Negara-Negara Asia Timur Bahas Isu Kelautan di Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah negara di kawasan Asia Timur anggota East Asia Hydrographic Commission (EAHC) berkumpul di Yogyakarta, Kamis (16/2). Pertemuan internasional tersebut digelar Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) untuk membahas deretan isu strategis seputar kelautan.

Sebagai informasi, EAHC adalah organisasi hidrografi untuk wilayah Asia

Timur yang menjadi salah satu dari 15 Regional Hydrographic Commission (RHC) di bawah International Hydrographic Organization (IHO). Adapun pertemuan EAHC ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang hidrografi.

Komandan Pushidrosal, sekaligus Chair EAHC, Laksamana Madya TNI Nurhidayat, mengungkapkan, forum ini juga dimanfaatkan untuk mendorong peran dan kontribusi anggota EAHC dalam meraih tujuan organisasi. Oleh sebab itu, pihaknya pun mengapresiasi belasan negara yang mengirimkan delegasinya, baik yang hadir langsung, maupun daring.

Beberapa negara yang hadir, meliputi China, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Thailand, Singapura, Hongkong, Vietnam, Bangladesh, Srilangka, India, Oman, Australia, Pakistan, Saudi Arabia, Thailand dan Inggris, Prancis, Amerika Serikat, kemudian Indonesia sebagai tuan rumah. Sementara terdapat dua negara yang ambil bagian dalam forum ini secara daring, yakni Brunei Darussalam, serta Filipina.

“Jadi, ini merupakan forum high level, ya, untuk memutuskan beberapa kegiatan strategis, maupun working group yang sudah direncanakan oleh sekretariat EAHC,” ungkap Nurhidayat. Sejumlah kegiatan yang digelar dalam forum tersebut antara lain, Training Research and Developmpent Centre-board of Directors (TRDC-BOD). Agenda itu, terangnya, bertujuan untuk meningkatkan capacity building negara anggota EAHC melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatkan pengetahuan “Sekaligus mengasah kemampuan teknis survei dan pemetaan laut para surveyor negara-negara yang tergabung di dalam EAHC,” tandasnya. Pertemuan EAHC di Yogyakarta ini diselenggarakan secara hybrid selama tiga hari, 15-17 Februari 2023 dan diharapkan bisa memberikan masukan-masukan strategis mengenai isu kelautan. (aka)

Perketat Pengawasan, BPOM

Temukan 4.515 Komestik Ilegal

YOGYA, TRIBUN - Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan pengawasan pre dan post market terhadap produk yang akan beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah dan menekan peredaran kosmetik ke masyarakat.

Pengawasan Pre- Market (sebelum beredar) dengan melakukan evaluasi pemenuhan GMP terhadap sarana produksi/industri kosmetik yang akan melakukan produksi dan juga evaluasi pemenuhan GDP terhadap importir, distributor atau badan usaha pemberi makloon yang akan melakukan notifikasi kosmetik. Serta, melakukan evaluasi keamanan dan mutu kosmetik dengan notifikasi kosmetik dan pendampingan terhadap pelaku usaha baru.

Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BBPOM Yogyakarta, Etty Rus- mawati, STP., menambahkan BPOM juga melakukanPengawasan Post-Market (selama beredar) dengan melakukan pengawasan rutin kesarana produksi, importir, distributor, atau badan usaha pemberi makloon secara berkala setelah produk kosmetik diproduksi atau diedarkan kemasyarakat. Dia menjelaskan temuan terbanyak hasil pengawasan adalah produk tanpa izin edar (TIE) berupa parfum, tata rias dan perawatan. Kosmetik yang biasanya mengandung bahan berbahaya terutama berupa krim untuk perwatan kulit (krim malam, krim siang, krim pemutih), biasanya krim ini dijual di counter kosmetik atau salon-salon dan tanpa izin edar.

Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Badan POM, Herllya Selvi Wardani, SFarm. Apt. Msc., menjelaskan, pihaknya sudah mengawasi 52 tempat sarana per- edaran kosmetik. Hasilnya, 29 sarana tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk kosmetik mengandung bahan berbahaya dan ilegal. Berdasarkan kegiatan tersebut, ditemukan 4.515 kosmetik ilegal, 69 kosmetik mengandung bahan berbahaya, dan 3 kosmetik kedaluwarsa. Tindak lanjut hasil pengawasan adalah pemusnahan produk illegal dan mengandung bahan berbahaya oleh pemilik produk, pengembalian produk yang tidak memenuhi syarat label ke supplier/produsen, pemberian surat peringatan kepada pemilik sarana.

Tindakan pro justicia akan diterapkan jika pelaku usaha melakukan pelanggaran berulang imbuh Herllya Selvi. Pada tahun 2022 telah dilakukan tindakan pro justicia untuk 2 kasus kosmetik TIE (tanpa Izin Edar) dan mengandung merkuri (bahan berbahaya)

“Khasiat dan manfaat produk sangat bergantung pada komposisi yang digunakan, sehingga perlu dilakukan pengawasan selama proses produksi dan peredaran di masyarakat,” ujarnya dalam Dialog Interaktif di Radio Smart FM Yogyakarta. Pada 2022, pengawasan rutin, telah menyasar ke 119 sarana baik berupa distributor, klinik kecantikan, salon, toko/swalayan yang menjual kosmetik serta sarana yang melakukan makloon ke industri kosmetik. Hasil pemeriksaan, 100 sarana memenuhi ketentuan dan 19 sarana masih mengedarkan produk tanpa ijin edar, tidak ditemukan kosmetik mengandung bahan berbahaya, namun produk Tanpa Izin Edar bisa berpotensi mengandung bahan berbahaya, karena belum dilakukan analisa terhadap komposisi maupun uji laboratorium terhadap produk. (rls/ord)