Warga Khawatir

Akses Jalan

Terhambat

 Dishub DIY Segera Tutup Perlintasan

Kereta Api Depan Bandara Adisutjipto

YOGYA, TRIBUN - Dinas

Perhubungan (Dishub) DIY akan menutup perlintasan sebidang rel Kereta Api (KA) di kawasan Stasiun Maguwo atau depan Bandara Adisutjipto mulai 1 Februari 2023 mendatang. Warga yang menetap di sekitar Bandara Internasional Adisutjipto menolak rencana tersebut.

Warga yang keberatan dengan rencana itu menyambangi DPRD DIY untuk beraudiensi dengan pemangku kepentingan, Rabu (25/1).

Kepala Dusun Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Sleman, Febri Supriyanto, menyatakan penolakannya terhadap kebijakan itu. Menurutnya, warga sekitar merasa tidak pernah diajak berkomunikasi terkait kebijakan penutupan palang pintu KA.

“Apa motivasinya? Lingkungan sekitar kami itu paling terdampak (aksesnya),” ujarnya.

Menurut Febri, sebidang rel KA di bandara tersebut menjadi salah satu akses utama warga dari Maguwoharjo menuju ke arah Berbah, Sleman dan sebaliknya selama bertahuntahun lamanya.

Banyak warga di kawasan tersebut yang memanfaatkan perlintasan untuk berangkat kerja, sekolah, dan aktivitas sehari-hari.

Jika perlintasan tersebut ditutup, maka warga harus memutar jalan cukup jauh untuk bisa menuju Maguwoharjo. Kalau biasanya mereka hanya membutuhkan waktu 3 menit saat lewat perlintasan, maka bila akses ditutup maka mereka membutuhkan waktu lebih dari 15 menit karena harus melewati jalan raya.

Padahal ada sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di sekitar perlintas- an tersebut. “Biasanya kan kami bisa memotong jalan untuk keluar masuk maguwoharjo ke berbah, tapi kalau ditutup ya harus memutar tiga sampai empat kilometer lagi,” jelasnya. Selain mengganggu akses jalan, penutupan perlintasan tersebut dikhawatirkan juga mengganggu perekonomian warga sekitar. Sebab banyak warga yang berjualan di sekitar kawasan tersebut. Apalagi saat ini kawasan tersebut sudah sepi dari aktivitas ekonomi karena bandara dipindah ke Kulon Progo.

“Sekarang saja kondisinya sudah sepi, apalagi nanti kalau ditutup. Kami berharap ada solusi dari masalah itu, bukan hanya ditutup aksesnya,” ungkapnya.

Kepala Dishub DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan, penutupan perlintasan sebidang di Bandara Adisutjipto diberlakukan untuk mengurangi angka kecelakaan KA. Penutupan perlintasan itu sesuai UU No.23/2007 tentang perkeretaapian dan PP Nomor 56/2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian. Dalam aturan tersebut disebutkan perpotongan jalur kereta api dengan jalan dibuat tidak sebidang. Selain itu perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan apabila letak geografis tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang, tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas jalan.

“Kita itu (berupaya) menzero accident (mengurangi angka kecelakaan). Semua perlintasan sebidang itu diharapkan tidak ada lagi,” ujarnya.

Penutupan dilakukan ka-

AJAK AUDIENSI

 Dishub DIY akan untuk menutup perlintasan sebidang rel Kereta Api (KA) di kawasan Stasiun Maguwo mulai rena selama ini penjagaan palang KA dilakukan secara manual. Karena dilakukan manusia, maka bisa jadi terjadi kelalaian dalam menjaga palang yang bisa berakhir kecelakaan. Padahal kedepan kecepatan KA akan semakin tinggi. Frekuensi jumlah KA yang lewat pun akan semakin banyak.

1 Februari 2023 mendatang.

 Warga yang menetap di sekitar Bandara Internasional Adisutjipto menolak rencana tersebut.

 Warga menyambangi DPRD DIY untuk beraudiensi dengan pemangku kepentingan, Rabu (25/1).

 Warga khawatir akses jalan akan terhambat.

“Ada warning perlintasan sebidang tidak ada penjagaan sejak 2021. Jadi akhirnya ya sudahlah di akhir 2022 kemarin (ditetapkan ditutup perlintasan sebidangnya) karena sudah toleransi sejak lama,” paparnya. Perlu komunikasi

Ketua Komisi C DPRD DIY, Gimmy Rusdin Sinaga mengungkapkan, perlu ada komunikasi lebih lanjut antara warga dengan Dishub DIY terkait persoalan perlintasan sebidang tersebut.

Dia meminta Pemda DIY melibatkan warga dalam mengambil keputusan.

“Permintaan saya jangan ditutup dulu (perlintasan), perlu ada jalan keluarnya dulu,” imbuhnya. (tro) tidak mengambil SKS sama sekali. Mahasiswa dengan kriteria tersebut dapat mengajukan pengembalian (refund) UKT ke fakultas masing-masing. Selain memberikan bantuan pengurangan UKT, Saiful mengatakan UGM juga memiliki kebijakan keringanan penundaan pembayaran UKT.

Penundaan pembayaran UKT bisa diajukan oleh mahasiswa yang berada dalam kondisi saat periode pembayaran salah satu anggota keluarganya meninggal dibuktikan dengan surat kematian.

Lalu, ketika sumber pembiayaan keluarga mengalami musibah seperti sa- kit, kecelakaan dan lainnya juga bisa mengajukan penundaan pembayaran UKT, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan kelurahan. Penundaan pembayaran UKT juga bisa dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menjalankan tugas dari UGM maupun tugas negara, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor atau Dekan Fakultas/Sekolah. Syaiful menambahkan untuk memudahkan pembayaran UKT, UGM bekerja sama dengan BSI memberikan fasilitas cicilan UKT tanpa bunga dan biaya administrasi dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan. (ard)

TRIBUN JOGJA/ISTIMEWA

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - Suasana perekaman data kependudukan di salah satu sekolah yang digulirkan Disdukcapil Kota Yogya beberapa waktu