hanya Rp 5 juta pun setiap pengelolaan serta pertanggungjawabannya harus jelas. “Persoalan uang ini sangat sensitif. Ini saja yang Rp 5 juta kita cukup ribet,” cetusnya.

Mengenai pengelolaan persampahan di lingkungannya, Murad mengatakan telah berjalan cukup baik. Lingkungan Karang Mas-Mas memiliki tiga unit gerobak sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah warga tiap pagi dan sore hari. Biaya pengangkutan ini dikeluarkan secara swadaya oleh warga yang digunakan untuk membayar upah petugas. “Petugasnya hanya satu orang.

Kemarin ada dua orang tapi satu orang berhenti.

Saya akan cari satu orang lagi biar bisa bantu pengangkutan sampah ini,” jelasnya. (ynt) (Suara NTB/ynt)

Cari Kantor Pengganti

(Suara NTB/ist)

ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Hj. Bq. Mirdiati menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk segera mencari bangunan untuk disewa sebagai pengganti kantor Lurah Pagutan yang terancam dieksekusi pascaturunnya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan penggugat atas sengketa lahan kantor Lurah Pagutan. ‘’Tidak ada jalan lain selain sewa rumah dulu untuk Kantor Lurah Pagutan supaya pelayanan tidak terganggu,’’ ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (29/4).

Selain itu, Pemkot Mataram diharapkan mulai memikirkan dan mencari lahan untuk pembangunan kantor Lurah Pagutan tersebut. ‘’Tidak bisa kita ngotot lagi. Lebih baik kita hormati saja proses hukum yang sudah berjalan ini,’’ ajaknya.

Dengan kenyataan ini, Pemkot tentu tidak bisa berlama-lama untuk mencari pengganti bagi Kantor Lurah Pagutan.

Politisi Gerindra ini mendesak Pemkot Mataram agar secepatnya mencari pengganti Kantor Lurah Pagutan. Ini mengingat makin banyaknya jumlah penduduk di sana yang membutuhkan pelayanan. Pemkot Mataram juga diminta untuk mensosialisasikan kondisi ini agar masyarakat tidak kebingunan ketika Kantor Lurah Pagutan pindah tempat. ‘’Jangan sampai ada provokator yang justru memperkeruh keadaan,’’ ucap anggota Dewan dari dapil Mataram-Sekarbela ini.

Mirdiati menyarankan kepada Pemkot Mataram agar pengganti Kantor Lurah Pagutan itu tidak jauh-jauh dari lokasi kantor Lurah Pagutan saat ini. ‘’Supaya nanti masyarakat tidak kebingungan mencarinya,’’ demikian Mirdiati. Pada bagian lain, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram tidak menyangkal bahwa terkait masalah aset, terutama aset berupa lahan maupun kantor, Pemkot Mataram memang belum clear.

Padahal dulunya Pemkot Mataram memiliki banyak tanah pecatu yang tersebar di semua kelurahan. Hanya saja, diduga karena lalai, akhirnya tidak sedikit aset Kota Mataram diakui sebagai milik dari pihak lain. ‘’Makanya, kalau itu asalnya dari tanah pecatu, Pemkot harus cepat membuatkan alas hak, supaya jelas statusnya,’’ kata Mirdiati.

Sebab, sambungnya, lahan pemerintah yang tidak memiliki alas hak seperti sertifikat, rawan digugat pihak lain. Mirdiati mengatakan, Pemkot Mataram harus meningkatkan pengawasan terhadap aset-aset yang ada. ‘’Kita berharap semua aset ada alas haknya.

Sehingga siapapun yang jadi pemimpin, tidak aka nada masalah terkait aset,’’ katanya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka persiapan penyusunan konsep Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-2021, Pemkot Mataram memanfaatkan media sosial (medsos) untuk menampung usulan-usulan warga terhadap program pembangunan di Kota Mataram. Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE.,MM kepada Suara NTB menyampaikan selama beberapa waktu terakhir ini pihaknya memprogramkan penjaringan aspirasi masyarakat atau disingkat Jaring Asmara untuk menampung usulan dari warga Kota Mataram.

Salah satu medium yang bisa dimanfaatkan warga adalah melalui medsos khususnya Facebook dan Twitter karena maraknya pengguna dua jenis medsos ini di Kota Mataram. “Saat ini sudah mulai kita laksanakan dalam rangka mendapatkan masukan dari masyarakat Kota Mataram maupun stakeholders manapun,” jelasnya.

Martawang mengatakan semua usulan warga ini akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD 2016-2021 atau pada periode kedua kepemimpinan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Semua persoalan yang disampaikan warga mela-

lui media sosial maupun medium lainnya akan berupaya dituntaskan dalam RPJMD tersebut sehingga apa yang menjadi visi misi kota ini dapat terwujud.

“Penjaringan aspirasi masyarakat ini bagian dari cara yang kita lakukan untuk lebih memperkaya naskah atau dokumen RPJMD Kota Mataram 2016-2021,” cetusnya. Selain melalui akun media sosial, Martawang menyampaikan pihaknya juga membuka layanan telepon, pesan singkat, dan melalui aplikasi WA. “Kita juga melakukan diskusi tematik bersama stakeholders terkait yang nanti ujungnya akan kita bahas bersama di forum Musrenbang RPJMD Kota Mataram 2016-2021,” jelasnya.

Memanfaatkan medsos maupun layanan komunikasi lainnya ini selain untuk memperkaya dokumen RPJMD, juga pihaknya ingin masyarakat terlibat langsung dalam penyusunan naskah ini. Dengan demikian masyarakat juga akan merasa dilibatkan dalam menentukan masa depan Kota Mataram dalam lima tahun ke depan.

“Sekarang kita sudah ada di era media sosial dan kita manfaatkan itu semua dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk memperkaya dokumen RPJMD kita lima tahun ke depan,” ujarnya.

Penjaringan aspirasi

(Suara NTB/ynt)

BALIHO JARING ASMARA - Pemkot Mataram memasang baliho di depan Kantor Walikota yang memuat nomor telepon, pesan singkat, alamat aplikasi LINE, serta laman Facebook yang bisa dihubungi warga untuk memberikan usulan program yang diharapkan kepada pemerintah. Usulan ini kemudian akan dimasukkan dalam naskah RPJMD Kota Mataram 2016-2021. masyarakat ini telah dimulai sejak awal April lalu dan berakhir sampai akhir Mei mendatang. Setelah naskah RPJMD ini rampung kemudian akan dibahas bersama DPRD Kota Mat-

Rapat Paripurna, Sejumlah Anggota Dewan Asyik Main HP Mataram (Suara NTB) Kinerja DPRD Kota Mataram perlu dipertanyakan. Saat rapat paripurna, mereka bukannya menyimak, justru asyik bermain HP (handpone) serta selfi.

Ini terlihat ketika rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH dan dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, pimpinan SKPD, Camat dan lurah berlangsung Jumat (29/4).

Pembacaan hasil evaluasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah seolah tak digubris oleh beberapa anggota DPRD. Mereka terlihat sibuk chatting di media sosial, browsing dan lain-lain. Parahnya lagi, anggota Dewan perempuan malah asyik selfi.

Tingkah polah anggota Dewan yang dikeluar dari koridor tata tertib rapat paripurna, justru mendapat respon datar serta pembelaan dari Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Didi berdalih, kemungkinan anggota DPRD yang bermain HP tersebut sedang mencari referensi untuk menyesuaikan hasil rekomendasi atau evaluasi Pansus. “Iya,

(Suara NTB/cem)

MAIN HP - Beberapa anggota DPRD Kota Mataram, terlihat asyik bermain HP saat rapat paripurna, Jumat (29/4). mungkin mereka cari - cari referensi,” kata Didi memberikan pembelaan saat dikonfirmasi usai rapat paripurna.

Ketika wartawan menunjukan gambar anggota Dewan yang membuka akun medsos, Politisi Partai Golkar ini berdalih rapat sidang paripurna belum dimulai. “Mungkin belum mulai paripurna,” kilah Didi.

Dikonfirmasi terpisah, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh enggan memberikan komentar terkait beberapa anggota Dewan yang tidak menghargai sidang paripurna tersebut. Menurutnya, urusan tersebut bagian dari internal Dewan sendiri. “Kalau soal itu, saya ndak mau berkomentar.

Itu urusan rumah tangga DPRD,” cetus Walikota. (cem)

aram untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda RPJMD. “Saya harap masyarakat berpartisipasi, berkontribusi untuk bersama-sama memikirkan masa depan Kota Mataram,”

Gerbang Mataram

Pemkot Ingin Bangunan Monumental Mataram (Suara NTB) Pada pintu masuk Kota Mataram di bagian selatan, di sekitar Jalan Gajah Mada, Pemkot Mataram akan membangun gerbang kota yang juga terintegrasi dengan bundaran di jalan tersebut. Terkait rencana pembangunan ini, Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang, SE.,MM kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya ingin membangun sebuah ikon atau bangunan yang monumental di kawasan tersebut. Sehingga nantinya bangunan ini akan menjadi kebanggaan warga Mataram dan juga ciri khas yang bisa mengingatkan para pendatang yang datang ke Mataram.

Bangunan yang monumental ini disebutkan Martawang mulai dari bundaran sampai di pintu gerbang atau batas Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat. “Kita akan bangun bangunan yang monumental, itu istilahnya Bapak Walikota dan Wakil Walikota. Beliau mengatakan kita harus membangun ini yang bisa membuat masyarakat Kota Mataram menjadi bangga,” cetusnya.

Selain monumental, bangunan gerbang kota dan bundaran ini juga harus me-

Realisasi Parkir Tak Tercapai

Kepala Dishubkominfo Berpeluang Diganti Mataram (Suara NTB) Salah satu rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD, pada evaluasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota pada APBD Kota Mataram tahun 2015 yakni, pengelolaan parkir masih belum maksimal. Pasalnya, hingga dua tahun terakhir retribusi parkir tidak pernah tercapai. Ini membuka peluang digantinya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Drs. H. Khalid.

“Iya, bisa diganti. Tergantung hasil evaluasi,” kata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi, usai menghadiri rapat paripurna, Jumat (29/4).

Beberapa hal kata Walikota, akan menjadi bahan evaluasinya bersama Wakil Walikota. Termasuk melaksanakan rekomen-

dasi Pansus yang meminta agar kinerja pimpinan SKPD juga diganti. Pasca dilantik Februari lalu, evaluasi kinerja pimpinan SKPD sudah menjadi prioritas dalam agenda tersebut. Ia menegaskan, dalam enam bulan ini bukan saja Kepala Dishubkominfo saja berpeluang diganti, melainkan semua pimpinan SKPD yang kinerjanya tidak baik. “Semua berpeluang diganti dan ditetapkan setelah enam bulan saya dan Pak Wakil menjabat,” tegas Walikota.

Ahyar belum bisa menyebutkan nama pejabat bakal diganti atau ditetapkan. Sebab, masih harus melalui proses atau mekanisme. Yang paling penting menurut Walikota adalah, rekomendasi Pansus agar segera ditindaklanjuti. Seperti halnya, persoalan aset masih banyak bermasalah, seh-

ujarnya. Sementara untuk Musrenbang akan dilaksanakan awal Juni dan diharapkan sebelum bulan Ramadhan naskah RPJMD bisa dimasukkan ke DPRD untuk dibahas. (ynt)

ingga jangan sampai mempengaruhi penilaian BPK (Badan Pengawasan Keuangan) untuk memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP). “Kita mendapatkan WTP. Suatu capaian cukup lama diharapkan.

Dan kita berharap bisa mempertahankan WTP,” kata Walikota.

Terlepas dari rekomendasi tersebut, Pansus juga memberikan apresiasi terhadap capaian capaian yang melampuai target tahun 2015. Keberhasilan itu sambungnya, berkat kinerja bersama antara eksekutif dan legistlatif serta dukungan masyarakat. Ia melihat, pertumbuhan ekonomi secara makro di Kota Mataram, mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal itu terlihat, dari banyaknya investasi yang masuk di Kota Mataram. (cem)

miliki nilai historis sehingga terus dikenang oleh warga sampai ratusan tahun ke depan.

Desain pembangunan gerbang kota maupun bundaran ini telah ada. Namun Pemkot Mataram ingin desain tersebut disempurnakan kembali.

“Harapan kita sebagai sebuah sculpture perkotaan, nantinya begitu orang melihat itu, foto dimana saja, ikon itu orang akan berpikir itu di Kota Mataram. Itu sedang kita proses sekarang ini. Sudah ada draft perencanaannya,” jelasnya.

Desain gerbang kota maupun patung di bundaran tersebut akan mengedepankan visi dan misi Kota Mataram yaitu maju, religius, dan berbudaya.

Ketiga unsur ini akan diadopsi dalam bentuk desain gerbang kota dan bundaran. “Rencana awal begitu tapi tentu nanti akan lebih sempurna lagi. Kalau ikon yang dulu sempat kita diskusikan awal adalah monumen mutiara.

Tapi tentu monumen mutiara ini tidak berdiri sendiri tapi ada makna religiusitas dan berbudaya,” jelasnya.

Pembangunan gerbang kota ini belum dipastikan kapan pelaksanaannya.

Hanya saja Martawang menargetkan tahun ini perencanaan akan dituntaskan. Pihaknya juga belum bisa memastikan berapa dana yang akan dianggarkan sebelum perencanaan rampung dilaksanakan.

“Tapi intinya adalah monumen dan pintu gerbang dan harus betul-betul bisa jadi kebanggaan Kota Mataram dan ikon selain Islamic Center yang saat ini sudah ada,” demikian Martawang. (ynt)

(Suara NTB/dok)

Atasi Pengangguran

Perusahaan Diminta Beri Pelatihan Pada Warga Sekitar Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengatasi persoalan pengangguran di Kota Mataram, perusahaan yang berinvestasi di Kota Mataram juga diminta untuk ikut berkontribusi memberikan pelatihan kepada warga sekitar lokasi perusahaan tersebut. Dengan pelatihan sesuai bidang usaha yang dijalankan perusahaan tersebut, warga sekitar perusahaan banyak yang terserap dan bisa bekerja di perusahaan tersebut.

“Kita terus mendorong perusahaan yang berinvestasi di Kota Mataram agar memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar lokasi perusahaan sesuai kebutuhan usahanya sehingga

masyarakat sekitar bisa terserap untuk bekerja. Dan kita juga sudah lama meminta 50 persen pelamar kerja dari Kota Mataram harus diprioritaskan untuk mengisi lowongan yang ada,” jelas Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos kepada Suara NTB, Jumat (29/4).

Angka pengangguran terakhir yang ada di Disosnakertrans Kota Mataram sebanyak 8.923 jiwa.

Pada tahun 2014, disebutkan angka pengangguran mencapai 9.523 dan diklaim turun 0,8 persen pada tahun 2015 dan menjadi 8.923 jiwa. Khalik mengatakan penyerapan tenaga kerja pada

2015 lalu terus meningkat walaupun secara nasional terjadi PHK di berbagai daerah. “Akan tetapi di Kota Mataram selama 2015 PHK tidak terjadi,” ujarnya.

Sementara itu ada serapan tenaga kerja baru dari investasi perusahaan baru di Mataram yang jumlahnya 327 perusahaan. Ratusan perusahaan ini kemudian berhasil menyerap 2.535 orang tenaga kerja. Sedangkan dari bursa kerja yang dilaksanakan Mei 2015 yang diikuti 26 perusahaan berhasil menyerap 1.752 tenaga kerja.

“Perusahaan lama yang sudah beroperasi menyerap tenaga kerja baru sepanjang 2015 sebanyak 1.785 tenaga kerja. Di samp-

ing itu ada penambahan jumlah pengangguran dari lulusan SMK/ SMA sederajat dan perguruan tinggi. Akan tetapi jumlahnya tertutupi oleh jumlah penyerapan tenaga kerja yang ada sehingga angka pengangguran di Kota Mataram terus menurun dari tahun 2014,” terangnya.

Selain mendorong perusahaan memberikan pelatihan kepada warga sekitarnya, Khalik mengatakan pihaknya juga meningkatkan komunikasi dengan perusahaan di Kota Mataram agar dapat memetakan lowongan kerja yang tersedia. Dengan demikian pihaknya bisa menginformasikan kepada para pencari kerja.

Disosnakertrans juga melaksan-

akan program peningkatan kompetensi bagi para pencari kerja melalui pelatihan berbagai keterampilan dan wirausaha bagi para pencari kerja usia produktif.

Setelah diberikan pelatihan, Disosnakertrans juga memberikan bantuan peralatan kerja seperti pertukangan, katering, perbengkelan, dan lainnya.

“Kita juga membuka bursa kerja online di kantor dinas yang bisa diakses secara gratis oleh pencari kerja,” ujarnya. Di samping itu, Khalik mengatakan pihaknya menekan terjadinya PHK dengan meningkatkan pengawasan dan kerjasama tripartit anatra pekerja, pengusaha, dan pemerintah. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Garam NTB Masih Sulit Dipasarkan Garap Kawasan Wisata KANTOR Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Timur tidak melihat enteng potensi pajak yang berkembang di kawasan wisata, seiring perkembangan pariwisata dan bisnis pengikutnya. Terutama di gili Matra (Meno, Air dan Trawangan) di Lombok Utara, dan pusat wisata Senggigi, Lombok Barat.

KPP Mataram memberi atensi khusus untuk kawasan-kawasan yang kini banyak dijamah investor asing ini.

“Tahun sebelumnya kita garap secara massif, tahun inipun akan kita garap lebih massif,” kata Kepala KPP Mataram Timur, (Suara NTB/bul) Wahyu Santosa. Walaupun Wahyu Santosa pada umumnya potensi pajak di seluruh wilayahnya tak dipandang sebelah mata. KPP Mataram Timur membawahi Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara. Tahun lalu, penerimaan pajak di dua kabupaten ini telah mencapai 114 persen dari total penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp 210 miliar.

Awal tahun ini, lanjut Wahyu, Surat Pemberitahuan (SPt) pajak yang telah masuk sebesar 50 persen. Sementara target penerimaan tahun ini di KPP Mataram Timur menjadi sebesar Rp 320 miliar dari target penerimaan di Nusa Tenggara (NTB, NTT) sebesar Rp 6 triliun lebih. Melihat kenaikan target ini, Wahyu sebutkan seluruh potensi pajak, terutama di kawasan wisata terus dipantau dan dicatat. Selanjutnya dilakukan imbauan kepada pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara.

“Kami terus menjalin sinergi dengan dua pemerintah daerah ini.

Prinsipnya, kami punya program ekstensifikasi dan intensifikasi pengamanan penerimaan. Termasuk dari usaha pariwisata yang di dalamnya ada tempat hiburan,” kata Wahyu Santosa kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (29/4). Masih ada saja potensi pengusaha yang enggan membayar pajak, namun tetap diberikan sosialisasi dan imbauan-imbauan. Kebijakan keringanan pajak yang diberlakukan pemerintah di tahun ini dianggapnya cukup efektif.

Dan tahun ini adalah tahun penindakan kepada wajib pajak nakal, diperkirakan akan semakin memperkuat kesadaran semua pihak.

Di kawasan wisata, ada potensi besar pajak para pengusaha asing. Namun untuk ini, Wahyu pertegas Warga Negara Asing (WNA) cukup menyadari arti pentingnya pajak. Dan sudah menjadi pemandangan umum di KPP Mataram seringkali ada WNA yang berlalu lalang. “Mereka cukup sadar pajak, hampir setiap hari ada saja yang datang tanya-tanya mengenai mekanisme membayar pajak. Mereka yang belum inilah yang kita datangi terus. Selain kita pantau usaha-usaha lain yang kemungkinan juga digeluti,” demikian Wahyu Santosa. (bul)

Mataram (Suara NTB) Produksi petani garam NTB masih belum berlabel SNI. Pemasarannya saat ini mentok hanya di tingkat lokal, masih sulit bersaing di pasar yang lebih luas.

Dari yang dicatat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, ada 15 perusahaan yang masih dihitung Industri Kecil Menengah (IKM) yang bergerak langsung di hilirisasi garam. Satu perusahaan, Agro Selaparang di Lombok Timur satu-satunya yang telah memenuhi standar nasional (SNI).

“Kita sedang berproses, ada sekitar enam perusahaan yang berjuang untuk mendapatkan label SNI,”kataKepalaBidangAgroKimia dan Aneka Industri Disperindag NTB, Baiq Laily Patmi, ST, ME kepada Suara NTB di Mataram, Jumat(29/4).Untukgaramyodiumse-

benarnya tak ada persoalan.

Namun mendapatkan sertifikat SNI ini, katanya seluruh tahapan dan proses yang dilakukan oleh perusahaan menjadi penilaian. Diketahui, garam NTB kualitasnya masih dibawah standar, lantaran kadar airnya yang masih tinggi.

Standar nasional ini mestinya wajib bagi IKM garam, tidak saja bagaimana garam NTB mampu dipasarkan lebih luas di tingkat nasional dan global. Kata Laily, garam masuk golongan kebutuhan utama masyarakat, sama halnya dengan air minum label.

“Untuk dapat standar SNI sesuai target tahun ini, IKM difasilitasi Badan Standar Nasional (BSN). Kami berikan pelatihanpelatihan dan pendampingan terus menerus, Dinas Kelautan Perikanan juga ikut terlibat karena kita bekerjasama,” ungkapnya.

DengankeadaanbelumberSNI, lanjut Laily, garam NTB belum dapatdipasarkansecaraterbuka.Pun dipasarkan melalui pasar-pasar modern yang jumlahnya telah cukup banyak di NTB. Secara bertahap para IKM akan diantarkan untuk mampu bersaing produksi garamnya di level pasar apapun.

Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si merinci target angka produksi garam sebesar 10 persen dari total target produksi tahun 2015 sebesar 232.090.000 ton (terealisasi sebesar 178.605,18 ton).

Dengan potensi luas lahan produksi di NTB seluas 9.789,92 hektar. Enam kabupaten/kota produsen garam di NTB, yakni Lmbok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Daritotalproduksitersebut,hanya30persenyangdigunakanuntuk memenuhi kebutuhan garam rumah tangga, termasuk garam yang diyodium. 70 persennya merupakan garam untuk industri yang dikirim ke luar daerah. Selama ini, sebagian besar produksi garam

(Suara NTB/bul)

Baiq Laily Patmi NTBdijualuntukkebutuhanindustri.Sebagiandiantaranyauntukkebutuhan konsumsi . (bul)

DIGEMPUR PROPERTY – Sebidang lahan pertanian di Kota Mataram yang masih hijau, di ambil dari salah satu sudut ketinggian sebuah hotel bertingkat. Laju pertumbuhan ekonomi membuat pembangunan di Kota Mataram juga terus menggeliat, membuat lahan hijau ini tidak lama lagi akan digempur pembangunan property. Pemkot sudah semestinya memetakan tata ruang daerah, sehingga lahan hijau yang sudah menyempit akan makin tergerus.

(Suara NTB/bul)

Peringatan ’’May Day’’

Proyek PLTGU Sekarbela Mulai Diproses Mataram (Suara NTB) Sempat tersandung masalah perizinan, PLN mulai memproses pengerjaan konstruksi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) berkapasitas 150 Megawatt (Mw) di Bagik Kembar, Sekarbela, Mataram. Manajer Hukum, Komunikasi dan Pertanahan PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) XI Nusra, Amiruddin Ginting, Jumat (29/4) mengatakan, lelang dilaksanakan di PLN pusat.

Perizinan-perizinan telah menunjukkan titik terang.

Soal tata ruang yang sebelumnya menjadi perdebatan dan memicu tarik ulur pembangunan PLTGU bukan lagi persoalan. Progres terakhir sedang dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). “Pada prinsipnya, semua berjalan tidak ada masalah. Kalaupun ada yang belum tuntas, tetap kita koordinasikan. Pada intinya tidak ada yang tidak tuntas selama Pemda dan instansi terkait memberikan support,” kata Amir.

“Insya Allah tahun ini pembangunan proyek dilaksanakan,” sambungnya. NTB kecipratan rencana besar pemerintah pusat untuk pengadaan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Mw. Jatah yang dialokasikan ke Pulau Lombok dan Sumbawa untuk pembangkit sebesar 500 Mw. Proyek-proyek yang dicanangkan ini di antaranya terdapat yang sudah mulai akan digarap, terdapat juga yang saat ini sedang survey lokasi pembangunan. Direncanakan, selambatnya tahun 2019 semua rencana pembangunan pembangkit tersebut harus sudah terealisasi, jika masyarakat dan pemerintah daerah giat mendukung.

Di antaranya proyek besar tersebut PLTGU Bagek Kembar 150 Mw, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Mobile 50 Mw, PLTU Lombok II di Sambelia sebesar 100 Mw, PLTU Lombok FTV II kapasitas 100 Mw juga di Sambelia Lombok Timur. Sisanya PLTMG 50 Mw di Labuan Badas Sumbawa dan PLTMG II sebesar 50 Mw di Bima. Total pembagiannya di Lombok 400 Mw dan Pulau Sumbawa 100 Mw. NTB dinilai memiliki perkembangan pembangunan yang cukup pesat kedepannya. Apalagi NTB sudah termasuk daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup besar berkembang. Jatah ini sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan pembangunan hingga 2019 mendatang. Kesemua proyek tersebut, rata-rata pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Karena mempertimbangkan pengurangan subsidi dari pemerintah. Proyek besar pemerintah melalui PLN ini akan terlaksana dengan baik, selama pemerintah daerah dan masyarakat memberi dukungan. (bul)

JUMAT, 29/04/2016

Gaji Minim, Perusahaan Tak Berikan Jaminan Sosial Peringatan Hari Buruh atau dikenal ‘’May Day’’ yang selalu diperingati tanggal 1 Mei, seolah tak memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pekerja.

Padahal, mereka sudah banyak memberikan kontribusi untuk mengembangkan perusahaan.

GAJI tak sepadan dengan keringat dan kerja keras mereka.

Parahnya lagi, jaminan sosial seperti jaminan kesehatan serta keselamatan kerja tak diberikan perusahaan. Catatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, di tahun 2015 sengketa antara perusahaan dan pekerja sebanyak 14 kasus. Dan April 2016, sudah masuk 10 kasus.

Persoalan ketenagakerjaan dilaporkan umumnya, penggajian tak sesuai UMK, jaminan sosial tidak diberikan serta kasus PHK sepihak oleh perusahaan. Pekerja seolah menjadi kambing perah yang terus digunakan tanpa ada keadilan dari segi pendapatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, Jumat (29/4) membenarkan, bahwa masih ada perusahaan yang membayar gaji karyawannya di bawah upahj minimum kabupaten (UMK) yang ditetapkan oleh Pemkot Mataram.

Selain itu, perusahaan juga tidak memfasilitasi Jamsos.

Ia menyebutkan, persoalan ketenagakerjaan yang ditangani di tahun 2015 sebanyak 14 kasus. Sedangkan, data April 2016 sudah masuk laporan 10 kasus. Sengketa dilaporkan oleh pekerja, yakni penggajian tidak sesuai UMK, pekerjaan tidak mendapatkan Jaminan Sosial (BPJSKesehatandanBPJSKetenagakerjaan)sertaPHKsepihak.“Kita akui masih banyak perusahaan di Mataram menggaji karyawannya tidak sesuai UMK ditetapkan pemerintah,” kata Khalik.

Sengketa ketenagakerjaan di tahun 2015 disampaikan Khalik, sudah bisa diselesaikan. Sement-

ara, 10 kasus tahun ini, sembilan kasus didorong penyelesaiannya melalui tripatrit dan tiga kasus sedang berproses. Namun demikian, pihaknya terus mendorong agar perusahaan menggaji karyawan

sesuai dengan UMK ditetapkan pemerintah. “UMK kita sekarang kan sudah Rp 1.550.000,. Dan itu, sudah standar pemenuhan kebutuhan dasar,” katanya.

Terkait sanksi, mantan Camat Cakranegara ini mengatakan, penjatuhan hukum disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Tapi tidak bisa sepenuhnya, pemerintah menjatuhkan hukuman melainkan harus melihat dari segi finansial perusahaan. Pihaknya, terus mendorong serta melakukan pem-

binaan agar perusahaan memberikan hak kepada karyawan dan perusahaanjugamendapatkanhaknya dari pekerja.

Perusahaan media juga menjadi persoalan dan temuan pengawas ketenagakerjaan. Bahkan, berulangkali dilakukan pendekatan kepada pemilik media, agar menggaji karyawan sesuai UMK. Justru, perusahaan media masih kebal. Parahnya lagi, perusahaan media tak memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan ker-

ja kepada karyawan.

Khalik menambahkan, beberapa kali menyambangi perusahaan media bersama Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Tapi ini tak memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, ia berharap agar perusahaan memberikan porsi (gaji) yang sama sesuai ditetapkan pemerintah. “Berapa kali saya anjangsana - anjangsini ke perusahaan media. Tapi ini tak memberikan dampak,” demikian kata Khalik. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

Belum Semua Cairkan DD DARI 239 desa di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) baru 53 desa yang sudah bisa mencairkan dana desa (DD)nya. Realisasi dana desa ini sudah mulai dilakukan sejak sepekan terakhir.

Dalam waktu dekat ini ada 40 desa yang siap dicairkan.

Kepala Dinas Pedapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasli, menegaskan, (Suara NTB/dok) pihak PPKA sudah melayHj. Baiq Miftahul Wasli angkan surat kepada seluruh desa. Termasuk ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan kecamatan agar segera mengajukan permohonan.

Pihaknya menjanjikan dana yang akan ditransferkan ke masing-masing desa ini sudah siap. Dana pusat diterima tepat waktu oleh Pemkab Lotim pada Akhir Maret lalu. Begitupun dana yang dipersiapkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Lotim.

Bagi Dinas PPKA, terpenting seluruh persyaratan yang diajukan dari desa sudah lengkap dan siap mencairkan. “Terpenting selama persyaratan terpenuhi, mulai dari verifikasi camat, verifikasi BPMD sudah bisa langsung dicairkan,” katanya, Jumat (29/4).

Paling pokok, kata Miftahul Wasli adalah kesiapan dari pihak desa dalam pelaporan APBDesa. Pencairan dana yang digunakan untuk kegiatan pembangunan di tingkat desa ini terlambat untuk tahap pertama ini. Disebut, sesuai aturan pada tahap pertama dana desa ini direalisasikan 60 persen dari pagu yang didapatkan. “Sambil proses masih harus lengkapi persyaratan, kita terus akan realisasikan,” ucapnya.

Adapun jumlah dana desa yang ditransfer pusat ini hampir Rp 170 miliar. Tahap pertama ini dicairkan ini sebesar Rp 98 miliar. Sisanya nanti kalau sudah lengkap syarat-syarat administrasi pencairannya pun siap secara langsung akan direalisasikan. “Kalau tidak ada permohonan masuk, tidak bisa tidak kita cairkan,” imbuhnya.

Kepala BPMPD Lotim, H. Syamsuddin sebelumnya mengatakan, keterlambatan pencairan dana desa ini disebabkan persyaratan pencairan yang kurang cepat disediakan. Diduga masih banyak desa yang belum bisa membuat dokumendokumen persyaratan, seperti APBDes dan lainnya. Hal ini tidak ditampik membutuhkan pelatihan-pelatihan. (rus)

Komisi II Dorong Pembentukan Perusda Air Minum Kemasan Tanjung (Suara NTB) Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), mendorong dibentuknya perusahaan daerah (perusda) yang fokus mengurus core bisnis air minum dalam kemasan (AMDK). Bisnis ini dinilai sangat menjanjikan dan berpeluang diekspor ke mancanegara.

“Kami mendorong dibentuknya perusda air minum kemasan supaya potensi sumber daya air kita bisa memberi nilai tambah. Selama ini air kita banyak terbuang sia-sia, dan kita hanya bisa menjadi konsumen perusahaan lain, padahal kita sendiri punya potensi,” ujar Ketua Komisi II DPRD KLU, Tusen Lasima, Jumat (29/4).

Dijelaskan, kualitas air dari sejumlah mata air yang terpelihara tidak kalah dengan air kemasan yang diperjualbelikan oleh produsen yang ada. Sedangkan dari aspek pasar, KLU memiliki pangsa pasar pariwisata, yakni hotel, restoran baik di 3 Gili maupun daratan Lombok Utara.

Selama ini, pasar tersebut belum dikelola atau belum terintegrasi oleh program SKPD Pemda KLU. Akibatnya, tidak hanya hotel, tetapi konsumsi air untuk kebutuhan rapat-rapat pemerintah masih harus dipasok oleh perusahaan luar.

“Kami minta Bappeda untuk menyusun rencana strategis Perusda air minum kemasan ini. Kalau ini jalan, dampak tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menambah PAD bagi daerah,” katanya.

Tusen menilai keberadaan perusda dimaksud sedikitnya menampung 500 orang tenaga kerja. Selain di manajerial, tenaga lapangan yang bertugas mengepak, hingga mendistribusikan air otomatis dibutuhkan.

Ia optimis, pasar pariwisata akan menyerap produk air minum yang dihasilkan oleh Perusda lokal. Asalkan pemerintah bersedia sedikit sibuk melakukan pendekatan kepada pasar.

Dalam upaya meyakinkan calon konsumen, pemerintah dan perusda nantinya bisa menghadirkan manajemen hotel atau calon konsumen untuk menyaksikan proses pengemasan air yang menjamin kualitasnya.

“Bagaimanapun usaha ini butuh perencanaan terpadu dari Bappeda bersama SKPD terkait. Tidak bisa kita hanya mengandalkan PDAM, tetapi harus Perusda sendiri. Sedangkan PDAM, untuk melayani rumah tangga saja belum punya inovasi, cuma bisa mengandalkan dana dari APBD tapi tak berani pinjam di bank,” demikian Tusen. (ari)

Lotim Jamin Stok Daging Unggas

Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim pada bulan Desember 2015 lalu telah meresmikan sekaligus menfungsikan Rumah Potong Unggas (RPU) yang berada di Kelurahan Rakam Kecamatan Selong dan di Apitaik Kecamatan Pringgabaya.

Adanya tambahan RPH ini, maka kebutuhan masyarakat akan daging ayam diyakini (Suara NTB/yon) akan selalu terpenuhi.

Heru Rachmadi Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Distannak Lotim, dr. Heru Rachmadi menegaskan, dua RPU yang masing-masing dibangun dengan total anggaran Rp 200 juta per unit itu bisa melakukan pemotongan unggas sebanyak 500 ekor per harinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, ketersediaan akan daging ayam saat ini, termasuk pada bulan Ramadhan nanti diyakini akan tetap ada.

“Sebelumnya kita hanya memiliki RPU di Palung, dengan adanya tambahan dua RPU ini. Maka kebutuhan masyarakat akan daging akan tetap terpenuhi ke depannya,”jelasnya, Jumat (29/4).

Selain itu, RPU yang dibangun melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 itu juga difasilitasi dengan tempat penangkaran unggas. Itu artinya, unggas yang akan dipotong melalui pemeriksaan kesehatan dan terjamin kualitasnya. “Kita tetap secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan-kesehatan unggas, baik yang ada di penangkaran maupun terhadap ternak yang akan dimasukkan ke RPU itu,” akunya.

Secara umum Distannak Lotim meyakini Kabupaten Lotim tidak ada ternak khususnya unggas yang terkena penyakit flu burung dan sejenisnya. Ia menambahkan, permintaan pasar saat ini juga semakin meningkat, karena RPU yang dimiliki saat ini sudah berada di tiga titik yakni bagian timur, tengah dan selatan. (yon)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Bupati : Kalau Tidak Salah Tidak Perlu Takut Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkup Pemkab Lotim tidak perlu takut. Meski ada pejabat di Lotim tersangkut kasus, bukan berarti jaksa yang menanganinya tidak baik.

Penegasan bupati ini disampaikannya pada acara penandatanganan kesepakatan bersama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dan sosialisasi Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D) di Pendopo Bupati, Jumat (29/4).

Selain itu, dalam melaksanakan tugas diminta untuk tidak menakuti-nakuti orang. Tapi bagaimana mendorong pelaksanaan pembangunan berjalan dengan cepat. ‘’Kehadiran nega-

ra bukan nakut-nakuti. Selaku para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah harus bekerja. Kontrol pelaksanaan pembangunan di lapangan,’’ ujarnya mengingatkan.

Bupati melihat kehadiran kejaksaan yang siap membantu dalam penanganan hukum merupakan langkah cukup bagus. Jika nanti, pimpinan SKPD tidak memahami aturan pelaksanaan proyek di lapangan bisa berkomunikasi dengan kejaksaan. Bahkan, kata bupati, ada selentingan

informasi, jika setiap masalah hukum kerap dilanjutkan ke Kejaksaan. “Kalau bisa diselesaikan lewat Inspektorat bagus, tapi kalau tidak bisa, lanjutkan,” katanya.

Senada dengan Bupati, Kepala Kejari Selong, Tri Cahyo Hananto mengutarakan, para pejabat di lingkup pemerintah daerah tidak perlu takut. Ketika tidak ada niat menyimpang, tidak ada niat untuk merugikan uang negara, disarankan untuk melakukan saja semua program yang telah

direncanakan.

Pasalnya, jika tidak dilaksanakan justru masyarakat yang akan dirugikan.

Masyarakat rugi karena pembangunan tertunda. Penyerapan anggaran akan menjadi rendah kalau terjadi ketakutan dan mengulur waktu pelaksanaan.

Pihaknya tidak mengingkari, jika ada muncul ketakutan para pejabat dalam melaksanaan program pembangunan di semua daerah.

Kondisi ini membuat keprihatinan dari Presiden Jokowi, sehingga meminta kejaksaan untuk turun tangan melakukan pendampingan hukum.

“Kalau sudah direncanakan dengan baik, laksanakan saja,” sarannya.

Keterlibatan kejaksaan den-

gan TP4D-nya di tingkat daerah ini agar tidak terjadi persoalan hukum dan mengarah pada praktik kriminalisasi. Pihaknya mengharapkan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai rencana serta penyerapan anggaran menjadi baik. ‘’Dampak positifnya, terjadi serapan tenaga kerja. Para penyedia barang dan jasa menjadi hidup,’’ ujarnya.

Kejaksaan turut mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan. Jika masih raguragu para pelaksana di pemerintah daerah, TP4D Kejaksaan siap melakukan pendampingan. “Silakan ajukan permohonan pendampingan, kami siap melakukan pendampingan,” sarannya. (rus)

(Suara NTB/yon)

TANPA IDENTITAS - Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan terdampar di pesisir Pantai Desa Ketapang Raya Keruak, Jumat (29/4) pagi.

Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Hebohkan Masyarakat Ketapang Selong (Suara NTB) Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan di pesisir Pantai Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Lombok Timur (Lotim). Mayat ini ditemukan Suhir, salah satu nelayan yang baru pulang melaut sekitar pukul, 06.30 Wita, Jumat (29/4) pagi. Penemuan

ini membuat masyarakat sekitar heboh dan melihat jasad yang ditemukan.

Dari informasi yang dihimpun Suara NTB, Suhir yang baru pulang melaut sekitar pukul 06.30 Wita terkejut melihat mayat berjenis kelamin laki-laki tergeletak di samping perahu miliknya. Setelah itu Suhir lang-

sung memanggil nelayan lainnya dan mengundang perhatian masyarakat setempat.

Mereka pun langsung mengevakuasi mayat laki-laki itu ke Mushala Al Amin desa setempat untuk disemayamkan sementara dan dibawa ke RSUD Soedjono Selong untuk diautopsi.

Kapolres Lotim, AKBP.

Tepergok Curi Motor, Babak Belur Dihakimi Massa Selong (Suara NTB) Nasip apes menimpa Hasan Al Idrus alias Hasan (33) alamat Kebon Talo Desa Songak Kecamatan Sakra.

Hasan babak belur di bagian wajahnya setelah dihakimi massa di Masbagik, karena tepergok mencuri motor milik Suhendri Arwani (22) di Puskesmas Masbagik.

Aksi pencurian yang terjadi pada hari Kamis, (28/4) sekitar pukul 18.00 Wita di Puskesmas Masbagik. Saat itu, korban bersama istrinya memarkirkan sepeda motor jenis Vixion di areal parkir puskesmas setempat. Kemudian, motor ini kembali digunakan oleh mertuanya untuk mengantar cucunya mengaji dan kembali sekitar pukul 19.00 Wita.

Motor yang sudah diparkir itu kemudian ditinggal masuk untuk melihat anggota keluarganya yang sedang menjalani perawatan medis. Sementara korban asyik mengobrol usai shalat Magrib bersama tukang parkir di puskesmas setempat atas nama Zaeni.

Oleh Zaeni, korban diberitahu kalau ada orang yang membawa motornya tanpa menghidupkannya. Korban pun langsung mengecek kebenaran itu. Melihat motornya sudah ditunggangi di jalan raya dalam kondisi motor masih mati, korban langsung berteriak maling hingga mengundang perhatian masyarakat. Sementara, masyarakat yang sudah beringas langsung meng-

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Hasan yang diduga pelaku curanmor saat diamankan di Polsek Masbagik, Kamis (28/4) malam. hadang pelaku hingga pelaku babak belur dikeroyok.

Beruntung, tindakan main hakim sendiri ini bisa dicegah aparat kepolisian Masbagik yang dengan cepat mendatangi TKP. Nyawa pelaku bisa diselamatkan dan kini pelaku sudah diamankan oleh aparat kepolisian. “Beruntung ada polisi yang datang, kalau tidak sudah mati maling itu,” ujar Turmuzi salah satu warga yang dikonfirmasi

Suara NTB, Kamis malam.

Dikonfirmasi terpisah, Jumat (29/4), Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman,SIK, MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu. Muhammad Efendi membenarkan aksi curanmor yang terjadi di wilayah Masbagik. Namun, aksi pelaku berhasil digagalkan setelah masyarakat setempat mencegat pelaku dan korban tidak mengalami kerugian. (yon)

Karsiman, SIK,MM melalui Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu, Mochammad Efendi, menjelaskan, dari sejumlah masyarakat yang datang melihat mayat tidak satupun yang mengenali atau mengetahui korban, baik dari nama terlebih alamatnya.

Untuk itu, pihaknya mengim-

bau kepada masyarakat agar melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat apabila ada anggota keluarga yang hilang.

“Masyarakat belum ada yang mengenali mayat laki-laki itu, kondisinya juga mulai mengeras.

Kini mayat laki-laki itu sudah berada di RSUD Soedjono Selong,” ungkapnya. (yon)

Desa Gili Indah Sambut Investor Air Bersih Tanjung (Suara NTB) Rencana investor untuk mensuplai air bersih ke 3 Gili kembali disambut baik oleh Pemerintah Desa Gili Indah.

Meski suplai air bersih dari PDAM sudah memenuhi Gili Air, tetapi kejelasan untuk Gili Meno dan Gili Trawangan belum mendapat kepastian hingga saat ini. Hal itulah menurut Pemdes Gili Indah, menjadi alasan mengapa suplai air bersih 3 Gili harus dilakukan oleh investor yang serius.

“Untuk air bersih, idealnya memang PDAM, karena harganya murah, dan kualitas air lebih bagus dibandingkan air sulingan,” kata Kades Gili Indah, H. M. Taufik, Jumat (29/4).

Membandingkan suplai air bersih yang dilakukan PT. BAL (Berkat Air Laut) di Trawangan dan suplai oleh PDAM di Gili Air, Taufik menyebut kualitas air PDAM masih lebih diapresiasi. Namun pelayanan yang belum mampu dilakukan menyeluruh, membuat masyarakat hanya bisa berharap seolah tanpa kepastian.

Di Trawangan, kata Taufik, masyarakat hingga kini masih mengandalkan suplai air hasil sulingan PT. BAL. Hanya saja pelayanannya masih terkendala operasional listrik.

“Pelayanannya (BAL) sudah bagus, tetapi seumpama mati lampu, air ke konsumen juga macet,” imbuhnya.

Melihat kendala masingmasing perusahaan (BAL dan PDAM), lantas Taufik menyimpulkan seharusnya pengelolaan kebutuhan air bersih untuk 3 Gili diserahkan kepada investor yang mampu. Baik mampu finansial maupun mampu sumber daya manusia.

“Umpama PT. BLT (Berjaya Lombok Tirta) masuk, kami di Gili lebih setuju.

Ketimbang di Gresik (di mana group PT.BLT) mengolah air, kualitas di sini saya yakin lebih bagus. Karena di sana yang diolah seperti bukan air, tetapi lumpur (warna air kecoklatan),” ujarnya.

Selain itu, Kades Gili juga menilai faktor harga kubikasi PDAM yang diterapkan di Gili Air menjadi faktor pertimbangan masyarakat untuk beralih. Selama ini, konsumen Gili Air masih mengeluhkan kebijakan pemberlakuan harga untuk setiap pemakaian pada batas tertentu.

Misalnya ungkap Taufik, untuk pemakaian konsumen rumah tangga di atas 6 kubik, dikenakan sama dengan tarif komersil (pengusaha). Setiap kubik pemakaian air hang tadinya Rp 7 ribu/M3, melonjak menjadi Rp 10 ribu /M3 jika pemakaian di atas 11 kubik.

Artinya kata Taufik, harga air yang awalnya Rp 23 ribu bisa meningkat menjadi Rp 35 ribu per m3. (ari)

Tagih Tunggakan BPJS Bisa Libatkan Kejaksaan Selong (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Selong, Tri Cahyo Hananto, menegaskan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BJPS) kesehatan bisa melibatkan pihaknya untuk menagih tunggakan-tunggakan pembayaran premi.

Selaku pengacara negara, pihak Kejaksaan siap membantu pihak yang merasa kesulitan. “Kesulitan dalam menagih iuran, bisa minta bantuak ke jaksa,” ujarnya, dalam sebuah pertemuan di Selong, Jumat (29/4).

Tidak saja BPJS, komitmen untuk melaksanakan perdata ini juga siap dilaku-

kan kepada badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah serta pemerintah daerah. “Perusahaan apa saja, kami membuka pintu untuk pelayanan,” ucapnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, M. Farid mengemukakan sejauh ini proses penagihan terhadap para penunggak premi BPJS masih normal. Soal penagihan selebihnya sudah dikoordinasikan dengan BPJS Kesehatan pusat.

BPJS Kesehatan pusat, katanya sudah ada jalin kerjasama dengan sejumlah lembaga negara, termasuk ke-

Jaminan Kesehatan. jaksaan, BPK dan Sebelumnya perBPKP. Hal ini nah dirilis BPJS, menyebabkan daerbahwa jumlah ah tidak bisa tunggakan Pembertindak sendiribayaran BPJS sendiri.

Soal Kesehatan di penagihan, lanjutLotim mencapai nya, sudah jelas Rp 7,3 Miliar. mekanismenya Tunggakan tersedalam aturan yang but dihitung selatertuang dalam ma beberapa buPerpres Nomor 19 lan yang diTahun 2016 tentang catat Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tent a n g Tri Cahyo Hananto (Suara NTB/rus)

diakukan oleh 22.859 peserta di seluruh wilayah Kabupaten Lotim.

Tunggakan ternyata tidak saja dari peserta mandiri perorangan, termasuk dari badan usaha di Lotim juga menunggak cukup besar. Akumulasi dari 8 unit badan usaha yang menunggak selama enam bulan terakhir mencapai Rp 19.082.537.

Kepada pihak-pihak yang menunggak pembayaran itu diimbau segera melakukan pembayaran. Imbauan-imbauan telah dilayangkan BPJS melalui media dan sosialisasi kepada masyarakat langsung. (rus)

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Parlementaria Kerjasama Bagian Humas Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng Serahkan Rekomendasi Atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2015 Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (29/4) menyerahkan secara resmi keputusan DPRD Loteng tentang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah akhir tahun anggaran 2015. Rekomendasi diserahkan Wakil Ketua DPRD Loteng, M. Nasip dan terima langsung Wabup Loteng, L.Pathul Bahri, S.IP. Penyerahan rekomendasi dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Loteng di ruang rapat utama DPRD Loteng. Hampir seluruh anggota DPRD Loteng hadir bersama para pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya.

“Rekomendasi ini merupakan

hasil pembahasan terhadap LKPJ kepala daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah beberapa waktu lalu,” sebut M. Nasip, saat membuka agenda rapat.

Sebelum dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD Loteng, LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran 2015 sudah dibahas oleh Pansus DPRD Loteng yang menyangkut semua lini pembangunan, mulai dari urusan wajib, urusan pilihan sampai pada pengelolaan anggaran.

“Rekomendasi ini kita harapkan bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah. Demi perbaikan dan kemajuan pembangunan daerah di masa-masa yang akan datang,” terangnya.

Walau kinerja pemerintah

dan pembangunan pada tahun 2015 lalu menunjukkan peningkatan yang positif. Namun tetap saja banyak persoalan dan kendala yang terjadi, sehingga dibutuhkan kesungguhan dan niat baik dari pemerintah daerah untuk menjalankan semua rekomendasi yang diberikan demi kebaikan daerah dan masyarakat secara luas. “Kalau pemerintah daerah bersungguh-sungguh menjalankan rekomendasi yang diberikan, bukan tidak mungkin jalannya pembangunan di Loteng ke depan akan semakin baik,” tandasnya.

Sebelum diserahkan, Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, SH, MH, berkesempatan menyampaikan rekomendasi DPRD Loteng. Di mana salah satu yang menja-

di sorotan yakni tingkat capaian pengerjaan proyek fisik di sejumlah SKPD yang masih rendah. Termasuk capaian program yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Salah satunya SKPD yang banyak mendapat perhatian ialah Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng. Lantaran dari empat kegiatan pembangunan puskesmas yang dikerjakan tahun lalu. Dua puskemas di antaranya Puskesmas Tanak Beak, sampai akhir tahun anggaran tidak bisa dituntaskan.

Selain itu ada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng.

Beberapa indikator pembangunan dinilai masih belum tercapai secara maksimal pada tahun 2015 lalu. “Pada dasarnya rekomendasi yang

diberikan ini bukan bermaksud menyalahkan. Tetapi sebagai bagian dari evaluasi.

Demi perbaikan di masa-masa yang akan datang,” sebut Awaludin.

Tidak hanya itu, DPRD Loteng juga kembali mencantumkan beberapa rekomendasi hasil pembahasan LKPJ tahun sebelumnya. Lantaran rekomendasi-rekomendasi tersebut sampai tahun ini belum dijalankan oleh pemerintah daerah. “Karena beberapa rekomendasi tahun lalu belum dijalankan, maka DPRD Loteng juga menjadikan rekomendasi tersebut sebagai rekomendai kepada pemerintah daerah pada tahun ini,” tandas mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng ini. (kir/*)

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Wakil Ketua DPRD Loteng, M. Nasip, didampingi unsur pimpinan DPRD Loteng lainnya menyerahkan rekomendasi atas LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran tahun 2015 kepada Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, pada rapat paripurna istimewa DPRD Loteng, Jumat (29/4).

Gagal Capai Target

10 Kepala SKPD Dipertimbangkan Dimutasi

Evaluasi Kinerja SKPD EVALUASI terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) direncanakan bakal mulai dilakukan bulan Mei ini.

Selain sebagai wahana untuk melihat capaian program pembangunan, evaluasi juga sebagai dasar pertimbangan dalam mutasi pejabat yang akan datang.

Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, usai olahraga pagi di Lapangan Umum Muhajirin Praya, mengaku pelaksanaan mutasi pejabat belum pasti. Hanya saja, tahapan persiapan sudah mulai dilakukan. “Dan, evaluasi kinerja kepala SKPD ini nantinya sebagai bagian dari persiapan mutasi itu sendiri,” sebutnya, Jumat (29/4).

Diakuinya, mutasi pejabat lingkup Pemkab Loteng mau tidak mau harus dilakukan. Hal ini sebagai salah satu upaya penyegaran di internal pemerintahan. Mengingat banyak pejabat lingkup Pemkab Loteng yang saat ini sudah menjabat satu jabatan cukup lama. Bahkan ada yang sudah hampir 10 tahun menjabat di satu posisi.

Adanya penyegaran melalui mutasi pejabat tersebut diharapkan, kinerja pemerintahan dan pembangunan di daerah ini ke depan bisa lebih maksimal lagi. Sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan bisa terwujud. “Dengan adanya mutasi pejabat ini nantinya, kinerja birokrasi bisa lebih terpacu. Dan, kalangan birokrasi juga bisa lebih giat bekerja,” tambah mantan Ketua DPRD NTB ini.

Belum lagi, kondisi beberapa jabatan strategis di pemerintahan saat ini juga tengah lowong. Seperti jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng ditambah sejumlah jabatan setingkat eselon III, di antaranya Sekretaris BKP3 Loteng, sehingga harus segera dilakukan pengisian jabatan lowong tersebut. Namun, pihaknya terbentur aturan mutasi belum bisa digelar dalam waktu dekat ini, karena mutasi baru bisa dilaksanakan paling cepat enam bulan setelah mulai menjabat sebagai kepala daerah. Itu artinya, paling cepat mutasi baru bisa digelar pertengahan tahun 2016 ini. (kir)

H. M. Suhaili FT

(Suara NTB/dok)

Anggaran Pembangunan Kantor Bupati Loteng Dicicil Praya (Suara NTB) Rencana pembangunan kantor Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru dipastikan akan tetap dijalankan oleh pemerintah daerah. Kendati anggaran yang dibutuhkan cukup besar, mencapai sekitar Rp 210 miliar. Untuk mensiasati besarnya kebutuhan anggaran ini Pemkab Loteng berencana akan mencicil anggaran pembangunan selama tiga tahun.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., kepada wartawan, Jumat (29/4). Menurut rencana, pembangunan gedung baru akan dimulai tahun 2017 mendatang setelah semua persiapan yang dibutuhkan, dinyatakan lengkap.

Ia menjelaskan, fokus pihaknya saat inilah yang mempersiapkan regulasi terkait penyiapan anggaranya. Lantaran pola anggarannya akan digunakan, yakni pola tahun jamak. Di mana anggaran disiapkan selama tiga tahun. “Polanya hampir sama dengan percepatan pembangunan infrastruktur sebelumnya. Di mana proyek dikerjakan dulu oleh rekanan. Baru setelah proyek selesai, dananya diberikan. Tapi kali ini secara bertahap. Tidak sekaligus dalam satu tahun anggaran,” sebutnya.

Untuk tahap awal yang akan dibangun terlebih dahulu yakni bangunan utama kantor Bupati Loteng dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 150 miliar. Adapun untuk bangunan pendukung pada bagian sisi kanan dan kiri bangunan utama, akan dikerjakan setelah bangunan utama selesai. “Bangunan utama ini dirancang lima lantai,” terangnya.

Sejauh ini sudah ada dua rekanan yang mengajukan minatnya untuk membangun kantor Bupati Loteng yang baru.

Dan, sesuai mekanisme yang ada penentuan rekanan yang akan mengerjakan proyek tersebut tetap akan ditender.

“Walaupun anggaran pembangunannya istilahkan kita utang dulu kepada rekanan. Nanti baru dibayar setelah proyek selesai, tetapi penentuan rekanan tetap harus melalui proses tender layaknya proyek lainnya,” jelas Rasyidi.

Jika rencana pembangunan berjalan lancar, maka diperkirakan akhir tahun 2018 mendatang, bangunan utama kantor Bupati Loteng sudah selesai dikerjakan. Karena perkiraan proses pengerjaan proyek sekitar satu setengah sampai dua tahun, sehingga mulai tahun 2019, pembayaran sudah bisa dimulai.

Dari sisi persiapan teknis, tambah mantan kepala BPMD Loteng ini, proyek sebenarnya sudah hampir selesai. Desain dan master plan proyek juga sudah selesai disusun tinggal menyelesaikan regulasi pendukung. Untuk memastikan, anggaran tetap tersedia setiap tahun selama masa pengembalian nantinya.

Tanpa ada kepastian regulasi, khawatirnya anggaran tidak tersedia sesuai rencana, sehingga pemerintah daerah bisa dikatakan tidak konsisten. “Jadi dari sisi teknis persiapan hingga regulasi harus benar-benar mantap terlebih dahulu. Baru pengerjaan pembangunan kantor Bupati Loteng yang baru ini bisa dimulai,” tambahnya.

Setelah bangunan utama kantor Bupati Loteng tuntas, baru kemudian konsentrasi beralih pada pengerjaan bangunan pendukung di sisi kanan dan kiri bangunan utama dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 60 sampai Rp 70 miliar. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Sekda Lombok Barat (Lobar) Ir. H. Moh Taufiq, MSc, menyatakan pihaknya akan mengakomodir masukan dari dewan terkait perlunya kepala daerah memutasi kepala SKPD yang belum mencapai target indikator RPJMD. Menurutnya, hal ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam evaluasi kepala SKPD terkait.

(Suara NTB/her)

JEBOL - Plafon salah satu ruangan di gedung putih yang jebol. Bagian Umum Setda Lobar masih menganggarkan untuk perbaikan gedung yang rusak.

Plafon Gedung Kantor Bupati Lobar Rusak Giri Menang (Suara NTB) Gedung kantor Bupati Lombok Barat yang menghabiskan dana Rp 7 miliar hanya terlihat megah dari luar saja, namun kondisi bagian dalam gedung memprihatinkan. Di beberapa ruangan gedung ini bocor dan temboknya retak-retak.

Beberapa pegawai yang berkantor di gedung itupun mengeluhkan kondisi bangunan ini.

Termasuk di ruangan Bagian Umum, plafon ruangannya ambruk. Kondisi serupa di depan ruangan Dinas Pariwisata. Selain itu ruangan depan kantor Bagian Pembangunan yang berhadapan dengan Kantor Dinas Pariwisata juga rusak. Plafon ruangan yang terletak di lantai II gedung ini jebol dengan diamater hampir 1

meter. Plafon terlibat kehitaman akibat rembesan air hujan yang masuk dari atap ruangan yang bocor.

Ruangan ini kerap dilalui oleh para asisten, karena ruangan mereka berada satu lorong dengan ruangan yang bocor.

Akan tetapi sejak beberapa bulan terakhir, plafon yang rusak tak kunjung diperbaiki.

Sekda Lobar H. Moh. Taufiq juga kerap kali melewati ruangan ketika turun melaksanakan shalat di masjid. Di ruangan lain, persis di lobi gedung kantor bupati bocor saat musim hujan.

Ditanya soal perbaikan sejumlah ruangan yang rusak ini, Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Lobar H. Anwar Arifin ditemui belum

lama ini mengaku, dana perbaikan tengah dalam proses penganggaran.

Kondisi serupa dialami kantor Gedung Humas yang baru selesai dibangun tahun 2014 lalu. Gedung yang menghabiskan dana miliaran rupiah ini rusak di mana-mana. Termasuk, atapnya bocor. Begitu juga di ruangan Pemberitaan dan Dokumentasi atapnya bocor.

Kondisi ini mengganggu aktivitas para pegawai di ruangan itu, karena air merembes masuk dari atap yang bocor menyebabkan lantai licin. Para pegawai yang ada di tempat ini mengharapkan agar bagian yang rusak di Kantor Bupati Lobar segera diperbaiki, sehingga membuat kinerja pegawai seperti diharapkan. (her)

Rp 16 Miliar DAK Lobar Dipangkas Giri Menang (Suara NTB) Adanya kebijakan pusat melalui Menteri Keuangan memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen sangat berimbas fatal terhadap Pemda Lombok Barat (Lobar).

Bagi Lobar pemotongan 10 persen itu sangat besar mencapai Rp 16 miliar lebih DAK fisik yang dipangkas. Akibat DAK ini dipangkas, belanja fisik pun terpaksa dikurangi, sehingga dampaknya sejumlah proyek fisik pun terancam batal dibangun tahun ini.

“Ada kebijakan pusat memotong 10 persen DAK fisik, di Lobar kalau 10 persen itu sekitar Rp 16 miliar lebih yang sudah dipangkas. Dampaknya sejumlah proyek fisik SKPD dari DAK tidak bisa dilaksanakan,” ungkap Sekda Lobar Ir. Moh. Taufiq, MSc, Jumat (29/4).

Sekda menyatakan, pihaknya telah menerima surat resmi dari Kementerian Keuangan terkait dengan pe-

mangkasan DAK. Kebijakan ini mengacu dari Instruksi Presiden yang meminta agar belanja DAK fisik dikurangi.

Pihaknya tidak tahu apa alasan DAK dikurangi. Menindaklanjuti itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan SKPD yang memperoleh DAK dari pusat. Hal ini untuk menyesuaikan belanja DAK yang ada di SKPD terkait.

Adanya pemotongan ini, jelasnya, pihaknya melakukan penyesuaian. Sebab jangan sampai pembangunan fisik yang sudah matang justru yang terkena dampaknya. Sesuai surat Menteri Keuangan, jika tidak dipotong oleh Pemda sampai tanggal 29 April ini maka kementerian yang akan memotong secara sepihak.

Jika itu terjadi maka akan berbahaya, sebab bisa saja yang dipangkas dana untuk proyek fisik yang dinilai penting. Sementara pemda punya catatan lelang mana saja proyek yang

dibiayai oleh DAK Dijelaskan lebih jauh, dari data ULP, dari 114 proyek fisik yang ditender di di ULP sekitar 80 persen sudah tuntas, sedangkan 20 persen tender belum selesai. Ia akan melihat dan mengkaji apakah 20 persen tender proyek yang belum tuntas ini termasuk yang didanai dari DAK Rp 16 miliar yang dipangkas. Jika ada proyek yang sudah perencanaan dan tender selesai dipangkas, maka pihak Pemda akan melakukan penyesuaian.

“Kami akan lakukan penyesuaian,” tukasnya.

Menurut Sekda kebijakan pemangkasan DAK fisik ini tidak menggembirakan bagi Pemda, sebab bagaimana pun DAK yang dipangkas itu sudah masuk perencanaan pemda. Dana Rp 16 miliar sudah termasuk perencanaan fisik, sehingga jika dipangkas maka imbasnya tak bisa dilaksanakan disebabkan tidak ada anggaran. (her)

“Masukan dewan itu tetap jadi pertimbangan memutasi 10 SKPD yang belum capai target indikator, ada juga pertimbangan lain,” tegasnya, Jumat (29/4).

Menurutnya, jika kepala SKPD direkomendasikan dianggap mampu, tidak mesti harus digeser. Kalau ada permasalahan perkembangan tender yang molor dan rendah juga masuk menjadi salah satu pertimbangan. Baginya, masukan dari dewan dan semua pihak termasuk tulisan dari media akan dijadikan bahan pertimbangan. Namun dilihat lagi, termasuk pertimbangan lain soal kinerja SKPD. Sementara itu, Ketua Panja LKPJ, Hj Nurul Adha menyatakan, banyaknya indikator dalam RPJMD yang tak mencapai target harus dijadikan bahan evaluasi bupati. Hasil evaluasi Pansus, dari 35 indikator, sebanyak 10 indikator belum mencapai target. Panja merekomendasikan agar bupati melakukan evaluasi, bahkan memutasi kepala SKPD

(Suara NTB/dok)

H. Moh Taufiq penanggung jawab 10 indikator yang belum mencapai target.

Hal ini perlu dilakukan agar SKPD lebih memacu kinerjanya untuk mencapai target indikator yang ditetapkan Pemda dalam RPJMD.”Kami rekomendasikan ke bupati agar menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi bahkan mutasi dalam waktu secepatnya terhadap SKPD terkait dengan 10 indikator yang tidak tercapai,” tegasnya. (her)

Mei, Pengusulan Cawabup Lobar Giri Menang (Suara NTB) Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), Hj Sumiatun menyatakan proses pengusulan Calon Wakil Bupati (Wabup) Lobar dari parpol pengusung mulai digelar bulan Mei ini.

Parpol pengusung akan mengusulkan nama-nama calon yang diusung ke bupati. Setelah itu bupati mengajukan dua calon untuk dipilih di Dewan. Pihak dewan akan segera menggodok tata tertib pemilihan wabup.

“Dari hasil koordinasi bersama unsur pimpinan lain dengan Bupati Lobar, pengajuan calon Wakil Bupati akan dilakukan pada akhir Mei,” katanya, Jumat (29/4).

Menurutnya, pemilihan akan berlangsung akhir Mei setelah bupati mengajukan calon wakilnya ke dewan.

Terkait kepastian dirinya maju menjadi calon wakil bupati, Politisi Golkar ini menegaskan dirinya sudah pasti maju. Politisi asal Sekotong itu memastikan siap untuk maju. “Sudah pasti, karena yang ngomong ini Ketua DPD II Golkar Lobar,”

ujarnya meyakinkan. Terkait kepastian dirinya diusung Golkar melalui mekanisme pleno, Sumiatun dengan tegas menyatakan pleno bukanlah hal yang terlalu susah.

Menurutnya pleno bisa dilaksanakan kapan saja, bisa sekarang atau H-1 sebelum pemilihan nanti. Ditanya mengenai kesiapannya untuk mundur dari lembaga legislatif itu,politisi asal Sekotong itu menegaskan aturan harus diikuti. Menurutnya, jika aturan itu mengharuskan calon dari dewan untuk mundur, maka itu pasti ditaati. “Ya, kita harus siap mundur,” cetusnya.

Sementara Ketua DPW Partai Nasdem NTB, Dr. Kurtubi yang dimintai komentarnya terkait pemilihan Wabup Lobar menyatakan tak tertarik. Menurut dia, Nasdem lebih memilih berkonsentrasi untuk menuju Pilkada Lobar tahun 2018 mendatang.

“Kita tak tertarik untuk membahas Wabup, kita konsentrasi ke (Pilkada) 2018 saja karena kami akan usung calon dari kader,” jawabnya. (her)

Penyuluh Jarang Turun, Petani Protes Praya (Suara NTB) Sejumlah petani asal Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat, Jumat (29/4), mendatangi kantor Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian dan Peternakan (BPK3) Lombok Tengah (Loteng). Mereka meminta Kepala BKP3 Loteng segera menganti penyuluh pertanian desa setempat, Muh. Lantaran dinilai jarang turun ke lapangan.

Tidak hanya itu, penyuluh bersangkutan juga terkesan

menghambat aspirasi para petani yang ingin membentuk kelompok tani baru. Hanya karena alasan lahan pertanian di desa setempat sudah diakomodir kelompok tani lama.

“Dia hanya datang ketika akan menyerahkan program pemerintah. Padahal petani butuh pendampingan juga,” keluh Hakim, perwakilan petani.

Anehnya lagi, ketika petani akan mengajukan pembentukan kelompok tani baru, penyuluh bersangkutan terkesan

menghambat dengan tidak mau mengakomodir keinginan ini dengan dalih lahan pertanian yang ada sudah masuk dalam kelompok tani lama.

“Kan sah-sah saja kita mengajukan pembentukan kelompok tani baru. Mengingat kelompok tani lama dinilai kurang begitu memperhatikan kondisi anggota kelompoknya.

Tapi oleh penyuluh bersangkutan, justru terkesan dihalanghalangi,” tambahnya.

Kepala BPKP3 Loteng, L.

Iskandar, yang langsung menemui para petani berjanji segera menindaklanjuti tuntutan ini. Ia pun mengaku sudah mendapat laporan, terkait kinerja penyuluh bersangkutan yang dinilai lemah. Bahkan pihaknya sudah beberapa bulan menahan sejumlah hak penyuluh, karena belum menyelesaikan laporan.

“Saya sudah perintahkan Kabid terkait untuk membuatkan surat kawat, terkait pergantian penyuluh Desa

Banyu Urip,” terangnya. Dengan pergantian tersebut pihaknya berharap kinerja penyuluh bisa lebih baik di tempat tugas yang baru.

Adapun terkait keinginan para petani untuk membuat kelompok tani baru, Iskandar mengaku tidak mempermasalahkannya. Tapi, untuk bisa membentuk kelompok tani baru ada mekanisme dan aturan yang harus dipatuhi. Tidak bisa serta merta begitu saja membentuk kelompok tani. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

Parlementaria Paripurna LKPJ Sumbawa Besar (Suara NTB) Pansus DPRD terhadap LKPJ Bupati 2015, banyak memberikan catatan kepada Pemkab. Tak hanya bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, namun juga pertanian, peternakan dan infrastruktur. Disertai dengan beberapa rekomendasi untuk dilaksanakan pemerintah.

Melalui juru bicaranya, Khaeruddin, S.E, menyatakan Pansus mendorong Pemkab mengoptimalkan keberadaan UPT kerbau bersinergi di kecamatan Maronge. Dengan menambah seluruh fasilitas yang dibutuhkan, seperti kandang ternak, gudang pakan, laboratorium, dan infrastruktur lainnya. Termasuk pembangunan jalan di dalam lingkungan UPT tersebut. Selain itu yang tidak kalah penting adalah penambahan luas lahan ternak untuk memberikan akses ternak yang labih luas dan penambahan bibit ternak. Di samping pemberdaayan kelompok-kelompok ternak yang ada. Hal itu semua sangat penting sebagai salah satu upaya positif untuk peningkatan populasi ternak kerbau di kabupaten Sumbawa yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Apalagi pemerintah daerah sudah membangun kerja sama dengan pemerintah Italia dan International Buffalo

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Pansus DPRD Soroti Bidang Peternakan, Pertanian dan Infrastruktur Federation (IBF) dalam mengembangkan ternak kerbau, sehingga kedepan Sumbawa sebagai kabupaten ternak dapat terwujud.

Pada bidang pertanian, peningkatan produksi pertanian.

Khususnya padi yang belum dibarengi oleh harga beli yang layak sesuai HPP. Hal ini dikarenakan minimnya serapan Bulog Sumbawa atas total produksi padi di kabupaten Sumbawa. Pansus berharap agar Bulog sebagai leading sector pembelian gabah dapat membeli gabah petani dengan harga yang lebih baik.

Sehingga petani tidak dirugikan.

Kebijakan pemerintah yang melarang pengusaha dari luar datang membeli gabah, sangat merugikan petani. Untuk itu Pansus berharap agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali atau mencari solusi yang lain yang lebih menguntungkan petani. Terhadap keberadaan pupuk, pada tahun lalu masih ditemukan adanya kelangkaan pupuk dan obat-obatan yang menjadi kebutuhan dasar pertanian. Sehingga tahun mendatang diharapkan pemerintah daerah dapat mengkalkulasikan kembali kebutuhan pupuk agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.

Terhadap program cetak sawah baru, Pansus mengharapkan agar

dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatannya dengan ditunjang infrastruktur pendukungnya seperti cek dam, saluran irigasi, atau infrastruktur pendukung lainnnya agar lahan yang sudah menjadi sawah tersebut tidak kembali menjadi lahan tidur. Begitu pula dengan program pembangunan sumur bor masih belum maksimal dapat dimanfaatkan oleh masyarakat disebabkan faktor alam ataupun faktor teknis dalam perencanaan program tersebut. Oleh karena itu Pansus meminta kepada pemerintah daerah dalam merencanakan program serupa hendaknya dibarengi dengan tim teknis dan peralatan yang memadai untuk memastikan potensi ketersediaan air di suatu wilayah.

Sedangkan Bidang Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup, upaya pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 persen dari luas kawasan perkotaan. Pemerintah daerah tetap mengacu pada Perda RTRW Sumbawa tahun 20112031. Upaya menghindari alih fungsi lahan produktif (pertanian).

Jangan sampai karena target pengembangan RTH akan mengorbankan lahan-lahan produktif. Di samping itu diminta kepada pemerintah daerah supaya RTH yang sudah dibangun agar mendapat per-

awatan dan dilengkapi dengan sarana penerangan yang memadai.

Terhadap bantaran pantai desa Labuhan Sumbawa, agar diberikan lampu penerangan mengingat antusiasme masyarakat untuk menikmati suasana pantai pada malam hari sangat tinggi. Demikian juga terhadap RTH yang ada di dalam kota Sumbawa tetap melakukan pemeliharaan terutama terhadap penerang, karena kondisi remang-remang kerap disalahgunakan masyarakat.

Kemudian terhadap persoalan investasi di daerah yang saat ini masih sangat minim, sehingga berdampak pada tingginya angka kemiskinan dan geliat ekonomi sangat lambat. Pansus berharap kepada pemerintah daerah agar dapat memancing dan membuat terobosan untuk dapat memikat para investor mau berinvestasi di kabupaten Sumbawa.

Untuk pembangunan bidang prasarana wilayah (infrastruktur), terhadap program fisik di setiap kecamatan dan desa, hendaknya pemerintah daerah melalui SKPD teknis dapat menginformasikan secara resmi kepada kecamatan dan desa. Sehingga pada saat realisasi kegiatan dapat dilakukan pengawasan secara efektif guna mendapatkan kualitas proyek yang maksi-

mal sesuai umur teknis. “Berdasarkan kunjungan yang kami lakukan di lapangan ada beberapa kecamatan dan desa yang tidak mengetahui adanya kegiatan atau program fisik di wilayahnya. Selain itu pihak kecamatan dan desa juga diharapkan proaktif untuk menjalin komunikasi dengan Bappeda terkait dengan informasi program atau kegiatan di kecamatan,” ujar Khaeruddin.

Pemerintah daerah juga diharapkan agar proaktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait program/kegiatan.

Sebab cukup banyak kegiatan pusat mapun provinsi yang dilaksanakan di kabupaten yang terabaikan. Bahkan tidak jarang program atau kegiatan yang sudah dibangun tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya pembangunan fasilitas air bersih yang ada di desa Pungkit kecamatan Lopok tahun 2015 yang menelan biaya cukup besar, namun tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Demikian juga terhadap proyek air bersih program APBN di Tiu Pasai desa Lape kecamatan Lape sampai saat ini belum diserahkan ke pemerintah daerah dan belum bisa dimanfaatkan masyarakat Terhadap armada pemadam

kebakaran, Pansus juga berharap agar pemeritah dapat memberikan perhatian serius. Dari enam mobil pemadam yang ada, hanya dua unit yang dapat beroperasi dengan maksimal. Diharapkan tahun depan, pengadaan mobil pemadam dapat dilakukan untuk mengantisipasi adanya bencana kebakaran. Selain itu, Pansus juga meminta agar penempatan mobil pemadam tersebut dapat ditempatkan secara zonasi untuk mempercepat penanganan masalah kebakaran. Sebab penempatan mobil pemadam yang dipusatkan di kota Sumbawa Besar sangat sulit menjangkau wilayah lain di Sumbawa. “Untuk itu kami minta agar dapat dilakukan pengadaan sekaligus pengkajian penempatan mobil pemadam tersebut secara zonasi,” harapnya.

Kepada pemerintah daerah melalui Disnakertrans untuk melakukan evaluasi terhadap proyek air bersih di daerah transmigrasi Sampar Lok kecamatan Lunyuk. Sebab sampai saat ini proyek air bersih tersebut belum dirasakan manfaat oleh masyarakat. Demikian juga terhadap akses jaringan telekomunikasi di wilayah Orong Telu yang sampai saat ini masyarakat setempat masih sulit mengakses informasi melalui jaringan telepon. (arn/*)

Polisi Tangkap Pembuat SIM Palsu di Sumbawa

Nama Kapolres Sumbawa Dicatut Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah beberapa kali terjadi, kini nama Kapolres Sumbawa kembali dicatut untuk melakukan penipuan. Oknum tak bertanggungjawab tersebut menipu meminta sejumlah uang kepada beberapa pengusaha ataupun pejabat yang tengah berurusan dengan pihak kepolisian.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, Jumat (29/ 4) mengakui aksi penipuan tersebut baru-baru-baru ini terjadi. Di mana oknum itu menghubungi sejumlah pengusaha, pejabat atau masyarakat yang tengah berurusan dengan kepolisian. Baik tindak pidana ataupun persoalan yang tengah dihadapi. Dalam hal ini meminta sejumlah uang dengan diiming-imingi akan dibantu persoalannya. Bahkan ada beberapa yang sudah mengirim uang sekitar puluhan juta rupiah ke rekening salah satu Bank. “Oknum ini ada yang mengaku sebagai Kapolres ataupun istri Kapolres. Saya sudah telusuri dengan melakukan cek pos ke nomor oknum tersebut. Namun rata-rata berada di pulau Jawa,” pungkasnya.

Selain itu, sebut Kapolres, sebelumnya salah satu pejabat di lingkup Kabupaten Sumbawa, juga mengakui pernah dihubungi oknum yang mengaku ajudan Kapolres. Di mana dia diminta untuk menghubungi Kapolres. Beruntung yang bersangkutan langsung menghubungi dan melakukan konfirmasi.

Untuk itu, pihaknya menghimbau seluruh masyarakat yang tengah berurusan dengan pihak kepolisian supaya lebih berhati-hati dan waspada. Apabila ada oknum yang mengaku sebagai Kapolres, istri Kapolres, ataupun ajudan Kapolres jangan langsung dipercaya. “Kalau ada yang mengaku dengan meminta sejumlah uang dan lain sebagainya, segera berkomunikasi atau konfirmasi langsung ke kami.

Karena itu adalah penipuan,” tegas Kapolres. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim buru sergap (Buser) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumbawa menangkap dua orang pelaku pembuat SIM Palsu di Sumbawa, Kamis (28) malam. Kedua tersangka berinisial DR (52), warga desa Jompong dan AI (26) warga desa Muer, Kecamatan Plampang.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Prasetiyo, Jumat (29/ 4) mengatakan, keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing, setelah pihaknya melakukan penelusuran terhadap adanya beredar SIM palsu.

Disebutkannya, penangkapan yang dilakukan berawal dari diamankannya seorang pemuda berinisial HAP (23), warga Desa Muer Kecamatan Plampang. Di mana yang bersangkutan terjaring dalam razia kendaraan bermotor, Rabu (27/4). Petugas yang memeriksa HAP mencurigai SIM yang dimilikinya tersebut palsu. Mengingat SIM tersebut tidak sesuai dengan yang dibuatkan Polisi. “Setelah kami

(Suara NTB/ind)

PEMALSU SIM - Kasat Reskrim Polres Sumbawa bersama Tim Buser saat membawa kedua tersangka pelaku pembuat SIM palsu (foto kiri). Kedua pelaku pembuat SIM palsu saat diinterogasi Kapolres Sumbawa, Muhammad, di Sat Reskrim, Jumat (29/4).. melakukan penyelidikan, ternyata HAP pernah ditawarkan oleh DR untuk membuat SIM. Kemudian DR menyuruh AI untuk membuat SIM tersebut,” ujarnya.

Dalam pembuatan SIM palsu ini, kata Tri, diduga sebagai otaknya adalah DR. Di mana pembuatannya di-

lakukan dengan cara men-scan SIM yang asli. Setelah itu, diedit dan ditumpuk-tumpuk supaya terlihat tebal layaknya SIM yang asli. Barulah kemudian dilaminating. Dalam hal ini pelaku sengaja mengambil keuntungan dengan menjualnya seharga Rp 1,5 juta. Dari keterangan Dr dan AI,

mereka mengakui baru membuat SIM palsu ini untuk HAP. Namun pihaknya, mengindikasikan praktik tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya.

“Tidak hanya kedua pelaku yang akan diproses. Tidak menutup kemungkinan pengguna SIM palsu ini juga akan dikenakan pidana,” tukas Tri. (ind)

(Suara NTB/dok)

Mahasiswa UTS Wakili Kopertis ke Lomba ON MIPA

Tangani PETI

Polres Sumbawa Koordinasi dengan Pemda Sumbawa Besar (Suara NTB) Penambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan masyarakat di wilayah perbukitan Kokar Dalap, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas mulai mendapat sorotan. Selain dikhawatirkan membahayakan para penambang lantaran tidak sesuai prosedur, juga berdampak pada kerusakan lingkungan setempat. Guna mengantisipasi hal tersebut, pihak kepolisian akan melakukan upaya antisipasi dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah daerah (Pemda) dan instansi terkait.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, Jumat (29/ 4) mengakui sudah menginstruksikan Kapolsek untuk menindaklanjuti terkait adanya PETI di sana. Meski demikian, pihaknya tidak bisa melakukan sendiri penertiban tambang dimaksud. Perlu adanya kerjasama dalam hal melakukan antisipasi. “Karena ini menyangkut masyarakat banyak.

Mumpung masih sedikit yang melakukan penambangan emas, kita harus segera mengantisipasi. Kalau sudah banyak, nanti akan sulit,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemda dan instansi terkait. Guna menindaklanjuti bagaimana langkah-langkah strategis supaya tidak terjadi jatuhnya korban dari penambangan tersebut. “Kami akan segera melakukan antisipasi. Tentunya dengan berkoordinasi dengan pemda dan instansi terkait. Supaya nantinya tidak adanya korban terkait penambangan emas tersebut,” tukasnya.

Informasinya, penambangan emas di wilayah setempat sudah memakan korban, Rabu (27/4) lalu. Di mana salah satu korban menghembuskan nafas terakhir di Puskesmas, setelah sempat mengalami kejang-kejang di lokasi tambang wilayah setempat. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Muhammad Al-Azhar, mahasiswa Fakultas Teknobiologi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menjadi satu-satunya mahasiswa dari perguruan tinggi Sumbawa yang berhasil masuk tahap Final Olimpiade Nasional (ON) Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) PerguruanTinggi.

Pemenang Juara 1 tingkat regional bidang biologi pada ajang OSN Pertamina 2015 ini berhasil menyisihkan ratusan peserta bidang biologi dari berbagai perguruan tinggi region VIII (Bali, NTB dan NTT) dalam tahapan seleksi Tahap II tingkat wilayah yang menjadikannya salah satu dari 64 mahasiswa terbaik yang berhak berlaga ke tahap III di tingkat nasional pada tanggal 23 sampai 26 Mei 2016 mendatang.

Menurut Humas UTS, Dina, menjadi finalis pada kompetisi ilmiah paling bergengsi yang diselenggarakan oleh Dikti yang ini bertujuan untuk diperolehnya masukan untuk perbaikan mutu pendidikan tinggi khususnya di bidang MIPA. Serta ajang atau sarana promosi dalam rangka meningkatkan daya tarik bidang studi, pelajaran atau mata kuliah Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi di masyarakat ini. Azhar telah melewati tahapan seleksi yang tidak mudah.

Diawali dengan seleksi Tahap I di tingkat pergu-

ruan tinggi yang menghasilkan tujuh mahasiswa terbaik masingmasing bidang. Azhar lolos keTahap II tingkat wilayah untuk menentukan 64 mahasiswa terbaik yang pelaksanaan seleksinya berlangsung serentak pada 15-17 April 2016 di 14 Wilayah Kopertis di seluruh Indonesia.

Dan untuk wilayah Kopertis VIII seleksi dilaksanakan di Kampus Universitas Hindu, Denpasar, Bali.

Bersama tiga rekan lainnya perwakilan mahasiswa UTS dari masingmasing bidang, yaitu Luthfiyah Nurul Silmi mahasiswa angkatan 2015 FakultasTeknobiologi mewakili bidang Matematika, Aprisna Erdanny mahasiswa angkatan 2015 FakultasTeknologi Informatika mewakili bidang Fisika, Zulkifli mahasiswa angkatan 2013 Fakultas Teknologi Pertambangan mewakili bidang Kimia, dan Muhammad Al-Azhar mewakili bidang Biologi. Seleksi berlangsung selama dua hari.

Azhar akan bersaing dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia pada babak final seleksi nasional (Tahap III) ON MIPA PT 2016. PadaTahap III ini akan ditentukan 20 mahasiswa terbaik per bidang dengan pengelompokan tiga peraih medali emas, lima medali perak, tujuh medali perunggu, dan lima honorable mention. (arn)

(Suara NTB/bug)

NASI BUNGKUS - Dandim Sumbawa, Letkol TNI Sumanto (kiri) tampak akrab dengan Bupati H. W. Musyafirin dan Wabup Fud Syaifuddin, dalam jamuan makan siang sederhana berupa nasi bungkus, usai salat Jumat di Masjid Agung KTC, Jumat (29/4).

Dandim Baru Sumbawa Silaturahmi ke KSB Taliwang (Suara NTB) Komandan Kodim 1607 Sumbawa yang baru, Letkol TNI Sumanto, Jumat (29/4) bersilaturahmi ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Meski belum dilantik, perwira baru Kodim Sumbawa ini tampak lugas menyapa pemerintah dan masyarakat KSB. Pengganti Letkol Inf. Agus S ini diperkenalkan oleh bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM kepada masyarakat usai menunaikan ibadah shalat Jumat di masjid agung Darussalam lingkutan KTC. Dalam sambutannya, Sumanto menyampaikan rasa terima kasih atas penyambutan pemerintah dan masyarakat KSB yang hangat. “Alhamdulillah saya di sini juga diterima dengan baik,” katanya.

Ia mengaku pada pertemuan pertama dengan bupati dan wakil bupati KSB kali ini, dirinya memperoleh ilmu baru mengenai semangat gotong royong. Terutama soal implementasi rasa ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh yang menjadi pilar semangat pelaksanaan gotong royong dinilainya sangat bermakna dalam. “Ini ilmu baru buat saya. Dan Insya

Allah ini bisa sangat berguna,” timpalnya.

Terkait pelaksanaan Program Daerah Pembangunan Gotong Royong (PDPGR) yang dicanangkan Pemda KSB, di mana TNI diikutsertakan di dalamnya, Sumanto mengapresiasinya. Karena itu ia sebagai pimpinan baru di Kodim Sumbawa siap mendukung penuh demi kesuksesan program tersebut. “Ini pola membangun yang sangat bagus. Dan kami akan turut bersinergi di dalamnya,” janji pria kelahiran Madiun Jawa Timur (Jatim) ini.

Selanjutnya ia berpesan kepada masyarakat, agar turut menjaga kondusivitas daerah.

Salah satu isu yang saat ini tengah merebak mengancam kesatuan bangsa, kata dia terkait terorisme dan aliran sesat.

Karenanya masyarakat di minta untuk tetap waspada dan menjaga lingkungannya dari keberadaan pengaruh-pengaruh yang mengancam keutuhan bangsa itu. “Dua isu ini sedang menjadi ancaman. Jadi masyarakat kami minta tanggap kalau ada gejala seperti itu segera laporkan,” pintanya.

Sementara itu, bupati

KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM mengucapkan selamat datang. Bupati berharap pergantian komando kali ini akan semakin meningkatkan daya dukung TNI terhadap program pembangunan di daerah. “Seperti tadi kami sudah sampaikan, kita ada program PDPGR dan di situ semua elemen kami libatkan TNI Polri dan kejaksaan. Dan mudah-mudahan pak Dandim juga bisa segera bersinergi,” harapnya.

Menurut bupati, keterlibatan TNI dalam pembangunan pada sejumlah program telah turut mempercepat akselerasi pembangunan itu sendiri.

Dan di KSB sendiri melalui PDPGR, pemerintah ingin agar seluruh stakeholder bisa mengambil peran serta di dalamnya. “Alhamdulillah TNI ada pak, dan kami sangat berterima kasih bisa turut berpartisipasi dalam program kami ini,” timpalnya.

Selama berada di Taliwang, Sumanto tidak hanya bertemu dengan bupati dan wakil bupati. Usai santap siang bersama jamaah masjid Agung Darussalam, ini lanjut melakukan pertemuan dengan seluruh camat se-KSB. (bug)

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama Humas Pemkot Bima dengan Harian Suara NTB

Presiden Minta Pasar Amahami Mampu Saingi Mal Kota Bima (Suara NTB) – Presiden RI, Joko Widodo meresmikan pasar tradisional Amahami Kota Bima, Jumat (29/4) siang. Presiden RI ke tujuh itu, meminta kepada pemerintah dan masyarakat setempat agar tetap menjaga kebersihan, merawat serta proses penataannya kedepan tidak kalah dengan mal.

“Kedepan saya meminta penataan pasar harus lebih baik dan tidak kalah dengan mal.

Saya tidak ingin pasar, apalagi yang masih baru, terlihat kumuh dan becek,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, pasar tradisional Amahami masuk kategori penataan pasar yang sukses. Hal itu ditunjukkan dengan kondisi pasar yang terlihat ber-

sih, penataan barang dagangan yang teratur.

“Saya melihat pasar Amahami bagus. Karena biasanya kondisi pasar apalagi yang tradisional, becek di musim penghujan, tidak teratur dan bau,” akunya Pada kesempatan itu, Jokowi mengaku sempat dibisikkan oleh Walikota Bima, H.M Qurais H. Abidin, bahwa

saat ini sekitar 500 pedagang belum bisa ditampung di dalam pasar tersebut. Presiden langsung merespon dengan meminta Menteri Perdagangan (Mendag) untuk menambah los pasar yang masih kurang itu.

“Beberapa bangunan pasar akan ditambah. Sehingga 500 pedagang yang belum ditampung bisa diakomodir semua. Kalau

sudah rampung, saya akan kembali ke Bima,” ujarnya.

Selain itu, pasar juga harus dikoneksikan dan dihubungkan dengan pasar yang berada di daerah yang lain. Artinya jika barang di pasar lain lebih mahal karena kekurangan, bisa dimanfaatkan untuk mengirim ke pasar daerah lain sehingga keuntungan para peda-

gang akan lebih meningkat,” terangnya.

Jokowi menitipkan pasar yang dibangun di sekitar kawasan teluk Bima itu agar dirawat dan dikelola dengan baik, profesional serta transparan.

“Dengan membaca Basmallah saya resmikan pasar tradisional modern Amahami,” pungkas Jokowi.

Peresmian pasar ditandai dengan penekanan tombol sirine bersama oleh Presiden, Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Walikota Bima, H. M Qurais H. Abidin. Usai membuka resmi pasar itu, Jokowi langsung melakukan blusukan ke dalam pasar untuk menemui para pedagang. (uki/*)

(Suara NTB/uki)

PERESMIAN – Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perdagangan dan Gubernur NTB saat menekan tombol tanda peresmian pasar tradisional Amahami, Kota Bima, Jumat (29/4).

BPS Dompu Pastikan akan Lebih Cermat Dompu (Suara NTB) Data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi data tunggal sebagai rujukan setiap kebijakan pemerintah. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, BPS Dompu melakukan pengawasan secara berlapis dan melakukan kroscek data saat sensus ekonomi (SE) pada 1 – 31 Mei 2016.

Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ir. I Gusti Lanang Putra kepada Suara NTB, Jumat (29/4) mengatakan, pihaknya telah diingatkan atasannya soal kualitas data (Suara NTB/ula) yang akan dihasilkan dalam I Gusti Lanang Putra sensus ekonomi (SE) pada 1 – 31 Mei 2016. Karena data BPS akan menjadi data tunggal untuk menjadi rujukan setiap kebijakan pemerintah. “Kita sudah diingatkan BPS Provinsi selaku atasan kami soal (data tunggal) itu.

Kami diminta menjaga kualitas data agar lebih baik,” katanya.

Lanang Putra mengatakan, sebanyak 158 orang petugas lapangan yang direkrut untuk melakukan sensus ekonomi. Terdiri dari 42 orang pengawas dan 116 orang pendata langsung. Petugas sudah dilatih dan sudah melakukan penelusuran wilayah kerja masing – masing sebelum melakukan sensus ekonomi 1 – 31 Mei 2016. Mereka juga diminta menghubungi penguasa wilayah seperti Kepala Dusun atau Kepala Desa sebelum melakukan pendataan. “Tiga orang pendata diawasi oleh 1 orang pengawas dan dikoordinir oleh petugas BPS Kecamtan,” jelasnya.

Pegawai organik di kantor BPS, kata Lanang Putra, juga langsung diturunkan melakukan pengawasan di wilayah binaan masing – masing pada pekan pertama. Ia pun berharap, instruksi Gubernur yang telah ditindaklanjuti Bupati agar Camat, Kepala Desa dan pelaku usaha dapat memberikan data yang dibutuhkan saat petugas melakukan pendataan. “Teman – teman agar hati – hati.

Jangan sampai melakukan pendataan di rumahnya (tanpa mendatangi langsung objek pendataan). Bekerja sesuai SOP (standar operasional perosedur). Jangan terima mentah – mentah data yang diberikan sebelum dilakukan klarifikasi,” harapnya.

Pendataan dalam sensus ekonomi tahun 2016, pendekatannya pada bangunan. Untuk wilayah Kecamatan Dompu dan Woja, setiap bangunan akan didatangi untuk memastikan usaha di dalamnya. Namun pendataan ini tidak termasuk petani. “Untuk wilayah di luar (Kecamatan Dompu dan Woja) itu, sistemnya sampel,” katanya. Ia pun meminta warga dan pengusaha untuk melaporkan bila ada petugas yang tidak melakukan pendataan langsung kepada pengusaha melalui SMS center di website Dompu serta media sosial. “Ini juga sudah diwanti – wanti wakil Bupati saat sosialisasi dan roadshow kemarin,” terangnya. (ula)

(Suara NTB/uki)

DENAH PASAR – Presiden Joko Widodo saat mencermati denah pasar tradisional Amahami.

(Suara NTB/uki)

BLUSUKAN – Presiden Joko Widodo didampingi Menteri dan Gubernur saat blusukan di pasar tradisional Amahami, Jumat (29/4).

Peredaran Narkoba di NTB Diduga Libatkan Aparat Kota Bima (Suara NTB) – Tertangkapnya oknum anggota Polisi di Provinsi Sumatera Utara belum lama ini yang diduga menerima uang dari bandar narkoba merupakan salah satu bukti, jika peredaran barang haram tersebut diduga melibatkan oknum aparat.

Hal itu dikatakan Danrem 162/WB, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede kepada Suara NTB, Jumat (29/4).

Kata dia, masyarakat jangan mudah percaya dengan kepribadian seseorang, baik jabatan maupun pangkat.

Mengingat narkoba telah masuk dalam segala lini.

“Oknum yang mengedarkan narkoba tidak mengenal dari mana asal dan latar belakangnya. Mau oknum kiai, pejabat hingga oknum aparat (TNI dan Polri), narkoba tetap harus diwaspadai,’’ katanya.

Dia menegaskan, apabila mengetahui ada kegiatan yang mengarah pada kasus narkoba yang melibatkan aparat TNI, Polri dan ASN ataupun oknum tertentu, Rudy meminta agar

segera melaporkan ke pihaknya untuk segera diamankan dan diproses secara hukum.

“Kalau ada, tolong diinformasikan kepada kami, agar segera disikapi dan oknum itu segera ditangkap. Entah itu ASN atau aparat,” akunya.

Dia mengaku, masuknya narkoba di NTB tidak hanya dilakukan jaringan antardaerah. Namun juga antarnegara.

Apalagi wilayah NTB terletak di jalur laut kawasan Indonesia yang sangat strategis.

“Jaringan antarnegara, setelah kami mengamankan oknum yang membawa narkoba sebanyak 2,5 kg dari Malaysia dengan menggunakan jalur udara. Yang saat ini masih tengah diproses,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda

NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono mengatakan tertangkapnya oknum anggota Polres Bima Kota di salah satu kos – kosan di Kota Bima, belum lama ini, juga membuktikan keterlibatan oknum aparat pada peredaran narkoba di Bima.

“Kasus oknum anggota ini kita proses dulu. Jika terbukti bisa dicopot dari keanggotaan,” akunya.

Umar mengakui, kasus narkoba yang mencoreng institusi Polri itu tidak hanya terjadi di Bima. Bahkan di Sumatera Utara ada oknum Kasat Narkoba tertangkap lantaran diduga menerima suap dari bandar narkoba.

“Kita sudah katakan memerangi narkoba. Jika anggota terlibat, kita tindak dan proses,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini pihaknya tetap melakukan pembinaan kepada anggota, memberikan pemahaman agar menjauhi barang haram tersebut. Bahkan, kedepan program rutinnya melakukan

(Suara NTB/uki)

(Suara NTB/uki)

Umar Septono tes urine pada anggota.

“Kita sudah minta setiap Polres lakukan tes urine. Ini komitmen kami agar mengetahui anggota yang memakai ataupun tidak menggunakan narkoba,” ujarnya.

Selain itu, Umar meminta dan berharap agar masyarakat proaktif dan ikut ambil bagian

Lalu Rudy Irham Srigede dalam memerangi narkoba.

Sebab tugas tersebut bukan hanya tanggungjawab Polri, melainkan semua pihak.

“Memerangi narkoba dibutuhkan kerjasama semua pihak. Kalau semua pihak bersatu, saya yakin narkoba akan mampu diberantas,” pungkasnya (uki)

Kejari Dompu Masih Menunggak Dua Kasus Korupsi Dompu (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu mencatat tiga kasus dugaan korupsi telah dihentikan. Sementara Kejari Dompu masih menunggak dua kasus korupsi yang terus didalami penanganannya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH kepada Suara NTB, Jumat (29/4) mengatakan, tiga kasus dugaan korupsi yang selama ini menjadi tunggakan di Kejari Dompu dihentikan penyidikannya yaitu kasus pengadaan PMK (pemadam kebaka(Suara NTB/ula) ran tahun 2004), kasus penJoko Suryanto gadaan motor Jinchen tahun 2003 – 2004 oleh pemda Dompu serta kasus pungutan retribusi daerah pada Dinas Perkebunan tahun 2005. “Kasus – kasus ini sudah lama dihentikan proses penyidikannya,” katanya.

Yang masih menjadi tunggakan di Kejari Dompu, kata Joko Suryanto, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pistol di Sat Pol PP tahun 2005 dan kasus penyelewengan dana kelompok bantuan sapi tahun 2011 dengan tersangka oknum pegawai Pos Dompu.

“Kita tinggal kasus pistol dan bantuan kelompok sapi,” katanya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor Jinchen dan pengadaan PMK diproses kejaksaan sejak 2004 dengan tersangka mantan kepala Bagian Umum Setda Dompu. Dua kasus ini erat kaitannya dengan persoalan politik menjelang Pilkada langsung pertama tahun 2005. Dalam perjalanannya, jaksa kesulitan mengungkap karena produsen sepeda motor Jinchen untuk Indonesia tidak bisa ditemukan keberadaannya dan kesulitan alat pembanding. Begitu juga dengan pengadaan PMK, jaksa diminta BPKP perwakilan Denpasar untuk mencari pembanding dengan jenis dan tahun produksi yang sama.

Sementara kasus pungutan retribusi hasil perkebunan diduga karena perbedaan persepsi, karena tahun 2005 Kementerian Keuangan telah merekomendasikan pencabutan Perda yang dinilai menghalangi investasi. Namun di daerah, Perda tersebut tidak langsung ditindaklanjuti untuk menghentikan pemberlakuannya. Sehingga pihak Dinas Perkebunan Dompu tetap menarik retribusinya dan menyetornya ke kas daerah. (ula)

(Suara NTB/ula)

BELUM DIPERBAIKI - Jembatan yang putus akibat diterjang banjir di Kiwu, Dompu, beberapa waktu, yang hingga saat ini belum diperbaiki.

Warga Kiwu Tuntut Perbaikan Jalan dan Jembatan Dompu (Suara NTB) Akses jalan dan jembatan di Desa Kiwu Kecamatan Kilo yang putus akibat diterjang banjir sebulan lalu hingga saat ini belum juga ditangani.

Warga yang sedang panen jagung dan hasil pertanian lainnya menuntut kerusakan infrastruktur itu diperbaiki.

Munawir, tokoh pemuda Desa Kiwu Kecamatan Kilo kepada Suara NTB, Jumat (29/4) mengungkapkan, akses jalan dan jembatan yang terputus akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu di Desa ujung utara Kabupaten Dompu ini menyebabkan daerah setempat terisolir dari desa lain di Kecamatan Kilo maupun Kabupat-

en Dompu. Angkutan umum dan angkutan barang tidak bisa masuk ke desa setempat akibat jembatan yang terputus.

“Kita angkut pakai sepeda motor. Itupun banyak yang jatuh dan tergelincir akibat terjangnya tanjakan di jembatan yang terputus,” katanya.

Wakil Bupati Dompu bersama rombongan saat meninjau jalan dan jembatan yang putus, dikatakan Munawir, sempat menjanjikan akan segera menangani. Namun hingga saat ini, belum juga ditangani. “Kita berharap agar ditimbun dulu biar bisa dilewati kendaraan. Perkiraan kita, paling butuh anggaran Rp 30 juta untuk sekadar timbun

biar biasa dilewati,” katanya.

Kepala BPBD Kabupaten Dompu, Drs. Imran yang dihubungi terpisah, mengakui telah didatangi warga Kiwu Kecamatan Kilo yang menuntut janji pemerintah untuk memperbaiki akses jalan dan jembatan yang terputus di Kilo.

Kerusakan jalan dan jembatan tersebut sudah diajukan pihaknya pada pemerintah pusat. “Berbagai persyaratan yang dibutuhkan sudah kita lengkapi,” katanya.

Bahkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI di Mataram beberapa waktu lalu dan dihadiri oleh Kepala BPBD Kabupaten/Kota se-NTB, juga disampaikan kon-

disi kerusakan jalan dan jembatan di Dompu akibat banjir.

Mereka berjanji akan segera membantu. Namun hingga saat ini belum ada informasi realisasinya. “Saya bahkan sampaikan, orang akan menuding pemerintah suka membohongi rakyat karena memberikan janji terus,” terangnya.

Ia pun berharap, pemerintah pusat bisa segera membantu penanganan kerusakan jalan dan jembatan di Kilo sebagai dampak bencana alam. Penanganan kerusakan jalan dan jembatan tersebut tidak mungkin bisa ditangani oleh daerah dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki. “Kalau penanganan tang-

gap darurat (oleh daerah) ada batasnya,” ungkapnya.

Karena belum ada respon dari pusat, untuk sementara akan diajukan penanganan darurat melalui dana tak terduga dengan menimbul akses jalan dan jembatan yang terputus.

Pihaknya akan kerjasama dengan Dinas PU, sehingga bisa menghitung kebutuhan anggaran untuk tanggap darurat.

Adapun ruas jalan yang rusak parah hingga putus akibat banjir sekitar 1 KM, sementara jembatan di Kiwu panjang bentangannya sekitar 40 meter. “Apakah akan ditimbun saja atau dipasangkan gorong – gorong, nanti teknisnya setelah dihitung Dinas PU,” kata Imran. (ula)

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Cari Pengganti Ketua BPPD KOMISI II DPRD NTB menyoroti program promosi pariwisata NTB yang belakangan ini dinilainya mengalami keberhasilan yang cukup signifikan. Hal itu dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan.

Oleh karena itu, Komisi II terus mendorong upaya promosi wisata yang lebih terpadu, efektif, efesien dan berkualitas.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II, H. L. Jazuli Azhar, M.Si kepada wartawan.

(Suara NTB/dok) “Kunjungan wisatawan pada H. L. Jazuli Azhar tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Nah ini tentu tidak lepas dari keberhasilan promosi destinasi wisata yang kita miliki,” ujarnya.

Akan tetapi belakang yang menjadi kekhawatiran para wakil rakyat di Udayana itu yakni, efektifitas dari peran dan fungsi dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB. Mengingat Ketua BPPD saat ini sedang merangkap jabatan.

Untuk itu, Jazuli menegaskan bahwa sebaiknya kepala BPPD tidak merangkap jabatan.

“Ini harus ditegaskan, jangan sampai karena rangkap jabatan ini kemudian program promosi pariwisata kita mengalami kendala-kendala. Kami minta harus ada ketegasan dari kepala daerah,” katanya.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, industri pariwisata NTB ke depan akan mengalami persaingan yang semakin berat, lebih-lebih di era pasar bebas. Untuk itu perlu langkahlangkah strategis yang segera diambil oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal menyikapi ketua BPPD yang saat ini diketahui mereangkap jabatan.

“E-tourism yang sudah kita gagas sebelumnya sebagai jawaban dalam mengahadapi era pesar bebas Asean harus segera diimplementasikan. Untuk dalam rangka menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks pada sektor industri pariwisata kita, maka Ketua BPPD harus dapat fokus bekerja,” ujarnya.

Jazuli meminta ketegasan dari Gubernur terkait dengan rangkap jabatan oleh Ketua BPPD tersebut. jika ketua BPPD lebih memilih jabatannya yang baru, maka Gubernur NTB diminta agar segera mencari orang yang siap untuk mengisi jabatan Ketua BPPD NTB itu. (ndi)

Optimalkan Pengawasan Kunjungan NARKOBA masuk ke Lapas diduga melalui akses kunjungan.

Pengunjung yang menjenguk napi diduga menyelipkan narkoba di sela-sela barang bawaannya seperti tempat makan.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB, Subiantoro, Kamis (28/4) menampik lemahnya pengamanan Lapas. Ia berkilah pengamanan manual memiliki celah kecermatan.

“Harus dipahami barang itu kecil. Masuknya bisa lewat berbagai macam modus. Sementara kami hanya melakukan pemeriksaan manual,” jelasnya di Lapas Mataram dalam Penyuluhan Hukum dan Deklarasi Warga Binaan Perang Melawan Narkoba.

Sejak Januari hingga April, Kanwil Kemenkumham bersama BNNP NTB melakukan tes urine terhadap warga binaan dan pegawai Lapas/Rutan di seluruh NTB. Hasilnya didapati, di Rutan Dompu, dari 43 napi narkoba telah diambil 20 sampel. Teridentifikasi negatif penyalahgunaan narkoba.

Di Lapas Bima, dari 33 napi narkoba 16 napi dites urine serta sejumlah pegawai. “Positif dua orang. Salah satunya pegawai,” ungkap Subiantoro.

Ia menegaskan pegawai yang bersangkutan telah ‘diusir’ dari rumah dinas. Untuk disekolahkan di Kantor Kanwil Kemenkumham.

Sementara di Lapas Sumbawa, satu warga binaan teridentifikasi positif. Nihil pegawai. Di Lapas Selong, dari 37 napi yang dites urine, seluruhnya negatif.

Di Lapas Anak, nihil positif narkoba dari 20 warga binaan yang dites.

Paling parah di Lapas Praya, 20 napi teridentifikasi positif narkoba, dari 29 napi yang dites urine. “Mereka kita rehab religi.

Kalau masih ada yang cobacoba lagi, kita rehab ke BNN dengan metode CT,” ujarnya.

“Lapas harus bersih dari narkoba. Langkahnya kita tes urine, razia.

Di hari bhakti pemasyarakatan kami bertekad Lapas bersih dari narkoba. Paling tidak kami berusaha,” pungkasnya. (why) (Suara NTB/why)

POLHUKAM

Halaman 8

Klarifikasi Komite Sekolah

Kejaksaan Usut Dana Pengelolaan TK/SD Negeri Model Mataram Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram mengklarifikasi komite TK/SD Negeri Model Mataram sepanjang minggu ini. Direktur PDAM Giri Menang, L Ahmad Zaini, dan Imam Santoso, sebagai Komite Sekolah pada 2009-2010, dimintai keterangan terkait pengelolaan anggaran.

Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad SH, Jumat (29/ 4) mengatakan, klarifikasi itu untuk membuat terang pertanggungjawaban pihak komite dalam pembangunan sekolah. Yang ang-

garannya bersumber dari APBN melalui Kemendikbud dan APBD. Penyelidik Kejari Mataram mencecar Zaini dengan sejumlah pertanyaan pada Rabu (27/ 4). Setelah sebelumnya, Imam

Santoso –terpidana korupsi proyek pembangunan TPA KSB diklarifikasi, Senin (25/4).

“Terkait peran mereka sebagai komite sekaligus pelaksana pembangunan sekolah tersebut 2009-2010 lalu. Dana yang dikelola Rp 3 miliar,” ungkapnya.

Beberapa periode sejak dimulai 2004 silam, kata Herya, kepengurusan pelaksana proyek berganti-ganti. Dana digelontorkan secara bertahap dan pe-

ngelolanya berbeda-beda.

Total dana yang dikucurkan Kemendikbud melalui Dana Imbal Swadaya itu senilai Rp 15,4 miliar. Namun yang diserahkan diduga hanya Rp 13,4 miliar.

Terdapat selisih dari total anggaran yang dikucurkan yang kini diselidiki Kejari Mataram.

“Apakah memang ada selisih atau tidak, kita akan klarifikasi pihak lain lagi yang terkait,” kata Herya.

Pada 28 Juni 2014 silam, ditan-

datangani Naskah Perjanjian Hibah antara Pemkot Mataram dengan Unram. Berupa penyerahan aset yang terdiri dari tanah bersertifikat atas nama Unram.

TK/SD Negeri Model dikelola Pemkot Mataram dibangun di atas lahan Unram di Seganteng, Cakranegara Selatan. Pembangunan menggunakan Dana Dana Imbal Swadaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2004-2009 dengan total nilai Rp 13,4 miliar. (why)

Terduga Pemerkosa Bule Australia Dijerat Pasal Berlapis Giri Menang (Suara NTB) Terduga Pemerkosa Bule asal Australia, ME (28) warga Kecamatan Tanjung terancam dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 21 tahun.

Namun pelaku yang telah ditahan Polres Lobar membantah melakukan perkosaan terhadap SMB (31). Pelaku mengaku melakukannya atas dasar suka sama suka.

Kepala Badan Operasional Reskrim Polres Lobar Ipda Teguh Kumara mengatakan korban telah pulang ke Bali kemarin. Rencananya korban akan langsung pulang ke Australia.

Dugaan pemerkosaan terjadi Kamis (28/4) sekitar pukul 17.00 Wita di Trawangan Resort Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Lombok Utara.

Saat itu, korban SMB sedang tertidur pulas di bangku kayu tepi kolam renang. Korban merasa badannya ditindih. Korban tersadar dan berteriak. Menurut keterangan saksi, Jasmin Helen Shaw asal Australia sempat melihat korban berteriak. Setelah itu, pelaku pergi meninggalkan villa tersebut. Sementara Manager Villa Rinita Dita

Maria sempat melihat korban dan pelaku cekcok di lobi.

Mereka meributkan mengenai kejadian perkosaan tersebut.

Pihaknya telah melakukan visum terhadap korban di RS Bhayangkara Mataram. Berdasarkan keterangan dokter, terdapat luka baru dan luka lama. Selain itu, juga ditemukan sisa sperma pelaku di perut korban. Saat ini Satuan Reskrim Polres Lobar mengamankan baju korban. Baju korban ini diduga untuk mengelap sperma yang dikeluarkan di perut korban. Selain itu, pihak Reskrim telah meminta uji laboratorium terhadap sisa sperma yang menempel tersebut. Dari sampel tersebut akan dilakukan uji DNA untuk memperjelas siapa pemilik sperma tersebut. Satreskrim juga sudah melakukan olah TKP. Tim tengah mencari petunjuk penguat bukti dan saksi tambahan. Selain itu, kepolisian juga telah menghubungi konsulat Australia terkait tindak pidana ini.

“Korban dijerat pasal 285 tentang pemerkosaan dengan hukuman 12 tahun, dan pasal 289 tentang pencabulan dengan hukuman 9 tahun penjara,” pungkasnya. (her)

(Suara NTB/her)

RINGKUS - Terduga pengedar narkoba yang diringkus polisi.

Terduga Pengedar Sabu Diringkus Polisi Giri Menang (Suara NTB) Polres Lobar berhasil meringkus pelaku diduga pengedar narkoba, S alias A (32). Dia ditangkap atas kepemilikan satu poket sabu seberat 0,47 gram.

Pelaku diringkus di rumahnya, di Dusun Seraya Desa Bengkaung Kecamatan Batu Layar tanpa perlawanan. Dari pelaku, polisi menyita satu poket sabu seberat 0,47 gram, alat bong, pipet plastik, sekop dari pipet dan korek yang sudah dimodifikasi. Pelaku saat ini mendekam di Mapolres Lobar.

Demikian dikatakan Kasat Narkoba Polres Lobar, AKP Rafles Girsang kepada wartawan di kantornya kemarin. Dijelaskan, Adeng ditangkap setelah adanya laporan dari tokoh masyarakat dan kepala lingkungan. Polsek Senggigi menurunkan lima personel untuk menindak lanjuti laporan tersebut. penangkapan terhadap Adeng dipimpin langsung oleh Kapolsek Senggigi, AKP Firmansyah.

Penangkapan terhadap Adeng merupakan pengembangan dari penangkapan tersangka Sudirman. Tersangka ditangkap saat operasi Bersinar yang diadakan Satuan Reserse Narkoba Polres Lobar beberapa waktu lalu.

Pihaknya melakukan pengcekan di HP tersangka, kemudian kroscek dengan saksi.

Hasilnya Sinkron antara kedua belah pihak.

Sementara menurut pengakuan pelaku, ia memperoleh sabu dari Karang Bagu Mataram.

Ia membeli dari seseorang bernama Ryan. Adeng termasuk pengedar besar. Sebab ia bisa membeli sabu hingga 30 gram. “Namun masih bernasib mujur.Sebab saat penangkapan hanya ditemukan satu poket sabu,” lanjutnya. Ditambahkan, Raffles, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114. Ancaman hukuman di atas tujuh tahun penjara. Meski Bandar, Adeng juga termasuk pemula. Biasanya, menjadi Bandar melalui beberapa tahapan. Mulai dari kurir, pemakai, lalu menjadi pengedar atau Bandar.

Sebelumnya dalam operasi bersinar yang digelar Satres Narkoba berhasil menangkap 14 tersangka diduga bandar dan pengedar narkoba. Dari belasan pelaku ini, polisi berhasil menyita sedikitnya 31 gram lebih barang diduga narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja. Belasan pelaku ini diringkus Satres Narkoba selama operasi Bersinar yang dilaksanakan selama satu bulan di lokasi berbeda-beda, antara lain di wilayah Lombok Barat dan KLU. (her)

(Suara NTB/why)

CEK SARPRAS – Dua personel Dalmas Sabhara Polres Mataram memeriksa peralatan Flash Ball dalam gelar sarpras di Mapolres Mataram, Jumat (29/4). Dalam rangka persiapan pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh akhir pekan ini.

Antisipasi Rusuh Peringatan Hari Buruh Mataram (Suara NTB) – Polres Mataram menyiagakan ratusan personel Dalmas Sabhara selama beberapa hari ke depan. Mengantisipasi unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh bergantian.

Kasatsabhara Polres Mataram, AKP Suherdi, Jumat (29/ 4) menjelaskan, pihaknya tetap akan mengikuti prosedur pengendalian massa. Penanganan aksi massa disesuaikan dengan tingkat eskalasinya.

“Perintahnya dilarang menggunakan senjata api. Tindakan polisi disesuaikan eskalasi massa nanti. Berdasarakan pengalaman, di Mataram tidak pernah anarkis. Tapi kita tetap siaga penuh,” ujarnya di Mapolres Mataram seusai gelar sara-

na prasarana pengamanan peringatan Hari Buruh.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Selama sepekan ini, satuan polisi yang dipimpinnya telah melakukan berbagai latihan menghadapi massa. Seperti penggunaan lampu suar, gas air mata, dan water cannon. Serta cara bertindak seperti mediasi oleh negosiator.

Ia mengatakan, massa aksi harus mengajukan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sebelum melakukan aksi. Seper-

ti, bagaimana rencana aksinya, jumlah massa, serta sasaran aksi.

Namun, hingga kemarin berdasarakan koordinasinya dengan satuan intelijen, belum ada pihak yang mengajukan surat tersebut.

“Masih sebatas informasi saja bahwa ada masyarakat yang akan melaksanakan aksi.

Belum ada surat pemberitahuan,” ungkapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa aksi massa dalam rangka menyampaikan aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang. Pihaknya mengawal proses aksi agar berjalan lancar dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Untuk pengamanan, kata Herdi, pihaknya mengerahkan satu kompi dan tiga pleton Dalmas dengan backup Polda NTB. (why)

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

CERPEN

Jendela Sastra

Halaman 9

Waktu yang Tepat untuk Mabuk Ismawati As-Saofy

tidak mabuk. Seharusnya malam ini adalah waktu yang tepat.

“Ada banyak orang yang datang kemari dengan tujuan jelas. Tapi tidak sedikit juga yang datang entah untuk apa. Sama sepertimu. Lime squash tentu bisa didapatkan di kafe manapun,” lelaki berjaket denim menghampiriku.

“Bagaimana kamu yakin dengan MARGARET menghampiriku.

“Kau termasuk yang mana?”

Seperti biasa. Dia datang dengan gaun ketidakyakinanmu itu?”

“Kadang yang pertama, tak jarang “Matanya tak melihatku sedikit- yang kedua.” sangat ketat untuk menghibur para tamu. Aku juga tamu. Tapi karena aku pun. Dia terus menunduk. Sampai aku “Ya. Tentu saja. Hanya pembohong tak butuh dihibur, maka aku bisa berhenti menyampaikan pesanmu, yang tahu orang lain berbohong.” menikmati malamku sendiri di tem- dia tetap menunduk.”

“Haha. Tentu saja. Jadi ini perka“Baiklah. Ada banyak kemungki- ra perempuan?” pat ini. Margaret temanku. Meski dia wanita penghibur di tempat ini, tapi nan untuk orang yang memutuskan “Ya. Sejauh ini belum bisa dipastiaku sama sekali tak merasa terhibur menunduk.” kan. Tapi bisa dibilang begitu.”

“Iya,” Margaret berlalu setelah dengannya sejak pertama kali kami Lelaki berjaket denim terlihat tak berteman. Dia perempuan yang me- mengiyakanku. Ia terlihat mengham- peduli. Lalu beranjak dari tempatku miliki selera humor yang buruk. Tapi piri seorang lelaki 40an. Membisik- setelah mengambil minuman pesanuntuk beberapa hal, aku bisa menga- kan sesuatu yang tentu saja tak bisa annya. Ada banyak orang dengan bankudengar, mencium pipi lelaki itu, lalu yak kepentingan di tempat ini. Beberndalkannya.

“Kamu ingin mabuk malam ini?” kemudian kembali berkumpul den- apa pelayan yang bosan, banyak lelaSegelas cocktail bertengger di tangan gan teman-teman se-profesinya. ki yang sedang berusaha menukar Aku berusaha membangkitkan uang dengan kesenangan. Atau aku, kanannya.

“Tidak juga. Aku datang untuk selera dengan tempat yang bising ini. aku yang harus kemari menemui Tempat ini sama sekali lain dengan Margaret untuk mendengar beberamenanyakan pesan itu.” yang ada di film Hollywood yang kut- pa hal yang mungkin bisa membuat“Oh. Itu.” “Oh. Itu? Aku tidak ke sini untuk onton. Semua yang ada di sini memak- ku bahagia. sakan diri untuk berteriak dan purajawaban ‘oh itu’.”

Aku kira lelaki berjaket denim tadi “Sudah kusampaikan. Tapi aku pura hilang kendali. Persis di sinetron- benar-benar peduli. Tapi setelah mentidak yakin apa dia mendengarkanku sinetron. Seharusnya aku mabuk gamati beberapa lelaki, aku akhirnya malam ini. Setelah lama sekali aku tahu bahwa tempat ini bekerja dendengan jelas.” gan cara yang aneh. Setiap orang yang mendekatimu akan tersenyum dan PUISI bertanya apa yang kau lakukan, setelah kau menjawab ramah, ia akan pergi dan berkumpul dengan koloninya lagi.

Mungkin kau tak akan pernah diingat lagi, atau mungkin kau sedang ditertawakan oleh temandi sebuah taman di lengkung alis senja temannya. Seorang lelaki rindu mengetuk daun waktu bayangmu menyerupai peri kecil yang datang sendiri ke menyusup bersama angin merdu hinggap di dahan jantungku tempat ini, dan hanya memesan lime squash akan bagai riak kolam haribaanmu terlihat aneh. Apalagi kedip matamu direstui ikan-ikan seteduh layung kesumba tanpa keinginan dihibur memecah kesunyian menarik segala aroma bunga oleh banyak wanita pengyang berlumut di lidahku merangkai kelopak asmara hibur. Tidaklah lain, lelapada maqom kesunyian ki seperti itu adalah lelaada guguran harapan ki patah hati. Kendati ada yang mekar serupa dendam lalu tubuhku tak ubahnya demikian, aku belum seserpih debu yang bertebaran merasa perlu alasan perlalu dari ujung bulu matamu di ujung pelupuk matamu gi ke suatu tempat denberkelindan manik-manik cahaya gan tujuan khusus. Aku menari di keluasan altar udara sebelum akhirnya disemaikan bebas kemanapun dan angin ke seluruh penjuru memesan apapun selama menuju jantung puisi sebagai nyanyian waktu tak mengganggu orang yang berdegup kencang lain. di dalam dadaku 2015 “Maaf. Ada beberapa yang kini sesubur taman-Nya tamu yang harus kuurus,” Margaret datang lagi set2015 elah satu jam lebih membiarkanku sendiri.

“Baik. Tak masalah.”

“Bagaimana? Sudah menyusun rencana untuk :Fajar M. Fitrah :Ardisa Nadilestari minum?”

“Tidak. Lime squash di kedai bambu seperti purnama saja cukup. Aku tak ingin secangkir kopi menggetarkan lambung di keluasan altar langit mabuk lagi. Apakah dia kita, serupa rindu yang selalu membara bagai embun masih cantik?” tepat saat lentik jemari angin memetik membasuh letih daun “Ya. Semakin cantik selembar daun caringin ke pusat meja begitulah cinta dari saat terakhir kau teterlintas seraut wajah yang lebih sering kuagungkan padamu mui dia,” Margaret berguterasa pahit kala senja terlampau dingin mam dengan sebatang meski kita kretek di ujung bibirnya. tak saling membaca luka bersama panorama “Sudah kuduga. Kata dan kau enggan kota yang makin asing bagi kepala kita ibuku juga demikian. Pemenakar cahaya mata sebentang jalan tak lagi mengundang rempuan akan sangat kata-kata yang berkilauan aneka petualangan dan perjumpaan cantik dalam keadaan dalam dada senantiasa juga manis senyuman para mojang seperti itu.” kulayarkan padamu semata senja menyusut ke pangkal rahasia “Aku pernah mengalaminya dua kali. Aku dan di rabu paling kelabu itu seperti sebaris puisi merasa biasa saja.” tiba-tiba wajahmu bercahaya yang terlahir dari dada paling kiri “Kamu kan peremmelebihi mutiara yang diperam kedai yang dibangun di jantung kota ini puan di luar kebiasaan.” berabad-abad harapan sebelah utara rumah yang paling sunyi “Ah, pelit sekali istilahselamanya menjadi prasasti mu itu. Katakan saja luar jemarimu yang selalu cantik biasa.” sebuah pena akan kuasah memetik “Kau kan bisa menysetajam pedang khalifah setangkai mawar yang tak tumbuh impulkannya. Apa dia senyala jiwamu yang berjubah di taman takdirku sering memakai baju sepanjang senja memerah kuning pemberianku?”

2015 “Tidak tahu. Tapi beuntuk kuguratkan bait harapan berapa waktu dia medi hening dada dewi kesedihan M.Arfani Budiman lahir di mang memakai baju kunBandung, 6 Januari 1989. Kumpulan ing. Cocok dengan kulit2015 puisinya berjudul Pengakuan Bulan nya.”

(Penerbit Literat, 2013).

“Hmm..”

“Kau membuang-

Semua suara berkumpul di telingaku. Suara disjoki yang lihai, suara kecupan pasangan kekasih di samping kiriku, dan suarasuara lain berseliweran di sekelilingku. Tempat ini mengingatkanku pada rahim ibu. Dulu aku juga mendengar banyak suara. Tapi aku hanya mendengar suara itu tanpa bisa melihat apa yang benar-benar terjadi.

Puisi M. Arfani Budiman Di Sebuah Taman

Kedai Bambu

Nyanyian Senja

Tentang Wajahmu

buang waktuku. Apa rencanamu selanjutnya? Hanya mengingatkanmu saja. Apapun yang kamu inginkan darinya hanya bisa kesampaian di permukaan saja.”

“Aku tahu. Aku ingin menemuinya. Di meja ini. Lusa malam jam sembilan. Aku tahu kau pasti membawanya.”

Aku meletakkan uang limapuluh ribuan ke nampan kecil berisi bil.

“Giliranmu sudah kau pakai dua hari lalu.

Aku tak bisa menjanjikan apapun.”

“Aku akan kemari lusa malam.” Aku meninggalkan Margaret tanpa mendengar jawabannya. Di kepalanya mungkin aku sudah gila.

Biarkan saja. Dia tak pernah benar-benar jatuh cinta. *** Hujan deras sekali.

Aku hampir tak bisa melihat jalan. Jarak pandang hanya sekitar lima meter saja. Di dalam mobil, aku membesarkan suara musik agar tak terganggu dengan suara hujan di luar.

Dua malam lalu, aku mengumpulkan semua kata-kata yang akan kukatakan malam ini.

Tapi di sini, tepat di kursi pengemudi, aku kehilangan kata-kata. Aku merasa sebesar apapun teriakanku nanti tak akan terdengar oleh siapapun. Suara bising hujan dan keributan di dalam tempat kami akan bertemu pastilah semakin membuat suaraku tak terdengar.

Aku memesan lime squash. Bartender kemudian meracik pesananku, sementara aku duduk di tempat yang sama saat aku meminta bertemu dua hari lalu. Pukul sembilan hanya beberapa menit lagi. Tempat ini masih sepi. Mungkin karena di luar hujan deras. Teman-teman Margaret tak terlihat. Wanita-wanita seperti itu tentulah membenci air. Air hanya akan membuat bedak mereka luntur.

Aktivitas yang bisa kukerjakan malam ini lebih sedikit dari dua malam lalu. Hanya ada beberapa kelompok turis asing yang sedang asik menenggak wiski. Sementara panggung kecil tempat disjoki beraksi masih sepi. Suara musik hanya terdengar melalui pengeras suara.

Lime squash ku lebih cepat habis dari biasanya. Bahkan dari yang kuduga.

Sementara jam menunjukan pukul 21.17.

“Hujan sangat deras,” Margaret datang sendiri.

“Dia tidak datang?”

“Tentu saja datang. Ini giliranmu.”

Margaret berlalu sambil mengenakan jaket kulitnya. Aku menunggu dengan membelakangi keramaian.

Aku tak ingin repot-repot mengatur pandangan ketika ia berjalan mendekatiku.

“Aku mau short vodka,” suara Eldrida tepat berada di belakangku.

Aku segera berbalik. Sedikit senyuman dan satu ciuman di pipi kiri.

“Jangan. Nanti bisa bahaya.”

“Aku memesan short. Seteguk saja.”

“Baiklah, short vodka.” Aku memberi aba-aba pada bartender.

Eldrida duduk di sampingku. Ia memakai terusan berwarna biru dongker, rambut tergerai ke satu arah dan di arah lainnya tersemat pita berwarna silver.

“Aku merindukanmu.”

“Aku tahu. Karena kita terikat janji, aku datang menemuimu.”

(Hannah Hoch- Witness the Whatness - cargocollective.com)

“Ah, ya. Janji yang tak adil itu.”

“Kita sudah membicarakannya berulang kali, bukan? Berhubungan denganku penuh dengan risiko.”

“Saat itu kamu mengatakan kita akan menghadapi risiko itu berdua.”

“Aku datang kemari juga penuh dengan risiko. Bagaimana jika mertuaku melihatku? Atau teman suamiku memergokiku menenggak vodka?”

“Ini tidak adil...”

“Tidak akan pernah adil. Dan aku tak mau meyakinkanmu bahwa ini memang tak pernah adil.”

Hening menyelimuti kami. Di sini sudah ramai pengunjung. Beberapa turis asing yang meneguk wiski telah meninggalkan tempatnya, digantikan oleh beberapa lelaki dan satu perempuan manis. Beberapa waiter sibuk membereskan meja yang baru saja ditinggalkan tamu. Sementara jam menunjukan pukul 22.05.

“Bagaimana hubungan kita?” Aku tak bisa terus diam.

“Apa yang kamu harapkan dari hubungan seriskan ini?”

“Setidaknya bertemu sekali sepekan. Sisanya kamu jalani hidupmu sebagai istri dari seorang suami yang lurus.”

“Kita sudah menyepakatinya. Suamiku tidak ada di rumah hanya hari kamis. Kita bisa bertemu di hari itu. Tapi kamu egois.

Belum sampai hari sabtu setelah kita bertemu kamis sebelumnya, kamu sudah merengek lagi.”

“Kamu tidak tahu rasanya jatuh cinta...”

“Kamu juga tidak tahu rasanya punya mertua dan suami yang baik tanpa cela.

Kamu kan tidak tahu rasanya menjadi perempuan yang punya selir laki-laki perengek...”

“Ah. Sayang, kamu mulai lagi.”

“Aku tak pernah memulai apapun.”

“Kamu menyayangiku?”

“Aku sering rancu batas sayang, cinta, kasih. Aku tidak tahu.”

“Jadi ada kemungkinan kamu tak mencintaiku?”

“Sebentar lagi suamiku pulang.”

“Baiklah. Kamis pekan depan kutunggu di tempat duduk yang sama. Aku berjanji kau boleh memesan vodka sebanyak yang kau mau.” Eldrida beranjak dari kursinya.

Tak ada short vodka lagi. Ia berlalu tanpa menoleh sedikitpun. *** Tidak ada alasan untuk melankolis. Sekalipun malam ini akan turun hujan lagi. Gerimis atau hujan deras sekalipun tak bisa kubuat alasan untuk bermelankolis. Aku memutuskan berangkat menggunakan motor. Berangkat tiga puluh menit lebih awal dari biasanya.

Tentu menjadi tamu pertama bukan sesuatu yang buruk.

Tak kuduga. Tempat ini sudah sangat ramai. Di lantai dua sedang ada perayaan ulang tahun. Itu keuntungan tersendiri. Lantai bawah tidak akan terlalu ramai. Setidaknya aku bisa berdiskusi dengan Eldrida dengan tenang. Margaret atau teman-temannya belum terlihat.

Seharusnya ia sudah di sini, pesta semacam di lantai dua akan memberi keuntungan berlipat untuk mereka. Sementara jam menunjukan pukul 21.31.

“Lime squash?” Bartender yang ternyata sudah mengenaliku dan pesananku menyapa ramah.

“No. Vodka.”

“On the rock atau Short?”

“On the rock.” Vodka dingin tentu akan nikmat.

Beberapa menit setelah meracik pesananku, segelas vodka dengan es batu tersaji di mejaku. Tegukan pertamaku terasa sangat berkesan. Seperti mencumbu kekasih lama. Sedang jam menunjukkan pukul 22.14. Margaret atau Eldrida belum juga datang. Ruangan ini sudah penuh sesak. Di sekelilingku sudah ada banyak orang tak kukenal. Perayaan ulang tahun di lantai dua di luar dugaan. Undangannya sangat banyak dan banyak yang memilih bersantai di lantai bawah setelah acara tiup lilin selesai.

Tak ada yang datang. Tak ada bau parfum Eldrida. Juga tak nampak tanda-tanda kedatangannya. Margaret sibuk melayani tamu. Para waiter kewalahan mengantar pesanan dan membersihkan meja, bartender yang menyuguhkanku vodka telah berganti shift. Beberapa orang berjoget dengan riuh. Aku berencana memesan gelas vodkaku yang kesekian.

Sementara jam menunjukkan pukul 23.48.

Es batu dalam gelas vodkaku telah lama mencair. Semakin larut, semakin banyak tamu yang datang. Tempat ini juga semakin riuh dan sesak. Mataku mendapati Margaret berada tak jauh dari panggung DJ. Kutahan pandanganku ke arahnya sampai ia tak sengaja melihatku. Aku menaikkan alis sebagai tanda bertanya.

Ia tersenyum erotis sambil terus berjoget bersama beberapa lelaki yang mengelilinginya.

Mars, 15 April 2016 Ismawati As-Saofy, lahir di Ampenan, 18 September 1993.

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, FKIP, Universitas Mataram.

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

14 Ribu Siswa SMP di Lotim Belum Terima Dana PIP

Selong (Suara NTB) Pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah hampir satu tahun berjalan. Namun sebanyak 14 ribu lebih siswa SMP di Kabupaten Lotim hingga saat ini belum bisa menikmati anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat itu. Dari 32 ribu siswa SMP di Lotim yang terdata mendapatkan bantuan PIP, sebanyak 17 ribu lebih di antaranya sudah dicairkan dan 14 ribu lebih siswa masih penuh dengan harapan.

Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (29/ 4), Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten Lotim, Drs. M. Zaini mengaku terkejut atas informasi ini. Artinya, jika dikalkulasi-

kan, maka jumlah anggaran PIP yang belum tersalurkan oleh penyalur dalam hal ini pihak BRI untuk 14 ribu siwa itu sebanyak Rp 10 miliar.

Sedangkan mengacu pada aturan bahwa penyaluran bantuan PIP harus sudah tuntas pada bulan Mei 2016 ini,

maka pihak penyalur yakni BRI diharapkan untuk terjun langsung ke sekolah ataupun pengambilan bantuan program PIP itu dilakukan secara kolektif. Langkah ini, katanya, lebih efektif dari pada bantuan yang diperuntukkan bagi siswa miskin itu lenyap dan

diblokir apabila melampaui batas penyalurannya.

“Bayangkan sudah hampir satu tahun bantuan program PIP ini disalurkan, namun 14 lebih siswa kita di SMP belum mendapatkan bantuan ini. Ini tentu disebabkan karena kurang maksimalnya pelayanan dari pihak penyalur. Sehingga, ke depan kita harapkan agar pengambilan bantuan ini, pihak penyalur yakni BRI melalui unitnya yang datang ke sekolah atau pengambilan bantuan PIP itu dilakukan secara kolektif,” jelasnya.

Sementara, Zaini menyebut

jumlah nominal bantuan yang diterima masing-masing siswa bervariasi. Untuk siswa kelas 7 sebesar Rp 375.000, kelas 8 sebesar Rp 350.000 dan untuk kelas 9 sebesar Rp 350.000. Apabila bantuan ini belum juga tersalurkan bagi siswa yang berhak sampai bulan Juni 2016, maka anggaran PIP tahap ini akan hangus. Oleh sebab itu, dalam menyikapi persoalan ini Dikpora Lotim sudah turun ke lapangan bersama pihak pemerintah pusat mencari permasalahan yang terjadi dalam penyalurannya.

Tambah Kuota PENERIMAAN mahasiswa baru tahun 2016 ini menjadi catatan penting dua tahun keberadaan Program Studi (Prodi) Sosiologi Universitas Mataram (Unram). Animo masyarakat yang terbilang tinggi membuat pengelola Prodi Sosiologi menambah jumlah kuota mahasiswa.

Ditemui Suara NTB Jumat (29/4), Sekretaris Prodi Sosiologi Oryza Pneumatica Indrasari, S.Sos, M.Sos, mengaku penambahan jumlah kuota mahasiswa untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang dilihat dari tingginya peminat Prodi Sosiologi dua tahun ini.

Di awal keberadaan Prodi Sosiologi hanya menerima sebanyak 50 mahasiswa baru, begitupun pada tahun kedua Prodi Sosiologi mengalami peningkatan peminat hingga dua kali lipat dengan kuota 50 orang. Kini penerimaan tahun ajaran 2106, Prodi Sosiologi menerima 80 mahasiswa baru untuk dua kelas.

“Kuota tahun ini ditambah untuk dua kelas sebanyak 80 mahasiswa,” ujarnya menjelaskan.

Sejumlah alasan dikemukakan Oryza terkait dengan progres positif Prodi Sosiologi di antaranya yaitu sosialisasi ke tengah masyarakat tidak hanya secara formal, tetapi juga dengan adanya interaksi para dosen Prodi Sosiologi yang melakukan penelitian ke tengah-tengah masyarakat. Selain itu, sosialisasi keberadaan Prodi Sosiologi juga dilakukan Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS).

Tidak hanya itu, dari sisi peluang kerja lulusan Prodi Sosiologi termasuk lulusan yang memiliki peluang kerja paling banyak di hampir semua tempat.

Untuk itu, Oryza memprediksi peminat tahun ini akan mengalami peningkatan tajam pada seleksi penerimaan mahasiswa baru baik lewat jalur SNMPTN maupun SBMPTN. (dys) Oryza Pneumatica Indrasari

Harus Berimbang

(Suara NTB/dys)

SOSIALISASI - Mahasiswa Unram mengikuti tentang infrastruktur migas untuk pemenuhan energi di Unram, Jumat (29/4).

”Migas Goes to Campus” Hadir di Unram Mataram (Suara NTB) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM menyelenggarakan acara “Migas Goes to Campus” mengusung tema infrastruktur Migas untuk pemenuhan energi bagi rakyat di Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram), Jumat (29/4).

Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Prof. Dr I Gusti Ngurah Wiratmaja Puja, Direktur PT. Pelindo Energi Logistik dan Gembong Primadjadja serta dosen-dosen Unram.

Dalam kesempatan itu, Gusti Ngurah Wiratmaja Puja

mengatakan, sosialisasi dan diskusi bertujuan memperoleh masukan terhadap penetapan kebijakan infrastruktur Migas ke depannya. Hal tersebut terkait dengan tata kelola migas dan rencana pembangunan infrastruktur migas yang diperlukan sebagai upaya mendukung ketahanan dan pemenuhan energi kepada masyarakat dalam arti luas.

Menurut Wiratmaja, ke depan diperlukan pemanfaatan sumber energi bijak, sehingga dapat memberikan manfaat nyata demi kemajuan bangsa di masa depan.

Apalagi untuk menjadi negara yang besar Indonesia telah memiliki segalanya.

Pihaknya pada tahun 2016 ini telah menggelar kegiatan serupa di beberapa kampus seperti UGM dan Udayana.

“Kita akan terus keliling mengajak mahasiswa sadar dengan dunia migas, sehingga yang mau bekerja di dunia migas sudah tahu lebih awal, mau bisnis di bidang migas kan tahu semua peluang-peluang atau bisa menjadi agen sosialisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unram Yusron Saadi, P.hd berharap agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami segala hal yang terkait dengan migas, terutama energi baru dan terbarukan. (dys)

(Suara NTB/dys)

Purni Susanto

Hafal Alquran dalam 29 Hari, Tugas sebagai Guru Tetap Jalan Menjadi seorang penghafal Al Qur’an tidaklah mudah.

Apalagi, hingga 30 juz. Belum lagi, seseorang harus menghafal Al Qur’an dalam waktu singkat di tengah kesibukan juga sepertinya sesuatu hal yang sulit diwujudkan. Namun, salah satu penghafal Alquran, Purni Susanto membuktikannya.

PENDIDIK di SMAN 1 Gerung Lombok Barat (Lobar) ini pun membuktikan, bagaimana mampu menghafal 30 juz Alquran dalam waktu singkat. Hal ini dibuktikannya, ketika menjadi peserta Daurah Tahfidz Nusantara dengan program menghafal 30 juz Alquran dalam jangka waktu 60 hari. Sementara, Purni Susanto yang juga alumni pascasarjana Universitas Gajahmada Yogyakarta mampu menghafal 30 juz Alquran dalam jangka waktu 29 hari.

Kepada Suara NTB, Jumat (29/4), Purni ingin membagi bagaimana kiat-kiat menghafal Alquran, khususnya yang berniat ingin menjadi tahfidz.

Menurutnya, Alquran adalah kitab suci yang selalu terjaga keasliannya sejak diturunkan zaman Nabi Muhammad SAW ribuan tahun lalu. Apalagi, Alquran dijaga langsung oleh Allah SWT. Terbukti hingga saat ini ada jutaan kaum muslimin di seluruh dunia dari kalangan anakanak, dewasa maupun tua renta mampu menghafalkannya di luar kepala.

Berikut ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seorang calon penghafal Alquran. Kiat dan trik ini, ujarnya, merupakan hasil ramuan bacaan dan juga pengalaman dirinya selama belajar dan menghafal Alquran. Pertama, seorang calon penghafal Alquran harus membersihkan hatinya dari motivasi/tujuan duniawi.

Misalnya disanjung orang lain atau ingin mendapatkan gelar hafidz dan berbanggabangga dengannya. Atau ingin mendapatkan jabatan tertentu dan lainnya. ‘’Jika motivasi seseorang hanya semata-mata ibadah dan mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah, maka insya Allah godaan dan ujian yang datang bertubi-tubi akan mampu dilalui dengan baik,’’ ujar guru Bahasa Inggris ini.

Selain itu, seorang penghafal Alquran harus memberikan perhatian yang khusus terhadap Alquran, termasuk mengurangi kesibukan dunia. Alquran, katanya, sangat cemburu bila penghafalnya menyibukkan diri dengan dunia dan kurang memberikan perhatian padanya. Ia akan pergi begitu saja, karena sangat tidak suka dimadu dengan kesibukan lainnya. Nabi Muhammad SAW, lanjutnya, telah mengingatkan hafalan Alquran bila tidak sering diulang, maka ia laksana unta yang tidak diikat oleh pemiliknya dan karenanya akan pergi begitu cepatnya.

Cara ketiga, lanjutnya, memiliki komunitas Alquran. Seseorang yang tergabung dalam komunitas Alquran akan sangat terbantu untuk saling murajaah, mengingatkan dan saling membantu dalam kesulitan.

Rasulullah juga menjanjikan pahala khusus buat orang yang gemar berkumpul untuk membaca dan mempelajari AlQuran.

(Suara NTB/ist)

Purni Susanto sedang berada di meja kerjanya di SMAN Gerung beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/yon)

M. Zaini

Dari hasil survai ke lapangan itu, dalam penyalurannya memakan waktu lama, karena verifikasi data yang memakan waktu lama serta waktu penyaluran yang kurang tepat serta persoalan-persoalan lainnya.

Untuk pemanfaatan dana dari PIP itu sendiri, para orang tua diharapkan dapat membelanjakan dana PIP/KIP sesuai kebutuhan anak. Sehingga dana bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat guna. Seperti untuk membeli buku, tas, seragam, sepatu dan beragam kebutuhan sekolah anak lainnya. (yon)

Cara yang keempat, seorang penghafal Alquran harus menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis sebelum memulai program menghafal. Di antaranya, selalu berusaha dalam keadaan suci/berwudhu, menggunakan mushaf standar menghafal (misalnya Mushaf Utsmani cetakan Madinah) dan tidak mengganti-gantinya, membagi halaman yang akan dihafal menjadi dua atau tiga bagian, membaca berulang-ulang halaman yang akan dihafal sampai hati terasa mantap. Termasuk mengetahui maknanya melalui Alquran terjemahan. Selain itu memulai menghafal dari juz yang paling mudah (juz 30), dilanjutkan dengan juz 29, juz 28, dan seterusnya dengan hitungan mundur. ‘’Di samping itu, seorang calon penghafal perlu memiliki target kuantitas maupun kualitas hafalan, misalnya dalam waktu 30 menit saya harus hafal satu halaman dengan

tingkatan sangat lancar. Target tersebut akan berubah/meningkat seiring dengan semakin baiknya kemampuan menghafal,’’ terang alumni University of South Australia ini.

Hal lain yang perlu diperhatikan, ujarnya, harus mengenali potensi diri dan kelemahankelemahan pribadi. Maksudnya seorang penghafal Alquran harus mengetahui kapan dan bagaimana menghafal yang terbaik dan efektif. Apa yang suka membuat kita suka berputus asa dan kehilangan konsentrasi dan seterusnya. ‘’Menghafal di masjid terasa jauh lebih gampang bila dibandingkan menghafal di tempat lainnya.

Mungkin karena masjid adalah tempat ibadah dan jauh dari kebisingan dunia,’’ tambahnya.

Ke enam, memiliki seorang guru yang mutqin (mahir). Guru yang sudah mutqin akan membimbing seseorang dari A sampai Z dalam petualangannya

dalam merengkuh seluruh Alquran. Guru juga akan memperbaiki bacaan seseorang tatkala melakukan kesalahan, baik kesalahan yang terang (lahn Jaly) maupun kesalahan yang samar (lahn khofy), yang hanya bisa diketahui oleh seorang guru yang sudah mahir. ‘’Ketujuh, membaca kisahkisah tentang kisah sukses orangorang dalam menghafal Alquran 30 juz. Biasanya, dalam kisah tersebut yang diceritakan tidak hanya manisnya, namun juga pahitnya,’’ tambahnya. Selain itu, tidak malas mengulang hafalan agar hafalan yang sudah dimiliki tidak hilang begitu saja. (ham)

KESEIMBANGAN antara aktif di ekstrakurikuler atau organisasi dan akademik selama mengikuti kuliah, sangatlah perlu. Keaktifan di keduanya, haruslah saling melengkapi.

Itulah yang dirasakan oleh Ismi Amiliatun Sholihah, mahasiswi jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram. Keaktifannya di organisasi tidak membuat prestasinya di akademik menurun. “Harus berimbang antara kuliah dan organisasi,” ujar Ismi kepada Suara NTB, belum lama ini.

Saat ini ia menjabat sebagai Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ro’yuna IAIN Mataram. Meski begitu, prestasi akademiknya tidak pernah menurun. Sejak semester satu, hingga semester delapan saat ini Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperolehnya stabil di atas 3,5.

Terakhir IPK-nya 3,65.

“Karena tidak cukup di akademik saja, banyak yang saya dapatkan di ekstrakurikuler atau organisasi,” ujar gadis beru-

(Suara NT/ist)

Ismi Amiliatun Sholihah mur 22 tahun ini.

Selain itu, katanya, ketika ia aktif di lembaga pers mahasiswa, yang membiasakannya pada aktivitas membaca, menulis dan berdiskusi, sangat menunjang perkuliahannya. Ketika menyusun makalah misalnya, aktivitas di organisasi membuatnya lebih mudah mengerjakan tugas.

Ia mengakui, sangat sedikit yang didapatkan jika hanya bertumpu pada tatap muka di ruang kuliah. Dengan keaktifannya di organisasi sangat membantunya selama perkuliahan. Hal terpenting, menurutnya adalah, mahasiswa dapat menyeimbangkan anatara kuliah dan organisasi. (ron)

Tiga Prodi Ditingkatkan Status Menjadi Fakultas Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga program studi (prodi) lingkup Universitas Mataram (Unram) tahun ini akan diupayakan peningkatan statusnya menjadi fakultas baru. Di antaranya yaitu Prodi Budi Daya Perarairan ditingkatkan menjadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kehutanan akan ditingkatkan menjadi Fakultas Kehutanan dan Prodi hubungan Internasional, Prodi Komunikasi dan Prodi Sosiologi ditingkatkan menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIPOL. “Sudah disiapkan usulannya, tinggal kita minta izin ke Pak Dirjen Kelembagaan Pendidikan Tinggi dan Riset untuk nanti izin itu jika sudah diberikan langsung ada SK Rektor yang akan menentukan peningkatan status,” terang Wakil Rektor I Unram, Prof. Lalu Wirasapta Kary-

adi, belum lama ini.

Sementara untuk Prodi Farmasi, Karyadi juga akan berusaha di masa mendatang agar menjadi fakultas tersendiri, yakni Fakultas Farmasi.

Adapun sejumlah persyaratan untuk menjadi fakultas baru, Karyadi menilai sudah memenuhi semua syarat seperti adanya enam dosen homebase.

Prodi baru ini sudah memenuhi lebih dari rasio dosen tetap, sehingga tidak ada masalah, mahasiswa yang diterima setiap tahun di Prodi baru ini sampai 50, sehingga kondisi rasionya masih sangat bagus. Jika pun di kemudian hari terjadi peningkatan jumlah mahasiswa, maka akan direkrut dosen tetap non PNS di samping akan diusulkan juga dosen tetap PNS. “Karena rasio dosen mahasiswa ini sangat berkaitan dengan mutu pembelajaran,” tandasnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

Pool A Minggu, 8 Mei 2016 09.00 UMM FC vs Sail Stone 09.45 Setwan NTB vs Energi FC 10.30 Faris Bakery vs Kubota B 11.15 Kojib A vs Hamzanwadi FFC 14.00 Alamo vs Villa Donal 14.45 Imigrasi FC vs Griya Furniture FC 15.30 Lombok TV vs Golden Palace Hotel 16.15 KSP Lombok Sejati vs Alcatras B Pool B Minggu, 8 Mei 2016 09:00 Fatabama FC vs Poonar FC 09.45 Jayakarta Futsal vs Panaraga FC 10.30 Sunflower vs Smanda 11.15 Alcatras A vs Lombok Garden 14.00 Kingdom 45 vs BPN FC 14.45 Kojib B vs Dogma 15.30 Forester FC vs Persimala FC 16.15 Kubota A vs Air Force

Tekad MU Menunda Dongeng Gelandang MU, Ander Herrera, mengatakan timnya bertekad menunda Leicester merayakan pesta juara Liga Utama Inggris demi menjaga peluang MU ke posisi empat besar klasemen.

Pasukan Claudio Ranieri di ambang gelar juara Liga Inggris (Premier League) untuk pertama kalinya jika meraih kemenangan di Old Trafford karena akan unggul 10 poin dari Tot-

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Europa Jumat, 29 April 2016 03.05 Shakhtar Donetsk 2 vs 2 Sevilla 03.05 Villarreal 1 vs 0 Liverpool

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 30 April 2016 22:00 Newcastle United vs Crystal Palace @beIn Sport 3 22:00 Everton vs Bournemouth @beIn Sport 1 22:00 WBA vs West Ham United @beIn Sport 2 Minggu, 1 Mei April 2016 00:30 Arsenal vs Norwich City @SCTV 19:00 Swansea City vs Liverpool @beIn Sport 3 21:05 Manchester United vs Leicester City @beIn Sport 3 23:30 Southampton vs Manchester City @SCTV La Liga Spanyol Sabtu, 30 April 2016 22:00 Real Sociedad vs Real Madrid @Festival Orange TV Minggu, 1 Mei April 2016 00:15 Atletico Madrid vs Rayo Vallecano @Festival Orange TV 02:30 Real Betis vs Barcelona @RCTI Serie A Italia Minggu, 1 Mei 2016 02:45 Chievo Verona vs Fiorentina @beIn Sport 1 18:30 Juventus vs Carpi @beIn Sport 1 21:00 Milan vs Frosinone @beIn Sport 1 Senin, 2 Mei 2016 02:45 Lazio vs Inter Milan @Quad Sports Orange TV

(Suara NTB/bug)

GOR LALU MAGAPARANG - PSSB akan menjamu tamunya Persekam Metro Malang di GOR Lalu Magaparang dalam laga perdanya pada kompetisi ISC Seri B, Minggu, (1/5).

PSSB Siap Jamu Persekam Metro Malang Taliwang (Suara NTB) Pertandingan perdana klub Persatuan Sepak Bola Sumbawa Barat (PSSB) digelaran Indonesia Soccer Champhinship (ISC) seri B akan dilaksanakan pada 1 Mei mendatang. Pada gelaran tersebut, PSSB akan menjamu Persekam Metro Malang di Grup 7.

“Untuk pertandingan hari Minggu nanti para pemain sudah siap bertanding,” jelas Wakil Sekretaris PSSB Manurung kepada media ini, Jum’at (29/4).

Selain pemain, persiapan yang juga tak kalah penting telah dilakukan PSSB adalah mempersiapkan GOR Lalu Magaparang yang akan dijadikan lokasi pertandingan. Sejak sepekan lalu, GOR kebanggaan masyarakat KSB itu sudah ditata untuk menjamu Persekam Metro Malang. “Lapangan juga sudah siap. Dan siap digunakan pada hari Minggu nanti,” klaimnya.

Manurung mengatakan, pada pertandingan nanti skuad PSSB sangat mengharapkan dukungan semangat publik KSB dan NTB pada umumnya. Karena itu ia mempersilahkan pada pertandingan nanti, agar dapat berondong-bodong menonton ke GOR Lalu Magaparang. “Harapan kami masyarakat bisa memberikan dukungan terbaiknya,” pintanya.

Ditanya soal harga tiket untuk menonton pertandingan PSSB nanti? Manurung mengatakan, pihak panitia telah menyediakan dua jenis tiket dengan harga berbeda. Pertama untuk kelas tribun utama dengan harga tiket sebesar Rp 20.000 dan untuk tribun umum seharga Rp 10.000. “Kami kira itu tidak terlalu mahal.

Dan harapan kami masyarakat bisa datang untuk memberikan dukungan dan semangat kepada tim kebanggaan kita ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, pada gelaran ISC Seri B ini PSSB berada di grup 7 dari 8 grup yang ada. Selain bersama Persekam Metro Malang, ada empat klub lain yang tergabung di grup 7, di antaranya Persewangi Banyuwangi, Persekap Pasuruan, Persu Sumenep Madura dan PS Badung Bali. (bug)

tenham di posisi kedua dengan tiga laga tersisa.

Di sisi lain, Manchester United juga berhasrat untuk bergabung dengan Leicester di turnamen Liga Champions musim depan asalkan bisa menyingkirkan Arsenal dari posisi empat dengan selisih lima poin.

“Pertama saya harus mengatakan bahwa kami berpikir tentang Manchester United, kami masih dalam perlombaan, kami

Mats Hummels Berhasrat ke Bayern

harus berada di posisi empat karena sangat pent- ing bagi kami,” kata Herrera dilansir dari Sky Sports, Jumat kemarin.

“Setelah itu benar bahwa kami akan melawan Leicester, tim yang sangat bagus serta bermain fantastis. Tapi kita tidak ingin mereka memenangkan gelar di Old Trafford. Saya

Ander Herrera

(Suara NTB/ist)

Manchester Sebuah dongeng akan terwujud nyata jika Leicester City mengalahkan Manchester United (MU) di laga lanjutan Liga Premier Inggris akhir pekan ini.

Leicester akan tercatat sebagai tim kecil yang mampu membuat kisah mustahil menjadi nyata. Namun, sejarah itu bisa tertunda. Dan para punggawa MU berniat menundanya.

pikir mereka layak untuk memenangkan liga tapi saya harap mereka melakukannya di kandang mereka,” kata pemain berkebangsaan Spanyol itu.

“Kami adalah Manchester United dan kami harus menang karena kami harus berada di Liga Champions musim depan,” tambah dia.

“Leicester bisa memenangkan liga di Old Trafford, tapi itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah Manchester United, kami harus berjuang sampai akhir untuk posisi empat dan itulah yang akan kami lakukan,” kata bekas gelandang tengah Athletic Bilbao itu. (ant/bali post)

Makna di Balik Kekalahan Bayern

Madrid Setelah menyaksikan Pep Guardiola gagal untuk menginspirasi Bayern Munich Berlin meraih kemenangan atas Atletico Madrid Bek tengah Borussia Dortmund Mats Hummels yang diarsiteki Diego Simeone pada semifimengatakan kepada klubnya bahwa ia ingin bergabung nal Liga Champions mereka pada Rabu, dengan pemuncak klasemen Liga Jerman Bayern Munich Manchester City kini mungkin bertanya-tansetelah musim ini usai. ya apakah mereka telah merekrut sosok Padaawalpekanini,ketuaBayernKarl-HeinzRummenigge yang keliru untuk memimpin mereka mengungkapkanbahwaklubnyatelahmelakukanpemtiga tahun mendatang. bicaraandengansangkaptenDortmundperihalpeluGol cantik Saul Niguez ang kepindahan, lapor Reuters. membawa Atletico menang 1Dortmund mengonfirmasi dalam pernyataan 0 pada pertandingan leg perbahwa pemain internasional Jerman berusia 27 tama, dan membuat pasutahun itu, yang dikontrak sampai Juni 2017, telah kan Guardiola perlu tampil mengajukan permohonan transfer secara resmi. bagus pada pekan depan di “Bek Borussia Dortmund Mats Hummels telah Munich untuk mencegah mengkomunikasikanhasratnyauntukmeninggalkan diri mereka mengalami klub pada musim panas dan ingin bergabung dengan tersingkir dari semifirivaldiligaBayernMunichpadamusimdepan,”kata nal Liga Champions Dortmund melalui situs resmi mereka. dari tim-tim Spanyol “Sejauh ini, Bayern Munich belum mengajuuntuk ketiga kalinya kan penawaran. Sebagai langkah antisipasi, ini secara beruntun. yang harus ditegaskan bahwa... tidak ada Guardiola berada klausa keluar yang telah disetujui dan sang di jalur untuk pemain secara logis terikat dengan Borussia memimpin Bayern meMats Hummels Dortmund sampai 30 Juni 2017.” menangi gelar Liga JerKepindahankeBayernakanmenjadilangman untuk ketiga kalinya kah pulang kampung bagi Hummels, yang secara beruntun, namun merupakan produk akademi klub Bavaria masa baktinya selama itu sebelum pindah ke Dortmund pada Oktiga tahun tentu saja tober 2008. Dortmund saat ini menghuni akan dinilai dari apakah peringkatkeduadiklasemenLigaJerman, ia akan mampu memtertinggal tujuh angka dari Bayern. bawa klub Bavaria itu Mats Hummels meninggalkan Bayern memenangi koMunchen pada 2008 setelah cuma bermain dalam mpetisi klub elit satu pertandingan untuk tim utama.

Eropa tersebut.

Direktur eksekutif Dortmund, Hans-Joachim WatzGuardiola meke, sebelumnya mengakui bahwa Hummels memiliki menangi Liga “urusan yang belum selesai” dengan Munchen. RumChampions semenigge kemudian menjawab dengan kemungkinan unbanyak empat tuk memboyong kembali pemain 27 tahun itu ke Munchen. kali dalam rent“Pada dasarnya saya bisa mengkonfirmasikan apa yang ang waktu emdikatakan Watzke, bahwa Mats (Hummels) sedang mempat tahun pertimbangkan Bayern,” kata Rummenigge kepada media saat masih Jerman sport1.de seperti dilansir Skysports jelang laga Liga melatih BarChampions semifinal di Atletico Madrid, Selasa. celona, meray“Ada tiga hal dalam urusan ini, namun saya meminta akan kesukpengertian agar tidak menjelaskan detail lebih lanjut tensesan pertang ini, di sini, dan saat ini,” jelas dia. tamanya “Kami harus ingat bahwa dia memiliki kontrak dan saya pada tidak ingin merusak hubungan sangat baik yang kami bangun 2009 dengan Dortmund selama dua tahun terakhir gara-gara seberbuah pernyataan ceroboh,” tambah Rummenigge. s a Hubungan Bayern dengan Dortmund yang mendominasi m a (Suara NTB/ist) Bundesliga dalam enam tahun terakhir sempat terganggu akibat transfer Mario Gotze dan Robert Lewandowski ke Allianz Arena. Watze menegaskan Bayern atau peminat lainnya harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan Hummels dengan biaya di atas 25 juta euro.

“Kami harus menerima ketika seseorang seperti Mats, yang sudah bermain untuk Borussia Dortmund selama delapan tahun, kini berusia 27 tahun akan berpikir: “Apakah saya akan bermain untuk Borussia Dortmund sepanjang karir saya, atau saya lakukan hal yang lain?” kata Watze kepada Skysport di Jerman.

“Ayahnya, ibunya dan saudaranya semua tinggal di Munchen. Pacarnya berasal dari Munchen, dia juga dari Munchen sehingga banyak faktor yang muncul bersamaan,” kata Watze. (ant/bali post)

Pep Guardiola

(Suara NTB/ist)

Jadwal Pertandingan Suara NTB CUP 2016

dua eksekutif klub Txiki Begeristain dan Ferran Soriano, yang kemudian meninggalkan klub Spanyol itu untuk bekerja di Manchester City.

City, yang bermain imbang 0-0 dengan Real Madrid pada semifinal lainnya, menunjuk Guardiola sebagai manajer baru mereka pada Februari, seperti Bayern, menilai dirinya sebagai sosok yang mampu memimpin mereka untuk meraih kejayaan di Eropa.

Bagaimanapun, kecuali ia mampu menyingkirkan pasukan Simeone, Guardiola akan harus menyaksikan pertandingan final di Milan melalui televisi pada 22 Mei. Klub barunya bahkan mungkin berada di sana tanpa kehadiran dirinya.

Guardiola mengakui bahwa Atletico unggul dalam kekuatan dan lebih gigih dari Bayern, menekan mereka di seluruh penjuru lapangan dan bertahan dengan baik untuk membatasi serangan-serangan tim Jerman.

“Kami harus bermain pada kecepatan yang berbeda di leg kedua,” kata Guardiola.

Bayern memiliki sejumlah peluang David Alaba melepaskan sepakan yang membentur bagian bawah mistar gawang - namun mereka jarang mengendalikan permainan dan kekurangan rasa lapar untuk menandingi Atletico.

“Itu merupakan gol hebat, namun kamilah yang bersalah, itu merupakan konsekuensi dari rendahnya intensitas kami,” tambah Guardiola.

Pelatih Atletico Simeone telah melatih timnya terhadap pentingnya menjinakkan opsi-opsi serangan Bayern, dan para pemainnya merespon dengan mencatatkan delapan “clean sheet” dari 11 penampilan di Liga Champions pada musim ini.

Setelah menyingkirkan juara bertahan Barcelona pada perempat final, pria Argentina ini berada di posisi yang tepat untuk mengamankan penampilan di final untuk kedua kalinya bagi Atletico dalam tiga musim.

Jika ia dapat menjadi otak dari kesuksesan lain di Munich, reputasinya sebagai ahli strategi yang tajam akan semakin besar, dan mungkin Manchester City akan menatap sejenak ke arah kubu Atletico, demikian Reuters. (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 30 April 2016

Halaman 12

Reklamasi Pantai Jadi Tema Lomba Mahasiswa Geografi Mataram (Suara NTB) Heboh soal pengerukan pasir laut Lombok, reklamasi di Bali dan Jakarta, menjadi sumber inspirasi mahasiswa yang terlibat dalam lomba yang digelar Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia (Ima-

hagi). Dalam karya ilmiahnya, mahasiswa dari berbagai daerah ini ingin memberi solusi atas persoalan Sumber Daya Alam (SDA) ketiga diambil untuk kepentingan pembangunan dan bisnis.

Menurut Dekan Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Syafril,M.Pd, karya ilmiah mahasiswa dari berbagai universitas negeri dan swasta nasional itu sangat inspiratif.

Tidak banyak yang digali oleh mahasiswa khususnya di NTB, tapi jadi bahan kajian dan dikupas utuh dalam karya mereka. “Misal, dalam lomba infografis, mereka mengambil tema reklamasi,” kata Syafril kepada Suara NTB, Jumat (29/ 4), usai pemberian hadiah kepada pemenang karya ilmiah.

Reklamasi saat ini menjadi pusat perhatian dan dianggap sebagai masalah lingkungan, mengganggu ekologi serta keseimbangan alam. Tapi dalam karyanya, genearsi mahasiswa ini menurutnya lebih pada problem solver. ‘’Mereka tidak hanya persoalkan masalah reklamasi yang muncul. Tapi dari masalah itu, mereka menemukan solusinya,” jelas Syafril.

Ide brilian itu akan menjadi ‘sempurna’ menurutnya jika generasi mahasiswa di NTB punya semangat belajar yang sama, motivasi yang sama melahirkan ide ide brilian sebagai solusi untuk sumber daya alam. ‘’Saya

kira NTB akan cepat maju, apalagi karyanya dihargai oleh pemerintah,” jelasnya.

Dalam lomba itu, untuk karya tulis ilmiah dimenangkan oleh Afrizal Latiful Fadli, Muhammad Wahyu Arif dan Intania Betari Miranda, tim dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Mereka mengangkat tema tentang inovasi cooling box , sebuah alat pendingin ikan yang biasa dipakai oleh nelayan mengawetkan hasil tangkapannya.

Menurut Afrizal, dalam tulisannya mereka menerangkan tentang modifikasi nano material (N-TIO2) sebagai semi

konduktor untuk proses fotokatalis. Proses ini disebutnya sebagai fungsi reduksi kandungan logam berat dan inhibitor pembusukan ikan. Artinya, dengan inovasi sederhana tapi mengedepankan rumus kimia dan fisika ini, cooling box akan lebih lama berfungsi, akibat pembusukan ikan yang lebih lama. ‘’Dengan alat ini, ikan akan lebih awet ketika dimasukkan dalam cooling box. Ini akan lebih efektif kalau dipakai oleh nelayan,” jelasnya.

Niat mereka, alat ini suatu saat bisa di ekspreimenkan dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

SERAHKAN HADIAH - Dekan FKIP UMM, Syafril saat menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba karya ilmiah Imahagi, Jumat (29/4) kemarin.

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 30 April 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

Usut Proyek Pembangkit Listrik KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal akan mengusut sejumlah proyek pembangkit listrik di NTB yang diduga bermasalah. Ketua KPK, Agus Rahardjo pada kegiatan Korsup Sektor Energi Rabu (27/ 4) di Senggigi mengatakan, pihaknya akan mendalami persoalan yang terkait pengelolaan energi dan sumber daya alam di daerah ini. KPK akan meminta data-data terkait dengan itu, sebelum melakukan pendalaman ke pihak-pihak terkait.

Penegasan ini dilontarkan Ketua KPK menyusul masukan dari anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi pada acara yang sama yang membeberkan persoalan energi dan pertambangan menjadi hal yang krusial ditemukan komisi yang membidangi masalah pertambangan dan energi di daerah ini. Dikatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat bahwa banyak pembangkit listrik yang dibangun, baik PLTU dan PLTD yang bermasalah. ‘’Banyak pembangkit listrik di sini yang bekas Cina. Baru operasional rusak, perbaiki dua bulan, rusak tiga bulan begitu terus,’’ katanya.

Pembangkit listrik yang bermasalah itu antara lain seperti PLTU Jeranjang, PLTD di Bima dan pembangunan sebuah PLTD di Lombok. Terkait PLTU Jeranjang, katanya, Komisi VII merekomendasikan supaya dilakukan audit teknologi. Audit teknologi itu tujuannya untuk mengetahui apakah mesin yang dipasang apakah baru atau bekas. Dan itu harus dicek ke pabriknya di Cina. ‘’Saya melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa ada PLTD yang sedang dibangun, sedang diassembling menggunakan mesin Cina yang sudah 10 tahun. Malu saya sebagai anggota DPR di NTB ini reses. Malu saya, 10 tahun PLTD itu di Cina, kemudian dipasang di sini. Ini yang merusak sistem kelistrikan di Lombok. Jadi parah kelistrikan kita di Lombok ini,’’ ucapnya.

Tidak saja pembangkit listrik seperti yang disebutkan tadi yang terindikasi dibelit persoalan. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, juga terindikasi bermasalah. Pembangkit listrik berbiaya tinggi ini, sekarang diduga mangkrak.

Akibat mangkraknya pembangkit listrik ini, tidak saja negara yang dirugikan. Masyarakat yang membutuhkan sumber energi ini juga lebih dirugikan lagi.

Bermasalahnya sebagian besar pembangkit tenaga listrik di daerah ini bisa jadi menjadi penyebab tak kunjung terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat. Pemadaman masih kerap terjadi. Kemudian rendahnya rasio elektrifikasi di daerah ini juga bisa menjadi penyebab akibat amburadulnya proyeknya pembangkit ini. Bahkan menurut Kurtubi dalam sebuah kesempatan, tingkat rasio elektrifikasi atau ketersedian listrik di NTB mencapai 36 persen atau di bawah rata-rata nasional yang berkisar 50 persen.

Karena itu, ada rencana KPK akan mengusut proyek pembangkit tenaga listrik ini di daerah ini harus didukung. Seperti disampaikan, Wakil Ketua Komisi IV, H. Suharto, ST, MM bahwa pihaknya dari awal mendukung langkah KPK tersebut. Suharto menyebut, salah satu proyek pembangkit listrik yang menjadi sorotan adalah PLTS di Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, yang diduga sudah mangkrak selama tiga tahun. ‘’Sudah mangkrak selama 3 tahun dan anggarannya itu juga cukup besar, yakni sekitar Rp 25 miliar. Untuk itu saya sangat setuju pada KPK untuk mengusut itu agar membuat persoalan menjadi terang.’’

Menyikapi hal ini, Agus Rahardjo meminta data dari PLB terkait dengan PLTU Jeranjang, PLTU Bima dan salah satu PLTD di Lombok. Khusus mengenai PLTU di Bima, menurut informasi dari Pemkot Bima, bahwa PLTU tersebut mangkrak selama empat tahun. Padahal pemerintah daerah setempat telah melakukan pembebasan lahan supaya PLTU tersebut cepat beroperasi. Namun, sampai saat ini, PLTU tersebut tak kunjung tuntas dibangun. (*)

RADIO

Halaman Halaman 14 14

Himpitan dan Kelindan Pengampunan Pajak “Mah puntik maeh leang”, begitulah bunyi salah satu sesenggak (pribahasa) yang akrab terdengar di masyarakat Sasak. Ungkapan tersebut mencerminkan salah satu prinsip universal hukum adat bahwa pembayaran atau transaksi harus dilakukan secara tunai. Di dalam teori, istilah tunai merupakan kondisi di mana prestasi dan kontraprestasi dilakukan pada saat yang bersamaan dan pada saat itu pula transaksi dinyatakan selesai (Tody Sasmita, 2015). Semisal jual-lepas, perkawinan jujur, pelepasan hak atas tanah, atau transaksi lain berdasarkan hukum adat.

ELAKSANAAN prinsip tersebut, pada dasarnya, akan mengurangi potensi wanprestasi atau persoalan pemenuhan kewajiban antara para pihak di kemudian hari. Dan persoalan pemenuhan kewajiban itulah, kini yang mencuat seiring bergulirnya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) serta dasar hukumnya berupa RUU Pengampunan Pajak.

Niat Baik dan Kendalanya Dalam penalaran yang singkat, pengampunan pajak dapat dipahami sebagai penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi, sanksi pidana di bidang perpajakan, dan sanksi pidana tertentu dengan membayar sejumlah uang tebusan.

Hal ini diterapkan, dengan mengingat begitu banyaknya wajib pajak yang melakukan pengelakan pajak dan korupsi. Dengan membawa dan menanamkan uang mereka di negara yang pengenaan pajaknya rendah atau dengan menyembunyikan keadaan-keadaan yang semestinya (Sumyar, 2004).

Pemerintah sebenarnya pernah menerapkan kebijakan pengampunan pajak pada 1964 dan 1984, serta sunset policy pada 2008. Ketiga kebijakan tersebut berujung pada kegagalan dan disebabkan setidaknya oleh tiga hal. Pertama, ketidaksiapan sistem basis data wajib pajak, baik perorangan maupun korporasi. Kedua, kelemahan pada regulasi. Ketiga, tidak adanya penerapan sanksi tegas kepada mereka yang tidak membayar uang tebusan dan utang tertanggung (Firdaus Ilyas, 2015).

Kini, kebijakan pengampunan pajak akan digulirkan kembali.

Bahkan, RUU Pengampunan Pajak telah masuk ke meja pembahasan di DPR. Kebijakan serupa ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mengatasi rendahnya penerimaan kas negara dari bidang

Oleh:

Umar Mubdi

(Mahasiswa Fakultas Hukum UGM Asal Lombok Tengah)

Konsep pengampunan pajak sendiri, hanya menyediakan fasilitas penghapusan pajak terutang dan sanksi-sanksi yang timbul sebagai akibat pajak terutang.

Adanya penghapusan sanksi bukan berarti turut menghapus tindakan melanggar dan melawan hukumnya. Tidak ada aturan dalam RUU Pengampunan Pajak yang menyatakan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan dihentikan proses pro justicia-nya. Sehingga dalam RUU a quo pun sesungguhnya tidak menggunakan prinsip dari apa yang menjadi dasarnya, yakni amnesti. perpajakan, merestorasi basis data wajib pajak, dan melaksanakan program internasional Automatic Exchange of Information, yakni memperoleh data dari aset-aset warga negaranya di negara lain.

Sayangnya, dalam niat baik pemerintah itu, kebijakan pengampunan pajak beserta RUU Pengampunan Pajak mengalami himpitan dan berkelindan dalam beberapa persoalan.

Persoalan tersebut antara lain, argumentasi yuridis dibentuknya RUU a quo salah tafsir. Pasal 14 ayat (2) dan 23A UUD NRI 1945 bukanlah instrumen hukum yang bisa mengakomodasi konsep pengampunan pajak. Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 berbicara mengenai kewenangan pemerintah untuk memberikan amnesti atas pertimbangan DPR. Kemudian, dalam UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, dijelaskan bahwa pemerintah hanya memberikan amnesti kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana.

Dan dengan diberikannya amnesti tersebut, semua akibat terhadap pelaku menjadi hapus.

Konsep pengampunan pajak sendiri, hanya menyediakan fasilitas penghapusan pajak terutang dan sanksi-sanksi yang timbul sebagai akibat pajak terutang. Adanya penghapusan sanksi bukan berarti turut menghapus tindakan melanggar dan melawan hukumnya. Tidak ada aturan dalam RUU Pengampunan Pajak yang menyatakan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan dihentikan proses pro justicia-nya.

Sehingga dalam RUU a quo pun sesungguhnya tidak menggunakan prinsip dari apa yang menjadi dasarnya, yakni amnesti.

Jika falisitas amnesti terhadap tindak pidana terkait akan diatur

dalam RUU a quo, maka akan menimbulkan permasalahan baru. Sebagaimana sesenggak yang mengatakan, “araq jari nangis araq jari keleleq”. Bahwa betapa tidak adil mengampuni kesalahan para pengelak pajak sekaligus tindakan melawan hukumnya, sementara pihakpihak yang taat dalam bidang perpajakan tidak mendapatkan keistimewaan apa pun. Maka, ibarat buah simalakama, penggunaan amnesti seharusnya melahirkan timbal balik yang lebih bermanfaat.

Selanjutnya, Pasal 23A UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa dan diatur dalam undangundang. Konsekuensi penggunaan aturan hukum sebagai landasan yuridis adalah harus terwujud kekoherensian dengan apa yang diatur. Artinya, pertentangan secara asas tidak dimungkinkan. RUU Pengampunan pajak menggunakan Pasal 23A UUD NRI 1945 sebagai dasar pembentukannya. Namun, RUU a quo yang secara prinsipil bersifat mengampuni malah bertentangan dengan pajak yang sifatnya memaksa.

Lima Substansi Urgensi pembentukan RUU ini juga, selain yang disebutkan di atas, relatif sumir. Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa paling tidak ada lima substansi undang-undang.

Pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai amanat Konstitusi. Sayangnya, tidak ada amanat Konstitusi untuk memberikan pengampunan kepada para pengelak pajak dan koruptor. Pasal mengenai hak prerogatif presiden berupa amnesti, secara restriktif, bukanlah imperatif. Melainkan bersifat fakultatif sebagai pintu untuk kemungkinan diberikannya amnesti.

RADIO

Kedua, perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Terkait hal ini, tidak ada satu pun undang-undang yang menghendaki pengaturan lebih lanjut mengenai pengampunan pajak. Justru yang menjadi hal buruk adalah RUU Pengampunan Pajak sangat riskan berbenturan dengan undang-undang lainnya. Contohnya, pengaturan mengenai pemberian fasilitas penghapusan sanksi pidana tertentu belum ada relevansi jelas dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya, atau norma pidana khusus lainnya.

Ketiga, pengesahan konvensi Internasional. Keempat, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Kelima, kebutuhan masyarakat. Poin terakhir ini perlu dijawab lebih serius oleh penyusun RUU karena kepentingan dan kebutuhan masyarakat mana yang diwakili oleh RUU Pengampunan Pajak? Jika tidak ditegaskan, barangkali ini hanya akan menjadi “karpet merah” bagi para elit negeri yang melakukan pengelakan pajak atau kepentingan pihak lain dalam bingkai pragamatis.

Akhirnya, keputusan politik pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak adalah upaya untuk meyakinkan publik bahwa kebijkan amnesti pajak memiliki peluang keberhasilan tinggi (Adrianto Dwi Nugroho, 2015).

Oleh karena itu, dedikasi pemikiran yang lebih penting saat ini adalah mengawasi sekaligus memantau pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak dan aturannya. Melanjutkan ungkapan sesenggak, “embung empas empak ilih”, agar kesalahan yang sama tak terulang kembali.

Realisasi parkir tak tercapai, Kepala Dishubkominfo berpeluang diganti Semoga tidak sekadar ancaman

*** Proyek PLTGU Sekarbela mulai diproses Semoga tidak bermasalah

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 30 April 2016

Jokowi Minta Pasar Tradisional Amahami Jadi Contoh Swapasar Dari Hal. 1 Di bandara, Jokowi bersama Ibu Negara Hj.Iriana Jokowi , Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi dan istri Hj.Erica Zainul Majdi serta sejumlah rombongan pejabat Negara, disambut Bupati Bima, Hj. Indah Damayanti Putri, Wakil Bupati Bima Drs. H. M. Dahlan dan sejumlah pejabat.

Untuk Kabupaten Bima, Presiden Jokowi hanya malakukan salat Jumat di Masjid Al Hidayah Desa Talabiu Kecamatan Woha. Sementara di Kota Bima, Jokowi meresmikan Pasar Tradisional Amahami. Selama kunjungan tersebut, Jokowi mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan. Ratusan personel TNI/Polri melakukan penjagaan di sejumlah titik yang dilalui Jokowi.

Di Pasar Amahami, ribuan masyarakat memadati sekitar pasar, menunggu kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Masyarakat begitu antusias ingin melihat langsung presiden yang diusung PDI tersebut.

Terik matahari saat itu tidak menyurutkan niat masyarakat Bima menyaksikan kunjungan pertama Jokowi ke Bima tersebut.

Jokowi tiba di lokasi peresmian pasar sekitar 13.

40 Wita. Duduk paling depan di mobil anti bom tersebut, Jokowi melambaikan tangan sambil melempar senyum kepada ribuan masyarakat yang menantinya. Jokowi menyampaikan pasar tradisional tidak boleh kalah dengan mal yang bersih, tidak becek, tidak bau dan memiliki penataan barang dagangan yang baik.

Jangan sampai pasarnya masih baru, mamun sampahnya banyak . ‘’Tadi saya dibisiki Pak Walikota (Walikota Bima), Pak ini pasarnya masih kurang, masih ada 500 pedagang yang belum tertampung. Tadi saya langsung perintahkan Menteri Perdagangan untuk menambah tempatnya agar semua bisa masuk,’’ ujar Jokowi disambut tepuk tangan ribuan masyarakat yang hadir.

Karena itu, Jokowi berharap pasar tradisional Ammah Hami menjadi contoh swapasar yang bersih, tidak bau, tidak becek dan rapi penataan barang dagangannya. ‘’Tahun depan saya lihat, saya akan ke sini lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur NTB menyapaikan kekagetannya atas kunjungan kerja Jokowi yang begitu tiba-tiba.

Namun orang nomor satu di NTB tersebut menyampaikan kesyukurannya atas kejutankejutan yang dilakukan Pres-

iden Jokowi untuk NTB. ‘’Dulu pada saat pertama kali kunjungan kerja pada tahun 2015, beliau datang ke Mandalika.

Pada kesempatan itu, beliau sampaikan komitmen beliau untuk Mandalika, sekarang Mandalika sudah terwujud, alhamdulillah.

Kemarin waktu Hari Pers Nasional, beliau memberikan hadiah-hadiah, ada infrastruktur yang diperintahkan langsung ke Menteri PU, dan sekarang sedang berproses Bapak Presiden. Sekarang beliau datang ke Amahami, Alhamdulillah,’’ gubernur mengucap syukur.

Selain itu, gubernur menyampaikan sejarah kunjungan pemimpin bangsa ke Bima. Pada tahun 1933, ketika Bung Karno pada masa pengasingan di Ende, Bung Karno menyempatkan diri menginap di Kesultanan Bima. Kemudian setelah menjadi pemimpin bangsa, pada tahun 1950 Bung karno kembali datang ke Bima.

Kemudian pada tahun 1982, Presiden Soeharto berkunjung ke Desa Roi Kabupaten Bima untuk melaksanakan panen raya Gogo Rancah. Selanjutnya pada tahun 2005, Presiden SBY berkunjung ke Kabupaten Bima, untuk meresmikan Dam Pela Parado. Bulan April 2006, terakhir presiden berkunjungn ke Bima.

“Sepuluh tahun setelah itu, tanpa disangka-sangka Presiden Jokowi berkunjung ke Bima, Alhamdulillah. Maka kita jawab kunjungan beliau dengan membangun Kota Bima dan Kabupaten Bima,’’ ujar Gubernur.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyempatkan diri berfoto selfi dengan seorang pedagang Pasar Amahami, Nurjannah. Nurjannah merupakan seorang pedagang tomat yang memiliki lapak dagang di Pasar Amahami, yang berlokasi di Keluarahan Dara, Kecataman Rasanae Barat Kota Bima. Kesempatan tersebut diperoleh Nurjannah saat diminta ke depan podium oleh Jokowi.

Saat itu, Nurjannah ditanya terkait aktivitas dagangnya di Amahami.

Setelah peresmian, Jokowi, gubernur dan sejumlah manteri dan pejabat negara meninjau langsung keadaan pasar Amahami untuk selanjutnya bertolak dari Bandara Sultan Salahuddin menuju Lombok International Airport (LIA). (uki/r)

PLN Siap Kooperatif dengan KPK Dari Hal. 1 Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan mendalami persoalan yang terkait pengelolaan energi dan sumber daya alam itu. Pihaknya akan meminta datadata terkait dengan itu, sebelum melakukan pendalaman ke pihak-pihak terkait. ‘’’Kami juga mencatat dari Pak Kurtubi tadi. Ada PLTD yang (menggunakan) barang bekas. Itu kalau misal memang sifatnya bukan sewa, tolong datanya kami diberikan. Kami akan datangi (tindaklajuti). Kemudian juga kaitannya dengan dividen tadi, kami juga minta datanya. Sekiranya memang terjadi penyimpangan, KPK akan turun (melakukan penindakan) bukan pendampingan,’’ jelasnya pada acara Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Sektor energi di kawasan wisata Senggigi, Lomok Barat, Rabu (27/4).

Pada kegiatan Korsup Sektor Energi itu, anggota Komisi VII DPR RI, Dr. H. Kurtubi membeberkan persoalan energi dan pertambangan menjadi hal yang krusial ditemukan komisi yang membidangi masalah pertambangan dan energi itu. Dikatakan, pihaknya menerima laporan dari

masyarakat bahwa banyak pembangkit listrik yang dibangun, baik PLTU dan PLTD yang bermasalah. ‘’Banyak pembangkit listrik di sini yang bekas Cina. Baru operasional rusak, perbaiki dua bulan, rusak tiga bulan begitu terus,’’ katanya.

Pembangkit listrik yang bermasalah itu antara lain seperti PLTU Jeranjang, PLTD di Bima dan pembangunan sebuah PLTD di Lombok. Terkait PLTU Jeranjang, katanya, Komisi VII merekomendasikan supaya dilakukan audit teknologi. Audit teknologi itu tujuannya untuk mengetahui apakah mesin yang dipasang apakah baru atau bekas. Dan itu harus dicek ke pabriknya di Cina.

“Saya melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa ada PLTD yang sedang dibangun, sedang diassembling menggunakan mesin Cina yang sudah 10 tahun.

Malu saya sebagai anggota DPR di NTB ini reses.

Malu saya, 10 tahun PLTD itu di Cina, kemudian dipasang di sini. Ini yang merusak sistem kelistrikan di Lombok. Jadi parah kelistrikan kita di Lombok ini,’’ ucapnya dengan nada prihatin.(bul)

Pengurusan Identitas Kependudukan Diminta Tuntas dalam Hitungan Jam Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengaku telah mendengar adanya permintaan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, Joko Widodo (Jokowi) supaya pengurusan identitas kependudukan seperti E-KTP, akta kelahiran dan lainnya harus tuntas dalam hitungan jam. Namun, Pemprov mengaku mengalami kendala, karena keterbatasan alat pencetakan identitas kependudukan itu di kabupaten/kota. ‘’Untuk sekarang belum kita terima, tapi bunyinya seperti itu percepatan pelayanan. Rencananya ada tim khusus maksudnya untuk mempercepat penanganan ini. Karena memang banyak penanganan untuk pencetakan E-KTP dan lain sebagainya banyak masalah juga, krodit,” kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil0 NTB, Ir. Husni Thamrin, MM ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (29/4) siang kemarin.

Utuk menghilangkan praktik-praktik yang menghambat, Presiden Jokowi telah menginstruksikan dibentuknya tim khusus dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik. Dalam rapat terbatas Presiden Jokowi, menyebut pelayanan publik itu meliputi pelayanan Imigrasi (baik yang di airport dan di urusan paspor), yang berkaitan dengan KTP , sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB , Akte Kelahiran, serta Akte Nikah.

Husni mengaku selama ini pengurusan mengenai identitas kependudukan terkadang prosesnya bisa sampai satu

hingga dua minggu untuk EKTP. Hal itu, katanya disebabkan sejumlah persoalan, baik teknis dan non teknis.

Salah satu persoalan yang menyebabkan lambannya pengurusan identitas kependudukan itu adalah jumlah peralatan yang terbatas.

Khusus mengenai pengurusan E-KTP, katanya, lambannya proses pencetakan lantaran ada juga NIK yang ditolak oleh sistem. Selain itu, NIK harus dikirim ke pusat untuk menghindari adanya identitas yang double. ‘’Kita juga butuh dukungan sarana prasarana yang memadai untuk pelayanan publik hitungan jam ini. Karena memang masih sangat terbatas.

Satu kabupaten/kota itu dia punya empat printer pencetakan. Sedangkan masyarakat yang dilayani banyak. Kemudian alat itu kalau terlalu lama dipakai, panas maka berhenti alatnya bekerja. Ini mungkin yang cukup banyak kendalanya,”terangnya.

Untuk mendukung pelayanan dalam hitungan jam ini, lanjut Husni hal yang perlu dilakukan adalah menambah jumlah peralatan pencetakan

Koordinasi sebelumnya dilakukan Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB Senin (25/4) lalu. Tim penyidik mendatangi Kantor BPKP di Jalan Sultan Salahudin Nomor 23, Lingkungan Batudawa, Kelurahan Tanjung Karang, Mataram. Ada dua kasus yang dibawa, parsel Lotim dan permintaan audit proyek alat peraga Information Technology (IT) di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Tapi yang diterima untuk diaudit adalah kasus parsel di Bagian Kesra Lotim senilai Rp 2,7 miliar.

Kepala BPKP NTB, Bonardo

E-KTP di masing-masing kabupaten/kota. Saat ini, sebutnya, masing-masing kabupaten/kota hanya memiliki empat buat alat pencetakan.

Jika ditambah dua alat lagi untuk masing-masing kabupaten/kota, ia yakin pelayanan identitas ini akan semakin cepat, dalam hitungan jam. ‘’Kalau kita di daerah siap.

SDM juga sudah siap. Kemudian, tinggal peralatan itu yang masih kurang. Karena selama ini APBN semua yang menanggung pengadaan peralatan itu,”ucapnya.

Ia menyebutkan, untuk pengurusan E-KTP saat ini membutuhkan waktu satu sampai dua minggu. Lantaran data perekaman itu harus dikirim ke pusat terlebih dahulu baru kemudian dapat dilakukan pencetakan di daerah. Ke depan, dengan akan dibentuknya tim khusus, kendala yang dihadapi selama ini dapat di atas sehingga mempermudah dan mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat. Mengenai capai realisasi perekaman E-KTP di NTB, Husni menyebutkan telah mencapai 80 persen lebih. (nas)

Distan TPH NTB Ragukan Data Gagal Panen Padi di Lotim Dari Hal. 1 Diberitakan sebelumnya, luas areal yang mengalami kekeringan di Lotim dilaporkan seluas 1.800 hektar. Dari luasan seluruh areal tanaman padi tersebut, diakumulasi luas tanaman yang mengalami gagal panen alias puso mencapai 562,20 hektar. Luas lahan yang mengalami kekeringan

tersebut relatif kecil dibandingkan dengan luas intensitas tanam padi selama musim 2015-2016 ini yang totalnya 56.613 hektar. Dipersentasikan, luas lahan yang mengalami puso ini hanya 0,9 persen saja dari seluruh areal tanam.

Luas tersebut katanya relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan areal tanam. Seluruh kawasan yang gagal

Meningkat Drastis ‘’Pemberantasan DBD itu harus memotong faktor yang menularkannya dalam hal ini nyamuk. Salah satu yang dilakukan adalah memberantas jentik nyamuk itu.

Karena meskipun nyamuknya sudah mati, jentiknya masih ada dan menjadi nyamuk lagi,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB drg. Eka Junaedi kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (29/4) kemarin.

Jumlah penderita DBD paling banyak terdapat di Kota Mataram mencapai 507 kasus. Disusul oleh Kabupaten Lombok Timur sebanyak 489 kasus.

Sumbawa dan Lombok Barat masing-masing sebanyak 225 dan 137 kasus. Lombok Utara dan Bima masing-masing sebanyak 89 dan 83 kasus.

Dompu dan Lombok Tengah masing-masing sebanyak 76 dan 61 kasus. Sumbawa Barat dan Kota Bima masing-masing sebanyak 34 dan 26 kasus. ‘’Kota Mataram memang paling banyak. Tapi harus hati-hati dalam meningkatkan status sebagai KLB (Kejadian Luar Biasa_. Karena banyak yang harus dipertimbangkan dan efeknya juga sangat luas,’’ kata Eka. Terlihat sejumlah tempat di Kota Mataram telah dilakukan pengasapan oleh petugas. Tujuannya agar nyamuk-nyamuk DBD dapat dibasmi.

Namun permasalahan lain muncul lagi.

Masyarakat harus bisa menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pembasmian terhadap jentik nyamuk. Karena pengasapan tidak dilakukan setiap hari. Sementara nyamuk tersebut terus berkembang biak apabila tidak segera dibasmi.

Pembentukan Kader DBD Dikes berencana untuk membentuk kader pembasmi DBD di masing-masing desa atau kelurahan. Sebab dengan petugas kesehatan Puskesmas yang terbatas, tidak dapat melakukan monitoring setiap saat. Sehingga dirasa akan menjadi efektif apabila di setiap desa dibentuk kader pembasmi nyamuk DBD. ‘’Selama ini kita hanya punya kader posyandu, kami rasa perlu juga ada kader yang khusus menangani DBD. Nanti kader ini lapor ke Puskesmas dan Puskesmas meneruskan ke Dikes. Jadi kerjaannya bisa lebih ringan dan masyarakat ikut terlibat,” ujarnya Tugas kader tersebut untuk memantau jentik-jentik nyamuk yang sekiranya berkembang di rumah warga. Setelah itu akan dilakukan tindakan pembasmian dan setiap warga akan dibekali dengan abate dan akan dilakukan pengasapan secara rutin. (lin)

Dari Hal. 1

Terbitkan Surat Tugas Dari Hal. 1

Halaman 15

Hutauruk,AK.,MM membenarkan sudah disetujuinya audit kasus parsel Lotim. “Sudah saya terbitkan surat tugas untuk pengadaan sandang pangan (sebutan pengadaan parsel) itu,” kata Bonardo menjawab Suara NTB Jumat (29/4) kemarin.

Setelah surat tugas terbit, pihaknya tinggal menentukan waktu untuk turunkan tim. Korwas Investigasi Ngatno, SE menambahkan, hanya kasus parsel yang akan ditindaklanjuti dengan audit kerugian negara sesuai permintaan penyidik. Sedangkan kasus IT KLU, baru sebatas koordinasi awal. “Belum ada rencana audit.

Masih koordinasi lagi,” jawabnya.

Informasi sebelumnya, sebenarnya audit sudah pernah dilakukan BPKP, sekitar September 2015 lalu. Metode yang dilakukan adalah audit investigasi sesuai permintaan penyidik. Dari hasil audit investigasi itu, penyidik Subidit III kemudian diminta lengkapi dokumen tambahan dan pemeriksaan saksi. Dari hasil pengembangan penyelidikan pengadaan parsel tahap dua tahun 2014 itu, akhirnya penyidik melengkapi dokumen sesuai diminta. “Sehingga untuk kesempatan kali ini, kita minta untuk audit perhitungan kerugian negara,” kata Kasubdit III Tipikor, Andy Hermawan, SIK kepada Suara NTB Jumat kemarin. (ars)

panen dihitung rata-rata produktivitasnya 5,4 ton per hektar. Terakumulasi, sebanyak 2.809,08 ton produksi yang hilang. Jumlah tersebut diyakini tidak terlalu mengkhawatirkan dari total produksi yang akan dihasilkan keseluruhan wilayah Kabupaten Lotim.

Lotim yakin tetap akan surplus meski tidak sebanyak tahun 2015 lalu. (nas)

NTB Gandeng LAPAN

Peroleh Data Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menggandeng Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). LAPAN memilih NTB sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh untuk mendukung pembangunan daerah. Dari penginderaan jauh yang dilakukan, maka akan diperoleh data dan informasi geospasial daerah NTB, yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah.

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, S.H., M.Si sebagai pelaksana pengembangan kedirgantaraan dan penyelenggaraan keantariksaan melalui penelitian dan pengembangan teknologi penginderaan jauh serta pemanfaatannya. Kegiatan ini tentunya akan mendukung kegiatan pembangunan di NTB. Dimana akan diperoleh data dan informasi geospasial sebagai pelengkap dari data dan informasi non-spasial yang sudah ada saat ini.

Ia mengatakan melalui kerjasama dengan LAPAN ini, seluruh entitas pemerintahan di NTB dapat memecahkan kesulitan dalam pemenuhan informasi geospasial ini. Dikatakan, melalui kerjasama ini, LAPAN dapat memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah di wilayah NTB. ‘’Kepada SKPD yang ada di Provinsi NTB diharapkan dapat mengoptimalkan momentum kerjasama dengan LAPAN ini untuk perencanaan dan pembangunan di Provinsi NTB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” kata Wagub saat penandatanganan nota kesepahaman dengan LAPAN di Ruang Rapat Utama Kantor Guernur, Jumat (29/4) siang kemarin.

Sementara itu, Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc. mengatakan, penginderaan jauh dapat digunakan untuk tata ruang, deteksi sumber daya alam. Misalnya penginderaan jarak jauh dapat digunakan di zona penangkapan ikan bagi aktivitas nelayan. ‘’Jadi nelayan tidak lagi mencari lokasi yang banyak ikannya, jadi sekarang ini seperti di daerah Indramayu, mereka melaut untuk menangkap ikan karena sudah tahu lokasi yang banyak ikannya,’’ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagai lembaga non kementerian sejak 2013, LAPAN mendapat amanat untuk menyelenggarakan kegiatan keantariksaan, pemanfaatan teknologi dan data penginderaan jauh. LAPAN bercita-cita untuk membangun satelit sendiri, karena satelit saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Ia mengatakan, ketakutan sebagian besar negara-negara maju di dunia adalah kiamat teknologi.

“Kalau satelit-satelit kita tidak terlindungi dengan baik, padahal kita sudah sangat bergantung pada teknologi satelit maka sekian banyak aktivitas manusia akan terganggu. Karena itu kami bertekad untuk membangun kemandirian teknologi satelit ini, dimulai dari pengembangan satelit mikro karena masih dalam jangkauan LAPAN,”ujarnya. (nas)

Sabtu, 30 April 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

PARLEMENTARIA

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna Istimewa

Serahkan Rekomendasi terhadap LKPJ Walikota Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menggelar dua rapat paripurna sekaligus, Jumat (29/4).

Masing-masing rapat paripurna laporan hasil pelaksanaan tugas Pansus LKPJ dan rapat paripurna istimewa penyerahan rekomendasi DPRD Kota Mataram terhadap LKPJ Walikota Mataram tahun anggaran 2015. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersama Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH dan I Wayan Sugiartha. Sementara itu dari eksekutif hadir langsung Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Dalam paripurna istimewa kemarin, Pimpinan DPRD Kota Mataram menyerahkan dokumen hasil pembahasan LKPJ Walikota Mataram tahun anggaran 2015. Sebelumnya, pada paripurna LKPJ, Ketua Pansus LKPJ, Drs. HM. Zaini menyampaikan laporan Hasil Kerja Pansus Pembahasan LKPJ. Disebutkan Zaini, setelah mengadakan rangkaian rapat, baik internal maupun dengan pihak eksekutif secara intensif sejak tanggal 1 April 2015, Pansus Pembahasan LKPJ mencatat berbagai hal berupa saran-saran dan masukan terkait dengan materi yang disampaikan walikota pada LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015.

Diantaranya mengenai pertumbuhan ekonomi daerah yang pada tahun 2015 mencapai angka 8,58 persen, diatas angka rata-rata provinsi maupun nasional. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pemkot Mataram untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dianggap Dewan patut mendapat apresiasi karena mencerminkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.

Atas LKPJ Walikota Mat-

aram akhir tahun anggaran 2015 lanjut Zaini, pada umumnya DPRD Kota Mataram mengambil kesimpulan bahwa Pemkot Mataram telah berhasil menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan Dewan yang menyarankan pihak eksekutif untuk dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Beberapa saran yang disampaikan Dewan adalah mengenai inventarisasi aset secara lebih komprehensif, evaluasi birokrasi secara menyeluruh, pembentukan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) berbasis tempat ibadah sebagai sarana pembentukan karakter dan mengevaluasi kembali perjanjian kerjasama dengan investor sehingga perjanjian kerjasama dapat berjalan lebih baik lagi. Selain itu, yang juga menjadi sorotan adalah mengenai masalah persampahan yang masih membutuhkan perhatian lebih. Selain menyarankan peningkatan sarana dan prasarana, Dewan juga menyarankan eksekutif untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengolahan sampah.

Sementara itu, terkait reklame, eksekutif disarankan terus menerus mengevaluasi keberadaan reklame agar sesuai dengan Perda Kota Mataram nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pasar tradisional, disamping juga memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat yang menggunakan pasar tradisional sebagai tempat interaksi jual beli disarankan kepada eksekutif untuk secara terus menerus melakukan penataan pasar, terutama pasar tradisional.

Rekomendasi lainnya, dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, disarankan kepada Walikota Mataram untuk melakukan evaluasi birokrasi secara menyeluruh.

Usai penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus, rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Pembahasan LKPJ Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2015 ditutup oleh Pimpinan Sidang H. Didi Sumardi. Dilanjutkan dengan pembukaan Sidang Paripurna Istimewa Penyerahan Secara Simbolis Keputusan DPRD Kota Mataram tentang Catatan-catatan Strategis terhadap LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015. Pada rapat Paripurna Istimewa ini, DPRD Kota Mataram secara resmi menyerahkan Laporan hasil Kerja Pansus kepada Walikota Mataram untuk mendapatkan tanggapan terkait catatan-catatan strategis yang berisi saransaran dan masukan dari pihak Dewan.

Ditemui usai paripurna, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti saran-saran dan masukan yang diberikan Dewan. Sesegera mungkin pihak Eksekutif akan mengevaluasi kembali beberapa program kerja 2015 yang menjadi catatan dan diminta oleh pihak Dewan untuk menjadi perhatian eksekutif. Menurut walikota, masalah aset dan sampah adalah dua hal paling menonjol yang diakuinya masih membutuhkan perhatian lebih. Termasuk saran untuk mengajak masyarakat agar meningkatkan partisipasi dalam menangani masalah sampah dengan meningkatkan budaya hidup bersih di tengah-tengah masyarakat. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN DOKUMEN - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua, Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha menyerahkan dokumen rekomendasi DPRD Kota Mataram terhadap LKPJ Walikota Mataram tahun anggaran 2015 kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam rapat paripurna istimewa, Jumat (29/4).

(Suara NTB/ist) Suara NTB/ist)

Ketua Pansus LKPJ Walikota Mataram tahun anggaran 2015, Drs. HM. Zaini membacakan laporan hasil pelaksanaan tugas Pansus LKPJ akhir tahun anggaran 2015.

Pemprov Klaim Rekomendasikan Pencabutan 105 IUP Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB meminta perlu dilakukan rekonsiliasi data antara Ditjen Minerba dengan pemerintah daerah terkait dengan evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih belum clear and clean (CNC). Data Ditjen Minerba dalam Korsup Sektor Energi beberapa hari lalu menyebutkan bahwa belum ada rekomendasi IUP CNC dari NTB. Sementara itu, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) mengungkapkan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan menindaklanjuti berdasarkan pertemuan di Gedung KPK, awal tahun ini. Dari 114 IUP yang diduga bermasalah atau belum CNC oleh KPK, Pemprov telah melakukan evaluasi. Hasilnya, hanya ada sembilan IUP yang direkomendasikan untuk memperoleh status CNC dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Artinya, sebanyak 105 IUP yang direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan oleh Ditjen Minerba.

Hal tersebut dikatakan KepalaDistambenNTB,Ir.Muhammad Husni, M.Si di Mataram, kemarin. Menurutnya, perlu ada data yang klinis terkait dengan hal ini.

Pasalnya, Pemprov telah melakukan tindaklanjut atau melakukan evaluasi terhadap IUP-IUP yang diduga bermasalah, sebelumnya sebanyak 114 buah IUP. ‘’Kami punya data 114 IUP non

CNC, yang kami peroleh pada saat pertemuan di Gedung KPK beberapa bulan lalu. Kami sudah evaluasi, hanya ada sembilan IUP yang bisa kita rekomendasikan memperoleh status CNC. Itu sudah hasil tindaklanjut kita,”ujarnya.

Dalam melakukan evaluasi terhadap IUP-IUP yang masih bermasalah itu, kata Husni, pihaknya berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM No 43 tahun 2015. Dalam Permen ESDM itu mengatur secara jelas mengenai evaluasi IUP batuan, logam dan non logam. Dalam ketentuan, sebutnya, IUP ekplorasi berlaku selama 8 tahun. Jika ada IUP ekplorasi yang sudah lebih dari 8 tahun maka pihaknya tinggal merekomendasikan untuk dicabut.

Nantinya, Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang melakukan pencabutan karena provinsi hanya merekomendasikan.

Pengelolaan pertambangan Minerba hingga saat ini di NTB terdapat 139 IUP mencakup 30

IUP logam, 1 IUP mineral bukan logam dan 108 IUP batuan. Serta 71 IPR mineral logam yang masih berlaku dengan lokasi tersebar di kabupaten/kota kecuali Kota Mataram. Dari keseluruhan izin tersebut, mencakup wilayah seluas 251.963,83 hektar masing-masing IUP eksplorasi seluas 145.532,65 hektar dan IUP operasi produksi seluas 106.431,18 hektar. Kemudian seluas 693,2 hektar untuk IPR yang seluruhnya berstatus operasi produksi.

Terkait dengan IUP yang belum membayar jaminan reklamasi, Husni mengatakan pihaknya memang mendapatkan kiriman daftar-daftar perusahaan itu dari Kementerian ESDM. Namun, katanya, perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak ada alias sudah mati. “Itu semua sebenarnya sudah mayat (mati) semua dari banyak daftar itu. Kita tak bisa menagih, nagih kemana? Itu yang

perlu kita rekonsiliasi semua data itu. Begitu juga terkait dengan tunggakan PNBP sekitar Rp 30 miliar tadi,”ucapnya.

Mengenai tunggakan PNBP dari pemegang IUP di daerah ini jumlahnya mencapai Rp 17 miliar lebih. Sebelumnya, tunggakan iuran pemegang IUP di NTB nilainya sebesar Rp 19,228 miliar. Hal itu menjadi piutang negara yang harus dituntaskan atau dibayar oleh para pemegang IUP. Namun beberapa bulan terakhir, ada sejumlah pemegang IUP yang menunggak pembayaran iuran membayar yang nilainya terakumulasi sekitar Rp 2 miliar.

Sementara itu, berdasarkan data Ditjen Minerba Data Ditjen Minerba, piutang negara dari para pemegang IUP di NTB sejak 2013-2015 sebesar Rp 30,88 miliar lebih dari 68 buah IUP. Dengan rincian, tahun 2013 sebesar Rp 7,275 miliar, 2014 sebesar Rp 8,7 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp 8,55 miliar lebih. Dengan adanya perbedaan data ini kata Husni maka perlu adanya rekonsiliasi data antara Pemda dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Rekonsiliasi data ini, lanjutnya tak bisa dalam waktu satu hari, namun butuh waktu sampai tiga hari. (nas)

Tiga pimpinan DPRD Kota Mataram bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyimak penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas Pansus LKPJ akhir tahun anggaran 2015.

Indisipliner, Pegawai Satpol PP NTB Diusulkan Dipecat Mataram (Suara NTB) Seorang pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB diusulkan dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Oknum ASN itu berinisial LIJ diketahui telah beberapa kali indisipliner dan mengulangi perbuatannya. ‘’Usulan pemberhentian itu sudah masuk di BKD dan Diklat. Usulannya ditelaah dulu nanti. Tapi kita intens mengawal. Pengusulan ini sudah cukup lama,’’ kata Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Jumat (29/4) siang kemarin.

Dikatakan, yang bersangkutan telah diberikan sanksi berupa penghentian pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Kemudian juga sudah diberikan sanksi penundaan usulan keniakan gaji berkala. Selain itu, yang bersangkutan juga diberikan sanksi penundaan kenaikan pangkat. Tetapi dia tak kapok dan mengulangi perbuatannya, tetap tidak disiplin.

“Malas dia ini, pindahan dari instansi lain.

Dicari tempatnya, tidak ada di tempat. Memang dia malas dari SKPD asalnya, makanya dipindahkan. Staf piket dia ini,”ucapnya.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah (Loteng) ini mengatakan, pihaknya tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan disiplin ASN lingkup Pemprov NTB. Artinya, jika ada aparat Satpol PP yang juga indisipliner maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Jadi tidak disembunyikan. Makanya harapan saya ke depan itu, sebagai aparat penegak perda itu, yang selek-

tif pegawai di Pol PP ini. Karena dia yang akan mengawasi, menegakkan aturan,”ujarnya.

Menurut Ibnu, berulangnya staf yang melakukan tindakan indisipliner pada sejumlah SKPD lingkup Pemprov NTB lantaran belum maksimalnya pembinaan di internal SKPD. Seharusnya, pembinaan yang dilakukan pimpinan SKPD dilakukan secara berkelanjutan.

“Kalau saya di Pol PP tegur sekali terus dimonitor sampai dia berhenti malas. Pembinaan di internal SKPD tidak intens dan berkelanjutan. Ditegur sekali terus ndak dimonitor oleh SKPD bersangkutan. Sehingga datanya hilang. Kalau di Pol PP datanya ndak hilang,”pungkasnya.

Data yang diperoleh Suara NTB, dari 56 orang ASN yang indisipliner dari 18 SKPD Pemprov NTB, sebanyak 26 orang telah mendapatkan sanksi disiplin. Dengan rincian, sanksi berat sebanyak 5 orang, sanksi sedang 2 orang dan sanksi ringan 19 orang. dari 56 ASN indisipliner tersebut terdiri dari 12 orang dari Dishubkominfo, 11 orang dari RSJ Mutiara Sukma, RSUD NTB sebanyak 5 orang, Dinas Pendapatan 4 orang.

Selanjutnya, Biro Perekonomian sebanyak 4 orang, Biro Admnistrasi pembangunan dan LPBJP sebanyak 2 orang, Biro Kersama dan SDA sebanyak 3 orang, Biro Umum 2 orang.

Bappeda sebanyak 2 orang, Bakesbangpoldagri 1 orang, BKPMPT 2 orang, Badan perpustakaan dan Arsip 1 orang, Satpol PP sebanyak 1 orang, Diskanlut, Disperindag dan Diskop UMKM masing-masing 1 orang. (nas)

Kementerian ESDM Dorong Pengembangan Geothermal di NTB Mataram (Suara NTB) NTB masih mengalami kekurangan energi.

Untuk itulah, pemerintah mencoba mengembangkan energi terbarukan untuk menggali potensi energi di daerah ini, agar dapat menyuplai kebutuhan energi masyarakat. Salah satunya adalah mengupayakan pengembangan potensi energi geothermal atau panas bumi.

Menurut Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja, kepada wartawan ditemui selepas acara Migas goes to campus di auditorium Universitas Mataram, Jumat (29/4), mengatakan, pihak pemerintah mendorong dan mendukung Pertamina untuk mengeksplorasi dan memproduksi geothermal.

“Dari Kementerian ESDM, kita dorong bersama melalui Pertamina Geothermal, kita dorong bersama,” ujarnya.

Potensi geothermal kata Wiratmaja, cukup bagus. Oleh karena itulah, saat ini pemerintah sedang mengeksplorasi potensi geothermal di Pulau Lombok. Salah satu tempat yang memiliki potensi cukup bagus untuk pengembangan geothermal berada di Gunung Rinjani.

“Sekarang sedang dalam tahap eksplorasi. Ada potensi bagus di Gunung Rinjani. Semoga nanti bisa dieksplorasi dan dieksploitasi,” katanya.

Menurutnya, jika pengembangan energi geothermal ini dapat berjalan, sangat baik untuk menunjang kebutuhan energi di NTB, salah satunya kebutuhan akan listrik. Terlebih lagi, karena geothermal ini merupakan energi bersih.

Dicontohkan, di Kamboja dan di Manado sudah dibangun pengembangan geothermal, dan sudah berjalan dengan baik. “Jadi listriknya dari energi bersih,” ujar Wiratmaja.

Terkait dengan adanya potensi penolakan dari masyarakat, Wiratmaja mengakui pengembangan geothermal sering mengalami penolakan. Tetapi sampai saat ini, akunya, di Lombok tidak ada penolakan. Ia berharap penolakan itu tidak terjadi. Karena energi dari geothermal merupakan energi yang bersih.

“Selama ini di Lombok tidak ada penolakan, semoga tidak, karena geothermal ini energi bersih,” katanya. (ron) IGN Wiratmaja (Suara NTB/ron)