SUARA TUNAS; EDISI MARET 2018

QUOTE Selagi masih ada perebutan kekuasaan dan mencari keuntungan, penindasan dan pelanggaran hak-hak tak akan hilang dari masyarakat, maka kita pengacara harus membantu melindungi hal-hal ini karena kita adalah harapan rakyat Abdul Qahhar Aweaputeh,

Direktur Muslim Attorney Centre Foundation (MAC).

Foto/ Thai PBS

Pengacara Somchai " adalah seorang pejuang bukan penjahat seperti yang disangka oleh pemerintah

Adilan Ali Ishak,

Direktur Muslim Attorney Centre Foundation Yala (MAC).

Foto/ Wartani

warning of

25 OCTOBER 2012 TAK BAI A soldier in the Royal Thai Army armed with MINI (machinegun) in front of a Muslim convenience store in Tak Bai,

Foto/ JACK KURTZ

Assalammualaikum warahmatullaahi wabarakatuh Selamat bersua lagi para pembaca setia Majalah Suara TUNAS di tahun 2018!

Pembaca yang budiman dan terhormat. Kami segenap redaksi majalah ' SUARA TUNAS' ingin mengimbau untuk mengingat kembali pada bulan Maret tidak kalah penting banyak peristiwa yang terjadi pada bulan ini.

Pada 10 Maret 1909, Sejarah hitam Patani, Inggris dengan licik telah memisahkan empat wilayah Tanah Melayu untuk menjadi wilayah Siam dengan Perjanjian Anglo-Siam 1909. Dalam masa yang sama British juga telah memasukkan Negeri Kelantan ke dalam pentadbiran tanah jajahan British. Tujuan penjajahan ialah menjarah dan merompak harta kekayaan Kelantan.

Selanjut demikian itu, 14 Maret 2004 yang lalu kehilang paksa pengacara HAM, Somchai Neelapaijit. Somchai adalah pengacara Muslim terkemuka di Thailand terutama bagi masyarakat muslim Patani, dia hilang diculik saat membela kasus pidana terhadap muslim Patani. Somchai menuduh otoritas Thailand menyiksa mereka saat tahanan.

Somchai menghilang dari jalan-jalan Bangkok di bawah pemerintahan Thaksin Shinawatra selama pertempuran tentara Thailand dan gerilyawan Patani di Thailand selatan, Thaksin,yang akhirnya digulingkan dalam kudeta militer, mengatakan pengacara itu telah dibunuh oleh setidaknya empat pejabat pemerintah meskipun tubuhnya tidak pernah ditemukan.

SALAM REDAKSI

TUNAS DAFTAR ISI Salam Redaksi Laporan Utama Politik Pendidikan Khazanah HAM Simposium Literasi Life Style Sastra

1 2-5 6-9 10 11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21

Lima petugas polisi akhirnya diadili atas insiden tersebut setelah saksi mata melaporkan bahwa mereka melihat Somchai dimasukkan ke dalam mobil pada malam ia menghilang. Namun, akibat Thailand tidak mengakui kejahatan penghilangan paksa, pengadilan hanya mempertimbangkan tuduhan perampokan dan pemaksaan. Bukan untuk menghilangkan Somchai, terlebih kasus pembunuhan.

Padahalnya Thailand menandatangani Konvensi Anti Penghilangan Paksa pada Januari 2012, tapi belum meratifikasinya. Kelompok HAM mengatakan penghilangan paksa tidak hanya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, tetapi juga merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional. Selama beberapa dekade, para aktivis hak asasi menilai penghilangan paksa ini telah menjadi strategi bersama personel keamanan untuk membungkam pembela hak asasi manusia.

Di Edisi Maret ini , kami berharap agar pembaca senang dan mudah difahami saat membaca rubrik-rubrik dalam majalah Suara Tunas. Kami berharap agar bisa memenuhi kebutuhan pembaca. Target kami, akan menjadikan majalah ini sebagai satu-satunya majalah yang mengupas soal kriminal dan HAM sehingga dapat menjadi referensi terpercaya buat para peneliti konflik yang sedang membara di Patani, dan pembaca seumumnya. Demikian, pembaca yang budiman, harapan kami, pada edisi ini tampilan kami akan lebih baik lagi dibanding edisi sebelumnya. Di mana konsistensi penerbitan majalah ini setiap bulannya tetap terjaga.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Redaksi

TIM TUNAS Pelaksanaan

SUARA

Diterbitkan Oleh: Aliansi Pers Patani Independent Email: tunas.redaksi@gmail.com//Fanpage: TUNAS Online //Twittter: tunas online //Telp: 08983082974 (M.Usman)

Penanggungjawab: Faisal Abdullah Pimpinan Umum: Niksaibudin Pimpinan Redaksi: Marwan Ahmad Wakil Redaksi: Muhammad Usman Sekretaris: Suhaimee, Mareena Bendahara: Nurhayatee Hj. Abdullah Redaktor Pelaksanaan: Husasan Tim Redaksi: Johan Lamidin, AM Faton Hamsyari, Amran, Harun,Suhaimee, Mahroso, Farid, Zakariya, Aminah, Hakim Editor: AM Faton, Johan Lamidin Layouter: Habib Saifudin Photografer: Saifudin, M.Kamel SUARA TUNAS | MARET 2018

1

LAPORAN UTAMA

Mengenal Somchai Neelapaijit Oleh: Abdul Qahhar Aweaputeh, Direktur Muslim Attorney Centre Foundation (MAC).

Terjemah: John Patanisia

S

omchai Neelapaijit, lahir di Nong Chok, Bangkok pada 13 Mei 1951 dan hilang 12 Maret 2004 (usia 53). Somchai lahir dan dibesarkan sebagai anak seorang petani , sejak kecil pula ia menyadari kesengsaraan dan kemiskinan para petani akibat tindakan para pencari keuntungan. Sejak kecil Somchai menyaksikan beragam ketidakadilan, termasuk ketidakdilan yang dilahirkan akibat perbedaan status sosial. Pengalaman masa kecilnya itulah yang mendorong Somchai untuk berkomitmen untuk menjadi seorang pengacara yang dapat membantu petani, mereka yang kurang beruntung dan tertindas.

Ketika menjadi mahasiswa hukum di Universitas Ramkhamheang (RU), Bangkok, Somchai juga aktif di Klub Mahasiswa Muslim atau Muslim Student Club-UR. Setelah lulus kuliah dan mendapatkan ijin resmi beracara sebagai Advokat, ia juga mulai memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Kerja-kerja ini dia lakukan bersama dengan Thongbai Thongpao,

2

SUARA TUNAS | MARET 2018

Pengacara HAM kenamaan asal Thailand yang juga penerima Ramon Magsaysay Award.

Semasa perkuliahan beliau juga termasuk aktivis mahasiswa yang aktif.

Ia terlibat dalam gerakan mahasiswa dan peristiwa penting yang pernah berlaku dalam sejarah Thailand seperti demonstrasi mahasiswa sehingga bertumpah darah baik tragedi pada 14 Oktober 1973 “October 14 Event” dan tragedi 6 Oktober 1976 “Thammasat University Massacre”, Somchai menjadi salah satu mahasiswa yang memperjuangkan tuntutan keadilan dan demokrasi .

Selain itu, Somchai juga aktif melakukan berbagai kegiatan ditiga provinsi Thailand Selatan yaitu Pattani, Yala, Narathiwat.bersama dengan teman-kuliahnya yang berasal dari tiga provinsi di Selatan Thailand, sekalipun Somchai tidak berasal dari wilayah tersebut, tapi mereka ia dan teman-temannya dipersatukan oleh pemikiran yang sama mengenai keadilan.

Dari peristiwa demontrasi masyarakat sipil di Balai Gubenur Provinsi Pattani dan Masjid Jami’ Pattani pada tahun 1975, kemudian demontrasi Masjid Kresik dan demontrasi Masjid Jami’ Yala, Somchai mendapat kesadaran tentang prinsip perjuangan menuntut keadilan yang adil oleh masyarakat Melayu-Muslim ditiga provinsi tersebut, ia dapat memahami kondisi dan situasi politik tersebut dan dengan kesadaran penuh Somchai memilih perjalanan kehidupannya adalah untuk memperjuangkan keadilan dengan menjadi pengacara hak asasi manusia.

Pada tahun 1982 berlaku ledakan bom di Kompleks Olahraga Huamark, di saat yang sama adanya pesta “perayaan genap 200 tahun” ibukota Rattanakosin di Bangkok. Paska peristiwa tersebut aparat polisi menangkap mahasiswa Melayu-Muslim yang berasal dari tiga provinsi sejumlah 6 orang, Somchai mengumpulkan pengacara asal Bangkok maupun dari tiga provinsi untuk menangani kasus tersebut.

Somchai melakukan kerja-kerja bantuan hukum melalui “Klub Pengacara Muslim atau Muslim Lawyers Club-MLC”. Organisasi ini didirikan dengan tujuan menyediakan bantuan hukum yang yang didalamnya terdapat dimensi pelanggaran HAM, melakukan diseminasi pengetahuan hukum, dan memberikan bantuan hukum kepada orang yang diduga melakukan pelanggaran paket undang-undang keamanan Thailand

ataupun mereka yang dikriminalisasi karena pemikiran ideologi politiknya berbeda dengan negara, termasuk beberapa kasus makar di wilayah tiga provinsi seperti : Pada tahun 1993, Kasus dari peristiwa pembakaran sekolah dasar sebanyak 36 sekolah seluruh tiga provinsi. Pada tahun 1997, kasus Haji Ismael Ternang dengan rekan-rekan ditangkap dan proses peradilan kasus makar Dan pada 2003, kasus Doktor Wan Mahdee Wan Daud ditangkap dan proses peradilan kasus teroris gerakan Jamaah Islamiyah (JI), dll.

Somchai terlibat dalam kampanye yang berhasil mengumpulkan nama sebanyak 50.000 orang untuk menolak dan meminta negara mencabut pemberlakuan UU Darurat Militer di provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat. Menurut Somchai UU Darurat Militer merupakan UU yang jika diberlakukan akan menimbulkan banyak pelanggaran HAM. Kendati demikian, tentara memi liki kekuasaan yang tidak terbatas sehingga bisa menangkap siapapun dengan tanpa surat perintah dari peradilan, menahanseseorang di

Somchai pernah mengatakan bahwa

“Selagi masih ada perebutan kekuasaan dan mencari keuntungan, penindasan dan pelanggaran hak-hak tak akan hilang dari masyarakat, maka kita pengacara harus membantu melindungi hal-hal ini

adalah harapan rakyat” Buat kebanyakan pengacara, menangani kasus-kasus diatas dipandang sebagai keterlibatan dalam upaya menantang kekuasaan negara. Somchai memiliki pandangan yang berbeda, menurutnya memberikan bantuan hukum kepada mereka yang memiliki ideologi atau sikap politik yang bertentang dengan negara justru akan mendorong negara melakukan intropeksi diri dan hal ini adalah bagian dari mengimbangi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang. Selain itu, bantuan hukum terhadap jenis-jenis kasus di atas juga bagian dari upaya membangun keyakinan masyarakat pentingnya memperjuangkan aturan hukum yang kuat dan tegas namun semata bertujuan untuk keadilan yang kekal, bukan untuk tujuan lain.

penjara tanpa tuduhan yang jelas, membatas ha katas bantuan hukum dengan tidak memperbolehkan mereka yang ditangkap atau ditahan untuk bertemu dengan pengacara , larangan bertemu dengan pengacara akan membuka peluang munculnya praktek penyiksaan untuk yang bertujuan mendapatkan pengakuan.

Setelah peristiwa serangan oleh gerliyawan terhadap Batalyon Pembangunan ke-4, Kamp Krom Luang Narathiwas Rajanagarindra (Kamp Pileng), Kabupaten Chok Airong, Provinsi Narathiwat, pemerintah meresponnya dengan mengeluarkan Undang-undang Darurat Militer (Martial Law 1914)pada tanggal 4 Januari 2004.

Demikian itu, Somchai lalu me ngajukan surat pengaduan atas hal ini, didalamnya juga menyebutkan salah satu petugas kepolisian berpangkat tinggi yang diduga terlibat. Selain itu, Somchai juga mengirimkan surat permohonan ke pengadilan agar semua tersangka yang ditahan dipindah lokasi penahanan ke penjara yang berada dibawah tanggung jawab Corrections Departement.

Pada 27 Febuari 2004, pihak kepo lisian telah melakukan penangkapan di provinsi Narathiwat terhadap 5 tersangka, mereka lalu dikirim ke Bangkok untuk diadili dengan tuduhan terlibat dalam kasus perampokan senjata di Kamp Pileng. Dari investigasinya Somchai menemukan fakta bahwa 5 orang tersangka tidak bersalah, sepanjang proses penahanan di Narathiwat tersangka telah dipukul, diserang dan disiksa secara fisik dan dipaksa mengaku bersalah.

LAPORAN UTAMA

Pada 12 Maret 2004 malam, ketika Somchai sedang mengemudikan mobilnya di kawasan jalan Ramkhamhaeng sekelompok pria berjumlah antara 5-6 orang mengikuti Somchai dari jarak yang dekat, sampai dikawasan depan restoran ikan bakar yang terletak disampingkantor kepolisian daerah Huamark, mobil para yang memuatsekelompok pria itu dicurigai telah menabrak bagian belakang mobil milik Somchai.

Somchai menghentikan mobilnya lalu turun dari mobil untuk berbicara, akan tetapi sekelompok pria melakukan pukul serta menyerang secara fisik kemudian Somchai dimasukan secara paksa dalam mobil mereka. Sejak saat itu Somchai tidak lagi diketahui keberadaannya.

Penculikan terhadap Somchai lalu diproses secara hukum hingga di pada April 2004, 5 (lima) petugas polisi diadili atas tuduhan terlibat dalam penghilangan paksa Somchai, akan tetapi karena Thailand belum memiliki hukum mengenai penghilangan paksa, maka yang terjadi adalah mereka tidak dapat didakwa melakukan penghilangan paksa dan karena hingga sidang berlangsung keberadaan Somchai tidak diketahui keberadaannya termasuk jika sudah mati dimana jenasahnya , maka 5 petugas kepolisian tersebut tidak dapat dituduh sebagai pelaku pembunuhan, mereka akhirnya hanya didakwa sebagai melakukan perampokan harta. Mahkamah Agung Thailand akhirnya memutuskan menolak semua dakwaan.

Salah satu alasan mengapa kasus penghilangan Somchai tidak memiliki kemajuan berarti dan tidak ada yang dapat dituntut atas penghilangan paksa, sebab negara Thailand belum memiliki undang-undang yang memungkinkanpenegakan terhadap mereka yang melakukan penghilangan paksa, meskipun Thailand adalah pihak dalam konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak kemanusian atau merendahkan martabat serta konvensi internasional untuk pencegahan semua orang dari perlindungan dari penghilangan paksa. Kondisi inilah yang menghambat proses penuntutan terhadap pejabat atau aparat hukum yang terlibat penghilangan paksa.

Perjuangan dan pengorbanan oleh pengacara Somchai, telah membangun inspirasi bagi pengacara muda di generasi saat ini, Terutama para calon pengacara, para mahasiswa hukum dan aktivis-aktivis yang berasal dari tiga provinsi,Somchai, muslim namun bukan melayu dan tidak berasal dari 3 provinsi di Selatan Thailand telah mengorbankan diri untuk korban pelanggaran Ham dan ketidakadilan di Pattani, Narathiwat dan Yala.

Somchai pernah mengatakan bahwa “Selagi masih ada perebutan kekuasaan dan mencari keuntungan, penindasan dan pelanggaran hak-hak tak akan hilang dari masyarakat, maka kita pengacara harus membantu melindungi hal-hal ini karena kita adalah harapan rakyat” dan apa yang diyakini Somchai di atas, telah menjadi inspirasi bagi perhimpunan pengacara dari Pusat Pengacara Muslim untuk terus memberikan bantuan hukum untuk kasus keamanan di tengah-tengah keadaan konflik dan kekerasan di tiga provinsi.

SUARA TUNAS | MARET 2018

3

LAPORAN UTAMA

Aktivis Penegakan

Foto/ twitter.com/harishmakarim

Hukum dan Pembela HAM Oleh John Patanisia

K

ehilangan “Sang Pembela HAM� Abu Bakar atau Somchai Neelapaijit, tanggal 12 Maret 2004 tampaknya dicatat sebagai salah satu hari gelap bagi warga Malay-Muslim di Patani atau Thailand Selatan.

Ini mengiringi kekerasan di daerah itu yang bergelombang sejak awal 2000. Hari itu adalah hari diculiknya Somchai Neelapaijit, seorang pengacara (peguam atau lawyer) pembela sukarela atau probono bagi korban-korban penculikan, penahanan, dan mereka yang dituduh terlibat terorisme dan separatisme di Patani.

Meskipun ia tinggal dan berasal dari Bangkok dan bukan Muslim-Melayu melainkan Muslim-Thai, kegigihannya membela korban kriminalisasi aktivis politik dan tertuduh terorisme di Patani banyak diakui. Somchai Neelapaijit hanyalah salah satu dari aktivis Muslim atau pembela para aktivis di Patani yang diculik dan tidak diketahui di mana jasad dan makamnya hingga kini kehilanganya seketika memprosesi peradilan hukum dengan kasus tuduhan teror bagi Dr. Wan Mahdee Wan Daud dan rekan-rekan yang berasal dari Narathiwat.

4

SUARA TUNAS | MARET 2018

Lima orang Polisi yang dituduh menculik dan membunuhnya memang diadili, tetapi hanya seorang Mayor yang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Bukan atas tuduhan penculikan dan penghilangan nyawa orang lain, melainkan tuduhan kriminal biasa.

Sedangkan empat polisi lainnya dilepas karena dianggap kurang bukti.

Sejak peristiwa 1958 yang menimpa Haji Sulong hingga tahun 2004 yang menimpa Somchai Neelapaijit, pemerintah Thailand belum berhenti menggunakan cara-cara penculikan dan penghilangan nyawa para pejuang dan pendukung atau pembela hak dan kebebasan berekspresi rakyat Patani. Somchai, di samping seorang pembela korban kriminalisasi politik para pejuang di Patani, juga dikenal sebagai seorang Presiden Muslim Lawyers Club (MLC) yang berpusat di Bangkok dan menjadi Wakil Presiden Komite Hak-hak Asasi Manusia Thailand (the Human Rights Committee).

Ketika itu tidak banyak orang yang berani mengikuti langkahnya untuk membela para korban kriminalisasi politik, terutama di Patani, karena besarnya resiko politik yang akan ditanggung. Namun ia dengan tekun melakukannya di samping membina sejumlah calon ahli hukum berasal dari Patani yang sedang belajar di Bangkok.

LAPORAN UTAMA Mereka itulah yang kemudian menjadi cikal ba kal berdirinya Muslim Attorney Center-MAC, organisasi yang bekerja membantu para korban politik dan keluarganya dalam bidang hukum dan advokasi secara cuma-cuma. Jika Muslim Lawyers Club-MLC hanya berada di Bangkok dan keanggotaan di Selatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka dipicu oleh penculikan dan penghilangan nyawa Somchai Neelapaijit, Kini Muslim Attorney Center (MAC) justeru berada di tengah-tengah ibukota keempat provinsi, yaitu Patani, Yala Narathiwat dan Songkhla, kota terbesar di sekitarnya. Mereka bukan hanya mendampingi para korban di pengadilan tetapi juga advokasi politik dan melakukan pendidikan hukum untuk rakyat agar mereka mengerti tentang prosedur dan pihak-pihak yang harus dihubungi ketika terjadi sesuatu pada mereka.

Setiap cabang MAC di kota-kota tersebut tujuh sampai sepuluh pengacara (lawyer) aktif dan bekerja secara fulltime. Kantor cabang juga melibatkan 30-20 orang volunteer yang bekerja tidak hanya di pengadilan tetapi juga melakukan pendampingan, investigasi, advokasi langsung, dan pendidikan hukum kepada para korban dan keluarganya atau seringkali disebut jalur litigasi dan non-litigasi.

Semua itu dilakukan tanpa memungut biaya dari para korban. Setiap hari kantor-kantor itu dipenuhi oleh pelapor rakyat dari pelosok desa dengan berbagai kasus, kehilangan keluarga, mati tertembak, penangkapan, penahanan, dan penculikan, hingga kini.

Bahkan menurut beberapa aktivis MAC, mereka merasa kewalahan karena kurang tenaga tetapi karena terbatasnya volunteer dan dana. Lembaga ini bekerja di bawah komitmen penegakan HAM untuk hak-hak hidup, bebas dari penyiksaan, penghilangan nyawa, bebas dari rasa takut, dan hak kebebasan berekspresi. Lembaga ini tetap berpusat di Bangkok, tetapi secara operasional praktis berada di empat provinsi tersebut.

Di samping itu, lembaga ini juga merupakan semacam koalisi longgar antara MAC sebagai lembaga dengan sejumlah ahli hukum di universitas dan aktivis LSM pada umumnya, termasuk LSM perempuan, bukan hanya di Selatan melainkan juga di Bangkok. Namun tidak mudah untuk melibatkan banyak lawyer. MAC juga menerbitkan laporan tahunan tentang keadaan politik Patani melalui www.macmuslim.com, di samping memuat berbagai kasus yang terjadi.

Selain itu, yang paling buruk akibat dari pemerintahan terhadap warga Patani adalah dikeluarkannya status Keadaan Darurat sebagai akibat dari kekerasan 2004 di mana aparat bisa menahan orang selama 37 hari tanpa alat bukti yang cukup.

Dengan demikian Patani hingga kini ditindih oleh tiga lapis hukum yang menyeramkan, yaitu Undang-undang Keamanan Internal (Internal Security Act 2008),

Martial Law 1914 (ML) yang sudah lama diberlakukan dan hukum Keadaan Darurat (KD) yaitu Undang-undang Dikri Darurat (Emergency Decree 2005) yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Thaksin.

Dengan aturan-aturan itu, aparat bisa menahan siapa saja yang dicurigai di Patani selama 37 hari tanpa alat bukti berdasarkan ML dan KD hingga sekarang.

Tragisnya, setelah Thaksin dikudeta, seluruh kebijakan Thaksin atas masyarakat Patani termasuk penggunaan ML dan KD kembali ke tangan militer.

Disamping MAC ada sebuah LSM Southern Paralegal Advocacy Network-SPAN merupakan pembantu MAC dengan tenaga sukarelawan berfungsi sebagai fasilitas antara MAC dengan mangsa ataupun korban konik dengan memberikan advokasi hukum terhadap masyarakat desa, dengan di lokal telah dibentuk beberapa jaringan bekas mangsa ataupun korban dari ketidakadilan Justice For Peace-JOP, Jaringan Mangsa Kasus Keamanan Pattani-JAMIN, Pusat Mengembangan dan Meningkatan Mutu Kehidupan-PADAM, Kesatuan Mangsa Songgora-KEMAS, demikianlah organisasi-organisasi yang bertumbuh sebagai tenaga bantu karena lebih berpelanggalaman langsung bagi mereka yang pernah dipenjara namun proses melawan hukum menang maka dibebaskan akan tetapi tidak dapat mencari nafkah seperti biasa, organisasi tersebut sebagai lembaga benteng bagi mereka karena banyak kasus dan insiden yang melakukan secara ilegal semacam kelompok anti gerilya.

G N A L I H I A H C OM

tapi

S

S

T A G N A EM n

ngka a l i h i d h bole k a d i t n a perjuang

a s k a p a r a sec

SUARA TUNAS | MARET 2018

5

POLITIK

'Safety Zone'

Foto/ist/ Konflik Patani

Babak Baru Perundingan

Damai Patani?

P

erundingan perdamaian antara kelompok gerakan militan “MARA Patani” (Majelis S syura Patani) yang terdiri beberapa orga nisasi seperti BNPP, PULO, dan lain-lainnya,dengan pihak pemerintah Tentara Thailand, kini mencapai tahap yang kritikal. Sedangkan lebih dari satu dekade kekerasan merenggut ribuan jiwa. kasus pelanggaran HAM rakyat Patani semakin berkelanjutan.

Dari Awal perundingan perdamaian muncul antara pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Patani (BRN) telah berlangsung sejak tahun 2013, dampaknya berhenti tanpa meneruskan.

Akhirnya Majelis Syura Patani (MARA Patani) menjadi actor baru sebagai wakil dari gerakan yang masih menaungi beberapa gerakan pembebasan di Thailand Selatan dan terbabit dengan beberapa rundingan damai tidak rasmi dengan pemerintah Thailand, pada(10/1/2016) yang lalu.

Isu Safety Zone atau Zona Selamat menjadi topik hangat dalam persapakatan dua pihaknya, zon selamat yang diklaim oleh Pemerintah Thailand akan menjadi solusi yang pertama, dalam jangka mengadakan sebagai percobaan di 14 kawasan daerah yang dipersetujui bersama pada februari 2017 yang lalu.

6

SUARA TUNAS | MARET 2018

Oleh: Johan Lamidin

Babak Baru Meneruskan Perundingan Damai Patani

14 Lokasi Savety Zone Tidak Terikait Dalam Dialog Damai

Kendati demikian, Setelah lima tahun melakukan perundingan yang tidak jelas dan tanpa hasil untuk mengakhiri perang konfrontasi yang kian membara ini. akhirnya diteruskan babak baru pada bulan Februari 2018 ini telah menghasilkan persepakatan prinsip antara militer Thailand dan Mara Patani untuk menciptakan sebuah "Safety Zone” Zon Selamat, di Kuala Lumpur.

Seperti Dilansir Isranwes Jenderal Aksara Kerdpol, Ketua perwakilan negosiator pemerintah militer Thailand dalam perundingan dengan gerakan militan Patani, mengatakan bahwa zona tersebut akan melaksanakan panjang waktu enam bulan untuk percobaan jika disetujui di Pemerintah pusat Bangkok.

Namun ditunjuk distrik yang mana akan menjadi zon selamat.

Baru ini, Perwakilan Perundingan damai mengeluarkan deklarasi pernyataan yang menyatakan bahwa proyek Pulang ke Rumah dan rencana pembentukan 14 lokasi Savety Zone atau Zon selamat di Thailand Selatan, tidak terkait dalam pembicaraan antara Mara Patani dan pemerintah Thailand seperti diklaimkan oleh Panglima Thailand Region 4, pada Jumaat, ( 23/3/2018), di Kotabaru, Kelantan, Malaysia.

Dilansir oleh BBC Thailand ,Acara konferensi pers tersebut, Ustaz Syukri Hari, Ketua Panel Dialog perdamaian Mara Patani membacakan deklarasi tentang proses dialog perdamaian saat ini, Ia menyerukan empat tuntutan , “Pertama mengatakan diskusi yang sedang berjalan antara MARA Patani dan Pemerintah Thailand masih pada tingkat teknis., dialog damai tersebut belum dicapai dalam pembicaraan oleh kelompok gabungan Diolog Perdamaian (JWG-PDP) alias meja besar,

Foto/ est

Kedua Mara Patani membuka dan menerima pandangan untuk mendukungkan cita-cita rakyat dalam menentukan nasib sendiri (RSD), Ketiga, Kami masih memilliki keyakinan dalam dialog damai dengan pemerintah Thailand, Namun kami sangat kecewa dengan pernyataan yang dilakukan oleh Panglima Region empat yang menjadi tentangan dalam proeses dialog damai, Keempat, Mara Patani berkomitmen dengan penyelesaian melalui meja diaolog damai (JWG-PDP) yang sedang berlangsung sekarang ini; Dan kami mengaskan bahwa proyek Pulang Ke Kampung dan 14 lokasi yang telah diklaimkan oleh Panglima region 4, keduanya tidak terkait dengan proses dialog damai antara MARA Patani dan Pemeritah Thailand selama ini,” deklarasi MARA Patani, Jumaat (23/3/2018) Ia menyerukan agar pemerintah Thailand berhenti membingungkan dan kekacauan terhadap perundingan perdamaian tersebut, Ia menambahkan bahwa 14 lokasi proyek zon selamat yang diklaimkan oleh Panglima Region-4, Mayor Jenderal Piyawat Narkvanich, pernyataan tersebut telah merusakan proses dialog damai, ia ajukan pertanyaan, “Bila anda memiliki 14 area zon sleamat, apakah masih perlu membicarakan lagi? Sedangkan zon selamat tersebut gagal melaksanakan,” tegasnya “ Oleh Karena Itu, Semua Perjanjian belum final,” katanya.

POLITIK "Legitimasi MARA Patani terus dipertanyakan oleh penduduk setempat, dan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proses ini berkelanjutan,"

kata Hara, seperti dilansir oleh Nikkei Asian Review.

Foto/ JIRAPORN KUHAKANBBC THAI

Pemimpin BRN telah diberi perlindungan selama bertahun-tahun di Kelantan, sebuah negeri bagian timur laut Malaysia dekat perbatasan Thailand selatan. BRN telah menjauhkan diri dan non respon terhadap MARA Patani dalam perundingan damai ini.

Seperti diwawancara BBC Indonesia dengan Abdul Karim Khalid, Jurubicara BRN pada tahun lalu. BRN mengganggap perundingan sebelumnya tidak pernah dinyatakan berhenti secara resmi dan menolak perundingan yang ditengahi pemerintah Malaysia tersebut.

Foto/fatoni online

Warga Patani tidak percaya fasilitator Malaysia Ahmad Zamzamin Hashim, yang dilantik sendiri oleh Najib Razak, perdana menteri Malaysia, sebagai fasilitator perdamaian di Thailand selatan. Penunjukannya menyusul sebuah kesepakatan penting antara mantan pemerintah Thailand era Yingluck Shinawatra dan BRN yang ditandatangani pada (28/2/2013) yang lalu.

Menurut salah satu warga Patani, dari provinsi Thailand Selatan yang pernah ditahan pemerintah Thailand bahwa warga Patani memiliki sedikit kepercayaan pada mantan kepala Intelengensi Malaysia ini "Dia mungkin pandai memata-matai, tapi tidak pernah melakukan perdamaian," kata seorang pemimpin masyarakat sipil setempat yang tidak mau disebut namanya.

Kecemasan Zamzamin berasal dari usahanya untuk menyelesaikan konflik tanpa memperhitungkan diskriminasi dan ketidakadilan yang mendukungnya. Kebencian warga Patani terhadap negara Thailand telah dialami sejak provinsi-provinsi tersebut, menjadi bagian dari sebuah daerah Kerajaan Siam (Thailand sekarang), dipaksa caplok pada tahun 1902 dampak dari perjanjian Anglo Siamse antara kolonialis British dengan kerajaan Siam.

Salah Aktor Menurut Hara Shintaro, seorang peneliti akademis asal Jepang dan ilmuwan bahasa Melayu di Thailand selatan, bahwa MARA Patani tidak mendapat dukungan dari BRN yang terang-terangan dalam pembicaraan tersebut.

"Legitimasi MARA Patani terus dipertanyakan oleh penduduk setempat, dan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proses ini berkelanjutan," kata Hara, seperti dilansir oleh Nikkei Asian Review.

Demikian juga timbul rasa keraguan pihak pemerintah Thailand, menurut sumber militer dengan menungkapkan masalah proses perundingan tersebut. Salah satu pandangannya adalah bahwa Aksara sedang bernegosiasi dengan militan yang salah, dan harus meneruskan dengan BRN. Juga MARA-Patani tidak mampu mengendalikan insiden selama ini dan juga tidak mampu mengendali BRN yang enggan bergabung.Meskipun Mara Patani mengklaimkan bahwa anggota BRN turut menyertainya, eksekutif BRN di lapangan dan di luar negeri, serta Departemen Informasi yang berbasis di Indonesia, menyatakan bahwa individu tersebut bertindak sendiri dan tanpa izin dari DPP.

"Tahun 2014 itu ada kudeta di Bangkok dan ada pergantian pemerintah. BRN melihat bahwa hal itu sebagai faktor penting dalam menggagalkan proses namun tidak berarti memerlukan proses baru," jelas Abdul Karim Khalid, juru bicara BRN dalam wawancara dengan BBC di sebuah tempat.

"Secara azas BRN melihat proses itu belum tamat, karena belum ada pihak-pihak yang menyatakan proses itu sudah tamat jadi kenapa perlu proses baru. Bagi BRN penciptaan proses yang baru setelah tahun 2013 itu adalah menyalahi dasar yang sudah disetujui sebelumnya." Tegas Jubi BRN Pemimpin BRN mungkin malah melakukan pemanasan ke Indonesia sebagai mediator alternatif untuk perundingan di masa depan. "Indonesia dipandang sebagai negara yang lebih netral daripada Malaysia," kata simpatisan BRN tanpa menyebut nama.

Namun, untuk saat ini, zona selamat yang diusulkan adalah satu dari sedikit hal yang muncul dari perundingan yang ditengahi Malaysia hampir lima tahun.

Pakar resolusi konflik juga menandai ruang politik yang dibuka sejak 2013 untuk memungkinkan suara masyarakat sipil Patani untuk menentukan nasib sendiri, Merdeka atau Otonomi, Jawaban hanya tersimpan dalam hasrat warga Patani./ Red; Johan Lamidin Sumber: BBC Indonesia, Benarnews, Nikkei Asian Review, Isranews.

SUARA TUNAS | MARET 2018

7

POLITIK

Foto/ http://nla.gov.au

Details

Creator Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Straits Branch

Call Number MAP G1911 8030

Title Map of the Malay peninsula compiled by and published for the Straits Branch of the Royal Asiatic Society

Created/Published London : Stanford's Geographical Establishment, 1911

109 D

Tahun Derita Patani; Perjanjian Penjajah Kolonial Inggris dan Thailand

i Asia Tenggara, Patani merupakan Beberapa provinsi perbatasan Selatan Thailand yang mempunyai jejak kronologi sejarah yang tragis. Pemergian Inggris di tanah Malaya mewariskan konflik berpanjangan akibat tidak jeli dalam membahagikan wilayah.

Pada 10 Maret 1909, Inggris dengan licik telah memisahkan empat wilayah Tanah Melayu untuk menjadi wilayah Siam dengan Perjanjian Anglo-Siam 1909. Dalam masa yang sama British juga telah memasukkan Negeri Kelantan ke dalam pentadbiran tanah jajahan British. Tujuan penjajahan ialah menjarah dan merompak harta kekayaan Kelantan. Cara senang kuasa kolonial British mendapat harta kekayaan ialah dengan memaksa rakyat Kelantan membayar cukai.

8

SUARA TUNAS | MARET 2018

Perjanjian tersebut, dikenal juga sebagai Perjanjian Bangkok 1909 , adalah perjanjian antara Inggris dan Thailand pada 1909.

Perjanjian ini ditandatangani di Istana Raja Siam di Bangkok pada 10 Maret 1909 dan diratifikasi pada 9 Juli 1909.

Kesungguhan perjan jian ini sebenarnya d i j a l a n k a n sungguh-sungguh oleh Edward Henry Strobel Penasehat Urusan Luar Negeri Kerajaan Siam.

Dia menemukan beberapa kesepakatan yang disegel bersama Inggris sebelum dia bertugas pada tahun 1906 di Siam merugikan Siam terutama urusan perdagangan bilateral dan keistimewaan lain seperti dalam Bowring (1855) dan Perjanjian Rahasia (1897).

Oleh itu, ia telah menyatakan kepada WD Beckett seorang pejabat kedutaan Inggris di Bangkok pada tahun 1907 akan hasratnya untuk menyeimbangkan posisi hubungan perdagangan dan mencabut hak keistimewaan Inggris di Siam dengan kesediaanya membujuk Raja Chulalongkorn menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara seperti Kedah, Terangganu dan Kelantan hanya ke Inggris sebagai imbalan . Tawaran itu mendapat reaksi positif dari Ralph Paget, Duta Inggris ke Siam serta Sir John Anderson, Komisaris Tinggi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Gubernur Negara-Negara Selat.

POLITIK Melalui Perjanjian Bangkok 1909 itu, pemerintah Siam menyerahkan negeri-negeri Kedah , Perlis , Kelantan dan Terengganu untuk bernaung di bawah pemerintahan Inggris. Perjanjian tersebut telah ditandatangani di Bangkok oleh Ralph Paget Duta Inggris di Siam Mewakili King Inggris dan Irlandia serta Pangeran Devawongse Varoprakar, Menteri Luar Kerajaan Siam ketika itu.

Rincian Perjanjian Bangkok 1909 adalah seperti berikut: pertama Penyerahan Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, dan pulau-pulau yang berdekatan ke Inggris.

Kedua Tanggal penyerahan dalam waktu tiga puluh setelah ratifikasi perjanjian Ketiga Pengangkatan Komisi Campuran untuk perlintasan Inggris-Siam .

Keempat Utang publik wilayah yang diserahkan akan tetap dibayar kepada Pemerintah Siam.

Kelima Penghapusan yurisdiksi Konsul Inggris di Siam.

Keenam Hak rakyat Inggris di Siam terhadap properti, perumahan dan perjalanan, pajak, dll.

Ketujuh Konfirmasi perjanjian lama.

Dan Kedelapan Ratifikasi dalam waktu empat bulan.

"Ini dosa politik bangsa kolonial yang juga berlaku di Asia tenggara, ada kumpulan-kumpulan etnis dimasukkan ke suatu negara padahal secara culture masyarakatnya lebih pas dengan negara lain," ujar pemerhati hubungan antarabangsa Universiti Indonesia (UI) Nurani Chandrawati.

Nurani menyebutkan konflik Patani merupakan warisan bangsa penjajah selepas meninggalkan kawasan tersebut. Tidak jelinya mereka mengakibatkan ketegangan antara etnik.

"Namanya juga penjajah, ya terserah seleranya mau bagi-bagi wilayah," ungkapnya.

Tragisnya, Menurut Nurani bahwa Kasus yang terjadi di Thailand Selatan dimana Etnis Melayu Patani menuntut kemerdekaan penuh, kerana ketidaksesuaian faktor sosio-kultural dengan rezim yang berkuasa penuh, "Pada tahun 1457 kerajaan Melayu Patani merupakan kerajaan Melayu independent. Keadaan Patani tersebut sama seperti daerah tetangganya Perlis dan Kelantan di kawasan Malaysia Utara. Namun pada 1875 Patani diduduki oleh penjajah Thailand. Kemudian datanglah Kolonialis British ke semenanjung Malaka." jelas Nurani Perjanjian tersebut menimbulkan perubahan dalam sistem dan struktur sosial masyarakat.

Muslim Patani yang sebelumnya menjadi mayoritas di wilayahnya, kini menjadi minoritas dalam kekuasaan Siam.

Rakyat Patani merasa menjadi warga negara kelas dua dan mengalami intimidasi oleh militer.

Orang Thai menyebut mereka dengan “khaek” yang artinya pendatang dan juga disebut “jon bang yak dindan” yang bermakna derogatif sebagai separatis atau bandit, karena mereka tidak diakui oleh etnis Thai dan dianggap sebagai orang asing.

Kendati demikian, rakyat Melayu Patani tidak mempunyai pilihan, mereka dipaksa menjadi sebahagian daripada kerajaan Thailand. Sejak itu terjadi pergolakan perlawanan di tanah tersebut hingga sekarang yang tak usai berhenti/ ed: Johan Lamidin Sumber: wikipedia, Patani Fakta Opini, -https://books.google.co.id/books… anglo-siam&f=false -https://www.google.com/url…

Foto/Arsip Anglo 1909

Whether or not the treaty was valid under international law SUARA TUNAS | MARET 2018

9

PENDIDIKAN

12 Mahasiswa Asal Patani

Thailand Selatan Digelar Sarjana UIN Walisongo Semarang

Oleh; Acta Pengkalan

S

Foto/ Raidah Zakariya

EMARANG-- Sebanyak 12 Mahasiswa asal Patani Thailand Selatan menggerlar sarjana(S1) di Uni versitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Rabu (7/3/2018).

Mahasiswa asal Patani Thailand selatan yang berkuliah di Universitas Walisongo Semarang, digelarkan sarjana pada acara wisuda priode II Bulan Maret 2018 ini, sebanyak 12 mahasiswa yang lulus berbagai jurusan seperti Manajemen Dakwah, Syaraiah, dan Pendidikan Agama Islam.

Acara wisuda tersebut disambut meriah oleh kerabat dari tanah air dan teman-teman mahasiswa dari berbagai daerah dan perguruan tinggi di Indonesia.

12 Mahasiswa tersebut adalah Mahusen H. Abd rahman S.Sos, Abdulaziz Hasan S.sos, Hasronhisam Muhammad S.sos. Lukman Muhammadlazim S.sos, Isma-il Ya'kub S.pd, Sarinee Romli S.Sos, Nuraini Daut S.sos, Nuhasila M.Sauki, Firdaus H.Abdullah S.sos, Naseerah H.Abdlqadir S.sos, Mariyam Rusydi S.H, Awatif H.Kosem S.H. Mereka mengharapkan selama perkuliahan di Indonesia dapat kembali manfaat ilmunya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat Patani

Saat Rektor mengucap "Kalian Sudah Lulus" kata Mahusen bahwa dia merasa hati berdenyut air mata mengalir, suka dan gembira yang mana sampai saat kejayaan ini, tetapi sayu hati karena waktu perkuliahan sudah selesai Ia menambahkan bahwa dunia perkuliahan itu cukup lengkap baik ketika percobaan hal-hal yang baru, berdiskusi, pelaksanaan kegiatan dan sebagainya. Ia mengharapkan rekan yang belum selesai agar serius dalam peejuangannya, "Teman-teman yang masih perkuliahan bersungguh lah diatas mencari ilmu, belajarlah menjadi orang yang berwawasan, kuliahlah jangan hanya di ruang saja seharusnya dilingkungan kampus itulah juga ada ilmunya... Untuk cepat dlm mendapatkan ilmu harusnya (Belajar serta Praktik)," tegasnya Menurut Awatif H.kosem S.H., sarjana lulusan Syariah mengharapkan ilmu yang dapat agar bisa membangun kemajuan di tanah air, karena dianggap sebagai roda dan amanah bangsa, "Kita anak merantau yang berkuliah di negeri orang, kita sebagai amanah bangsa dan tanah air oleh itu bersungguhlah balam menuntut ilmu mencari pengalaman untuk membangaun masyarakat kita di sana (PATANI), Walau perjuangan perkuliahan mu udah selesai tetapi.ingat perjuangan tanah air mu belum selesai," ujar Awatif

Menurut Mahusen H. Abd rahman S.Sos, Salah satu sarjana Lulusan Manajemen Dakwah mengatakan bahwa sudah sampai detik kesuksesan, dengan penuh gembira dan bahagia dalam menuntuti ilmu di Indonesia ini, "Sudah beberapa tahun dalam dunia perkuliahan ada dengan kuliah dalam ruang dan di lingkungan kampus ada semua merupakan tangga mencari ilmu dan pengetahuan, akhinya kita sudah lulus dan dinyatakan sarjana" Ujar Mahusen saat wawancara (7/3/2018)

10

SUARA TUNAS | MARET 2018

Foto/ Raidah Zakariya

Rajab

KHAZANAH

dan satunya adalah bulan Rajab. Beberapa alasan kenapa bulan-bulan tersebut dinamakan bulan haram adalah : berfirman :ٌ ْ berarti keagungan ,karena bulan ini di angungkan oleh Allah Allah SWT ْ ْ ْ ْ ‫إن ﻋﺪة اﻟﺸﻬﻮر ﻋﻨْﺪ اﷲ ْاﺛﻨﺎ ﻋ� ﺷ ْﻬﺮً ا ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻳ ْﻮم ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات و‬ ‫ﻦ‬ � ‫�ﻳﻦ اﻟ َﻘ ِ ّ� ﻓَﻼ َﺗﻈ ِﻠ ُﻤﻮا ِﻓ‬ ‫اﻷرض ﻣ‬ ِ ‫ﻚا‬ ِ‫�ﺎ أَر َﺑ َﻌﺔ ﺣُﺮ ٌم ذَﻟ‬ ِ َ ّ ْ َ ِ َ َ َّ َْ َ َ ً َ َ ِ ْ َّ ِ َ ِ ِ َ ً َ َ َ َ ِ ْ َّ ْ َ ِ ِ ُ ْ ُ ّ َ َّ ِ َّ ْ ِ ّ َ ِ َ ُ َ ُ ُ s.w.t.Dalam hitungan kalender hijriyah, bulan rajab merupakan ‫ﲔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻮﻧ�ﻢ ﻛﺎﻓﺔ واﻋﻠﻤﻮا أن‬ ‫أَﻧﻔُﺴ‬ ِ � َ ‫ﻛﺎﻓَّﺔ‬ َ َ‫ﻛﲔ‬ ِ ‫�ﻢ َو َﻗﺎ ِﺗﻠُﻮا اﻟ ُﻤ‬ ُ َ ِ ‫اﷲ َﻣ َﻊ اﻟ ُﻤ َّﺘ‬ َ ُ ‫ﻛ َﻤﺎ ﻳ ُ َﻘﺎ ِﺗﻠ‬ َ َّ َّ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ bulan ketujuh. Bulan ini termasuk salah satu bulan haram (suci) Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam dan/atau bulan yang dimuliakan. Karena merupakan bulan ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat haram, maka tidak heran jika dikalangan masyarakat muslim bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya banyak yang melakukan amal-amalan ketaatan di bulan ini, diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya termasuk menunaikan puasa sunnah rajab. Terdapat 4 (empat) sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya bulan haram yang dikenal tradisi Islam, ketiganya secara Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. At-Taubah : 36) berurutan adalah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Terdapat Antara amalan yang di galakkan kepada kita umat islam untuk memperbanyakkan 4 (empat) bulan haram yang dikenal tradisi Islam, ketiganya berzikir,istighfar, berpuasa serta melakukan amal kebajikan dalam bulan Rajab. . Juga secara berurutan adalah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan digalakkan kita untuk melazimkan doa berikut: ْ ْ ْ ‫اﻟﻠ� ﺑﺎر ْك ﻟﻨﺎ‬ satunya adalah bulan Rajab. Beberapa alasan kenapa bulan-bulan ‫ﰲ رﺟﺐ وﺷﻌﺒ‬ ‫ﻀﺎن‬ َ ‫ﺎن َو َﺑ ِّﻠﻐﻨَﺎ َر َﻣ‬ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ ِ َ َّ ُ َّ tersebut dinamakan bulan haram adalah : “Ya Allah,berkatilah kami (limpahkanlah kasih saying kepada kami) dalam bulan Rajab dan syaaban,serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadhan” Di antara keistimewaan bulan ini, malam pertama bulan Rajab adalah malam dikabulkan doa sepertimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud.

“Lima malam doa tidak di tolak,iaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu sya’ban, malam juma’t, malam hari raya Eidulfitri, malam raya Eiduladha. [Hadis Riwayat Al-Baihaqi]

KEISTIMEWA AN DAN KEMULIAAN BULAN

Keutamaan berpuasa pada bulan haram juga diriwayatkan dalam hadis sahih imam Muslim.

Bahkan berpuasa di dalam bulan-bulan mulia ini disebut Rasulullah sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Nabi bersabda : “Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan-bulan al-muharram (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab).

Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumid-Din menyatakan bahwa kesunnahan berpuasa menjadi lebih kuat jika dilaksanakan pada hari-hari utama (al-ayyam al-fadhilah). Hari- hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan ini Al-Ghazali menyatakan bahwa Rajab terkategori al-asyhur al-fadhilah di samping dzulhijjah, muharram dan sya’ban. Rajab juga terkategori al-asyhur al-hurum di samping dzulqa’dah, dzul hijjah, dan muharram.

Keistimewaan Bulan Rajab

Berikut beberapa hadis yang menerangkan keutamaan dan kekhususan puasa bulan Rajab: 1. Diriwayatkan bahwa apabila Rasulullah SAW memasuki bulan Rajab beliau berdo’a:“Ya, Allah berkahilah kami di bulan Rajab (ini) dan (juga) Sya’ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadhan.” (HR. Imam Ahmad, dari Anas bin Malik).

2. "Barang siapa berpuasa pada bulan Rajab sehari, maka laksana ia puasa selama sebulan, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya 7 pintu neraka Jahim, bila puasa 8 hari maka dibukakan untuknya 8 pintu surga, dan bila puasa 10 hari maka digantilah dosa-dosanya dengan kebaikan."

3. Riwayat al-Thabarani dari Sa'id bin Rasyid: “Barangsiapa berpuasa sehari di bulan Rajab, maka ia laksana berpuasa setahun, bila puasa 7 hari maka ditutuplah untuknya pintu-pintu neraka jahanam, bila puasa 8 hari dibukakan untuknya 8 pintu surga, bila puasa 10 hari, Allah akan mengabulkan semua permintaannya....."

4. "Sesungguhnya di surga terdapat sungai yang dinamakan Rajab, airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis dari madu. Barangsiapa puasa sehari pada bulan Rajab, maka ia akan dikaruniai minum dari sungai tersebut".

Oleh: Aminah 5. Riwayat (secara mursal) Abul Fath dari al-Hasan, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulannya umatku."

Allah SWT berfirman : ْ 6.Sabda Rasulullah SAW lagi : “Pada malam mi’raj, saya melihat sebuah sungai yang ٌ ْ ْ ‫إن ﻋﺪة اﻟﺸﻬﻮر ﻋﻨْﺪ اﷲ اﺛﻨﺎ ﻋ� ﺷ ْﻬﺮً ا ﰲ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻳ ْﻮم ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﺎوات و‬ ‫اﻷرض ﻣ�ﺎ أ ْرﺑﻌﺔ ﺣﺮ ٌم ذﻟﻚ ا�ﻳﻦ‬ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ َّ َ ِ ِ ُ ْ ُ ّ َ َّ ِ َّ ْ ِ ُ ِّ َ ِ َ ُ ُ ْ َ َ ً َ َ ِ ْ َ َ ِ َ َ َّ ً َ َ َ َ َ ِ َّ ْ ِ ْ َ ِ ِ airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari air batu dan lebih harum dari minyak ‫اﷲ ﻣﻊ‬ ‫ﻮﻧ�ﻢ ﻛﺎﻓﺔ واﻋﻠﻤﻮا أن‬ ‫ﻦ أَﻧﻔُﺴ‬ �‫اﻟْ َﻘ ِ ّ� ﻓَﻼ َﺗﻈ ِﻠﻤﻮا ﻓ‬ ِ � َ ‫ﻛﺎﻓَّﺔ‬ َ َ‫ﻛﲔ‬ ِ ‫�ﻢ َو َﻗﺎ ِﺗﻠُﻮا اﻟ ُﻤ‬ ُ َ ُ ‫ﻛ َﻤﺎ ﻳ ُ َﻘﺎ ِﺗﻠ‬ َ َ َ َّ َّ َ ُ َ َ َّ َ ُ َّ ِ ِ ُ َ ُ ‫اﻟﻤﺘ‬ ‫ﲔ‬ ‫ﻘ‬ ِ wangi, lalu saya bertanya pada Jibril a.s.: “Wahai Jibril untuk siapakan sungai ini َ َّ ُ Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua ?”Maka berkata Jibrilb a.s.: “Ya Muhammad sungai ini adalah untuk orang yang belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan membaca salawat untuk engkau di bulan Rajab ini”. langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah “Rajab itu angina, Syaaban itu awan, Ramadhan itu hujan.Siapa yang tidak tanam (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya pada Rajab, tidak jirus pada Syaaban, bagaimana mahu petik pada Ramadhan”.[Nik diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum Muhammad Abdul Nik Abdul Aziz] musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi Bahkan, bulan Rajab ini juga menjadi penanda aras atau tanbih (ingatan) kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta kepada umat islam agar bersewdia untuk menghadapi bulan Ramadhan bulan yang orang-orang yang bertakwa. (QS. At-Taubah : 36) di dalamnya terkandung 1001 rahmat dan maghfirah (keampunan) daripada Allah Terdapat 4 (empat) bulan haram yang dikenal tradisi Islam, s.w.t Wallahua’lam.

SUARA TUNAS | MARET 2018 11 ketiganya secara berurutan adalah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram,

RAJAB

HAM

Penyataan Bersama Jaringan Adhoc untuk Membela Hak Sipil dan Kebebasan Ekspresi STOP INTIMIDASI DAN PEMBUNGKAMAN RAKYAT BUKA RUANGAN POLITIK BERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERDAMAIAN 2 Maret 2018 Jumlah insiden kekerasan dalam dua tahun terakhir mungkin telah menyebabkan pihak pemerintah dan aparat keamanan merasa nyaman dengan kondisi di Propinsi Perbatasan Selatan atau Patani. Namun kami, atas nama Jaringan Ad Hoc untuk Membela Hak Sipil dan Kebebasan Ekspresi dan para penandatangan pernyataan ini menegaskan bahwa tanggapan seperti ini adalah berbanding terbalik dengan kenyataan. Selagi Pemerintah Thailand dan pihak Gerakan Pembebasan Patani tidak melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah akar, termasuk penyelesaian secara politik, dan permasalahan ketidakadilan masih teruys berlangsung, konflik di wilayah ini tidak akan berhenti. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sipil apapun agama dan etnisitasnya terpaksa menjalani kehidupan dalam penderitaan dan menghadapi akibat yang mengerikan.

Hal ini bisa dibuktikan oleh apa yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini. Selain mengalami kerugian dari penggunaan kekerasan oleh pihak pemberontak, kehidupan orang sipil juga terdampak oleh operasi oleh pihak keamanan seperti penggeledahan dan pengepungan rumah, penangkapan dalam jumlah yang besar yang berlaku di banyak tempat. Operasi-operasi seperti ini dilaksanakan berdasarkan UU paket keamanan (UU Darurat Militer, dll). Sebagai akibat, rakyat harus hidup dalam teror dan keraguan akan jaminan keamanannya serta kemungkinan gelombang kekerasan baru juga akan datang.

Suasana yang muram seperti ini juga menghambat usaha para pihak yang sedang berkonflik untuk menjalankan proses perdamaian, dan memperburuk kondisi untuk berdialog. Pihak pemerintah juga melakukan intimidasi dan membatasi kebebasan ekspresi yang didambakan oleh rakyat. Misalnya, Komand Operasi Keamanan Internai (the Internal Security Operations Command, ISOC) Wilayah 4 Bagian Hadapan menempuh proses hukum baik perdata dan pidana terhadap wartawan dan pembela HAM diawal bulan Februari 2018. Koran The Manager Online diproses hukum karena melaporkan kasus penyiksaan yang berlaku ketika penahanan. Pendiri Patani Human Right Organization Network (HAP), Ismael The, juga harus menghadapi proses hukum hanya karena beliau muncul dalam acara TV Thai PBS yang bernama “Policy by People”, untuk memberikan keterangan tentang pengalamannya menuntut kompensasi sebaga i akibat penyiksaan yang dialaminya saat dalam penahanan.

Pelaksanaan dua hukum istimewa, yaitu Undang-undang Darurat Militer (Martial Law) dan Dekrit Darurat (Emergency Decree) dan Hukum Pidana selama ini telah gagal melayani tujuan yang ingin dicapai hukum, yakni melindungi hak-hak dasar dan dan kebebasan.

Sebaliknya, pelaksanaan hukum-hukum ini menyebabkan pelanggaran hak dan kebebasan pribadi termasuk kebebasan ekspresi, yang dilindungi oleh standar internasional termasuk Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights, UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (the International Covenant on Civil and Political Right).

Kedua standar internasional menentukan bahwa setiap individu harus mempunyai hak atas tubuhnya dan kebebasan ekspresi. Seain itu, pelaksanaan hukum-hukum tersebut juga gagal membendung praktek penyalahgunaan hukum seperti SLAPPs (Strategic Lawsuit against Public Partisipation, Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik).

Partisipasi publik untuk menyelesaikan konflik di Provinsi Perbatasan Selatan atau Patani pasti akan sia-sia jika pemerintah dan agensi keamanan lokal tidak menyadari kepentingan untuk membela hak untuk hidup masyarakat sipil dan kebebasan berekspresinya.

Yang mana Hak dan kebebasan ini bisa membantu dalam mewujudkan kedamaian berasaskan sikap saling menghormati, kolaborasi dan toleransi. Berdasarkan hal itu, kami menuntut perkara berikut agar: 1. ISOC Wilayah 4 Bagian Hadapan dan pihak keamanan terkait tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat apapun etnisitas dan agamnya, dan paket UU keamanan harus dilaksanakan secara adil dan saksama.

2. Gerakan Pembebasan Patani atau Mereka yang Mempunyai Pandangan yang Berbeda dari Negara dituntut agar tidak melakukan intimidasi dan menggunakan kekerasan terhadap masyarakat sipil apapun etnisitas dan agama.

3. ISOC Wilayah 4 Bagian Depan harus menghentikan segala bentuk intimidasi, khususnya pelaporan hukum terhadap media massa dan pembela HAM, karena tindakan sedemikian adalah bersifat SLAPPSs. 4. Pemerintah Thai harus meninjau semua pelanggaran HAM di Provinsi Perbatasan Selatan secara transparan dan memastikan agar para korban mendapat pemulihan dan uang kompensasi yang adil.

5. Semua Pihak yang Berkepentingan dalam Kedamaian, Pemerintah Thailand, semua Gerakan Pembebasan Patani, organisasi masyarakat sivil (CSO) di dalam dand di luar wilayah knoflik dan organisasi internasional, harus mengamati dan meninjau tindakan intimidasi.

12

SUARA TUNAS | MARET 2018

HAM

Foto/ deepsouthwatch.org

38 CSO Mendesak Pemerintah Militer Thailand,

Hentikan Mengancam Hak Sipil di Patani Oleh: AM Faton

ernyataan dari Organisasi Civil Society (CSO) yang bergerak di Patani, Thailand bagian selatan mendesak rezim Thailand agar mengakhiri pelanggaran dan tindakan mengancam hak masyarakat sipil.

Dalam pernyataan, pada Jum'at (2/3/2018) bersama 38 perwakilan LSM dan 22 orang yang ikut menandatangani bergabung atas nama Jaringan Eksklusif Membela Hak sipil dan Kebebasan Berpendapat diselenggarakan di Ruang Sriwangsa Lt. 3, Fakultas Ilmu Politik, Prince of Songkhla University.

Semenjak ujung tahun 2017 hingga sekarang masyarakat terus dialami krisis kemanusiaan. Pemerintah Thailand bertindak kekerasan dan penggunaan paksa hukum darurat militer, baik segi pengepungan, ancaman pemeriksaan rumah warga dan penangkapan sejumlah sipil hingga dalam waktu yang sama pula terjadinya tindakan intimidasi dan masyarakat terasa tidak aman. Sehingga krisis kekerasan berterusan sampai membungkam pendapat publik.

Keadaan yang suram seperti ini, tidak mungkin akan menciptakan suasana masyarakat damai. Sedangkan pemerintah mendorong untuk proses penyelesaian masalah konik tetapi situasi yang makin memburuk.

Dengan demikian juga mendesak badan keamanan setempat, Internal Security Operations Command (ISOC) memberhentikan tindakan mengintimidasi terhadap setiap golongan masyarakat, suku, ras, dan agama dengan melegitimasi hukum darurat militer yang tanpa keadilan.

Seperti kasus ISOC yang melaporkan tindakan kasus perdata dan perdana terhadap media massa dan pegiat HAM di awal bulan Februari 2018 yang lalu.

Adapun partisipasi dari masyarakat dalam proses penyelesaian konik menjadi tidak berarti. Jika pemerintah dan badan keamanan yang terkait masih tidak menyadari tentang kepentingan untuk melindungi nyawa sipil dan kebebasan yang boleh berpendapat maka menjadi susah untuk mewujudkan perdamaian yang menghormati, toleransi, dan memperluaskan mekanisme kerjasama dengan berbagai pihak.

SUARA TUNAS | MARET 2018

13

SIMPOSIUM

ACEH

PATANI

bertema

“Dari Utara Indonesia

ke

Selatan Thailand ” Generasi Baru dan Generasi Lama Terhadap Perubahan

fOTO/Jehabdulloh Jehsorhoh

14

SUARA TUNAS | MARET 2018

Diskusi Aceh dan Patani; Pelajaran Proses Perdamaian Konflik SIMPOSIUM

P

ATANI-- Deep South Watch menyelenggarakan acara disku si ACEH - PATANI bertema “Dari Utara Indonesia ke Selatan Thailand ; Generasi Baru dan Generasi Lama Terhadap Perubahan”, pada Ahad (18/3/2018) di Patani Art Space, Provinsi Pattani.

Acara tersebut diselenggarakan hasil berkerjasama dengan College of ASEAN Community Studeis(CACS), Prince of Songkhla University (PSU), Internasional Center for Aceh and Indean Ocean Studies (ICAIOS) dan The Toyota Foundation.

Berbagai pembicara terkemuka dihadirkan dalam acara ini antara lain: Pembicara pertama dari Indonesia, Prof Eka Sri Mulyani Guru Besar UIN Ar-Raniry dan Dekan Fakultas Psikologi, Bandar Aceh, Indonesia, Otto Nur Abdullah mantan Ketua Komnas HAM dari Indonesia. Juanda Djamal Direktur Acehnese Civil Society Task Force.

Adapun pembicara dari aktivis dan akademisi Thailand selatan oleh Aiyub Chena, dan Anshana Himmina berserta moderator oleh Napisa Waithunkiat dari CACS, dan Juru Bahasa oleh Hara Shintaro, Pakar Bahasa Melayu dan mantan Dosen Jurusan Bahasa Melayu di PSU. Acara Diskusi publik kali ini sebagai penelitian dari CACS Universitas Naresuan Phitsanulok, yang dibantu dana oleh The Toyota Foundation, bertujuan untuk mempelajari proses perdamaian tentang isu konflik Aceh dan perbandingan konflik Aceh dan Patani Thailand Selatan.

Demikian itu, acara tersebut merupakan acara kali yang kedua sejak para akademisi dan aktivis HAM Thailand Selatan berkunjung studi banding ke Aceh pada Januari tahun ini.

Konflik di Aceh selalu dikaitkan dan dianggap mempunyai hubungan dengan konflik di Patani, setelah konflik Aceh diakhiri beserta kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi dan Sunami pada 2004 menyebabkan diadakannya persetujuan perdamaian antara Gerakan Aceh Medeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia dan berakhirnya perang sejak pada 1976.

Sedangkan Konflik Patani masih berkelanjutan, konflik tersebut mempunyai beberapa fase gerakan yang panjang sejak 1909 sampai fase gerakan-gerakan bersenjata yaitu fase gerakan Patani United Liberation Organization PULO; Organisasi Pembebasan Bersatu Patani (1960 - 1998), Sehingga fase Barisan Revolusi Nasonial Patani (BRN) yang juga merupakan puncak berlangsungnya konflik (2004 - sekarang).

Juanda menambahkan bahwa Perang hanya akan menimbulkan korban, pembunuhan, kematian, derita, luka dan sebagainya. Yang boleh menghentikan perang atau kekerasan itu hanya kumpulan yang memegang senjata dengan lewat perundingan perjanjian untuk damai. Dan juga terlibat juga dengan CSO dan pelajar-pelajar Gerakan-gerakan di Patani sendiri mempunyai banyak kelompok, kata Juanda, seharusnya untuk lebih memilih pada yang berwewenang besar supaya menghentikan perang dan kekerasan dengan kesepakatan damai, “Isu tentang perdamaian itu adalah kesepakatan antara mereka yang mempunyai pedil (senjata) untuk bersama melihat masa depan,” tegasnya.

Selain itu, Keterlibatan perempuan dalam perdamaian terutama konflik Aceh, Menurut Prof Eka Sri Mulyani Guru Besar UIN Ar-Raniry juga sangat penting setelah disepakati dalam kongres perempuan pada tahun 2000 terdiri 400 organisasi partisipasi mengibarkan kedamaian Aceh dan menggunakan istilah damai buat konflik aceh tersebut Pada pertemuan tersebut, bahwa sangat mendapat suara dukungan dari lokal dan internasional, kata Eka Sri Mulyani, peran perempuan dalam proses perdamaian Aceh dianggap sebagai agent of peace. sangat jelas dalam ranah HAM baik dalam bantuan-bantuan kemanusiaan dan banyak aktivis perempuan Aceh dapat penghargaan, “Karena memang dalam situasi konflik, biasanya akan lebih aman bila Peran Perampuan, Pemuda dan perempuan yang turun ke lokasi-lokasi yang berbahaya, sangat jelas CSO Menyelesaikan Konflik dalam bantuan-bantuan ranah kemanusiaan,” ujar Eka Sri Mulyani.

Menurut Juanda Djamal bahwa peranan pemuda dan civil society sangat penting dalam menyelesaikan sebuah konflik sebagaimana konflik Aceh tersebut diperan oleh pemuda setempat mempunyai jaringan yang luas dan menyebarkan isu Pelangggaran Hak Asasi Manusia, demokrasi kepada seluruh di Indonesia dan juga di ranah Internasional “Seluruh Isu tentang pelanggaran Hak asasi Manusia dan Kemanusiaan dibuat oleh anak muda dan pelajar menurun ke kampung-kampung supaya adanya proses pendataan, itulah informasi yang mengokohkan jaringan dukungan di Jakarta, di Asia maupun Internasional” ujar Juanda, disela-sela acara (18/3/2018)

Perdamaian Patani Harus Mempunyai Model Sendiri Menurut Otto Nur Abdulloh, bahwa keuntungan Patani terdapat positif karena adanya keterlibatan dari akademisi dan universitas yang ikut mendukung proses perdamaian, bagaimana mereka meneliti proses perdamaian yang sedang berjalan, “ Berbeda Aceh, ada University, tetapi tidak mau melibatkan dalam membangunkan perdamaian Aceh,” ujarnya.

Dalam situasi perundingan perdamaian Patani sekarang, menurut Otto mencontohkan bahwa situasi sekarang umpama dialog kucing dengan harimau, dan peran civil society harus membereskan tersebut, serta membangunkan imajinasi politik di masyarakat, “Kalau Patani ini selesai dengan damai, Patani bagaimana yang kalian harapkan? Sistem politik bagaimana yang kalian harapkan? Sistem ekonomi bagaimana yang kalian harapkan? Sejarah Patani yang bagaimana yang akan kalian buat? Jadi harus punya imajinasi sebelum itu tercapai,” kata Otto.

Otto mengungkapkan bahwa pelajaran proses perdamaian Aceh tidak cukup bagi Patani untuk membangunkan perdamaiannya harus mempunyai model sendiri, “Perdamaian adalah milik semua rakyat Patani, bukan milik siapa-siapa. Kalau mau ambil pengalaman dari Aceh saja tidak cukup tetapi Patani harus punya model perdamaian sendiri, yang mungkin lebih inklusif,” ungkap Otto Nur Abdullah/Tunas Reporter: AM Faton Editor: Johan Lamidin

“Perdamaian adalah milik semua rakyat Patani, bukan milik siapa-siapa. Kalau mau ambil pengalaman dari Aceh saja tidak cukup tetapi Patani harus punya model perdamaian sendiri, yang

mungkin lebih inklusif,” ungkap Otto Nur Abdullah

SUARA TUNAS | MARET 2018 fOTO/Jehabdulloh Jehsorhoh

15

LITERASI fghanistan adalah negara yang terbengkalai.

A

Selama bertahun-tahun dalam pergolakan perang sipil, mata uang asing telah membuat ekonomi jatuh ke dalam keadaan inflasi, sampai industri lokal ambruk. Dan hari ini hanya ada sedikit yang tidak harus diimpor negara ini. Salah satunya adalah opium, dan satu hal lagi adalah bukunya.

"Buku itu selalu kuat, di manapun dia berada. Bahkan di negara-negara seperti Afghanistan. buku itu bisa mempertahankan hidup, jiwa dan emosional. " Tegas Hasyimi.

Tidak heran, penerbit di negara ini selalu diinvestasikan oleh warganya sendiri. Dan paling istimewa bahwa Bisnis tersebut tidak pernah bergantung pada subsidi negara atau eksekutif asing.

"Semua ini milik orang Afghanistan. Dibangun oleh orang Afghanistan, " Sementara banyak lembaga penerbit Negara ini sedang kata pemilik sebuah penerbit dan sebuah toko buku yang masih aktif. berjuang dengan penurunan bisnis media cetak. Selama tiga tahun terakhir, media cetak di Afghanistan telah berkembang "Ini adalah saat yang sangat mengasyikkan bagi dunia buku. Penerbit pesat. Sebaliknya, secara statistik, negara ini memiliki tingkat mencoba menemukan buku baru. Anak-anak mencari buku baru untuk dibaca dan penulis mencari penerbit. Ini adalah suasana yang sangat energik ilmuan literatur yang sangat rendah. dan bebas, sejak ini, kita tidak berhubungan lagi dengan orang asing. " Hanya dua pertiga orang Afghanistan yang menjadi ujarnya. literatur. Dan mereka itu sepertinya belajar membaca, Kabul merupakan ibu kota Afghanistan, memiliki tingkat pertumbuhan sementara negara ini masih penuh dengan kekerasan, perang populasi yang sangat cepat. Dan sekarang ada lebih dari 5 juta orang dan 22 dan konflik politik.

Mungkin karena dalam masyarakat seperti itu. Fenomena penerbit lainnya tersebar di seluruh provinsi. Bahkan di daerah yang terkena situasi perang. peningkatan minat baca buku bisa menjadi cara terbaik.

Sebelumnya, Dampak dari perubutan kuasa oleh Taliban dari tahun "Saya pikir bahwa dimanapun kita berada dalam situasi 1996-2001, hanya tersisa dua penerbit yang masih hidup. lingkungan - khususnya keadaan perang. Membaca itu akan Kendati demikian, krisis Pencetakan mulai sangat murah dan pembaja membantu menciptakan ruang untuk bisa bernapas dari hari ke hari. Dan ia bisa memisahkan pembaca dari hal-hal yang kan yang mahal yang terjadi, semua dikendalikan oleh pemerintah diktator. krisis produksi tanaman pangan, sereal dan mengelilinginya saat membaca. " kata Jamshid Hashimi, Seperti buah-buahan di negara ini, administrator perpustakaan online dan pendiri klub buku di pemerintah Afghanistan yang baru Afghanistan, Ia menambahkan bahwa buku adalah harus membangun misi besar sesuatu kekuatan yang bisa bertahan dalam semula untuk menciptakan sistem situasi yang buruk pendidikan yang selama dekade menimpa perang sipil dan lima tahun perubutan kuasa dari Taliban.

Lima tahun dibawah pemerintah Taliban, pemerintahnya menutup sekolah dan menghancurkan buku-buku bahasa asing, jutaan buku pelajaran dan buku sekolah yang cetak di negara semua menjadi abu. Dalam proses rekonstruksi, pemerintah baru harus menandatangani kontrak dengan beberapa penerbit lokal utama.

Demikian Buku pelajaran telah menjadi langkah awal dalam proses restorasi di industri percetakan. Penerbit tersebut harus segera mencetak buku sekolah. Kemudian kelompok penerbit lain akan mulai menerjemahkan teks-teks Barat ke dalam bahasa Pachtu atau Bahasa resmi Afghanistan "Mereka tertarik untuk mengetahui dan berkeinginan untuk mengenal dunia. Dan mereka juga ingin mengetahui worldview tentang negara sendiri Afghanistan, maka industri saat ini penerbitan telah berkembang secara pesat karena kelaparan ilmu pengetahuan warganya." kata Hasyimi Namun saat ini, Hasyimi mengatakan bahwa industri pencetakan masih mempunyai masalah pembajakan yang kronis. Karena penerbitnya merilis ribuan buku.

Pembajakan didistribusikan lebih dari empat ribu eksemplar dengan harga lebih murah.

"Pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya."tegasnya

Foto/ neoluxor.cz

16

SUARA TUNAS | MARET 2018

Ia mengharap bahwa Hak cipta dan hak kekayaan intelektual yang telah terbengkalai sejak lama, demi kepentingan pemerintah harus segara membangunkan dengan serius. Untuk membuat industri percetakan tumbuh tanpa ancaman dan masalah./red: Johan Lamidin.

Sumber: -The Paperless -Asia Pacific “Most Afghans Can’t Read, but Their Book Trade Is Booming -Most Afghans Can’t Read, but Their Book Trade Is Booming

LITERASI

Foto/New York Times

fghanistan

Perang dan buk

Foto/New York Times SUARA TUNAS | MARET 2018

17

LIFE STYLE

"Dari Warung Kopi Mewujud Cita-Cita PATANI" D

ewasa ini, anak Muda Mahasiswa Patani yang pilih merantau di Rebuplik Indonesia ini mereka selain menjalani amanat yang utama yaitu kuliah di masing-masing universitas tidak hanya itu saja tapi mereka membawa misi Patani yang dimana mereka selalu menyebarkan isu tentang fenomena yang sedang berlaku di Patani umpama penyambung lidah rakyat Patani.

Selain dari waktu kuliah,mereka memanfaatkan waktu kosong dengan berdiskusi, bicara tentang nasib bangsa Melayu Patani, dan tidak asing juga mereka seringkali, hampir setiap hari mereka memilih warung kopi yang tampaknya sederhana saja sebagai tempat nongkrong dan diskusi sambil mengopi hingga dapat mengumpas menjadi sebuah ideologi yang katanya mulai dari selembar kertas yang kotor dengan warna hitam percikan kopi, secara tidak sengaja terkumpulnya menjadi sebuah catatan buku yang akan mewujudkan mimpi menuju aksi yang nyata.

Foto/illustrasi Kopi

Motif Gerakan Melalui Warung Kopi

Sebagaimana ditulis situs The Economist pada 7 Juli 2011, “Back to the coffee house�, pada era tersebut konsep media massa belum lagi dikenal. Berita tersebar dari mulut-ke mulut di kedai-kedai kopi, melalui proses dialogis.

Para penguasa yang deg-degan, karena khawatir hal-hal politik dibincangkan orang di kedai-kedai kopi, mulai ambil kuda-kuda. Kekhawatiran itu tak berlebihan.

Sejarawan Prancis, Michelet, dikutip Mark Pendergrast dalam Uncommon Grounds: The History of Coffee and How it Transformed Our World, menggambarkan penemuan kopi sebagai revolusi yang menguntungkan dan mampu memunculkan kebiasaan-kebiasaan baru, bahkan memodifikasi temperamen manusia. Ide-ide yang beredar dalam diskusi di kedai-kedai kopi pada akhirnya terakumulasi dalam peristiwa Revolusi Prancis. Dilanser dari situs Historia.com

Foto/ist Arsip Indonesia

Aktivis Patani dan Warung Kopi

Meninjaukan kembali sejarah latar belakang kopi pada masa lampau, Pada abad ke-9. Ethiopia, dari pengembala kambing sehingga tersebar di seluruh pelusuk dunia di mana muncul dalam cerita penemuan pertama tanaman kopi. Ia tidak pernah membayangkan akan membawa effek yang sangat besar bagi mencetuskan pergerakan sosial.

Dan hampir tidak ada wartawan yang muat berita tentang konflik Patani di tingkat internasional.

Munculnya para anak muda Patani yang sangat rindu kedamaian mereka memilih untuk berkuliah diluar nageri demi meningkatkan kualitas bangsa sendiri yang sudah 233 tahun di bawah Siam.

Kendati, ketika bangsa Arab mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi pun telah meluas sampai ke Afrika Utara dan biji kopi di sana ditanam secara massal.

Dari Afrika Utara itulah biji kopi mulai meluas dari Asia sampai pasaran Eropa dan ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar.

Proses pemberitaan semakin berkelanjutan isu Patani mulai disebar dalam media sosial, situs website atau TV di berbagai negara mencoba memuat isu Patani sebagai muslim menoritas yang mengalami konflik. Walhasilnya adalah salah satunya dari kerja keras anak muda yang ingin isu Patani tersebar di seluruh dunia rata-ranya di mulai dengan ngopi/nongkrong baik di Patani atau di luar negeri.

Histori di Eropa telah membuktikan bahwa dengan kopi dapat merubah eropa Ketika mulai menemukan dimensi sosialnya, kopi tak lagi sekadar minuman yang rutin dikonsumsi, tapi juga terlibat dalam banyak perubahan sosial-politik di Eropa.

Linda Civitello, dalam Cuisine and Culture; A History of Food and People, mengatakan, untuk kali pertama orang (Eropa) memiliki alasan untuk berkumpul di ruang publik tanpa melibatkan alkohol. Kegiatan ini pun berkembang menjadi rutinitas sosial yang bersifat politis.

18

SUARA TUNAS | MARET 2018

Saifudden, salah seorang aktivis dan mahasiswa Patani di Indoensia mengungkapkan tentang filosofi kopi, “Rasa kopi itu pahit, cobalah bertahan, tetap konsistensi dengannya pasti anda akan merasa kemanisan yang ada setelah pahit�.

Begitulah Aktualisasi Kopi memang pahit, dan pasti pahit dibanding dengan raga asli gula. Kata orang tua manis itu racun, dan pahit adalah obat atau penawar.

LIFE STYLE

Begitu juga kata-kata yang manis bergula madu belum tentu akan membahagiakan kamu, boleh-boleh saja dengan manis akan membahayakan jalan juang-Mu. Itu adalah kata kata yang dapat membangkitkan jiwa untuk meneruskan perbincangan mengenai Patani Dengan secangkir kopi, boleh jadi akan mengguling kuasa tirani.

Masih adalagi teman saya yang menanyakan “ngapain kalian lama lama di warung kopi, gak ada pekerjaan!. Kan tugas mu kuliah, masak kuliahnya di warkop, kuliah itu di kampus.� Begitu usai dari obrolan, saya mengajaknya ke warkop 'ayola coba dulu pasti seru' seruan saya. Setelah dia mencoba nikmati kopi hitam yang setengahnya air dan setengahnya lagi ampas.

Kenapa bisa jadi kopi yang bisa kita minum, karena ada ampasnya dan ampasnya itu tidak kita makan atau minum, kita buang saja. Begitu juga sebuah kejayaan atau yang bermanfaat tak logik akan langsung berhasil tanpa adanya kerugian yang membuang-buangkan waktu. Dan semuanya itu adalah proses.

Foto/Jogja.com

“Rasa kopi itu pahit, cobalah bertahan, tetap konsistensi

dengannya pasti anda akan merasa kemanisan yang ada setelah pahit�

Oleh: Hamsyari

Dari Warung

KOPI PATANI mewujud cita-cita

Foto/rahimimajinasi

SUARA TUNAS | MARET 2018

19

SASTRA

I SEE MYSELF I see myself And the apprehensiveness among them At the apparent crossroads of a labyrinth Where they meander into a deep hole To suppress the history they themselves unearthed I see myself And the possession of the headless crowd Shouldering the unbearable density of doubt and interrogation Mere expression, impression, confinement Within the fetters of fear, obscurity I see myself And those who cling to their clan Ethnicity and established borders Oversight of the horizon as wall Vision of religion as barbed-wire fence In the foreground, a mirror I try to forget everything Where you ask yourself, ‫ﻛﺎﻤو؟‬ Who are you?

‫ﻤن أﻨت؟‬

‫ﺴﻴﺎﭬﻛﻪ‬

I see myself As a blank page inserted in that book I desire, I want it filled with confessions Sentences, lyrical oratory, symbolism And various analogies But it might be better to leave it blank S�����: I�h�� G������

Z�k���y� Amat�y� Writer & Poet, winner of Thailand's prestigious 2010 S.E.A. Write Award

20

SUARA TUNAS | MARET 2018

Fot�/ S�r�� D�n�.

SASTRA

���U �A���I

O��� T��i�

Judul:Jiwa Mahasiswa Patani Cover: Puyuband Seorang mahasiswa islam Patani Hidup di luar negeri bukan bumi sendiri Untuk mencari ilmuan Ilahi Bersama persatuan yang suci Tetap sabarlah menahan diri Demi cita cita yang telah di niati Susah payah itu ujian dari Illahi Demi meningkatkan agama dan bangsa Ambillah apa yang kita di temui Yang baik kita dekatkan Yang buruk di jauhi Bersangkup membela ibu pertiwi Mengubah nasib bangsa Dibumi Patani Seorang mahasiswa islam Patani Hidup di luar negeri bukan bumi sendiri Hidup menjadi mahasiswa islam Patani Memiliki nasib tujuan yang sama

��N��N

O��� T��i�

Bangsa kita bangsa Melayu Pasti cinta tanah air kita Ku tak lupa jasa mu Wahai pahlawan ku bangga Sekolah besar di kota Jala Yang bernama sekolah Haji Harun Setitik darah ku tidak di kira Berjuang terus sampai Fathoni merdeka Putih merah hijau kuning Bulan bintang lambang kita Sudah lama kita begini Bila lagi kita mau merdeka

SUARA TUNAS | MARET 2018

21

I S�E ��S�LF