Snt 31052016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 74 TAHUN KE 12

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 31 MEI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Inovasi E-Arsip ’’NTB In My Hand’’ Masuk Penilaian Tingkat Nasional Mataram (Suara NTB) Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi (BPAP) NTB tak henti-hentinya berinovasi. Yang teranyar yakni inovasi dalam bidang pengelolaan arsip digital atau E-Arsip NTB in my hand yang kini tengah masuk dalam penilaian untuk masuk tiga besar oleh tim verifikasi Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Terbaik Nasional 2016.

Dihadapan 14.000 peserta ‘’Peluncuran dan Pencanangan Gerakan Cinta Membaca, Pembangunan Arsip Pemerintah Provinsi NTB dan Program Arsip di Tangan,’’ Senin (30/5) kemarin, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi (BPAP) NTB Drs. H. Imhal mengaku optimis dapat masuk tiga besar dan menjadi juara dalam

penilaian lomba kearsipan tingkat nasional tahun 2016.

Dikatakan Imhal, pihaknya pada penilaian tahap II tanggal 18 Mei di Jakarta telah mempersentasikan inovasi dan kemajuan pengelolaan arsip. Di antara inovasi yang dipersentasikan ialah program E-Arsip NTB in my hand, model pengelolaan arsip pada 6 SKPD, pembangunan arsip Pemprov NTB dan keterbukaan informasi publik.

Optimisme BPAP NTB menjadi juara tidak terlepas dari dokumen-dokumen arsip

yang telah terdigitalisasi. Saat ini sebanyak 14.000 berkas atau arsip sudah dapat ditemukan kurang dari satu menit.

Arsip yang sudah dialihmediakan dengan program E-Arsip NTB in my hand dapat langsung ditemukan di layar komputer dan bisa dicetak. ‘’Inovasi E-Arsip NTB in my hand merupakan inovasi terbaru yang dapat memudahkan masyarakat NTB menemukan arsip kurang dari satu menit,’’ jelas Imhal.

Bersambung ke hal 15

PELUNCURAN - Wagub, H.Muh.Amin, SH.M.Si didampingi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi (BPAP) NTB Drs. H. Imhal pada Peluncuran dan Pencanangan Gerakan Cinta Membaca, Pembangunan Arsip Pemerintah Provinsi NTB dan Program Arsip di Tangan.

(Suara NTB/ist)

Kejaksaan Panggil Sekda KLU Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akhirnya memanggil Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Suardi, SH untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi dana Bansos tahun 2015. Menurut agenda, pemeriksaan terhadap Sekda KLU akan berlangsung Selasa (31/5) hari ini.

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

PAMIT - Sekda NTB, H. Muhammad Nur, berpamitan kepada seluruh pegawai Setda NTB ketika menjadi Pembina Upacara Bendera di Lapangan Bumi Gora, Mataram, Senin (30/5).

Sekda Pamitan ke ASN Pemprov NTB

Pemeriksaan Sekda memang sempat tertunda pekan lalu, sehingga diagendakan lagi. ‘’Besok (hari ini, red) jadwal Sekda KLU diperiksa,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Senin (30/ 5) kemarin. Permintaan keterangan Sekda nanti sebagai pejabat birokrasi yang memahami seluk beluk aliran dana Bansos tahun 2015. Di mana, aliran dana Bansos diperuntukkan bagi lembaga, pondok

Mataram (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Muhammad Nur, SH. MH, berpamitan kepada seluruh pegawai Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTB ketika menjadi Pembina Upacara Bendera yang rutin dilaksanakan setiap hari Senin di Lapangan Bumi Gora, Mataram (30/5). Upacara kemarin sedikit berbeda dari biasanya karena semestinya yang menjadi pembina upacara adalah Asisten Setda namun digantikan oleh Sekda.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Bingung Tagih Kerugian Negara DIANTARA 120 nama anggota Dewan, mantan anggota dewan yang tercatat dalam penagihan kerugian negara, terdapat Fraksi ABRI. Masalah yang dihadapi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) mencari para mantan anggota dewan dari fraksi yang terdiri dari Anggota TNI dan Polri ketika itu.

Bersambung ke hal 15 Hendrik Selalau

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

Jadi Makelar Tanah ASISTEN III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM mengatakan, banyak lahan investasi yang ditelantarkan investor di daerah. Penelantaran lahan investasi di NTB hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota. Ia menilai, investor yang menelantarkan lahan investasi padahal sudah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU), Bersambung ke hal 15

H. L. Syafi’I (Suara NTB/dok)

pesantren, serta bantuan masjid. ‘’Kaitan dengan bagaimana penggunaan dana itu (Bansos, red),”kata Sutapa, ditanya perihal permintaan keterangan Sekda KLU. Masih dalam klarifikasi, Sekda akan dimintai keterangan khusus terkait dugaan penyaluran bansos fiktif. Karena sebagian penerimanya yang tercantum namanya dalam lampiran SK, tapi tidak mendapat anggaran.

Ada juga dana yang disunat dan ditarik kembali dari penerima. Bansos juga disalurkan untuk bantuan bedah rumah tak layak huni.

Sesuai nomenklatur tahun anggaran 2015, Bansos ini berasal dari APBD murni dan perubahan. Untuk APBD murni dianggarkan Rp 3,7 miliar. Kemudian pada APBD perubahan muncul nomenklatur Bansos sebesar Rp 10,2 miliar.

Bersambung ke hal 15

Umar Tampik Opsi Rehabilitasi Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag menampik opsi rehabilitasi dari Partai Golkar jika tidak disertai dengan berhentinya upaya pemberhentian terhadap dirinya dari keanggotaan dan kepemimpinan di DPRD NTB. Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi, yang dikonfirmasi Suara NTB, menegaskan bahwa saat ini opsi untuk melakukan rehabilitasi terhadap Umar Said sebagai anggota Partai Golkar sebenarnya tidaklah benar adanya. Namun, opsi ini bukan tidak mungkin ditempuh jika Umar memang bersedia memenuhi sejumlah persyaratan. ‘’Rehabilitasi itu nggak ada. Tapi kalau Pak Umar mau direhabilitasi silakan datang ke Partai Golkar. Tetapi taat dulu, jalani proses (pemberhentian) ini dulu. Artinya pergantian dia itu harus dijalankan. Jalan terus,’’ ujar Misbach.

Menanggapi ini, Umar menegaskan bahwa rehabilitasi seharusnya disertai dengan berhentinya proses pemberhentian terhadap dirinya. Menurut Umar, dirinya tidak akan terpedaya dengan opsi rehabilitasi semu yang memulihkan keanggotaannya namun tetap melanjutkan proses pemberhentiannya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ynt)

GOTONG ROYONG - Warga RT 01 Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah bergotong royong membuang air akibat gelombang pasang yang menggenangi pemukiman warga. Air juga sampai masuk ke dalam rumah warga. Berita selengkapnya di halaman 2.

Wujudkan Visi Misi Gubernur

Sekda Baru NTB Harus Mampu Kohesikan Seluruh SKPD Mataram (Suara NTB) Presiden telah mengeluarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait penetapan Sekda NTB terpilih. Posisi seorang Sekda dinilai sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2013-2018. Sekda NTB yang baru harus mampu mengkohesikan seluruh SKPD untuk mewujudkan visi misi kepala daerah. ‘’Di sinilah diuji Sekda baru ini untuk melakukan komunikasi yang baik dengan semua jajaran. Sehingga, arah pembangunan ini betul-betul dinikmati oleh masyarakat. Saya kira di sini yang perlu kita uji, kepemimpinan Sekda yang baru. Saya kira, ketika sudah menjabat Sekda ini berpikirnya sudah tidak lagi parsial. Tetapi harus utuh dan

’’

Di sinilah diuji Sekda baru ini untuk melakukan komunikasi yang baik dengan semua jajaran. Sehingga, arah pembangunan ini betul-betul dinikmati oleh masyarakat Ahyar Fadli sistematis,’’ kata Pemerhati Politik dan Pemerintahan NTB, Dr. Ahyar Fadli, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/5) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

Halaman 2

DPKP Curigai Pengiriman Sapi ke Luar Daerah Lewat Jalur Tikus

Pembinaan Lingkungan WALIKOTA Mataram meminta kepada semua pihak dan masyarakat untuk menyiapkan diri dalam rangka menyukseskan Kota Mataram menjadi tuan rumah berbagai kegiatan nasional maupun internasional. Salah satu agenda nasional yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-XXVI pada akhir Juli mendatang. Walaupun jauh dari lokasi utama pelaksanaan MTQ, Kelurahan Ampenan Utara mulai melakukan berbagai persiapan.

Lurah Ampenan Utara, Saharudin kepada Suara NTB menyampaikan pihaknya fokus pada pembinaan lingkungan dan masyarakat. Pembinaan ini sekaligus sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat bahwa Kota Mataram akan menjadi tuan rumah MTQ nasional. Masyarakat juga diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, termasuk juga kebersihan. “Semua kita libatkan dalam hal ini,” ujarnya.

Terkait kebersihan, ia mengatakan pihaknya sudah memanggil kepala lingkungan untuk membahas pengelolaan kebersihan lingkungan dalam rangka menyambut MTQ ini. “Kami juga rutin bertemu dengan staf-staf kelurahan dan RT untuk membahas hal ini,” ujarnya. Saharudin sangat menyambut positif rencana Walikota memberi anggaran Rp 20 juta untuk setiap kelurahan dalam rangka menyambut MTQ nasional ini. Anggaran tersebut nantinya akan difokuskan pihaknya untuk pembangunan gapura, menghias berbagai sudut lingkungan dengan umbulumbul, dan juga untuk penanganan kebersihan secara umum di lingkungan-lingkungan.

“Fokus dana itu untuk pembangunan gapura, selain untuk pengelolaan kebersihan. Kita laksanakan sesuai dengan instruksi Walikota,” jelasnya. Saharudin mengatakan persiapan juga telah mulai dilakukan sejak setelah terbentuknya LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) tingkat kelurahan beberapa waktu lalu. Pihaknya juga melibatkan guru-guru ngaji di setiap TPA maupun TPQ tingkat kelurahan di dalam menjaring warganya yang memiliki potensi sehingga bisa dilibatkan dalam STQ tingkat kelurahan, kecamatan, dan bahkan Kota Mataram. Hal ini juga sebagai salah bentuk dukungan pihaknya dalam menyambut Kota Mataram menjadi tuan rumah MTQ nasional. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

Air gelombang pasang yang menggenangi pemukiman warga Melayu Bangsal, Ampenan Tengah.

Warga Kecewa BPBD Lamban

Puluhan Rumah Terendam Ombak Pasang Mataram (Suara NTB) Puluhan rumah warga Lingkungan Melayu Bangsal Kelurahan Ampenan Tengah terendam ombak pasang pada Senin (30/5) pagi. Ombak yang diperkirakan mencapai ketinggian 20 meter tersebut naik sampai sekitar 100 meter dari bibir pantai sejak sekitar pukul 08.00 pagi. Air tersebut bahkan masuk sampai ke dalam rumah warga.

(Suara NTB/ynt)

Terkait kondisi tersebut, warga sangat kecewa dengan lambannnya respons dari pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Sampai sekitar pukul 10.00, belum ada satu pun pihak dari BPBD Kota Mataram yang turun ke lapangan. Hal ini disampaikan salah satu warga Melayu Bangsal sekaligus Anggota DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq kepada Suara NTB. “Belum ada dari pagi BPBD ke sini dan kami sudah hubungi melalui kelurahan setempat.

Jadi ini termasuk kekecewaan kami kepada pemerintah yang sudah punya dinas tersendiri dalam hal ini BPBD,” ujarnya.

Fuad mengatakan seharusnya BPBD Kota Mataram cepat tanggap dalam kejadian ini walaupun persoalan ini sudah kerap dialami warga pesisir. Selain itu juga antisipasi perlu dilakukan. “Tanggap dong, jangan kejadian dulu baru datang ramairamai,” tambahnya.

Ia menilai selama ini Pemkot Mataram kurang tanggap dengan kejadian alam seperti ombak pasang ini. Ombak pasang kali ini menurutnya cukup parah dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak yang

Dilaporkan ke BK

kan hampir ratusan rumah yang terendam akibat ombak pasang ini. “Kalau dihitung secara keseluruhan ada sekitar 80-an rumah,” tandasnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kota Mataram, Ir. H. Supardi menyampaikan gelombang pasang yang terjadi kemarin merupakan peristiwa biasa yang rutin terjadi setiap tahun. “Itu tiap tahun, bukan sebuah bencana,” ujarnya dihubungi Suara NTB, Senin (30/ 5). Menurutnya gelombang ini adalah gelombang pinggiran yang naik ke permukaan dan hal ini tidak bisa diprediksi.

Menanggapi lambannya respons institusinya terkait kejadian ini, ia mengatakan setiap laporan yang disampaikan warga harus sesuai dengan protap yaitu melalui lurah. Baru kemudian lurah yang harus melapor kepada BPBD. “Lurah juga harus segera melaporkan kondisi masyarakatnya,” ujarnya.

Siang kemarin ia langsung turun ke beberapa titik di pesisir Ampenan yaitu Bintaro, Ampenan Tengah, dan Ampenan Selatan dan 11 petugas langsung dikerahkan untuk membantu warga. Selain itu pihaknya juga telah menurunkan bantuan karung kepada warga untuk menghalau air yang datang. (ynt)

Walikota akan Evaluasi Pimpinan SKPD Lamban Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menegaskan bahwa ia akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para pimpinan SKPD yang lamban dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya. Salah satunya adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Hal ini disampaikan Walikota, Senin (30/5). “Biasalah yang lambat-lambat itu, makanya saya semprot terus itu,” ujarnya.

Hal ini juga merupakan tanggapan dari Walikota terkait kekecewaan warga pesisir Ampenan atas lambatnya respons BPBD Kota Mataram terkait gelombang pasang yang terjadi kemarin. Walikota menyampaikan seluruh pimpinan SKPD tidak boleh lamban dalam merespons berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. “SKPD terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tidak boleh lambat. Harus cepat,” tegasnya.

Peristiwa gelombang pasang disebutkan Walikota harus cepat ditanggapi dan ditangani. Jika memang ada keluhan dari warga terkait hal ini, itu akan dijadikan pertimbangan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya. “Saya juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para SKPD ini,” ujarnya.

Belum lama ini Walikota juga meminta pimpinan SKPD yang merasa bosan bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya agar berhenti. “Mana yang sudah bosan-bosan ya sudahlah berhenti saja, dari pada orang (juga) bosan,” katanya.

Walikota menegaskan saat ini tuntutan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi dan kinerja pemerintah juga semakin dibutuhkan dalam menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah juga harus bekerja keras. Oleh karena itu sebagai kepala daerah, ia juga membutuhkan pimpinan SKPD yang mau bekerja keras.

“Kita harus semakin bekerja keras. Maka saya membutuhkan pimpinan-pimpinan SKPD yang bisa bekerja keras, yang punya inovasi. Itu yang kita butuhkan,” jelasnya.

Walikota memastikan ia akan melakukan mutasi setelah masa jabatannya melampaui enam bulan sesuai yang dipersyaratkan peraturan. Untuk mutasi nanti, pihaknya juga akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menyeleksi pimpinan SKPD. Ahyar mengungkapkan sebenarnya dirinya sudah tidak sabar atau geregetan ingin segera dilakukan mutasi.

Tapi sayangnya aturan tidak memperbolehkan sebelum masa jabatannya memasuki enam bulan di periode kedua ini. (ynt)

Tidak Boleh Ada Calon Tunggal Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram memiliki pekerjaan rumah (PR) besar dalam penjaringan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram. Dari nama nama pejabat yang digadang - gadang untuk maju, justru lebih awal menyatakan ketidaksiapan untuk mendaftar. Hanya Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito menyatakan diri siap mendaftar. Namun aturan penjaringan jabatan tinggi tidak boleh hanya satu calon.

Penegasan penjaringan jabatan tinggi ini sudah dia-

tur dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Salah satu item bahwa, jabatan tinggi diajukan ke Pemerintah Pusat harus tiga nama.

Menanggapi hal tersebut, Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Evi Ganevia menjelaskan, dalam aturan penjaringan jabatan tinggi tidak boleh ada satu calon.

Artinya, proses seleksi akan terus dilakukan hingga menunggu calon lebih dari tiga orang. “Ndak boleh calon tunggal. Kalau belum ketemu, terus kita buka seleksi sampai empat calon,” kata

Evi Senin (30/5).

Mantan Kepala BKD Kota Mataram ini menambahkan, secara administratif sebenarnya banyak kepala dinas yang bisa mencalonkan diri, tapi tergantung kepada personal pejabat.

Terkait hingga kapan penjaringan Sekda, Evi menjelaskan, pihaknya baru mengkonsultasikan ke KASN nama - nama tim pansel. Setelah disetujui, baru kemudian dibuka pendaftaran hingga tahap lainnya.

Apakah ada rencana untuk mendaftar? “Kalau sudah tidak ada yang daftar, baru saya daftar,” cetusnya.

Kepanikan Warga dan Seragam Sekolah yang Hanyut Terbawa Air Warga pesisir Kota Mataram telah akrab dengan gelombang pasang yang menjadi siklus tahunan. Meski telah terbiasa menghadapi ombak pasang, namun kekhawatiran masih tetap menggelayuti warga pesisir. Apalagi Senin (30/5) kemarin, gelombang tiba-tiba naik dan merendam rumah warga.

Warga pun panik. Ratminah tampak masih gemetar dan ada kepanikan dalam nada suaranya. Ia mengatakan ombak pasang yang terjadi kemarin adalah yang terparah dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

“KAYAK tiang ini tingginya,” ujarnya menggambarkan tingginya ombak pada pagi kemarin sambil menunjuk tiang lampu di tengah plaza eks Pelabuhan Ampenan. Ratminah adalah warga Kelurahan Bintaro Jaya dan berjualan di sekitar eks Pelabuhan

Mataram tinggi. “Empat bulan terakhir ini jarang saya tandatangani sapi masuk. Padahal, sehari itu 15 ekor,” sebutnya.

Pengiriman sapi Sumbawa ke Surabaya ini, pengusaha mengirim melalui relasi mereka tanpa perantara siapapun.

Untuk memenuhi kebutuhan pasokan daging di Mataram serta menjaga agar tidak dikirim ke luar daerah sambungnya, jadi kewenangan Pemprov. Sementara, Pemkot Mataram hanya menerima saja.

Ditanya soal pemenuhan sapi lokal? Muttawali menambahkan, harga sapi lokal dibandingkan dengan Sumbawa, relatif lebih murah sapi Sumbawa, sehingga menjadi incaran pengusaha untuk memasok ke Mataram. Sedangkan, sapi Lombok cenderung mahal karena tekstur daging terkenal lebih lembut.

"Harga sapi Lombok memang terkenal mahal dibanding sapi Sumbawa,” sebutnya.

Ditambahkan, kemungkinan harga sapi saat ramadan dan menjelang lebaran akan melonjak dari Rp 120 ribu menjadi Rp 130 ribu. Tapi diusahakan, stok sapi asal Sumbawa bisa memenuhi kebutuhan saat ramadan dan menjelang lebaran. (cem)

Soal Penjaringan Sekda

(Suara NTB/fit)

ANGGOTA BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., dilaporkan ke BK DPRD Kota Mataram oleh oknum warga yang menentang pemanfaatan lahan parkir Pura Dalem Karang Jangkong oleh Hotel Aston Inn. Gus Arik, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers di DPRD Kota Mataram, Senin (30/5) siang kemarin membenarkan adanya laporan itu.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa materi laporan itu tidak memenuhi unsur melanggar kode etik. Gus Arik yang juga menjadi salah satu pengurus Pura Dalem Karang Jangkong menilai persoalan pemanfaatan lahan parkir tersebut sudah menjadi ’’bola liar’’. Sebab, oknum-oknum yang tidak berkompetenpun ikut-ikutan angkat bicara terkait persoalan tersebut yang berujung pada praktik saling lapor melalui jalur hukum.

Padahal, yang dipersoalkan awalnya adalah pemanfaatan lahan parkir yang akan digunakan oleh pihak Aston. Dan dalam MoU sebetulnya pemanfaatan lahan parkir itu sudah jelas. Aston akan memanfaatkannya manakala tidak dipergunakan untuk kegiatan keagamaan oleh pihak pura dan masyarakat. Apabila waktunya bersamaan, maka kepentingan pura akan diutamakan.

Sebagai kompensasi, selain Aston Inn telah memberikan dana punia senilai Rp 50 juta, pihak hotel juga akan memperbaiki samara dan prasarana Pura Dalem Karang Jangkong. ‘’Lalu ruginya dimana,’’ tanya Gus Arik. Ia menyayangkan beragam komentar yang berkembang liar di lini jejaring sosial.

Terkait persoalan ini, pengurus Pura Dalem Karang Jangkong dan pihak-pihak yang kontra terhadap hal ini telah difasilitasi oleh PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram ini mengimbau agar semua pihak menahan diri. ‘’Karena ini prosesnya on the track. Kita cooling down dululah,’’ pintanya. Kalaupun ada hal-hal yang dianggap kurang memuaskan, karena persoalan ini sedang dalam proses, menurut Gus Arik masih bias dibicarakan secara baik-baik. Politisi Demokrat ini menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan apapun dalam persoalan tersebut.

Meskipun saat MoU itu dibuat, ia menjadi salah satu saksi. Pada kesempatan itu, ia membantah kalau ada pihak yang menyebutkan bahwa kepengurusan Pura Dalem Karang Jangkong demisioner. Ia mengingatkan warga untuk tidak membuat pergerakan yang mengadaada. (fit) I Gusti Bagus Hari Sudana Putra

langsung tanggap disampaikan Fuad hanya dari Babinsa dan Babinmaspol.

Keluhan yang sama juga disampaikan Ketua RT 01 Lingkungan Melayu Bangsal, Burhanuddin. Kepada Suara NTB ia menceritakan ia sempat menelepon ke tim SAR, kepala lingkungan, dan juga lurah setempat untuk meminta bantuan sementara untuk antisipasi agar air tidak masuk ke dalam pemukiman warga. “Tapi duluan kita ke kelurahan, lagi rapat,” ujarnya.

Burhanuddin menyesali lambatnya respons dari pihak terkait terhadap kejadian ini. Padahal warga cukup panik menghadapi ombak pasang ini dan akhirnya terpaksa bekerja sendiri melakukan upaya tanggap darurat dengan menggunakan karung berisi pasir. “Tadi semua panik. Banyak juga barangbarang warga yang hanyut, tidak bisa diselamatkan,” ujarnya. Ia berharap pemerintah cepat tanggap dalam kejadian seperti ini, jika ada laporan agar langsung turun membantu warga.

Burhanuddin menyebutkan hampir semua rumah di RT 01 direndam ombak pasang atau sekitar 30 unit. Jika ditambah dengan RT lain, ia mengata-

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Mataram, mencurigai lonjakan harga daging di pasaran mencapai Rp 120 ribu per kilogram dipicu karena pengiriman sapi ke luar daerah melalui jalur tikus, sehingga distribusi sapi dari Sumbawa ke Mataram berkurang. Demikian disampaikan Kepala DPKP Kota Mataram, Ir. H. Muttawali, Senin (30/5).

Muttawali menambahkan, jalur penyeberangan sebenarnya sudah diawasi oleh petugas. Tapi celah - celah ini dijadikan kesempatan oleh pengusaha untuk mengirim ke Surabaya. Pengiriman sapi ke Surabaya dipilih oleh pengusaha asal Sumbawa, karena harganya lebih mahal dibandingkan di Lombok.

Tapi investasi maupun penelusuran tersebut jadi kewenangan aparat kepolisian.

“Kalau masalah itu urusan kepolisian,” tandasnya.

Ia menyebutkan, pemasokan sapi dari Sumbawa yang ditandatangani biasanya 15 ekor, tapi empat bulan terakhir ini menurun. Seminggu bahkan sebulan baru menandatangani persetujuan masuk sapi, padahal kebutuhan stok sapi di

Ampenan.

Kepada Suara NTB, Ratminah menceritakan pada saat terjadinya gelombang pasang itu, semua warga panik dan berusaha untuk menyelamatkan barang-barang di dalam rumahnya. Air pasang ini juga sampai masuk ke dalam ru-

mahnya. Gelombang tinggi telah terjadi beberapa hari terakhir ini, namun kejadian Senin (30/5) kemarin menurutnya yang terparah. “Kalau malam saya ndak bisa tidur. Rumah saya sampai bergetar karena besarnya ombak,” ujarnya.

Warga Lingkungan Melayu

Bangsa, Kelurahan Ampenan Tengah, Tuti menceritakan kejadian gelombang pasang ini sangat mendadak. Pakaian warga yang dijemur di dekat pantai tak bisa diselamatkan dan hanyut terbawa air, termasuk juga seragam sekolah anak-anak dari beberapa warga ikut terbawa air. “Baju-baju warga yang dijemur itu habis dibawa air, termasuk seragam sekolah. Ada warga yang hilang pakaiannya, kasur, beras juga lemari basah semua,” ujarnya. Dengan adanya kejadian ini, warga tidak bisa bekerja dan sibuk menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam rumahnya karena air juga sampai masuk ke dalam rumah

warga.

Warga lainnya, Rianto berharap di tengah cuaca yang tidak menentu ini, Pemkot Mataram cepat tanggap. Saat ini warga sangat membutuhkan karung untuk tanggul sementara.

“Pemkot, lurah, camat itu tolong perhatikan kita yang di sini. Kita ini paling dekat dengan pantai makanya butuh tanggapan cepat dari pemerintah yang utamanya karung untuk sekarang ini,” tandasnya. (ynt) (Suara NTB/ynt)

Salah satu warga Ampenan Tengah membersihkan air dari dalam rumahnya akibat gelombang pasang, Senin (30/5).

Seperti diketahui, dari beberapa nama yang disebut sebut memiliki peluang maju justru menyatakan diri tak akan mendaftar. Mereka adalah, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan, Inspektur Inspektorat, Ir. H. Makbul Ma’shum, Kepala Dinas Tatakota dan Pengawasan Bangunan, Drs. HL. Junaidi dan Kadispenda Kota Mataram, HM. Syakirin Hukmi. Bahkan, Asisten III Setda Kota Mataram, Dra. Hj. Bq. Evi Ganevia yang dianggap memiliki berpeluang besar maju, justru menyatakan hal sama. (cem)

(Suara NTB/ist)

Hj. Bq. Evi Ganevia

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

Belum Miliki Wajah KETUA Asosiasi Pengusaha Eksportir Indonesia (Apeks) Provinsi NTB, H. Anhar Tohri melihat belum jelas akan dikemanakan potensi kopi NTB. Dari industri, kopi lokal belum mampu menjadi raja di dalam daerah, apalagi jika diorientasikan sebagai komoditas ekspor.

Dia menyebut sejauh ini belum ada petani kopi, atau pengusaha kopi yang berorientasi ekspor. Jikapun dikirim ke luar negeri, sejauh yang diketahuinya masih menggunakan jasa eksportir dari luar (Surabaya).

“Petani kopi kita masih jadi sapi perahan. Sapi punya susu, kerbau punya nama,” katanya mengibaratkan bagaimana petani kopi di tingkat lokal masih menjual dalam bentuk gelondongan kepada pihak lain.

Mungkin, persoalannya karena keterbatasan produksi dan kontinyuitaslah yang menyebabkan petani dalam daerah belum begitu percaya diri.

H. Anhar Tohri kepada Suara NTB di Mataram, Senin (30/5) mengungkap beberapa persoalan yang dilihatnya. Kopi NTB telah lama dikembangkan, namun gaung ekspornya hampir tak terdengar. Jika produksinya untuk kepentingan dalam daerah, pasar yang terbuka, hotel dan restoran dan kedai-kedai kopi justru tak banyak menggunakan kopi lokal.

“Sepertinya kopi kita hanya dijual dalam bentuk mentah, lalu kita dijualin lagi sama pengusahanya setelah diolah di luar daerah. Lihat saja hotel-hotel, kopi mana yang dijadikan sajian,” tanyanya.

NTB memiliki potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan, dari sisi kualitas, kopi Tambora dan Arabika. Menurutnya tidak terlalu sulit memasarkan kopi NTB sebagai komoditas ekspor. Karena dari sisi kualitas boleh dibilang telah cukup diakui.

“Kita punya kopi kualitasnya luar biasa. Cuma untuk ekspor, masih sebatas wacana saja. Kita seringkali sosialisasi kepada petani-petani kopi untuk menumbuhkan orientasi pasar yang lebih luas. Mungkin karena tidak mampu menjamin kuantitas produksi, akhirnya hanya sebatas dijual gelondongan,” terangnya.

Ia mendorong pemerintah daerah terkait membangun komunikasi yang lebih massif dengan berbagai stakeholders, bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan potensi kopi yang ada di NTB. Kopi NTB menurutnya sudah waktunya eksis di tingkat internasional, sama halnya dengan beberapa komoditas andalan lainnya.

BPS mencatat partumbuhan ekspor NTB sebesar 19,21 persen dari Januari - Februari 2016, dengan nilai sebesar 133,7 juta dollar lebih. Ekspor NTB ditopang oleh barang tambang 99,89 persen.

“Namun kita harus benar-benar serius berpikir, jika aktivitas tambang berhenti kemungkinan angka ekspor NTB akan tenggelam. Tidak ada cara lain, pemerintah harus berfikir keras untuk menggenjot ekspor, melakukan intensifikasi sekaligus ekstensifikasi komoditas ekspor,” kata M. Firmansyah, dosen pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram ini.

Salah satu komoditas yang perlu difikirkan menurutnya produk kopi . Ekspor kopi nasional (Indonesia) tumbuh 15,21persen 2015 jika dibanding 2014, dengan nilai 1,19 miliar Dollar. Amerika adalah target ekspor kopi terbesar bagi Indonesia dengan pangsa 23,47 persen atau setara 281,15 juta dollar.

Penting untuk pemerintah segera melakukan identifikasi 5-10 jenis komoditas terbaik dunia. Beberapa komoditas itu antara lain, biji cokelat, tembakau, rempah-rempah, udang segar, kopi dan karet. Setelah itu kita fokus untuk kembangkan.

“Fokuslah, pulau Sumbawa kembangkan apa, pulau Lombok kembangkan apa. Saya fikir mengukur kinerja SKPD terkait harus dengan sejauh mana ekspansi ekspor dilakukan daerah kita. Tanggungjawab ini perlu dilakukan bersama dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Lebih-lebih di arena pasar bebas saat ini. Kita fokus s a j a kembangk a n produkproduk yang laku dipasaran karena NTB punya peluang untuk itu,” sebut Dr. Firmans y a h . (bul)

H. Anhar Tohri

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Produk Olahan Berpengawet Diduga Beredar Luas Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB mendorong pihak-pihak terkait untuk turun melakukan pengawasan produk olahan berpengawet. Produk-produk tersebut umumnya beredar luas menjelang bulan puasa Ramadan.

Ketua YPK Provinsi NTB, H. Moh. Saleh, SH, MH memandang pengawasan langsung sesegera mungkin dilaksanakan, terutama pasarpasar tradisional yang selama ini minim sentuhan pengawasan dimaksud.

“Sebelum puasa mestinya harus turun razia produk. Kita ketahui peredaran penganan olahan berpengawet itu lebih dominan di pasar-pasar tradisional. Terutama yang di pelosok-pelosok jarang sekali disentuh. Padahal konsumen terbesar itu lebih banyak ada di pasar-pasar tradisional,” katanya dihubungi di Mataram, Senin (30/5).

Pengawasan memang rutin

dilakukan, hanya saja masih terpusat di supermarket-supermarket dan retail modern.

Bulan puasa menjadi tradisi masyarakat untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumsi saat berbuka dan sahur. Produsen kemudian mengambil kesempatan untuk menyediakan berbagai jenis produk makanan dan olahan.

Pemerintah daerah dan stakeholders terkait harus memberikan jaminan kepada masyarakat, dalam hal konsumsi makanan olahan dan minuman yang bebas dari bahan-bahan berpengawet berbahaya. Selama ini pengawasan lebih dominan dilakukan hanya di Kota Mataram.

“Bagaimana dengan pasarpasar tradisional di kabupaten. Di Sumbawa, di Bima, belum pernah dilakukan razia di pasar-pasar tradisionalnya,” ungkap dosen Fakultas Hukum Unram ini. YPK juga melihat belum ada tindakan-tindakan konkret yang dilakukan pihak terkait kepada produsen penganan nakal. Mestinya sanksi harus diberikan jika pembinaan memang benarbenar telah dilakukan kepada pelaku usahanya.

Razia diartikannya bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan langsung, melainkan sebagai kegiatan edukasi kepada masyarakat.

Selain pengawasan panganan berpengawet, sebelum puasa harus dipastikan harga barang stabil.

Gubernur diharapkannya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota untuk mendukung upaya sta-

bilitas harga di lapangan. “Gubernur harus turun tangan juga, jangan hanya mengandalkan dinas,” sarannya.

Pengawasan harga ini dimaksudkan untuk memastikan tidak ada pihakpihak yang m e n gambil keuntungan terlalu besar dari

masyarakat saat momen besar seperti puasa. Sebab akan memberatkan bagi konsumen. (bul)

H. Moh Saleh (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

MENGADU – Konsumen menunjukkan laporan pengaduan atas keberatan nilai pelunasan hutang di salah satu finance di kantor OJK Mataram, Senin (30/5).

Nasabah Lembaga Keuangan Mengadu ke OJK Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) untuk kesekian kalinya menerima pengaduan keberatan salah satu nasabah lembaga keuangan (finance).

Pengaduan tersebut lalu disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB. Salah satu finance dilaporkan oleh Sf, karena keberatan

atas tagihan denda pelunasan kredit yang tidak wajar. Dalam laporannya, Sf mengaku tidak sanggup menyelesaikan tunggakan denda kredit yang dibebankan hinga Rp 38 juta. Padahal, pokok kredit yang diselesaikan hanya Rp 16 juta.

Awalnya istri Sf mendapat kredit sebesar Rp 35 juta, diselesaikan selama 36 bulan dengan batas tempo hingga Agustus 2015. Karena kondisi ekonomi, kredit tidak mampu dituntaskan hingga jatuh tempo yang disepakati dengan finance.

“Saya nunggak enam bulan, sisa pokok yang saya harus bayar Rp 16 juta. Tapi dihitung menjadi Rp 54 juta bersama denda. Saya

minta keringanan paling maksimal bayar Rp 20 juta untuk pokok plus denda. Tapi tidak bisa, makanya saya laporkan ke YPK selanjutnya ke OJK mudah-mudahan denda dari finance tidak terlalu mencekik,” ungkapnya.

Ketua YPK Provinsi NTB, H. Moh. Saleh, SH, MH menyebut diteruskannya aduan tersebut ke OJK karena penanganan persoalan ini erat kaitannya dengan otoritas. Selanjutnya untuk petunjuk penyelesaian, dari sisi YPK, ia melihat persoalan tersebut karena adanya komunikasi yang tidak baik antara lembaga pembiayaan dengan nasabah.

Keberatan yang disampaikan Sf menurutnya sangat wa-

jar. Karena denda pinjaman yang dibebankan cukup besar.

Padahal kondisi sangat tidak memungkinkan bagi nasabah yang notabene konsumen untuk menyelesaikan denda.

“Dalam kondisi tidak mampu untuk diselesaikan dendanya, padahal sisa hutang pokok bisa diselesaikan. Kenapa tidak bisa negosisiasi. Kalau sampai tidak diselesaikan dan berlarutlarut, otomatis akan semakin besar denda nasabah, bukankah ini akan semakin memberatkan konsumen,” katanya.

Harapannya, bersama OJK, penyelesaian persoalan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. YPK pun se-

cara kelembagaan meminta kondisi nasabah benar-benar dipertimbangkan. Sementara itu, Humas OJK Provinsi NTB, Muhammad Abdul Mannan mengatakan sudah menerima laporan pengaduan tersebut.

Pihak OJK sendiri telah menindaklanjutinya sekaligus akan melakukan pendalaman. Untuk dituntaskan secepatnya. “Begitu laporan masuk, Pak Yusri (kepala OJK NTB) dan Hj. Aprillah (Kabag Pengawasan Bank) sudah mendiskusikannya. Kami sudah menelepon pimpinan finance-nya juga tapi belum direspon. OJK akan meminta klarifikasi dulu dari pihak finance-nya,” demikian diterangkan. (bul)

KUMKM Harus Terus Dituntun Naik Kelas Mataram (Suara NTB) Hampir dua ratusan pelaku Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) diundang pada kegiatan temu solusi pengembangan kemitraan usaha dan rantai nilai/ pasok di Mataram, Senin (30/ 5). Mereka dipertemukan untuk transfer ilmu dari pelaku usaha besar dan ahli.

Kegiatan tersebut mendorong para pelaku usaha di tingkat lokal agar mampu naik kelas, dari pelaku usaha mikro menjadi kecil, menengah hingga besar.

Hal ini dilakukan untuk menambah kesiapan SDM lokal setidaknya mampu menghadapi persaingan dengan pelaku-pelaku usaha dari luar, di tengah ketatnya pesaingan pasar bebas

Asean. Apalagi persoalan klasik yang dihadapi umumnya keterbatasan modal, SDM, manajemen penguasaan teknologi informasi, iklim berusaha serta distribusi pemasaran.

“Kalau diibaratkan kita bermain sepak bola, lebih banyak pelaku usaha kita belum siap. Inilah perlunya peran semua pihak untuk mempersiapkan pemain-pemainnya dengan memenuhi asupan STMJ (susu, telur, madu, jahe). Kalau STMJ-nya tidak tercukupi, bagaimana bisa menang dengan Malaysia saja,” kata Deputi Bidang Rekonstruksi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Ir. Yuana Sutyowati, MM usai membuka kegiatan.

Kegiatan temu solusi pengembangan kemitraan usaha kemarin semacam kegiatan berbagi ilmu. Narasumber yang dihadirkan dari pelaku usaha retail modern dan lembaga profesional untuk mengarahkan para pelaku KUMKM mampu memenuhi kualifikasi produk yang mampu bersaing secara global. Yang paling ditekankan, bagaimana pelaku KUMKM menghasilkan produk yang siap dari sisi kualitas dan kemasan.

“Dari retail modern ini memberikan pemahaman kepada pelaku KUMKM bagaim-

(Suara NTB/bul)

PRODUK KHAS - Deputi Bidang Rekonstruksi Usaha Kemenkop UKM, Yuana Sutyowati melihat produk-produk KUMKM lokal khas NTB. ana produknya bisa masuk Mikro Kecil (IUMK) gratis, pengerai-gerai modern. Dan kede- ingkatan akses pembiayaan pan mereka bisa membangun dengan diterbitkannya skim jaringan dan kemitraan apa- kredit dengan bunga lunak bila kualifikasi produk kita melalui KUR dan LPDB, pensudah sesuai standar,” tam- dampingan usaha KUMKM melalui pendamping Pusat Laybah Sutyowati.

NTB menurutnya memiliki anan Usaha Terpadu (PLUT).

Di NTB jumlah PLUT sepotensi yang tidak kecil untuk dikembangkan, dan potensi bagai rumah sakit dan rumah tersebut dilihat dari berbagai solusi bagi persoalan-persoalan sektor. Tinggal yang paling per- yang dihadapi KUMKM akan dilu dimatangkan adalah kapa- upayakan untuk diperbanyak. sitas SDM-nya. Kementerian Pengembangan wirausaha yang Koperasi telah berkomitmen handal kepada sebanyak 1 juta memberikan dukungan, secara wirausaha pemula tahun ini, umum di antaranya penguatan perluasan akses pasar untuk kelembagaan pelaku UMKM meningkatkan produktivitas dan dengan fasilitasi Izin Usaha daya saing KUMKM. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

Halaman 4

Lemah, Proses Hukum pada Pelaku Kejahatan Seksual Anak Selong (Suara NTB) Proses hukum yang diberikan Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak diniai lemah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan lahirnya ketentuan hukum baru, yakni memberikan hukum kebiri terhadap pelaku.

“Sebenarnya ancaman hukuman dari Undang Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu sudah tegas, hanya saja proses hukum dari setiap kasus ini yang selama ini lemah,” ungkap Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) Badan Pem-

berdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Lotim melalui Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan, Serkapudin.

Menurut Serkapudin, jika aturan yang lama ini benarbenar ditegakkan setidaknya bisa memberikan efek jera ke-

Jadi Anak Negara ANAK hasil hubungan sedarah dari Sap dengan ibu kandungnya, Nur masuk anak negara. Hal ini dikarenakan status dari anak diketahui tidak jelas. Saat ini, anak sudah dititipkan di Panti Asuhan Paramita di Mataram.

Menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim, Aiptu I Nyoman Samba, nasib anak perempuan itu sudah menjadi kewenangan negara untuk memelihara sampai nantinya ada yang mau mengadopsi.

Diakuinya, status anak tidak jelas ini menjadi korban dari perilaku bapak yang seharusnya sebagai kakaknya dan ibu yang seharusnya menjadi neneknya. Adapun kedua pelaku saat ini lanjut Samba sudah ditahan.

Saparwadi ditahan di Mapolres Lotim dan ibunya dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Selong. Kasus yang ditelusuri Satreskrim Polres Lotim ini sejauh ini masih pada dugaan pembuangan anak. Di mana, antara keduanya diduga bersama-sama melakukan tindakan kejahatan membuang bayinya.

Polisi masih mendalami kasus dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi lain di balik terjadinya kasus pembuangan anak tersebut. Soal kasus hubungan insan sedarah itu, diketahui tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pid a n a (KUHP). (rus)

I Nyoman Suamba (Suara NTB/rus)

Positif Narkoba, Anggota Kodim/ 1615 Dipecat Selong (Suara NTB) Sebanyak 264 anggota Komando Distrik Militer (Dandim) 1615 Lombok Timur (Lotim) menjalani tes urine, Senin (30/ 5). Kegiatan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba itu dilakukan kepada anggota TNI sebagai bagian untuk mencegah sebaran narkoba. Anggota yang ditemukan positif pemakai narkoba akan langsung diberikan hukuman tegas hingga pemecatan.

Hal ini diungkap Komandan Distrik Militer (Dandim) melalui Kasdim Mayor CZI Edi Gustaman di sela tes urine di halaman Kantor Markas Kodim 1615 Lotim.

Sebelumnya juga sudah diakukan tes urine terhadap 125 anggota melalui pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Keterbatasan peralatan yang digunakan untuk tes urine ini membuat pihak Dandim ini melakukan tes pada lima anggota sekaligus dengan mencampur urine dalam satu tempat.

Jika nantinya, dalam hasilnya ada yang positif dalam satu kelompok lima orang itu, maka akan dilakukan tes ulang.

Untuk mengetahui siapa di antara lima anggota yang potitif.

Cara tersebut katanya dilakukan untuk menghemat. Hal ini pun sudah dikomunikasikan dengan Satuan Narkoba Polres Lotim dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melakukan tes.

Sebelum tes urine ini dilakukan, semua anggota yang merasa mengkonsumsi narkoba ini dipersilakan menyerahkan diri dan melaporkan diri sebagai pemakai. Karena jika diketahui saat tes, menjadi hal berbeda dan akan dijatuhi hukuman berat. (rus)

(Suara NTB/rus)

TES URINE - Anggota TNI AD saat mengikuti tes urine yang digelar di Markas Kodim 1615/Lotim, Senin. Petugas tampak memeriksa mata dan tangan anggota sebelum memeriksa urine.

pada para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.Tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Lotim, Aiptu I Nyoman

Samba saat dikonfirmasi, Senin menyampaikan, penegakan kasus kejahatan atau kekerasan sesksual terhadap anak ini dilakukan dengan dua jenis. Ada melalui diversi, yakni mendamaikan kedua belah pihak dan ada yang melalui penegakan hukum hingga vonis pengadilan.

Disampaikan, selama kurun waktu empat bulan terakhir saja, terungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sebanyak 11 kasus.

Tiga orang di antaranya pel-

akunya merupakan anak di bawah umur, sisanya baru orang dewasa.

Tiga kasus yang pelakunya anak di bawah umur ini sesuai aturan perundang undangan yang berlaku, UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan wajib ada diversi.

Termasuk pada kasus pelecehan seksual. Itupun memang setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak, utamanya persetujuan dari korban dan keluarga korban.

Tergantung korban kalau korbannya ini sudah ada kesepakatan damai dengan pelaku, otomatis diversi. Tapi, kalau tidak asa keputusan, korban tidak mau damai baru proses hukum. Hal ini karena hak anak dilindungi secara hukum,” ujarnya.

Kasus kejahatan seksual terhadap anak ini terbilang marak di Lotim. Tahun 2015 lalu, jumlah kasus terungkap sebanyak 28 kasus. Ada juga anak yang hamil akibat kasus ini. Terhadap para pelaku,

dijerat pasal cukup tegas. Ancaman pidana kurungan lima sampai lima belas tahun penjara. Soal hukuman kebiri, menjadi vonis pengadilan nantinya saat masuk proses sidang.

Mengenai penyebab maraknya kasus kejahatan seksual ini, disampaikan Kanit PPA ini terjadi akibat perkembangan teknologi dewasa ini yang tidak tersaring dengan baik.

Bermula dari minuman keras dan rata-rata sudah menonton film porno. (rus)

Warga Keluhkan Akses Jalan Ekonomi Rusak Parah Tanjung (Suara NTB) Warga Desa Akar Akar, Kecamatan Bayan mengeluhkan rusaknya akses jalan yang di desa setempat. Pasalnya, jalan tersebut berstatus jalan kabupaten serta merupakan akses ekonomi bagi warga setempat.

Anggota Komisi III DPRD KLU, L. M. Zaki, Senin (30/ 5), mengaku banyak menerima keluhan warga yang memanfaatkan akses jalan di Dusun Mbar Mbar dan sekitarnya. Akses jalan sepanjang 9 km lebih ini, dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur transportasi hasil perkebunan seperti kakao, cengkeh dan kelapa.

“Jalan di Dusun Mbar Mbar ini merupakan satusatunya jalan Kabupaten di Desa Akar Akar. Tetapi sampai sekarang belum tersentuh pembangunan,” ungkap Zaki sembari curhat banyak mendapat keluhan warga sekitar.

Politisi asal daerah pemilihan Bayan ini menjelaskan, terdapat 6 akses jalan di Desa Akar Akar. Sebagian ada yang diaspal, namun tidak termasuk Jalan Kabupaten. Bahkan perencanaan pengaspalan terkesan tidak dilakukan dengan baik. Pasalnya, dari pengaspalan pertigaan Jalan Nasional masuk ke Jalan Kabupaten tidak sampai di Mbar Mbar Baban Kuta, melainkan lompat ke Dusun Belumbang.

Akses jalan kabupaten ini, klaim Zaki, berada di jalur padat permukiman penduduk.

Sekitar 80 persen penduduk Akar Akar yang bermukim di 19 dusun, dilewati jalan tersebut. Akibatnya, masyarakat juga kerap mengeluhkan bahkan menganggap diri dianaktirikan oleh kebijakan pembangunan.

“Kami tak iri melihat jalan-jalan lain yang sudah bagus di wilayah desa lain, tapi prioritas pembangunan juga sebaiknya melihat kemanfaatan dan kepadatan penduduk. Desa Akar Akar adalah desa terluas di Kecamatan Bayan, tapi pembangunannya belum merata,” papar Zaki.

Politisi PDIP KLU ini mencatat, jumlah penduduk Akar Akar sebanyak 7.173 jiwa.

Sebagai warga desa, ia meminta agar SKPD terkait segera membuat perencanaan dan mengusulkan anggaran pembangunan akses jalan tersebut pada APBD 2017 mendatang. “Sebagai anggota dewan, saya akan mendorong pemerintah untuk memperhatikan ruas jalan ini. Bagaimanapun, jalan ini mempengaruhi mobilitas ekonomi masyarakat,” demikian Zaki. (ari)

JALAN RUSAK Anggota DPRD KLU L. M. Zaki saat menunjukkan jalan yang rusak di Desa Akar Akar Kecamatan Bayan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

(Suara NTB/ari)

Pemda KLU Optimalkan Penanganan Kasus Parsel Serapan Retribusi IMTA Polres Lotim Masih Tarik Ulur dengan Kejaksaan Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), c.q Dinsosnakertrans KLU, tampaknya harus bekerja keras untuk meningkatkan serapan retribusi dari Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Mengingat, hingga bulan Mei ini, pemasukan dari retribusi IMTA baru tercatat sebesar Rp 800.861,-.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) KLU, Intiha, S.IP, melalui Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Abdul Khairul Mas, mengakui serapan IMTA 2016 relatif rendah. Retribusi yang masuk dari bulan Januari hingga Mei sebesar Rp 800.861,-.

Angka ini sangat kecil dibandingkan perolehan tahun 2015 sebesar Rp 1,46 miliar.

“Capaian retribusi ini minim disebabkan TKA tidak langsung mengurus izin ke dinas, melainkan ada yang melalui pusat dan juga Pemprov. Kita di sini hanya perpanjangan izin saja, kalau izin pertama biasanya di pusat dan pemprov,” ungkap Khairul, Senin (30/5).

Dijelaskan, dalam 7 bulan ke depan besaran perolehan IMTA akan terus ditingkatkan hingga menyamai atau bahkan melebihi capaian tahun lalu. Pasalnya, terdapat indikasi terjadinya kenaikan jumlah TKA yang bekerja dibanding tahun lalu.

Ia mencatat, jumlah TKA yang memperpanjang izin kerja tahun 2015 melalui dinas sebanyak 294 orang. Sedang-

kan tahun ini, jumlah TKA sampai bulan Mei sebanyak 329 orang. Namun dari jumlah itu, baru 56 orang yang memperpanjang izin kerja.

“Ada tambahan jumlah TKA sekitar 35 orang. Mereka bekerja di berbagai profesi, seperti owner, general manager, manager, dan konsultan.

Kebanyakan dari mereka merupakan instruktur dive (menyelam),” terangnya.

Keberadaan TKA itu akan ditindaklanjuti. Dalam hal ini, akan dilihat mana saja TKA yang sudah, sedang dan belum memperpanjang izin. Sebab ada kemungkinan, mereka yang sudah memperpanjang izin tetapi setoran dananya dilakukan oleh kantor pusat tempat mereka bekerja. Artinya, tidak seluruh TKA melakukan perpanjangan di daerah atau membayar retribusi ke daerah.

Menyikapi keberadaan TKA itu, Khairul mengatakan perlunya membangun komunikasi dengan pihak hotel tempat mereka bekerja. Sejauh ini dilihatnya, pelaku pariwisata di Lombok Utara cukup kooperatif dalam melaporkan TKA yang masuk maupun TKA yang resign (mundur).

“Di salah satu hotel, jika ada 2 orang TKA pulang ke negaranya dan digantikan oleh TKA yang baru, mereka langsung menghubungi kami untuk diuruskan izinnya. Kota berharap, ke depan tidak ditemukan lagi TKA ilegal yang berkerja di Lombok Utara,” demikian Khairul. (ari)

Selong (Suara NTB) Penanganan kasus dugaan korupsi dalam pembagian Parsel Lebaran tahun 2015 oleh Pemkab Lombok Timur (Lotim) terhadap 8.000 kepala keluarga (KK) yang tergolong miskin sampai saat ini terus bergulir.

Dalam perjalanannya terjadi tarik ulur antara aparat kepolisian dengan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (30/5), Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Lotim, Iptu. I Made Sutama menjelaskan, tarik ulur antara aparat kepolisian dari Satreskrim Polres

Lotim dengan pihak Kejati NTB terjadi, karena samasama mendapatkan laporan.

Di mana, total anggaran yang digelontorkan untuk pembagian sembako sandang pangan itu sebesar Rp 21 miliar. “Penanganan kasusnya masih tetap berjalan, namun masih terjadi saling tarik ulur dengan pihak Kejati NTB, karena sama-sama mendapatkan laporan itu,” ungkapnya.

Dalam penanganan kasus ini, tambahnya, aparat kepolisian dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lotim sudah menyita sejumlah karung beras yang merupakan bagian dari Parsel 2015. Kon-

disi beras yang disita berkutu dan tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana ketika dilakukannya tender.

Beras yang sudah disita tersebut, nantinya akan dijadikan sebagai barang bukti (BB) atau sampel dalam pengusutan.

Ia menambahkan, aparat kepolisian sejauh ini sudah memeriksa sejumlah pihak terkait baik itu kepala desa (kades), masyarakat penerima sampai Kabag Kesra Setda Lotim ketika pendistribusian Parsel lebaran itu juga sudah dipanggil. “Indikasinya itu, pembagian Parsel 2015 ini salah sasaran, kualitas barang tidak sesuai spek dan lainnya,” ujarnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

BERAS SITAAN - Salah satu bagian dari parsel 2015 berupa beras yang disita polisi beberapa waktu lalu untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Proyek Penataan Wisata Sembalun Masih Tahap Penyelidikan Selong (Suara NTB) Aparat Satuan ReserSe Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim), sejauh ini masih melakukan penyelidikan terhadap proyek Penataan Kawasan Wisata Sembalun.

Proyek itu masuk dalam daftar penyelidikan aparat kepolisian setelah adanya laporan dari masyarakat terkait indikasi adanya penyelewengan anggaran dalam proyek Tugas Perbantuan (TP) dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI

tahun 2015.

Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (30/ 5), Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Lotim, Iptu I Made Sutama menerangkan, proyek TP tahun 2015 dari Kemenpar senilai Rp 1,6 miliar itu merupakan salah satu proyek yang sampai saat ini sedang dibidik aparat kepolisian dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lotim.

Proyek pusat yang dikerjakan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lotim untuk pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik di Sembalun, seperti, pembuatan gapura sembalun, penataan wisata Sembalun dan satu titik lagi berada di Sebau dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah. “Penangan proyek itu masih berjalan dan sedang dalam tahap lidik,” ujarnya.

Dalam penanganannya, sambung Sutama, aparat kepolisian dari Unit Tipikor Sa-

(Suara NTB/yon)

I Made Sutama

treskrim sudah terjun ke lapangan dan memeriksa sejumlah saksi terkait dalam pengerjaan proyek yang bersumber dari dana pusat. Namun, sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Yang pasti, kasus tersebut tetap berjalan dan aparat kepolisian sudah dua kali turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan keterangan terhadap pihak-pihak terkait. “Belum bisa kita simpulkan apakah ada penyim-

pangan atau tidak, kasus tersebut masih terus berjalan,” ungkapnya.

Disinggung apakah sudah dilakukan pemanggilan terhadap pihak Disbudpar, Sutama mengakui jika langkah aparat kepolisian belum mengarah ke sana, karena sampai saat ini masih fokus dalam tahap penyelidikan dengan terjun langsung ke lapangan. Namun, tidak menutup kemungkinan pihak dari Disbudpar akan dipanggil, karena selaku pelak-

sana atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPA).

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim, H. Khaeril Anwar Mahdi mengaku jika sampai saat ini proyek TP di Sembalun tersebut belum 100 persen dikerjakan. Hingga proyek itu dihentikan pengerjaannya pada 31 Desember 2015 lalu, kata Anwar, progress pembangunannya baru mencapai 84,12 persen. (yon)

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Lebih Banyak Sisi Negatif

Wabup Loteng: Globalisasi Ancam Tatanan Sosial Masyarakat

Kawal Program SR DIREKTUR Utama (Dirut) PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini, mengaku, pihaknya sedang memperjuangkan agar NTB mampu memperoleh program sambungan rumah (SR) PDAM melalui program 10 juta sambungan rumah (SR) tahun 20162019 yang dicanangkan pemerintah pusat.

Dari hasil verifikasi tim Perpamsi dan Sekretariat Wakil Presiden dari target 10 juta SR NTB secara umum butuh tambahan SR seban(Suara NTB/dok) yak 423.764 dengan nilai inH. L. Ahmad Zaini vestasi Rp 2,96 triliun lebih.

“Ini sudah kami usulkan ke pusat dan itu kami kawal agar NTB dapat program ini sesuai dengan usulan kita,” katanya di kantornya, Senin (30/5).

Terkait pelayanan dasar dan pokok menyangkut kebutuhan air menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Mengacu RPJMN hingga tahun 2019 pelayanan dasar air tercapai 100 persen, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi. Untuk mencapai target, perlu langkah semua stakeholders mengingat kondisi pelayanan air minimum di Indonesia baru 68 prsen. Itu baru dicapai dalam waktu 40 tahun, sementara untuk mewujudkan menjadi 100 persen butuh waktu 4 tahun. Menurutnya, hal ini tantangan yang besar.

Ia menyebut, jumlah SR skala nasional sendiri 9,5 juta SR. Kondisi 9,5 juta SR ini dibangun selama 40 tahun. Untuk mewujudkan program SR 100 persen ini, pemerintah pusat membuat program10 juta SR dengan dana mencapai Rp 80 triliun. Program ini, jelasnya, harus mampu tercapai dalam jangka waktu hingga 2019-2020 atau lima tahun ke depan.

Dari target 10 juta SR ini, Zaini mengaku, di NTB kondisi eksisting jumlah pelanggan total mencapai 279.485 pelanggan. Jumlah SR ini, jelasnya, akan ditambah melalui program nasional 10 juta SR. Dari hasil verifikasi tim Perpamsi dan Sekretariat Wapres bahwa dari target 10 juta SR tersebut, NTB butuh tambahan SR 432.764, tambahan produksi 3.539 liter per detik dengan total investasi Rp 2,96 triliun.

Untuk mengawal program ini jelasnya, pihaknya akan terus koordinasi di Perpamsi pusat. Selain itu, ia berharap agar bupati/walikota mendukung untuk menyiapkan lahan, jika perlu lahan supaya tidak menghambat program nasional di NTB. (her)

Dipercepat, Penetapan Perubahan APBD Loteng 2016 Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal mempercepat proses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2016 ini. Harapannya, pelaksanaan program pembangunan bisa berjalan maksimal. Dan, hasilnya juga optimal seperti apa yang diharapkan.

Demikian disampaikan Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, S.H, MH, ketika dihubungi Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (30/5).

Selama ini, ujarnya, banyak program pembangunan khususnya yang diprogramkan pada APBD perubahan tidak bisa berjalan maksimal, karena keterbatasan waktu pelaksanaannya. Pasalnya, APBD perubahan baru disahkan menjelang akhir tahun anggaran. “Tapi tahun ini, hal itu tidak kita inginkan terjadi lagi. Pembahasan dan penetapan APBD perubahan harus lebih cepat. Sehingga pelaksanaan program pembangunan bisa maksimal,” tegasnya.

Dengan begitu, ke depannya sudah tidak ada lagi alasan bagi SKPD untuk tidak menuntaskan program pembangunan, hanya karena persoalan waktu. “Kalau penetapan APBD perubahan dilakukan menjelang akhir tahun, pasti SKPD menyalahkan waktu yang mepet ketika tidak mampu menyelesaikan program pembangunan,” imbuh Awaludin.

Ia menjelaskan, sesuai dengan agenda dan rencana kegiatan DPRD Loteng, untuk pembahasan APBD perubahan Loteng tahun 2016 akan dilakukan pada sekitar Bulan Juli mendatang. Dan, ditargetkan pada akhir Bulan Agustus, APBD perubahan 2016 sudah ditetapkan oleh DPRD Loteng.

Ditegaskannya, ketepatan dalam pembahasan dan penetapan APBD perubahan sangat penting, karena berkaitan dengan agenda pembahasan lainnya. Di mana kalau sampai pembahasan dan penetapan APBD perubahan molor dari jadwal yang ada, akan bisa berdampak pada molornya pembahasan yang lain. Termasuk pembahasan dan penetapan APBD 2017 mendatang. Karena untuk APBD 2017, ditargetkan sudah tuntas pembahasannya akhir Bulan November mendatang. Dengan begitu, program pembangunan yang masuk pada APBD 2017, sudah bisa langsung dilaksanakan pada awal tahun anggaran itu juga. (kir)

Pengadaan Randis Sudah Sesuai Prosedur Praya (Suara NTB) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan kendaraan dinas (randis) bagi unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015 lalu memastikan, proses pengadaan randis sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Silakan, itu (melakukan penyelidikan) tugas kejaksaan.

Tapi yang pasti, pengadaan kendaraan dinas bagi para anggota DPRD Loteng sudah sesuai prosedur,” tegas Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, SH, MH, saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (30/5).

Ia menjelaskan, proses pengadaan randis bagi para anggota DPRD Loteng berbeda. Di mana untuk randis unsur pimpinan DPRD Loteng, dilakukan Sekretariat DPRD Loteng, karena pos anggaranya ada di Sekretariat Dewan. Sedangkan untuk pengadaan sepeda motor dinas bagi anggota DPRD Loteng, dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Loteng.

Diungkapkanya, ada empat kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD Loteng yang dibeli tahun 2015 lalu. Namun proses pengadaannya tidak melalui tender pada umumnya. Tetapi menggunakan pola e-katalog dan itu ditangani langsung Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sistem Elektronik (SE) Setda Loteng. Apalagi, penggunaan pola e-katalog, peluang terjadi permainan harga sangat kecil. Pasalnya, harga satuan barang sesuai dengan harga yang tercantum pada e-katalog. “Jadi sangat transparan. Dan, seluruhnya sudah sesuai prosedur yang ada,” tegasnya kembali.

Sekretariat Dewan dalam proses tender tidak terlibat langsung, karena semua ditangani oleh Bagian ULP-SE Setda Loteng. “Kita (Sekretariat Dewan) di sini sudah terima jadi. Urusan tender dan penentuan pemenang tender jadi kewenangan ULP,” ujar Awaludin.

Hal senada juga disampaikan Kabag Umum Setda Loteng, H. Supardan, S.Sos. M.Si. Menurut KPA pengadaan sepeda motor dinas anggota DPRD Loteng ini, proses pengadaan sudah sangat prosedural. Sama halnya dengan pengadaan kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD Loteng, proses tender untuk sepeda motor anggota Dewan juga dilakukan melalui ULP. Pihaknya hanya menerima hasil terkait harga satuan barang termasuk perusahaan pemenang tendernya. “Jadi berapa harga beli barang yang sudah ditentukan dalam proses tender oleh bagian ULP, itulah yang kita bayar,” ujarnya.

Atas dasar ini pihaknya berkeyakinan kalau seluruh proses pengadaan kendaraan dinas sesuai aturan yang berlaku. Terbukti dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak ditemukan ada penyimpangan. “Kita yakin proses pengadan kendaraan dinas bagi anggota Dewan tersebut benar, karena dari hasil audit BPK RI sendiri, tidak ditemukan adanya penyimpangan. Baik itu sisi administrasinya maupun dari sisi keuangan,” tambah Supardan. (kir)

(Suara NTB/her)

TUNGGU PEMBELI - Harga bahan pokok di pasaran menjelang Ramadan mulai naik. Tampak satu pedagang sedang menunggu pembeli di Pasar Gerung, Senin (30/5).

Harga Bahan Pokok di Lobar Merangkak Naik Giri Menang (Suara NTB) Harga bahan pokok di pasaran jelang bulan puasa ini sudah mulai naik. Dampak psikologi jelang dan selama bulan puasa tiap tahun terjadi kenaikan harga. Diperkirakan terjadi kenaikan harga dari 2050 persen khususnya daging, komoditi cabai, bawang merah, telur dan bawang putih.

Pantauan koran ini di sejumlah pasar tradisional di Lobar, sejumlah bahan kebutuhan pokok merangkak naik.

Kenaikan tertinggi pada harga daging sapi mencapai 2050 persen. Kondisi kenaikan harga ini, menyebabkan para pembeli merasa terbebani.

Harga daging sapi yang semula Rp 110 ribu naik menjadi Rp 130 ribu per kilogramnya. Harga daging ayam pun demikian, harga semula Rp 25 ribu naik Rp 30-40 ribu menjadi 60 ribu per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada harga cabai dan bawang merah, rata-rata kenaikan mencapai 40-50 persen.

Para pedagang mengaku, kenaikan terjadi hampir dua pekan terakhir menjelang

masuknya bulan Ramadan.

Menurut para pedagang, kenaikan harga akan terus terjadi pada saat puasa dan pasca bulan puasa mendatang.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga ekstrem, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menginstruksikan agar SKPD dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dispertanakbun melakukan langkah antisipasi, baik melalui kegiatan operasi pasar, pasar mudah dan kegiatan lain yang bisa memudahkan masyarakat mendapatkan sembako. “Harga di lapangan tetap dikendalikan, koordinasi dengan lintas SKPD,” ujar bupati ke jajarannya.

Bupati meminta agar SKPD rajin turun ke lapangan memantau perkembangan harga komoditi yang diperlukan masyarakat jelang dan selama puasa. Menurutnya, jelang puasa ini kenaikan harga sulit dihindarkan, karena itu SKPD harus antisipasi. Untuk mengendalikan harga, perlu koordinasi lintas SKPD misalnya antara Disperindag dengan Dispertanakbun, koperasi dan

dinas terkait lainnya.

Selain itu, bupati juga meminta agar keamanan stok bahan kebutuhan pokok tersedia selama puasa. Ia meminta SKPD terkait memastikan stok bahan kebutuhan pokok agar aman. Jika terjadi gejolak segera dilakukan penanganan.

“Jadi harus segera tangani dengan langkah-langkah yang sesuai ketentuan,” tukasnya.

Sementara itu, Kadis Perindag Lobar Hj. Lale Prayatni, mengaku, kenaikan harga sejumlah komoditi kisaran 59 persen. Beberapa komoditi yang harganya mulai naik seperti cabai, bawang merah, bawang putih, telur. Namun menurutnya kenaikan harga ini tidak terlalu ekstrem, sehingga masih wajar. “Tapi kita tetap lakukan langkah antsipasi, jika terlalu ekstrem kita gelar pasar murah,”kata Lale.

Dijelaskan, pelaksanaan pasar mudah kemungkinan dilaksanakan pada pertengahan bulan Ramadhan. Pasar murah, katanya, akan digelar di empat kecamatan, sedangkan di lima kecamatan sudah dilaksanakan pada HUT Lobar lalu. (her)

Nasdem Usulkan Wakil Ketua DPRD Diganti Giri Menang (Suara NTB) Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) NasDem Lombok Barat (Lobar) H. L. Herwanto alias Mamiq Karde mengusulkan pergantian unsur pimpinan DPRD Lobar dari Fraksi Nasdem yang kini diduduki Multazam. Usulan pergantian dilayangkan melalui surat ke ketua dan unsur pimpinan lainnya serta Sekretariat Dewan.

Hal ini mengemuka ketika surat perhatian tersebut dibacakan pada sidang paripurna Senin (30/5). Sesuai ketentuan tata tertib, ketika ada surat masuk dari partai harus dibacakan hadapan seluruh dewan.

Surat usulan itupun dibacakan ketika paripurna pengesahan dua raperda oleh Wakil Ketua DPRD Lobar H. Nursaid. Pada saat pembacaan surat itu kondisi di ruangan sidang paripurna sempat memanas pada proses pembacaan surat tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Lobar Munawir Haris meminta kepada pimpinan sidang membacakan surat kedua belah pihak yang bersengketa agar berimbang dan profesional. Selain itu, Ketua Fraksi PKB H. Jamhur juga dengan lantang mempertanyakan tata tertib berapa tahun unsur pimpinan dewan baru bisa digantikan.

Melihat situasi yang semakin memanas Ketua Fraksi NasDem Khatib Qazwaini meminta kepada unsur pimpinan sidang untuk tidak membaca secara penuh sengketa di internal partainya. “Lebih baik pimpinan sidang hanya membaca pemberitahuan surat yang masuk saja,” tegasnya.

Atas usulan itu, pimpinan

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Sekretaris DPRD Lobar H. L. Saswadi menunjukkan surat usulan penggantian Wakil Ketua DPRD Lobar dari Fraksi Nasdem, Senin (30/5). sidang langsung melakukan pemberitahuan, bahwa Multazam masih tetap menjadi wakil ketua dewan selama belum keluar SK persetujuan dari gubernur. Ditemui usai sidang paripurna, Sekretaris DPRD Lobar H. L. Saswadi menyatakan, usulan penggantian unsur pimpinan fraksi Nasdem ini mengacu SK DPP NasDem yang ditandatangani Ketua DPP NasDem Surya Paloh dan Sekjen Sri Unggul dengan nomor 014-SK/DPPNasDem/V/2016 yang dibuat pada tanggal 22 Mei. DPD mengusulkan perubahan jabatan Wakil Ketua DPRD Lobar dengan menetapkan Agus Mursalim berada di posisi tersebut. Dalam surat tersebut tertera alasan pergantian sebagai bentuk mengubah dan memperbaiki kebutuhan Partai NasDem di Lobar. “ Surat usulan dari partai NasDem itu telah masuk ke meja beberapa waktu lalu dari DPD NasDem Lombok Barat perihal

pengesahan perubahan jabatan wakil ketua,” terang Sekretaris DPRD Lobar H. L. Saswadi di ruang kerjanya, Senin (30/5).

Dijelaskan, sebelum surat usulan ini masuk dari kepengurusan DPD Lobar, kesekretariatan telah menerima surat dari pengurus NasDem lama yang diketuai Agus Kamarwan dan Sekretaris Multazam dengan nomor 01/SP/S.E/ DPD NasDem-Lobar/111/2016 perihal mempertanyakan pusat ke Mahkamah Partai NasDem di pusat berkaitan dengan SK yang dianggap meragukan. Baru setelah itu, surat dari kepengurusan dari Mamiq Karde masuk pergantian Multazam dari unsur pimpinan dan menurunkan menjadi anggota biasa,”ujarnya.

Menurutnya, usulan pergantian jabatan urusan internal partai, sementara pihaknya hanya menerima dan melakukan proses ke gubernur. “ Pak Multazam tetap menjadi wakil ketua selama SK belum keluar dari gubernur,” jelasnya. (her)

Praya (Suara NTB) Dampak arus globalisasi saat ini sudah begitu dahsyat dirasakan oleh masyarakat. Tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Ironisnya, dampak yang dirasakan lebih banyak sisi negatif dari sisi positifnya. Salah satunya, mulai rusaknya tatanan sosial dan kearifan lokal di tengah masyarakat.

Hal itu diakui Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, di hadapan pengurus Majelis Krama Kecamatan dan Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan Loteng, Senin (30/5). Dikatakannya, secara sadar pergeseran pola kehidupan ditengah masyarakat sebagai akibat dari globalisasi dan modernisasi begitu terasa.

Dan, itu terlihat begitu nyata.

Di mana nilai dan tatanan sosial yang selama ini menjadi pakem bagi kehidupan masyarakat mulai tergerus arus globalisasi dan modernisasi. Nilainilai agama dan adat istiadat yang selama ini menjadi pegangan dan tuntunan kehidupan bermasyarakat, semakin hari semakin terkikis. Bahkan, mulai ditinggalkan.

Hal semacam itu, jika tidak cepat diantisipasi dan diproteksi, maka dikhawatirkan nilai-nilai luhur agama maupun adat istiadat tidak akan dikenal lagi oleh generasi berikutnya. “Harus ada langkah dan upaya cepat dalam menangkap dampak buruk dari arus globalisasi dan modernisasi,” sebutnya.

Memang, globalisasi dan modernisasi tidak bisa dihindari. Sebagai sebuah keharusan dari tuntutan perubahan dunia. Namun demikian, sedahsyat apapun globalisasi dan modernisasi tidak boleh sedikitpun dibiarkan, menjadi perusak tatanan nilai agama, sosial dan adat istiadat. “Justru keadaan harus dibalik.

Nilai agama dan nilai adat istiadat harus menjadi tuntutan terhadap perubahan global yang terjadi,” terang Pathul.

Untuk mewujudkan hara-

pan ini, peran majelis krama dan lembaga adat sangat diharapkan. Sebagai benteng terdepan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai lihut adat istiadat lokal. Sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah daerah, saat mengeluarkan Perbup Loteng Nomor 23 tahun 2014, tentang pedoman pembentukan dan penguatan lembaga adat desa.

Akibatnya, dampak buruk arus globalisasi dan modernisasi tidak sampai merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat di daerah ini.

“Lembaga adat dibentuk untuk membantu sekaligus menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Loteng ini.

Meski demikian, untuk menjalankan tugas berat tersebut tentunya tidak bisa hanya ditimpakan kepada lembaga adat yang ada. Peran serta masyarakat dalam menjaga nilai luhur adat istiadat dan norma agama, juga sangat diharapkan. Dan, justru peran serta masyarakat bisa sangat menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas dan amanah tersebut.

“Semua kita punya peran dan tanggung jawab yang sama, untuk menjaga dan melestarikan nilai luhur adat dan istiadat serta nilai agama di tengah masyarakat,” tandasnya. Karena dengan cara itulah, pengaruh buruk dari arus globalisasi dan modernisasi bisa dilawan. (kir)

Sekda Ditunjuk sebagai Plh Bupati Lobar Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, resmi meninggalkan Lobar untuk berkunjung selama empat hari ke Tiongkok. Kunjungan bupati ini atas undangan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan ekowisata Lobar ke negeri Tirai Bambu tersebut.

“Pak Bupati Lobar sudah berangkat ke Tiongkok, jadi saya sementara ditunjuk sebagai pelaksana harian,” kata Sekda Lobar, Senin (30/5).

Menurutnya, penunjukannya sebagai Plh Bupati cukup menggunakan surat dari bupati. Selain dia sebagai Plh Bupati ia juga merangkap sebagai sekda. Menurut rencana bupati akan berada di Tiongkok empat hari.

Selaku Plh Bupati, dirinya melaksanakan tugas harian rutin bupati, sekadar membuat

surat, undangan dan menghadiri rapat. Sedangkan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dan besar, ia tak berwenang. Kebijakan strategis, jelasnya, akan diambil setelah kembali bupati dari Tiongkok.

Selaku Plh ia berkewajiban melaporkan lengkap selama menjadi Plh. “Kalau SK tidak bisa saya tanda tangan, itu harus menunggu bupati,” jelasnya.

Sebelumnya Bupati Lobar H. Fauzan Khalid menyatakan, keberangkatan ke Tiongkok ini dalam rangka promosi ekowisata. Ada tiga daerah di Indonesia, jadi pilot project pengembangan ekowisata diundang ke Tiongkok.

Molornya keberangkatan dari jadwal awal, jelasnya, karena ditunda oleh kementerian.

Jika kementerian menunda, maka otomatis pihaknya juga menunda keberangkatan. (her)

Pemda KLU Kaji Ulang Proyek Pipanisasi Tanjung (Suara NTB) Alokasi anggaran APBN senilai Rp 11,39 miliar untuk proyek pipanisasi melalui BWS Nusa Tenggara tampaknya tak akan berjalan mulus.

Pascademo yang dilanjutkan dengan klarifikasi pihak-pihak terkait oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (30/5) di Kantor Camat Kayangan, mengemuka warga Kecamatan Kayangan ngotot menolak proyek tersebut.

Pertemuan dihadiri antara lain, Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH, BWS Nusa Tenggara I, PDAM KLU, Dinas PU KLU, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) KLU serta melibatkan petani dari gabungan P3A Kecamatan Kayangan.

Petani perwakilan P3A Desa Dangiang, Jinahar, pada kesempatan itu meminta agar BWS menyiapkan sumber air terpisah untuk kepentingan air bersih PDAM. Hal ini untuk menghindari kekurangan debit air untuk irigasi pertanian khususnya di musim kemarau.

“Untuk saat sekarang kami menolak jika proyek air baku

itu dilanjutkan,” cetus Jinahar.

Warga Sesait yang juga tokoh pemuda setempat, Hamdan menyambung, dasar penolakan masyarakat dan petani tidak lain ancaman berkurangnya debit air secara drastis akibat pengambilan oleh PDAM nantinya. Apalagi hampir tak ada jaminan, air irigasi akan dapat ditanggulangi oleh Pemda saat dibutuhkan masyarakat.

Warga juga memiliki analisa sendiri terkait kalkulasi debit air. Pada Januari 2013, diklaim debit air 2.110 liter per detik (lpd), meningkat menjadi 5.304 lpd pada Januari 2014.

Tetapi di Januari 2015, cakupan debit air turun drastis menjadi hanya 819 lpd. Sementara kalkulasi warga untuk debit bulan Mei 2016, tersisa hanya 150 lpd. Penurunan debit terus menerus inilah yang dikhawatirkan warga akan mempengaruhi kebutuhan irigasi dan air bersih warga seKecamatan Kayangan.

“Seandainya debit air tidak terus mengecil, masyarakat dan petani rela proyek itu ber-

jalan. Mau digunakan untuk apa saja air itu tidak akan ada yang keberatan,” ujar Hamdan.

Sementara, Kades Santong, Ashari, justru menyayangkan minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait, termasuk SKPD Pemda KLU. Karena tidak hanya warga, dirinya selaku Kades juga tak memiliki referensi terkait detail proyek itu.

Menanggapi hal ini, perwakilan BWS Nusa Tenggara I, Asep Komarudin mengatakan BWS pada dasarnya akan menunggu keputusan Pemda KLU mengenai kelanjutan proyek pascademo anarkis warga. Hal ini terutama menyangkut jaminan keamanan selama pelaksanaan. Sehingga untuk sementara, pihaknya memutuskan untuk menunda pengerjaan sampai ada keputusan. “Kerugian akibat aksi anarkis sekitar Rp 2,5 miliar. Akibat insiden itu kita jadi stagnan,” ucapnya.

Meski demikian, BWS sebutnya akan mengkalkulasi ulang jumlah debit air terkini.

Hal ini sebagai acuan agar

masyarakat tidak memandang pesimis keberadaan proyek dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih warga kecamatan lain.

Sementara, Kepala Dinas PU Tamben KLU, Drs. H. Raden Nurjati, mengungkapkan secara teknis kekurangan air untuk irigasi cukup beralasan. Di Wilayah Kecamatan Kayangan, seperti Dusun Lendang Jurang, masih terjadi puso pada musim tanam. Akan tetapi, Dinas PU melihat puso bukan terjadi akibat penurunan debit, melainkan tak maksimalnya suplai air irigasi karena sarana yang ada.

“Kita hanya memiliki saluran irigasi permanen hanya 12 sampai 15 persen dari 80 km yang ada. Kondisi ini menyebabkan kebocoran air,” ujarnya.

Lain halnya dengan masyarakat yang memerlukan air bersih PDAM, jumlahnya cukup banyak. Mengandalkan sumber air dari SPAM Batu Bara, belum signifikan mengatasi akibat kecilnya debit air.

Lagipula sambungnya, suplai air Sekeper nantinya untuk

warga di Gangga dan Kayangan.

Selaku Pengawas PDAM, ia membantah air Sekeper akan dijual PDAM ke 3 Gili. Sedangkan secara teknis, proyek jaringan air baku yang dialokasikan BWS hanya sampai ke reservoar. Pemanfaatannya ke rumah-rumah masih harus menunggu tahapan pengerjaan oleh Satker di Dinas PU. “Artinya, air tidak langsung digunakan oleh rumah tangga.

Apabila tidak disalurkan ke rumah tangga,n reservoar akan ditutup, sehingga debit air tetap utuh,” tandas Nurjati.

Mendengar berbagai penjelasan, Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, lantas berkesimpulan pelaksanaan proyek akan tetap ditunda untuk sementara. Memanfaatkan momen kevakuman ini, ia memerintahkan SKPD terkait untuk mengkaji debit air bersama BWS. “Apakah proyek ini dilanjutkan atau tidak, kita akan menunggu hasil kajian SKPD teknis.

Untuk sementara, kita tunda dulu,” demikian Sarifudin singkat. (ari)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

Halaman 6

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Inspektorat Jenderal Kemendikbud Pembinaan BOS di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, telah turun melakukan pemeriksaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2016 pada sejumlah sekolah di Sumbawa. Sekaligus dilakukan pembinaan dalam penggunaan dana BOS. Sekolah pun telah menindaklanjuti temuan umum kesalahan administratif tersebut.

Kasi Manajemen Mutu Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Nasional

(Diknas) Sumbawa, Badron, Senin (30/5), mengungkapkan, enam sekolah yang disasar tim Kemendikbud sebagai sampel pemeriksaan pada 23 Mei lalu, yakni SDN 1 Labuan Badas, SDN 16 Sumbawa Besar, SMP Negeri 1 Labuan Badas dan SMP Negeri 1 Sumbawa.

Ditambah dua SMA. Secara umum, temuan tim lebih banyak pada kesalahan administrasi pada inventarisasi barang dan pungutan pajak.

Pihaknya pun langsung meminta sekolah untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Agar jangan sampai citra pengelolaan BOS yang baik di Sumba-

Warga Sumbawa Diminta Waspadai Penipuan Penerimaan CPNS

SD dan SMP di Sumbawa telah melakukan pencairan.

Tinggal menyisakan beberapa sekolah yang tetaknya jauh terpencil dan sulit sulit dijangkau. Seperti SDN di Pulau Moyo yang membutuhkan waktu tertentu untuk datang ke kota melakukan pencairan.

Pada kesempatan tersebut, Badron kembali mengulas penggunaaan dana BOS sesuai Juknis 2016. Khusus komponen pembiayaan, yang didasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Yang kemudian dituangkan secara ter-

tulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus sesuai skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan. Khusunya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Dana BOS yang diterima satuan pendidikan, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan, seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan peserta didik baru dan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kemudian, kegiatan ulan-

gan dan ujian. Pembelian bahan habis pakai seperti buku tulis, pembelian alat tulis kantor dan lainnya. Langganan daya dan jasa seperti air listrik dan langganan internet.

Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah.

Pembyaran honorarium bulanan. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.

Membantu peserta didik miskin. Pembiayaan pengelolaan sekolah, pembelian dan perawatan perangkat komputer.

Serta biaya lainnya. (arn/*) Badron (Suara NTB/arn)

Antisipasi Penyelundupan Bibit Lobster

Polisi Geledah Bus Jurusan Labangka - Lombok

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) akan membuka pendaftaran penerimaan CPNS pada tahun 2016. Rencananya penerimaan itu akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang.

Dalam rekrutmen tersebut pemerintah pusat menyediakan sebanyak 81.000 kursi CPNS di seluruh Indonesia. Namun yang perlu diwaspadai adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen ini dengan melakukan penipuan.

Himbauan tersebut disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori M.Se, Senin (30/5). Biasanya oknum tersebut menawarkan dapat membantu dalam proses pengangkatan CPNS. Untuk mengantisipasi hal ini Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran bernomor 800/1907/SJ tentang Penipuan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Dalam surat edaran yang ditandangani Sekjen Mendagri, Yuswandi A. Temenggung, menegaskan pengangkatan CPNS di lingkungan Kemendagri dilakukan secara terbuka, transparan, objektif dan tidak dipungut biaya. Kementerian Dalam Negeri tidak bertanggungjawab atas pemalsuan Surat Edaran Mendagri dan Keputusan Mendagri tentang Pengangkatan CPNS di lingkungan Kemendagri. “Apabila terdapat oknum yang menawarkan dapat membantu dalam proses pengangkatan CPNS yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian Dalam Negeri dengan meminta sejumlah uang, maka tindakan tersebut merupakan penipuan.

Karena itu masyarakat diminta berhati-hati dan waspada terhadap penipuan pengangkatan CPNS ini,” tandas Ansori. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Beberapa waktu lalu jajaran Polres Sumbawa berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan bibit lobster dari wilayah Kecamatan Labangka ke pulau Lombok. Untuk itu pihak kepolisian akan melakukan penggeledahan terhadap bus jurusan Labangka - Lombok sebelum melakukan perjalanan.

Kapolres Sumbawa AKBP Muhammad, SIK kepada wartawan, Senin (30/5) menyebutkan penggeledahan tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyelundupan bibit lobster. Mengingat dalam aturannya, tidak diper-

bolehkan mengeluarkan lobster di bawah ukuran 8 cm.

Jika aturan tersebut dilanggar, maka pihaknya pasti akan menangkap oknum tersebut. “Di sana (Labangka) ada tiga bus. Saya sudah menginstruksikan Kapolsek dan ja-

jarannya untuk melakukan penggeledahan setiap bus berangkat. Dan memeriksa setiap paket-paket yang mencurigakan,” ujarnya.

Disebutkannya, sebelumnya pihaknya telah menggagalkan penyelundupan bibit lob-

ster. Lobster tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Labangka, dan hendak dibawa ke Pulau Lombok. Dalam hal ini pihaknya sudah mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap sopir bus serta kernetnya. Dari hasil pemeriksaan, sopir bus mengaku tidak mengetahui siapa pemilik dari lobster tersebut. Yang mana hanya dititipkan untuk dikirimkan ke Pulau Lombok.

Setibanya di terminal, kiriman tersebut sudah ada yang

menjemput. “Kami masih melakukan penyelidikan.

Karena dari keterangan sopir, tidak mengetahui siapa pemilik dari bibit lobster tersebut,” tukas Kapolres.

Disinggung mengenai penertiban penangkapan bibit lobster di wilayah setempat, Kapolres menjelaskan, harus ada koordinasi dengan pihak pemerintah. Termasuk tindakan dari Dinas terkait dalam mengantisipasi hal tersebut. (ind)

Program Jambanisasi Mencapai 95 Persen

Anggota Kodim Sumbawa Dites Urine

Taliwang (Suara NTB) Progres pembangunan jamban bagi masyarakat tidak mampu melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) menunjukkan tren positif. Hingga memasuki minggu kelima sejak PDPGR dicanangkan, pembangunan sekitar 6.106 unit jamban yang ditargetkan sudah mencapai 95 persen di seluruh wilayah kecamatan.

“Kalau dirata-ratakan di seluruh kecamatan sudah 95 persen pembangunan jambannya,” jelas koordinator PDPGR kecamatan Maluk, Ustad Burhanuddin kepada media ini, Senin (30/5).

Menurut dia, dari unit jamban yang telah selesai dikerjakan, warga sudah mulai bisa memanfaatkannya. Seperti misalnya di kecamatan Maluk yang menjadi wilayah pengawasannya, warga yang mendapatkan bantuan program prioritas 100 hari kerja bupati itu rata-rata bisa langsung menggunakannya. “Sekarang di Maluk, warga yang dapat bantuan dan sudah selesai dibuat, mereka sudah bisa memanfaatkannya,” klaimnya.

Ia mengatakan, semangat

Sumbawa Besar (Suara NTB) Anggota Kodim 1607 Sumbawa dites urine sekaligus diberikan penyuluhan tentang narkoba, dengan narasumber Kasat Narkoba Polres Sumbawa, Senin (30/5) di Makodim Sumbawa. Kegiatan ini bertujuan guna menghindari penyalahgunaan narkoba.

Dandim 1607 Sumbawa, Letkol ARM Sumanto, menyebutkan personel yang dilakukan tes urine berjumlah 14 orang. Dimana dilakukan terhadap anggota yang dipilih secara acak, dengan tujuan anggota tidak terlibat narkoba. Apabila ada oknum anggota yang terbukti positif menggunakan narkoba, akan ditindak sesuai ketentuan. “Apabila terbukti, hukuman bagi anggota yang terlibat narkoba adalah pemecatan. Meskipun yang bersangkutan hanya pengguna,” ujarnya.

Kegiatan ini sebut Dandim, akan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Dengan mengundang pihak BNN dan kepolisian dalam pelaksanaannya. Pihaknya menghimbau anggota TNI untuk tidak menggunakan apalagi mengedarkan narkoba. Mengingat anggota TNI harus menjadi agen perubahan. Pihaknya juga akan tetap berkoordinasi dengan Kepolisian untuk memberantas narkoba di Kabupaten Sumbawa.

Sementara Kasat Narkoba Polres Sumbawa, Iptu Totok Suharyanto, SH seusai penyuluhan menyampaikan penyuluhan yang disampaikan terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Selaku narasumber pihaknya memberikan penyuluhan terkait upaya penindakan dan pencegahan narkoba. “Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa narkoba ini tidak hanya merambah kalangan masyarakat, tetapi sudah merambah oknum aparat pemerintahan,” ujarnya. (ind)

Tersangka Pembunuhan di Sumbawa Diminta Menyerahkan Diri

tim penggerak di tingkat peliuk (blok) bersama masyarakat untuk menyelesaikan pembangunan tiap unit jamban sangat tinggi. Tidak saja pada siang hari, di banyak peliuk kegiatan pembangunan dilaksanakan pada malam hari. “Warga yang punya kerja mencari nafkah di siang hari. Mereka memanfaatkan malam hari membangun jambannya. Dan luar biasa karena tim dan warga setempat juga turut membantu,” timpalnya.

Burhanuddin mengklaim, dengan semangat kerja dan gotong royong yang ditunjukkan tim peliuk dan masyarakat penerima bantuan. Penyelesaian pembangunan jamban yang tersisa tidak akan memakan waktu lama.

“Kami yakin sebelum 100 hari kerja bupati, semua jamban yang menjadi target pembangunan yakni sebanyak 6.106 unit bisa diselesaikan,” tandasnya.

Selain menuntaskan pembangunan 6.106 unit jamban.

Saat ini di sejumlah peliuk mendapat usulan pembangunan baru dari masyarakat.

Burhanuddin mengungkapkan, terdapat beberapa masyarakat yang sebelumnya menolak menerima bantuan

(Suara NTB/bug)

HAMPIR RAMPUNG - Seorang anggota TNI, yang merupakan anggota tim peliuk, melihat bangunan jamban yang hampir rampung dibangun bersama warga penerima bantuan, Senin (30/5). jamban itu kini tertarik untuk memperolehnya. Bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan serupa itu, mereka bahkan secara sukarela menggali lubang yang akan dijadikan pembuangan. “Jadi ada kemungkinan jumlahnya bertambah dari 6.106 unit yang ditargetkan. Karena sekarang ini di

TNI dan Polhut Amankan Kayu Jati Olahan

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari tujuh orang, tercatat sudah empat terduga pelaku pembunuhan Agus Widodo (24) warga Kampung Mande, Kelurahan Bugis, yang diamankan pihak kepolisian. Polisi masih melakukan penyelidikan guna menelusuri keberadaan tiga terduga pelaku lainnya atas pembunuhan yang terjadi di simpangan PLN tersebut.

“Dari tujuh terduga pelaku, baru empat yang sudah kita tangkap, kita proses dan dilakukan penahanan. Kami masih menyelidiki keberadaan tiga terduga pelaku lainnya,” kata Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, SIK, Senin (30/5).

Kapolres menghimbau ketiga terduga pelaku untuk segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Mengingat saat ini pihaknya sudah mengantongi identitasnya. Selain itu, pihaknya pun sudah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap ketiganya. DPO ini sudah disebarkan ke sejumlah Polsek, termasuk Polda Bali dan Polda Jawa Timur. “Kami himbau tiga orang terduga pelaku ini agar segera menyerahkan diri. Karena kami sudah mengantongi identitasnya. Selain itu juga sudah diterbitkan DPO. Daripada tetap melarikan diri, akan memberatkan ancaman hukumannya ketika tertangkap,” ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap empat terduga pelaku yang diamankan, pihaknya belum menyimpulan otak dari pelaku. Termasuk perannya masing-masing.

“Perannya masih kita dalami. Yang jelas sudah empat orang yang kita tangkap, dan mereka melakukan aksinya secara bersma-sama,” tukas Kapolres. (ind)

(Suara NTB/dok)

Muhammad

wa selama ini tidak menjadi ternoda hanya karena kesalahan kecil yang bersifat administratif. “Kita langsung lakukan pembinaan ke sekolah menindaklanjuti temuan administratif,” terang Badron.

Kepada sekolah, Badron juga mengimbau agar mengkaji kembali juknis tentang pelaksanaan dan penggunaan dana BOS. Jangan dipahami setengah - setengah, namun menyeluruh seperti yang termuat dalam Juknis.

Sehingga dalam pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.

Untuk pencairan BOS Triwulan kedua ini, Badron menyebutkan hampir semua

Sumbawa Besar (Suara NTB) Aparat Kodim 1607 Sumbawa dan Polhut mengamankan satu truk bermuatan 8 kubik kayu jati, Minggu (29/5) malam sekitar pukul 21.00 Wita. Truk tersebut dicegat di Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir lantaran diduga mengangkut kayu hasil illegal logging.

Informasinya, penangkapan berawal dari aparat TNI memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya truk pengangkut kayu dari kawasan Olat Rawa sekitar pukul 20.00 Wita. Rencananya kayu jati yang sudah dalam bentuk olahan tersebut akan dibawa ke Kabupaten Bima. Menindaklanjuti laporan, tim yang dipimpin Dan Unit Inteldim 1607 Sumbawa, Lettu Inf. Zainul Fahri berkoordinasi dengan pihak kehutanan guna melakukan penangkapan. Sekitar pukul 20.

45 Wita, tim menghadang truk bernopol AA 1780 BE yang dikemudikan Ka (26) warga Temanggung, Jawa Tengah di Desa Ngeru,Kecamatan Moyo Hilir.

Saat dilakukan penggeledahan, terdapat 8 kubik kayu jati yang sudah diolah. Diduga kuat kayu tersebut hasil illegal logging.

Sehingga truk dan sopir beserta dua orang penumpang diamankan ke Dinas Kehutanan untuk diproses lanjut.

Dandim 1607 Sumbawa, Letkol ARM. Sumanto membenarkan adanya diamankan truk kayu tersebut. Pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat. Dandim kemudian menginstruksikan anggotanya guna melakukan pengecekan. “Saat ini barang bukti beserta sopir sudah diamankan

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN - Truk kayu dugaan hasil illegal logging yang diamankan aparat TNI dan Polhut. di Dinas Kehutanan guna proses lebih lanjut,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen akan serius dalam hal pemberantasan illegal logging ini, dan akan terus dilakukan. Dimana setiap truk kayu yang melintas akan diamankan untuk diperiksa. Kemudian pihaknya akan berkoordinasi dengan

KPH. Dimana KPH lebih mengetahui terkait dokumen kayu tersebut. “Jangan sampai aksi illegal logging ini terus terjadi. Karena dapat merusak hutan. Apabila hutan rusak, akan berdampak pada terjadinya bencana alam. Untuk itu illegal logging ini harus diperangi,” tukas Dandim. (ind)

sejumlah peliuk kami minta mendata warga yang ingin mendapatkan bantuan jamban itu,” tukasnya.

“Setelah program jamban ini

kan ada bedah rumah lagi. Jadi kalau terus menerus berjalan, maka gotong royong akan menjadi kebutuhan masyarakat kita,” imbuhnya. (bug)

Implementasi Reformasi Birokrasi di Sumbawa Dipercepat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemkab Sumbawa yang telah berlangsung sejak 2012 dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah cukup banyak membawa perubahan. Dari delapan area perubahan reformasi birokrasi maupun program percepatan Quick Wins.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa, Ishak, S.Sos dalam laporannya pada Rakor dan Sosialisasi arah kebijakan roadmap reformasi birokrasi 2015 – 2019 bersama Kemenpan RB dan Sosialisasi Penulis Buku “Birokrat Move On”, Senin (30/5), di Wisma Daerah. Untuk percepatan implementasi delapan area perubahan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa, tersosialisasikannya arah kebijakan reformasi birokrasi 2015 – 2019 oleh Kemenpan RB, pemantapan area perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui sosialisasi penulis “Buku Birokrat Move On”, serta tersusunnya draf road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahap II Thaun 2017 – 2021.

Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mahmud Abdullah yang membuka kegiatan tersebut menyatakan, reformasi birokrasi bukan sekadar kebutuhan.

Tetapi sudah menjadi tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Capaian dan keberhasilan reformasi birokrasi tersebut bukan hanya pada dokumentasi semata.

Namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan damp-

ak perubahan yang lebih baik.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pengembangan motivasi kerja, disiplin waktu salah satunya adalah melalui sosialisasi penulis buku-buku terkait reformasi birokrasi khususnya pengembangan integritas individu dan motivasi kerja seperti yang saat ini hadir penulis buku “Birokrat Move On” untuk memberikan motivasi dan pengembangan aparatur dalam upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam reformasi birokrasi. Karena hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pula pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. Diakui masih banyak permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbarui. Dan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Diakhir kegiatan pembukaan, Wabup menyerahkan cinderamata kepada Kepala Bidang Evaluasi Kelembagaan dan Tata Laksana pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB RI, Adrinal Tanjung dan kepada Kabid Penyiapan Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB RI, Agus Hartono, AK.,MM. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

Halaman 7

Kerjasama Bappeda Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Catatan Studi Banding Wakil Bupati

Pembagian Tupoksi yang Jelas Wujudkan Kesuksesan Bantaeng

(Suara NTB/ula)

Arifuddin Dompu (Suara NTB) Tata kelola pemerintahan yang bersih dengan pembagian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang jelas serta terukur berhasil mem-

ini menghantarkan warganya banyak miskin hingga 18 persen di tahun 2008.

Sejak awal kepemimpinan periode pertama, Bupati yang pernah menjadi guru besar Universitas Hasanuddin Makassar dan alumni Agriculture Kyushu University Jepang untuk S2 dan S3-nya ini melakukan pemetaan terhadap potensi daerah yang bisa memberikan penghasilan bagi warga dan mengajak rekan sealumni Jepangnya berkunjung ke daerahnya.

Air hujan yang selama ini menyebabkan Kabupaten Bantaeng kebanjiran dibuatkan tampungan air, sehingga tidak kebanjiran dan air ini mencukupi kebutuhan irigasi selama setahun dan melakukan rekayasa benih untuk meningkatkan produktivitas, khususnya padi dan jagung. ”Kesadaran masyarakatnya tinggi.

Mereka saling bahu membahu untuk membangun daerahnya. Ter-

bangun kesadaran bersama masyarakan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ini menjadi titik awal kemajuan Kabupaten Bantaeng yang mampu menekan kemiskinan dari 18 persen tahun 2008 dan menyisakan 5 persen tahun 2015. Selain fokus pada program unggulan daerah, Dompu ingin membangun kesadaran bersama sehingga pembangunan bisa saling melengkapi.

Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan bisa menjadi contoh kesuksesan membangun daerah. Sekitar 70 persen potensi daerahnya mengandalkan hasil pertanian, namun sebelum kepemimpinan Prof. DR. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr tahun 2008, Bantaeng dikenal sebagai daerah rawan banjir ketika musim hujan.

Ketika musim kemarau selalu dilanda kekeringan, sehingga petani hanya bisa menanam maksimal dua kali dalam setahun. Kondisi

yangberkelanjutandanmenghasilkan uang. Langkah ini pun akan diupayakan untuk diterapkan di Kabupaten Dompu, dengan mendorong kesadaran masyarakat untuk sama – sama membangun daerah kedepan. Membangun kesadaraniniharusdiawalidaristruktur pemerintah pada setiap level.

“Kalau sudah semua merasa memiliki, Dompu ini akan mudah dibangun. Mau dibangun apa saja mudah,” kata Arifuddin.

Selain itu, program tebu rakyat, sapi, jagung, rumput laut, dan pariwisata (TERPIJAR) yang menjadi unggulan daerah akan tetap menjadi fokus dalam pengentasan kemiskinan di Dompu. “Kita tidak bekerja semudah membalikkan telapak tangan. Semuanya membutuhkan proses. Mulai dari yang kecil – kecil,” katanya.

Kepala Bappeda Dompu, Ir. H. Moh. Rasyidin Suryadi, M.Si yang ikut mendampingi Wakil Bupati

ke Bantaeng mengatakan, program revolusi mental yang diterapkan Bupati sejak awal kepemimpinannya berhasil dilaksanakandijajaranaparaturpemerintah hingga masyarakat. Sehingga segala potensi alam yang dimiliki kelola secara optimal untuk pemberdayaan masyarakatnya.

Pada tahun 2008, angka kemiskinannya 17 – 18 persen dengan jumlah APBD hanya Rp 281 miliar. Saat ini, jumlah penduduk sudah 192 ribu jiwa dengan delapan Kecamatan, 21 Kelurahan, dan 47 Desa dan APBD-nya sudah Rp 800-an miliar. Namun pada tahun 2015, kemiskinan tinggal 5 persen dan ini menjadi angka keseimbangan yang tidak bisa dikurangi lagi. PDRB-nya hanya Rp 14 juta per tahun. Tapi ini menjadi penghasilan orang masyarakat di bawah dan tidak ada ketimpangan serta anomali, baik segi kesehatan, sanitasi dan pendidikan.

(Suara NTB/ula)

H. Moh Rasyidin Suryadi “Yang saya herankan, kinerja pegawai dan pejabat di sana itu sampai saat ini tidak ada diberikan TKD, tapi bisa membangun seperti itu,” kata Rasyidin. (ula/*)

Kades di Bima Diduga Dibacok Warga

Dikpora Belum Siap Tes Urine Pelajar Kota Bima (Suara NTB) – Minim dana, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, masih pikir – pikir mengenai wacana tes urine di kalangan pelajar. Sebab biaya ataupun kebutuhan selama tes, guna mendeteksi penyalaguna narkoba tersebut, sepenuhnya akan dibebankan kepada pihak sekolah.

“Jika ada pihak terkait yang mau membantu anggaran, kita akan dukung. Namun tes ini, kan butuh anggaran yang besar. Untuk itu kita pikir – pikir dulu,” kata Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, M.Ap menjawab Suara NTB, Senin (30/5).

Menurut dia, mengenai tes urine, jangan hanya memandang dari satu sisi. Misalnya diketahui persentase jumlah penyalahguna narkoba yang diduga terlibat, harus dites urine. Namun dampak setelah dites itu harus dikaji. Salah satunya akan berimbas pada gangguan psikologis dan mental pelajar.

“Jadi jangan kebakaran jenggot lah. Banyak yang akan menjadi pertimbangan,” katanya. Menurut dia, pelajar yang diduga menggunakan barang haram tersebut di Kota Bima sudah diketahui areanya. Aparat penegak hukum (APH) juga mengetahui tempat yang dimaksud. “Ada di titik – titik tertentu, menjadi pusat pengguna narkoba tingkat pelajar di Kota Bima, yang sudah diketahui jelas oleh APH,” jelasnya.

Kepala Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Bima, Kompol Jolmadi, S.Pd mengaku, tidak keberatan dengan sikap Dinas tersebut. Sebab, pihaknya akan melakukan tes urine apabila ada Satuan kerja (Satker) yang mengusulkan. Baik melalui HP, maupun bersurat secara resmi. “Kita akan melakukan tes urine apabila ada Satker yang mengusulkan. BNNK hanya menyediakan personel, soal dana akan ditanggung sepenuhnya satker pengusul,” katanya.

Dia menegaskan, pihaknya tidak akan memaksakan pihak Satker atau SKPD terkait, yang enggan pegawainya dites urine.

Selain minim alat tes urine, juga masih terkendala pada anggaran. “Anggaran masih sangat minim dan tes akan dilakukan hanya untuk skala prioritas,” tegasnya. (uki)

Bima (Suara NTB) – Kades Talapiti Kecamatan Ambalawi, Rudi, diduga dibacok oleh warganya sendiri, Senin (30/5) dinihari sekitar pukul 02.00 wita. Akibatnya pria berusia 53 tahun itu mengalami luka serius di sekujur tubuhnya, sehingga terpaksa harus dilarikan ke RSUD Bima.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, Kades terkena luka, pertama kali diketahui oleh istrinya.

Melihat suaminya terkapar dan bersimbah darah, dia berteriak meminta tolong kepada warga setempat.

Beberapa menit setelah itu, tetangga dan warga pun berdatangan. Langsung membawa

Kades itu ke Puskesmas Ambalawi, yang jaraknya tidak jauh dari kediaman korban.

Hanya saja, karena luka yang dialami cukup serius, dia kemudian dirujuk ke RSUD Bima mengunakan mobil ambulans milik Puskesmas setempat.

Pada saat dirujuk atau dibawa ke RSUD, Kades itu didampingi oleh beberapa per-

wakilan keluarga serta dikawal salah seorang anggota Polsek Ambalawi.

Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol H. Nurdin dikonfirmasi, membenarkan kejadian tersebut. Hanya saja, belum diketahui jelas motif para pelaku membacok oknum Kades tersebut.

“Motif dan penyebabnya

masih kita dalami, yang saat ini dalam tahap penyelidikan,” terangnya.

Nurdin mengaku, saat ini Korban masih dirawat di RSUD Bima. Sementara dua orang pelaku, sudah menyerahkan diri di Mapolsek Ambalawi, setelah adzan Subuh. Kini keduanya telah dititipkan dan ditahan di Polsek Rasanae Barat. “Pelakunya sudah diamankan, dan akan diproses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya” pungkas Nurdin. (uki) H. Nurdin (Suara NTB/uki)

Aktivis AMPD Persoalkan Dana Desa yang Bermasalah Dompu (Suara NTB) Massa Aliansi Masyarakat Peduli Desa (AMPD) Kabupaten Dompu melakukan aksi unjuk rasa terkait pengelolaan dana Desa tahun 2015 yang dinilai bermasalah. BPMPD bahkan dinilai melakukan pembiaran atas penyelewengan dana Desa seperti yang terjadi di Desa Rababaka.

Sutrisno, Ketua BPD Desa Rababaka Kecamatan Woja dalam orasinya di depan kantor BPMPD Kabupaten Dompu, Senin (30/5), menuding pihak BPMPD yang telah melakukan pembiaran atas penyelewengan pengelolaan dana Desa tahun 2015. Kepala Desa Rababaka yang diduga membawa kabur uang Desa sejak 2015 lalu dan kini sudah kembali bekerja sejak sebulan lalu tanpa dikenai sanksi apapun. “Kalau begini tata kelola pemerintahan, maka bisa hancur daerah ini,” tegasnya.

Suherman, dari Kiwu Kecamatan Kilo juga menuding adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana Desa tahun 2015. Semua Desa menganggarkan Rp 17,5 juta per Desa untuk pelatihan tim perumus dana Desa, sehingga dengan 72 Desa se Kabupaten Dompu terkumpul anggaran Rp 1,26 miliar. “Anggaran ini diserah-

(Suara NTB/uki)

Bulog Stop Beli Bawang Merah di Bima

(Suara NTB/ula)

ORASI - Massa aksi saat berorasi pada unjuk rasa di depan Kantor BPMPD Kabupaten Dompu, Senin (30/5), mempersoalkan dana desa yang bermasalah. kan ke BPMPD. Masa untuk pelatihan perumus dana Desa sampai begitu besar jumlahnya dan kita curigai ada permainan kepala BPMPD. Berdasarkan data ini akan kami laporkan ke Kejari Dompu,”

ungkapnya.

Namun massa aksi yang sebelumnya mengancam akan melaporkan Kepala BPMPD ke Kejaksaan ini justru kantor Kejari Dompu hanya dilewati dan melakukan orasi di

Warga Swadaya Perbaiki Ruas Jalan di Kiwu Dompu (Suara NTB) Warga Desa Kiwu Kecamatan Kilo melakukan swadaya

(Suara NTB/ula)

Kota Bima (Suara NTB) – Bulog Subdrive Bima berhenti membeli bawang merah di Kabupaten Bima. Hal itu sesuai instruksi Bulog pusat, Senin (23/5), hingga waktu yang belum diketahui. “Kami diminta untuk menghentikan sementara waktu, untuk tidak menyerap dan membeli bawang merah dari Bima,” kata Kepala Bulog Subrive Bima, Raden Guna Dharma, Senin (30/5).

Menurut dia, penghentian proses penyerapan, selain menjalankan tugas dan taat kebijakan yang dikeluarkan pusat, juga dikarenakan gudang penampungan bawang merah di Jakarta sudah penuh. Sehingga bawang merah yang berasal dari Bima dikhawatirkan akan rusak dan tidak layak dijual. “Bawang yang kita kirim kemarin, sampai saat ini masih disimpan di gudang,” katanya.

Pada saat penyerapan dan pembelian pertama hingga empat tahap, prosesnya lancar. Bulog membelinya dengan harga Rp 20.000 per kilo. Hanya saja, pada tahap kelima proses pembeliannya harus dihentikan sementara. “Kendalanya gudang sudah penuh, sehingga tidak memungkinkan kami untuk membeli,” katanya.

Sementara sisa bawang merah yang belum tertampung dan diserap sebanyak 200 ton dari kelompok tani, masih menunggu kebijakan pusat. Mengenai kapan mulai dilakukan penyerapan kembali. “Seandainya pendistribusiannya lancar, tentu penyerapan dan pembelian juga akan berjalan lancar,” terangnya.

Disamping itu, harga bawang merah saat ini, turun drastis menjadi Rp 16.480 per kilo. Turunnya harga tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Mulai dari adanya bawang impor hingga bawang dari berbagai wilayah tanpa terkecuali dari Bima, yang ditampung di gudang, rusak dan imbasnya kepada harga. “Kami membeli dari petani Rp 20.000 per kilo. Sementara dijual keluar kisarannya Rp 25.000. Akibat faktor di atas, harganya turun menjadi Rp 16.480 pekilo,” ujarnya.

Diakuinya, akibat hal itu. tidak hanya petani merugi, namun Bulog setempat merasakan hal yang serupa.

Karena proses pembelian dilakukan dengan banyak, sementara dijual baru sedikit. “Bulog dalam satu kilo merugi Rp 25.000,” akunya.

Ia berharap kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan komersial bagi Bulog daerah. Untuk membeli bawang kepada petani, sehingga dapat dijual ke daerah – daerah yang membutuhkan. “Pemasok dari wilayah NTT, Papua, Kalimantan dan Sumatera sangat membutuhkan bawang merah dari Bima. Dan mereka sudah menyatakan bersedia membeli,” pungkasnya. (uki)

bukti, tingkat kemiskinan 0 persen, pengangguran 0 persen, kematian bayi 0 persen tahun 2015,” kata Wakil Bupati Dompu, Arifuddin, SH kepada Suara NTB di Dompu.

Tata kelola pemerintahan dan pembinaan aparatur di Bantaeng cukup bagus. Semua program pemerintah diatur secara jelas tugas dan kewenangannya, mulai dari Bupati hingga jajaran tingkat bawah. Pada jangka tertentu, tugas yang diberikan sesuai program dievaluasi secara berkala. Ketika tidak mampu dikerjakan, pejabatnya langsung dimutasi. Program pembangunannya pun fokus pada kegiatan yang memberikan dampak luas terhadap perbaikan kehidupan masyarakat. Antara instansi pemerintah bekerja saling berkaitan dengan program utama.

Bantuan pemerintah pada masyarakat Kabupaten Bantaeng diberikan berdasarkan kebutuhan dan bisa berdampak pada usaha

dalam memperbaiki ruas jalan yang terputus saat diterjang banjir beberapa waktu lalu. Keputusan ini diambil warga untuk menyelamatkan harga jagung petani yang anjlok akibat kerusakan jalan.

Munawir, salah seorang warga Kiwu kepada Suara NTB, Senin (30/5) mengatakan, pihaknya memilih untuk melakukan penimbunan sementara akses jalan yang putus untuk menyelamathan harga jagung petani. Akibat akses jalan terputus, harga jagung petani setempat anjlok. Para pengusaha memperhitungkan kembali biaya angkut ganda akibat akses jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan.

“Karena pemerintah daerah tidak kunjung memperbaiki, makanya kita lakukan penimbunan d u l u , ” katanya.

Ia pun berharap, karena pemerintah daerah sudah me-

rencanakan penimbunan sementara akses jalan yang terputus dan penimbunan sudah dilakukan menggunakan anggaran warga. Pemda melalui BPBD bisa menghitung volume pekerjaan untuk mengganti uang warga. “Kita paksakan menggunakan uang warga agar tidak rugi dua kali,” terangnya.

Namun Munawir mengaku, sudah menghubungi pihak BPBD Dompu terkait penimbunan sementara untuk akses jalan ke Kiwu. Pekerjaan tersebut juga sudah dilihat pihak BPBD dan dijanjikan akan segera diganti biaya yang dikeluarkan warga dari pencairan dana tak terduga. “Kita berharap agar bisa dibayarkan kembali segera,” jelasnya.

Munawir pun berharap, agar akses jalan di Kiwu dan di Keramat Kecamatan Kilo yang terputus akibat banjir bandang beberapa waktu lalu segera ditangani secara permanen. Termasuk normalisasi sungai yang memicu kerusakan jalan akibat tidak bisa mengali ke laut.

“Penanganan secara permanen kita harapkan segera dilakukan agar banjir berikutnya tidak merusak lagi akses jalan,” harapnya. (ula)

depan kantor DPRD Dompu. Di DPRD, massa diterima Kurnia Ramadhan, SE (Ketua Banleg), Jamaluddin (Anggota Komisi I), M Iksan, S.Sos (Anggota Komisi II), Drs. H. A. Khalik, BA (Anggota Komisi II).

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardin, S.Sos membantah terlibat terkait penggunaan dana Rp 17,5 juta per desa tahun 2015. Anggaran itu terkait kontrak kerjasama Kepala Desa sama perusahaan untuk pelatihan dan pelaporan penggunaan dana Desa melalui sistem pengelolaan dana Desa.

Hasil kerjasama ini, semua desa dipasangi IT yang berhubungan langsung dengan pusat untuk pelaporan SPJ dan Dompu tercatat paling cepat memberikan laporan setelah Bangli, Bali. “Itu bukti bahwa penggunaan dana Rp 17,5 juta itu tidak ada artinya dengan penyelesaian laporan SPJ tentang keuangan lebih cepat,” katanya. “Saya hanya memfasilitasi saja,” tambah H. Supardin.

Terkait kasus desa Rababaka, H. Supardin mengatakan, hingga saat ini Kepala Desa Rababaka telah masuk bekerja kembali. Uang yang dibawa kabur sudah dikembalikan sebagian yaitu Rp 40 juta dari Rp 135 juta yang dibawa kabur. Tapi sesuai janjinya, anggaran itu akan dikembalikan dalam satu tahun. “Soal sanksi yang akan diberikan, bukan kewenangan BPMPD. Itu tergantung LHP Inspektorat,” katanya. (ula)

Kota Bima akan Bangun Masjid Terapung Kota Bima (Suara NTB) – Pemkot Bima akan membangun masjid terapung di kawasan teluk Bima, yang merupakan bagian dari grand design kawasan Niu – Lawata – Amahami. Saat ini rencana pembangunannya sedang tahap sosialisasi ke masyarakat hingga di tingkat SKPD setempat.

Kasi Tata Bangunan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Kota Bima, Ririn Kurniawati, ST, MT, menampilkan rancangan desain untuk menerima masukan dan pendapat dari jajaran SKPD pemerintah setempat di aula Pemkot Bima, Senin (30/5).

Di hadapan seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemkot Bima, Ririn menyampaikan pembangunan masjidterapungdiIndonesiasudah dilaksanakan di beberapa wilayah, antara lain di pantai Losari, Makassar dan di Padang, Sumatera Barat. “Pembangunan masjid terapung di Kota Bima mengambil referensi dari beberapa daerah ini. Terutama dalam prinsip memadukan desain khas lokal dengan desain modern,” katanya.

Katadia,duabentukkhasBima adalahnggusuwarudanumalengge.

Kedua unsur ini diserap dalam desain masjid terapung Amahami.

Yangdipadukandengansimbolbintang dalam Islam. Menurutnya, selain nggusu waru dan uma lengge, ada juga motif “bunga satako” yang bisa diaplikasikan pada kisi-kisi masjid. Desain itu mengambil contohmasjid,hasilrancanganWalikota Bandung, Ridwan Kamil, yang menampilkanlafadzAllahdanMuhammad pada kisi-kisinya.

“Masjid bisa diakses dari dua pintu. Hal ini untuk memudahkan para pengunjung dari kawasan taman (wisatawan) serta pengunjung dari kawasan pasar Amahami,”akunya.Ririnmenjelaskan,ada tiga konsep yang diterapkan dalam rancangan ini. Yakni terbuka, sehingga sirkulasi udara bersifat alami, intersection yaitu masjid berada pada persimpangan jalan dan mudahdiaksesdariarahmanapun.

“Terakhir konsep ikonik, yaitu harapan bahwa masjid tersebut kelak akan menjadi bangunan yang paling megah di kawasan ini,” jelasnya. Untuk itu, dia berharap pembangunan masjid tersebut mendapat dukungan dari masyarakat dan mampu diselesaikan dalam waktu dekat. (uki)

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

KALANGAN DPRD NTB mengingatkan Pemerintah Provinsi NTB agar mulai waspada di setiap pintu masuk untuk menjaga jangan sampai ada daging impor masuk ke NTB. Hal itu dinilai penting, mengingat rencana pemerintah pusat yang akan melakukan impor daging untuk menekan harga daging yang dinilai terlalu tinggi, menjelang bulan puasa dan Idul Fitri nanti.

Anggota Komisi II, DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM kepada Suara NTB, menyampaikan agar pemerintah daerah tidak terlena. Namun rencana pemerintah pusat itu harus diantisipasi lebih awal, untuk menjaga harga daging di NTB. “Pengendaliannya harus jelas, jangan sampai NTB sebagai daerah penghasil ternak, membiarkan daging impor itu masuk.

Dan ini tugas berat kita semua, dari pusat jangan berikan masuk, kita juga di daerah harus aktif untuk menghadangnya,” ujarnya.

Made Slamet juga berharap pada pemerintah pusat, agar sebelum kebijakan impor daging itu dilaksanakan, pemerintah pusat juga harus memperhatikan daerah-daerah yang merupakan penghasil daging, seperti NTB. Sehingga kebijakan impor daging itu mungkin hanya untuk di daerah-daerah tertentu.

“Kalaupun itu impor, kita minta itu jangan besar-besaran. Kita kan punya hitung-hitungan. Jangan sampai daerah kayak NTB, penghasil ternak, tetapi masuk ke sini. Kita harus perkuat penjagaan di pintu masuk. Karena sapi kita ke luar daerah tidak bisa masuk seperti ke Bali. Nah terus enak-enak impor mau masuk,” ujarnya.

Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan itu mengharapkan pada Gubernur NTB agar membuat suatu kebijakan untuk memproteksi hal tersebut. Selain itu, semua pihak juga agar turut serta untuk menjaganya, termasuk aparat.

“Dengan hitung-hitungan Rp 80.000, saja, sebenarnya sudah bagus harganya itu. Akan tetapi ini jangan lagi dirusak oleh barang luar, ini kan kacau. Untuk itu kita minta pusat, tidak apa-apa impor, tetapi jangan sampai menganggu daerah seperti NTB, ya daerah tertentu. Untuk itu kita harus aktif di sini kalau kita pro dengan peternak,” pungkasnya. (ndi)

(Suara NTB/dok)

Antisipasi Daging Impor

KERAWANAN saat ramadan telah dipetakan. Khusus di wilayah hukum Polsek Ampenan, balapan liar jelang Sahur menjadi atensi.

Sebab, bakal rawan perkelahian serta kecelakaan.

Kapolsek Ampenan, Kompol Raden Djoko Aman mengungkapkan, kerawanan pada saat bulan puasa masih seputar kejahatan 3C dan penyakit masyarakat.

Ditambah lagi, para pemuda yang kerap menggeber motornya untuk saling beradu cepat di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Sekarbela.

“Kita petakan, kita amankan. Ada beberapa titik rawan,” ungkapnya ditemui di Mapolda NTB, Senin (30/5). “Kita

Halaman 8

Pimpinan dan Fraksi Klarifikasi Pemecatan Umar Said ke DPP Golkar

LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHA YA BAHAY NARKOBA

Razia Balapan Liar

POLHUKAM

Mataram (Suara NTB) Tiga pimpinan dan seluruh fraksi di DPRD NTB mendatangi DPP Partai Golkar di Jakarta. Kedatangan mereka untuk mengklarifikasi kejelasan informasi antara pengakuan Umar Said yang telah direhabilitasi namanya. Sementara di satu sisi Fraksi Partai Golkar terus mendesak untuk segera memproses usulan pemberhentian Ketua DPRD NTB itu.

Dikonfirmasi terpisah, ketua Fraksi Partai Demokrat membenarkan kepergiannya ke DPP Golkar bersama tiga pimpinan dan fraksi-fraksi untuk mengklarifikasi pemecatan Umar Said.

sebanyak itu. Adapun sikap fraksi seperti itu, karena Munaslub Golkar kan sudah selesai, jadi sudah sangat jelas,” terangnya.

Isvie memastikan bahwa pengakuan Umar Said yang sudah direhabilitasi oleh DPP tersebut tidaklah benar. Karena keputusan pemecatan Umar Said itu diambil oleh DPP berdasarkan peraturan organisasi nomor 04 tahun 2013.

Pemborosan anggaran Sementara itu di tempat terpisah, Koordinator bidang anggaran, Fitra NTB, Ramli Ernanda mengkritisi keberangkatan tiga pimpinan dan sepuluh Ketua Fraksi DPRD NTB ke DPP Partai Golkar. Karena hal itu dinilainya hanya memborosankan anggaran. Padahal kata Ramli, kalau hanya sekadar untuk mengklarifikasi hal

“Mereka ke DPP itu untuk mengklarifikasi isu Pak Umar yang sudah direhabilitasi. Dan itu Umar sendiri yang memintanya,” ujar Ketua Fraksi Golkar, Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, Senin (30/5) kemarin.

Lebih lanjut dikatakannnya, yang berangkat ke DPP Golkar tersebut ada tiga pimpinan DPRD. Kecuali Umar Said dan seluruh fraksi.

Disinggung terkait dengan

beredarnya politik uang yang ditempuh oleh Fraksi Golkar, menyebabkan sikap mayoritas fraksi di DPRD kemudian berubah secara dramatis, berbalik mendukung percepatan pelengseran Umar Said. Ditanggapi santai oleh Isvie.

Menurutnya dugaan politik uang yang dilakukan oleh pihaknya itu tidak benar.

“Dari mana saya punya uang dan darimana saya punya

tersebut cukup hanya sekedar pimpinan, tidak perlu harus beramai-ramai dengan fraksi.

“Kalau hanya untuk itu tidak perlu ramai-ramai, kan hanya sekedar untuk ngomong sama Setya Novanto saja.

Apalagi sampai harus berharihari. Untuk itu Partai harus menegur orang-orangnya ini, dan Badan Kehormatan (BK) DPRD juga,” ucap Ramli.

Sementara itu, kepergian tiga orang pimpinan dan 10 ketua fraksi ke DPP Golkar itu, mengunakan SPPD dari Sekretariat DPRD NTB. Dimana biaya perjalanan dinas untuk satu orang anggota dewan dengan tujuan Jakarta, berkisar sampai Rp 15 juta. (ndi)

Ditpolair Polda NTB Selamatkan Empat Bocah Tenggelam Mataram (Suara NTB) – Tim Satrolda Ditpolair Polda NTB bergegas menyelami Pantai Kerandangan, Minggu (29/5).

Berbekal pelampung karet dan tenaga ekstra. Beradu dengan waktu menyelamatkan empat anak asal Praya, Lombok Tengah, yang terseret derasnya arus pantai barat Lombok.

Siang sekitar pukul 11.00 Wita, 30 orang remaja didampingi guru ngaji mereka berenang menghabiskan waktu liburan di pantai berpasir hitam itu.

“Setelah beberapa lama, ada empat anak yang terseret arus,” ungkap Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM, dihubungi Senin (30/5).

Keempat remaja itu, Zezi Urwandi (12), M Wahyudi (14), Dika Harianto (13), dan M Fajri Helmi (11) tak sadar ternyata sudah terseret hingga hampir sampai ke tengah. Derasnya arus membuat para korban tak

kuasa berenang kembali ke pinggir Personel Polair yang bertugas mengawasi perairan setempat, Aipda Albert Eteua, Brigadir Budianto, Brigadir Nyoman Nata Utama, Briptu Nengah Arya Adnyana, dan Briptu Gede Arde Kartama langsung bergerak sigap. Berusaha melakukan upaya penyelamatan. Berenang menyelam ke arah para korban.

Sekitar pukul 12.15 Wita, korban berhasil diselamatkan.

Ketika diangkat ke bibir pantai, di sebuah gubuk badan mereka tampak lemas. Guna perawatan lebih lanjut, korban dilarikan ke Puskesmas Senggigi.

“Setelah mendapatkan perawatan, mereka lalu dipulangkan ke Praya,” kata Tri Budi. Ia mengimbau kepada para orang tua, agar selalu memberikan pengawasan kepada anak ketika berlibur. Terlebih lagi, ketika berenang di pantai. (why)

akan lakukan penertiban dengan pihak terkait,” katanya.

Berdasarkan pemetaan kerawanan di tahun-tahun sebelumnya, kata Djoko, patut pula diwaspadai perbuatan maksiat di kos-kosan.

“Penindakan secara terpadu. Mengajak pihak pemerintah, misal dari aparat Kecamatan Ampenan dan Sekarbela,” terangnya. Pihaknya menjadwalkan razia di tempat dan waktu rawan tindak kejahatan. Melibatkan satuan Linmas.

Ia menyebutkan, kecenderungan saat ini kriminalitas dapat terjadi sewaktu-waktu. Tidak terpaku pada waktu dini hari, yang kerap menjadi favorit para maling melancarkan aksi. “Waktu terjadinya kejahatan berubah terus. Kita patroli. Kita razia,” ujar Djoko.

Selain itu, sudah dimulai dengan menyebarkan spanduk dan selebaran imbauan. Mengenai ajakan tentang menghindari membunyikan petasan di kala masyarakat menjalankan ibadah.

Sore hari masih menjadi waktu rawan kemacetan, di kala masyarakat sibuk berburu hidangan berbuka.

Di Ampenan dan Sekarbela sendiri memiliki sejumlah sentra kuliner favorit yang diburu pelanggan.

“Kita tempatkan anggota di beberapa titik rawan untuk mengurai kemacetan,” terangnya. Ia berharap dengan upaya bersama, kamtibmas masyarakat khususnya warga Ampenan dan Sekarbela dapat berjalan kondusif.

“Setiap elemen masyarakat menghormati dan menghargai, dan saling toleransi. Jangan mudah terprovokasi. Ada kejadian harap segera melapor pihak kepolisian,” tandas Djoko. (why)

(Suara NTB/ist)

BERI PERAWATAN - Personel Ditpolair Polda NTB memberi perawatan korban tenggelam setelah sebelumnya diselamatkan dari derasnya arus Pantai Kerandangan.

Masyarakat Pelosok Antusias Sambut Pojok Konseling BNN Mataram (Suara NTB) Pojok konseling kian memperluas jangkauan. Jika selama ini di seputar wilayah perkotaan, tim Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTB bahkan turun ke pelosok desa. Mereka mensosialisasikan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

Kegiatan dipusatkan di Pelabuhan Carik, dirangkai dengan berbagai acara. Selain sosialisasi P4GN, juga digelar pernyataan deklarasi “Stop Narkoba” masyarakat Kecamatan Bayan dipimpin Camat Bayan, dilanjutkan berbagai acara hiburan lainnya, digagas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Bayan.

Diantara kegiatan itu, stan pojok konseling menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat. Mereka berkerumun untuk memperoleh informasi maupun konsultasi tentang narkoba dan penanganannya. Tim pojok konseling memang hadir lengkap dengan perangkat, materi, pengenalan jenis-jenis narkoba. Masyatakat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara pun sangat antusias dalam memperoleh informasi tentang narkoba. “Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang walaupun terpencil di pelosok Kecamatan Bayan masih cukup peduli dalam hal penanganan ataupun pencegahan penyalahgunaan narkoba,” kata Kabid Pen-

cegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB, Anggraeni Ninik Munharti, SH, MH. Cukup banyak masyarakat yang mengunjungi stan pojok konseling.

Mereka berkonsultasi, bahkan memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkoba. Pihaknya pun mengapresiasi seluruh rangkaian kegiatan masyarakat tersebut.

“Kami sangat mengharapkan dan mengimbau keterbukaan masyarakat seperti ini. Apabila seluruh masyarakat mau terbuka dan tidak perlu merasa malu untuk berkonsultasi maupun mencari in-

formasi tentang narkoba, akan memudahkan bagi masyarakat dalam upaya upaya pencegahan dini terhadap penyalahgunaan narkoba,” demikian penjelasan Anggraeni.

Pojok Konseling BNNP NTB akan selalu hadir dalam setiap kesempatan dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sebab menurut dia, ini adalah salah satu upaya untuk mendorong masyarakat dalam mensosialisasikan P4GN di wilayah NTB. Sehingga seluruh masyarakat memiliki pengetahuan tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (ars/*)

(Suara NTB/humasbnn)

PENJELASAN - Tim pojok konseling Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN NTB saat memberi penjelasan kepada pelajar dan masyarakat di Kecamatan Bayan, KLU, tentang bahaya narkoba.

Anggota Korem 162/WB Jalani Tes Urine Mataram (Suara NTB) Tak henti hentinya jajaran Ko-

rem 162/WB melakukan cegah dini bahaya narkoba di internal, baik prajurit maupun perwira. Cara ini sebagai aktualisasi dari istilah “mencegah lebih baik dari mengobati”, dengan digelarnya kegiatan tes urine Senin (30/5) di Aula Sudirman Korem.

Sebelum tes urine, dilaksanakan kegiatan sosialisasi narkoba bagi seluruh anggota Korem 162/WB. Kegiatan sosialisasi yang dibuka langsung oleh Danrem 162/WB, Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf, M.A. Menurut Danrem, sosialisasi dan tes urine itu dilaksanakan agar seluruh anggota baik militer maupun PNS memahami dan benar-benar mengerti mengenai bahaya penyalahguaan narkoba.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem menyampaikan kepada seluruh anggota agar tidak sekali-kali mencoba menjadi pengguna apalagi sampai menjadi pengedar narkoba. Karena

tidak hanya akan merugikan diri sendiri dan keluarga, namun juga akan mencoreng citra dan nama baik institusi.

“Selain itu pimpinan TNI telah menegaskan bahwa hukuman pemecatan juga akan dijatuhkan bagi para anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh Tim dari Denkesyah Mataram tersebut diikuti oleh seluruh anggota militer maupun PNS jajaran Korem 162/WB. Sosialisasi diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada seluruh personel agar tidak mencoba untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sekaligus bisa memberikan penjelasan kepada keluarga serta orang terdekat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut.

Setelah pelaksanaan sosialisasi dilanjutkan dengan kegiatan tes urine bagi seluruh anggota Korem 162/WB. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

TES URINE - Sejumlah personel Korem 162/WB saat tes urine di aula Sudirman setempat.

BUDAYA DAN HIBURAN

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

Halaman 9

Tak Jadi Soal

Ketua BPPD Rangkap Jabatan

10 Ruang Pertemuan Nyaman di Hotel Lombok Plaza HOTEL Lombok Plaza merupakan salah satu hotel di Kota Mataram yang banyak didatangi oleh wisatawan. Berdiri di jantung Kota Mataram menjadikan hotel ini sangat strategis untuk berkunjung kemanapun. Hotel ini juga banyak digunakan sebagai lokasi pertemuan, karena memiliki 10 ruang pertemuan yang nyaman dengan berbagai kapasitas dan fasilitas.

“Ruang pertemuan ada 10, satu ruang pertemuan berkapasitas 800 orang. Biasanya digunakan untuk pertemuan dan acara pernikahan,” kata General Manager Hotel Lombok Plaza Diana M. Suartha kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (27/5).

Harga sewa masing-masing ruang pertemuan juga beragam. Masyarakat masih dapat melakukan negosiasi untuk menetapkan harga sewa ruang petemuan di hotel ini. Jika beruntung, masyarakat juga bisa mendapatkan potongan harga.

Hotel ini memiliki 42 kamar yang terbagi dalam lima tipe.

Diantaranya superior, the plaza suite room, the presidential suite room, cabanas dan cabanas suite. Untuk dapat menikmati waktu istirahat yang nyaman di hotel ini, para tamu hanya perlu membayar mulai dari Rp 550 ribu hingga Rp 2,5 juta. Berbagai fasilitas lain juga turut disediakan hotel lima lantai ini.

Masyarakat juga dapat menikmati aneka makanan khas Cina yang dimasak chef berpengalaman. Tidak perlu khawatir, sebeb hotel ini telah mengantongi sertifikat halal. Sehingga makanan yang disajikan terjamin kehalalannya. Apalagi harganya sangat terjangkau, mulai dari Rp 35 ribu hingga Rp 10 ribu.

“Kami sudah mendapatkan sertifikasi halal, sehingga makanan yang disajikan juga dipastikan halal. Harganya juga sangat terjangkau, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai harga,” kata Dian.

Saat mendatangi hotel ini, para tamu akan dilayani oleh 130 karyawan berpengalaman yang telah memiliki sertifikat bidang perhotelan. Pelayanan yang diberikan di hotel ini sangat maksimal. Apalagi hotel ini juga sangat memerhatikan detail setiap kebutuhan dan keinginan tamu yang datang.

Selain menu chinese, hotel ini juga menyediakan western food dan indonesian food. Sehingga masyarakat bisa lebih puas memilih menu masakan yang ingin disantap. Apalagi dihidangkan oleh chef berpengalaman dengan suasana hotel yang nyaman. Menu ini juga dapat dipesan bersamaan saat menyewa ruang pertemuan. (lin)

(Suara NTB/ist)

Ruang Pertemuan Berkapasitas 800 orang di Hotel Lombok Plaza

(Suara NTB/met)

GILI MARINGKIK – Daratan Gili Maringkik merupakan kawasan pariwisata terdekat dan mudah diakses dari Pelabuhan Tanjung Luar. Selain pemandangan berupa pantai, wisatawan juga dapat menikmati pesona Gunung Rinjani yang diselimuti kabut.

Menuju 1,5 Juta Wisnus

Transaksi dari Makassar Capai Rp 8 Miliar Mataram (Suara NTB) Tahun ini Provinsi NTB dijatahkan untuk mendatangkan wisatawan sebanyak tiga juta orang. Sebanyak 1,5 juta diantaranya merupakan wisatawan nusantara (wisnus).

Apalagi saat ini telah ada penerbangan langsung dari Makassar ke NTB. Fasilitas yang sudah ada ini perlu dimaksimalkan.

Melihat potensi itu, Disbudpar NTB telah melakukan sejumlah transaksi dengan pelaku pariwisata di Makassar, Sulawesi Selatan.

Transaksi itu melebihi target sebelumnya sebanyak Rp 3 miliar. Setelah melakukan table top, ternyata transaksi mencapai Rp 8 Miliar.

“Transaksinya sampai Rp 8 Miliar. Kemarin dihadiri oleh 75 orang pelaku pariwisata Makassar sebagai buyer. Dan pelaku pariwisata dari NTB sebagai seller. Ini merupakan awal yang baik,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. L. Muh. Faozal, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (30/5) kemarin.

Besarnya potensi pariwisata asal Makassar ini mengingat daer-

ah itu merupakan daerah transit utama di Indonesia Timur. Sehingga akses dari wilayah itu menuju NTB menjadi lebih mudah.

Hanya saja selama ini potensi itu belum dimaksimalkan. Faozal melihat perkembangan kunjungan wisatawan asal Makassar ini juga cukup baik. Dengan dilakukannya parade kebudayaan dan table top itu diharapkan dapat mendongkrak jumlah wisatawan mendatangi NTB. “Kita targetkan wisatawan asal Makassar sebanyak 50.000 orang. Melihat banyaknya transaksi kemarin saya rasa kita bisa mencapai target itu,” ujarnya.

Saat ini sudah ada dua maskapai penerbangan langsung dari

Makassar ke NTB. Dengan jumlah seat 180 dan 80 seat. Sehingga total seat penerbangan yang mendatangi NTB setiap harinya sebanyak 260 seat. Jumlah seat ini dirasa cukup untuk mendatangkan 50.000 wisatawan asal Makassar selama 2016 ini.

Bukan hanya itu saja. Kedatangan wisnus juga berpengaruh terhadap okupansi hotel di NTB. Hingga April 2016 okupansi hotel di NTB mencapai 70 persen. Jumlah itu juga didominasi oleh wisnus yang datang untuk pertemuan maupun untuk liburan. Jumlah itu diupayakan dapat bertambah apabila kerjasama dengan pelaku pariwisata asal Makassar dapat berjalan dengan baik. (lin)

Mataram (Suara NTB) Perkara rangkap jabatan yang dilakukan oleh ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Taufan Rahmadi, sebetulnya tidak menjadi soal secara keorganisasian. Demikian pandangan yang disampaikan oleh akademisi di bidang pariwisata, Halus Mandala.

Halus Mandala menilai, tak menjadi persoalan jika Taufan menjabat di dua lembaga sepanjang ia mampu bekerja secara optimal. Hanya saja, dari sisi administrasi double account memang tidak dibenarkan.

“Sebenarnya dari sisi organisasi, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Taufan tidak terlalu jadi soal. BPPD itu kan lembaga yang bersifat kolektif - kolegial, selama dia mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal, saya rasa tidak ada masalah,” jelasnya ketika dimintai pendapat tentang peran dan keterlibatan BPPD dalam memajukan pariwisata NTB, Senin (30/5).

Dosen ilmu pariwisata di Akademi Pariwisata (Akpar Mataram) dan Diploma III Pariwisata Universitas Mataram (D-3 Pariwisata Unram) ini mengemukakan, peran dan kontribusi BPPD NTB dalam memajukan pariwisata tetap mampu berjalan optimal, sekalipun Taufan tidak berada di NTB. “Jangan dilihat BPPD itu tidak bisa bekerja hanya karena ketuanya tidak berada di tempat, di BPPD ada unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana kebijakan. Segala bentuk keputusan dan kebijakan lembaga ditentukan melalui rapat unsur penentu yang berjumlah sembilan orang itu,” katanya.

Hanya saja, katanya kendala yang bisa muncul ketika Ketua BPPD tidak berada di tempat terjadi ketika suatu waktu tandatangannya dibutuhkan. Akan tetapi hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah besar karena bisa disiasati dengan pendelegasian. Bisa saja, ketua mendelegasikan kepada wakil atau sekretaris BPPD sebagai solusi atas kendala tersebut.

Meski begitu, sebagai anggota pengurus BPPD, pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur NTB, dalam hal penyelesaian perkara rangkap jabatan yang terjadi di lembaga kepariwisataan ini. Segenap unsur penentu serta unsur pelaksana kebijakan di BPPD masih menunggu respons gubernur atas usulan pengunduran diri yang sudah dilakukan secara resmi oleh Taufan Rahm a d i . (met)

(Suara NTB/met)

Mataram (Suara NTB) Cita - cita memajukan industri pariwisata NTB harus mampu dibuktikan dengan aksi nyata. Upaya mencapai target 3 juta angka kunjungan wisatawan pada tahun ini, sedianya direalisasikan melalui penyediaan akses penerbangan internasional.

Sepanjang tahun 2016 ini, NTB tidak memiliki konektivitas dari luar negeri yang bersedia menyiapkan jasa pelayanan penerbangan (internasional). Dengan begitu, Bandar Udara (bandara) yang dibangun berskala internasional yakni Lombok International Airport, di Lombok Tengah itu terkesan belum dimanfaatkan secara optimal.

“Pelaku usaha pariwisata harus mendorong pemerintah untuk melobi maskapai asing, baik Singapura maupun Australia agar mau melayani penerbangan langsung dari negara mereka ke daerah ini. Karena

bagaimanapun, wisatawan asing akan sulit datang kemari ketika memang tidak ada akses berupa penerbangan,” kata akademisi bidang pariwisata, Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Litt, kepada Suara NTB, Senin (30/5) di Mataram.

Mantan wartawan Bali Post yang mengajar Ilmu Pariwisata di Universitas Udayana ini mengatakan, citra destinasi pariwisata NTB lumayan bagus di daerah luar. Citra tersebut harus dijaga dengan merawat kepercayaan para wisatawan terhadap daerah ini. Saat datang ke Lombok untuk memberikan kuliah umum di Akademi Pariwisata Mataram, guru besar ilmu pariwisata ini sempat menikmati suasana alam Gili Trawangan.

Ia berpendapat, Industri pariwisata NTB sudah lumayan dinamis dan maju seiring perkembangan zaman. Banyak perubahan yang mengarah pada

hal - hal positif yang harus tetap dipertahankan. Selain alam yang mempesona, keramahan penduduk dan pelayanan yang prima pada wisatawan juga menjadi aset unggulan dalam upaya mendorong kemajuan industri pariwisata.

“Dulu ketika saya datang ke Lombok, khususnya ke Gili Trawangan, saat itu masih banyak pedagang asongan, sekarang sudah tidak ada. Itu merupakan hal positif, karena bagaimanapun, pedagang asongan di tempat - tempat pariwisata itu cukup mengganggu ketenangan dan kenyamanan para wisatawan,” jelasnya.

Ia berpendapat, pemerintah harus mengakomodir para pedagang asongan tersebut dengan menyiapkan lahan sebagai tempat mereka mencari nafkah.

Dengan begitu, destinasi menjadi lebih tertata rapi. Pemerintah juga harus menjamin pemenuhan aspek kesejahteraan mereka

(Suara NTB/met)

Majukan Pariwisata, NTB Harus Siapkan Penerbangan Internasional

melalui pemberdayaan sehingga mereka tidak lagi melakoni aktifitas sebagai pedagang asongan.

“Bukan berarti mau mempersempit ruang bagi rakyat untuk terlibat dalam dunia pariwisata, pemerintah tetap harus menjamin kesejahteraan mereka. Langkahnya adalah dengan menyiapkan sarana sebagai tempat mereka bekerja demi meningkatkan pendapatan ekonomi,” tuturnya.

Dikatakan, dampak industri pariwisata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lumayan positif. Ia menjabarkan, pertumbuhan ekonomi masyarakat di pulau Bali sejak tahun 1971 - 2014 berjalan secara optimal. Hal tersebut didukung oleh industri pariwisata yang sedang dikembangkan.

“Di Bali, kontribusi pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan sektor pertanian sejak tahun 1971 sampai 2014 berbanding terbalik dengan kontribusi industri pariwisata. Kontribusi pariwisata di Bali berbanding terbalik 180 derajad dengan pertanian,” katanya.

Dijabarkan, Pada tahun 1971 pendapatan perkapita masyarakat di Bali melalui sektor pertanian mencapai angka 59.3 persen. Sementara pada tahun 2014 berubah drastis menjadi hanya 14.6 persen. Sementara pada sek-

tor pariwisata pada tahun 1971, pendapatan perkapita penduduk di Pulau Bali hanya mencapai 31.8 persen. Lantas, pada tahun 2014 melonjak dengan angka mencapai 64.8 persen.

Begitu juga tingkat penyerapan tenaga kerja dalam dua bidang itu pada tahun yang sama. Sektor pertanian di Bali pada tahun 1971 mampu meny-

erap tenaga kerja sampai 67.5 persen. Namun pada tahun 2014 bergeser menjadi 24.8 persen. Sebaliknya, pada sektor pariwisata, tingkat keterserapan tenaga kerja pada tahun 1971 di Bali hanya mencapai 22.2 persen, selanjutnya pada tahun 2014, tingkat keterserapan tenaga kerja berubah hingga mencapai 51.3 persen. (met)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

Halaman 10

Verifikasi Lulusan SNMPTN Gelar USBK PELAKSANAAN Ujian Semester Berbasis Komputer (USBK) di Madrasah Aliyah (MA) Muallimat NW Pancor Lombok Timur (Lotim) direspons siswa kelas 10 dan kelas 11. Pasalnya, ujian semester yang digelar dengan sistem online itu membuat siswa lebih semangat dan giat dalam belajar. ‘’Bahkan, pada pelaksanaannya para santri mengaku senang dan nya(Suara NTB/dok) man, jika ujian semester H.Humaidi menggunakan komputer,’’ ungkap Kepala MA Muallimat NW Pancor, Drs. H. Humaidi, pada Suara NTB, akhir pekan lalu.

Selain itu, pelaksanaan USBK ini juga bertujuan menjauhkan siswa dari perlakuan gagap teknologi (gaptek), karena teknologi akan memberikan pengetahuan, keterampilan, keahlian bertahan hidup, dan perkembangan belajar yang membangun integritas santri. Menurutnya, jika tidak dibiasakan sejak dini, maka secara otomatis para santri akan jauh ketinggalan.

Atas dasar itu, ujarnya, sangat penting teknologi di kalangan santri lebih awal diperkenalkan, karena tantangan ke depan jauh lebih besar. “Kalau kita tidak biasakan dari sekarang untuk mengelola teknologi secara aman dan sehat, tentu para santri akan ketinggalan,” jelasnya.

Humaidi menambahkan, jumlah komputer yang saat ini dimiliki MA Muallimat NW Pancor sebanyak 150 unit ditambah dengan 50 unit yang masih dalam proses pemesanan. Sementara target komputer yang harus dimiliki MA Muallimat NW Pancor adalah 300 unit.

Untuk mencapai target itu dalam meningkatkan mutu pendidikan, pihak MA Muallimat NW Pancor menggandeng wali murid.

Atas dasar itu, komunikasi antara sekolah dengan wali murid sangatlah penting, karena keberhasilan proses belajar-mengajar setidaknya melibatkan tiga faktor utama, yakni guru, murid dan wali murid. Jika kerjasama antara ketiga unsur ini bisa berlangsung dengan harmonis, maka kemungkinan besar proses belajar-mengajar akan bisa berlangsung dengan baik.

“Ke depan aktivitas santri di MA Muallimat NW Pancor bisa dipantau oleh wali murid lewat rumahnya masing-masing. Ini sebagai upaya MA Muallimat NW Pancor go international,” targetnya.

Penambahan komputer sesuai dengan konsep pembelajaran yang ada di MA Muallimat NW Pancor untuk pembelajaran 30 persen, teori 30 persen dan praktik 40 persen. Itu sesuai dengan penerapan pembiasaan, perhatian dan kebutuhan (PPK). Namun, keluhnya, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan USBK ini adalah sering pemadam listrik, sehingga sejauh ini sudah dua unit komputer yang dimilikinya rusak lantaran pemadaman listrik. “Bulan ini, kita target 30 komputer itu bisa terealisasi,” harapnya. (yon)

TK Islam Al Jihad Gelar Wisuda Bersama Praya (Suara NTB) Taman Kanak-kanak (TK) Islam Al Jihad Desa Peresak Batukliang Lombok Tengah (Loteng), Senin (30/5) kemarin, menggelar wisuda bersama dengan TK Cendikia Rinjani Mandiri Desa Bunut Baok Praya dan TK Sirajul Muttaqin Desa Montong Ajan Praya Barat Daya. Sebanyak 25 siswa diwisuda pada acara yang digelar di RM Cahaya Praya ini.

Hadir pada acara tersebut para pembina TK, pengurus dan pejabat lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng. Para orang tua wali dan unsur pemerintah desa asal TK juga hadir, menyemarakkan kegiatan yang baru pertama kalinya digelar di Loteng tersebut. “Wisuda bersama ini memang atas inisiasi TK Al Jihad,” ujar Kepala TK Al Jihad, Ahyar Rosidi.

Selain sebagai ajang silaturahmi antarpengurus TK yang ada, wisuda bersama sebagai ajang silaturahmi para murid dan orang tua wali. Dengan begitu, para siswa bisa saling mengenal dengan siswa asal TK lainnya. “Dari sisi sosial, wisuda bersama ini punya manfaat yang cukup besar,” tandasnya.

Sebelum acara wisuda berlangsung, para siswa dari masing-masing TK menunjukkan kebolehannya di hadapan undangan yang hadir. Mulai dari kemampuan tarik suara hingga kemampuan menghafal ayat-ayat pendek Al Qur’an.

Pada kesempatan yang sama, L. Jakse, S.Pd, perwakilan Dikpora Loteng mengapresiasi kegiatan wisuda bersama tersebut. Hal itu menunjukkan eksistensi TK bersangkutan.

Dan, diharapkan ke depan pola yang sama bisa ditiru oleh pengurus TK-TK lainnya di Loteng.

Menurutnya, sejak kemunculan pertama kali tahun 2003 lalu, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami perkembangan cukup pesat. Terbukti, sampai saat ini jumlah lembaga pendidikan usia dini yang terdata di Dikpora Loteng, sudah mencapai lebih dari 800 lembaga. Walau banyak di antara lembaga-lembaga ini yang masih butuh pembinaan. Dan, Dikpora Loteng sendiri berkomitmen terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada lembaga-lembaga pendidikan usia dini, karena pentingnya keberadaan lembaga pendidikan usia dini tersebut. (kir)

(Suara NTB/kir)

TARIK SUARA - Para siswa TKI Al Jihad menunjukkan kemampuan tarik suara saat wisuda bersama, Senin (30/5).

Data Tak Sesuai, Calon Mahasiswa Dicoret Mataram (Suara NTB) Pengumuman kelulusan calon mahasiswa melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang diumumkan pada 9 Mei lalu akan dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan mulai Selasa ini (31/5). Tujuannya melihat kesesuaian data, antara yang diberikan pendaftar dengan data sebenarnya.

Menurut Rektor Universitas Mataram (Unram), Prof. Ir. H. Sunarpi, PhD, Selasa ini akan dilakukan verifikasi akhir untuk calon mahasiswa yang dinyatakan lulus SNMPTN. ‘’Verifikasi terkait dengan

UKT dan verifikasi akademik. Hal ini merupakan kebijakan secara nasional.

Pengumuman SNPMTN itu bukan final. Tapi menunggu pengumuman verifikasi PTNPTN,” kata Sunarpi.

Verifikasi ini, katanya, untuk melihat keaslian dari rapor dan dokumen yang disampaikan secara online oleh pelamar SNMPTN. Tim yang akan memverifikasi, nantinya akan mengkroscek keaslian dari dokumen

Menurut Sunarpi, verifikasi ini dilakukan untuk mendidik putra-putri bangsa agar menjadi orang yang jujur. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus SNMPTN akan dikumpulkan, dan membawa dokumen yang akan diverifikasi.

“Setelah verifikasi, Dekan dan Ketua Program Studi membawa hasilnya. Intinya kita menjaga agar tidak ada yang dirugikan,” pungkas Sunarpi. (ron)

Pelaksanaan SBMPTN Diharapkan Objektif Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2016 di Mataram, Selasa ini (31/5) diharapkan berjalan dengan lancar dan objektif. Di mana, Senin (30/5) dokumen SBMPTN dibuka Rektor Universitas Mataram (Unram), Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D, di Sekretariat Panitia Lokal (Panlok) 65 Auditorium M. Yusuf Abubakar.

Hadir juga Ketua Panitia Lokal (Panlok) 65, Prof. Dr. Ir. H. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si, koordinator pengawas, dan sejumlah civitas akademika Unram.

Dokumen SBMPTN itu dikirim melalui paket pos dari percetakan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan disimpan di ruangan yang bersegel.

Pembukaan dokumen SBMPTN yang berupa soal, lembar jawaban, dan berita acara, dilakukan secara simbolis oleh Rektor Unram, Sunarpi.

Dalam sambutannya, Sunarpi mengapresiasi kinerja Panlok SBMPTN. SBMPTN, katanya, merupakan kebanggaan dari perguruan tinggi, karena SBMPTN dianggap ujian yang kredibel dibanding dengan ujian yang lain.

Ia juga berharap, dalam pelaksanaan SBMPTN tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perjokian, kecurangan dan sebagainya. “Sehingga ujian ini berlangsung secara objektif dan memberikan rasa

keadilan ke semua. Persiapan, sudah cukup matang, dengan sangat teliti dan rapi. Tinggal pelaksanaan di lokasi. Supaya berlangsung dengan aman dan tertib,” katanya.

Sunarpi juga menyampaikan, tantangan yang dihadapi oleh panitia tahun ini, terkait dengan persoalan anggaran yang menurun hingga 50 persen dibanding tahun lalu.

Sementara Ketua Panlok 65, Lalu Wirasapta Karyadi, dalam laporannya menyampaikan Ujian SBMPTN akan dilaksanakan, Selasa (31/5). SBMPTN digelar selama sehari dengan dua kali rehat. Mulai dari jam 08.00 Wita, dan berakhir pada pukul 15.30 Wita.

Pada ujian ini terdapat 1.100 pengawas yang akan ditempatkan di 507 ruangan tempat pelaksanaan ujian. Ruang ujian Panlok 65 berada di kampus Unram dan sejumlah sekolah yang ada di Mataram.

Peserta SBMPTN sebanyak 11.990 orang, dengan rincian yang mengambil jurusan saintek sebanyak 3.471 orang, Soshum sebanyak 4.333 orang, dan yang campuran sebanyak 4.186. “Dari jumlah 11.990 ini, ada 60 orang yang mengikuti ujian SBMPTN Computer Base Test (CBT). CBT untuk yang mengambil saintek dan dan soshum. Berlokasi di Fakultas Kedokteran Unram,” kata Wirasapta.

Wirasapta mengatakan, dalam sosialisasi pengawas

(Suara NTB/ron)

BUKA - Rektor Unram H. Sunarpi membuka naskah soal SBMPTN di Auditorium Yusuf Abubakar Unram, Senin (30/5).

SBMPTN, disampaikan kepada pengawas tentang berbagai kaidah-kaidah atau prosedur pengawasan. Agar tata cara pengawasan dapat seragam. (ron)

BEM Akpar Mataram Gelar ”Speech Contest” dan ”Fashion Show” Mataram (Suara NTB) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram menggelar Speech Contest dan Fashion Show, pada Sabtu (28/5) sore hingga malam lalu. Bertempat di kampus Akpar Mataram. Acara ini untuk menonjolkan ke(Suara NTB/ist) mampuan mahasiswa. FASHION SHOW - Kegiatan Speech Contest dan Serta bagian dari keg- Fashion Show yang digelar oleh BEM Akpar Mataram. iatan BEM untuk mempublikasikan pengurus dan anggota saing secara global.

BEM yang baru.

“Ini untuk menonjolkan kemampuan Ketua panitia, Syarif Hidayat yang mahasiswa untuk berdaya saing global,” ditemui di sela-sela acara Fashion Show, kata Syarif.

Sabtu (28/5) malam, mengatakan kegiaDirektur Akpar Mataram, Drs. I Putu tan ini bagian dari mempublikasi pengu- Gede, M. Par., sangat mengapresiasi kegrus dan anggota BEM yang baru. Di akhir iatan ini. Kegiatan semacam ini, katanacara dikenalkan semua angota BEM ya, dibutuhkan oleh lembaga. Karena seAkpar yang baru. “Setelah dilantik, ini makin banyak kegiatan seperti ini, akan bagian dari mempublikasikannya. Serta memberikan nilai tambah bagi lembaga. mengajak pengurus BEM yang baru ikut “Di samping mengelola akademik dan serta dalam kegiatan ini,” katanya. manajemen, diperlukan kegiatan kemaLomba Speech Contest diadakan Sab- hasiswaan,” katanya. tu sore. Dengan diikuti oleh 15 peserta.

Ia merasa bahagia karena kegiatan Melalui lomba ini, kata Syarif, dapat ini dapat terlaksana. Putu meminta kemembangkitkan semangat mahasiswa pada BEM untuk terus mengembangkan dalam mengembangkan kemampuan kegiatan positif. Dalam rangka mendukumereka dalam pidato berbahasa Inggris. ng kegiatan akademik dan non akademik.

Sementara pada malam harinya, sua“Terlebih lagi, Lombok sudah menjadi sana semarak terasa di pelataran kam- primadona bagi wisatawan. Selain mendapus Akpar. Secara bergiliran 20 peserta patkan predikat halal destination dan lomba fashion show yang mengenakan baju honeymoon destination, tingkat kunjungan adat dari berbagai daerah, menampilkan wisatawan juga meningkat dengan sangat kemampuan mereka memeragakan busa- luar biasa,” kata Putu Gede. na di atas panggung. Dan para juri khusyuk Kegiatan Fashion Show pada Sabtu memberikan catatan, di tengah riuhnya malam lalu, juga diisi dengan sejumlah para penonton yang menyaksikan. hiburan. Mulai dari dance, musik akusSyarif menjelaskan, Fashion Show ini tik dan sejumlah hiburan lainnya. Kegmengangkat tema adat Nusantara. Den- iatan ini juga dihadiri oleh sejumlah civgan menonjolkan budaya Indonesia pada itas akademika. Selain itu juga dari Himpakaian yang dikenakan. Rangkaian ac- punan Mahasiswa Pariwisata Indonesia ara ini, sebagai bagian untuk menonjol- (HMPI) Korwil Bali NTB. Penonton yang kan kemampuan mahasiswa untuk ber- hadir terlihat menikmati acara. (ron)

Pelajar di NTB Deklarasi Gerakan Gemar Membaca Mataram (Suara NTB) Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi (BPAP) NTB megggelar kegiatan Peluncuran dan Pencanangan Gerakan Cinta Membaca, Pembangunan Arsip Pemerintah Provinsi NTB dan Program Arsip di Tangan, yang berlangsung Senin (30/5).

Pada kesempatan tersebut, perwakilan pelajar dari berbagai sekolah termasuk pustakawan dan masyarakat mengikrarkan diri dalam deklarasi gerakan gemar membaca.

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi (BPAP) NTB Drs. H. Imhal, mengaku adanya Deklarasi Gerakan Gemar Membaca, pihaknya segera menerapkan pedoman yang telah disusun bersamasama antara pihak BPAP. Termasuk, perwakilan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, Dikpora dan Kemenag untuk menerapkan wajib membaca buku yang disukai bagi siswa di sekolah.

yang disampaikan. “Keputusan final, setelah memverifikasi,” ujar Sunarpi menekankan.

Jika data setelah verifikasi tidak sesuai. Maka calon mahasiswa, yang dinyatakan lulus SNMPTN, akan digugurkan.

“Dari hasil itu, dilakukan rapat pleno, bersama Dekan dan Ketua Prodi. Baik, mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan dokumen akademik. Sehingga menjadi keputusan Unram. Verifikasi itu secara nasional,” tegasnya.

‘’Tujuannya untuk meningkatkan minat baca dan pengunjung perpustakaan. Saat ini sepanjang tahun 2016 pengunjung perpustakaan mencapai 1.127.000 atau 24 persen dari jumlah penduduk,’’ terangnya, Senin (30/5).

Tak hanya itu, tindak lanjut dari deklarasi gerakan gemar membaca adalah siswa-siswi sekolah, termasuk mahasiswa diharapkan dapat rutin berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan atau sumber-sumber belajar masyarakat lainnya.

“Termasuk juga membuat ringkasan hasil bacaan dan membuat target buku bacaan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kalau di pondok pesantren kebutuhannya ialah membaca kitab kuning ya kitab kuning,” ujar Imhal.

Untuk SD disepakati buku yang harus dibaca sebanyak 3 buku, SMP 6 buku dan SMA 9 buku sesuai den-

(Suara NTB/humas Setda NTB)

BERSAMA - Wagub NTB H. Muh. Amin bersama salah satu siswa pada acara peluncuran dan pencanangan Gerakan Cinta Membaca di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, Senin (30/5). gan prioritas. Kemudian di SKPD, pihaknya meminta agar para pegawai meluangkan waktu untuk membaca sesuai dengan kebutuhan

SKPD. “Untuk buku-buku hasil resensi nanti akan difasilitasi oleh BPAP untuk dimasukkan ke media massa,” tambahnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

Target Emas di Nomor Lari Jarak Menengah Meragukan Mataram (Suara NTB) – Kegagalan Ridwan meraih medali emas di Kejurnas Atletik Laskar Pelangi di Belitung Timur, 23 Mei lalu mendapat kritikan dari KONI NTB. Ridwan dinilai tidak fokus tampil di event itu sehingga tak mampu mempersembahkan medali emas untuk NTB. Padahal potensinya sangat besar karena Ridwan merupakan peraih medali emas di nomor 800 meter dan 1.500 di PON Riau 2012.

(Suara NTB/ist)

SENAM - Suasana kegiatan senam sehat bersama yang digelar Tropicana Slim bersama Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Lombok di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, Minggu (29/5) (foto kiri).

Tropicana Slim Bersama YJI Lombok

Demikian dikatakan oleh Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI NTB, Wibowo Budi Santoso saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (30/5) kemarin. “ Sebe-

narnya Ridwan bisa lebih baik lagi kalau dia fokus. Tapi kenyataannya dia gagal meraih medali emas,” ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan Bowo menanggapi hasil yang

dicapai Ridwan di kejurnas atletik Laskar Pelangi belum lama ini. Sebagaimana diketahui Ridwan yang sebelumnya sukses meraih dua medali emas di nomor 800 meter dan

1.500 meter atletik di PON 2012 lalu justru hanya mampu meraih medali perunggu di kejurnas. Ini diakui Bowo karena tidak fokusnya Ridwan menghadapi event tersebut.

Menurut Bowo, seharusnya Ridwan bisa lebih baik tampil di kejurnas atletik di Belitung Timur. Pasalnya Ridwan merupakan pelari terbaik di 800 meter dan 1.500 meter di PON 2012. Apalagi saat ini usia Ridwan sedang dalam

usia emas yakni 27 tahun.

“Kalau saja dia bisa fokus saya rasa dia masih bisa menjadi yang terbaik,” jelasnya.

Belum tahu apa alasan Ridwan gagal meraih medali emas di PON Jabar 2016.

Pasalnya, sejak kejurnas atletik berakhir atlet asal kabupaten Sumbawa itu belum bisa dihubungi. Panggilan Suara NTB yang ditujukan ke nomor ponselnya juga tidak dijawab. (fan)

Mourinho Datang, Sambut Ramadan Rayakan Hari KONI dan PASI NTB Gelar Juan Mata Merapat Bebas Tembakau Lomba Lari 10 K ke Barcelona dengan Senam Sehat TROPICANA Slim bersama Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Lombok mengajak warga Lombok untuk melakukan senam sehat bersama di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, Minggu (29/5) lalu. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk dari Peringatan Hari Bebas Tembakau dan peluncuran produk baru dari susu Tropicana Slim yaitu Tropicana Slim Low Fat. Dalam acara ini Tropicana Slim turut mengundang komunitas-komunitas kesehatan dan pelajar SMA yang ada di Lombok. Adapun acara yang dilakukan pada senam sehat ini adalah senam jantung sehat bersama, penyuluhan kesehatan, cek kesehatan, dan pembagian doorprize yang berhadiah satu unit sepeda motor.

Dengan adanya acara ini Tropicana Slim berharap dapat mewujudkan masyarakat Lombok yang lebih peduli terhadap kesehatan. Ucapan terimakasih ditunjukan pihak Tropicana Slim kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah NTB, Yayasan Jantung Indonesia Cabang Lombok, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia di Lombok dan sponsor yang turut meramaikan acara senam sehat.

Adapun sponsor yang turut meramaikan acara ini, pihak Tropicana Slim menyampaikan rasa terimakasih kepada Citilink Indonesia, Bank Mandiri Taspen Pos, Yamaha Abian Tubuh, Suara NTB, Guardian, Sea Quill, dan Provider Tri. (r)

Manchester Sosok sarat pengalaman di Manchester United (MU) Juan Mata terancam hengkang dari Old Trafford menyusul kedatangan dan pengangkatan Jose Mourinho sebagai pelatih di kubu tim Setan Merah.

Diakui bahwa tidak ada masalah pribadi yang terkait antara Mourinho dengan Mata, sebagaimana dikutip dari laman 101 Great Goals.

Hubungan keduanya pernah terjalin ketika playmaker asal Spanyol itu masih membela Chelsea. Dan Special One melatih kubu The Blues.

Di mata Mourinho, grafik penampilan Mata boleh dibilang tidak bersinar benar. Ia kemudian d i -

Atlet Karate KSB Sabet

Empat Medali Mataram (Suara NTB) Empat atlet Ikatan Karate-Do Nasional (Inkanas) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berhasil mengukir prestasi di Kejuaraan Internasional Karate Terbuka “17th Malaysia Open Karate Championship 2016” yang berakhir di Malaysia, Minggu (29/5). Mereka menyabet empat medali, satu emas, satu perak dan dua perunggu.

Informasi dari Pelatih Inkanas KSB, Hendria Marantika, via ponselnya, Senin (30/ 5) lalu, satu-satunya medali emas diraih atlet KSB dari nomor kata beregu pasangan Adji Firmansyah dan Tabrani Millata Hanifah setelah mengalahkan unggulan Filipina di babak final. Sebelumnya Adji cs mengalahkan pasangan tuan rumah Malaysia di babak semifinal yang sejatinya difavoritkan meraih emas.

Kemudian medali perak diraih Adji Febriansyah di nomor Kata perorangan cadet putra. Kemudian dua perunggu diraih, Rabbani Millata Hanifa dan Ivan Tri Anugrah. Sebelum meraih medali perunggu, mereka berhasil menyingkirkan karateka-karateka tangguh dari Srilanka, Malaysia, India, Singapura, Bangladesh, Iran dan sesama Indonesia.

Keberhasilan empat atlet KSB itu tak diikuti dua atlet KSB lainnya. Pasalnya M. Iqbal Mihardi yang ikut dikelas kumite senior -55kg putra gagal menyumbangkan medali karena kalah dari karateka Malaysia, Abdul Hossain. Di pertandingan terakhir Safira Azzahra yang turun di kelas kumite 12-13 tahun sub cadet putri harus puas sampai putaran kedua karena kalah dari atlet Malaysia.

Hendria cukup puas dengan prestasi yang diraih empat karateka pelajar kebanggaan KSB tersebut. Apalagi keberhasilan yang didapat empat karateka Inkanas KSB ini merupakan prestasi pertama kali di ajang Internasional selama berkiprah di tahun 2016. Dan lawan yang dihadapi bukan atlet sembarangan, tapi karateka level Asia.

“Bersyukur sekali. Para atlet tampil diluar ekspektasi. Mereka bertanding begitu semangat,” jelasnya. Hendria berharap prestasi yang ditorehkan atletnya di kejuaraan internasional itu dapat menjadi langkah pembuka bagi empat atlet mudanya untuk bisa terus berprestasi di ajang internasional. (fan)

Juan Mata (Suara NTB/ist)

jual ke Manchester United oleh manajer asal Portugal itu pada jendela transfer pada Januari.

Menang di ajang Liga Champions bersama dengan Chelsea, Mata mampu meraih hati publik Stamford Bridge.

Dalam perkembangan lanjutan, pemain berpaspor Spanyol itu sampai suatu ketika perlu memutuskan untuk meninggalkan Old Trafford.

Ada sejumlah alasan yang menyebutkan bahwa Mata pada saatnya perlu segera meninggalkan Manchester United, tidak melulu ketika masih di bawah arahan Louis Van Gaal. Ia perlu juga berhitung dengan skuat Spanyol di Piala Eropa 2016.

Surat kabar El Mundo Deportivo kemudian mengangkat soal Mata pada Senin pekan ini. Koran itu meletakkan topik itu di halaman depan dan mengutip pendapat dari agennya.

Disebutkan bahwa Mata punya pilihan pindah ke Barcelona pada musim ini.

Juara Liga Spanyol itu menyebutkan bahwa soal itu merupakan opsi yang realistis.

Menurut El Mundo, Mata semakin dekat dengan Barcelona dengan memperhatikan jumlah transfer yang berlaku. Ini juga berkaitan dengan penunjukan Mourinho sebagai pelatih di Manchester United.

Barcelona memerlukan seorang pemain yang berpengalaman berlaga di Liga Spanyol.

Pilihannya salah satunya jatih ke striker Sevilla Kevin Gameiro. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Menyambut datangnya bulan Ramadhan, KONI NTB bekerjasama dengan Dinas Dikpora NTB dan PASI NTB akan menggelar lomba lari 5 Kilometer (Km) dan 10 Km di Mataram, 5 Juni mendatang. Lomba lari yang mengambil tema “Sehat Menyambut Ramadhan” itu akan memperebutkan total hadiah 50 juta. Pihak panitia juga menyiapkan sarung dan mukena bagi 400 peserta yang lebih dulu sampai finis.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto yang dihubungi

Suara NTB di Mataram, (30/5) kemarin mengatakan lomba lari jarak jauh itu akan mengambil start di Perempatan Gedung Islamic Center mengelilingi Kota Mataram dan finis di tempat awal start.

“Bagi 400 finisher akan mendapatkan kain sarung dan mukena bagi pelari wanita,” ucapnya.

Lomba lari tersebut digelar KONI NTB, Dinas Dikpora dan PASI NTB dalam rangka menyambut bulan Ramadhan. Panitia memanfaatkan momentum bulan Ramadhan dengan harapan lewat lomba lari

itu diharapkan dapat menyehatkan masyarakat sebelum memasuki bulan suci, sehingga masyarakat tetap dalam kindisi bugar saat menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah itu.

Untuk pendaftaran, pihak peserta bisa langsung ke Sekretariat KONI NTB, Kantor PT. DMB dan Dinas Dikpora NTB. Para pendaftar tak perlu membawa uang pendaftaran karena panitia membebaskan seluruh pendaftar dengan biaya pendaftaran. “Lomba lari ini tanpa biaya pendaftaran,” jelas Direktur PT. DMB ini. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 31 Mei 2016

Angkasa Pura Siapkan Anggaran Beli Aset Pemprov di LIA Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan menjual aset daerah yang ada di Lombok Internasional Airport (LIA). Pihak PT. Angkasa Pura I juga telah menyiapkan anggaran untuk membeli aset tersebut. Namun, penjualan aset tersebut masih menunggu hasil appraisal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali. Di samping itu, DJKN juga melakukan appraisal terhadap besaran kontribusi yang harus disetor PT. Angkasa Pura I ke Pemprov NTB selama memanfaatkan aset tersebut. ‘’Intinya, Angkasa Pura sudah siap tahun anggaran ini. Tapi itu bisa terjadi setelah adanya hasil appraisal,’’ kata Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (30/5) siang kemarin.

Dijelaskan, appraisal yang dilakukaan DJKN Bali ada dua.

Yakni appraisal nilai aset pemprov itu dan appraisal besaran kontribusi. Appraisal besaran kontribusi ini dilakukan karena menyangkut biaya pemeliharaan selama LIA beroperasi sejak 2010 lalu. Selama ini, katanya, biaya pemeliharaan aset tersebut dibiayai oleh PT. Angkasa Pura I LIA. Padahal, dalam Memorandum of Understanding (MoU), pemprov yang berkewajiban membayar biaya pemeliharaannya. Untuk itu, dalam menentukan besaran kontribusi yang disetor ke daerah, maka biaya pemeliharaan itu juga dihitung.

Terkait dengan appraisal ini, sebenarnya bulan Mei ini harus sudah tuntas. Pasalnya, besaran kontribusi itu harus mulai dibahas dan dimasukkan dalam pembahasan RAPBDP 2016. ‘’Berapa angka menurut appraisal, itulah yang masuk. Sekarang bagaimana angkanya tak bisa kita prediksi sebelum ada hasil appraisal. Tapi kita ikhtiarkan bisa masuk APBDP,’’ katanya.

Pada tahun 2013, DJKN Bali melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah melakukan appraisal aset pemprov di LIA dengan nilai wajar sebesar Rp 114 miliar lebih. Dengan rincian, apron seluas 48. 195 meter persegi dengan nilai wajarnya Rp 77, 102 miliar lebih, taxiway luasnya 13.859,34 meter persegi dengan nilai wajar Rp 29,357 miliar lebih. Kemudian service road luasnya 6.897 meter persegi dengan nilai wajar Rp 6,903 miliar lebih. Helipad luasnya 450 meter persegi dengan nilai Rp 1,4 miliar lebih.

Namun, hasil appraisal itu hanya berlaku selama enam bulan. Sehingga perlu dilakukan reappraisal untuk mengetahui nilai aset Pemprov NTB itu saat ini. Pelaksanaan pembangunan aset pemprov di areal LIA didasarkan atas MoU yang ditandatangani oleh gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura tahun 2006. Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian baru tahun 2009 antara gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura.

Salah satu klausul dalam pasal 7 perjanjian kerjasama antara pemprov dengan PT Angkasa Pura itu, ada kewajiban dari pihak pertama dalam hal ini Pemprov NTB untuk mendapatkan kontribusi tetap dari investasi yang ditanamkan di dalam pembangunan fasilitas LIA. (nas)

Halaman 12

Baru 0,9 Persen UMKM di NTB Dapat Akses Permodalan Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H.Manggaukang Raba, MM menyebutkan baru 0,9 persen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah ini yang mendaptkan akses permodalan dari lembaga perbankan dan lembaga non bank. Untuk meningkatkan jumlah UMKM yang dapat mengakses permodalan, sejumlah SKPD lingkup Pemprov NTB bertugas membina UMKM yang ada supaya mereka memenuhi syarat mendapatkan permodalan dari perbankan. ‘’Uang ini (bantuan permodalan) banyak sesungguhnya. Kayak KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan LPDB (Lembaga Penyaluran Dana Bergulir) penyerapannya masih rendah. Posisi kita data terakhir, UMKM yang mendapat akses permodalan itu baru 0,9 persen.

Baru segitu kita,’’ kata Manggaukang dikonfirmasi usai rapat bersama OJK, BI, Perbankan dan sejumlah SKPD terkait di ruang rapat Sekda, Senin (30/5) siang kemarin.

Minimnya jumlah UMKM

yang mendapatkan akses permodalan dari lembaga perbankan ini, kata Manggaukang lantaran banyak UMKM yang dinilai tidak bankable. UMKM yang belum bankable inilah yang perlu dibina oleh SKPD terkait seperti Bakorluh, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“UMKM tidak bankable inilah kemudian dibina oleh

SKPD terkait supaya dia menjadi bagus, bisa dicarikan jalan keluar dengan rekomendasi mereka (SKPD),”ujarnya. Jika dalam satu SKPD ada 20 kelompok UMKM yang dibina kemudian dibantu akses untuk memperoleh permodalan. Maka, kata Manggaukang, akan mampu menggerakkan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di NTB. Dalam pertemuan tersebut, kata Manggaukang, seluruh SKPD terkait diminta menyusun program UMKM mana saja yang perlu didukung akses permodalan. UMKM-UMKM yang menjadi binaan SKPD akan difasilitasi oleh OJK melalui lembaga perbankan dan lembaga non bank untuk bisa mendapatkan dukungan permodalan dan penjaminan. (nas)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4767CK NOKA/NOSIN : MH1JFH118EK227158/ JFH1E-1226814 AN. NURHAIRUNNISAH HLG DSKTR JL. MALIOBORO YOGYAKARTA

LOWONGAN ANEMONE SCHOOL BUTUH GURU CALISTUNG WNT MIN SMA HUB. XL 087759768585 SIMP. 085338296555 EMAIL KE anemonereadingschool@gmail.com

DIBUTUHKAN KARYAWAN PEREMPUAN/LAKI-LAKI USIA MAKS 30 THN UTK TENAGA PEMASARAN. LOKASI TOKO SEBELAH UTARA RSUD KOTA MATARAM HUB. IBU NANIK 08175730700

DI BTHKAN PRIA/WANITA USIA MAKS 25 THN UTK INSTRUKTUR YOGA DI HOTEL DIPULAU LOMBOK LAMARAN DIBAWA KE WARUNG G SEBLAH BARAT KNTR POS REMBIGE CP. 087861696717

Ajeng Roslinda Jadi Ketua KI NTB Mataram (Suara NTB) Setelah hampir lima bulan berproses, komisioner Komisi Informasi (KI) NTB 2016-2020 akhirnya terbentuk. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menandatangani SK penetapan lima komisioner KI NTB terpilih, empat tahun ke depan.

Mantan komisioner KI NTB periode sebelumnya, Ajeng Roslinda menakhodai KI NTB periode 2016-2020. Ia dibantu empat komisoner lainnya. ‘’SK sudah keluar tertanggal 24 Mei. Kita (komisioner baru) langsung bekerja, karena SK berlaku sejak ditetapkan, sudah action,” kata Ajeng ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (24/ 5) siang kemarin.

Dikatakan, lima komisioner KI yang terpilih periode 20162020 adalah Ajeng Roslinda, Hendriadi, Lalu Ahmad Busyairi, Muhammad Zaini dan Najamudin Amy. Para komisioner sudah membuat alat kelengkapan KI NTB. Dimana, Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda, Wakil Ketua Najamudin Amy, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), Lalu Ahmad Busyairi, Ketua Bidang Edukasi Sosialisasi dan Advokasi (ESA), Hendriadi dan Ketua Bidang Kelembagaan, Muhammad Zaini.

Ditanya kapan komisioner KI yang baru ini dilantik? Ajeng mengatakan informasi yang diperoleh mereka akan dilantik pada pekan ini. Informasi yang diterima, pada Rabu mendatang gubernur akan melantik Sekda NTB. Sehingga, kemungkinan komisioner KI NTB yang baru akan dilantik pada Kamis atau Jumat ini.

Ditanya apa langkah yang dilakukan komisioner yang baru

SALON SALON RUDI HADISUWARNO PROMO DISC 20 % ALL SERVICE SENIN – KAMIS, MULAI TANGGAL 1 JUNI, UNGGULAN MENANGANI RAMBUT BERMASALAH SEPERTI RAMBUT RONTOK, KETOMBE, RAPUH & MERANGSANG PERTUMBUHAN RAMBUT, JL. CATUR WARGA NO.27 TELP. 0370- 627990

karena lima bulan komisoner KI NTB mengalami kevakuman?

Ajeng mengatakan, pihaknya akan menangani kasus sengketa informasi yang ada. Dikatakan, ada sengketa informasi yang diajukan Somasi. “Baru satu sengketa yang masuk,”imbuhnya.

Ajeng Roslinda yang menjadi Ketua KI NTB periode kedua ini adalah ia merupakan Sarjana Peternakan Universitas Mataram. Sebelumnya, di Komisi Informasi NTB sebagai ia menjadi Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi NTB. Pernah juga menjadi Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB periode 2011 - 2013.

Selain itu, ia juga Wakil Ketua Ikatan Alumni Universitas Mataram. Pernah bekerja sebagai Branch Manager Bakrie Group To Governance Cabang Provinsi NTB (2006 - 2010). Lulusan Pelatihan Mediator Bersertifikat Pusat Mediator Indonesia Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta Tahun 2012.(nas)

(Suara NTB/nas)

COMPUTER FRESH KOMPUTER JUAL & SERVICE KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, TERSEDIA JUGA SPARE PART LAPTOP JL. KEBUDAYAAN NO.36 KARANG JANGKONG CAKRANEGARA TELP. 0370 – 632396 / 081805750009

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari.

Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 31 Mei 2016

Halaman 17

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 GELOMBANG pasang yang melanda Lingkun1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 gan Melayu Bangsal Kelurahan Ampenan Tengah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 cukup mengejutkan warga di sana. Meskipun om1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 bak pasang sebetulnya merupakan fenomena ru1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 tin yang terjadi setiap tahun, namun tetap saja 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 peristiwa alam tersebut membuat warga khawat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ir. Selain tinggi ombak yang cukup mengerikan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 dampaknya juga membuat rumah warga teren1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 dam air laut.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Dihadapkan pada situasi sulit seperti itu, warga 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 jelas berharap adanya perhatian dari pemerintah.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Terutama Pemkot Mataram. Sebetulnya tidak sulit 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 bagi Pemkot Mataram untuk mengatasi kekhawat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 iran warga. Hanya saja, yang terjadi di lapangan, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 warga justru mengeluhkan kinerja BPBD (Badan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 yang katanya lamban merespons laporan warga.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Sebagai SKPD teknis yang khusus mengurusi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 soal bencana, mestinya BPBD segera tanggap ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 tika ada laporan dari masyarakat. Untuk kondisi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ombak pasang yang menggenangi pemukiman 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 warga, paling tidak dibutuhkan bantuan karung pasir 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 untuk menghadang agar air tidak sampai masuk 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ke rumah warga. Nyatanya, hingga genangan aki1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 bat ombak pasang itu mulai menyusut, pihak dari 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 BPBD Kota Mataram belum juga tiba.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Wajar kalau kemudian sikap BPBD yang terke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 san tidak peka terhadap penderitaan masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ini dikritisi warga. Sebagai SKPD teknis, BPBD 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 mestinya mengesampingkan dulu hal-hal yang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 bersifat administratif. Seperti pendataan jumlah 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 korban ataupun mendatang rumah-rumah yang ter1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 encam ombak pasang. BPBD mestinya segera 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 mendistribusikan bantuan karung pasir, makanan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 dan juga obat-obatan.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Yang tidak kalah pentingnya, BPBD Kota Mat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 aram seharusnya menerjunkan TRC (Tim Reaksi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Cepat) untuk membantu warga melakukan evakua1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 si ke tempat yang aman. Tidak hanya itu, pasca 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 kejadian itu juga menyisakan pekerjaan bagi war1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ga yang rumahnya terendam ombak pasang. War1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ga berharap BPBD dapat menerjunkan timnya 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 guna membantu rehabilitasi kebersihan lingkun1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 gan setelah kejadian itu.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Bahkan idealnya, harus ada gedung evakuasi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 berikut sarana dan prasarana pendukungnya. Se1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 hingga, ketika ada bencana, BPBD sudah siap 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 membantu warga. Sangat tepat kalau gedung 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 evakuasi dibangun di wilayah Ampenan. Mengin1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 gat, bencana alam berupa gelombang pasang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 menjadi bencana rutin yang terjadi setiap tahun.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Meskipun masyarakat akhirnya ‘’akrab’’ dengan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 bencana angin barat maupun gelombang 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 pasang, namun tetap saja, ketika itu terjadi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 masyarakat menjadi panik.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 Bahkan, tidak jarang ketika itu terjadi beberapa 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 hari, warga ada yang sampai tidak bisa tidur. Tidak 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 hanya mengkhawatirkan keselamatan keluargan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ya, warga juga mencemaskan harta bendanya. Jan1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 ji Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang akan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 melakukan evaluasi terhadap SKPD berkinerja 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 lamban, termasuk BPBD Kota Mataram, merupa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 kan langkah yang tepat. Pasalnya, untuk hal-hal 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 harus dilakukan dengan cepat. Kita berharap Wa1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 likota dapat menepati janjinya untuk melakukan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 evaluasi kinerja pejabat. Tidak hanya pimpinan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 BPBD Kota Mataram tapi juga pimpinan SKPD lain1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 nya. Kalau memang pimpinan SKPD bersangku1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 tan tidak mampu menterjemahkan apa yang men1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 jadi keinginan kepala daerah, maka sudah sepat1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 utnya yang bersangkutan dievaluasi. (*) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

Harus Cepat Tanggap

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

1 Juni, Pancasila dan Kiemas ETIAP tanggal 1 Juni, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyelenggarakan acara tahunan berupa Peringatan Pidato Bung Karno. Tahun ini peringatan akan bertempat di Kota Bandung, Jawa Barat. Kota yang pernah menjadi tuan rumah sebelumnya antara lain Blitar-Jawa Timur, Ende-NTT dan Bengkulu.

Pidato 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI merupakan konsep dan rumusan awal “Pancasila” pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato tersebut kemudian oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat diberi judul “Lahirnya Pancasila”.

Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni juga mengingatkan kita kepada sosok Taufik Kiemas (TK). TK wafat pada 8 Juni 2013 karena kelelahan setelah menghadiri peringatan Pidato Bung Karno di EndeNTT. Salah satu peninggalan monumental hasil kepemimpinan TK di MPR adalah ditetapkannya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Empat Pilar Kebangsaan. TK telah gigih memperjuangkan hingga terjun langsung melakukan sosialisasi.

Seluruh anggota MPR terdiri dari DPD dan DPR juga diwajibkan tiap tahun mensosialisasikan kepada konstituennya.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pada 3 April 2014 bahwa frasa Empat Pilar Kebangsaan dalam Undang-Undang No 2. Tahun 2011 tentang Partai Politik dibatalkan. Kini penyebutannya menjadi Empat Pilar MPR RI. Lepas dari itu, di tengah krisis multidimensi dan ancaman disintegrasi, penguatan Pancasila adalah harapan sekaligus solusi berbingkai nasionalisme.

Kenegarawanan TK Dinamika politik dan perjalanan bangsa telah menempa kepribadian dan kepemimpinan TK hingga level negarawan. Suka duka hingga harus hidup di jeruji penjara rela beliau jalani dalam konsistensinya memperjuangkan ideologi. Kiranya tidak susah menggali potret kenegarawan TK selama mengabdi pada bangsa ini.

TK adalah nasionalis sejati.

Masuk dalam lingkaran keluarga Soekarno, TK turut merasakan te-

Oleh:

Ribut Lupiyanto Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

Dinamika politik dan perjalanan bangsa telah menempa kepribadian dan kepemimpinan TK hingga level negarawan.

Suka duka hingga harus hidup di jeruji penjara rela beliau jalani dalam konsistensinya memperjuangkan ideologi. Kiranya tidak susah menggali potret kenegarawan TK selama mengabdi pada bangsa ini kanan politik penguasa orde baru.

Bersama Megawati beliau memilih tetap setia pada NKRI dan selalu berjuang melalui jalur konstitusional. Bagi TK NKRI adalah harga mati. Di puncak karir politiknya sebagai Ketua MPR beliau termasuk pencetus hingga sukses menetapkan Empat Pilar Kebangsaan.

Tidak berlebihan jika beliau disebut Sang Pendekar Empat Pilar.

TK adalah politisi ulung. Di balik nama besar Megawati, TK hadir memberikan warna politik Indonesia. Sangat jarang dijumpai suami istri yang mampu tampil berpolitik sama-sama di garda terdepan dan pucuk tertinggi. TK berada di balik keberhasilan Megawati melewati badai konflik PDI hingga membesarkan PDIP. Keduanya saling mengisi, TK dikenal dinamis dan Megawati ideologis.

TK adalah negarawan matang.

Sejak menjabat Ketua MPR beliau menampakkan diri lepas dari baju politiknya. Meskipun menyandang posisi Ketua Dewan Pertimbangan Partai PDIP, TK selalu mengenyampingkannya. TK menunjukkan bahwa beliau adalah milik bangsa bukan milik PDIP saja. Tidak jarang beliau bahkan berseberangan dengan istrinya yang juga Ketua Umum PDIP dalam beberapa kali menyikapi kebijakan pemerintah.

TK adalah pejuang gigih. Mewarisi darah juang bapaknya yang pahlawan, TK sejak muda hingga akhir hayatnya mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara. Keluarga dan kolega memberikan kesaksian akan spirit perjuangan beliau yang terus menyala tiap hari. Kesediaan TK di usia senja menjabat Ketua MPR adalah bukti totalitas perjua-

ngannya. Jiwanya seakan selalu muda ketika bersentuhan dengan kepentingan bangsa dan wong cilik.

TK adalah sosok low profile. Beliau terkenal tidak banyak berbicara apalagi dengan nada keras. TK juga jauh dari gaya kontroversial.

Sikapnya yang ramah dan supel menjadi kunci keberhasilan lobilobi politik PDIP terhadap pihak lain. TK adalah pencair kebekuan komunikasi elit politik. Ketika Megawati memiliki hubungan renggang dengan SBY, TK mampu menjauhkan ego dan emosinya. Bahkan TK bisa sangat mesra dengan SBY semasa hidupnya.

Refleksi Kepemimpinan Potret kenegarawanan TK layak diapresiasi dan diteladani setiap anak bangsa, utamanya pemimpin sekarang dan calon pemimpin mendatang. Krisis kepercayaan kepada pemimpin di setiap tingkat dan semua lembaga mulai menyerang. Kunci mengatasinya adalah tampilnya sifat kepemimpinan dan sikap kenegarawan di atas segalanya. TK layak dijadikan rujukan pembelajaran berdemokrasi oleh pemimpin sekarang dan penerusnya mendatang.

Pembelajaran demokrasi yang dapat diambil dari sosok TK, pertama, pemimpin negara adalah milik bangsa. Siapapun dia harus sadar dan siap untuk mendermakan waktu, pikiran, dan segala yang dimilikinya total untuk bangsa. Konsekuensinya kepentingan parpol, golongan, bisnis, atau lainnya harus dinomorduakan. Bahkan ke depan perlu kiranya diatur bahwa pejabat publik harus menanggalkan posisi pentingnya seperti ketua parpol, ketua ormas, pimpinan perusahaan, dan lainnya.

Kedua, pemimpin haruslah santun dan berwibawa. Pemimpin berbicara pada waktu dan tempat yang diperlukan rakyat. Pemimpin tidak harus banyak bicara tetapi mesti mampu menjawab semua tanya dan masalah rakyat. Etika kepemimpinan wajib dijunjung tinggi. Gaya kontroversial sebaiknya dihindari demi simpati publik. Kompetisi mesti dibangun atas pondasi substansi keberpihakan kepentingan rakyat, bukan politisasi dan kapitalisasi isu saja.

Ketiga, pemimpin harus siap menjadi negarawan. Negarawan tentu ditopang oleh loyalitas nasionalisme. Negarawan harus siap berlaku sepi jauh dari riuh popularitas. Negarawan mesti banyak mendengar, siap dikritik, bahkan pro aktif menggalang masukan secara terbuka.

Pilkada serentak 2017 menjadi momentum pergantian estafet kepemimpinan lokal. Semoga calon yang menang adalah calon-calon pemimpin yang berkarakter, berjiwa Pancasila, dan berbibit negarawan seperti almarhum Taufik Kiemas.

Produk olahan berpengawet diduga beredar luas Masyarakat harus waspada

*** Walikota akan evaluasi pimpinan SKPD lamban Seharusnya diganti

***

Naik, Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah NTB Tahun 2014 Mataram (Suara NTB) NTB raih peringkat ke delapan nasional secara nasional, dalam status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014.

Keberhasilan NTB meraih peringkat delapan itu, tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 800 - 35 tahun 2016 tertanggal 7 Januari 2016 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2014.

Demikian disampaikan, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, Drs.Lalu Dirjaharta, M.Si kepada Suara NTB, Senin (30/5).

Dijelaskan, peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 yang dinilai pada tahun 2015, NTB mengalami peningkatan peringkat dari tahun sebelumnya. Dimana NTB pada LPPD tahun 2013 menduduki peringkat sembilan.

Penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2014 baik provinsi maupun kabupaten/kota secara nasional dilakukan oleh tim nasional yang ter-

diri dari unsur Kemendagri dan BKP pusat dibantu oleh tim daerah yang dikoordinir oleh Inspektorat NTB. Prestasi itu menunjukkan sebuah kemajuan bagi Pemeprov NTB di bawah kepemimpinan Dr. TGH.M.Zainul Majdi - H.Muh. Amin, SH, M.Si yang mampu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi bersama DPRD dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD, termasuk penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota se NTB. Variabel yang dinilai antara lain mengenai indeks capaian kinerja yang terdiri dari tiga aspek yaitu tataran pengambil kebijakan (penilaian terhadap kinerja kepala daerah dan DPRD), tataran pelaksana kebijakan (penilaian terhadap SKPD) dan capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan (penilaian terhadap capaian kinerja terhadap pelaksanaan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan) yang dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif.

Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap indeks kesesuaian materi antara LPPD dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, termasuk bagaimana variabel tersebut dapat dipenuhi, bagaimana proses itu berlangsung serta kelengkapan data/informasi pendukung.

untuk kabupaten se NTB, urutan secara nasional dari 395 kabupaten se Indonesia masing-masing menduduki peringkat sebagai berikut :

Secara peringkat ada tiga kabupaten yang mengalami penurunan yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat. Namun jika dilihat dari skor seluruh kabupaten di NTB mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten di NTB mengalami peningkatan yang signifikan.

Demikian pula dengan Kota Bima dan Mataram, dari 93 pemerintah kota yang ada di Indonesia masing-masing mengalami peningkatan rangking dan skor, sebagai berikut :

Peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 ini diumumkan pada peringatan hari otonomi daerah ke XX yang diselenggarakan di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta pada Senin 25 April 2016 lalu. (r)

Wagub Minta Kabupaten/Kota Beri Kemudahan Berinvestasi Makassar (Suara NTB) Sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia, NTB berharap banyak investor datang menanamkan investasinya di NTB. Jika sudah banyak investasi, maka peluang NTB bersaing dengan daerah lain cukup besar. Namun investasi ini akan berjalan lancar, jika pemerintah kabupaten/kota memberi kemudahan pada investor untuk menanamkan investasi.

Memberikan sambutan pada malam ramah tamah serangkaian dengan Direct Promotion Lombok Sumbawa dengan jajaran Pemkot Makassar di Hotel Arya Duta, Sabtu (28/5) malam, wagub mengaku, peluang investasi di NTB, khususnya di sektor perhotelan cukup besar, khususnya di Pulau Sumbawa. Untuk itu, wagub mengharapkan investor asal Makassar mau membangun hotel di beberapa daerah di Pulau Sumbawa, seperti Sumbawa, Dompu dan Bima.

Selama ini, ungkap wagub, pihaknya ingin menggelar pertemuan berskala besar di Sumbawa. Namun,

tidak adanya ruang pertemuan yang representatif menjadikan sejumlah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa belum bisa menjadi tuan rumah.

Sementara di satu sisi, kabupaten/ kota di Pulau Sumbawa memiliki potensi besar yang belum tergarap. ‘’Di NTB, ada investor asal Makassar yang berinvestasi, yakni Pak Zainal Tayeb di Gili Trawangan. Dan hotelnya sempat saya resmikan,’’ ujarnya.

Terkait hal ini, wagub mengharapkan pemerintah kabupaten/ kota di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa memberikan kemudahan bagi investor untuk mau berinvestasi, khususnya di sektor jasa perhotelan. Jika sudah ada hotel atau tempat pertemuan berskala besar, maka event-event berskala besar yang selama ini digelar di Kota Mataram atau Lombok Barat bisa digelar di Pulau Sumbawa. ‘’Kita mau geser event MICE ke Pulau Sumbawa, tapi tempat penginapan belum layak,’’ ungkap wagub.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebu-

dayaan dan Pariwisata NTB, H. Lalu Muh Faozal, S.Sos, MSi, mengaku, Kota Makassar merupakan pangsa pasar yang sangat potensial dalam memasarkan pariwisata. Apalagi, Makassar saat sekarang ini cukup mudah dijangkau. Di mana, sudah ada dua penerbangan langsung Makasar – Lombok. Belum lagi, Makassar merupakan gerbang sekaligus kota persinggahan semua penerbangan di Indonesia Timur.

Selain itu, lanjutnya, pasar Makassar diyakini sangat potensial, karena merupakan salah satu kota bandar terbesar di Indonesia dan memiliki karakteristik daerah wisata yang berbeda dengan NTB. Artinya, banyak jenis objek wisata di Lombok yang tidak dimiliki di Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, ada ikatan emosional antara masyarakat Makassar dengan masyarakat NTB. Terutama, masyarakat Sumbawa dan Bima.

Adanya ikatan emosional ini diyakini akan membuat jalinan hubungan persaudaraan bisa dibina, khususnya di bidang pariwisata. (ham)

SUARA NTB Selasa, 31 Mei 2016

Sekda Pamitan ke ASN Pemprov NTB Dari Hal. 1 Sekda menjelaskan bahwa seragamnya yang berbeda pada hari ini dengan tidak menggunakan seragam ASN merapakan suatu isyarat perpisahannya dengan seluruh pegawai sebagai Sekda. ‘’Beberapa hari ke depan, kita tidak akan lagi berjupa seperti ini dan paripurnalah saya menjalankan profesi saya sebagai Aparatur Sipil Negara,’’ kata Muhammad Nur. Pria yang dilantik menjadi Sekda NTB, 10 November 2010 silam ini meminta maaf jika selama ini terdapat kekurangan dan kesalahan

terhadap tertib administrasi pemerintahan, keuangan, aset dan tata personalia yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pejabat ASN tertinggi di Pemprov NTB. “Kesempatan yang baik ini saya gunakan untuk meminta maaf kepada kita semua. Selama saya berkarir di NTB ini khususnya 5 Tahun 7 bulan saya menjadi Sekda di Provinsi NTB,”imbuhnya.

Setelah upacara selesai, Sekda menghampiri barisan peserta upcara kemudian menyalami pegawai Setda NTB satu persatu. (nas)

Kejaksaan Panggil Sekda KLU Dari Hal. 1 Total Bansos tahun 2015 sebesar Rp 14 miliar lebih.

Dari dana itu terealisasi Rp 13,2 miliar.

Selain Sekda, akan dimintai keterangan juga pejabat Bagian Kesra. ‘’Kabag Kesra juga agendanya bersamaan besok (hari ini),’’ ujarnya.

Menurut Sutapa, Kesra juga dianggap berkaitan lang-

sung dengan distribusi dana Bansos ke masyarakat. Satker ini lah yang bertanggung jawab teknis, mulai dari pencairan anggaran sampai dengan penerimaan kepada kelompok masyarakat, pengurus masjid atau mushala, juga ke masyarakat yang menerima bantuan untuk rehabilitasi rumah kumuh. (ars)

RAGAM Universitas 45 Mataram Latih Mahasiswa ”Public Speaking”

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) – Gugup merupakan kendala terbesar bagi mahasiswa untuk berbicara di depan umum.

Perasaan tersebut bahkan bisa dirasakan oleh orang-orang cerdas atau memiliki pengetahuan tinggi. Jika sudah gugup, berbicara menjadi tidak lancar dan bahasa tubuh pun terlihat tidak nyaman. Hal ini yang mendasari Universitas 45 Mataram menggelar workshop bertema “public speaking with learning in action”. Bertindak sebagai pemateri Fanti Pratiwi, S.IKom., M.IKom., yang merupakan presenter salah satu televisi nasional.

“Saya melihat mahasiswa saya ketika memberikan presentase itu agak kaku dan tidak percaya diri. Akibatnya saat sesi tanya jawab menjadi tidak lancar, yang seharusnya jawab A malah jawab B,” kata Ketua Panitia Workshop Public Speaking di Universitas 45 Mataram Yulanda Trisula Sidarta Yohanes, S.IKom., M.IKom., kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (30/5) kemarin.

Kemampuan berbicara di

depan umum sudah sepatutnya dimiliki oleh setiap mahasiswa.

Pasalnya, beragam tugas presentasi membutuhkan kecakapan tersebut. Belum lagi jika harus berhadapan dengan dosen penguji saat ujian skripsi. Tidak jarang mahasiswa yang tidak bisa mempresentasikan hasil skripsinya karena tidak memiliki kepercayaan diri saat tampil di hadapan orang banyak.

“Banyak mahasiswa yang pintar tetapi tidak bisa bicara di hadapan orang banyak. Itu karena mereka tidak pernah melatih kemampuan berbicaranya dengan baik,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Mataram, Yani Rosita Sarlan, S.Sos., M.Si. Mahasiswa relatif muda sehingga masih bisa dibentuk atau dilatih. Kunci utama sukses public speaking itu menguasai materi. Sehingga saat memaparkan materi tersebut, mahasiswa tidak lagi merasa gugup dan kaku.

Sebab penguasaan setiap materi merupakan hal yang mutlak apabila hendak melakukan presentasi.

(Suara NTB/lin)

FOTO BERSAMA - Dekan Fisipol Universitas 45 Mataram Yani Rosita Sarlan, S.Sos., M.Si saat berfoto bersama peserta workshop, di Mataram, Senin (30/5) kemarin.

“Kunci utamanya itu menguasai materi. Ibarat rumah, kalau rumah sendiri pasti tahu letak apapun di rumah itu. Berbeda kalau itu rumah orang lain,” kata Rosita.

Kegiatan public speaking di

Universitas 45 Mataram ini merupakan yang pertama kali dilakukan. Yulanda melihat mahasiswa perlu dilatih kemampuan berbicaranya.

Sebab kemampuan berbicara merupakan hal yang sangat

penting dan harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Kegiatan workshop ini juga diikuti oleh 50 orang mahasiswa Universitas 45 Mataram dan beberapa perwakilan dari univeritas lain. (lin)

Jadi Makelar Tanah Dari Hal. 1 dan Hak Guna Bangunan (HGB) terkesan seperti makelar tanah. ‘’Rata-rata seluruh kabupaten/kota banyak lahan ditelantarkan investor. Seperti di Lombok Barat, banyak. Selalu dia investor ini terkesan jadi makelar. Beberapa tamu (investor lain) yang datang mau bangun, tapi harganya sudah sangat tinggi. Dulu mungkin dia bebaskan murah lahan-lahan itu. sekarang sudah sangat mahal,” kata Syafi’i di Mataram, Senin (30/ 5) siang kemarin.

Semestinya, dalam Perda perlu diatur mengenai pengenaan besaran pajak retribusi. Sehingga, mereka tak berani menelantarkan tanah. Pasalnya, jika ditelantarkan maka mereka harus membayar pajak retribusi yang semakin besar. ‘’Itu kabupaten/kota yang perlu membentuk perda ini. Memang harus berani dan kerja keras. Harus punya komitmen,’’ imbuhnya.

Berdasarkan data, lahan produktif yang terindikasi ditelantarkan oleh investor yang memegang HGU dan HGB di NTB mencapai 20.386,6343 hektar. Lahan produktif di daerah ini ditelantarkan selama puluhan tahun. Untuk HGU sebanyak 20 perusahaan berbadan hukum terindikasi menelantarkan lahan dengan luas

15.521,7053 hektar.

HGB sebanyak 63 perusahaan dengan luas lahan 1.607,3770 hektar.

Hak pakai sebanyak dua perusahaan dengan luas lahan 155,1310 hektar dan izin lokasi sebanyak tujuh perusahaan dengan luas lahan 3.102,4210 hektar. Sehingga, total perusahaan atau badan hukum yang terindikasi menelantarkan lahan produktif di daerah ini sebanyak 92 perusahaan dengan luas 20.386,6343 hektar.

Syafi’i mengatakan, selama ini Pajak Bumi Bangunan (PBB) antara lahan investasi pariwisata dengan lahan pertanian nilainya sama. Seharusnya, untuk lahan investasi, besaran nilai pajaknya lebih besar sehingga tidak ada yang menelantarkan lahan investasi. ‘’Bagi investor yang sekian lama tidak membangun dikenakan pajak retribusi sekian. Ini kan sekarang sama saja investor dengan petani retribusi PBB. Kalau lahan pariwisata PBB sekian. Kalau lahan pertanian PBB sekian. Kalau dia tak bayar tiap tahun, buatkan besar-besar, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dinaikkan, itu boleh diatur dalam Perda itu,’’ terangnya. (nas)

Bingung Tagih Kerugian Negara Dari Hal. 1 Karena pihak Pemprov NTB selaku pemberi Surat Kuasa Khusus (SKK) penagihan tak memberikan alamat jelas. ‘’Kami hanya diberikan nama saja. Selebihnya kami sendiri yang mencari alamatnya,’’ kata Asdatun Kejati NTB Hendrik Selalau, SH. Diantara anggota Dewan mereka yang tergabung dalam Fraksi ABRI termasuk menunggak pembayaran kerugian negara sebagaimana temuan BPK dengan total Rp 4,5 miliar.

Fraksi ABRI diketahui tercatat menjadi bagian dari DPRD NTB sebelum reformasi. Mereka mengisi kursi anggota legislatif dari unsur TNI dan Polri saat itu. Namun Hendrik tak merinci jumlahnya.

Sebenarnya ada peluang, pemanggilan melalui institusi masing-masing. Dari unsur TNI, bisa dilacak melalui Korem 162/WB. Sementara unsur Polri dari Polda NTB. Tapi itu pun sulit menurut Hendrik, karena belum bisa dipastikan data basenya, nama maupun alamatnya. Harus dipastikan juga, apakah masuknya mereka ke parlemen diutus oleh institusi militer tertentu. ‘’Kalau penugasan dari Kodam (IX/Udayana), bukan dari sini (Korem 162/WB).

Kalau seperti ini, mau tidak mau berkoordinasi dengan Kodam. Tapi Kodam sendiri kan Angkatan Darat. Nah, bagaimana dengan yang dari unsur TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut. Ini kesulitan kami,’’ Hendrik menyebut kegamangan pihaknya mengidentifikasi nama dan alamat para mantan anggota Dewan dimaksud.

Belum lagi yang diganti d itengah jalan melalui Pergantian Antar Waktu (PAW). Set-

elah mereka diganti, tidak tercantum alamat jelas. ‘’Ini yang susah,’’ keluhnya.

Sementara yang bisa dilakukan dengan cara lebih ekstra, bahkan cenderung spekulatif. Berdasarkan alamat yang didapat, tim lantas turun mencari, di seluruh wilayah di NTB. ‘’Tapi setelah cari alamatnya, kalau ditemukan, ya terpaksa harus diidentifikasi lagi,’’ tegasnya.

Meskipun belum ada hasil signifikan untuk penagihan ke fraksi militer ini, tetapi upaya identifikasi tetap akan dilakukan. Karena bagaimana pun juga menurutnya, tunggakan itu sudah tercatat sebagai kerugian negara, sehingga harus tetap ditagih.

Selain Fraksi ABRI, selebihnya mantan anggota parlemen lainnya sedang proses penagihan.

Ada delapan anggota DPRD NTB yang masih tercatat aktif, sebagian sudah membayar, sebagian masih ada yang belum.

Tapi meski pun belum signifikan, tapi terus berjalan meski pun jumlah setoran hanya sedikit setiap pekannya. ‘’Belum banyak memang, tapi bertambah terus,’’ sebutnya.

Saat ini pihaknya sedang mengupayakan untuk merekap data yang sudah masuk. Anggota Dewan maupun mantan yang sudah lunas, yang sedang mencicil, atau yang tidak membayar samasekali.

Hasil rekapan itu akan dijadikan bahan evaluasi berikutnya, apakah masih efektif dilakukan penagihan atau pendekatan persuasif, atau sudah harus mempertimbangkan proses litigasi. (ars)

(Suara NTB/ist)

Tim Paduan Suara STIKES Mataram, turut berpartipasi sebagai tim paduan suara dalam upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada Rakerda Kopertis VII tahun 2016 di Mataram. Tampak Ketua STIKES Mataram, Dr.Chairun Nasirin foto bersama dengan tim paduan suara usai melaksanakan tugas.

Hari Ini, Wakil Walikota Mataram Resmikan ’’Roemah Langko’’ SALAH satu misi kami sebagai pecinta kuliner dan travel, adalah memperkenalkan keunikan Lombok secara tradisi dan kekayaannya di dalam dunia kuliner. Pada saat kami melihat rumah kuno di Jalan Langko Ampenan ini untuk pertama kalinya, kami langsung jatuh cinta.

Rumah kuno, yang akrab dengan panggilan ‘’Rumah di Jalan Langko’’ ini konon adalah tempat dansa pada zaman Belanda di awal tahun 1.900 sebelum diambil alih oleh salah satu keluarga yang cukup terpandang di Mataram. Dengan bantuan arsitek dari Bali, Popo Danes, yang sangat memahami value sejarah dan tradisi, cukup mudah untuk menggabungkan visi kami dalam mempertahankan bangunan ini seperti bentuk semula dengan teknik modern.

Karena lokasinya di Jalan Langko, maka diberi nama ‘’Roemah Langko’’. Bagi pengelola ‘’Roemah Langko’’, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukan salah satu warisan Lombok kepada seluruh masyarakat Indonesia. ’’Roemah Langko’’ menjadi alternatif wisata kuliner baru.

Di dalamnya ada rumah makan, dikelola oleh putera Lombok, menyajikan variasi seafood and grill ala Indonesia dan dilengkapi juga dengan pilihan masakan tradisional khas Lombok.

Salah satu menu favoritnya adalah Sop Asam Ikan Laut.

Di ‘’Roemah Langko’’, juga tersedia toko oleh-oleh bagi para pengunjung yang ingin berbagi souvenir dan makanan ringan khas Lombok. Dengan desain bangunan yang unik, ‘’Roemah Langko’’ pun menjadi salah satu tempat favorit untuk berfoto ria, tempat untuk merayakan acara spesial dengan keluarga dan teman-teman. Ataupun tempat gathering untuk event-event perusahaan.

Selasa, 31 Mei 2016 ini adalah hari yang bersejarah.

Karena, ‘’Roemah Langko’’ akan diresmikan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH. Datang dan hadirilah pembukaan ‘’Roemah Langko’’ yang beralamat di Jalan Langko No 68

Ampenan Mataram. Nikmati menu andalan kami bersama keluarga, relasi, kerabat dan teman-teman anda. Kami bangga bisa melayani anda, kepuasan anda adalah tujuan kami. (*)

Menurutnya, program EArsip NTB in my hand juga bertujuan untuk mempercepat pelayanan arsip kepada masyarakat. Selain itu, pembangunan arsip Pemprov NTB nantinya akan diisi oleh kumpulan arsip-arsip berisi kebijakan Pemprov NTB, kumpulan regulasi, keberhasilan-keberhasilan SKPD, sejarah tokoh agama, masyarakat peraih prestasi di semua bidang.

Dalam acara “Peluncuran dan Pencanangan Gerakan Cinta Membaca, Pembangunan Arsip Pemerintah Provinsi NTB dan Program Arsip di Tangan”, peserta terdiri dari perwakilan siswa,

mahasiswa, pustakawan dan masyarakat menggelar deklarasi gemar membaca.

Sebelumnya, tim verifikasi Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi Terbaik Nasional 2016 menyebut berdasarkan hasil uji petik arsip pada BPAP NTB sudah sangat baik karena dengan inovasi E-Arsip NTB in my hand arsip sudah bisa ditemukan kurang dari satu menit.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB. H. Muh Amin, SH.M.Si mengapresiasi kinerja keras BPAP NTB dalam upaya meningkatkan kualitas SDM NTB melalui gerakan gemar membaca, termasuk inovasi-inovasi dalam bidang arsip. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM harus se-

Dari Hal. 1 “Saya kan bukan orang bodoh,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Senin (30/5) kemarin. Untuk itulah, Umar pada Kamis (26/5) lalu telah mendaftarkan gugatan proses pemberhentian dirinya dari keanggotaan Partai Golkar ke Pengadilan Negeri Mataram. Gugatan ini menurutnya secara otomatis akan menghentikan proses pemberhentian dirinya dari keanggotaan di DPRD NTB yang saat ini sudah diajukan oleh DPD Partai Golkar.

Umar menegaskan, proses

serupa yang dialami oleh Fahri Hamzah di PKS membuktikan bahwa keputusan partai tidak serta merta menentukan status seseorang di lembaga legislatif.

Menurut Umar, jika PKS yang menerapkan proses pemberhentian secara berjenjang saja bisa dikalahkan di pengadilan, maka proses serupa di Partai Golkar bukan tidak mungkin bisa dikalahkan di pengadilan.

Apalagi, proses pemberhentiannya di Golkar dilakukan jauh lebih serampangan dibandingkan cara PKS memberhentikan Fahri Hamzah. (aan)

Sekda Baru NTB Harus Mampu Kohesikan Seluruh SKPD Dari Hal. 1

Inovasi E-Arsip ’’NTB In My Hand’’ Masuk Penilaian Tingkat Nasional Dari Hal. 1

Umar Tampik Opsi Rehabilitasi

jalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Amin menilai, kekayaan SDA NTB tidak akan bernilai jika SDM yang mengelolanya tidak berkualitas. Untuk itu, melalui gerakan gemar membaca ini diharapkan SDM NTB di masa mendatang dapat berkualitas dan mampu menjawab tantangan zaman.

Khusus untuk arsip, Amin meminta agar dikelola dan diolah dengan baik sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat NTB. ‘’Arsip harus ditata dengan baik dan dijaga dan dapat berkontribusi bagi masyarakat.

Untuk masyarakat yang menyimpan arsip untuk menyerahkan arsipnya agar lebih terjaga dan bermanfaat,’’ tegas Amin. (dys)

Menurutnya, seorang Sekda juga harus mampu menyeleraskan program pemerintah provinsi dengan program pemerintah kabupaten/kota. Artinya, harus terbangun sinergi yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota.

Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan target-target capain pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. ‘’Kemudian yang terpenting juga dalam konteks komunikasi ini, semua bupati/walikota memiliki visi yang sama dalam konteks keprovinsian. Di sinilah saya kira pentingnya Sekda itu dalam menata administrasi dan komunikasi yang baik. Atau mengharmonisasikan program dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pak Gubernur,’’ imbuhnya.

Dosen IAIN Mataram ini menyebut peran Sekda sangat penting untuk menyatukan energi yang tercecer di dalam birokrasi. Sebagai komando dalam birokrasi, katanya, peran Sekda menyelaraskan semua yang ada di dalam birokrasi. Termasuk menyeleraskan anggaran dan menterjemahkan program-program sesuai RPJMD. ‘’Tentu yang pertama supaya SKPD harus lebih cerdas menterjemahkan program yang sudah ditetapkan di RPJMD,’’ terangnya.

Catatan selama ini, kata Ahyar, lambannya penyerapan anggaran setiap triwulan, baik triwulan I, II,III dan IV. Selama dua tahun terakhir, katanya, persoalan penyerapan anggaran sering menjadi sorotan karena lambannya penyerapan tiap triwulan. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) Sekda yang baru. Dengan penyerapan anggaran yang baik, kata Ahyar maka laju pembangunan daerah akan menjadi lebih cepat dan baik. ‘’Kemudian koordinasi itu

harus lebih diefektifkan. Tentu koordinasi dalam arti, menterjemahkan RPJMD yang harus lebih efektif koordinasi itu. Sehingga, capaian-capaian pada triwulan itu apa, kedua itu apa dan sebagainya. Ini kan catatan yang sering dipersoalkan tiap tahun,’’ ucapnya.

Selain itu, ada sejumlah PR yang mnenati Sekda yang baru.

Diantaranya, harus mampu mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang diselenggarakan di NTB tahun ini. Pelaksanaan MTQ ini, lanjutnya di bawah koordinasi Sekda secara teknis.

Kemudian, PR Sekda yang baru lainnya yang tak kalah cukup besar, menurut Ahyar adalah mempercepat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, kawasan Samota dan Bandar Kayangan Lombok Utara. Menurutnya, hal ini adalah mimpi kepala daerah yang harus mampu diterjemahkan oleh seorang Sekda dengan menggerakkan mesin birokrasi yang ada. Dalam arti harus mengefektifkan koordinasi. ‘’Kalau pembangunan di tiga lokasi ini bisa cepat terealisasi akan menyerap tenaga kerja yang besar. Tentu, ini masih ada peluang bagi pemprov dan kabupaten/ kota untuk mempersiapkan sumber daya apa saja yang dibutuhkan di KEK tersebut,’’ tambahnya.

Dikatakan, penyiapan sumber daya manusia sejak dini sangat penting dalam mendukung pembangunan di tiga lokasi tersebut.

Sehingga, ketika kawasan itu sudah terbangun maka orang NTB tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Untuk itu, dalam kontek bidang pendidikan, pemerintah perlu mendukung SMK dalam bidnag tersebut. “Sehingga begitu tamat mereka siap pakai untuk ditempatkan di kawasan tersebut,”sarannya. (nas)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917095270 - 081357355362

Selasa, 31 Mei 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Konsolidasi Perencanaan dan Anggaran (Koren) I

BKKBN Perkuat Lini Lapangan Mataram (Suara NTB) Pembukaan Konsolidasi PerencanaandanAnggaran(Koren) I, Program Kependudukan Keluarga Berencana (KKBPK).

Dengan tema sinergitas perencanaan program KKBPK guna mewujudkan sasaran prioritas rencana kerja pemerinta tahun 2017. Diadakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Mataram, Senin (30/5).

Acara ini dihadiri oleh Kepala BKKBN Pusat, Surya Chandra Surapaty, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. Lalu Syafii, MM dan sejumlah tamu undangan. Hadir juga peserta Koren I, yang dihadiri oleh sekitar 400 orang dari BKKBN Pusat dan provinsi. Peserta dari Unit Eselon II Pusat masing-masing empat orang dan perwakilan BKKBN provinsi masingmasing enam orang.

Pada tahun 2017 BKKBN menerima alokasi anggaran (pagu indikatif) sebesar Rp. 3,9 triliun. Anggaran ini meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp 3,86 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa program KKBPK senantiasa mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Program KKBPK merupakan program

strategis dalam konteks pembangunan nasional, terutama dalam turut sasaran dimensi pembangunan manusia bidang kesehatan dan revolusi mental.

Sesuai arah kebijakan pembangunan pemerintah periode tahun 2015-2019 yang tertera dalam agenda prioritas pembangunan nasional, BKKBN merupakan salah satu lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan (Nawacita), terutama pada Cita ke tiga untuk “Membangun Kualitas Hidup Manusia Indonesia” dan Cita ke delapan untuk melakukan Revolusi Karakter Bangsa.

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty, dalam sambutannya pada pembukaan Koren I, menyampaikan pada seluruh jajarannya untuk melakukan langkah penguatan program KKBPK ke depan. “BKKBN harus dapat menerjemahkan perkembangan ke arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional ke dalam konsep pembangunan nasional dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial,’’ tegas Surya.

Lebih lanjut Surya menyampaikan, bahwa pendekatan holistik adalah dengan memobilisasi sumber-sumber yang ada untuk bersama-sama mengerjakan prioritas nasional; tematik, dengan

Ipin Zaenal Arifin Husni

PUKUL GONG: Kepala BKKBN Pusat, Surya Chandra Surapaty didampingi Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, H. Lalu Syafi’i, memukul gong tanda dibukanya Konsolidasi Perencanaan dan Anggaran (Koren) I, Program Kependudukan Keluarga Berencana (KKBPK). tetap memperhatikan tema prioritas nasional; tematik, dengan tetap memperhatikan tema prioritas pembangunan nasional; integrasi, dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan lintas sektor, yang memiliki tujuan pada prioritas nasional yang sama, sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya secara utuh dan tepat sasaran. Serta spasial, dengan merencanakan pembangunan yang diarahkan dengan memperhatikan kebutuhan wilayah.

Untuk mendukung arah ke-

H. Lalu Syafi’i

bijakan dan strategi pembangunan KKBPK, BKKBN ke depan akan fokus pada pengembangan kegiatan-kegiatan prioritas di lini lapangan dengan menghidupkan kembali berbagai kegiatan di tiap desa dan kampung. Berbagai kegiatan prioritas yang harus dikembangkan di lini lapangan tersebut di antaranya, 1) penggarapan KB dan kesehatan reproduksi di seluruh tingkatan wilayah, terutama untuk penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka

Surya Chandra Surapaty

Panjang (MKJP). 2) Penggarapan KB dan Kespro di wilayah khusus, tertinggal, terpencil dan perbatasan termasuk pesisir pantai dan nelayan harus lebih ditingkatkan. 3) peningkatan kegiatan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi kepada masyarakat.

Selain itu, 4) penggerakan mekanisme operasional lini lapangan harus ditingkatkan terutama penggerakan PPKBD/ Sub PPKBD (Kader). 5) Penguatan fungsi Balai Penyuluhan se-

bagai Pusat Pengendali Operaional Lini Lapangan. 6) Pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas program KKBPK dan kegiatan lintas sektor/lintas beidang di “Kampung KB”. 7) Advokasi dan KIE Program KKBPK yang dapat menggerakkan seluruh mitra kerja untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. 8) Penguatan Data dan Sistem Informasi Keluarga dengan fokus pada SDKI 2017 sebagai ukuran keberhasilan program KKBPK. “Tahun 2017, saya minta sosialisasi program KKBPK kepada calon pengantin harus menjadi perhatian kita bersama.

Tingkatkan kerjasama dengan KUA, tokoh agama, penghulu dan sebagainya untuk memberikan informasi kepada para calon pengantin tentang perencanaan keluarga, pengaturan kelahiran, dan sebagainya,” tambah Surya.

Sejak tahun 2016 BKKBN telah menerapkan kebijakan anggaran belanja tidak lagi berdasarkan money follow function, tetapi berdasarkan money follow program. Dari sisi reformasi kegiatan, saat ini seluruh kementerian/lembaga (K/L) diharuskan berkonsentrasi pada program/kegiatan yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh rakyat.

Terkait hal ini, BKKBN telah mengevaluasi kembali berbagai

kegiatan prioritas, agar lebih efektif efisien, mendukung upaya pencapaian target/ sasaran pembangunan baik nasional maupun daerah.

Serta dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. Lalu Syafii, MM., yang mewakili Gubernur NTB, mengapresiasi kegiatan ini.

Menurutnya, keluarga merupakan fondasi, dan keluarga menjadi tempat belajar.

“Melihat pentingnya keluarga, untuk mewujudkan keluarga berketahanan dan tangguh perlu peranan seluruh stakeholders. Pemerintah memiliki peranan penting. Program ini merupakan program strategis nasional,” katanya.

Acara Pembukaan Koren I diawali dengan tarian. Kemudian pembacaan kalam ilahi. Setelah itu laporan dari Ketua Panitia Penyelenggara, Kepala Biro Perencanaan BKKBN Pusat, Ipin Zaenal Arifin Husni. Pembukaan Koren I ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Kepala BKKBN beserta sejumlah tamu undangan. Sebagai penanda dimulainnya Koren I. (ron/*)

SERIUS : Para peserta Konsolidasi Perencanaan dan Anggaran (Koren) I, Program Kependudukan Keluarga Berencana (KKBPK) mengikuti acara pembukaan dengan serius.

Komisi II Minta Pemerintah Gelar OP Jelang Puasa Ketua PGRI Lobar Saleh Sayuti tandatangani MoU

Pemimpin Bank NTB Cabang Gerung (kedua dari kanan) berpose besama Bupati Lobar dan Ketua PGRI NTB dan pengurus PGRI Lobar penerima bantuan dari Bank NTB

Pemimpin Bank NTB Cabang Gerung, Masusung Bupati didampingi Pemimpin Bank NTB Cabang Gerung Masususung memberikan bantuan berupa laptope kepada para guru

Bank NTB Tandatangani MoU dengan PGRI Lobar

Gaet Potensi Nasabah dari Kalangan Pelajar Giri Menang (Suara NTB) Bank NTB Cabang Gerung terus membuat terobosan dan inovasi brilian untuk meningkatkan jumlah nasabah yang menabung di perbankan tersebut. Salah satu terobosan yang dilakukan dengan membuat Momerandum of Understanding (MoU) dengan PGRI Lombok Barat (Lobar) untuk program tabungan sekolah TK, SD, SMP dan SMA. Bank NTB akan menjemput bola mengambil tabungan para murid yang terhimpun di sekolah-sekolah.

Petugas Bank NTB akan turun mengambil tabungan siswa dan siswi sekali sepekan. Tujuan dari MoU ini yang terpenting untuk meningkatkan kesadaran pelajar sejak usia dini tentang pentingnya menabung untuk masa depan mereka sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Demikian disampaikan Pemimpin Bank NTB Cabang Gerung, Masusung SE kepada wartawan usai meneken MoU dengan PGRI Lobar di Aula Jayengrane Kantor Bupati Lobar, akhir pekan kemarin. Hadir pada kesempatan itu, Bupati Lobar, H Fauzan Khalid, Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun, Ketua PGRI NTB, Drs.H.Ali Rahim, Ketua PGRI Lobar, Saleh Sayuti dan para guru di Lobar.

Masusung menyatakan, jumlah murid sekolah baik TK, SD, SMP dan SMA sangat besar di Lobar.

Jumlah pelajar yang menabung pun termasuk tinggi, hampir di setiap sekolah ada murid yang menabung.

Namun selama ini mereka menabung sebatas di sekolah masingmasing, tanpa melibatkan perbankan. Potensi ini diliriknya dengan melakukan terobosan membuat kesepakatan bersama atau MoU dengan PGRI untuk bisa menggaet para pelajar sebagai calon nasabah. ‘’Tujuan kami adakan MoU dengan PGRI agar murid yang tadinya menambung di sekolah bisa menabung di Bank NTB. Murid

diberi buku tabungan. Terpenting juga menumbuhkan kesadaran sejak dini terkait pentingnya menambung untuk biaya melanjutkan pendidikan,’’ kata Masusung.

Dikatakan, penandatanganan MoU ini telah dipersiapkan bersama PGRI dan Dikbud. Sesuai kesepakatan, penandatanganan dilaksanakan bersamaan dengan Konferensi PGRI Lobar.

Menurutnya, untuk mensukseskan program ini sangat perlu dukungan semua pihak, khususnya para guru yang terhimpun dalam PGRI. Pihaknya sendiri akan siap melaksanakan program ini.

Tabungan sekolah ini jelasnya, mulai sejak masuk sekolah SD sampai tamat, lalu lanjut di di tingkat SMP dan SMA dengan tujuan dana tabungan ini menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan ke depan. ‘’Output dari MoU ini untuk kami sendiri yang diperoleh pertama ada dana ritel yang diharapkan untuk mendukung dan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dengan tabungan pelajar,’’ terangnya.

Ia menambahkan, dari MoU ini tidak ada batasan berapa target sekolah yang mesti disasar. Pihaknya bakal mengupayakan pelajar yang menabung sebanyak-banyaknya. Untuk tahun ini, ia menargetkan 90 persen bisa digaet tabungan dari pelajar.

Tahap awal ini, sejumlah sekolah akan menggelar launching pelajar menabung pada kegiatan MOS di masingmasing sekolah.

Pada kesempatan itu, pihaknya akan memberikan semacam bantuan kepada murid yang berprestasi. Pola kerjanya nanti lanjutnya, pihak petugas Bank NTB akan datang langsung ke sekolah-sekolah setiap sekali seminggu. Setelah dana tabungan terkumpul di sekolah, dana tabungan murid tersebut akan diambil oleh petugas sekali sepekan.

Sementara itu Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mengapresiasi terobosan yang dilakukan Bank NTB Cabang Gerung mengandeng PGRI Lobar untuk menyasar nasabah dari ka-

langan pelajar. Hal ini jelasnya untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan generasi muda terkait pentingnya menabung. ‘’Kami apresiasi upaya Bank NTB Gerung untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak menabung melalui kerjasama dengan PGRI,’’kata Fauzan singkat.

Ketua PGRI NTB, Ali Rahim sangat mengapresiasi program tabungan sekolah yang diluncurkan oleh Bank NTB bersama PGRI Lobar. Menurutnya, Bank NTB sebagai bank plat merah membantu daerah dalam berbagai hal, termasuk bidang pendidikan. Pemda katanya sangat mendukung program bank daerah yang membantu memberi solusi bagi daerah. ‘’Termasuk melalui MoU tabungan sekolah ini, pelajar menabung di bank untuk meneruskan pendidikan mereka,”tukasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Lobar, Saleh Sayuti juga menyampaikan apresiasi terhadap responsifnya Bank NTB Gerung terhadap program pelajar menabung. Menurutnya, tercetusnya ide awal kerjasama dengan Bank NTB ini dilatarbelakangi adanya persoalan yang dihadapi guru terkait masalah tabungan anak-anak. Guru yang bertanggung jawab terhadap tabungan anak-anak, tiap akhir tahun pusing memikirkan bagaimana mengembalikan tabungan siswa karena habis dipakai. Mengantisipasi masalah inilah, PGRI mengandeng Bank NTB untuk memprogramkan pelajar menabung. ‘’Jadi anak-akan menabung di Bank NTB, nanti petugas bank jemput bola ke sekolah mengambil tabungan murid,”tukasnya. Ia sangat mengapresiasi keberadaan Bank NTB membantu pihak PGRI khususnya sekolah yang ada di Lobar terkait pengelolaan tabungan siswa. Artinya, siswa tidak lagi menabung di sekolah namun mereka menjadi nasabah di Bank NTB dan memperoleh tabungan sendiri. (her/*)

Mataram (Suara NTB) Menjelang bulan puasa, Komisi II DPRD NTB memberikan atensi cukup serius terkait dengan lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, Komisi II memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, agar melakukan oprasi pasar (OP) untuk menekan tingginya harga barang.

Demikian disampaikan, anggota Komisi II, Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH yang ditemui usai menggelar rapat terbatas dengan Disperindag, Senin (30/ 5) kemarin. Dari hasil rapat bahwa pihaknya meminta pada Disperindag agar melakukan OP. Namun hal terse-

but tidak bisa dilakukan karena Disperindag tidak memiliki anggaran untuk melakukan OP. “Ya kita minta dilakukan oprasi pasar, karena harga kebutuhan pokok sat ini sudah mulai naik. Tetapi tidak bisa dilakukan, karena tidak ada anggaran untuk itu. Namun kita tetap minta bagaimana caranya agar pemerintah bisa menekan harga-harga itu,’’ ujarnya.

Isvie juga sangat menyayangkan kinerja dari tim inflansi daerah yang dinilai terlambat merespons hal tersebut. Sehingga ketika terjadi kenaikan harga seperti saat ini, tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, dalam

waktu dekat, Komisi II mengagendakan akan turun ke pasar untuk sidak harga kebutuhan pokok.

Selain itu, Komisi II juga menyoroti rencana pemerintah pusat yang akan melakukan impor bawang dan daging. Rencana tersebut dinilai Isvie berpotensi akan merugikan masyarakat NTB. Karena NTB menjadi lumbung penghasil ke dua komoditas tersebut.

“Karena ini kebijakan pusat, kita tidak bisa menolaknya, tetapi kita di sini akan berusaha agar jangan sampai kebijakan impor itu akan merugikan masyarakat kita. Nah itu yang sedang kita pikirkan jalan keluarnya,” jelasnya. (ndi)

Kajati NTB akan Diganti Mataram (Suara NTB) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Martono, SH, MH bakal diganti. Pergantian pimpinan tertinggi lembaga Adhyaksa di NTB itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI. Sementara pelantikannya segera menyusul.

Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa,SH menyebutkan, pergantian tersebut merupakan hal yang biasa, sebagai upaya penyegaran organisasi. Untuk upacara serah terima jabatan, pihaknya masih menunggu arahan.

“Saya komunikasikan dulu dengan pimpinan,” ujarnya ditemui Senin (30/5) sore di Kantor Kejati NTB. Jaksa Agung RI mengganti

sejumlah pejabat eselon I lingkup Kejagung di seluruh Indonesia.

Martono bersama 37 pejabat eselon I lainnya dimutasi berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-416/A/JA/05/2016.

Ditandatangani Jaksa Agung RI, H. M Prasetyo tanggal 27 Mei 2016.

Martono dipindahtugaskan ke Jakarta. Menjadi Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara penggantinya adalah Tedjolekmono, SH, MM, yang kini masih menjabat sebagai Wakil Kepala Kejati Gorontalo.

Sutapa menyebutkan, ada sejumlah jabatan pimpinan tertinggi yang lowong. Ada pula beberapa yang

mendapat promosi untuk berkiprah di Kejaksaan Agung RI. “Banyak jabatan Kajati yang kosong. Ada juga Kajati yang dipromosi menjadi eselon I di Kejagung,” ungkapnya.

Dua pejabat di Kejati NTB pun mengikuti jejak dengan mendapat promosi. Keputusan Jaksa Agung RI dengan nomor berbeda, yakni Nomor: KEP-IV-312/C/05/2016.

Koordinator pada Kejati NTB, Sukarna SH dipromosikan menjadi Kajari Barito Timur di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah. Sementara Muhammad Irwan Datuiding, SH, MH akan menjabat Kajari Kepulauan Sangihe di Tahuna, Sulawesi Utara. (why)