Semakin Parah Saat Musim Penghujan

 Perbaikan Jalan Rusak Ditarget Rampung Maret

KLATEN, TRIBUN - Puluhan ruas jalan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Klaten rusak akibat sering dilalui truk pembawa tanah uruk untuk proyek tol Yogya-Solo. Kerusakan paling banyak terjadi di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Wedi di ruas Jalan Sunan Pandanaran.

Pantauan di ruas Jalan Sunan Pandanaran di Dukuh Jiwo Kulon, Desa Trotok, Kecamatan Wedi, Kamis (16/2) sekitar pukul 15.00 WIB, tampak sejumlah lubang tersebar di beberapa titik. Kedalaman lubang di tengah jalan itu berkisar antara 10 sentimeter hingga 15 sentimeter.

Lubang menganga di tengah jalan itu juga tergenang oleh air hujan sehingga membuat jalanan sekitar menjadi licin. Meski begitu, di beberapa titik ruas jalan Sunan Pandanaran penghubung

Bayat-Wedi itu juga terlihat bekas penambalan menggunakan material cor. “Kami sudah melayangkan aduan, 51 ruas jalan yang kondisinya rusak dan itu jalan yang (rusak akibat) dilewati truk tol,” ujar Bupati Klaten, Sri Mulyani pada wartawan seusai rapat koordinasi dengan pelaksana tol itu di Ruang Rapat B2

Setda Klaten, Kamis (16/2).

Menurut Mulyani, tingginya curah hujan di Klaten dalam beberapa waktu belakangan juga semakin mempercepat kerusakan jalan.

Ia menyebut, dari 51 aduan kerusakan jalan yang

TOL JANGAN TIMBULKAN MASALAH dilayangkan ke PT JogjaSolo Marga Makmur (JMM), baru 21 ruas jalan yang ditangani. Kerusakan jalan terklasifikasi secara beragam, mulai rusak ringan, sedang, hingga berat. “Sudah 21 ruas jalan yang ditindaklanjuti dan yang lainnya belum, kerusakan jalan ini macam-macam, yang banyak keluhan di daerah Bayat, di Melikan (Wedi) juga berisiko,” terangnya. Sri Mulyani kemudian menegaskan jika Pemkab Klaten mendukung proyek strategis nasional (PSN) itu, namun ia meminta pembangunan proyek jalan bebas hambatan itu tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat. “Jadi sudah menjadi kewajiban dari JMM untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak karena sering dilalui truk tol. Dari JMM langsung turunkan tim, semoga nanti bulan maret kondisinya sudah baik,” harapnya.

 Puluhan ruas jalan di Kabupaten Klaten rusak akibat sering dilalui truk pembawa tanah uruk proyek tol Yogya-Solo.

 Tingginya curah hujan di Klaten dalam beberapa waktu belakangan juga semakin mempercepat kerusakan jalan.

 Bupati Klaten, Sri Mulyani berharap pihak pengembang proyek tol segera memperbaiki sejumlah ruas jalan rusak.

 Tak hanya itu, perbaikan jalan rusak juga harus dipastikan aman dan awet, jangan hanya asal cepat.

Bupati dua periode itu pun menegaskan jika penambalan yang dilakukan jangan hanya secara asal cepat namun juga harus memperhatikan kualitasnya. “Bukan sekadar menambal ya, tapi harus aman dan untuk jangka panjang. Saya minta segera diperbaiki,” tukasnya. Sementara itu, General Manager Lahan dan Utilitas, PT Jogja-Solo Marga Makmur (JMM), Muhammad Tilawatil Amin mengatakan pihaknya telah memperbaiki 21 ruas jalan yang dilaporkan rusak akibat dilalui truk tol.

Ruas jalan yang diperbaiki itu berada di wilayah Kecamatan Wedi seperti di Desa Canan, Sukorejo, Birit, Pandes, dan Sembung yang masuk dalam jalan lintas Bayat-Wedi atau Jalan Sunan Pandanaran.

“Terus ini kan ada faktor cuaca juga. Ada hujan jalan tak dilewati saja juga rusak tapi ya tetap kami siap untuk memperbaiki,” ucapnya.

Ia mengatakan, perbaikan jalan rusak dilakukan oleh pihaknya secara bertahap, dan juga memperhatikan mutu serta kualitas dari perbaikan jalan itu. Ditargetkan pada Maret 2023 ruas jalan yang dilaporkan rusak sudah selesai diperbaiki. “Mungkin (bisa) ini kan baru Februari, sekarang masih berlangsung perbaikannya sejak dua pekan ini,” pungkasnya. (mur)

Job Fair di Purworejo Sediakan 1.800 Lowongan Pekerjaan

PEMERINTAH Kabupaten Purworejo melalui Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja (Dinperintrasnaker) membuka Job Fair Virtual pada Kamis (16/2). Lebih dari 1.800 lowongan pekerjaan disuguhkan dalam gelaran job fair tersebut. Kepala Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, Hadi Pranoto menyebut, pameran bursa kerja itu akan diselenggarakan pada 16-23 Februari 2023. Acara ini digelar sekaligus untuk memperingati HUT Ke-192 Kabupaten Purworejo.

“Kami menyediakan 1.800 lowongan pekerjaan dari 25 perusahaan dengan kualifikasi pendidikan mulai dari SMA,

Siap Disanksi Jika Terbukti Bersalah

SMK, D1, D3, S1, hingga S2. Terdiri dari 21 perusahaan dalam negeri dan empat perusahaan luar negeri yakni di Malaysia,” ungkap Hadi, Kamis (16/2). Masyarakat yang ingin mencari pekerjaan dapat mendaftarakan diri secara daring dengan mengakses link https:// bit.ly/jfpurworejo2023. Mereka akan diarahkan ke website Informasi Pasar Kerja Purworejo dan bisa memilih daftar perusahaan dan lowongan pekerjaan impian. Selanjutnya, para pendaftar akan menjalani seleksi administrasi. Apabila lolos seleksi administrasi maka Dinperintrasnaker akan memfasilitasi seleksi wawancara baik secara offline (luring) maupun online (daring).

“Sebenarnya Job Fair itu tidak hanya diadakan satu kali, bahkan termasuk sering kami gelar. Setahun kami adakan dua kali, pertama saat momen HUT Kabupaten dan yang kedua sekitar Juni saat calon pencari kerja lulus sekolah (freshgraduate),” tambahnya. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Purworejo mencapai angka 4,45 persen 2022. Melalui Job Fair, diharapkan agar warga bisa mendapat pekerjaan untuk menjamin kondisi ekonominya. (drm)

Indeks Kerawanan Pemilu di Klaten Turun

Sosok perempuan dalam foto tak senonoh itu diduga adalah Sekretaris Desa (Sekdes) berinisial MN (29). Warga yang merasa resah pun mendesak pemerintah desa untuk mencopot MN karena dianggap telah menodai nama baik desa.

“Beberapa warga datang minta pemerintah desa menindak tegas Sekdes terkait dugaan foto syur. Dari informasi warga, foto itu tersebar dari mulut ke mulut,” kata R (inisial), salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya, Kamis (16/2).

“Meskipun begitu, yang bersangkutan sudah kami panggil dan dibawa ke BPD (Badan Permusyawarahan Desa) untuk klarifikasi. Saat ditanya, dia mengakui bahwa foto yang dimaksud adalah dirinya, bahkan sampai tiga kali,” lanjutnya.

R menceritakan, polemik di masyarakat itu muncul dan bermula sejak tiga bulan lalu. Kala itu, ada seorang wanita datang ke kantor desa menanyakan keberadaan Sekdes MN. Namun, saat itu Sekdes MN tidak ada di kantor desa.

 Heboh Foto Bugil Wanita Diduga Oknum Sekdes PURWOREJO, TRIBUN - Seorang perangkat desa perempuan di Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo dituntut mundur dari jabatannya oleh warga. Seruan untuk mundur mencuat lantaran dugaan foto bugil perangkat desa tersebut yang beredar di masyarakat.

“Ketika didatangi di rumahnya juga kosong,” ujarnya.

Rupanya sebelum datang ke kantor desa, wanita itu sempat menanyakan identitas pemilik foto yang sedang bugil kepada seorang warga melalui pesan WhatsApp. Wanita tersebut adalah istri dari pria yang diduga menjalin hubungan terlarang dengan Sekdes MN.

Bermula dari sana, lambat laun muncul cerita dan kabar terkait foto tak senonoh Sekdes MN. Warga yang merasa desanya dinodai dan tercemar karena perbuatan oknum Sekdes itu, meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri.

“Warga sampai bolak balik datang ke kantor desa tanya tindak lanjutnya. Karena itu dari sesepuh desa menyarankan Sekdes mengundurkan diri. Agar masalah cepat selesai dan dia bisa be- kerja di tempat lain kecuali Desa Ketiwijayan, karena masyarakat sudah tidak mau,” ucapnya. Akan tetapi, Sekdes MN tidak bersedia mengundurkan diri. Ia meminta waktu dua tahun untuk bertahan menjalankan tugas sebagai Sekdes. “Dari pihak BPD bilang tidak bisa membendung suara masyarakat. Sementara mulai Rabu (15/6)) dia (MN) tidak ngantor,” ungkapnya. Sekdes MN melalui keterangannya mengaku tidak pernah ditunjukkan secara langsung terkait foto tak pantas yang dimaksud. Ia juga menampik mengiyakan pernyataan bahwa dirinya adalah sosok dalam foto bugil itu. “Demi Tuhan saya tidak pernah menyatakan demikian,” katanya. Kendati demikian, ia meminta maaf kepada warga Desa Ketiwijayan karena telah membuat kegaduhan. Ia pun siap menerima sanksi termasuk pemberhentian apabila terbukti salah. “Proses pemberian sanksi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (drm)

KLATEN, TRIBUN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten mengklaim indeks kerawanan pemilu (IKP) di Kabupaten Klaten mengalami penurunan. Peran masyarakat dalam membuat laporan, jadi salah faktor penyebab penurunan IKP.

Pihak Bawaslu menyebut, pada 2022 lalu, indeks kerawanan pemilu di daerah itu berada di angka 34,02 persen. Padahal 2020, indeks kerawanan pemilu di Klaten berada di angka 53 persen dan di tahun 2019 menyentuh angka 54,35 persen.

Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrohkman menyampaikan, penurunan IKP di Klaten dipengaruhi oleh beberapa hal. “Indeks kerawanan pemilu ini turun terutama di dimensi sosial politik, memang di sini kita dapat skor lebih rendah dari sebelumnya,” ujarnya, Kamis (16/2).

Selain itu, pada dimensi partisipasi juga terjadi penurunan secara drastis bahkan berada di skor nol.

“Upaya yang kami lakukan cukup beragam, namun ini tak terlepas dari perubahan yang terjadi pada masyarakat juga,” ucap dia.

Dulu, kata dia, laporan yang masuk ke Bawaslu Klaten lebih didominasi oleh tim sukses dari peserta pemilu, namun pada saat ini masyarakat luas juga sudah tidak ragu untuk mengambil peran dalam membuat laporan.

“Ada aspek masyarakat yang lari atau sembunyi, namun bersedia jadi saksi dan ini berkaitan dengan dimensi partisipasi tadi,” akunya.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten, Jaka Purwanto mengapresiasi terobosan Bawaslu dalam menurunkan indeks kerawanan pemilu. “Ini terobosan penting demi menciptakan Pemilu 2024 lebih baik, berkualitas, dan demokratis,” imbuhnya.

Ia menyebut, peran Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis sangat vital. “Lebih dari itu, kegiatan pengawasan ini hendaknya juga ada kesadaran masyarakat dan sebagai legitimasi dari Pemilu yang jujur dan adil,” tukasnya. (mur)

Korporatisasi Pertanian Membuat Harga Lebih Stabil

MAGELANG, TRIBUN - Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) RI, Teten Masduki bakal membangun korporatisasi pertanian di kawasan Nepal Van Java yang berada di wilayah Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Teten mengatakan, maksud dari korporatisasi yakni membangun model bisnis pertanian modern melalui koperasi Mitra Abadi dan Koperasi Simpan Pinjam

Artha Mitra Abadi Jaya (AMAJ) sebagai agrerator, off-taker maupun sumber pembiayaan

“Jadi pembiayaan akan ada di koperasi. Nanti para petani ini tidak susah-susah jual sendiri produknya. Semua akan dikelola oleh koperasi. Jadi, petani bisa lebih fokus bertani tanpa harus memikirkan pengelolaan hingga penjualan produknya,” terang- nya pada Kamis (17/2). Ia menambahkan, untuk korporatisasi pertanian di wilayah Nepal Van Java akan menyasar lahan seluas 400 hektare dengan melibatkan sekitar 400 petani. Sebelumnya, korporatisasi juga sudah dilakukan di Ciwedey, Lampung, serta rencana akan merambah ke Aceh. “Kami sudah ada jaringan market modern, dengan permintaan 60-70 ton per hari (produk pertanian). Namun, baru terpenuhi dari pertanian di Ciwedey sekitar tujuh ton per hari. Jadi, peluangnya besar,” ungkapnya. Lanjut dia, dalam korporatisasi pertanian nantinya petani akan menanam sesuai dengan pemintaan pasar. Baik dari volume hingga komoditasnya. “Supaya nanti tidak ada lagi isu mengenai harga jatuh dan lain sebagainya,” jelas Teten.

“Hari ini, produknya masih menyuplai pasar-pasar becek (pasar tradisional). Nanti, ini bisa dikembangkan untuk menyuplai market modern. Keuntungan petani bisa lebih baik. 100 persen produk akan terserap karena disesuaikan dengan permintaan pasar,” ujarnya. Ia mengklaim, ada tiga keuntungan korporatisasi petani. Di antaranya, kesejahteraan petani akan lebih baik karena ada keuntungan ekonomi kolektifnya. Kedua, membangun pertanian terencana. Ketiga, bisa menyuplai kesediaan sisi ketahanan pangan.

“Sekarang kan masih tradisional, hanya berdasarkan kebiasaan. Akibatnya, harga produk petani jatuh dan tidak terserap. Kalau pertanian terencana tidak mungkin, karena sebelum ditanam sesuai dengan permintaan market, baik volume, jumlah tonasenya, maupun kualitas,” ucapnya.

Sedangkan dari sisi pendanaan, pihaknya menggelontorkan dana sebesar sekitar Rp50 miliar. Nilai angka anggaran tersebut, juga diberikan kepada korporatisasi pertanian yang lain, seperti di Ciwedey tadi.

“Di Ciwedey serapannya baru sekitar 60 persen dari plafon yang kami siapkan. Jadi, kami mengelola setahun sekitar Rp2 triliun untuk mendukung koperasi ini. Sekarang kami akan fokus koperasi di sektor pangan,”ucapnya.

Sementara itu, seorang petani sayuran di Kajoran, Tugimin (50) berharap program yang diusulkan pemerintah ini bisa benar-benar dijalankan dengan baik. “Selama ini para petani sering dirugikan terutama soal harga. Apalagi, petani juga dibayar tidak cash (langsung) jadi menerima uangnya itu setelah cair dari tengkulak. Kalau apes bisa setahun tidak dibayarkan bahkan pernah ada yang sama sekali tidak dibayar,” urainya. (ndg)