Warga Minta Sosialisasi Masif

 Pemkot Yogya Mulai Uji Coba Gerakan Zero Sampah Anorganik

YOGYA, TRIBUN - Memasuki

2023, warga Kota Yogyakarta tidak boleh lagi membuang sampah anorganik non residu di deretan depo, atau tempat pembuangan sementara (TPS). Sesuai dengan rencana, Pemkot Yogyakarta bakal melakukan uji coba pembiasaan budaya pengelolaan sampah tersebut, setidaknya selama tiga bulan ke depan.

Salah seorang warga Prawirodirjan, Kota Yogyakarta, Mahadevi, mengatakan, sejak Desember lalu, dirinya sudah melakukan pengadaan tiga tempat sampah baru sekaligus di rumahnya. Ketiganya, difungsikan untuk pembuangan limbah organik, anorganik, dan residu yang tidak mempunyai nilai keekonomian.

“Sampah kertas dan plastik yang kering dikumpulkan jadi satu, tapi kalau plastik yang basah dan kotor itu dicuci dulu, lalu dijemur sebelum disatukan. Nah, yang residu dipisahkan sendiri, seperti bungkus nasi yang coklat dan pembalut,” urainya, Minggu (1/1).

Selama lebih kurang satu pekan terakhir melakukan budaya pengelolaan sampah tersebut, Mahadevi pun tidak menemukan kendala berarti. Hanya saja, ia tidak menampik, Pemkot Yogyakarta harus menggencarkan upaya sosialisasi, karena masih banyak masyarakat yang belum tergugah mengikuti pergerakan ini.

“Karena masih banyak warga yang bingung juga, kan, Dikira petugas atau penggerobaknya malas, kemudian warganya disuruh

GERAKAN BERSAMA memilah sampah sendiri di rumah. Masih banyak yang seperti itu, loh,” cetusnya. Sementara itu, salah satu Gondomanan, Kota Yogyakarta, Faza Maulida, mengaku tak terlampau kesulitan untuk beradaptasi dengan gerakan zero sampah anorganik tersebut. Bukan tanpa alasan, sejak beberapa waktu terakhir, lingkup keluarganya sudah membiaskan diri dengan pengelolaan limbah di rumah tangga.

 Warga Kota Yogyakarta tidak boleh lagi membuang sampah anorganik non residu di TPS.

 Pemkot Yogyakarta bakal melakukan uji coba pembiasaan budaya pengelolaan sampah tiga bulan ke depan.

 Warga antusias melaksanakan pemilahan sampah sejak rumah tangga.

“Sudah, sudah mulai memilah, terutama untuk jenis sampah anorganik yang bersih, seperti kardus, plastik dan lain sebagainya. Mungkin, karena ada program baru ini, harus lebih intens lagi,” ungkapnya.

Biasanya selama ini sampah-sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang itu, ujar dia, langsung disetorkan ke bank sampah. “Kebetulan di sini bank sampahnya aktif, ada petugas yang ready mengambil sampah, jadi kita tinggal kontak saja, ya,” tambah Faza. Merujuk ketentuan dalam Surat Edaran (SE) gerakan zero sampah anorganik, pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan limbah. Pengurangan sampah dengan pembatasan timbulan, pendauran ulang, hingga pemanfaatan kembali. Sementara untuk penanganan sampah dilakukan dengan menempuh pemilahan, pengumpulan dan penyaluran.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Sugeng Darmanto menandaskan, SE tersebut didasari oleh Perda No 10 Tahun 2012, yang kemudian diubah lewat Perda No 1 Tahun 2022. Dalam payung hukum itu, dijelaskan bahwa pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha, bertanggung jawab mengelola sampah yang timbul dari aktivitas harian.

“Kalau bicara soal sampah, itu adalah persoalan kita semua. Di perundangan sudah disebutkan bahwa tiap warga negara berkewajiban mengelola sampahnya sendiri,” tandas Sugeng, Minggu (1/1).

Hanya saja, ia menyadari, untuk menjalankan gerakan zero sampah anorganik di masyarakat, membutuhkan proses yang tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Karena itu, di tiga bulan pertama 2023, yakni Januari, Februari dan Maret, pihaknya menetapkan masa percobaan sekaligus pemantauan awal, agar penduduk terbiasa dengan aturan anyar.(aka)

Pemerintah DIY Siapkan Sanksi Bagi ASN Membolos

PEMERINTAH DIY menyiapkan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang nekat membolos di hari pertama pasca libur Tahun Baru 2023.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta

Baskara Aji mengatakan, pemerintah tidak memberlakukan cuti bersama saat Nataru 2022. Sehingga ASN akan mulai bekerja pada Senin (2/2).

Bagi ASN yang membolos terancam sanksi baik dari tingkat ringan, hingga berat.

“Sanksi kepegawaian ada sanksi teguran, ada pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Lalu yang kalau sudah banyak akumulasinya maka lebih berat lagi,” jelas Aji, Minggu (1/1).

Aji meyakini pengawasan ASN yang membolos kini lebih mudah dilakukan. Terlebih saat ini Pemda DIY telah memanfaatkan sistem ab- sensi elektronik menggunakan fingerprint maupun aplikasi. Sistem absen sidik jari ini dinilai lebih efektif dibandingkan absen manual sering mengalami kecurangan.

“Aplikasi itu bisa diakses menggunakan Wifi yang kira-kira jaraknya maksimal 50 meter di lingkungan kantor. Sementara fingerprint harus di kantor masing-masing. Dan saya minta ini bisa ditepati jangan sampai ada yang pagi absen, siang hilang, lalu sore datang lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aji mengatakan bahwa ASN tetap diperkenankan mengambil cuti meski pemerintah tidak memberlakukan cuti bersama.

Persetujuan pengajuan cuti pegawai diserahkan kepada masing-masing pimpinan instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD). (tro)

KLATEN, TRIBUN - Objek diduga cagar budaya (ODCB) berupa lingga yang berada di situs candi di Desa Tibayan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah raib. Benda peninggalan masa Kerajaan Mataram Kuno itu diketahui hilang sekitar satu pekan terakhir.

Humas Komunitas Penggiat Cagar Budaya (KPCB) Klaten, Hari Wahyudi mengaku, pihaknya telah mengecek