Sekda DIY: Warga Lebih Gemar Menabung

DISKUSI - Suasana diskusi tokoh agama dan takmir masjid se-Kota Yogyakarta, di Masjid Syuhada, Gondokusuman, Selasa (24/1).

Jelang Pemilu 2024, Rumah Ibadah

Tidak Boleh Jadi Tempat Kampanye

YOGYA, TRIBUN - Menjelang Pemilu 2024, Pemkot Yogyakarta mulai mewanti-wanti para pegelola rumah ibadah agar memberi batasan untuk aktivitas politik praktis. Bukan tanpa alasan, selaras UU No 7 Tahun 2017, tempat ibadah dilarang memuat aktivitas politik di sepanjang pelaksanaan masa kampanye.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, mengatakan, potensi pelanggaran terkait pemanfaatan ruang-ruang yang dilarang dalam undang-undang untuk keperluan kampanye jelas harus diantisipasi. Oleh sebab itu, ia pun meminta kepada semua pihak yang berwenang, untuk menggencarkan sosialisasi aturan, sekaligus ketentuan hukum berlaku, menjelang Pemilu ini.

“Setiap elemen masyarakat akan kita beri sosialisasi, agar persiapan dan tahapan menghadapi tahun politik itu berlangsung harmonis dan kondusif,” katanya, usai menghadiri diskusi bersama tokoh agama dan takmir masjid se-Kota Yogya, Selasa (24/1).

Sumadi pun mengungkapkan, meski aturan di dalam UU sudah jelas, peluang terjadinya pelanggaran masih terbuka lebar, seandainya pengelola rumah ibadah memberikan celah. Sehingga, tidak sebatas di masjid saja, ke depannya sosialisasi juga bakal menyasar tempat ibadah umat beragama selain Islam.

“Kemudian di tingkat wilayah juga, mulai dari RT, RW Kelurahan, maupun Kemantren. Kita semua ingin agar para pengelola tempat ibadah dan masyarakat secara umum paham, bagaimana seharusnya Pemilu yang demokratis itu diselenggarakan,” tandasnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogya, Nadhif, mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan, supaya rumah ibadah tidak digunakan jadi ajang berpolitik praktis. Dengan begitu, kegunaan dan fungsi tempat ibadah sebagai sarana peribadatan umat beragama pun tak terganggu oleh aktivitas perpolitikan.

“Akan kami tegakkan fungsi bimbingan dan edukasi, agar para pengelola tempat ibadah ini bisa tegak lurus memanfaatkan rumah ibadah sesuai dengan visi dan misinya. Tempat ibadah harus memberikan kontribusi jelang Pemilu nanti, dengan membuat masyarakat tentram, damai dan rukun,” jelasnya. (aka)

19 Pasien Sembuh, Positif Bertambah 5 Kasus

PEMERINTAH DI Yogyakarta melaporkan penambahan lima kasus terkonfirmasi Covid-19, Selasa (24/1). Dengan penambahan itu maka total kasus terkonfirmasi di wilayah ini menjadi 230.266 pasien.

Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas dan Protokoler Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji menjelaskan, distribusi kasus terkonfirmasi Covid-19 menurut domisili wilayah kabupaten dan kota adalah Kota Yogya 1 kasus, Bantul nol kasus, Kulon Progo nol kasus, Gunungkidul 3 kasus, dan Sleman 1 kasus.

Lebih jauh, ada 19 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh. Rinciannya, dari Kota Yogyakarta nol kasus, Bantul 11 kasus, Kulon Progo nol kasus, Gunungkidul 4 kasus dan Sleman 4 kasus.

Dengan penambahan itu maka total kasus sembuh menjadi sebanyak 224.096 kasus.

Sedangkan untuk kasus kematian akibat virus Corona dilaporkan nihil. “Sehingga total angka kematian tetap sebanyak 6.077 kasus,” jelasnya. (tro)

Di samping angka kemiskinan yang tinggi, upah minimum provinsi (UMP) DIY juga menjadi yang terkecil kedua di Indonesia. Berdasarkan data BPS, per September 2022 dilaporkan Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan 11,49 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 463.630. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode Maret 2022 sebesar 457.760 orang.

Meski demikian, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami penurunan hingga 0,42 persen poin. Apabila dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin September 2022 turun 10,9 ribu orang.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menyebut masyarakat DIY lebih gemar menabung dan berinvestasi ketimbang konsumsi atau berbelanja.

Menurut Aji, indikator yang dipakai BPS untuk menghitung angka kemiskinan menitikberatkan pada pengeluaran masyarakat, sehingga belum mampu menggambarkan realitas masyarakat Jogja yang sesungguhnya.

“Sebetulnya upaya kita mengentaskan kemiskinan sudah banyak tapi masyarakat Yogya punya ciri khas yang dihitung bukan pendapatan per kapita, tapi pengeluaran per kapita. Tentu kita tidak boleh melihat kondisi masyarakat di DIY dari satu sisi saja dari kacamata BPS,” jelas Aji, Selasa (24/1).

Menurutnya, masyarakat Yogya memiliki karakter yang khas yakni gemar berinves- tasi dalam bentuk aset. Sedangkan, penghitungan BPS tersebut tidak menghitung aset-aset milik masyarakat. Saat Pemda DIY mencoba memberi bantuan sosial dalam bentuk uang tunai pun disebutnya tidak pernah berjalan efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Dia mengeklaim bahwa uang itu rata-rata dipakai masyarakat untuk menabung atau membeli aset seperti hewan ternak. “DIY pernah membuat intervensi pada masyarakat. Tiap masyarakat miskin kita kasih Rp1 juta. Tapi tidak ada perkembangan karena Rp1 juta tidak dibelanjakan untuk permakanan dan non permakanan yang dihitung indikatornya oleh BPS. Dibelikan kambing. Dibelikan kambing itu aset. Aset tidak dihitung sama BPS,” jelasnya. Aji juga menyinggung indeks pembangunan manusia (IPM) DIY yang tergolong tinggi. Penghitungan IPM sendiri terdiri dari beberapa dimensi, meliputi harapan hidup, ratarata lama pendidikan, dan pengeluaran masyarakat. Hal ini juga tidak pernah masuk dalam bahan diskusi terkait kemiskinan.

“Indeks pembangunan kita

PERSOALAN KLASIK itu nomor 2 tertinggi di Indonesia,” paparnya. Sederhana

 BPS mencatat DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022.

 UMP DIY juga menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.

 Berdasarkan data BPS, per September 2022 tingkat kemiskinan 11,49 persen.

 Pemda DIY menyebut warga tidak banyak mengeluarkan uang namun lebih gemar menabung.

 BPS Nobatkan DIY Jadi Provinsi Termiskin di Jawa YOGYA, TRIBUN - Angka kemiskinan di DIY masih tergolong tinggi sehingga masih menjadi permasalahan klasik yang harus segera ditangani pemerintah setempat. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Budiharto Setyawan mengungkapkan, mayoritas warga DIY sebenarnya telah memiliki pekerjaan, namun secara statistik kemiskinan DIY dianggap masih tinggi.

Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat DIY cenderung sederhana dan metode pengukuran statistik belum sepenuhnya bisa menggambarkan paritas daya beli atau purchasing power parity masyarakat DIY yang sebenarnya.

“Pola konsumsi masyarakat DIY cenderung unik yang relatif berbeda dibandingkan daerah lain. Mayoritas masyarakat DIY memiliki budaya yang kuat dalam mena- bung dibandingkan dengan konsumsi,” jelas Budiharto, belum lama ini. Hal tersebut tercermin dari tingkat simpanan masyarakat di bank yang selalu lebih tinggi dibandingkan tingkat kredit. Secara rata-rata, rasio kredit dibandingkan dengan simpanan rumah tangga di DIY dalam 10 tahun terakhir berkisar 66,78%. Jumlah itu tergolong rendah apabila dibandingkan dengan rasio ideal sebesar 80-90%.

Dia mengatakan, kondisi tersebut terus menjadi problem secara statistik, karena penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, semakin rendah pengeluaran penduduk maka akan semakin dekat dengan kemiskinan. (tro)

Sultan Gandeng Perguruan

Tinggi Tanggulangi Masalah

GUBERNUR DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menggandeng perguruan tinggi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di wilayah DI Yogyakarta. Salah satu program yang bisa dioptimalkan adalah penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang rutin diadakan perguruan-perguruan tinggi dengan menerjunkan mahasiswa ke desa.

“Beliau (Sri Sultan) menginginkan universitas agar mempunyai kontribusi yang nyata untuk pengembangan desa misalnya melalui KKN sehingga apa yang dibutuhkan dan dikembangkan desa dapat dapat dibantu melalui kegiatan-kegiatan dalam KKN,” kata Rektor UGM Ova Emilia usai menemui Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (24/1).

Ova melanjutkan, UGM sebagai perguruan tinggi didorong untuk bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan masyarakat akar rumput. Ada beberapa fokus dari arahan dari Sri Sultan agar universitas mampu membantu desa yakni dengan mengembangkan pengetahuan soal tata kelola yang akuntabel dan bersih.

Para mahasiswa sebagai agen perubahan juga dapat menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki desa, termasuk membantu menyelesaikan permasalahan di desa tempat mereka melaksanakan KKN. “Jadi tergantung dari masyarakat masingmasing desa sesuai konteks kebutuhannya. Karena biasanya orang yang hidup di situ mungkin dia bingung mencari peluang apa nah teman-teman KKN apalagi dari orang-orang milenial jadi semacam fasilitator agent of change untuk membuka mata penduduk setempat untuk meng-create kesempatan atau apapun kegiatan yang produktif,” jelasnya. (tro)

PURWOREJO, TRIBUN - Kasus sapi terpapar penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terus meningkat. Hingga Senin (23/1), sebanyak 88 sapi terpapar virus itu. Bahkan, satu sapi di antaranya dilaporkan mati karena terlambat ditangani.

“Mati satu dulu pas awal (kasus LSD terdeteksi) di Kecamatan Kemiri. Sapinya itu masih kecil jadi daya tahan rendah dan terlambat diobati,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Purworejo, Hadi Sadsila, Selasa (24/1).

Sejak mendapat laporan kasus pertama

LSD, Hadi mengaku jika pihak Pemkab Purworejo sebenarnya langsung bertindak. Mereka mengirimkan tim dokter hewan dan medis ke lapangan untuk membantu petani dan peter- nak melakukan penanganan.

Menurut Hadi, kasus pertama LSD di Kabupaten Purworejo dilaporkan dari Desa Krendetan di Kecamatan Bagelen. Kini, ia telah mendapatkan laporan lain dari Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Gebang, dan Kecamatan Loano.

Menanggapi hal itu, ia pun berencana menerjunkan tim penanganan LSD kesempat desa di wilayah Kabupaten Purworejo pada Rabu (25/1) hari ini. Masing-masing tim terdiri dari dua orang dokter dan penyuluh pertanian.

“Besok (25/1), kami terjunkan empat tim di Desa Pakem Kecamatan Gebang, Desa Kertosono di Kecamatan Banyuurip, Desa Karangrejo di Kecamatan Loano, dan Desa Karangmulyo di Kecamatan Purwodadi ini yang kemarin banyak ditemukan gejala LSD,” sebut Hadi.

Ia menjelaskan, para petugas yang diterjunkan akan memberikan suntikan vitamin dan antibiotik bagi ternak sapi di wilayah tersebut. Serta, memberikan penyuluhan terkait kebersihan sanitas kandang sapi.

Meskipun belum mendapat alokasi vaksin LSD, Hadi siap memberikan penanganan dini. Sebab, obat antibiotik dan vaksin telah disiapkan oleh DKPP Kabupaten Purworejo. Begitu juga dengan tenaga manusia akan terus diusahakan bisa mencakup wilayah terjangkit.

Lebih lanjut, Hadi menghimbau kepada masyarakat khususnya peternak atau petani untuk waspada tetapi jangan panik. Artinya, jika sapi mereka menunjukkan tanda-tanda sakit, maka diminta segera lapor kepada DKPP atau dokter hewan terdekat untuk dilakukan penanganan.

“Jika ada yang sakit bisa dipisah dulu dari sapi lain (diisolasi). Kami pantau terus yang penting masyarakat harus melaporkan begitu sapinya menunjukkan tanda-tanda LSD,” pungkasnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purworejo, Said Romadhon mengatakan, pihaknya telah bertindak cepat menanggani penyakit baru itu. “Kalau ada gejala benjol-benjol pada kulit ternak, harus segera lapor ke dinas pertanian karena akan diambil tindakan,” katanya. Meski begitu, menurutnya, penyakit LSD dapat diobati dengan memberikan suntikan vitamin, antibiotik, dan memberikan pakan berkualitas. “Yang penting tidak menular ke kandang lain, itu (LSD) bisa diobati tidak harus pakai vaksin. Tetapi sanitasi kandang juga harus dijaga,” ucapnya. (drm)