Snt 30052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

20 HALAMAN NOMOR 73 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 30 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jalan Berliku

Memakmurkan Desa Hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH, Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm, Kepala BPMPD NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd, Akademisi Unram, Dr.

(Suara NTB/ars)

Perubahan dramatis dalam peran dan posisi desa dalam pengentasan kemiskinan ini dibahas dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB edisi Sabtu (28/5).

Diskusi tersebut mengangkat tema “Mengentaskan Kemiskinan dari Desa”.

M. Firmansyah, Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin, Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) NTB, Umar Ubaid dan Kepala Desa Gelangsar, Abdul Rahman.

Bersambung ke hal 19

Jangan Tersandera Rasa Curiga MENINGKATNYA jumlah dana yang dikelola pemerintah desa kerap memunculkan kekhawatiran akan kemampuan aparatur desa mengelolanya. Kerap kali, kekhawatiran ini bercampur dengan kecurigaan terhadap aparatur desa. Jika tak dikelola dengan

TO K O H

Foto Bersama usai Diskusi Terbatas Harian Suara NTB yang mengusung tema “Mengentaskan Kemiskinan dari Desa” .

Kemiskinan dan Kerendahan Hati Pemimpin

Cabut Izin Investor Nakal WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si memerintahkan SKPD terkait untuk mencabut izin investor nakal yang menelantarkan lahan investasi di daeraah ini.

Bersambung ke hal 16

baik, situasi ini dapat menjadi bumerang penguatan peran desa dalam pembangunan.

Ketua APDESI NTB, Umar Ubaid, dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bertema “Mengentaskan Kemiskinan dari Desa”, Bersambung ke hal 19

Oleh: Agus Talino

DALAM kunjungan ke Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk “belajar” dan saling tukar-menukar pengalaman tentang penanggulangan kemiskinan bersama Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin SH, M.Si, sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Pemprov NTB beberapa waktu lalu, sebagai bagian dari masyarakat NTB saya sangat senang. Optimisme saya se-

makin kuat, bahwa kemiskinan bisa kita “taklukkan” di NTB. Alasannya, dalam kunjungan tersebut wagub didampingi tujuh wakil kepala daerah kabupaten/kota.

Hanya tiga wakil kepala daerah yang tidak hadir. Itu pun ada perwakilan yang dikirim masing-masing kabupaten/kota.

Kehadiran wakil kepala daerah sebagai Ketua TKPKD di daerahnya masing-masing dalam kunjungan tersebut, bagi saya, ini

adalah isyarat kebersamaan dan kekompakan dalam membangun kekuatan. Karena memang kita harus membangun kekuatan bersama untuk menyatakan perang terhadap kemiskinan.

Artinya, kita akan menjadi sulit “menyelesaikan” persoalan kemiskinan ketika kita tidak memiliki kebersamaan. Apalagi jika provinsi dan kabupaten/kota tidak ketemu, tidak kompak dan jalan sendiri-sendiri.

Bersambung ke hal 16

Gubernur Raih Penghargaan Penyelenggara Tiga Tunggakan Kasus Korupsi Belum Terurus PTSP Terbaik Nasional 2016 Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB,Dr. TGH. M.Zainul Majdi kembali menerima penghargaan nasional.

Kali ini, orang nomor satu di NTB ini menerima penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik tahun 2016. ‘’ Senin pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Nusantara Gedung Suhartoyo Kantor BKPM RI Pak Gubernur akan menerima penghargaan itu,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi,ST, MUM kemarin di Mataram.

Dikatakan, pada 9 Mei lalu, NTB mempresentasikan berb-

agai kiprah yg dilaksanakan oleh PTSP NTB selama ini bersama 10 provinsi nominasi lainnya. Dan selang satu pekan dilakukan uji petik untuk lima provinsi termasuk NTB bersama Provinsi Jateng, Sulsel, Kaltim dan Sumsel.

Keberhasilan ini,lanjut Yusron tentu karena pemerintah pusat melihat keberhasilan PTSP NTB dalam memberikan kemudahan pelayanan investasi. Sehingga dapat mendongkrak laju investasi di NTB dari tahun 2014 sebesar 6,5 persen naik sangat signifikan pada kisaran 84,6 persen diakhir 2015.

“Tentu keberhasilan ini

patut kita syukuri bersama dan ini buah karya kita bersama membangun PTSP sedari awal guna memberikan pelayanan terbaik bagi para investor dan usaha investasi di daerah NTB,”ujarnya.

Yusron menambahkan, penghargaan ini diharapkan terus dapat memacu semangat pemprov dan jajarannya termasuk kabupaten/kota di NTB guna menata PTSP membangun sistem pelayanan investasi yang semakin baik. Guna mendorong berkembangnya investasi bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (nas)

Kasus Bedah Desa

Polres Loteng Berharap KPK Turun Korsup Mataram (Suara NTB) Keinginan untuk mempercepat penyelesaian kasus bedah desa, Lombok Tengah, batal setelah tidak masuk dalam agenda koordinasi dan supervisi (Korsup) KPK. Ketidakhadiran Kejaksaan jadi alasan. Di kesempatan berikutnya Polres tetap berharap KPK turun korsup khusus untuk kasus ini. ‘’Sebenarnya kita berharap kasus ini cepat selesai, makanya kami minta waktu KPK datang untuk di Korsup,’’ kata Kapolres Lombok Tengah, AKBP Nurodin, SIK, MH kepada Suara NTB Minggu (29/5).

Di agenda Korsup itu, Kapolres sudah mengutus perwira Reskrim untuk menyampaikan kepada tim KPK, Bareskrim Mabes Polri, Jampidsus Kejaksaan Agung terkait kendala dihadapi dalam penuntasan kasus itu, karena sudah tahun ketiga diusut.

Dari sejumlah tersangka yang

ditetapkan, masih ada tiga tersangka berkasnya belum di-P21, dari total tujuh yang ditetapkan. Yaitu untuk tersangka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas. Sedangkan tiga tersangka panitia desa dan fasilitator tuntas disidangkan.

Tapi karena ketidakhadiran jaksa dari Kejari Praya membuat agenda Korsup batal, meski kasus itu tercatat cukup menjadi perhatian publik dan dengan kerugian negara mencapai Rp 1 miliar lebih.

Apa sikap Polres Loteng? Menurut Kapolres, bisa saja kasus ini akan diminta agenda korsup KPK, dengan jadwal khusus.

Bersambung ke hal 16

DI saat penyidik Pidsus Kejati NTB sibuk mengurus kasus dugaan suap SRG – iPasar Lombok Timur, sejumlah tunggakan kasus korupsi lain justru belum terurus. Tunggakan itu didominasi split dari berkas tersangka sebelumnya. ‘’Coba kami nanti upayakan selesai satu per satu,’’ jawab Kajati NTB, Martono, SH, MH Jumat (29/5) lalu. Diakuinya belum maksimalnya penuntasan kasus itu karena penyidik juga menadapat kiriman kasus dugaan suap SRG-iPasar dari KPK. Tetap dibantahnya itu jadi penghambat, karena kasus tunggakan juga akan diurus.

Catatan Suara NTB, sejumlah kasus yang belum dituntaskan itu berkaitan dengan penerapan Pasal 55 KUHP untuk penyertaan tersangka lain. Seperti proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) KLU, ditetapkan satu tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Eko Subianto, bahkan sudah divonis. Tersangka baru dari kasus ini, NY, Direktur PT. Asta Inverotama. Kasus Bumi Sejuta Sapi (BSS) sudah memvonis PPK Zainul Wardi dan kontraktor Saiful Bahri sebagai terpidana.

Bersambung ke hal 19

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

Halaman 2

Pengisian Jabatan Sekda Harus Tunggu Enam Bulan Mataram (Suara NTB) Rencana Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk mempercepat pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, rupanya tak berbuah manis. Sebab, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tetap meminta pengisian jabatan tinggi harus menunggu enam bulan setelah pelantikan.

Item lain juga disampaikan yakni meminta agar pengisian jabatan Sekda segera dilakukan. Permintaan pengisian orang nomor satu di lingkup ASN Kota Mataram ini, atas permintaan Walikota, H. Ahyar Abduh. Dengan pertimbangan bahwa posisi strategis harus diisi mengingat akan segera dilakukan pem-

bahasan APBD Perubahan dan mutasi beberapa pejabat.

Komisioner KASN, Dr. Waluyo dikonfirmasi lewat ponselnya mengatakan, tidak jadi masalah proses seleksi Sekda Kota Mataram dilakukan sejak awal. Namun demikian, pelantikan harus tetap menunggu enam bulan.

“Kalau prosesnya tidak

masalah. Tapi kalau pelantikan harus tetap menunggu enam bulan,” jawabnya.

Larangan melakukan pelantikan ini diatur dalam undangundang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya Pasal 162 ayat 3.

Disamping itu, KemenpanRB juga menerbitkan surat edaran atas dasar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, khususnya Pasal 116. Dalam ayat 1 UU ASN, pejabat pembi-

na kepegawaian (PPK) dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Artinya, Walikota Mataram boleh melakukan pelantikan Sekda maupun mutasi pejabat pada Bulan Agustus mendatang terhitung sejak dilantik kembali pada 17 Februari lalu.

Waluyo menambahkan, penegasan aturan ini harus menjadi rujukan oleh semua kepala daerah yang dilantik pada Pilkada serentak. Ter-

Diminta Salurkan Zakat Lewat Baznas

Dewan Berkilah Perwal Belum Keluar Mataram (Suara NTB) – Ada-ada saja alasan dewan ketika diminta menyalurkan zakat melalui Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mataram. Salah seorang anggota Dewan, yang juga mantan anggota Pansus Zakat DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos berkilah bahwa sampai saat ini perwal terkait perda zakat belum keluar.

Kalau memang ada permintaan dari Baznas, kata Malik, itu akan dirapatkan terlebih dahulu dengan rekanrekannya di DPRD Kota Mataram. Meskipun demikian, politisi Golkar ini tidak menyangkal bahwa perda zakat memang mengamanatkan penyaluran zakat profesi melalui Baznas. ‘’Tanpa Baznas, kami tetap menyalurkan zakat. Kami sudah punya cara lain,’’ aku anggota dewan yang juga mengaku punya LAZ (Lembaga Amil Zakat) ini.

Seperti diketahui, Ketua Baznas Kota Mataram, H. Mahsar Malacca meminta anggota DPRD Kota Mataram menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Penyaluran zakat melalui Baznas sebagai bentuk implementasi Perda Kota Mataram tentang Pengelolaan Zakat. Apalagi perda zakat itu merupakan perda inisiatif dewan. Tetapi ironisnya, kata MAHSAR, meskipun perda itu digagas oleh DPRD Kota Mataram, sayangnya belum satu

kait pansel yang dibentuk dari eksternal pejabat Pemkot, disampaikan mantan Deputi KPK ini tidak menjadi masalah. Sebab, jabatan Sekda setingkat eselon IIa sementara pejabat di Mataram tidak ada yang setara dengan itu. Maka, salah satunya dengan mengambil pejabat dari provinsi. “Jabatan Sekda kan eselon IIa jadi harus mengambil dari provinsi,” katanya.

Hal senada disampaikan Komisioner KASN lainnya, Dr. Nuraida Mukhsin. Proses penjaringan Sekda tidak masalah dilakukan lebih awal. Tetapi pelantikan harus tetap menunggu enam bulan. (cem)

Kendala Jaringan

(Suara NTB/cem)

Jual Aset Bergerak ANGGOTA Pansus Aset DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., angkat bicara terkait kabar penyusutan nilai aset Pemkot Mataram. ‘’Untuk barang-barang meubelair dan sejenisnya, itu pasti ada nilai penyusutannya,’’ akunya. Namun demikian, penyusutan itu bukan dalam arti nilai perolehan dikurangi nilai buku. ‘’Tapi kalau jumlahnya berkurang, itu bukan penyusutan, tetapi menghilang. Itu beda kasusnya,’’ tegasnya. Terhadap aset-aset yang menghilang, lanjut Misban, diharapkan Pemkot Mataram mencari tahu keberadaan aset tersebut. Jangan sampai aset yang menghilang itu kemudian diklaim sebagai penyusutan aset.

Untuk penyusutan nilai aset, kata Misban, sebetulnya sudah ada ketentuan pemerintah. ‘’Setiap tahun penyusutan berapa, jangka ekonomis berapa. Sudah ada ketentuannya,’’ imbuh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini. Kalau untuk barang-barang tidak bergerak seperti meubelair, nilai ekonomisnya pada umumnya lima tahun. ‘’Jadi kalau sudah tahun ke lima itu dianggap sudah tidak ada nilai bukunya,’’ ucap Misban. Manakala nilai buku aset tidak ada, tetapi nilai barangnya ada, itu bisa menjadi penerimaan daerah yang bisa dubukukan. Untuk aset bergerak yang menghilang, Pemkot Mataram diminta mencari tahu, siapa pihak yang bertanggungjawab. ‘’Di kantor mana aset itu dibeli, siapa yang bertanggungjawab,’’ imbuhnya. Misban mengatakan, kalau memang Pemkot Mataram sudah tidak sanggup mengelola aset, Ketua Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram ini menyarankan agar Pemkot Mataram menjual semua aset bergerak berupa kendaraan dinas.

Selanjutnya, Misban menyarankan untuk menyewa kendaraan dinas. Menurut dia, menyewa kendaraan dinas jauh lebih efektif ketimbang membeli. Dengan menyewa, selain membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, Pemkot mataram hanya perlu menanggung biaya sewa. ‘’Khusus untuk barang-barang seperti kendaraan, kenapa perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan seperti bank-bank itu menyewa kendaraan. Berarti itu memang lebih untung dibandingkan kita memiliki sendiri,’’ terangnya. Dari segi keamanan misalnya, kemudian dari segi pemeliharaan tetap terjamin. Selain itu, juga tidak akan ada nilai aset yang hilang sehingga Pemkot Mataram bebas dari segala macam risiko. Untuk menerapkan sistem sewa randis, memang tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. (fit)

(Suara NTB/dok)

Program Aspirasi Dewan Dititip di PU Capai Rp 17 Miliar Mataram (Suara NTB) Sebanyak 80 persen dari jumlah anggota DPRD Kota Mataram, menitipkan program aspirasinya di Dinas Pekerjaan Umum. Jumlah anggaran yang dititipkan cukup fantastis yakni mencapai Rp 17 miliar.

Program aspirasi Dewan dari tahun ke tahun dominan dititipkan untuk program fisik. Item dikerjakan variatif mulai perbaikan jalan lingkungan, drainase, MCK dan lain sebagainya. Jumlah anggaran dititipkan kisaran Rp 25 hingga 200 juta. Pola pengerjaan proyek dengan sistem penunjukan langsung.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengakui, 80 persen anggota DPRD Kota Mataram menitipkan program aspirasi mereka di PU. Item program itu diantaranya, perbaikan jalan lingkungan, drainase, MCK dan lain sebagainya. Paling banyak memang di bidang Cipta Karya.

Dia tidak hafal besaran dana aspirasi masing - masing Dewan yang dititipkan di PU. Besaran tergantung nilai program dititipkan. Dari sekian jumlah paket proyek yang dititip di PU, hanya satu item yang melalui sistem

(Suara NTB/ynt)

RUSAK - Objek wisata di Kota Mataram, minim fasilitas pendukung seperti toilet. Nampak kamar mandi sekaligus toilet yang telah rusak di pesisir Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai.

Penjaringan Sekda, Eko Berpeluang Jadi Calon Tunggal Mataram (Suara NTB) Petarungan menduduki kursi orang nomor satu di lingkup aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Mataram, nampaknya bakal minim kompetisi. Dari beberapa nama yang disebut sebut memiliki peluang maju justru menyatakan diri tidak akan mendaftar. Mereka adalah, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan, SH., Inspektur Inspektorat, Ir. H. Makbul Ma’shum, Kepala Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan, Drs. HL. Junaidi dan Kadispenda Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi.

Bahkan, Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Evi Ganevia yang dianggap memiliki peluang besar maju, justru menyatakan hal sama.

Artinya, tidak munculnya calon lain justru membuka peluang besar bagi Asisten II Setda Kota Mataram yang juga sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekda, Ir. H. Effendi Eko Saswito sebagai calon tunggal pada seleksi Sekda Kota Mataram.

Tidak majunya beberapa calon ini justru menimbulkan pertanyaan. Apakah memang calon pengganti Ir. HL. Makmur Said sudah disiapkan sejak jauh hari ataukah penjaringan Sekda justru hanya sekedar formalitas dan menggugurkan kewajiban Pemkot Mataran atas aturan Undang - Undang ASN Nomor 5 tahun 2014.

Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan dengan tegas menngatakan,

memilih tidak ingin mendaftarkan diri. Alasannya, pertama, usianya saat ini sudah mencapai 58 tahun. Itu artinya, dua tahun mendatang akan segera pensiun. Kedua, ia menganggap posisinya sebagai Asisten I saat ini sudah cukup dalam kariernya di birokrasi. “Saya tidak akan mendaftar,” tegasnya.

Berbeda halnya, jika Walikota Mataram menunjuk dirinya untuk maju. Indra selaku bawahan akan tetap loyal terhadap pimpinan. “Kalau itu perintah saya ikuti. Tapi dari diri pribadi tidak ada niat,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan, Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi. Ia mengatakan, sudah cukup kariernya menjadi kepala dinas dan dianggap sudah jabatan tertinggi di instansi pemerintahan. Meskipun nantinya, Walikota meminta mendaftar, Syakirin tetap memiliki komitmen dan pendirian untuk tidak maju. “Kita kan punya pandangan jadi ada hak untuk menyampaikan pandangan itu. Insya Allah, saya tidak akan mendaftar,” ucapnya.

Kepala Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan, Drs. HL. Junaidi mengaku, sudah cukup di tahun 2006 silam mendaftarkan diri sebagai Sekda. Dan untuk tahun ini memberikan kesempatan kepada pejabat lainnya untuk mendaftar. “Saya tidak akan mendaftar. Cukup sudah 2006 lalu yang daftarkan diri,” ujarnya.

Jika melihat pengalaman di birokrasi, Junaidi memiliki pe-

luang besar. Tapi menurutnya, pengalaman tidak cukup menjadi pegangan. Oleh karena itu, ia mengukur diri baik dari segi usia maupun kompetensi.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum juga mengatakan hal sama. Alasan usia serta masa jabatan akan segera berakhir membuat tidak berniat sama sekali untuk maju menjadi Sekda. Hal ini sepenuhnya diserahkan ke pejabat lainnya yang memiliki kompetensi.

Dari keempat nama diatas, Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Evi Ganevia justru disebut -sebut menjadi pesaing Asisten II. Evi yang juga istri Ketua DPRD Kota Mataram ini, dianggap memiliki kemampuan administrasi yang baik. Tapi jauh - jauh hari, Evi menolak maju pada penjaringan Sekda.

Munculnya peluang calon tunggal pada seleksi Sekda Kota Mataram, ditanggapi datar oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Katany, kalaupun tidak ada yang maju, maka terpaksa ia menunjukan kepala dinas lainnya. Dari kacamata Walikota, beberapa pejabat selain Effendi Eko Saswito, juga memiliki peluang secara administratif dan kompetensi untuk maju.

Walikota menambahkan, jika memungkinkan nantinya, akan dikeluarkan hak diskresi untuk menentukan siapa Sekda yang menurutnya memiliki kompetensi, loyal dan pengalaman bagus untuk mengatur Pemkot Mataram. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) jemaah calon haji (JCH) asal Kota Mataram belum lunas seratus persen. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram. Drs. H. Burhanul Islam menyampaikan saat ini baru sekitar 75 persen JCH yang telah melunasi ongkos naik haji tersebut atau sekitar 443 orang.

“Hampir 75 persen yang sudah melunasi,” ujarnya.

Diharapkan sebelum tenggat waktu pada tanggal 10 Juni mendatang semua JCH Kota Mataram telah melunasi BPIH. BPIH saat ini tidak berubah dan tidak bergantung dengan fluktuasi kurs Dollar Amerika. “Kalau sekarang tetap. Walaupun jamaah kita melunasi pada tanggal sebelumnya, tetap jumlahnya Rp 37 juta sekian,” ujarnya.

Jumlah JCH yang akan berangkat tahun ini lebih dari 500 orang. Burhanul mengatakan kemungkinan akan ada juga JCH yang menunda k e berangkatan dengan beberapa pertimbangan salah

Sistem BL PPDB Tetap Dipertahankan Mataram (Suara NTB) Sistem Bina Lingkungan (BL) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Mataram akan tetap dipertahankan. Sistem ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana untuk mengakomodir anakanak Kota Mataram agar tetap bisa bersekolah di sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal mereka.

“BL masih tetap kita pertahankan supaya pemerataan dan kualitas pendidikan anak-anak terjamin dan bisa mendapatkan hak-haknya untuk bersekolah di sekolah negeri,” jelasnya.

Mohan mengatakan saat ini juga telah ada perubahan dalam sistem rekrutmen anak didik baru khususnya di sekolah-sekolah negeri. Ada serangkaian tes yang harus dilalui oleh para peserta didik baru sebelum dipastikan da-

pat diterima di sekolah tersebut. Bagi calon peserta didik yang tidak lulus tes, bisa melalui jalur bina prestasi.

Dengan melihat berapa jumlah peserta didik yang terjaring melalui dua jalur itu, sekolah bisa menentukan berapa komposisi calon peserta didik baru yang bisa diberikan lewat jalur BL. “Kita juga bisa lihat melalui seleksi online yang secara prosedur memang seperti itu. Kalau sudah tertampung di sekolahsekolah ini kita bisa lihat komposisi yang bisa diberikan peluang untuk BL,” jelasnya.

Mohan memahami banyak yang mengkritisi sistem BL ini, khususnya dari sekolah swasta yang sulit mendapatkan murid pada saat PPDB. Namun menurutnya saat ini dunia pendidikan semakin kompetitif dan para orang tua juga punya keinginan agar anak-anaknya masuk di

sekolah negeri atau sekolah tertentu. Ia tidak sependapat jika BL dikaitkan sebagai penghambat untuk mendapatkan siswa baru. “Orang tua tentu ingin beri pendidikan terbaik untuk anak-anak mereka. Sekolah juga perlu terus berinovasi untuk menunjukkan kualitas dan prestasi sehingga orang tua tidak sulit jika ingin menyekolahkan anaknya di sekolah swasta,” terang Mohan.

Di Kota Mataram disebutkan Mohan ada beberapa sekolah swasta yang reputasi dan kualitasnya cukup baik dan siswa yang mendaftar cukup banyak. Untuk membantu peningkatan kualitas sekolah swasta yang ada di Mataram, ia mengatakan kebijakan Pemkot Mataram belum mengarah ke sana. Ia mengatakan sekolah negeri juga masih banyak yang perlu dibantu untuk peningkatan kualitas kelembagaannya. (ynt)

tender yakni proyek perbaikan talud di samping Makam Karang Medain dengan total anggaran Rp 420 juta lebih. Sementara, item proyek lainnya dengan pola penunjukan langsung Dihindari perbaikan jalan lingkungan agar tidak terjadi overload. Sebab, ruas jalan lingkungan sudah didaftarkan ke Pemerintah Pusat untuk diperbaiki tahun ini. Solusinya, program aspirasi dicarikan lokasi lain. Misalnya, pengerjaan paving blok, rabat jalan dan lain sebagainya.

Terkait pengawasan proyek program aspirasi, kata Mahmuddin, diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan sistem keuangan daerah. Sebab, tidak bisa triwulan anggaran dihabiskan pada triwulan kedua karena kondisi anggaran.

Perlu diantisipasi lanjutnya, program aspirasi pada APBD P. Pengalaman tahun 2015 lalu, terjadi keterlambatan pengesahan APBD P sehingga beberapa program tidak bisa diekseksusi. Dengan wacana dipercepat pembahasan APBDP tahun anggaran 2016, diharapkan program aspirasi Dewan bisa tuntas sebelum akhir bulan Desember. (cem)

Pelunasan BPIH Belum 100 Persen

(Suara NTB/dok)

LOMBA perpustakaan tingkat provinsi membuahkan hasil maksimal. Pemkot Mataram yang menunjuk Kelurahan Pagutan Barat mendapatkan juara III di level provinsi, dengan pengelolaan perpustakaan berbasis aplikasi. Namun demikian, belum maksimalnya jaringan wi fi di kelurahan menjadi kendala pengembangan perpustakaan online.

Lurah Pagutan Barat, Cahya Samudra, S.STP, MH., menjelaskan, aplikasi perpustakaan kelurahan dibangun sejak tahun 2011 lalu, memang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses referensi. “Dengan sistem yang ada, masyarakat tak perlu bingung mencari di perpustakaan,” kata Yaya sapaan akrab Lurah Pagutan Barat di kantornya pekan kemarin.

Selain aplikasi tersebut, pihaknya sedang mengembangkan sistem database dengan memasukan e-book. Masyarakat cukup membaca buku via online, tanpa harus datang ke kelurahan.

Penyesuaian aplikasi digarap oleh Kasi Pemerintahan, Dwi Cahyono ini sambungnya, disesuaikan dengan tingkat mobilisasi individu. Warga di Pagutan Barat yang notabene tinggal di perumahan heterogen dengan kesibukan berbeda, tidak memiliki waktu banyak ke perpustakaan. “Mas Dwi yang jadi operatornya sedang mengembangkan e - book,” tambahnya.

Penggunaan aplikasi e - book ini nanti, masyarakat hanya mengisi data aplikasi. Rencananya, akan digabungkan dengan kartu pondokan yang dipegang oleh penghuni pondokan. Selain menjadi member, penghuni secara otomatis akan terdeteksi sebagai penduduk sementara.

"Kita ingin siswa dan mahasiswa gemar membaca,” cetusnya.

Diakui, masih jadi kendala pengembangan perpustakaan berbasis online yakni jaringan wifi di kelurahan. Disamping itu, minimnya koleksi buku juga menjadi halangan. Ke depan, pihaknya mencoba agar masyarakat menswadayakan koleksi miliknya ke perpustakaan kelurahan, agar bisa membantu mengembangkan serta memperbanyak referensi buku di kelurahan.

“Kendala terganggu jaringan dan jumlah komputer terbatas,” sebutnya.

Meskipun demikian, ia mengharapkan, dengan program e book minat baca warga tinggi serta aplikasi dikembangkan berjalan dengan baik. (cem)

anggota dewanpun menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kota Mataram.

Mahsar mengaku telah bersurat ke pimpinan DPRD Kota Mataram dan juga pmpinan fraksi-fraksi agar difasilitasi terkait penyaluran zakat anggota DPRD Kota Mataram.

Dikonfirmasi terpisah di ruang kerjanya, Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., mengaku pihak Sekretariat Dewan belum menerima surat dari Baznas. ‘’Kalau memang suratnya sudah ada, pasti sudah saya naikkan ke pimpinan,’’ kata Aria. Kalau pembayaran zakat untuk staf Sekretariat, lanjutnya, sudah berjalan sejak perda itu belum ditetapkan. ‘’Kalau untuk anggota dewan, salurannya melalui pimpinan. Tetapi sampai sekarang belum ada perintah dari pimpinan soal itu (zakat, red),’’ terangnya.

Kendati tidak tercatat di Baznas, Aria menegaskan, bukan berarti anggota dewan tidak membayar zakat. Karena, banyak diantara anggota DPRD Kota Mataram yang memiliki LAZ. Aria mengaku siap memfasilitasi Baznas bagaimana agar zakat itu terpungut.

Orang nomor satu di jajaran sekretariat dewan ini mempersilahkan Baznas melayangkan surat resmi kepada DPRD Kota Mataram sebagai dasar bagi pihak Sekretariat guna menindaklanjuti itu. (fit)

satunya pertimbangan kesehatan. Penundaan keberangkatan ini belum dilaporkan pihaknya.

Ia mengatakan jumlah JCH yang menunda keberangkatan ini tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang saja. “Tidak terlalu banyak, mungkin hanya dua sampai tiga orang saja karena pertimbangan kesehatan dan lain sebagainya,” ujarnya. Pihaknya disampaikan Burhanul telah menghubungi JCH bersangkutan dan diminta agar membuat laporan resmi sebagai dasar pihaknya melanjutkan laporan tersebut. “Itu dasar kita untuk bisa menarik yang cadangan dan cadangan juga kita minta untuk melunasi juga di tahap pertama sekarang,” jelasnya.

Kuota JCH Kota Mataram tahun ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 400 orang lebih. Tahun ini jumlahnya 536 orang ditambah 28 orang cadangan. Diharapkan ada perubahan pada saat berakhirnya waktu pelunasan dan kuota sisa dari provinsi lain bisa diberikan untuk Kota Mataram sehingga JCH cadangan bisa masuk.

Terkait jadwal keberangkatan, Burhanul mengatakan pihaknya belum menerima jadwal resmi dari embarkasi. Dan ia memprediksi JCH Kota Mataram masuk dalam gelombang kedua keberangkatan karena dijadikannya Kota Mataram sebagai tuan rumah MTQ Nasional ke-XXVI. Dari 536 JCH ini diharapkan akan menjadi satu Kelompok Terbang (Kloter) utuh dan satu Kloter campuran.

Paspor para JCH juga telah berada di Kedutaan Saudi Arabia.

Saat ini ada kebijakan terbaru dimana para JCH diminta untuk menyelesiakan urusan paspornya terlebih dulu walaupun dengan biaya sendiri tapi akan diganti selanjutnya. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

Tidak Salah Sasaran

Inflasi di NTB Diperkirakan Lebih dari Satu Persen

KEPALA Kantor Bank BTN Cabang Mataram, Elvis Syahri menegaskan realisasi kredit KPR subsidi yang digelontorkan tak salah sasaran. Sesuai ketentuan, verifikasi telah dilakukan kepada calon penerima rumah subsidi.

Beberapa konsumen perumahan komersil di Kota Mataram mengeluhkan alokasi rumah susbdi yang terindikasi salah sasaran.

Komplek perumahan tersebut lokasinya antara perbatasan Kota Mataram dan Lombok Barat, dibangun (Suara NTB/bul) oleh salah satu pengemElvis Syahri bang besar di Kota Mataram.

“Ada rumah subsidi masih baru, dua unit dijadikan satu, dibongkar dan dibeton lagi. Di dalamya ada mobil Livina dan Innova parkir. Dua unit pemiliknya hanya bayar 1,6 juta sebulan, kita satu unit bayar 3,6 juta sebulan. Enak sekali kan,” kata salah satu sumber pada Suara NTB. Perumahan subsidi tersebut dibangun bersebelahan dengan komplek perumahan komersil. Mestinya penerimanya harus benar-benar diseleksi agar tak salah sasaran. Secara fisik, di komplek perumahan dimaskud, beberapa unit rumah subsidi yang masih baru itu dirombak total dan dibuat lebih permanen.

Artinya, jika rumah subsidi tersebut diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), idealnya butuh proses untuk rehab total menjadi bangunan yang jauh lebih permanen.

Seperti diketahui, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Di Indonesia, saat ini dikenal ada dua jenis KPR, subsidi dan non subsidi.

KPR subsidi merupakan kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki.

Bentuk subsidi yang diberikan berupa subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.

Sementara KPR Non Subsidi diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.

Elvis di Mataram, Sabtu (28/5) menegaskan, untuk penyaluran KPR subsidi oleh bank yang dipimpinnya di Mataram ini diproses sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan mempersyaratkan penghasilan maksimal Rp 4 juta/bulan, menjadi rumah pertama dan belum mendapat kredit yang sama dari perbankan lainnya.

“Dalam mengajukan permohonan KPR subsidi, harus merekomendasikan data-data lengkap yang menerangkan dari desa dan kelurahan. Kemudian dilaukan monitoring kepada calon penerimanya. Dari Kementerian PUPR juga melakukan monitoring,” demikian Elvis. (bul)

Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan selama sebulan kedepan, puasa hingga Lebaran nanti, NTB akan mencatat inflasi di atas satu persen. Salah satu persoalan mendasar adalah terbentuknya psikologis pasar yang memicu kenaikan harga, salah satunya persoalan harga daging.

Angka inflasi satu persen sebulan menjadi tidak normal, ketika setiap bulannya NTB mencatat inflasi hanya 0,0 sekian persen. Oleh karenanya, kata Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, menilai perlu langkah strategis pemerintah daerah untuk memperlancar distribusi (tata niaga) barang. Terutama distribusi sapi potong yang lebih merata.

Diketahui, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terusmenerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu.

Perhitungan akan terjadinya kenaikan inflasi di NTB sebelum puasa hingga Lebaran nanti, sebenarnya menjadi tradisi biasa. Sebab dalam kegiatan-kegiatan besar keagamaan ada opini masyarakat yang terbentuk, terutama opini pedagang sehingga menaikkan harga barang. Padahal, memungkinkan stok dan harga di tingkat produsen aman dan stabil.

“Yang lebih berbahaya ini opininya, pedagang langsung menaikkan harga,” ujar Wahyudin usai menjadi pembicara pada diskusi terbatas di kantor harian Suara NTB, Sabtu (28/5).

Soal harga daging sapi, ia menegaskan pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi untuk menetralisir harga jual daging di pasaran yang sudah mencapai di atas Rp 115.000/Kg rata-rata.

Makna yang terbalik ketika NTB tercatat sebagai daerah Bumi Sejuta Sapi. Wahyudin memberikan contoh, dalam kunjungan sensus yang dilakukan ke wilayah timur NTB dua pekan lalu, sempat diminta informasi langsung harga sapi potong untuk persiapan hari raya kurban mendatang.

Diketahui stoknya ada, dan harga sapi potong kurban mentok Rp 7,5 juta/ekor. Tetapi mengapa sampai di Lombok harganya justru di atas Rp 10 juta/ekor. Wahyudin mengatakan disinilah perlunya tata niaga untuk memperpendek jalur distribusi sapi dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok.

“Mata rantai pengiriman dari Sumbawa ke Lombok harusnya diperpendek. Sehingga harga sapi hidupnya bisa ditekan sampai Lombok. Hal ini bisa dilakukan dalam menghadapi puasa dan Lebaran nantinya.

Ia juga merekomendasikan agar pengiriman sapi keluar daerah benar-benar dibatasi untuk sapi potong. (bul)

Jatim Tantang NTB Maksimalkan Kerjasama Dagang Mataram (Suara NTB) Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur melihat para pelaku usaha/produsen di NTB begitu pasif. Keberadaannya di Mataram sejauh ini belum dimanfaatkan optimal, instansi ditantang memotivasi binaannya untuk memaksimalkan kerjasama perdagangan antardaerah.

“Kami jemput bola, kami menantang dinas-dinas yang merasa punya binaan untuk memanfaatkan KPD Jatim untuk membangun hubungan perdagangan antardaerah,” kata Kepala KPD Jatim di Mataram, Ir. Bing Gianto, Sabtu.

Jemput bola ini sebagai gebrakan yang dilakukan untuk mengingatkan pemerintah daerah dan pelaku usaha mengenai peluang kerjasama yang sebenarnya telah dibuka lebar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.

KPD telah dibentuk di sebagian besar provinsi di Indonesia, salah satunya di Mataram (NTB). Gubernur Jawa Timur dan gerbong pemerintahannya menginginkan keberadaan KPD di beberapa daerah akan mempermudah distribusi barang dari masing-masing daerah ke provinsi tersebut. Dengan kata lain, memberi ruang kepada pelaku usaha/produsen, terutama yang ada di NTB menjadi mitra dari pelaku usaha di provinsi pimpinan Dr. H.

Sabtu, 28 /05/16

(Suara NTB/bul)

Bing Gianto Soekarwo, SH, M.Hum itu.

Bing Gianto mengatakan, Jawa Timur merupakan basis industri besar di Indonesia. Jika keberadaan KPD-nya benar-benar dimanfaatkan optimal, baginya tak perlu pengusaha lokal mengejar peluang kerjasama dagang ke luar negeri.

Seperti diketahui, salah satu kebijakan pemerintah daerah Provinsi NTB yang kemudian dituangkan dalam RPJMD adalah menggerakkan keberadaan wirausaha yang notabene sebagai produsen. Dan ini

dilakukan telah sekian tahun.

“Ayo, mana itu binaan-binaan yang sudah ada, para pelaku usahanya, para produsen. Manfaatkan KPD Jawa Timur yang sudah ada,” katanya dihubungi Suara NTB di Mataram. Ia meminta beberapa SKPD terkait, di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan beberapa dinas terkait lainnya untuk memotivasi binaannya memanfaatkan KPD Jawa Timur.

Ia meyakini jika program pembinaan wirausaha benar-benar berjalan maksimal, tentunya tidak sedikit produsen sudah terbentuk di provinsi ini. Otomatis, butuh pasar yang lebih potensial untuk memasarkan produk-produknya.

Kendati ia memfasilitasi kerjasama dagang dengan pengusaha di Jawa Timur secara terbuka, Ir. Bing Gianto menekankan beberapa persyaratan. Di antaranya kualitas produk yang ditawarkan, serta kontinuitasnya. Tanpa terkecuali semua jenis produk siap difasilitasi, dari hasil pertanian, perkebunan, kelautan perikanan, makanan dan minuman olahan. Tetapi diprioritaskan produk-produk yang khas di daerah.

“Kalau makanan misalnya bantal gapuk, pelecing, dodol dan hasil kerajinan lainnya. Atau bahan-bahan baku hasil pertanian dan hortikultura. Dan kami menunggu konfirmasi dari dinas yang ingin menjembatani binaannya dengan pengusaha J a w a T i m u r melalui KPD yang ada di sini,” demikian desainer kerajinan kayu gambol jati ini. (bul)

Halaman 3

Ekspor Newmont Tak Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi NTB Mataram (Suara NTB) Mandeknya izin ekspor hasil pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) diyakini tak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB. Sebab, dihitung tanpa ekspor tambang pun, pertumbuhan ekonomi masih tetap signifikan.

Demikian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM, Sabtu. Izin ekspor Newmont telah berakhir pada 20 Mei lalu. Hingga saat ini, manajemen PT. NNT sendiri telah mengajukan perpanjangan izin tersebut kepada pemerintah pusat.

Wahyudin tidak memungkiri, selama ini Newmont telah memberi kontribusi besar terhadap angka catatan ekspor NTB. Angka tersebut telah membentuk komposisi pertumbuhan ekonomi cukup besar.

Bahkan tahun lalu pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III sebesar 21,44 persen dan tercatat sebagai angka pertumbuhan tertinggi di Indonesia tahun 2015.

Tanpa hitungan ekspor hasil tambang Newmont, pertumbuhan ekonomi NTB telah mencapai 5,62 persen. Menurut Wahyudin, pertumbuhan tanpa tambang inilah yang harus terus didorong oleh pemerintah daerah dan stakeholders. Karena pertumbuhan sebesar 5,62 persen inilah yang menggambarkan kondisi riil masyarakat NTB. “Pertumbuhan ekonomi tanpa tambang ini lebih merakyat dan menyangkut kepentingan masyarakat kecil. Kita tidak terlalu bergantung pertumbuhan ekonominya sama Newmont, dan yang menyangkut masyarakat kecil inilah yang harus diakselerasikan,” katanya.

NTB memiliki sektor-sektor potensial di luar tambang. Yang paling uta-

(Suara NTB/dok)

Wahyudin ma adalah pertanian, dan 40 persen lebih penduduk NTB adalah petani.

Memperkuat pertumbuhan ekonomi tanpa tambang, harus dilakukan mengoptimalkan sekian besar bantuan pemerintah kepada petani untuk alih teknologi pertanian.

Hal inilah yang dilakukan pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Wilayahanya tidak lebih besar dari NTB, penduduknya 74 persen adalah petani. Namun mampu mengukuhkan pertumbuhan ekonomi hingga 9,5 persen. Daerah dimaksud bahkan tidak memiliki potensi tambang, seperti yang ada di NTB. Wahyudin mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah daerahnya bisa diadopsi. Terutama bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian di tengah makin menyempit-

nya lahan. Meski dilakukan perluasan kawasan dengan pencetakan sawah baru, namun dilihat belum efektif karena masih mengandalkan air hujan untuk berproduksi.

“Bali bisa melakukannya dengan angka produksi hampir 7 ton/hektar gabah, NTB masih 5,1 ton/hektar. Maksud saya, mendukung pertumbuhan ekonomi riil ini, harus yang menyangkut kepentingan banyak orang. Karena pertumbuhan ekonomi tidak dihitung dari harga jual produk, melainkan peningkatan produksi,” tambahnya.

Juga perlu dilakukan intensifikasi, tidak saja produk-produk pertanian dan hortikultura, perkebunan, kehutanan juga demikian.

Wahtyudin menyebutkan, hal lain yang belum dikelola maksimal, potensi kelautan dan perikanan yang cukup kaya. Dan didalamnya terdapat komunitas masyarakat pesisir yang tidak kecil jumlahnya.

Selain itu, di sektor peternakan, di Pulau Sumbawa dilihat masih luas padang-padang penggembalaan. Perlu dilakukan pemanfaatan potensi tersebut dengan melakukan upaya peningkatan jumlah populasi ternak.

“Di Pulau Lombok, potensi-potensi unggas bisa dikembangkan untuk meningkatan produktivitas masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik seluruhnya, menambah optimisme pertumbuhan ekonomi kita tanpa tambang bisa lebih besar,” ujarnya. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

Halaman 4

Menelusuri Hubungan Gelap Anak dan Ibu Kandung

Kerap Saling Gendong di Tempat Umum, Pernah Diusir Masyarakat Entah kata apa yang pantas untuk sebutan cinta terlarang yang dilakukan oleh anak, Sap (21) dengan ibu kandungnya sendiri, Nur (48) di Dusun Gegerung Cemporonan Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Hubungan gelap yang dilakukan oleh keduanya sejak dulu memang memantik kecurigaan masyarakat sekitar karena kerap bermesraan, bahkan saling gendong di tempat umum. Sikap yang ditunjukkan keduanya inipun sempat membuat warga setempat resah. Bahkan, warga pernah mengusir keduanya dari dusun setempat.

CINTA terlarang yang dilakukan antara anak dan ibu kandung di rumah itu sampai saat ini masih hangat diperbincangkan warga setempat. Bahkan, warga yang masih geram enggan untuk berkomentar soal tindakan bejat itu ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (29/5).

Inaq Nur’aini mengatakan, sikap kemesraan yang ditunjukkan oleh keduanya seolaholah merupakan suatu hal yang biasa. Masyarakat yang resah sempat ingin mengadili keduanya sekitar empat bulan yang lalu. Namun, keduanya membantah telah melakukan hubungan intim karena merupakan anak dan ibu kandung. Namun, pada akhirnya Nur pergi kerumah saudaranya di Dusun Dasan Poto Pringgabaya.

“Setelah dia pergi ke rumah saudaranya sekitar empat bulan yang lalu, barulah disana terdengar kabar jika Inaq Nur itu melahirkan anak dan ia buang karena merupakan hasil hubungan gelapnya dengan anak kandungnya sendiri,” tuturnya dalam bahasa sasak.

Sementara, Nur saat dikonfirmasi di Rumah Tahanan (Rutan) Selong secara polos mengakui perbuatannya.

Hubungan sedarah yang dilakukan bersama anak kandungnya itu sudah lama ia lakukan di dalam rumahnya di Dusun Gegerung Cemporonan Desa Pringgabaya Utara.

Dari pengakuannya, wanita yang sering pulang pergi menjadi TKW ini pertama kali disetubuhi anak kandungnya saat ia tertidur lelap di

dalam rumah. Ia mengaku sempat marah, menasehati bahkan berkata kasar terhadap anaknya karena perbuatan yang dilakukan itu dilarang oleh agama. Namun, setelah kejadian itu ia mengaku pasrah dan tetap bersedia melayani anaknya hingga enam kali hubungan intim dilakukannya sampai melahirkan bayi perempuan yang proses persalinan dilakukan di bawah pohon pisang dekat pantai Duduk Kecamatan Pringgabaya.

Hal senada juga diakui oleh Sap. Hubungan intim yang dilakukan bersama ibu kandungnya sendiri sudah lama ia lakukan dan disembunyikan dari masyarakat.

Bahkan, pada saat ibunya melahirkan anak yang merupakan darah dagingnya itu,

ia sangaja membawanya ke bawah pohon pisang di dekat pantai Duduk karena dianggap sepi dan jauh dari jangkauan masyarakat. Namun, tindakan biadab yang dilakukan oleh anak dan ibu kandung ini terbongkar setelah masyarakat menemukan sosok bayi perempuan yang merupakan hasil dari hubungan gelap anak dan ibu kandung itu.

“Saya yang membawa ibu saya ke bawah pohon pisang itu untuk melahirkan, terus saya pulang ambilkan ibu air untuk minum. Pas saya kembali bayinya sudah lahir dan sempat dimandikan oleh ibu saya menggunakan air embun di pohon-pohon sana pada hari Selasa lalu,” tuturnya.

Keluarga TKI Kepala Desa Pringgabaya Utara, Zulkarnaen, mengatakan Nur merupakan mantan TKW. “Dia bolak balik jadi TKW,” tutur Zulkarnaen. Nur sudah lama menjanda, bercerai dari suami pertamanya.

Dari sang suami pertama inilah ia melahirkan Sap. Namun, belasan tahun ia hidup terpisah dari anak-anaknya.

(Suara NTB/yon)

RUMAH – Suasana rumah Nur yang kerap dijadikan tempat berhubungan intim dengan anak kandungnya di Dusun Gegerung Cemporonan Kecamatan Pringgabaya.

Kabarnya, waktu di negeri Arab, Nur sudah menikah lagi dengan warga Songak. Tapi tidak diketahui, bagaimana hubungan keluarganya. Atas kejadian

tersebut, warga Pringgabaya Utara sangat mengecam hubungan tidak wajar dari Nur dan Sap. Zulkarnaen menganggap Nur merupakan warga penda-

tang, bukan asli Pringgabaya Utara. Kemudian, ia pindah ke Dusun Poto Labuhan Lombok. “Keluarganya banyak di Labuhan Lombok,” demikian imbuh Zulkarnaen. (yon/rus)

Terlalu Boros Harus Ubah Izin K E PA L A D i s h u b k o m i n f o Kabupaten Lombok Utara, Sinar Wugiyarno, SH., menilai wacana penertiban kapal cepat atau fastboat dari Bali ke tiga Gili oleh Pemprov NTB, merupakan upaya positif dalam penataan transportasi untuk tiga Gili. Namun demikian, ia memandang langkah tersebut tidak serta merta dapat diwujudkan. Mengingat trayek fastboat dari Bali ke tiga Gili merupakan trayek resmi.

(Suara NTB/ari) Sehingga untuk mengubah Sinar Wugiyarno trayek (penertiban), mensyaratkan adanya perubahan pada trayek tersebut di Kementerian Perhubungan.

“Kalau Pemprov serius mau menertibkan, kita tidak ada masalah. Cuma saran kami, agar Pemprov berkoordinasi dulu dengan pusat terkait trayek yang memang sudah diatur,” ujar Sinar, Jumat (27/5).

Sinar memandang, keinginan Pemprov untuk turun menertibkan fastboat merupakab bentuk perhatian bagi sektor pariwisata Lombok Utara. Tentunya, jika langkah ini berhasil maka banyak hal positif yang akan diperoleh. Antara lain, arus kunjungan wisatawan dari Bali akan diketahui secara pasti sehingga jumlah retribusi masuk kawasan pariwisata juga akan jelas. Selain itu, masuknya narkoba ke tiga Gili juga dapat dihindari sehubungan dengan kedatangan wisatawan melalui jalur 1 pintu, Teluk Nara.

Kendati demikian, dijelaskan Sinar, Kemenhub terlanjur mengatur trayek Bali - Gili Trawangan dalam satu aturan resmi. Untuk menertibkan fastboat pada trayek tersebut tentu harus mendapat lampu hijau dari Kemenhub selaku pihak yang menetapkan trayek.

“Trayek Bali - tiga Gili harus dikaji atau diubah menjadi trayek Bali - Teluk Nara, baru bisa ditertibkan. Artinya, dengan perubahan trayek itu, maka daerah juga berkewajiban mempersiapkan fasilitas pendukung,” terangnya.

Diakui atau tidak, penetapan trayek Bali - Gili Trawangan idealnya dievaluasi oleh Pusat. Apakah trayek tersebut sesuai dengan kondisi terkini atau tidak?

Terkait dengan hal itu, dirinya juga sudah dua kali bersurat ke pusat untuk meninjau ulang trayek Bali - Gili Trawangan.

Harapannya agar trayek dapat dirubah menjadi Bali - Teluk Nara. Tetapi, selama ini kedua surat Pemda KLU itu belum memperoleh respon dari pusat. Ia berharap, bilamana Pemprov yang turun tangan untuk bersurat, akan disikapi serius oleh Kemenhub.

“Trayek ini kan dikeluarkan untuk menunjang pariwisata.

Jadi tidak cuma trayek Bali ke tiga gili saja, tetapi banyak trayek lain. Harapan kita memang ini ditinjau, disesuaikan dengan perkembangan di daerah,” sebutnya.

Sinar menambahkan, keberadaan Dermaga Teluk Nara yang dibangun oleh Kementerian PDT tahun 2014 lalu, memiliki korelasi dalam penataan fastboat. Ia bahkan berharap, seluruh fastboat, termasuk yacht (kapal pesiar) yang berlabuh pada momen tertentu memanfaatkan fasilitas yang ada ini.

Mengantisipasi perkembangan jangka panjang di sektor pariwisata, Pemda KLU juga telah bersiap untuk menata areal Teluk Nara sebagai pintu masuk ke tiga gili. Penataan parkir, pembangunan fisik yang mendukung pelaku UKM, sedang dalam proses oleh instansi terkait. Sehingga Teluk Nara nantinya, mampu merepresentasikan wajah KLU sebagai pintu masuk pariwisata. (ari)

Bupati Lotim Ambilalih Izin Perjalanan Dinas Mataram (Suara NTB) Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan mengambil langkah tegas dengan mengambilalih penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) semua pegawai. Semua SPPD, tidak saja bagi pejabat, namun juga staf serta yang bukan pegawai yang membebani APBD harus melalui Bupati.

Kepada Suara NTB, Bupati Ali BD menegaskan, kebijakan itu dilakukan sebagai langkah kontrolnya terhadap penggunaan anggaran. Diinginkan Bupati, tidak ada alokasi anggaran yang terbuang sia-sia. Apalagi sekadar untuk menghadiri rapat.

Selama ini, lanjut Bupati, tidak ada kontrol terhadap perjalanan dinas semua pejabat.

Nantinya, semua aktivitas perjalanan dinas itu akan diteliti.

Dinas mana yang paling sering

menggelar perjalanan dinas dapat dengan mudah diketahui.

“Kita nanti kan bisa memiliki pembukuan, tidak seperti dulu tidak ada pembukuan perjalanan dinas,” urainya.

Biaya perjalanan dinas ini, kata Bupati merupakan postur anggaran yang cukup banyak menghabiskan anggaran secara sia-sia. Pemerintah, sejatinya bisa berhemat dengan cara mengurangi aktivitas perjalanan dinas. Seperti menghadiri rapat.

Dikatakan banyak sekali undangan-undangan rapat dari pemerintah pusat. Untuk Bupati saja, kata Ali, sehari bisa dua undangan. Melihat fenomena itu, menurutnya negara ini mengalami kerugian besar karena terlalu banyak rapat. “Negara ini rugi karena terlalu banyak rapat, seakan tidak bisa buat perencanaan yang sempurna,” urainya.

Katanya, jika semua undangan tersebut dipenuhi maka

Bupati sebagai kepala daerah tidak akan bisa bekerja untuk membangun daerah. Acap kali, memenuhi undangan di Jakarta ini katanya hanya sekadar mendengar pidato saja dari para Menteri. Menurutnya, pidato menteri itu bisa saja dikirim ke daerah-daerah untuk dibaca tanpa harus mengundang ke Jakarta.

Satu kali pertemuan, dituturkan Bupati menghadirkan sekitar 300-400 orang dalam sebuah gedung. Jika dirataratakan untuk sekali perjalanan dinas Rp 5 juta, maka tembus Rp 2 miliar tebuang sia-sia. Belum lagi menghitung biaya sewa hotel dan konsumsi lainnya.

Melihat pola penggunaan

anggaran yang banyak terbuang sia-sia itu, Bupati Lotim ingin mengajak menggunakan pola yang coba diterapkan di Lotim. Cara pertemuan dengan gelaran rapatrapat di Jakarta itu katanya juga tidak efektif. Lebih baik, orang kementerian itu sendiri yang datang ke 32 provinsi.

“Kirimkan saja orang pusat ke daerah, atau bisa kirim bahan-bahannya lewat email,” imbuhnya.

Ditambahkan, dulu pernah diutarakan Presiden Jokowi, tidak boleh menggelar rapat di hotel. Akan tetapi, instruksi Presiden itu tidak diindahkan oleh para menteri. Padahal, instruksi Presiden itu cukup bagus jika diterapkan. (rus)

Bentuk Mental dan Karakter Santri Baru

MA Muallimat NW Pancor Lakukan ”Ipda Binafsik” Selong (Suara NTB) – Perubahan struktural tak akan pernah terjadi tanpa didahului perubahan kultural, dan perubahan kultural tak akan pernah terjadi tanpa perubahan individual. Sehingga, dapat dikatakan perubahan individual itu adalah induk dari proses perubahan. Atas dasar itulah, MA. Muallimat NW Pancor melakukan “Ipda Binafsik” sebagai upaya dalam membentuk mental, karakter serta kepribadian calon santri baru sebelum mengemban ilmu di Madrasah Aliyah (MA) Muallimat NW Pancor yang digelar selama dua hari mulai tanggal 28-29 Mei 2016.

Kepala MA Muallimat NW pancor, Sabtu (2/5), Drs. H. Humaidi, menjelaskan, Ipda binafsik bukan hanya sekedar pepesan kosong. Akan tetapi, siapapun yang mengamalkan ipda binafsik itu akan menjadi orang besar bahkan merupakan agen perubahan yang berakhlaqul karimah.

Selain itu, katanya, penggodokan mental, karakter serta kepribadian terhadap 311

calon santri baru yang telah diterima melalui jalur SMS dan online itu juga akan melahirkan santri-santri yang berkualitas, mandiri, peka dan terampil terhadap berbagai bidang. Termasuk dalam bidang bahasa Inggris, karena selain melakukan tes IQ, juga dilakukan penggodokan mental, tes membaca dan menulis Al Qur’an.

Madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan (YPHPPD) NW Pancor ini juga menjadikan penguasan bahasa Inggris tak kalah penting di kalangan santri.

“Kegiatan Ipda binafsik ini kita lakukan bertujuan untuk pembentukan karakter calon santri. Bahwa, segala-galanya mulai dari diri sendiri, bertanggung jawab bagi diri sendiri dan penilaian terhadap diri sendiri,” terangnya.

Kegiatan ini juga dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas banyaknya kasus pelecehan seksual yang sebagian besar korbannya adalah anak

usia sekolah. Sehingga, salah satu upaya untuk mencegah itu adalah dengan melakukan pembinaan dan meminta orang tua untuk meningkatkan pengawasan. “Lebih baik menjaga kesehatan dari pada berobat dan lebih baik menjaga kebaikan daripada bertobat,” ungkapnya dalam bahasa Arab.

Diterimanya 311 calon santri baru dari sekitar 605 pendaftar lewat jalur SMS dan online itu untuk 10 kelas yang sudah disediakan, sambung Humaidi, tidak terlepas dari program yang dicanangkan oleh MA. Muallimat NW Pancor dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Muallimat NW Pancor dalam melahirkan santri-santri yang berkualitas. Beberapa program yang dicanangkan itu seperti pembinaan Al. Qur’an, pembinaan akhlaqul karimah dan pembinaan khusus untuk menghadapi perguruan tinggi.

Dari 311 calon santri yang sudah melakukan daftar ulang itu, akunya, untuk tahun ini sebagian besar dari alumni SMP yang berasal dari semua daerah NTB termasuk dari,

(Suara NTB/yon)

IPDA BINAFSIK - Kegiatan Ipda Binafsik terhadap calon Santri Baru di MA.Mullimat NW Pancor sekaligus pengukuran tinggi badan santri.

Bali, Flores dan beberapa daerah lainnya.

“Selain Pancor ini pusat organisasi NW, keberhasilan suatu madrasah dalam menggaet santri itu tidak terlepas dari program yang di-

canangkannya,” akunya.

Bahkan, sambungnya, jika diizinkan menfungsikan lebih baik ruangan lagi, MA Muallimat NW Pancor sanggung menjaring santri-santri yang kompetitif. (yon/*)

Buang Bayi Hasil Hubungan Sedarah

Polisi Tetapkan Anak dan Ibu Kandung Sebagai Tersangka

(Suara NTB/yon)

DIBAWA PENYIDIK - Tersangka (Nur) dalam kasus pembuangan bayi hubungan sedarah dengan anak kandungnya saat dibawa penyidik dari Unit PPA Polres Lotim ke Rutan Kelas IIB Selong, Sabtu (28/5).

APARAT kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim menetapkan dua tersangka dalam kasus pembuangan bayi perempuan di Dusun Duduk Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya. Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembuangan bayi hasil hubungan sedarah itu adalah Sap (21) dan Nur (48) yang merupakan anak dan ibu kandung.

Dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (28/5), Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK,MM melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lotim, Aiptu. I Nyoman Samba, SH mengatakan, ditetapkannya kedua tersangka dalam kasus pembuangan bayi yang merupakan hasil hubungan sedarah yang

dilakukan antara anak dan ibu kandung itu karena mereka sama-sama mengakui perbuatannya.

Hubungan intim yang dilakukan antara anak dan ibu kandung ini mulai terjadi sekitar satu tahun yang lalu, ketika itu Sap yang dalam kondisi mabuk pulang kerumahnya dan langsung menggerayangi ibu kandungnya sendiri yang tengah tertidur lelap di dalam kamar.

“Antara ibu dan anak ini kita tetapkan sebagai tersangka karena mereka sudah mengakui hubungan sedarah yang dilakukannya.

Termasuk membuang bayi perempuan hasil hubungan sedarah itu bawah pohon pisang pinggir pantai Duduk Desa Labuhan Lombok,” terangnya.

Hingga saat ini, berkas kasus pembuangan bayi yang

merupakan hasil hubungan sedarah yang dilakukan antara anak dan ibu kandung itu masih terus dirampungkan oleh aparat kepolisian. Selain sudah memeriksa kedua tersangka, penyidik dari Unit PPA Satreskrim Polres Lotim sudah memeriksa dua saksi.

Saat ini, Sap sudah ditahan di ruang tahan Polres Polres Lotim, sementara Nur langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Selong. “Keduanya sudah kita tahan, karena keduanya dengan polos mengakui perbuatannya. Nanti ada tiga saksi lagi yang akan kita panggil untuk dimintai kererangan,” ungkapnya.

Sejak kejadian malam itu, lanjut Samba, di malammalam berikutnya kenikmatan yang dirasakan oleh anak dengan mengauli ibunya itu membuatnya ketagihan.

Bahkan, secara langsung dalam kondisi sadar ia tidak malu meminta jatah lagi dari ibunya.

Setiap meminta, sang ibu kerap menolak dan menasehati bahkan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anaknya jika tindakan tersebut tidak boleh dilakukan karena merupakan anak dan ibu kandung. Namun, Sap yang sudah ketagihan tak memperdulikan nasehat ibunya dan sang ibupun pasrah dengan permintaan anaknya hingga enam kali melakukan hubungan sedarah itu.

Pantauan Suara NTB di Rumah Tahan (Rutan) kelas IIB Selong, ibu yang baru melahirkan anak perempuan yang merupakan hasil hubungan sedarah dengan anak kandungnya itu terlihat masih lemas dan

kesakitan. Dengan memakai kerudung hitam, baju biru dan celana bermotif bunga. Ia dituntun oleh dua Polwan dari Mapolres Lotim mengingat kondisi sang ibu yang masih lemas pasca melahirkan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Rutan Selong, Fikri Jaya Soebing mengaku, tersangka pembuangan bayi yang merupakan hasil hubungan sedarah dengan anak kandungnya itu memang masih terlihat lemas. Sehingga, tim kesehatan yang ada di LP langsung melakukan perawatan khusus.

“Memang siapapun yang masuk kesini kita langsung periksa kesehatannya, namun untuk ibu ini kita melakukan perawatan khusus karena kondisinya masih lemas pasca melahirkan,” ungkapnya. (yon)

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

Kerjasama Segera Berakhir

Bupati Minta Perpanjangan Izin TPA Dikaji Ulang Giri Menang (Suara NTB) Izin pembuangan sampah dua kabupaten/kota Mataram dan Lombok Barat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung akan berakhir pada bulan Desember mendatang. Agar tidak menjadi persoalan, dua kabupaten/kota ini diminta pemprov duduk bersama membahas masa berakhir izin tersebut.

Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si meminta agar izin dan kerjasama TPA Kebon Kongok dikaji lebih mendalam. Terkait dua opsi, diantaranya mengembangkan TPA menjadi TPA regional atau dicari lokasi lain. “Memang izinnya selesai Desember ini, karena izin selesai maka diminta Lobar dan Mataram untuk mengkaji formula yang memungkinkan,” kata Bupati akhir pekan kemarin.

Dijelaskan, Pemprov telah melayangkan surat ke pemda terkait batas akhir pembuangan sampah. Ia mengaku sangat beruntung diingatkan jauh-jauh hari sebab izin pembuangan sampah akan berakhir Desember mendatang. Pihak pemprov diminta untuk mencari lahan lain. Lahan baru di Lombok Barat sangat banyak, namun pihaknya akan mengusulkan lokasi tetap, akan tetapi pihaknya akan meminta opsi peningkatan status dari regular ke regional. Proses usulan ini nanti akan difasilitasi pihak Pemprov ke pemerintah pusat.

Persoalan batas akhir ini bukan Lombok Barat saja melainkan Pemkot Mataram terlibat aktif untuk memikirkannya.

Menurutnya untuk menetapkan opsi mana yang dipilih harus ada kajian mendalam. Ia menekankan, izin pembuangan tidak saja Mataram yang berakhir namun Lobar sehingga perlu dibahas secara bersama-sama.

Selaku empunya wilayah jelasnya, Lobar akan mengkaji secara mendalam apakah diperpanjang dengan opsi menyiapkan lahan lain atau boleh jadi TPA tersebut ditingkatkan menjadi regional.

Menurutnya, dengan waktu tersisa tinggal beberapa bulan, pihaknya sangat bersyukur diingatkan lebih awal untuk melakukan proses usulan baru. Proses pemindahan lokasi sampai saat ini belum ada persiapan, sebab Pemkot Mataram harus melakukan pengkajian. Kalau tidak cepat melakukan koordinasi maka dikhawatirkan akan terjadi seperti penumpukan sampah di masing-masing TPS sehingga mengganggu masyarakat.

Kondisi TPA Kebon Kongok sendiri sudah sangat memprihatinkan. Luas lahan TPA Kebon Kongok 8,6 hektar dengan ketinggian tumpukan setinggi 20 meter. Sedangkan, Lombok Barat sendiri telah memperluas kembali lahan tersebut. untuk pembuangan sampah perlu membutuhkan luas sekitar 25 hektar, sehingga sesuai dengan kondisi dua daerah tersebut. (her)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Usut Pengadaan Randis DPRD Loteng

Kejari Praya Diminta Profesional Praya (Suara NTB) Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, menyelidiki proses pengadaan kendaraan dinas bagi unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) didukung kalangan DPRD setempat.

Dengan catatan, Kejari Praya harus profesional bekerja tanpa ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

“Itu kewenangan Kejari Praya untuk menyelidikan satu persoalan secara hukum. Tapi hendaknya, Kejari Praya profesional dan lepas dari kepentingan pihak manapun,” ujar anggota DPRD Loteng, H. Mayuki, S.Ag., saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (29/5).

Dewan, kata Sekretaris DPD PPP Loteng ini, tidak pu-

nya kepentingan atau kaitan apapun dalam proses pengadaan randis, baik bagi unsur pimpinan maupun bagi anggota DPRD Loteng, karena seluruhnya ditangani oleh pemerintah daerah. “Kita dalam hal ini hanya terlibat dalam proses penganggaran. Kalau urusan pengadaan itu sudah menjadi ranah pemerintah daerah,

dalam hal ini panitia pengadaan barang,” terangnya.

Ditegaskannya, kalau untuk urusan proses pengganggaran untuk anggaran pengadaan randis-randis tersebut sudah sesuai prosedur. Dan, sudah melalui proses evaluasi menyeluruh oleh pemerintah provinsi, sehingga pihaknya berani mencantumkan anggaran pen-

gadaan randis tersebut pada APBD Loteng tahun 2015 lalu.

Ia pun mengaku belum mengetahui aspek mana yang diselidiki oleh pihak Kejari Praya. Apakah terkait proses penganggaran bagi anggaran pengadaan randis tersebut.

Ataukah proses pengadaannya. “Kalau urusan pengadaan itu jadi ranahnya eksekutif (pemerintah daerah),” tandas anggota Banggar DPRD Loteng ini.

Sebelumnya, Kasi. Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri, S.H.M.H., membenarkan kalau pihaknya memang tengah menyelidikan proses pengadaan randis di DPRD Loteng.

Namun demikian, ia mengaku belum bersedia mengungkapkan detail proses penyelidikan, karena proses penyelidikan baru dimulai. “Kasus ini (pengadaan randis DPRD Loteng,red) memang menjadi salah satu kasus yang tengah kita selidiki,” akunya.

Pihaknya bergerak melakukan penyelidikan, setelah mendapat pengaduan dari masyarakat, jika ada indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan randis tersebut.

“Jadi kita bergerak melakukan penyelidikan, karena ada pengaduan dari masyarakat yang masuk,” tandas Hasan. (kir)

Belasan Kasus Dugaan Korupsi Masuk Daftar Tunggu Kejari Praya Praya (Suara NTB) Tidak kurang dari 16 kasus dugaan korupsi, saat ini masuk daftar tunggu di Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Di mana sebagaian besar di antaranya, merupakan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD). Hal itu diungkapkan Kasi Pidsus Kejari Praya, Hasan Basri, S.H.M.H., ketika dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (29/5).

Dengan jumlah kasus dugaan korupsi yang cukup banyak tersebut, Hasan mengaku pihaknya cukup kelabakan untuk bisa menuntaskan kasus-kasus tersebut. “Ini di luar kasus-kasus yang sudah masuk tahap penyidikan dan penyelidikan serta kasus yang masih jadi tunggakan Kejari Praya,” ujarnya.

Guna mensiasati banyak kasus dugaan korupsi yang masuk daftar tunggu tersebut, pihaknya menetapkan skala prioritas, yakni kasus-kasus yang berpotensi untuk diselesaikan secara hukum dengan nilai kerugian negara cukup besar, itu yang didahulukan.

Sementara kasus-kasus yang nilai kerugian negaranya tidak begitu besar dan masih bisa diselesaikan secara administrasi diupayakan diselesaikan secara administrasi, terutama kasuskasus dugaan korupsi ADD. “Karena kalau semuanya harus diselesaikan secara hukum, bisa saja. tapi jelas butuh waktu dan proses panjang,” tambahnya.

Terlebih, dengan keterbatasan personel yang dimiliki Kejari Praya saat ini, jelas sulit untuk bisa menuntaskan kasuskasus tersebut dalam waktu singkat, karena memang menyelesaikan kasus dugaan korupsi, tidak seperti kasus kriminal umumnya. Butuh waktu dan proses panjang, hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja.

Untuk bisa mempercepat penyelesaikan kasus-kasus yang ada, pihaknya sudah beberapa kali meminta tambahan personel ke pusat. Hanya saja, kondisi yang hampir sama juga dialami di tingkat pusat, sehingga sampai saat ini, penambahan personel yang diminta belum bisa dipenuhi. ”Di tingkat pusat, jumlah personel yang dimiliki juga terbatas. Sementara kasus yang ditangani juga tidak kalah banyak,” terangnya.

Namun demikian, tegas Hasan, walaupun harus berhadapan dengan kondisi serba terbatas, pihaknya tetap akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menuntaskan kasus-kasus tersebut. Walaupun butuh waktu dan proses panjang. “Jadi kalau ada kasus dugaan korupsi yang proses penanganan cukup panjang, kita berharap masyarakat bisa memakluminya. Karena memang kondisi kita yang serba terbatas,” tandasnya. (kir)

(Suara NTB/dok)

MEMPRIHATINKAN - Inilah kondisi Pasar Kuripan yang memprihatinkan, sehingga perlu direvitalisasi.

DAK Dipangkas, Proyek Anjungan Pamer Batal Giri Menang (Suara NTB) Pemangkasan anggaran DAK fisik oleh pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap pembangunan proyek di Lombok Barat (Lobar). Salah satu yang terdampak, proyek Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dinas terkait batal membangun proyek stand atau anjungan (rumah) pamer. Proyek ini awalnya direncanakan dibangun di Pasar Seni Sesela Gunung Sari dengan nilai Rp 356 juta lebih.

“Yang batal itu, pembangunan di bidang industri yakni proyek stand (anjungan) pamer di pasar seni Sesela Gunung Sari, nilainya Rp 256 juta,” aku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

(Disperindag) Dra. Hj. Lale Prayatni ditemui akhir pekan kemarin.

Dikatakan, pemangkasan DAK fisik berdampak terhadap proyek di dinasnya.

Salah satunya pada bidang industri. Sedangkan yang lain seperti pasar tidak terkena dampak. Pihaknya sudah menyelesaikan tender 4 proyek pasar, yakni masingmasing di Jagaraga, Tempos, Kedaro dan Jelateng Lembar.

Pihaknya merencanakan membangun lima pasar tahun 2016 mendatang. Total anggaran untuk membangun lima pasar ini diperkirakan menghabiskan dana Rp 4 miliar lebih. Kelima pasar ini tersebar di beberapa kecamatan

antara lain daerah Sekotong, Lembar Gerung. Kelima pasar yang dimaksud, jelasnya, ada dua unit di Sekotong, antara lain di Dusun Sepi dan Kedaro, Dusun Jelateng Lembar dan Pasar Jagerage serta Pasar Tempos Gerung. Pihaknya sudah melakukan survai ke lima lokasi pasar tersebut.

Melihat kondisi pasar tersebut, menurutnya sangat layak dibangun. Seperti pasar Sepi, Buwun Mas, kondisinya bocor dimana-mana lantai pasar juga berlubang, sehingga kurang layak dipakai. Begitupula kondisi pasar lainnya, tidak jauh beda. Karena itu, pembangunan sejumlah pasar tersebut sangat mendesak.

melakukan revitalisasi pasaar, namun belum menyentuh semuanya. Pihaknya mengusulkan ke pusat untuk pembangunan tiga unit pasar dengan dana Rp 4 miliar. Namun yang direalisasikan Rp 756 juta yang dipakai untuk bangun pasar Jelateng. Disamping itu ada dana DAK untuk pembangunan pasar karang bongkot. Ia menambahkan, tahun depan ia mengusulkan untuk membangun 2 pasar dengan total dana Rp 10 miliar dari dana tugas perbantuan. Dua pasar yang diusulkan, yakni pasar Keru dan Labuapi. Usulan ini dialamatkan ke Kemendag, selain itu ada juga usulan ke Kementerian Desa.(her)

Penerbitan Izin Pembangunan Hotel di Perbatasan Diduga Ada Unsur Kelalaian

Dualisme Kepengurusan Berakhir

Kader PPP Diserukan Kembali Bersatu Praya (Suara NTB) Para kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta untuk kembali bersatu, pascaberakhirnya polemik dualisme kepengurusan yang terjadi sejak setahun terakhir. Tidak terkecuali kader PPP di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Hal itu penting, untuk memperkuat dan menegaskan kembali status PPP sebagai salah satu partai politik besar. ”Sekarang dualisme kepengurusan di tubuh PPP sudah berakhir. Jadi saatnya bagi kita semua kader PPP untuk kembali bersatu,” tegas Sekretaris DPD PPP Loteng, H. Mayuki, S.Ag., Minggu (29/5).

Menurutnya, persoalan dualisme sekarang sudah jadi masa lalu. Dan, yang penting sekarang bagaimana semua kader partai kembali bersatu Guna mewujudkan PPP sebagai partai yang kuat dan maju. Mengingat, banyak agenda besar yang dihadapi, sehingga sudah tidak ada waktu lagi untuk membahas dan membicara dualisme kepengurusan. ”Dengan telah ditetapkannya Romahormuzi sebagai Ketua Umum PPP oleh pemerintah pusat, maka tidak ada lagi pengurus PPP yang lain. Jika kemudian ada pihak-pihak yang mengaku dan menyatakan diri sebagai pengurus PPP, maka itu bukanlah pengurus dan kader PPP,” tandasnya.

Kendati sempat goyang akibat dualisme kepengurusan, anggota DPRD Loteng mengaku kalau PPP tetap solid. Bahkan, PPP sendiri telah mencanangkan target tinggi pada Pemilu legislatif tahun 2019 mendatang bisa masuk pada jajaran tiga besar secara nasional. ”Jadi boleh kita terpecah sebelumnya. Tetapi sekarang kita sudah solid kembali. Dan, siap untuk menyonsong target masuk tiga besar pada Pemilu legislatif tahun 2019 mendatang,” imbuhnya seraya menambahkan, kalau target tersebut cukup realistis. Melihat potensi dan perkembangan PPP selama ini.

Disinggung langkah yang akan ambil terhadap kepengurusan kubu Djan Faridz yang sempat mengambil alih Sekretariat DPD PPP Loteng, Mayuki mengaku tidak akan mengambil tindakan apapun. Karena sesungguhnya orang-orang yang mengaku sebagai pengurus PPP tersebut, bukanlah kader PPP. “Tapi karena mereka bukan kader dan bagian dari partai, maka kita juga tidak bisa memberikan tindakan apapun,” ujarnya. (kir)

Namun tahun ini ada empat pasar yang direalisasikan. Pembangunan pasar ini sendiri telah lama diusulkan.

Bahkan usulannya sejak tahun 2012-2013 lalu, usulan berasal dari kepala desa langsung ke pemda dan ada juga melalui musrenbang desa serta musrenbang kecamatan.

Terkait pembangunan pasar ini sendiri dilakukan bertahap. Lebih jauh disebutkan, jumlah pasar di Lobar ada 32 unit, pasar kecil 6 unit, pasar kuliner berjumlah 16 unit, pasar seni 6 unit. Dari 32 pasar ini, hampir 60 persen atau 19 pasar dalam kondisi rusak. Seperti pasar Jereneng, kondisinya memprihatinkan.

Sejauh ini pihaknya

(Suara NTB/her)

DIEVAKUASI - Suasana saat korban yang terseret ombak Pantai Klui, Pemenang, dievakuasi ke kendaraan ambulans menuju rumahnya di Lotim.

Liburan Berujung Maut

Warga Lotim Tewas Terseret Ombak Pantai Klui Giri Menang (Suara NTB) Kejadian naas menimpa Sahrun Zamhuri (17), laki-laki belia asal Sakra Timur Lotim ini ditemukan tewas Pantai Klui di Pemenang KLU, Sabtu (28/5) sekitar pukul 15.00 Wita. Sebelum tewas, korban diduga terseret ombak ketika berenang bersama rekan-rekanya di sekitar pantai tersebut. Jenazah korban pun langsung dibawa ke rumah Sakit Bhayangkara lalu dibawa ke kediamannya di Lotim.

Informasi yang diperoleh koran ini, korban bersama empat rekannya datang berlibur ke lokasi. Korban bersama rekanrekannya berenang di pantai tersebut. Namun keasyikan berenang, tak sadar korban jauh ke tengah. Korban pun tak menyadari sehingga diseret arus.

Keempat rekan korban sendiri bersama warga mencoba menolong korban, namun akibat

terlalu dalam mereka tak kuasa menolong korban. Nyawa korban pun tak tertolong.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan, siang itu korban bersama rekan-rekannya datang ke lokasi bermaksud liburan dan berenang. Pada saat tersebut, korban sedang melakukan piknik bersama murid Pesantren Hikmatus Syarif. Korban kemudian berenang bersama ke empat orang rekannya. Namun korban rupanya berenang terlalu jauh sehingga terseret arus pantai.

Menyadari hal itu, ketiga teman korban berusaha menyelamatkan korban. “Namun tidak berhasil karena arus pantai terlalu deras,”terangnya.

Sehingga ketiga teman korban memutuskan untuk ke pinggir pantai. Rekan-rekan korban mencoba mencari per-

tolongan. Kemudian korban diselamatkan oleh warga sekitar, korban pun berhasil dibawa ke pinggir pantai oleh warga. Namun pada saat sampai di darat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

Tindakan selanjutnya, korban dibawa ke Puskesmas Meninting dan dilakukan penanganan awal oleh pihak Dokter dan perawat Puskesmas Meninting. Selanjutnya korban dibawa ke Pesantren Hikmatus Syarif Narmada dengan menggunakan mobil ambulans Puskesmas Meninting.

Untuk menunggu kedatangan keluarga korban dari Lombok Timur. Korban langsung bawa oleh medis untuk permintaan visum, saksi-saksi sudah diperiksa,djelasnya. Sementara ini jelasnya, berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh penyidik, korban meninggal akibat tenggelam. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Camat Batulayar, Suparlan, S.Sos mengaku tidak dilibatkan dalam penerbitan izin pembangunan hotel K di daerah Mangsit, perbatasan antara Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tidak ada koordinasi ini membuat pihaknya tak tahu menahu perihal pembangunan hotel yang diduga melanggar sempadan pantai tersebut.

“Kami tak pernah dilibatkan dalam penerbitan izin hotel, makanya kami tidak tahu kalau itu melanggar sempadan pantai,” katanya via ponselnya, Minggu (29/5).

Ia mengaku, tak pernah dilibatkan dari awal penerbitan izin pembangunan hotel yang dimaksud. Selama proses pembahasan hingga penerbitan izin pun ia mengaku tak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait perizinannya. Terkait pembangunan hotel ini dipersoalkan lantaran melanggar sempadan pantai, ia tak berani berkomentar lebih jauh. Sebab pihaknya sendiri tak pernah dilibatkan selama proses pengukuran.

“Kami tak tahu kalau tim pernah turun mengukur,” kilahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis menuding ada unsur kelalaian dalam penerbitan izin pembangunan hotel tersebut. Menurutnya, jika rekomendasi dari bawah saja tidak ada lantas apa yang dipakai dasar menerbitkan izin. “Dugaan kami unsur kelalaian Pemda di sini harus ditelusuri,” kritiknya.

Ia menjelaskan, bangunan hotel berlokasi dekat dengan bibir pantai. Seharusnya jaraknya 70 meter, namun kurang dari itu.

Bangunan hotel ini jelasnya harus dibongkar agar sesuai dengan ke-

tentuan. Terkait hal ini, pihaknya akan memanggil pihak perizinan dan SKPD terkait lainnya.

Pihaknya akan mengklarifikasi terkait dikeluarkannya izin bangunan yang diduga ilegal ini. Jika nantinya pemda akan membongkar, maka pihaknya akan menunggu langkah tersebut.

Sementara itu, Asisten II Setda Lobar, H. Robijono Prasitanjo menegaskan telah menggelar rapat dengan tim penertiban Pemda Lobar. Tim ini akan turun mengecek ke lokasi. Jika ditemukan pelanggaran maka bangunan hotel ini bakal ditertibkan dengan cara membongkarnya menyesuaikan dengan ketentuan jarak sempadan pantai.

Dijelaskan, pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait keberadaan bangunan hotel K yang menurut dewan melanggar sempadan pantai. Bangunan hotel yang dimaksud berlokasi di daerah Senggigi persis di perbatasan Lobar-KLU. Ia mengklaim, sebelum diterbitkan izin pembangunan hotel ini pihak Pemda sudah turun melakukan pengukuran jarak pantai dengan bangunan.Jarak tersebut dihitung dengan pertimbangan terjadi abrasi, pihak pengelola juga sudah membangun talud, sehingga jaraknya agak dekat. Hal inilah, katanya, akan diperiksa kembali oleh tim Bagian Perizinan.

Di dalam perda, jelasnya, tidak ada ketentuan abrasi untuk dihitung dalam penentuan jarak bangunan. Namun, menurutnya kejadian semacam ini bisa dikatakan di luar perhitungan. Hal inilah katanya akan dikaji lebih lanjut.

Konsekuensinya jika bangunan itu tidak sesuai, maka bangunan itu akan dibongkar. (her)

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

Anak di Bawah Umur Diduga Disetubuhi Ayah Tiri Sumbawa Besar (Suara NTB) Dugaan kasus persetubuhan anak di bawah umur kembali terjadi di Sumbawa. Diduga seorang ayah tiri tega menyetubuhi anaknya yang masih berada di bawah umur di wilayah desa Usar Pelampang.

Seperti diungkapkan Kasubag Humas Polres Sumbawa, AKP Wlauyo, Sabtu (28/5), kasus ini dilaporkan Ahmad (50) anggota BPD desa Usar. Setelah korban sebut saja Bunga (15) yang masih berstatus pelajar mengalami pendarahan sehingga harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Pelampang sekitar pukul 22.00 Wita Jumat lalu. Setelah dites oleh bidan setempat, korban dinyatakan positif hamil.

Pelaku diduga ayah tirinya, RA (39) yang juga warga dusun Kuang Bungir, desa Usar Kecamatan Pelampang. Persetubuhan yang diduga telah terjadi sejak bulan Maret 2016 yang dilakukan pelaku teradap korban. Dalam kurun waktu berbeda dengan cara memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dan diancam tidak menceritakan ke orang lain. “Pelaku telah diamankan di Mapolsek Pelampang untuk proses hukum lebih lanjut,” terang Waluyo. (arn)

Ribuan Kerbau akan Meriahkan Festival Moyo Sumbawa Besar (Suara NTB) Festival Moyo yang dilaksanakan setiap bulan September, menyuguhkan sejumlah kegiatan di dalamnya. Termasuk kegiatan untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa. Di tahun 2016 ini direncanakan akan ditambah satu kegiatan baru yakni pawai kerbau (Buffalo Carnaval).

Kepala Disporabudpar Kabupaten Sumbawa, H. Amri, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, Minggu (29/5) menyampaikan rencana penambahan satu kegiatan yakni Buffalo Carnaval atas usulan dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa. Termasuk juga konsepnya. Rencananya 1.000 ekor kerbau akan diikutsertakan. Karnaval ini dilaksanakan mengingat kerbau merupakan hewan asli Sumbawa. Dari tahun ke tahun populasinya semakin menurun. Sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan populasi kerbau di Kabupaten Sumbawa. “Kami sudah berkoordinasi dengan dinas peternakan terkait karnaval itu,” ujarnya.

Disebutkan, pihaknya sudah mengajukan proposal ke Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk dukungan dana. Mengingat dana dari APBD tidak dialokasikan untuk kegiatan dimaksud. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak Pariwisata Provinsi.

Selain Carnaval Buffalo, tambah Amri, juga akan dilaksanakan kegiatan pameran untuk hasil produk dari kerbau.

Bahkan produk dari ternak lainnya, seperti sapi dan kuda.

Kegiatan lainnya juga akan dikemas. Seperti kegiatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Dimana sebelumnya terdapat kegiatan fishing contest dan balap sampan, tahun ini rencananya akan ditambah dengan parade sampan hias. Mengingat masyarakat nelayan cukup antusias. Kegiatannya nanti akan dilaksanakan di Pantai Jembatan Polak (Jempol). “Ini sudah diusulkan ke Provinsi. Dalam hal ini Dislutkan Kabupaten Sumbawa juga berkoordinasi ke Provinsi,” tukasnya.

Sedangkan dalam pembukaan Festival Moyo nantinya juga berbeda dari tahun sebelumnya. Yakni dibuka dengan Baguba Rame yang diikuti dari 24 Kecamatan. (ind)

Pemda dan Wartawan KSB Kunjungi Eks Tambang PT NMR Taliwang (Suara NTB) Pekan lalu sejumlah pejabat pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) serta beberapa wartawan KSB dan Sumbawa berkesempatan melakukan kunjungan ke bekas tambang PT Newmont Minahasa Raya (NMR) di Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara (Sulut). Dalam kunjungan selama tiga hari itu, sejumlah informasi baru diperoleh mengenai proses akhir penutupan kegiatan tambang salah satu anak usaha perusahaan tambang asal Amerika itu.

Dalam perjalanan tiga hari itu, peserta selain mengunjungi langsung lokasi bekas tambang di PT NMR juga memperoleh penjelasan resmi dari otoritas pertambangan PT NMR. Presentasi yang disampaikan oleh Manager lingkungan PT NMR, Jerry Konjansow itu memaparkan seluruh proses awal kegiatan pertambangan PT NMR sejak tahun 1986 yakni dimulai dengan penandatanganan kontrak hingga tahap akhir kegiatan reklamasi tahun 2016 ini.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) KSB, Ir. H. Muslimin. HMY yang turut dalam rombongan mengatakan, kegiatan perjalanan ini positif. Mengingat proses penambangan yang dilaksanakan oleh PT NMR hampir sama dengan yang ada di PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

“Minimal dari kegiatan ini kita bisa punya gambaran bagaimana nanti Newmont memperlakukan proses penutupan tambangnya di Batu Hijau,” cetusnya.

Ia pun mengaku, apa yang dilakukan PT NMR di lokasi tambangnya saat ini harus menjadi contoh dari proses reklamasi di PT NNT nantinya. Dan bagi pemerintah KSB sendiri, patut menjadikan acuan terhadap apa yang telah dilakukan PT NMR di lokasi tambangnya sekarang ini. “Bukan saja soal areal tambangnya. Penghijauan yang dilakukan PT NMR ini, ilmunya bisa kita aplikasikan juga untuk proses reklamasi hutan kita di luar areal tambang,” imbuhnya.

Senada dengan Muslimin, Kabid Kehutanan Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB, Slamet, SP memuji apa yang telah dilakukan PT NMR di lokasi bekas tambangnya. Menurut dia, upaya mengembalikan wajah hutan bekas kegiatan pertambangan merupakan hal yang sangat sulit. Sehingga apa yang telah dilakukan PT NMR di lokasi kegiatan pertambangannya patut diapresiasi oleh pemerintah. “Saya kira tidak berlebihan kalau hutan ini dijadikan kebun raya. Karena vegetasinya baik secara kualitas dan kuantitas memenuhi kriteria,” timpalnya.

Selain melihat dari dekat hasil reklamasi lahan eks tambang PT NMR. Selama berada di Mitra, peserta juga berkesempatan melihat lebih dekat kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan baik di kabupaten Mitra khususnya di kecamatan Ratatotok dan kecamatan Kotabunan desa Buyat.

Semenatra itu, H. Ruslan Ahmad, Gensuv PR PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang mendampingi rombongan mengaku, program kunjungan itu sengaja dilakukan, sebagai bentuk pembelajaran bersama dan pengetahuan model penanganan lokasi yang menjadi bekas areal pertambangan. Kunjungan yang dilakukan itu sendiri sudah menjadi kegiatan tahunan. (bug)

(Suara NTB/bug)

PRESENTASE - Peserta Kunjungan saat mendengarkan presentasi dari Manager Lingkungan PT NMR Jerry Kojansow di camp PT NMR Ratatotok, Minahasa.

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kapolres KSB Target Tuntaskan Lima Kasus Dugaan Korupsi Taliwang (Suara NTB) Meski baru menjabat, Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), AKBP Andy Hermawan, S.Ik punya target untuk menuntaskan sejumlah kasus korupsi di daerah. Setidaknya ada lima kasus yang kini menjadi atensinya dan dipastikan akan dituntaskan secepatnya.

“Ada lima kasus dugaan korupsi yang akan kami segera tuntaskan,” ungkap Andy Hermawan kepada wartawan, Sabtu.

Lima kasus korupsi dimaksud Kapolres itu, kasus bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional Taliwang; dana bantuan hibah Pemda KSB kepada koperasi ojek Taliwang; kasus dana pembangunan dan proyek pengadaan instalasi biogas di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); kasus dana bantuan dari Ke-

mendiknas untuk pembangunan gedung TK PAU Negara Terpadu di kecamatan Jereweh; dan kasus pengadaan alat peraga kampanye (APK) Pilkada KSB tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Kapolres menjelaskan, untuk menuntaskan kelima kasus tersebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Itu salah satu langkah yang kami lakukan. Mudah-mudahan kita bisa dapat hasil auditnya un-

tuk memastikan kerugian negara dari masing-masing kasus tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan, khusus kasus pembangunan dan revitaliasi pasar trandisional Taliwang.

Bantuan yang diberikan kepada KUD Kota Baru Taliwang itu, sesuai proposal yang diajukan KUD bersangkutan melalui Disperidngkop dan UMKM telah memasuki tahapan penyidikan.

Sementara kasus koperasi ojek Taliwang dan kasus biogas dalam tahapan penyelidikan.

“Kalau kasus proyek pemban-

gunan gedung TK Jereweh dan APK di KPU masih lidik. Tapi target kami, kami akan tuntaskan secepatnya. Paling lambat awal tahun 2017,” tegasnya.

Menurut Kapolres, institusi kepolisian saat ini diberikan target untuk menuntaskan sejumlah kasus setiap tahunnya. Terutama penuntasan terhadap kasus-kasu yang menjadi tunggakan tahun sebelumnya. Ini instruksi resmi dari Mabes ddan Polda NTB. Bahwa kasus yang belum tuntas tahun sebelumnya harus bisa diselesaikan tahun 2016 ini,” ujarnya seraya menambahkan, untuk Polres KSB pihaknya telah menetapkan kelima kasus tersebut sebagai prioritas untuk dituntaskan.

“Kasus-kasus itu termasuk yang tertunggak penanganan-

(Suara NTB/dok)

Andy Hermawan nya, karena itu kami masukkan dalam daftar prioritas,” tandas Kapolres. (bug)

Sembilan SKPD di Sumbawa Minim Serapan Anggaran

(Suara NTB/ind)

GRATIS - Bupati dan Wakil Bupati saat memakaikan kacamata minus gratis kepada siswa SD, Sabtu (28/5).

Relawan Husni - Mo Gelar Kegiatan Baksos Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalamrangka100haripemerintahan Husni-Mo menuju Sahabat Sehat, Relawan tim medis menggelar sejumlah kegiatan Bakti Sosial (Baksos),diHalamankantorBupati, Sabtu (28/5). Terdiri dari pemberian kacamata minus gratis kepada 117 siswa/siswi SD, pembagian garam beryodiumgratis,periksaguladarah, sunatan massal untuk 100 anak, serta kegiatan lainnya.

Ketua Panitia, dr. Abadi Abdullah menyebutkan, kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk sadar terhadap pentingnya tindakan preventif dalam menjaga kesehatan.

Selain itu guna meningkatkan kemitran seluas-luasnya terutama dengan pihak swasta, dengan Corporate Social Responsibility (CSR) bersama pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap gangguan mata minus pada anak usia sekolah dasar.

Dalam hal ini kegiatan bakti sosial berlangsung selama dua hari. Dimulai sejak Jumat (27/5) dengan melakukan donor darah dan lainnya. “Dari semua kegiatan yang dilaksanakan, kami menitikberatkan kegiatan ini pada pembagian kacamata minus pada adik-adik sekolah dasar. Dimana seringkali yang diberikan kacamata plus. Semen-

tara kacamata minus ini sangat diperlukan oleh adik-adik sekolah dasar. Karena dengan tidak memiliki kacamata minus, mereka tidak bisa melihat apa yang dituliskan di papan tulis. Yang akhirnya akan berdampak pada prestasi mereka di sekolah yang menurun,”ujarnya seraya menyampaikan, kegiatan semacam ini akan diniatkan tetap dilanjutkan untuk tahun selanjutnya.

Ketua Tim pemenangan Husni-Mo, Syamsul Fikri, M.Si menyampaikan, salah satu unsur tim relawan yakni Tim Medis. Yang mana dapat memberikan kontribusi positif untuk Kabupaten Sumbawa dalam pengawalan pemerintahan Husni - Mo kedepan.

“Ini bukti bahwa proses pengawalan itu melakukan sesuatu yang baik untuk pemerintahan.

Dan bekerjasama dengan Pemda, dengan tidak memberikan kontribusi yang negatif,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dia mengapreasi apa yang dilakukan Tim medis ini. Terlebih dalam hal membaca perkembangan pendidikan anakdisekolah.Dimanaanak-anak mengalamimataminus,tentuakan mengurangi minat baca. Tentunya dengankurangnyaminatbacaakan membuat anak itu malas dan sebagainya. Sehingga untuk menuju Sumbawa Hebat dan Bermartabat tidak akan bisa kalau anak tidak cerdas, pendidikannya tidak baik, dan mutu pendidikannya tidak baik.“Yangdilakukaninijugamem-

bantu Kabupaten Sumbawa untuk mencerdaskan Sahabat yang Sehat,’’pungkasnya.

Sementara Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc menyampaikan penyelenggaraan kegiatan baksos yang dilakukan, khususnya pemberian kacamata minus gratis baru yang pertama kali. Namun kegiatan baksos yang dilakukan sudah yang kesekian kalinya.

Dimana sudah dilakukan sejak Husni-Mo memulai kampanye.

Itupun ditegaskannya tidak pernah berniat untuk dibentuk serta dikomunikasikan. Hanya saja wujud partisipasi tim medis ini terhadap Husni Mo. “Kami tidak pernah memberikan uang kepada tim medis ini. Hanya saja begitu mencintai Husni Mo. Sehingga setiap kegiatan selau datang terlebih dahulu di lokasi. Setidaknya penghantar kemenangan berawal dari sepak terjang tim medis.

Karena yang pertama memberikan bantuan gratis kepada masyarakat. Dan tim ini salah satu yang menurunkan ke masyarakat bahwa Husni Mo ingin mensejahterakan masyarakat untuk pengobatan gratis. Mudahmudahan ini akan berlanjut hingga lima tahun kedepan,” ujarnya.

Atas nama pemerintah daerah, Bupati menyampaikan terima kasih kepada tim medis yang tidak pernah berhenti melakukan kegiatan bakti sosial. Termasuk kepada donatur yang yang memberikan bantuan dana. (ind)

PA dan GMNI Sumbawa Usulkan Juni Bulan Pancasila dan Filsafat Bung Karno Sumbawa Besar (Suara NTB)Persatuan Alumni (PA) GMNI Sumbawa bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumbawa mengusulkan kepada Bupati Sumbawa, pencanangan Juni sebagai bulan Pancasila dan Filsafat Bung Karno di Sumbawa. Mengingat sesuai adat budaya Tau dan Tana Samawa, yang sesuai nilai nilai dasar Pancasila, sekaligus melestarikan konsep pemikiran Soekarno.

Ketua Pimpinan Cabang PA Sumbawa,Firmansyah,S.Pd,Minggu (29/5) menjelaskan, momentum 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, dasar negara Indonesia pemersatu bangsa Indonesia.

Sebab pada 1 Juni kata “Pancasila” pertama kalinya diucapkan oleh Bung Karno yang kala itu belum manjadi Presiden RI, pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha PersiapanKemerdekaanIndonesia (BPUPKI),tanggal1Juni1945. Pancasila ini sesuai budaya Tau Samawa. Sejakzamankuno hingga Kesultanan, Sumbawa telah menjadi lahan pertemuan antar etnik Nusantara. Tau Samawa mempunyai pedoman dan pegangan dapat dilihat dari berbagai akitivitas tradisi masyarakat yaitu ”Adat BersendikanSyaraSyaraBersendikan Kitabullah”. Pedomantersebutberbandinglurusdengancita-citabangsa serta falsafah Pancasila yang mengajarkan toleransi antarumat

beragama dan sifat gotong royong antarsesama manusia. Bahkan ada sepuluh konsep kearifan lokal yang didasari oleh rasa-saleng dalam masyarakat Samawa.

Yakni, Saleng-sakiki (saling berbagi rasa), Saleng-pedi (saling mengasihi), Saleng-satingi (saling menghormati), Saleng-satotang (saling mengingatkan). Salengsadu (saling-percaya), Salengsayang (saling sayang), Saeingtulung (saling bantu), sebagai manifestasi dari kebiasaan gotong royong di masyarakat. Salengbeme(saling bimbing), Salengjango (saling jenguk), Salengsaturet (saling seia sekata), suasana demokrasi dalam dimensi keluarga dan persaudaraan. ” Sepuluh konsep ini sejajar dengan falsafah Pancasila yang sesuai denganpidatoBungKarno,”terangnya.

Berdasarkan hal tersebut, Ketua DPC GMNI Sumbawa, Joni Listiadi bersama Sekretaris, Akbar menyatakan, DPC GMNI Sumbawa bersama PC PA GMNI Sumbawa sebagai organisasi kemahasiswaan dan anak ideologi Bung Karno yang berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945 ingin mendorong Pulau Sumbawa menjadikan momentum bulan Juni sebagai Bulan Pancasila dan Filsafat Bung Karno. Konsep bulan Pancasila dan Filsafat Bung Karno merupakan bentuk manifesto atas kepedulian DPC GMNI Sumbawa bersama PC PA

GMNI Sumbawa terhadap ajaran-ajaran Bung Karno dan Daerah Sumbawa. Konsep Bulan Pancasila dan Filsafat Bung Karno selain menjaga ajaran-ajaran Bung Karno namun dapat juga sebagai pembentukan dan pembangunan karakter (Character building) dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat sumbawa yang Nasionalis dan membentuk kepemimpinan yang berwatak Pancasilais sehingga memberikan efek berkepanjangan dalam kurun waktu yang lama kedepan pemimpin-pemimpin Bangsa, daerah yang lahir memiliki intlektualitas dan kapabilitas yang mumpuni. Selain itu juga momentum Bulan Pancasila dan Filsafat Bung Karno dapat meningkatkan bergaining daerah sumbawa dalam kancah Nasional melalui kegiatan-kegiatan seremonial dan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap Taruna dan Dadara Tau Samawa.

GMNI menawarkan beberapa bentuk konsep yang diberikan berdasarkan bulan Pancasila. Diantaranya, Kegiatan pentas budaya yang menampilkan kearifan lokal yang berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945. Memberikan pelatihanpelatihan kepemimpinan yang berwatak Pancasila 1 Juni 1945.

Membentuk pembangunan karakter (Caracther Building) pemuda-pemudi dari akar rumput melalui Sekolah Pancasila dan atau Kampung Pancasila. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Bupati Sumbawa menyoroti sembilan SKPD yang realisasi belanja langsungnya (serapan anggaran) berada di bawah rata- rata. Yakni Diknas, Dikes, Dinas PU, RSUD, BKBPP, Diskoperindag, Distan TPH, Distamben, dan Dislutkan.

Dalam laporan Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Muhammading, M.Si, realisasi belanja APBD sampai 27 Mei 2016 (100 hari pemerintahan H.M. Husni Djibril, B.Sc – Drs. H. Mahmud Abdullah) yaitu realisasi belanja APBD sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 sebesar 25,79% dari total APBD 2016. Dibandingkan target belanja bulan Mei 2016 (40,21%), terdapat selisih sebesar 14,42%. realisasi belanja tidak langsung sampai 27 Mei 2016 sebesar 32,83% dari pagu belanja tidak langsung. Terdapat selisih sebesar 6,35% dari target yang ditetapkan sebesar 39,18%. Dibandingkan dengan deviasi pada akhir triwulan I, sampai 27 Mei 2016 deviasi belanja tidak langsung menurun sebesar 3,78%. Realisasi belanja langsung sampai 27 Mei 2016 sebesar 12,80% dari pagu belanja langsung. terdapat selisih (deviasi negatif) sebesar 29,32% dari target yang ditetapkan sebesar 42,12%.

Dibandingkan deviasi pada akhir triwulan I, sampai 27 Mei 2016 terdapat peningkatan deviasi sebesar 10,08%. ”Ada tujuh SKPD dan dua kecamatan yang realisasi belanjanya belum memenuhi target yaitu, Diknas, Dikes, RSUD, PU, Diskoperindag, Dispertapan, Dislutkan, Kecamatan Tarano, dan Kecamatan Buer,” ulasnya.

Melihat hal ini, Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril B.Sc meminta perhatian seluruh Kepala SKPD beserta khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terkait realisasi APBD khususnya belanja yang masih jauh dari target yang direncanakan. Dimana terdapat deviasi negatif sebesar 14,42 persen. Realisasi belanja langsung khususnya belanja modal yang tekait langsung dengan kepentingan publikasi masyarakat deviasinya cukup besar, sekitar 29,32 persen. Ini artinya sekitar Rp 157,5 miliar anggaran yang seharusnya sudah dimanfaatkan untuk belanja publik tetapi masih mengendap di kas daerah. ”Oleh karena itu, saya minta kepada semua pihak khususnya kepala SKPD untuk segera mengambil langkah – langkah percepatan tentunya dengan tetap berpedoman kepada perundang – undangan,” harap Bupati Sumbawa.

Khusus untuk pemanfaatan DAK, kinerja para Kepala SKPD sangat menentukan besaran alokasi DAK Tahun anggaran berikutnya, terlebih adanya ketentuan pemotongan dana alokasi umum apabila output DAK tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Tentunya sanksi pemotongan ini diberlakukan dalam hal output tidak tercapai sebagai akibat dari kesalahan dalam melaksanakan program kegiatan. Jangan sampai rendahnya kinerja dalam pelaksanaan DAK berdampak fatal kepada SKPD lainnya secara keseluruhan. Keterlambatan pelaksanaan dan serapan DAK tahun ini tidak boleh terjadi, mengingat petunjuk teknis untuk seluruh bidang DAK telah diterbitkan oleh kementerian terkait, termasuk DAK bidang pendidikan yang selama ini selalu terhambat oleh petunjuk teknis. “Terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa, baik yang dilaksanakan melalui ULP maupun masing – masing SKPD, saya minta segera diproses. Paling tidak siapkan segera dokumen perencanaan teknisnya dan sampaikan segera ke ULP. Upayakan proses pemilihan penyedia barang/jasa (lelang) untuk pekerjaan konstruksi sudah tuntas paling lambat akhir Juli 2016.

Karena kalau tidak demikian, kita akan terus dihadapkan dengan masalah – masalah khususnya yang terkait dengan keterlambatan pekerjaan fisik,” tandasnya.

Kepala Dikes, Didi Drsani, menyebutkan, pada triwulan pertama direncanakan kegiatan diselesaikan sekitar Rp 10 miliar. Namun realisasiya baru Rp 300 juta atau 3 persen. Ada beberapa kegiatan yang menyangkut masalah di fisik. Pertama untuk kegatan fisik pembangunan rehab dan lain sebagainya, mengalami tiga kali perubahan harga di SNI. Sehingga dokumen-dokumen yang sudah selesai harus dibongkar lagi disesuaikan dengan standar tersebut.

Kepala Dinas PU, Ir. Arahim mengutarakan, realisasi anggaran di Dinas PU, penyerapannya masih tidak sesuai karena persoalan perencanaannya. Perencanaan pada saat triwulan pertama belum selesai. Karena sebagian besar perencanaan itu berada di dalam anggaran bersangkutan. ”Yang bisa kita tender awal kemarin itu perencanaan tahun kemarin di perubahan. Itu yang bisa kita laksanakan untuk di tender. Ada tiga jembatan, di Mata, Tero dan di Mokong,. Sudah dikerjakan dengan jalan Batu Dulang Tepal. Hanya waktu itu kita mundurkan untuk dilelang, karena musim hujan. Kita khawatir ketika kita lakukan kontrak, masih hujan bisa menjadi persoalan lain. Sekarang sudah kontrak. Selesai pada triwulan tiga.

Yang lain untuk jalan tender semuanya,” sebutnya.

Kepala Diskoperindag, Drs. Zainal Abidin, realisasi sampai saat ini untuk kegiatan sebesar 20,13 persen. Ada paket lelang yang disesuaikan terkait pengurangan DAK. Sehingga perencanaan yang awalnya dengan nilai Rp 2 miliar karena ada pengurangan 10 persen sehingga ada pengurangan 260 Juta di pelaksanaan pasar tradisional. ”Sehingga disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersisa setelah dipotong 10 persen. Sehingga sekarang sudah diperbaiki untuk RAB. Yang kedua tentang pembangunan showroom untuk industri kecil juga disesuaikan dari nilai Rp 800 juta lebih ada pemotongan DAK sekitar Rp 130 Juta lebih sehingga RAB yang ada yang tadinya sudah selesai, kita perbaiki kembali.

Sehingga nanti akan segera kita masukkan ke ULP untuk masukkan lelang,” tukasnya. (arn/ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Hidupkan Kembali Budaya Magrib Mengaji

Panitia STQ Siapkan Induk Sapi bagi Juara

(Suara NTB/ula)

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH saat menyampaikan pidato pembukaan.

Dompu (Suara NTB) Panitia seleksi tilawatil quran (STQ) tingkat Kabupaten Dompu menyiapkan dua unit sepeda motor dan belasan ekor induk sapi bagi peraihjuaraumumsertaperaihjuara setiap golongan. Hadiah yang

produktif ini diharapkan bisa memberikanpenghasilanyangberkelanjutan bagi qari’ dan qari’ah. Wakil Bupati Dompu juga mengajak untuk membudayakan kembali magrib mengaji untuk membentengi pengaruh negatif bagi anak – anak.

Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH pada acara pembukaan STQ tingkat Kabupaten Dompu tahun 2016 di lapangan bola Ranggo Kecamatan Pajo, Jumat (27/5) malam mengatakan, pekembangan zaman dan kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap kerusakan moral bangsa. Untuk membentengi pengaruh negatif yang ditimbulkan dari hal tersebut, terutama bagi anak - anak selaku generasi penerus. “Kita membudayakan kembali mengaji bersama keluarga usai shalat Magrib atau setelah shalat fardu lainnya seperti yang pernah dilakukan orang tua sebelumnya,” ajak wakil Bupati.

Pelaksanaan STQ yang dimak-

sudkan untuk mencari qari’ dan qari’ah terbaik sehingga bisa mewakili Dompu di tingkat Provinsi, juga menjadi menjadi wadah untuk membentuk insan yang beriman dan bertaqwa. Karenanya, mempelajari dan memahami Al Quran tidak sebatas pada seni membaca dengan tajwid dan lagu, tapi memahami kandungan untuk menjadi pedoman hidup yang lebihdiutamakan.“KandunganAlQuran mengandung kebenaran hakiki yang berlaku universal untuk semua umat manusia yang memberikanpetunjuktentangsegalakehidupan manusia dan rahasia alam semesta. Karena itu, bagaimana kita terus mempelajari dan memahami Al Quran dan menghayati isi kandungan dalam kehidupan sehari – hari,” pesannya.

Wakil Bupati juga mengajak masyarakat untuk terus meramaikan arena STQ, sehingga bisa memahami dan mengamalkan isi kandungan Al Quran. Pada jaja-

ran aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu agar setiap hari bisa memeriahkan STQ. “Jangan hanya ketika ada acara orgen, kita berbondong – bondong menghadirinya.Kenapatidakpada pelaksanaan STQ kita usahakan agar lebih meriah lagi,” ingatnya.

Asisten II Setda Dompu, Ir. Ruslan, M.Si selaku Ketua Panitia dalam laporannya STQ tingkat Kabupaten Dompu tahun 2016 mengatakan, Bupati dan wakil Bupati Dompu selaku pemerintah daerah menyiapkan dua unit sepeda motor untuk hadiah bagi juara umum perorangan dan juara umum wilayah. “Peraih juara 1 untuk semua golongan akan diberikan 1 ekor sapi. Bagi peraih juara lainnya akan diberikan hadian yang memadai,” kata Ruslan.

Hadiah sepeda motor dan induk sapi dipilih, kata Ruslan, karena produktif dan bisa berkelanjutan bagi qari’ dan qari’ah. Sementara peserta STQ tingkat Kabupat-

(Suara NTB/ula)

PEMBUKAAN STQ - Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH pada acara pembukaan STQ tingkat Kabupaten Dompu tahun 2016 didampingi anggota muspida dan panitia pelaksana. en Dompu ini diikuti oleh 16 orang untuk kategori tilawah anak – anak, 16 orang kategori tilawah dewasa, 16 orang hifzil quran 1 juz, delapan orang 5 juz, sepuluh orang 10 juz, empat orang 20 juz, tiga orang 30 juz, serta dua orang tafsir

bahasa Arab. Peraih juara 1 ini nantinya akan mewakili Dompu pada pelaksanaan STQ tingkat Provinsi di KLU, September 2016 mendatang. “Pelaksanaan STQ ini merupakan langkah kongkret Pemda dalam mewujudkan

(Suara NTB/uki)

LPA Bima Dukung Hukuman Kebiri Bima (Suara NTB) – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bima, mendukung langkah pemerintah pusat, yang mengelurkan aturan untuk memberikan hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ketua LPA Kabupaten Bima, Sri Muliani kepada Suara NTB, Minggu (29/5), mengaku pihaknya mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 Perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang Mengatur tambahan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya hukuman kebiri.

“Secara pribadi dan atas nama lembaga, saya sangat sepakat dan mendukung sekali adanya Perppu ini,” kata Sri melalui pesan WhatsApp. Menurut dia, hukuman kebiri bukan berarti memotong alat vital pelaku. Namun, hukuman tersebut dilakukan oleh pihak dokter dan tenaga ahli kejiwaan, dengan proses suntik pada alat kelamin.

“Hukuman ini diberikan tidak permanen, maksimal hanya dua tahun,” terangnya Dia mengakui, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat di Bima. Bahkan, dari tahun ke tahun jumlah kasusnya terus meningkat. Hanya saja ia enggan merincikan detail jumlah kasus yang didampingi oleh pihaknya selama ini.

“Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bima terus meningkat. Namun saya tidak bisa menjelaskan dengan rinci jumlahnya, karena berbicara soal angka. Tapi yang jelas terus meningkat,” ujarnya. Menurut dia, meningkatnya kasus kekerasan seksual di daerah tersebut, akibat beberapa faktor. Akan tetapi, kebanyakan ditemukan oleh pihak LPA selama ini, lantaran pelaku memiliki nafsu setelah menonton video porno.

“Kebanyakan alasan pelaku tidak tahan dengan nafsunya. Setelah menonton film orang dewasa,” akunya. Selain itu, kasus kekerasan seksual terjadi karena ingin meniru perbuatan orang lain di TV. Sehingga anak-anak yang masih di bawah umur kerap ingin mecoba melakukan hal serupa tanpa mengetahui efeknya.

“Awalnya mencoba, hingga terus dilakukan berulang – ulang dan tidak memikirkan dampak,” terangnya.Disamping itu, untuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak sudah maksimal dilakukan. Namun, penegakan aturan perlindungan anak tersebut tidak membuat pelaku kekerasan jera. “Buktinya di Bima kasus kekerasan terhadap anak sangat tinggi. Dengan lahirnya peraturan perlidungan anak ini, tentunya diharapkan masyarakat sadar untuk melakukan perbuatan ini,” pungkasnya. (uki)

Asesmen ASN di Dompu Menunggu Keputusan Bupati

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Pemda didorong untuk melakukan asesmen pada setiap rotasi, mutasi, atau demosi pegawai. Proses asesmen pejabat di lingkup Pemda Dompu masih menunggu keputusan Bupati, termasuk pengisian tiga jabatan lowong untuk eselon IIb. Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB, Jumat (27/5), mengakui ada anjuran berdasarkan undang – undang ASN agar dilakukan proses asesmen terhadap pejabat yang menjabat lima tahun pada jabatan yang sama.

Hasil asesmen ini akan menjadi rujukan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) melakukan rotasi, mutasi atau demosi.

“Asesmen ini dimaksudkan untuk melihat kelayakan pegawai pada jabatan yang diembannya. Kalau kinerjanya tidak bagus, bisa saja dilakukan demosi (penurunan jabatan),” kata Sekda.

Namun proses asesmen, katanya akan dilakukan oleh tim penilai independen dan bisa juga dilakukan sendiri oleh Bupati/ wakil Bupati. Di Dompu, proses asessmen masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Bupati. “KSB (Kabupaten Sumbawa Barat), sudah melakukan asesmen terhadap pejabatnya. Kita masih menunggu arahan dari Bupati,” ungkapnya.

Sementara untuk proses mutasi baru bisa dilakukan setelah enam bulan masa jabatan dan mekanisme soal ASN, kepala BKD Dompu juga sudah mendapat arahan dari pemerintah pusat. “Kepala BKD kemarin ke Jakarta terkait soal undang – undang ASN ini, termasuk soal mutasi dan pengisian jabatan,” terangnya.

Terhadap pengisian tiga orang pejabat eselon IIb yang lowong, dikatakan Sekda, juga menunggu keputusan Bupati terkait pembentukan panitia seleksi. Pansel bisa berjumlah 5, 7 atau 9 orang. Namun pansel harus berkomposisi 40 persen dari internal pemda dan 60 persen dari eksternal. Tim dari eksternal ini terdiri dari akademisi, pers, tokoh masyarakat, dan atau dari pensiunan birokrat senior. “Kita sudah membuat drafnya dan sudah diajukan ke Bupati,” katanya. (ula)

H. Agus Bukhari

masyarakat Dompu yang relijius, gemar membaca Al Quran dan dapat memahami isi kandungan AlQuranuntukmemperkokohlandasan keimanan dalam mencetak qari’ dan qariah, mufasir mufasirah terbaik,” kata Ruslan. (ula/*)

DATANGI BULOG - Beberapa petani di halaman gudang Bulog Subdivre Bima, Sabtu, yang hendak mempertanyakan soal bawangnya yang belum terangkut oleh Bulog.

Petani Bawang di Bima Datangi Bulog Kota Bima (Suara NTB) – Beberapa perwakilan petani, pengepul bawang merah dan mahasiswa, yang berasal dari wilayah Kecamatan Woha, mendatangi kantor Subdrive Bulog Bima, Sabtu (28/5). Mereka mempertanyakan sikap Bulog yang tidak lagi membeli bawang, padahal sebelumnya proses transaksi lancar – lancar saja.

Tapi kedatangan mereka yang menggunakan kendaraan terbuka dan roda dua tak membuahkan hasil. Pasalnya para pegawai Bulog setempat tidak sedang berada di kantor karena libur kerja.

Mereka berencana akan mendatangi kantor tersebut pada Senin (1/6) hari ini. Petani bawang desa Risa Kecamatan Woha, Saifurahman ditemui Suara NTB, mengatakan sudah satu minggu lebih bawang merah yang tersimpan di gudang tidak diangkut oleh pihak Bulog. Padahal sebelum itu tidak ada kendala dan berjalan lancar.

Kami datang ke Bulog mempertanyakan mengenai bawang kami yang masih disimpan di gudang. Kami khwatir, jika disimpan lama bawangnya akan

rusak dan busuk,” katanya.

Menurut dia, sebelumnya Bulog membeli bawang dan mengangkut dari petani setempat.

Bahkan saat ini sudah berjalan sebanyak empat kali. Hanya saja, untuk kelima kalinya, tiba – tiba dihentikan dan tidak ada pemberitahuan.

“Makanya kami datang kesini ingin mempertanyakan alasan Bulog menghentikan pembelian,” katanya. Diakuinya, jika bawang tersebut tidak diangkut, maka dipastikan beberapa hari kedepan akan rusak dan busuk. Imbasnya para petani merugi.

“Intinya kami mendatangi Bulog sebagai langkah awal untuk mempertanyakan kejelasannya,” akunya. Salah seorang pengepul bawang merah dari desa Samili Kecamatan

Woha, Rayon (60) mengaku bingung dengan sikap Bulog yang tidak lagi mengangkut lagi bawang dari pihaknya. Padahal bawang tersebut dibeli dan dikumpulkan atas perintah pihak Bulog setempat.

“Kami mengumpulkan bawang dan membelinya ke petani karena atas perintah Bulog, bukan kemauan kami sendiri,” tegasnya. Terkait hal itu, ia terlebih dahulu mempertanyakan kepada pihak Bulog sebelum mengambil tindakan yang lain. Apalagi kesepakatan itu telah tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh pihak Bulog dan pengepul.

“Tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak membeli bawang kepada kami, karena ada kesepakatan secara tertulis,” tegasnya. Menurut dia,

Majelis Sapaju Dana Dompu Galang Dukungan Gali Sejarah Daerah Dompu (Suara NTB) Majelis Sapaju Dana Dompu yang terdiri dari generasi muda menggalang dukungan untuk menggali sejarah peradaban Dompu yang dikenal sebagai daerah yang tidak mudah ditaklukkan sejak zaman kerajaan. Gerakan ini agar warga Dompu mengenal daerah seutuhnya dengan identitas yang dimiliki. Sejarah peradaban ini akan menjadi titik balik kemajuan Dompu dengan tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokalnya.

Ada beberapa kegiatan yang digalakkan Majelis Sapju Dana Dompu seperti ziarah makam sultan, akustik manuru kupa sultan kita, go to school love for Dompu, 100.000 tanda tangan mngusung Sultan Muahmmad Sirajuddin menjadi pahlawan Nasional, gerakan seribu koin untuk replikasi ASI Dompu, seminar eksplorasi sejarah dan kearifan lokal budaya Dompu sebagai refresentasi anugrah nusantara.

Ketua Majelis Sapaju Dana Dompu, Abdul Jabar kepada Suara NTB di sela – sela kegiatan penggalangan tandatangan dukungan mengusung Sultan Muhammad Sirajuddin sebagai pahlawan Nasional di taman Kota Dompu, Sabtu (28/5) malam mengatakan, gerakan yang dilakukan pihak dalam rangka mendorong warga Dompu mengenal Dompu seutuhnya dengan identitas yang dimiliki. Karena selama ini di luar, yang dikenal

(Suara NTB/ula)

GALI SEJARAH - Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH saat membuat testimoni dan menandatangani dukungan untuk menggali sejarah Dompu, Sabtu (28/5). hanya Bima dan Sumbawa. “Apa masalahnya? Apa Dompu itu punya identitas nggak? Kita gali kembali,” kata Abdul Jabar yang juga kepala SMKN 1 Woja ini.

Munurut Jabar, Dompu merupakan kota sejuta Syekh dan memiliki kerajaan yang jauh lebih dulu muncul dari daerah sekitarnya. Namun bukti sejarah kerajaan Dompu seperti ASI (tempat tinggal raja), sudah tidak ada. “Minimal, kalau punya pahlawan, siapa saja dan apa saja yang diperjuangkan selama ini sehingga menjadi sejarah. Inilah yang ingin kita gali kembali. Mudah – mudahan orang Dompu mengenal Dompu dan bangga menjadi orang Dompu,” harapnya.

Namun gerakan yang diinisiasi ini, kata Abdul Jabar, diharapkan sejarah tentang Dompu bisa dibuatkan secara utuh dan dipel-

ajari untuk menjadi kebanggaan.

Termasuk soal adat istiadat dan budaya daerah, serta bahasa daerah. Karena saat ini, kesannya Dompu tidak memiliki bahasa. “Kita gali. Tidak sekadar mencari tahu dari mulut ke mulut. Tapi kita berkunjung ke tempat bersejarah. Ziarah tokoh, ziarah makam dan nantinya kita carikan orang yang paham tentang sejarah. Bagaimana sejarah sesungguhnya,” tambahnya.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH mengatakan, memberikan apresiasi atas langkah dan upaya Majelis Sapaju Dana Dompu untuk menggali sejarah dan peradaban Dompu menjadi kekayaan dan kearifan lokal. “Sejarah Dompu yang sudah banyak dilupakan bisa dipelajari dan menambah kekayaan budaya lokal untuk kemajuan Dompu kedepan,” katanya. (ula)

apabila pihak Bulog tidak mengindahkan tuntuan tersebut, para pengepul dan kelompok tani akan melakukan aksi unjuk rasa secara besar – besaran. Meminta pertanggung jawaban pihak Bulog.

“Intinya kami tidak mau merugi. Karena bawang ini, kami beli dari para petani dengan kontan (cash),” pungkasnya.

Belum Laku Kepala Subdrive Bulog Bima, Raden Guna Dharma dikonfirmasi mengakui pihaknya belum bisa mengangkut bawang tersebut. Pasalnya bawang yang diangkut sebelumnya dan saat ini telah berada di Jakarta, belum semuanya laku terjual.

“Bawang yang dikirim kemarin belum laku, dan masih ditampung di gudang di Jakarta. Makanya kami belum bisa mengangkut lagi,” terangnya kepada Suara NTB, Minggu (29/5). Menurut dia, terkait proses pembelian itu, pihaknnya hanya sebagai pelaksana,

bukan mengeluarkan kebijakan ataupun memberikan kewenangan. Sebab yang memiliki kewenangan adalah pihak pemerintah pusat.

“Kami hanya ditugaskan untuk membeli. Jika diperintah tidak membeli, ya kami ikuti. Lagipula antara pembeli dengan Bulog tidak ada perjanjian untuk harus melakukan pembelian,” tegasnya.

Untuk itu dia berharap sekaligus meminta kepada kelompok tani bawang merah agar bersabar. Sembari menanti keputusan pemerintah pusat menginstruksikan untuk dilakukan pembelian kembali.

“Keputusan dari pemerintah pusat belum ada. Kami hanya meminta kelompok tani untuk bersabar,” Ditambahkan sejauih ini pihaknya telah mengangkut dan membeli bawang merah di wilayah Kabupate Bima sebanyak 437 ribu ton.

Pembelian itu disamping membantu para petani, juga dalam rangka mendukung program Dinas Pertanian. (uki)

Tramadol Dijual Sembarang, Dikes Ingatkan Apotek Bima (Suara NTB) – Penyalahgunaan obat jenis tramadol meresahkan masyarakat Kabupaten Bima. Obat anti nyeri itu kerap menjadi obat mabukmabukan. Penyalahgunaan obat tersebut tidak hanya di kalangan remaja, melainkan anak-anak di bawah umur juga.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima, Drs. Hefdin Umar, M.Kes, mengatakan, banyak warga yang resah akibat penyalahgunaan obat tramadol. Bahkan ada kejadian, salah seorang pelajar SMP di Kabupaten Bima, pingsan setelah mengkonsumsi obat tersebut.

“Penyalahgunaan tramadol sekarang sangat mengkhawatirkan,” kata Hefdin kepada Suara NTB, belum lama ini.

Kata dia, peredaran obat tramadol di Bima bukan karena ulah apotek atau toko penjual obat.

Melainkan kata dia, ada oknum yang memanfaatkan obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

“Kalau di apotek kita sudah bersurat agar menjual obat harus ada resep dokter. Kita juga kerap memantau,” ucapnya.

Hefdin menjelaskan,

berdasarkan laporan dan hasil pantauan pihaknya di lapangan. Peredaran tramadol di Bima berasal dari oknum tertentu. Mereka mengambil barang itu di luar daerah kemudian dijual di wilayah setempat.

“Kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian.

Agar para oknum itu diproses,” terangnya.

Ia mengatakan, mengkonsumsi obat tramadol di luar ketentuan dokter dapat menimbulkan efek yang sangat fatal bagi kesehatan. Bahkan mengancam kelangsungan hidup bagi masyarakat yang meminumnya.

“Efek mengkonsumsi tramadol bagi kesehatan.

Yaitu, berdampak pada sesak napas. Kerusakan saraf dan berujung kematian mendadak,” jelasnya.

Ia mengimbau, agar masyarakat tidak tergiur dan sembarang mengkonsumsi obat tanpa resep dokter apalagi digunakan secara berlebihan. Karena obat yang diminum dapat membahayakan bagi kesehatan.

“Tramadol ini obat nyeri.

Cara kerjanya memberikan rasa ngantuk kepada orang yang meminumnya. Namun hanya digunakan sesuai resep dokter,” pungkas Hefdin. (uki)

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Halaman 8

Kasus Anak Hamili Ibu

Penanda Dekadensi Moral dalam Keluarga

Jaga Kelestarian Destinasi

Mataram (Suara NTB) – Kasus penemuan bayi yang merupakan hasil hubungan intim antara anak dan ibu kandung di Dusun Duduk Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Kejadian ini dipandang sebagai penandai dekadensi (kemerosotan) moral di dalam sebuah keluarga.

DITENGAH gencarnya promosi destinasi pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi NTB, dengan tujuan untuk menarik para wisatawan agar datang berkunjung, harus dimbangi dengan bagaimana destinasi yang dimiliki agar dapat dijaga dan dipelihara. Sehingga ketika para wisatawan datang, tidak mendapatkan kenyataan yang berbeda seperti informasi yang telah mereka terima dari saluran-saluran promosi pariwisata NTB. Seperti destinasi budaya yang telah dimiliki.

Demikian ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD NTB, H. L. Jazuli Azhar, M.Si., kepada wartawan beberapa waktu lalu. Menurutnya jangan hanya sekedar pandai membentuk tetapi abai dalam memberdayakan dan menjaga apa yang sudah dimiliki. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kecintaan masyarakat setempat. Utamanya generasi muda akan pentingnya memepertahankan nilai-nilai budaya dan kearian lokal sebagai warisan yang tak ternilai harganya.

“Misalnya dari indikator pranata adat yang sudah terbentuk pada tahun 2015 yaitu sebanyak 53 lembaga adat di NTB dari target 50 lembaga adat. Nah apa yang sudah terbentuk ini jangan sampai tidak dipelihara, diberdayakan, harus tetap dilestarikan,” ujarnya.

Hal itu dinilai sangat penting, karena sektor parwisata merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan. Terutama dalam hal meningkatkan prekonomian masyarakat. Pada tahun 2015 saja, sektor pariwisata mampu menyumbangkan PDRB sebesar Rp 1.368.696.770.000. Namun hal itu terasa masih kecil dari target yang diharapkan. “Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan juga masih belum maksimal. Disisi lain juga terjadi penurunan pada rata-rata tamu yang menginap. Baik di hotel berbintang maupun non bintang,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Komisi II menyarankan pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB agar segera berbenah. Terutama dalam hal penataan destinasi, infrastruktur pendukung, serta keamanan dan kenyamanan. Selain itu penataan yang dilakukan juga sangat penting adanya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sehingga dengan begitu maka pindustri pariwisata NTB akan semakin baik.

“Kami tidak menginginkan, para wisatawan yang datang karena awalnya mereka penasaran. Akan tetapi setelah datang melihat langsung di lapangan. Mereka kecewa, karena kurangnya fasilitas dan keamanan,” ujar Jazuli. (ndi)

Menurut sosiolog dari Universitas Mataram, Anisa Puspa Rani, S.Pd.,MA.,memandangkejadianini sebagai dekadensi (kemerosotan) moral. Karena tergolong sebagai tindak asusila yang sangat ditabukan.

“Karena pelaku adalah orang terdekat korban yang dalam struktur keluarga idealnya bersifat imperior dan posisi si ibu mestinya bersifat superior karena merupakan ibu kandung. Hal tersebut dapat dipastikan mematahkan alibi pelaku yang menga-

takan perbuatan tersebut didasari kekhilafan,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (29/5).

Anisa menjelaskan, pada dasarnya peristiwa ini merupakan penanda dekadensi moral di dalam sebuah keluarga. Akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna di dalam sebuah keluarga. Anak seharusnya menghormati orang tua dan orang tua menjadi panutan serta yang paling dihargai di dalam keluarga.

“Dapat dikatakan ini sebagai

perilaku seksual menyimpang yang sangat fatal. Karena merusak tatanan dan fungsi-fungsi di dalam keluarga. Di antaranya adalah fungsi biologis, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, dan fungsi proteksi,” jelas Anisa, dosen Program Studi Sosiologi Universitas Mataram.

Jika melihat dari kasus tersebut, lanjutnya, dapat dikatakan kasus tersebut merupakan proses

akumulatif yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Mulai dari kehidupan anak yang mengalami proses sosialisasi yang tidak sempurna. Akibat ditinggalkan orang tua bekerja sebagai TKI. Selain itu, adanya indikasi kebiasaan anak mabuk-mabukan.

Sertakemungkinan orangtuayang mengetahui sikap negatif anak hingga terjadi incest (hubungan sedarah). Jika dilihat dari terbongkarnya kasus tersebut akibat ditemukannya bayi hasil hubungan incest,makadapatdikatakanadanya usaha menutupi aib, agar tidak menyebar ke publik.

Anisa menerangkan, untuk

perilaku seksual menyimpang incest, cenderung disebabkan oleh perilaku seksual terselubung.

Sehingga, Anisa menyarankan, sistem deteksi dini harus berada pada tatanan keluarga.

“Dalam hal ini fungsi-fungsi di dalam keluarga harus diresosialisasi ulang dengan menanamkan nilai edukatif protektif dan afektif yang saling melengkapi di dalam keluarga. Sedangkan masyarakat juga harus meningkatkan kontrol sosial terhadap anggota masyarakat lainnya. Dalam hal ini yg ikut berperan, antara lain tetangga, tokoh agama dan tokoh masyarakat,” pungkasnya. (ron)

Kamar Mawardi Diberi Garis Polisi Mataram (Suara NTB) – Teka-teki garis polisi di kamar rumah dinas dr Mawardi Hamry akhirnya terjawab. Meski diberi garis sakral tersebut, polisi mengakui hal itu bukan merupakan indikasi adanya tindak pidana. Begitu juga mengenai tudingan mengenai isi kamar yang diduga diambil sebagai barang bukti. “Kalau di-police line karena memang kebutuhan awal. Sekarang sudah tidak ada masalah,” ungkap Dirreskrimum Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro ditemui di Mapolda NTB, akhir pekan lalu.

Kini garis polisi tersebut telah dilepas. Untuk menghormati hak keluarga melanjutkan keseharian. “Kita tidak akan mengganggu.

Bahkan sebaliknya, justru ingin mengamankan dia dalam kondisi selamat.” Kasus menghilangnya mantan Direktur RSUD NTB itu, Suryo menegaskan bahwa pihaknya masih terus berupaya melakukan pencarian. “Semua kasus menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan, penyelidikan berupa olah TKP dan keterangan sejumlah saksi belum cukup untuk menguatkan dugaan tindak pidana.

“Belum mengarah terjadinya kekerasan, penculikan belum ada faktanya,” ungkap Suryo.

Upaya pencarian yang dilakukan kepolisian hingga kini guna untuk memastikan keadaan dr Mawardi yang menghilang sejak (23/3) silam.

“Untuk memastikan yang bersangkutan ada atau dimana dalam kondisi apapun,” sebutnya. “Sampai saat ini saya belum tau (keberadaanya).”

Ia meyebutkan informasi masyarakat sekecil apapun akan ditindaklanjuti. Hanya saja, menurut dia, iming-iming imbalan uang tidak sertamerta menjadi sandaran masyarakat bekerjasama dengan kepolisian. “Kenapa harus dikasih hadiah dulu baru mau ngomong? Sebenarnya kebutuhan masyarakat sendiri memberikan informasi,” demikian Suryo. (why)

Semangka Isi Ganja Dibongkar Sipir Lapas Meulaboh

H. L. Jazuli Azhar (Suara NTB/dok)

Tindak Penjual Petasan KERESAHAN masyarakat terkait bakal maraknya peredaran petasan di Bulan Ramadan ditanggapi aparat kepolisian.

Distributor berizin tetap dalam pantauan. Kedapatan menjual petasan di luar aturan, akan ditindak dengan Undang-undang Darurat. “Karena petasan bisa dikategorikan masuk ke bahan peledak,” jelas Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIK, ditemui Suara NTB akhir pekan lalu. Ia setuju mengenai potensi gangguan kamtibmas berawal dari petasan.

Hanya saja, ia tidak serta-merta membabi buta melakukan penindakan. Ia menjelaskan ada sejumlah petasan yang ketat aturan peredarannya. “Kalau kembang api bolehboleh saja. Kembang api, bukan petasan,” ujarnya. Menurut pemetaan pihaknya, ada sejumlah distributor skala besar yang mengantongi izin mengedarkan kembang api di Mataram. Dengan jangkauan hingga Pulau Sumbawa.

“Ada sekitar lima distributor di sini. Dari sana baru ke pengecerpengecer,” ungkap Heri. Kelima distributor itu kini dalam pantauannya. Sementara terkait para pengecer yang diprediksi bakal semakin menjamur, ia memastikan juga bakal melakukan penyisiran. Untuk mengantisipasi peredaran petasan. Jika menemukan ada yang menjual petasan dengan daya letup melebihi ketentuan, Kapolres menegaskan tak akan segan menindak tegas.

“Kita akan tindak. Kita terapkan Undang-undang darurat.

Karena petasan itu masuk jenis bahan peledak,” terangnya.

Penindakan itu nantinya sebagai bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, dalam rangka operasi cipta kondisi yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Kemudian disusul dengan Operasi Ketupat Gatarin 2016 jelang Lebaran nanti.

Ia mengimbau masyarakat, para orang tua agar mengawasi anak-anaknya agar berhati-hati dalam bermain kembang api.

Apalagi sampai menggunakan petasan.

Kondusivitas harus terjaga. Sehingga umat muslim dapat menjalankan ibadah bulan ramadan dengan aman, nyaman, dan dalam suasana penuh toleransi. (why)

(Suara NTB/dok)

Heri Prihanto

POLHUKAM

Meulaboh (Suara NTB) – Sipir Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Meulaboh,KabupatenAcehBarat,ProvinsiAcehberhasilmengungkapmoduspenyelundupanganja kering dalam buah semangka.

Kepala LP Kelas II-B Meulaboh, Jumadi, di Meulaboh, mengatakan, petugas sipir dengan jeli memeriksa barang bawaan keluarga warga binaanyangmembesukdanmenemukan dua paket ganja kering dalam satu buah semangka pada Jumat (27/5) sekitar pukul 16.00 WIB. Semua barang bawan pengunjung membesuk itu wajib diperiksa,kemudianpetugasmelihatbuah semangka itu mencurigakan ada bekas potongan, setelah dilihat secara teliti ditemukan di dalamnya dua paket ganja kering,” katanya.

Iamenjelaskan,pengunjungbernama Edi Saputra warga KabupatenNaganRaya,menjenguksalahseorang warga binaan kasus narkoba.

Pengunjung ini diperiksa oleh sipir Hendra Nasution, Petugas Pintu U t a m a (P2U) LP Meulaboh, karena terlihat mencurigakan sebab pada semangka yang dibawa mengeluarkan air dan memiliki bekas goresan bendatajam, petugaslangsung membuka bekasan itu.

“Setelah dibuka bekasan goresan pada semangka itu ternyata isi semangka itu sudah dikosongkan, kelihatanlah kertas plastik pembungkus kemudian ditarik keluar ternyata isinya adalah ganja itu tadi,” jelasnya.( ant/ balipost)

(ant/bali post)

BARANG BUKTI - Polres Banyuwangi menunjukkan barang bukti minuman keras dan narkoba saat rilis hasil Operasi Cipta Kondisi di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (29/5). Jelang Ramadan ini, anggota kepolisian berhasil mengamankan ribuan botol miras merek lokal, impor dan puluhan jeriken arak tradisional beserta berbagai jenis narkoba hasil razia Polres Banyuwangi dari Januari hingga Mei.

SUARA NTB

Senin, 30 Mei 2016

Halaman 9

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA - Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Dr.H.Manggaukang Raba, foto bersama dengan para peserta (tim A) pelatihan dan konsolidasi untuk mempersiapkan Sumber Daya Insani (SDI) dalam persiapan perubahan dari BPR NTB menjadi BPR Syariah.

Menuju BPR Syariah

BPR NTB Persiapkan Sumber Daya Insani ALAM rangka mempersiapkan BPR NTB menjadi BPR Syariah, BPR NTB telah melakukan sejumlah pelatihan dan konsolidasi untuk mempersiapkan Sumber Daya Insani (SDI). Sehingga perubahan BPR NTB menjadi BPR Syariah juga diimbangi dengan persiapan SDI yang memadai dan berdaya saing.

Selain itu, juga telah dilakukan pelatihan dasar tentang perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya insan yang berkualitas dalam mengembangkan perbankan syariah di NTB pada masa mendatang. Pelatihan ini dilakukan selama tiga hari, mulai 27-29 Mei 2016.

Ketua Tim Konsolidasi BPR NTB Ikhwan, SP mengatakan bahwa pelatihan dasar ini diikuti 70 orang peserta perwakilan dari BPR di masing-masing kabupaten/kota. Pelatihan dasar ini dimaksudkan agar para peserta dapat memahami prinsip dasar sistem ekonomi Islam dan sistem operasi bank syariah. ‘’Pelatihan dasar ini juga bertujun agar para peserta dapat memahami produkproduk perbankan syariah dan pola distribusi bagi hasil serta aspek hukum secara akad perbankan syariah. Sejumlah materi akan disampaikan oleh nara sumber yang merupakan praktisi perbankan syariah,’’ ujarnya, di Mataram, Jumat (27/5).

Konversi BPR NTB menjadi BPR Syariah dianggap sangat efektif mengingat peminat perbankan syariah semakin banyak.

Sejumlah kemudahan yang ditawarkan menjadikan konsep syariah semakin populer dan menjadi salah satu pilihan prioritas masyarakat. ‘’Kita melihat peluang, bahwa perbankan syariah ini bisa semakin bagus prospeknya di NTB. Sebelumnya kita juga telah melakukan surveiy terkait penilaian nasabah terhadap perbankan syariah. Sehingga perubahan ini kami anggap cukup efektif,’’ kata Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Dr.H.Manggaukang Raba yang sekaligus membuka secara resmi pelatihan dasar tersebut.

Para peserta merupakan tim Pembina PD BPR NTB Pemda NTB dan Pemda kabupaten/kota, pengurus dan pejabat PD BPR NTB dan tim investasi daerah. Sementara pemateri atau tim instruktur merupakan

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA - Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Dr.H.Manggaukang Raba, foto bersama dengan para peserta (tim B) pelatihan dan konsolidasi untuk mempersiapkan Sumber Daya Insani (SDI) dalam persiapan perubahan dari BPR NTB menjadi BPR Syariah. para praktisi perbankan syariah dari PT Batasa Tazia Consulting Bogor, Rukmana dan Duddy Yustiadi.

Rukmana menyampaikan materi pada pelatihan itu, tentang ruang lingkup riba dan tentang produk pembiayaan dan mekanisme pembinaan konsep syariah. Ia mengatakan, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok antara bank konvensional dan bank syariah. Pada konsep ekonomi syariah, uang tidak boleh dipinjamkan dengan mendatangkan bunga. Sehingga saat nasabah meminjam uang, nasabah hanya perlu mengembalikan pinjaman pokok saja.

Para peserta diberikan sejumlah materi terkait prinsip pengharaman riba dan tidak diperkenankan melakukan dua transaksi dalam satu akad. Transaksi dalam pebankan syariah tidak mengandung unsur zalim, bukan riba, tidak membahayakan ke dua belah pihak, tidak ada penipuan atau yang

biasa disebut gharar. Selain itu tidak juga mengandung materi-materi yang diharamkan dan tidak mengandung unsur judi atau yang biasa disebut maisyir. ‘’Dalam praktiknya, perbankan syariah itu tidak boleh mengandung riba, misalnya memberikan pinjaman dan mengembalikan dengan jumlah lebih. Kemudian tidak boleh gharar dan maisyir. Beberapa perbedaan itulah yang harus dipahami oleh pelaku perbankan syariah,’’ kata Rukmana.

Sementara instruktur kedua, Duddy Yustiadi menyampaikan materi tentang sumber dana bank syariah.

Terlihat para peserta sangat antusias mengikuti pelatihan. Sebab para peserta merupakan orang-orang yang pernah terjun di perbankan konvensional, dan selama ini menjalankan konsep itu setiap harinya. Sehingga harus ada penyesuaian diri dengan konsep syariah yang akan

ditetapkan di delapan BPR NTB. “Sumber dana bank syariah itu bisa dari titipan ataupun investasi. Satu lagi yang harus dipahami, konsep perbankan syariah itu bukan dalam arti spiritual. Hanya konsepnya saja, tetapi pelakunya bukan semata-mata orang muslim saja, tetapi semua orang. Siapa saja bisa jadi nasabah,” ujarnya.

Perkembangan perbankan syariah cukup baik, mengingat akan kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan konsep syariah dalam mengelola keuangannya. Terlebih masyarakat NTB merupakan mayoritas muslim yang merupakan pasar yang pas untuk menerapkan konsep perbankan syariah ini.

Direkur Utama BPR Lombok Barat H.Husni, SE sangat mendukung perubahan BPR NTB menjadi BPR Syariah. Ia melihat potensi dasar perbankan syariah di NTB cukup baik terlebih banyak hal lebih

yang bisa didapatkan dengan menerapkan konsep Islami dalam mengelola keuangan. ‘’Melihat potensi kita di NTB ini untuk menerapkan konsep syariah dalam perbankan itu cukup bagus. Saya pikir ini akan menjadi lebih baik jika menggunakan konsep syariah. Apalagi kita bekerja ini merupakan ibadah, kalau diterapkan dengan Islami kan lebih bagus lagi,’’ ujarnya.

Husni melihat, pelatihan dasar ini sangat penting dan dapat membuka wawasan setiap peserta yang hadir. Apalagi para peserta merupakan pengurus-pengurus inti di BPR masing-masing kabupaten/kota di NTB. Selain itu, Husni juga melihat perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga nasabah yang selama ini terbiasa dengan konsep konvensional bisa menerima dan membiasakan diri dengan konsep syariah. ‘’Masyarakat juga perlu diedukasi, agar tahu. Jangan sampai nanti nasabah kaget tiba-tiba BPR NTB berubah jadi BPR Syariah,’’ ujarnya.

Pemerhati ekonomi yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah melihat, besarnya peluang pasar dalam penerapan konsep perbankan syariah terutama di NTB. Mengingat masyarakat NTB merupakan mayoritas muslim. Ini sekaligus bisa menjadi pasar yag menggiurkan untuk menerapkan konsep syariah dalam perbankan. Sebab masyarakat muslim akan lebih cepat menerima dan cepat beradaptasi jika konsep yang digunakan merupakan konsep syariah yang sesuai dengan ajaran Islam. ‘’Ini merupakan semangat pemangku kebijakan di NTB. Kita sudah menjadi destinasi halal dunia, sudah semestinya kita juga menerapkan sistem syariah dalam perbankan. Bukan hanya sekadar persoalan pasar, tetapi kepercayaan masyarakat juga yang menganggap konsep ini dapat menguntungkan,’’ ujarnya.

Firmansyah juga melihat perlu adanya kerja ekstra untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena selama ini masyarakat sudah terbiasa dengan konsep konvensional yang diterapkan oleh bank pada umumnya. Sebab ada banyak konten yang bisa didapatkan oleh masyarakat dalam penggunaan perbankan syariah yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. (lin/*)

(Suara NTB/lin)

INSTRUKTUR - Instruktur merupakan para praktisi perbankan syariah dari PT.Batasa Tazia Consulting Bogor, Rukmana dan Duddy Yustiadi.

(Suara NTB/lin)

PELATIHAN - Instruktur dari PT.Batasa Tazia Consulting Bogor, sedang memberikan pelatihan.

(Suara NTB/lin)

SERIUS - Para peserta serius mengikuti pelatihan.

(Suara NTB/lin)

Dr. Firmansyah dan Direkur Utama BPR Lombok Barat H.Husni, SE.

Halaman 10

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

Produksi Manual, Peralatan Terbatas PRODUKSI berbagai perkakas rumah tangga ini masih berjalan manual. Alat yang digunakan pun masih sangat terbatas. Selain terkendala permodalan, peralatan juga menjadi kendala usaha ini.

Muhammad Suherman menyampaikan alat yang digunakan memang sudah menggunakan mesin, tapi masih sangat sederhana. “Alatnya memang sudah menggunakan mesin, tapi masih belum maksimal,” ujarnya.

Suherman menyampaikan satu lembar plat aluminium bisa menghasilkan 35 dandang atau panci ukuran kecil.

Jika pesanannya dandang atau panci ukuran besar, sehari bisa jadi hanya tiga buah.

Sementara untuk membuat dandang ukuran besar dibutuhkan tiga lembar plat aluminium. Tingkat kerumitan barang berukuran kecil lebih tinggi dibandingkan membuat barang pesanan dengan ukuran besar. Waktu pembuatannya pun lebih lama. “Kalau yang ukuran besar lebih cepat.

Tapi kalau kecil lebih lama.

Makin kecil ukurannya makin lama selesainya karena lebih rumit,” ujarnya.

Suherman ingin memiliki peralatan yang lebih baik dari saat ini dengan ukuran yang lebih besar. Sehingga pada saat memproduksi barang dari plat aluminium yang cukup tebal, pihaknya tidak kesulitan. “Kita mau yang agak besar alatnya. Kita tidak berani terima plat yang terlalu tebal karena alat kami masih sederhana,” tandasnya.

Terkait persoalan keterbatasan modal ini, Camat Selaparang, Irwan Rahadi menyampaikan pihaknya sangat mendukung usaha warganya yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut. Jika warga yang bergelut dalam usaha itu membutuhkan tambahan modal, pihaknya siap memfasilitasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram. “Kita memfasilitasi dalam bentuk proposal sepanjang mereka mengajukan, kita tetap dukung,” ujarnya. (ynt)

m iu in m lu A a g g n a T h a m u R Perajin Alat l a d o M la a d n e k r e T k jo n di Mo SEKITAR lima dasawarsa lebih, beberapa warga Lingkungan Kebon Jaya Barat Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram membuat berbagai jenis perkakas rumah tangga dari aluminium dan masih berjalan hingga saat ini. Sekitar belasan orang di lingkungan tersebut yang menjadi perajin dalam usaha ini. Salah satunya adalah Muhammad Suherman. Suherman menyampaikan usaha tersebut dimulai ayahnya, Ratinah sekitar tahun 1960-an. Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh enam orang anak dari Ratinah. Kini,

semua saudara dari Suherman bergelut di bidang usaha ini.

Suherman menyampaikan ia mulai menggeluti usaha kreasi aluminium ini sejak sekitar tahun 1990. Selama usaha ini berjalan hampir dua dasawarsa, ia tidak pernah punya modal yang mencukupi untuk mengembangkan usahanya. Berbagai jenis barang dari aluminium yang ia kerjakan hanya berdasarkan pesanan, bahan baku pun bukan disediakan dirinya, tapi dibawa langsung oleh para pemesan. Ia hanya membuat saja, dan dari sanalah ia mengambil upah.

Berbagai barang kreasi alu-

minium yang ia buat adalah berbagai jenis peralatan rumah tangga seperti dandang, panci, cetakan kue, oven, dan lainnya. Pesanan yang ia dapatkan tidak hanya dari sekitar Kota Mataram, tapi juga sampai Lombok Timur. “Yang kita buat itu tergantung pesanan. Khususnya dandang yang kita buat. Tapi kalau ada pesanan cetakan kue, itu juga kita buat. Kita buat semua. Dari Lombok Timur yang datang bawa plat aluminium ke sini, itu kita kerjakan,” jelasnya.

Untuk berproduksi sendiri di luar pesanan dan menyediakan bahan baku sendiri, Suherman mengaku kesulitan karena

tidak adanya modal usaha yang mencukupi. “Kita ndak ada modal, makanya kita mekuli (jadi kuli dengan ambil upah),” ujarnya. Memang diakui beberapa waktu lalu pihaknya sempat memproduksi dan menjual sendiri berbagai jenis barang dari aluminium, tapi karena keterbatasan modal ia berhenti. “Kalau sekarang lebih mengutamakan pesanan karena modalnya (plat aluminium) ditanggung pemesan,” ujarnya.

Upah yang diterima pihaknya dihitung dari lembar atau plat aluminium. Dalam satu lembar aluminium, ia diupah Rp 50 ribu. Dalam sehari,

ia hanya bisa menghasilkan barang dari satu lembar aluminium. “Dalam sehari tidak bisa jadi dua lembar, paling satu lembar yang kami kerjakan dalam sehari,” ujarnya.

Selama ini hasil yang didapatkan dari usaha ini tidak bisa dikumpulkan untuk menjadi modal usaha untuk bisa berproduksi sendiri. Ia mengatakan selama ini upah yang didapatkan hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anak-anaknya bersekolah.

“Kita tidak bisa nabung untuk modal karena hasilnya hanya cukup untuk biaya anak sekolah,” jelasnya. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

Kerajinan alat rumah tangga dari aluminium di Lingkungan Kebon Jaya Barat Kelurahan Monjok.

HAMPIR semua rumah tangga pasti menggunakan peralatan dapur dari bahan ini. Memang peralatan dapur yang terbuat dari alauminium mempunyai keunggulan tahan karat dan lebih cepat menghantarkan panas. Namun, dibalik keunggulan itu, ada efek yang akan ditimbulkan oleh aluminium jika kita sering menggunakannya.

Leaching Sebelum lebih jauh membahas tentang aluminium, ada baiknya anda mengenal istilah leaching.

Dalam konteks kimiawi, leaching adalah proses terlepasnya suatu unsur kimia tertentu dari bahan asal karena pengaruh faktor dari luar, misalnya karena suhu tinggi, pengaruh mekanis, kondisi yang ekstrem karena asam (pH < 7) atau basa (pH > 7), bahkan selama penggunaan dalam kondisi normal.

Leaching aluminium bukan hanya karena sebab mekanis, tetapi juga karena panas atau kimiawi. Pemakaian panci aluminium untuk mendidihkan air, atau untuk memasak makanan yang asam, bisa pula menyebabkan terlepasnya jumlah kecil aluminium dari peralatan dapur dan terikut ke dalam air atau masakan.

Leaching Aluminium dan Jenis Masakan Para peneliti di Universitas di Timur Tengah bermaksud mengetahui pengaruh jenis masakan dengan kecepatan leaching aluminium dari peralatan dapur yang digunakan. Mereka menyimpulkan bahwa masakan yang asam (seperti saus tomat dan yang mengandung asam sitrat) dan asin mempercepat laju leaching aluminium dari peralatan dapur tersebut, sehingga makin banyak aluminium yang terikut dalam masakan Tidak itu saja. Jenis air yang dididihkan di panci pun memengaruhi laju leaching. Dari hasil percobaan mereka, pemanasan air keran (yang mengandung lebih banyak mineral/logam terlarut) menyebabkan makin besarnya laju leaching aluminium dari panci yang digunakan dibandingkan dengan pemanasan air minum pada kondisi sama.

Dosis ’’Aman’’ Aluminium Terikut Organisasi kesehatan dunia, WHO, membatasi kadar aluminium yang masuk ke dalam tubuh tak boleh lebih dan 7 mg/kg berat badan per minggu.

Artinya, jika misalnya berat Anda 54 kg, maka batas aluminium yang ditolerir masuk ke dalam tubuh Anda adalah sebanyak 378 mg/minggu, atau 54 mg/hari.

Dari hasil penelitian di sebuah Universitas di Timui Tengah ditemukan bahwa leaching aluminium dari panci untuk mendidihkan air atau untuk memasak makanan asam bergaram ternyata lebih dari batas tersebut. Hal yang sama mungkin saja terjadi pada panci atau penggorengan aluminium yang sering Anda gunakan di dapur.

Efek Aluminium Terhadap Kesehatan Aluminium bersifat mengganggu fungsi jaringan saraf dan fungsi darah, dan menghambat penyerapan zat lain seperti kalsium, zat besi, fosfor, dan sebagainya, yang diperlukan dalam metabolisme tubuh. Zat ini berpotensi terakumulasi terhadap beberapa organ tubuh seperti lever, otak dan tulang. Penelitian terdahulu menemukan kandungan aluminium y,mg tinggi dalam otak pasien-pasien yang terkena penyakit parkinson dan alzheimeir, sehingga aluminium ditengarai penyebab penyakit degenerasi saraf.

Aluminium juga dihubungkan dengan penyakit tulang dan ginjal. (berbagai sumber)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

(Suara NTB/aan)

Aksi Smanda 2016

Menjajaki Bakat Musik dari Kalangan Pelajar

RAS MUHAMAD Seorang siswi yang menonton konser musisi reggae, Ras Muhamad sedang memotret aksi sang musisi, dalam konser yang menutup gelaran AKSI SMANDA, Sabtu (28/5) malam.

Mataram (Suara NTB) Selain sukses mendatangkan Ras Muhamad, panitia Atraksi Seni SMA Negeri 2 Mataram (AKSI SMANDA) juga berhasil menemukan bakat musik di kalangan pelajar. Upaya mencari siswa berbakat dalam bidang musik itu dilakukan melalui kompetisi festival band. banggakan. Untuk itu, minat dan bakat para pelajar di sekolah harus dikembangkan.

Minat dan bakat para pelajar harus didukung dan difasilitasi sehingga mereka mampu mengasah kemampuannya.

Selain kompetisi band, panitia AKSI SMANDA juga menyediakan lomba mewarnai dan lomba fashion show.

Dua mata lomba tersebut digelar secara maraton sebelum terselenggaranya festival band.

“Kita melakukan persiapan sejak awal tahun, kemudian lomba - lomba kami lakukan secara maraton, termasuk lomba mewarnai dan lomba fashion show,” bebernya.

Juara lomba festival band diumumkan sebelum tampilnya musisi reggae Ras Muhamad. Juara Pertama dalam lomba tersebut diraih oleh Band Blessing, juara dua jatuh di tangan grup Surface Band, Grup band Gold Key meraih peringkat juara tiga dan juara harapan dipegang oleh Indrakilla. Personil masing - masing grup band berasal dari kalangan pelajar lintas sekolah.

Tampilnya musisi Reggae, Ras Muhamad menghadirkan nuansa istimewa dalam kegiatan tersebut.

Penyanyi reggae bernama asli Muhamad Egar ini tampil membawakan sejumlah lagu andalannya. Dalam beberapa lagu, Ras Muhamad menampilkan midley lagu-lagunya dengan sejumlah lagu penyanyi-penyanyi terkemuka di Indonesia.

Di akhir konsenya, Ras Muhamad sempat tampil dengan meniup melodica, sebuah alat musik yang identik dengan musisi legendaris, Augustus Pablo. Kepada penonton, Ras Muhamad mengaku ia terinspirasi daru Augustus Pablo dan ingin menampilkan pengaruhnya dalam konser kali ini. Ia pun meniupkan melodika dengan penghayatan yang cukup mengagumkan.

Setelah tampil menghibur selama satu jam lebih dengan musik reggaenya yang khas, Ras Muhamad akhirnya menutup konsernya sembari menyampaikan apresiasinya kepada para penonton yang hadir. (met/aan)

(Suara NTB/aan)

Para pelajar di SMA Negeri 2 Mataram mencari siswa berbakat dalam bidang seni, khususnya musik melalui festival band bertajuk It’s Time To Show. Festival tersebut terselenggara, Sabtu (28/5) malam di Mataram.

“Potensi bakat para pelajar di daerah ini luar biasa. Para pelajar khususnya kalangan pecinta seni musik sangat antusias untuk mengikuti kompetisi ini,” kata Muhamad Fian Ardyansyah Ketua Panitia AKSI SMANDA 2016, ketika diwawancara Suara NTB, usai perhelatan acara.

Meski demikian, pihaknya membatasi peserta karena ruang yang tersedia relatif terbatas. Panitia dari kalangan pelajar ini hanya menerima 11 band pendaftar untuk tampil dalam festival.

“Sebetulnya banyak sekali yang mau daftar untuk ikutan festival, tapi kami hanya terima 11 peserta karena penyelenggaraannya hanya sehari,” jelasnya.

Menurutnya, para pelajar di daerah ini memilih bakat seni dengan kreatifitas mem-

(Suara NTB/ist)

JUARA I - Penampilan Blessing Band dari SMAK Kesuma Mataram yang berhasil menjadi Juara I Festival Band AKSI SMANDA yang digelar Sabtu (28/5).

(Suara NTB/aan)

Aksi Ras Muhamad saat memainkan melodica.

Band Lombok Layak Tampil di Panggung Nasional Ajang kreativitas di kalangan pelajar sering digelar dari sekolah ke sekolah. Bagaimana para pelajar menanggapi ajang semacam ini?

”

Kreativitas dan berinovasi itu penting. Sebab dalam dunia seni khususnya musik, dibutuhkan pembaruan - pembaruan sehingga musik yang dinikmati tidak monoton. Lebih - lebih lagu daerah, seperti yang sekarang ini.

Kan banyak anak - anak muda mengaransemen, dan itu adalah wujud pembaharuan yang dilakukan anak muda

”

Feby Lusiana Siswi Pecinta Seni di Mataram

”

Anak muda harus berkreatifitas, mengasah dan mengembangkan bakat demi merajut karir di bidang seni. Anak muda juga harus menanamkan kecintaan pada lagu daerah dan mengembangkan lagu - lagu tersebut melalui kreativitasnya masing masing. Tujuannya agar kearifan lokal di daerah ini tidak pudar dan punah

”

Rinaldi Siswa SMA Negeri 6 Mataram

”

Ajang kreativitas perlu diciptakan sehingga bakat dan kemampuan yang dimiliki para pemain band khususnya di kalangan pelajar dapat tersalurkan. Ini juga menyangkut pengembangan kreativitas dan inovasi pelajar kedepannya

”

Nurul Zainah Penyanyi Kalangan Pelajar

Mataram (Suara NTB) Para pemain band di Lombok dinilai memiliki bakat dan kemampuan yang unggul. Mereka dianggap layak tampil di panggung nasional.

Kemampuan band - band muda di Lombok tidak perlu diragukan lagi. Banyak bibit unggul yang potensial memenangkan kompetisi bila bersaing dengan band - band dari luar daerah. Begitulah penilaian Nadya Ahda Ninggara, pelajar SMA di Kota Mataram.

“Rata - rata band dari kalangan anak muda di Lombok memiliki kualitas yang bagus. Menurut saya, band band muda di Lombok layak mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung nasional,” katanya.

Menurutnya, minat dan bakat serta kemampuan yang tumbuh dalam diri masing - masing musisi itu harus dirawat dan diasah secara terus menerus. Dengan begitu, mereka bisa menjadi generasi musisi andalan NTB di masa yang akan datang.

“Potensi dalam diri kita sebagai anak muda harus dikembangkan, karena di

usia remaja seperti ini biasa- lebih dalam dunia musik, nya masih sedang semangat - masing - masing grup band semangatnya untuk menemu- bersaing memenangkan kokan dan mempelajari hal - hal mpetisi melalui industri permusikan. Para pelajar baru,” katanya.

Bakat yang tertanam dalam atau pekerja seni harus diri masing - masing pelajar berkreatifitas dan berharus diasah sehingga menjadi adaptasi dengan zaman. lebih sempurna. Pada tahap Kreatifitas merupakan perkembangannya, minat dan bagian dari hal yang harus bakat tersebut harus mendap- diperbaharui secara berkelanjutan. at dukungan positif dari ber(met) bagai pihak agar hal tersebut tidak berujung menjadi potensi yang sia - sia.

“Selama yang kita minati kemudian kita mampu berkreatifitas dengan baik, punya skill yang unggul mengapa tidak untuk harus didukung secara positif. Bakat kita harus dikembangkan secara terus - menerus sehingga mampu memenangkan persaingan,” tuturnya.

Para pelajar harus dituntun serta mendapat panduan dengan baik agar bakat yang tertanam benar - benar mampu dioptimalkan. Lebih Nadya Ahda Ninggara (Suara NTB/met)

SUARA NTB

Senin, 30 Mei 2016

Halaman 12

NTB Sambut Investor Jepang ‘’SAAT ini, NTB memiliki potensi yang sedang kami kembangkan, yaitu bidang pertanian, yang di dalamnya termasuk peternakan dan kelautan. Kami memiliki produksi beras yang dijamin kentinuitasnya. Di Kawasan Samota, terdapat potensi rumput laut dan perikanan yang besar. Selain itu, kami sedang mengembangkan pariwisata, yang juga memiliki kawasan ekonomi khusus,” ungkap Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi saat menerima Presiden Direktur PT

SBCS Indonesia, Mr. Satoshi Oaka di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (25/5).

PT. SBCS Indonesia merupakan perusahan yang membantu dan menfalisitasi pengusahapengusaha Jepang terkait dengan informasi potensi investasi di Indonesia. Selain itu, perusahaan ini selalu menyediakan informasi terbaru yang berkaitan dengan politik, ekonomi, industri dan regulasi.

Kehadirin Mr. Satoshi Oaka menemui orang nomor satu di NTB tersebut untuk membahas

dan mendapatkan gambaran terkait potensi NTB yang dapat dijadikan peluang bagi para investor atau pengusaha dari Jepang.

Saat itu, Gubernur NTB berharap PT. SBCS dapat membuka dan memberikan informasi akurat terkait potensi investasi yang ada di NTB. Terbukanya komunikasi antara semua pihak dengan pengusaha akan memberikan kemudahan bagi pengembangan investasi yang dilakukan.

“Kami berharap ada investasi besar yang dilakukan para investor Jepang, baik individual

investment maupun company investment,’’ harap Gubernur NTB. Terkait hal tersebut, PT. SBCS akan memfasilitasi informasi potensi daerah tersebut kepada para investor Jepang. ‘’NTB dikenal dengan program Pijarnya, yaitu, Sapi, Jagung dan Rumput Laut. Dan investor Jepang sekarang banyak yang fokus untuk investasi di bidang agriculture. Jadi, kami memang mau lihat di NTB ini bagaimana dan kondisi aktualnya bagaimana.

Kami mau lihat langsung di lapangan itu bagaimana,” ungkap

Juru Bicara PT. SBCS Indonesia, saat diwawancarai usai bertemu dengan Gubernur NTB. Sementara itu, Kepala BKPMPT NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, MTP mengungkapkan, langkah-langkah untuk terus mendorong para investor agar mau berinvestasi di NTB. “Teman-teman di Jepang melihat NTB ini sebagai tujuan investasi yang menarik. Sementara ini, Jepang merupakan negara yang paling besar investasinya di Indonesia. Dan untuk NTB, Jepang termasuk yang berinvest di Newmon,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 GUBERNUR NTB, Dr. beberapa kepala daerah seperti paransi, akuntabilitas dan juga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 TGH M. Zainul Majdi yakin Walikota Bandung, Bupati So- partisipasi masyarakat yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dan percaya bahwa Indonesia rong, Bupati Batang, Walikota terus di dorong.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 “Indikator nyata kemajuan masih memiliki pemimpin Yogjakarta, Bupati Bojonegoro 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 baik yang memberikan taul- dalam rangkaian acara tersebut NTB banyak mendapat penghar1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 adan bagi masyarakat. Hal menyampaikan presentasi de- gaan baik nasional maupun in1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 ini disampaikan ketika men- ngan tema Pembangunan Daer- ternasional, MDGs sepanjang 5 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 jadi narasumber pada sesi ah dan Pembangunan Nasional: tahun kita raih. Selain keberhasi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 lan ini diraih berkat kerja keras diskusi panel pada hari ke Perspektif Good Governance.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dua acara Konvensi Nasional Berdasarkan keterangan Ke- kita bersama seluruh komponen 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Indonesia Berkemajuan pala Biro Humas Protokol NTB, masyarakat NTB,’’ jelas gubernur.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Pada bagian lain, ia juga meng“Politik Berkemajuan” Sela- H. Yusron Hadi, pada forum 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 sa (24/5) di Universitas tersebut Gubernur NTB sendiri gambarkan sistem kepemerin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Muhammadiyah Yogjakarta. menyampaikan kemajuan yang tahan NTB yang mulai tertata Gubernur NTB, Dr. TGH M. Zainul Majdi saat menjadi nara1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Acara yang dibuka oleh diaraih NTB saat ini berkat per- baik. Keberhasilan seluruh sumber pada acara Konvensi Nasional Indonesia Berke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Presiden Ir. Joko Widodo jungan bersama masyarakat kepemimpinan di seluruh level majuan “Politik Berkemajuan” Selasa (24/5) di Universi1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 pada hari sebelumnya ini NTB. Penerapan good gover- pemimpin bisa diraih bukan saja tas Muhammadiyah Yogjakarta.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 menghadirkan beberapa nance yang dilakukannya diti- bila pemimpin dan pemerintah1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tokoh nasional seperti man- tikberatkan pada perbaikan pe- an itu mampu meraih keper- an terhadap dirinya untuk pemimpin baik yang menu1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 tan Presiden Bj. Habibie layanan publik dalam berbagai cayaan dari seluruh pihak. Teta- mampu menjadi contoh bagi larkan kebaikan-kebaikan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 dan Ibu Hj Megawati. aspek terus dibenahi, seperti pi juga kemampuan pemimpin masyarakat dan pihak lainnya. untuk patut ditiru banyak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 Gubernur NTB bersama keterbukaan informasi, trans- itu sendiri melakukan perubah- ‘’Indonesia tidak kekurangan orang,’’ tegas gubernur.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

Gubernur NTB Optimis Indonesia Tidak Kekurangan Pemimpin Baik

Pemprov NTB dan Bank Dunia Luncurkan ‘’Greenback’’ 2.0

TGB Berwasiat kepada Alumni Ma’had Darul Quran Wal Hadis Almajdiyah Asy Syafiiyah NW untuk Senantiasa Menjaga Ketakwaan PELAKSANAAN Adz-Dzikrol Hauliyyah Ma’had Darul Quran wal hadis Almajdiyah Asy syafiiyah NW ke 51 yang bertempat di Al- Abrol Ponpes berjalan dengan lancar dan khidmat. Tidak kurang dari 1000 jamaah hadir tumpah ruah yang datang untuk menghadiri Hauliyyah. Acara haul tersebut di hadiri langsung oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang sekaligus Ketua Umum Tanfiziyah PB NW Pancor. Turut hadir Dewan Penasihat PBNW Ummi Ustazah Rauhun Zainuddin Abdul Majid, Ketua PB Muslimat NW Hj. Rahmi Djalillah, anggota DPR RI H. Syamsul Lutfi, Bupati Lombok Utara Dr. TGH Najmul Ahyar, Kadis Dikpora NTB Dr. H Rosyiadi Syayuti, Kepala BKD dan Diklat Drs.H. Suruji dan Kepala BPKAD NTB Ir. H. Iswandi dan hadir juga segenap Masaikh Para Alim ulama Abituren Nahdatul Wathan.

Kegiatan Pelaksanaan Adz-Dzikrol Hauliyyah Ma’had Darul Quran wal hadist Almajdiyah Asy Syafiiyah NW ke 51 di laksanakan di Mushalla Al- Abror lingkungan Yayasan Ponpes NWDI Pancor Lombok Timur (29/5) Acara ini di awali dengan pembacaan ayat-ayat suci alquran yang di bacakan Salaman salah satu Mutakharijin Ma’had Darul Qur’an wal hadis Almajdiyah Asy syafiiyah NW kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Alfatihah- alfatihah Oleh salah seorang Tuan Guru Masyaikh.

Setelah pembacaan alfatihah-alfatehah, dilanjutkan dengan penyerahan toliban baru yang berjumlah 199 orang Tullab dan 166 orang tullaban sehingga berjumlah 365 orang yang akan menjadi santri baru Darul Quran wal hadist Almajdiyah Asy syafiiyah NW. Penyerahan ini diwakili oleh TGH. H. Najmul Ahyar, Bupati Kabupaten Lombok Utara kemudian penyerahan di terima oleh Ummi Ustazah Hj. Rauhun ZM. Setelah menerima santri baru Ummi Hj. Rauhun menyerahkan kembali Mutakharijin dan Mutakharijat yang telah menyelesaikan studinya selama kurang lebih 4 tahun di Ma’had Darul Quran wal hadis Almajdiyah Asy syafiiyah NW kepada wali santri yang hadir pada saat itu.

Tercatat yang menyelesaikan studi pada Mahad Darul Quran wal hadist Almajdiyah Asy syafiiyah NW pada tahun 2016 berjumlah 50 orang.

Sebelum acara tauzyah/pengajian umum yang akan disampaikan oleh TGB, Ketua Dewan Tanfidzyah ini menyerahkan ijazah kepada Mutkahrijin dan Mutkharijat yang telah sukses menimba ilmu di Ma’had Darul Quran wal hadist Al majdiyah Asy syafiiyah .

Dalam Tauzyahnya Gubernur NTB Dr. TGH M Zainul Majdi sebagai Syaihul Ma’had menyampaikan syukurnya pada kesempatan tersebut dapat bersilaturrahmi dalam acara tasyakur mahad yang sudah berusia 51 tahun. Kepada jamaah yang hadir pada kesempatan tersebut TGB mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas keistikomahan untuk meneruskan amanah Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Majid Al- Pancory sehingga berusia 51 tahun mudah-mudahan Allah memperpanjang usianya melipat gandakan keberkahannya dan memberikan tullab dan tullibat kebaikan yang tidak putus-putus.

Sebagai Syaihul Mahad, TGB berpesan kepada seluruh santri baru maupun yang sudah lulus hendaknya menjaga ketakwaan kepada Allah SWT jadilah Mutakarijin dan Mutakarijat yang bertakwa kepada Allah , kalau sudah bertakwa insya Allah semua tugas akan dapat terselesaikan denagan baik. Yang kedua pegang teguh pokok-pokok syariat khususnya seluruh rukun Islam dan penjabarannya. Yang ke tiga pegang teguh sifat-sifat dan akhlak mulia yang dicontohkan Rasullallah SAW. ‘’Cukuplah kebanggaan kami sebagai mutakharrijin dan mutakharrijat apabila kalian bisa membawa pesan dan wasiat takwa dimanapun dan kapapun anda berada,’’ katanya.

SEKRETARIS Daerah (Sekda) NTB, H. Muhammad Nur, SH., M. H, meluncurkan Greenback 2.0 di Hotel Golden Tulip, Rabu (25/5). Greenback 2.0 adalah program hasil kerja sama antara Pemprov NTB dengan Kabupaten Lombok Timur, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan World Bank Group sebagai inisiator di hadiri oleh Kepala Perwakilan BI NTB Prijono, Kepala OJK Provinsi NTB Yusri, Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Lisna Yuliani Pulungan, Asisten 3 Administrasi Umum dan Kesra Drs, H. Lalu Syafi’i, MM, dan pimpinan SKPD lingkup Provinsi NTB. Program Greenback 2.0 adalah sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Payment Systems Development Group di Bank Dunia untuk memperkenalkan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam pasar remitansi berdasarkan kebutuhan pekerja migran melalui pendekatan-pendekatan yang inovatif.

Sebelumnya, program ini telah dilaksanakan di beberapa negara pengirim remitansi, yaitu: Turin, Italia (2014); Montreuil, Prancis (2015); London, Inggris (2015) dan Johon Bahru, Malaysia (2015) Dalam sambutan pembukaannya mewakili Gubernur NTB, Sekda NTB menyampaikan substansi proyek ini adalah mengamankan dan menyamankan proses pengiriman uang oleh TKI. Kegiatan ini harus mendapat respons kuat dari penyelenggara pemerintah dalam hal ini OJK dan lembaga perbankan. Keberhasilan program Greenback 2.0 diperoleh dengan adanya sinergi dari berbagai pihak untuk memastikan salah satu manifestasi

Sekretaris Daerah NTB, H. Muhammad Nur, SH., M. H, meluncurkan Greenback 2.0 di Hotel Golden Tulip, Rabu (25/05). wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara. ‘’Sesuatu akan bermanfaat jika perbankan di Indonesia mengambil peran yang sangat kuat dalam mewujudkan program tersebut dan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh mengedukasi masyarakat inilah salah satu cara mengamankan dan menyamankan pengiriman uang dari luar negeri. Membiasakan masyarakat berinteraksi dengan lembaga keuangan atau perbankan secara langsung mendorong mereka untuk menjadi pelaku investasi,’’ jelasnya.

Di waktu yang sama, Lead Financial Sector Specialist World Bank Christopher Juan Costain menyampaikan Kabupaten Lombok Timur dipilih sebagai daerah Proyek Greenback 2.0, karena menjadi pusat TKI. Sebagian besar TKI di Johor Bahru berasal dari Lombok. Tahun 2013 grup bank dunia kembali berkomitmen untuk mencapai proyek Greenback 2.0 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pasar remitansi melalui pendekatan inovatif. “Untuk itu, program Greenback 2.0 mempromosikan perubahan yang didasarkan pada kebutuhan nyata dari para penerima manfaat akhir layanan transfer dana internasional, yaitu pekerja migran

dan keluarganya,” jelasnya.

Kepala Perwakilan BI NTB Prijono mengatakan, adanya proyek Greenback 2.0 memberikan solusi dalam pengiriman uang TKI agar cepat sampai, mudah, dan aman. Seharusnya uang yang diterima oleh keluarga di Indonesia jumlahnya sama dengan yang dikirimkan TKI. “Selama ini biaya pengiriman uang TKI ke keluarga di Indonesia antara 5-10 persen dari jumlah uang. Diharapkan dengan adanya proyek Greenback 2.0 biaya pengiriman uang dapat ditekan. Jadi, uang yang diterima keluarga tidak banyak berkurang,” ujarnya.

Program Greenback 2.0 membutuhkan sinergi dari berbagai pihak termasuk daerah Johor Bahru sebagai negara tujuan TKI. Program ini merupakan awal bagi TKI agar pintar dalam mengelola keuangan. Apalagi masyarakat di Provinsi NTB seperlimanya adalah TKI. “Kedepannya kita ingin memberdayakan TKI agar lebih bisa mengelola keuangan, sehingga masyarakat tidak perlu bekerja di luar negeri. Jadi, uang yang diperoleh selama menjadi TKI dapat dikelola sedemikian rupa. Sehingga dapat menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar tidak untuk individu tetapi juga daerah,” harap Prijono.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi berbincang dengan Presiden Direktur PT SBCS Indonesia, Mr. Satoshi Oaka di Ruang Kerjanya, Rabu (25/5)

Pemprov NTB Studi Komparasi ke Bantaeng WAKIL Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si beserta rombongan Wakil Bupati dan SKPD terkait se-NTB berkunjung ke Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dalam rangka studi komparasi pembangunan (Selasa, 23/5).

Sebagai mana diketahui Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu daerah “fenomenal” yang saat ini perkembangan pembangunannya menjadi perhatian nasional. Inilah yang menjadi latar belakang dipilihnya daerah ini sebagai lokasi Pemprov NTB melakukan studi komparasi. Terlebih Bantaeng berhasil melakukan lompatan besar terhadap penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bantaeng, H. Nurdin Abdullah memaparkan kondisi umum Kabupaten Bantaeng beserta masalah, tantangan dan solusinya.

Dengan kondisi topografi Bantaeng yang berupa pegunungan, dataran dan perairan, Bantaeng pada 2008 memiliki berbagai masalah, diantaranya banjir, kekeringan, dan masalah pelayanan kesehatan dasar. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran juga menjadi pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Dijelaskan, dulu saat musim hujan tiba pasti terjadi banjir. Namun dengan adanya cekdam pengendali banjir dan waduk tunggu, masalah banjir dapat diatasi. Bahkan dengan inovasi tersebut sekaligus menjadi solusi bagi pengairan lahan pertanian yang sebelumnya hanya mengandalkan datangnya musim penghujan.

Demikian juga dengan pelayanan kesehatan masyarakat, Nurdin dengan inovasi dan jaringan yang dimilikinya berhasil mendapat hibah puluhan mobil ambulans dan Damkar dari Pemerintahan Jepang. Dengan itu Pemerintahan Kabupaten Bantaeng berinovasi memberikan pelayanan Brigade Siaga Rencana (BSB) yang melayani masyarakat dimanapun dan kapanpun dengan respons time 20 menit.

Demikian halnya dengan

berbagai sektor lainnya, seperti pertanian dengan budidaya benihnya, sektor industri, perikanan kelautan, dan pariwisata, sehingga kabupaten dengan luas terkecil di Provinsi Sulawesi Selatan ini berhasil melakukan lompatan besar terhadap penurunan angka kemiskinan dari 12,12% tahun 2008 menjadi 5,89% tahun 2015.

Sementara, wakil gubernur dalam sambutannya mengatakan, dipilihnya Kabupaten Bantaeng ini karena kabupaten ini sangat progresif dalam memajukan daerah dari berbagai sektor. Pertumbuhan ekonominya juga termasuk tertinggi nasional yakni 9,5%.

Wagub yang sekaligus ketua tim penanggulangan kemiskinan daerah menyampaikn bahwa provinsi NTB berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan secara progresif.

Melihat kab. Bantaeng melakukan strategi pembangunan yang sangat fokus dengan sinergitas dan koordinasi serta didukung dengan komunikasi dan jaringan yang luas, menjadi strategi yang dapat diadopsi pada pemprov NTB. Kepala Bappeda Provinsi NTB, Chairul Mahsul juga mengungkapkan hal yang sama, di mana fokus terhadap perencanaan dan tujuan utama pembangunan menjadi kunci kesuksesan Kabupaten Bantaeng, yang juga didukung oleh jaringan yang dimilikinya oleh bupatinya.

Terpisah, Akademisi Fakultas Ekonomi Unram yang juga anggota tim penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi NTB, Prayitno Basuki, mengatakan bahwa, dari sisi potensi Provinsi NTB jauh lebih unggul. Cara untuk mengembangkan komoditas unggulan sudah sejalan. Namun bedanya, Pemkab Bantaeng memiliki sinergitas dan koordinasi yang lebih kuat antar SKPD dalam mengembangkan komoditas. ‘’Selain itu networking juga menjadi salah satu kelemahan kita,’’ ungkap Basuki. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut Bupati Bantaeng sempat berjanji untuk menjembatani hubungan antara Pemprov NTB dengan Pemerintahan Jepang.

WAKIL Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si beserta rombongan Wakil Bupati dan SKPD terkait se-NTB foto bersama dengan Bupati Bantaeng, H. Nurdin Abdullah saat studi komparasi pembangunan (Selasa, 23/5).

Wakil Gubernur: Bangkitkan Kembali Kemandirian Kita SATU abad yang lalu, atau tepatnya 108 tahun, generasi baru pemuda bangsa Indonesia menebarkan optimisme dan semangat berjuang lewat pergerakan masyarakat yang menyuarakan nasionalisme dan kesatuan, Budi Oetomo. Saat ini, semangat mereka tetap terekam dalam perjalanan waktu dan menjadi penanda bagi kita untuk selalu berjuang demi kemajuan bangsa.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muhammad Amin., SH, M.Si saat membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada upacara bendera dalam rangka memperingati hari Kebangkitan Nasional

ke-108, Jumat (20/5). ‘’Salah satu inspirasi yang bisa kita serap dari berdirinya Boedi Oetomo sebagai sebuah organisasi modern pada tahun 1908 adalah munculnya sumber daya manusia indonesia yang terdidik , memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan, dan memiliki cita-cita mulia untuk melepaskan diri dari penjajahan.

Dengan tampilnya sumber daya manusia yang unggul inilah semangat Kebangkitan Nasional dimulai,” ucapnya Upacara yang dilaksanakan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Provinsi NTB sejak pukul 08.00 Wita berjalan penuh hikmad dihadiri oleh Anggota Forum Komunikasi Pimp-

inan Daerah Provinsi NTB, Satuan Kepala Daerah Provinsi NTB, perwakilan Aparatur Sipil Negara lingkup Provinsi NTB, perwakilan organisasi wanita, pemuda, dan pelajar.

Kebangkitan Nasional merupakan peristiwa bangkitnya semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme diikuti dengan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 hingga akhirnya Bangsa Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945.

Peringatan hari Kebangkitan Na-

sional tahun 2016 ini, mengangkat tema “mengukir makna Kebangkitan Nasional dengan mewujudkan Indonesia yang bekerja nyata, mandiri dan berkarakter”. Tema ini diharapkan dengan mencerminkankan semangat Trisakti yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. ‘’Jika kita konsisten, saya yakin jalan kemandirian ini lnsya Allah akan membawa bangsa ini mengalami kebangkitan yang selanjutnya, yaitu menjadi bangsa yang lebih jaya dan kompetitif dalam kancah internasional,” harap Wagub selaku Inspektur Upacara saat mengakhiri amanat upacara.

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

PENDIDIKAN

Halaman 13

Antisipasi Praktik ”Perjokian” Saat Ujian SBMPTN Mataram (Suara NTB) Praktik perjokian yang mungkin terjadi pada saat ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), pada Selasa (31/5) diantisipasi oleh panitia SBMPTN. Panitia sudah menyiapkan sejumlah instrumen monitoring untuk mengantisipasi agar tidak terjadi praktik perjokian.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Panitia Lokal (Panlok) 65, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si., ditemui selepas menggelar sosialisasi pengawas ujian SBMPTN di Kampus Universitas

Mataram, pekan kemarin.

“Kita antisipasi betul praktik perjokian. Sudah disiapkan sejumlah instrumen monitoring untuk mengetahui indikasi itu. Apakah itu joki atau halhal yang sifatnya kecurangan.

Ada semacam instrumen monitoring dan evaluasi yang internal sifatnya,” ungkapnya.

Di tempat lain, katanya, upaya perjokian pernah terjadi.

Dicontohkan praktik itu dengan cara menggunakan perangkat

IT yang sangat canggih. Atau praktik joki-joki tertentu. Itulah yang akan diminimalisir dengan bermacam cara.

“Termasuk dengan membangun integritas kepengawasan ini,” ujar Wirasapta, yang juga Wakil Rektor I Unram.

Ia menjelaskan, beberapa langkah antisipasi nantinya antara lainnya mencocokan identitas peserta di berita acara. Seperti mencocokkan foto dengan orang tersebut. “Benar

tidak tanggal ijazahnya, semua dicek itu, untuk mengatispasi orang yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

Ujian SBMPTN akan dilaksanakan besok (31/5). Diadakan selama sehari dengan dua kali rehat. Terdapat 1.100 pengawas yang akan ditempatkan di 507 ruangan tempat pelaksanaan ujian. Ruang ujian Panlok 65 berada di kampus Unram dan sejumlah sekolah yang ada di Mataram.

Peserta SBMPTN sebanyak 11.990 orang, dengan rincian yang mengambil jurusan saintek sebanyak 3.471 orang, Soshum sebanyak 4.333 orang, dan yang campuran sebanya 4.186. “Dari jumlah 11.990 ini, ada 60 orang yang mengikuti ujian SBMPTN Computer Base Test (CBT). CBT untuk yang mengambil saintek dan dan soshum. Berlokasi di Fakultas Kedokteran Unram,” kata Wirasapta.

Wirasapta mengatakan,

dalam sosialisasi pengawas SBMPTN, disampaikan kepada pengawas tentang berbagai kaidah-kaidah atau prosedur pengawasan. Agar tata cara pengawasan dapat seragam.

“Hal krusial, terutama identifikasi pada indentitas peserta.

Terutama yang datang dari jauh atau baru pertama kali ke Mataram dan sebagainya. Ini yang kita satukan sikap dalam mengarahkan peserta, agar tidak ada yang dirugikan,” katanya. (ron)

Siswa Diajarkan Pelihara Kesehatan Gigi Sejak Dini Dilaksanakan Hari Ini KEMENTERIAN Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam kembali mengadakan seleksi akademik Beasiswa Studi S3 Dalam Negeri di 17 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan 13 Perguruan Tinggi Umum (PTU).

Seleksi akademik ini akan dilaksanakan serentak pada 30 – 31 Mei 2016 di 17 PTKI. Sedangkan seleksi dengan pilihan PTU dilaksanakan sesuai dengan jadwal seleksi di masing-masing PTU. (Suara NTB) Seleksi Beasiswa Studi Kamaruddin Amin S3 ini merupakan bagian dari Program 5.000 doktor yang telah memasuki tahun kedua sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 19 Desember 2014.

Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin mengatakan, program ini merupakan langkah strategis dalam peningkatan mutu dan kapasitas dosen yang saat ini menjadi keniscayaan karena PTKI mempunyai posisi dan peran penting di Indonesia.

“PTKI berperan strategis sebagai ujung tombak dalam memahami persoalan-persoalan dunia Islam sekaligus menyuarakan Islam Indonesia yang memiliki keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki dunia Islam lainnya,” katanya.

“Melalui kajian keislaman yang mederat, inklusif dan modern, PTKI bisa menjadi perekat yang efektif dari berbagai pandangan keagamaan yang beragam dan menjadi “melting pot” dari berbagai paham keagamaan yang ada di Indonesia,” tambahnya seperti disiarkan kemenag.go.id.

Hal ini, lanjut Kamaruddin, sejalan dengan komitmen Kementerian Agama untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat pendidikan Islam dunia. “Pendidikan tinggi Islam menjadi penghubung paling potensial menuju ke arah itu,” tegasnya.

Program 5.000 Doktor dilaksanakan untuk kurun waktu 20152020 di perguruan tinggi Dalam dan Luar Negeri. Tiap tahun sebanyak 1.000 Basiswa (MoRA Scholarship) diberikan kepada dosen perguruan tinggi agama Islam negeri dan swasta (UIN, IAIN, STAIN, dan PTKIS) maupun tenaga kependidikan dari PTKI maupun unit Eselon I Kementerian Agama RI. Menurut Kamaruddin, program 5000 Doktor didasarkan pada kenyataan bahwa titik krusial peningkatan mutu PTKI terletak pada kualitas dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi penopang utamanya.

Data EMIS Kementerian Agama RI menunjukkan jumlah dosen PTKI sebanyak 13.752 dengan sebaran 9.035 di PTKIN dan 4.717 PTKIS. Dari jumlah tersebut dosen yang berpendidikan Doktor (S3) baru berjumlah 1.803 orang sedangan Magister (S2) mencapai 9.012 orang.

Kasubdit Ketenagaan Diktis Imam Safei menerangkan bahwa jumlah peserta yang mendaftar untuk Beasiswa S3 tahun ini adalah 2.131 orang. Dari jumlah itu, dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti seleksi akademik sebanyak 1.395 orang dengan rincian 898 dengan pilihan PTKI dan 497 dengan pilihan PTU. Dari peserta seleksi sebanyak itu kata Imam Safei, akan diambil 700 orang untuk mendapatkan beasiswa S3 dan akan studi pada 13 Perguruan Tinggi Umum dan 17 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Adapun 17 PTKI tempat seleksi dan sasaran studi adalah: (1).

UIN Alaudin Makasar, (2). UIN Ar Raniry Banda Aceh, (3). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (4). UIN Raden Fatah Palembang, (5).

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (6). UIN Sumatera Utara Medan, (7).

UIN Sunan Ampel Surabaya, (8). UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (9). UIN Sunan Kaijaga Yogyakarta, (10). UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, (11). UIN Walisongo Semarang, (12). IAIN Antasari Banjarmasin, (13). IAIN Imam Bonjol Padang, (14). IAIN Jember, (15). IAIN Raden Intan Lampung, (16). IAIN Sutah Thaha Saifuddin Jambi, (17). Perguruan Tinggi Ilmu Alquran Jakarta. (ant/bali post)

Memajukan Potensi Pariwisata NTB PERKEMBANGAN pariwisata di NTB sangat cepat.

Tetapi masih sangat banyak potensi yang belum terangkat secara maksimal.

Terutama perlu adanya kesadaran dari masyarakat, dan perbaikan sarana dan prasarana dari pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram, Muhamad Yunus, Sabtu (28/ 5) malam. “Pariwisata di NTB perkembagannya san(Suara NTB/ist) gat luar biasa cepat. Di LomMuhamad Yunus bok misalnya, kita banyak potensi yang ada. Bisa dikatakan, Lombok adalah putri yang tertidur. Banyak potensi yang perlu diangkat,” katanya.

Banyak hal yang harus dibenahi pada dunia pariwisata di NTB dan Lombok khususnya. Yunus mengatakan, perlu adanya banyak perbaikan, untuk menunjang kepariwisataan di NTB. Salah satu yang mejadi titik lemah, katanya, adalah persoalan kesadaran masyarakat. Baik dari faktor keamanan dan kebersihan. Karena tidak bisa dipungkiri di sejumlah daerah di NTB, keamanan daerah wisata masih minim.

“Masih tidak tergaransi seratus persen aman, itu masih mejadi salah satu faktor yang membuat tidak terlalu layak. Karena bagaimanapun, pariwisata yang dinomorsatukan adalah keamanan,” ujar Yunus, mahasiswa semester II D3 Perhotelan ini.

Untuk itu, katanya, harus ada kesadaran dari semua pihak. Dari pihak pemerintah, baik provinsi dan kabupaten/kota, dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Bahwa pariwisata akan mengubah banyak faktor, baik itu sektor ekonomi dan segala macamnya. Karena pariwisata salah satu yang mendukung majunya NTB. “Untuk itu, saya meminta kepada pemerintah untuk jangan ada kata lelah untuk terus membenahi. Dan generasi kita, selaku mahasiswa membantu dalam hal peningkatan sumber daya manusia,” katanya.

Sebagai mahasiswa pariwisata, menurutnya, ia dapat mempersiapkan diri dengan terus belajar dan menggali ilmu pengetahuan tentang pariwisata ke depannya. Selain itu, juga akan berkarya dan membantu pemerintah dalam hal membangun pariwisata di NTB. (ron)

Mataram (Suara NTB) Tingkat kesehatan peserta didik memiliki pengaruh kuat dengan tingkat prestasi belajar mereka. Untuk itu, hendaknya peserta didik sejak dini diajarkan memelihara kesehatan agar prestasi mereka meningkat.

Sebagaimana yang dilakukan anggota ekstrakurikuler Unit Kesehatan Siswa SD Negeri 36 Mataram, Sabtu (28/5). Siswa diajarkan menggosok gigi yang baik dan benar agar senantiasa sehat dan tidak berlubang.

Dalam arahannya, drg. Darmono mengajak semua warga sekolah untuk memelihara gigi agar tidak berlubang.

Caranya yaitu dengan rutin menggosok gigi setiap hari sesudah makan dan sebelum tidur.

Selain mengajarkan peserta didik cara menggosok gigi yang baik, drg. Darmono juga mengajarkan peserta didik cara mencuci tangan menggunakan sabun. Tak lupa drg. Darmono mengingatkan agar praktik kesehatan seperti menggosok gigi dan cuci tangan menggunakan sabun rutin dilakukan mengingat pentingnya kesehatan bagi tubuh peserta didik.

Sementara itu, Kepala SD Negeri 36 Mataram Sri Hartini, S.Pd., mengatakan praktik menggosok gigi dan mencuci tangan menggunakan sabun sangat bermanfaat bagi siswa. Mereka dapat merasakan manfaat langsung setelah diajari oleh pembina UKS. Selain itu, Sri Hartini mengaku aspek kesehatan siswa sangat penting

dan menjadi salah satu fokus perhatian pihak sekolah, sehingga belum lama ini berinisiatif membentuk ekstrakurikuler UKS. Melalui wadah UKS, siswa dapat memahami pentingnya kesehatan tubuh bagi mereka. Selain tentunya mereka dapat memperoleh ilmu dasar seperti dapat memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. (dys)

PPDB Jalur Bina Prestasi Harus Terbuka Mataram (Suara NTB) Sejumlah sekolah menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur bina prestasi. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora), Dr. Ir. Rosiady Sayuti, M.Sc., meminta kepada sekolah PPDB jalur bina prestasi untuk terbuka selama proses penerimaan.

“Untuk sekolah yang membuka jalur prestasi harus terbuka dan hasil tes diumumkan terbuka,” ujar Rosiady, dikonfirmasi pekan kemarin.

Menurutnya, pengumuman PPDB jalur prestasi harus diumumkan secara terbuka. Ia menegaskan, sekolah jangan mengumumkan pengumuman kelulusan PPDB jalur bina prestasi menggunakan amplop.

Karena akan menimbulkan kecurigaan.

“Jangan pakai pengumuman dengan amplop,” ujar Rosiady menekankan.

Sehingga semua pihak akan merasa puas terhadap PPDB jalur bina prestasi.

Terutama bagi para siswa. “Sehingga anak-anak puas; tidak ada yang merasa dicurangi,” ujar Rosiady, mantan Kepala

Rosiady Sayuti Bappeda NTB ini.

Di Mataram ada beberapa sekolah yang menerapkan sistem ini, antara lain SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram, SMPN 7 Mataram, SMAN 1 Mataram, SMAN 2 Mataram, SMAN 5 Mataram, SMKN 2 Mataram, dan SMKN 3 Mataram. (ron)

Tarik Minat Masyarakat

SDN 36 Mataram Tampilkan Pentas Seni Mataram (Suara NTB) Berbagai cara dilakukan SD Negeri 36 Mataram dalam menarik hati masyarakat agar menyekolahkan putra-putrinya di sana. Salah satunya ialah dengan menampilkan pentas seni saat acara pelepasan siswa yang digelar Sabtu (28/5).

Terletak cukup jauh dari akses jalan besar membuat SD Negeri 36 Mataram selama ini tak diminati masyarakat. Tak hanya itu, minimnya kreatifitas warga sekolah yang melibatkan siswa juga berpengaruh saat penerimaan siswa baru. Bahkan jumlah murid yang berhasil dijaring setiap tahun tidak seberapa.

Kepala SD Negeri 36 Mataram Sri Hartini, S.Pd., mengaku dengan berusaha menampilkan pentas seni saat acara pelepasan siswa ini, diharapkan masyarakat sekitar sekolah dapat tertarik menyekolahkan anak-anak mereka saat penerimaan siswa baru mendatang.

“Harapan kita supaya orang tua bisa memasukkan anak-anak mereka ke sini saat penerimaan siswa baru,’’ ujarnya.

Menurut Sri Hartini selama ini, masyarakat sekitar sekolah enggan memasukkan anak-anak mereka ke SD Negeri 36 Mataram. Mereka tidak tertarik lantaran sekolah dianggap tidak memiliki kreatifitas. Bahkan untuk kegiatan yang menampilkan siswa-

siswi pada saat acara-acara tertentu seperti Hardiknas, hari kartini dan momentum pelepasan siswa tidak pernah dilakukan sebelumnya.

“Akibatnya orang tua lebih memilih memasukkan anak-anak mereka ke sekolah sebelah. Padahal rumah mereka dekat dengan SD Negeri 36 Mataram,’’ keluhnya.

Kini Sri Hartini memimpin sekolah sejak beberapa bulan lalu, ia ingin mengubah cara pandang masyarakat sekitar bahwa sekolah kini sudah berubah. Banyak aktifitas melibatkan siswa-siswi digelar sekolah. Selain itu, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat memicu motivasi belajar warga sekolah Bahkan keseluruhan pentas seni yang ditampilkan siswa-siswi SD Negeri 36 Mataram Sabtu kemarin merupakan hasil pembinaan ekstrakurikuler sekolah yang sebelumnya tidak pernah ada. Di antaranya yaitu ekstrakurikuler drum band, ekskul seni tari, pramuka dan dokter kecil.

“Dulu hampir mau dimerjer, tapi distop pihak kelurahan. Semoga sekolah bisa berubah apalagi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat menarik minat masyarakat. Sekolah ini tidak mati. Dengan kegiatan ini animo masyarakat memasukkan ke sini lebih banyak. Sekolah tidak mati lagi dan bisa setara dengan SD lain di Kota Mataram,’’ pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

TARIAN - Anggota pramuka SDN 36 Mataram menampilkan tarian saat acara pelepasan siswa.

(Suara NTB/dys)

PRAKTIK - Siswa SD Negeri 36 Mataram sedang mengikuti praktik gosok gigi, Sabtu (28/5).

SUARA NTB

Senin, 30 Mei 2016

Halaman Halaman 14 14

PLN Gelar Pasukan Pengamanan Listrik Menyambut Ramadan Mataram (Suara NTB) PLN menggelar kegiatan gelar pasukan Jumat (27/5). Kegiatan menjadi ajang evaluasi dan kesiapan tim teknis melaksanakan fungsi-fungsi pengamanan listrik, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam rangka menghadapi bulan ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Gelar pasukan dilakukan di Kantor PLN Area Mataram, dipimpin langsung Manager PLN Area Mataram, Chaidar Syaifullah, melibatkan

Manager PLN Area Mataram, Chaidar Syaifullah

jajaran, mitra kerja, baik bidang pelayanan dan penyambungan listrik baru, pelayanan distibusi listrik, dan pelayanan konstruksi jaringan bertegangan. Gelar pasukan sebenarnya agenda rutin menyambut kegiatan-kegiatan besar. Sebelumnya kegiatan serupa dalam rangka mendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). ‘’Alhamdulillah kegiatan UNBK kemarin dari sisi pemenuhan kebutuhan listrik dapat terlaksana relatif lancar. Melalui kegiatan ini kita melakukan evaluasi terhadap yang sudah dilakukan, dan memastikan kesiapan tim memberikan pelayanan terbaik dan kenyamanan kepada masyarakat. Apalagi ini momennya akan puasa,” kata Chaidar.

Gelar pasukan sekaligus memastikan kesiapan fisik tim, kelengkapan alat bekerja termasuk alat pelindung diri, baik pekerjaan di jaringan bertegangan, kontruksi jaringan maupun pelayanan sambungan baru.

Mengingat, kelengkapan alat bekerja penting untuk keselamatan dan kesehatan serta antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Chaidar juga mengingatkan, saat melaksanakan tugas, harus dipastikan bertegangan atau tidaknya jaringan yang akan dikerjakan.

Faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus menjadi perhatian utama para pegawai PLN dan mitra kerja.

“Setiap pekerjaan yang dilakukan juga harus ada

pengawas, kalau tidak, pekerjaan tidak boleh dilanjutkan.

Tim yang melakukan pekerjaan juga harus melengkapi diri dengan buku standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pegangan dalam melaksanakan pekerjaan,” pesannya.

Jika peralatan lengkap dan sistem keamanan telah sesuai SOP, dipastikan gangguan yang sifatnya teknis dapat ditangani sesegera mungkin.

Pada intinya PLN memastikan, selama tidak ada gangguan non teknis (bencana) keandalan pasokan listrik kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Sebab terkait daya, tersedia dari pembangkit sebesar 230 Megawatt (Mw), sementara beban puncak (saat penggunaan serempak sebesar 207 Mw-210 Mw. Ada sisa cadangan daya sebesar 20 Mw. Masih menurut Chaidar, gelar pasukan akan tetap dilaksanakan, menyusul banyaknya agenda nasional dan internasional yang akan dilaksanakan di Pulau Lombok. Diantaranya, pertemuan perusahaan listrik antar negara anggota ASEAN (HAPUA) dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Juli- Agustus 2016.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak menggunakan listrik. Di bulan puasa, konsumsi listrik cenderung meningkat pada saat malam hari. Berhemat listrik dengan mematikan/mencabut peralatan listrik yang tidak terlalu penting digunakan sangat membantu kecukupan pasokan listrik. Selain itu, di momen bulan puasa dan Idul Fitri ini, seringkali rumah ditinggalkan dalam posisi kosong. Pelanggan diharapkan memastikan instalasi rumah dalam posisi aman terutama pada saat mudik. Dan masyarakat juga diingatkan untuk membayar tagihan listrik sebelum jatuh tempo pembayaran (tanggal 20) untuk menghindari denda keterlambatan dan pemutusan jaringan. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. (bul/*)

Fose bersama segenap jajaran dan seluruh mitra kerja PLN Area Mataram saat gelar pasukan pengamanan listrik menyambut ramadhan

Gelar pasukan pengamanan listrik menyambut ramadan dilakukan di Kantor PLN Area Mataram, dipimpin langsung Manager PLN Area Mataram, Chaidar Syaifullah, melibatkan jajaran, dan seluruh mitra kerja Kantor PLN Area Mataram.

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/uki)

Satker PBL PU NTB Gelar Festival dan Aksi Hijau di Kota Bima

Wawali bersama perwakilan SKPD dan FKPD dalam acara festival dan Aksi Hijau, di taman Ria, Kota Bima, Minggu (29-5)

Nampak peserta menggambar dan mewarnai dalam kegiatan Festival dan aksi Hijau, di Taman Ria, Kota Bima, Minggu (29-5)

Kota Bima (Suara NTB) Satuan kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Dinas PU NTB mengadakan kegiatan Festival & Aksi Hijau dalam rangka kampanye Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Taman Ria, Kota Bima, Minggu (29/5). Kegiatan yang mengangkat tema ‘’Hijau Kotaku, Damai Bimaku’’ tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Bima, H. Arahman H. Abidin SE. ‘’Kegiatan ini adalah momen yang sangat berharga bagi Kota Bima. Mengingat Kota Bima meraih penghargaan Kota Hijau (Green City) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ajang Indonesian Green Award (IGA), belum lama ini,” kata orang nomor dua di Kota Bima ini.

Selama ini, pihaknya terus menggalakkan pembangunan dan gerakan ramah lingkungan

atau go green. Bahkan tahun lalu tengah menggencarkan program satu pohon sejuta manfaat. Yang dihadiri oleh Duta Lingkungan Hidup Indonesia.

Dengan target menggugah kesadaran masyarakat untuk melakukan penghijauan, “Program-program itu tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan kepedulian dari warga Kota Bima,” terangnya.

Diharapkannya kegiatan Festival dan Aksi Hijau itu, dapat memberikan pemahaman dan kesadaran untuk lebih mencintai dan memelihara lingkungan sebagai sumber kehidupan. Besar pula harapannya bahwa kegiatan semacam ini terus dilaksanakan untuk membangun dan menggugah partisipasi masyarakat untuk mencintai lingkungan.

“Jaga dan dan rawatlah lingkungan dengan baik. Berikan warisan terbaik kepada

Wawali akan memukul gong yang disaksikan perwakilan SKPD, FKPD. membuka resmi kegiatan festival dan Aksi Hijau, di Taman Ria, Kota Bima, Minggu (29-5)

Istri Wawali, Hj. Badrah Ekawati SE yang ditunjuk sebagai tim juri tengah memantau peserta mengambar dan mewarnai, di kegiatan Festival dan Aksi Hijau di Taman Ria, Kota Bima, Minggu (29-5)

anak cucu kita kelak yakni lingkungan yang bersih, baik dan bersahabat,” harapnya.

Sekretaris Bappeda Kota Bima, M. Tafsir mengaku, kegiatan menunjukkan bagi pihaknya, yang saat ini tengah merencanakan untuk memperbanyak membuka ruang tata hijau (RTH) di Kota Bima.

Seperti yang tertuang dalam Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031.

“Di mana telah mengamanatkan untuk mewujudkan minimal 30 persen, ruang terbuka hijau di Kota Bima. Jadi kegiatan ini, bertepatan tahap perencanaan RTH yang akan diimplementasikan tahun 2017 mendatang,” terangnya.

Kegiatan itu, diawali aksi hijau seperti memungut sampah, penanaman bunga, penataan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara bersama

perwakilan SKPD, FKPD, aktivis penggiat lingkungan, mahasiswa dan pelajar di kota setempat.

Bahkan pada kegiatan itu, juga sekaligus dilakukan kampanye Kota Hijau kepada anak. Dengan diadakan lomba mewarnai dan menggambar tingkat TK dan SD, yang mengangkat tema mengenai lingkungan.

“Tujuannya adalah memberikan nilai edukasi kepada anak agar dapat memahami dan mengenal pemahaman mengenai lingkungan yang mulai ditanamkan sejak usia dini,” ujar istri Wawali, Hj. Badrah Ekawati SE yang ditunjuk sebagai tim juri dalam kegiatan ini.

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Satker PBL dengan Bappeda Kota Bima, Forum Komunitas Hijau dan SKPD terkait. (Uki/*)

Wawali memukul gong, membuka secara resmi kegiatan Festival dan Aksi Hijau, di Taman Ria, Kota Bima, Minggu (29-5)

Wakil Walikota Bima, H. Arahman H. Abidin menamam pohon dalam kegiatan Festival dan Aksi Hijau, di Taman Ria, Kota setempat, Minggu (29-5)

Halaman 15

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

Dimas Berhasil Pertajam Poin Tembakan

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Minggu, 29 Mei 2016 02:45 Real Madrid 1 (5) vs 1 (3) Atletico Madrid @RCTI

Pertina NTB Bertekad Kembangkan Potensi Sumber Emas Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga tinju ditargetkan mempersembahkan dua emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat Jabar, 17-29 September 2016. Namun, peluang cabor tinju meraih lebih dari dua emas sangat besar. Pertina NTB pun bertekad mengembangkan potensi sumber emas di kelas lainnya sehingga atlet tinju mampu melampaui target dua emas.

Sekum Pertina NTB, Haryoto Az yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (29/5) kemarin mengatakan target dua emas yang dibebankan KONI NTB untuk cabor tinju cukup realistis. Bahkan menurutnya target dua emas tersebut bisa terlampaui. Hal itu dikatakannya setelah melihat potensi lima petinju NTB yang dipersiapkan mengikuti PON XIX Jabar 2016.

“Melihat potensi lima petinju kita yang lolos PON, kita dari cabor tinju bisa menyumbang lebih dari dua emas. Untuk itu kami dari Pertina NTB bertekad mengembangkan potensi sumber emas di tiga atlet tinju lainnya,” ucapnya.

Dikatakan Haryoto, Pertina NTB meloloskan lima petinju di PON Jabar 2016. Mereka adalah, Nasrudin, Putra Samada, Endang, Jubaitul dan Huswatun. Kelima petinju itu kata Haryoto pernah mengukir prestasi tertinggi kejurnas. Dicontohkannya, pada Kejurnas Tinju “Piala Gubernur Maluku Cup” di Maluku belum lama ini Huswatun peraih medali emas di kelas 60 Kg putra, Endang medali emas di kelas 48 Kg putra dan Putra Putra Samada meraih medali emas di kelas 69 Kg putra.

Selain itu di Pra-PON Tinju di NTT tahun 2015 lalu, Nasrudin meraih medali emas di kelas 90 Kg putra dan Endang berhasil menyumbang medali perak di kelas 54 kg putri.

Melihat sepak terjang kelima petinju NTB itu, Haryoto menyimpulkan cabor tinju memiliki potensi untuk mengembangkan peluang menambah medali emas di PON . Dalam hal ini Haryoto menilai petinju NTB bisa meraih lebih dari dua emas. Untuk memaksimalkan potensi itu pihak Pertina NTB akan mengembangkan potensi sumber medali emas yang bisa diraih NTB di PON Jabar 2016.

Pertina NTB tertantang mengembangkan sumber medali emas di kelas lainnya. Bila KONI NTB melihat peluang dua emas di cabor tinju, yakni di Nasrudin dan Huswatun, namun Pertina optimis peluang medali emas NTB juga bisa disumbangkan lewat tiga atlet lainnya.

Diakuinya, Jubaitul, Endang dan Putra Samada bisa menambah sumber perolehan medali emas di PON Jabar 2016.

Untuk mengembangkan potensi sumber medali emas itu, pihak Pertina NTB bekerjasama dengan Sasana Tinju Notorius KSB untuk mematangkan persiapan kelima atlet sebelum tampil di PON Jabar 2016. (fan)

(Suara NTB/ist)

LAMBUNGKAN ZIDANE – Para pemain Real Madrid beramai-ramai melambungkan pelatihnya, Zinedine Zidane setelah mengalahkan Atletico Madrid dan meraih trofi Liga Champions ke-11 mereka, Minggu dini hari kemarin.

Zidane Juarai Liga Champions sebagai Pemain Dan Pelatih Milan Zinedine Zidane melengkapi karirnya setelah tercatat sebagai orang ketujuh yang berhasil mengangkat trofi Liga Champions sebagai pemain dan pelatih usai membawa Real Madrid juara Liga Champions 2016.

Zidane tercatat menjadi sosok kunci yang mengantar Real Madrid memenangi gelar Liga Champions ke-9 setelah sepakan bekas kapten timnas Prancis itu menjebol gawang Bayer Leverkusen pada 2002. Laga itu menjadi final ketiga Zidane setelah dua kali gagal bersama Juventus pada 1997 dan 1998.

Prestasi ini membuat Zidane menjadi orang ketujuh serta layak disejajarkan dengan para legenda yang juga mampu menyumbang

piala Liga Champions sebagai pesepakbola dan pelatih.

Miguel Munoz adalah orang pertama yang berhasil memenangi kompetisi Liga Champions sebagai pemain Los Blancos pada 1956 dan 1957 dan sebagai pelatih pada 1966.

Giovanni Trapattoni menjadi orang kedua. Waktu menjadi pemain ia mengantar Inter Milan menjadi juara pada 1963 dan 1969 serta juara 1985 saat melatih Juventus.

Johan Cruyff menjadi orang ketiga yang mencapai prestasi itu lewat tiga kemenangan bersama Ajax periode 1971-1973.

Saat menjadi pelatih, ia mengantar Barcelona juara Liga Champions pada 1992.

Carlo Ancelotti berhasil memenangi Liga Champions se-

PWI NTB Terkendala Dana Kirim Atlet Porwanas Mataram (Suara NTB) Persatuan Wartawan Indonesia (NTB) menegaskan kesiapan mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) di Bandung, Jawa Barat (Jabar), 25-30 Juli mendatang. Hanya saja, saat ini PWI NTB masih kesulitan dana untuk mengirim atletnya di ajang multi event tingkat wartawan nasional. Pasalnya dukungan anggaran dari Pemprov NTB tidak ada.

“Kalau dulu kita dapat bantuan dana dari Pemprov NTB sebesar Rp 100 juta untuk kegiatan Porwanas. Selain itu bantuan dari sponsor swasta seperti PT. Newmont juga ada.

Tapi untuk Porwanas tahun ini kita tak mendapat dana dari Pemprov NTB,” ucap Ketua PWI NTB, H. Ahmad Sukisman dalam rapat tim Porwanas di Sekretariat PWI NTB di Mataram, Sabtu (28/5) lalu. Rapat tersebut dihadiri peserta Porwanas NTB. Hadir juga dalam kesempatan itu Sekretaris PWI NTB, Nasrudin Zein dan beberapa Perwakilan PWI kabupaten/kota di NTB. Dijelaskan Sukisman, dana di kas PWI NTB baru terkumpul sebanyak Rp 15 juta. Jumlah dana tersbeut sangat minim sebab dana yang dibutuhkan PWI NTB untuk biaya keberangkatan atlet ke Porwanas mencapai Rp 450 juta.

“Kondisi anggaran yang ada di kas PWI NTB saat ini hanya Rp 15 juta. Sementara anggaran yang kita butuhkan untuk memberangkatkan 82 kontingen sebesar Rp 450 juta,” terang Sukisman.

Lanjut Sukisman, untuk membiayai dana keberangkatan kontingen Porwanas NTB pihaknya akan membebankan ke masing-masing atlet daerah untuk membiayai diri pribadi. Masing-masing atlet dibebani biaya Rp 6 juta perorang.

“Itu artinya masing-masing PWI kabupaten/kota kita harapkan untuk membiayai dana keberangkatan masingmasing atletnya sebesar Rp 6 juta perorang, karena saat ini kita tak punya anggaran,” ucapnya.

Untuk menggalang dukungan dana dari Pemkab atau sponsor di kabupaten/kota, Sukisman meminta ke masingmasing PWI kabupaten/kota untuk mengajukan proposal ke pihak sponsor swasta maupun Pemda setempat. Dana yang terkumpul nanti diharapkan bisa disampaikan ke PWI NTB dalam waktu dua minggu setelah rapat. Pasalnya pihak PWI NTB dalam waktu dekat ini harus menyetor dana ke Panitia Porwanas untuk pendaftaran entry by name atlet.

Sekretaris PWI NTB, Nasrudin Zen mengatakan dana yang dibutuhkan oleh kontingen Porwanas NTB untuk mengikuti Porwanas mencapai Rp 450 juta. Namun untuk mengirim entry by name atlet, pihak PWI NTB kata Nasrudin harus menyetor dana Rp 60 juta.

“Dana Rp 60 juta ini harus disetor secepatnya. Kita diberi waktu dua hari untuk menyetor uang Rp 60 juta,” jelasnya.

Besar uang yang disetor panitia Porwanas itu berdasarkan jumlah peserta atau kontingen daerah, dan NTB diminta untuk menyetor tahap awal sebesar Rp 60 juta. (fan)

(Suara NTB/ist)

JUARA - Kajati NTB Martono (paling kanan) foto bersama dengan tim Korem 162/WB yang menyabet juara I dan III Kajati Cup 2016.

Korem 162/WB Borong Piala Tenis ”Kajati Cup 2016” Mataram (Suara NTB) Turnamen Kejati NTB Cup 2016 didominasi petenis dari jajaran Korem 162/WB. Dua piala disabet sekaligus oleh tim Korem A untuk juara I dan Korem B untuk juara III. Pertandingan yang dimulai Jumat (27/5) sampai Minggu (29/5) kemarin berlangsung ketat, setelah sejumlah tim kuat yang mendaftar dari berbagai unsur bertumbangan. Sampai akhirnya partai final Minggu sore, tim Tenis Korem 162/WB dipimpin langsung Danrem 162/ WB Kolonel Farid Makruf, MA merebut dua piala sekaligus, untuk juara I dan juara III. Sementara juara II diraih Polres Sumbawa dan Juara IV tim Handayani. Partai final berlangsung di Lapangan Adhyaksa, kompleks Kejati NTB jalan Langko Mataram. Penyerahan piala langsung oleh Kajati NTB Martono, SH, MH kepada Danrem. Hadiah uang Rp 10 juta diserahkan Wakajati NTB Arifin Bachroedin, SH, MH. Ketua tim pertandingan, Muhammad Irwan Datuiding, SH mengapresasi animo peserta dan terlibatnya atlet tangguh dalam pertandingan yang diselenggarakan pihaknya itu. Pihaknya tidak hanya melihat sportivitas, tapi kekompakan antar institusi. Dimana keikutsertaan Polda NTB dan Korem 162/WB, menunjukkan sinergitas antar lembaga itu terjalin baik, tak terkecuali dengan tim tim lain yang ikut serta. Apalagi pet-

inggi tiga lembaga, Kajati NTB Martono, SH,MH, Kapolda NTB BrigjenPol.UmarSeptono,SH,MH dan Danrem 162/WB Kolonel Farid Makruf, MA hadir langsung di pertandingan itu.

“Kami berharap, sinergitas ini terjalin lebih baik lagi dalam tupoksi masing masing,” kata Irwan kepada Suara NTB usai pertandingan.

Dia mengamati, pertandingan yang berjalan sengit itu karena kompetisi antar tim dengan kemampuan sekelas atlet profesional. Jalannya pertandingan dan hasil yang diraih tim terbaik ini diharapkan menjadi motivasi internalnya dan tim tim lainnya di NTB. Selain itu, pertandingan ini akan menjadi pemacu semangat pihaknya untuk menyelenggarakan pertandingan lebih kompetitif lagi di tahun berikutnya.

“Sebab tujuan kita tidak lain untuk menjaga keakraban petenis se-NTB. Dan alhamdulilah ini tercapai. Danrem, Kapolda, Kajati sudah menyatu, kompak,” harapnya.

Sementara Danrem 162/ WB Kolonel Farid Makruf, MA mengakui keikutsertaan timnya itu sebagai upaya mengambil peran untuk meningkatkan pembinaan olahraga di NTB dan mengolahragakan masyarakat, terutama lewat tenis lapangan.

“Sasaran lebih jauhnya, kami ingin tenis menjadi olah raga unggulan dalam PON yang akan datang,” ujar Danrem optimis. (ars/*)

bagai pemain dan pelatih bersama AC Milan. Ia juga mengangkat piala Liga Champions untuk Real Madrid pada 2014.

Frank Rijkaard menjadi orang kelima. Ia memenangkan Liga Champions sebagai permain bersama AC Milan pada 1989, 1990 dan Ajax pada 1995.

Rijkaard memenangkan Liga Champions sebagai pelatih Barcelona pada tahun 2006.

Pep Guardiola menjadi orang keenam setelah memangkan treble winner pada 2009. Pep adalah skuat andalan Barcelona saat memenangan Liga Champions bersama pelatih Cruyff pada tahun 1992. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Atlet menembak NTB, Dimas Restu Arindra Putra berhasil meningkatkan poin tembakan di Kejurnas Menembak di Jabar, Minggu (29/5) kemarin. Atlet menembak asal Kota Mataram itu meraih poin tembakan 586, melampaui target 575 poin yang ditargetkan pelatih sebelumnya.

Sayangnya, hasil itu masih menempatkan Dimas di peringkat tiga nasional, setelah atlet Papua, Prayuda Farid di peringkat pertama dan Rasid Wibowo dari Kalimantan Selatan (Kalsel) di peringkat kedua. Demikian informasi yang disampaikan Pelatih Menembak, Andik Budi Hariono saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Minggu (29/5) kemarin.

“Atlet kita Dimas Restu Arindra Putra berhasil meningkatkan poin tembakan. Dari target kita 575 poin, dia meraih poin 586 poin. Itu artinya, bila di jumlah tampak peningkatan tembakan Dimas meningkat 11 poin dari target,” ucap Andik.

Sayangnya,pointembakanyang diraih Dimas belum mampu menempatkan penembak NTB di peringkat pertama. Pasalnya masih ada dua penembak yang menempati poin tembakan lebih tinggi dari Dimas. “Penembak kita selisih satu poin dari penembak Papua yang juara satu, dan selisih nol koma sekian poin dari peringkat

dua asal Kalsel,” jelas Andik.

Meski gagal membawa pulang medali emas, namun Andik sangat puas dengan hasil tembakan yang dicapai Dimas, pasalnya poin tembakan Dimas melapaui 11 poin dari target.DimanaAndikmenargetkan Dimas menembak 575 dari 60 butir tembakan. Namun Dimas justru mampu menembak 586 poin dari 26 peserta yang ikut.

Diakui Andik, poin tembakan Dimas sudah meningkat. Itu artinya program latihan yang dilaksanakan selama lima bulan di pelatda menghasilkan prestasi yang signifikan. Di sisa waktu tiga bulan lagi, NTB masih bisa memantapkan persiapan guna menghadapi PON Jabar 2016.

Lanjutnya, selain Dimas, masih ada 10 atlet NTB lagi yang akan mengikuti pertandingan di nomor lain. Yakni Ni Wayan Yuliarthi, Liza Rizna, Bimo, L. Rizal, I Kadek Yogi dkk akan melakoni laga lanjutan, Senin (30/5) hari ini. Event itu diikuti semua atlet yang lolos PON. (fan)

SUARA NTB

Senin, 30 Mei 2016

Polres Loteng Berharap KPK Turun Korsup Dari Hal. 1 ‘’Bisa saja Korsup ulang.

Tapi bagaimana teknisnya, tentu ini kan proses lagi,” jawabnya. “Tapi kami tetap berharap, kalau di kesempatan berikutnya, kasus ini lah yang dikorsup juga oleh KPK,” harap Nurodin.

Sementara yang bisa dilakukan, tetap berkoordinasi dengan JPU Kejari Praya, membahas lagi sebagaimana dilakukan beberapa kali sebelumnya, untuk tujuan percepatan penyelesaian kasus. ‘’Kami intens koordinasi dulu (dengan JPU), apapun hasilnya nanti kita lihat. Harapan saya yang penting punya tujuannya sama, penegakan hukum di kasus korupsi,” tegas mantan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB ini.

Kasus bedah desa Lombok Tengah dalam catatan sebelumnya memang tidak masuk dalam agenda Korsup KPK. Pada dasarnya Ketua Tim Korsup, Endang Tarsa sudah menyiapkan waktu, karena supervisi tiga kasus di hari kedua itu sudah tuntas. “Siang ini tidak ada untuk kasus itu (bedah desa). Karena jaksanya tidak ada satu pun yang hadir, ndak jadi. Sebenarnya kami sudah siap,” kata Endang Tarsa kepada Suara NTB. Terkait ketidakhadirannya ini, pihak Kejari Praya mengklarifikasi. Menurut Kasi Pidsus Hasan Basri, SH, tidak ada pemberitahuan resmi sampai ke pihaknya dalam bentuk surat. Pemberitahuan hanya berupa lisan.

Baginya, karena Korsup adalah agenda penting,maka formal administrasinya harusnya terpenuhi. ‘’Kami tidak mau dong, hanya sampai pemberitahuan lisan. Lembaga ini (Kejak-

Halaman 16

Kemiskinan dan Kerendahan Hati Pemimpin

saan) kan ada wibawa juga.

Seharusnya kalau ada agenda penting, ada surat undangan yang sampai ke kami,”kata Hasan Basri dikonfirmasi Suara NTB via ponsel Minggu (29/5).

Itu kemudian jadi alasan pihaknya enggan menghadiri Korsup tersebut. ‘’Jangan kemudian karena ada KPK datang, kami harus buru buru datang tanpa undangan,” kata mantan Kasi Pidum Kejari Raba Bima ini.

Bagaimana jika di kesempatan berikutnya kasus ini masuk agenda Korsup KPK? Baginya tidak jadi soal. Bahkan mempersilakan KPK turun lagi untuk Korsup, terpenting agenda dan jadwalnya jelas.

Hanya untuk saat ini, paling penting menurutnya koordinasi tetap intens dengan pihak Reskrim Polres Lombok Tengah.

Wujud koordinasi yang lancar itu sebenarnya sudah terlihat, dengan dilakukannya gelar perkara bersama antara Polres dan Kejari.

Hasilnya, dari tiga tersangka, berkas untuk PPK sudah dinyatakan P21. Itu terjadi setelah penyidik Polres memenuhi permintaan jaksa untuk memeriksa ahli Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sebab dari pemeriksaan itu, PPK disebut turut bertanggung jawab. “Sedangkan berkas KPA masih kita kaji lagi,” jawabnya.

Sebagai ulasan, hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK) menemukan kerugian Rp 1,06 miliar. (ars)

Dari Hal. 1 Egoisme, —kalau masih ada—harus diturunkan dan diletakkan pada titik yang paling dasar. Apalagi jika dampak egoisme itu tidak baik bagi masyarakat. Masing-masing kita, khususnya penanggungjawab penanggulangan kemiskinan di provinsi dan kabupaten/kota harus membangun dan merawat relasi yang membuat mereka menjadi “tidak berjarak”. Sehingga semua soal bisa didiskusikan dan bisa dicari solusinya secara bersama-sama.

Membangun relasi yang “tidak berjarak” di antara wakil kepala daerah, khususnya yang menyertai kunjungan wagub ke Bantaeng menurut saya, sangat bisa.

Yang saya tangkap dan rasakan ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka, mereka adalah pemimpinpemimpin yang rendah hati.

Pemimpin yang mempunyai komitmen untuk membangun daerah dan mengabdi untuk masyarakatnya.

Itulah yang terjadi sesungguhnya di Bantaeng. Kenapa Bantaeng bisa menjadi tempat belajar banyak daerah di Indonesia. Antara lain, karena H.M. Nurdin Abdullah, sebagai bupati sangat rendah hati. Dia tampaknya tidak terlalu banyak pertimbangan dalam membangun komunikasi dan

berinteraksi dengan masyarakatnya. Sehingga apa yang terjadi di Bantaeng sangat dipahaminya. Bahkan mungkin “dijiwainya”. Setiap selesai Salat Subuh berjamaah di masjid, Nurdin Abdullah menyiapkan waktu khusus untuk menerima dan berdialog dengan masyarakatnya. Sehingga banyak soal yang menjadi kebutuhan masyarakatnya bisa dipenuhi dan diselesaikan dengan segera. Katakanlah contohnya, sebelum menjabat sebagai bupati, Bantaeng kerap kebanjiran setiap musim hujan. Sekarang banjir tidak pernah muncul di Bantaeng, karena Nurdin Abdullah bisa menyelesaikan akar soalnya yang menjadi penyebab banjir di daerah itu.

Apa yang dilakukan Nurdin Abdullah tampaknya sangat sederhana dan sangat mungkin bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Rendah hati dan menjadi contoh bagi orang lain. Sehingga ketokohannya menjadi kuat. Simpati masyarakat terhadapnya menjadi besar.

Masyarakat sangat hormat terhadapnya. Dan masyarakat mencintainya dengan tulus seperti juga dia tulus mencintai masyarakatnya.

Nurdin Abdullah kelihatannya sangat yakin dengan pilihan gaya kepemimpinan yang dilakukannya, sehingga dia tidak banyak direpotkan de-

ngan atribut kampanye ketika maju dalam Pilkada Bantaeng berikutnya setelah periode sebelumnya sebagai bupati.

Menurutnya, dia tidak memasang spanduk di jalan-jalan.

Karena “spanduk” sudah terpasang di hati masyarakatnya.

Pegawai di Pemda Bantaeng pun nyenyak tidurnya ketika proses Pilkada berlangsung.

Mereka tidak mempunyai beban untuk memenangkan Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah meminta mereka untuk tidak menjadi “tim suksesnya”.

Mereka dibebaskan menentukan pilihannya. Dan Nurdin Abdullah menang. Dia dimenangkan oleh masyarakat Bantaeng. Karena masyarakat mencintai dan mendukungnya.

Gaya kepemimpinan Nurdin Abdullah di Bantaeng, sungguh menginspirasi. Tetapi sebenarnya tidak terlalu jauh juga dengan “gaya” banyak pemimpin di NTB. Mereka rata-rata mudah diajak diskusi. Mereka bersedia mendengar masukan banyak orang.

Tampak sekali keakraban Wagub NTB dan tujuh wakil kepala daerah selama berkunjung ke Bantaeng. Artinya, mereka dimungkinkan berdiskusi dan memikirkan nasib masyarakatnya tanpa harus menggunakan forum-forum resmi. Sehingga apa yang disebutkan Nurdin Abdullah, bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan di Bantaeng,

tetapi indeks kebahagiaan bisa juga dilakukan NTB. Meski sebenarnya, untuk bisa meraih keberhasilan kita memang memerlukan kesabaran dan ketelatenan. Masingmasing pihak harus bisa menaklukkan dirinya sendiri dan saling menjaga perasaan untuk membangun kekompakan, kerjasama dan kekuatan.

Karena meraih keberhasilan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Dia butuh energi dan keringat.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah ketika menghadiri diskusi terbatas di Suara NTB beberapa waktu lalu, sungguh mengesankan kami. Ketika pamit pulang, Mahmud Abdullah mengatakan, nasi kotaknya dibawa pulang. Dia tidak makan di Suara NTB. Redaktur Pelaksana Suara NTB minta izin agar nasi kotaknya diantar ke mobilnya. Mahmud Abdullah menolaknya. Dia memilih membawa nasi kotak itu sendiri tanpa meminta ajudan membawanya. Dia menyebutkan, dengan membawa nasi kotak sendiri ke mobil tidak ada pengaruhnya pada jabatannya. Sambil senyum menambahkan, jabatannya tidak akan hilang hanya dengan menenteng nasi kotak dari Kantor Suara NTB ke mobilnya.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk memuji siapa-siapa. Tetapi yang ingin saya

Cabut Izin Investor Nakal Dari Hal. 1 Selain itu, Wagub juga meminta SKPD terkait untuk menyisir kerjasama pemanfaatan aset daerah bersama pihak ketiga yang kontribusinya perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. ‘’Kita perlu ketegasan juga kepada para investor. Karena tidak semua investor ini serius, langsung action. Padahal kita sudah memberikan jaminan, kemudan investasi, jangan sampai kita tersandera,’’ kata Wagub di Mataram, pekan kemarin.

Dikatakan, tak sedikit investor yang menelantarkan lahan di daerah ini. Padahal, banyak investor yang lebih serius dan punya modal yang besar ingin berinvestasi di NTB tetapi mereka tak bisa masuk.

Karena lahan sudah dikuasai

terlebih dahulu oleh investor yang tidak serius.”Saya sudah minta untuk dilakukan penertiban dan inventarisir,”ujarnya.

Terkait kerjasama pemanfaatan aset yang nilai kontribusinya bagi daerah sangat kecil, Amin mengatakan dirinya sudah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama SKPD terkait melakukan inventarisir dan melakukan kajian. ‘’Kalau memang ada peluang secara yuridis, ada klausal yang kita lakukan peninjauan ataupun addendum kita akan lakukan. Bahkan perlu penyesuaian-penyesuaian dalam hal harga sewa. Dulu kita welcome, asal mau masuk, diberi kemudahan bahkan tak mungkin memperhatikan kenaikan kontribusi bagi daerah,”ucapnya.

Semestinya, kata Wagub, dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga ada klausul mengenai perubahan kontribusi yang dilihat 10-20 tahun ke depan. Amin melihat, besaran kontribusi pada sejumlah kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga sudah ada yang tak sesuai dan perlu ditingkatkan.

“Kontribusi dari kerjasama

COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

aset ini sekarng sudh tak sesuai, karena tak ada klausulnya. Kita mau batalkan, ndk boleh. Kita bisa dituntut. Ada yang sampai 70 tahun kerjasamaanya. Kita juga tak boleh sembarang mencabutnya karena kita bisa dituntut. Kita kaji, mungkin ada sisi-sisi lain yang dilakukan,”pungkasnya. (nas)

SALON SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

garisbawahi, bahwa untuk membuat NTB “lompat” itu tidak sulit. Termasuk dalam menurunkan angka kemiskinan. Kalau pun sementara ini, masih ada yang perlu disempurnakan untuk menyatukan kekuatan provinsi dan kabupaten/kota, tidak sulit untuk melakukannya. Artinya, ruang diskusi dan ruang dialog terbuka sangat lebar. Pemimpinpemimpin di NTB, tentu sama saja dengan Nurdin Abdullah di Bantaeng. Mereka juga punya mimpi mencetak sejarah.

Mereka juga punya mimpi untuk meninggalkan kenangan yang manis bagi masyarakat setelah tidak lagi menjabat.

Bahkan desa pun siap bergerak membangun kekuatan.

Seperti yang dikatakan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) NTB, Umar Ubaid pada Diskusi Terbatas Suara NTB, Sabtu (28/5) lalu, untuk memerangi kemiskinan di NTB, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemprov dan kabupaten/ kota, desa harus dilibatkan.

Menurunkan angka kemiskinan katanya, harus menjadi gerakan bersama. Tidak terkecuali desa juga bergerak. ***

LOWONGAN DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700 DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717 ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 30 Mei 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Senin, 30 Mei 2016

Halaman 18

Hujan Deras, Konser Nugie di Golden Palace Tetap Hangat

Hotel Palapa Gandeng Kedai Kopi HOTEL Palapa yang berdiri di Jalan Palapa Nomor 16 B, Cakranegara, Kota Mataram sengaja dibangun bergandengan dengan kedai kopi Coffee Toffee. Alasannya, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam memberi pelayanan terhadap para tamu atau wisatawan.

Hotel yang mulai beroperasi sejak Maret, 2014 ini menjadi tempat transit bagi para wisatawan. Dengan tarif bermalam yang hemat, hotel melati dua berlantai tiga ini acap disasar tamu - tamu domestik. Para tamu yang menginap di hotel tersebut hanya dikenakan biaya sebesar Rp 250.000 permalam.

“Kita disini hanya menjual kamar saja. Lumayan murah, dan kita mengakomodir tamu - tamu luar daerah,” kata Agus Faizul Hadi, Operational Manager Palapa Hotel, Jumat (27/5).

Meski demikian, bila ada tamu yang menginap di hotelnya ingin menikmati hidangan kopi dari kedai sebelah, pihaknya siap memberikan pelayanan melalui kerjasama dengan pihak kedai. Dengan begitu, para tamu tidak perlu repot wara - wiri keluar hotel untuk mencari hidangan kopi saat bermalam di Kota Mataram.

“Ini satu owner tetapi beda manejemen. Pengelolaannya pisah - pisah. Tetapi kemudahannya ialah, tamu yang menginap di hotel kadang - kadang cukup keluar hotel langsung ketemu kedai kopi. Jadi tidak perlu repot keliling kesana kemari untuk mencari tempat angkringan,” katanya.

Hal tersebut menjadi tawaran akses kemudahan bagi para tamu yang menginap di hotel. Selain menikmati hidangan kopi, bahkan di kedai setempat para tamu juga dapat memperoleh hidangan kuliner atau makanan lezat sebagai santapan saat sarapan, makan siang maupun makan malam. (met)

Mataram (Suara NTB) Meski hujan deras mengguyur Kota Mataram, Jumat (27/5) malam, Konser Nugie di Golden Palace Hotel tetap berlangsung dengan hangat. Konser bertajuk Dinner Among The Stars Featuring Nugie malam itu benar - benar meriah.

Konser dalam agenda makan malam di hotel tersebut merupakan kali pertama yang dilakukan Nugie. Musisi yang populer di era 1990 hingga 2000-an ini beberapa kali pernah manggung di Lombok. Seperti tak lekang dalam ingatan masyarakat, Nugie pernah tampil di kawasan pariwisata Aiq Bukak, Lombok Tengah pada tahun 2003.

“Kalau konser dengan tajuk dan desain konsep seperti ini baru pertama kali kita lakukan. Kami berharap ini dapat menjadi program rutin yang berkelanjutan,” kata Reza Pahlevie F & B Manager di Golden Palace Hotel saat ditanya Suara NTB, mengenai konser yang diselenggarakannya.

Selain menciptakan sarana hiburan bagi masyarakat, tujuan penyelenggaraan konser tersebut ialah agar publik bisa mengenal lebih dekat tentang keberadaan Golden Palace Hotel yang berdiri di Jl. Sriwijaya itu. Selain itu,

masyarakat juga ingin diperkenalkan dengan beragam masakan yang menjadi hidangan hotel. Bahwasanya, kata dia, harga makanan di hotel tersebut relatif sama dengan harga makan di tempat - tempat lain.

“Selama ini orang tidak mengenal Golden Palace. Kedepan kita akan mencoba mendatangkan artis dalam kegiatan seperti ini. Tujuannya untuk mengajak masyarakat menikmati tempat - tempat yang menampilkan keindahan,” katanya.

Salah satu tempat yang menawarkan pesona atau keindahan tersebut yakni di Ibis Cafe, Rooftop Garden, Golden Palace Hotel. Tempat tersebut merupakan taman yang terletak di puncak gedung hotel setempat.

“Di Lombok ini, kita punya banyak tempat yang menawarkan keindahan. Seperti kalau mau menikmati sunset, ya di Ibis Cafe, pemandangan sore

(Suara NTB/ist)

Konser Nugie di Golden Palace Hotel, Jumat (27/5) malam lalu. hari di situ betul - betul memesona. Inilah yang kita ingin ajak masyarakat untuk sama - sama menikmatinya,” kata Reza.

Dari lokasi Ibis Cafe gedung hotel ini, para pengunjung dapat menikmati pemandangan alam, dan juga hidangan kulin-

er hotel. Dalam agenda konser tersebut, pimpinan tim penyaji makanan hotel ini memperkenalkan produk makanan yang baru ditingkatkan kualitasnya.

“Kalau produk baru belum ada, tetapi kita mencoba menawarkan hidangan yang te-

lah kita tingkatkan kualitasnya. Jadi dari kegiatan ini, konsumen kita ajak menikmati pemandangan alam, hidangan makanan sambil menikmati penampilan artis yang memang sebelumnya memiliki soul di Lombok ini,” tandasnya. (met)

Ekshibisi Peresean Wagub dan Walikota Makassar Warnai Parade Kebudayaan Lombok Sumbawa

(Suara NTB/met)

LOBI - Meski berstatus hotel melati, tempat dan pelayanan yang diberikan kepada tamu di lobi hotel Palapa berkualitas prima selayaknya hotel berbintang.

Makassar (Suara NTB) Ekshibisi peresean antara Wakil Gubernur (Wagub) H. Muh. Amin, SH, MSi, dan Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto mewarnai Parade Kebudayaan Lombok Sumbawa yang digelar di Pantai Losari Makassar Sulawesi Selatan, Minggu (29/5) Meski peresean yang dilakukan kedua tokoh ini hanya sekadar seremoni belaka, namun mampu membuat animo masyarakat yang datang ke Pantai Losari di momen car free day itu menonton. Bahkan, beberapa di antara warga asli Makassar ditantang mencoba menguji nyali di olahraga tradisional khas suku Sasak ini.

Belum lagi penampilan sejumlah kesenian dan adat tradisional dari Samawa yang menampilkan event Munit Adat, rimpu dan proesi pengantin dari Sasak dan Mbojo. Pada parade ini, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Makassar juga ikut berpartisipasi.

Wagub H. Muh. Amin ber-

harap event ini mampu memberikan nilai positif bagi promosi pariwisata yang dilakukan pelaku pariwisata dan pemerintah di Makassar. Dari promosi yang dilakukan ini akan mampu menarik kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan nusantara ke NTB, sehingga target 1,5 juta wisatawan tidak tercapai.

Sebelumnya, saat membuka table top antara pelaku wisata NTB dan Sulawesi Selatan wagub berharap industri pariwisata di NTB bisa maju dan berkembang. Wagub menginginkan, pembangunan hotel atau tempat pertemuan juga ada di Pulau Sumbawa, sehingga setiap ada pertemuan berskala besar bisa digelar di Pulau Sumbawa.

Apa yang dilakukan NTB dan jajaran pariwisata mendapat sambutan respons positif dari Pemkot Makassar. Menurut Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto, pihaknya tertarik dengan apa yang dilakukan NTB. Pihaknya ingin mengadopsi pola-pola yang dilakukan NTB dalam mempromosikan potensi

yang dimiliki Kota Makassar.

Pada kesempatan ini, pihaknya mengundang Pemprov NTB menghadiri event berskala internasional September 2016 mendatang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. L. Moh. Faozal, S.Sos, MSi, menegaskan, jika promosi yang dilakukan adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara pelaku bisnis yang ada di Makassar dan NTB. Terkait hal itu, Pemprov NTB melalui Disbudpar NTB bersama organisasi pariwisata, yakni INCCA, PHRI, ASITA dan lainnya terus melakukan promosi agar tingkat kunjungan wisatawan ke NTB semakin meningkat. Untuk itu, ujarnya, pelaku pariwisata dari NTB menggelar table top bersama pengusaha dari Makassar di Hotel Arya Duta, Sabtu (28/ 5). Dalam table top ini juga digelar penandatanganan memorandum of understanding antara DPD INCCA NTB dengan DPD INCCA Sulawesi Selatan. Pada MoU ini disepakati masing-mas-

(Suara NTB/ist)

EKSHIBISI - Wagub NTB H. Muh Amin dan Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto siap-siap melakukan ekshibisi peresean pada pembukaan Parade Kebudayaan Lombok Sumbawa di Pantai Losari Kota Makassar, Minggu (29/5). ing DPD akan mempromosikan dan memasarkan potensi wisata yang dimiliki kedua daerah.

Diakuinya, tahun ini sepertinya merupakan tahun yang luar biasa bagi pelaku pariwisata di Lombok, karena hingga saat ini jumlah wisatawan yang datang sudah cukup banyak. Bahkan,

pengelola city hotel, tambahnya, sedang menikmati banyaknya tamu dari dalam dan luar negeri.

Belum lagi, sejumlah wisatawan Malaysia juga cukup banyak berkunjung ke daerah ini.

“NTB bukan lagi Nasib Tergantung Bali. Tapi bisa mandiri,” klaimnya. (ham)

SUARA NTB

Senin, 30 Mei 2016

Jalan Berliku Memakmurkan Desa Dari Hal. 1 Diskusi dimoderatori Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Bachrudin yang berbicara di awal diskusi memberikan gambaran bahwa desa memang sudah memperoleh banyak kemudahan dalam tata kelola pemerintahannya. Namun dana desa yang dikucurkan pemerintah, tidak bisa dibelanjakan secara leluasa oleh desa. ‘’Itu sudah ada patronnya, ada belanja desa namanya ; belanja pemerintahan, belanja pembangunan, belanja modal, belanja pemberdayaan dan belanja tak terduga,” ujarnya.

Menurut Bachrudin danadana tersebut nantinya harus dipakai untuk membiayai aspirasi yang datang dari dusundusun di desa tersebut. Bachrudin menilai, signifikansi dana desa dengan segera akan tereduksi oleh fakta bahwa desa-desa tersebut harus mengelola anggaran itu dengan memperhatikan jumlah dusun yang mereka miliki.

Belum lagi, ujarnya, sebuah desa dengan tujuh atau delapan dusun seringkali harus terkendala dengan problem teknis seperti akses jalan antar dusun. Padahal, untuk membangun akses tersebut seringkali dibutuhkan biaya besar. Karena itulah, porsi pemberdayaan ekonomi warga desa seringkali sulit untuk dimaksimalkan.

Problem lain yang diutarakan Bachrudin adalah minimnya kesempatan kerja di desa yang masyarakatnya cenderung mengandalkan sektor pertanian. Ia menegaskan, rutinitas pekerjaan yang dihasilkan dari sektor ini tidak seperti halnya sektor jasa atau perdagangan. ‘’Meskipun tidak mutlak, tetapi cenderung agak sulit masyarakatnya untuk keluar dari garis kemiskinan.

Masalahnya kita melihat warga di desa ini kan andalan utamanya adalah pada sektor agraris, sementara sektor agraris ini penyerapan tenaga kerjanya itu tempo-tempo,” ujar Bachrudin.

Petani atau buruh tani di desa-desa, menurut Bachrudin, lebih banyak bekerja pada saat penyiapan tanaman dan pada saat panen. Selebihnya, mereka tidak cukup beraktivitas yang produktif. Kondisi ini membuat masyarakat desa sulit untuk memperoleh pendapatan yang layak, yang bisa memenuhi standar kehidupan yang memadai.

Menurutnya, fakta inilah yang menjadi salah satu tantangan berat yang harus dipetakan saat membicarakan pengentasan kemiskinan di desa.

Kepala Bappeda NTB, Chairul Mahsul tak sependapat dengan penilaian Bachrudin. Menurut Chairul, salah satu filosofi yang cukup kuat dalam penggunaan dana desa adalah aspek pemberdayaan masyarakat.

“Ketentuan tentang penggunaan dana desa itu sudah clear bisa untuk itu. Bukan saja untuk administrasi, pemerintahan, dan infrastruktur. Tetapi ada dimensi pemberdayaan.

Filosofi yang paling kuat sebenarnya di pemberdayaan. Jelas mengatakan begitu, prinsipprispnya juga mengatakan begitu,” ujar Chairul.

Ia menegaskan, strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan di desa tetap dapat dilakukan.

Strateginya adalah menerapkan pembangunan yang terfokus. Dengan adanya fokus pada potensi unggulan di desa tersebut, maka semua elemen yang ada di desa bisa memberikan peran berbeda pada satu tujuan yang sama.

Chairul menggambarkan ini dengan konsep orkestra, di mana para pemainnya memiliki peran berbeda namun mereka semua memainkan lagu yang sama.

“Jadi, pola-pola intervensi kemiskinan itu yang penting semua anggota orkestra itu harus sama lagunya, semuanya tentang kemiskinan,” ujar Chairul. Menurut Chairul, selama konsep ini diterapkan secara konsekuen, ditambah dengan adanya pemimpin yang hebat di desa, maka pengentasan kemiskinan bisa benar-benar dilakukan dari desa.

Chairul menegaskan, desa akan sangat berperan dalam memaksimalkan kinerja pengentasan kemiskinan di tingkat kabupaten. Menurutnya, jika desa-desa di delapan kabupaten tertinggal di NTB ini bergerak maju, maka otomatis kabupatennya juga tidak akan tertinggal.

“Bergeraknya desa, mengangkat kabupaten. 60-70 persen desanya bergerak, maka terkoreksi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan angka pengangguran,” tegasnya.

Chairul menegaskan kembali bahwa kunci untuk memaksimalkan peranan di setiap level pemerintahan ini adalah pada kesetiaan memainkan ‘lagu’ yang sama.

“Artinya kita istiqomah pada ‘lagu’ yang sama, genre music yang sama, (misalnya) jazz semuanya. Jangan yang satu pemain biolanya main jazz, yang lain rock. Yang bisa mengkohesikan energi itu semuanya, gubernur, bupati, walikota dan Kepala Desa.”

Birokrasi Bikin Rancu Ketua APDESI NTB, Umar Ubaid menegaskan, seluruh jajaran pemerintahan desa memang menyambut gembira dan penuh optimisme dengan diberlakukannya undang-undang desa. Lebih-lebih, dengan adanya dana desa yang telah diturunkan.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami ingin menyampaikan bahwa penyaluran dana desa ini akan sangat berdampak besar bagi akselarasi pembangunan di tingkat desa,” ujarnya.

Umar Ubaid menegaskan, dalam rangka membangun masyarakat sejahtera di desa, aspek ekonomi tidak boleh dilepaskan dari pembicaraan.

“Aspek ekonomi adalah sesuatu hal mutlak untuk kita gerakkan. Bagaimana ekonomi untuk tingkat desa atau di tingkat masyarakat bawah ini bisa berkembang atau tersirkulasi hingga sekali lagi pendapatan masyarakat akan bertambah.

Baru kita bicara kalau kemiskinan akan berkurang atau tingkat kesehjahteraan masyarakat akan lebih baik,” ujarnya.

Untuk mencapai perbaikan kualitas ekonomi itu, regulasi yang ada sudah cukup mengaturnya. Ia menegaskan, di satu sisi terdapat konsep desa membangun. Lewat konsep ini diharapkan ada inisiatif dari dalam setiap desa untuk membangun dirinya.

Ruh dari Undang-undang Desa, menurutnya adalah bagaimana musyawarah di desa sebagai representasi keinginan masyarakat di desa itu bisa menjadi kata kunci dari pembangunan yang dilaksanakan di sebuah desa.

“Makanya sekali lagi jika di setiap desa musyawarahnya ini sudah terarah bagaimana mengurangi angka kemiskinan, secara otomatis anggaran yang ada di desa melalui dana desa ini akan berpengaruh besar atau akan digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan. Jadi dalam pandangan kami, musyawarah di desalah yang menjadi kata kuncinya,” tegas Umar.

Di sisi lain, imbuh Umar, ada pula konsep “Desa Membangun”. Dimana, energi di dalam desa bisa menjadi katalisator dengan level pemerintahan di atasnya. “Ada pemda, ada pemprov, ada stakeholder lain yang terkait, ini sangat kita berharap seluruh pihak bisa bersinergi,” ujarnya.

Umar menegaskan, berdasarkan pengalaman mengelola dana desa, hingga sejauh ini pihaknya merasa masih menjalani proses pembelajaran. “Di tahun pertama kita mendapatkan banyak kendali, di tahun kedua inipun masih proses ibarat naik kelas mungkin kita baru naik satu anak tangga. Dimana bagi para kepala desa, ini merupakan sesuatu yang baru. Bahwa dana desa itu tidak tibatiba masuk ke rekening kas desa,” ujarnya.

Umar menilai, apa yang telah ditentukan dalam regulasi menyangkut pengelolaan dana desa bisa mempermudah mereka dalam merealisasikan konsep pembangunan berbasiskan pemberdayaan masyarakat di desa.

Ia mengakui, dari aspek administrasinya, mengelola dana desa memang tidak sederhana. Terdapat beberapa

dokumen yang harus disiapkan sebelum cairnya dana desa. Mulai dari LKPDes, APBDes hingga LKPJ dan sejumlah dokumen lainnya.

“Ada lima dokumen yang harus kami siapkan di tingkat desa, baru dana desa itu bisa terealisasi. Sementara kita belajar di 2015 itu telah terjadi perubahan dari PP 60 menjadi PP 22 terhadap alokasi dana desa, sehingga terjadi perubahan APBDes ini juga berdampak pada kerja temanteman di bawah,” ujarnya.

Rumitnya proses administrasi pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa juga menjadi persoalan tersendiri mengingat kapasitas perangkat desa yang belum familiar dengan proses yang rumit ini. Umar menilai, ini berdampak pada realisasi dana desa.

Belum lagi, ujar Umar, dalam implementasi dana desa, ia seringkali mendapati kesan bahwa di tataran pengambil kebijakan, khususnya di tingkat kabupaten terkadang ada perbedaan pendapat menyangkut implementasi dari regulasi yang ada. ‘’Ini kadang-kadang multitafsir.”

Umar mengungkapkan, Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2015 telah mengatur penanganan alokasi dana desa tahun 2015. Peraturan ini disahkan pada November 2015 lalu. Padahal, seharusnya LKPDes 2016 sudah diketok pada September dan Oktober 2015.

“Makanya ini kan kontraproduktif. Di satu sisi lagi, justru di tataran birokrasi membuat ini sedikit rancu. Dimana kami harus mengacu kepada Permendes 21 nomor 2015 yang ditetapkan November sementara LKPDes sudah ditetapkan,” tegas Umar yang juga Kepala Desa Rempung, Lombok Timur ini.

Menurut Umar, lambannya penerbitan Permendes ini membuat konsep musyawarah desa sebagai pijakan dalam membangun konsensus di tingkat desa menjadi sulit diterapkan. ‘’Ketika acuannya adalah Permedes untuk memuat rumusan itu, sementara Permendes-nya sendiri muncul belakangan, ini kan menjadi persoalan tersediri.”

Menurut Umar, di dalam penyusunan APBDdes, pihaknya banyak menemukan bahwa hasil musyawarah desa mereka ternyata ini sedikit berbeda dengan arah kebijakan dalam Permendes nomor 21 tahun 2105. Akibatnya, perubahan yang dilakukan secara administratif menimbulkan kerepotan tersendiri. Pihaknya tak urung harus melakukan perubahan pada mata anggaran tertentu yang akhirnya menimbulkan dampak berantai pada mata anggaran lainnya.

“Ketika satu mata anggaran bergeser, maka itu akan bergeser dan berpengaruh terhadap semua. Lalu kami berpikir bahwa, di mana nilai musyawarah desa itu?”

Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin, mengakui adanya kesan bahwa konsep yang dibangun pemerintah cenderung menyamaratakan daerah satu dengan daerah yang lain. Padahal, topografi, situasi dan kondisi masingmasing desa di seluruh Indonesia berbeda-beda.

“Kita di NTB, ada sekitar 995 desa di akhir tahun 2014.

Tidak termasuk kelurahan.

Tentunya desa itu punya khas tersendiri tidak bisa kita samaratakan. Oleh karena itu yang lebih tahu, yang lebih paham, tentu teman-teman yang ada di desa sendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan, program yang dilaksanakan di sebuah desa seharusnya dikembalikan kepada aspirasi yang berkembang di desa itu sendiri.

Dengan diberikan keleluasaan lebih untuk menentukan pembangunan yang mereka inginkan sendiri, maka diharapkan akan lahir tanggung jawab yang lebih besar dalam mengawal pembangunan tersebut.

“Sudah mengusulkan seperti itu dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sudah rencanakan,” ujarnya. Ia menegaskan, adanya ketentuan dari pemerintah yang terbit belakangan, sementara desa telah memutuskan apa yang ingin mereka lakukan sendiri, bisa membuyarkan

konsep kemandirian desa.

Wahyudin mengutarakan, data yang mereka miliki, lebih dari separuh dari jumlah penduduk miskin memang hidup di desa. Dari sekitar 802.000 penduduk miskin, sebanyak 420.000 lebih ada di desa. Sementara 377.00 lebih ada di perkotaan.

“Berangkat dari itu maka penguatan di desa harus benar-benar kita lihat. Karena desa ini jumlahya banyak, otomatis akan bisa mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Karena apa? Desa merupakan sasaran utama kita dalam membangun. Pasti larinya juga ke desa. Apapun yang kita lakukan pasti larinya ke desa.”

Dalam program penanggulangan kemiskinan, ujar Wahyudin, pemerintah memiliki beberapa senjata yang dipakai. Salah satunya adalah bantuan sosial. Bantuan atau perlindungan sosial itu diperuntukkan bagi mereka yang memang terjerat oleh kemiskinan. Sayangnya, perangkat perlindungan sosial ini seringkali dinikmati bukan oleh sasarannya.

“Saya pantau misalnya raskin sasaran 100 (orang) tetapi yang dapat bisa 200, bisa 300. Bagaimana bisa kalau seperti itu?” ujarnya. Ia menegaskan, di sinilah perangkat desa harus konsisten dalam menerapkan aturan.

Wahyudin menegaskan, seseorang yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) seharusnya berhak mendapatkan raskin, BPJS hingga bantuan siswa miskin. Besaran bantuannya pun sudah dikalkulasi secara khusus. Namun, yang seringkali terjadi, mereka tidak mendapatkan semuanya secara merata sehingga program ini seringkali tidak maksimal.

Wahyudin menegaskan pusat data yang mereka miliki kini bisa dimaksimalkan untuk menyiasati keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah.

Perlu Penyempurnaan Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm mengakui masih banyaknya proses transisi yang harus dilalui dalam menyempurnakan implementasi pengelolaan dana desa maupun alokasi dana desa.

“Karena ini baru masuk tahun kedua, tahun keduanya juga tidak genap, artinya eksekusi dana Desa itu baru tahun 2015. Jadi kita memahami betul bahwa ini masih baru sekali,” ujarnya.

Mori mengakui banyaknya kendala penerapan undangundang desa yang dihimpunnya dari para kepala desa.

Meski demikian, ia menilai kendala-kendala tersebut masih berada pada batas-batas yang bisa ditoleransi.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah faktor kesiapan sumber daya manusia di desa dalam mengelola bujet yang mengalir ke desa.

Di satu sisi, ujar Mori, lewat undang-undang desa, seorang kepala desa dituntut untuk bisa menjadi manajer, seorang pemimpin yang bisa mengelola berbagai aspek formal dan informal. Di sisi lain, meski banyak kepala desa yang memang memiliki latar belakang akademis yang cukup baik, banyak pula yang kemampuan teknisnya belum memadai untuk mengelola tanggungjawab ini. Beberapa Kades bahkan merupakan penyandang buta huruf.

“Jadi background dan latar belakang ini, kemudian kita bebankan dengan sistim administrasi yang, mohon maaf, kita semua mengatakan rumit..

Seperti yang kita lihat temanteman ini juga dibingungkan oleh regulasi-regulasinya.”

Mori menilai, tak jarang ditemukan adanya perbedaan regulasi antara Menteri Desa den Mendagri misalnya. “Bisa bayangkan bagaimana kalau satu aturan saja, kadangkadang persepsi di bawah berbeda-beda. Apalagi kemudian aturan-aturan diatas ini, kebijakan-kebijakannya masih berbeda dan belum clear.”

Problem inilah yang menurut Mori perlu terlebih dulu dijadikan prioritas, sembari menjalankan konsep pengentasan kemiskinan melalui

Jangan Tersandera Rasa Curiga desa.

Mori menegaskan, yang terpenting saat ini adalah menangkap semangat dalam penerapan undang-undang desa yang bisa diarahkan pada pengentasan kemiskinan. Penyempurnaan bisa dilakukan dengan memaksimalkan potensi dan kekhasan masing-masing desa. Meski telah mendapatkan ADD dan DD, menurut Mori, pemerintah desa tidak boleh ditinggalkan sendiri dalam pengentasan kemiskinan di desanya.

“Apalagi kemiskinan ini juga bukan hanya karena menjadi tugas teman-teman di desa. Ini menjadi tugas kita bersama, mulai dari atas sampai pada tingkat paling bawah,” ujar Mori.

Mori menegaskan kembali bahwa problem yang harus diselesaikan di desa adalah terbatasnya kesempatan kerja. Minimnya pembangunan di desa membuat desa tidak bisa menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja.

Mori mencontohkan kondisi desa-desa di Bima, dimana warganya yang kuliah ke daerah lain, setelah lulus kesulitan mendapatkan pekerjaan di daerah atau desanya sendiri.

“Dia pulang ke desanya, kemudian dia jadi pengangguran.

Disuruh nyangkul sudah tidak mau, bajak sawah juga tidak mau, inilah kasus sosial yang kita hadapi pak. Bukan cuma punya urusan provinsi, bukan cuma urusan kabupaten, tetapi ini memang situasi social yang sedang kita hadapi. Disinilah kantong kemiskinan pak, dengan usia produktif, lulusan kuliahan, tidak bekerja, tidak punya pendapatan, inilah persoalan krusial.”

Peran Strategis Akademisi Unram, Dr. Firmansyah menilai, desa memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan karena di desalah terdapat benih yang bisa dikelola menjadi sentra-sentra bisnis. “Coba lihat, sentra-sentra kerajinan, itu ada di desa. Kemudian pertanian, dari desa. Ketika kita berbicara Pijar, harusnya berangkat dari desa. Aspek hilir-hulu itu harus ada di desa.

Hilirisasi adalah di perkotaan misalnya yang menguasai pasar,” ujar Firmansyah.

Firmansyah menegaskan, saat ini sumber daya di desa haruslah bisa dikelola. Pengelolaannya tidak bisa dilakukan sambil lalu. Untuk memaksimalkan pengelolaan potensi khas sebuah desa melalui strategi kewirausahaan, dibutuhkan perubahan pola pikir masyarakat.

Upaya meletakkan kembali aturan main alias rule of the game dari pembangunan di desa menurut Firmansyah juga harus dilakukan. “Jadi kelembagaan kita atur lagilah. Bagaimana cara membangun desa itu.”

Ia mengaku tertarik mendapati begitu banyak sentra-sentra kerajinan maupun komoditas lainnya yang ada di desa, namun belum dikelola dan dipasarkan dengan baik. Koperasi-koperasi yang ada di desa, menurutnya bisa mengambil peranan dalam upaya mengelola potensi desa. “Koperasi bisa kita luaskan dia, bukan hanya koperasi simpan pinjam. Bisa juga koperasi berproduksi, kemudian perdagangan.”

Kades Gelangsar, Gunung Sari, Abdul Rahman yang juga hadir dalam diskusi tersebut mengutarakan, dana desa dan sejumlah sumber pemasukan lainnya dari desa memungkinkan mereka mengkreasikan banyak hal baru berdasarkan aspirasi yang dihimpun dari masyarakatnya.

Contoh kecil yang diterapkan di Desa Gelangsar adalah penguatan ekonomi melalui program kebun gizi. Program ini dilakukan dengan memaksimalkan potensi halaman rumah masyarakat di desa. Melalui anggaran yang dimiliki, Pemerintah Desa Gelangsar membeli polybag untuk dijadikan medium menanam bahan pangan yang memiliki kandungan gizi.

“Sekian tahun ke depan, pelan-pelan, secara perlahan akan mengurangi tingkat kemiskinan masyrakat yang tinggi kemarin. Ada terobosan kecil, tidak besar kira-kira ke depannya nanti bisa mengurangi angka kemiskinan,” tandasnya. (aan/ lin/ndi/why/nas/ron)

Tiga Tunggakan Kasus Korupsi Belum Terurus Dari Hal. 1 Ada dua tersangka yang belum diproses, yakni panitia pemeriksa barang. Kasus ketiga, proyek Survey Investigation and Design (SID) proyek cetak sawah baru Sumbawa, sudah memvonis terdakwa PPK, Harapan Makbul. Namun tersangka lain dari PT. TT selaku pemenang tender SID, hingga kini belum disentuh.

Setidaknya dari tiga kasus itu, dua diantaranya terdapat perkembangan, meski masih sebatas agenda pemanggilan.

Berkas tersangka tambahan

SPAM KLU, penyidik mengagendakan pemeriksaan tersangka rekanan NY. Pemanggilan NY akan dilakukan pekan ini, sebagai tambahan permintaan keterangan untuk menguatkan bukti keterlibatan tersangka. ‘’Pekan ini tersangka diagendakan dipanggil.

Supaya kasus ini kita percepat,” kata Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH Jumat lalu, berdasarkan informasi dari ketua tim peyidik kasus SPAM, Thailani Moeshad, SH. Tersangka NY sebelumnya memang sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Namun

masih ada keterangan yang dianggap belum lengkap, terkait dengan dugaan perbuatan pidana dengan kerugian negara Rp 1,5 miliar lebih tersebut.

“Ada materi yang perlu kami dalami, makanya tersangka kita panggil,” kata Sutapa.

Selain keterangan tersangka, dipanggil juga dua kalangan ahli. Ahli dimaksud dari pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan perhitungan kerugian negara. Ini juga untuk menguatkan angka kerugian negara yang diperoleh dari fakta persidangan sebelumnya.

Dimana kerugian negara ini ditemukan Kejakasan kemudian dihitung BPKP saat penyelidikan dan penyidikan tersangka Bambang Eko, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bambang Eko yang sudah menjalani pidana penjara, sudah mengembalikan ke kas daerah sebesar Rp 1,5 miliar lebih sesuai temuan auditor.

Saksi lainnya adalah ahli Universitas Mataram (Unram) yang dilibatkan dalam cek fisik sebelumnya. “Ahli Unram juga kita panggil dan periksa, sehingga didapat keterangan lengkap soal hasil pengecekan

Halaman 19

fisik SPAM,” kata Sutapa.

Selain SPAM, kasus BSS yang sudah mempidanakan dua tersangka dari PPK dan rekanan, juga masih akan berlanjut. Ada dua tersangka tambahan, yakni panitia pemeriksa barang. Keterangan kedua tersangka diperlukan untuk melengkapi dokumen penyidikan, berdasarkan keterangan sejumlah saksi sebelumnya.

Sementara soal perkembangan proyek SID, pihaknya belum mendapat informasi terbaru dari tim penyidik yang menangani kasus ini sebelumnya. (ars)

Dari Hal. 1 Sabtu (28/5) mengutarakan kerisauannya akan sorotan masyarakat terhadap dana desa ini.

Ia menilai, saat ini sudah saatnya semua pihak belajar untuk memberikan ruang kepercayaan terhadap pemerintahan desa untuk mengelola dana yang dipercayakan kepada mereka. Umar menepis kekhawatiran publik soal akan terjadi penyimpangan dana di desa dengan menekankan bahwa saat ini mekanisme kontrol di desa sesungguhnya sudah cukup kuat.

“Saat ini kontrol masyarakat itu sangat tinggi, di tingkat masyarakat (desa) sendiri telah terjadi kontrol yang luar biasa.

Kita belum bicara media, LSM, belum dari pemerintah sendiri,” tandas Umar.

Menurut Umar, dengan adanya dana yang dikelola, desa juga perlu diberikan kepercayaan yang lebih untuk menentukan untuk apa dana itu digunakan. Umar tak menginginkan adanya kekhawatiran yang berlebihan dalam menyikapi dana desa sehingga melahirkan mekanisme kontrol yang terlalu membebani keleluasaan aparatur di desa dalam mengeksekusi pembangunan.

“Sehingga kita menjadi kaku, jangan terlalu kaku menafsirkan Permendes,” sarannya.

Umar menilai, adalah hal yang wajar jika terjadi perbedaan implementasi di lapangan karena saat ini perangkat aturan yang diterbitkan baru mulai diadaptasi di tingkat desa. Aparatur desa, menurutnya masih dalam tahap belajar mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan.

“Di tingkat kabupaten pun masih training. Kami sangat berharap ke depan ini posisi desa diberikan ruang,” ujarnya.

Umar menegaskan, peningkatan kapasitas adalah hal yang penting dilakukan untuk memastikan dana-dana yang mengalir ke desa bisa dikelola dengan baik.

“Misalnya, di perangkat desa, tidak hanya kades yang diedukasi, tetapi sekretaris desa ini perlu membuka. Kalau pada tingkat kades, kami justru secara simultan melakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas kades.

Sehingga perlu adanya transformasi di tingkat desa.”

Soal mengantisipasi kecurigaan publik ini, Kades Gelangsar, Gunung Sari, Abdul Rahman punya kiat sendiri. Abdul Rahman belum lama ini mewakili desanya meraih penghargaan “Desa Pelopor Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa” dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB. Menurut Rahman, akuntabilitas dan transparansi adalah senjata ampuh untuk meredam kecurigaan dan membangun kohesi dengan masyarakat.

“Meredam curiga-mencurigai itu, harus ada transparansi.

Transparansi ini kita coba pendekatan pemuda, pendekatan orang tua. Kades harus lihat diri, (jangan) seolah ditakuti warga,” ujarnya.

Saat ini, Abdul Rahman juga mulai membangun transparansi pengelolaan keuangan di desanya melalui sebuah blog. Ia juga sedang merencanakan pembuatan website khusus Desa Gelangsar. Ia berharap, dengan terpublikasinya data-data keuangan pemerintah desa di blog, masyarakat tidak perlu menaruh curiga yang berlebihan. Upaya lain adalah dengan membaur langsung dengan masyarakat.

“Kita membaur, ada uneguneg masyarakat bisa kita serap. Lewat uneg-uneg, kita bisa lakukan apa, untuk kepentingan apa.”

Forum-forum tidak resmi yang diikutinya di desa, menurutnya kerap kali menjadi tempat lahirnya ide-ide pembangunan. Sejumlah ide yang tidak disangka-sangka pun kerap muncul dari rutinitas semacam ini.

“Ternyata ada hal agak unik yang memang muncul dari pemuda, dari tokoh. Coba kita angkat, kita perkuat dengan RKP. Ternyata begitu kita laksanakan, inovasi seperti itu bisa meng-cover semua elemen yang ada,” jelasnya.

Meski belum berjalan lama, namun Rahman merasa terobosan sederhana semacam ini bisa menjadi jalan keluar untuk memajukan desanya.

“Apalagi ada dana ADD, dana DD, dan APBDes yang kita peroleh kita kumpulkan jadi satu untuk kita sebar merata.”

Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin, menegaskan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa saat ini adalah membangun transparansi pengelolaan dana desa.

“Syukur-syukur desa punya blog semua sehingga bisa pasang di medsos. Dari hasil pendataan kita, nanti teman itu bisa lakukan update data setiap saat,” sarannya.

Kepala BPMPD NTB, Drs. Bachrudin, M.Pd menilai, pembangunan di desa akan membawa hasil yang lebih baik jika dilakukan dengan semangat kebersamaan. Namun, mekanisme administratif seringkali tidak memu-

ngkinkan ini. Misalnya, jika ingin melaksanakan pembangunan dengan sistim padat karya hanya bisa dilakukan pada proyek tertentu.

“Ada hal-hal yang bisa dipadatkaryakan, ada hal-hal yang tidak bisa, karena itu menyalahi ketentuan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Bachrudin menyebutkan, sekitar 40 persen dari biaya dalam proyek pembangunan infrastruktur biasanya tersedot untuk ongkos pekerja. Sebenarnya ini bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat desa seandainya ketentuan memungkinkan.

Karenanya, ia menyarankan, untuk proyek yang harus dikerjakan rekanan, pihak desa bisa menyampaikan kepada rekanan untuk menggunakan tenaga kerja yang dari desa itu. “Itu model yang bisa diterapkan.”

Terkait peningkatan kapasitas perangkat desa, Bachrudin menegaskan bahwa pembiayaannya memang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Tahun ini, ujar Bachrudin, Pemprov NTB dan kabupaten di NTB memiliki program pendidikan dan latihan untuk aparatur desa.

Perbaikan Data Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MH menegaskan, perangkat desa memiliki peranan dalam proses menghasilkan data dan pemanfaatan data untuk pengentasan kemiskinan. Saat ini, Pemprov NTB tengah menantikan data mikro hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) terbaru untuk dijadikan acuan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan.

Sejauh ini, ujar Chairul, pihaknya baru mengantongi data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.

Itupun, menurutnya baru diperoleh pada 2014 lalu. “Berkalikali kita minta, sepertinya rahasia negara itu. Sampai Pak Gubernur harus bersurat. Begitu juga mengenai PBDT, Desember 2015 sudah kami bersurat, karena kan selesai diserahkan, September sudah selesai pendataan dan Desember sudah diserahkan ke TNP2K.” Chairul menegaskan, jika harus menunggu diserahkannya PBDT, pihaknya tentu tidak bisa mulai bekerja. Apa boleh buat, pihaknya pun terpaksa menggunakan data PPLS 2011 sebagai acuan. Hanya saja, data lama ini membuat mereka memiliki pekerjaan tambahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi data. “Misalnya, yang semula tidak layak rumahnya, sekarang sudah dua lantai, maka dicoret.”

Chairul menegaskan, data penduduk miskin yang sudah ada di kabupaten, yang tersusun berdasarkan nama dan alamatnya (by name by address) seharusnya sudah diturunkan ke level desa. “Kami sampai mengolah sendiri data PPLS itu di Bappeda. Saking inginnnya melihat (data) berbasis lingkungan kalau bisa.”

Untuk itulah, pihaknya saat ini mulai menginisiasi pembangunan Sistim Layanan Rujukan Terpadu alias SLRT. Upaya menyusun SLRT ini sudah dimulai dengan diskusi yang menghadirkan wakil kepala daerah kabupaten/kota di NTB, Kamis (26/5) lalu.

Menurut Chairul, SLRT memungkinkan terjadinya proses pemantauan, intervensi kebijakan dan berbagai terobosan lainnya dalam program pengentasan kemiskinan. Untuk membangun sistem ini, Pemprov NTB bersedia memfasilitasi kabupaten/kota dari aspek manajemen, server hingga perangkat keras yang dibutuhkan.

“Nanti kabupaten/kota yang mengurus di kecamatan dan desa. Tidak harus satu desa ada satu pendamping atau fasilitator. Tetapi disesuaikan dengan jumlah penduduk miskin di desa yang tercatat dalam PPLS,” ujar Chairul.

Ia menegaskan, nantinya data yang dihasilkan bisa diakses dengan berbasis android dan sifatnya real time. “Bisa kita lihat setiap hari. Ini salah satu karena keinginan kita menuntaskan penduduk miskin yang berjumlah 802 ribu jiwa lebih itu.”

Chairul menegaskan, upaya ini adalah salah satu upaya membangun semangat pengentasan kemiskinan bersama kabupaten/kota. Chairul menyadari bahwa kapasitas fiskal di kabupaten/kota memang terbatas. Provinsi, menurutnya bisa memberika intervensi yang dibutuhkan jika memiliki data yang tersedia melalui aplikasi SLRT. “Mudahan NTB ini menjadi provinsi pertama yang menerapkan SLRT dari provinsi sampai semua kabupaten/kota. Termasuk update data itu dilakukan oleh fasilitator. Seketika orang itu meninggal, maka dia keluar dari PBDT itu. Ini untuk memonitor efektivitas dan ketepatan program perlindungan, program pemberdayaan,” ujarnya. (aan/lin/ndi/why/nas/ron)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Senin, 30 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bank NTB Telah Aktif Memberikan Fasilitas Kredit untuk Pembiayaan Infrastruktur Daerah BANK NTB merupakan bank milik daerah yang terus melakukan inovasi produk dan layanan. Khususnya produk kredit yang berkaitan dengan mendorong perekonomian daerah, Bank NTB telah memiliki pembiayaan fasilitas kredit infrastruktur daerah kepada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota.

Hal tersebut disampaikan Pemimpin Desk Sekretaris Perusahaan PT. Bank NTB Febrianto Budi Cahyono, menanggapi harapan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Manggaukang Raba, MM, agar PT. Bank NTB untuk ikut membiayai proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan

pemerintah kabupaten/kota.

Dalam mendukung dan mendorong perekonomian daerah kata Budi melalui release yang diterima Suara NTB, sejak tahun 2010 Bank NTB telah secara aktif memberikan dukungan untuk melakukan pembiayaan infrastruktur daerah dengan pembiayaan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat . Pembiayaan infrastruktur daerah kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 2 tahap yaitu tahap I(pertama) pada tahun 2010 dan selesai tepat waktu pada tahun 2013 sebesar Rp. 25 miliar dengan pembiayaan secara Sindikasi antara Bank

NTB, BPD Bali dan Bank Papua yang ditujukan untuk 1)pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana perekonomian ( pembangunan pasar desa, pembangunan pasar kecamatan, revitalisasi kawasan wisata Senggigi dan Narmada), 2) pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan ( Puskesmas, Polindes dll) 3) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ( Pembangunan sekolah).

Pada tahap II (kedua) sebesar Rp. 50 miliar melalui pembiayaan sendiri oleh Bank NTB pada tahun 2015 dengan tujuan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan

di Kabupaten Lombok Barat. ‘’Bank NTB terus mendorong untuk peningkatan kredit produktif melalui beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan kredit produktif,’’ jelasnya. Beberapa langkah strategis antara lain pengurus melakukan roadshow kepada pemegang saham untuk menyampaikan fasilitas kredit yang dapat diakses melalui Bank NTB antara lain pembiayaan infrastruktur daerah dan pembiayaan untuk kepemilikan rumah (KPR FLPP) yang merupakan kredit program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Beberapa pemegang saham telah menyatakan kesiapan untuk mengakses kredit infrastruktur daerah yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil komunikasi dengan pemegang saham akan terus dikomunikasikan untuk dapat ditindaklanjuti dan Bank NTB akan terus siap untuk membiayai infrastuktur daerah. Pembiayaan infrastruktur daerah (Pinjaman Daerah) mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 dengan ketentuan mendapat pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan persetujuan Kementerian

Keuangan terkait pelampauan defisit anggaran. Pinjaman daerah berkaitan dengan masa bhakti pimpinan daerah sehingga diharapkan bagi pemerintah daerah yang akan mengajukan permohonan agar segera dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Produk lainnya yang terus diupayakan Bank NTB dapat disalurkan menurut Budi, adalah Kredit Usaha Rakyat(KUR) yang merupakan program pemerintah. Bank NTB telah menyalurkan KUR sejak tahun 2010 dan sejak Januari 2015 telah dihentikan sementara . Saat ini Bank NTB telah mendapat Rekomendasi Kementerian Keua-

ngan tanggal 23 Mei 2016 terkait hasil pengujian Online System SIKP bagi Calon Penyalur KUR dan menunggu jadwal penandatangan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka pembiayaan skema subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dorongan Pemerintah Pusat dan Pemegang saham Bank NTB untuk meningkatkan kredit produktif akan terus menjadi perhatian Bank NTB dengan melakukan beberapa langkah strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank. (r)

Sensasi Makan dengan Menu Spesial

di Hotel Puri Indah Mataram (Suara NTB) Hotel Puri Indah merupakan salah satu hotel di Kota Mataram yang menyajikan banyak menu spesial di restorannya yaitu Swarny Resto and Longe. Di restoran ini tersedia 150 item makanan yang dapat dipilih oleh tamu yang datang. Menu spesial khusus Mei ini yaitu Nasi Goreng Rawon dan minumannya yang sangat nikmat dan segar, Blue Diamond. Sebagai hidangan penut-

Chef Anton Sugiono

Chicken roll

Pisang goreng cokelat keju

up, tamu hotel maupun restoran juga dapat memesan pisang goreng cokelat dengan keju yang gurih.

“Ada banyak menu yang kami sediakan, tapi khusus bulan ini kami memiliki menu spesial yaitu Nasi Goreng Rawon, minuman Blue Diamond dan makanan penutup pisang goreng cokelat keju. Meski demikian, menu kami yang lain juga tidak kalah menarik untuk dinikmati,” kata Executive Chef Hotel Puri Indah, Anton Sugiono kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (20/5).

Nasi Goreng Rawon dibuat dengan bumbu dasar rawon dengan tambahan daging sapi yang sudah dibumbui rawon. Kemudian diberi tambahan telur asin khas Lombok dan kerupuk yang gurih. Bumbu rawon yang khas sangat berasa di lidah dan sangat nikmat. Terlebih jika dinikmati dengan Blue Diamond yang segar.

Blue diamond terbuat dari sirop, susu kental manis dan pepsi blue. Perpaduan pepsi dan susu yang segar.

Selain nasi bakar rawon, terdapat menu lain yang tidak kalah untuk dinikmati, yaitu sup buntut dan chicken roll. Kedua menu ini juga merupakan menu andalan yang wajib untuk dicoba saat mendatangi Restoran Swarny Hotel Puri Indah. Sup buntut dengan buntut pilihan yang sangat menggugah selera makan. Apalagi sup yang dibuat menggunakan bahan-bahan lokal yang segar dan terjamin kehalalannya. Sementara untuk chicken roll berisi crab stick dan terdapat rasa barbeque yang dapat dinikmati dengan saus buah naga dan garlic oil. Masyarakat juga dapat menikmati sejumlah menu itu sambil berenang di hotel ini. Apalagi dengan paket renang Rp 50 ribu, masyarakat sudah dapat menikmati pisang goreng cokelat keju dan minuman segar.

“Kita mengutamakan bahan-bahan lokal sebagai bahan. Hampir 99 persen bahan yang kita gunakan berasal dari lokal. Bulan depan juga akan ada menu spesial yang baru dan tidak kalah menarik dengan menu spesial bulan ini,” kata Chef Anton.

Chef Anton merupakan chef yang telah berpengalaman pada masakan Indonesia dan masakan Cina. Ia pernah menjadi chef di beberapa hotel ternama di tanah air. Pada akhirnya ia menjadi executive chef di hotel berbintang dua ini.

Lokasi hotel ini yang strategis membuatnya selalu ramai dikunjungi tamu. Apalagi hotel ini juga menyediakan kolam renang yang luas dan kamar dengan tampilan baru bergaya minimalis modern. Dengan berbagai tipe kamar yang dapat disewa dengan harga yang terjangkau.

Hotel yang berdiri di lahan seluas 700 meter persegi ini membangun dekorasi interior menggunakan hiasan kain tenun. Seluruh kain tenun yang digunakan adalah kain bermotif zig – zag dengan beraneka ragam pola.

Hotel yang terdiri dari 157 kamar ini berkonsentrasi mengangkat kearifan tenun rang – rang menjadi sebuah karya seni.

Terdapat empat tipe kamar yang dapat digunakan oleh setiap tamu yaitu standard, superior, deluxe dan suite.

Dengan harga sewa masing-masing Rp 500 ribu, Rp 700 ribu, Rp 1,2 juta dan Rp 1,7 juta. Jika beruntung, tamu bisa mendapatkan potongan harga pada saat promopromo tertentu. Apalagi makanan yang disediakan di restoran hotel ini cukup Blue menarik, sebab dimasak Diamond oleh chef berpengalaman.

Selain itu tenaga kerjanya juga merupakan tenaga kerja yang sudah terlatih di bidang perhotelan. Sehingga dapat melayani tamu dengan maksimal.(lin)

GM Pelindo Baharudin bersama Bupati H Fauzan Khalid berpose bersama penerima bantuan bina lingkungan dari Pelindo

GM Pelindo dan direksi bersama bupati, ketua DPRD dan wakapolres berpose bersama nelayan penerima bantuan

GM Pelindo mendampingi bupati saat memberikan bantuan ke masyarakat

Direksi Pelindo III ikut memberikan bantuan secara simnbolis kepada nelayan

Wujud Kepedulian Pelindo

Bagikan 1000 Paket Sembako Gratis dan Mesin Tangkap ke Masyarakat Lingkar Pelabuhan

Giri Menang (Suara NTB) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Lembar memberikan paket sembako gratis dan bantuan mesin tangkap kepada masyarakat lingkar pelabuhan, yakni Desa Lembar Selatan, Desa Labuan Tereng Kecamatan Lembar dan Sekotong. Pemberian bantuan ini dipusatkan di Kantor Pelindo III, Sabtu (28/5).

Untuk tahun ini, sebanyak 1000 paket sembako diberikan sebagai wujud Pelindo III peduli dan berbagi. Selain itu, bantuan 15 unit mesin untuk perlengkapan tangkap nelayan serta bantuan ke masjid, sekolah dan pembangunan jalan. Bantuan ini disalurkan melalui dana CSR Pelindo III yang rutin dilaksanakan tiap tahun.

Dalam kesempatan ini baru pertama kali diera GM Pelindo III Lembar dijabat Baharudin, kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Lombok Barat (Lobar), H Fauzan

Khalid dan Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun. Dalam kesempatan itu, Bupati Lobar sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Pelindo III. Kegiatan ini dinilainya membantu pemerintah juga dalam memudahkan masyarakat memperoleh sembako, lebih-lebih diberikan gratis. ‘’Kegiatan semacam ini harus terus dilaksanakan, ke depan kami sangat apresiasi,’’ kata bupati, ketika menghadiri kegiatan tersebut.

Menurutnya, penyaluran CSR membantu masyarakat terutama sekali di sekitar pelabuhan. Sebab dengan adanya bantuan ini, masyarakat kurang mampu bisa memperoleh sembako tanpa mengeluarkan biaya.

Sementara itu, GM Pelindo III Baharudin menyampaikan, kegiatan semacam ini tiap tahun dilaksanakan. Selain wujud peduli dan berbagi, ini merupakan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah area pelabuhan yakni Desa Lembar Selatan, Labuan Tereng dan Sekotong.

Dijelaskan, Pelindo III Lembar memiliki program sebagian dari hasil kerja itu dikeluarkan dalam bentuk program kemitraan. Program kemitraan itu berupa pinjaman dana lunak dan bina lingkungan.

Bina lingkungan ini terdiri dari bantuan kepada fasilitas umum, pe-

ngentasan kemiskinan, peduli lingkungan, pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pembagian sembako gratis ini jelasnya bentuk nyata program bina lingkungan yang diusulan awal tahun 2016, terdiri dari pemberian bantuan kepada nelayan di lini satu berupa 15 mesin perlengkapan tangkap. Pemberian bantuan 1000 paket sembako gratis dan bantuan fasilitas umum ke tempat ibadah, sekolah dan jalan.

Antusiasme masyarakat yang menerima bantuan ini tinggi. Sebelum dibagikan, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak desa terkait lokasi-lokasi yang akan diberikan bantuan di dua desa tersebut. ‘’Jadi ini didanai dari CSR dari Pelindo,terkait jenis bantuan tergantung usulan dari cabang,’’ ujarnya.

Ia menambahkan dana CSR Pelindo sendiri mencapai Rp 1,2 miliar setahun. CSR ini disalurkan ke kegiatan-kegiatan kemitraan dan bina lingkungan. Bentuk kegiatan bina lingkungan, selain kegiatan pemberian bantuan ke masyarakat, akhir tahun lalu pihaknya menggelar kegiatan penanaman mangrove 5000 bibit pohon di Gili Mas. Penanaman bibit ini sebagai wujud kepedulian Pelindo terhadap lingkungan. (her/*)

Pelantikan Sekda NTB Diundur

Nasi Goreng Rawon

(Suara NTB/lin)

Mataram (Suara NTB) Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB yang telah ditetapkan Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) diundur.

Semula, pelantikan dijadwalkan pada Senin (30/5) ini, namun Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berhalangan untuk melantik karena ada agenda di Jakarta.

Sehingga pelantikan orang nomor satu dijajaran birokrasi Pemprov NTB itu diundur.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (29/ 5) siang mengatakan, pada hari Senin dan Selasa pekan

ini gubernur memiliki dua agenda di Jakarta.

Dikatakan, pada Senin (30/ 5), Gubernur akan menerima penghargaan dari Badan Koordinasi Pennaman Modal (BKPM) terkait dengan perizinan investasi. Kemudian, pada Selasa (31/5), gubernur dijadwalkan akan menghadiri kick off dan launching logo Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) nasional 2016 yang akan dilaksanakan di NTB mulai akhir Juli sampai 8 Agustus mendatang.”Mungkin Rabu (pelantikan Sekda),”ujarnya.

Terkait nama Sekda NTB yang ditetapkan Presiden sesuai dengan Keppres itu, Yus-

ron belum berani menyebutkan. Ia beralasan belum berani mendahului pimpinan dalam hal ini gubernur. Namun yang pasti, pelantikan Sekda NTB yang telah lama ditunggu-tunggu akan dilaksanakan pekan ini.

Dikatakan, dalam pelantikan tersebut semua bupati/walikota akan diundang. Kemudian, pimpinan instansi vertikal yang ada di NTB. Selain itu, seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ada juga Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga diundang. (nas)