Snt 31032016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

KAMIS, 31 MARET 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 24 TAHUN KE 12 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sidang Paripurna

Dewan Soroti Ketidakhadiran Pimpinan SKPD Mataram (Suara NTB) Dalam rapat paripurna dengan agenda tanggapan Gubernur NTB terhadap empat buah Raperda prakarsa Dewan sangat minim dihadiri pimpinan SKPD Pemprov NTB. Ironisnya yang tidak menghadiri paripurna adalah kepala SKPD yang berkaitan langsung dengan Raperda tersebut. ‘’Kepada Bapak Wakil Gubernur NTB, saya harapkan ke depan agar kepala SKPD bisa menghormati paripurna ini. Hari ini saya lihat sangat sedikit sekali SKPD yang hadir, lebih-lebih dari SKPD yang terkait langsung dengan empat buah Raperda yang kita bahas,’’ kata Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapperda) DPRD NTB, Hj. Isvie Rupaida, SH, MH. Hadir dalam paripurna kemarin, Wakil Gubernur NTB, H.Muh.Amin, SH.M.Si. Empat buah Raperda prakarsa Dewan itu adalah Raperda tentang penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan, Raperda tentang kartu ternak dan sistem tata niaga.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

Paripurna dengan agenda tanggapan Gubernur terhadap empat buah Raperda prakarsa Dewan minim dihadiri oleh pimpinan SKPD Pemprov NTB. Tampak hanya beberapa pimpinan SKPD yang hadir dalam paripurna, Rabu (30/3) siang kemarin.

Kejaksaan Buru Dana SPPD Dewan hingga ke Bali Mataram (Suara NTB) Penagihan kerugian negara terkait penggunaan dana SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas ) DPRD NTB belum berakhir. Setelah lama tak terdengar, memasuki 2016, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB ternyata masih memburu kerugian negara tersebut. Bahkan Tim Kejati NTB memburu tagihan dana SPPD itu hingga ke Bali.

(Suara NTB/dok)

TO K O H Konsisten Perjuangkan PPS TANTANGAN yang menghambat perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) tampaknya belum mereda.

Beberapa persyaratan baru mesti diajukan disesuaikan dengan UU baru tentang pemerintahan daerah. Namun Wakil Ketua DPD RI, Prof.

Dr.H.Farouk Muhammad tetap konsisten memperjuangkan pembentukan PPS. ‘’Pada hari Jumat 26 Februari 2016 saya dikejutkan oleh SMS staf Komite I DPD-RI yang menghadiri RDP Komisi II DPR RI dan pemerintah (Dirjen Otda).

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Siapkan Persembunyian

HL. Mudjitahid

‘’Beberapa hari lalu tim saya berangkat ke Bali untuk melakukan penagihan itu,’’ kata Asdatun Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH, Rabu (30/3) kemarin. Tim bergerak ke Pulau Dewata itu karena menemukan alamat mantan anggota DPRD NTB yang turut tercatat sebagai penanggung

JARINGAN Santoso tengah menyiapkan pangkalan baru sebagai lokasi persembunyian di wilayah Bima, menyusul jaringan teroris yang paling diburu tersebut terdesak aparat dalam operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah. Kemungkinan jaringan teroris ini membuka pangkalan tersebut diantisipasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dengan membuat program khusus di daerah Bima. Forum Komunikasi Penanggulangan Teroris (FKPT) NTB juga menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut.

Bersambung ke hal 15

kerugian negara. Tak spesifik disebutkan identitas, alamat dan berapa kerugian negara tanggungan mantan anggota Dewan itu.

Selain di Bali, hingga Rabu kemarin diakuinya tim lainnya bergerak ke beberapa daerah di Pulau Lombok.

Upaya penagihan itu dilaku-

kan lebih intens, mengingat data-data awal sudah dikantongi. Hanya tinggal mendatangi alamat dimaksud. “Mataram sudah. Kita lanjut ke Lombok Tengah, Lombok Barat,bahkan sampai KLU, kita turunkan tim juga,” terangnya.

Bersambung ke hal 15

Lacak Keberadaan Direktur RSUD NTB

Rekonsiliasi Partai Golkar

Pemprov Kerahkan Seluruh Kekuatan

Isvie Sambut Baik Rencana Islah Umar Said

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menggerakkan seluruh kekuatan untuk melacak keberadaan Direktur RSUD NTB, dr. H. Mawardi Hamry, MPPM yang dilaporkan hilang sejak Rabu (23/3) lalu. Hingga kemarin, delapan hari sejak meninggalkan rumah dinasnya, keberadaan dr.

Mawardi masih misterius.

“Semua cara kita ikhtiarkan. Masih terus menerus diusahakan. Belum kita tahu posisi beliau sampai saat ini. Mudah-

mudahan, kita berharap beliau masih di Lombok. Kita berharap ke depan kembali dengan selamat, selalu itu harapan kita,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. L. Bayu Windya, M.Si dikonfirmasi usai bertemu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Rabu (30/3) siang kemarin.

Sejumlah pejabat Pemprov menghadap gubernur, Rabu (30/ 3) kemarin untuk menanyakan perkembangan terkini mengenai hilangnya Direktur RSUD NTB itu. Diantaranya, Kepala Bakesbangpoldagri, Kepala Inspektorat, Kepala Satpol PP, Kepala BKD dan Diklat NTB, Asisten I, Asisten II, dan Asisten III Setda NTB. Pada kesempatan tersebut, kata Bayu, jajaran Pemprov NTB diharapkan ikut melakukan pencarian dengan kemampuan yang ada. “Kita diminta oleh beliau (gubernur) untuk berikhtiar, berupaya, berdoa, mengupayakan dengan kemampuan yang ada. Menggunakan kapasitas yang ada. Kita ditanya sejauh mana, apa yang sudah diu-

payakan, bagaimana perkembangan,” ujarnya.

Mengenai upaya pencarian, kata Bayu, Pemprov NTB bersama dengan kepolisian, Badan Intelijen Daerah (Binda) dan pihak terkait lainnya terus melakukan pencarian. ‘’Semua ikhtiar dilakukan. Teman-teman SKPD juga ikut berdoa. Sampai saat ini belum ada titik terang. Masih spekulasi saja,’’ ujarnya.

Untuk menjamin kelancaran pelayanan di rumah sakit milik Pemprov NTB itu, pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur telah mengambil kebijakan menunjuk Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dr. H. L. Hamzi Fikri, MM sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD NTB. Penunjukan Plt Direktur RSUD NTB ini dilakukan mengingat RSUD NTB merupakan SKPD yang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang fungsinya sangat vital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya Plt maka tidak akan ada keraguan dari jajaran manajemen RSUD NTB untuk melaksanakan tugas. (nas)

Mataram (Suara NTB) Perpecahan di tubuh Partai Golkar NTB antara pengurus hasil Musda Praya dengan pengurus hasil Musda Senggigi mulai memasuki babak baru. Beredar kabar bahwa kedua belah pihak sudah melakukan pertemuan untuk membicarakan perdamaian.

Informasi yang diserap dari sumber Suara NTB, menyebutkan bahwa Ketua DPRD NTB, Umar Said, S.Ag sudah melunak dan akan membuka keran komunikasi terhadap kubu Suhaili Cs untuk rekonsiliasi di tubuh Partai Golkar NTB. Menurut sumber tersebut, hal itu dilakukan Umar sematamata untuk mempersatukan Partai Golkar NTB. Umar tidak menginginkan perpecahan tanpa ujung. Oleh karena itu, Umar berencana akan menemui Suhaili untuk menghentikan pertikaian yang selama ini dinilai hanya menghabiskan energi.

“Umar sangat menyadari posisinya sebagai Ketua DPRD, untuk itu ia tidak ingin mengorbankan lembaga yang ia pimpin hanya karena konflik di internal partainya. Oleh karena itu ia ingin menghentikan konflik di Partai Golkar, dan kita yakin pasti ada jalan tengah yang terbaik bisa ditempuh oleh dua belah pihak. Karena kalau seperti ini terus mau sampai kapan golkar akan pecah, kasihan masyarakat juga,” ujar sumber yang namanya tidak ingin dikorankan.

Selain itu, dari informasi yang beredar juga, adapun rencana islah itu dilakukan sebagai bentuk persiapan Partai Golkar NTB dalam menghadapi munas Partai Golkar yang akan digelar akhir April mendatang.

Umar Said yang dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD NTB, terkait dengan rencana islah tersebut, juga tidak menampiknya. Ia hanya menjawabnya secara singkat agar hal tersebut tidak dipublikasikan dulu ke publik.

Sedangkan Sekretaris Partai Golkar versi Musda Senggigi, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang dikonfirmasi juga mengakui upaya islah itu tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi.

Bersambung ke hal 15

Bea Cukai Mataram Gagalkan Penyelundupan 7.000 Benih Lobster Mataram (Suara NTB) Keberangkatan LD (30) ke Singapura melalui Lombok International Airport (LIA) berhenti di dalam sel tahanan. Lantaran ia diduga akan menyelundupkan ribuan benih lobster. Aksi warga Kangi, Penujak, Praya Barat, Lombok tengah (Loteng) itu digagalkan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayananan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPB TMP C) Mataram, Rabu (30/3) sekitar pukul 09.30 Wita.

Kepala KPPB TMP C Mataram, Jamin, didampingi perwakilan Balai Karantina Ikan Kelas II Mataram, PT Angkasa Pura II, serta Ditreskrimsus Polda NTB, mengatakan, satu koper yang dibawa calon penumpang Silk Air nomor penerbangan MI123 berisi 35 plastik bening masing-masing berisi 200 ekor benih lobster. “Jumlah totalnya 7000 ekor,” sebutnya di Mataram, sore kemarin.

Penggagalan penyelundupan benih lobster itu bermula dari kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik pelaku sejak memasuki area terminal keberangka-

tan. Tindak-tanduk pelaku diawasi hingga menuju counter check-in bandara.

Pengamatan lebih lanjut dilakukan dengan melihat rekaman CCTV. Kecurigaan menguat. Pelaku kemudian dipisahkan dari antrean penumpang untuk dilakukan pemeriksaan khusus terhadap satu koper dengan menggunakan X-ray. Hasil pemindaian koper milik pelaku tersebut, kata Jamin, menunjukkan ada yang tidak beres, bahwa ada barang yang perlu diwaspadai.

Pihak Aviation Security kemudian berkoordinasi dengan petugas Bea dan Cukai di Pos Customs, Immigration, dan Quarantine (CIQ) bandara. “Kita lakukan pemeriksaan fisik,” ungkapnya. Dari hasil pemeriksaan fisik itu didapati bahwa koper tersebut berisi 35 plastik benih lobster, ditutupi alumunium foil dan dijejali es batu.

“Mau diselundupkan ke Singapura. Ya karena ada aturannya yang mengatur benih lobster tidak boleh dibawa ke luar.”

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

DIGAGALKAN - Bea dan Cukai Mataram berhasil menggalkan penyelundupan benih lobster, kemarin. Terduga pelaku penyelundupan benih lobster via bandara, LD (ketiga dari kiri) bersama sejumlah barang bukti dalam ekspose di Kantor KPPB TMB C Mataram, Rabu (30/3).

SUARA MATARAM

SUARA NTB Kamis, 31 Maret 2016

Halaman 2

Mataram Hasilkan 12 Ton Limbah Medis Tiap Bulan Masuk Lima Besar LINGKUNGAN Sintung, Kelurahan Banjar, Ampenan berhasil masuk lima besar dalam lomba kebersihan tingkat Kota Mataram. Lingkungan ini memang terkenal dengan kebersihannya dan kegiatan penghijauan pekarangan yang digalakkan di setiap rumah. Lurah Banjar, Muzakkir Walad menyampaikan dalam mengikuti lomba yang rutin digelar tiap tahun ini, pihaknya telah melakukan persiapan jauh-jauh hari.

Pengelolaan kebersihan lingkungan difokuskan pada penanganan sampah rumah tangga dan lingkungan. “Kita sudah persiapkan jauh hari dengan program yang sama yaitu pengelolaan sampah dan lingkungan di tingkat basis,” cetusnya, Rabu (30/3).

Muzakkir menyebutkan, dari aspek fisik pihaknya melakukan berbagai persiapan yaitu mengajak warga meningkatkan kebersihan rumah dan halaman. Di samping itu kebersihan saluran drainase juga menjadi perhatian pihaknya, karena hal itu menjadi salah satu aspek penilaian dari tim juri yang turun langsung melakukan pemantauan. Selain kebersihan rumah dan drainase, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) privat di lingkungan juga menjadi perhatian tim penilai. “Sanitasi dan TPS (tempat pembuangan sementara) juga masuk menjadi aspek penilaian,” ujarnya.

Sejauh ini di Lingkungan Sintung, warga berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terkait pengelolaan sampah, warga telah melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik seperti plastik didaur ulang menjadi berbagai jenis produk kreatif yang bernilai ekonomis. Warga juga rutin mengeluarkan iuran secara mandiri untuk pengelolaan sampah di wilayahnya.

Muzakkir menambahkan di Lingkungan Sintung juga telah disiapkan petugas khusus untuk mengangkut sampah warga. Sarana kebersihan beserta manajemen pengelolaannya juga dilengkapi. Pada Rabu (30/ 3) kemarin telah dilaksanakan penilaian tahap kedua untuk melihat apakah ada peningkatan kebersihan lingkungan dibandingkan sebelumnya. Ia berharap Lingkungan Sintung bisa mendapatkan juara dalam lomba tahun ini.

“Tentu juara bukan tujuan tapi sebagai motivasi untuk warga turut berperan serta dalam menjaga kebersihan lingkungan,” terangnya. (ynt) Muzakkir Walad (Suara NTB/dok)

Sangat Mahal

(Suara NTB/fit)

RENCANA Pemkot Mataram membangun pintu gerbang di lingkar selatan yang rencananya menelan anggaran sekitar Rp 5 miliar, ditanggapi Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat. Rencana pembangunan itu menurut Ismul tidak menggambarkan prioritas penanganan masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh Kota Mataram. ‘’Masalah kita di Mataram adalah sampah. Kalau tampilantampilan kota. Dalam hal penataan taman maupun pintu gerbang yang menjadi ornamen, kan Mataram sudah cukup bagus,’’ katanya kepada Suara NTB. Namun demikian, kalau pembangunan pintu gerbang di lingkar selatan itu menjadi program Pemkot Mataram, Ismul mengingatkan agar tidak berlebihan.

Apalagi, Komisi III belum menerima usulan anggaran terkait pembangunan gerbang di lingkar selatan itu. Karenanya, Ismul mengingatkan SKPD yang nantinya menangani proyek pembangunan pintu gerbang Kota Mataram di lingkar selatan, harus melihat rasionalitas standar kebutuhan. ‘’Harus memprioritaskan juga hal-hal yang perlu dibenahi,’’ imbuhnya.

Politisi PKS ini menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Mataram. Pertama infrastruktur, pembinaan ekonomi kerakyatan dan ketiga terkait SDM. Mengenai infrastruktur, lanjutnya, sah-sah saja Pemkot Mataram memberikan perhatian terhadap infrastruktur. Tetapi perlu diingat juga bahwa dua program prioritas lainnya di Mataram seperti peningkatan ekonomi kerakyatan dan juga SDM, masih sangat minim.

Ia berharap Pemkot Mataram lebih peka terhadap realitas masalah dan kebutuhan masyarakat di Mataram. Ismul sepakat kalau Walikota menginginkan pembangunan gerbang yang megah. Namun, lanjutnya, SKPD diharapkan tidak serta merta mengartikan itu membutuhkan anggaran yang besar.

Apalagi mencapai Rp 5 miliar.

Ismul mengaku banyak melihat pintu gerbang di daerah lain yang juga megah-megah. Tetapi itu dibangun dengan biaya yang tidak bombastis. ‘’Jangan kemudian megah itu diartikan dengan anggaran yang besar,’’ imbuhnya. Pintu gerbang Kota Mataram, saran Ismul, sebaiknya dibangun dengan konsep minimalis.

Gerbangpun, katanya, bisa dibuat produktif. Ini membutuhkan inovasi SKPD. Bahkan, Ismul menyebut anggaran Rp 5 miliar untuk pembangunan pintu gerbang, sangat mahal. Pada bagian lain Ismul mengungkapkan bahwa pintu gerbang Kota Mataram juga merupakan etalase provinsi. ‘’Kalau provinsi juga mendukung, kan tidak semua harus dari Kota Mataram,’’ imbuhnya. (fit) Ismul Hidayat

(Suara NTB/ynt)

BELUM MAKSIMAL - Meski telah disediakan dua unit kontainer sampah, warga maupun pedagang di pasar membuang sembarangan sampahnya di depan kontainer. Pengelolaan sampah di pasar-pasar tradisional di Kota Mataram belum maksimal, hal ini menjadi salah satu penyebab gagalnya Pemkot Mataram meraih Adipura dalam dua tahun terakhir.

Wawali Janji Benahi RTRW Dalam Setahun Mataram (Suara NTB) Kondisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram mulai memprihatinkan. Ruang - ruang publik telah dimanfaatkan untuk kepentingan usaha. Kegiatan pedagang ini selain melanggar aturan, juga disinyalir tidak mengantongi izin.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana di ruang kerjanya, Rabu (30/3) mengancam membongkar bangunan yang melanggar aturan. Ia melihat, areal publik seperti lahan parkir telah diubah menjadi tempat bisnis. Dampaknya, terjadi penyempitan jalan akibat kendaraan parkir sembarangan.

Pembongkaran ini tegas Mohan, tidak akan pandang bulu. Dalam satu tahun kepemimpinan bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh semua bangunan melanggar RTRW akan dibongkar. Ia memperhatikan, hampir semua kawasan mulai Ampenan sampai Cakranegara ditemukan pelanggaran. “Pokoknya dalam setahun ini yang melanggar RTRW, kita bongkar semua.

Tidak ada namanya tebang pilih,” kata Mohan.

Asisten II Setda Kota Mataram sebutnya, sudah ditunjuk sebagai ketua tim penertiban. Penertiban melibatkan Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan, Satpol PP dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Selain itu, pihaknya perlu melakukan penguatan kapasi-

(Suara NTB/cem)

DIDUGA LANGGAR RTRW - Inilah salah satu bangunan diduga melanggar RTRW. Dalam waktu dekat, Pemkot Mataram akan membongkar bangunan yang melanggar aturan. tas kelembagaan. Artinya, perlu dibangun kembali harmonisasi dan etika komunikasi antar SKPD. Ditekankan, tidak boleh ada ego sektoral dan saling melimpahkan tanggungjawab ke SKPD lainnya. Terutama, Dinas Takowasbang dan BPMP2T. “Kedua SKPD ini tidak boleh ada sekat,” terangnya.

Mohan tidak menampik, beban masih ada saling lempar tanggungjawab, sehingga persoalan di lapangan tidak bisa tuntas. Dinas Takowasbang dan BPMP2T, memiliki instrumen masing - masing. Misalnya,

Takowasbang memiliki Satgas.

Ini seharusnya dikerahkan mendeteksi pelanggaran sejak awal.

Kecenderungan, masyarakat sudah membangun baru diberikan teguran. “Kalau begini kan sudah repot,” sesalnya.

Sebelum penertiban, tim telah dibentuk ini secara persuasif memberikan penyadaran kepada masyarakat. Maksudnya, masyarakat membongkar sendiri bangunannya.

Kecuali, jika sudah diperingati kemudian mengelak, maka Pemkot Mataram akan membongkar paksa. (cem)

muddin mengatakan pihaknya belum mendapat jawaban dari Pemprov NTB. “Provinsi mengatakan akan diprogramkan. Memang sudah banyak jalan provinsi yang perlu diperlebar, perlu ada peningkatan,” jelasnya kepada Suara NTB. Panjang ruas jalan provinsi di Kota Mataram sepanjang 60 kilometer. Secara teknis, umur ruas jalan provinsi tersebut banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya.

Beberapa ruas jalan yang mendesak untuk diperlebar dan ditingkatkan kualitasnya adalah jalan di Monjok-Taliwang, Cemara, dan Jalan Arif Rahman Hakim. Wacana pelebaran ruas jalan provinsi juga rencananya akan menyasar Jalan Tumpang Sari, Cakranegara dan Jalan Catur Warga.

Untuk jalan lingkungan,

Pemkot Mataram menargetkan tahun ini seluruh jalan lingkungan di Kota Mataram dalam kondisi mantap. Sekitar 30 sampai 35 persen jalan lingkungan masih dalam kondisi rusak dan akan diperbaiki tahun ini. Mahmuddin menyampaikan jika tahun ini 30 kilometer jalan lingkungan telah diperbaiki, maka tidak bisa dikatakan seratus persen kondisi jalan lingkungan di Kota Mataram mulus. Ada ruas jalan yang berdasarkan umurnya secara teknis harus tetap dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Perbaikan jalan lingkungan tahun ini masih diprioritaskan jalanjalan penghubung di beberapa jalan utama seperti jalan penghubung di sekitar Cakranegara, Jalan Langko, Jalan Pejanggik, dan beberapa ruas jalan protokol lainnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram rupanya mulai berpikir untuk melakukan efisiensi terhadap kendaraan dinas. Alternatifnya, tidak perlu melakukan pengadaan melainkan cukup dengan menyewa kendaraan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra mengatakan, apa yang menjadi usulan Dewan, Pemkot pun memang sudah ada wacana ke arah sana. “Wacana mengarah ke sana memang ada. Kita masih menghitung dulu,” kata Yance via ponsel, Rabu (30/3).

DKI Jakarta ujarnya, telah

dibawanya dalam sebuah nampan. Budi bolak-balik mengetuk kaca mobil pengendara.

Budi memang bukan warga Kota Mataram. Tapi keramaian jalanjalan kota yang tak pernah sepi dari pengendara dimanfaatkan untuk mencari uang, demi membantu orang tuanya agar bisa membiayainya bersekolah. Budi berasal dari Kuripan, Lombok Barat.

Kepada Suara NTB, Rabu (30/ 3), Budi mengaku bersekolah dan baru duduk di bangku kelas IV. Ia datang ke Mataram diantar kakaknya dan ia pun berjualan kacang bersama salah satu pamannya. “Kakak saya menunggu di sana, saya yang berjualan di sini,” ujarnya seraya menunjuk sebuah

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meragukan Perda lahan abadi. “Kok saya malah ragu dengan Perda lahan abadi ini,” jawab Mohan di ruang kerjanya, Rabu (30/3).

Keraguan ini, cukup beralasan. Pertama, Kota Mataram bukan daerah penyangga atau lumbung padi di NTB. Kedua, lahan pertanian di Mataram bukan milik pemerintah, sehingga sulit untuk dipertahankan. Kalaupun misalnya, pemerintah ngotot mempertahankan lahan abadi, anggaran yang dikeluarkan cukup besar untuk membeli lahan milik masyarakat. “Masalahnya kan ini bukan tanah pemerintah. Ndak mungkin kita paksa masyarakat untuk tidak membangun,” pungkasnya.

Wakil Walikota menyebutkan, luas Kota Mataram hanya 61,30 kilometer persegi. Sedangkan, lahan pertanian saat ini tersisa sekitar 1.800 hektar.

Yang menjadi persoalan, kata Mohan, petani di Mataram hanya sebagai penggarap. Kota Mataram adalah ibukota provinsi yang mengandalkan sektor jasa dan perdagan g a n .

Tidak

mungkin ujarnya, harus menolak investor masuk. Sementara, iklim investasi di Mataram sangat baik. “Teman teman wartawan memiliki penilaian objektif. Yang kita andalkan sektor jasa dan perdagangan. Ndak mungkin kita tolak investor. Sedangkan, daerah kita terus dilirik,” terangnya.

Persepektif lahan abadi menurutnya, tidak hanya lahan pertanian saja. Ruang terbuka hijau baik privat dan publik juga bagian lahan abadi. Di Jakarta misalnya, tidak pernah dibahas soal lahan abadi. Karena, pemerintah berpikir soal investasi. Sedang diperjuangkan saat ini, bagaimana membangun RTH - RTH baru di Mataram. “Makanya, saya berusaha supaya eks RSUD NTB itu dijadikan RTH,” tandasnya.

Pihaknya, akan melakukan penguatan terhadap Perda RTRW nomor 12 Tahun 2011. Sebagai dasar menentukan kawasan mana boleh yang boleh dibangun dan sebaliknya.

Sementara, rencana detail tata ruang (RDTR) masih dilakukan evaluasi. Ini nantinya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan. (cem)

H. Mohan Roliskana

Pemkot Wacanakan Sewa Randis menerapkan pola seperti itu.

Hasilnya, ternyata terjadi efisiensi anggaran cukup besar.

Yang menjadi pertanyaan, apakah Kota Mataram bisa menerapkan hal yang sama atau tidak. “Makanya kita berhitung dulu. Apakah ini bisa sama seperti DKI Jakarta,” ujarnya.

Ada dua kemungkinan menurut Yance, sewa kendaraan dinas ini diterapkan atau tidak. Jika memiliki manfaat bagi daerah, maka akan diterapkan. Sebelum itu lanjut mantan Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Mataram ini, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan

beberapa daerah yang telah menerapkan serta mengkaji dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

“Gampang kalau memang baik, regulasinya tinggal kita contek saja di sana,” katanya.

Yance belum ingin berbicara lebih jauh mengenai siapa rekanan serta pola penunjukan. Alasannya, ini masih wacana awal. Bisa dikerjakan dan bisa tidak. Penunjukan rekanan bisa melalui tender dan penunjukan langsung tergantung nilai anggaran.

Kaitannya dengan kendaraan dinas yang belum membayar pajak dan terjaring

Budi, Jual Kacang Rebus Demi Biaya Sekolah DAYA tarik kota selalu memikat bagi masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan. Kota selalu dianggap sebagai ladang subur untuk mengais rezeki. Meski terbilang bukan kota besar, Mataram kerap memiliki daya tarik bagi para pencari kerja. Tak hanya kerja formal, tapi jalan-jalan di kota tak luput dari warga yang sedang mencari rezeki.

Begitu pun dengan Budi, siswa kelas empat SD ini. Di simpang empat Jalan Ahmad Yani, Sandubaya, ia berpanas-panasan, duduk di tengah median jalan sembari menunggu traffic light beralih menjadi merah. Pada pengendara yang berhenti, ia menawarkan kacang rebus yang

hatan yang mengelola limbah medis dengan sistem ini, termasuk RSUD NTB. Ia mengatakan saat ini pihak RSUD NTB sedang bersiap menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan limbah medisnya. “Kalau sudah masuk rumah sakit provinsi, mungkin bisa dua kali seminggu (pengangkutan limbah medis ke luar daerah),” ujarnya. Darwis menambahkan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pihak ketiga dengan penghasil limbah medis di Kota Mataram, bukan pihaknya yang melaksanakan pemusnahan limbah medis.

Selain RSUD NTB, Puskesmas yang ada di Kota Mataram juga belum memanfaatkan sistem pengangkutan ini. Namun pihaknya telah memfasilitasi pihak ketiga dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram membahas persoalan ini. Selain itu, tempat praktik dokter maupun bidan juga belum disasar. “Rumah bersalin hampir semua sudah, yang belum ini bidanbidan dan praktik dokter umum. Itupun masih sedikit limbah medisnya. Dari hasil pemantauan kita, untuk praktik-praktir dokter maupun bidan ini paling banyak 10 kilogram sebulan limbah medisnya, termasuk klinik PJTKI,” jelasnya. (ynt)

Mohan Ragu Perda Lahan Abadi

Banyak Ruas Jalan Mendesak Diperlebar Mataram (Suara NTB) Beberapa ruas jalan di Kota Mataram kerap dilanda kemacetan pada jam-jam tertentu.

Hal ini sebagai penanda bahwa mobilitas warga Kota Mataram cukup tinggi, disamping juga menjadi salah satu dampak dari tingginya jumlah kendaraan di kota ini. Dalam rangka mencegah kemacetan di berbagai ruas jalan, ada beberapa ruas jalan yang mendesak untuk diperlebar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura.

Tahun lalu, beberapa ruas jalan provinsi yang ada di Kota Mataram telah diperlebar.

Salah satu ruas jalan provinsi yang rencananya juga akan diperlebar adalah Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Mataram. Terkait ini, Mah-

Mataram (Suara NTB) Potensi limbah medis di Kota Mataram cukup tinggi, berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, dalam sebulan produksi limbah medis mencapai 12 ton. Kepala Sub Bidang Amdal BLH Kota Mataram, Andi Darwis kepada Suara NTB menyampaikan 12 ton merupakan angka paling tinggi terkait limbah medis yang dihasilkan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kota Mataram. “12 ton paling tinggi tiap bulan dan (penghasil limbah medis) terbesar di rumah sakit provinsi dan nomor dua rumah sakit kota (Mataram),” jelasnya.

Jika tak dikelola dengan baik, limbah medik dapat berdampak bagi kesehatan warga maupun lingkungan. Untuk itulah BLH mendorong berbagai fasilitas kesehatan di Kota Mataram untuk memanfaatkan sistem pengangkutan (transporting) melalui pihak ketiga. Sejak Oktober 2015 lalu, Darwis mengatakan limbah medis yang telah dimusnahkan dengan sistem ini sekitar 10 ton atau 80 persen. Setiap pekan, limbah medis yang dikirim ke luar daerah dan dimusnahkan sekitar 2,5 ton.

Namun sampai saat ini belum semua fasilitas kese-

warung yang ada di pojok jalan.

Orang tuanya sehari-hari bekerja sebagai petani. Dan kacang yang dijualnya merupakan hasil panen orang tuanya. Ia datang ke Mataram setiap pagi dan pulang pada sore hari, setelah semua kacang rebusnya laku terjual. Satu ikat kecil kacang rebus dijualnya dengan harga Rp 2 ribu. Hasil dari berjualan kacang diserahkan kepada orang tuanya dan sebagian hasilnya ditabung untuk biaya sekolahnya. Saat ditanyakan kenapa dia tidak bersekolah, ia mengaku sedang libur. “Saya masih libur, makanya jualan,” ujarnya. Mataram memang sengaja dijadikan tujuan untuk berjualan karena ramai. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

KACANG - Budi menawarkan kacang rebus kepada pengendara di Jalan Ahmad Yani, Sandubaya, Mataram Rabu (30/3).

razia, Yance mengatakan, untuk biaya pemeliharaan keseluruhan diserahkan kepada SKPD masing - masing. Biaya perawatan, bahan bakar, oli termasuk pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk pajak bumi dan bangunan jadi tanggung-

(Suara NTB/dok)

jawab SKPD. “Mereka sendiri yang bayar, karena operasional dan penganggarannya di sana (SKPD,red),” ujarnya.

Alokasi anggaran di BPKAD sendiri, tidak tercantum pembayaran pajak randis SKPD. BPKAD kata Yance, mengurus persoalan anggaran serta aset daerah. (cem)

SUARA NTB Kamis, 31 Maret 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB Dijatah 1000 Indukan Sapi Lokal Masih Kekurangan Modal KEPALA Bidang Usaha Ia mengatakan, sePeternakan pada Dinas jauh ini hasil olahan Nakeswan Provinsi NTB, home industry sudah Hj. Bq. Haidar Indiana mampu dipasarkan dimengemukakan rata-rata manapun. Karena sehome industry yang bergerlain diberikan bantuan ak di hilirisasi hasil petersarana dan prasarana nakan mengalami kekuproduksi dan pasar, penrangan modal. Karena itudampingan dilakukan lah, koperasi atau penyedia untuk memenuhi sertimodal lainnya diharapkan fikasi umum, PIRT maumasuk di ranah itu. pun label halal dari MUI. Di NTB, terdapat sebanySeperti diketahui, ak 215 kelompok usaha ruDisnakeswan Provinsi mahan hasil peternakan NTB melalui bidang (Suara NTB/bul) yang menjadi binaan Dinas Usaha Peternakan Bq. Haidar Indiana Nakeswan Provinsi NTB. fokus mendistribusiBeberapa jenis usaha olahan yang kan bantuan kepada kelompok-kelomdikembangkan di antaranya abon, kerupuk pok usaha Ibu Rumah Tangga (IRT) di kulit, ceker ayam, telur asin dan beberapa pedesaan. Karena kemiskinan di usaha pengikut hasil peternakan lainnya. pedesaan dinilai masih tinggi.

“Hasil pantauan kami, rata-rata home inUntuk tahun 2015, bantuan diberikan dustry kita kekurangan modal. Persoalan- dalam bentuk sarana pemasaran hasil nya karena kemitraan dengan retail modern peternakan, serta sarana produksi lainpembayarannya sebulan sekali. Padahal, nya, nilainya mencapai hampir Rp 3 milpermintaan lain cukup banyak. Malah mere- iar. Bantuan tersebut disebar di beberaka meminta ke kami,” katanya di temui Suara pa kabupaten/kota.

NTB di ruang kerjanya, Rabu (30/3).

Mengapa bantuan lebih dominan Ketika permintaan sudah banyak, dan diberikan ke home industry pedesaan, modal mereka tersendat, mereka men- menurutnya usaha hasil peternakan segaku kekurangan modal. Dalam hal ini lama ini berkembang lebih cepat di kami tidak bisa mendukung, kecuali pedesaan. Tetapi bukan berarti home mendekatkan sumber-sumber pembi- industry hasil peternakan di perkotaan ayaan, dari koperasi misalnya. diabaikan. (bul)

Mataram (Suara NTB) Komisi IV DPR RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementerian Pertanian RI mendukung penambahan populasi sapi di NTB. Dalam kunjungan kerja baru-baru ini, pengadaan sebanyak seribu indukan sapi lokal telah disetujui anggarannya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron kepada Dirjen PKH Kementerian Pertanian, Ir. Muladno meminta penambahan seribu indukan sapi lokal ini bisa dilaksanakan secepatnya. Karena NTB merupakan daerah penyumbang kebutuhan daging nasional.

“Kita akan mengawal kesepakatan tersebut,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Ir. Hj. Budi Septiani.

Dalam kunjungan Komisi IV DPR RI lalu, kepala dinas memanfaatkannya untuk “curhat”. Kepada rombongan Dewan dijelaskan NTB selama ini memberikan kontribusi sebesar 3 sampai 5 persen dari total kebutuhan daging nasional. Bahkan dalam setahun, NTB sesuai SK Gubernur, rutin mengirim bibit sapi keluar daerah sebanyak 10.000. Sayangnya, tahun ini pemerintah pusat justru memangkas anggaran untuk NTB sebesar Rp 30 miliar.

Keberatan atas pemangkasan anggaran inilah yang disampaikan

Hj. Budi. Hingga diinstruksikan agar Dirjen PKH wajib memberikan jatah seribu ekor indukan tersebut. Pemangkasan anggaran pusat ini, menurut kepala dinas, karena pemerintah mengalokasikannya untuk pembelian indukan sapi impor.

“Kalau kita dikasi sapi impor, saya tidak setuju sama sekali. Makanya kita diberikan sapi indukan lokal,” katanya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (30/3).

Dengan dukungan tersebut, setidaknya menurut Hj. Budi, sepuluh ribu sapi yang dikeluarkan setiap tahun rutin, seribunya bisa di-saving untuk menambah populasi sapi lokal yang saat ini terdata 1.048.000 ekor.

“Kan kita tidak bisa membendung pengusaha kita menjual produksi sapinya keluar daerah, yang kuotanya 10.000 per tahun.

Sebab kalau kita bendung, artinya pemerintah daerah harus menyiapkan sebesar nilai transaksi jual beli sapi setahun yang keluar daerah, antara Rp 350 juta sam-

dari kanan, Hj. Budi, Herman dan Muladno sepakati penambahan seribu indukan sapi lokal tahun ini. pai Rp 400 juta,” ujarnya.

Sebanyak seribu indukan sapi lokal ini akan dibeli langsung dari peternak maupun pengusaha yang ada di NTB. Kenapa harus sapi lokal, karena diketahui ternak NTB sudah dipastikan aman dari berbagai jenis penyakit. Maka dari itulah, kepala dinas menolak jika indukan yang diberikan dari luar.

Selanjutnya, jika telah diketok

di APBN-P, seribu indukan sapi lokal ini sebagiannya akan diberikan untuk penambahan populasi di UPTD Disnakeswan, sebagian lagi untuk kebutuhan padang pengembalaan di Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Timur dan Lombok Tengah. Sisanya lagi akan diberikan untuk kelompok-kelompok ternak yang proposalnya telah diterima. (bul)

ICM Prima Buka Paket Umroh Ramadhan Mataram (Suara NTB) PT. Insan Cipta Mandiri (ICM) Prima Tours & Travel membuka program paket umrah Ramadhan, program paket selama sembilan hari.

Tiga jenis paket yang disiapkan Ramadhan tahun ini di antaranya, paket Ramadhan pertengahan harga Quard US$ 2,575, Triple US$ 2,675, Double US$ 2,775. Paket Ramadhan Akhir sembilan hari, Quard US$ 2,775, Triple US$ 2,875, Double US$ 2,975. Terakhir paket Ramadhan Pertengahan + Akhir 15 hari, Quard US$ 3,350, Triple US$ 3,530, Double US$ 3,750.

ICM Prima telah membuka pendaftaran bagi calon jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah, agar dapat mendaftarkan diri ke kantor perwakilan di Jl. Catur Warga No.1 Mataram, Telp (0370) 636256.

“Kami siap memberikan informasi setiap saat, baik di kantor kami ataupun kami bersilaturahmi di tempat calon jemaah, kami akan memberikan informasi secara detail berkaitan dengan rencana perjalanan umrah calon jemaah

Jemaah yang menggunakan jasa ICM Taour & Travel saat berada di Mekkah. yang ingin melakukan ibadah secara khusyuk serta mabrur bersama,” kata Hj.Furi Fauziah, SE, Direktur ICM Prima Tours & Travel di Mataram, Rabu (30/3).

Biaya yang ditawarkan sangat terjangkau, dengan pelayanan yang lebih dan fasilitas yang memadai. Mulai pengurusan dokumen keberangkatan calon jemaah, keberangkatan hingga akomodasi serta sekembalinya dari tanah suci.

Selama menjalankan ibadah umrah, dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk menjaga stamina kesehatan para jemaah selama berada di Tanah Suci. Selain itu, lanjut Hj. Furi, ICM Prima sangat berkomitmen dalam memberikan kenyamanan bagi calon jemaah.

“Kami pastikan harga dan pelayanan serta fasilitas di ICM Prima beda dari yang lain, bisa dibuktikan. ICM Prima berko-

mitmen dan menjamin mewujudkan ibadah umrah dengan hikmat dan khusyuk, kami juga membantu melayani calon jemaah dalam mempersiapkan dan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan calon jemaah sehingga calon jemaah tidak direpotkan. Calon Jemaah hanya fokus dan konsentrasi dalam mempersiapkan kesehatan dan niat daripada Ibadah yang akan dijalankannya,” katanya.

Soal biaya/pembayaran, dapat melalui transaksi rupiah maupun rekening dollar, sesuai kemudahan bagi calon jemaah.

“Kami hadir di Lombok bukan untuk bisnis semata tapi untuk memudahkan saling membantu jemaah memenuhi panggilan-Nya menuju Tanah Suci,” demikian Hj. Furi.

Untuk diketahui, beberapa maskapai yang digunakan, Garuda Indonesia-Etihad-Emirat, bekerjasama dengan hotel di Madinah Muthara Alami/setaraf di Madinah, Haneen Firdaus/setaraf di Makkah. Hotel sangat dekat dengan Masjidil Haram/ Nabawi. Transportasi Ziarah dan Guide juga disediakan. (bul/*)

SUARA NTB Kamis, 31 Maret 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Rangkul TKI Tak Berhasil MENGGANTUNGKAN hidup menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memang tidak semudah membalik telapak tangan. Sebelum sampai ke negara tujuan, jalan yang dilalui oleh para TKI tidaklah semulus yang diharapkan. Bahkan, walaupun sudah resmi menjadi TKI, para pahlawan devisa ini tidak sedikit yang bisa sukses atau tidak berhasil.

Melihat fenomena ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tran(Suara NTB/yon) simigrasi (Disosnakertrans) Lalu Sadli Bahtiar Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akan merangkul para TKI tak berhasil dan TKI komsumtif walaupun sudah berulang kali keluar masuk Malaysia maupun negara lainnya.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (30/3), Kepala Seksi (Kasi) Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Naker (BPPN) pada Disosnakertrans Lotim, Lalu Sadli Bahtiar mengatakan, TKI memiliki beragam jenis, seperti TKI berhasil, TKI tidak berhasil dan TKI Komsumtif. Dari ketiga jenis TKI itu, yang paling utama disentuh dan dirangkul adalah TKI tidak berhasil dan TKI yang konsumtif.

“TKI tidak berhasil artinya sudah beberapa kali masuk menjadi TKI, namun tak kunjung berhasil, dan TKI komsumtif berhasil di negeri rantauan. Namun hasilnya selalu habis digunakan untuk keperluan yang lain. Sehingga, inilah yang akan dibina, dirangkul agar berwirausaha di rumahnya,” jelasnya.

Dengan merangkul TKI tak berhasil, TKI komsumtif, maka orientasi ke depannya masyarakat tidak selalu menggantungkan hidupnya menjadi TKI, namun ujung-ujungnya tidak menuai hasil yang lebih baik. “Sehingga, kita harapkan TKI yang seperti itu berwirausaha di tempat tinggalnya masing-masing,” tambahnya.

Peluang berwirausaha yang dicanangkan pemerintah diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru serta peluang berwirausaha bagi TKI. Terlebih, Kabupaten Lotim merupakan kabupaten penyumbang TKI terbanyak khususnya di NTB. Selain itu, melalui program itu pemerintah berharap dapat terlahir lebih banyak lagi wirausahawan baru dari mantan TKI walaupun tidak berhasil ataupun TKI komsumtif. Harapannya, kehadirannya menjadi wirausahawan baru nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomiannya, menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pembangunan khususnya di Kabupaten Lotim. (yon/*)

Liasih, Sambut Haru Mobil Grand Livina dari BRI Selong (Suara NTB) Ratusan warga Desa Boroktoyang Kecamatan Sakra Barat terlihat turut merasakan kegembiraan yang dirasakan Liasih, peraih hadiah utama mobil baru, All New Grand Livina dari Undian Semester II BRI Cabang Selong. Rabu (30/3) Pimpinan Cabang BRI Selong, Rahmad Budi Sulistia mengantarkan langsung hadiah utama tersebut kepada Liasih dan diterima di kantor Desa Boroktoyang.

Tabuhan gendang beleq menyambut kedatangan rombongan BRI Cabang Selong saat tiba di kantor desa. Warga pun turut antusias melihat hadiah utama untuk Liasih. Saat menerima langsung kunci dan mencoba masuk ke dalam mobil, Liasih tidak bisa menutup rasa harunya.

Begitu pula saat diminta menyampaikan kesannya, Liasih hanya berharap BRI makin berjaya dan berkembang.

Pimpinan Cabang BRI Selong, Rahmad Budi Sulistia menyampaikan, semua nasabah Simpedes memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah mobil. Undian yang digelar BRI dua kali dalam setahun itu mempersembahkan beragam bentuk. “Kalau pingin dapat, buka rekening simpedes, nabung di BRI. Minimal Rp 100 ribu dapat kupon ikut undian. Siapa tahu bisa beruntung seperti Pak Liasih,” terang Rahmad Budi.

Warga Boroktoyang Kecamatan Sakra Barat ini diketahui banyak berprofesi sebagai TKI. Disarankan kepada seluruh keluarga TKI membuka tabungan di BRI dan berkesempatan mengikuti undian. Seperti Pak Liasih tutur Rahmad Budi tidak memiliki banyak tabungan, namun mendapat banyak kiriman dari keluarganya yang menjadi TKI. Menabung di BRI, katanya, akan mendapatkan banyak kemudahan. BRI merupakan bank tersebar dan terbesar di Indonesia. Kabupaten Lotim sendiri terdapat 13 kantor unit, dengan 18 teras dan 1 teras keliling. Banyaknya akses kantor dan makin dekat dengan rakyat ini akan memudahkan untuk transaksi dengan BRI. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

TERIMA HADIAH - Liasih menerima langsung hadiah mobil All New Grand Livina dari hasil Undian Simpedes BRI Semester II, Rabu (30/3).

(Suara NTB/rus)

BELUM DILANJUTKAN - Inilah gedung MIC di Sakra terlihat belum ada kegiatan. Bahkan lahan di sekitar bangunan ditanami padi.

Pembangunan MIC Mandek Selong (Suara NTB) Pembangunan Madrasah Insan Cendikia (MIC) di atas lahan seluas 10 hektar di wilayah Sakra Kabupaten Lombok Timur mandek. Pemerintah pusat belum mau menyalurkan seluruh anggaran yang diprediksi menghabiskan dana sebesar Rp 240 miliar.

Hal ini diakui Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Lombok Timur, H. Nasrudin. Menjawab wartawan di Selong, Rabu (30/3), Nasrudin mengaku, anggaran yang dikeluarkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cukup seret. Pasalnya, dokumen alas hak aset lahan tempat pembangunan MIC belum jelas. ‘’Kemenkeu menginginkan adanya kejelasan aset la-

han,’’ tegasnya.

Keinginan Kemenag, aset lahan tersebut atas nama Kemenag. Untuk itu diminta kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Pemkab Lotim bisa menyerahkan alas hak kepada Kemenag.

Apalagi pembangunan gedung MIC ini dimulai sudah cukup lama. Status tanah merupakan hibah dari Pemprov NTB ke Pemkab Lotim.

Tanah tersebut berdasar MoU awal antara Pemkab Lotim dengan Kemenag dipersilakan membangun sambil menunggu proses hibah tanah. “Keinginan Kemenkeu menerapkan sistem akuntansi yang jelas,” terang Nasrudin, seraya menambahkan, Kemenkeu, tidak menginginkan pemilik bangunan dengan pemilik lahan berbeda-beda.

Sebelumnya, ungkapnya,

Bupati Lotim sudah tidak mempermasalahkan penggunaan lahan. Namun, pihak Kemenag sampai sekarang belum menerima bukti sebagai alas hak yang dipegang. Di satu sisi, ungkapnya, sertifikat atas tanah ini belum ditemukan dan sudah dicari, baik di Kantor Gubernur NTB maupun di Kantor Bupati Lotim.

Pihaknya mengharapkan sertifikat tersebut segera ditemukan dan diserahkan pada Kemenag Lotim. Kegiatan pembangunan yang dilakukan selama dua tahun terakhir ini hanya menggunakan anggaran tidak seberapa.

“Anggaran paling besar Rp 10 miliar,” tuturnya.

Sebagai Kepala Kemenag menginginkan anggaran yang digelontorkan bisa merampungkan semua item pembangunan fisik yang belum dilaksanakan. Apalagi, kondisi saat ini sudah 60 persen bangunan sudah dibangun dan belum lagi dana untuk pembangunan stadion olahraga.

Sementara seluruh perangkat yang nantinya akan bekerja di MIC, katanya, sudah dipersiapkan sejak lama. Bahkan, rencana rekrutmen siswa baru sebanyak 120 orang tahap pertama ini pun sudah siap dilaksanakan. (rus)

BRI Selong Salurkan KUR Rp 1,8 Miliar Per Hari Selong (Suara NTB) Permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup tinggi. Data dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperlihatkan angka realisasi KUR tembus rata-rata Rp 1,8 miliar per hari atau melampaui target dari Rp 900 juta per hari.

Pimpinan Cabang BRI Selong melalui Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) BRI Cabang Selong, HM. Dandi Wardana bersama H. Rusdi kepada Suara NTB, Rabu (30/ 3), menyebut, secara nasional BRI diberikan Rp 6,5 triliun untuk jatah 1 tahun. Seluruhnya sudah habis dalam jangka waktu 2,5 bulan saja. Kondisi itu membuat pihak BRI mem-

inta tambahan Rp 7 triliun lagi.

Kondisi tingginya permintaan KUR ini tergambar BRI Cabang Selong. Di mana di Lotim ditarget Rp 192,6 miliar. Sampai dengan tanggal 26 Maret 2016, sudah tercapai Rp 65 miliar, yakni hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, KUR yang dijatah di BRI Selong ini sudah tembus 34 persen.

Total target penyaluran KUR BRI ini diyakini Dandi akan habis hanya dalam kurun waktu 9 bulan saja dan tidak sampai setahun, KUR dipastikan akan habis tersalurkan. Ditegaskan, tingkat pengembalian masyarakat Lotim untuk KUR ini pun terbilang lancar dan belum dite-

mukan terjadi Non Performance Loan (NPL) atau kredit bermasalah. “NPL masih nol persen untuk KUR baru ini,” terangnya.

Suku bunga yang diberlakukan pemerintah untuk KUR ini diketahui terbilang rendah.

Efektif hanya 4 persen per tahun. Rendahnya suku bunga ini disinyalir menjadi penyebab makin tingginya tingkat permintaan terhadap KUR. BRI Cabang Selong menargetkan pemberian KUR kepada 9.648 pengusaha baru di Lotim. sampai saat ini, tercatat sudah 4.198 pengusaha baru yang diberikan KUR. “Sudah hampir setengahnya sudah mencapai dari target tahun 2016,” ujar Dandi. (rus)

Polres Lobar Usut Mandeknya Izin Elpiji Tanjung (Suara NTB) Mandeknya izin LPG yang diajukan oleh CV. Surya Tani, sejak awal 2015 kini menjadi atensi Reskrim Polres Lombok Barat. Rabu (30/3), jajaran Polres Lobar turun ke Pemda KLU guna mencari keterangan.

Dalam upaya penyelidikan kasus tersebut, unit Reskrim Polres Lobar dipimpin Kanit Tipikor langsung mendatangi Disperindagkop dan UMKM KLU. Pantauan koran ini, rombongan Kanit Tipikor diterima langsung Kepala Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. Abdul Hamid, bersama jajaran Bidang Perdagangan. Inventarisasi keterangan dan informasi terlihat masih berlangsung hingga pukul 12 siang. Sebelum pemeriksaan selesai, tampak 2 orang dari Unit Tipikor bergegas ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang letaknya berdampingan dengan Disperindag.

Kepada wartawan via telepon, Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Joko Tamtomo yang dikonfirmasi mengakui adanya

penelusuran informasi dan keterangan menyangkut izin elpiji yang dilakukan CV Surya Tani.

Selain mengumpulkan data dan keterangan, jajaran Polres Lobar juga meminta klarifikasi dari dinas terkait, seperti KPPT KLU, sehubungan dengan rekomendasi izin -izin yang sudah diurus oleh CV. Langkah tersebut guna memastikan, kebenaran proses izin yang dilalui dan izin apa saja yang sudah dipegang.

Terpisah, Kadis Perindagkop dan UMKM KLU, Drs. Abdul Hamid, melalui Kabid Perdagangan, Dende Dewi, membenarkan perihal kedatangan pihak kepolisian. Polres meminta sejumlah informasi menyangkut kronologi kepengurusan izin.

“Benar mereka meminta beberapa keterangan dan klarifikasi dari kami,” ujarnya singkat.

Sementara, Kepala KPPT KLU, H. M. Sumadi, SH., yang dikonfirmasi membenarkan pula kehadiran jajaran Polres Lobar. KPPT pun dengan terbuka memberikan data yang dim-

inta Polres. “Dalam kepengurusan izin LPG, KPPT hanya memberikan rekomendasi untuk gudang saja, kalau itu tidak ada masalah. Hal yang sama juga kita berikan untuk pengusaha yang ada di Tanak Song.

Sedangkan izin operasional bukan di KPPT, tapi di pusat dan provinsi,” ungkap Sumadi.

Sebagaimana diketahui, pengajuan izin LPG oleh CV Surya Tani telah dilakukan sejak Februari 2015. Hingga setahun ini izin tak kunjung keluar, sementara dana yang sudah dikeluarkan oleh CV mencapai Rp 465 juta. Dalam kepengurusannya, CV berhubungan dengan salah seorang oknum Kepala Seksi di Disperindag, berinisal HM. Celakanya, selain izin tak kunjung tuntas, pihak CV Surya Tani juga memperlihatkan rekomendasi dari Bupati KLU, ketika itu, H. Djohan Sjamsu dan rekomendasi dari Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Jika diteliti, tanda tangan pejabat - bupati dan gubernur diragukam keasliannya. (ari)

(Suara NTB/ari)

HADIR - Bupati H. Najmul Akhyar dan Wabup KLU Syarifudin menghadiri Gebyar PAUD KLU di halaman Kantor Dinas Dikbudpora, Rabu (30/3).

Bunda PAUD KLU Dikukuhkan Tanjung (Suara NTB) Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU, Rabu (30/3) berlangsung meriah. Ratusan peserta perwakilan 5 kecamatan di KLU hadir, hingga mengundang kekaguman perwakilan UNICEF, bupati, wabup beserta istriistri yang terlihat kompak mendukung program PAUD. Kepala Dinas Dikbudpora KLU, Drs. Suhrawardi, mengatakan Gebyar PAUD menjadi agenda tahunan Dinas Dikbudpora. Momen ini diharapkan menjadi ajang untuk silaturahmi dan menumbuhkan kebersamaan dalam mencapai pendidikan berkualitas dan berkarakter sejak usia dini.

Dalam agenda Gebyar PAUD kali ini, Ketua Panitia sekaligus Kabid PLSPO, Rusli Hamdi, SE.M.Si., mendesain acara dengan sejumlah mata lomba untuk anak-anak PAUD. Hal ini sebagai wujud komitmen daerah, pihaknya juga menampilkan pengukuhan Bunda PAUD KLU dan pengukuhan 10 PAUD rintisan untuk disaksikan oleh UNICEF, Alfamart selaku mitra serta masyarakat.

“10 PAUD rintisan yang sebelumnya dibantu oleh UNICEF dan Alfamart kita kukuhkan. Kita tunjukkan bahwa PAUD yang sudah mereka bantu benar-benar beroperasi dan menjadi PAUD andalan di masyarakat sekitarnya,” ujar Rusli.

Sementara, Chief Education and Education Development, UNICEF Indonesia, Mr. Nabendra Dahal, menyampaikan pihaknya memberi apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan PAUD. Ia meyakini, upaya ini akan menjadikan Lombok

Utara menjadi lebih baik lagi melalui terbentuknya pribadi anak yang berkualitas. “Di usia 2 tahun, otak anak mengalami perkembangan. Hal inilah mengapa PAUD menjadi sangat penting untuk ditumbuhkembangkan,” ungkapnya.

Pihaknya di UNICEF akan senantiasa mendukung keberlangsungan program PAUD di KLU. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama perbantuan bagi PAUD rintisan yang sudah dilakukan kepada 10 PAUD dalam 2 tahun terakhir (2014-2015).

Bupati KLU, H. Najmul Akhyar, mengakui keberadaan PAUD memang sangat penting untuk membentuk karakter dan kepribadian anak. Dalam proses perkembangan anak, tentunya sangat memerlukan peran bimbingan dari orang tua dan guru-guru PAUD. “Anak itu ibarat kertas putih, jika dicoret dengan goresan yang baik maka kertas putih akan menampilkan warna yang baik.

Inilah mengapa, PAUD menjadi sangat penting,” ungkap bupati.

Peran PAUD akan sangat menentukan sehubungan dengan misi bidang pendidikan, yakni revitalisasi khittah pendidikan yang digalakkan Pemda KLU. Menurut bupati, khittah pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh baik di tingkat anak-anak (PAUD), hingga pendidikan menengah. Pendidikan di KLU akan dikembalikan sebagaimana amanat undang-undang, yang mana bertujuan menciptakan anak sebagai generasi bangsa yang beriman dan berakhlak mulia.

“Pada masa 1000 hari pertama usia anak, merupakan usia anak yang sangat menentukan. Oleh karenanya, ajarkan yang bermanfaat yang bisa diingat sampai mereka dewasa nanti,” pungkas Najmul. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 31 Maret 2016

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

DPRD Loteng Siapkan Perda Inisiatif Lahan Pertanian Berkelanjutan Praya (Suara NTB) Laju pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini tercatat cukup pesat.

Dampak positifnya, mampu mendorong peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Namun di satu sisi, pesatnya laju pembangunan justru mengancam keberlangsungan luas lahan pertanian di daerah ini. Di mana banyak lahan pertanian di Loteng yang kini sudah beralih fungsi.

Kondisi ini pun mendapat perhatian serius kalangan DPRD Loteng. Berbagai upaya pun dilakukan. Salah satunya, DPRD dalam hal ini Komisi II sedang menyusun Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang lahan pertanian ber-

kelanjutan. Harapannya dengan perda ini nantinya, bisa menekan bahkan mencegah alih fungsi lahan pertanian di daerah ini.

“Harus ada upaya-upaya nyata untuk mengantisipasi laju alih fungsi lahan pertanian di daerah ini. Jangan sampai lahan pertanian kita terus berkurang setiap tahunnya,” sebut Ketua Komisi II DPRD Loteng, H. L. Ahmad Rumiawan, S.Sos., Rabu (30/3).

Ia menjelaskan, rencana pembahasan Perda Inisiatif tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2016 ini, sehingga diharapkan tahun ini juga rancangan perda-nya sudah bisa selesai dibahas

dan disahkan. “Dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, koordinasi untuk menyusun raperda tersebut sudah dilakukan,” terangnya.

Rumiawan mengatakan, ada beberapa poin penting mengapa kemudian perda tersebut perlu ada. Pertama sebagai daerah penyangga pangan NTB dan nasional, Loteng dituntut untuk bisa tetap menjaga luas area pertaniannya. Bahkan, oleh pemerintah provinsi sendiri luas lahan pertanian di Loteng sudah dipatok sekitar 54 ribu hektar.

Namun pada kenyataannya, kondisi luas lahan pertanian di Loteng saat ini sudah jauh

berkurang. Akibat pesatnya laju alih fungsi lahan pertanian sebagai dampak dari pembangunan saat ini. “Kalau tidak diantisipasi, maka luas lahan pertanian di Loteng dikhawatirkan akan semakin tergerus,” tambahnya.

Untuk itu, ujarnya, keberadaan perda tersebut dinilai penting untuk bisa segera terwujud agar bisa menjamin program kedaulatan pangan yang sudah dicanangkan pemerintah pusat, bisa terlaksana dengan baik di daerah ini.

Karena akan sulit untuk bisa mewujudkan kedaulatan pangan, tanpa didukung ketersediaan lahan pertanian yang memadai.

Dalam perda itu nantinya, lanjut anggota Fraksi Partai

Golkar DPRD Loteng, selain mengatur regulasi tentang ketersediaan lahan pertanian yang harus ada, mengatur juga tentang insentif atau kompensasi yang akan diterima oleh petani selaku pemilik lahan. Karena akan sulit bisa mencegah petani untuk tidak menjual lahan pertanian, jika tidak ada nilai lebih yang bisa diperolehnya petani.

“Sekarang kita melarang petani menjual lahan pertaniannya.

Sementara kala itu petani mungkin sangat butuh. Sehingga harus ada kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada petani,” tambahnya.

Untuk lebih memperkaya materi perda inisiatif, pihaknya

juga sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke sejumlah daerah guna melihat pola dan penerapan dari lahan pertanian berkelanjutan. Termasuk dukungan regulasi yang ada.

Pihaknya berharap dengan keberadaan perda ini, baik pemerintah maupun petani sama-sama diuntungkan. Pihaknya tidak ingin ada salah satu pihak y a n g dirugikan. (kir/*) H.L. Ahmad Rumiawan (Suara NTB/kir)

Didatangkan dari Tiongkok Kedepankan Integritas SEKDA Lombok Barat (Lobar) H. M. Taufik menegaskan, jika pihaknya menyambut baik berbagai masukan mengenai penempatan pejabat di lingkup Pemkab Lobar. Sekda setuju, jika penempatan pejabat harus mengedepankan integritas, moralitas dan kompetensi. Selain itu tidak mengedepankan suka atau tidak suka.

“Itu ada benarnya juga, birokrasi di Lobar memang ada yang tidak sesuai kompetensinya. Itulah yang kita benahi dan kita tertibkan ke depan,”aku Sekda mengenai kritikan mantan Bupati Lobar Drs. H. L. Mudjitahid mengenai penempatan pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemkab Lobar, Rabu (30/3).

(Suara NTB/dok) Menurutnya, penempatan H. M. Taufiq personel di birokrasi ini bakal ditertibkan, agar penempatannya sesuai. Hal ini jelansya akan menjadi pertimbangan utama badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dalam penempatan pejabat.

Pihaknya juga menerima masukan mengenai pengisian camat oleh guru. Dalam hal ini, ujarnya, perlu dievaluasi.

Sebab, seharusnya ideal jabatan camat dijabat lulusan IPDN. Namun terkait upaya penertiban personel birokrasi ini, pihaknya akan melakukan pelan-pelan. Masukan para tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat bagus untuk perbaikan kedepan. Karena itu masukan itu akan dijadikan bahan evaluasi di Pemda.

Sebelumnya, mantan Bupati Lobar, Drs. H. L. Mujitahid mengkritisi birokrasi di Lobar, lantaran sejumlah personel yang duduk di birokrasi di Pemda Lobar tidak tepat, karena tak sesuai komptensinya. Ia menyoroti, banyaknya kalangan guru yang diangkat menjadi pejabat eslon II, III dan IV. Terutama camat, ada yang menjabat dari kalangan guru. Terkait itu, ia berharap ke depan penempatan personel benar-benar mempertimbangkan kompetensi dan bidang ilmu. (her)

Posisi Wabup

Tokoh Lobar Sarankan Plt Bupati Pilih Birokrat Senior Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Lombok Barat (Lobar) mendatangi kantor Plt Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, MSi, untuk silaturahmi terkait berbagai persoalan di Lobar, khususnya bakal dilantiknya Plt Bupati sebagai bupati definitif. Mereka juga memberikan masukan terkait kriteria calon wakil bupati (cawabup) yang bisa dipertimbangkan oleh Plt Bupati dalam memutuskan pilihannya. Plt Bupati disarankan mengambil wakil dari kalangan birokrasi senior yang berpengalaman.

Sejumlah toga, seperti TGH. Syafwan Hakim, TGH. Muharrar Mahfudz dan TGH Mukhlis Ibrahim ditemani tokoh sesepuh Lobar yang juga mantan Bupati, H.L Mujitahid bersama sejumlah tokoh lainya datang di ruang kerja Plt Bupati pukul 09.00 Wita. Mereka diterima langsung Plt Bupati didampingi Sekda Lobar, HM Taufiq. Dalam kesempatan itu, berlangsung diskusi antara Plt Bupati dengan toga dan Toma. Pertemuan berlangsung selama hampir satu jam lebih tersebut membahas perihal kondisi Lobar.

Usai pertemuan itu, TGH. Muharrar Mahfudz menyampaikan maksud kedatangan para tokoh masyarakat sekadar bersilaturahmi dengan Plt Bupati. “Hal kedua, tentu sebagai rasa tanggung jawab sesepuh Lobar melihat kondisi Lobar ke depan. Karena itu kami juga beri masukan ke Pak Plt Bupati. Termasuk kami beri masukan soal pemilihan wabup nantinya,” terangnya.

Kaitan dengan masukan pengisian wabup, lanjutnya, tokoh masyarakat tidak menyinggung satu nama calon atau mengarahkan dukungan ke satu calon. Sebab hal itu adalah ranah parpol pengusung dan Plt Bupati. Namun pihaknya menyampaikan kriteria calon yang bisa bekerjasama dengan bupati. Yang diinginkan sesepuh dan tokoh masyarakat, bupati memilih orang yang bisa mendampingi dan sepemikiran, serta sejalan dalam gerak langkah bupati dalam pembangunan ke depan.

Sementara itu, HL. Mudjitahid menyatakan dalam pertemuan itu para toga dan Toma menyampaikan aspirasi masyarakat karena prihatin dengan kondisi Lobar selama hampir 17 tahun masa pemerintahan Drs. Iskandar dan Dr. H. Zaini Arony, MPd. (her)

Dua Mesin Suling Air Senilai Rp 4,6 Miliar Mangkrak Giri Menang (Suara NTB) Dua mesin penyulingan air laut senilai masing-masing Rp 2,9 miliar lebih dan Rp Rp 1,7 miliar lebih bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) tahun 2012-2013 lalu mangkrak. Penyebabnya alat pada mesin tersebut mengalami kerusakan. Rata-rata mesin itu hanya beroperasi dua bulan, setelah itu mesin itu tidak beroperasi.

Plt Kepala Desa Gili Gede, Saidi mengakui mesin penyulingan air yang dibangun di daerahnya mangkrak. “Dua mesin suling air itu mengkrak, tidak bisa difungsikan, karena mesin rusak,”kata Saidi.

Pihaknya sendiri berupaya berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberitahukan perihal mesin tersebut, namun belum ditindaklanjuti.

Ia mengaku memperoleh keluhan dari warganya perihal

air bersih. Karena mesin ini sempat memberi harapan bagi warga untuk memperoleh pelayanan air bersih. Namun, mesin yang diharapkan mampu mengatasi masalah air bersih justru rusak. Menurutnya, jumlah penduduk setempat yang bergantung pada mesin ini sekitar ratusan KK. Semua warga, katanya, mengalami kesulitan air bersih lantaran berada di tengah gili (pulau kecil). Untuk itu, keberadaan mesin suling ini sangat di-

harapkan bisa beroperasi.

Tidak berfungsinya mesin penyuling air laut, lantaran salah satu alat pada bagian mesinnya rusak. Akibatnya, tak bisa beroperasi menyuling air laut menjadi air tawar.

Praktis sejak diresmikan, mesin ini hanya berfungsi lima bulan saja. Setelah itu dibiarkan tak berfungsi. Mesin bantuan kedua dibangun tahun 2013 lalu, setelah diserahkan mesin itu sekitar dua bulan bisa dipergunakan, namun set-

elah itu rusak, sehingga tak berfungsi.

Ia menambahkan, sejauh ini kontrol dinas belum maksimal, sehingga saat mesin rusak tidak direspons. Sementara, itu berharap pemasukan dari iuran mesin penyulingan itu belum ada. Sebab baru dua bulan beroperasi, karena mesin rusak.

Terpisah, Kepala Dinas DKP Lobar, Ir. H. Subandi mengakui mesin penyuling tersebut tak berfungsi. Menurutnya, mesin itu tak berfungsi, karena jarang diperhatikan masyarakat. Pihaknya sudah mengarahkan agar warga menyisihkan sebagian dana untuk pemeliharaannya. “Tapi sulit sekali masyarakat ini, kita sudah arahkan agar sisihkan biaya pemeliharaannya,”

ujarnya via ponselnya.

Dalam hal ini, pihaknya dalam posisi dilematis, sebab di samping pihaknya mendorong agar masyarakat bisa menikmati dengan bantuan mesin penyuling air laut, masyarakat sulit diarahkan untuk mengelola mesin agar bisa dimanfaatkan terus menerus.

Ia mengaku, bantuan mesin penyuling terakhir ini diserahkan oleh dirinya. Di mana, kapasitas mesin ini sekitar 250 galon, per hari 9000 ribu litter.

Kali ini pemerintah hanya memberikan bantuan 100 galon, diharapkan sisa 150 galon sesuai kapasitas mesin itu bisa dipenuhi masyarakat secara swadaya. Masa garansi mesin ini satu tahun, sehingga jika ada gangguan bisa diperbaiki nantinya. (her)

NW Harus Jadi Garda Terdepan Pembangunan di Loteng Praya (Suara NTB) Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), keberadaan Nahdlatul Wathan (NW) diharapkan bisa mengambil peran untuk mendorong kemajuan pembangunan di daerah ini. Bahkan, bila perlu NW harus menjadi garda terdepan pembangunan di Loteng.

Harapan tersebut disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH., saat membuka Konferda ke XII DPD NW Loteng, Rabu (30/3).

Menurut Suhaili, saat ini sekitar 30 persen penduduk Loteng merupakan bagian dari NW. Dengan demikian, NW semestinya bisa memainkan peran yang lebih besar guna mensukseskan pembangunan di Loteng dan tidak hanya sebagai pelengkap.

“Kami pasangan SuhailiPathul merupakan manusia biasa yang tentunya tidak luput dari kelemahan. Untuk itulah, dukungan dari seluruh jemaah dan pengurus NW di daerah ini sangat kami harapkan. Dalam memimpin Loteng ke depan. Supaya Loteng bisa menjadi daerah yang semakin maju,” ujar Suhaili.

Sebaliknya, pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan perhatian yang lebih besar lagi kepada NW dan tidak ada alasan untuk memarjinalkan apalagi memandang sebelah mata keberadaan NW di daerah ini. ‘’Karena berkat duku-

ngan seluruh elemen NW pulalah, pasangan Suhaili – Pathul bisa sukses pada Pilkada Loteng tahun 2015 yang lalu,’’ klaimnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua I DPD NW Loteng, H. Hasan Husain, menegaskan komitmen DPD NW Loteng beserta seluruh jajarannya di bawah untuk terus mendukung dan mengawal kepemimpinan SuhailiPathul dan pembangunan Loteng pada umumnya. Harapannya. Loteng bisa semakin maju dan berkembang. ‘’Kami semua siap mengawal dan mendukung kepemimpinan SuhailiPathul. Sebagai bentuk tanggung jawab kami atas pilihan yang telah diberikan,” terangnya. Pihaknya optimis, di bawah kepemimpinan Suhaili-Pathul, Loteng akan bisa menjadi daerah yang lebih maju lagi dari periode-periode sebelumnya. (kir)

H.M. Suhaili FT (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/kir)

HEARING - PKL di depan Masjid Agung Praya melakukan hearing dengan pemerintah daerah di Kantor DPRD Loteng, Rabu (30/3).

Hendak Direlokasi, PKL Masjid Agung Menolak Praya (Suara NTB) Keinginan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) merelokasi para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang berjualan di kawasan Masjid Agung Loteng mendapat perlawanan.

Bahkan para PKL dengan tegas menolak rencana relokasi ini. Mereka akan tetap bertahan di tempat semula.

Penolakan tersebut disampaikan para PKL saat melakukan hearing di DPRD Loteng, Rabu (30/3). Ada beberapa alasan para PKL menolak direlokasi ke tempat yang lain. Selain kawasan Masjid Agung sudah cukup ramai. Lokasi baru yang direncanakan sebagai tempat relokasi yang baru, yakni Jalan Sulawesi sampai saat ini belum siap.

Tidak hanya itu, di lokasi baru sampai saat ini juga belum ada fasilitas pendukung apapun. Mulai dari listrik, penerangan jalan hingga fasilitas sanitasi. “Kalau ditata kami siap. Tapi untuk direlokasi atau dipindahkan ke lokasi lainnya kami menolak,” ujar L. Robi Azizi, Koordinator PKL. Menurutnya, lokasi yang ditunjukkan pemerintah daerah merupakan daerah yang sepi. Atas kondisi ini, mereka khawatir bakal merugi, tidak akan ada pembeli. Sementara beban para PKL setiap

harinya cukup besar, mulai dari beban untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga beban untuk membayar utang.

Pasalnya, rata-rata para PKL yang ada di kawasan Masjid Agung memiliki utang di bank maupun koperasi. Beban itulah yang setiap harinya harus dipenuhi. “Tapi kalau kemudian kami harus dipindahkan ke lokasi yang sepi, dari mana kami bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar utang,” tanyanya.

Belum lagi, dalam waktu dekat ini di Masjid Agung Loteng akan dijadikan sebagai salah satu lokasi kegiatan MTQ tingkat nasional. Event yang sudah cukup lama dinanti oleh para PKL. Karena dengan adanya event tersebut, para PKL berharap bisa memperoleh tambahan penghasilan. “Kalau pun kemudian kami harus pindah, kami minta solusi terbaik,” imbuhnya.

Selain itu pemerintah daerah juga harus tegas, ketika semua PKL di Masjid Agung pindah, maka tidak boleh ada PKL lain yang masuk berjualan di kawasan Masjid Agung Loteng.

Jangan kemudian PKL yang ada sekarang ini digusur, malah PKL baru masuk lagi.

Sementara itu, Kabid KUKM Satpol PP Loteng, L. Marwan, menegaskan, kawasan Masjid Agung terma-

suk kawasan yang dilarang sebagai tempat berjualan.

Dan, pihaknya sejauh ini sudah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali. “Peraturan daerah yang mengamanatkan di kawasan tempat ibadah, seperti masjid tidak dibolehkan ada aktivitas berjualan,” tegasnya.

Jalanya pertemuan yang diberlangsung di ruang rapat utama DPRD Loteng itu sempat berjalan panas. PKL maupun dari pihak pemerintah daerah sama-sama tetap ngotot dengan sikapnya masingmasing. Para PKL tetap akan bertahan. Sementara pihak pemerintah daerah menegaskan para PKL harus pindah.

Menyikapi situasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Loteng, H. L. Ahmad Rumiawan, S.Sos., menengahi dengan memberikan jalan tengah.

Para PKL tetap diperbolehkan untuk berjualan di tempat semula. Tapi dengan catatan, para PKL bersedia ditata. Termasuk pada event MTQ tingkat nasional mendatang.

“Jadi kami minta pemerintah daerah menyiapkan lokasi tempat relokasi dulu. Sementara itu para PKL bisa tetap berjualan di kawasan Masjid Agung, tapi akan ditata. Supaya tidak terlihat kumuh dan liar,” ujar politisi Partai Golkar ini. (kir)

SUARA NTB Kamis, 31 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Sumbawa Besar 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Wakil Ketua DPD RI, Prof.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Dr. H. Farouk Muhammad 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 menggelar dialog dengan ja12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 jaran Pemkab Sumbawa, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Rabu (30/3). Dipimpin Wak12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 il Bupati, Drs. H. Mahmud 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Abdullah, pertemuan terse12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 but juga dihadiri Forkomin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 da, pimpinan SKDP dan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 tokoh masyarakat. Untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 menyerap aspirasi Sumba12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 wa untuk kemudian diper12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 juangkan Farouk di pusat, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 terutama terkait pemban12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 gunan infrastruktur jalan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 dan pengairan termasuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 bendungan.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Farouk memaparkan, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 sebagai senator yang me12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 wakili NTB, aspirasi 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 masyarakat perlu disin12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 (Suara NTB/arn) ergikan oleh Pemerintah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 (Suara NTB/arn) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 SERAHKAN – Wabup Sumbawa menyerahkan dokumen proposal usulan program kepada BERSAMA - Foto bersama Farouk Muhammad, Wabup, Pimpinan DPRD dan Pimpinan bersama DPD. Sekaligus 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 daerah lainnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 mensinkronkannya dengan Farouk Muhammad, Rabu (30/3).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 hasil-hasil Musrenbang.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 lau ada usulan ke KemenPerlu dibangun komunika- yang penting kita tidak nga- Kabupaten bersama Provinsi.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 PUPR akan dibahas. “Ada Fakta Sumbawa daerah tertsi apa yang diusulkan ke rang,” cetusnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 pula jalan urgen yang sangat pusat oleh daerah juga disSebagai bukti keseriusan- inggal yang masih memiliki 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 penting ditangani meski buampaikan ke DPD. Dalam nya, dalam kunjungannya fiskal rendah, sehingga mut12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 kan jalan nasional seperti hal ini, sebagai pimpinan Farouk membawa serta lak diperlukan sinergi dengan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 kawasan strategis pariwisaDPD RI, pihaknya pun te- sejumlah Direktur terkait di pemerintah atasan, pentingn12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 ta meski belum masuk kalah membangun komuni- tingkat Kementerian, salah ya sinergikan pembangunan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 wasan nasional tapi akan daerah dengan pusat. ”Kami kasi dengan sejumlah Kesatunya Direktur Pemban12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 menjadi kawasan jalan namenterian, sehingga Pemk- gunan Jalan Kementerian berusaha sungguh-sungguh 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 sional,” terangnya. untuk mengakselerasi pemab perlu menyiapkan usuPUPR. Memang diakuinya se12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Kepala BWS Nusa Tenglannya. “Di antaranya, saya mua usulan yang masuk tak bangunan untuk keluar dari 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 gara I, Asdin Julaedy menberkomunikasi dengan Ke- bisa ditangani sekaligus. Na- daerah tertinggal,” tandasnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 jelaskan, untuk 2017 di Untuk itu, Pemkab berharap menterian Perhubungan, mun Farouk melihat dua hal 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Sumbawa telah direncanakarena ada rencana pem- yang sangat urgen, jalan dan dukungan dari Wakil Ketua 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 kan rehab bendungan Tiu bangunan terminal dan irigasi. Semua usulan akan DPD RI. Campur tangan Farouk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Kulit, Batu Bulan, Mamak, perpanjangan run away ditampung, baik yang sudah untuk menggedor Pempus, un12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Tiu Kulit, Gapit dan Pemabandara di Sumbawa. dimasukkan ataupun belum tuk segera mensejahterakan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 lang. Kabupaten Sumbawa Sedangkan terkait infras- ke pusat. Sehingga berharap, masyarakat Sumbawa. Antara 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 memliki lima buah benduntruktur jalan juga menjadi ada dokumen usulan secara lain, banyak jalan yang belum 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 gan, terbanyak di Indonesia. diaspal, masalah transportasi perhatiannya. Sebab kalau resmi sebagai pegangannya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Masih ada lima buah bendsangat mendesak.

Pemkab jalan rusak tidak dibenahi Wabup Sumbawa, Drs. H. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 ungan lagi yang direncanadan dibiarkan, maka akan Mahmud Abdullah, mengata- akan berupaya menyelesaikan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 terisolir. Untuk itu, Farouk kan kehadiran Farouk akan masalah ini paling tidak empat kan pembangunannya untuk (Suara NTB/arn) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 minta kepada Pemkab un- mampu memompa semangat tahun atau sampai berakhir PERTEMUAN - Suasana pertemuan Farouk Muhammad dengan Pemkab Sumbawa, mem- Kabupaten Sumbawa. Yak12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 tuk menyiapkan data ter- untuk mewujudkan Kabupat- masa jabatan. Jalan di Plam- bahas permasalahan ketertinggalan Sumbawa dari segi infrastruktur. ni, Kerekeh, Labangka Ko12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 pang, jalan ini masih non status kait sarana jalan.

Begitu en Sumbawa yang hebat dan mplek, Beringin Sila, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 pula soal bendungan, seper- bermartabat. Apalagi mengin- dari SP I sampai SP IV yang no- Lenangguar, kami sudah beru- pasan lahan. “Ternyata loka- Akman, M.Eng.Sc, akan mem- Penyempeng, dan Tiu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 ti rencana pembangunan gat keterbatasan sarana dan tabene sebagai daerah transmi- paya untuk meningkatkan sta- si Labangka Komplek kayakn- bahas semua masukan dari Rarang. “Masalah di Sum12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Kerekeh, Beringin Sila, Tiu prasarana pendukung yang gran. Sementara langsung ber- tus jalan ini. Mohon dukungan ya tidak lagi berada di New- Wakil Bupati. Kalau ada aloka- bawa hanya pembebasan la12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Rarang, Labangka Komplek, sangat terasa untuk men- batasan dengan jalan negara. dari bapak juga,” urainya. mont, sehingga kalau ini me- si khusus yang dialokasikan di han. Sekarang kami juga 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Brang Benteng, Sangkok dukung program provinsi dan Status ini sudah diserahkan ke Untuk pengairan, khusus mang ada, saya fikir tidak ada APBN melalui DAK, pihaknya membangun embung kecil 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Bawi, Penyempeng dan lain- nasional. Dalam hal ini, Kabupaten tapi ada kendala be- bendungan Labangka Ko- masalah dari sisi kewilayah- akan mengevaluasi dan mem- yang sepengetahuan masya12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 nya. Untuk dilihat sejauh Pemkab Sumbawa akan men- sar untuk memperbaiki jalan mpleks, ada informasi yang an. Kami minta bantuan bahas bila ada usulan dari Kabu- rakat sebagai cek dam untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 mana kendalanya. “Tolong jalankan tiga prinsip, keber- ini, sementara daerah transmi- berkembang sepertinya ma- Wakil Ketua DPD RI, harapan paten atau provinsi terkait jalan mengairi 10-20 hektar.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 dimasukkan dulu dokumen- lanjutan terhadap apa yang gran agak susah melakukan suk dalam lahan konsesi kami agar pertemuan ini dap- apa saja yang akan diperbaiki. Tahun ini ada 75 embung 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 nya, kalau tidak begitu gak belum tuntas dari pemerintah- pembiayaan untuk jalan.

Newmont. Tetapi setelah at memberikan berkah bagi Ada renstra sampai 2018-2019 rakyat yang akan dibangun 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Kemudian, ruas jalan ke bisa menunggu sekaligus.

Puan sebelumnya, sinergitas unNewmont dipanggil, ternyata kemajuan daerah,” harapnya. untuk jalan daerah, kalau diba- di Pulau Sumbawa, 50 un12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 lau paling banyak irigasi di tuk memajukan segala pro- Batulanteh juga cukup berat. pihak Newmont mengusulkan 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Direktur Pembangunan gi dengan Kabupaten/Kota se In- tuk irigasi sisanya air baku,” 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 Indonesia Pulau Sumbawa gram yang direncanakan di “Dari Batudulang – Tepal - ke kementerian untuk pele- Jalan, Ir. Achmad Gani Ghazaly donesia maka sangat kecil, ka- sebutnya. (arn/ind/*) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Dialog dengan Pemkab Sumbawa

Farouk Muhammad Siap Bantu Gedor Pusat

Pegawai di KSB Dirazia Pol PP Taliwang (Suara NTB) Para pegawai yang bekerja di lingkungan Kemutar Telu Center (KTC) – kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah tidak bisa lagi dengan bebas meninggalkan kantor di waktu jam kerja. Pasalnya sejak awal pekan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) mulai aktif melakukan razia pegawai.

Pantauan media ini, Rabu (30/3), anggota Satpol-PP memulai aktivitasnya sejak pagi hari. Di gerbang KTC, para anggota polisi penegak Perda ini dengan sigap menyetop setiap PNS yang hilir - mudik keluar masuk kompleks. Bagi pegawai yang keluar kantor, mereka pun memeriksa surat izin meninggalkan kantor yang diterbitkan dinas tempat pegawai bekerja. Sementara yang masuk kompleks ditanyai terkait kepentingannya.

Kepala kantor Satpol-PP KSB, Agus Hadnan mengatakan, kegiatan razia ini merupakan tindaklanjut perintah wakil bupati dalam rangka menertibkan para pegawai. “Ini sudah mulai kami lakukan sejak Senin dan akan terus berlangsung dalam waktu yang belum kami tentukan,” ujarnya kepada wartawan.

Dari kegiatan razia beberapa hari ini, Agus mengakui, tingkat kesadaran pegawai terhadap tanggung jawab kerjanya masih rendah. Termasuk juga lemahnya pengawasan pimpinan SKPD di lingkup KTC terhadap para pegawainya. Dalam dua hari terakhir, tercatat sebanyak 136 pegawai yang keluar di jam kerja dengan menunjukkan surat izin keluar kantor. Namun yang kembali setelah melaksanakan tugasnya hanya sebanyak 63 orang. “Sisanya 73 orang tidak pernah kembali. Kami tahu betul ini, sebab ketika mereka keluar surat izinnya kami sita dan baru akan diambil setelah mereka pulang ke kantor.

Tapi buktinya mereka tidak pulang-pulang juga,” sesalnya.

Selain soal kepatuhan di jam kerja, razia satpol-PP di gerbang KTC juga untuk menertibkan penggunaan kendaraan dinas oleh pegawai. Menurut Agus, ada dua hal terkait kendaraan dinas yang ditertibkan. Pertama untuk melihat dokumen kelengkapan kendaraan apakah masih berlaku atau tidak dan kedua melihat kepatuhan pegawai menggunakan kendaraan dinas dengan melengkapi seluruh kelengkapan yang dibutuhkan.

“KTC ini kan masuk dalam kawasan tertib lalu lintas.

Karenanya kami bersama Dishubkominfo melakukan penertiban penggunaan kelengkapan berkendara di lingkungan KTC,” papar Agus.

Sementara untuk dokumen kelengkapan kendaraan, dalam dua hari terakhir Satpol-PP telah mengamankan sebanyak tiga kendaraan roda dua. Kendaraan dinas tersebut dokumennya ada yang tidak berlaku lagi. “Terutama pajaknya. Ada yang belum bayar. Dan kami sarankan harus segera dibayar supaya tertib,” tandasnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

RAZIA - Razia Satpol PP di pintu gerbang KTC, Taliwang, KSB, Rabu (30/3).

(Suara NTB/arn/ind) (Suara NTB/arn/ind)

AMBLAS – Ruas jalan amblas di Orong Telu

DARURAT - Masyarakat Orong Telu yang terpaksa membuat jembatan darurat untuk kendaraan yang melintas.

Jalan dan Jembatan di Orong Telu Rusak Parah Sumbawa Besar (Suara NTB) Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai salah satu akses mobilisasi menuju kecamatan Orong Telu yang hancur akibat longsor hingga kini belum diperbaiki. Kondisinya makin parah, dan membuat kecamatan Orong Telu terisolir.

Aparat desa Senawang Orong Telu sekaligus tokoh pemuda setempat, Supardi menyebutkan akses kini makin sulit. Bahkan nyaris terputus dari dunia luar. Akibat putusnya jembatan Uma Luar pada ruas jalan Teladan - Orong Telu.

Jembatan tersebut putus dan ambruk dihantam banjir beberapa waktu lalu. Parahnya

lagi, sebuah deucker juga amblas di turunan Dewa Dara pada ruas jalan Teladan Orong Telu. “Kondisi ini tentu mengancam keselamatan pengendara,” terangnya.

Selain itu, jalan yang terancam longsor pada tebing sungai di ruas jalan Lenangguar - Teladan yang merupakan salah satu akses ke Orong

Telu. Makanya diharapkan, dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan. Sebab kalau kondisi ini dibiarkan berlarut, maka akses ke Orong Telu akan terputus.

Apalagi mengingat sekarang ini musim hujan.

Terkait hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sumba-

wa, Ir. Mukmin mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari Camat terhadap adanya kerusakan jalan di wilayah setempat. Pengecekan ke lapangan pun sudah dilakukan. Bahkan pengecekan tersebut dilakukan semenjak adanya informasi terhadap kerusakan jalan dimaksud. “Tugas kami melakukan identifikasi, evakuasi, dan melaporkannya.

Selebihnya terkait perbaikan jalan langsung tanyakan ke Dinas PU,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabu-

paten Sumbawa, Ir. A. Rahim mengakui pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lokasi sebelumnya. Persoalan belum ada perbaikan jalan tersebut, lantaran pihaknya juga tengah memperbaiki jalan lain yang juga sebelumnya terkena dampak bencana. Yakni di Sinar Jaya. Sehingga pihaknya belum bisa membawa alat ke wilayah setempat. “Tunggu selesai yang di Sinar Jaya dulu baru ke sana.

Insya Allah dalam minggu ini akan melakukan pengerjaan.

Kalau tidak mungkin, minggu depan,” tukasnya. (arn/ind)

Eks Anggota Gafatar Tiba di KSB Taliwang (Suara NTB) Satu orang anggota eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dipulangkan dari pulau Kalimantan kini sudah bisa kembali bersama sanak keluarganya.

Kepala Kesbangpoldagri KSB, Ir. Jhoni Hartono, M.Sc mengatakan, anggota eks Gafatar yang telah tiba di KSB itu atas nama Kamarudin alias Bambang warga desa Meraran kecamatan Seteluk.

“Tadi kami sudah bertemu dan sementara ini dia ditempatkan di rumah saudaranya di Brang Rea,” terangnya kepada wartawan, Rabu (30/3).

Bambang bukanlah satu-

satunya warga KSB anggota eks Gafatar yang dipulangkan dari Kalimantan pada tahap pertama ini. Setidaknya bersama dia ada lima warga lainnya yang turut serta. Hanya saja kata Jhoni, kelima warga itu tidak dipulangkan karena memilih tinggal bersama keluarganya di Mataram. “Kan mereka sebelumnya di tampung oleh provinsi. Nah kecuali Bambang, lainnya tidak mau pulang ke sini lagi dan memilih ikut keluarganya di Mataram,” urainya.

Terhadap para anggota eks Gafatar ini, Jhoni mengaku, pihaknya tetap akan memfasilitasi kepulangannya ke daerah. Berdasarkan data,

(Suara NTB/bug)

Jhoni Hartono

ada sebanyak 16 orang warga KSB yang ikut organisasi terlarang itu ke Kalimantan. Sementara ini baru enam yang dipulangkan dan sisanya sebanyak 10 orang masih tertahan di penampungan di pulau Kalimantan. “Kalau tidak ada halangan yang 10 orang itu akan dipulangkan pertengahan April nanti,” ujarnya.

Jhoni memperkirakan, kepergian warga KSB pengikut organisasi Gafatar ini menuju pulau Kalimantan terjadi sekitar awal tahun 2015 lalu.

Saat itu Kesbangpoldagri mencabut izin organisasi Gafatar yang sempat terdaftar di KSB setelah sejumlah elemen masyarakat menilai gerakan

organisasi itu cenderung menyesatkan secara akidah.

“Setelah itu memang mereka tidak kelihatan lagi. Dan baru kemudian insiden di Kalimantan itu baru kita tahu soal keberadaan mereka ternyata berada di sana,” tukasnya.

Selanjutnya Jhoni berharap, kepada masyarakat agar tidak mempersoalkan kepulangan para anggota eks Gafatar ini.

Menurutnya meski sempat tersesat, saat ini mereka kini telah mengakui kekhilafannya dan siap kembali menyatu ke masyarakat. “Bagaimana pun mereka ini bagian dari kita.

Dan saat ini mereka siap untuk memperbaiki diri seperti dulu lagi,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 31 Maret 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bima dengan Harian Suara NTB

Nota LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Selanjutnya mengenai gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 sebelum audit BPK dapat disampaikan realisasi APBD. Total Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2015 setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp 1,373 triliun. Yang terealisasi sebesar Rp 1,361 triliun atau 99,14 persen, meliputi pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp 11 miliar terealisasi Rp10 miliar lebih atau 92,86 persen. Retribusi daerah dengan target Rp 16 miliar, yang terealisasi Rp 7 miliar lebih atau 41,82 persen. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp 4,5 miliar, terealisasi Rp 4 miliar atau 99,21 persen. Serta PAD yang sah lainya dengan target Rp 69 miliar terealisasi Rp 75 miliar atau 107,80 persen.

Dana Perimbangan, setelah yang ditargetkan sebesar Rp 969.240.473.301,00, terealisasi sebesar Rp 961.993.410.451,00 atau 99,21 persen. Dengan perincian, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp 35.441.009.301,00, terealisasi sebesar Rp.28.193.946.451,00 atau 79,55 persen.

DAU yang ditargetkan sebesar Rp.806.493.334.000,00 dan terealisasi 100 persen. DAK ditargetkan sebesar Rp 127.306.130.000,00 terealisasi sebesar 100 persen.

Serta yang sah pendapatan lainnya, ditargetkan sebesar Rp 301.501.621.692,50 terealisasi Rp 302.041.168.999,02 atau 100,18 persen.

Dengan rincian Pendapatan Hibah yang ditargetkan sebesar Rp 3.731.297.500,00, terealisasi sebesar Rp 9.123.739.115,00 atau 244,52 persen.

Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp 36.604.066.192,50 terealisasi penerimaan sebesar Rp 31.851.171.884,02 atau 87,02 persen.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp 2.500.000.000,00, terealisasi sebesar Rp 2.400.000.000.00 atau 96,00 persen. Dana transfer tunjangan guru ditargetkan sebesar Rp 204.419.885.000,00 terealisasi 100 persen. Dan Dana Alokasi Desa dari Pemerintah ditargetkan sebesar Rp 54.246.373.000,00 terealisasi 100 persen.

Pengelolaan Belanja Daerah, Total Belanja dalam tahun Anggaran 2015 setelah perubahan adalah sebesar Rp 1.470.003.524.629,73 terealisasi sebesar Rp 1.332.636.600.673,00 atau 90,66 persen. Rinciannya Belanja

Kejari Dompu Selidiki Dugaan Penyimpangan ADD

(Suara NTB/uki)

BAGI SEMBAKO - Ketua BKOW NTB, Hj. Syamsiah Muh. Amin saat membagi sembako kepada lansia di Kota Bima, Rabu (30/3).

Ketua BKOW NTB Ajak Wanita di Bima Cegah Kekerasan Kota Bima (Suara NTB) – Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB, Hj. Syamsiah Muh. Amin mengajak wanita yang berada di Kota Bima untuk bersama mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan serangan predator pada anak.

Ajakan itu disampaikan istri wakil Gubernur NTB, Muh. Amin saat memimpin rombongan BKOW NTB melakukan sosialisasi program keterlibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan berbasis gender, percepatan penurunan angka kematian ibu dan Indonesia berseri di aula Kantor Walikota Bima, Rabu (30/3).

Kegiatan tersebut merupakan rutinitas yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya oleh pihaknya. Dengan melakukan kunjungan ke seluruh kabupaten dan kota se-NTB. “Kami mengharapkan partisipasi seluruh elemen masyarakat lebih khususnya GOW untuk mencegah tindakan kekerasan, meminimalisir pernikahan dini, bahaya narkoba, HIV, menjaga kebersihan lingkungan serta predator anak,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Hj. Syamsiah menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat tidak mampu serta anak yatim di Kota maupun Kabupaten Bima.

Pada acara itu, dihadiri pula Sekretaris Daerah Kota Bima Ir. H. Muhammad Rum serta Wakil Ketua GOW Kota Bima dan Ketua GOW Kabupaten Bima.

Sekda mengapresiasi BKOW Provinsi NTB serta jajarannya, sebab selama ini berperan aktif membantu dalam menyukseskan program pemerintah terutama mengenai isu perempuan dan anak.

“Alhamdulillah di Pemerintah Kota Bima Organisasi Wanita baik PKK, GOW, Darma Wanita, Persit, Bhayangkara, Iswara serta organisasi wanita lainnya selalu berpartisipasi dalam menyukseskan Program Pemerintah di antaranya Lomba B2SA, lomba kebersihan tingkat Kelurahan,” ujarnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Kasus dugaan korupsi dan penggelapan alokasi dana desa (ADD) tahun 2015 menjadi sorotan di Kabupaten Dompu. Sekitar 18 Desa telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu dan akan dikoordinasikan dengan aparat Kepolisian untuk penanganannya. Namun pihak kejaksaan berjanji akan menindaklanjutinya dalam perkara dugaan korupsi terhadap kasus dengan kerugian negara di atas Rp 100 juta.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Dompu, Haeril, SH kepada Suara NTB, Rabu (30/3) mengungkapkan, ada 18 Desa yang dilaporkan ke Kejaksaan atas dugaan bermasalah dalam pengelolaan ADD tahun 2015. Banyaknya laporan yang masuk, sehingga mengharuskan untuk berkoordinasi dengan Kepolisian dalam penanganannya. “Kita akan berkoordinasi dengan Reskrim Polres Dompu agar laporan ini bisa ditangani dalam kasus penggelapannya,” kata Haeril.

Namun Haeril mengatakan, akan memilah kasus yang dilaporkan ke Kejaksaan ini dengan melihat tingkat kerugian negaranya. Bagi yang kerugian negara di bawah Rp 100 juta, diserahkan ke Reskrim untuk menanganinya terkait penggelapan.

“Kita akan tangani yang kerugian negaranya di atas Rp 100 juta,” terangnya.

Dari 18 Desa yang dilaporkan ke Kejaksaan, Haeril mengatakan, di antaranya Desa Rababaka Kecamatan Woja. Oknum Kepala Desanya diduga membawa kabur uang Desa sebesar Rp 135 juta tahun 2015.

Kasus ini tidak termasuk dugaan penggelapan beras

(Suara NTB/uki)

MENUJU POSO - Sukardin, ayah terduga teroris sedang menunggu pesawat di Bandara Sultan Salahuddin, Bima, Rabu (30/3). Dia akan terbang ke Poso, Sulawesi Selatan, untuk tes DNA terduga teroris yang tewas di sana. dengan kelompok Santoso. Sebab sepengetahuannya anak lelaki satu – satunya itu berpamitan untuk pergi kuliah di salah satu perguruan tinggi di Makassar.

“Kami tahunya Ishaka pergi dan berpamitan untuk kuliah,” katanya.

Wajahnya yang lugu terlihat pucat dan sesekali mengeluarkan batuk. Ayah lima anak ini diketahui kondisi kesehatannya sedang tergang-

gu. Hal itu dirasakannya sejak mendengar anak buah cintanya dengan sang istri yakni Januria, meninggal ditembak, karena diduga masuk kelompok jaringan teroris Santoso.

Terlepas dari itu, dia sudah mengikhlaskan kepergian anaknya tersebut. Hanya saja, Sukardin menginginkan agar Ishaka bisa dipulangkan ke Bima. Karena pihak keluarga dan masyarakat Desa O’o Ke-

Gafatar Diduga Ada di Dompu Dompu (Suara NTB) Kelompok dan paham Gafatar yang dinyatakan sesat serta terlarang, diduga ada di Kabupaten Dompu. Indikasi yang sama juga terhadap kelompok Ahmadiyah di Dompu.

raskin tahun 2012 lalu.

“Untuk kasus Rababaka, kemungkinan kita akan naikkan ke tahap penyelidikan, khusus terkait dana Desa tahun 2015,” ungkap Haeril.

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos yang dihubungi terpisah mengatakan, saat ini Inspektorat Kabupaten Dompu tengah memeriksa secara khusus 10 Desa, termasuk di antaranya Desa Rababaka terkait dana Desa tahun 2015. “Kita belum tahu apa hasil auditnya, karena masih diperiksa Inspektorat,” katanya.

Dugaan dibawa kaburnya dana Desa oleh oknum Kepala Desa Rababaka, lanjut H. Supardi, membuat Desa ini belum bisa menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang tahun 2015 triwulan terakhir. Akibatnya, aparat Desa belum bisa menerima gaji dan mencairkan anggarannya. Bahkan di Desa Rababaka, pelayanannya macet karena tidak ada Kepala Desa dan untuk sementara ditangani Sekretaris Desa.

Namun Camat akan mengeluarkan surat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Plh (Pelaksana harian). “Semua yang belum selesaikan SPJ, tidak bisa terima pencairan anggaran berikutnya, termasuk gaji,” katanya. (ula)

Ayah Terduga Teroris Diterbangkan ke Poso Bima (Suara NTB) Sukardin, ayah kandung Ishaka, terduga teroris asal Bima yang tewas setelah kontak senjata dengan aprat gabungan TNI dan Polri di Poso belum lama ini, pada Rabu (30/ 3) terbang menuju daerah itu.

Keberangkatan ayah yang berusia 50 tahun itu untuk i melihat langsung dan memastikan bahwa yang meninggal itu adalah anaknya.

Sukardin yang ditemui Suara NTB, di Bandara Sultan M. Salahuddin Bima tidak berbicara banyak mengenai keberangkatannya ke Poso.

Pasalnya, Ia hanya diminta oleh pihak Kepolisian untuk berangkat dan tidak mengetahui maksud dan tujuannya.

“Saya belum tahu tujuan pergi ke Poso. Soalnya hanya diminta oleh Polisi dengan mendatangi langsung ke rumah, akhir pekan kemarin,” ucapnya dengan nada terbata –bata.

Saat ditanya lebih jauh, dia terlihat kebingungan serta menundukkan kepala. Diduga dia mengalami shock berat dan terpukul atas kejadian yang menimpa anak keduanya tersebut.

Sukardin tidak percaya jika anaknya tersebut bergabung

Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp.988.361.528.675,73 dan terealisasi sebesar Rp 903.011.485.669,00 atau 91,36 persen.

Dan belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 800.334.560.138,24 dan telah direalisasikan sebesar Rp 723.754.769.149,00 atau 90,43 persen. Belanja Hibah yang dianggarkan sebesar Rp. 41.724.532.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 35.953.322.000,00 atau 86,17 persen.

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.1.154.626.000,00dan telah direalisasikan sebesar Rp.375.400.000,00 atau 32,51 persen.

Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp.2.906.991.548,09 dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.186.847.561,00 atau 75,23 persen, yang merupakan bagian desa dari pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp. 139.240.819.079,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 139.092.650.899,00, yang diarahkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dari APBN (DDA). Dan Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.648.496.060,00 atau 54,95 persen.

Sementara Belanja Langsung pada tahun 2015 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp 481.641.995.954,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 429.625.115.004,00 atau 89,20%. Dengan rincian Belanja Pegawai dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp 71.465.053.600,00 terealisasi sebesar Rp 64.296.509.992,00 atau 89,97 persen. Belanja Barang dan Jasa, dianggarkan sebesar Rp 160.174.236.114,15 dan terealisasi sebesar Rp.139.252.918.961,00 atau 86,94 persen. Belanja Modal, dianggarkan sebesar Rp 250.002.706.239,85, terealisasi Rp.226.075.686.051,00 atau 90,43 persen. Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2015 yang dianggarkan sebesar Rp 105.919.416.561,85, terealisasi sebesar Rp. 106.542.389.490,83 atau 100,59 persen. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp 190.000.000,00 terealisasi Rp 812.972.929,00 atau 427,88 persen.

Sementara Pengeluaran Pembiayaan Daerah, yang dianggarkan sebesar Rp 9.400.000.000,00 namun terealisasi Rp 9.100.000.000,00atau 96.81 persen, berupa Penyertaan Modal Pemerintah, Rp.6.100.000.000,00 dan direalisasikan 100 persen. Pembayaran Pokok Utang dianggarkan sebesar Rp 3.000.000.000,00 teralisasi 100%. (uki/*/Bersambung)

camatan Donggo mengharapkan agar dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) desa setempat.

“Kami sudah Ikhlas pak.

Mudah – mudahan anak kami bisa dipulangkan untuk dikuburkan di kampung,” harapnya.

Sukardin berangkat dari Desa O’o, sekitar pukul 10.15 Wita, dan tiba di Bandara pukul 11.30 wita. Ia diantar oleh Kapolsek Donggo, Ipda Syafruddin, SH bersama dua orang anggota Polisi berpakaian bebas, menggunakan mobil dinas Polsek setempat.

“Sukardin ke Poso untuk dilakukan tes DNA,” ujar Kapolsek.

Sukardin ke Poso tidak pergi sendirian. Marbot masjid ini juga akan ditemani Usman M. Amin, seorang purnawirawan Polri yang juga sekampung dengannya dan masih memiliki hubungan keluarga. Keduanya akan terbang sekitar pukul 14.00 wita menggunakan pesawat udara Lion Air dengan nomor penerbangan IW – 1836.

Dari Bandara Sultan Bima transit Ngurah Rai, Bali kemudian menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan selanjutnya menggunakan jalur darat tujuan Poso. (uki)

Hal itu disampaikan Kasi Intelijen Kejari Dompu, Haeril, SH kepada Suara NTB di Dompu, Rabu (30/3).

“Gafatar indikasinya ada di Dompu. Termasuk Ahmadiyah, juga ada di Dompu. Kalau ada, kita akan proses, karena itu termasuk kelompok paham sesat dan dilarang berkembang di Indonesia,” kata Haeril.

Diakui Haeril, di antara kelompok yang teridentifikasi Kementerian Sosial dan dipulangkan ke Bima beberapa waktu lalu tidak ada warga Dompu. Namun di luar kelompok itu, diduga terdapat kelompok lain diindikasikan terkait Gafatar. “Kalau ada, kita

akan sidangkan sebagai kelompok yang sesat,” katanya.

Secara terpisah, Kasat Intelijen Polres Dompu, Iptu Syaripuddin mengatakan, untuk sementara Gafatar belum ditemukan di Dompu. Kelompok Gafatar yang dikembalikan ke NTB beberapa waktu lalu, juga tidak terdapat warga Dompu. “Kami sudah koordinasikan Kementerian Agama, MUI, FKUB, dan Kesbangpoldagri terkait Gafatar,” terangnya.

Sementara untuk Ahmadiyah, Syaripuddin mengatakan, baru ada indikasinya.

Itupun masih perorangan, sehingga masih terus didalami.

(Suara NTB/ula)

Bima (Suara NTB) Hal pokok dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Bima, meliputi arah kebijakan umum pemerintah daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Belanja daerah, Penyelenggaraan urusan desentralisasi, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Kebijakan umum, yakni visi jangka panjang sesuai dengan RPJPD Kabupaten Bima 2006– 2025 adalah Kabupaten Bima yang Maju, Sejahtera, Mandiri, Bermartabat, dan Religius melalui penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Visi jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam visi jangka menengah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bima 2011 – 2015, yaitu terwujudnya masyarakat dan daerah Kabupaten Bima yang maju, mandiri, dan bermartabat berdasarkan nilai Maja Labo Dahu yang religius.

Untuk itu, arah kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai visi jangka menengah tersebut dirumuskan ke dalam delapan misi pembangunan. Yakni meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi, nilai tambah, kesempatan kerja, dan sarana prasarana penunjang perekonomian, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Meningkatkan kualitas SDM dan kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan agama dan nilai-nilai sosial budaya bagi seluruh masyarakat. Mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada dalam mendukung percepatan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah dan daya dukung lingkungan.

Penerapan prinsip Good Governance serta Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Memantapkan dan meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjamin tegaknya supremasi hukum dan memacu percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada aspek pengelolaan keuangan, dalam lima tahun terakhir Pemkab terus mencatatkan diri sebagai daerah yang berhasil menetapkan Peraturan Daerah APBD tepat waktu.

Haeril Jangan sampai oknum ini menyebarkan paham sesatnya pada orang lain. Bila ditemukan, akan langsung diproses.

“Untuk Ahmadiyah baru indikasi karena masih dalam perorangan dan masih kami dalami,” katanya. (ula)

(Suara NTB/ula)

FOTO KORBAN - Keluarga almarhum M. Dafid terlihat hadir membawa foto korban saat menghadiri sidang dengan agenda pembacaan tuntutan JPU, Rabu (30/3).

Terdakwa Pembunuhan di Dompu Dituntut 18 Tahun Penjara Dompu (Suara NTB) Terdakwa pelaku penganiayaan yang menyebabkan M. Dafid, warga Lepadi Kecamatan Pajo meninggal, 7 Januari 2016 lalu dituntut 18 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa mendalilkan, lima terdakwa terbukti menyuruh, menganiaya dan mengajak para terdakwa melakukan penganiayaan hingga korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU, Putu Oka Surya Atmaja, SH, Rabu (30/3) ini mendapat pengawalan ketat aparat Kepolisian. Bahkan para keluarga korban yang hadir dari Lepadi menggunakan mobil terbuka sebelum masuk ke halaman PN Dompu diperiksa oleh aparat Kepolisian. Namun persidangannya pun berjalan aman dan lancar yang dipimpin oleh Djuyamto, SH selaku ketua majelis hakim dan didampingi oleh Firdaus, SH dan M. Nur Salah, SH se-

laku hakim anggota.

Lima terdakwa juga terlihat hadir lengkap dalam persidangan pembacaan tuntutan yang didampingi kuasa hukumnya, Kisman Pangeran, SH. Kelima terdakwa dibagi dalam dua berkas perkara yaitu Moh. Aditya, M. Zia Ulhak, dan M. Rajudul Putra, serta Feri Mulyadin dan Supratman alias Digon. Sementara untuk terdakwa MA dipisahkan perkaranya karena masih kategori anak – anak dengan agenda pemeriksaan saksi terdakwa.

Dalam tuntutannya, Putu Oka Surya Atmaja, SH menegaskan, kelima terdakwa dinyatakan terbukti dan meyakinkan melakukan, menyuruh dan mengajak para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap almarhum M. Dafid di Desa Lepadi hingga mengalami luka cukup serius dan tidak menyadarkan diri sehingga meninggal dunia sebagaimana surat dakwaan primer pasal 340 jo 55 ayat (1)

ke 1 KUHP. “Para terdakwa dituntut hukuman 18 tahun penjara dengan dikurangi masa hukuman yang telah dijalani serta dibebankan biaya perkara Rp 2.500 per orang,” kata Putu Oka Surya Atmaja, SH. Kisman Pangeran, SH selaku kuasa hukum para terdakwa menyatakan akan menyiapkan pledoi atas dakwaha JPU, sehingga majelis hakim menunda persidangan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi dari para terdakwa.

Kasus penganiayaan yang menyebabkan M. Dafid meninggal dunia ini memicu perkelahian antarwarga di Dusun Lepadi dan Dusun Nata Desa Lepadi. Beberapa rumah warga di Dusun Nata rusak dan terbakar diserang keluarga korban sesaat setelah jenazah M. Dafid dimakamkan. Namun dari delapan orang pelaku, dua orang dinyatakan buron hingga saat ini yaitu berinisial Ad alias Cinta dan Ad. (ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 31 Maret 2016

Halaman 8

Dua Tersangka Kasus Rumput Laut Ditahan Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram H.M akhirnya ditahan Kejaksaan, dalam kasus dugaan korupsi rumput laut tahun 2011. Dia ditahan Rabu (30/3) kemarin bersama KH, sub kontraktor pada proyek bernilai Rp 2,1 miliar itu.

Jangan Ada yang Dirugikan KONFLIK antara peternak dengan petani tebu di Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu, menjadi atensi anggota DPRD NTB. Terutama yang berasal dari daerah pemilihan VI (Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima). Para anggota dewan dari dapil VI itu, sedang mencari solusi supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Demikian yang disampaikan Anggota Komisi III DPRD NTB, H. Nurdin, SH kepada Suara NTB, Selasa (29/3), kemarin. Menurutnya saat ini semua anggota DPRD NTB yang berasal dari dapil VI sedang berupaya untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut. Bahkan jika perlu akan diusulkan untuk membentuk pansus.

“Saya mengimbau kepada masyarakat agar semuanya menahan diri. Terutama terhadap hal-hal yang bisa membuat keamanan dan ketertiban di daerah itu terganggu. Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri dulu,” katanya.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan oleh masyarakat, karena saat ini pihaknya bersama pemerintah sedang memikirkan jalan keluar yang terbaik untuk kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. “Supaya sama-sama bisa makan,” ujarnya.

Nurdin juga meminta kepada pemerintah daerah agar dalam menjalankan programnya harus memperhatikan keseimbangan di masyarakat. Sehingga jangan sampai program prioritas daerah, merugikan salah satu pihak. Karena hal itu justru akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Misalnya kalau memang prioritas kita di sana adalah hasil perkebunan tebu, tetapi jangan lupa juga dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil berternak. Sehingga tidak terjadi konflik. Itulah cara kita untuk meminimalisirnya,” ujar Nurdin.

Sementara menemukan jalan keluar permanen, DPRD NTB telah mengusulkan agar kedua belah pihak tidak sama-sama dirugikan, maka di areal tanaman tebu itu sementara waktu agar dibuatkan lorong sebagai jalan bagi ternak untuk minum. (ndi)

Sebelum ditahan, H.M dan KH mendatangi gedung Pidsus Kejati NTB untuk menjalani pemeriksaan sekitar pukul 11.00 Wita. Sekitar dua jam kemudian, dia dibawa ke gedung Kejari Mataram yang bersebelahan, untuk dilanjutkan pelimpahan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti.

Dua jam lamanya di ruang Pidsus Kejati NTB, akhirnya kedua tersangka diputuskan untuk dilakukan penahanan.

Baik HM maupun KH keluar dengan wajah murung, digiring melalui lobi ke mobil tahanan Toyota Hilux berterali yang sudah disiapkan.

Dalam kasus rumput laut HM sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada proyek senilai Rp 2,1 miliar itu, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Setelah kasus itu bergulir dan ditetapkan sebagai tersangka, H.M malah di-

(Suara NTB/ars)

DITAHAN - Dua tersangka kasus rumput laut BPBD Kota Mataram HM dan KH saat dibawa ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram, Rabu (30/3) untuk dibawa ke Lapas Mataram.

Pantai Ampenan tersebut tidak beres. Selain HM dan KH, ada juga tersangka lainnya dibawa bersamaan adalah HR. Dalam kasus ini HR adalah Direktur CV. Tanjung Pratama.

Namun tersangka belum bisa

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Untuk tersangka rekanan, dalam waktu dekat akan dilakukan pelimpahan tahap dua juga,” pungkasnya. (ars)

Polda Beri Penyuluhan Polda NTB Sarankan Periksa Kemenkeu Hukum di Sekotong

Mataram (Suara NTB) Nasib kasus bedah desa masih tersendat penanganannya. Beberapa kali gelar perkara di Kejari Praya, tak kunjung ada hasil akhirnya. Namun hasil gelar perkara terakhir bersama Polda NTB, disarankan kepada Polres Loteng yang menangani kasus ini agar memeriksa Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Hasil gelar perkara memang begitu. Minta penyidik Polres Loteng memeriksa Kementerian Keuangan,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK, kepada Suara NTB Rabu (30/3). Secara normatif dijelaskan, kepentingan permintaan keterangan Kemenkeu itu sebagai pintu masuk yang bisa menemukan keterkaitan dengan tersangka. “Dari pemeriksaan saksi dari Kementerian Keuangan itu bisa dijadikan bahan

Patroli Kapal Pintar

untuk keterkaitan dengan para tersangka,” kata Andy.

Satu lagi hasil gelar, meminta penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Loteng memeriksa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta. Ini juga dalam rangka sebagai pintu masuk untuk keterkaitan keterlibatan para tersangka tersebut. “LKPP Juga sudah kita minta diperiksa, untuk memperkuat bukti dan sebagai bahan pelengkap petunjuk jaksa,” kata dia.

Dalam kasus ini ada tujuh tersangka sudah ditetapkan.

Kasus korupsi dengan nomenklatur Balai Bedah Desa (BBD) tahun 2011 ini, November 2015 lalu dilakukan pelimpahan tahap dua ditindaklanjuti penahanan empat tersangka. Mereka adalah Ketua BBD AW, Sekretaris L. SNT, Bendahara KMS dan konsultan GS.

Kasus ini berawal dari laporan dugaan tindak pidana korupsi dengan nomor LP/471/ VI/2014/NTB/Res Loteng 30 Juni 2014 silam. Program BBD ini berlangsung tahun 2011, kemudan diusut sejak 2012 lalu.

Program BBD ini turun melalui satuan kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Loteng dengan anggaran Rp 1,8 miliar. Dana itu rencananya dihabiskan untuk pembangunan 28 kandang kambing dan pengerasan jalan masuk pedesaan. Dalam kasus ini, hasil audit BPKP, ditemukan kerugian negara Rp 1,04 miliar. Sedangkan, anggaran tersebut hanya digunakan sebesar Rp 720 juta lebih Namun sebagian tersangka kini belum bisa dilimpahkan ke persidangan, karena berkasnya tersendat di Kejaksaan, dalam wujud beberapa kali P19. (ars)

(Suara NTB/dok)

Inspektorat Temukan Tumpang Tindih Program Tiga SKPD Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram menemukan dugaan tumpang tindih program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan dua SKPD lain.

Yakni, Dinas Pertamanan dan Badan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Mataram, nomor 780.04/03/INSP/2015, tumpang tindih program dengan Dinas Pertamanan. pembuatan taman median (boulevard) jalan terusan Bung Hatta dengan nomor surat perintah kerja 24.IX/DPU - KT/BM/ PML-BKL/V/2015. Proyek yang menelan anggaran Rp 198.625.000 ini dikerjakan oleh CV. Lancar Dinata Jaya.

Kedua, pengadaan dan penanaman hias untuk boulevard.

Pengadaan proyek ini sesuai surat perintah Nomor 24.XXXI/DPU-KT/BM/PMLBKL/V/2015 dengan kontraktor pelaksana CV. Sweet Jaya dengan nilai kontrak Rp 98.150.000.

Sedangkan, tumpah tindih program Dinas PU dengan BLH terdapat tiga program.

Pertama, pekerjaan penyusunan analisis dan dampak lingkungan jalan pinggir pantai dengan nilai kontrak Rp 514.720.000, dikerjakan oleh PT. Geospasi Wahana Jaya asal Sidoarjo Jawa Timur, dengan nomor kontrak 33/ DPU-KT/PNK/V/2015. Kedua, pekerjaan penyusunan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL UPL) jalan terusan bung Hatta yang dikerjakan oleh CV. Rizkika Consultan dengan nilai kontrak Rp 29.600.000,-.

Terakhir, pekerjaan penyusunan dokumen studi kelayakan (feasibility study) jalan terusan Bung Hatta. Penyusunan dokumen ini dikerjakan oleh CV. Pilar Gegelan Cons Mataram dengan nilai paket proyek Rp 29.700.000.

Inspektorat dalam rekomendasinya, meminta Kadis PU memerintahkan Kabid Bina Marga, agar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tugas dan pokok serta fungsi Bina Marga. Sebab, PPK dinilai masih belum memahami

tugas dan fungsinya. Kondisi ini dianggap tidak sesuai dengan Perwal Nomor 12 tahun 2008 tentang perincian tugas pokok dan fungsi Dinas PU Kota Mataram.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, H. Mahmuddin Tura mengatakan, proyek penyusunan amdal jalan pinggir pantai itu, ada dua kemungkinan mengerjakan. Yakni, Dinas BLHP NTB dan Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram. Proyek senilai Rp 514 juta ini, diserahkan ke PU dengan catatan harus berkoordinasi dengan BLHP. Konsultan telah melakukan kajian secara mendalam terhadap rencana pembangunan jalan sepanjang Pantai Ampenan. Bahkan, hasil kajian akan segera diserahkan ke Pemkot Mataram.

Mahmuddin tidak memberikan jawaban lebih jauh terkait tumpah tindih program itu. Tetapi, hasil audit Inspektorat itu akan dijadikan evaluasi untuk program selanjutnya. (cem)

BNN Siap Gelar Tes Urine di KLU Tanjung (Suara NTB) Kepala BNNP NTB, Sriyono, usai bertemu Bupati KLU, Rabu (30/3) menyatakan siap untuk menggelar tes urine di kalangan PNS Pemda KLU. Selain PNS, jangan lupa bahwa permintaan tes urine juga digaungkan oleh Badan kehormatan (BK) DPRD KLU guna mengantisipasi dan mencegah narkoba kalangan wakil rakyat.

“Tes urine kita siap, saja asal ada permintaan dari pemerintah daerah. Kapan waktunya, itu rahasia Pak Bupati dan saya,” kata Sriyanto.

Ia menjelaskan, tes urine kalangan PNS sebenarnya sudah diatur oleh Menpan-RB untuk digelar. Amanat ini sebagai wujud komitmen pemberantasan narkoba di kalangan pegawai pelayan publik.

Oleh karenanya, BNNP berharap agar tes urine di KLU nantinya, bisa menyasar selu-

dilimpahkan karena akan dilakukan secara bertahap. sementara kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Jo Pasal 3 Undang – Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang – Undang 20 tahun 2001

Kasus Bedah Desa Tersendat

(Suara NTB/dok)

ANAK-anak nelayan di pesisir perairan NTB harus mulai disentuh dengan pemahaman, edukasi, dan pendidikan tentang mencintai, menjaga, menghargai, dan ekosistem laut. Hal itu dilakukan sebagai upaya preventif dini untuk mengurangi perusakan lingkungan.

Direktur Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB, Kombes Pol Gatot Wahyudi, SH, menjelaskan, upaya itu dilakukan dengan mengoperasikan dua unit kapal patroli laut yang juga bisa berfungsi sebagai perpustakaan keliling.

Ketersediaan buku di kapal tersebut untuk membantu pendidikan anak-anak dan penduduk nelayan di pesisir. “Kami menyebutnya sebagai kapal pintar. Karena selain untuk patroli, juga memiliki fungsi sebagai perpustakaan keliling,” ujarnya.

Kapal pintar yang mulai dioperasikan tahun 2016 itu dihajatkan untuk masyarakat pesisir yang berdomisili di sekitar pulau-pulau kecil dan pesisir Pulau Sumbawa. Sebab, berdasarkan pemetaan polisi, di daerah tersebut jarang tersentuh pendidikan, terutama wilayah yang hanya mengandalkan perahu sebagai akses utama menuju desa atau perkampungan.

Menurut dia, kapal pintar ini dalam satu bulan beroperasi atau mengelilingi pemukiman masyarakat pesisir sekitar 10 kali atau disesuaikan dengan berapa kali jumlah patroli yang dilakukan petugas Ditpolair Polda NTB, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa.

“Kita sebetulnya ingin setiap hari, tetapi karena terbentur anggaran tidak bisa secara intens dilakukan, makanya selepas operasi di laut, baru kita menyambangi desa-desa pesisir, dengan membagi-bagikan buku,” katanya.

Ia menyebutkan, beberapa buku yang diberikan atau disumbangkan itu di antaranya buku bacaan yang buku kesenian, agama, olahraga, sejarah, termasuk buku-buku panduan dan undang-undang tentang menjaga ekosistem laut. Selain itu, melalui kapal pintar juga disosialisasikan program-program kepolisian.

Dioperasikannya kapal tersebut, diharapkan masyarakat khususnya nelayan NTB akan semakin tergugah untuk terus menjaga kondisi laut sehingga tidak tercemar serta meninggalkan penggunakan bom ikan dan jaring pukat dalam menangkap ikan.

“Kalau ini tidak kita jaga dengan baik, maka yang dirugikan adalah masyarakat yang mencari sumber penghidupan di laut,” ujarnya. (why)

angkat menjadi staf ahli Walikota Mataram bidang penanggulangan kemiskinan. Kini diketahui dia sudah pensiun.

Selain HM, saat bersamaan juga ditahan tersangka KH selaku sub kontraktor dalam proyek rumput laut.

Sama dengan HM, tersangka KH juga memilih bungkam sampai masuk ke mobil tahanan. Berkas kedua tersangka ini digabung dalam satu berkas dan dalam pemeriksaannya displit.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Mataram Herya Sakti Saad, SH, kedua tersangka akan menjadi tahanan titipan di Lapas Mataram selama 20 hari ke depan sambil dipersiapkan berkas untuk dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Mataram.

Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan kasus itu, ditemukan dugaan mark up harga barang. Sehingga Negara merugi hingga Rp 438 juta, berdasarkan hasil hitungan kerugian negara oleh BPKP. Kerugian negara itu ditemukan akibat pekerjaan atas proyek yang ditempatkan di

ruh PNS di SKPD dan tidak terbatas pada pegawai lingkup sekretariat daerah.

Demikian pula kalangan DPRD, Sriyanto justru memberi apresiasi jika anggota DPRD bersedia dites urine. “Termasuk dewan kalau mau tes urine bisa menghubungi kami. Kami sudah siap, hanya belum ada permintaan dari lembaga yang bersangkutan,” sambungnya.

Meski tes urine nantinya sudah mencatatkan adanya PNS yang positif narkoba, BNNP dalam hal ini tidak memiliki wewenang untuk menindak atau mempublikasikan. Menurutnya, data hasil tes urine sepenuhnya menjadi milik Bupati dan Bupatilah yang harus mengambil tindakan. Berbeda kata dia, jika masyarakat terbukti positif melalui razia, maka BNNP berhak melakukan ekspose.

Sementara, Bupati KLU, Dr.

H. Najmul Akhyar, SH., MH., membenarkan adanya komunikasi dengan BNNP untuk menggelar tes urine. Namun demikian, ia juga tidak mengungkap kapan pelaksanaannya.

“Saya siap sebagai orang pertama yang dites urine, Pak Wabup juga siap. Yang jelas, apapun yang bisa kita lakukan untuk mendukung pemberantasan narkoba, akan kita lakukan,” ungkap Bupati.

Najmul mengisyaratkan, anggaran untuk pelaksanaan tes urine sudah disiapkan, meski tidak disebutkan nominalnya. Menyikapi kemungkinan adanya PNS positif narkoba, Bupati menambahkan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Hasilnya juga tidak diumumkan ke publik.

“Umpama ada PNS yang terbukti positif, maka kami tindak tegas,” cetusnya.

Sebelumnya diberitakan,

Ketua BK DPRD KLU, Abdul Gani, juga mendorong dilakukannya tes urine. BK khawatir, merebaknya isu konsumsi narkoba di sejumlah daerah sudah mulai merambah Lombok Utara, termasuk di kalangan PNS dan anggota Dewan.

“Kami minta agar Pimpinan DPRD bertemu Bupati untuk membahas tes urine kalangan anggota dewan,” kata Gani, Senin (28/3).

Penting kata Gani, agar Pemda KLU baik eksekutif dan legislatif memulai upaya pencegahan dini narkoba dengan menggelar tes urine. Sebelumnya tes urine hanya menyasar siswa SMA/SMK di lima kecamatan.

Ia justru pesimis, bahwa anakanak sekolahan yang banyak dicurigai justru tidak mengkonsumsi. Sebaliknya, tidak ada jaminan bahwa di kalangan PNS dan anggota DPRD mulai melirik “barang haram” itu.

“Persepsinya jangan terbalik. Kita orang tua ini yang harus lebih dulu memberi contoh. Anak-anak SMA saja yang kita tes, padahal mereka niatnya bagus untuk memperoleh ilmu. Nah, kalau kita sudah dites, dengan sendirinya anakanak juga akan merasa diberi contoh,” sambungnya.

Mulai dari saat ini, Gani mengajak agar terbangun kesepakatan antara legislatif dan eksekutif untuk mengatur sistem, mekanisme dan anggaran untuk penyelenggaraan tes urine. Agenda dimaksud tidak hanya bersifat temporer, melainkan diberlakukan sebagai agenda tahunan.

“BK mengusulkan agar tes urine dilakukan dua kali dalam setahun, nanti anggarannya bisa kita bicarakan bersama.

Saya pikir kawan-kawan di DPRD tidak ada yang tidak setuju,” demikian Gani. (ari)

KAPAL Polisi XXI-2006 melaju lembut menembus selat di antara gili-gili di perairan tenang kawasan Sekotong, Lombok, Barat, Rabu (30/3) pagi itu.

Kapal berkekuatan 400 PK yang membuat keder pelaku kriminal di laut itu melakukan patroli rutin sambil menuju Gili Gede yang berpenduduk 1.640 jiwa. Begitu sandar di pelabuhan ponton apung, aparat bersama sejumlah awak media disambut ramah warga setempat yang sehari-hari mengandalkan genset urunan untuk melengkapi beberapa kebutuhan dasarnya itu.

Kelestarian lingkungan ekosistem laut menjadi harta tak ternilai harganya bagi warga Gili Gede Indah, Sekotong, Lombok Barat. Masyarakat diminta tidak melakukan tindakan yang melawan hukum seperti penangkapan ikan dengan potasium, bahan peledak, dan mengambil terumbu karang untuk kepentingan perorangan.

“Masyarakat Gili Gede harus lebih pro aktif dalam menjaga harkamtibmas perairan,” pesan Direktur Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB melalui Kepala Satuan Patroli Daerah Ditpoliar, AKBP Dewa Wijaya, SH, MH, didampingi Kasubbid Penkum Bid Humas Polda NTB, Kompol Dewa Putu Geria, serta belasan personel Ditpolair Polda NTB, dalam kegiatan Sambang Nusa Ditpolair Polda NTB di Dusun Gili Gede, Desa Gede Indah, Sekotong, Lombok Barat.

Turut hadir dalam kegiatan pada Rabu (30/3) tersebut, Kepala Desa Gili Gede Indah, Saidi, SAdm, Kepala BPD, H. Muksin, serta puluhan masyarakat setempat. Sambang Nusa yang digandeng dengan aksi bersih pantai itu merupakan kegiatan rutin dalam rangka memperat silaturahim agar tercipta sinergitas kemitraan antara masyarakat dengan Polri.

Masyarakat diminta mengaktifkan kembali ronda malam, sehingga kejadian-kejadian seperti pencurian hewan dengan modus mengangkut dengan menggunakan perahu yang dapat merugikan masyarakat bisa terhindar. “Laporkan kepada kami setiap kejadian yang menonjol sehingga dapat segera ditindaklanjuti,” tegas Dewa.

Kebutuhan terjaminnya rasa aman di kawasan Desa Gili Gede Indah menjadi sangat penting. Sebab, lanjut dia, daerah tersebut saat ini teng-

ah membangun citra destinasi wisata unggulan yang menawarkan kelestarian alamnya yang masih orisinil.

Terumbu karang di perairan dangkalnya diakui keindahannya. Menjaga ekosistem tersebut dapat berefek ganda pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kepala Desa Gili Gede Indah, Saidi, SAdm menegaskan bahwa tidak ada masyarakatnya yang terlibat dalam tindak pidana penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Memberi pemahaman kepada masyarakat juga membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Upaya pemerintah desa baru-baru ini, lanjut dia, adalah dengan menegaskan fungsi Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokwasmas). Meski ia mengakui dalam perjalanannya masih banyak yang belum optimal dilaksanakan.

“Kita upayakan pertajam lagi pemahaman fungsi tugas.

Menyelesaikan masalah keamanan laut perlu pemberdayaan lebih lanjut,” jelasnya yang telah menjabat selam 1 tahun 6 bulan ini.

Sementara itu, Kepala BPD Gili Gede Indah, H. Muksin, mengatakan, bahwa telah sejak 30 tahun silam warga desa tersebut meninggalkan praktik pengeboman ikan. Yang terjadi belakangan ini, jika memang terbukti masih marak, sambung dia, diduga merupakan tindakan dari nelayan lain.

“Saya ini juga nelayan.

Kami warga di sini sebenarnya juga sudah jenuh dengan perilaku mereka ini. Selalu saja saya temui nelayan lain yang pakai bahan peledak.

Tetapi ketika didekati mereka buru-buru lari,” terangnya.

Ia menambahkan, ia bersama aparat pemerintah selalu mengimbau masyrakat untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Selain karena perihal ke depan akan lebih sulit menangkap ikan jika ekosistem rusak, pariwisata yang sedang dibangun di gili tersebut juga akan terganggu.

“Semua mengerti. Masyarakat kami sadar tentang itu. ke depannya kita harapkan tidak ada lagi yang seperti itu. Kasian nelayan kita, terumbu karang rusak ikan menjauh. Sekarang saja susah nyari ikan di pinggirpinggir,” tandasnya. (why)

PENYULUHAN HUKUM – Jajaran Ditpolair Polda NTB memberi penyuluhan hukum untuk menjaga dan memeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat Gili Gede, Sekotong, Lobar, Rabu (30/3). Dilakukan dalam rangka kegiatan Sambang Nusa Silaturahim dengan Masyarakat Pulau-pulau Terpencil sembari berpatroli laut dan bersih pantai.

SUARA NTB Kamis, 31 Maret 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9 (Suara NTB/met)

Hotel Puri Gading yang Nyaman HOTEL Puri Gading merupakan salah satu hotel yang berada di tengah Kota Mataram. Meskipun lokasinya berada di tengah kota, namun hotel ini selalu nyaman dan tidak ada hingar bingar perkotaan. Selain itu, hotel ini memiliki halaman yang luas dan tempat parkir yang representatif.

“Hotel Puri Gading ini sudah berdiri sejak dua tahun lalu. Meskipun berada di tengah kota, namun sangat nyaman dan tidak bising,” kata Manager Hotel Puri Gading Wayan Suyasa kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (30/3).

Hotel ini memiliki 16 kamar dengan berbagai fasilitas yang disediakan untuk kenyamanan tamu. Harga sewanya pun sangat terjangkau, mulai dari Rp 125 ribu hingga Rp 150 ribu. Sangat cocok dijadikan sebagai tempat beristirahat yang nyaman.

Setiap harinya hotel ini selalu dikunjungi oleh tamu domestik maupun mancanegara. Lokasinya yang berada di tengah kota membuat para tamu lebih mudah untuk akses menuju perkotaan maupun pusat perbelanjaan.

“Setiap harinya kamar di hotel terisi paling tidak 60 persen. Harga juga masih bisa dinegosiasi, kita juga ada promo per 1 April ini,” kata Suyasa.

Para tamu akan dilayani oleh karyawan terlatih yang sudah dilatih khusus untuk mengelola hotel. Sehingga tamu yang datang akan dilayani dengan maksimal. Sebab pelayanan adalah hal yang paling diutamakan di hotel ini.

“Tenaga kerja kita sudah terlatih untuk dapat melayani tamu dengan baik. Selama ini tanggapan tamu terhadap hotel juga cukup bagus,” kata Suayasa. (lin)

TEATER EKSPERIMENTAL – Pemateri Muhammad Wail (kanan) memeragakan adegan teater eksperimental di hadapan audiens.

Teater Eksperimental

Jalan Lain Menjelajah Proses Kreatif (Suara NTB/lin)

Hotel Puri Gading

MTQ Nasional, PKL akan Ditata Mataram (Suara NTB) – Momen MTQ Nasional yang akan digelar di Kota Mataram ini menjadi hal yang ditunggu oleh banyak pihak. Salah satunya adalah Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang bisa meraup banyak untung karena memanfaatkan banyaknya pengunjung di sekitar lokasi. Namun hal ini juga dapat mengganggu dan membuat wajah kota menjadi tidak rapi jika tidak ditata dengan baik.

“MTQ akan dilakukan di Islamic Center, kita sudah komunikasi dengan APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) Kota Mataram. Kita minta agar disosialisasikan kepada para PKL untuk tidak berjualan yang membuat wajah kota menjadi tidak rapi,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram H. Abdul Latif Nadjib kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (30/3) kemarin.

Panitia akan membuatkan lokasi khusus bagi para PKL untuk berjualan. Sehingga lokasi pelaksanaan MTQ bisa lebih rapi dan tidak menimbulkan keributan. Apalagi masalah sampah yang biasanya selalu menjamur di sekitar lokasi acara. Hal ini telah diantisipasi dengan memberikan lokasi khusus untuk para pedagang bisa menjajakan dagangannya.

“Kita tidak bisa larang juga saudara-saudara kita mencari rejeki. Tetapi nanti ada tempatnya, nanti kita atur asalkan mereka juga mau diatur. Kita sama-sama sukseskan kegiatan ini,” Kata Latif.

Kegiatan nasional ini diperkirakan akan dihadiri oleh 15 ribu orang. Sejumlah persiapan seperti lokasi penginapan juga telah dipersiapkan panitia. Namun permasalahan lain seperti nama-nama kuliner di Kota Mataram juga perlu dibenahi.

Beberapa waktu lalu, Latif telah mengingatkan kepada para pedagang kuliner untuk tidak memberikan nama-nama aneh pada makanannya. Sebab itu akan menjadi perbincangan bagi wisatawan yang datang ke Kota Mataram.

“Tolonglah kepada para pedagang agar tidak memberikan nama aneh pada makanannya. Berikanlah nama makanan yang bernilai edukasi agar bisa dikenang baik oleh wisatawan,” harapnya. (lin)

Retribusi Wisata Rendah, Pemda Harus Berani Ambil Sikap Mataram (Suara NTB) Selama tahun 2015 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara mencapai Rp 1 miliar. Namun pencapaian yang terlapor di Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp 315 juta. Jumlah itu tentu saja sangat sedikit jika dibandingkan dengan target yang ditentukan. Hal ini diasumsikan karena Pemerintah Daerah (Pemda) KLU tidak berani mengambil langkah tegas untuk usaha-usaha yang tidak berizin di sekitar destinasi wisata.

“Pemda tidak menata usahanya dengan baik. Kalau Pemda tidak berani ambil sikap terhadap usaha yang tidak berizin, bagaimana bisa ambil pajak,” Kata Kepala Seksi Produk Pariwisata Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB Siti Alfiah kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (29/3).

Jumlah kunjungan wisatawan di KLU selama 2015 mencapai 535.525 orang. Semestinya dengan jumlah itu juga bisa menambah pendapatan dari sektor pariwisata. Namun sektor pendukungnya, seperti bidang usaha di sekitar destinasi wisata juga banyak yang belum memiliki izin. Sehingga tidak bisa dibebankan pajak untuk usahanya.

Selama 2015, PAD yang dilaporkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KLU sebesar Rp 225,22 juta. Jumlah itu dirincikan sejak Mei hingga Desember. Yang mengherankan, pada bulan Oktober PAD yang masuk dari sektor pariwisata sebesar Rp 0 atau tidak ada sama sekali. Hal ini sangat mencurigakan, sebab KLU sangat terkenal dengan destinasi wisatanya seperti Gili Trawangan, Gili Air, Senaru dan lainnya. Sehingga suatu hal yang tidak mungkin jika dalam satu bulan tidak ada aktifitas pariwista di daerah ini.

“KLU memang sangat potensial, tahun ini juga kita akan melakukan penataan Jalan Lingkar Trawangan. Sehingga wajah pariwisata di KLU bisa semakin membaik,” kata Alfiah.

Disbudpar Provinsi memang tidak banyak terlibat untuk urusan PAD ataupun kebijakan daerah kabupaten/kota lainnya. Namun hal semacam ini dapat memperburuk citra lembaga secara keseluruhan. Apalagi saat ini pariwisata NTB tengah bekembang dan banyak diperbincangkan. Namun aroma penyimbangan sudah mulai tercium. Padahal pemerintah pusat juga telah memberikan perhatiannya terhadap NTB untuk kemajuan pariwisatanya. (lin)

Mataram (Suara NTB) Di kalangan pelaku seni pertunjukan, konsep teater eksperimental nampaknya belum familiar. Jalan alternatif untuk menjelajah proses kreatif bagi masing - masing aktor dan aktris ini baru mulai diperkenalkan.

Adalah Sugianti Ariani dan Muhammad Wail S.Sn, pelaku seni yang membagi pengalaman tentang seni secara sukarela. Dua pemain drama yang sudah lama melahap asam garam seni panggung ini berbagi ilmu teater di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Rabu (30/3).

“Sebetulnya untuk definisi tersendiri, teater eksperimental memiliki banyak pemaknaan yang berbeda - beda.

Tergantung penafsiran kita masing - masing. Eksperimental disini yang kami gambarkan ada di wilayah gagasan.

Gagasan yang coba diartikulasikan dalam sebuah pertunjukan,” jelas Sugianti, aktris drama/teater yang berasal dari Bandung, saat ditanya Suara NTB di Kampus UMM. Dikatakan, dari pihaknya sendiri, istilah teater eksperi-

mental juga baru dimunculkan. Diterangkan, teater eksperimental memiliki perbedaan yang mendasar dengan teater konvensional atau teater dan garapan yang selama ini dikenal dan masih dilakoni pelaku seni peran. Letak perbedaan antara kedua jenis teater tersebut terdapat pada proses menuju sebuah produk atau sajian yang siap disaksikan oleh apresian.

Bebas Teks Tulis Teater eksperimental dikenal terbebas dari teks tertulis. Garapan teater jenis yang satu ini tidak serupa dengan teater konvensional yang selalu terpaku pada teks dalam naskah. Kesadaran para pelaku teater eksperimental, ternyata yang disebut dengan teks itu sendiri tidak melulu mengarah pada soal tulisan. Bahwasanya, bagi mere-

ka, tubuh manusia, pakaian, ruang maupun waktu merupakan jelmaan dari pada teks yang seutuhnya tidak tertuang dalam wujud tulisan di atas kertas.

“Meskipun sesekali garapan kami berangkat dari hasil penafsiran tentang sebuah cerita dalam bentuk teks tertulis, teater eksperimental ini bersifat terbebas dari teks tulis. Garapanya tidak seperti teater konvensional yang setiap kali latihan harus buka naskah dan lain sebagainya.

Kami di Bandung sering latihan, hanya datang duduk saling menatap, habis itu udah pulang. itu juga sebuah proses latihan,” ujarnya.

Pekerja seni yang tergabung dalam komunitas kesenian “Darah Rouge” ini mengatakan, pengalaman menggarap teater eksperimental yang berangkat dari sebuah teks, per-

Sekelumit Sejarah Perfilman Indonesia Mataram (Suara NTB) Dunia perfilman di Indonesia mulai menggeliat sejak lahirnya film karya Usmar Ismail berjudul “Darah dan Doa”.

Dunia perfilman di Indonesia sudah mulai hidup sejak tahun 1926. Perayaan Hari Film Nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 30 Maret menjadi ajang menabur benih semangat Usmar Ismail dalam berkarya terhadap generasi masa kini.

“Film di Indonesia sudah ada sejak 1926, yakni film Lutung Kasarung. Kesepakatan para tokoh - tokoh film di Indonesia, film Nasional Indonesia adalah film yang mengangkat mengenai persoalan persoalan di Indonesia, digarap sepenuhnya oleh Sumber Daya Manusia (SDM) orang Indonesia dan diterbitkan oleh perusahaan Indonesia,” tutur Adi Pranajaya, salah satu pegiat perfilman nasional dari Sumbawa, ketika diwawancara Suara NTB, Rabu (30/3).

Dirinya menyempatkan diri pulang ke NTB untuk menyemarakkan perayaan Hari Film Nasional (HFN). Perayaan HFN ke-66 untuk wilayah NTB terselenggara di Museum Negeri NTB. Sasaran perayaan HFN di daerah, menurut Adi Pranajaya adalah agar seluruh kreator film di nusantara lebih mengenal sejarah perfilman.

“Hari Film Nasional ini diselenggarakan agar pemuda-pemudi di nusantara yang terlibat dalam dunia perfilman lebih mengenal sejarah. Penyelenggaraan hari film ini juga karena memang film sudah menjadi sebuah media,” katanya.

Diterangkan, atas kesepakatan tokoh - tokoh perfilman di nusantara, tanggal 30 Maret 1950, menjadi hari pertama penyelenggaraan peringatan Hari Film Nasional. “Dimana tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal syuting pertama film Darah dan Doa. Se-

tasan teater eksperimental ini selalu berubah - ubah. Jadi tidak mungkin sama meskipun dengan judul lakon yang sama. Tubuh manusia adalah medium sebuah eksperimen. ketika mementaskan lakon yang sama untuk kedua kalinya, belum tentu hasilnya sama. sebab ruang dan waktu itu sendiri menjadi bagian dari teks yang ikut dipertunjukkan,” bebernya.

Sebelumnya, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater Sasentra di UMM, Agus Wira Tahir mengemukakan, persentuhan antara dua pelaku seni dari Bandung dengan para pemain teater di kampusnya itu menjadi bagian dari proses berkesenian. Sasarannya, proses tersebut paling tidak harus mampu menambah wawasan para aktor maupun aktris. Hadirnya dua pelaku seni untuk berbagi ilmu pengetahuan tersebut diharapkannya dapat menjadi energi yang siap mendongkrak geliat kesenian khususnya seni pertunjukan di wilayah NTB. (met)

Dikeluhkan, Kurangnya Fasilitas Ibadah di Pantai Senggigi

Adi Pranajaya (Suara NTB/met)

buah film yang diciptakan berdasarkan sumberdaya asli orang Indonesia,” ujarnya lagi.

Dijelaskan, Usmar Ismail memulai karirnya menciptakan film sejak tahun 1942.

Hingga akhirnya, Piala Citra yang diperebutkan dalam setiap ajang festival di Indonesia saat ini dimulai pada tahun 1948. Piala Citra dibuat berdasarkan nama sebuah film yang pernah populer di layar kaca penduduk Indonesia di era kemerdekaan.

Esensi perayaan Hari Film Nasional terletak pada semangat kekaryaan Usmar Ismail.

Semangat salah satu tokoh yang terlibat memajukan film nasional ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak negeri dalam mengembangkan dunia perfilman yang ada.

“Semangat Usmar Ismail inilah yang kita harapkan bisa tertular kepada anak - anak muda generasi masa sekarang,” kata Adi Pranajaya sebelum menuju podium untuk berpidato membuka perhelatan HFN yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater Putih, salah satu sanggar seni yang digagas oleh Adi Pranajaya ketika masih kuliah.

Terpisah, Ketua UKM Teater Putih, Taufik Mawardi mengutarakan, tujuan

nah dilakukan ketika mementaskan lakon yang diangkat dari sebuah cerita rakyat alias folklor. Kendati demikian, pertunjukan yang mereka tampilkan selalu mengarah pada interpretasi mereka terhadap cerita tersebut.

“Folklor kan berupa sebuah teks, ada yang cerita rakyat yang tertulis. ketika kami mementaskan itu, tetap yang kita tampilkan adalah hasil interpretasi mengenai ceritanya.

Ini yang kami maksud berangkat dari teks tertulis tetapi dalam menggarap pertunjukannya, kami bebas dari teks tertulis,” terangnya.

Dalam konsep bermain teater yang satu ini, hasil atau produk berupa pertunjukan sebuah lakon yang ditampilkan sifatnya selalu berubah - ubah.

Satu judul lakon tidak akan pernah dipentaskan dengan artikulasi yang sama ketika harus ditampilkan berkali kali. Sekalipun, aktor dan aktris yang memainkannya masih tetap pelaku yang sama.

“Produk atau sajian pemen-

penyelenggaraan perayaan HFN di NTB ini adalah untuk mendekatkan anak - anak muda dengan dunia dan sejarah perfilman. Ia berharap, momentum HFN tersebut dapat menjadi ajang memperkenalkan tokoh-tokoh kawakan yang selama ini berjuang memajukan film di Indonesia.

“Sasarannya paling tidak, anak - anak muda yang mencintai film di wilayah NTB ini lebih mengenal keberadaan tokoh tokoh dalam dunia film. Banyak tokoh - tokoh besar dalam dunia film yang kurang dikenal kalangan anak - anak muda, contohnya Teguh Karya, Sjumandjaja, Win Umboh, Usmar Ismail, dan Nyak Abbas Akub,” katanya.

Perayaan HFN ke-66 tahun 2016 kali ini diharap dapat menjadi awal penyelenggaraan untuk seterusnya. Disamping memperkenalkan tokoh - tokoh perfilman, Hari Film Nasional yang mulai digaungkan di NTB saat ini juga diharapkan mendngkrak semangat anak - anak muda untuk lebih giat lagi dalam berkreatifitas, terutama di bidang film. Lebih - lebih di NTB, saat ini telah tersedia dua bioskop yang tersedia menjadi media memasarkan film yang diproduksi oleh anak negeri. (met)

Mataram (Suara NTB) – Pantai Senggigi merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, lokal maupun mancanegara. Namun, kurangnya fasilitas ibadah di pantai ini dikeluhkan pengunjung. Sebuah musala di pantai ini terlihat kurang layak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB berupaya membangun musala yang lebih layak, namun masih terkendala lahan yang belum ada.

Asri Rizki (23) wisatawan asal Lombok Timur ini mengeluhkan kondisi musala yang tidak nyaman dijadikan sebagai tempat ibadah. Menurutnya, pengelola ataupun pemerintah harus membangunkan musala yang lebih baik. Karena pantai senggigi selalu ramai dikunjungi wisatawan.

“Kita kan ada bayar masuk atau bayar parkir atau apalah namanya itu Rp 2000. Masa tidak bisa bangunkan musala, jangan besar-besar yang penting nyaman,” keluhnya.

Pantai Senggigi memang selalu ramai pengunjung, apalagi pada saat hari libur.

Saat libur tiba, tidak jarang pengunjung yang ingin beribadah di musala tersebut harus mengantri cukup lama. Karena selain kecil, lokasinya juga berada di jalan keluar masuk menuju pantai.

Kepala Seksi Produk Pariwisata Bidang Destina-

si Disbudpar NTB Siti Alfiah menjelaskan bahwa Disbudpar NTB siap membantu pembangunan musala jika sudah ada lahan. Menurutnya, jika lahan sudah disediakan maka Disbudpar bersama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara bersamasama akan membenahi musala di pantai ini.

“Kita mau buatkan yang bagus tapi dengan syarat lahan itu harus sudah clean and clear.

Kita tidak mau nanti itu jadi masalah kalau belum clear,” ungkapnya.

Ia menegaskan, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin membangun fasilitas adalah tanah tempat membangun harus berstatus milik pemda. “Jangan sampai tanah itu menjadi sengketa,” kata Siti Alfiah kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (30/3) kemarin.

Musala yang saat ini telah berdiri di bahu jalan pada awalnya dibangun oleh para pedagang yang berjualan untuk beribadah. Namun, karena tidak ada musala di sekitar pantai maka para pengunjung juga turut beribadah di musala itu. Padahal Lombok merupakan salah satu destinasi wisata halal yang telah diakui dunia.

Namun pada kenyataannya masih ada destinasi wisata yang terbilang cukup terkenal yang tidak memiliki musala. (lin)

SUARA NTB Kamis, 31 Maret 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Terhambat Akreditasi Prodi Pemuda Harus Pro Aktif DINAS Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengharapkan kepada pemuda di Lotim harus proaktif dalam segala hal.

Termasuk dalam mencari sumber-sumber anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi kepemudaan itu sendiri. ‘’Jika hanya mengandalkan dari dinas, maka kecil (Suara NTB/yon) kemungkinan pemuda itu Hasanudin untuk aktif karena sumber anggaran yang dimiliki sangat sedikit,’’ ungkap Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Dikpora Lotim, Hasanudin, S.Pd pada Suara NTB, Rabu (30/3).

Hasanudin mencontohkan, sumber anggaran yang dimaksud seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang digelontorkan ke desa-desa yang begitu besar harus bisa dijemput oleh organisasi-organisasi kepemudaan di tingkat desa. Pasalnya, anggaran untuk kepemudaan sudah masuk dan tercantum dalam ADD itu. “Dalam ADD itu sudah ada jatah untuk pemuda, silakan pemuda-pemuda di masing-masing menjemput dana itu ke pemerintah desa,” harapnya.

Selain dari ADD, Hasanudin juga mengharapkan kepada organisasi-organisasi kepemudaan supaya mencari celah dan sumber-sumber anggaran lain. Dengan begitu, katanya, maka segala macam kegiatan yang ingin dilakukan akan dapat tercover dengan baik dan berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. “Kita berharap agar pemuda itu juga pandai-pandai mencari celah dan sumber anggaran dari berbagai tempat serta proaktif mencari informasi,” ujarnya mengingatkan.

Menurut Hasanudin, pemuda sangat baik untuk diberdayakan, jika keberadaan pemuda terlambat untuk dikelola dikhawatirkan pemuda itu akan terjerumus terhadap hal-hal yang berbau negatif. Untuk itu, ia berharap kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selaku wadah bersatunya berbagai elemen kepemudaan harus bisa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah maupun bisa saling merangkul antara organisasi-organisasi kepemudaan yang lain. “Pemuda itu harus rajin membuka internet agar tidak ketinggalan informasi,” tambahnya. (yon)

Mahasiswa FIP Belum Bisa Akses Beasiswa Bidikmisi Mataram (Suara NTB) Akibat nilai akreditasi empat program studi (prodi) yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram masih C, mahasiswa FIP IKIP Mataram hingga kini belum mampu mengakses beasiswa Bidikmisi. Ke empat prodi tersebut ialah Prodi Teknik Pendidikan (TP), Bimbingan Konseling (BK), Administrasi Pendidikan (AP) dan Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Dekan FIP IKIP Mataram, Dra. Ni Ketut Alit Suarti, M.Pd, mengaku belum ada mahasiswanya yang memperoleh beasiswa Bidikmisi, lantaran empat prodi yang ada di FIP semuanya masih C. Untuk itu, Alit Suarti berharap agar momentum pengajuan akreditasi baru yang kini sedang tahap proses, sehingga seluruh prodi

bisa memperoleh nilai B. “Persiapannya borang sudah terkirim ke empat prodi, tinggal kami menunggu assesor fisik, borang semuanya sudah ada di BAN-PT, mudahan bisa mencapai target B sehingga banyak mahasiswa kami yang memperoleh beasiswa,” harapnya, Rabu (30/3).

Meski belum ada satu pun

mahasiswanya yang mendapat beasiswa Bidikmisi, Alit Suarti menyebut beasiswa dari berbagai pihak sering didapat di antaranya dari Newmont.

“Kalau beasiswa dari Pemprov itu cuma yang kalau skripsi dan tugas akhir aja, kalau yang lain belum,” terang Mujiburrahman, M.Pd, salah

Ni Ketut Ali Suarti (Suara NTB/dys)

PTS di NTB Minta Pemerintah Tak Diskriminatif

Pertukaran Pemuda Antarnegara Diseleksi Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini mulai menerima pendaftaran bagi pemuda yang berbakat dan potensial. Undangan bagi pemuda itu untuk mengikuti ajang Pertukaran Pemuda Antarnegara (PPAN) 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (30/3), Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga (Pora) pada Dinas Dikpora Lotim, Hasanudin, S.Pd, menjelaskan PPAN ini minimal hanya bisa diikuti oleh pemuda tamatan SMA atau mulai dari usia 16 sampai 30 tahun. Di mana, dalam tahap tes seleksi PPAN dari semua daerah itu nantinya akan langsung diseleksi di tingkat provinsi.

“Kita hanya menerima pendaftaran untuk PPAN ini, kalau masalah tes seleksinya nanti akan langsung ditangani oleh pihak provinsi dari tanggal 18 sampai 19 April 2016,”sebutnya.

Adapun, tes seleksi yang dilakukan nantinya mulai dari tes kemampuan pemuda dalam menguasai bahasa Inggris, tes psikologi dan tes bagaimana seorang pemuda memahami adat istiadat, kearifan lokal serta kondisi sosial budaya daerahnya masing-masing. Pasalnya, pertukaran pemuda ini tidak hanya sebatas ajang seremonial melainkan lebih mengarah kepada ajang promosi kekayaan daerah dan saling berbagi ilmu antarpemuda di sejumlah negara tujuan.

Harapannya, segala bentuk pembelajaran yang telah diperoleh di negara tujuan masing-masing baik itu di Cina, India maupun ke Korea tidak akan sia-sia, karena akan digodok kembali di daerahnya masing-masing Oleh sebab itu, pemuda yang dicari dalam seleksi PPAN adalah pemuda yang potensial, berbakat serta dapat menggali segala kekayaan daerahnya untuk disuguhkan terhadap negara lain yang menjadi sasarannya. “Untuk tahun ini pertukaran pemuda ke tiga negara seperti India, Cina dan Korea. Namun persyaratan utamanya itu adalah peserta harus menguasai dan memiliki sertifikat Bahasa Inggris,” terang Hasanudin. (yon)

satu dosen FIP IKIP. Mujiburrahman mengaku sangat optimis semua prodi di FIP akan mendapatkan hasil B dengan alasan saat ini rasio dosen dan mahasiswa sudah terpenuhi. Kemudian dari segi sarana dan prasaran sudah jauh lebih meningkat.

“Kalau dulu ruang dosen masih seadanya, sekarang sudah khusus tempatnya. Dosen semuanya sudah punya NIDN kecuali yang diangkat Januari kemarin, jumlah dosen 60 orang mahasiswanya ada 1.700,” jelasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

SEMINAR NASIONAL - Seminar nasional pendidikan serentak yang digelar FIP IKIP Mataram bersama sejumlah perguruan tinggi di Indonesia lewat live streaming, Rabu (30/3).

FIP IKIP Mataram Gelar Seminar Nasional Pendidikan Mataram (Suara NTB) -

Ratusan peserta dari berbagai kelangan menghadiri kegiatan seminar nasional pendidikan serentak seluruh Indonesia yang digelar Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram, Rabu (30/3). Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara FIP IKIP Mataram dengan Program Pascasarjana Universitas Semarang (USM) Jawa Tengah yang disiarkan melalui live streaming di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka memeriahkan Dies Natalis USM ke 51.

Hadir dalam puncak Dies Natalis USM ini, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rektor USS Prof. Dr. Fathur Rokhman, Menristek Dikti Prof. Dr. Muhammad Natsir dan orasi ilmiah yang disampaikan mantan Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono.

Dekan FIP IKIP Mataram, Dra. Ni Ketut Alit Suarti, M.Pd, mengaku bersyukur pihaknya diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada FIP IKIP Mataram sebagai salah satu lembaga untuk menyelenggarakan seminar nasional pendidikan serentak seluruh Indonesia.

Alit Suarti mengaku, IKIP Mataram telah membuat kerjasama dengan Unnes. Bahkan, banyak dosen USM yang juga mengajar di IKIP. Tak hanya itu, lulusan IKIP Mataram terutama FIP juga banyak yang melanjutkan studi pascasarjana di USM. Kerjasama seperti ini ke depan akan semakin dikembangkan untuk kemanfaatan kedua lembaga.

“Hubungan kami dengan USM didasari oleh kerjasama antara USM dengan IKIP Mataram,” ujarnya.

Dijelaskan Alit Suarti, pihak

USM mengangkat tema seminar “Akselerasi Pendidikan dalam Membentuk Karakter Bangsa”. Tema tersebut terangnya relevan dengan visi FIP IKIP Mataram yaitu mewujudkan fakultas yang menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional dan berbudi pekerti pada tahun 2019. Adapun misinya yaitu menyelenggarakan kegiatan akademik yang berkualitas dalam rangka menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, meningkatkan pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya khususnya di bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Termasuk juga mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEK untuk kebutuhan masyarakat. (dys)

SDN 11 Mataram Tuan Rumah O2SN Tingkat Kecamatan Mataram (Suara NTB) SDN 11 Mataram bertindak sebagai tuan rumah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SD se-Kecamatan Selaparang. Sejumlah mata lomba dipertandingkan di sana, sejak tanggal 28 Maret sampai dengan 2 April 2016.

Kepala SDN 11 Mataram, Drs. Mursidin, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/2), mengatakan, sudah menyiapkan ruangan dan lapangan untuk beberapa mata lomba. “Untuk kecamatan Selaparang dipusatkan di sini (SDN 11), lapangan untuk voli mini dan ruangan untuk catur,” katanya.

Tidak semua mata lomba yang dipertandingkan di O2SN dilaksanakan di SDN 11. SDN 11 sebagai tuan

rumah untuk mata lomba tenis meja, catur, pencak silat, karate dan voli mini.

Sedangkan untuk mata lomba, seperti renang dan bulu tangkis diadakan di Mayura. Sementara atletik di Lapangan AURI Rembiga.

Mursidin berharap, dari perlombaan yang digelar, siswa SD yang berasal dari Kecamatan Selaparang dapat berbicara di tingkat Kota Mataram. O2SN yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga ini nantinya akan mempertandingkan kembali para juara di tingkat yang lebih tinggi. Termasuk di tingkat nasional.

“Kita berharap siswa bisa bertanding dengan baik. Dan berbicara di tingkat yang lebih atas lagi,” ujar Mursidin, yang baru menjabat kepala terhitung seminggu terakhir ini. (ron)

Mataram (Suara NTB) Sejumlah Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di NTB mengadakan pertemuan dengan anggota DPD RI Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy di kediaman mantan Wakil Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Azhar, Rabu (30/ 3). Mereka menyampaikan keluhan atas perlakuan diskriminatif terhadap para pengelola PTS yang mereka rasakan dari pemerintah.

Hadir di antaranya perwakilan UNTB, IKIP Mataram, STIA Mataram, Universitas 45, UNTB, IKIP, Universitas Samawa, AKPAR Mataram, UNW Mataram, STIKES Yarsi Mataram, UMM, STIE Mataram dan STKIP Taman Siswa.

Selama ini, menurut mereka, banyak kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak adil bila dibandingkan dengan kebijakan pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Inisiator pertemuan yang juga Rektor Universitas NTB, Dr. Ir. Mashur, mengaku selama ini pemerintah memberikan perhatian yang berbeda dengan PTN. Padahal antara PTN dan PTS sama-sama memberikan sumbangsih bagi peradaban bangsa ini. Pihaknya pun meminta agar pemerintah memberikan perhatian yang sama bagi pengelola PTS dan tidak memberi perlakuan diskriminatif. Termasuk tidak mempersulit PTS dalam berbagai aspek seperti pengurusan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), kesempatan mendapatkan beasiswa dan lainnya.

Diakui Mashur, saat ini jumlah PTS di bawah koodinasi Kopertis VIII Denpasar sebanyak 169 PTS. Sebanyak 54 PTS di antaranya berada di NTB, selebihnya ada di Bali dan NTT. Dengan memperhatikan banyaknya jumlah PTS di NTB tersebut, harusnya pemerintah memberikan perhatian lebih bagi PTS. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus bagi PTS sebagaimana praktik penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Bali. Di sana, kalau

PTS membuka jurusan tertentu, maka PTN tidak boleh membuka jurusan yang sama. Berbeda dengan di NTB, baik PTN maupun PTS masing-masing bersaing membuka jurusan yang sama.

“Harusnya tidak membuka jurusan yang sama, bahkan PTN di NTB ini sampai membuka program-program vokasi sampai ke pelosok-pelosok.

Saya berharap agar DPD bisa membawa informasi dan kebutuhan ini ke pusat,” urainya.

Sementara itu, Ketua STIE AMM, H. Umar Said menyebut akibat adanya perlakuan diskriminatif tersebut, PTN dan PTS masih ada kesenjangan. Posisi PTS itu harusnya sama-sama dengan PTN. Belum lagi berbagai kebijakan pemerintah yang berubahubah yang dinilai sangat memberatkan bagi PTS. Mewakili Universitas Samawa, Lahmuddin Zuhri mengeluhkan kebijakan-kebijakan pemerintah masih banyak yang menggunakan pendekatan politik. Akibatnya, kebijakannya hanya dirasakan manfaatnya oleh sebagian pihak saja. Ia pun mengusulkan agar pendidikan tinggi dikelola oleh suatu badan otonom negara agar kebijakannya netral tanpa embel-embel politik.

Keluhan juga disampaikan Pembina Universitas 45 Mataram, H. Abdul Kadir, jika PTS dituntut untuk terus berbenah oleh Menristek Dikti, terutama peningkatan kualitas dalam bidang penelitian.

Selain itu, hanya saja tuntutan itu belum bisa maksimal lantaran pembiayaan yang masih kurang. Sementara di satu sisi, baik pemerintah pusat ataupun daerah tidak pernah memberikan bantuan sama sekali bagi PTS. Sementara itu, Anggota DPD RI, H Lalu Suhaimi Ismy, berjanji membawa semua keluhan para pengelola PTS NTB tersebut ke pusat. Tak hanya itu, ia meminta agar PTS memantapkan konsep dan akan mengundang mereka untuk bertemu dengan Menristek Dikti di Jakarta dalam waktu dekat. (dys)

(Suara NTB/dys)

KUMPUL - Sejumlah rektor PTS di NTB meminta agar pemerintah tidak diskriminatif terhadap keberadaan PTS yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi pendidikan di NTB.

MAN Selong Borong Enam Juara di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Selong (Suara NTB) Enam siswa MAN Selong mampu memborong 6 juara sekaligus di akhir bulan Maret 2016 dari dua mata lomba yang diikuti pada tingkat provinsi dan kabupaten.

Pada tingkat provinsi empat siswa mampu memperoleh juara II, III, Harapan I, dan III pada kegiatan Olimpiade Matematika-IPA (OLIMPA) Se-NTB yang diadakan oleh

IKIP Mataram yang bekerja sama dengan Dikpora Provinsi NTB. Sementara pada lomba yang berbeda, dua siswa mampu mendapatkan juara I dan II pada lomba pembacaan puisi yang diadakan oleh Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas NW Mataram. Adapun siswa yang memperoleh juara II pada Bidang Olimpade Matematika yakni Nur Habibah, Jua-

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Kepala MAN Selong H. Silmi menerima piala dari siswa yang meraih juara pada Olimpiade Matematika dan Lomba Puisi di MAN Selong, Selasa (29/3).

ra III atas nama Hafizatul Kiromi, Juara harapan I IPA atas nama Khairul Majdi, dan juara harapan III matematika diraih oleh Tsania Ardina Soliha. Sementara itu, pada lomba pembacaan puisi, juara I diraih oleh Nur Supyati Rohmatin dan juara II diraih oleh Wiwin Widya Astuti.

Di hadapan 700 siswa MAN Selong, Selasa (29/3), Kepala MAN Selong, Drs. H. Silmi, M. Pd.I, bersyukur atas torehan prestasi yang diraih siswanya. Sebagai kepala sekolah, dirinya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada siswa yang telah menjadi juara olimpiade dan pembacaan puisi.

Dalam kesempatan itu juga, tidak lupa dia berpesan agar siswa yang lain untuk terus memacu diri, karena madrasah akan selalu mendukung apapun yang baik demi kemajuan institusi.

Sementara itu, Muslimin, S. Pd selaku pembina SC Matematika memaparkan keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan usaha yang matang dari pembina. Proses pembinaan

benar-benar dilakukan secara intensif, yakni melalui latihan rutin dan latihan khusus. Selain itu, siswa yang masuk pada SC Matematika tidak lupa untuk kita bina mental mereka agar benar-benar siap bertanding.

Begitu juga dengan Pembina Ekstrakurikuler Sastra, Asminiwati, M. Pd, menegaskan, dalam mempersiapkan siswanya untuk mengikuti lomba membaca puisi yang diadakan oleh Prodi Bahasa Indonesia UNW Mataram, siswa yang ikut dikader secara matang dan konsisten. Hal ini juga tidak lepas dari dukungan sekolah yang memberikan fasilitas.

Di tempat terpisah, salah satu pemenang lomba Olimpiade Matematika, Nur Habibah mengatakan kemenangan ini dipersembahkan untuk orang tua dan sekolah tercinta.

Dia berharap setiap kemenangan yang ditorehkan dia niatkan untuk membahagiakan orang tua dan mengharumkan nama sekolah. ‘’Sehingga alhamdulillah setiap olimpiade yang diikuti tidak pernah mengecewakan,’’ aku Habibah. (*)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 31 Maret 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Kualifikasi Piala Dunia Rabu, 30 Maret 2016 04.30 Kolombia 3 vs 1 Ekuador 07.00 Uruguay 1 vs 0 Peru 07.30 Venezuela 1 vs 4 Cili 07.30 Argentina 2 vs 0 Bolivia 08.45 Paraguay 2 vs 2 Brasil Persahabatan Rabu, 30 Maret 2016 02.30 Swedia 1 vs 1 Rep Ceko 02.45 Jerman 4 vs 1 Italia 02.45 Portugal 2 vs 1 Belgia 03.00 Inggris 1 vs 2 Belanda 03.00 Prancis 4 vs 2 Rusia

Dua Pesilat NTB Ditarik dari Pelatnas Mataram (Suara NTB) Keikutsertaan dua atlet pencak silat NTB, Mariati dan Milasari di Pelatnas akan segera berakhir. Pasalnya pihak IPSI NTB akan menarik mundur kedua atlet unggulan NTB itu dari Pelatnas persiapan ASEAN Games 2018.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Bimpres Pengprov IPSI NTB, Dedi Suryadi Darere, yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (30/3) kemarin mengatakan sebelum menarik mundur dua atletnya dari Pelatnas pihaknya akan menyurati Pengurus Besar (PB) IPSI selaku pelaksana Pelatnas silat di Jakarta. Dalam hal ini pihak IPSI NTB akan meminta permohonan ke panitia Pelatnas agar kedua pesilat putri NTB dapat menjalani Pelatnas di NTB selama persiapan PON berlangsung. Dan setelah PON atlet NTB bisa ditarik lagi mengikuti Pelatnas di Jakarta.

Alasan pihak pengurus silat menarik atlet dari Pelatnas karena kedua atlet tersebut sedang dipersiapkan mengikuti PON XIX Jawa Barat (Jabar), 17-29 Maret mendatang. “Kami ingin atlet lebih fokus dulu pada persiapan PON 2016, karena memang pelaksanaan PON tinggal beberapa bulan lagi. Sementara ASEAN Games 2018 masih lama,” ucapnya.

Rencana NTB menarik mundur dua atlet silat dari Pelatnas itu cukup serius, pasalnya pihak IPSI NTB sudah membuat surat untuk ditujukan PB IPSI. Isi suratnya adalah meminta atlet NTB agar dapat menjalani Pelatnas sementara di NTB hingga PON 2016 berakhir. Bila surat permohonan disetujui PB IPSI maka kedua atlet silat NTB akan latihan di NTB. Sebaliknya bila tidak disetujui maka pihak IPSI NTB akan tetap menarik mundur atletnya dari Pelatnas.

Alasannya atlet silat NTB harus memantapkan persiapan PON 2016 setelah itu baru persiapan ASEAN Games 2018. “Kalau atlet kita mengikuti program Pelatnas. Saya takut atlet kami tidak bisa maksimal tampil di PON 2016.

Sebab tahapan program latihan di Pelatnas masih sangat panjang, sementara kita prioritaskan atlet untuk lebih fokus menghadapi PON 2016,” jelasnya. (fan)

FIFA Investigasi Santos Soal Transfer Neymar Zurich Media Brazil melaporkan bahwa Santos tengah diinvestigasi terkait transfer Neymar ke Barcelona pada 2013, meski FIFA belum dapat dimintai keterangan untuk mengonfirmasi hal ini.

FIFA mengatakan bahwa Santos gagal menyatakan “informasi wajib” pada database transfer dan gagal untuk bekerja sama dengan investigasi.

Santos, yang populer sebagai klub Brazil di mana Pele menghabiskan nyaris seluruh karirnya di sana, didenda 75.000 franc Swiss sedangkan Sevilla didenda 55.000 franc Swiss, oleh komite disiplin FIFA. Klub-klub lain yang diskors adalah FC Twente dari Belanda, yang didenda 185.000 franc Swiss, dan klub asal Belgia St Truiden, yang didenda 50.000 franc Swiss.

Empat klub tersebut didenda karena melanggar peraturan-peraturan FIFA terhadap pengaruh pihak ketiga, kata badan sepak bola dunia itu. Sevilla mendapat peringatan dan ketiga klub lainnya mendapat teguran dan peringatan.

Pada semua kasus, FIFA mengatakan bahwa klub-klub “itu didapati membuka jalan untuk kontrak-kontrak yang membuat pihak-pihak ketiga dapat mempengaruhi kemerdekaan klub pada urusan-urusan terkait pekerja dan halhal terkait transfer.”

FIFA memperkenalkan hukuman terhadap pengaruh pihak ketiga atas klub-klub pada 2008. Statuta FIFA menyatakan bahwa tidak ada klub yang dapat membuka kontrak yang membuat pihak ketiga memiliki pengaruh “pada urusan-urusan terkait transfer memiiki kemerdekaannya sendiri, kebijakan-kebijakan sendiri atau performa tim-tim.”

Pada 2014, FIFA melangkah maju dan mengumumkan bahwa pihaknya akan menskors kepemilikan pihak ketiga (TPO), ketika transfer para pemain sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh perusahaan bukannya klub sang pemain.

Praktek ini tersebar luas di Brazil dan Argentina dan juga terdapat pada beberapa negara Eropa seperti Spanyol dan Portugal. Hukuman ini ditetapkan pada 1 Mei tahun lalu. Demikian laporan Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

KASUS - Neymar bersama agen sekaligus ayahnya saat menghadiri persidangan seputar kasus pajak yang melilitnya, di Spanyol, belum lama ini.

(Suara NTB/fan)

RUSAK - Tampak permukaan Lintasan Atletik Sintentis GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (30/3) kemarin rusak dan membentuk benjolan. Selain itu ada juga bagian lintasan yang jebol, robek dan terkelupas.

Lintasan Atletik Sintetis di GOR Rusak Mataram (Suara NTB) Lintasan Atletik Sintetis GOR 17 Desember Turide Mataram mengalami kerusakan. Beberapa ruas atau badan lintasan berbahan dasar karet itu jebol, robek dan permukaannya terkelupas. Cuaca hujan, panas terik matahari dan karena selalu diinjak dengan sepatu bola yang menggunakan pull menjadi penyebab kerusakan lintasan itu.

Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto yang didampingi Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI NTB, Wibowo Budisanto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Rabu (30/3) kemarin mengatakan lintasan sintetis yang dibangun Bidang Pemuda dan Olaharga Dinas Dikpora NTB tahun 2008 itu menelan anggaran sekitar Rp 7 Miliar lebih.

Lintasan itu merupakan

satu-satu lintasan standar yang dimiliki NTB. Kerusakan lintasan itu untuk sementara tidak mengganggu kegiatan latihan atlet yang tengah mempersiapkan diri mengikuti PON di Jabar, 17-29 September mendatang. Sementara para atlet masih bisa memanfaatkan ruas lintasan yang masih normal untuk latihan.

Namun, kerusakan lintasan tersebut secepatnya

perlu dibenahi karena kalau kerusakan dibiarkan terlalu lama bisa berimbas pada tidak terlaksananya kegiatan kejuaraan atletik di NTB. Sebab kerusakan lintasan itu berdampak pada aktifitas perlombaan. Dalam hal ini pihak PASI NTB tidak bisa menggelar kejuaraan di lintasan tersebut, karena separuh badan lintasan jebol dan karet yang membungkus

badan lintasan terkelupas.

Menurut orang nomor satu di KONI NTB kerusakan lintasan tersebut bisa dikarenakan faktor cuaca.

Air hujan yang menggenangi lintasan masuk ke sela-sela karet lintasan sehingga mengakibatkan karet di lintasan jebol dan terkelupas.

Kemudian penyebab lainnya dikarenakan lintasan tersebut sering diinjak oleh sepatu bola. “Mestinya lapangan yang ada di GOR tidak digunakan untuk kegiatan sepak bola, karena sepatu bola yang digunakan pemain bisa merusak lintasan,” ucapnya.

Hal senada juga sampaikan Ketua Binpres KONI

NTB, Wibowo Budi Santoso.

Menurut ketua Satgas Pelatda PON NTB itu kerusakan lintasan sintetis itu karena tidak dirawat dengan baik.

Hal ini dikarenakan tidak ada anggaran untuk perawatan lintasan tersebut.

“Saya melihat selama ini daerah NTB hanya bisa membangun sarana olaharaga, sementara untuk biaya perawatan tidak dianggarkan, sementara lintasan yang dibangun membutuhkan perawatan,” jelasnya.

Bila Pemprov NTB bisa membangun sarana olahraga seharusnya pihak pemerintah harus menganggarkan biaya perawatan lintasan. (fan)

Kualifikasi Piala Dunia

Uruguay Pimpin Klasemen Amerika Selatan Montevideo Tim Nasional Uruguay menang tipis 1-0 atas Peru berkat gol tunggal Edinson Cavani pada laga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Amerika Selatan (Conmebol), yang digelar di Stadion Centenario, Rabu kemarin.

Kemenangan ini mengantar Uruguay naik ke pucuk klasemen sementara dengan raihan 13 angka, atau sama dengan Ekuador di posisi dua yang berbeda selisih gol. Sementara Peru, menempati posisi delapan dengan empat poin.

Satu-satunya gol pada pertandingan ini tercipta pada babak kedua, tepatnya di menit ke-53. Menerima umpan lambung Luis Suarez, Edinson Cavani berhasil merangsek masuk ke kotak penalti Peru yang kemudian melesak-

kan tendangan keras dan bersarang di pojok kiri gawang.

Tiga menit berselang Cavani nyaris menggandakan keunggulan saat menyundul bola hasil umpan Carlos Sanchez, namun si kulit bundar menghantam mistar gawang.

Peru hampir menyamakan kedudukan lewat sepakan jarak jauh Carlos Ascues, namun bola gagal menemui sasarannya. 1-0 untuk kemenangan Uruguay pun bertahan hingga laga tuntas.

Sementara itu, Tim Nasional Argentina menaklukkan Bolivia 2-0 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Amerika Selatan (Conmebol), yang digelar di Stadion Mario Alberto Kempes, Rabu.

Lionel Messi, yang turut mencetak gol pada laga ini, menjadi pemain kedua di sepa-

njang sejarah Timnas Argentina yang sukses mencetak 50 gol.

Argentina kini menghuni posisi empat klasemen sementara dengan mengoleksi 11 poin dari enam pertandingan, sementara Bolivia menduduki peringkat sembilan dengan tiga angka.

Gol pertama dicetak oleh Gabriel Mercado yang berhasil memanfaatkan kemelut di mulut gawang Bolivia. Bola halauan tak sempurna barisan pertahanan tim tamu berhasil dimaksimalkan Mercado menjadi gol.

Argentina mendapatkan hadiah penalti pada menit ke30 usai Banega dijatuhkan di area terlarang. Messi yang maju sebagai eksekutor, sukses melesakkan bola ke tengah gawang yang tak mampu dibaca kiper, demikian seperti dilansir laman FIFA. (ant/bali post)

Pencairan Anggaran Olahraga Belum Jelas Mataram (Suara NTB) – Harapan KONI NTB mencairkan anggaran pembinaan olahraga pada 1 April mendatang masih diwarnai ketidakpastian. Pasalnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) NTB selaku pihak yang melakukan finalisasi pencairan anggaran olahraga itu belum dapat memastikan kapan anggaran sebesar Rp 22,5 Miliar itu dapat dicairkan. Alasannya dokumen pencairan anggaran olahraga tersebut belum diterima oleh pihak BPKAD. “Dokumen pencairan anggaran olahraga belum sampai ketempat saya. Pencairannya belum tahu, kalau sudah ditandatangani pak Kaban (Kepala Badan) baru bisa diketahui pencairannya,” ucap Sekretaris BPKAD NTB, Drs. Erwadio, MM saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Rabu (30/3) kemarin.

Dikatakannya, pencairan anggaran olahraga membutuhkan proses, dalam hal ini harus melewati tahap persyaratan yang harus diselesaikan dulu. Diantaranya doku-

men pencairan anggaran olahraga harus melewati finalisasi bidang anggaran dan Biro Hukum BPKAD NTB. Selanjutnya dilengkapi dengan SK Gubernur NTB. Setelah itu baru dokumen pencairan anggaran bisa disetujui oleh Kaban BPKAD NTB. Menurutnya, untuk dokumen pencairan anggaran olahraga tahun 2016, hingga kemarin belum sampai di meja kerjanya. Hal ini bisa jadi dokumen pencairan anggaran olahraga masih dalam proses kelengkapan. Untuk memastikan kelengkapan dokumen pencairan anggaran olahraga itu dia menyarankan KONI NTB untuk berkoordinasi dengan Bidang Anggaran BPKAD NTB. Kasubbid Anggaran 1 BPKAD NTB, Fauzi yang dimintai tanggapannya mengatakan bahwa untuk anggaran olahraga tahun 2016 sudah diproses oleh pihaknya. Namun terkait dengan dokumen pencairan anggaran dia tak berani berkomentar karena bukan wewenangnya. Dalam hal ini tugas bidang anggaran hanya melakukan finalisasi anggran.

Menurutnya meski dokumen anggaran sudah difinalisasi oleh pihaknya namun pencairan anggaran harus melalui Sekretaris BPKAD NTB, Erwadio. Sayangnya Erwadio belum bisa memastikan pencairan anggaran olahraga, pasalnya dokumen pencairan anggaran olahraga belum ditandatangani oleh Kaban BPKAD NTB, H. Iswandi.

“Setelah diteken oleh pak Kaban (Kepala Badan) baru bisa dipastikan pencairannya,” jelasnya.

Untuk diketahui lambatnya pencairan anggaran olahraga berdampak pada persiapan atlet NTB yang menjalani Pelatda persiapan PON 2016.

Belum lama ini uang saku atlet selama dua bulan nyaris tidak terbayarkan. Syukurnya KONI NTB bisa menanggulanginya dengan dana pribadi. Namun bila anggaran olahraga belum bisa cair awal bulan April, KONI NTB sudah pasti akan kesulitan. Saat ini saja KONI NTB masih berutang untuk membayar uang saku atlet dan pembelian peralatan latihan. (fan)

(Suara NTB/ist)

GOL TUNGGAL – Edinson Cavani (kiri) dan Luis Suarez menciptakan gol tunggal kemenangan Uruguay atas Peru di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Selatan, Rabu kemarin.

SUARA NTB

Kamis, 31 Maret 2016

Halaman 12

Pemprov Harapkan SK Bupati Lobar Definitif Turun Pekan Ini

NTB Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik

Mataram (Suara NTB) Tahun ini, Pemprov NTB berhasil meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, khususnya di bidang pelayanan kearsipan. Salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB berhasil menemukan inovasi untuk mencari arsip dalam waktu tiga menit.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan selama ini mencari arsip cukup sulit dan terkadang memerlukan waktu berhari-hari.

Kini menjadi lebih mudah dan memerlukan waktu tidak lebih dari tiga menit.

“Setelah best practice penemuan arsip dalam tiga menit ini direplikasikan dalam bentuk aplikasi e-arsip NTB. Maka penemuan arsip menjadi semakin mudah yaitu hanya memerlukan waktu tiga menit saja,” kata Yusron di Mataram, Rabu (30/3) kemarin.

Dijelaskan, inti dari sistem pelayanan cepat di bidang kearsipan ini adalah memberikan kepastian kepada dua hal. Yakni bila sistem tidak merespon maka arsip yang kita cari pasti tidak ada. Kepastian ini sangat diperlukan karena selama ini kita sering membuang-buang waktu untuk mencari sesuatu yang tidak ada dalam koleksi kearsipan.

Bahkan, tidak jarang seorang pimpinan melibatkan banyak staf untuk mencari arsip. Namun arsip yang dicari tidak kunjung ditemukan walaupun sudah mencari selama berhari-hari. Bila sistem memberikan respons maka arsip yang dicari pasti ada dan akan langsung mengetahui posisi arsip yang kita cari, tersimpan di rak yang mana dan boks arsip nomor berapa. Sehingga tinggal mengambil.

“Selain berbagai prestasi yang telah diraih Provinsi NTB baik di tingkat nasional maupun internasional, tentu prestasi ini juga semakin menguatkan posisi tawar NTB di kancah global,” katanya. Dikatakan, inovasi ini ditemukan oleh seorang Pejabat Eselon IV pada Biro Umum Setda NTB, H. Amirudin, SE. Ia menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Ekspedisi dan Arsip Biro Umum Setda NTB. (nas)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB berharap SK Mendagri mengenai pengangkatan Bupati Lombok Barat (Lobar) definitif turun pekan ini. Informasi terakhir yang diterima, Mendagri Tjahjo Kumolo belum menandatangani SK tersebut lantaran sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Palembang. ‘’Belum, belum turun. Tunggu saja. Kita kontak kalau sudah. Karena dia (Kemendagri) janji begitu selesai ( ditandatangani) saya kontak langsung,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (30/3) siang

kemarin di Mataram.

Dirjaharta berharap SK tersebut bisa segera ditandatangani. Sehingga segera akan dilakukan pelantikan terhadap Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si menjadi bupati definitif. “Kenapa belum ditandatangani? Karena Pak

Menteri ada di Palembang,” ungkapnya.

Namun yang jelas, lanjut mantan Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam ini, draf SK Bupati Lobar definitif itu sudah berada di meja Mendagri. Artinya, begitu Mendagri kembali dari Kunker maka kemungkinan

akan segera ditandatangani.

“Yang jelas draf SK sudah ada di meja Pak Menteri,’’ jelasnya.

Mendagri akan menandatangani dua SK berbeda. Yakni, SK pemberhentian Bupati Lobar non aktif, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd sebagai bupati. Kemudian, SK pengangkatan Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si menjadi bupati definitif. Jika, ke dua SK ini telah keluar, maka pelantikan Fauzan sebagai bupati akan segera dilakukan.

Dirjaharta menambahkan,

pihaknya akan langsung menjemput SK tersebut ke Kemendagri setelah ada pemberitahuan.

“Ya nanti (kirim pejabat) setelah ada pemberitahuan SK sudah ditandatangani,”ujarnya.

Usulan pengangkatan Bupati Lobar definitif dan pemberhentian Bupati Lobar non aktif tersebut diajukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi awal Maret ini. Mengenai kesiapan pelantikan lanjut Dirjaharta, Pemprov NTB bersama Pemkab Lobar sudah menggelar rapat persiapan. (nas)

Komisi I Tetapkan Lima Nama Komisioner KI NTB Terpilih Mataram (Suara NTB) Komisi I DPRD NTB telah menetapkan lima orang yang terpilih untuk menjadi anggota Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB priode 2016-2021. Lima orang yang telah ditetapkan itu kemudian akan diajukan ke Gubernur NTB untuk dilantik.

Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi, SH pada Suara NTB, Selasa (29/3). Menurut Rumaksi, proses seleksi anggota komisioner KI di Komisi I sudah selesai dengan telah ditetapkannya lima nama yang dinyatakan lolos.

“Sudah kita plenokan kemarin lima nama yang lolos. Berita acaranya sudah kita sampaikan pada pimpinan untuk diumumkan, dan selanjutkan akan diteruskan ke gubernur untuk dilantik,” ujarnya singkat.

Menurut Anggota Komisi I lainnya, L. Wirejaya yang dikonfirmasi Suara NTB juga membenarkan bahwa pihaknya sudah menetapkan lima orang terpilih sebagai komisioner kI melalui siding pleno di Komisi I, Senin (28/3) lalu.

Lebih lanjut dikatakan oleh Wirejaya, bahwa dalam proses memilih lima nama komisioner KI NTB itu sudah dilakukan dengan seobjektif mungkin, sesuai dengan arahan dari Kementrian Dalam Negeri. Seperti harus memeperhatikan keterwakilan gender, birokrasi dan kelompok masyarakat.

Ditanya terkait dengan nama-nama komisioner KI yang sudah ditetapkan oleh Komisi I. Wirejaya enggan untuk membeberkannya. Karena nama-nama yang terpilih itu akan diumumkan oleh Pimpinan DPRD NTB. (ndi)

(Suara NTB/ris/kmb)

PEMATERI - Salah seorang pemateri di sekolah P3/SPS, presenter kondang Tina Talisa

Pelaku Penyiaran di NTB Antusias Hadiri Sekolah P3/SPS Mataram (Suara NTB) Menyemarakkan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) 2016 yang akan digelar 1 April mendatang di Lombok, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat bekerjasama dengan KPID NTB menggelar Bintek Penyiaran Sekolah P3/SPS untuk para awak media penyiaran yang ada di NTB. Sekolah P3/ SPS ini berlangsung selama dua hari sejak Rabu hingga Kamis (31/03).

Bintek penyiaran sekolah P3/ SPS atau Pedoman Perilaku Standar Penyiaran dan Standar Program Siaran ini, adalah program pengembangan standar kompetensi awak media dalam menjalankan tugasnya sebagai

insan penyiaran. Sekolah P3/ SPS kali ini mengambil tema Siaran Sehat untuk Rakyat.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 orang pelaku penyiaran di seluruh NTB. Komisioner KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin kepada Global FM Lombok di sela-sela Sekolah P3/SPS di Mataram mengatakan, sekolah P3/SPS bertujuan untuk membekali awak media penyiaran dengan pemahaman mengenai regulasi dan etika penyiaran. Program inilah yang digunakan oleh KPI dan KPID untuk menilai apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan di TV maupun di radio. “ Jadi yang dari radio juga paham apa yang boleh diucap-

kan atau disiarkannya. Yang di TV pun demikian. Mengenai batasan program apa yang boleh dan tidak boleh. Secara umum (awak media) memang belum sepenuhnya memahami aturan itu. Tapi kami tegaskan penyiar professional itu kalau dia dibekali oleh dua hal, kemampuan teknis dan kedua jika orang itu punya kemampuan etis artinya etika, harus paham P3/ SPS”, katanya.

Sementara itu, Ketua KPID NTB, Sukri Aruman mengatakan, sekolah P3/SPS ini merupakan rangkaian pra Harsiarnas. Kegiatan ini diharapkan memberikan out come kepada awak media penyiaran untuk menghasilkan program yang

sehat dan berkualitas. Pasalnya, siaran yang sehat ini sangat penting untuk mencerdaskan masyarakat. Ia mengatakan, kualitas siaran khususnya di media lokal saat ini belum memenuhi harapan. Secara umum, kualitas media penyiaran khususnya TV masih di bawah standar kualitas yang telah ditetapkan oleh KPI yakni masih berada di bawah nilai 5.

“Padahal kan angka yang ideal itu 4 ke atas, rata-rata itu 3 masih di bawah standar. Hanya beberapa saja program yang memang memenuhi standar seperti acara religi serta yang ada hubungannya dengan budaya. Kalau acara yang sudah mengarah ke hiburan atau real-

ity show itu banyak yang tidak memenuhi harapan,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap melalui sekolah P3/SPS ini para pengelola media di khususnya di NTB semakin professional.

Seperti mengetahui batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam memproduksi program siaran di masing-masing media penyiarannya.

Salah satu pemateri dalam sekolah P3/SKS tersebut adalah presenter kondang Tina Talisa. Dia sangat antusias berbagi pengalaman kepada awak media penyiaran di NTB dan para peserta juga tertarik dengan presentasi yang diberikan oleh semua pamateri dalam kegiatan tersebut. (ris/kmb)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 31 Maret 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Kamis, 31 Maret 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Selamat Tinggal Budaya Menghafal Cari Solusi Terbaik KEBERADAAN lahan abadi di satu wilayah memang penting. Adanya lahan abadi ini setidaknya akan menjadikan sebuah kota atau daerah tetap hijau dan tidak melulu dipenuhi dengan bangunan. Selain itu, adanya lahan yang tidak ada bangunan bisa dijadikan sebagai daerah resapan air, sehingga saat musim hujan tidak menyebabkan genangan air.

Sebagai contoh, Kota Mataram yang merupakan ibukota Provinsi NTB adalah daerah yang sangat subur dengan pertaniannya. Bahkan, di lahan pertanian yang ada di Kota Mataram tidak pernah kering, meski musim kemarau tiba.

Kondisi ini terbalik jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di NTB, yang banyak memiliki lahan kering dan kesulitan air bersih saat musim kemarau tiba.

Meski demikian, sebagai daerah yang perkembangannya cukup bagus, Kota Mataram cukup banyak diincar investor untuk menanamkan investasi. Bahkan, belakangan ini di sejumlah lokasi di Kota Mataram sejumlah pusat perbelanjaan, kemudian hotel maupun perumahan dibangun. Lokasi yang sebelumnya ditanami padi atau tanaman palawija lainnya sudah berubah jadi ‘’tanaman’’ beton atau bangunan.

Melihat geliat pembangunan di Kota Mataram yang begitu pesat, tentu Pemkot Mataram harus berusaha membuat kebijakan yang tidak merugikan di masa mendatang. Paling tidak dengan kewenangan yang dimiliki, Pemkot Mataram harus membuat kawasan atau sawah yang masih belum ‘’ditanami’’ bangunan berbeton untuk membuat mata tetap hijau memandang. Jika semua lahan diizinkan dibangun bangunan berbeton, maka tidak ada lagi lahan yang menjadi resapan air, sehingga kemungkinan terjadinya banjir atau genangan air di masa mendatang akan semakin parah.

Kalau kita berkaca pada sekarang ini di kawasan lingkar selatan Kota Mataram, lahan yang dulunya banyak menghijau, sebagiannya kini sudah berubah jadi kawasan perumahan, lokasi perkantoran pemerintah dan pusat bisnis lainnya. Jika tidak ada kebijakan pemerintah menghentikan izin alih fungsi lahan, khususnya dengan membuat Perda Lahan Abadi, maka kita harus bersiap menghadapi ekses terburuk di masa mendatang.

Memang, seperti apa yang disampaikan Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, sebagai daerah yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan, Kota Mataram tidak bisa menolak investor yang masuk. Apalagi, Pemkot Mataram tidak menguasai lahan yang ingin dikembangkan oleh investor. Sementara investor atau masyarakat yang menguasai lahan ingin mengembangkan menjadi potensi bisnis yang menjanjikan.

Meski demikian, persoalan yang dialami Kota Mataram ini dialami semua daerah di Indonesia, termasuk di NTB. Di mana, lahan-lahan dikuasai pengembang, masyarakat atau investor. Namun, dengan kewenangan yang dimiliki oleh sebuah daerah, maka pimpinan daerah harus berusaha membuat kebijakan yang dipatuhi oleh siapapun.

Pimpinan daerah dengan kewenangan yang dimiliki harus menata daerah menjadi sebuah daerah yang membuat rakyatnya sejahtera. Termasuk, menjadikan daerahnya aman dari gangguan banjir, genangan air dan lainnya.

Jika pemerintah lebih cenderung memikirkan apa yang hanya akan diraih saat ini, maka bersiaplah masyarakat atau pemerintah daerah menerima dampak terburuk di masa mendatang. Namun, kita yakin, apa yang dilakukan Pemkot Mataram di bawah kepemimpinan Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana sudah melalui kajian yang matang, sehingga menjadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Untuk itu, kita berharap pemerintah daerah, khususnya Kota Mataram harus mencari solusi terbaik dalam menjadikan Kota Mataram lebih baik di masa mendatang. (*)

RADIO

EMBACA berita tentang siswa Indonesia yang hasil risetnya diberdayakan Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat (NASA) untuk mempelajari luar angkasa (Suara NTB), merupakan kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan. Bangga karena tetap ada segelintir siswa yang berkarya di tengah “meradangnya” beberapa masalah pendidikan Indonesia. Bahkan sebagian kita ketika mendengar berita serupa akan mengatakan “Jarang yang bisa seperti mereka”. Sehingga dari satu sisi, prestasi tersebut terlihat seperti Noise dalam jutaan data. Bagi penulis, prestasi siswa yang diberdayakan NASA lebih enak dibaca sebagai sepenggal pesan untuk pendidikan Indonesia, khususnya NTB yaitu “selamat tinggal budaya menghafal”.

Tidak bisa kita pungkiri, bahwa budaya menghafal siswa masih “mencumbui” sekolah-sekolah di NTB. Lihat saja sekeliling kita, anak-anak sekolah mulai begadang dan rajin bangun Subuh menghadapi momen ujian semester dan Ujian Nasional (UN). Sebagian mereka meramaikan tempat Bimbingan Belajar seolah asupan pengetahuan di sekolah sangat kurang.

Belum lagi budaya Sistem Kebut Semalam (SKS) lebih dipilih siswa untuk meraih “prestasi” yang bukan prestasi. Ironisnya, hal ini kian terlihat seperti Life Style bagi siswa saat ini. Sebagai akademisi, penulis sangat tidak yakin bahwa daftar budaya yang telah dipaparkan adalah faktor lahirnya segelintir siswa seperti yang dipercaya NASA untuk penelitian luar angkasa. Karena pada dasarnya, menghafal hanya bisa mengantar siswa sampai pada tingkat mengetahui (know) tanpa memiliki kekuatan untuk membuka pintu memahami (understand), hingga tingkatan tertinggi kognitif yaitu mencipta (create). Selain itu dimensi pengetahuan siswa dengan menghafal hanya pada factual knowledge dan miskin di pengetahuan konseptual dan metakognisinya. Sementara untuk satu karya siswa setidaknya dibutuhkan pijakan kuat mereka pada tangga kognitif memahami, mensintesis, menganalisis, hingga mencipta. Selain itu, setidaknya terdapat wawasan dan pengalaman yang mampu mendongrak dimensi pengetahuan konseptual dan metakognisi siswa.

Menuju NTB yang berdaya saing di bidang pendidikan, sangatlah diperlukan “keseriusan” dan “keberanian” untuk menemukan cara dalam meninggalkan budaya-budaya belajar yang ditolak zaman seperti menghafal. Dalam hal ini,

Oleh:

Samsun Hidayat, M.Pd

(Dosen IKIP Mataram dan Direktur Rumah Edu)

Untuk mendidik siswa sebagai generasi yang berkualitas, tidak ada satu pun model, metode, bahkan pendekatan pembelajaran yang paling baik atau unggul.

Model, metode dan pendekatan pembelajaran masing-masing memiliki keunggulan.

Sehingga dibutuhkan kepekaan dan kejelian dalam memilih dan menyesuaikan model pembelajaran dengan tujuan yang hendak diraih. kerelaan dan keikhlasan guru untuk berinovasi dalam menggunakan metode, model dan pendekatan pembelajaran merupakan kunci pertama. Untuk melahirkan siswa yang berkarya, maka diperlukan pembelajaran yang konsisten melatih dan membangun penguasaan konsep serta keterampilan.

Salah satu pembelajaran yang mendorong penguasaan konsep sekaligus keterampilan siswa yaitu model pembelajaran berbasis proyek.

Karena di dalamnya siswa akan ditanamkan kebiasaan berinovasi, berkarya, bereksperimen, serta bagaimana menyikapi dan menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis proyek juga mampu melatih siswa untuk lebih kritis, berpikir kreatif, dan menjaga scientific curiosity dalam menyikapi sekian banyak potensi lokal NTB. Selain penggunaan model pembelajaran, upaya yang tidak kalah penting yang perlu dilakukan guru NTB adalah “keseriusan” dalam membuat assessment. Yaitu penilaian yang mampu mengukur segala potensi siswa. Seperti penilaian autentik, fortopolio, dan sejenisnya. Sehingga prestasi yang diperoleh siswa benar-benar merangkul ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pentingnya assessment ini karena akan berdampak pada bagaimana budaya belajar.

Sehingga tidak terlalu banyak kita jumpai siswa yang begadang karena belajar dengan SKS. Upaya selanjutnya adalah memaksimalkan fungsi laboratorium sekolah. Karena sejujurnya, dari pengamatan penulis, laboratorium beberapa sekolah di NTB sangat menyedihkan. Jika dulu sebagian sekolah mengeluh karena kekurangan alat, maka saat ini menghadirkan masalah lain. banyak sekali alat-alat laboratorium sekolah yang

rusak. Bukan karena digunakan, melainkan karena “berkarat” dan secara tidak sengaja menjadi rumah laba-laba. Sehingga memaksimalkan prestasi siswa dalam berkarya tentunya menjadi barang yang sulit diraih. Memaksimalkan fungsi laboratorium sekolah bisa diupayakan dengan peningkatan SDM guru dalam hal merancang eksperimen sederhana yang sifatnya kontekstual. Sehingga tidak lagi kita jumpai siswa yang pintar dengan nama-nama tumbuhan di Amazon sementara tidak mengetahui nama rumput di samping rumah mereka.

Membudayakan prilaku berkarya dan aktivitas inovatif siswa memerlukan motivasi. Salah satu motivasi yang dimaksud yaitu NTB perlu memperbanyak kompetisi-kompetisi yang menekankan keterampilan berkarya siswa.

Seperti lomba karya cipta, lomba penelitian, lomba eksperimen, serta kompetisi lain yang bisa melatih dan mempersiapkan keterampilan siswa menuju persaingan di tingkat Nasional bahkan Dunia. Sehingga sekolah-sekolah juga memiliki motivasi dalam mempersiapkan siswa-siswa dalam berkarya dan berkreasi. Di samping itu, sekolah di NTB juga akan lebih kompetitif dan terdorong untuk berinovasi dalam pembelajaran. Karena merekayasa budaya berkarya pada siswa melalui langkah yang konstruktif dan komprehensif lebih baik dari sekedar menunggu seleksi alam.

Upaya selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kerelaan kita semua secara proporsional sebagai elemen masyarakat dalam transfer pengetahuan dan berbagi ilmu kepada generasi. Sehingga tidak lagi kita dengar bahwa tanggung jawab pendidikan selalu milik guru. Karena sesungguhnya siswa-siswa meng-

RADIO

habiskan waktunya lebih banyak di masyarakat dibandingkan di sekolah. Transfer pengetahuan yang dimaksudkan adalah dorongan masyarakat untuk melibatkan siswa dalam aktivitas-aktivitas yang membantu daya kreasi dan keterampilan siswa. Sehingga prilaku berkarya di tengah masyarakat mampu memberikan kebiasaan dan motivasi berinovasi siswa. Pada akhirnya akan terbentuk budaya belajar yang baru bagi siswa-siswa NTB yang lebih baik dari budaya menghafal. Penulis tidak bermaksud mengatakan bahwa budaya menghafal sepenuhnya buruk. Penulis dalam hal ini berusaha menawarkan solusi lain untuk tujuan memaksimalkan daya saing NTB melalui prestasi berkarya siswa.

Untuk mendidik siswa sebagai generasi yang berkualitas, tidak ada satu pun model, metode, bahkan pendekatan pembelajaran yang paling baik atau unggul. Model, metode dan pendekatan pembelajaran masing-masing memiliki keunggulan. Sehingga dibutuhkan kepekaan dan kejelian dalam memilih dan menyesuaikan model pembelajaran dengan tujuan yang hendak diraih.

Sekolah, melalui guru perlu terus berinovasi menggunakan model aktif dan inovatif dibandingkan pebelajaran konvensional seperti khutbah. Dengan cara tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada bahkan lebih banyak siswa dari NTB yang berkarya dan dikenal dunia. Di samping itu, keingintahuan siswa perlu lebih kuat dan terjaga sebagai modal berkarya.

Karena pada dasarnya, prestasi yang diraih siswa sangat tergantung dengan siapa mereka belajar dan sejauh mana keingintahuan mereka terhadap sesuatu.

Jalan dan jembatan di Orong Telu rusak parah Butuh perhatian serius Pemkab Sumbawa

*** Kejaksaan buru dana SPPD dewan hingga ke Bali Selamatkan uang negara

***

Kamis, 31 Maret 2016

Harian Suara http://facebook.com/hariansuarantb NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

Kepengurusan Ganda

Pemprov Tak Cairkan Dana Bantuan Parpol Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tak akan mencairkan dana bantuan keuangan kepada partai politik (Parpol) yang mempunyai kepengurusan ganda. Saat ini, ada dua kepengurusan Parpol di tingkat provinsi yang masih memiliki kepengurusan ganda, yakni Golkar dan PPP. “Kalau pegurusnya ganda iya ndak bisa diberi dua-duanya.

Ndak ada yang dikasi bantuan kecuali dia islah dulu. Sebelum islah, iya ndak bisa,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. L. Bayu Windya, M.Si ketika dikonfirmasi, Rabu (30/3) siang kemarin.

Tahun 2015 lalu, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan kepada parpol di daerah ini. Namun, akibat kepengurusannya ganda, kepengurusan Partai Golkar dan PPP

tingkat provinsi tak dapat bantuan tahun lalu.

“Kalau kita kasih yang satu, satunya lagi yang akan marah. PPP dan Golkar, tahun 2015 ndak bisa cair dana bantuan parpolnya,” terang Bayu.

Tahun 2016 ini, katanya, Pemprov kembali menganggarkan bantuan keuangan untuk Parpol. Namun, Parpol yang masih memiliki kepengurusan ganda tetap tidak akan bisa dicairkan bantuan tersebut.

“Tahun 2016, dianggarkan juga.

Bagaimana nanti kalau salah satu

yang diberi maka akan cemburu yang lain. Bantuan Parpol ini ada hitung-hitungannya, ada indeksnya.

Sejak dia ganda (kepengurusan) ndak pernah diberikan (dana bantuan),”tandasnya.

Penetapan besaran bantuan parpol berdasarkan UU No. 2/2008 yang mengatur bahwa bantuan partai yang meraih kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing. Kemudian PP No. 5/2009 membuat formula bantuan kepada Parpol tersebut. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257