KPK Geledah Paksa Kantor DPRD DKI Jakarta

 Kumpulkan Alat Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Pulo Gebang

JAKARTA, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah paksa di kantor DPRD DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui, pada Selasa (17/1) sore, sejumlah penyidik KPK menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

“Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang,” kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (17/1).

Ali belum membeberkan lebih lanjut mengenai hasil temuan operasi tersebut. Ia menyatakan akan mengumumkan perkembangan penyidikan ini lebih lanjut. “Perkembangannya akan kami sampaikan kembali,” ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya Tahun 2018-2019.

Ali mengatakan, KPK meningkatkan status perkara ini menjadi penyidikan setelah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup.

“KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan korupsi untuk pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur oleh

Perumda SJ (Sarana Jaya),” ujar Ali, Jumat (15/7) lalu.

Kendati demikian, KPK belum mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Sejauh ini, KPK telah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan Notaris. Pada 24 November 2022, KPK juga memeriksa salah satu tokoh masyarakat Cakung bernama Haji Hadiri. Adapun perakara Pulo Gebang ini merupakan pengembangan dari kasus korpsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Perkara tersebut menjerat mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya, Yoory Corneles ke jeruji besi. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi buka suara terhadap penggeledahan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sebagai Ketua DPRD (DKI), saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK,” tutur Prasetyo dalam keterangan tertulisnya,

Pria India Abadikan Mendiang

Istrinya Dalam Patung

NEW DELHI - Seorang pria lanjut usia di India memilih mengabadikan sosok mendiang istrinya ke dalam patung supanya masih bisa berdampingan. Dilansir dari Oddity Central, Selasa (10/1) , pria lansia tersebut bernama Tapas Sandilya (65), seorang pensiunan pegawai pemerintah dari Benggala Barat, India.

Dia kehilangan istrinya bernama Indrani yang sudah dinikahinya selama 39 tahun pada 2021, saat pandemi Covid-19 mengamuk. Mulanya, Indrani dibawa ke rumah sakit di tengah menjalani diisolasi. Ketika Indrani meninggal, Tapas tidak bisa berada di si- sinya. Tapas merasa terpukul. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yakni menghadirkan sosok Indrani kembali ke kehidupannya melalui patung. Ingatannya kembali saat dia dan Indrani mengunjungi kuil Iskcon di Mayapur sekitar 10 tahun lalu. Kala itu, Indrani tidak bisa berhenti mengagumi patung yang terlihat sangat nyata dari pendiri ordo AC Bhaktivedanta Swami.

“Saat itulah Indrani meminta saya bahwa dia menginginkan patung serupa jika dia meninggal sebelum saya,” kata Tapas kepada The Times of India. (kpc)

Selasa. Politisi PDI-P itu mengaku tak mengetahui kasus yang sedang diselidiki oleh KPK. “Semua rapat Banggar (Badan Anggaran) saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan,” sebut dia. Diberitakan sebelumnya, salah seorang petugas keamanan mengatakan, KPK sempat memeriksa salah satu ruang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung DPRD DKI Jakarta. “Tadi ruang ini juga diperiksa,” kata petugas tersebut di Gedung DPRD DKI Jakarta. “(Yang memeriksa) KPK,” sambung dia. (kpc)

DUGAAN PENYELEWENGAN

 KPK menggeledah paksa di kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1) sore.

 Penggeledahan tersebut untuk mengumpulkan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

 KPK meningkatkan status perkara ini menjadi penyidikan setelah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup.