Kejagung RI Panggil Menkominfo

 Johnny Plate Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tower BTS

JAKARTA, TRIBUN - Tim penyidik Kejaksaan Agung akan memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kamis (9/2) hari ini.

Johnny akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) periode 2020 hingga 2022.

Informasi tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Penyidikan

Jaksa Agung Muda Bidang

Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi. ”Rencana Kamis kami panggil Menteri Kominfo,” ujar Kuntadi.

Pemanggilan Johnny G Plate Kamis besok merupakan yang pertama kalinya. Surat panggilan pemeriksaan telah dilayangkan Kejaksaan Agung pada Senin (6/2). Rencananya, pemeriksaan terhadap Johnny G Plate akan dilaksanakan sejak pukul 10.00 WIB.

Pihak Kejaksaan Agung mengaku tak ada pengamanan khusus terkait pemeriksaan tersebut. Dalam kasus ini, tim penyidik telah menemukan alat bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan alasan pemanggilan Menkominfo Johnny G Plate. Oleh sebab itu, konfirmasi terkait alat bukti tersebut akan ditagih oleh tim penyidik. “Kita mau mengkonfirmasi sesuai alat bukti yang kita punya,” kata Kuntadi. Akan hadir Saat dikonfirmasi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pun memastikan akan hadir sesuai jadwal di Kejagung RI pada Kamis (9/2). Hal itu menanggapi rencana pemeriksaan terhadap dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) periode 2020 hingga 2022. “Jika dibutuhkan keterangan maka akan hadir pada jadwal yang sesuai,” kata Johnny saat dikonfirmasi, Rabu (8/2).

Johnny menuturkan saat ini dirinya sedang berada di Medan mengikuti acara Hari Pers Nasional 2023. “Saya sedang di Medan mengikuti Hari Pers Nasional 2023 (hari ini dan besok),” terang Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu.

Sementara, Partai NasDem memastikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengikuti proses hukum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) periode 2020 hingga 2022.

“Kita tetap komit pada penegakan hukum, jadi kita ikuti proses hukum,” kata Wakil Ketua Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim, Rabu.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tower base transceiver station (BTS) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

Kali ini, seorang petinggi perusahaan swasta yang ditetapkan tersangka, yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergy berinisial IH. Setelah ditetapkan tersangka, Kejak-

Katak Jadi “Penumpang Gelap” Pesawat

HARRISBURG - Petugas Administrasi Keamanan Transportasi di bandara Pennsylvania membuat penemuan yang tidak biasa di tas yang diperiksa. Mereka menemukan seekor katak yang jadi “penumpang gelap”.

Dilansir dari UPI, Lisa Farbstein, juru bicara TSA Public Affairs Northeast, mengatakan tas yang diperiksa memicu alarm selama pemerik- saan keamanan di Bandara Internasional Harrisburg. Farbstein mencuit ada penumpang gelap yang melompat keluar dari tas yang diperiksa. Ini terjadi saat petugas sedang melakukan pemeriksaan.”Makhluk kecil ini sangat terkejut ketika dia terlihat. Penemuan oleh petugas TSA ini tidak pernah kami temui sebelumnya,” tambahnya lagi. (kpc) saan pun langsung melakukan penahanan terhadapnya di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.

Termasuk IH, kini total ada lima tersangka dalam kasus ini. Para tersangka lainnya ialah: Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV)

Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto; dan Account Director of Integrated Ac- count Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali. Dalam kasus ini para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Tribun Network/ Yuda)

Jika dibutuhkan keterangan maka akan hadir pada jadwal yang sesuai.

Menkominfo Johnny G Plate