Tak Cukup untuk Beli Tanah Lagi

„ Warga Nilai Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol Yogya-Solo Terlalu Rendah

SLEMAN, TRIBUN - Sejumlah spanduk berisi protes atas ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Yogya-Solo terpasang di ruas jalan Tegalsari, Padukuhan Nglarang, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman. Spanduk itu dipasang oleh warga setempat, yang menginginkan nilai ganti rugi layak hingga kepastian pencairan.

Seorang warga terdampak dari Nglarang, Supriyadi mengungkapkan spanduk protes tersebut dipasang oleh warga. Sebab, dirinya bersama mayoritas warga di Padukuhan Nglarang belum sepakat dengan nilai hasil appraisal (penaksiran) yang dianggap terlalu rendah.

“Kalau dilihat dari kenyataan, harga (tanah) di pasaran dengan harga (appraisal) tol hampir sama (nilainya).

Jadi, kemungkinan kami mencari lahan pengganti, apalagi yang sama, jelas tidak dapat,” kata Supriyadi, Selasa (24/1).

Ada dua bidang lahan milik Supriyadi yang tergerus pembangunan tol YogyaSolo seluas hampir 3.000 meter persegi dan 262 meter persegi. Lahan tersebut berdasarkan hasil appraisal dihargai Rp2,9 juta/meter persegi dan yang dekat jalan raya Rp3,3 juta/meter persegi. Adapun harga pasaran tanah di Nglarang sudah berkisar Rp2,5 juta-3,5 juta. Nilai yang ditawarkan tim pengadaan tanah menurutnya tidak cukup untuk membeli tanah pengganti yang sama.

Jika dipaksa pindah, karena tergerus jalan tol, pihaknya menginginkan agar uang ganti rugi (UGR) bisa digunakan lagi untuk mendapatkan tanah pengganti yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Dirinya enggan pergi jauh karena sudah merasa nyaman tinggal di Nglarang. “Artinya, kami tidak menuntut berapa kali lipat (ganti ruginya). Kami hanya ingin UGR bisa digunakan untuk beli tanah lagi. Jangan sampai dapat UGR, nyari (tanah) lagi tidak dapat. Secara psikologis, kami di lahan baru juga harus menyesuaikan kembali. Kami di sini sudah nyaman. Jadi, kami minta faktor psikologis juga dipikirkan,” kata Supriyadi. Menurutnya, sejauh ini, sudah ada usaha mediasi antara warga dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan lahan untuk jalan tol tersebut dan tim appraisal. Rencananya, pertemuan akan digelar lagi, namun belum diketahui waktunya. Lurah Tlogoadi Sutarja mengatakan, sudah sewajarnya warga menuntut agar nilai ganti kerugian dibayar dengan layak. Pasalnya, nilai appraisal lahan terdampak tol di Padukuhan Nglarang selama ini dianggap kurang wajar. “Sudah sewajarnya jika warga (terdampak) meminta ganti rugi yang layak. Makanya, masyarakat, (harapannya) kalau bisa harganya wajar, karena itu kan tidak wajar,” kata Sutarja. Musyawarah Diketahui, di Kalurahan Tlogoadi ada 267 bidang lahan terdampak jalan tol Yogya-Solo. Lahan terdampak berada di tiga padukuhan, yaitu Nambongan, Nglarang, dan Karangbajang. Saat musyawarah kesepakatan ganti rugi, warga

KURANG BANYAK z Ruas Jalan Tegalsari, Padukuhan Nglarang, Tlogoadi, Mlati, Kabupaten Sleman kini penuh oleh deretan spanduk. z Spanduk itu berisi ungkapan protes warga terhadap nilai ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek tol YogyaSolo. z Warga menganggap nilai yang ditawarkan berdasarkan hasil appraisal terlalu rendah dan tak cukup untuk beli lahan pengganti.

Nglarang dan Karangbajang melakukan aksi walkout atau keluar dari ruang perundingan karena tidak sepakat dengan nilainya.

Sebagai upaya tindak lanjut, pihak kalurahan menurutnya sudah berkomunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, baru sebatas berkoordinasi untuk menggelar pertemuan lanjutan dan belum ada kepastian waktunya. “Dalam waktu dekat katanya akan dikumpulkan. Iya (ada musyawarah lanjutan), tapi jadwalnya kurang tahu karena yang mengatur dari sana. Kalau masukan warga, sudah kami sampaikan,” kata dia. Sementara itu, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol YogyaSolo, Dian Ardiansyah saat dikonfirmasi menyampaikan, pihaknya saat ini masih mencoba untuk menjalin komunikasi dengan warga terdampak di Kalurahan Tlogoadi yang belum bersepakat dengan nilai ganti rugi. “Masih komunikasi dengan warga,” kata dia. (rif)

14.527 Warga Miskin Kulon Progo Belum Terlindungi JKN

KULON PROGO, TRIBUN - Belum semua warga miskin di Kulon Progo terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah kabupaten setempat. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kulon Progo, Sri Budi Utami membenarkan hal tersebut. Data Dinkes per 1 Januari 2023, warga yang belum tercakup JKN PBI sebanyak

14.527 jiwa atau 3,28 persen. Menurutnya, satu di antara penyebabnya karena tidak mudah menemukan warga miskin atau kurang mampu yang belum menjadi peserta JKN PBI.

“Jumlah warga yang miskin atau tidak mampu di masyarakat semakin sedikit,” kata Sri Budi, Selasa (24/1).

Oleh karenanya, Dinkes Kulon Progo bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengen- dalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait syarat dan mekanisme usulan JKN PBI. Selain itu, mendorong kelompok masyarakat yang mampu agar bersedia untuk mendaftarkan sebagai peserta JKN dengan biaya mandiri. Adapun di tahun ini, Pemkab Kulon Progo menganggarkan dana untuk pembayaran premi JKN PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp23 miliar. Dengan jumlah warga yang sudah tercakup JKN PBI sebanyak 35.684 warga, pencapaian universal health coverage (UHC) di Kulon Progo sekitar 96,72 persen. Sekarang ini, kata Sri Budi, alur pengaktifan kepesertaan JKN PBI juga sudah disederhanakan. Pengaktifan langsung bisa hari itu, tidak perlu menunggu lama seperti dulu. “Ada warga miskin yang belum terkaver, saat ini juga masih proses pengajuan di kalurahan,” ucapnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kulon Progo selama 2022 di angka 16,39 persen, menurun 1,99 persen dibandingkan 2021 yang sebesar 18,38 persen. Kendati turun, angka kemiskinan di Kulon Progo masih tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY. Sementara, angka kemiskinan se-DIY tembus 463.630 jiwa pada awal 2023. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo, Eko Pranyata menyiapkan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah ini. Selain bantuan dan jaminan perlindungan, ada pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM). (scp)

Dispar Sleman Yakin ATF 2023

Dongkrak Sektor Pariwisata

SLEMAN, TRIBUN - Kabupaten Sleman akan turut menjadi bagian dari tuan rumah ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 di DI Yogyakarta. Aneka persiapan dilakukan untuk menyambut delegasi dari berbagai negara.

TRIBUN JOGJA/SANTO ARI

Anak Muda Dominasi Komposisi PPS di Bantul

BANTUL, TRIBUN - Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Bantul mengambil sumpah janji 225 anggota panitia pemungutan suara (PPS) terlantik untuk Pemilu 2024 pada Selasa (24/1). PPS yang telah dilantik ini memiliki masa kerja selama 14 bulan, pada 24 Januari 2023-4 April 2024. Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho mengungkapkan, pihaknya mencatat antusiasme pendaftar cukup tinggi, mencapai 800-an orang. Setelah melewati tahap pemeriksaan administrasi, ujian tertulis, hingga wawancara, terpilih 225 orang yang memenuhi syarat.

“Kami bersyukur karena antusiasme masyarakat untuk mendaftar PPS cukup tinggi. Dari komposisi umur, ternyata banyak yang muda-muda, lebih dari 50 persen anak muda,” ucapnya.

Didik melihat antusias anak muda ini didasari oleh keinginan mereka untuk berpartisipasi di dalam tahapan pemilu dan beberapa sudah pernah terlibat dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun pengawas TPS. Selain itu, ada korelasinya dengan pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU Bantul melalui pemilihan ketua OSIS (emilos).

Ia berharap, PPS dari kalangan anak muda ini dapat melakukan pendekatan kepada anak muda lainnya, salah satunya dengan media sosial untuk sosiali- sasi dan pendidikan pemilih. Didik juga menyampaikan bahwa PPS harus gerak cepat untuk segera melakukan koordinasi dan melaksanakan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Koordinasi harus dilakukan terutama dengan Lurah di masing-masing wilayah untuk memastikan dukungan pemerintah kalurahan selama tahapan pemilu. PPS dalam waktu dekat akan segera melakukan pembentukan petugas pendaftar pemilih (pantarlih) berbasis TPS. “Untuk jumlah TPS Pemilu 2024 berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh KPU

Bantul sebanyak 3.175 TPS. Ada kenaikan jumlah TPS sebanyak 135 dibandingkan dengan Pemilu 2019 yaitu 3.040

TPS,” terangnya. Di hari yang sama, KPU Kulon Progo melantik 264 PPS dan KPU Gunugkidul melantik 432 PPS. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Politik, Partisipasi Masyarakat dan SDM, KPU Kulon Progo, Hidayatut Toyyibah mengatakan, 47 persen anggota PPS yang terlantik adalah perempuan. Adapun Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani menilai tantangan di Pemilu 2024 akan menyerupai Pemilu 2019 silam. Ia pun berharap semua pihak untuk bisa menghadapi berbagai tantangan tersebut. “Kita semua bisa menangkal berbagai tantangan tersebut secara solid,” katanya. (nto/scp/alx)

“Kami kebagian post tour pada 6-7 Februari 2023. Nah, itu sudah kami siapkan. Tinggal dimatangkan lagi delegasi yang akan datang ke Sleman. Karena, sampai saat ini, kami belum dapatkan data fix delegasi dari mana saja yang akan berkunjung ke Sleman,” jelas Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman, Ishadi Zayid di Mlati, Selasa (24/1).

ATF yang menjadi kesempatan emas bagi pemerin- tah, pelaku pariwisata, dan masyarakat setempat dalam mempromosikan wisata lokal kepada dunia itu rencanya digelar di berbagai titik. Begitu pula dengan post tour ATF 2023. Hal itu pun membuatnya percaya diri, bahwa ATF akan memberikan dampak positif bagi dunia perhotelan.

“Okupansi hotel secara pasti akan meningkat. Kami belum mendapatkan informasi resmi dari PHRI, tapi berdasarkan libur Nataru itu, (okupansi hotel) di atas 80 persen dan saat ini di angka 65 persen,” jelasnya. Di sisi lain, Dispar juga berupaya meningkatkan kualitas pelaku pariwisata di wilayahnya, di antaranya dengan menggelar pembinaan sumber daya manusia (SDM) desa wisata. “Sehingga, dengan pelatihan itu, mereka dapat memahami bagaimana harus melayani wisatawan, meningkatkan kualitas destinasi wisata maupun sarana dan prasarana,” ucapnya. Dalam pelaksanaanya, pihaknya mengajak 30 peserta dari pokdarwis, desa wisata, maupun pengelola desa wisata. Saat ini ada sekitar 80 desa wisata yang tersebar di berbagai penjuru Sleman. Dia menilai desa wisata yang juga berperan sebagai pendonggrak ekonomi juga perlu mendapat perhatian serta evaluasi untuk bisa menarik jumlah wisatawan lebih banyak lagi.

Peningkatan kualitas SDM itu juga dilakukan dengan memberikan dorongan digitalisasi wisata. Baik itu dalam hal transaksi maupun kebutuhan lainnya. Harapan ke depan, dengan peningkatan kualitas SDM dan banyaknya event di Kabupaten Sleman, ada kunjungan wisatawan yang semakin meningkat. “Kalau kemarin kami dapatkan kunjungan wisatawan sekitar 7,5 juta, 2023 kami targetkan sekitar 8 juta wisatawan. Lama singgah pada 2023 juga kami targetkan. Pada 2022 kemarin ada 1,2-1,3 hari, 2023 diharapkan bisa lebih atau ditargetkan 1,5-1,7 hari, termasuk belanja wisatawan,” tandasnya. (nei)

Potensi Curah Hujan Tinggi

Berlangsung Hingga April 2023

SLEMAN, TRIBUN - Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta memprakirakan potensi curah hujan tinggi masih akan berlangsung hingga April 2023 mendatang. Masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi.

Kepala Stasiun Klimatologi DIY, Reni Kraningtyas, mengatakan, berdasarkan monitoring perkembangan iklim di wilayah DIY, pada dasarian II Januari 2023 (pertengahan Januari 2023), wilayah DIY secara umum masih dalam periode musim hujan. “Berdasarkan pengamatan gejala fisis dan dinamika atmosfer-laut terkini, pergerakan monsun asia/angin baratan yang biasanya membawa uap air melemah. Dominasi angin di atas wilayah Jawa khususnya DIY berasal dari selatan yang dominan bersifat kering,” papar Reni dalam keterangan resminya, Selasa (24/1).

Anomali suhu permukaan laut di

Samudera Hindia Selatan Jawa pada Januari dasarian II yaitu -0.1 OC sampai dengan 0.25 OC. Diprakirakan kondisi tersebut akan menjadi netral (-0.25 OC sampai 0.25 OC) dan akan berlangsung sampai Mei 2023.

Sedangkan, fenomena La Nina pada Desember 2022 dasarian III dalam kategori lemah. Pada Januari 2023, La Nina masih dalam kategori lemah dengan indeks ENSO -0.65 dan diprakirakan akan terus melemah hingga Maret 2023.

Indian Ocean Dipole (IOD) menunjukkan kondisi netral dengan indeks -0.04 (penambahan suplai uap air di wilayah Indonesia bagian barat tidak signifikan) dan diprakirakan akan bertahan hingga Juli 2023. “Dari beberapa kondisi dinamika atmosfer dan laut di atas menyebabkan beberapa hari terakhir ini cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Diprakirakan kondisi seperti ini berlangsung tidak lama, sekitar tiga hingga lima hari ke depan dan akan kembali ke kondisi normal (potensi hujan kembali ada),” urai Reni.

Sehubungan dengan hal itu, pihaknya memprakirakan curah hujan pada Februari 2023 dengan kriteria menengah-tinggi berkisar 201500 mm/bulan. Pada Maret 2023, curah hujan kriteria menengahtinggi berkisar 151-400 mm/bulan, serta April 2023 dengan kriteria rendah-tinggi umumnya berkisar 0-500 mm/bulan.

Stasiun Klimatologi Kelas IV DIY mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi pada periode musim hujan 2022/2023. “Petani (diimbau) supaya mulai mempersiapkan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tersebut agar tidak mengalami gagal panen, dan senantiasa memperbarui informasi iklim di wilayah DIY melalui media sosial BMKG,” tutup Reni. (nei)

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 135 personel Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Yogyakarta, secara resmi dilantik, Selasa (24/1). Anggota badan adhoc di tingkat kelurahan itu pun bakal langsung tancap gas, mengingat tahapan Pemilu 2024 telah menanti.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Hidayat Widodo, mengatakan dalam prosesi tersebut, pihaknya melantik 3 PPS di setiap kelurahan. Satu di antara tugas yang menanti PPS adalah, perekrutan Panitia Pendaftaran Pemilih, atau Pantarlih.

“Dalam waktu dekat PPS kami beri amanat untuk merekrut Pantarlih di masing-masing kelurahan, serta TPS (Tempat Pemungutan Suara),” katanya.

Ia mengungkapkan, KPU Kota Yogyakarta bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebelumnya telah merampungkan pemetaan jumlah TPS di wilayahnya. Jika sebelumnya berjumlah 1.377, pada Pemilu 2024 nanti