Jangan Jadi Komoditas Politik

Pro

YOGYA, TRIBUN - DPD Asosiasi

Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) DIY tak ingin mendapat harapan palsu dari pemerintah terkait usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) selama 9 tahun dalam satu periode, yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Sebagaimana diketahui baru Partai Demokrasi

.. jangan sampai kita ini hanya menjadi komoditas politik. Jangan sampai hanya di-PHP (harapan palsu) oleh istilahnya orang-orang yang memang mau memanfaatkan kita.

Rentan Penyimpangan

PENELITI Pusat Studi Hukum Konstitusional (PSHK) Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), R Mazdan Maftukha Assyayuti, S.H., M.H. menilai, revisi UU Desa merupakan penyimpangan terhadap amanat konstitusi. “Pembatasan masa jabatan kades itu kan merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi, sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki di UndangUndang Dasar (UUD) 1945,” dan dihadiri juga PSSI yang diwakili Yunus Nusi dan anggota Komite Eksekutif (Exco), Yoyok Sukawi. Rapat Liga 2 yang dimulai pukul

15.00 WIB ini berlangsung a lot. Bah ke halaman 11 jelasnya, Selasa (24/1). Sebelumnya, perkara periodesasi pernah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Secara tidak langsung, kata dia,

 ke halaman 11

PERJALANAN ATURAN

MASA JABATAN KADES

Pasal 9 ayat (2) UU 19/1965, diatur masa jabatan kepala desa paling lama 8 tahun, tanpa diikuti dengan ketentuan dapat dipilih kembali.

UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mengatur jabatan kades 8 tahun dan maksimal dapat dipilih sekali lagi.

UU Nomor 22/1999 tentang Pemda mengatur masa jabatan kades paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan.

Penjelasan Pasal 96 UU 22/1999 menyatakan: Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat.

UU 32/2004 tentang Pemda mengatur, masa jabatan kades adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, masa jabatan kades adalah 6 tahun dan dapat menjabat 3 periode.

Permohonan Maaf

TRIBUN Jogja menyampaikan permohonan maaf kepada Mantan Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bapak Anggito Abimanyu terkait pemberitaan berjudul Anggito Ingatkan Aspek Keadilan edisi Selasa (24/1), bahwa paparan yang dikutip wartawan Tribun Network merupakan acara yang bersifat internal. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih. (*)

Melihat Pohon Durian Raksasa di Desa Kaligono, Kaligesing, Purworejo

Konon Sudah Berumur 200 Tahun

Sejak dahulu, Kecamatan Kaligesing dikenal sebagai sentra durian di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hampir seluruh warga di Kecamatan Kaligesing memiliki pohon durian. Ketika musim panen datang, terdapat banyak warga yang menjadi pedagang durian musiman. Mereka berjualan di depan rumah masing-masing atau mengelar lapak di sepanjang Jalan Raya Kaligesing.

Jika memasuki wilayah Kecamatan Kaligesing, Anda akan melihat ratusan pohon durian berdiri tegap di sepanjang jalan. Pohon-pohon tersebut memiliki ukuran dan tinggi yang beragam, ada yang berdi-

 ke halaman 11

DUA ABAD - Pohon durian milik Sumarsih yang diperkirakan berusia dua abad di Desa Kaligono, Kaligesing, Purworejo, Senin (23/1).

Mencari Jawaban

Atas Usulan Masa

Jabatan Kades

SELASA lalu, 17 Januari 2023, ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.

Mereka menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun. Pimpinan DPR pun menemui para kades yang demo di depan Gedung DPR tersebut. Pantauan Kompas.com, Selasa (17/1/2023), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendatangi para kades di depan Gedung DPR. Para kades mendesak agar Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi.

Mengutip Kompas.com, alasan mengapa para kades menuntut masa jabatan dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun, karena masa 6 tahun ini sangat kurang.

Maksudnya, ketika masa jabatan 6 tahun, maka para kades masih dalam suasana persaingan politik.

Mereka kemudian berpikir jika masa jabatan sebagai kades diperpanjang jadi 9 tahun, maka persaingan politik akan berkurang.

Persaingan politik yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tadinya bekerja sama dengan kepala desa malah jadi tidak mau bekerja sama ketika sudah mendekati masa pergantian kepala desa.

Menanggapi demonstrasi dan tuntutan tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengaku, mengubah masa jabatan kepala desa bukanlah perkara sulit.

Sebab, menurutnya sosok yang akrab disapa Gus Menteri ini, penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun tidak akan memengaruhi total masa jabatan secara keseluruhan.

Sama-sama total selama 18 tahun, sementara bedanya, kalau ditambah masa jabatan menjadi 9 tahun berarti hanya dua periode, yang sebelumnya bisa sampai tiga periode.

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan masa jabatan kades adalah selama 6 tahun. Kemudian, Kades boleh maju kembali untuk dua periode berikutnya sehingga maksimal bisa menjabat selama 18 tahun.

Di tengah berjalannya tahun politik jelang Pemilu 2024 yang membuat partai politik sibuk mempersiapkan diri termasuk berkoalisi untuk mengajukan jago di Pilpres 2024, justru para kepala desa yang meramaikan jagat perpolitikan Tanah Air.

Banyak orang bertanya, apakah benar masa jabatan yang diperpanjang dari 6 menjadi 9 tahun akan mampu menyelesaikan masalah persaingan politik, juga polarisasi yang menyeruak di pesta demokrasi tingkat desa?

Para pakar politik, pengamat, akademisi harus turun gelanggang untuk menyampaikan pencerahan terkait kondisi politik yang melibatkan para kepala desa ini.

Apalagi di tataran para kepala desa sendiri, masih belum bulat satu suara. Malah ada yang terang-terangan menolak karena enggan dituduh rakus jabatan.

Harus ada penjelasan setrang-terangnya. Pemerintah sudah memiliki alasan tersendiri, pun dengan para kepala desa, tinggal pencerahan dari pakar politik, hukum tata negara, pemerintahan dan lainnya.

Sembari menunggu pencerahan itu, kita simak bagaimana perjalanan usulan perpanjangan masa jabatan ini. (*)

PUBLISHER: H. Ciptyantoro VICE

PUBLISHER: Heru Kuncara EDITOR IN

CHIEF/PENANGGUNG JAWAB: Ribut Raharjo

PRODUCTION MANAGER: Hendy Kurniawan

NEWS MANAGER: Sigit Widya DIGITAL

MANAGER: Ikrob Didik Irawan EDITOR

SENIOR: Setya Krisna Sumarga EDITOR: Agus Wahyu Triwibowo, Agung Ismiyanto, Singgih Wahyu Nugraha, Susilo Wahid Nugroho, Hari Susmayanti, Iwan Al Khasni, Rina Eviana Dewi, Mona Kriesdinar, Muchamad Fatoni, Yoseph Hary Wibowo, Joko Widiyarso, Bramasto Adhy

REPORTER: Gaya Lufityanti, Yudha Kristiawan, Kurniatul Hidayah, Azka Ramadhan, Christi Mahatma Wardani, Noristera Pawestri, Hanif Suryo, Miftahul Huda, Bunga Kartikasari, Ardhike Indah, Yuwantoro Winduajie, Taufiq

Syarifudin, Neti I. Rukmana SLEMAN: Ahmad Syarifudin BANTUL: Santo Ari

Handoko GUNUNGKIDUL: Alexander Ermando KULON PROGO: Sri Cahyani

Putri MAGELANG: Nanda Sagita Ginting KLATEN: Almurfi Syofyan

PURWOREJO: Dewi Rukmini VIDEOGRAFER: Hamim Thohari, Turibius

Roswanda GRAFIS: Muhammad Fauziarakhman TATA WAJAH: Yoga

Hersogama, Nugroho Saputro, Mohamad Soleh OLAH VIDEO: Suluh Prasetya, Bayu Rusbianto, Afifudin, Veri Vesiano, Fembri Nugroho STAF IT: Benny Mail bin Izmail, Arif Purnomo SEKRETARIS REDAKSI: Maria Rostanti BUSSINES

GENERAL MANAGER: Danang Purwoko MARKETING MANAGER: Edi

Utama VICE ADVERTISING MANAGER: Andi Sumarsono CIRCULATION

MANAGER: Domas Agustian AW VICE PRINTING MANAGER: Hermawan

FINANCIAL & OPERATIONAL MANAGER: Ridwan Mulyatno

BIRO JAKARTA: Jalan Palmerah Selatan 3 Jakarta 10270 Telepon (021)

5356766 (7618) Faks (021) 5495360 ALAMAT REDAKSI/BISNIS: Jalan

Jenderal Sudirman 52 Yogyakarta, TELEPON dan FAKS: (0274) 564061,

EMAIL: tribunjogja@gmail.com WEBSITE: www.tribunjogja.com ALAMAT

PERCETAKAN: Jalan Ring Road Barat Km. 8, Trihanggo, Gamping, Sleman.

REKENING: BRI, A/N. PT Media Tribun Yogya : 002901001264304, BCA Cab.

Sudirman, A/N. PT Media Tribun Yogya: 0373010500, TARIF IKLAN:

DISPLAI HAL. 1: Rp100.000/mmk, DISPLAI BW: Rp22.500/mmk, DISPLAI

FC: Rp45.000/mmk, IKLAN KOLOM: Rp10.000/mmk, IKLAN KELUARGA:

Rp10.000/mmk, IKLAN BARIS: Rp25.000/mmk. ISI DI LUAR TANGGUNG

JAWAB PERCETAKAN

WARTAWAN TRIBUN JOGJA SELALU DIBEKALI

TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN

MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARA SUMBER

KIRIM tulisan berita Anda minimal 180 kata ke email:tribunwarga@gmail.com. Lampirkan foto head-shot dan foto liputannya.