Tarif Layanan JKN Naik

 BPJS Kesehatan Pastikan Iuran Peserta Tak Ikut Meninggi

JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah memutuskan menaikkan standar tarif pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan atau

Indonesian Case Based Groups (INA CBGs) sebesar 9,5%.

Dengan begitu, ada penyesuaian besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan BPJS Kesehatan.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2023

Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program

Jaminan Kesehatan yang diundangkan pada 9 Januari 2023. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi

Sadikin mengatakan, kenaikan tarif INA CBGs tersebut telah disetujui Menteri Keuangan. Cuma, ia tak menyebut, alasan mengapa kenaikan INA CBGs ditentukan 9,5%.

“ Udah diketok itu, bareng-bareng sama Menteri Keuangan,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/1).

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, semua penyesuaian telah melalui perhitungan matang. Adapun kenaikan tarif layanan juga menjadi bagian dari memastikan layanan pada peserta JKN lebih baik. “Intinya semua sudah diperhitungkan. Kenaikan tarif itu bagian dari memastikan layanan menjadi lebih baik,” kata Iqbal, Selasa (17/1).

Ia juga memastikan bahwa kenaikan tarif layanan JKN tidak memengaruhi iuran peserta BPJS Kesehatan 2023. Menurutnya, besaran iuran peserta BPJS Kesehatan 2023 ma-

Keputusan Menkes

 Pemerintah memutuskan menaikkan standar tarif pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan atau Indonesian Case Based Groups (INA CBGs) sebesar 9,5%.

 Dengan begitu, ada penyesuaian besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

 Penyesuaian ini berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan BPJS Kesehatan.

sih mengacu pada Perpres yang berlaku, yakni Perpres No. 64 Tahun 2020. “Kami tegaskan bahwa iuran BPJS Kesehatan 2023 tidak ada perubahan apapun,” ujarnya. Iqbal menyebut adanya kenaikan tarif layanan tersebut takkan menyebabkan defisit anggaran di pihaknya. Pasalnya, telah dilakukan penghitungan yang matang agar penyesuaian yang terjadi tak berdampak pada keuangan BPJS Kesehatan.

“Sudah dilakukan perhitungan yang matang agar pembiayaan ini tidak menyebabkan defisit anggaran di BPJS Kesehatan,” kata.

Lebih lanjut, BPJS Kesehatan berharap bahwa kenaikan tarif biaya layanan, baik di fasilitas kesehatan (faskes) primer dan RS akan semakin meningkatkan mutu layanan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. “Ya, tentu faskes primer dan RS perlu biaya yang memadai agar dapat terus beroperasi melayani seluruh peserta,” ujarnya.

Perubahan

Di samping penyesuaian tarif kapitasi dan non-kapitasi, ada pula perubahan pada cakupan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan rujukan atau di rumah sakit. Di antaranya adalah perubahan cakupan pelayanan yang termasuk dalam standar tarif INACBG seperti jenis jenis layanan KB, kantong darah, pelayanan obat kronis.

Selanjutnya juga adanya perubahan cakupan pelayanan baru yang termasuk dalam standar tarif Non INA CBG. Seperti pelayanan imunohistokimia untuk kanker payudara dan limfoma non hodgkin; pemeriksaan epidermal growth factor receptor (EGFR) untuk kanker paru; obat alteplase; serta kantong darah.

BPJS Kesehatan diketahui juga menanggung pembiayaan penyakit katastropik dari para peserta JKN. Iqbal mengatakan porsi pembiayaan penyakit katastropik mencapai 25-30% di BPJS Kesehatan. Adapun saat ini ada 8 jenis penyakit katastropik berbiaya besar, dengan penyakit jantung menjadi urutan teratas, diikuti kanker, stroke, gagal ginjal, haemophilia, thalasemia, leukimia, hingga siroris hati.

Sebagai upaya ikut mencegah bertambahnya penderita penyakit katastropik, Iqbal mengatakan pihaknya memiliki program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis). Program tersebut, berisi klub-klub sehat yang bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk memberikan edukasi, mengingatkan, memonitor penyakit kronisnya.

“Kami imbau supaya pasien-pasien dengan penyakit kronis bergabung dalam Prolanis,” imbuhnya. (ktn)

Mendag Pastikan Harga Kedelai Segera Turun Jadi Rp11.000

JAKARTA, TRIBUN - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga kedelai bisa turun menjadi Rp11.000-12.000 per kilogram dalam sehari atau dua hari ke depan. Hal ini menyusul masuknya impor kedelai di Indonesia asal AS sebanyak 56.000 ton.

“Kemarin kedelai sudah sampai Merak dan 1-2 hari ke depan, kedelai bisa dipastikan bisa Rp11.000-12.000, turun harga dari Rp14.000,” ujar Mendag Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia dipantau secara virtual, Selasa (17/1).

Mendag Zulhas mengatakan, meskipun kedelai impor telat didatangkan, ia menilai hal itu bisa meredam harga di Indonesia. Sebab beberapa bulan belakangan, harga kedelai naik hingga menyentuh Rp14.000 per kilogram. “Oleh sebab itu, diputuskan dalam rapat terbatas (Ratas), impor kedelai agar harga bisa ditekan. Cuma ada kendala, sehingga diambil ahli pelaku usaha sektor lain,” kata Zulhas.

Sementara itu, Bulog Divisi Regional (Divre) DI Yogyakarta menyalurkan 5.470 ton kedelai subsidi kepada perajin tempe dan tahu di DIY. Subsidi tersebut telah disalurkan sejak April hingga Desember 2022 lalu. Kepala Bulog Divre DIY, M Attar Rizal mengatakan subsidi tersebut disalurkan melalui koperasi tahu tempe Indonesia (Kopti) di DIY. Subsidi tersebut berupa pengurangan Rp1.000 dari harga kedelai per kilogramnya. “Khusus DIY, kami sudah menyalurkan 5.470 ton dari bulan April sampai Desember 2022. Kami salurkan melalui Kopti,” katanya, Selasa (17/1).

Terkait dengan subdisi kedelai tahun ini, pihaknya masih menunggu koordinasi dari pusat. Sehingga, subsidi kedelai hanya dilakukan hingga 31 Desember 2022 kemarin. “Untuk tahun ini kami belum ada perintah untuk penyaluran kedelai yang bersubsidi. Mungkin menunggu instruksi dari kementerian terkait juga,” lanjutnya.

Subsidi kedelai merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi tingginya harga kedelai di Indonesia, termasuk DIY. Untuk penyaluran subsidi menjadi ketugasan Bulog, sementara pemerintah daerah tidak melakukan intervensi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Syam Arjayanti menambahkan DIY masih bergantung pada kedelai impor.

“Untuk produksi (kedelai), memang kita (DIY) masih kurang, masih tergantung impor. Paling banyak dari Brazil, Amerika juga ada,” imbuhnya. (kpc/maw)

SURYA/PURWANTO

SAWI LAYU - Petani sayur sawi merawat tanamannya saat terik matahari di Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa

Menkeu Waspadai Kenaikan Inflasi di Tengah Pemulihan Ekonomi

JAKARTA, TRIBUN Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai kenaikan inflasi seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi usai dihantam pandemi Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan, ekonomi Indonesia mulai menunjukkan pemulihan seiring dengan pertumbuhannya yang terjaga di kisaran 5 persen sepanjang tiga kuartal tahun lalu, dan diperkirakan sepanjang 2022 ekonomi RI tumbuh mencapai 5,3 persen. Pemulihan itu tercermin pula pada pendapatan asli daerah (PAD) yang naik signifikan, khususnya penerimaan perpajakan. Dia bilang, pajak hiburan tumbuh 212 persen, pajak restoran tumbuh 40 persen, pajak hotel tumbuh 89 persen, dan pajak parkir 34 persen. “Ini artinya, di daerah, kegiatan semakin meningkat,” ujarnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, Selasa (17/1). Dengan meningkatnya kegiatan masyarakat, kata Sri Mulyani, maka dapat berimplikasi kepada inflasi. Lantaran, permintaan atau konsumsi masyarakat terhadap suatu barang atau jasa akan turut naik, namun seringkali pasokannya tak mencukupi sehingga terjadi kenaikan harga. “Ini yang harus kita cegah. Pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan, maka sisi produksi dan suplai, mengenai logistik, distribusi menjadi sangat penting,” kata bendahara negara itu. Adapun sepanjang 2022, tingkat inflasi Indonesia tercatat mencapai 5,51 persen. Pemerintah sendiri menargetkan inflasi tahun ini bisa terkendali di kisaran 3,6 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, kata Sri Mulyani, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah (pemda) dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan. (kpc)