Kasus Kekerasan Jalanan Jadi Sorotan

 KPAI Dorong Penguatan Penerapan

Jam Malam untuk Anak

YOGYA, TRIBUN - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti fenomena kekerasan jalanan yang terjadi di DIY. Hal ini menjadi alarm untuk ditangani agar meminimalkan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah menjelaskan, beberapa daerah termasuk DIY merupakan daerah yang terkonfirmasi memiliki beberapa angka kekerasan seperti anak-anak korban kekerasan jalanan. Ai Maryati Solihah tidak mempersoalkan kuantitas persebaran angka tersebut, melainkan eskalasi konflik yang menunjukkan keberingasan anak-anak melakukan kekerasan jalanan ini.

Sumadi, menyerahkan bingkisan kepada penghuni Panti Wreda Budi Dharma, Selasa (4/4).

Paket Bingkisan untuk Warga Masyarakat Rentan

YOGYA, TRIBUN - Bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh

Pemkot Yogya sebagai momentum berbagi pada warga masyarakat rentan. Termasuk untuk kalangan lanjut usia (lansia) yang selama ini menghuni Panti Wreda Budi Dharma, Kota Yogya. Dalam kunjungannya, Selasa (4/4) lalu, Penjabat Wali Kota Yogya, Sumadi, mengungkapkan, pihaknya sekaligus ingin bersilaturahmi dengan para lansia di

Panti Wreda Budi Dharma. Selain itu, ia pun hendak memastikan para penghuni tetap mendapatkan pelayanan terbaik dari pengelola.

“Tapi, begitu sampai sini, saya bersyukur, para penghuni panti tampak sehat, tenang dan bahagia. Semoga semua warga panti ini tetap semangat mengisi masa tuanya,” ujarnya. Oleh sebab itu, Sumadi juga menyampaikan rasa terima ka- sihnya kepada pengurus panti, yang dinilai telah berjuang dalam memberikan pelayanan terbaik. Sekaligus, memberikan perawatan yang benar-benar tulus kepada lansia yang tinggal di panti, sehingga mereka pun tak merasa kesepian. “Harapan kami tentu warga panti tidak kekurangan apapun, baik kesehatan dan dari segi kebutuhan lain, semua terpenuhi,” urainya. (aka)

Disnakertrans DIY Awasi Ketat

“Ini tentu saya kira menjadi sebuah alarm yang nyaring untuk kita melakukan langkah-langkah koordinatif. Bahkan mungkin nanti kaitannya dengan anak berkonflik hukum untuk kita lebih menguatkan jejaring supaya terawasi dan kemudian memang perlu langkah-langkah pemulihan,” ujar Ai Maryati Solihah dalam rapat bersama Pemda DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (5/4).

Langkah pencegahan misalnya replikasi penerapan jam rumah atau jam istirahat anak yang diterapkan oleh DIY pada daerah lain. “Kami juga mengetahui ada jam malam misalnya yang digagas oleh beberapa teman-teman pegiat anak termasuk KPAI yang

Penyaluran THR dari 75 Perusahaan

YOGYA, TRIBUN - Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY mengawasi 75 perusahaan yang tahun lalu terkendala membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal ini agar pembayaran THR tahun ini dapat terkondisikan. Disnakertrans DIY juga akan mendeteksi dini perusahaan yang tak bayarkan tunjangan hari raya atau THR. “THR kami akan melakukan tiga langkah sekaligus, untuk memitigasi adanya kewajiban dari perusahaan untuk menunaikan THR. Langkah pertama kita membuka posko konsultasi THR baik yang ada di Disnaker provinsi maupun kabupaten kota,” kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi, Rabu (5/4).

Langkah kedua, yakni, mitigasi dimana Disnaker- trans DIY akan lebih mengawasi perusahaan-perusahaan yang tahun lalu bermasalah dengan THR. Aria menjelaskan tahun lalu ada 75 perusahaan di DIY yang terkendala saat membayarkan THR. Kendala yang dimaksud di antaranya mereka terlambat menyalurkan THR hingga membayar THR kepada karyawan dengan cara dicicil. “Deteksi dini itu kami tujukan prioritaskan pada perusahaan yang mengalami problem THR di tahun lalu. Ada sekitar 75 perushaan yang terkendala. Nah, tentu saja sbeleumnya kami melakukan koordinasi forum tripartit bersama serikat pekerja dan pengusaha, untuk bersama-sama mengawal kewajiban pengusaha mengawal THR ini,” jelasnya.

Langkah ketiga, Disnakertrans DIY membuka la- yanan aduan online untuk masyarakat. Ada opsi merahasiakan identitas, sehingga pekerja yang mengadukan persoalannya jauh lebih aman.

“Saya harap teman pengusaha bisa melaksanakan tugasnya dengan baik terkait pemberian THR tahun ini,” jelasnya. Soal perusahaan yang bermasalah tahun lalu, Aria menjelaskan semua bisa terselesaikan tetapi dirinya berharap tahun ini keadaan bisa lebih baik lagi. “Maksimal h-7 Lebaran, dari tahun lalu regulasi THR tidak boleh dicicil, lakukan seperti itu,” tegasnya. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya meminta perusahaan di DIY untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sebab, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang hari besar keagamaan.

“Saya hanya berharap pada teman-teman pengusaha yang memberikan THR dibayarkan (sesuai) yang telah disampaikan pemerintah,” kata Sri Sultan.

Sri Sultan pun menegaskan bahwa pembayaran THR tidak boleh dilakukan dengan dicicil. Pengusaha wajib membayar secara penuh mengingat DIY juga sudah mulai pulih dari pandemi Covid-19.

“Dalam arti kebijakannya THR itu tidak boleh dicicil berarti harus dilakukan dengan utuh dan tidak boleh di bayar belakangan. Jadi saya mohon teman teman bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya,” jelas Sri Sultan. (tro)

KPU Kota Yogya Mulai Rekapitulasi DPS

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogya mulai melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran data, Rabu (5/4). Daftar pemilih itu, sebelumnya telah direkapitulasi secara berjenjang oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tempo hari.

Ketua KPU Kota Yogya, Hidayat Widodo mengatakan, nantinya hasil rekapitulasi yang ditetapkan ini bakal disam- paikan kepada publik, maupun peserta Pemilu 2024, atau dalam hal ini partai politik. Maka, warga yang mendapati dirinya belum masuk daftar pemilih pun dapat mengajukan perbaikan ke KPU. “Kami rekap hari ini (kemarin), setelahnya ada DPS hard copy yang ditempel di masing-masing kelurahan. Kemudian, seluruh parpol juga kami kirimkan versi digital, jika ada peserta Pemilu atau konstituen yang belum masuk, kami menerima perbaikan,” kata Hidayat. Dia menjelaskan pada Pemilu 2019 silam, jumlah pemilih di Kota Yogya berada di angka 309 ribu dan berpotensi mengalami lonjakan pada kontestasi 2024 mendatang. Hanya saja, sampai sejauh ini, dirinya belum dapat menyampaikan jumlah daftar pemilih sementara, karena masih harus diplenokan lebih dulu. (aka) itu sangat signifikan menurunkan angka-angka tersebut. Ini direplikasi di Lampung Tengah saya bilang,” papar Ai Maryati Solihah. Adapun pihaknya menerima sekitar 4.800 pengaduan pelanggaran hak anak yang didominasi oleh angka kekerasan pada 2022. Dari angka tersebut, kekerasan seksual menempati posisi pertama diikuti kekerasan fisik dan atau psikis di posisi kedua dengan klasterisasi tertinggi, yakni anak yang menjadi korban pengeroyokan. Dia juga menyampaikan, pihaknya memiliki tugas menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Demikian pula memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menjelaskan, sebagai bentuk optimalisasi peran pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA). Pelaksanaan Stranas tersebut pun melibatkan peran dan tanggung jawab semua sektor, termasuk pemerintah daerah hingga masyarakat.

“Saya percaya, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah cepat KPAI dalam menindaklanjuti stranas tersebut. Besar harapan, dari kegiatan ini akan lahir output yang kede-

LANGKAH PENCEGAHAN pannya dapat menjadi masukan bagi kami, pemerintah daerah, dalam upaya-upaya pencegahan, penanganan, dan layanan rehabilitasi korban kasus-kasus kekerasan terhadap anak di wilayah DIY,” tutur Sri Paduka.

 KPAI menyoroti fenomena kekerasan jalanan yang terjadi di DIY.

 Perlu upaya meminimalkan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum.

 KPAI mendorong penerapan replikasi penerapan jam rumah atau jam istirahat anak.

 KPAI menerima 4.800 pengaduan kekerasan anak pada 2022.

Sri Paduka mengungkapkan, Stranas PKTA ini merupakan tindak lanjut salah satu arah kebijakan RPJMN 2020-2024 yaitu, peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui strategi penguatan upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak.Dengan harapan, Stranas tersebut secara signifikan mengurangi bentuk kekerasan dan mewujudkan Indonesia bebas Kekerasan terhadap Anak Tahun 2030. Target tersebut pun sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), terutama target ke-16. (tro)