MODENA Space Hadirkan

Aneka Produk Premium

YOGYA, TRIBUN - MODENA meluncurkan MODENA Space pertama di Indonesia. Lokasinya ada di Toko Elektronik

Atakrib Lifestyle Yogyakarta.

Assitant Vice President MODENA, Hanggara Yulia Putra mengatakan MODENA Space merupakan premium store yang menghadirkan produk-produk premium MODENA. Selain itu, ada aneka produk yang lebih lengkap dan berteknologi tinggi.

“Karena ini premium store, maka yang ada di MODENA Space ini adalah produkproduk premium, yang tidak ada di tempat lain. Dan, produknya holistik, mulai cooking, cooling, cleaning, sampai solar panel. Konsumen yang mau beli produk premium bisa langsung belanja ke MODENA Space yang ada di Atakrib Lifestyle,” katanya, Rabu (15/2).

MODENA Space juga menawarkan pengalaman penggunaan produk, sehingga calon konsumen bisa membeli setelah mencoba. Konsumen juga bakal mendapat pemahaman produk dan dilayani oleh sales consultant

Hanggara menyebut, DIY sengaja dipilih menjadi lokasi peluncuran MODENA

Space pertama karena penjualan di wilayah ini tergolong tinggi. Bahkan, menempati urutan ketiga setelah Jakarta dan Bandung.

“Di DIY juga ada MODENA Home Center (MHC) dan konsumennya luar biasa. Sehingga, untuk melengkapi itu, kami menghadirkan MODENA Space. Kebetulan Atakrib Lifestyle ini punya visi yang sama dengan kami, sehingga cocoklah kalau MODENA Space ini hadir di Atakrib Lifestyle,”terangnya.

Sementara itu, Founder Atakrib Lifestyle, Sultan Alif Guntoro menerangkan A Takrib Lifestyle memang memiliki konsep yang berbeda dengan toko elektronik lainnya. Selain menghadirkan produk yang lebih lengkap, Atakrib Lifestyle juga memiliki konsep kekinian.

“Jadi, Atakrib Lifestyle ini memiliki konsep yang kekinian, penataan nya juga berbeda, sehingga konsumen lebih nyaman. Kemudian, ada basement juga untuk parkir motor dan ada coffee shop juga. Jadi, kalau ibu-ibu belanja, bapaknya bisa menunggu sambil minum kopi. Atakrib lifestyle ini jadi one stop shopping,” terangnya. (maw/ord)

Karena itu pula, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi merekomendasikan agar Pansela tidak terlalu dikampanyekan sebagai jalur alternatif bagi pemudik Lebaran 2023. Di samping itu, kondisi jalannya melewati bukit-bukit dan terdapat pula beberapa segmen jalan yang rusak atau belum diperbaiki. Hal itu dikemukakan Menhub saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, pada Rabu (15/2).

“Masih terdapat penggalanpenggalan (jalan) yang belum baik, sehingga kami rekomendasi tidak terlalu mengcampaign Pansela,” ujar Budi dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI. Kemenhub bersama Kor-

JALUR ALTERNATIF z Jalur Panti Selatan (Pansela) Jawa dianggap masih kurang kondusif sebagai jalur alternatif pemudik pada musim Lebaran 2023 mendatang. z Hal itu lantaran minimnya fasilitas keselamatan maupun rambu lalu lintas di sepanjang jalur yang sejauh ini terbangun dari Banten hingga sebagian wilayah Jawa Timur tersebut. z Kondisi jalannya melewati bukit-bukit dan terdapat pula beberapa segmen jalan yang rusak atau belum diperbaiki. lantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusuri Jalan Pansela Jawa dari Banten hingga Jawa Tengah. “Memang (ada) tempat-tempat yang tidak memungkinkan, tanjakannya luar biasa, costly mungkin juga menjadi satu perhatian bagi kita,” tandasnya. Kendati begitu, Kemenhub menyebut akan berkoordinasi lagi dengan Kementerian PUPR terkait kemungkinan melakukan perbaikan dan pelengkapan fasilitas. “Tapi, mungkin Lebaran nanti mungkin beberapa yang signifikan, saya usulkan terutama dari Jawa Barat ke Jawa Tengah itu ada beberapa titik-titik yang harus diperbaiki, kita akan koordinasikan,” terangnya. Setelah itu, pihaknya akan menginformasikan kembali jalan yang bisa digunakan masyarakat untuk mudik Lebaran 2023. “Nanti bahkan mungkin kita bisa informasikan pada sebelum Lebaran mana yang bisa berjalan menjadi subtitusi dari pergerakan angkutan dari Jawa Barat ke Timur maupun sebaliknya,” pungkas Budi. Ia mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Korlantas untuk memonitor jalur Pansela untuk dilakukan perbaikan. Ia mengatakan, akan melaporkan secara khusus kepada Komisi V terkait progres pembangunan jalur Pansela. “Kami akan laporkan secara khusus kepada komisi 5 dan nanti secara khusus juga minta Ditjen Darat dan Korlantas melaporkan ke komisi, dan kami izin untuk koordinasi,” kata Budi. Perbaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan, perbaikan beberapa titik jalan di jalur Pansela membutuhkan anggaran sebesar Rp1 triliun. Hal tersebut disampaikan Hedy menanggapi Ketua Komisi V DPR Lasarus yang mempertanyakan progres pembangunan jalur Pansela menjelang Lebaran 2023 dalam rapat kerja tersebut. “Kita sudah ada keluar kebutuhan biayanya mencapai kira-kira kalau kita lengkapi semua itu Rp 1 triliun. Bukan biaya yang murah juga, jadi nanti akan ada prioritas,” kata Hedy.

Hedy mengatakan, pembangunan jalur Pansela membutuhkan biaya yang cukup besar karena di beberapa segmen seperti jalur Ayah dan Jlandri perlu dibangun jalan alternatif, lantaran berada di wilayah perbukitan. Selain itu, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan jalan di sekitar Tegal-Buleud sepanjang 10 kilometer.

“Kita harus bangun jalan alternatif, kita kaji karena biayanya besar daerah yang berbukit-bukit,” ujarnya. (kpc)

Pemerintah Usulkan Lima Kelompok Pengguna Pertalite

JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan lima kelompok pengguna yang diusulkan berhak mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite. Usulan ini disampaikan terkait rencana Revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014. Kelima kelompok pengguna ini antara lain meliputi industri kecil, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengungkapkan pertimbangan memasukkan kelima kelompok pengguna ini demi memastikan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan

(JBKP) Pertalite tepat sasaran. “Usulan revisi tersebut diusulkan BPH Migas dengan dukungan perguruan tinggi, dibahas ditingkat kementerian, baru diajukan ke Presiden,” kata Saleh, Rabu (15/2). Saleh melanjutkan, sejauh ini belum ada perubahan terkait opsi usulan untuk jenis volume ruang silinder (cc) kendaraan pribadi yang boleh mengkonsumsi Pertalite. Sebelumnya, muncul usulan pembatasan Pertalite untuk mobil pribadi di atas 1.400 cc. Untuk kendaraan roda dua, pembatasan berlaku untuk kendaraan di atas 150 cc.

“Untuk yang cc (kendaraan) masih seperti itu, belum ada perubahan,” jelas Saleh. Direktur Jenderal Migas Kementerian

ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan, pada tahun ini kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar ditetapkan 17 juta kl, sementara minyak tanah 500 ribu kl. Sementara itu, kuota JBKP Pertalite ditetapkan 32,56 juta kl. “Belum ada pengaturan konsumen pengguna untuk JBKP, (sementara) pengaturan untuk pengguna JBT yang berlaku saat ini masih terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir,” kata Tutuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (14/2).

Tutuka melanjutkan, over kuota untuk JBT Solar dan JBKP Pertalite bisa terjadi jika revisi Perpres 191/2014 tidak dilakukan. (ktn)