JOGJA REGION Hampir Dua Tahun Tak Bisa Bertanam

 Warga Karangwuni Wates Tuntut Kejelasan Tindak Lanjut Dampak Proyek Normalisasi DAS Serang

KULON PROGO, TRIBUN - Puluhan warga Padukuhan Keboan, Kalurahan

Karangwuni, Wates, Kabupaten Kulon Progo, mendatangi kantor proyek PT Pembangunan Perumahan (Persero) di wilayah setempat, Senin (30/1). Warga menuntut kejelasan tindak lanjut atas dampak dari proyek normalisasi

Daerah Aliran Sungai (DAS) Serang yang dianggap merugikan masyarakat. PT PP merupakan perusahaan kontruksi yang mengerjakan proyek normalisasi sungai tersebut. Dalam protesnya itu, warga memasang beberapa spanduk tuntutan hingga aksi bakar ban di depan kantor proyek PP.

Perwakilan warga terdampak proyek normalisasi DAS Serang, Samsudin, mengatakan, warga sudah menggelar aksi damai hingga lebih dari tiga kali. Mereka meminta PT PP memperhatikan tuntutan warga yang dirugikan dengan adanya proyek pembangunan DAS Serang. Karena, sejauh ini, belum ada kejelasan sejak pertemuan di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) yang dihadiri oleh PT PP, Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Karangwuni, dan DPRD Kulon Progo. “Ini menindaklanjuti dampak pembangunan kolam retensi yang merugikan warga,” katanya saat ditemui di kantor PT PP, Senin (30/1).

Disebutkan, normalisasi DAS Serang menyebabkan matinya tanaman milik warga. Samsudin beranggapan proyek pembangunan normalisasi DAS Serang salah dalam pengerjaannya, karena menghilangkan semua tanggul sungai. Selokan juga tertimbun material tanah dan bebatuan. Hal itu membuat lahan pertanian tergenang banjir saat hujan lebat. Air dari sungai meluber dan membawa lumpur maupun sampah ke lahan pertanian milik warga hingga akhirnya mati.

Menurutnya, hampir dua tahun belakangan lahan pertanian warga tidak bisa ditanami. Selain itu, warga juga meminta kejelasan dari BBWSSO terkait realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kolam retensi di area sebelah utara kantor proyek PP hingga wilayah perbatasan dengan Kalurahan Plumbon, berikut pembayaran ganti ruginya yang sempat dijanjikan pada akhir 2022. Menurut Samsudin, sampai sekarang belum ada kejelasan terkait pelaksanaannya.

“Katanya percepatan, ternyata anggarannya saling lempar-melempar, tidak ada yang bisa menjelaskan kapan adanya pembebasan. Ternyata, masih akan dikoordinasikan dengan pusat. Masyarakat seperti dibohongi. Lalu, fungsinya pendataan seperti apa?” tanya Samsudin. Dalam proyek ini, kata Samsudin, PT PP menjanjikan akan membuatkan jalan di sisi barat sungai selebar sekitar 1,5-2 meter, namun ternyata tak kunjung terealisasi. Akses jalan justru dialihkan lewat timur dan kontur jalannya naik turun sehinga menyulitkan warga yang membawa mesin diesel ke sawah.

Teledor

Bahkan, tambahnya, pernah ada kejadian warga tersengat arus listrik di sawah milik sendiri, akibat keteledoran PT PP yang kurang memerhatikan aspek keselamatan dalam pengerjaan proyek DAS Serang ini. Samsudin mengatakan, jika tak kunjung ada

MERUGIKAN MASYARAKAT kejelasan dan tanggung jawab PT PP terhadap semua tuntutan itu, warga meminta agar proyek normalisasi DAS Serang diberhentikan sementara.

 Warga Padukuhan Keboan, Kalurahan Karangwuni, Wates, Kulon Progo terdampak proyek normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Serang.

 Proyek itu membuat lahan pertanian warga tergenang banjir hingga tak bisa ditanami.

 Warga menggeruduk kantor PT PP di Karangwuni sebagai pelaksana proyek normalisasi sungai tersebut.

Ini menindaklanjuti dampak pembangunan kolam retensi yang merugikan warga.

Perwakilan PT PP (Persero), Yiyin Adi Listyono menanggapi persoalan tersebut. Pihaknya membacakan berita acara pertemuan antara warga dengan PT PP selaku kontraktor. Dia menyebut, perusahaan pelat merah itu akan mempertemukan pimpinan perusahaan dengan warga setempat dalam waktu dekat. “Kemungkinan 1-2 hari diadakan pertemuan di balai desa antara warga dan PT PP,” ucapnya. (scp)

Truk Bermuatan Jagung Terjun ke Jurang

KECELAKAAN tunggal terjadi di Tanjakan Bundelan, Ngawen, Gunungkidul, Minggu (29/1) malam. Sebuah truk bermuatan jagung terjatuh ke dalam jurang. Kapolsek Ngawen AKP Harjiyanto mengatakan truk dikendarai Daryono (27) bersama seorang kernet.

“Kejadiannya sekitar pukul 22.00 WIB malam kemarin,” ungkapnya, Senin

(30/1). Menurut Harjiyanto, truk tersebut membawa muatan sekitar 10 ton jagung. Daryono mengendarai truknya dari selatan (Gunungkidul) menuju utara (Klaten, Jawa Tengah). Saat menuruni Tanjakan Bundelan, Daryono sudah menggunakan persneling rendah. Namun, truk tetap melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tersebut. “Pengendara lalu membanting ke arah kanan, menabrak pembatas jalan, dan masuk ke jurang sedalam 10 meter,” jelas Harjiyanto. Daryono dan kernet selamat, namun truk ringsek dan muatan jagung di bak belakang tertumpah. Menurut Harjiyanto, kecelakaan terjadi karena truk kelebihan muatan hingga tidak bisa dikendalikan saat berada di jalan menurun. “Kerugiannya sekitar Rp 30 juta karena kerusakan truk, belum termasuk muatan yang tumpah,” ujarnya. Harjiyanto mengatakan warga sekitar sudah membantu melakukan evakuasi pada Senin (30/1) pagi, terutama muatan jagungnya. Adapun truk nantinya juga akan diangkat. (alx)

Indeks Kerawanan Pemilu Gunungkidul

Disebut Terendah di DIY

GUNUNGKIDUL, TRIBUN -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul mengklaim tingkat kerawan Pemilu di wilayahnya termasuk rendah. Hal ini berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu RI, belum lama ini.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto mengatakan kabar ini didapat seusai rapat koordinasi (rakor) di tingkat provinsi. Adapun Gunungkidul juga tidak termasuk dalam 100 kabupaten/ kota di Indonesia yang memiliki kerawanan tinggi. Dia memastikan tingkat kerawanan Pemilu di wilayahnya termasuk rendah.

“Bahkan, yang terendah di DIY, dan salah satu yang te- rendah secara nasional,” kata Tri, dihubungi pada Senin (30/1). Menurut Tri, rendahnya kerawanan Pemilu di Gunungkidul didasarkan pada sejumlah indikator, termasuk dari hasil kajian hingga pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya. “Indikatornya berbeda dengan Pemilu 2019 lalu, namun untuk pencegahannya tetap sama,” jelasnya. Tri mengatakan berbagai komponen dari IKP akan dijadikan dasar untuk pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Upaya pencegahan dilakukan hingga tingkat terendah. Pihaknya kini memperkuat sinergi dengan berbagai forum masyarakat. Harapannya, gejolak selama pelaksanaan Pemilu 2024 bisa diredam.

“Kami lakukan lewat pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, termasuk memaksimalkan media informasi,” ujar Tri.

Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto optimistis potensi kerawanan dan konflik saat Pemilu 2024 bisa ditekan. Namun, upaya ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Ia pun berharap Bawaslu dan KPU Gunungkidul gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan lancar.

“Masyarakat juga perlu diingatkan bahwa berbeda pilihan itu merupakan hal yang biasa,” kata Heri. (alx)

Hari Ini, Dishub Bantul Uji Coba Fungsional Jembatan Kretek II

BANTUL, TRIBUN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul akan melakukan uji coba fungsional Jembatan Kretek II pada Selasa, 31 Januari 2023 ini. Masyarakat diperbolehkan melintasi jembatan baru tersebut.

Kepala Bidang Lalu Lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul, Sri Harsono mengatakan, Jembatan Kretek II rencananya akan mulai diujicobakan dan dibuka untuk umum mulai pukul 09.00. “Ini baru tahap uji coba fungsional kelayakan jalan, karena pembangunannya sudah selesai. Sambil menunggu diresmikannya penggunaan jembatan kretek itu ada uji coba layak jalan,” ujarnya, Senin (30/1). Jembatan Kretek II ini menjadi penyambung Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Harsono belum bisa memastikan sampai kapan uji coba tersebut berlangsung maupun informasi terkait peresmiannya. Harsono mengatakan, meski masyarakat diperbolehkan melintas jembatan, pihaknya melarang pengendara untuk berhenti di atas jembatan. Sebagaimana diketahui, jembatan yang membelah Sungai Opak tersebut memiliki pemandangan yang indah. Fisik bangunan juga memiliki ikon hiasan menyerupai alat pembajak sawah atau luku. Masyarakat kerap berhenti untuk berfoto di atas jembatan.

“Selama uji coba pengguna jalan dilarang berhenti di atas jembatan, untuk selfie-selfie. Maka kami akan patroli sambil woroworo (pengumuman) di ujung jembatan,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa untuk saat ini proyek pembangunan Jembatan Kretek II oleh pemerintah pusat itu memang sudah selesai sepenuhnya, diikuti masa perawatan selama satu tahun setelah nanti diresmikan. Dari hasil evaluasi, pihaknya akan menambah ramburambu peringatan bagi pengguna kendaraan, terutama di wilayah yang menjadi wewenang Pemkab Bantul, misalnya di simpang empat Pantai Depok. Dengan dibangunnya Jembatan Kretek II tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo menilai wisatawan bisa menikmati banyak objek wisata pantai dari sisi timur (Pantai Parangtritis hingga Pantai Depok) sampai ke wilayah pantai sisi barat (Pantai Samas hingga Pandansimo). Jembatan itu juga akan menjadi destinasi baru setelah beroperasi, mulai dari potensi wisata alam, kuliner, hingga wisata minat khusus seperti naik perahu menyusuri sungai Opak. Ia berharap, akan semakin banyak masyarakat yang akan mendapatkan dampak positif dari dibangunnya JJLS dan jembatan Kretek II. (nto)

Pemkab Sleman Ingin Gugatan Konsumen

Pasar Godean Selesai di Meja Mediasi

SLEMAN, TRIBUN - Seorang konsumen Pasar Godean menggugat Bupati Sleman dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat terkait proses relokasi pedagang di pasar tersebut. Atas gugatan itu, Disperindag berharap perkaranya bisa selesai di meja mediasi.

“(Harapannya) cukup selesai di mediasi saja. Kami tidak ada niatan untuk menyengsarakan pedagang. Semua demi keamanan, kenyamanan pedagang maupun konsumen,” kata Sekretaris Disperdindag Kabupaten Sleman, Tina Hastani, Senin (30/1). Dalam perkara perdata bernomor 4/pdt.G/2023/PN Sleman itu, pihak penggugat bernama Kunto Wisnu Aji memohon ke Pengadilan Negeri Sleman agar pihak Bupati Sleman sebagai tergugat 1 dan Kepala Disperindag Sleman sebagai tergugat II memperbaiki sarana- prasarana (sarpras) kelayakan dan keamanan konsumen maupun pedagang di tempat transit relokasi pedagang pasar Godean di Sidokarto. Agenda sidang mediasi yang difasilitasi pengadilan rencananya digelar 2 Februari. Menurut Tina, sejauh ini proges mediasi dengan berkomunikasi di luar pengadilan sudah cukup baik.

Pihaknya ingin memanfaatkan jalur mediasi untuk mendapatkan solusi terbaik. Apalagi, permintaan dalam gugatan seperti perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) di lahan transit Sidokarto sudah berjalan cukup baik. “Iya. Perbaikan sudah semaksimal mungkin kami lakukan,” kata dia.

Sebelumnya, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo berkeinginan untuk bertemu pihak penggugat untuk berkomunikasi langsung.

Kustini meyakini tujuan dari penggugat baik. Sama seperti dirinya yang menginginkan Kabupaten Sleman berkembang lebih baik. Namun, adanya perkara gugatan yang bergulir saat ini menurut dia bisa disebabkan karena kurangnya komunikasi. Karena itu, dirinya ingin bertemu, dengan tujuan ingin mendengar secara langsung unek-unek dari penggugat.

Sementara itu, Kunto Wisnu Aji saat dikonfirmasi juga menyetujui untuk saling bertemu dalam rangka perdamaian. Sejauh ini pihaknya mengaku sudah beberapa kali bertemu dan berkomunikasi dengan kuasa hukum Bupati Sleman maupun Kepala Disperindag, namun belum ada kesepakatan perdamaian. Kendati demikian, jika upaya perundingan sesuai PerMA Nomor 1/2016 gagal, dan masuk ke persidangan, Kunto menginginkan agar majelis hakim bisa memeriksa langsung ke tempat transit pedagang Pasar Godean di Sidokarto. (rif)

TRIBUN JOGJA/CHRISTI MAHATMA WARDHANI

KUNJUNGAN - Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga berkunjung ke Tribun Jogja, Senin (30/1). UIN Sunan Kalijaga akan memberikan gelar kehormatan Doctor Honoris Causa kepada tiga perwakilan kelompok agama.