Ceiling Price Diyakini Lindungi Petani

„ Badan Pangan Nasional Gencarkan Persiapan Penyerapan Gabah dan Beras

JAKARTA, TRIBUN - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus menggencarkan persiapan agar penyerapan gabah/beras berjalan optimal menjelang panen raya padi pada akhir Februari dan Maret tahun ini. Hal itu dalam rangka mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) Perum Bulog.

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah menerbitkan Surat Edaran (SE) Kepala

Badan Pangan Nasional tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah/Beras sebagai acuan harga bagi penggilingan padi sesuai kesepakatan dalam Rakor Perberasan 20 Februari 2023. Kepala Badan

Pangan Nasional Arief Prasetyo

Adi menjelaskan, surat edaran tersebut diterbitkan untuk melindungi semua kepentingan stakeholder perberasan nasional dari hulu hingga hilir.

Arief menambahkan, pihaknya telah melakukan diskusi dan melibatkan asosiasi perberasan nasional dalam penyusunan ceiling price (harga pembelian atas), termasuk

Himpunan Kerukunan Tani

Indonesia (HKTI), Kontak Tani

Nelayan Andalan (KTNA), serta Perkumpulan Penggilingan

Padi dan Pengusaha Beras

Indonesia (Perpadi). “Perwakilan petani dari HKTI dan KTNA kita libatkan perumusan harga tersebut. Tentunya kebijakan harga tersebut kita susun untuk menjaga harga petani dan konsumen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/2).

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal HKTI

Sadar Subagyo mengatakan, setelah berdiskusi pada Kamis (23/2) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, HKTI memahami bahwa struktur harga yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut adalah untuk melindungi petani, di mana biasanya ketika panen raya harga gabah jatuh di bawah HPP. “Dengan surat edaran tersebut Bulog harus menyerap gabah petani dengan harga yang baik seperti yang disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, HKTI mengusulkan segera dibentuk tim untuk mengkaji HPP yang seimbang, sehingga petani mendapatkan profit memadai dan harga beras tetap terjangkau oleh konsumen.

“Sejak tahun 2020 HPP belum mengalami penyesuaian, karenanya HKTI mengusulkan segera ditetapkan HPP baru sesuai dengan biaya keekonomian,” ungkap Sadar Subagyo.

Sebagai informasi, surat edaran mengenai harga batas atas pembelian gabah/beras yang telah dihitung berdasarkan struktur ongkos produksi gabah/beras di tingkat petani dan penggilingan. Adapun ceiling price yang ditetapkan, yakni gabah kering panen (GKP) tingkat petani Rp4.550 per kilogram, GKP tingkat penggilingan Rp4.650 per kilogram, gabah kering giling (GKG) tingkat penggilingan Rp5.700 per kilogram, dan beras medium di gudang Perum Bulog Rp9.000 per kilogram. Penetapan ceiling price ini mulai berlaku pada 27 Februari 2023 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Ceiling price yang disepakati tersebut lebih tinggi sekitar 8 sampai 9% dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.24 Tahun 2020. Penggilingan kecil Ketua Umum Persatuan

Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengusulkan agar Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menugaskan Perum Bulog untuk menggandeng penggilingan kecil dalam pengadaan CBP. Tahun ini, Perum Bulog mendapatkan penugasan sebesar 2,4 juta ton beras sebagai CBP. Sutarto mengatakan, para penggilingan kecil anggota Perpadi siap untuk membantu Bulog memenuhi penugasan tersebut.

“Justru yang kecil, karena ini kan banyak dan saat panen raya dia bisa menjadi gerakan penguasaan gabah petani di sekitarnya, sehingga dia bisa mensuplai untuk

ISI STOK z Badan Pangan Nasional telah menerbitkan surat edaran tentang harga batas atas pembelian gabah/beras. z Hal itu jadi salah satu persiapan untuk menyerap gabah/ beras saat panen raya di akhir Februari dan Maret. z Bapanas meyakini kebijakan harga itu akan menjaga harga di petani dan konsumen

Bulog,” kata Tarto. Untuk mengatasi persoalan kualitas dari gabah/beras yang didapatkan penggilingan kecil, Bulog dapat memanfaatkan pabrik yang dimiliki untuk memperbaiki kualitas. Ia menegaskan, jika Bulog ingin mempercepat pemenuhan target dari penugasan saat panen raya ialah dengan menggandeng penggilingan kecil.

“Kalau bicaranya kualitas, untuk apa dia punya pabrik? Bulog kan punya pabrik, nah kualitasnya bisa diperbaiki melalui pabrik itu. Kecuali, kalau untuk kadar air itu harus menjadi persyaratan penting. Tapi, kalau misal masalah broken, kemudian sosoh, itu bisa diperbaiki,” imbuh Sutarto.

Sutarto mengatakan, jika hanya mengandalkan mitra penggilingan besar saja kemungkinan pemenuhan

CBP akan sulit. Pasalnya, para penggilingan besar tentu akan mengutamakan pemenuhan pasarnya masingmasing. (ktn)

Harga Mulai Turun

KETUA Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menuturkan, saat ini di daerah-daerah sudah mulai terlihat panen. Di mana dalam seminggu ini hampir setiap hari harga gabah turun antara Rp100 sampai Rp200.

Harga gabah yang di panen saat ini sudah mencapai angka Rp5.000 per kilogram, bahkan di tingkat petani ada yang sudah mencapai Rp4.800 per kilogram.

“Tapi sekarang gabah yang panen sekarang itu turun harga gabah, sekarang itu sudah mulai sekitar Rp5.000 per kg, kalau di tingkat petani malah sudah ada Rp 4.800 per kg.

Ini dari sebelumnya Rp 6.000 bahkan ada yang lebih dari Rp 6.000,” ungkapnya, Kamis

(23/2).

Namun, belum turunnya harga beras di pasaran saat ini Sutarto menjelaskan lantaran beras tersebut ialah hasil dari gabah yang dibeli dengan harga Rp6.000 pada musim gadu lalu. Artinya, beras di pasaran saat masih mahal karena stok dari panen gadu, bukan stok panen yang saat ini mulai terjadi.

“Beras di pasar harga belum turun karena itu adalah hasil giling dari yang harga kemarin yang Rp6.000 lalu Rp6.000 lebih. Jadi belum habis,n tapi ini mulai ada pasokan baru kan pedagang eggak mau rugi,” katanya.

Namun dengan mulai masuknya panen, ia menyebut kemungkinan harga beras di pasaran akan mulai turun minggu depan. (ktn)

KONTAN/BAIHAKI

BIAYA INFRASTRUKTUR - Aktivitas pekerja proyek pembangunan jalan Tol Cinere-Serpong di Tangerang Selatan, Kamis (23/2). Pemerintah tahun ini mengalokasikan pembiayaan investasi untuk infrastruktur senilai Rp85,3 triliun, atau 48,5% dari total alokasi untuk pembiayaan investasi senilai Rp176,3 triliun.

Dirut PLN Sabet Penghargaan Pemimpin

Terinovatif Wujudkan Transisi Energi

JAKARTA, TRIBUN - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyabet penghargaan dengan kategori Innovation

Leader in Implementation

Energy Transition dalam ajang Indonesia Best Electricity Award (IBEA) 2023, Rabu (22/2) di Jakarta. Kepemimpinannya dinilai membawa PLN menjadi leading sector transisi energi di Indonesia.

Ketua Dewan Juri IBEA 2023, Dr Ir Tumiran, MEng menyebut Darmawan merupakan sosok pemimpin yang konsisten mengawal transisi energi di Indonesia. Di tangan Darmawan, PLN menjadi perusahaan pertama yang mendeklarasikan diri berkomitmen dalam mewujudkan Net Zero Emission (NZE) 2060.

Leadership yang dimiliki membawa perubahan dan kinerja perusahaan kekinian. Sejumlah inovasi di bidang kelistrikan dan energi dilakukan. Pemikirannya jauh ke depan, terutama terkait transisi, strategi energi untuk masa depan perusahaan dan bangsa,” ungkap Tumiran.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng

Suparwoto mengatakan, perlunya upaya inovatif untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia. Sugeng juga mengakui sinergisitas antara DPR, Pemerintah, dan PLN berjalan sangat kompak dalam menjaga ketahanan energi nasional pada tahun 2022 sehingga bisa menjawab tantangan energi. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengapresiasi penghargaan itu sebagai sebuah motivasi bagi perseroan untuk terus mengakselerasi transisi energi di tanah air. Penghargaan ini, kata Darmawan, merupakan hasil kerja keras seluruh insan PLN. Darmawan juga menegaskan, komitmen PLN dalam mewujudkan transisi energi, karena emisi gas rumah kaca semakin meningkat, yang membuat bumi semakin memanas. Selama 25 tahun ke depan, PLN menurunkan 1,8 miliar ton CO2 dengan mempensiunkan 13 Gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Serta, mengurangi 200 juta ton CO2 dengan mengganti 1,1 GW PLTU Batubara dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan

(EBT). Dalam kurun waktu yang sama, PLN juga akan mengurangi emisi 2,4 juta ton CO2 dengan mengganti 800 Megawatt PLTU Batubara dengan dikonversi ke gas. Selain itu, PLN juga akan menurunkan 200 juta ton CO2 dengan membatalkan tanda tangan jual beli listrik (PPA) 1,4 GW PLTU. Darmawan menambahkan, perseroan telah memiliki roadmap transisi energi menuju NZE 2060. Salah satunya melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan menambah 51,6 persen atau 20,9 GW pembangkit EBT. “Apakah itu sudah cukup? Masih belum cukup, Tadinya, emisinya satu miliar ton di tahun 2060. Kita ubah menjadi zero ton di tahun 2060,” tambah Darmawan. Darmawan menegaskan PLN ke depan tidak hanya fokus di bidang kelistrikan tetapi juga mewujudkan upaya transisi energi di Indonesia. (rls/ord)

Dewan Energi Sebut Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta Sudah Pas

JAKARTA, TRIBUN - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan, adanya subsidi motor listrik Rp7 juta akan memudahkan masyarakat membeli kendaraan listrik. Hal itu karena harganya bakal semakin terjangkau.

“Subsidi ini akan berlaku bulan depan, ya, dikhususkan untuk sepeda motor dulu. Ini terjangkau banget (harganya),” kata Djoko di Jakarta, Kamis (23/2).

Djoko menjabarkan, saat ini ada motor listrik yang dibandrol Rp11 juta. Jika subsidi diterapkan, harganya akan menjadi Rp4 juta. Tentunya harga tersebut sangat terjangkau bagi masyarakat yang ingin membeli motor listrik.

“Di pameran yang saya lihat, itu ada yang harganya Rp11 juta. Kalau dikasih insentif Rp7 juta, berarti cuma keluarin Rp4 juta. Ya, jual aja motor BBM-nya. Kalau laku dijual (motor BBM lama) Rp2 juta, tinggal tambah Rp2 juta lagi, ya kurang lebih (tambah) Rp3 jutaan (lagi) bisa dapat motor listrik,” jelasnya. Sementara itu, untuk insentif pajak mobil listrik diberikan dalam bentuk pengurangan pajak. Ini artinya, jika harga mobil listrik Rp 400 juta, dimana pajak yang disetor ke negara Rp 100 juta, maka dengan bentuk keringanan pajak ini, masyarakat cukup membayar Rp 300 juta saja. “Pengurangan pajak, konsumen yang yang bayar pajak, jadi ini enggak bayar, jadi pajaknya hilang,” ungkapnya. Terkait dengan konsep konversi kendaraan BBM ke listrik, Djoko mengatakan mendukung segala upaya dalam mendorong implementasi energi bersih. Hanya saja, semuanya bergantung pada kemampuan konsumen, mengingat harga motor listrik baru dan konversi tak jauh beda. (kpc)