Masih Ada Penolakan dari

Ahli Waris

 Ruas Tol Yogya-YIA Terjang Banyak

Lahan Pertanian di Gamping

SLEMAN, TRIBUN - Pembangunan jalan tol YogyaSolo seksi III yang menghubungkan Yogyakarta dengan Bandara Internasional Yogyakarta (Yogyakarta Internasional Airport/YIA) di Kulon Progo direncanakan bakal melintasi Kapanewon Gamping, Sleman. Total ada 1.258 bidang tanah di lima kalurahan yang bakal tergusur proyek pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 38,57 kilometer itu.

“Di Gamping ada lima kalurahan (terdampak tol Yogya-YIA). Mayoritas lahan pertanian,” kata Panewu Gamping, Sarjono, Senin (9/1). Lima kalurahan itu meliputi Trihanggo (perkiraan sementara 61 bidang lahan terdampak), Nogotirto (127 bidang), Banyuraden (279 bidang), Ambarketawang (427 bidang), dan Balecatur (364 bidang). Adapun tahapan pembangunan jalan tol Yogya- YIA saat ini baru sampai sosialisasi awal dan akan dilanjutkan dengan konsultasi publik.

Kepala Dispertaru DIY, Krido Suprayitno saat dikonfirmasi, masih enggan bicara banyak soal perkembangan rencana pembangunan jalan tol Yogya-YIA tersebut.

“Baru kami agendakan (konsultasi publik),” katanya.

Lurah Trihanggo, Fajar Yunior menyebut, mayoritas objek tanah terdampak tol di wilayahnya berupa lahan pertanian. Namun, ia mengakui belum mengetahui secara pasti jumlah bidang lahan terdampak tol di wilayahnya. Sebab, pada tahap sosialisasi, masih ada penolakan dari beberapa ahli waris dari lahan terdampak. Pasalnya, dari keluasan ribuan meter persegi dalam satu sertifikat hak milik (SHM), hanya terdampak sebagian sehingga lahan tersebut dinilai jadi kurang efektif.

“Sebenarnya yang menolak kan ahli waris. Ya, mungkin karena hanya seberapa bagian yang kena. Dari (keluasan tanah) berapa ribu meter tapi hanya kena berapa. Kan itu jadi tidak efektif,” terang Fajar.

Diketahui, jalan bebas hambatan sepanjang 38,57 kilometer dari Yogyakarta menuju Bandara YIA ini rencananya akan melintasi 30 kalurahan di 3 kabupaten, yakni Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Perkiraan luas lahan yang dibutuhkan sebanyak 5.033.696 meter persegi. Adapun di Kabupaten Sleman jalan tol ini akan melintasi empat kapanewon, yakni Mlati, Gamping, Godean, dan Moyudan, kemudian berlanjut ke wilayah Bantul dan Kulon Progo. Selain ruas tol Yogya-YIA, wilayah Trihanggo juga bakal terlintasi oleh ruas tol Yogya-Solo seksi II (TirtoadiMaguwoharjo), yang saat ini masih tahap pengadaan lahan. Kabar terbaru, musyawarah bentuk ganti kerugian untuk warga Trihanggo bakal berlangsung pada Selasa (10/1) ini.

“Iya. Besok Selasa (hari ini) musyawarah appraisal ganti kerugian untuk yangYogya-Solo,” kata Fajar.

Musyawarah rencananya dibagi dalam dua sesi untuk tiga padukuhan. Yakni, Padukuhan Ngawen, Kronggahan I dan Padukuhan Kronggahan II sejumlah 71 bidang pada Selasa. Jadwal selanjutnya, pada Rabu (11/1), untuk Kalurahan Tlogoadi yang diawali untuk Padukuhan Nambongan. Selang hari berikutnya, berlanjut ke Padukuhan Nglarang

TERUS BERPROSES hingga Karang Bajang. Menurut Fajar, pos polisi Kronggahan juga bakal terdampak. Namun, karena status lahannya sebagai tanah negara, menurutnya tidak ada masalah pembebasannya.

 Lima kalurahan di Gamping, Sleman, turut dilintasi proyek pembangunan jalan tol Yogya-YIA.

 Setidaknya ada 1.258 bidang tanah di lima kalurahan itu yang akan terdampak.

 Ada ahli waris yang menolak pembebasan karena hanya sebagian lahannya yang terdampak.

Prioritas

Penjabat Pembuat Komitmen (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol YogyaSolo, Dian Ardiansyah sebelumnya mengungkapkan, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sudah menjadwalkan musyawarah bentuk ganti rugi bagi Tlogoadi maupun Trihanggo. Menurut Dian, perkembangan pembebasan lahan sudah 80 persen.

Pada Januari ini, selain menyelesaikan di Bokoharjo dan Tirtomartani, pihaknya memprioritaskan pembebasan lahan di tiga kalurahan sisi barat, yakni Tirtoadi, Tlogoadi. dan Trihanggo, untuk ruas tol sepanjang 3 kilometer.

“Bulan Januari ini kita fokus ke sana (tiga Kalurahan) untuk mendukung jalan tol Yogya-Bawen. Pintu keluarnya, kan, di situ (Tirtoadi). Jadi kita memang harus terintegrasi dengan mereka,” kata dia. (rif)

BMKG: Waspada Potensi Gelombang

Tinggi di Laut Selatan 9-10 Januari

YOGYA, TRIBUN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali memberikan peringatan terkait potensi gelombang tinggi di laut selatan Jawa. Kondisi itu diprediksi terjadi pada 9-10 Januari 2023 ini.

Prakirawan Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Sawardi, mengatakan, berdasarkan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara, dominan bergerak dari barat dayabarat laut dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya-arat laut dengan kecepatan angin berkisar 5-20 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan barat Enggano hingga Lampung, laut Sulawesi dan perairan utara Papua Barat,” ucapnya melalui keterangan resmi, Senin (9/1).

Pihaknya memprediksi akan terjadi gelombang tinggi antara 2,5-4 meter yang berlangsung pada 9-10 Januari ini. Peluang gelombang tinggi itu akan terjadi di perairan selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Pur- worejo, dan Yogyakarta.

Begitu pula dengan Samudera Hindia selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Yogyakarta yang turut serta diprediksi berpeluang terjadi gelombang tinggi.

Pihaknya turut mengimbau terkait aktivitas keselamatan pelayaran.

“Harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran pada perahu nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 m) dan kapal tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 m),” ucapnya. Imbauan keselamatan pelayaran turut diberikan kepada kapal ferry (Kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 m), kapal ukuran besar seperti kapal kargo/kapal pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4,0 m).

“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,” tutup dia. (nei) pemeriksaan masih terus berlangsung. Setelah sebelumnya memeriksa sejumlah saksi, kini Kejari masih menunggu penghitungan kerugian negara dari BPKP DIY.

“Perkembangannya masih menunggu kerugian keuangan negara yang saat ini dalam proses penghitungan dari BPKP,” jelasnya.

Farhan menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan ekspos internal dan menyatakan kasus tersebut layak dinaikkan ke tahap penyidikan. Walaupun, pihaknya belum bisa memastikan kapan tahap penanganan akan naik menjadi penetapan tersangka. Farhan menekankan bahwa pihaknya harus berhati-hati dalam menetapkan tersangka. Ia berjanji akan menyelesaikan kasus itu secapanya.

“Secepatnya Kami selesaikan karena (kasus ini berjalan) sudah cukup lama. Kami juga tetap bekerja. Kita tunggu saja. Pasti pada waktunya kami mengarah ke sana (penetapan tersangka),” tandasnya. (nto)

PROYEK - Pengendara motor melintas di dekat area konstruksi jalan tol Yogya-Bawen seksi 1 (junction Sleman-simpang susun Banyurejo), Senin (9/1). Ruas jalan bebas hambatan ini nantinya akan terkoneksi dengan ruas jalantol Yogya-Solo seksi II (Tirtoadi-

Sleman Geber Vaksinasi LSD

Sapi Mulai Pekan Depan

SLEMAN, TRIBUN - Penyakit lumpy skin diseases (LSD) telah menyerang dua sapi di wilayah Sleman. Untuk mencegah sekaligus menanggulangi penyakit infeksius tersebut, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kabupaten Sleman akan segera memulai vaksinasi pada sapi pekan depan.

“Kami mungkin akan vaksinasi LSD minggu depan. Vaksinnya sudah ada di provinsi (Pemerintah DIY),” kata Kepala DP3 Sleman, Suparmono, Senin (9/1).

Suparmono mengatakan, Kabupaten Sleman mendapat alokasi sekitar 3.000 vaksin LSD dari pemerintah pusat. Akan tetapi, hanya sekitar seratusan vaksin yang nantinya mulai disuntikkan tahap pertama pada Rabu, 18 Januari 2023.

Nantinya, DP3 Sleman menerjunkan 20-25 petugas medik maupun paramedik sebagai vaksinator LSD. Prosesnya diawali dengan pelatihan dari Balai Be- sar Veteriner (BBVet) Wates. Penyuntikan vaksin bakal dimulai dari Beran Kidul, Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, dan sekitarnya yang terdapat dua sapi positif LSD.

Selebihnya, alokasi vaksin LSD akan diprioritaskan untuk sapi perah di wilayah Cangkringan maupun Pakem. “Setelah (vaksinasi) dari Beran, kami akan prioritaskan ke sapi perah, yang utama itu. Kami ingin menjaga produktivitas susu sapi,” jelasnya. Diketahui, dua sapi terpapar LSD di Sleman ditemukan pada 23 Desember 2022. Temuan bermula ketika petugas puskeswan menerima laporan ternak sapi di Beran Kidul bergejala bentol-bentol pada kulit, demam, dan kurang nafsu makan yang segera dilaporkan ke Isikhnas pada 20 Desember 2022. Laporan tersebut ditindaklanjuti BBVet Wates dengan investigasi ke lapangan. Beberapa ternak sakit lalu dilakukan pengobatan dan diambil sampelnya yang ternyata ada dua dinyatakan positif LSD. Sejauh ini, penyakit LSD hanya menyerang pada ternak sapi dan kerbau. Menurut Suparmono, dua ekor sapi positif LSD di Beran Kidul, kondisinya saat ini sudah membaik. “Kondisi dua ekor sapi (positif) sudah lumayan lebih baik. Tapi vaksin tetap kami lakukan,” kata dia.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo sebelumnya mengatakan berbagai langkah-langkah strategis sebagai upaya penanggulangan penyakit LSD telah dilakukan. Kustini mengatakan, dalam upaya pengendalian LSD, Pemkab Sleman juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk meminta vaksin ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. “Kami sudah minta melalui pemerintah provinsi untuk meminta vaksin ke Kementerian. Nantinya, vaksinasi akan segera dilakukan, jika vaksin sudah kami terima,” kata dia. (rif)

PHRI Kulon Progo Geber Pengembangan UMKM dan Digitalisasi Wisata

PERHIMPUNAN Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kulon Progo tengah mengembangkan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta digitalisasi pariwisata di daerah ini.

Mantoyo, Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) PHRI Kulon Progo masa bakti 2023-2028, menyampaikan, perlu sinergi antara pelaku wisata dan UMKM di Kulon Progo untuk mewujudkannya. “Karena UMKM Pariwisata itu lebih mudah dicari duite (uang, red), berbeda dengan UMKM lainnya. Sehingga, nantinya dengan dinas-dinas terkait dapat bersama-sama mengembangkannya,” katanya dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 BPC PHRI Kulon Progo di Plaza Kuliner Glagah, Senin (9/1). Pihaknya juga melakukan digitalisasi bidang pariwisata di Kulon Progo yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dari UMKM pariwisata menjadi lebih baik lagi. PHRI turut mendorong dinas atau instansi terkait untuk meng- utamakan belanja kegiatan kepada anggota PHRI Kulon Progo. “Karena, PHRI Kulon Progo turut andil dalam menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak hotel maupun restoran di Kulon Progo,” imbuhnya. Mantoyo berharap kolaborasi antara pelaku wisata dengan instansi terkait dapat mendukung akomodasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan po-

DOK. DISKOMINFO KULON PROGO tensi pendapatan dari pariwisata yang merupakan fokus program PHRI Kulon Progo. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Joko Mursito menyatakan siap berkolaborasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota PHRI Kulon Progo. Seiring berkembangnya hotel-hotel di Kulon Progo, tentunya akan menambah semangat PHRI dalam mengembangkan produknya. (scp)

TERIMA SURAT - Ketua BPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono (kanan) menyerahkan surat keputusan (SK) kepengurusan masa bakti 2023-2028 kepada Ketua BPC PHRI Kulon Progo, Mantoyo (kiri) di Plaza Kuliner Glagah, Senin (9/1), bersamaan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 PHRI Kulon Progo.

Rekrut 88 Pengawas

Kelurahan/Desa untuk Pemilu 2024

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulon Progo akan merekrut 88 pengawas kelurahan/desa (PKD) untuk mengawasi tahapan Pemilu 2024 di daerah ini. Ketua Bawaslu Kulon Progo, Ria Harlinawati menjelaskan, PKD bertugas melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024 serta upaya pencegahan berbagai potensi pelanggaran pemilu di tingkat desa dan kelurahan. Saat ini, Bawaslu Kulon Progo tengah mempersiapkan proses rekrutmen tersebut. “Hari ini atau besok mulai diumumkan (rekrutmen PKD), nanti ditempelkan ke desa-desa,” katanya, Senin (9/1). Nantinya, rekrutmen dilakukan di panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan masing-masing. Bawaslu Ku- lon Progo akan merekrut sebanyak 88 PPK se-Kulon Progo. Artinya, setiap kelurahan/desa dibutuhkan satu orang PKD. Penerimaan berkas pendaftaran PKD dimulai pada 14-19 Januari 2023. Setelah semua berkas terkumpul dilanjutkan seleksi administrasi dan seleksi wawancara. “Tidak ada tes tertulis,” ucap Ria. (scp)