Konvoi Tak Patuh Aturan Tetap Ditilang

 Polisi Akan Tindak Tegas Peserta Melalui ETLE

MENUNGGU

Penjual Pernak-pernik Banjir Pesanan Jelang Imlek

YOGYA, TRIBUN - Dua pekan menuju Imlek 2023, penjual pernak-pernik Imlek di sepanjang Jalan Pajeksan, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta mulai diburu oleh konsumen. Hal itu menjadi momen kebahagiaan tersendiri seusai dua tahun pandemi Covid-19 berlalu.

Momen bahagia itu pun dirasakan oleh Pemilik Toko Adji, Vonny (52) yang merupakan satu di antara penjual pernak-pernik Imlek di Jalan Pajeksan. “Tahun ini peningkatan penjualan sudah lumayan lah ya. Ada sekitar 50 persen dibanding selama dua tahun yang lalu. Karena, tahun kemarin itu benar-benar sepi,” ucap dia kepada wartawan di tempat usahanya, Senin (9/1).

Sementara itu, untuk animo pembeli perlengkapan perayaan Imlek saat ini mulai terlihat pada Minggu kedua Januari 2023. “Suasana menjelang Imlek tahun ini mulai hidup lah ya,” kata Vonny. Berdasarkan konsumen yang ia terima, rata-rata banyak yang membeli produk berupa kue keranjang, angpau, hingga lampion. Akan tetapi, Vonny tidak menyediakan pernak-pernik Imlek dalam jumlah yang banyak “Stok pasti ada. Tapi karena situasinya takut seperti tahun kemarin, jadi kami menyediakan secukupnya saja,” tutur dia.

Namun demikian, meningkatnya konsumen yang mencari perlengkapan Imlek, tidak mempengaruhi harga yang ia tawarkan. Maka dari itu, untuk membeli pernak-pernik Imlek di Toko Adji dapat dibandrol mulai dari Rp4.500 hingga Rp500 ribu per unitnya. Harga itu tergantung dengan produk dan jenisnya.

“Tapi, umumnya masya- rakat beli pernak-pernik itu enggak yang mahal lah ya. Asal yang ada aja,” tutur dia.

Namun demikian, ia masih tetap membuka usaha tersebut setiap pukul 08.00-17.00 WIB.

Ditemui secara terpisah, Lidia (70), warga Kabupaten Bantul yang baru saja membeli kebutuhan Imlek, lebih memilih menyajikan makanan manis kepada para tamu undangan saat Imlek berlangsung.

“Makanya, tadi saya beli makanan kue keranjang sama kacang-kacangan saja,” ujarnya.

Tak lupa, Lidia turut membeli angpau yang nantinya akan diisi uang untuk diberikan kepada cucunya.

“Imlek nanti saya juga mau buat makan bersama dengan keluarga dan temanteman. Jadi, mulai saat ini saya nyicil belanja kebutuhan Imlek,” terang dia. (nei)

Pemkot Yogya Targetkan

Tambah Lima Kampung Sayur

YOGYA, TRIBUN - Luas wilayah yang sangat terbatas dan berdampak pada minimnya lahan pertanian, tidak membuat Kota Yogyakarta putus asa terhadap sektor ketahanan pangan. Program kampung sayur yang sudah digalakkan dalam beberapa tahun terakhir, bakal semakin digenjot di sepanjang 2023 ini.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Imam Nurwahid, mengatakan bahwa kampung sayur ini akan terus diperluas. Ia pun menjelaskan, untuk 2023, pihaknya sudah mematok target penambahan lima kampung sayur sekaligus, yang dikelola langsung oleh warga masyarakat.

“Dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Dilihat dari 2021 itu ada 115 kampung sayur, kemudian 2022 naik jadi 119, lalu tahun ini kami menargetkan tambahan lima lagi,” ujarnya, Senin (9/1).

Berbagai upaya pun telah dilakukan, supaya program ini mampu berjalan berkesinambungan, salah satunya dengan mengemas dalam balutan ekonomi kreatif. Benar saja, kampung sayur yang sebelumnya hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, kini mulai menghasilkan nilai ekonomi bagi warga.

“Balutan ekonomi kreatif dalam upaya pengembangan kampung sayur akan memungkinkan pengelola untuk terus berinovasi, sehingga dapat memberikan dampak lebih optimal dari berbagai sisi,” tandas Imam.

Ia juga menyebut, semakin berkembangnya kampung sayur, upaya pemenuhan kebutuhan gizi dan nutrisi warga masyarakat pun berjalan lebih efektif. Sebab, kesadaran penduduk mengenai pentingnya sayuran dan buah-buahan dalam komposisi makanan ikut terdongkrak dengan kehadiran kampung sayur.(aka)

Disdikpora Yogya Cermati

Fenomena Lato-Lato di Sekolah

PEMKOT Yogya bakal mencermati maraknya fenomena permainan lato-lato, khususnya di lingkungan sekolah.

Sebelumnya, beberapa daerah di tanah air sudah mengeluarkan larangan bagi siswa SD untuk membawa lato-lato ke sekolah, karena dinilai mengganggu fokus dalam pembelajaran

Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kota

Yogyakarta, Budi Santosa

Asrori, mengatakan, sampai sejauh ini, pihaknya memang belum menemukan ada ke- luhan terkait lato-lato. Selain itu, sekolah pun belum melaporkan mengenai menjamurnya siswa-siswi yang membawa mainan tradisional itu saat belajar. “Kalau terkait dengan surat (edaran) belum, saya belum menerima keluhankeluhan. Nanti kalau itu ada keluhan-keluhan, akan kita koordinasikan. Belum ada keluhan soal mainan itu. Tapi, tentu akan kita cermati, ya,” ungkap Kadisdikpora, Senin (9/1). Oleh sebab itu, Budi pun

YOGYA, TRIBUN - Konvoi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak boleh dilakukan serampangan dengan mengabaikan aturan berlalu lintas. Polisi akan menindak tegas peserta konvoi yang tak mematuhi aturan lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda DIY Kombes Pol Alfian Nurrizal, mengatakan, para peserta konvoi yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas akan tetap terekam dan tercapture oleh kamere ETLE. Polisi tak tebang pilih dalam memberlakukan aturan itu, meski peserta konvoi dari golongan atau ormas tertentu. Apalagi di beberapa titik jalan wilayah DIY kini sudah dipasang kamera ETLE sehingga memungkinkan pengendara tak terkecuali peserta konvoi mendapat sanksi tilang dari kepolisian “Semuanya terecord yang di empat titik statis dengan yang mobile dan juga kita menggunakan hand-held, itu juga terecord dan sudah kami capture dan tentunya kami verifikasi dan validasi untuk dikonfirmasi,” kata Alfian, dihubungi Senin (9/1).

Ditlantas Polda DIY juga telah menginstruksikan satuan di Polres jajaran yang ada di wilayah DIY untuk melalukn edukasi dan penyuluhan terkait hal. Alfian menjelaskan, aturan konvoi tertuang dalam Undang-undang (UU) tentang Lalu lintas Angkutan dan Jalan (LLAJ)

Nomor 22 Tahun 2009. Di mana salah satu tugas pokok dan fungsi kepolisian memberikan pengawalan dan pengamanan peserta konvoi apabila pihak penyelenggara konvoi telah mendapat izin dari kepolisian. “Sebenarnya boleh konvoi, tapi kami wajib memberikan pengawalan. Kami kawal, wajib kami lakukan pengawalan dan itu sudah kami kawal,” terang dia.

Tujuan pengalawan itu, dijelaskan Alfian agar kemacetan, kecelakaan dan gangguan lainnya dapat terhindarkan. Bagi para peserta konvoi yang tak mematuhi aturan berlalu lintas di antaranya tidak mengenakan helm, tidak memasang kaca spion, menggunakan knalpot tidak standar, serta tidak adanya suratsurat kendaraan maka siap-siap untuk ditindak oleh kepolisian. “Itu akan kami lakukan penegakkan hukum, pasti kami tindak. Karena tercapture. Jadi dilengkapi lah semua kelengkapan, baik pribadi, helm, kendaraan jangan mengubah standar knalpot brong itu sangat menyalahi dan mengganggu pengguna jalan lain,” tegas dia. Tak bisa dipungkiri wilayah DIY menjadi epicentrum beberapa organisasi masyarakat maupun partai politik. Sehingga agenda konvoi gabungan dari beberapa simpatisan dan organisasi tertentu seringkali dapat dijumpai di Yogyakarta. Bahkan konvoi

Jangan Ganggu

Kepentingan Publik

WARGA masyarakat di Kota Yogya berharap pihak pemerintah maupun kepolisian dapat mengeluarkan regulasi yang pasti terkait pawai atau konvoi kendaraan bermotor di jalanan. Bukan tanpa alasan, jika dibiarkan begitu saja, kepentingan umum dan aktivitas penduduk pun terancam terganggu. Salah seorang warga Kota Yogya, Susanto, berujar, sebisa mungkin konvoi dengan kendaraan bermotor ini diatur agar tidak melewati titik-titik krusial di seputar Kota Pelajar. Entah itu rumah ibadah, atau jalan-jalan protokol seperti Malioboro yang sehari-hari mengalami kepadatan volume dan ramai aktivitas pelancong.

“Nggak usah jauh-jauh bicara penindakan dengan tilang dan sebagainya, susah itu, pasti. Lebih mudah, ya, diatur saja rutenya. Harus ada koordinasi, antara pemerintah, kepolisian, dan panitia penyelenggara, biar semua tertib,” ungkapnya, Se- nin (8/1).

Ia menyampaikan, seandainya peserta konvoi bisa tertib berkendara, serta tidak mengganggu aktivitas publik, maka respons pengguna jalan pun akan positif. Sebaliknya, ketika mereka ugal-ugalan di jalanan, hal tersebut otomatis berpotensi mengundang sentimen negatif warga masyarakat kepada kelompoknya. Sementara itu, warga Kota Yogya lainnya, Ericko pun menyampaikan, sejatinya, konvoi di jalanan dengan kendaraan bermotor tidak menjadi masalah. Selama, para peserta pawai memperhatikan kepentingan luas dan tidak mengganggu publik, sehingga spesifikasi tunggangannya harus benar-benar diperhatikan.

“Sebenarnya fine-fine saja, ya, asal tertib, terus suara knalpotnya jangan terlalu berlebihan. Kalau bisa malah dibuat yang unik dan menarik, yang kreatif-kreatif gitu, lah, biar bisa jadi daya tarik juga, kan,” jelasnya. (aka)

TETAP SANTUN gabungan itu juga turut dihadiri oleh organisasi yang berbasis dari luar DIY. Dia mengimbau kepada pengguna jalan terutama pada saat melakukan konvoi untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas. “Artinya kita menggunakan ini menghormati pengguna jalan yang lainnya. Pertama adalah pada saat dia melakukan konvoi di jalan itu menghormati pengguna jalan lainnya tidak membuat suasana kegaduhan terutama dengan adanya knalpot blombongan, ini kan bising dan mengganggu pengguna jalan lain,” tegas dia. Kemudian apabila peserta konvoi menggunakan jalan diminta para peserta wajib mematuhi rambu-rambu, serta marka yang berada di ruas-ruas jalan. Lebih lanjut Alfian menegaskan, pada saat traffic light merah pserta konvoi diminta berhenti sejenak.

 Konvoi di DIY tak boleh mengabaikan aturan berlalu lintas.

 Polisi akan menindak tegas peserta konvoi yang tak mematuhi aturan lalu lintas melalui ETLE.

 Polisi juga ingatkan potensi kemacetan jika konvoi dilakukan secara serampangan.

 Warga berharap aturan ditegakkan secara nyata.

“Jangan menerobos, kasian pengguna jalan lain. Demikian juga pada saat di lokasi. Jangan berhenti bergerombol karena akan membuat kemacetan, contoh di bahu jalan, apalagi memakan badan jalan akhirnya nanti pengguna jalan lain yang hendak melintasi akan terhambat. Kalau sudah terhambat pasti akan kepadatan dan kemacetan,” ujarnya. Kasubditgakkum Ditlantas Polda

DIY AKBP Jan Benjamin menambahkan, peserta konvoi merupakan warga sipil pada umumnya. Sehingga mereka diminta mematuhi aturan berlalu lintas sebagaimana masyarakat lainnya. Hanya karena mereka menggelar konvoi bersama-sama lantas mengabaikan aturan berkendara, menurut Jan Benjamin itu sangat tidak dibenarkan.

“Seharusnya begitu (patuhi aturan. Aturan tetap aturan. Saat dia (peserta konvoi) melakukan perizinan kan sudah ada surat pernyataan di situ akan mematuhi hukum, apabila ada hal-hal akan bertanggungjawab terhadap kerugian segala macam, itu kan sudah ada di dalam klausul surat perizinan awal itu sudah ada,” tegas Jan Benjamin. (hda) tidak mau gegabah dengan mengeluarkan larangan, lantaran pada dasarnya lato-lato merupakan mainan anakanak biasa. Akan tetapi, pihaknya pun tidak menutup mata seandainya nanti muncul keluhan dari tenaga pendidik, yang melihat fenomena lato-lato ini mulai mengganggu.

“Mainan anak-anak, sekarang belum ada laporan yang masuk, apakah mainan itu mengganggu pembelajaran, nanti saya cek lagi,” pungkasnya. (aka)