Bupati Gunungkidul Dengarkan

Keluh Kesah Pedagang Pasar Semin

BUPATI Gunungkidul, Sunaryanta, bersama Kepala Dinas Perdagangan (Disda) mengunjungi Pasar Semin pada Rabu (22/2). Mereka sengaja datang untuk mendengarkan keluh kesah dari para pedagang. “Mereka (pedagang) sudah meminta menyampaikan keluh kesahnya kepada Bupati,” jelasnya. Salah satu keluhan yang disampaikan para pedagang adalah pasar yang menjadi sepi, setidaknya dalam empat tahun terakhir. Para pedagang menilai hal itu dipengaruhi oleh arus kendaraan, karena jalan di depan pasar kini diberlakukan satu arah, dengan maksud mengurai kemacetan. Kelik menyatakan akan mencarikan solusi terkait keluhan yang dirasakan pedagang. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak

Kejari Sleman Irit Bicara Terkait Penyelidikan

Dugaan Penyelewengan Dana Hibah Pariwisata

SLEMAN, TRIBUN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman memastikan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di wilayah setempat pada tahun anggaran 2020 masih berjalan. Kendati demikian, Korps Adhyaksa belum bersedia mengungkap perkembangan penyelidikan lebih jauh kepada publik.

“(Penyelidikan) masih proses,” kata Kasi Pidana Khusus (pidsus) Kejari Sleman, Ko Triskie Narendra, Rabu (22/2). Demikian juga ketika ditanya jumlah orang yang diperiksa terkait masalah itu, Triskie masih enggan mengungkapkannya. “Infonya masih terbatas,” kata dia.

Penyelidikan perkara dugaan penyelewengan dana hibah pariwisata untuk pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 ini telah dimulai sejak awal 2023. Dalam wawancara dengan awak media pada 7 Februari lalu, Triskie mengatakan pihaknya masih mencari fakta hukum untuk menemukan fakta pidana dalam perkara tersebut. Sudah ada 10 saksi terkait yang diperiksa dalam perkara tersebut. Diketahui, dana hibah pariwisata yang disalurkan di Sleman berpagu anggaran Rp68,5 miliar. Penyalurannya, 70 persen atau Rp27,5 miliar untuk membantu 92 hotel dan 45 restoran. Kemudian, 28,5 persen atau senilai Rp17,1 miliar untuk membantu 244 kelompok masyarakat wisata berupa desa wisata dan objek wisata.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid, juga enggan berkomentar, termasuk kemungkinan adanya pihak dari instansinya yang diperiksa. Ia justru mengatakan, pernyataan resmi seperti apa yang disampaikan dalam konferensi pers. “Mengenai hal itu saya tidak berkomentar. Mohon dimaklumi, ya. Komentarnya, hanya yang saya sampaikan waktu Kamis (8/2) itu,” kata dia.

Saat itu, Ishadi mengatakan dana hibah yang ditransfer dari pusat ke kas daerah senilai Rp49.711.272.645 dalam dua tahap, langsung ke rekening tiap kelompok penerima. Realisasi pencairan hanya Rp45. 859.334.984 dan tersisa Rp3.851.937.661 yang menurutnya sudah dikembalikan ke rekening kas umum negara.

Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan, Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba mengatakan, pihaknya akan terus mengawal penyelidikan dugaan penyelewengan dana tersebut. Pihaknya menduga Kejaksaan saat ini masih terus mengumpulkan data-data, satu di antaranya melalui pemeriksaan saksi-saksi. Apabila pada akhirnya penyelidikan tidak sampai ke tahap penyidikan karena kekurangan alat bukti, menurut dia, kejaksaan harus menyampaikan dengan terang dalam bentuk apa kekurangan alat bukti tersebut.

“Kami tetap akan kawal untuk penuntasan kasus ini, apakah nanti lanjut ke penetapan tersangka atau tidak. Nantinya, jika sudah ada penetapan tersangka, kami pun akan terus mengawal hingga ke pengadilan,” kata Kamba. (rif) terkait. Bupati Gunungkidul, Sunaryanta juga menyampaikan hal serupa. Ia meminta Disdag berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) terkait pengaturan arus kendaraan. “Nanti bisa didiskusikan agar didapat jalan tengahnya,” ujarnya. Seusai bertemu dengan para pedagang, Sunaryanta juga memberikan bantuan operasional pemeli- haraan bangunan senilai Rp12.607.000 ke pengelola pasar. Ia juga berpesan agar para pedagang bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, cara tersebut juga bisa menjawab keluhan mereka. “Adaptasi tersebut akan membuat usaha yang dijalankan bisa bertahan dan berkembang,” kata Sunaryanta. (alx)

KAI Bakal Pasang Speed Bump di 12 Perlintasan KA Tanpa Penjaga

KULON PROGO, TRIBUN - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta memasang speed bump (gundukan pengurang kecepatan) di perlintasan sebidang tanpa penjaga antara petak Sentolo-Rewulu

JPL 704 KM526+853 di Bantar Kulon, Kalurahan Banguncipto, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Rencananya, instalasi serupa akan dipasang untuk 12 perlintasan sebidang tanpa penjagaan lainnya. Manager Humas Daop 6 Yogyakarta, Franoto Wibowo mengatakan, pemasangan speed bump di perlintasan KA Sentolo-Rewulu pada Selasa (21/2) merupakan lokasi kelima di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Menurutnya, perlintasan sebidang KA tidak dijaga sangat rawan terjadinya kecelakaan, karena tidak terdapat rambu rambu palang maupun petugas yang berjaga.

Dengan adanya speed bump, diharapkan pengendara motor atau mobil yang akan melintas dapat menurunkan kecepatan dan berhenti sejenak untuk menengok kanan dan kiri apa- kah ada KA yang akan lewat. “Jika sekiranya aman, dipersilakan lewat. Ini sebagai upaya KAI Daop 6 Yogyakarta untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan bagi perjalanan KA serta pengguna jalan,” ujarnya, Rabu (22/2).

Franoto melanjutkan, speed bump juga bisa sebagai pengingat bagi masyarakat agar lebih waspada ketika melintasi perlintasan KA sebidang, terlebih yang tidak dijaga. Adapun pemasangan speed bump sekaligus sosialisasi kepada warga sekitar untuk meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan di perlintasan sebidang.

Daop 6 Yogyakarta mengkampanyekan slogan berTEMAn yang merupakan kepanjangan dari Berhenti, Tengok Kanan Kiri, Aman, Jalan. KAI berharap peran serta masyarakat untuk menyebarkan imbauan terkait keselamatan di perlintasan sebidang secara lebih luas. Dengan cara yang sederhana misalnya dari mulut ke mulut, kepada teman, saudara dan lainnya. (scp)