Angka Kemiskinan di Kota Yogya Menurun

Pemkot Gencarkan Intervensi Melalui Koperasi

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mencatat penurunan angka kemiskinan di wilayahnya pada 2022. Hal ini menunjukkan intervensi yang dilaksanakan Pemkot membuahkan hasil.

Perlu diketahui, DI Yogyakarta akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan publik, usai didapuk sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sekretaris Daerah Kota

Yogya, Aman Yuriadijaya, mengatakan, berdasar rapor yang diterimanya, angka kemiskinan yang tadinya berada di 7,6 persen, saat ini tereduksi menjadi 6,2 persen. Menurutnya, fenomena itu menunjukkan bahwa intervensi yang dilaksanakan Pemkot mulai membuahkan progres signifikan.

“Ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi, dari sini bisa membuktikan, intervensi yang telah kami lakukan ada di jalan yang benar. Ke depan, intervensi ini yang akan kami lanjutkan lagi,” urainya, Jumat (27/1).

Sebagai informasi, di wilayah Kota Pelajar sejauh ini masih ada 17.451 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin dan rentan miskin, sehingga perlu dilakukan intervensi.

Dari jumlah tersebut, jika dirinci lebih lanjut, 14.986 di antaranya merupakan warga kategori rentan miskin dan 2.465 lainnya miskin.

Selaras hasil validasi yang ditempuh pada 2022 lalu, jumlah warga miskin dan rentan miskin yang ke depan bakal diintervensi via kartu Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) memang meningkat. Ya, sesuai hasil validasi sebelumnya yang digulirkan

INTERVENSI BERHASIL pada 2020, total sasaran ada di kisaran 15 ribu KK.

 Pemkot Yogyakarta mencatat penurunan angka kemiskinan di wilayahnya pada 2022.

 Angka kemiskinan menurun dari 7,6 persen menjadi 6,2 persen.

 Saat ini masih ada 17.451 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin dan rentan miskin.

 Pemkot mulai menekan angka kemiskinan melalui koperasi.

“Sejak tahun lalu sudah kami lakukan validasi. Awal tahun ini (intervensi) akan segera didistribusikan.

Jadi, model dari pusat sekian persen warga itu memang masuk ruang afirmasi pemerintah,” terangnya.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogya, Supriyanto, mengatakan, hasil validasi pada 2022 lalu juga menunjukkan tidak adanya warga fakir miskin di wilayahnya. Namun, ia tidak menampik, jumlah warga yang termasuk kategori rentan miskin meningkat akibat terjangan pandemi Covid-19.

“Ada tiga stratifikasi, fakir miskin, miskin dan rentan miskin. Tapi, di pendataan 2022, alhamdulillah di Kota Yogya sudah tidak ada lagi warga yang fakir miskin, tinggal miskin dan rentan miskin,” ungkapnya. Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan, data yang telah tervalidasi tersebut, bakal jadi patokan Pemkot Yogya dalam melaksanakan intervensi yang bersumber dari APBD setempat. Sesuai rencana, KSJPS, atau yang akrab juga disebut Kartu Menuju Sejahtera (KMS), segera didistribusikan bagi 17.451 KK sasaran. “Database itu jadi patokan Pemkot untuk melakukan intervensi. Nantinya, secara identitas warga di- berikan KMS, seperti tahun-tahun sebelumnya. Insyaallah di bulan ini segera didistribusi,” jelasnya.

Memasuki 2023, Pemkot Yogya kembali menggencarkan program pengentasan angka kemiskinan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkupnya.

Salah satunya, via Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, yang kini berupaya memperluas pembentukan koperasi di wilayahnya.

Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogya, Tri Karyadi Riyanto, menandaskan, sepanjang 2022 lalu, secara keseluruhan sudah terbentuk sekitar 350 koperasi. Bahkan, menariknya, di antara ratusan koperasi yang telah terbentuk di Kota Yogya, tujuh di antaranya, berstatus koperasi modern.

Pria yang akrab disapa Totok itu mengatakan, upaya perluasan koperasi ini merupakan bagian dari program Pemkot Yogya untuk membangun semangat ekonomi keberaamaan. Sebab, melalui koperasi, kesejahtaraan anggota yang tergabung di dalamnya akan terbangun untuk solusi pengentasan kemiskinan.

“Ya, ini sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menurunkan angka kemiskinan,” ungkapnya, di sela peresmian Koperasi Singosaren Maju Bersama, Jumat (27/1) siang. (aka)

Polda DIY Punya Empat Tim Besar Anti-Premanisme

JAJARAN kepolisian di Polda DIY akan menindak tegas aksi-aksi premanisme di wilayah hukum DIY. Hal ini untuk menjamin hak warga dalam mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Pernyataan itu disampaikan Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, saat menjawab pertanyaan salah satu warga dalam kegiatan Jumat Curhat Kapolda DIY di Loko Kafe Yogyakarta. Menurut Irjen Nainggolan siapapun warga Yogyakarta berhak mendapat keamanan dan kenyamanan.

Namun apabila satu dari mereka mendapat gangguan kemanan dari orang luar, maka berhak seorang warga membela diri. “Prinsipnya kalau ada orang melukai kita, kita boleh membela diri. Kalau diserang bo- leh dong membela diri,” kata Irjen Nainggolan, Jumat (27/1). Namun apabila sudah membela diri, masyarakat tidak dibenarkan untuk main hakim sendiri. “Kalau diserang tangkap bawa ke polsek,” ujarnya. Irjen Nainggolan menjelaskan, Bhabinkamtibmas sudah dibentuk pada semua titik wilayah di DIY. Tak hanya itu saja, Polda DIY juga sudah membentuk empat tim besar yang masing-masing berisikan 30 anggota. “Sudah dibentuk empat tim besar. Berikut dengan peralatan dan komposisi pasukan yang siap digerakan kapan saja,” terang Nainggola. (hda)

Remaja Curi Ponsel untuk Bayar Karaoke

SEORANG remaja pria, Aldo, diamankan jajaran Polsek Umbulharjo. Remaja berusia 24 tahun itu ketahuan mencuri ponsel di sebuah rumah indekos wilayah Umbulharjo, Minggu (22/1). Menurut pengakuannya, ponsel yang dicurinya kemudian dijual dan uang hasil penjualan ponsel itu digunakan untuk berkaraoke. “Pelaku sengaja keliling dari kos ke kos melihat pintu terbuka dia masuk melakukan aksinya dengan mengambil barang di kamar,” kata Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo AKP Nuri Aryanto, Jumat (27/1).

Korban yang kehilangan ponsel melapor ke polisi. Setelah rangkaian penyelidikan, polisi mendapat petunjuk pelajk sering karaoke dan booking perempuan di wilayah Pasar Kembang. “Dapat petunjuk pelaku sering di Sarkem karaoke booking cewek. Senin bisa kami tangkap,” katanya. Dari tangan Aldo, polisi berhasil mengamankan 2 ponsel. Polisi masih mendalami berapa ponsel sebenarnya yang telah dicuri Aldo. “Dia sudah masuk LP Lampung pada kasus curat. Keluar November 2021,” pungkasnya. (hda)

TRIBUN JOGJA/ ARDHIKE INDAH BERI PENJELASAN - Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan IKN yang akan digarap 16 ribu pekerja proyek dan tol Yogya-Bawen, di UC Hotel UGM, Jumat (27/1).

Pemerintah Siapkan Kompensasi untuk

Perbaikan Rumah Terdampak Proyek Tol

YOGYA, TRIBUN - Beberapa rumah warga di Sleman, rusak terkena dampak getaran alat berat akibat pembangunan proyek tol Yogya-Bawen. Merespons hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah bakal memberi kompensasi atas kerusakan rumah-rumah tersebut.

Akan tetapi, kerusakan tersebut harus dipastikan sebagai dampak dari pembangunan tol Yogya-Bawen. “Kalau tembok retak diperbaiki, perbaikan bisa dikasih uang cash, bisa diperbaiki,” kata dia saat ditemui wartawan di University Club (UC) Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (27/1). Menurutnya, perbaikan pada rumah yang terdampak pembangunan tol merupakan konsekuensi dari pembangunan tol tersebut sehingga perlu dilakukan. “Bisa. pasti itu (perbaikan). (Pemerintah) harus konsisten, harus konsekuen,” ungkapnya. Sebelumnya, tim Tribunjogja.com pernah menulis rumah seorang pur- nawirawan TNI Angkatan Laut (AL), Soekarno, yang retak akibat pengerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Jogja-Bawen, seksi satu. Seksi tersebut menghubungkan junction Sleman hingga Banyurejo. “Dulu retaknya dikit. Kemudian diperbaiki, dikasih papan dan dikasih besi. Tapi ada pengeboran itu (pembangunan jalan tol Jogja-Bawen) malah tambah lebar (retaknya),” kata Soekarno, ditemui di rumahnya, Senin (23/1). (ard)

14 Eks Pedagang Jalan Perwakilan Siap Pindah

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 14 pedagang yang sebelumnya beraktivitas di Jalan Perwakilan, Kota Yogya dalam waktu dekat akan ditampung di Pasar Klitikan, Pakuncen. Sejauh ini, para pedagang masih diberikan kesempatan oleh Pemkot Yogya, untuk memastikan komoditas yang bakal dijual.

Sebagai informasi, pedagang di Jalan Pereakilan terkena dampak dari wacana Pemda DIY membangun Jogja Planning Gallery (JPG), yang direalisadikan di Gedung DPRD DIY. Rencananya, gedung para wakil rakyat di tingkat provinsi itu, baka diubah sebagai ruang pentas seni sekaligus galeri, di mana Pemkot didapuk melangsungkan sterilisasi.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogya, Veronica Ambar Ismuwardani menuturkan, kebijakan afirmasi sejatinya ditawarkan pada 17 pedagang yang harus menyingkir dari Jalan Perwakilan. Namun, setelah melewati serangkaian proses, akhirnya hanya 14 pedagang saja yang memanfaatkannya. “Kami punya tugas untuk memfasilitasi afirmasi bagi teman-teman pedagang di Jalan Perwakilan. Dari 17 pedagang, semua sudah datang ke lokasi, melihat kondisinya,” ujarnya, Jumat (27/1).

Hingga saat ini, kata dia, hanya 14 pedagang saja yang menyatakan mau masuk.

Keterangan yang kami dapat sampai hari ini (kemarin) 3 tidak mengambil. Nah, sekarang baru disiapkan segala sesuatunya,” lanjut Vero. Ia menyampaikan, beberapa pedagang pun sudah memutuskan akan berdagang kuliner maupun pakaian, sehingga ke depan bakal ditempatkan sesuai dengan zonasinya. Kemudian, pihaknya bakal memproses pembuatan Kartu Bukti Pedagang (KBP) untuk keabsahan aktivitasnya di Pasar Klitikan. “Kalau mereka sudah yakin dengan jenis dagangan masing-masing, akan kami cek dulu, harus dipastikan. Kalau masuk zona kuliner, dagangannya harus berupa makanan, kan,” ungkap Kadisdag. Sampai sejauh ini, dirinya pun belum bisa memastikan kapan eks pedagang Jalan Perwakilan itu bakal hijrah menuju Pasar Klitikan. Terlebih, pihaknya masih harus berkoordinasi terlebih dahulu, dengan Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Yogya melalui UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

“Tapi, itu tidak lama lagi. Kami koordinasi dengan UPT Cagar Budaya dulu, kita diskusikan bareng, setelah itu akan kami masukkan,” terangnya. (aka)

Pemda DIY Tunggu Kejelasan

Skema Penghapusan Honorer

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah DIY masih menunggu kejelasan dari pusat terkait skenario penghapusan honorer. Pemerintah DIY telah melobi Kemenpan

RB agar tenaga honorer yang sudah memenuhi kualifikasi dapat dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan, Pemda DIY telah melakukan pemetaan untuk memastikan bahwa naban di Pemda DIY telah memenuhi persyaratan untuk menjadi PPPK. “Kami membicarakan dengan Kemenpan RB, yang kami minta langsung beralih (tenaga bantu dijadikan PPPK),” jelas Aji, Jumat (27/1).

Aji mengatakan, tes seleksi yang dilakukan untuk merekrut tenaga honorer Pemda DIY pada dasarnya telah disesuaikan dengan standar seleksi perekrutan PPPK. Dengan demikian, Aji berharap tak ada lagi pengulangan proses seleksi ketika terjadi peralihan status pegawai dari honorer ke PPPK.

“Walaupun teman-temen Kemenpan RB masih mempertimbangkan melaku- kan tes kembali. Yang tidak lolos kami mohon ke Kemenpan RB memberi kesempatan dijadikan naban,” jelasnya.

Senada dengan Aji, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Amin Purwani, masih menunggu keputusan final dari kementerian terkait skema penghapusan tenaga honorer di lingkungan Pemda DIY. Menurutnya, daerah sama sekali tidak diberi wewenang untuk menyusun kebijakan di taraf lokal sehingga pihaknya hanya bisa menunggu.

“Masih menunggu kebijakan pusat nanti semuanya dari pusat semua. Kami sementara ini tidak diberi ruang untuk menyusun kebijakan lokal. Untuk sekarang jalan terus sambil nanti nunggu seperti apa,” jelasnya. Di lingungan Pemda DIY, pegawai nonASN dimasukan kategori tenaga pembantu atau naban. Jumlahnya mencapai

3.400-an orang. Adapun paling banyak mengisi posisi sebagai tenaga pendidik dan kesehatan. Pemda DIY, lanjutnya, merekrut ribuan naban tersebut untuk mengatasi masalah kekurangan ASN mengingat ada sekitar 600 ASN yang purna tugas tiap tahunnya. Sejak wacana penghapusan honorer mencuat, BKD DIY tak pernah lagi merekrut naban.

“Sekarang yang digenjot hanya (rekrutmen) PPPK memang banyak tapi kan itu untuk posisi fungsional sedangkan yang administrasi terbatas,” katanya.

Pada 2023 ini, BKD DIY membuka sekitar 600 formasi untuk PPPK. Proses seleksi berlangsung melalui berbagai tahapan dan dimulai sejak awal Januari lalu hingga Maret 2023 mendatang. 600 formasi tersebut merupakan gabungan dari tiga formasi, di antaranya guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Formasi untuk guru merupakan yang terbesar dibanding dua posisi lain mengingat kebutuhannya yang juga tinggi. Jumlahnya mencapai 550 kursi. Sedangkan formasi nakes hanya berjumlah sekitar 40 kursi dan tenaga teknis sebanyak 20 kursi.

“Formasinya kalau yang guru 550, kemudian yang nakes 40-an, kemudian yang tenaga teknis 20,” katanya. (tro)