Majalah Topik Edisi 01 Tahun V Januari 2011 by Majalah Topik

DARI REDAKSI

P Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Drs H Djukmal Hon Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer

: Satria Setiadi (Teddy)

Dewan Redaksi :

Syarifudin Dewi Pujiharti Drs H Djukmal Hon Iwan Purnama Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi :

Iskandar Zulkarnain Khairul Amri Gaus Kaisuku Mirza Surya

Sulut dan Gorontalo

: Herman Manua

Bengkulu

: Budi Raharjo

Masih Tercoreng Trafficking

embaca, mengawali bulan di tahun 2011 ini, ternyata masih diwarnai persoalan perdagangan manusia (trafficking) di Tanah Air. Sebut saja misalnya kasus yang terungkap pada 10 Januari 2011 terhadap 72 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang diduga menjadi korban human trafficking karena diberangkatkan tanpa dokumen resmi dan ada yang masih di bawah umur. Beruntung para calon TKI asal Sikka ini berhasil diamankan oleh Polda Jawa Timur (Jatim) untuk kemudian dipulangkan ke daerah asalnya, Sikka. Mirisnya, calon TKI yang direkrut oleh jasa tenaga kerja PT SM ini ada yang masih di bawah umur dan tidak ada kelengkapan administrasi sebagai calon TKI. 72 calon TKI, di antaranya, 22 orang perempuan dan anak-anak ini dijanjikan untuk dipekerjakan di Kalimantan, tetapi jenis pekerjaan di Kalimantan tidak jelas. Masih di bulan Januari, tiga perempuan kakak beradik warga Kampung Muara, Jambenenggang, Kebon Pedes, Sukabumi, Jawa Barat, juga menjadi korban trafficking. Ketiga korban tersebut Dela Suryati (15), Siti Rahmat (17), dan Dede Irma (16), tergiur iming-iming pekerjaan serta gaji besar. Nyatanya mereka cuma dijadikan pembantu di Malaysia. Dela dan Siti kini sudah kembali. Keduanya berhasil kabur dari rumah majikan mereka atas bantuan salah satu teman. Namun Dela mengaku, tak tahu nasib kakaknya, Dede. Dia putus kontak dengan kakaknya begitu sampai di Malaysia. Di Indonesia, berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hampir sebagian besar daerah di Indonesia terindikasi sebagai daerah asal korban trafficking, baik untuk dalam maupun luar negeri. Daerah tersebut antara lain, Nanggroe Aceh Darrussalam, Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kota-kota besar yang menjadi daerah transit, antara lain Lampung Selatan, Medan, Dumai, DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Ternate, dan Serui (Papua). Sebagian besar daerah yang menjadi asal korban tersebut ternyata juga menjadi penampung korban trafficking. Misalnya saja Lampung Selatan, Medan, DKI Jakarta, Bandung, Denpasar, dan sejumlah kota di Papua. Trafficking di Indonesia yang termasuk tinggi dapat dengan mudah lolos karena pengawasannya yang kurang ketat. Mereka diangkut keluar negeri melalui beberapa pintu keluar. Di antaranya yang sering disorot adalah Surabaya, Batam, Cilacap, dan Entikong di Kalimantan Barat.

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir

Menurut anggota DPR Komisi IX Fraksi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sayangnya, kata Rieke, undang undang tersebut belum diimplementasikan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Bahkan, masih ada aparat penegak hukum yang masih belum memahami undang undang tersebut. Hal ini yang masih membuka celah terjadinya trafficking di Indonesia.

Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini.

Dengan masih adanya potret suram nasib rakyat Indonesia, salah satunya dari munculnya kasus perdagangan manusia di awal tahun ini, redaksi Majalah TOPIK memilih sebagai sajian utama di edisi kali ini. Redaksi juga melakukan wawancara khusus dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, SIP seputar kebijakannya untuk mencegah terjadinya perdagangan perempuan dan anak.

Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Suguhan lainnya, tim redaksi melakukan peliputan ke Palembang, Sumatera Selatan sebagai tuan rumah pelaksanaan Sea Games XXVI yang akan digelar pada 11 November 2011. Berita tersebut dilengkapi wawancara ekslusif dengan Gubernur Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin SH, di sela-sela kunjungan Wakil Presiden Boediono ke Sumatera Selatan dari tanggal 20-21 Januari 2011. Sajiannya dapat Anda baca di Rubrik Ekslusif. Seperti biasa, kami juga menyajikan berita-berita menarik lainnya di setiap terbitan Majalah kesayangan Anda ini. Selamat membaca. ]

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

Bambang Winahyo Warsono, SH, MH (Inspektur Pemasyarakatan, Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM)

Pentingnya Check and Balance Dalam Tugas

COVER STORY

Provinsi Sumatera Selatan sejak tanggal 20 hingga 21 Januari 2011 mendapat kunjungan dari Wakil Presiden Boediono. Kehadiran Wapres Boediono tersebut masih dalam rangkaian kunjungan kerja di beberapa daerah di Indonesia. Di Sumsel, Wapres menghadiri beberapa agenda, di antaranya dialog dengan siswa dan guru di SMK 2 Palembang, ke Seduduk Putih yang menjadi lokasi proyek PNPM Mandiri, ke Masjid Agung, dan menginap di Griya Agung. Wapres juga berkesempatan berdialog tentang persiapan Sumatera Selatan sebagai tempat pembukaan, penyelenggaraan, dan penutupan Sea Games XXVI yang diselenggarakan pada 11 November 2011.

Pemprov Kaltim dan Pelindo Kerjasama Bangun Maloy

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Agusrin Tersandung BPHTB, Junaedi Pimpin Bengkulu Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

BUMN Kuasai 12 Sektor Perekonomian

PERPAMSI Goes to MDGs 2015

Rapat Kerja Pemerintah di Awal 2011 66

Empuk dan Gurihnya Bebek Goreng H. Slamet (Asli) Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: www.indonesiamedia.com

TOPIK UTAMA

Menakertrans Muhaimin Iskandar bersama TKW.

Trafficking Meski pemerintah pusat dan daerah, legislatif, tak terkecuali aparat penegak hukum gencar memerangi perdagangan manusia (trafficking), toh kasus ini kembali terjadi di tahun 2011. Bagaimana memeranginya?

engok saja kasus 72 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang diduga menjadi korban human trafficking karena diberangkatkan tanpa dokumen resmi dan ada yang masih di bawah umur. Para calon TKI asal Sikka ini telah diamankan oleh Polda Jawa Timur (Jatim) untuk dipulangkan ke Sikka. Demikian surat Apjati NTT kepada Siflan Angi, anggota DPRD Sikka, yang diberikan kepada Pos Kupang di Maumere.

Mereka berangkat ke Surabaya sejak awal Januari 2011 lalu untuk bekerja di Kalimantan. Menurut Siflan Angi, surat tersebut dikirim dari Pemprov Jatim melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jatim. Surat tersebut menjelaskan proses penangkapan calon TKI asal Sikka di Surabaya pada 10 Januari 2011 lalu. Menurut surat itu, pengiriman calon TKI ke Kalimantan dari Maumere, Kabupaten Sikka, pada awal Januari 2011

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

oleh sebuah perusahaan jasa tenaga kerja berinisial PT SM diduga menuai masalah hukum. Pasalnya, ada 72 calon TKI asal Kabupaten Sikka telah menjadi korban trafficking dan kini telah berurusan dengan aparat Polda Jatim. Calon TKI asal Flores yang direkrut oleh jasa tenaga kerja ini ada yang masih di bawah umur dan tidak ada kelengkapan administrasi sebagai calon TKI. Mereka yang masih di bawah umur ditampung di tempat penampungan Pemprov Jatim. Surat tersebut juga menjelaskan penangkapan calon TKI asal Sikka. Menurut surat, pada tanggal 10 Januari 2011 lalu, salah satu anggota Polsek Pakal Kota Surabaya mendapat informasi tentang adanya pengiriman sejumlah calon TKI secara ilegal dari Maumere

TOPIK UTAMA ke Kalimantan. Setelah ditelusuri, informasi tersebut ternyata benar. Polisi pun menemukan 72 calon TKI, di antaranya, 22 orang perempuan dan anak-anak. Para calon TKI dibawa oleh pekerja lapangan PT SM dan dijanjikan untuk dipekerjakan di Kalimantan, tetapi jenis pekerjaan di Kalimantan tidak jelas. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jatim telah melakukan beberapa langkah. Pertama, berkoordinasi dengan instansi terkait bersama Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jatim untuk melakukan investigasi bersama dengan pihak Polsek Pakal Kota Surabaya. Kedua, melakukan fasilitasi bersama Pusat Pelayanan Terpadu terhadap para korban trafficking. Siflan Angi, anggota DPRD Sikka, meminta Pemkab Sikka segera memulangkan para calon TKI asal Sikka tersebut dari Surabaya. Pemulangan tersebut penting karena para calon TKI telah menjadi korban. Menyikapi hal itu, Bupati Sikka, Sosimus Mitang, akan memerintahkan Dinas Sosial dan Nakertrans Sikka ke Surabaya. "Kami akan jemput mereka di Surabaya untuk proses pemulangan. Saya akan perintahkan staf ke Surabaya," kata Bupati Sosi kepada Pos Kupang. Adapun daftar korban traficking perempuan dan anak asal NTT berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Jatim, di antaranya: Maria Teko (24) asal Wairmitak-Sikka, Stalus Abu (10) Wairmitak-Sikka, Carolina Kasan (30) Wairmitak-Sikka, Elisabeth Bunga (30) Watu Hawar-Sikka, Gabriel Gate (8) Watu Hawar-Sikka, Jefrianus (5) Watu HawarSikka, Pentiana Pale (22) Watu HawarSikka, Siti Suaiba (37) Wuring-Sikka, Budi Manusia (17) Wuring-Sikka, Sarah Lia Diaz (17) Wuring-Sikka, Ririn Wea (21) Sikka, Memin Meo (21) Maumere, Skuan Alfan Igo (15) Maumere, Thobias Hodo (17) Maumere, Abarus Fallo (17) Kibul-Maumere, Deby Yanti (16) Maumere, Kiki Andriyani (16) Maumere, Ramimah (18) Maumere, Herawati (19) Maumere, Aida (19) Maumere, Nurbaya (19) Maumere, dan Suci Ambarwat (3,5) asal Maumere. Masih di bulan Januari, tiga perempuan kakak beradik warga Kampung Muara, Jambenenggang, Kebon Pedes, Sukabumi, Jawa Barat, menjadi korban trafficking. Dela Suryati (15) Siti Rahmat

(17), dan Dede Irma (16), tergiur imingiming pekerjaan serta gaji besar. Nyatanya mereka cuma dijadikan pembantu di Malaysia. Dela dan Siti kini sudah kembali. Keduanya berhasil kabur dari rumah majikan mereka atas bantuan salah satu teman. Dela menuturkan, selama 17 bulan bekerja tak pernah mendapat gaji. Bahkan dia mengaku pernah diperkosa sang majikan. Dela mengaku, tak tahu nasib Dede. Dia putus kontak dengan adiknya begitu sampai di Malaysia. Kepolisian setempat sudah menciduk Rahmat terkait kasus ini. Warga Kecamatan Warungkondang, Cianjur, itu adalah satu dari enam pelaku jaringan perdagangan perempuan di bawah umur. Namun lima tersangka lainnya hingga kini masih buron. Apa mau dikata, ternyata perwajahan awal tahun baru 2011 pun masih dicoreng oleh kasus trafficking di Indonesia. Memang, perdagangan manusia bukanlah hal baru terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, kasus human trafficking juga telah marak di sejumlah negara sejak ratusan tahun. Menurut UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, seperti dikutip dalam blog Robertus Bejo, mahasiswa dari Bandar Lampung, yang disebut trafficking atau perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Salah satu sumber dalam blog itu menyebutkan, sekitar 375 ribu orang di Asia menjadi korban trafficking setiap tahunnya. Bahkan ada sekitar 50 ribu orang di Afrika, 75 ribu orang di Eropa Timur, 100 ribu orang di Amerika Latin dan Karibia, yang juga menjadi korban trafficking. Indonesia sendiri menjadi salah satu lumbung perdagangan manusia (trafficking) di dunia. Setiap tahunnya rata-rata sebanyak 3000 sampai 4000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan.

Dengan iming-iming pekerjaan dan gaji besar, mereka dibawa ke luar negeri dengan cara illegal atau tanpa suratsurat resmi. Di Indonesia, berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hampir sebagian besar daerah di Indonesia terindikasi sebagai daerah asal korban trafficking, baik untuk dalam maupun luar negeri. Daerah tersebut antara lain, Nanggroe Aceh Darrussalam, Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kota-kota besar yang menjadi daerah transit, antara lain Lampung Selatan, Medan, Dumai, DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makasar, Ternate, dan Serui (Papua). Sebagian besar daerah yang menjadi asal korban tersebut ternyata juga menjadi penampung korban trafficking. Misalnya saja Lampung Selatan, Medan, DKI Jakarta, Bandung, Denpasar, dan sejumlah kota di Papua. Trafficking di Indonesia yang termasuk tinggi dapat dengan mudah lolos karena pengawasannya yang kurang ketat. Mereka diangkut keluar negeri melalui beberapa pintu keluar. Di antaranya yang sering disorot adalah Surabaya, Batam, Cilacap, dan Entikong di Kalimantan Barat. Pintu keluar itu disesuaikan dengan daerah asal para korban trafficking yang sekaligus sebagai tempat transit sebelum diangkut menuju negara tujuan. Negara negara di Asia tenggara yang menjadi tujuan di antaranya adalah Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Thailand. Selain itu, terdapat negara-negara daerah tujuan yang ramai semisal di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Iran. Masih ditambah negara-negara si Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan serta Australia, dan Amerika Selatan. Berdasarkan data International Organization for Migration (IOM), pada April 2007, jumlah korban trafficking dari Indonesia paling banyak berasal Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Martino mengakui bahwa Indonesia menjadi salah satu sumber untuk kejahatan trafficking internasional. Sementara data yang diungkapkan Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak), menyebutkan bah-

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK UTAMA wa praktik perdagangan perempuan dan anak di Indonesia cenderung meningkat dengan jumlah diperkirakan antara 74.616 hingga 1 juta orang per tahunnya. Angka 74 ribu lebih itu bagian dari kasus penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang dicatat konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia pada 2001. Sementara sesuai data International Organization for Migration (IOM) mencatat selama 2004-2005 mencapai 54.162 korban perdagangan orang dari 216 kasus yang ditangani IOM, 79 persen adalah perempuan dan 21 persen anak. Sedangkan data Bareskrim Mabes Polri pada 2004 mencatat dari sekitar 1,5 juta Tenaga Kerja Wanita (TKW), sekitar 20 persen di antaranya adalah korban perdagangan orang (trafficking). Data Komnas Perempuan tahun 2004 menyebutkan di antara 14.020 kasus perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 526 kasus atau sekitar empat persen adalah kasus trafficking. Data praktek perdagangan perempuan dan anak terjadi di Indonesia itu membuktikan kepada kita semua ternyata sudah sangat mencemaskan. Apalagi data bersumber dari berbagai organisasi itu merupakan bagian dari korban perdagangan manusia di dunia sebagaimana dilaporkan International Labour Organization (ILO) yang mencapai 2,4 juta jiwa dan 1,2 juta di antaranya adalah korban pedagangan anak di bawah usia 18 tahun. Praktik perdagangan manusia itu dapat dipahami memiliki daya tarik tersendiri, karena ternyata menjanjikan keuntungan cukup fantastis yakni mencapai 32 miliar dolar AS atau sekitar Rp.288 triliun lebih. Dengan jumlah sangat fantastis itu sehingga tidak heran menjadi lahan yang sangat menggiurkan bagi berbagai pihak, termasuk mafia yang berlindung dibalik berbagai kedok sebagai jasa pengerah tenaga kerja. Bahkan belakangan ini terungkap pembuatan visa secara berkelompok disinyalir menjadi penyebab tingginya tingkat perdagangan manusia, khususnya ke Timur Tengah. Hal itu diungkapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenakertrans, Jakarta, Rabu, 21 Juli 2010. Menurutnya, kebanyakan visa yang diproses di Kedutaan Besar Arab Saudi untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara tersebut dibuat secara

berkelompok. “Satu kali pengajuan dokumen bisa 20 hingga 100 visa,” ujarnya. Muhaimin berpendapat sistem tersebut tidak mendata kepergian buruh migran dengan baik. Berbeda halnya dengan pembuatan visa individual yang semua data mengenai orang yang bersangkutan dapat diperiksa secara teliti. Maksud dan tujuan bepergian, lalu transportasi serta tempat tinggal di negara tujuan, juga dapat ditanya dengan baik. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan kedutaan mengenai hal itu walau belum menerima tanggapan. Disinggung mengenai paspor khusus TKI yang digagas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Muhaimin berpendapat, ide tersebut berpotensi melanggar hak asasi buruh migran untuk bepergian ke negara lain selain negara penempatan kerjanya. Sementara itu, Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, mengatakan jika pemerintah mau meratifikasi Konvensi Migran 1990 mengenai perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan keluarganya, kasus perdagangan manusia dapat diatasi. “Jika diubah, maka pemerintah dapat membangun kerangka imigrasi berdasar hak asasi perburuhan internasional,” pungkasnya. Baru-baru ini bahkan kembali terungkap sindikat prostitusi ABG (anak baru gede) lewat situs jejaring sosial Facebook. Terungkapnya modus trafficking lewat facebook dari jalinan cinta monyet antara LCS (15) dan seorang pria, hingga membuat persahabatannya dengan keenam ABG lainnya retak. Sebab, keenam ABG itu juga "peliharaan" seorang mucikari bernama Dede. Mereka adalah KKS (15), AC (15), VYL (13), ZV (l5), NF (16), dan AS (15). Ketujuh ABG itu tinggal di satu kampung di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Dede adalah tetangga mereka. Hingga pada suatu hari, keenam teman LCS meminta pertanggungjawabannya. "Ketika LCS dimintai penjelasan soal pacarnya itu, enam teman LCS mengeroyoknya di luar Pasaraya Manggarai hingga babak belur. “Anak saya VYL ikut juga menghajar LCS," tutur DD di rumahnya di Kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu, 23 Januari 2011. Selanjutnya, melihat wajah anaknya membiru, orang tua LCS melaporkan hal ini kepada guru LCS di sebuah SMP swasta di Jalan Pariaman. Sang guru kemudian memeriksa identitas LCS di

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

akun Facebook. Ia curiga melihat beberapa foto LCS bersama enam temannya dan Dede di dalam kamar sebuah hotel. Beberapa hari kemudian, pihak sekolah mengundang semua orangtua, termasuk petugas Kepolisian Sektor Metro Setiabudi. "Saya tadinya dipanggil untuk kasus pengeroyokan. Awalnya, polisi menyampaikan kasus perkelahian remaja. Kemudian, sang guru membeberkan foto-foto muridnya yang terlibat prostitusi via Facebook," ujar DD. Setelah itu, polisi menyingkirkan kasus perkelahian remaja dan beralih ke kasus lain, yaitu penjualan anak di bawah umur. Petugas menanyakan Dede ke para orangtua yang hadir, apakah ia benar tinggal di sana. "Saya jawab, ia benar sekali. Dede itu tetangga saya," kata DD yang diamini beberapa orangtua lainnya. Suatu hari, polisi meminta DD menunjukkan rumah Dede dan mengawasi pergerakannya. Beberapa jam kemudian, ujar DD, ada lima petugas Polsek Setiabudi datang ke rumah Dede dan menanyakan hubungannya dengan tujuh gadis di dalam foto itu. "Kepada polisi, dia (Dede) bilang anak-anaknya saja yang bandel. Polisi terus mencecar pertanyaan hingga ia mengaku mengirim LCS dan kawan-kawan ke sebuah apartemen di Kemayoran," ucap DD. Akhirnya, Dede dibawa paksa ke kantor polisi. Mengingat TKP berada di Kemayoran, polisi menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat. Dari berbagai kasus trafficking yang diperkirakan sudah terjadi di Indonesia, yang konon sejak tahun 1993 itu, umumnya para korban tergiur dengan beragam janji yang ditawarkan mulai janji pekerjaan dengan gaji lumayan besar sampai pada penculikan. Umumnya para korban baru menyadari bahwa mereka ternyata adalah korban perdagangan manusia setelah mendapat perlakuan kasar dan dieksploitasi sedemikian rupa. Para korban setelah berada dalam cengkeraman mafia umumnya dipaksa menjadi pelacur sehingga tak heran para korban trafficking menempuh berbagai cara untuk meloloskan diri, termasuk melakukan aksi nekad bunuh diri. Munculnya beragam kasus trafficking tidak terlepas dari kemiskinan serta keadaan ekonomi yang ditandai dengan sulitnya mencari lapangan kerja di Tanah Air. Apalagi sebagian besar korban trafficking itu adalah kaum perempuan

yang umumnya berlatar belakang pendidikan rendah. Akibat sulitnya mencari kerja serta ketiadaan pekerjaan sehingga para korban sangat mudah tergiur dengan bujuk rayu dan iming-iming para calo. Selain itu para korban mudah terjebak karena kurangnya penerangan aparat terkait prihal kasus-kasus perdagangan manusia. Akibatnya para “pencari mangsa” dengan beragam tipu daya berhasil membujuk korban untuk dibawa ke berbagai tempat penampungan sebelum diserahkan kepada mafia penyalur, bukan saja berasal dari luar negeri termasuk pula mafia perdagangan manusia yang ada di dalam negeri sendiri. Betapa memprihatinkannya nasib para korban trafficking itu sesungguhnya sangat nyata dan sangat memprihatinkan bagi kita semua. Apalagi berita tentang trafficking itu hampir setiap hari selalu menjadi konsumsi media massa di Tanah Air, mulai dari media cetak sampai media elektronika. Diharapkan dengan kian gencarnya berita seputar kasus-kasus trafficking tersebut memicu perhatian berbagai pihak, sehingga muncul sikap untuk memeranginya secara bersama-sama mulai dari kalangan kelompok pemerhati trafficking, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi wanita sehingga pemerintah benar-benar serius untuk memberantas kejahatan yang sangat mencoreng harkat dan martabat bangsa itu. Mengingat berbagai kasus trafficking akan terus muncul, Yayasan KKSP mengimbau tidak ada salahnya pemerintah untuk kembali mengevaluasi sudah sampai sejauh mana peranan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) benarbenar melakukan tugasnya sebagai agen penyalur tenaga kerja, khususnya perempuan. Begitu pula pengiriman TKW ke luar negeri, sudah perlu dievaluasi dan memperketat pelaksanaannya dari tenaga kerja kasar menjadi tenaga kerja terdidik melalui pengawasan ekstra ketat sampai para TKW benar-benar berada di tempatnya bekerja. Penegakan hukum yang tegas juga harus mendapat prioritas bagi pelaku perdagangan manusia. Sebab selain kejahatan ini merusak harkat dan martabat bangsa di mata dunia, para pelakunya juga secara nyata sudah melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) sehingga sangat pantas mendapat hukuman berat atas kejahatan yang dilakukannya. Sementara itu, dalam upaya me-

foto: Dok.KPP dan PA

TOPIK UTAMA

Menneg PP&PA Linda Amalia Sari Gumelar bermain bersama anak-anak.

nekan terjadinya trafficking, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA), Linda Amalia Sari Gumelar, sedang melakukan penguatan Gugus Tugas Trafficking. Gugus Tugas yang diketuai Menko Kesra dan beranggotakan 19 lembaga kementerian terkait ini bisa melakukan koordinasi, pelaporan yang tepat, melakukan pencegahan jika terjadi perdagangan manusia. “Di daerah pun telah dibentuk Gugus Tugas Trafficking. Karena di dalam Perpres No. 69 Tahun 2008 disebutkan bahwa di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) harus dibentuk juga Gugus Tugas Trafficking, dan saat ini sudah ada

sekitar 20 provinsi dan 70 kabupaten/ kota yang mempunyai Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking),” jelas Linda Gumelar. Kementerian PP dan PA, lanjut Linda Gumelar, juga telah membuat kesepakatan, antara lain dengan daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau, dan Batam. “Kesepakatan tersebut tujuannya untuk memperkuat sistem pengawasan dan perlindungannya serta pencegahan terhadap trafficking,” kata Linda Gumelar seraya berharap agar semua pihak mau membantu mencegah terjadinya trafficking di Indonesia. ] Syarif/Endang/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: Teddy/Dok.MajalahTopik

TOPIK UTAMA

Linda Amalia Sari Gumelar, SIP

â&#x20AC;&#x153;Cegah Trafficking Melalui Gugus Tugasâ&#x20AC;? Trafficking atau perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, menjadi momok yang menakutkan, utamanya bagi para korban. Tidak hanya berakibat penderitaan fisik dan mental korban, tapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak, tertular penyakit penular seksual, dan menghilangkan masa depan. Apa sajakah yang telah dilakukan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang ini? Berikut hasil wawancara Endang Dwintari, Iwan Purnama, Syarifudin, dan fotografer Satria Setiadi dari Majalah TOPIK dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA), Linda Amalia Sari Gumelar, SIP, di ruang kerjanya.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK UTAMA Apa yang telah dilakukan pihak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking? Saat ini kami sedang melakukan penguatan untuk Gugus Tugas Trafficking (perdagangan). Trafficking atau perdagangan orang ini, apakah terjadi secara nasional maupun internasional, misalnya terjadi di antar pulau negara kita sendiri maupun yang terjadi di luar pulau kita. Sehingga, ada Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Ketuanya Menko Kesra. Sedangkan Kementerian kami menjadi Ketua Harian. Sekretariatnya juga sudah ada di sini. Gugus Tugas itu sendiri beranggotakan 19 lembaga kementerian terkait, mulai dari kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinasi Bidang Sosial, dan lain sebagainya, termasuk juga organisasi kemasyarakatan. Kita juga terus melakukan penguatan di 2011 dengan menyusun Renstra 2010-2015 untuk Gugus Tugas ini. Karena hal ini sangat penting. Sekarang masing-masing lembaga kementerian terkait bekerja menangani masalah trafficking. Dengan adanya Perpres No. 69 Tahun 2008, tentunya harus lebih dimantapkan sistemnya, bagaimana ke-19 lembaga dan kementerian yang ada di dalam ini bisa melakukan koordinasi, pelaporan yang tepat, melakukan pencegahan, dan sebagainya. Bagaimana dengan pembentukan Gugus Tugas Trafficking di daerah? Di daerah pun telah dibentuk Gugus Tugas Trafficking. Karena di dalam Perpres itu juga disebutkan bahwa di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) harus dibentuk juga Gugus Tugas Trafficking, dan saat ini sudah ada sekitar 20 provinsi dan 70 kabupaten/kota yang mempunyai Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking). Walaupun belum terjadi masalah trafficking, tapi masalah ini sudah menjadi isu internasional. Lebih baik kita mencegah daripada nanti sudah kejadian. Termasuk juga di kota-kota yang memang sudah mempunyai Gugus Tugas di provinsi. Walau tidak seluruh kota besarâ&#x20AC;&#x201D;dirasakanâ&#x20AC;&#x201D; perlu membangun Gugus Tugas. Kare-

na itu, saat ini di tingkat kabupaten/kota sedang kita dorong terus. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu bagaimana agar penyusunan data terpilah di dalam para Gugus Tugas ini lebih jelas lagi, mulai pendataan berapa (jumlah) laki-laki dan berapa (jumlah) perempuan, usia, dan sebagainya. Tujuannya agar dalam menyusun kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah. Bagaimana aturan mengenai peran serta Gugus Tugas Trafficking ini? Kita mendorong dibuatnya ketentuan antara provinsi, tempat rekruitmen, tempat transit, atau pun tempat tujuan. Misalkan ada rekruitmen di Jawa Barat yang dikirim ke Bangka Belitung untuk digunakan sebagai keperluan seksual. Artinya, diperlukan kesepakatan antar kedua daerah (Jawa Barat dan Bangka Belitung) agar bisa dikembalikan atau dilakukan pengawasan, dan lain sebagainya. Kita lantas mendorong antar provinsi untuk mempunyai MoU atau kesepakatan. Bersyukur, kemarin kita sudah berhasil membuat kesepakatan, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau, termasuk Batam. Halhal itulah yang terus kami lakukan untuk memperkuat sistem pengawasan dan perlindungannya serta pencegahan terhadap trafficking. Tapi, memang, banyak jalur yang bisa digunakan untuk trafficking ini, sehingga bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tetapi, itu terus kita lakukan. Terkait dengan Kementerian Ibu, apa sajakah program prioritas KPP dan PA untuk lima tahun ke depan hingga 2014? Sesuai Tupoksi Kementerian PP dan PA, yaitu menyusun kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan masalah anak terutama dari sisi perlindungan maupun tumbuh kembangnya. Jadi, kementerian ini, lebih spesifik di bidang kebijakan. Kami tidak melakukan implementasi. Kemudian, kami melakukan koordinasi, advokasi, monitoring, dan evaluasi dengan kementerian dan lembaga lain, provinsi dan kabupaten/ kota, agar mereka dalam penyusunan kebijakan-kebijakan memperhatikan pentingnya perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Memang, saya melihat tugas ini tidak gampang, yakni merubah mindset

orang, jadi harus bisa melakukan lobi, koordinasi, memberikan pemahaman, dan lain sebagainya. Tetapi, karena hal ini juga ada dalam amanat RPJMN 2010-2014, yaitu harus ada tiga pengarusutamaan prioritas, salah satunya adalah kesetaraan gender. Sehingga kami menjadi lebih kuat untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Untuk tahun 2010-2011, kita telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan Anggaran di Seluruh Sektor, apakah di sektor sosial, hukum, dan ekonomi, yang harus memperhatikan sistem penganggaran responsif gender. Dengan adanya sistem penganggaran ini, diharapkan dalam pengeluaran program-program di kementerian dan lembaga terkait telah memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan. Jadi, satu pihak laki-laki menikmati hasil pembangunan, di pihak lain perempuan juga bisa menikmatinya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, hal-hal seperti inilah yang terus kami lakukan, dan saat ini kita sudah melangkah lebih maju lagi, selain dengan Peraturan Menteri Keuangan, RPJMN, dalam UUD kita juga disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia--dan itu menjadi dasar paling utama--Inpres No. 9 Tahun 2000, dan Ratifikasi CEDAW. Jadi, payungpayung hukum ini sangat bermanfaat. Adakah program dari KPP dan PA yang sudah masuk dalam Prolegnas 2011? Dalam Prolegnas 2011 ini akan dibicarakan antara lain RUU tentang Kesetaraan Gender. Dan itu menjadi (hak) inisiatif DPR. Mudah-mudahan, dengan adanya payung hukum ini, percepatan pencapaian kesetaraan gender ini akan lebih baik lagi dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Itu semua masuk dalam prioritas 2011 Kementerian PP dan PA. Kita juga mempunyai penyempurnaan draft dari para penyusun Perda. Karena banyak sekali Perda-perda yang sifatnya bias gender. Sekarang ini, untuk para leader draft, telah menyusun pedoman tentang bagaimana menyusun suatu Perda yang sifatnya bisa memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan. Itu gender mainstreaming. Nah, pedoman ini sekarang sedang kita sem-

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK UTAMA purnakan. Diharapkan, ke depan Perdaperda atau undang undang yang ada tidak bias gender lagi. Kita tahu, seperti hasil atau data yang diperoleh dari Komnas Perempuan, ada sekitar 180-an Perda yang diskriminatif. Kita akan melihat kembali Perda-perda ini di tahun 2011.

kan hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Misalnya anak tersebut dikembalikan ke orangtuanya, diberikan dukungan oleh lingkungannya--apakah itu orangtua, masyarakat, dan lain-lain-pendampingan manakala dia menghadapi proses (hukum).

Bagaimana dengan program Perlindungan Anak? Seperti diketahui, di Kabinet Indonesia Bersatu II terjadi perubahan yang sangat mendasar di kementerian kami, seiring ditambahnya Deputi Perlindungan Anak. Dulu sudah ada Deputi Perlindungan Anak, tapi karena peranannya tidak muncul, sehingga â&#x20AC;&#x2DC;hidup segan mati tak mauâ&#x20AC;&#x2122;. Dalam artian, daerahdaerah tidak terlalu peduli soal anak. Ada beberapa daerah yang memang sudah antisipatif lebih baik, seperti Bali yang mempunyai Badan PP dan PA. Tapi, masih banyak daerah yang sama sekali tidak menangani anak dimana mereka menganggap anak itu adalah urusan Mendiknas, Kementerian Sosial, dan Kementerian Tenaga Kerja. Padahal, kita semua tahu, anak adalah aset bangsa. Tentu saja, diperlukan adanya satu sistem, dan kementerian inilah yang mengatur sistem kebijakan tentang perlindungan anak. Dalam menyusun kebijakan, kami tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja sama dengan institusi-institusi terkait sesuai ketentuan yang ada dalam pokja-pokja tersebut, termasuk masyarakat umum, pemerhati masalah anak dan pemerhati masalah perempuan. Dengan demikian, kita harapkan, pedoman-pedoman yang keluar, apakah dia merupakan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan sebagainya, dapat digunakan oleh kementerian, lembaga dan provinsi-kabupaten/kota. Di tahun 2011 ini, kita juga mencoba memberikan perlindungan terhadap anak jika berhadapan dengan hukum. Kita telah berhasil mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antar enam lembaga kementerian, di antaranya kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung (MA), Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya agar anak-anak ditangani dengan restorative justice. Sekarang yang menandatangani SKB tersebut telah mengeluarkan SOP (Standar Operating Procedur) nya, termasuk kami. Dalam beberapa kasus, saya melihat penegak hukum mulai memperhati-

Perhatian lain Kementerian PP dan PA terhadap perlindungan anak? Sekarang kita sedang menjalin dan berkoordinasi dengan Kemendagri serta kementerian terkait lainnya tentang hak sipil anak, khususnya dalam masalah akte kelahiran. Karena program pemerintah, khususnya Kemendagri di tahun 2012, akte kelahiran harus sudah dimiliki oleh semua orang. Dan, saya melihat dari sisi anak. Karena, dari perjalanan kami di berbagai daerah, perbatasan, dan luar negeri, banyak anak-anak yang belum dan tidak memiliki akte kelahiran. Bahkan, orangtuanya atau orang-orang yang berada di panti asuhan juga tidak mengerti akan pentingnya akte kelahiran bagi seorang anak. Sementara, undang undang kependudukan sendiri telah menyebutkan bahwa ada empat hal mendasar yang harus dan wajib dicatat serta dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Kalau akte kelahiran saja dia tidak punya, bagaimana ke depannya? Inilah yang terus kita lakukan, koordinasi dengan Kemendagri. Saya juga melihat masalah akte kelahiran ini tidak bisa kita kerjakan sendiri tetapi juga terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga lain, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, kepolisian, dan lain-lain. Kita ingin mensosialisasikan bahwa kalau (akte kelahiran) ini tidak diurus segera nantinya akan lebih sulit lagi karena harus pergi ke pengadilan dan lain sebagainya, dan yang jelas akan memakan biaya yang lebih besar lagi. Sehingga, sosialisasi pentingnya akte kelahiran ini menjadi sangat penting dilakukan. Kemudian, di sisi tumbuh kembang anak, di kementerian kami terdapat deputi baru yang membidangi peran serta anak-anak sesuai Konvensi Hak Anak, apakah di sisi partisipasinya, atau di sisi tumbuh kembangnya. Di situ kita mempunyai program yang disebut dengan Program Kota Layak Anak.

Secara pribadi, bagaimana Anda melihat perwajahan perempuan

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

Indonesia saat ini? Kementerian ini sudah berdiri sejak 1978, jadi sudah 32 tahun. Saya kira, bukan usia yang muda lagi, dan memang masalah perempuan ini bukanlah juga suatu hal yang mudah karena sistem patrialisme yang kita anut. Tidak mudah merubah mindset. Walaupun sudah mengalami kemajuan dibanding 1978, dengan adanya berbagai UU yang keluar seperti UUD 1945, ratifikasi UU CEDAW, UU KDRT, UU Trafficking, dan sebagainya, yang memberikan suatu payung hukum yang jelas. Tetapi, di sisi lain kita lihat masih saja banyak kasus. Bukan berarti kasusnya bertambah, meskipun mungkin saja ada faktor itu, tapi kita lebih melihat bahwa yang lapor sudah lebih berani sekarang ini. Mungkin dari segi pendidikan sudah lebih baik sehingga perempuan sudah mulai berani melapor. Ditambah lagi sudah ada UU yang melindungi mereka, sehingga perempuan menjadi lebih berani. Dari sisi politik, meskipun sekarang ini perempuan sudah mendapatkan 18 persen (posisi di legislatif), ternyata di kabupaten/kota, sedikit sekali perempuan mendapat kursi di legislatif. Bahkan, ada kabupaten/kota yang tidak ada perempuan sama sekali di legislatifnya. Meskipun di tingkat nasional, perempuan mendapatkan porsi 18 persen di legislatif, tetapi, tentunya, kita tidak merasa puas hanya sampai di situ. Kita menginginkan yang lebih baik lagi. Sehingga, apa yang ada sekarang ini dipertahankan, ditambah kemauan para perempuan untuk memampukan dirinya tertarik juga di bidang politik. Itu sebagian dari sisi kemajuan kaum perempuan Indonesia saat ini. Sementara, untuk sisi kekurangannya, masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan, seperti sistem patrialisme yang masih dianut, trafficking, pernikahan usia dini, perempuan yang berstatus kepala keluarga, dan lain-lain. Beberapa waktu lalu Anda pergi ke Arab Saudi terkait dengan kasus tindak kekerasan dan penganiayaan yang dialami salah satu TKW kita di sana, Sumiati. Sumiati merupakan salah satu TKW kita yang dikirim ke Arab Saudi secara resmi atau legal. Tapi, masih saja terjadi tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap tenaga kerja kita yang berstatus legal di sana. Tanggapan Ibu?

TOPIK UTAMA

Tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap tenaga kerja kita di luar negeri masih seringkali terjadi meskipun pemerintah juga sudah berulangkali melakukan tindakan. Di mana sebenarnya titik kelemahan kita? Pertama, revisi UU No 39 dimana disebutkan mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Tetapi, perlindungannya sendiri masih sangat tipis sekali. Lebih kepada penempatan-penempatannya saja. Kalau tidak salah, dalam revisi UU

tersebut, hanya sembilan pasal yang menyebutkan mengenai perlindungan, sementara untuk masalah perempuan hanya satu, yakni â&#x20AC;&#x153;perempuan hamil tidak boleh pergi sebagai TKIâ&#x20AC;?. Sederhana seperti itu. Sekarang kita mendorong dari sisi revisi UU-nya terlebih dahulu. Revisi UU ini sangat penting. Kemudian, masalah pengawasan dan penegakan hukum serta persiapan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, sekarang ini, program-program Pemerintah lebih banyak kepada â&#x20AC;&#x2DC;kantongkantongâ&#x20AC;&#x2122; rekruitmen untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Langkah ini sekaligus untuk mengurangi terjadinya peminjaman uang melalui calo. Presiden juga telah mengeluarkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) khusus untuk TKI beberapa waktu lalu. Kita sendiri, seharusnya, jangan menutup mata bahwa masih banyak tenaga kerja kita di luar negeri yang cukup berhasil, meskipun ada beberapa kasus. Sekarang, bagaimana mengamankan dan memberikan perlindungan kepada mereka yang bermasalah. Jangan sampai ilegal. Sekarang, setiap hari saya menerima surat berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja kita ke luar negeri yang harus melalui jalur ilegal dikarenakan moratorium. Makanya, untuk moratorium ini, bukannya saya tidak setuju. Kita ini kalau memikirkan sesuatu hal harus menyeluruh dan harus benar-benar bisa

memberikan perlindungan. Dalam artian, kita juga harus bisa memberikan solusi. Tidak serta merta kita memutuskan moratorium. Harapan Ibu kepada lembaga atau instansi terkait agar mereka bisa ikut peduli terhadap kaum perempuan? Bukan suatu hal yang mudah, terutama untuk lembaga dan provinsi. Karena pergantian pejabat dengan mindset yang belum di-gender-kan. Kadang-kadang dalam mengambil keputusan tidak memperhatikan hal itu (gender). Masih paham bahwa gender itu adalah urusan perempuan. Inilah yang kita harapkan melalui adanya Inpres No. 9 Tahun 2000, RPJMN 2010-2014 yang tadi sudah saya sebut prioritas pengarusutamaan, kemudian melalui Peraturan Menteri Keuangan tentang anggaran responsif gender, dan akan dibicarakannya UU tentang Kesetaraan Gender. Saya kira, secara bertahap kita harapkan akan ada perubahan mindset dari kementerian dan lembaga terkait. Sekarang saya juga sedang melakukan MoU dengan sejumlah instansi terkait, terutama yang mendasar, seperti kesehatan, pendidikan, BKKBN, BPS, sosial, PDT, dan Menakertrans. Ke depan, kita akan tambah lembaga atau instansi lain dalam MoU. Dengan komitmen yang tertulis ini, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan advokasi. ] foto: Istimewa

Saya dikirim ke sana oleh Bapak Presiden. Dan saya di sana lebih kepada bagaimana pemerintah memberikan simpati kepada saudara kita, Sumiati, karena kalau perempuan dengan perempuan diharapkan akan lebih mudah memberikan apresiasi. Memang, saya melihat kondisi Sumiati sungguh sangat memprihatinkan. Tapi, saya melihat, kasus yang terjadi dan menimpa Sumiati ini lebih kepada personal, bukan antar negara. Jadi, persoalan antara majikan Sumiati dengan Sumiati. Saat ini, Sumiati juga sudah didampingi oleh pengacara dan meminta supaya kasus ini diproses di pengadilan sesuai ketentuan hukum di sana (Arab Saudi), dan meminta untuk dihukum seberat-beratnya. Memang, apa yang menimpa Sumiati di luar akal sehat manusia. Memang, bagi Pemerintah Arab Saudi, untuk tenaga kerja informal tidak ada hukum yang melindungi. Dan untuk pekerjaan ini (informal) diberikan kepada swasta. Di sini, memang, kita lihat bargaining position yang harus lebih kita lakukan. Karena, memang, masyarakat di sana sendiri sangat membutuhkan tenaga kerja, sementara di sini masih banyak warganegara kita yang ingin bekerja di sana. Sehingga, kita sama-sama dalam posisi saling membutuhkan. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan tekanan kepada pihak swasta di sana. Dalam arti, calon majikan harus memberikan alamat yang jelas dan lengkap, tidak hanya berupa PO Box saja. Kedua, apa pekerjaan dari calon majikan. Berikutnya, berapa orang yang akan diurus oleh tenaga kerja kita. Kemudian, calon tenaga kerja kita harus mempunyai alat komunikasi, paspor, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang, saya lihat, masih perlu banyak perbaikan, selain masalahmasalah yang juga cukup banyak di dalam negeri.

Meneg PP dan PA Linda Amalia Sari Bersama Siswa SD .

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK UTAMA Rieke Dyah Pitaloka (Anggota Komisi IX DPR RI/Fraksi PDI Perjuangan)

Negara Sebagai â&#x20AC;&#x2DC;Pelaku Traffickingâ&#x20AC;&#x2122; Akhir-akhir ini masyarakat kembali diresahkan oleh maraknya pemberitaan mengenai pengiriman sejumlah gadis berusia belasan tahun dari sejumlah daerah ke luar negeri dengan alasan menjadi TKW, tetapi ternyata kemudian dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Tidak hanya dikirim ke luar negeri, beberapa ABG terjerat sejumlah kasus prostitusi yang diduga dilakukan melalui jaringan internet (baca : facebook) di dalam negeri.

edua kasus di atas hanyalah sebagian dari kasus tindak pidana perdagangan orang (trafficking) yang marak terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut sepantasnya menjadi keprihatinan kita semua. Bagaimana para wakil rakyat memandang masalah-masalah tersebut? Berikut petikan wawancara wartawan Majalah TOPIK Endang Dwintari dengan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka. Banyak kasus perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, terjadi di Indonesia. Tanggapan Anda? Sebenarnya mengenai perdagangan orang atau trafficking sudah ada UUnya, yakni UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). Tetapi, jangankan implementasi, sosialisasinya saja belum ada. Seharusnya, pertama kali yang harus dilakukan itu adalah mensosialisasikan terlebih dahulu keberadaan UU tersebut ke aparat penegak hukum dan birokrasi. UU itu dibuat bukan hanya sekedar UU saja. Tetapi harus dipraktekkan. Segala isi suatu UU itu yang pertama kali harus mengetahui adalah para aparat birokrasi. Aparatnya, tentu saja, mulai dari kepolisian, lembaga peradilan, departemen-departemen terkait persoalan trafficking seperti Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, Kemenkumham, Kementerian sosial, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, UU itu harus tersosialisasikan ke mereka juga. Jangan berharap UU itu hanya diperuntukkan untuk masyarakat saja, tanpa pembekalan kepada aparat-aparatnya sendiri. Sekarang ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sedang melakukan penguatan pada Gugus Tugas Trafficking. Bukankah Gugus Tugas itu bisa menjadi acuan aparat terkait? Masalahnya, seperti kejadian yang terkait dengan UU KDRT lalu, tidak hanya cukup di satu kementerian. Saya katakan, kementerian yang lain juga harus tahu. Bukan hanya kementerian di pusat, tapi juga turunannya, yakni dinas-dinas yang ada di daerah, termasuk pemerintahan daerah. Jajaran pemerintahan pusat dan daerah tahu, begitu juga jajaran yudikatif pusat dan daerah harus tahu. Larangan itu sendiri terkait dengan masalah hukum. Bagaimana hukum bisa memberikan efek atau rasa jera, jika para penegak hukumnya sendiri tidak tahu. Saya yakin, belum semua aparat birokrasi mengetahui dan memahami isi daripada UU yang terkait dengan trafficking. Yang jelas, sosialisasi dari isi UU itu sendiri yang pertama kali harus sampai terlebih dahulu pada

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

aparat-aparat penegak hukum, terutama yang di lapangan. Jangan hanya sampai pada petinggi-petingginya saja. Kalau sosialisasi UU itu sendiri belum sampai ke aparat penegak hukum, itu berarti pembentukan Gugus Tugas Trafficking masih diragukan efektifitasnya? Kalau efektif, tidak mungkin angkanya (kasus trafficking) terus bertambah. Sebenarnya, banyak kasus-kasus yang bisa dikategorikan sebagai bentuk trafficking, seperti kontrak kerja yang melebihi job order, calon tenaga kerja yang dijanjikan diberi pekerjaan ke Arab Saudi ternyata dikirim ke negara lain, tenaga kerja yang bisa tidak berdokumen resmi, manipulasi pekerjaan seperti calon pekerja yang dikirim ke luar negeri untuk misi kebudayaan ternyata dimasukkan dalam bisnis prostitusi. Itu bisa dikatakan bentuk-bentuk trafficking. Kasusnya sebenarnya semakin banyak. Hanya saja tidak terungkap. Kalau ke-

TOPIK UTAMA beradaan Gugus Tugas itu efektif, berarti jumlah anak-anak jalanan yang menjadi pengemis pasti berkurang. Itu termasuk dalam eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dan itu jelas, sebelum adanya UU tentang trafficking saja sudah masuk dalam tindak pidana. Itu masuk dalam bentuk eksploitasi ekonomi. Atau misalnya, pembantu rumah tangga (PRT) anak juga termasuk dalam ‘perdagangan anak’. Karena disebutkan dalam UU bahwa anak berusia dibawah 18 tahun tidak diperbolehkan untuk bekerja. Bagaimana dengan DPR RI dalam menyikapi tindak pidana trafficking ini? Sebenarnya, tindak pidana trafficking itu menjadi urusan semua komisi, tidak bisa itu hanya menjadi tugas satu atau dua komisi. Tindak pidana trafficking itu harus juga menjadi perhatian dan tugas lintas komisi. Yang lintas sektoral itu bukan hanya di pemerintahan atau eksekutif saja, di DPR pun itu harus menjadi semacam ‘Gugus Tugas Lintas Komisi’. Seperti Komisi I yang membidangi urusan luar negeri, Komisi III terkait dengan hukum dan HAM, Komisi VIII yang membidangi sosial dan pemberdayaan perempuan, dan Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan. Paling tidak, keempat komisi terkait itulah yang harus lebih memperhatikan masalah ini. Bahkan, kalau bisa ada tim khusus di DPR untuk pengawasan TKI, yang terdiri dari lintas komisi, sebetulnya,yang juga berkaitan dengan trafficking. Tampaknya masalah trafficking ini tidak menjadi fokus perhatian dari komisi-komisi yang terkait di DPR? Dari kita Komisi IX, masalah trafficking itu tetap menjadi fokus perhatian. Seperti upaya menarik anak-anak dari pekerjaan terburuk untuk anak, baik di dalam maupun di luar negeri, tetap kita desak kepada pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja. Masalahnya, apakah mitra kerja kita juga memahami definisi dari trafficking itu sendiri. Yang namanya DPR itu juga harus jelas juklak atau kerja kita itu apa. Kita bukan eksekutif. Kita hanya bisa memberikan desakan politik, melakukan pengawasan, dan pembuatan perundang-undangannya. Sekarang ini kita sedang melakukan revisi terhadap UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. UU tentang trafficking itu penting kita jadikan salah satu

rujukan atau konsideran dari revisi UU tersebut. Kita juga telah bersepakat, bahwa ini bukan hanya sekedar revisi, tapi harus dirombak total. Karena dari 109 pasal yang ada, yang berisi mengenai perlindungan hanya delapan pasal. Sisanya tentang tata niaga. Makanya rentan terhadap trafficking. Jadi, pada akhirnya nanti ‘lari’nya ke perdagangan manusia. Bukan perlindungan warganegara. Menurut Anda, faktor-faktor apa sajakah yang memungkinkan terjadinya trafficking? Yang jelas, faktor penyebab utamanya adalah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan yang terus meningkat dan mengakibatkan pengangguran dimana tidak ada lapangan pekerjaan, dan banyaknya tindak pidana korupsi di berbagai sektor. Intinya, faktor kemiskinan yang diiringi dengan mental korupsi. Bagaimana dengan faktor supply and demand? Itu masuk dalam faktor kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan yang juga berakibat tidak bisanya orang mengakses ke depan. Sehingga dia pun mudah tertipu. Kalau orang sudah mulai sadar sebagai warganegara akan hak-haknya, dan hak-hak dasarnya sudah terpenuhi seperti pendidikan, ekonomi, dan lainnya, mana mau orang bekerja hanya sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di luar negeri. Yang jelas, selama kemiskinan tidak terselesaikan, kemiskinan yang dise-babkan oleh faktor struktural atau kebijakankebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat tapi lebih mementingkan kepentingan asing dan modal, pada akhirnya rakyat kita menjadi korban trafficking. Dalam kaitan ini, saya melihat, justru negara bertindak sebagai ‘pelaku trafficking’. Dengan tidak memperbaiki mekanisme hukum, dengan kebocoran anggaran yang lebih besar dimana-

mana, maka untuk penegakan hukum, untuk pelatihan, orang kesulitan mengakses pendidikan, akan menyebabkan warganegara kemudian tidak mengalami kemajuan. Hingga pada akhirnya mereka akan mudah terjebak dan termanupulasi oleh para pelaku trafficking. Langkah-langkah apa sajakah yang harus dilakukan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana trafficking? Paradigma berpikir di pemerintah harus berubah, bahwa kebijakan ekonominya harus bukan pro pasar, tapi pro rakyat. Jadi, tidak hanya sekedar memperhitungkan faktor supply and demand saja, tapi harus memperhitungkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Jadi intinya, selama kebijakan pemerintah yang kata orang, neo-liberal atau pro pada pasar atau modal atau kepentingan asing, maka masalah trafficking akan terus bertambah. Pokoknya, inti dari trafficking itu adalah ketidakberpihakan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya secara ekonomi dan hukum kepada rakyatnya. ]

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK EKSKLUSIF

Ir H Alex Noerdin SH :

Sukses Sea Games XXVI,

Bukan Tujuan Akhir 18

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

TOPIK EKSKLUSIF

Alex Noerdin bersama Wapres, Boediono, saat kunjungan kerja meninjau persiapan SEA GAMES di Palembang.

i sela-sela acara tersebut, Iwan Purnama, Gaus Kaisuku, Khairul Amri dan fotographer Satria Setiadi mewawancarai Gubernur Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin SH, di Griya Agung seputar kunjungan kerja Wapres Boediono dan persiapan penyelenggaraan Sea Games XXVI. Berikut petikan wawancaranya. Wakil Presiden Boediono melakukan kunjungan ke beberapa tempat di Sumatera Selatan dari tanggal 20-21 Januari 2011. Apa inti dari kunjungan kerja Wapres tersebut? Beliau melihat ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Jadi dalam satu kunjungan Wapres Boediono ini ada lima acara, tiga di antaranya adalah acara ketahanan pangan dan PNPM Mandiri. Wapres Boediono merasa sangat puas, mulai dari kunjungannya ke Desa Tanjung Lago, Desa Banyu Urip, Seduduk Putih, Jaka Baring, kemudian terakhir di Griya Agung. Yang kedua misi beliau adalah melihat kesiapan pelaksanaan Sea Games XXVI di Palembang. Informasi apa saja yang Anda sampaikan kepada Wapres Boediono dalam beberapa pertemuan tersebut? Ya, mereka tanya, saya jawab. Ten-

tunya jawaban itu berdasarkan data. Misalnya tentang penambahan dan renovasi venues-venues sudah sekian persen diselesaikan. Dan dalam memberikan penjelasan tersebut saya tidak bisa berbohong, karena semua berdasarkan data. Apalagi, sebelumnya pagi tadi Pak Menpora Andi Alfian Malarangeng sudah duluan selama tiga jam mengecek pembangunan venues-venues tersebut. Kami perkirakan, nanti pada bulan April 2011, venues-venues itu sudah ada yang jadi. Sekarang mungkin baru dilihat proses pembangunannya saja. Tapi jika dilihat dari berapa ribu tiang pancang yang ditanam, belum lagi proses memindahkan kira-kira satu juta kubik tanah untuk menimbun bekas area rawa, yang diangkut melalui jalan raya umum dan kadang menemui kendala. Tadi Anda mengatakan Wapres Boediono sangat tertarik ketika berkunjung ke Seduduk Putih yang menjadi lokasi PNPM Mandiri, bisa dijelaskan alasan ketertarikan beliau? Karena program PNPM cuma dilihat satu di situ (Seduduk Putih). Selain itu ada juga program pertanian di Tanjung Lago, dan yang lainnya. Kebetulan memang kelihatan bagus sekali antusiasme dari ibu-ibu di sana, karena sebagian be-

sar diikuti oleh kaum ibu-ibu. Kemudian semangat dan hasil kerja mereka juga bagus. Saya sendiri surprise juga apalagi Wapres Boediono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan Indonesia menjadi juara umum Sea Games XXVI di Sumatera Selatan dan DKI Jakarta. Bagaimana Anda menyikapi keinginan Presiden tersebut? Itu harapan kita semua. Makanya kita berharap kepada yang punya kompetensi paling besar untuk hal ini adalah, pertama PB (Pengurus Besar) cabangcabang olah raga, kedua KONI, dan ketiga Kemenpora. Kami memfasilitasi agar atlit kita tidur senang, makan cukup, latihan pun cukup. Berapa target medali emas yang diraih atlit dari Sumatera Selatan? Target kita sebanyak-banyaknya. Kita harus berjuang secara optimal agar atlit dari Sumatera Selatan memenangkan setiap cabang olah raga yang diikutinya. Anggaran awal Sea Games XXVI dialokasikan sebesar Rp 1,6 triliun yang dibagi dua untuk Palembang dan DKI Jakarta. Apakah cukup anggaran sebesar itu, dan pos-pos anggaran itu diambil dari mana saja?

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK EKSKLUSIF foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

tiap tahun kita mendapatkan uang.

Jadi begini, kenapa kami tidak menggunakan anggaran APBD untuk pembiayaan pelaksanaan Sea Games XXVI di Sumatera Selatan. Karena anggaran APBD terbatas. Jika digunakan semua, sektor-sektor di APBD itu bisa terganggu. Karena itu, kita menggunakan APBN serta pihak ketiga. Kami pun tidak terima uang, hanya menerima barang. Tujuannya supaya jangan menjadi fitnah.

Sea Games XXVI merupakan ivent internasional, otomatis pelaksanaannya membutuhkan suasana yang kondusif. Bagaimana Anda menjamin kondisi kondusif di Sumsel? Sekarang saja sudah terlihat kondusif. Lagi pula ivent ini bukan menjadi tujuan akhir, tapi untuk tujuan perantara saja untuk menaikkan gengsi Sumatera Selatan, mulai dari pamor sampai daya saingnya. Daya saing itu akan mendatangkan investasi, dan sekarang sudah terbukti. Baru dua minggu Sumsel ditetapkan sebagai penyelenggara Sea Games, sudah masuk investor dari India, dan negara lainnya. foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

Bisa diperjelas kerjasama dengan pihak ketiga itu polanya seperti apa? Misalnya kerjasama dengan sistem BOT (Build, Operate and Transfer), sebagai contoh ada gedung olahraga di kampus, umurnya sudah 40 tahun. Bangunan gedungnya sudah rusak, ko-

tor, dan jorok. Kemudian kita tenderkan kepada pihak ketiga. Sebelumnya kita katakan bahwa siapa yang berani membangun gedung kampus itu memperbaiki menjadi bangunan bertaraf internasional: full AC, ada lighting, sound system, dan fasilitas lainnya, dan pihak ketiga itu juga boleh membangun tambahan bisnisnya di situ. Tapi kontrak kerjasama itu dilaksanakan selama 28 tahun, setelah itu diserahkan kembali pengelolaannya kepada kita, sehingga tidak ada perpindahan asset, namun pihak ketiga itu punya royalty setiap tahun. Sekarang saya tanya, ada tidak gagasan yang lebih cerdas dari sistem kerjasama seperti itu. Kita dapat gedung baru yang bisa digunakan langsung, beberapa tahun lagi kita mendapatkan asset gedung itu, dan

Bagaimana meyakinkan pihak ketiga agar bersedia bekerja sama dengan sistem tersebut? Mereka kan menghitung, dia dapat membangun hotel dan mall di sini, kemudian mereka memperkirakan masuk tidak hitung-hitungannya. Kemudian, mereka sanggup royaltinya berapa? Jadi kita dapat uang, sementara mereka tidak rugi. Karena itu, janganlah apa yang sedang kita kerjakan untuk pembangunan di Sumsel ini selalu suudzon. Saya ini bukan anak kecil, sudah tua. Nanti kalau salah pasti ketahuan. Tapi jika ada orang sampai hati (tega) mendemo dan mengadukan saya, itu pasti ada maksud lain dong?

Gubernur Sumsel Alex Noerdin meninjau lokasi pembangunan gedung olahraga di area Stadion Jaka Baring.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: Teddy/Dok. MajalahTopik

TOPIK EKSKLUSIF

(Kabiro Humas & Protokol Pemprov Sumsel)

Gelora Sriwijaya -Jaka Baring di Palembang. foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

Robby Kurniawan, S.Stp, MM

Secara garis besar hitung-hitungan benefit yang masuk ke Sumatera Selatan setelah pelaksanaan Sea Games ini kira-kira berapa angkanya? Ya itu tadi, investasi yang masuk ke Sumatera Selatan luar biasa, miliaran dollar. Dan kami mendapat satu komplek olahraga, mendapat Rp 2,2 triliun dengan modal awal Rp 100 miliar. Artinya dengan umpan kecil dapat ikan besar. Sasaran akhir Anda seperti apa? Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekarang biaya pendidikan sudah gratis, berobat gratis, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan akan tercipta bila ada investasi masuk di sektor yang produktif. Dan penciptaan lapangan pekerjaan itu harus dalam jumlah yang besar supaya terasa manfaatnya. Contohnya, pembangunan kawasan Tanjung Si Api-Api dan pembangunan rel kereta api selama tiga tahun merekrut lebih dari 100 ribu tenaga kerja dari Sumsel. Jadi rakyat kami, khususnya untuk masyarakat paling miskin, tidak perlu bayar uang sekolah untuk anakanaknya, berobat juga tidak bayar. Beberapa waktu lalu Anda mendapat penghargaan dari salah satu Konsultan Politik Independen sebagai salah satu gubernur terpopuler. Bagaimana Anda memaknai penghargaan tersebut? Saya tidak mengenal mereka. Ternyata mengamati berita-berita tentang saya dari media massa, khususnya

Master Plan Wisma Atlet Jaka Baring, Palembang.

surat kabar. Jadi, mana yang diberitakan paling banyak tetapi dengan tone yang positif. Sebab, saya dengan Gayus kalah. Secara pribadi, pemberian penghargaan itu merupakan suatu kebanggaan buat saya. Apalagi saya pejabat di Palembang, bukan di Jakarta. Jika saya pejabat di Jakarta, apa yang saya katakan pasti akan dimuat di media massa. Seperti di sini, apa yang saya katakan, tujuh media lokal akan memuatnya. Anda tidak melihat penghargaan Anda sebagai pejabat daerah ini tapi sudah masuk dalam kancah tokoh nasional? Saya tidak mau mikir apakah saya ini baru sebatas tokoh lokal atau sudah masuk tokoh nasional. Yang penting saya kerja. Saya ingin membuktikan

bahwa jika kita mau bekerja dengan baik, maka tidak akan terpuruk. Untuk Sea Games XXVI, misalnya, kami tidak punya uang, tapi punya nafsu ingin mensukseskan penyelenggaraan ivent tersebut. Namun kami juga punya jiwa entrepreneurship, sehingga dari modal hanya Rp 100 miliar akhirnya mendapat uang Rp 2,2 triliun. Artinya, bisa saja Anda nantinya akan naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya sebagai menteri atau jabatan yang lebih tinggi lainnya? Belum tentu juga. Mungkin juga setelah selesai masa jabatan saya (sebagai Gubernur Sumsel), saya pensiun. Ya, ingin menikmati hidup. Kalau sekarang, baca koran saja tidak sempat. ]

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

TOPIK EKSKLUSIF

Alex Noerdin saat menerima pagu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Rekam Jejak Ir H Alex Noerdin SH

Sosok Unggul Pembawa Perubahan Alex Noerdin merupakan sosok yang sangat fenomenal. Sebagai seorang kepala daerah, ia mampu menembus batas-batas daerah. Keberhasilan sebagai seorang gubernur mendapat apresiasi dari masyarakat, tidak hanya di daerahnya tapi juga secara nasional. Sehingga Alex pantas ditasbihkan sebagai tokoh nasional.

Alex Noerdin dilahirkan di Palembang pada 9 September 1950. Saat itu, Presiden Soekarno menengoknya di rumah sakit. Ayahnya, Mayor Noerdin Pandji, menjabat Komandan KMKB (Komando Markas Kota Besar) Palembang kala itu. Darah pejuang yang menitis dari sang ayah dan wejangan untuk selalu peduli sesama telah mengantar Alex Noerdin menjadi pemimpin yang penuh kasih dan mencintai rakyatnya. Ia juga pemimpin yang tegas, pantang menyerah, dan selalu terusik mencari terobosan atau inovasi serta berani mengambil risiko, sejauh hal itu mempunyai manfaat bagi daerah dan rakyatnya. Mantan Bupati Banyuasin dua pe-

riode (tahun 2001-2006 dan 2006 â&#x20AC;&#x201C; sebelum menjadi Gubernur Sumsel) ini dikenal memiliki visi yang tajam dan jelas. Ketika mengawali tugasnya sebagai Bupati Banyuasin, tahun 2001 kondisi daerah yang beribukota Sekayu ini boleh dibilang memprihatinkan. Ketika itu orang menyebut Musi Banyuasin layaknya dusun tinggal. Infrastruktur umum minim, fasilitas pendidikan dan kesehatan kurang memadai, dan banyak warganya memilih pergi ke daerah lain yang lebih maju. Inilah fakta yang harus dihadapi Alex. Alex Noerdin kemudian melakukan terobosan (shortcut strategy), memotong rantai birokrasi yang tidak memiliki nilai tambah. Ia dengan jeli mengawali pembangunan Muba dari sektor yang paling

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

dasar dan vital: pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci dari pembangunan berkelanjutan, begitulah jalan berpikirnya. Ia kemudian melancarkan program Berobat Gratis dan Sekolah Gratis. Untuk itu dialokasikannya anggaran pendidikan pada APBD sebesar 20 persen lebih. Hal itu ia lakukan secara konsisten sejak tahun 2002 dan terbukti sukses. Pada saat itu bahkan hingga sekarang, jarang daerah di Indonesia mampu mewujudkan amanah undang undang untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Ia memanfaatkan sumber daya alam Muba untuk meningkatkan kualitas SDM warganya. Inilah salah satu bukti kejelian dan kepeloporannya. Sekayu kini menjadi

TOPIK EKSKLUSIF adanya pemanfaatan sumber daya alam menjadi investasi bagi sumber daya manusia. Ini langkah cerdas yang diambil oleh pemimpin daerah,” katanya.

foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

daerah yang lebih maju dan modern. Bahkan mantan Menteri Negara Otonomi Daerah, Ryass Rasjid memuji langkahnya ini. “Saya salut dengan

foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

Alex Noerdin bersama para murid siswa siswi SLTP dan SLTA .

foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

Alex Noerdin memberikan bantuan kepada kaum Manula dan Dhuafa.

Alex Noerdin menunjukkan rasa hormat kepada para sepuh.

Sementara pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit menyebutnya sebagai salah satu bibit unggulan daerah yang mampu membuat perubahan. “Lihat saja, betapa banyak pejabat daerah yang benar-benar merupakan pemimpin di daerahnya. Mereka bekerja keras bahkan mengabdi pada masyarakatnya,” ujar Sukardi. Pengakuan yang paling menonjol adalah penghargaan Satyalencana Pembangunan yang diterimanya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2007. Alex Noerdin tidak hanya dikenal di lingkungan Muba atau Sumsel saja. Ia menembus batas-batas daerah. Di level nasional, ia dipercaya menjadi Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), yang kini berubah nama menjadi Badan Koordinasi Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) periode 2005-2008. Selain itu ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas (FKPDM) periode 20052008. Melalui FKPDM inilah ia memperjuangkan pembagian hasil migas yang lebih fair antara daerah dengan pemerintah pusat. Seorang pemimpin harus gigih memperjuangkan kesejahteraan daerahnya. Untuk membangun daerah, Alex juga piawai merangkul investor. Ia punya jaringan luas untuk itu. Terbukti, ia bisa mengajak kerjasama investor nasional maupun internasional untuk turut mengembangkan Muba, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun industri, dan pertambangan, serta perkebunan. Ia selalu memegang prinsip, seorang pemimpin layaknya pejuang. Ia harus punya komitmen kuat memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya. Salah satu wasiat berharga dari almarhum ayahnya yang terus dipegangnya adalah agar selalu berorientasi bagi kejayaan rakyat dan daerahnya serta rela berkorban. Seorang pemimpin harus senantiasa memegang amanah. “Saya tidak mau menjadi orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya,” ujar Alex. Sikap untuk menjadi pemimpin selalu memegang amanah itulah yang ia canangkan untuk memimpin Sumatera Selatan kini. Bersama seluruh lapisan masyarakat, jajaran pemerintah daerah dan birokrasi, ia yakin Sumsel bisa lebih maju dari kondisi sekarang. ]

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK EKSKLUSIF

Biodata Ir H Alex Noerdin SH Data Pribadi:

Nama Tempat, tanggal lahir Agama Isteri Tempat, tanggal lahir Anak Menantu Cucu

: Ir H Alex Noerdin SH : Palembang, 9 September 1950 : Islam : Hj Sri Eliza Alex : Palembang, 27 September 1952 : 1. H Dodi Reza Alex, Lic.Econ, MBA 2. Deni Akendra Alex (almarhum) 3. Hj Luri Elza Alex, SH, LLM : 1. Hj Thia Yufada 2. H Marko Klem, LLM : 1. Aletta Khayarra, LLM 2. Atalie Mazzaya Alex

Riwayat Pendidikan:

1. Fakultas Teknik Universitas Trisakti, Jakarta. Lulus tahun 1980 2. Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta. Lulus tahun 1981

Pendidikan Tambahan:

1. International Training Course in Regional Development Planning, UNCRD, Nagoya, Jepang (1985) 2. Post Graduate Diploma: Integrated Development Management Institute for Housing Studies, Rotterdam, Belanda (19871988) 3. Program of the United Housing and Urbanization, Harvard University, Cambridge, USA (1992) 4. International Training Course ini Integrated Urban Policy, UNFP, Kobe, Jepang (1996)

foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

Riwayat Jabatan:

Gubernur Sumsel Alex Noerdin.

1. Staf Bappeda TK I Sumatera Selatan (1981) 2. Kasi Perhubungan dan Pariwisata Bappeda TK I Sumatera Selatan (1983) 3. Pj. Kabid Fisik Prasarana Bappeda TK I Sumatera Selatan (1998) 4. Kacabdin Pariwisata Kodya Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin (1989) 5. Kepala Dinas Pariwisata Kodya Palembang (1990) 6. Ketua Bappeda Kodya Palembang (1994) 7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (1998) 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (1999) 9. Bupati Musi Banyuasin (2001-2006)

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

TOPIK EKSKLUSIF

Bersama Istri, anak dan cucu.

Penghargaan:

1. Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN (2002) 2. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden RI (2002) 3. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dari Mendiknas (2002) 4. ASKES Award ‘Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Sistem Asuransi Kesehatan’ 5. Anugerah dalam rangka Pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara dari Presiden RI (2002) 6. Bintang Legiun Veteran RI (2002) 7. Satyalancana Wirakarya dari Presiden RI dan Wirakarya Kencana dari Kepala BKKBN (2003) 8. Penghargaan atas Partisipasi dan Prakarsanya dalam Mengembangkan Berbagai Program/Kegiatan Mewujudkan Ketahanan Pangan di Wilayahnya dari Gubernur Sumsel (2003) 9. Manggala Karya Bakti Husada Arutala atas Pengabdian dan Jasa Besar di Bidang Pembangunan Kesehatan dari Menteri Kesehatan RI (2003) 10. Penghargaan di Bidang Ketahanan Pangan dari Presiden RI (2004) 11. Satya Lancana Pembangunan (2004)

12. Lencana Aditya Karya Mahatua Yoda Utama II dari Menteri Sosial RI (2004) 13. Piala Adipura Kategori Kota Kecil Terbersih (2004-2005) 14. Penerima Gelar Adat “Yang Dipertuan Datuk Sri Paduka Baginda” dari Yang Dipertuan Agung Raja Alam Pagaruyung (2005) 15. Adi Manggala Krida dari Presiden RI (2005) 16. Anugerah Kepemudaan Tahun 2005 dari Pemerintah Republik Indonesia, Pengakuan PBB, dan ASEAN (2005) 17. Bintang Kelas Utama Pemuda Pancamarga 18. Piagam Penghargaan Widya Praja

foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

10. Bupati Musi Banyuasin (20062008) 11. Gubernur Sumatera Selatan (20082013)

dari PGRI (2006) 19. Lencana Melati dari Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (2006) 20. Piala Citra Pelayanan Prima Bidang Air Bersih dari Presiden RI (2006) 21. Piala Adipura Kategori Kota Kecil Terbersih (2005-2006) 22. Pembina Karang Taruna dari Gubernur Sumsel (2007) 23. Penghargaan dari World BankEENET Asia-IDP Norway dan Mendiknas atas komitmen yang kuat dan investasi di bidang pendidikan untuk semua dalam seting Inklusif (2007) 24. Lencana Adi Bakti Nelayan Tani Utama dari Ketua Umum KTNA (2007) 25. Satya Lencana Wirakarya dan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI (2007) 26. Anggota Kehormatan Korps Brimob Polri atas jasa-jasa terhadap pembinaan dan perkembangan Brimob Polri (2007) 27. Piala Adipura Kategori Kota Kecil Terbersih (2006-2007) 28. Satya Lencana Wirakarya Pembangunan Bidang Pendidikan dari Presiden RI (2007) 29. Penghargaan Menteri Negara Perempuan RI atas diterbitkannya Perda Akte Kelahiran Bebas Bea (2007) 30. Piala Adipura Kategori Kota Kecil Terbersih (2007-2008) 31. Warga Kehormatan Korps Pasukan Khas (Baret Jingga) Angkatan Udara TNI (2008) 32. Dan lain-lain ]

Bersama Yusuf Kalla saat acara penghargaan Charta Politika Awards 2010.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK EKSKLUSIF

foto: Dok. Humas Pemprov Sumsel

Alex Noerdin Kepala Daerah Paling Berpengaruh di 2010

Gubernur Sumsel Alex Noerdin saat menerima penghargaan Charta Politika Awards 2010 untuk kategori kepala daerah paling berpengaruh tahun 2010.

ubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin SH, meraih Charta Politika Awards 2010 untuk katagori kepala daerah paling berpengaruh tahun 2010. Hasil media Tracking Charta Politika Indonesia menunjukan jumlah intensitas pemberitaan Alex Noerdin mencapai 394 artikel berita. Terutama didukung oleh pemberitaan sebagai penyelenggara SEA Games XXVI di Sumsel 2011. Untuk kategori ini, Alex Noerdin unggul di antara tiga gubernur lain yang juga dinominasikan Charta Politika Indonesia sebagai kepala daerah peraih awards untuk 2010, yakni Gubernur DKI, Gubernur Jabar, dan Gubernur Jatim. Direktur Riset Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya pada acara penyerahan Charta Politika Awards di Hotel Nikko, Jakarta, beberapa waktu lalu menjelaskan, sejak 2009 Charta Politika Indonesia rutin mengadakan even tahunan Charta Politika Awards, yakni ajang penghargaan kepada para tokoh yang dinilai menjadi pemuka opini dan mempunyai pengaruh besar terhadap konste-

lasi pemberitaan di media. Berdasarkan riset yang dilakukan Amerika Serikat (Mc-Combs & Shaw 2008), ditemukan bahwa media masih sangat menentukan dalam membentuk pola pikir audiens. Khususnya audiens yang tidak memiliki interaksi langsung dengan kejadian sebenarnya. Menyikapi kondisi ini, Charta Politika Indonesia menyadari pentingnya penelitian dengan metode survei berdasarkan penelusuran media (media tracking). Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh tokoh di media, Charta Politika melakukan survei media. Survei tersebut dilakukan dengan metode purposive sampling pada enam surat kabar nasional, yakni Kompas, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Republika, Rakyat Merdeka, dan Indo Pos. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan dan menganalisis semua berita nasional (content analysis) dengan memberikan pembobotan dan tone terhadap tiap artikel berita. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengklasifikasikan dan

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

memberikan pembobotan pemberitaan berdasarkan isu, tokoh, dan lembaga. Pada tahap akhir dilakukan analisis pernyataan tokoh di media, melakukan pemetaan trend-trend isu, pemetaan social networking, dan pola dukungan media terhadap sebuah obyek. Periode penelitian dilakukan pada kurun waktu 1 Januari â&#x20AC;&#x201C; 31 Desember 2010. Berdasarkan data media tracking, Charta Politika Indonesia menetapkan tokoh-tokoh yang menjadi opini dan paling berpengaruh di media selama tahun 2010. Terdapat tujuh katagori penghargaan Charta Politika Awards tahun 2010, yakni kategori Kepala Daerah, Pimpinan Lembaga Negara, Pimpinan Kementerian/Lembaga Non Pemerintah, Politisi Parpol Oposisi, Politisi Parpol Koalisi Pemerintah, Aktivis LSM/Pengamat Politik, dan Lifetime Achievement. Ditemui seusai acara dengan Wapres Boediono di Griya Agung, Rumah Dinas Gubernur Sumsel, Alex mengatakan penghargaan ini bukan tujuan melainkan sebagai pemacu untuk memotivasi dalam berkarya yang lebih bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel selama ini memang sudah seharusnya dilakukan oleh para pemimpin di negeri ini. Menyinggung masalah penilaianpenilaian pengamat politik Burhanuddin Muhtadi bahwa kepemimpinan di negeri ini cenderung menggunakan gaya on air (pencitraan) dan off air, Alex mengatakan hal itu tidak berlaku bagi dirinya. Menurutnya, dirinya lebih suka gaya apa adanya. Menyinggung soal SEA Games XXVI yang menjadi salah satu topik pemberitaan dominan di media nasional, Alex menyampaikan dirinya mengapresiasi media yang telah turut menyebarluaskan SEA Games XXVI ke masyarakat hingga tingkat nasional. â&#x20AC;&#x153;SEA Games hanyalah sasaran antara untuk menggaet sebanyak-banyaknya investor untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel,â&#x20AC;? kata Alex Noerdin. ] Gaus/Iwan P/Amri

foto: Teddy/Dok. MajalahTopik

TOPIK EKSKLUSIF

Venues Sea Games XXVI Siap Pada Waktunya

alah satu agenda kunjungan Wakil Presiden Boediyono ke Palembang adalah memantau langsung persiapan Kota Palembang menjadi salah satu tuan rumah Sea Games ke 26 yang akan berlangsung pada 11 November 2011. Setelah meninjau langsung ke lokasilokasi venues yang dibangun serta mendengarkan paparan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin di Sport Centre Jakabaring, Wapres menyatakan optimismenya bahwa pembangunan venues-venues tersebut akan selesai tepat pada waktunya. Pada saat rapat di Jakabaring, Gubernur Alex Noerdin menjelaskan secara detail tentang pembangunan venues satu persatu kepada Wakil Presiden. Selain itu, Wapres juga meminta keterangan langsung pimpinan proyek di lapangan. Menurut Menegpora Andi Malarangeng yang ikut dalam rombongan, Wapres yakin secara keseluruhan program pembangunan di Sumsel terkait persiapan Sea Games masih sesuai dengan schedule. Meskipun ada beberapa venues yang progresnya minus 1-2% dari jadual. Namun di beberapa venues justru melebihi target hingga 5 persen. Andi sendiri bahkan mengadakan sidak (inpeksi mendadak) ke kawasan pembangunan Venues Sea Games di Jakabaring Sport City. Dia sengaja tidak ikut rombongan yang berkunjung ke

Banyuasin untuk melihat perkembangan pembangunan venues satu persatu. “Dari hasil pantauan saya, memang masih ada yang masih perlu percepatan. Namun yang terpenting pembangunan itu semuanya sudah berjalan,” kata Menegpora. Dalam sidak tersebut Menegpora yang didampingi Kepala Dinas Cipta Karya Rizal Abdullah dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga langsung menuju Wisma Atlet. Menjawab pertanyaan Menegpora, Project Manager pembangunan Wisma Atlet, Mumu Mulyadi, dari PT Duta Graha menjelaskan, pembangunan Wisma Atlet telah mencapai 6 persen. Lebih lanjut Mumu menjelaskan pada awal Februari pembangunan sudah memasuki proses pembangunan rangka baja. “Target kita pertengahan Juli akan rampung, namun akhir Maret bangunan wisma atlet ini sudah akan terlihat. Khusus pengerjaan sistem free cost, struktur lantai ditengah dikerjakan di Jakarta,” jelas Mumu. Di sela kunjungan tersebut tak lupa Andi mengingatkan pengembang agar mengecek terus menerus persiapan pembangunan khususnya yang menyangkut pemesanan barang dari luar negeri. Jangan sampai ada hambatan, baik waktu pengiriman maupun kendala perjalanan kapal. Sementara Kepala Dinas Cipta Karya Rizal Abdullah mengatakan pihaknya

akan berupaya secara maksimal, sebelum tenggat waktu yang ditetapkan seluruh venues sudah selesai. Dia mencontohkan seperti Lapangan Tenis yang akan rampung pada April 2011. “Deadline dari SEA Games Organizing Comitte sendiri menyebutkan, tiga bulan sebelum pelaksanaan seluruh venues harus sudah diselesaikan. Kita optimis bisa tepat waktu,” kata Rizal optimis. Lebih lanjut Andi menyampaikan bahwa venues atau tempat pertandingan tidak semuanya dibangun baru, karena cukup banyak venues-venues yang sebenarnya sudah eksis. Kalaupun ada renovasi tidak memerlukan waktu yang lama. Sedangkan Headquater (markas kontingan) yang dibangun baru pembangunannya bahkan sudah mencapai 99 persen. “Secara keseluruhan deviasi-deviasi dari planning masih dalam batas toleransi. Walaupun demikian kita harapkan tiga bulan sebelum penyelenggaraan semuanya sudah selesai,” harap Andi. Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan bahwa pihaknya akan terus memacu proses pembangunan venues. Ia yakin pembangunan arena pertandingan SEA Games XXVI pada bulan November 2011 di Palembang selesai bulan Juli. "Banyak yang tidak percaya kalau pembangunan arena pertandingan bisa selesai bulan Juli. Oleh sebab itu tolong berikan semangat pada masyarakat Sumsel," imbau Alex. Begitu seriusnya untuk mensukseskan perhelatan akbar ajang olahraga negara-negara Asean ini untuk pembukaannyapun dia sudah memikirkan. Jika cuaca hujan pihaknya telah menyiapkan teknologi agar opening dan closing ceremony dapat berjalan sesuai yang diharapkan. “Kalau hujan memang merepotkan, kembang api akan mati. Oleh karena itu kami telah berkoordinasi dengan BPPT untuk menempatkan satu pesawat yang bisa membuat hujan. Dengan teknologi itu bila di Jakabaring hujan, maka hujan itu akan bisa dipindahkan,”jelas Alex Melihat berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Sumsel, kiranya kita dapat berharap Kota Palembang yang menjadi tuan rumah utama Sea Games XXVI dapat melaksanakan perhelatan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat membuat masyarakat semakin bangga dengan daerahnya. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: Teddy/Dok. MajalahTopik

TOPIK SOSOK

Bambang Winahyo Warsono, SH, MH

(Inspektur Pemasyarakatan, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM)

Pentingnya Check and Balance Dalam Tugas

Masyarakat mungkin sudah tak asing dengan berita-berita dari media massa yang menyuguhkan berbagai peristiwa dari balik lembaga pemasyarakatan (lapas). Misalnya masalah klasik over kapasitas antara jumlah penghuni tahanan yang tidak sebanding dengan fasilitas yang ada, kaburnya para tahanan, transaksi narkoba di dalam lapas, perlakuan istimewa bagi tahanan dari kalangan atas, hingga terjadinya pertukaran narapidana.

emerintah, seperti dikatakan Bambang Winahyo Warsono, SH, MH, Inspektur Pemasyarakatan, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, memang terus berupaya membenahi persoalanpersoalan yang masih membelit di lapas/ rutan di Indonesia. Mulai dari perbaikan dan penambahan lapas, mempertegas tata tertib penghuni dan pengunjung di lapas, hingga mempersempit pemberian layanan istimewa kepada para tahanan. Lalu seperti apa penjabaran pembenahan lapas/rutan di Indonesia, berikut

penjelasan Bambang Winahyo Warsono kepada Iwan Purnama dan Syarifudin dari Majalah TOPIK dalam sebuah sesi wawancara di ruang kerjanya, 18 Januari 2011. Bisa dijelaskan tugas dan wewenang Inspektur Pemasyarakatan, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM? Tugas kita adalah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIK) . Jadi, tugas kita mengawasi, memberikan pendampingan, dan pengawasan

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

terhadap kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Kaitannya dengan adanya pembentukan wilayah, maka tugas kita dibatasi kewilayahannya, jadi tidak menyeluruh se-Indonesia. Sebelumnya, jabatan saya sebagai Koordinator Inspektur Pemasyarakatan, memang memberikan pendampingan, pengawasan seluruh Pemasyarakatan di Indonesia, baik itu Lapas, Bapas, Rutan, itu di bawah pengawasan Inspektur Pemasyarakatan. Namun sekarang sudah dilebur, sehingga inspektur-inspektur bidang itu tidak ada lagi, menjadi inspektur wilayah. Jadi inspektur wilayah itu peranannya sekarang lebih komprehensif. Dia bisa mengadakan pengawasan pendampingan untuk keuangan, kepegawaian, kepemasyarakatan, serta keimigrasian. Kewenangan lain? Kewenangan lain, kita menyusun pengawasan tahunan. Semua satuan

TOPIK SOSOK

Ke soal kasus pertukaran tahanan di Bojonegoro. Anda pernah mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan internal disimpulkan tidak ada satu pun petugas LP yang diduga terlibat kasus pertukaran Kasiem dengan Karni alias Kasiem palsu tersebut. Apa pertimbangannya? Saya pernah mengadakan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, di mana pemeriksaan tersebut bergabung dengan tim pemeriksa dari Direktorat Jenderal Permasyarakatan serta tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan sementara oleh tim gabungan, ternyata belum kita temukan adanya unsur keterlibatan petugas-petugas kita. Alasan kita cukup mendasar, pertama petugas kita tidak ada yang mendapatkan imbalan apapun dengan terjadinya peristiwa itu. Kedua, si terpidana—yang dieksekusi---yang namanya Kasiem, itu tidak ada datanya sama sekali di lembaga pemasyarakatan. Sehingga, di dalam mencocokkan data identitas yang bersangkutan, kita tidak ada pembanding. Data aslinya seperti apa kita tidak tahu. Apalagi data tersebut tidak dilengkapi foto jaksa eksekutor. Jadi jaksa eksekutor sendiri tidak melampirkan identitas-identitasnya, hanya data nama saja. Sedangkan si pelaku yang dimasukkan sebagai pengganti ke lapas, mengakui dirinya seperti yang disebutkan dalam data, memang sudah didiktekan seperti itu informasinya. Karni mengatakan, “Saya sudah didril oleh Pak Hasnomo sebagai pengacara saya untuk menyebutkan semua identitas Kasiem.” Artinya, Ibu Karni sudah diarahkan oleh Hasnomo jika ditanya petugas lapas, mulai dari penyebutan nama, tempat tang-

gal lahir, nama suami, nama orangtua. Pokoknya harus sudah dihafalkan tentang jati diri Kasiem oleh penggantinya Karni. Sayangnya begitu ditanya petugas pemasyarakatan, Karni lupa tanggal lahir si Kasiem, karena Karni buta aksara. Jadi motivasi dia hanya mendapat uang saja, dia tidak paham hukum. Yang pen ting dia bisa punya uang untuk mengatasi masalah orang tuanya yang kena stroke, dan punya hutang perawatan di rumah sakit sebesar Rp 7,5 juta. Tapi Kasiem menggunakan jasanya dengan memberi imbalan Rp 10 juta. Memang diakui dalam pemeriksaan oleh petugas kita, yang namanya Atmari, Kepala Subseksi Registrasi Lapas Kelas II Bojonegoro, pada awal Desember 2010 didatangi oleh Hasnomo, pengacara Kasiem. Intinya dia hanya menyampaikan bahwa ia akan memasukkan atau mengeksekusi seseorang ke dalam lapas. Hasnomo bilang, “Kira-kira nanti bisa tidak Bapak (Atmari) membantu klien saya agar tidak usah dimasukkan. Pak Atmari nanti tinggal tanda tangan berita acara saja.” Namun Atmari bilang bahwa dirinya tidak berani melakukan itu. Singkatnya Atmari menolak tawaran itu. Selesailah urusan itu, dan Atmari pun sudah lupa dengan usulan Hasnomo itu. Kemudian, pada hari Senin, 27 Desember 2010, wanita yang akan dieksekusi sudah datang ke tahanan. Atmari pun berfikir, “Oh ini toh orang yang mau diek-

sekusi.” Atmari pun sama sekali tidak ada pikiran bahwa saat itu ada penggantian tahanan. Malah Atmari berfikiran, “Nah benar kan dia menghadirkan orang yang akan dieksekusi, dia tidak berani bikin fiktif.” Atmari lantas dengan tulus dan apa adanya memerintahkan bawahannya, Fitri, untuk mengerol (mendata) tahanan yang akan dieksekusi tersebut. Pada waktu dirol, Fitri bertanya kepada wanita yang mengaku Kasiem ini mulai dari perkara yang lakukannya, nama dirinya, nama suami, dan seterusnya. Dan wanita ini ternyata memang sudah hafal betul. Hanya saja, walau itu menjadi pekerjaan rutin petugas registrasi di lapas, Atmari tidak menyadari bahwa ia harusnya punya kewajiban menyerahkan data kepada si Fitri untuk mencocokkan, tapi tidak diserahkan. Atmari hanya duduk mendampingi saja, lalu memasukkan data keputusan dari Mahkamah Agung itu ke registrasi. Padahal, tugas pokok dan fungsi dari registrasi, yaitu punya kewajiban mencocokkan nama atas penjelasan yang bersangkutan dengan data awal. Ketika hal itu dilakukan pada wanita pengganti itu, dia pikir sudah sama, dan tidak ada kecurigaan kepada wanita itu. Setelah itu, wanita itu dicap tiga jari oleh Atmari untuk dimasukkan ke registrasi lantas diperintahkan masuk ke blok tahanan wanita. Jadi Atmari tidak foto: Istimewa

kerja di jajaran Kementerian Hukum dan HAM harus diawasi oleh Inspektorat kami terkait sejauh mana kinerjanya. Kinerjanya baik atau tidak baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengawasi pelaksanaannya. Apalagi jika ada pengaduan, pengawasannya bisa dilakukan secara lebih intens. Jika ada pengaduan, maka harus menjadi pemeriksaan khusus (ad hoc), artinya ditunjuk langsung oleh Irjen untuk membentuk suatu tim, dan para auditornya bisa saja dibentuk secara gabungan.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK SOSOK

Artinya, pendataan tahanan baru itu tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang benar? Memang, perbaikan sistem inilah ke depan yang harus diperbaiki. Harusnya jaksa eksekutor sebelumnya menyerahkan data terpidana kepada kepala rutan atau kepala lapas. Apalagi orangnya itu kan kita tidak pernah tahu. Kita selalu berfikiran positif, tidak mungkin seorang aparat mau malakukan perbuatan yang seperti itu kan? Yang melanggar aturanya sendiri. Tupoksi eksekutor kan melaksanakan eksekusi terhadap yang harus dieksekusi, tidak mungkin harus mencari yang menggantikan orang yang akan dieksekusi. Dari kasus ini saya berfikir, jika seperti ini modelnya, tidak ada alat kontrol, lalu siapa yang harus dieksekusi? Yang paling berbahaya jika putusan Mahkamah Agung RI tentang pelaksanaan eksekusi pidana sumur hidup atau pidana mati. Jika orangnya ditukar, maka yang mati orang lain. Nantinya, terpidana mati yang sebenarnya malah keluyuran ke mana-mana. Makanya kalau ada pepatah atau istilah yang mengatakan, ini karena dibujuk oleh unsur lain seperti petugas lapas atau pengacara, ya salah. Tugas eksekutor itu tidak boleh kena bujukan. Jangankan kena bujukan, kena ancaman saja dia malah bisa balik mengancam orang tersebut. Mungkin sebelumnya pengacara Kasiem mengiming-iming akan memberikan suatu imbalan kepada aparat bila proses pertukaran tahanan ini berjalan dengan lancar? Unsur ini tidak diketemukan. Bukti lain lagi, jika ada koordinasi, ada perencanaan menyalahgunakan kewenangannya, kan sebetulnya tidak mungkin petugas lapas diajak omong-omong untuk merekayasa, tapi tidak dibicarakan pula bagian sebagai imbalannya. Aneh jika suatu kerja sama tidak dapat imbalan dari hasil kerja sama. Jika demikian, itu namanya bukan kerja sama tapi dikerjain sama-sama. Kalau pengacara Kasiem itu mengatakan ada unsur kerjasama, maka saya bantah. Karena yang namanya kerjasama harus ada unsur imbalan

sesuatu, itu baru kerjasama. Tapi tanpa imbalan itu namanya dikerjain sama-sama. Lha itu pegawai kita namanya mau dikerjain bersama-sama. Nah itu, pembelaan saya ke sana, karena pegawai kita tidak menerima apa-apa, dan itu diakui oleh Hasnomo bahwa dia tidak memberikan apa-apa. Tapi saya yakin, kepolisian itu tidak bodoh. Sebagai penyidik, dia akan tahu, dalam kaitannya dengan pemeriksaan, mereka mesti punya alat bukti yang cukup, didukung dengan kesaksian alat bukti lain yang cukup, baru ada penetapan bahwa seseorang itu bisa menjadi tersangka. Oleh sebab itu, jika waktu itu pengacaranya juga memasukkan pegawai lapas dalam perkara ini, polisi juga saya rasa akan tahu. Karena ini kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi petugas pemasyarakatan. Karena, dalam tupoksinya apa bisa petugas itu dibujuk-bujuk. Atau bila petugas lapas diajak kerjasama, apa ada imbalan sesuatu dari yang mengajak kerjasama. Jika tidak ada, mentah semua itu. Jika tidak diberikan sesuatu apapun, untuk apa membantu perkara ini, malah hanya menguntungkan yang mengarahkan, iya toh? Sedangkan penasehat hukum Kasiem mau ganti orang saja minta uang Rp 20 juta, malah naik menjadi Rp 22 juta. Itu yang terbongkar oleh kita. Jika dalam perkembangan pemeriksaan nantinya ada petugas pemasyarakatan yang terlibat, sanksi seperti apa yang diberikan? Untuk Atmari, sejauh ini dalam pemeriksaan gabungan yang kita lakukan, baik dari Inspektorat, Kanwil, Dirjen Per-

masyarakatan, belum ada pembuktian ada unsur keterlibatan. Hanya di sini sayangnya ada unsur kelalaian. Kelalaian dalam kaitannya menjalakan tugasnya terkait jabatannya. Itulah yang menjadi kerja pengawasan intern kita. Jadi APIK itu bekerja dalam urusan itu. Di mana apabila seorang pegawai nege-ri atau seorang pejabat di dalam jajaran Kementerian Hukum dan HAM melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan, maka tugas APIK melakukan pengawasan. Jika kelalaian itu dilakukan karena tidak melaksanakan tupoksinya dengan benar, maka akan kita jerat dengan ancaman hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010. Karena dia tidak cermat melakukan registrasi terhadap narapidana, kemudian menyerahkan kepada orang lain untuk mengadakan rolling (pendataan), tetapi dia tidak menyerahkan datanya. Atmari memang melakukan pendataan dalam rangka check and balance, karena pada dasarnya ia tidak mengetahui narapidana itu palsu. Tapi, jika Atmari dari awal sudah tahu narapidana itu palsu, untuk apa ia menyerahkan pendataan itu kepada orang lain, kan bisa ketahuan. Lebih bagus dirol sendiri, tidak perlu diserahkan kepada orang lain. Inilah yang ada dalam pemikiran kita. Justru karena ketulusan dan kejujuran itulah maka ia menyilahkan orang lain mengontrol wani ta tersebut. Hanya kesalahan dia tidak menyerahkan data awal Kasiem. Walaupun katakanlah tidak ada fotonya, tidak ada slip sidik jarinya, paling tidak dia mencocokkan keputusan dari Makamah Agung mulai dari nama diri, nama suami foto: Istimewa

mengetahui sama sekali bahwa wanita adalah Kasiem yang palsu. Karena dia tidak dilampirkan data dan foto dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor.

Pemeriksaan sel tahanan wanita.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: Istimewa

TOPIK SOSOK

Penyuluhan kepada para napi dan tahanan.

dan seterusnya. Cuma pada saat wanita itu ditanya tanggal lahirnya, dia malah menyebut tanggal lahirnya yang asli, bukan tanggal lahir Kasiem. Dia bilang dilahirkan di Bojonegoro, padahal Kasiem dilahirkan di Blora. Di situlah ada kelalaian dia mengapa tidak cermat dalam meregister orang. Kabarnya ada temuan blangkoblangko kosong surat eksekusi Kasiem? Oh tidak ada, kita tidak temukan blangko-blangko kosong. Yang kita temukan justru setelah ada kekeliruan tanggal lahir, tempat tanggal, itu dicoret paraf-coret paraf oleh Atmari untuk disesuaikan dengan laporan dari Mahkamah Agung. Tapi, jika pada awalnya dilampirkan foto narapidana aslinya, kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Karena wajahnya pasti berbeda. Sebetulnya Kasiem, selama berkasus, tidak pernah ditahan di rutan. Misalkan Kasiem pernah ditahan walaupun cuma sehari, pasti petugas sudah lihat data-data dan wajah si Kasiem. Sekarang yang kita harapkan di dalam mengeksekusi atau menahan seseorang, semua data-data terkait orang itu harus dilengkapi. Katakanlah kita tidak ada yang ahli dalam slip sidik jari, finger print itu belum ada ahlinya, yang penting itu sekarang yang tradisional saja itu harus dilengkapi foto. Jika fotonya berbeda dengan yang diserahkan, ngontrolnya gampang sekali. Tapi, soal pengakuan, itu tidak bisa kita salahkan. Apalagi pengakuannya persis sesuai dengan data, sehingga petugas tidak bisa disalahkan. Ibaratnya dia sudah

hafal mati. Karena itu, satu-satunya kunci untuk menghindari terulangnya kasus seperti ini adalah kelengkapan data dan foto. Makanya waktu itu Kakanwil Jawa Timur, termasuk Menteri Hukum dan HAM punya ide seperti itu dalam rangka check and balance. Kasus ini sendiri kita anggap sebagai pembelajaran yang bagus. Saya yakin, sebetulnya banyak peristiwa-peristiwa seperti ini, tapi yang terungkap baru perkara Kasiem ini. Sebelumnya Anda pernah menjumpai perkara seperti ini? Saya dulu pernah menjadi Kepala Seksi Registrasi merangkap Keamanan di Tanjung Pinang. Saya pernah menemukan penukaran tahanan dan langsung saya kembalikan. Karena orang tersebut ketika saya rol datanya tidak sesuai dengan data yang saya pegang. Anda melihat ada unsur kelalaian jaksa sebagai eksekutor. Karena seharusnya mereka yang menghantarkan narapidana sampai ke ruang tahanan? Ada unsur kelalaian di situ. Ini kan gara-gara kerja yang sifatnya rutinisme, yang dianggap ahâ&#x20AC;Ś sudahlah biasa. Kita tidak tahu perilaku jajaran bawahan kita. Makanya ada pengawasan melekat, inti kegunaan sebenarnya adalah untuk mengawasi apakah bawahan yang kita kasih tugas tadi melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kemauan dan ketentuan kita. Itu kan tidak pernah dicheck. Dikhawatirkan pada saat mau dieksekusi, terjadi pergantian tahanan, seperti yang dilakukan Kasiem. Masalah ini terjadi gara-gara yang punya tang-

gung jawab, eksekutornya tidak pernah nge-check dengan tidak melampirkan data serta foto aslinya. Jika pelengkapan data itu menjadi ketentuan wajib dari eksekutor, siapa pun yang bawa tahanantidak bisa mengelak, pengacara pun tidak bisa mengelak. Karena apa? Asli wajahnya. Lha, sekarang kan tidak. Umumnya sekarang alasannya-alasannya selalu kaitannya dengan masalah anggaran negara, misalnya tidak ada dana untuk rutinitas kegiatan tersebut. Kita juga seperti itu. Bagi tahanan maupun narapidana baru harus kita foto wajahnya, mulai dari muka, keliatan samping kiri dan kanan. Itu aturannya. Cuma uangnya tidak ada. Jadi kadangkadang kawan-kawan di lapangan itu berpandai-pandai, ya dengan cara mengadakan akrobat, yang penting perintah atasan bisa diwujudkan. Tapi kalau dibuka aslinya, waduh ya berat, anggaran untuk membuat seperti itu berat. Makanya betul, anggaran berbasis kinerja jika kinerjanya dilakukan seperti itu harusnya anggarannya ngikut. Ini kan tidak. Wacananya disampaikan, anggaranya juga ikut. Akhirnya alasan kawan-kawan jika bertanya, â&#x20AC;&#x153;Pak ini mana fotonya?â&#x20AC;? Lantas dijawab, â&#x20AC;&#x153;Wah anggarannya tidak ada.â&#x20AC;? Jangankan anggaran untuk memfoto, untuk menghantar transportasi orang itu, misalnya untuk menghadiri sidang dan lain sebagainya kadang-kadang pusing. Lihat saja ketentuan pengeluaran tahanan, harus ada pengawalan kepolisian. Anggaran pengawalan tahanan itu juga tidak ada. Bagaimana dengan penghantaran Karni ke tahanan, apakah dihantar dengan mobil tahanan atau dengan mobil pribadi Kasiem? Pada waktu tahap eksekusi, setelah kita periksa dengan Kasiem, rupanya dia ikut di mobil lain. Kasiem hanya melihat orang lain dieksekusi. Jadi antara Kasiem dan Karni berada di mobil yang berbeda? Ya, beda mobil. Karni dimobil tahanan, Kasiem di mobil pribadi. Kasiem melihat pengacaranya, Hasnomo, turun dengan jaksa. Begitu Karni masuk ke lapas, Hasnomo keluar dan langsung meminta uang Rp 10 juta kepada Kasiem. Kemudian dari uang perjalanan itu kita telusuri, apa ada, katakanlah Rp 1000 yang masuk ke petugas kita, ka-

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK SOSOK

Apa hikmah dari terbongkarnya kasus pertukaran tahanan ini? Makanya saya mengusulkan kepada Irjen Pemasyarakatan Depkum HAM, perlu dikasih reward terhadap seseorang yang masih menaruh atensi dalam menjalankan tugasnya seperti Ibu Ernis. Walaupun dari atensinya itu sampai membongkar aib orang lain. Namun, tujuan awalnya untuk menolong orang lain. Dalam masalah yang lain, Bagaimana dengan keberadaan rutan-rutan di luar institusi Depkum HAM? Rutan-rutan di luar institusi kita, yang berada di institusi kepolisian, bea cukai, kejaksaan agung, memang betul keberadaannya pada waktu itu untuk kelancaran pemeriksaan supaya tidak mondar-mandir. Khususnya untuk kepolisian, pada waktu itu, awalnya untuk pemeriksaan terhadap tersangka yang merupakan mantan anggota kepolisian. Pihak kepolisian meminta kepada Pak Menteri Hukum dan HAM agar diizinkan tidak digabungkan ke rutan yang berada di bawah institusi Kementerian Hukum dan HAM. Karena pernah terjadi suatu kejadian mantan anggota kepolisian dari kesatuan Reserse ditahan di rutan umum, akhirnya menjadi bulan-bulanan napi lainnya. Pak Menteri pun mengizinkan, kemudian diterbitkan Surat Keputusan oleh Menteri Hukum dan HAM. Inti dari SK Menteri itu agar cabang rumah tahanan negara yang berada di wilayah hukumnya, misalnya Kanwil setempat, tetap berada dalam lingkungan internal

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

mereka, baik kejaksaan agung, kepolisian, termasuk juga Polda-polda di beberapa daerah di Indonesia yang dilengkapi rumah tahanan. Hanya ada satu persoalan, setelah kita telaah, ada kekeliruan di dalam pembuatan SK. Memang betul Menteri berwenang mengeluarkan SK tentang keberadaan cabang rutan, tetapi seharusnya kepala rutan itu di-SK-kan oleh Menteri, karena itu adalah amanah Undang Undang. Mengapa harus begitu? Supaya koordinasi kepada kita tetap berjalan. Ini juga dalam rangka check and balance. Jika keberadaan kepala rutan ditetapkan oleh Menteri, otomatis dia mempunyai kewajiban melapor kepada Menteri. Menteri dalam hal ini kan melalui Kanwil termasuk juga ke Dirjen Depkum HAM. Karena pada waktu itu laporan mereka, misalnya dari kejaksaan agung, hanya melaporkan jumlah tahanannya saja. Tetapi, begitu tahanannya berubah status menjadi narapidana tidak ada laporannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Harusnya status rutan cabang itu hanya untuk tahanan sementara saja selama orang itu masih diperiksa. Kalau statusnya sudah meningkat menjadi narapidana, harus dipindahkan ke rutan umum. Karena keberadaannya jadi terlepas, unsur pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM juga tidak menjangkau ke sana. Sehi ngga kita tidak pernah melakukan sidak atau inspeksi ke rutan cabang. Padahal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM punya foto: Istimewa

lau ada akan kita tindak. Ternyata berdasarkan pemeriksaan tidak ada satu pun anggota kami yang menerima atas rekayasa tersebut. Jadi kerjasamanya itu di mana? Yang kedua kita bersyukur, saya masih punya anggota di lapangan yang atensinya terhadap tugas itu luar biasa. Pada waktu itu yang namanya Karni, kan sudah empat hari di dalam tahanan, petugas lapas blok wanita namanya Ernis melihat keluhan Karni yang sedang mendapat menstruasi. Anehnya, walau sudah dibalut sampai sampai empat lapis, darahnya masih tembus juga. Mungkin Karni stres, karena belum ada satupun kerabat atau keluarganya yang menjenguknya di penjara. Melihat kondisi Karni seperti itu, Ernis merasa kasihan. Ernis lantas berinisiatif membantu untuk memberitahu suami Karni. Kebetulan Ernis juga punya kenalan sekampung dengan Karni di Karanganyar. Atas bantuan petugas wanita itu Karni lantas bilang, “Iya Bu, terima kasih atas bantuannya.” Dia malah menjawab seperti itu. Makanya ketika saya memeriksa Karni saya tanya, kenapa menjawab seperti itu. Mengapa Anda tidak melarang. Lebih bagus jika tahu diri Anda palsu, kan bisa menolak bantuan Ibu Ernis. Tapi dia bilang, “Saya takut, Pak. Nanti malah saya dicurigai kalau saya palsu.” Ketika ada seseorang yang membesuk Karni, namanya Ibu Wahyu, ternyata orang itu juga tidak kenal dengan Karni. Akhirnya Karni pura-pura kenal karena ibu itu kaget kali pertama melihat dirinya. Ibu Wahyu sempat berkata, “Kok bukan Bu Bekti, yo?”. Bu Bekti tak lain adalah Ibu Kasiem yang bersuamikan Subekti. Setelah itu Ibu Wahyu bertanya kepada Karni kebutuhan yang diperlukannya. Karni hanya minta dibawakan buah salak. Ibu Wahyu berjanji esok hari akan memenuhi permintaan Karni, yakni buah salak. Setelah ibu itu keluar, Ernis masuk lagi ke blok wanita. Ernis lantas mengungkapkan kebingungan Ibu Wahyu saat bertemu Karni. Karena yang ditemuinya itu bukan Ibu Bekti (Ibu Kasiem). Akhirnya Karni mengakui bahwa dirinya bukan Kasiem. Dari pengakuan itu, Ernis langsung melapor ke Kalapas. Kalapas lantas memerintah untuk menghubungi kejaksaan. Sore itu juga didatangkan Kasiem yang asli dan langsung dimasukkan ke penjara, sementara Karni dibebaskan.

foto: Teddy/Dok. MajalahTopik

TOPIK SOSOK

wewenang untuk mengawasi? Kita punya kewenangan untuk me ngawasi keberadaan rutan di Indonesia. Tetapi, karena rutan cabang itu berada di luar institusi kita, sehingga kita tidak pernah melakukan pengawasan. Makanya, hal ini harus segera diperbaiki, termasuk meninjau kembali SK Menteri sebelumnya soal keberadaan rutan-rutan cabang tersebut. Diktum-diktumnya harus dibuat secara jelas, contohnya Kepala Rutan Cabang diangkat oleh Menteri, kemudian pengawasan harus tetap berada di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Jika diktum itu dilepas, ya sudah jalan sendiri. Makanya, kalau Gayus Tambunan bisa keluyuran ke mana-mana, kita tidak bisa dilibatkan ikut bersalah. Karena kita tidak melakukan pengawasan terhadap rutan cabang tersebut, dalam rangka check and balance atau saling kontrol. Makanya, munculnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, itu kan kaitannya dalam rangka check and balance. Jika masing-masing punya tahanan, masing-masing ngurus sendiri, maka sudah tidak bisa lagi dikontrol oleh KUHAP. Sebatas mana tahanan itu boleh berada di luar rutan? Tahanan memang boleh berada di luar rutan, tapi harus memenuhi ketentuan. Misalnya untuk pemeriksaan perkara, pemeriksaan kesehatan, atau untuk rekonstruksi. Lha, kalau rekonstruksi sampai berkali-kali seperti Gayus, kita

jadi curiga. Mosok, satu bulan rekonstruksi bisa sampai belasan kali. Bagaimana dengan kasus penyediaan fasilitas ruang tahanan mewah seperti yang diterima Arthalita Suryani alias Ayin? Ya, saya juga memeriksa pemberian fasilitas mewah yang diterima Ayin. Media sendiri waktu itu hanya mengekspos fasilitas mewah yang diterima Ayin, padahal waktu itu yang mendapat perlakuan istimewa ada lima orang. Mereka adalah Aling (kasus narkoba), Darmawati Dareho (kasus korupsi), Ines Wulandari (kasus korupsi) dan Eri Fuad (kasus korupsi), dan Ayin. Sanksi untuk Kapalas yang memberikan sel mewah kepada tahanan? Sanksinya tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, dalam perizinan pemberian fasilitas itu ada unsur-unsur pidana atau tidak. Kalau pimpinannya itu menerima suap, sanksinya berat, karena ada unsur pidana. Tapi kalau hanya menilai kebaikan yang selama ini sudah diterima dari narapidana itu karena dia telah berbuat baik untuk sesama, sanksinya tidak berat. Berarti pimpinan itu memberikan izin dengan menyalahi ketentuan tata tertib di lapas. Tata tertib itu pun sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jika dikatakan melanggar tata tertib, misalnya ada orang di dalam lapas melakukan perkelahian, pencurian, dan tindakan

kejahatan lainnya. Tapi jika ada unsurunsur bantuan oleh petugas, di situ kenanya, misalnya keributan itu dikompori oleh petugas lapas sendiri. Sekarang dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka atasan langsung yang menindak petugas yang melanggar disiplin. Kita (Inspektur Pemasyarakatan, Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM), hanya merekomendasikan apakah pelanggaran yang dilakukan pegawai lapas ini sudah ditindak atasannya atau belum. Jadi sifatnya kita hanya memberikan pendampingan saja, tidak melakukan penindakan. Tetapi, kalau atasanya itu tidak menindak, maka dia yang harus ditindak oleh atasan berikutnya. Mengapa bisa muncul perbedaan fasilitas tersebut, sementara semua warga binaan mendapat hak yang sama? Sebetulnya tidak ada perbedaan perlakuan sesama warga binaan. Kalau pun ada, itu hanya kebijakan-kebijakan lapas setempat dan dilakukan oleh oknum-oknum pejabat atau oknum petugas lapas. Karena sebetulnya aturannya tidak boleh. Contoh, ada warga binaan setiap hari diizinkan dibawakan makanan dari keluarganya. Padahal aturannya tidak boleh seperti itu. Kalau semua tahanan diizinkan menyantap makanan dari luar, maka warga binaan dari kalangan mampu akan membeli makanan yang enak-enak dari luar. Inilah yang kadangkadang terjadi penyuapan kepada petu-

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK SOSOK

Beberapa waktu lalu juga terkuak bisnis esek-esek di dalam lapas. Apa saja temuan inspektorat terkait bisnis esek-esek ini? Jadi begini, kalau kita bicara mengenai aturan, aturan kita belum ada untuk mengizinkan memberikan pelayanan penyaluran biologis terhadap warga binaan atau narapidana. Tetapi kita mengetahui kebutuhan biologis itu tidak memandang status seseorang, narapidana pun mempunyai kebutuhan biologis. Kadang, ada juga narapidana yang membujuk petugas bahkan sampai pejabat lapas agar difasilitasi untuk bisa mendapatkan pelayanan biologis tersebut. Nah, civil effect jika diberikan pelayananan tersebut biasanya mengucapkan â&#x20AC;&#x153;terima kasihâ&#x20AC;? sebagai imbalan. Ini yang namanya kerjasama. Padahal, aturannya tidak mengizinkan tindakan tersebut. Dari hasil penyelidikan kita kemarin terhadap fasilitas ruang kerja yang digunakan untuk menerima tamu wanita, apakah tamunya itu isteri si narapidana, tidak kami izinkan kembali menerima tamu. Bahkan dulu disiapkan juga toilet di ruang berkunjung. Tujuannya untuk membantu para pengunjung bila ingin buang air kecil tidak perlu keluar lapas. Tapi kan â&#x20AC;&#x153;otakâ&#x20AC;? mereka lain, toilet itu digunakan sebagai sarana hubungan biologis. Akhirnya temuan ini kita rekomendasikan Irjen Depkum HAM agar ruang berkunjung tidak perlu disediakan toilet. Jadi fasilitas toilet untuk pengunjung kami rekomendasikan disediakan di luar lapas. Bagaimana Anda menyikapi anggapan bahwa sebagian narkoba yang beredar di Indonesia dari orang dalam yang ditahan? Sejauh ini memang ada yang katanya bisa dibuktikan oleh BNN bahwa kasus seperti ini memang ada. Contohnya di Nusakambangan. Padahal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sendiri melihat Nusakambangan,

foto: Istimewa

gas agar diberikan izin yang semestinya dilarang peraturan dalam lapas. Jadi saya tegaskan, perlakuan istimewa dan tidak istimewa itu memang tidak ada. Kalaupun terjadi itu hanya tindakan oknumoknum lapas yang melakukan kesalahan secara administrasi. Ya, kadang-kadang ketahuan juga tindakan mereka. Bagi yang ketahuan pasti ditindak, sebaliknya kalau tidak ketahuan ya selamat terus.

Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

fasilitas-fasilitas untuk hubungan keluar seperti telepon selular, sudah diberantas oleh jajaran kita di sana. Tapi kok masih ada yang menggunakan telepon selular. Kalaupun tidak diberantas, telepon selular mestinya tidak bisa berfungsi, karena lokasinya berada di luar jangkauan daya pancar dari perangkat telekomunikasi (blank spot). Saya sendiri pernah menjabat Kepala Divisi Pemasyarakatan di Jawa Tengah selama empat tahun. Jadi Nusa kambangan di bawah kendali pengawasan saya. Saya sendiri paling sedih jika sedang bertugas ke Nusakambangan. Pasalnya telepon selular yang saya bawa tidak mendapat sinyal. Padahal saya membawa tiga telepon salular dengan tiga kartu yang berbeda. Tapi tiga-tiganya tidak ada sinyal. Makanya saya kagum jika ada unsur dari luar yang menemukan tahanan di Nusakambangan bisa melakukan komunikasi dengan dunia luar. Kita malah ingin lihat alat komunikasinya seperti apa. Karena memang di sana tidak ada sinyal. Mung-

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

kin saja, alat komunikasi itu bisa diaktifkan pada saat orang itu benar-benar ingin menjalin komunikasi dengan pihak luar. Jika diusut terbukti ditemukan alat komunikasi itu, dan diketahui ada petugas kita yang memasukan atau merakit alat ini, maka harus ditindak. Kemungkinan lain, bisa saja peredaran narkoba ini melalui cara tradisional. Para tahanan di Nusakambangan itu kan menerima kunjungan. Begitu pula tahanan asing yang ditahan di sana menerima kunjungan dari orang-orang asing atas izin kedutaan mereka masing-masing. Tapi tidak semuanya bermaksud baik, bisa saja tujuannya untuk melancarkan bisnis narkoba. Sehingga pada saat diberikan kesempatan berkunjung terjalin perbincangan di antara mereka tentang bisnis narkoba tersebut. Bisa saja si narapidana itu memberitahukan barang-barang haramnya yang masih disimpan di tempat-tempat tertentu dan memerintahkan kerabat yang mengunjunginya itu untuk memperdagangkannya kembali. Sementara petugas kita

TOPIK SOSOK hanya mengawasi saja tahanan yang dikunjungi, tapi tidak merekam apa yang mereka bicarakan. Nah, seusai melakukan kunjungan, barulah si pengunjung itu melaksanakan pesan-pesan dari narapidana itu untuk mengedarkan narkoba tersebut. Itulah yang terjadi, adanya peredaran narkoba yang dijalankan dari dalam tahanan. Langkah yang dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali? Kita bekerjasama dengan BNN memperketat semua data-data pengunjung untuk kita periksa kembali, agar bisa kita lacak. Sehingga kalau ada kasus, seperti terjadinya peredaran narkoba yang melibatkan warga binaan, bisa kita lacak lagi dari setiap pengunjung yang pernah mengunjunginya. Dan pendataan pengunjung itu wajib kita lakukan, termasuk pengunjung yang mengunjungi terpidana teroris. Tujuannya, bila ada tindakan teroris lagi yang berlangsung di luar, mudah untuk melacaknya.

foto: Istimewa

Dalam skala internasional, bagaimana Anda menyikapi wacana pertukaran tahananan yang diajukan empat negara, yaitu Australia, Hongkong, Brasil, dan Iran? Jika kita sudah memiliki landasan hukumnya, hukum ekstradisi, boleh saja. Kalau belum ada, kita bikin payung hukumnya dulu. Karena harus ada perjanjian antara kedua negara. Misalnya antara Indonesia dengan Australia, di situ boleh saja ada pertukaran tahanan. Dan di antaranya negara yang sudah menjalin perjanjian itu bisa saling mengawasi, apakah tahanan dari negara yang

Pemeriksaan Petugas Lapas.

bersangkutan setelah ditukar langsung dibebaskan atau tidak. Sejauh ini apa saja kendala yang dihadapi Inspektur Pemasyarakatan, Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugasnya? Sejauh ini khususnya di antara jajaran internal kita sendiri tidak ada hambatan. Paling hambatan kita karena obyek pemeriksaan (obrik) kita begitu besar, sehingga pengawasan kita agak lemah. Karena apa? Pertama, obrik itu ketemunya setelah disusun dalam susunan pengawasan. Di mana dalam tiga tahun harus sudah terperiksa sekali, jadi tidak setiap tahun harus bisa diperiksa. Karena terbentur oleh anggaran yang tersedia, sementara unit pelaksana tugasnya (satker) banyak yang harus diperiksa. Jadi anggarannya tidak memadai untuk memeriksa unit-unit pelaksana tugas itu setiap tahun. Contohnya, untuk pemeriksaan Lapas Cipinang. Jika tahun ini kita memeriksa Lapas Cipinang, tiga tahun lagi baru kita melakukan pemeriksaan lapas tersebut. Kecuali tiba-tiba ada kasus, seperti kasus gangguan keamanan di Lapas Cipinang, maka boleh diperiksa kembali. Dan itu sudah menjadi tugas pengawasan. Jadi yang sifatnya pengawasan khusus, karena ada gangguan keamanan, dalam satu bulan bisa dilakukan tiga sampai empat kali. Dalam melaksanakan tugas, kasus berat seperti apakah yang pernah Anda tangani? Kasus yang pernah saya tangani

antara lain ketika terjadi masalah di kantor wilayah hukum HAM kita di Papua Barat disegel masyarakat. Masyarakat melampiaskan kekecewaannya menyegel kantor kami karena banyak yang tidak diterima sebagai CPNS. Mereka mengharapkan yang diterima sebagai CPNS harus penduduk pribumi, bukan penduduk dari luar Papua Barat. Kita bahkan dikenakan denda sebesar Rp 26 miliar jika ingin membuka kantor yang segel tersebut oleh kepala suku di sana. Waktu itu, saya menyelesaikannya dengan menggunakan hukum formal bukan dengan hukum adat. Akhirnya saya meminta bantuan dari pihak kepolisian agar membantu menyelesaikan masalah tersebut melalui hukum formal. Kasus itu bagi saya paling berat, karena saya berhadapan dengan kepala suku di sana. Sanksi bagi petugas lapas yang paling berat seperti apa? Paling berat pemberhentian secara tidak hormat dan dipidanakan. Kesalahan yang dilakukannya umumnya bila sudah dibuktikan oleh penegak hukum yang lain, dalam hal ini kepolisian dan pengadilan, ia terlibat dalam unsur pidana. Contoh, petugas itu terbukti ikut mengedarkan narkoba di dalam lapas, dan kejahatan pidana lainnya. Pejabat lapas ada yang tersangkut perkara peredaran narkoba di dalam lapas? Kalau pimpinan lapas sepengetahuan saya belum pernah tersangkut masalah peredaran narkoba di dalam lapas. Tapi bagaimana dengan perkara HPH di Medan yang diduga melibatkan pejabat lapas? Itu oknum, bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat lapas. Kesalahannya oknum itu, tanpa dia sadari melakukan suatu perbuatan yang sebetulnya sesuai dengan ketentuan sebagai seorang petugas tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Contoh, dia memberikan izin. Izin itu ketentuannya harus dari atasan. Tapi dia mengizinkan sendiri. Tapi begitu diperiksa, dia melempar ke atasan, katanya atasannya sudah memberikan izin, padahal atasanya tidak mengetahuinya. Jadi dia â&#x20AC;&#x153;menjualâ&#x20AC;? nama atasannya. Kesalahan yang dilakukannya itu sangat fatal, karena untuk kepentingan dirinya sendiri. ]

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK OTONOMI

Pemprov Kaltim dan Pelindo Kerjasama Bangun Maloy

Gubernur Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak.

Pelabuhan sebagai pintu gerbang keluar masuk arus barang harus ditunjang dengan berbagai fasilitas yang memadai. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada peningkatan transportasi dan ekonomi pada alur laut. Sehingga pada akhirnya dapat lebih meningkatkan perputaran roda perekonomian.

emerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia membangun dan mengelola Pelabuhan Maloy di Sangkulirang, Kutai Timur. Kesepakatan kerja sama itu telah ditandatangani Gubernur Kalimantan Timur H Awang Faroek Ishak, kata Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kutai Timur Ardiansyah di Sangata. "Pembangunan Pelabuhan Maloy jalan terus, dan Gubernur sudah menandatangani kerja sama dengan pihak

Pelindo," katanya. Menurut Ardiansyah, penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT Pelindo disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan SulaimanGafur saat berkunjung ke Kutai Timur 19 Januari 2011. "Staf Ahli Gubernur Sulaiman Gafur tidak menyebutkan kapan dan apa isi kerja sama yang ditandatangani Gubernur Awang Faroek dengan pihak Pelindo, namun saya yakin itu kerja sama mengenai pembangunan KIPI Maloy,"

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

sebut Ardiansyah. Pemprov Kaltim berpendapat Pelabuhan Maloy bakal berdampak positif bagi upaya peningkatan aktivitas transportasi dan ekonomi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Kunjungan sehari Staf Ahli Gubernur ke Kutai Timur, menurut Ardiansyah, mewakili Pemerintah Provinsi untuk memantapkan koordinasi seputar rencana pembangunan Pelabuhan Maloy. Sulaiman Gafur juga menyampaikan bahwa rencana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun Pelabuhan Maloy di Kutai Timur diminati sejumlah investor dalam dan luar negeri. "Salah satu investor yang menyatakan minatnya adalah dari Amerika Serikat. Mereka tertarik menanamkan investasinya untuk membangun KIPI Maloy," katanya. Ketertarikan investor asal negara Paman Sam itu karena mereka mengetahui potensi dan prospek Pelabuhan Maloy sebagai salah satu pelabuhan terbesar di kawasan timur Indonesia. Calon investor Amerika ini belum bersedia melepas modal karena masih ingin mengetahui secara pasti status lahan di kawasan Maloy. Ardiansyah mengatakan, rapat yang berlangsung di kantor bupati itu dihadiri Sekretaris Daerah Ismunandar, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekkab Rupiansyah. Pejabat lain yang hadir adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Teguh, Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Fauzi, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Sahminan, Kepala Bagian Pembangunan Setkab Suprianto, dan beberapa staf teknis lainnya. "Rapat koordinasi bersama Staf ahli yang mewakili pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur memutuskan tetap konsisten melanjutkan rencana membangun KIPI Maloy. Namun,segala sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran pekerjaan pembangunan KIPI Maloy tersebut harus dimatangkan, termasuk lahan yang akan masuk KIPI Maloy," jelasnya. ] Gaus/antara

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: RIZKI SYAHPUTRA/RM

TOPIK OTONOMI

Agusrin Najamuddin.

akil Gubernur Bengkulu, Junaedi Hamzah, secara resmi menjadi pelaksana tugas (plt) Gubernur Bengkulu menggantikan Agusrin Najamuddin yang dinonaktifkan karena berstatus terdakwa. Junaedi secara resmi menggantikan posisi Agusrin sebagai plt Gubernur Bengkulu terhitung mulai Kamis, 20 Januari 2011. Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ujang Sudirman menyatakan, Kemendagri telah menerima Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 02/P Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sementara Agusrin yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Januari 2011. “Keppresnya sudah kita serahkan ke Pak Junaedi, hari ini (Jumat, 20 Januari 2011),” kata Ujang di Kemendagri, 21 Januari 2011 seperti dikutip Sumatera Ekspres. Keppres tersebut, jelas Ujang, selain berisi penonaktifkan Agusrin dari jabatan Gubernur Bengkulu, sekaligus menunjuk Junaedi yang saat ini menjadi Wagub untuk melaksanakan tugas gubernur. “Wagub menjadi pelaksana tugas Gubernur Bengkulu periode 20102015. Di Keppres tidak disebutkan sampai kapan menjadi pelaksana tugas. Isi Keppresnya seperti itu,” urai Ujang. Sementara Juanedi yang ditemui wartawan usai menerima Keppres pe-

Agusrin Tersandung BPHTB, Junaedi Pimpin Bengkulu Agusrin M Najamuddin telah dinonaktifkan sebagai Gubernur Bengkulu. Untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Wagub Junaedi Hamzah sebagai plt Gubernur Bengkulu. Toh, Junaedi berjanji tak akan menggusur Agusrin. nunjukkan sebagai plt Gubernur Bengkulu, menyatakan bahwa dirinya tidak akan menempatkan diri sebagai gubernur. “Saya tetap wakil, Pak Agusrin tetap gubernurnya. Saya hanya pelaksana tugas saja,” ujarnya. Junaedi menambahkan, dirinya juga akan selalu melakukan komunikasi dengan Agusrin sebelum mengambil kebijakan penting di Bengkulu. Junaedi yang bersama Agusrin diusung Partai Demokrat dan PAN pada Pemilihan Gubernur itu bahkan menja-

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

min tak akan melakukan mutasi besarbesaran di lingkup Pemprov Bengkulu. Junaedi lantas menegaskan bahwa hubungannya dengan Agusrin itu kompak dan harmonis. “Semua (tugas) tentu akan saya konsultasikan dulu dengan Pak Agusrin,” tandasnya. Terkait proses hukum Agusrin, Juanedi mengungkapkan bahwa dirinya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Junaedi berdalih, tanda tangan Agusrin telah dipalsukan sehingga terseret kasus dugaan korupsi. “Saya

TOPIK OTONOMI

foto: www.jpnn.com

tidak pernah menganggap Pak Agusrin itu koruptor,â&#x20AC;? tegasnya. Seperti diketahui, Agusrin telah berstatus terdakwa sejak 10 Januari 2011. Politisi Partai Demokrat itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana perimbangan khusus bagi hasil pajak bumi dan pembangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Provinsi Bengkulu tahun 20062007, diduga merugikan negara senilai Rp.20,162 miliar. Sementara itu, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang digelar Selasa, 18 Januari 2011, yang mengagendakan pembacaan tanggapan terdakwa atas dakwaan JPU digelar, Agusrin membantah keras dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebutkan dirinya telah melakukan korupsi APBD Provinsi Bengkulu, hingga merugikan negara sebesar Rp.20,162 miliar. Hal ini disebutkan dalam eksepsi (nota keberatan) terhadap surat dakwaan jaksa yang diungkapkan pihaknya dalam persidangan. Menurutnya, seharusnya dakwaan tersebut tidak diajukan ke dirinya, karena yang menjadi pelaku tunggal adalah

Junaedi Hamzah.

pelaku korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) provinsi Bengkulu 2006 tersebut, ialah mantan Kadispenda Provinsi Bengkulu Chaerrudin, yang sudah dihukum hingga tingkat Mahkamah Agung (MA) melalui putusan nomor 2240K/Pid. Sus/2008 tertanggal Februari 2009. "Saya bingung kenapa bisa muncul dakwaan ini. Sudah jelas, pelaku tunggal korupsi itu adalah Chaeruddin. Itupun sudah diputus. Sebenarnya apa yang dicari dari dakwaan ini," ungkap Agusrin. Sebelumnya, dalam surat dakwaannya, jaksa menilai Agusrin telah turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri terkait penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil PBB dan BPHTB Provinsi Bengkulu tahun 2006. Agusrin selaku Gubernur Bengkulu, ungkap JPU Sunarta, telah menyetujui dan memerintahkan pembukaan rekening tambahan pada Bank BRI cabang Bengkulu di luar rekening kas umum daerah. Agusrin lantas menyetujui memindahkan dana bagi hasil PBB dan BPHTB dan penerimaan lainnya yang seharusnya disetorkan ke rekening kas

umum daerah, justru ke rekening Bank BRI. Dana tersebut pun dipergunakan tidak sesuai peruntukan dan tanpa persetujuan DPRD Provinsi Bengkulu melalui mekanisme APBD sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp.20,162 miliar. Agusrin pun membantah keras dakwaan JPU tersebut. Selain karena dirinya dinyatakan terbukti tidak terlibat dalam tindak korupsi tersebut dalam persidangan Chaeruddin di MA. Dana PBB dan BPHTB tersebut pun, sudah dikembalikan lagi ke negara. "Tidak ada uang negara yang dirugikan. Semua dana tersebut pun sudah kembali," katanya. Kuasa Hukum Agusrin, Marten Pongrekun, menjelaskan bahwa dalam petimbangan putusan kasus Chaeruddin tersebut, tidak disebutkan bahwa Chaeruddin melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Agusrin. Hal ini dinilai bertentangan dengan dakwaan jaksa yang menilai ia bersama-sama melakukan korupsi tersebut. Adapun dalil JPU yang menilai Agusrin telah menandatangani surat Nomor.900/2228/DPD.I tanggal 22 Maret 2006 perihal permohonan penambahan rekening daerah yang ditujukan kepada Menteri Keuangan adalah tidak benar. Pasalnya, dalam putusan pengadilan terkait kasus ini disebutkan bahwa Chairudin terbukti memalsukan surat dengan membuat tanda tangan palsu Agusrin. "Sudah jelas dalam putusan sidang Chaeruddin bahwa tandatangan permohonan penambahan rekening daerah ke Menkeu dipalsukan. Dalam putusan itupun, Agusrin dinyatakan tidak terlibat. Pihak kami kaget, kenapa tiba-tiba Kejaksaan Agung melimpahkan kasus ini," katanya. Dengan dakwaan ini, Gubernur yang baru dilantik 30 November 2010 lalu tersebut, terjerat Pasal 2 ayat 1, UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman Minimal 4 tahun Penjara hingga seumur hidup. Meski sidang berjalan cukup lancar, namun puluhan massa pendukung Agusrin yang turut mendatangi PN Jakpus, berkali-kali memberikan yel-yel dukungan usai sidang. Sidang tersebut pun dijaga oleh puluhan aparat kepolisian hingga akhir persidangan. Sidang direncanakan akan digelar kembali 25 Januari 2011. ] Syarif/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

Ancol Terbaik di Asia dan Lima Besar Dunia

Taman Impian Jaya Ancol merupakan salah satu tempat wisata terbaik di dunia. Ini karena kekhasan dan memiliki keistimewaan tersendiri. Ribuan orang setiap hari mengunjungi tempat ini. Sebenarnya apa saja yang menjadi kekhasan Ancol dalam menarik pengunjung? “Ini terbaik di Asia dan menempati posisi lima besar di dunia,” ujar Winarto, salah satu Direksi PT Ancol di Jakarta. Menurut dia, Ancol merupakan theme park di jajaran dunia yang memiliki keistimewaan tersendiri, yakni berciri khas Indonesia. Nuansa Indonesia itu yang membedakan dengan empat theme park lain yang berada di posisi teratas dunia yang berciri Disney. Winarto menambahkan, Ancol berkomitmen menonjolkan ciri khas Indonesia. Terkait hal itu, ke depan Ancol akan lebih mengedepankan muatan nasional dibandingkan konten luar. Misalnya, lebih memopulerkan tokoh Dunia Fantasi (Dufan). “Berbagai tokoh Dufan ini bahkan sedang dalam proses pembuatan film untuk anak anak Indonesia. Tujuannya untuk lebih mendekatkan Dufan kepada warga bangsa,”ungkapnya. Direncanakan, karakter Dufan ini akan ditayangkan salah satu televisi swasta dalam waktu dekat. “Penayangan ini merupakan bagian untuk lebih mengedepankan konten lokal yang berbeda dengan theme park lainnya di dunia,” tegas dia. Berdasarkan sudut pandang ekono-

mi, mengunjungi Ancol sesungguhnya lebih menguntungkan dibandingkan berkunjung ke theme park di Singapura. Pasalnya, dengan harga masuk yang lebih murah, pengunjung Ancol dapat menikmati banyak hal sekaligus. Tahun ini pengelola akan memfokuskan pembangunan 35 hektare bekas lahan golf menjadi kawasan Ecopark. Pengalihan lahan golf ini merupakan yang paling menonjol pada 2010 setelah Ancol memiliki wahana Hysteria di Dufan dan Green Mission Paintbal di Ecopark. “Di tengah sulitnya keberadaan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta, kami menghadirkan Ecopark sebagai taman kota,” ungkap Direktur Utama Taman Impian Jaya Ancol Budi Karya Sumadi. Menurut dia, Ecopark akan dibangun berbasis kelestarian alam dan petualangan. Ecopark menawarkan keuntungan sosial yang lebih bermanfaat dibandingkan lapangan gol yang menguntungkan secara bisnis. Di dalam Ecopark akan terdapat sarana rekreasi mendidik mengenai flora dan fauna yang sangat minim ditemukan di Jakarta. Manager Informasi Taman Impian Jaya Ancol Sofia Cakti menjelaskan,

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

pihaknya telah mencapai target kunjungan 2010 sebesar 14,5 juta orang. “Manajemen Ancol berterima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat karena memilih Ancol sebagai tempat berlibur,” ungkapnya. Taman Impian Ancol telah dikunjungi lebih dari 500.000 pengunjung pada malam perayaan pergantian tahun hingga Minggu, 2 Januari 2011, pukul 12.00 WIB. Realisasi pengunjung malam tahun baru, 31 Desember 2010) sebesar 286.000 orang, melebihi target sebesar 280.000 orang. Sedangkan realisasi pengunjung pada Senin, 1 Januari 2011 sebesar 187.000 melebihi target 185.000 orang. Hingga Selasa, 2 Januari 2011, pukul 12.00 WIB, Ancol telah mencapai 50.000 pengunjung dari target 71.600. Muhammad Syafrizal, warga Kebon Jeruk, Jakarta, mengakui bahwa Ancol adalah tempat liburan favorit keluarganya. “Paling senang mengajak anak anak ke Dufan dan Atlantis, juga ke Ocean Dream melihat atraksi lumba-lumba,” kata dia. Ijal, panggilannya, menyatakan bahwa Ancol memberikan berbagai kelebihan dibandingkan tempat wisata lain. Hal senada diungkapkan Ayu Winarti, asal Surabaya. Dalam beberapa kali liburan, dia mengajak anak-anaknya menikmati Ancol. Paling sering adalah bermain di pantai dan Dufan. “Arena permainannya benar-benar menantang,” katanya. Sejumlah pengunjung berteriak histeris saat menaiki Hysteria, salah satu wahana permainan di Dunia Fantasi, Ancol. Ancol menjadi pusat rekreasi terbaik di Asia berdasarkan jumlah kunjungan pada 2010. ] Gaus/antara foto: dok. MajalahTopik

foto: dok. MajalahTopik

TOPIK OTONOMI

Budi Karya Sumadi.

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK OTONOMI

Monorel Serpong - Bandara Mulai Disosialisasikan "Jalur monorel Rawabuntu-Bandara merupakan pembangunan skala nasional di bawah kewenangan pemerintah pusat. Wapres Budiono telah membicarakan transportasi massal (monorel) Tangsel-Depok-Bandara," kata Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Tangsel Eutik Suarta kepada wartawan, Senin, 20 Desember 2010. Dikatakan, pemerintah kota melalui Walikota Tangsel dan Walikota Depok telah diajak serta oleh Kementerian Perhubungan untuk membicarakan tindak lanjut pra rencana pembangunan monorel dan meminta pemikiran konkret dari pemerintah daerah untuk menindak lanjuti rencana studi kelayakan, penyusunan dan mengefektifkan pembangunan monorel. Pusat mengharapkan setiap bulan Walikota Tangsel dan Walikota Depok mengadakan rapat dan melaporkan perkembangan rencana pembangunan monorel tersebut kepada Menteri Perhubungan," kata Eutik. Pembangunan jalur monorel ditegaskan Eutik, merupakan bagian dari rencana pembangunan moda transportasi makro di bawah kewenangan pemerintah pusat. Kementerian Perhubungan telah membentuk tim pembangunan jalur trasportasi Tangerang-Depok-Jakarta. Jalur monorel sendiri adalah lintas kotakabupaten dan lintas Provinsi BantenJawa Barat-DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) Kota Tangsel, Agus Mulyadi, mengatakan, pra rencana pembangunan KA Layang dari stasiun Rawabuntu-Bandara Soekarno Hatta meski masih dalam tahap wacana tetapi menjadi proyek pemerintah pusat ke depan dan menjadi target pemerintah Propinsi Banten melalui Pemkot Tang-

foto: www.bsdkita.com

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur jalan untuk mengatasi kemacetan memang sangat mendesak untuk dilakukan. Transportasi massal atau monorel merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kemacetan yang sudah sangat akut terjadi, khususnya Jakarta dan daerahdaerah penyanggah.

(Pjs) Walikota Tangerang Selatan, Eutik Suarta.

sel. Moda transportasi itu untuk menciptakan agar dalam beberapa tahun ke depan kemacetan Tangerang tidak seperti DKI Jakarta. â&#x20AC;&#x153;Jakarta macet di mana-mana. Tangerang diharapkan mampu menjadi daerah yang terhindar dari kemacetan," kata Agus, kemarin. Ditambahkan, pra rencana pembangunan monorel Rawabuntu, SerpongBandara akan masuk ke dalam tataran transportasi lokal karena melintas dua wilayah Kota Tangsel-Kota Tangerang melalui 14 shelter yang akan dibangun. Mulai Stasiun (St) Rawabuntu-Shelter Griya Loka-St BSD Junction-St WTC-St Alam Sutera-St Gading Serpong-St Serpong Times Square- St Kota Modern-St Tangerang-St Mekar Wangi-St Garuda-St Terminal I-St Terminal II-Stasiun Terminal III, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Namun, Agus belum dapat mengungkapkan berapa biaya dalam pembangunan fisik dan moda transportasi monorel yang membutuhkan lahan seluas 18 kilometer dengan panjang landasan seluas 2,400 meter itu. Saat ini, pihaknya masih menunggu studi kelayakan dari pembangunan jalur monorel untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian Perhubungan. Ini masih dalam tahap pra rencana. Untuk biayanya kami belum memastikan secara detail. Tentu membutuhkan dana triliunan rupiah,â&#x20AC;? ujarnya.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura II Salahudin Rafi, mengatakan, sebagai pengelola bandara Soekarno Hatta, pihaknya menyambut baik keinginan dari rencana pembangunan monorel Stasiun Rawabuntu-Bandara Soekarno Hatta. Namun persoalannya ke depan, pembangunan monorel akan bertabrakan dengan pembangunan jalur kereta api Stasiun Mangarai, Jakarta-Bandara Soekarno Hatta. Grand desain jalur moda transportasi kereta api Stasiun Margarai-Bandara SeokarnoHatta, telah dibuat Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. "Tahun 2011, tahap pertama jalur proyek kereta api Stasiun MangaraiBandara mulai dikerjakan. Tinggal rancangan grand desainnya saja," kata Salahuddin. Sementara Kepala Administrator Bandara Soekarno Hatta, Adi Kanrio Dayanun mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi rencana pembangunan jalur monorel stasiun Rawabuntu-Bandara Seokarno Hatta. Hanya saja, pihaknya belum mendapatkan keterangan lebih jauh dari Pemkot Tangsel maupun Pemprov Banten dalam rencana pembangunan monorel. Kalaupun pembangunan jalur monorel itu jadi terlaksana. "Kemacetan di Jalan Tol Sudiyatmo akan teratasi. Kami juga senang jika monorel melewati bandara," kata Adi. ] Gk/bbs

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK OTONOMI

Peresmian kantor BPK RI perwakilan Bengkulu oleh anggota V BPK RI Sapto Amal Damanri

BPK RI Perwakilan Bengkulu Fokus pada Audit Kinerja 2011 Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu di Jalan Adam Malik KM 8 Kota Bengkulu diresmikan. BPK RI akan fokus pada audit kinerja tahun 2011.

nggota V BPK RI Sapto Amal Damanri, Senin, 24 Januari 2011 meresmikan penggunaan kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu didampingi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Bengkulu, Ade Iwan Ruswana, SE.MM.Ak. Dalam kata sambutannya Sapto memastikan di tahun 2011 ini BPK akan fokus pada audit kinerja. Selain itu, BPK juga akan memberikan masukan atas kelemahan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Melalui kinerja BPK berharap lebih banyak memberikan masukan atas kelemahan pengelolaan keuangan negara yang mengarah pada tidak tercapainya tujuan suatu program atau kegiatan, terkait dengan pemberantasan korupsi. Masih menurut Sapto, BPK akan melakukan pemeriksaan kinerja peme-

rintah yang diarahkan untuk mencegah

Kantor BPK Perwakilan Bengkulu

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang mengarah pada tindakan korupsi. Di sisi lain permintaan konsultasi dari Pemerintah Daerah kepada BPK Perwakilan Bengkulu sangat terbuka, namun BPK tidak ikut campur dalam mengambil keputusan operasional tentang keuangan daerah, yang menjadi tanggung jawab Pemda itu sendri. Mengapa demikian? â&#x20AC;&#x153;Agar BPK tetap berada pada pihak yang independen, sehingga tetap objektif setiap memberikan masukan serta penilaian atas keuangan daerah,â&#x20AC;? jelas Sapto. BPK terus berupaya meningkatkan kinerja pemeriksaan serta menuntaskan pencapaian mendasar di bidang kelembagaan, proses bisnis, personel, serta sarana dan prasarana. Kesemuanya ini menjadi pilar reformasi birokrasi sekaligus sebagai pondasi yang kokoh bagi BPK. Peresmian BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu berjalan khidmat, pembangunan gedung ini memakan waktu lebih dari satu tahun dan menghabiskan dana Rp. 29 miliar lebih. Bangunan yang sangat kokoh ini termegah di Provinsi Bengkulu. Hadir peresmian kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, SAg. MPd, Rektor UNIB, Sekda Provinsi Bengkulu, Kapolda Bengkulu, para bupati/walikota dan unsur kepala dinas, badan dilingkungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. ] Budi Raharjo

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK INFORIAL

PT JAMSOSTEK (PERSERO)

Jaminan Sosial Terpercaya dan Bermanfaat Bagi Pesertanya Dirut PT Jamsostek (persero)

Hot Bonar Sinaga

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

ejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokokpokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/ pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang Pembentukan Wadah Penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek

memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir 2004, pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan amandemen tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan empat program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya. Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa. Berikut keempat program perlindungan PT Jamsostek: 1. Program Jaminan Hari Tua Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. 2. Program Jaminan Hari Tua Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberi-

TOPIK INFORIAL kan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Iuran Program Jaminan Hari Tua: • Ditanggung Perusahaan = 3,7% • Ditanggung Tenaga Kerja = 2% Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja: • Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap • Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurangkurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 1 bulan • Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI 3. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Manfaat JPK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif.

Jumlah iuran yang harus dibayarkan: Iuran JPK dibayar oleh perusahaan dengan perhitungan sebagai berikut: • Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja lajang • Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta ) untuk tenaga kerja berkeluarga • Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggitingginya Rp 1.000.000. Cakupan Program Program JPK memberikan manfaat paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis yang diselenggarakan di setiap jenjang PPK dengan rincian cakupan pelayanan sebagai berikut: 1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama, adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas, Klinik, Balai Pengobatan atau Dokter praktek solo; 2. Pelayanan Rawat Jalan tingkat II (lanjutan), adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPK I sesuai dengan indikasi medis; 3. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit; 4. Pelayanan Persalinan, adalah pertolongan persalinan yang diberikan kepada tenaga kerja wanita berkeluarga atau istri tenaga kerja peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ke 3 (tiga); 5. Pelayanan Khusus, adalah

pelayanan rehabilitasi, atau manfaat yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh; 6. Emergensi, Merupakan suatu keadaan dimana peserta membutuhkan pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa. 4. Program Jaminan Kecelakaan Kerja Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha. Manfaat : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi PT Jamsostek (Persero) di Jl. Jend. Gatot Subroto No.79-Jakarta 12930 atau di telp. (021)5207797. ]

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK INFORIAL

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Tujuh Stategi Jitu Pengembangan Bisnis ASDP 2011 Walau pada 2010 kinerja PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus mendapat pengakuan positif dari masyarakat, namun perusahaan BUMN yang bergerak di bidang operator Pelabuhan dan Kapal (Kapal Ferry/Kapal RO-RO) di penyeberangan antar pulau ini tak cepat berpuas diri. Untuk tahun 2011, ASDP akan melaksanakan tujuh strategi pengembangan perusahaan.

lama ini sudah dikenal oleh masyarakat luas memiliki kinerja yang baik. Predikat Sangat Bagus tersebut menunjukkan bahwa kerja keras seluruh jajaran dewan komisaris, direksi dan karyawan dalam menjalankan program-program perusahaan sudah berada dalam jalur yang tepat. Untuk semakin menancapkan kinerjanya pada 2011, Direktur SDM dan Umum PT ASPD Indonesia Ferry, Rudi Meiyansyah, mengatakan, akan

foto: Dok Humas ASDP

eperti diketahui, berdasarkan hasil riset Majalah Infobank yang dirilis pada bulan Februari 2010, ASDP disematkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan predikat Sangat Bagus, terutama dalam aspek keuangan, bersama 41 BUMN lainnya. Dari indikator-indikator aspek keuangan yang dijadikan standar pengukuran, kinerja ASDP mendapatkan total nilai 92,8. Nilai ini bahkan lebih baik dari BUMN-BUMN yang se-

melaksanakan tujuh strategi yang telah disusun para direksi. Strategi petama, ASDP mengutamakan pada hal save, secure, dan peduli lingkungan. Kedua, ASDP patuh kepada regulasi dan sistem kepelabuhan. Ketiga, karena BUMN profit taking, ASDP akan meningkatkan keuntungan, walau pada sisi lain BUMN ini juga memiliki tugas untuk pelayanan sosial dengan melaksanakan penyeberangan perintis serta komit terhadap pelayanan yang exelent. ASDP juga menyadari persaingan di ranah pelayaran yang sangat ketat. Karena itu, kata Rudi, pada strategi keempat, ASDP terus berupaya merespon pasar secara cepat. Sementara strategi kelima, yaitu proaktif dan konstruktif menjaga hubungan baik dengan stakeholder utama. Apalagi, kata Rudi, ASDP memilki dua misi, pertama mencari keuntungan dan kedua memberikan pelayanan kepada masyarakat (keperintisan). Karena itu, untuk memperlancar dalam melaksanakan tugas, ASDP selalu membangun good relationship dengan Kementerian Perhubungan,

Kegiatan bongkar muat kapal ferry ASDP di Pelabuhan Merak, Banten.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

Direksi ASDP IF

mulai tahun 2011 dengan menambah 16 kapal Ferry Ro-ro yang terdiri dari 10 kapal perintis dan enam kapal komersial. Khusus untuk pengadaan kapal perintis, yang membangun, menentukan dan menyediakan pendanaan sepenuhnya berada di tangan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sementara ASDP sebagai pengelola. Sedangkan enam kapal yang akan beroperasi secara komersial dananya berasal dari ASDP sendiri. Namun, menurut Rudi, untuk kapal komersial masih dibutuhkan pengkajian dari sisi bisnis sesuai dengan kebutuhan. Apakah langsung membeli enam kapal sekaligus atau cukup tiga atau empat kapal, jadi terganfoto: Dok Humas ASDP

khususnya dengan Direktorat LL ASDP, dan Kementerian BUMN . Kemudian strategi keenam, lanjutnya, yaitu membangun organisasi yang efektif dan orang-orang yang berkompeten. Pembangunan organisasi yang efektif dan orang-orang yang berkompeten ini, menurut Rudi, merupakan suatu konsekuensi logis dari industri yang terbuka, adanya persaingan yang ketat, dan persepsi customer yang terus berkembang. “Sehingga mau tidak mau kita harus memilki organisai yang efektif dan orang-orang yang efektif pula dan memiliki kompetensi di bidangnya,” kata Rudi menekankan. Rudi melanjutkan, “Strategi ketujuh, ASDP memiliki kepentingan kepada customer dan pemegang saham, maka kita harus mendukung peningkatan value pemegang saham, karyawan maupun customer.” Strategi itu diharapkan dapat mengalir dan diwujudkan dalam nilainilai di perusahaan. Sebelumnya, sergah Rudi, nilai-nilai tersebut sudah ada dalam tubuh ASDP, sekarang tinggal melakukan kristalisasi sehingga menjadi nilai yang solid, baik dalam mindset karyawan maupun dalam sistem operasinya. Rudi menyebutkan, saat ini dari 34 pelabuhan yang dikelola ASDP, ada 17 pelabuhan yang masih disubsidi terkait tugas keperintisan dan 17 sisanya beroperasi secara komersial. Saat ini ASDP memiliki 101 kapal ferry dan hingga 2014, ASDP menargetkan akan mengoperasikan 149 kapal ferry. Realisasinya akan dilakukan secara bertahap

foto: Dok Humas ASDP

TOPIK INFORIAL

Kunjungan Menteri Perhubungan Freddy Numberi di posko lebaran di gedung Kemen Perhubungan

tung kebutuhan. Hal ini dilakukan ASDP agar kapal yang baru bisa langsung berproduksi tahun ini dan dapat mendukung pendapatan perusahaan. Lebih jauh dikatakan Rudi, dari 34 pelabuhan yang dikelola ASDP saat ini, beberapa pelabuhan masih defisit dan beberapa pelabuhan lain telah mengalami surplus. Pelabuhan yang mendapat surplus antara lain, Merak, Bakauheuni, Ketapang, Gilimanuk, Kayangan, Pototano, Lembar, dan Padang Bai. “Pelabuhan dengan pendapatan terbesar adalah Merak dengan total pendapatan rata-rata per hari Rp 1,9 miliar dengan total trip sebanyak 74 trip,” jelas Rudi seraya menjelaskan pada 2010 ASDP memperoleh pendapatan mencapai Rp 936 miliar. “Untuk 2011, pihak perusahaan menargetkan memperoleh pendapatan Rp 1,2 triliun,” imbuhnya. Sementara itu, capital expendture ASDP tahun 2011 ditargetkan Rp 412 miliar, dari tahun lalu yang hanya Rp 82 miliar. Sementara target opex pada 2011 sebesar Rp 984, dari opex untuk 2010 sebesar Rp 771 miliar. Sebagai perusahaan yang terbuka terhadap kritik yang membangun, ASDP selalu memperhatikan keluhan dari pelanggan. Rudi mengungkapkan, perusahaan mengkatagorikan tiga keluhan yang sering mereka terimanya. Pertama adalah soal ketepatan waktu. Untuk itu, ASDP, kata Rudi, melakukan pembenahan secara maksimal dengan menyusun program agar ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kapal sesuai jadwal.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: Amri/Dok MajalahTopik

TOPIK INFORIAL

Direktur SDM dan Umum, Rudi Meiyansyah.

Kedua secure, safety and satisfaction. Meskipun di kapal sudah ada standar regulasinya namun ASDP secara terus menerus akan meningkat keamanan dan keselamatan para penumpang. Untuk di pelabuhan pihak perusahaan juga akan meningkatkan keamanan, misalnya dengan melakukan sterilisasi per zona. Sehingga pada zona-zona tertentu bersih dari orang-orang yang tidak berkepentingan yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang. Dan yang ketiga adalah soal informasi. Pihak perusahaan akan terbuka memberikan informasi yang diperlukan penumpang, misalnya eksistensi perusahaan, tarif dan lain-lain baik di kapal maupun di pelabuhan. “Apapun yang terjadi, pihak ASDP akan memberikan informasi kepada para pelanggan melalui cara yang mudah diakses para pe-

langgan, misalnya melalui layanan internet,” jelas Rudi. Untuk 2011, pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, memberikan beberapa instruksi untuk ASDP, agar dapat membangun sistem perusahaan secara solid. Dalam penerapan good corporate governance (GCG) sendiri ASDP telah melakukan langkah yang dapat mendorong perusahaan ini menjadi yang lebih baik. Sebelumnya penerapan GCG belum terjalin dengan solid meskipun pada dasarnya prinsip-prinsip GCG tersebut telah dilakukan namun belum berjalan maksimal. Sejak 2010, perusahaan telah membuat program panduan untuk penerapan GCG. “Pertama, kita harus menyiapkan manualnya, dan sekarang telah dipersiapkan pedoman dalam mengimplementasikan GCG. Kedua, membangun

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

kode etik (code of conduct), kemudian audit chapter, internal control system akan kita tingkatkan,” papar Rudi menjelaskan. Tak kalah penting, lanjutnya, sekarang pihak ASDP juga sedang mengelola risk management. Diharapkan, tahun ini sudah bisa terbangun secara utuh. Lebih dari itu, setiap perusahaan harus berorientasi pada kinerja. Perusahaan punya tujuan yang harus dicapai, dan direksi harus memastikan tujuan tersebut agar dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu perusahaan harus bisa membuat program-program yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain (link and Line). “Itu yang kita sekarang lakukan sehingga kita mulai membangun KPI (Key Performance Indicator) seperti yang diinginkan Kementerian BUMN, di mana antar direksi dengan Kementerian BUMN selaku pemegang saham harus dibuat kontrak management,” kata Rudi seraya berharap pada akhir Januari 2011 pihak ASDP sudah dapat menandatangani kontrak management dengan Kementerian BUMN. Kemudian, pada Februari 2011, direksi ASDP sudah bisa menandatangani kerjasama dengan pihak cabang dan Direktorat-direktorat yang ada di kantor pusat. Rudi menekankan, “Hal ini dimaksudkan bagaimana kita memprotek perusahaan ini agar ditata dan dikelola dengan baik.” Terkait SDM, sejauh ini, kata Rudi, memang rasio antara pegawai dengan beban kerja sudah cukup terpenuhi. Namun demikian, pihak perusahaan akan melakukan penataan kembali. Khususnya di cabang-cabang, karena dari 3.500 pegawai, sebanyak 3.200, pegawainya ada di cabang. Sementara di kantor pusat hanya 300 orang. Rudi juga mengakui bahwa mesin uang perusahaan itu ada di cabang. Dengan demikian, penataan SDM ini nantinya dapat menempatkan SDM secara efiesien tetapi tetap efektif. Sementara dalam memacu kinerja, perusahaan menerapkan punish and reward terhadap para pegawai. “Secara umum, jika kinerja kita tercapai, maka perusahaan akan memberikan bonus. Sebaliknya bagi pegawai yang melanggar ketentuan dinas akan diberikan sanksi. Atau jika kinerjanya jauh dari harapan, maka akan dievaluasi, yang tidak maksimal akan kita ganti. Bagi yang memiliki performa baik akan dipromosikan,” paparnya. ] Amri

TOPIK KORPORASI

Adhi Karya: Tahun Baru Proyek Baru PT Adhi Karya (persero) Tbk (ADHI) mengawali tahun 2011 dengan baik. BUMN dengan core business dibidang jasa konstruksi berhasil memperoleh beberapa proyek baru, Engineering,Procurement, Construction (EPC) senilai hampir satu triliun rupiah. but, Kunardi mengatakan perseroan menargetkan penjualan naik sekitar 51,23% pada tahun ini menjadi Rp.9,15 triliun. Peningkatan ini, lanjutnya, diharapkan bisa menopang perolehan laba perseroan pada 2011 mencapai Rp.203 miliar, atau naik 9,72% dari prognosa perolehan laba pada tahun sebelumnya sebesar Rp.185 miliar. Sementara itu, emiten berkode saham ADHI ini mengalokasikan anggaran belanja modal (capital expenditure/ capex) sebesar Rp.78 miliar pada tahun ini. Seluruh dana capex ini bersumber dari dana kas internal. Kunardi mengatakan sekitar Rp.50 miliar dari anggaran capex akan digunakan perseroan untuk berinvestasi dalam Adhi Concrete Pavement System (ACPS). ACPS merupakan inovasi teknologi di bidang precast concrete khususnya untuk proyek jalan tol. Dan sisanya sekitar Rp.28 miliar akan digunakan untuk kegiatan perseroan. Pada 2011 ini, Adhi Karya belum berencana menambah pinjaman perbankan maupun menerbitkan surat utang (obligasi) untuk pendanaan. Hal ini disebabkan Adhi Karya ingin mengontrol pinjaman perbankan yang sudah ada saja dan tetap mempertahankan debt to equity ratio di bawah 1%. ] Amri foto: Rep.Kontan/Daniel

royek yang didapat ADHI adalah PLTU Tembilahan 2x7 MW dengan nilai kontrak sebesar Rp 277.370.405.070, PLTU Sintang 2x7 MW senilai Rp 357.000.000 dan PLTU Tanjung Selor dengan kontrak senilai Rp.268.397.200. Menurut Corporate Secretary ADHI, Kurnadi Gularso, ketiga proyek EPC ini terletak di luar Pulau Jawa, yakni PLTU Tembilahan berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, PLTU Sintang di Sangau, Kalimantan Barat sedangkan PLTU Tanjung Selor ada di Kalimantan Timur. Ketiga PLTU ini merupakan langkah pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur terutama kebutuhan akan listrik di daerah. “Dengan diperolehnya proyek-proyek tersebut secara tidak langsung ADHI turut mendukung dan membantu langkah pemerintah di atas yang sekaligus menjawab misi ADHI menuju The Great Infrastructure Enterprise,” jelas Kurnadi medio Januari 2010 lalu. Hingga saat ini, di antara BUMN konstruksi lainnya ADHI menjadi yang terdepan dalam jumlah perolehan proyek EPC. Berbekal reputasi tersebut, ke depan ADHI mengharapkan peluang proyek-proyek sejenis akan lebih banyak diraih. Seperti diketahui proyek EPC merupakan salah satu program prioritas untuk meningkatkan pembangunan di bidang infrastruktur yang merupakan salah satu syarat utama untuk menarik investor ke Indonesia. Manajemen ADHI percaya bahwa perolehan proyek-proyek EPC baru di awal tahun ini benar-benar dapat menjadikan bisnis EPC sebagai salah satu pilar utama perusahaan dan dapat mendorong pencapaian target-target korporat yang ditetapkan dalam tahun 2011. Di sisi lain perusahaan pelat merah

yang harga sahamnya mengalami pertumbuhan terbesar (122%) pada 2010 ini memprediksi perolehan penjualan tidak mencapai target, meskipun laba perseroan diperkirakan mencapai target awal. Kunardi, mengakui penjualan perseroan hanya mencapai Rp.6,05 triliun pada akhir tahun lalu, atau tidak mencapai target awal perseroan sebesar Rp.8,6 triliun. Namun prediksi penurunan penjualan tidak membuat prediksi laba perseroan menurun. Jika dibandingkan dengan perolehan pendapatan dari penjualan pada 2009, jumlah tersebut turun sekitar 21,53% dari Rp.7,71 triliun. Gagalnya pencapaian target tersebut, kata Kunardi, karena kurangnya penyerapan anggaran serta beberapa target raihan kontrak yang tertunda. Namun dia menegaskan hal tersebut tidak hanya terjadi pada perseroan tetapi juga perusahaan konstruksi lainnya. “Sales kami memang menurun karena penyerapannya bermasalah, ada proyek-proyek seperti proyek jalan tol dan power plant yang bergeser pelaksanaanya. Tapi target laba kami diperkirakan tetap tercapai sebesar Rp.185 miliar. Itu karena adanya klaim eksklamasi,” ujarnya pertengahan Januari lalu. Adanya pergeseran proyek terse-

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: RSM/Dok MajalahTopik

TOPIK KORPORASI

Bupati Muaraenim Ir Muzakir Sai Sohar meresmikan Pabrik CPO PT Mahkota Andalan Sawit di Kecamatan Gelumbang, Muaraenim.

PT Mahkota Andalan Sawit Bangun Pabrik CPO Tanpa Limbah Membangun pabrik membutuhkan seni tersendiri. Jika salah langkah, dapat menimbulkan gesekan dengan masyarakat di sekitar areal pabrik yang akan dibangun. Hal ini disadari betul oleh PT Mahkota Andalan Sawit Mill. Mereka punya cara yang cukup jitu untuk merangkul masyarakat, LSM dan pemerintah agar mendukung pembangunan pabrik mereka, dengan membangun pabrik yang berorientasi ramah lingkungan. foto: RSM/Dok MajalahTopik

otensi sumber daya alam di Kabupaten Muaraenim yang melimpah merupakan magnet yang luar biasa bagi para investor. Para investor terus berdatangan untuk memanfaatkan sumber daya alam di Bumi Serasan Sekundang. Selain berinvestasi di sektor pertambangan batubara, mereka (investor) juga melirik sektor perkebunan. Tidak hanya di sektor hilir tetapi juga mulai mengembangkan pada sektor hulu. Misalnya dengan mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit (Crude Palm Oil /CPO). Membangun pabrik biasanya bukanlah hal gampang. Sulitnya perizinan terkadang menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi limbah yang ditimbulkan setelah pabrik itu beroperasi. Lalu soal tenaga kerja yang akan dipekerjakan di pabrik. Biasanya hal itu bisa menjadi masalah dengan masyarakat yang berada di sekitar areal pabrik. Namun pendapat itu tidak sepenuhnya benar. Tergantung niat dari pihak-pihak terkait. Hal ini ternyata disadari benar oleh PT Mahkota Andalan Sawit (MAS) Mill. Perusahaan yang memiliki perkebunan sawit di Kabupaten Muaraenim ini mematahkan anggapan yang negatif itu. Mereka mendirikan pabrik kelapa sawit di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muaraenim yang berorientasi ramah lingkungan. Pabrik yang mereka bangun didesain tanpa limbah. Limbah padat maupun cair yang dihasilkan justru menjadi nilai tambah (added value) bagi peru-

Bangunan pabrik baru PT Mahkota Andalan Sawit di Kecamatan Gelumbang.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK KORPORASI 8.500 hektar, pihak PT MAS juga akan membeli sawit dari perkebunan milik masyarakat. ”Pabrik yang dibangun tidak saja hanya mengharapkan buah sawit dari kebun sendiri, tetapi mengambil buah sawit kebun milik masyarakat,” jelas Elgnagowan. Elgnagowan menambahkan, sejak awal pabrik yang dibangun memang didesain tanpa limbah. Limbah dari sisa pengolahan baik cair maupun limbah padat yang berupa tanda kosong (tankos) diolah kembali menjadi pupuk kompos. ”Untuk sementara pupuk kompos yang kita buat dari limbah pabrik digunakan untuk kebun sendiri,” jelasnya. Terkait tenaga kerja, PT MAS memberikan kuota yang cukup besar bagi

foto: RSM/Dok MajalahTopik

sahaan. Limbah tersebut didaur ulang menjadi kompos. Kemudian kompos yang dihasilkan dipergunakan untuk perkebunan sawit milik perusahaan tersebut. Peresmian pengoperasional pabrik milik PT MAS Mill sendiri telah dilakukan oleh Bupati Muaraenim Ir Muzakir Sai Sohar beberapa waktu lalu. Selain bupati, acara peresmian pabrik tersebut dihadiri Wakil Bupati H Nurul Aman, jajaran direksi PT MAS N Toni, Manajer Pabrik Elgnagowan, HRD Didi beserta beberapa unsur Muspida Muaraenim dan mitra bisnis PT MAS. Pada kesempatan itu, Manajer Pabrik PT MAS, Elgnagowan, mengatakan pabrik tersebut dibangun di atas lahan seluas 57 hektar dengan investasi

Bupati Muaraenim meninjau lokasi pengolahan limbah pabrik menjadi pupuk Kompos PT Mahkota Andalan Sawit.

awal mencapai Rp 200 miliar. Dengan beroperasinya pabrik di Kecamatan Gelumbang tersebut, sampai pada saat ini telah membangun dua pabrik kelapa sawit di Kabupaten Muaraenim. Pabrik pertama, mereka bangun di Kecamatan Tanjung Agung. Untuk tahap pertama pabrik tersebut baru memiliki kapasitas produksi sebesar 45 ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam, dan selanjutnya akan di-tingkatkan hingga 90 ton TBS perjam. Dengan kapasitas saat ini, pabrik baru tersebut membutuhkan buah kelapa sawit sebanyak 900 ton perhari. Suplai buah sawit selain dipasok dari kebun kelapa sawit milik grup PT MAS yang berada di Kabupaten Banyuasin seluas 6000 hektar dan di Kabupaten Muaraenim seluas

putera daerah. Sebanyak 70 persen karyawan pabrik berasal dari Sumatera Selatan khususnya Kecamatan Gelumbang. Mereka dipekerjakan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Dalam sambutannya, Bupati Muaraenim, Ir Muzakir Sai Sohar, menyambut baik atas beroperasinya pabrik tersebut. Menurut Muzakir dengan beroperasinya pabrik kelapa sawit tersebut, hasil kebun sawit milik masyarakat maupun perusahaan swasta lain akan bisa di produksi di pabrik milik PT MAS. Lebih lanjut Muzakir menjelaskan saat ini di Provinsi Sumatera Selatan terdapat areal perkebunan sawit seluas 700 ribu hektar. Untuk di Kabupaten Muaraenim luas areal perkebunan sawit mencapai 109.115 hektar dengan rata-

rata produksi Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 1,2 ton per hektar per bulan atau 1.517.256 ton per tahun. TBS yang dihasilkan rata-rata diolah sendiri menjadi CPO oleh masing-masing perusahaan yang telah memilki pabrik CPO sendiri. Sebagai informasi saat ini di Kabupaten Muaraenim terdapat lima perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sendiri. Kelima perusahaan itu yakni, PTPN VII Sule Inti dengan kapasitas 60 ton/jam, PTPN VII Sungai Niro dengan kapasitas 30 ton/ jam, PT Cipta Futura Plantation dengan kapasitas 45 ton/jam, PT Suryabumi Agrolanggeng dengan kapasitas 45 ton/ jam, dan PT Bumi Sawindo Permai dengan kapasitas 30 ton/jam. “Jumlah TBS yang dibutuhkan untuk kelima pabrik CPO tersebut mencapai 1.108.800 ton/tahun,” jelas bupati. Dengan diresmikannya pengoperasian pabrik CPO PT MAS, maka jumlah pabrik CPO di Muaraenim bertambah satu lagi menjadi enam perusahaan. Keberadaan pabrik tersebut nantinya dapat menjadi mitra pengelolaan hasil TBS dengan masyarakat atau kebun kelapa sawit milik petani swadaya. Sehingga dapat meningkatkan produksi CPO di Kabupaten Muaraenim. Muzakir berharap agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar areal pabrik. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dengan adanya pabrik CPO milik PT MAS tersebut serta dapat menunjang percepatan pembangunan ekonomi rakyat. “Ke depan, kita berharap pabrik ini dapat menjadi mitra masyarakat dalam membeli produksi sawit masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muaraenim,” pungkas Muzakir. Apa yang dilakukan oleh PT MAS Mill ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahan lain yang berinvestasi di Bumi Serasan Sekundang. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan semata tetapi juga memberikan nilai tambah bagi Kabupaten Muaraenim, khususnya warga Kecamatan Gelumbang. Dengan beroperasinya pabrik tersebut manejemen perusahaan betul-betul dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Hal itu dapat menumbuhkan rasa memilki sehingga investasi perusahaan PT MAS dapat terjaga baik keamanan maupun kelangsungan operasional pabrik tersebut. ] Amri/Rsm

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: Dok. Humas Kementerian BUMN

TOPIK EKBIS

Menteri Negara BUMN, Mustofa Abubakar bersama para deputi kementerian BUMN, saat menyampaikan kinerja BUMN sepanjang tahun 2010.

erusahaan-perusahaan milik pemerintah semakin menunjukkan eksistensinya dalam menunjang perekonomian nasional. Tak kurang 12 sektor perekonomian nasional dikuasai oleh perusahaanperusahaan plat merah. "Keberadaan dan pangsa pasar BUMN yang besar di sektor strategis membuat BUMN menjadi bagian yang sangat penting bagi perekonomian nasional," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam keterangan pers Refleksi Akhir Tahun 2010 di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada 31 Desember 2010 lalu. Dari data yang dikeluarkan Kementerian BUMN menunjukkan, dari 12 sektor perekonomian nasional yang dikuasai BUMN, lima sektor di antaranya dapat dikatakan dikuasai secara mutlak. Kelima sektor itu adalah listrik, perbenihan, bandar udara dan kepelabuhan, pupuk, dan industri pertahanan dengan penguasaan hampir 99 persen. Pada sektor jalan tol dan perbankan, BUMN tercatat menguasai kedua pasar tersebut dengan porsi mencapai 70 dan 30 persen. Sementara di lima sektor perekonomian lainnya seperti telekomunikasi, bahan bakar energi, semen, angkutan laut, dan penerbangan BUMN bersaing ketat dengan perusahaan-perusahaan swasta. Pada sektor penguasaan BUMN kurang dari lebih 50 persen. Selain menguasai sektor pereko-

BUMN Kuasai 12 Sektor Perekonomian Sepanjang tahun 2010 perekonomian nasional Indonesia terus menunjukkan tren penguatan ekonomi yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi maupun arus modal terus memperlihatkan arah yang positif. Situasi ini, tentu merupakan peluang besar bagi BUMN untuk lebih tumbuh dan berkembang. nomian nasional, keberadaan BUMN sepanjang 2010 juga ditandai dengan penguasaan di industri pasar modal. Catatan BUMN menunjukkan dari 17 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), sebagian besar mengalami pertumbuhan positif. Data perdagangan saham hingga 29 Desember 2010 menunjukkan, pertumbuhan terbesar dialami oleh BUMN konstruksi, PT Adhi Karya Tbk yang mencapai 122 persen dibandingkan harga saham pada 30 Desember 2009. Saham BUMN lain yang mengalami pertumbuhan lebih dari 100 persen adalah PT Wijaya Karya Tbk (112,3 persen) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (103,1 persen). Peningkatan harga saham itu juga

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

telah membuat kapitalisasi pasar BUMN publik menjadi lebih besar. Hingga perdagangan saham 29 Desember 2010, kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan pemerintah mencapai Rp.819 triliun. Penguasaan kapitalisasi pasar BUMN tersebut mencerminkan 26 persen dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia yang mencapai Rp.3.100 triliun. Dari 17 BUMN yang tercatat di lantai bursa, kapitalisasi pasar saham terbesar dipegang oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang mencapai Rp.161,27 triliun, diikuti PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp137,19 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Rp129,49 triliun), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Rp106,66 triliun).

TOPIK EKBIS Secara umum, kinerja BUMN selama tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Laba bersih BUMN tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 84,78 triilun. Capaian tersebut belum termasuk perolehan laba 17 BUMN terbuka pada kuartal keempat 2010. Sebagai pembanding laba 17 BUMN terbuka sampai kuartal ketiga mencapai Rp 37,9 triliun. "Total laba prognosa tahun 2010 itu belum termasuk perolehan laba bersih kuartal IV dari BUMN yang listing di bursa," kata Mustafa Abubakar. Menurut Mustafa, prognosa laba bersih BUMN yang disampaikan kali ini merupakan penggabungan antara perolehan laba bersih BUMN nonlisted sepanjang 2010 dan BUMN listed hingga kuartal II-2010. Hal itu terjadi karena BUMN tidak ingin melangkahi ketentuan pasar modal. Selain itu, perusahaanperusahaan tersebut belum selesai melakukan audit kinerja akhir tahun. "Jika kami asumsikan saja Bank Mandiri bisa memperoleh Rp.2 triliun setiap kuartal, laba bersih BUMN seluruhnya bisa menembus Rp.90 triliun," jelasnya. Pada sektor energi, BUMN memperkirakan laba bersih berasal dari dua perusahaan besar yaitu PT Pertamina (Persero) sebesar Rp15,3 triliun dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rp13,68 triliun.

Di sisi lain total asset BUMN pada 2010 diperkirakan meningkat menjadi Rp. 2.382 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan total asset BUMN pada 2009 yang hanya mencapai Rp.2.257 triliun. Peningkatan juga terjadi pada pendapatan usaha. Jika pada 2009 perolehan pendapatan usaha BUMN hanya Rp. 987, 3 triliun, setahun kemudian (2010) pendapatan usaha BUMN diperkirakan melonjak menjadi Rp.1.037 triliun. Padahal jumlah tersebut, minus pendapatan usaha kuartal keempat 17 BUMN yang tercatat di pasar modal. Sementara pencapaian dividen tahun 2010 diperkirakan meningkat menjadi Rp.29,9 triliun. Padahal, tahun sebelumnya hanya sekitar Rp.28, 6 trilun. Realisasi Belanja Modal atau Capital Expenditure tahun 2010 (prognosa) mencapai Rp 197 triliun. Sedangkan. Realisasi Belanja Operasional atau Operational Expenditure tahun 2010 (prognosa) mencapai Rp 893 triliun. Untuk kontribusi BUMN langsung ke negara dalam bentuk dividen dan pajak masingmasing mencapai Rp 29,9 triliun dan Rp 100, 7 triliun serta hasil privatisasi sebesar Rp 2,1 triliun. Di tengah prestasi kinerja BUMN yang cukup menggembirakan, saat ini masih ada BUMN yang merugi. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan 17 BUMN sepanjang tahun ini diperkirakan menga-

lami rugi bersih dengan total mencapai Rp.700,59 miliar. Kali ini, PT Askrindo (Persero) menjadi BUMN dengan kerugian terbesar, yakni Rp.224,5 miliar. "Tahun ini, jumlah BUMN rugi diperkirakan sebanyak 17 perusahaan," kata Mustafa Abubakar. Data Kementerian BUMN menunjukkan, 13 perusahaan pelat merah mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Sebanyak tiga BUMN mengalami rugi ratusan miliar dan sisanya merugi hingga puluhan miliar. Mustafa mengatakan dalam lima tahun terakhir, performa BUMN terus membaik dengan semakin menurunnya jumlah perusahaan BUMN yang merugi. Indikasinya dapat dilihat dari turunnya nilai kerugian sekitar 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai informasi, tahun lalu BUMN yang paling besar mengalami kerugian adalah Perum Bulog, dengan kerugian mencapai Rp. 900 miliar. Total kerugian BUMN secara keseluruhan mencapai Rp.1,69 triliun. Jumlah itu, mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kerugian pada 2008 yang menyentuh angka Rp.13,95 triliun. Daftar BUMN Rugi pada 2010: 1. PT Askrindo Rp.224,5 miliar. 2. PT PAL Indonesia Rp.112,8 miliar. 3. PT Industri Sandang Rp.103,5 miliar.

Sumber: Humas Kementerian BUMN

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK EKBIS

Sumber: Humas Kementerian BUMN

PT Djakarta Llyod Rp.70 miliar. PT Kertas Kraft Aceh Rp67,5 miliar. PT Garam Rp.47 miliar. PT Perkebunan Nusantara XIV Rp.28,1 miliar. 8. PT Industri Gelas Rp.16,9 miliar. 9. PT Perikanan Nusantara Rp.9,5 miliar. 10. PT Boma Bisma Indah Rp.9,3 miliar. 11. PT Inhutani V Rp.4,5 miliar. 12. PT Primissima R.p3,9 miliar. 13. Perum PNRI Rp.1,1 miliar. 14. PT Industri Kapal Indonesia Rp.812 juta. 15. PT Batan Teknologi Rp.740 juta. 16. PT Pradnya Paramitra Rp.248 juta. 17. PT Merpati Nusantara Rp.194 juta. Sepanjang 2010 beberapa program strategis yang telah dilaksanakan antara lain, konversi minyak ke gas, proyek pembangkit listirk 10.000 MW, Pembangunan jalan tol trans Jawa sepanjang 1000 Km. Pencapaian yang menggembirakan pada tahun 2010, diiringi pula dengan makin membaiknya penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG). Sebut saja mengenai wajib lapor LHKPN yang mencapai 95 persen, dari sekitar 7150 wajib lapor. Berbagai hasil penilaian pihak eksternal tentang berbagai prestasi/penghargaan yang diraih oleh BUMN juga menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG di BUMN semakin membaik. Selain itu pada 2010 Kementerian BUMN juga telah berhasil melakukan proses privatisasi beberapa BUMN dan perusahaan negara minoritas seperti PT Pembagunan Perumahan, PT Krakatau Steel, BNI, Mandiri, PT Kertas Blabak, dan PT Intirub. Sedangkan privatisasi BUMN dan perusahaan negara minoritas yang masih dalam proses adalah Garuda Indonesia, PT Sarana Karya, PT Primissima dan PT Kertas Padalarang,

PT Atmindo, PT Kertas Basuki Rakhmat, dan PTJIHDTbk. Terkait dengan program restrukturisasi, upaya yang telah dilakukan antara lain telah dilaksanakannya RUPS LB PUSRI Holding untuk melakukan spin off operasional induk ke anak perusahaan PT PUSRI Palembang. Dalam kerangka implementasi strategi dan program transformasi BUMN menjadi world class corporations, Kementerian BUMN telah menetapkan empat langkah. Pertama, transformasi budaya kerja. Kedua, restrukturisasi. Ketiga, privatisasi. Keempat, strategic business development. Untuk transformasi budaya kerja hal-hal yang telah dilakukan antara lain merekrut tim manajemen terbaik seperti telah dilakuan di Pertamina, PLN, AP 1, AP 2, Mandiri, BNI, Merpati, ASDP, dan lain-lain. Selain itu, peningkatan kualitas SDM dan penerapan tata kelola perusahaan juga dikedepankan. Sementara sinergi antara BUMN

foto: Istimewa

4. 5. 6. 7.

yang juga merupakan program unggulan Kementerian BUMN, sepanjang 2010 telah melakukan sekitar 46 MOU antar BUMN, 11 MOU antar Kementerian BUMN dengan Lembaga dan Kementerian lainnya, dan 25 MOU terkait dengan pemberiaan beasiswa melalui berbagai perguruan tinggi lewat program BUMN PEDULI. Salah satu MOU antar BUMN yang sudah berjalan dengan baik antara adalah E toll card antara Jasa Marga dengan Bank Mandiri, Cash Manajemen dan Gaz Manajemen antara BNI dan Pertamina, serta kerja sama pengembangan teknologi informasi antara Telkom dengan BUMN lainnya. Dari pengamatan TOPIK selama 2010, sinergi yang terjadi selalu melibatkan BUMN besar. Sementara BUMN kecil sepertinya hanya menjadi penonton. Padahal semestinya BUMN kecil lah yang harus mendapat perhatian lebih. Sebagai contoh Perum Percetakan Negara (PPN). PPN termasuk perusahaan â&#x20AC;&#x2DC;plat merahâ&#x20AC;&#x2122; yang sehat. Memang perolehan laba PPN terbilang kecil, pada 2010 mereka membukukan laba bersih sekitar Rp 6 miliar. Sangat jauh bila dibandingkan dengan BUMN besar seperti Telkom, Bank Mandiri, Pertamina atau PGN yang hingga kuartal ke III saja sudah memproleh pendapatan puluhan triliun rupiah. Tetapi tetap lebih baik dari BUMN yang terus merugi seperti Askrindo, PT PAL, atau PT Industri Sandang yang mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Jika PPN diberikan kesempatan untuk bersinergi dengan BUMN besar sesuai core business nya di bidang per-

Bank Mandiri, salah satu BUMN penghasil deviden terbesar.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

BUMN menguasai 30% kapitalisasi pasar saham di Bursa Efek Indonesia.

dan BNI. Sektor ekonomi yang terbesar menyerap KUR adalah sektor perdagangan, restoran, hotel dengan nilai akumulasi kredit sebesar sekitar Rp 20,1 triliuun atau 63,7 persen dari total realisasi KUR, dengan jumlah debitur sebanyak sekitar 2,8 juta debitur. Sektor Ekonomi yang terkecil menyerap KUR adalah sektor listrik, gas dan air dengan nilai akumu-

foto: Istimewa

cetakan tentu PPN akan bisa meningkatkankan labanya. BUMN besar ratarata mempunyai anggaran yang cukup besar untuk urusan cetak mencetak. Jika hal itu diberikan kepada PPN, tentu saja akan meningkatkan pendapatan PPN secara signifikan. Tentu saja hal itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Di sektor perbankan Kementerian BUMN juga telah mendorong BUMN perbankan untuk meningkatkan penyaluran KUR. Pada 2010, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 16,4 triliun dan diserap oleh lebih dari 1,4 juta debitur dengan jumlah tenaga kerja sebanyak lebih dari 1,6 juta orang. Rata-rata nilai kredit KUR-Mikro yang diterima UMKM adalah sebesar Rp 5,1 juta per debitur. Sedangkan rata-rata nilai kredit KUR-Ritel yang diterima UMKM adalah berkisar antara Rp 56,9 juta s/d Rp 267 juta per debitur. Dengan penambahan KUR di tahun 2010, secara kumulatif nilai KUR yang telah disalurkan sejak tahun 2007 s/d 29 Desember 2010 mencapai Rp 33,45 triliun yang diserap oleh sekitar 3,8 juta debitur dan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak sekitar 6,7 juta orang. Bank pelaksana penyalur KUR terbesar adalah BRI, diikuti kemudian oleh Mandiri

foto: Istimewa

TOPIK EKBIS

Krakatau Steel, salah satu BUMN yang sukses go public pada 2010.

lasi kredit sekitar Rp 9,5 miliar atau 0,03 persen dari total realisasi KUR, dengan jumlah debitur sebanyak 104 debitur. Tiga provinsi penyerap KUR terbesar adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan tiga provinsi dengan penyerapan KUR terkecil adalah Bangka Belitung, Maluku Utara, dan Irian Jaya Barat. Terkait dengan program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), akumulasi penyaluran dana Bina Lingkungan sampai akhir 2010 mencapai Rp.3,4 triliun. Sedangkan akumulasi penyaluran Dana Kemitraan (pinjaman) mencapai Rp.10,7 triliun. Sampai tahun 2010 terdapat 758.810 mitra binaan yang telah menerima pinjaman. Secara umum kinerja Kementerian BUMN pada 2010 telah berjalan cukup baik. Meskipun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan. Misalnya program privatisasi, jangan sampai terkesan menjadi metode baru dalam praktek KKN. Perusahaan yang akan diprivatisasi betul-betul bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Bukan untuk memberikan keuntungan kepada segilintir oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Ke depan kita harapkan perusahaanperusahaan pelat merah yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia betul-betul bersih dari KKN yang akan menghancurkan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kementerian BUMN yang menjadi payung dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan undang undang yang berlaku. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK EKBIS

foto: Istimewa

Mengejar Target Realisasi Investasi PMDN dan PMA 2011

Gita Wirjawan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menargetkan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) 2011 sebesar Rp 240 triliun. Caranya?

enurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gita Wirjawan, realisasi investasi PMDN dan PMA 2010 ini merupakan realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang masih dalam tahap pembangunan dan tambahan investasi (Capital Expenditure) perusahaan yang telah memiliki izin usaha. Disebutkan, realisasi investasi proyek penanaman modal pada triwulan keempat (Oktober–Desember) 2010 sebesar Rp 58,9 triliun yang terdiri dari realisasi investasi proyek PMDN sebesar Rp. 22 triliun dan PMA sebesar Rp. 36,9 triliun. Secara kumulatif realisasi investasi PMDN–PMA selama 2010 (Januari– Desember) sebesar Rp 208,5 triliun, apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2009 (sebesar Rp 135,2 triliun) terdapat peningkatan sebesar 54,2 %. Sedangkan dibandingkan dengan target tahun 2010 (sebesar Rp. 160,1 triliun), maka

capaian sampai dengan akhir Desember 2010 tersebut sudah melebihi target sebesar 30,2 %. “Kegiatan investasi selama tahun 2010 menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Penanaman modal dalam negeri memperlihatkan kenaikan dan juga sebaran investasi di luar Jawa juga meningkat signifikan dibanding tahun 2009. Hal ini memperlihatkan perbaikan iklim dan pelayanan investasi serta langkah-langkah kebijakan yang diambil telah membuahkan hasil,” ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gita Wirjawan. Pencapaian tersebut, lanjutnya, tentunya didukung pula oleh perbaikan pelayanan investasi di daerah dan semakin baiknya kondisi perusahaan penanaman modal dalam negeri. “Dengan terus melakukan perbaikan iklim investasi untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, tentunya akan meningkatkan kontribusi investasi dalam perekonomian nasional,” kata Gita

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

Wirjawan. Adapun hasil realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2010, jika berdasarkan Triwulan IV (periode OktoberDesember 2010), pertama, terjadi peningkatan realisasi investasi PMDN tahun 2010 jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 130%, dari nilai realisasi Rp. 9,69 triliun menjadi Rp. 22,3 triliun. Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan sektor usaha (lima besar) adalah: transportasi, gudang dan telekomunikasi (Rp 6,9 triliun; 6 proyek), industri makanan (Rp 5,7 triliun; 56 proyek), listrik, gas dan air (4,0 triliun; 9 proyek), tanaman pangan dan perkebunan (Rp 1,7 triliun; 44 proyek), industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi (Rp 0,8 triliun; 28 proyek). Sedangkan realisasi PMA berdasarkan sektor usaha (lima besar) adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi (US$. 1,9 miliar; 54 proyek), listrik, gas dan air (US$. 0,3 miliar; 16 proyek), industri makanan (US$. 0,2 miliar; 77 proyek) dan tanaman pangan dan perkebunan (US$. 0,2 miliar; 59 proyek), pertambangan (US$. 0,2 miliar; 70 proyek). Kedua, terjadi peningkatan realisasi investasi di luar Jawa tahun 2010 jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 36,4%, dari nilai realisasi Rp. 9,76 triliun menjadi Rp. 13,3 triliun. Realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah Jawa Barat (Rp 11,3 triliun; 46 proyek), Banten (Rp 3,8 triliun; 39 proyek), Sulawesi Selatan (Rp 2,1 triliun; 6 proyek), Kalimantan Timur (Rp. 1,9 triliun; 20 proyek) dan Sulawesi Barat (Rp. 0,7 triliun; 2 proyek). Sedangkan realisasi PMA berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah DKI Jakarta (US$ 2,2 miliar; 274 proyek), Jawa Barat (US$. 0,4 miliar; 295 proyek), Jawa Timur (US$. 0,3 miliar; 53 proyek), Banten (US$. 0,2 miliar; 129 proyek), dan Kalimantan Tengah (US$. 0,2 miliar; 19 proyek). Ketiga, realisasi PMA berdasarkan asal negara (lima besar) adalah Singapura (US$ 2,3 miliar; 157 proyek), Inggris (US$ 0,2; 84 proyek), Jepang (US$ 0,1 miliar; 151 proyek), Belanda

TOPIK EKBIS Inggris (US$ 1,9 miliar; 285 proyek), Amerika Serikat (US$. 0,9 miliar; 121 proyek), Jepang (US$. 0,7 miliar; 394 proyek), dan Belanda (US$ 0,6 miliar; 138 proyek). Keenam, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia selama Tahun 2010 mencapai 463.012 orang yang terdiri dari proyek penanaman modal dalam ne-geri (PMDN) sebanyak 133.053 orang, sedangkan untuk proyek penanaman modal asing (PMA) sebanyak 329.959 orang. Apabila dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja tahun 2009 ( 303.537 orang) terdapat peningkatan sebesar 52,5%. “Provinsi di luar Pulau Jawa yang mengalami perkembangan pesat kegiatan investasinya pada tahun 2010 adalah Kalimantan Timur (2010: Rp. 17,8 triliun; 2009: Rp 0,8 triliun), Kalimantan Tengah (2010: Rp. 8,8 triliun; 2009: Rp. 1,5 triliun), Sulawesi Selatan (2010: Rp. 7,2 triliun; 2009:Rp. 0,7 triliun), Nusa Tenggara Barat (2010: Rp. 3,8 triliun; 2009: Rp. 0,2 triliun) dan Sumatera Selatan (2010: Rp. 3,4 triliun; 2009: Rp. 1,1 triliun),” papar

Gita Wirjawan menjelaskan. Pencapaian tersebut, menurutnya, tentunya didukung pula oleh perbaikan pelayanan investasi di daerah dengan semakin banyaknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang telah diimplementasikan oleh berbagai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta koordinasi pusat daerah yang semakin baik. “Hal ini akan semakin baik lagi jika kita terus bahu-membahu dalam meningkatkan iklim investasi Indonesia,” kata Gita Wirjawan. Sementara itu, dikatakan Gita Wirjawan, target realisasi investasi PMDN dan PMA pada tahun 2011 sebesar Rp 240 triliun atau meningkat 15% dari realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2010. “Dengan adanya penyempurnaan kebijakan yang terkait investasi, perbaikan pelayanan investasi dan pemberian berbagai tambahan fasilitas fiskal bagi kegiatan penanaman modal dan juga percepatan pembangunan berbagai infrastuktur di harapkan target tersebut dapat tercapai,” harap Gita Wirjawan. ] Syarif foto: Istimewa

(US$ 0,1 miliar; 44 proyek), dan Korea Selatan (US$ 0,1 miliar; 143 proyek). Selanjutnya, jika berdasarkan kumulatif (Januari-Desember 2010), pertama, terjadi peningkatan kontribusi realisasi PMDN pada tahun 2010 sebesar 29,0% (Rp. 60,5 triliun), sedangkan pada periode yang sama tahun 2009 hanya sebesar 28,0 % (Rp. 37,8 triliun). Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi PMDN tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 60,0% Kedua, dari sebaran lokasi proyek, terlihat peningkatan aktifitas penanaman modal di luar Jawa yang signifikan pada tahun 2010 sebesar 32,9% (Rp. 68,5 triliun), sedangkan pada periode yang sama tahun 2009 hanya sebesar 18,5% (Rp 25,0 triliun). Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi di luar Jawa tahun 2010 dengan tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 174,0%. Ketiga, realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha (lima besar) adalah: industri makanan (Rp 16,4 triliun; 208 proyek), transportasi, gudang dan telekomunikasi (Rp 13,8 triliun; 46 proyek), tanaman pangan dan perkebunan (Rp 28,7 triliun; 238 proyek), listrik, gas dan air (Rp. 4,9 triliun; 47 proyek), dan jasa lainnya (Rp 3,3 triliun; 92 proyek). Sedangkan realisasi PMA berdasarkan sektor usaha (lima besar) adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi (US$. 5,0 miliar; 154 proyek), pertambangan (US$. 2,2 miliar; 298 proyek), listrik, gas dan air (US$. 1,4 miliar; 59 proyek), perumahan, kawasan industri dan perkantoran (US$. 1,1 miliar; 89 proyek) dan industri makanan (US$. 1,0 miliar; 250 proyek). Keempat, realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah Jawa Barat (Rp 15,8 triliun; 136 proyek), Jawa Timur (Rp 8,1 triliun; 117 proyek), Kalimantan Timur (Rp 7,9 triliun; 64 proyek), Banten (Rp. 5,8 triliun; 97 proyek), dan DKI Jakarta (Rp. 4,5 triliun; 104 proyek). Sedangkan realisasi PMA berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah DKI Jakarta (US$ 6,4 miliar; 1068 proyek), Jawa Timur (US$. 1,8 miliar; 137 proyek), Jawa Barat (US$. 1,6 miliar; 729 proyek), Banten (US$. 1,5 miliar; 336 proyek), dan Kalimantan Timur (US$. 1,1 miliar; 138 proyek). Kelima, realisasi PMA berdasarkan asal negara (lima besar) adalah Singapura (US$ 5,0 miliar; 537 proyek),

Produk Baja.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

PERPAMSI Goes to MDGs 2015

WWEF yang mempertemukan 5.000 orang yang terdiri dari para pelaku air minum perpipaan (luar dan dalam negeri), pemangku kepentingan, pakar air minum dan air limbah dari dalam dan luar negeri, lembaga donor luar negeri, pabrikan (supplier), kalangan perguruan tinggi, peminat dan masyarakat umum. Perhelatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut bisa dikatakan berjalan sukses. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak yang ditemui Topik di sela-sela acara tersebut mengatakan inti dari acara Water and Wastewater Expo and Forum ini adalah Forum sekaligus exposition. Dalam acara ini, kata Herman, tantangan pemenuhan air minum yang semakin meningkat dan pengelolaan air limbah yang makin meningkat dapat ditangani secara bersama sehingga lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaanya. Pemerintah mengupayakan agar pelayanan untuk perpipaan air minum dari PDAM semakin baik. “Saat ini dari identifikasi, bahwa dari 402 PDAM yang ada, yang tergolong sehat baru sekitar 132 perusahaan. Meskipun itu sudah ada peningkatan, ini yang menjadi konsen kita untuk berupaya meningkatkan PDAM,” jelas Herman. Di samping itu, melalui pameran ini bagaimana upaya tadi dapat dilakukan dengan lebih efektif lagi sesuai dengan perkembangan teknologi berbagai peralatan yang ada saat ini. Berbagai kendala yang ada harus segera ditangani misalnya Non-Revenue of Water (NRW) masih tinggi yaitu sebesar 38 %. Ketersediaan air baku semakin terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas. SDM yang profesional dan kompeten belum memadai. Lalu adalagi kendala disebabkan kinerja keuangan yang belum seimbang antara biaya dan pendapatan pada sebagian besar PDAM, komitmen pemerintah, khususnya di daerah belum optimal serta komitmen para wakil rakyat yang belum seiring dengan tuntutan peningkatan pelayanan air minum dan tata ruang yang tidak mendukung terciptannya konservasi SDA yang memadai. Penerapan manajemen PDAM yang profesional (dimulai dengan rekruitment Direksi yang kompetitif), penerapan tarif

Wakil Menteri PU, Hermanto Dardak (kiri) didampingi Ketum PERPAMSI, Dr Ir H Syaiful DEA.

Setelah sukses menggelar Nusantara Water pada 2004 dan 2008, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) kembali menyelenggarakan expo dan forum terbesar di bidang air minum dan air limbah di tanah air. Even yang kali ini diberi nama Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) merupakan kerja sama PERPAMSI dan IATPI ( Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia). IWWEF dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta, 18-20 Januari 2011. yang Full Cost Recovery (FCR), serta komitmen nyata Pemda untuk mendukung terciptanya investasi air minum dari berbagai lini sumber pendanaan, adalah langkah mendesak yang perlu dilakukan segera untuk menyongsong kendala dan tantangan dalam rangka mewujudkan target MDG's 2015. Sasaran jangka pendek dari program ini adalah mereposisi sektor air minum dalam infrastruktur sebagai sektor yang patut untuk diprioritaskan. Sekaligus menggugah para komunitas air minum untuk melakukan langkah nyata mengejar ketertinggalannya dengan negara lain. Sementara Ketua Umum PERPAMSI Dr Ir H Syaiful, DEA, berharap IWWEF 2011 akan menjadi semacam ajang inovasi dan akselerasi pengembangan air minum Indonesia. Terlebih dalam rangka memacu perkembangan pelayanan air minum sistim perpipaan dalam rangka

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

memenuhi target MDGs 2015. Salah satu peserta forum yang juga Direktur PDAM Tirta Lematang Enim Muara Enim, H Mirza Jaya SE, mengatakan, forum ini sangat penting. Para peserta forum dapat bertukar pengalaman cara menghadapi kendala yang terjadi didaerah masing-masing. ”Kalau sekarang cukup banyak kendala yang kita hadapi, misalnya kualitas air baku yang terkadang sangat buruk sehingga biaya produksi semakin tinggi dan masih banyak terjadi kebocoran pipa,” ungkapnya seraya berucap saat ini jumlah pelanggan PDAM di Kota Muaraenim sebanyak 6.614 sambungan. Biaya produksi yang dikeluarkan selama ini sebesar Rp 4.416/m3. Biaya tersebut jika kondisi air baku Sungai Enim dalam kondisi normal. Jika dalam kondisi tidak normal sangat kotor dan keruh, akan terjadi biaya penambahan produksi. Terutama penambahan bahan

foto: Amri/MajalahTopik

TOPIK EKBIS

foto: Amri/MajalahTopik

Target Millennium Development Goals 2015 Cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan di Indonesia reiatif masih rendah. Data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (DJCK-PU) mencatat cakupan peiayanan air minum Nasional yang telah dicapai sampai akhir tahun 2009 melalui jaringan perpipaan yaitu sebesar 25,49 % (perkotaan 35,03 % dan perdesaan 14,29 %), dengan jumlah sambungan rumah (SR) sekitar 8 juta unit. Kinerja peiayanan tersebut masih di bawah target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu 66 % pada tahun 2009. Di sisi lain pertumbuhan penduduk perkotaan setiap tahun terus meningkat, sehingga diperlukan

foto: Amri/MajalahTopik

kimia tawas. Biasanya hanya dibutuhkan 150 kg/hari. Tetapi jika air baku sangat buruk akan terjadi kenaikan mencapai 150 persen. Sementara tarif dasar PDAM kepada pelanggan sebesar Rp 2.500/m3. Dengan tarif sebesar itu, maka PDAM masih melakukan subsidi. Lebih lanjut Mirza mengatakan, dengan kapasitas produksi yang tersedia saat ini hingga 50 tahun kedepan PDAM Tirta Lematang Muaraenim tidak akan mengalami kesulitan untuk mensuplai air minum kepelanggannya.

Mesin Seawater Reverse Osmosis.

pertumbuhan peiayanan air minum yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya ekstra keras untuk memenuhi cakupan dan kualitas peiayanan air minum seperti yang diharapkan Millennium Development Goals (MDG's) tahun 2015 (perpipaan dan non perpipaan), meningkat menjadi 60,3 % yaitu 57,54 % di perkotaan dan 61,60 % di perdesaan. Untuk mewujudkan target MDG's tahun 2015, dibutuhkan biaya yang sangat besar. Dengan asumsi biaya investasi setiap 1 (satu) sambungan sekitar Rp. 8 juta, maka untuk menambah 6,7 juta sambimgan rumah (SR) hingga tahun 2015 diperlukan investasi sekitar Rp. 53,6 triliun. Sampai dengan tahun 2014 total biaya investasi yang diperlukan mencapai Rp. 33,8 Triliun yang terdiri dari kontribusi Renstra PU terhadap pencapaian MDGs 10,7 juta jiwa (4,3%) sebesar Rp. 11,8 triliun, potensi kontribusi PDAM/KPS/Pinjaman Perbankan/non Perbankan terhadap pencapaian MDGs 20 juta jiwa (8,1%) sebesar Rp. 22 triliun. Besarnya total biaya investasi tersebut hanya bisa dicapai apabila ada komitmen yang kuat dan perubahan mindDirektur PDAM Tirta Lematang Enim, H Mirza Jaya SE. set mengenai pentingnya air

sebagai kebutuhan dasar manusia dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Sebagaimana diketahui, bila hanya mengandalkan dana yang bersumber dari APBN, APBD dan kas PDAM, rasanya mustahil investasi tersebut bisa terealisasi. Mengingat keterbatasan ini, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan yang mempermudah akses pembiayaan bagi PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari Perbankan Nasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Untuk mengeliminir kendala-kendala yang ada diperlukan langkah yang konkrit. Misalnya dengan penerapan manajemen PDAM secara profesional, yang dimulai dari rekrutmen direksi yang kompetitif melalui fit and proper test yang benar. Lalu penerapan Tarif Pemulihan Biaya (Full Cost Recovery), dengan tanpa meninggalkan keberpihakan pada fungsi sosial (Keterjangkauan). Kemudian Komitmen nyata dari Pemda untuk mendukung terciptanya investasi Air Minum dari berbagai ini sumber pendanaan dan Komitmen DPRD untuk mendukung terwujudnya tarif yang dapat memenuhi kebutuhan biaya tanpa meninggalkan azas keterjangkauan oleh masyarakat pelanggan. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK PARLEMEN

Silang Sengkarut Pembangunan

Gedung Baru DPR RI

Setelah sempat tertunda, pembangunan gedung baru DPR RI kembali dilanjutkan di awal 2011 ini.

Maket gedung baru DPR RI

ro dan kontra mengenai pembangunan gedung baru DPR masih terus berlangsung, meskipun beberapa waktu lalu sempat mereda akibat ditundanya pembangunan tersebut. Pro dan kontra itu tidak hanya datang dari luar parlemen, bahkan, saat ini rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut menjadi perdebatan yang, seakan, tiada henti antara Ketua DPR RI, Marzuki Alie dengan Fraksi Partai Gerindra. Saling melempar tuduhan pun mengiringi rencana pembangunan gedung baru DPR yang sarat kontroversi itu. Silang sengkarut pembangunan gedung baru DPR, khususnya antara Ketua DPR RI Marzuki Alie dengan Fraksi Partai Gerindra, terkait dengan rencana dana anggaran yang akan dikeluarkan dan pernyataan Marzuki yang mengklaim bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR telah disetujui dan disepakati oleh semua fraksi di parlemen. Seperti diberitakan di media-media nasional, Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan, rencana pembangunan gedung baru DPR merupakan keputusan bersama seluruh fraksi yang ada di lembaga perwakilan rakyat tersebut. Marzuki kepada pers di Jakarta, beberapa waktu lalu, menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah “ngotot” untuk membangun

gedung baru dan, kalaupun terkesan seperti itu, semua yang dilakukannya hanya menjalankan tugas sebagai house of speaker atau juru bicara DPR, yang secara kelembagaan telah memutuskan untuk membangun gedung tersebut. “Pembangunan gedung baru tersebut merupakan keputusan bersama dan bukan keputusan Marzuki Alie sendiri. Kalau pun terkesan saya membela, itu karena tugas dan kewajiban menyampaikan apa yang telah diputuskan oleh lembaga DPR,” katanya. Marzuki pun menegaskan, bahwa sebagai juru bicara ini, tentunya, wajib terus menyampaikan apa yang telah menjadi keputusan bersama seluruh anggota DPR. “Jadi bukan keputusan saya,” ujarnya. Karena itu, agar tidak selalu disalahkan dan agar masyarakat paham, dirinya berjanji untuk membuka semua dokumen mengenai rencana pembangunan gedung baru tersebut kepada masyarakat. Hal itu, kata politisi dari Partai Demokrat ini, dilakukan agar tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dan tidak ada lagi manuver-manuver fraksi yang seolah menolak saat ini, padahal telah menyetujui semua putusan mengenai hal itu. “Saya akan buka semua dokumen, mulai dari APBN yang sudah menjadi UU, paripurna renstra, keputusan BURT dan rapat konsultasi pimpin-

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

an DPR, pimpinan BURT dan pimpinan fraksi serta sekjen bersama tim teknis,” tuturnya lebih lanjut. Menurut Marzuki, semua keputusan dan rapat yang memutuskan pembangunan gedung baru itu dihadiri oleh seluruh anggota fraksi, atau paling tidak perwakilannya. Pembangunan gedung baru ini bisa masuk dalam APBN dan UU karena diputuskan bersama. “Kok sekarang bisa mengelak mereka tidak ikut dalam memutuskan. Ini yang harus masyarakat ketahui,” ujar Marzuki. Dengan dibukanya dokumen terkait pembangunan gedung baru DPR, Marzuki meminta masyarakat untuk melihat adakah fraksi yang menolak. “Dari dokumen itu akan diketahui siapa yang berbohong. Siapa yang berbohong harus siap mengumumkan hal itu di media cetak nasional bahwa dia berbohong dan sudah membohongi publik. Saya rasa, dengan demikian maka publik akan bisa menilai dan biarlah publik yang menghukumnya,” kata Marzuki. Pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie itu menanggapi penolakan rencana pembangunan gedung baru DPR dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menuding dirinya telah melakukan kebohongan publik. Partai Gerindra sendiri mengklaim telah mengirimkan surat penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru DPR itu ke pimpinan DPR jauh hari sebelum keputusan, yang disebut Marzuki sebagai keputusan bersama, itu dikeluarkan. Menurut Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Sadar Subagyo, pihaknya telah mengirimkan dua surat kepada pimpinan DPR terkait dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. “Surat pertama kami kirimkan pada Oktober 2010, sebelum ada keputusan pembangunan gedung. Surat kedua berupa penegasan kembali, kami kirimkan pada 10 Januari 2011, saat wacana pembangunan gedung kembali mencuat,” tutur Sadar yang menegaskan, bahwa partainya tidak dalam posisi mencari simpati. Senada dengan Sadar, anggota Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, juga membantah bahwa pihaknya menyetujui rencana pembangunan ge-

TOPIK PARLEMEN dung baru. “Ketua DPR mengatakan, kalau salah satu partai saja menolak rencana pembangunan gedung baru, maka proyek akan dibatalkan. Nah, surat yang kami kirim sejak Oktober tahun lalu telah jelas menyebut penolakan. Apa surat kami itu tidak diterima? Apa digelapkan?,” ujar Desmond yang mempersilahkan Ketua DPR membuka notulen rapat yang disebut-sebut berisi tanda tangan persetujuan dari seluruh fraksi DPR, termasuk Gerindra. Mengenai kehadiran wakil Fraksi Gerindra dan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Pius Lustrilanang dalam rapat dan menandatangani persetujuan rencana pembangunan gedung baru, Desmond menandaskan untuk membedakan antara posisi Pius sebagai pimpinan BURT dan wakil fraksi. Namun, Desmond melanjutkan, apabila Pius saat itu menyatakan diri sebagai wakil partai, maka artinya dia tidak mengindahkan kebijakan partai dan berpotensi diberi sanksi oleh partai. “Kalau ada anggota yang bersikap di luar kebijakan partai, itu desersi. Instruksi partai sangat jelas. Seharusnya tidak ada anggota yang berbeda sikap,” kata Desmond. Selain saling tuding mengenai ‘keputusan bersama’, silang sengkarut antara Ketua DPR RI Marzuki Alie dengan Fraksi

Partai Gerindra juga terkait dengan dana atau anggaran rencana pembangunan gedung baru DPR. Partai Gerindra mengatakan bahwa dana rencana pembangunan gedung baru sebesar Rp 18 miliar telah keluar, namun hingga kini belum ada realisasinya. Tidak hanya sekedar menuding, Gerindra bahkan berencana akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Ketua DPR RI Marzuki Alie yang, menurut mereka, bersikeras terus melanjutkan pembangunan gedung baru tersebut. “Kita tidak menuduh apa-apa. Tapi, sebaiknya Pak Marzuki Alie diperiksa KPK terkait pembangunan gedung baru DPR ini,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Dijelaskan Fadli, ada dua hal yang harus diperiksa, yakni soal pelaksanaan tender dan soal anggaran Rp 18 miliar yang sudah digelontorkan Marzuki pada konsultan. “Nah, ini apa sudah benar dilakukan sesuai tender, atau penunjukan langsung. Lalu soal keterangan Pak Marzuki yang katanya sudah membayar Rp 18 miliar pada konsultan itu juga harus diklarifikasi,” tambahnya. Menanggapi tudingan itu, Marzuki membantah dengan keras. “Gerindra harus mengerti bahwa urusan pengadaan dana itu bukan urusan saya. Semuanya yang mengurusi adalah Ibu Sekjen, saya tidak tahu apa-apa soal pengadaan dana

karena bukan saya yang mengeluarkan dana,” tukas Marzuki yang tak menampik jika memang ada anggaran untuk rencana pembangunan gedung baru dan dari pihak Sekjen sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 14 miliar dan untuk tahun 2011 ini sudah diperpanjang lagi soal pengadaan dana tersebut. Entah sampai kapan polemik mengenai rencana kehadiran gedung baru bagi para wakil rakyat itu akan berakhir. Seperti diketahui, silang sengkarut seputar rencana pembangunan gedung baru DPR diselimuti berbagai persoalan. Tidak hanya klaim mengklaim antara satu pihak dengan pihak lain berkaitan dengan persetujuan atau keputusan bersama mengenai rencana pembangunan, dana atau anggaran, juga terkait dengan sejumlah fasilitas yang akan menghiasi gedung baru para wakil rakyat ini. Sebut saja rencana keberadaan kolam renang dan beberapa fasilitas olah raga dan kebugaran lainnya semisal tempat fitness dan spa. Belum lagi konsultan-konsultan yang terlibat di dalam proyek pembangunan gedung baru ini. Kita berharap, dengan adanya gedung baru, kinerja para wakil rakyat akan mendapatkan spirit yang baru pula dan diharapkan lebih mengedepankan kepentingan rakyat, dan bukan hanya menjadi tontonan semata saja. Semoga. ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK POLITIK

Presiden SBY memukul beduk tanda dibukanya kongres ke-14 GP Ansor.

Kongres ke-14 GP Ansor

Ansor dan Politik Nuansa politis begitu terasa dalam penyelenggaraan Kongres ke-14 Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang digelar di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, beberapa waktu lalu.

eski telah berakhir dengan terpilihnya Nusron Wahid sebagai Ketua Umum GP Ansor periode 2011-2016, menggantikan Saifullah Yusuf, namun banyak kalangan menilai, penyelenggaraan Kongres GP Ansor kali ini sarat dengan nuansa politik. Mulai dari kandidatkandidat ketua umum sampai kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka kongres. Banyak harapan, sebenarnya, yang ditujukan ke Ansor sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) untuk mampu merumuskan kembali langkah-langkah kejuangannya menghadapi tantangan masa depan. Seperti dikatakan Wakil Ketua GP Ansor Kota Kediri, Imam Subawi, persoalan krusial yang dihadapi Ansor pasca reformasi 1998 hingga saat ini adalah kontaminasi Ansor dan politik. Diakui atau tidak, katanya, kontaminasi Ansor sebagai ormas kepemudaan NU yang independen, netral, penjaga ulama, dan berpolitik moral kebangsaan, terongrong oleh kontaminasi kepentingan elite Ansor yang masuk di pusaran arus politik kepartaian dan kekuasaan. Imam pun menganggap wajar jika citra Ansor yang muncul ke permukaan pada akhirnya lebih berwajah politik praktis ketimbang politik moral kebang-

saan. Kepentingan elit Ansor dalam rangka dukung-mendukung berbagai pemilihan umum (pemilu), mulai pemilu legislatif, presiden, dan pilkada di berbagai daerah, menenggelamkan citra Ansor sebagai ormas kepemudaan NU yang independen. “Wajah Ansor hampir persis dengan parpol. Kondisi ini berpengaruh besar terhadap moralitas kehidupan berorganisasi sampai ke daerah. Banyak elite daerah yang menggunakan Ansor untuk bernegosiasi politik, bargaining kekuasaan, dan muncul banyak kader dadakan yang menjadikan Ansor sebagai batu loncatan politik,” ungkap Subawi. Ditambahkan Subawi, kontaminasi Ansor ke politik ini mengakibatkan program kaderisasi internal pun menempati nomor sekian, pemberdayaan anggota menjadi utopia, transaksional finansial menjadi ‘napas baru’ yang terus berproses menelisik masuk ke sendi-sendi darah organisasi. “Jika kontaminasi ini tidak segera direduksi, Ansor lima sampai sepuluh tahun ke depan akan semakin berwajah politik dan partisan ‘abuabu’. Kebijakan dan gerakannya sangat diwarnai kepentingan politik elite,” tandas Imam seperti dikutip dari tulisannya yang dimuat di situs Radar Jogja. Subawi melihat indikasi adanya kontaminasi politik dalam Ansor dari

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

beberapa hal yang berkembang menjelang kongres. Pertama, katanya, semua kandidat ketua umum yang muncul ke permukaan adalah kader partai. Mereka adalah Malik Haramain (anggota FKB DPR, Sekjen PP GP Ansor), Chatibul Umam Wiranu (anggota Fraksi Partai Demokrat DPR, Ketua PP GP Ansor), Marwan Ja’far (anggota FKB), dan Nusron Wahid (anggota Fraksi Golkar), dan sebagainya. “Meskipun sebelumnya secara structural sebagian terlibat kepengurusan PP GP Ansor, peran keorganisasiannya nyaris tak terdengar. Bahkan, ada yang proses kaderisasinya di Ansor tidak jelas, yang berpotensi besar menjadikan Ansor sebagai ‘kaki baru’ parpol,” tutur Subawi yang mengaku tak bisa membayangkan Ansor ke depan tidak berwajah politik praktis jika melihat bursa kandidat tersebut. Hal hampir senada juga dikatakan pengamat politik yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Kacung Maridjan. Menurutnya, persoalan kaderisasi Ansor patut dipertanyakan. Nusron yang tidak pernah menjadi pengurus PP Ansor tiba-tiba terpilih menjadi ketua umum. “Kader Ansor boleh dari mana saja. Tetapi, sebelum jadi ketua umum, sebaiknya jadi pengurus dulu,” ujarnya seperti dilansir Harian Kompas. Ia mengatakan, status Nusron sebagai politisi dikhawatirkan semakin menyulitkan Ansor menjauh dari arena politik praktis. Sementara, pengamat politik Unair lainnya, Airlangga Pribadi, mengatakan, Ansor akan semakin sulit independen. Ansor juga akan kesulitan menjalankan peran sebagai gerakan masyarakat sipil. “Tarikan-tarikan politik akan lebih kuat dengan kehadiran ketua

TOPIK POLITIK umum yang berstatus politisi,” tuturnya. Ketua Gerakan Penyelamat Nahdlatul Ulama (GPNU) M Choirul Rijal pun menyatakan keprihatinannya terhadap pelaksanaan Kongres ke-14 GP Ansor yang terkontaminasi kepentingan politis. “Banyak parpol yang memasang kadernya sebagai kandidat ketua umum atau pengurus untuk kepentingan kelompoknya,” kata kandidat magister ilmu politik Unair Surabaya itu. Kehadiran Presiden SBY membuka kongres pun tak luput dari tudingan kontaminasi. Menurut Subawi, diundurnya pelaksanaan kongres Ansor hingga empat kali dengan alasan menyesuaikan jadwal Presiden SBY mengindikasikan bahwa ketergantungan Ansor pada kekuasaan yang sangat tinggi terkooptasi sedemikian kuat. Tanpa dihadiri Presiden, seakan kongres Ansor tidak bisa berjalan dan tidak boleh dilaksanakan. Subawi pun mempertanyakan ‘kewajiban’ Presiden untuk membuka kongres Ansor dan mengapa kongres tersebut tidak wajib dibuka ketua umum PBNU? Padahal, katanya, seharusnya yang paling berhak adalah ketua umum PBNU, bukan Presiden. Karena Ansor adalah badan otonom NU, bukan badan otonom Presiden. Mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, juga menilai kehadiran Presiden SBY membuka kongres GP Ansor sangatlah tidak lazim. Pasalnya, kata Muzadi, level Ansor hanya organisasi otonomi PBNU. “Tentu hak Presiden, meskipun itu sangat tidak lazim, karena posisi ex officio Kepala Negara datang di organisasi badan otonom seperti Ansor. Biasanya hanya datang ke

Para peserta kongres.

Nusron Wahid, Ketua Umum PP GP Ansor periode 2011-2014.

organisasi induk,” ujar Muzadi. Sebagai orang yang pernah besar di Ansor, Muzadi mengatakan, biasanya organisasi setingkat organisasi kepemudaan seperti Ansor tak pernah dibuka oleh pejabat setingkat Presiden. Maksimal hanya menteri atau gubernur. Sehubungan dengan itu, Muzadi berharap, Ansor menjadi organisasi yang kuat dan punya kemandirian. Karena itu, ia berharap, tidak ada intervensi dari pihak luar dalam kongres Ansor. Terkait itu, Muzadi pun meminta kepada seluruh kader Ansor yang masih memiliki idealisme berkewajiban mencegah adanya intervensi dari pihak luar demi menyelamatkan Ansor. “Apalagi sepuluh tahun terakhir Ansor rusak berat. Ansor yang sebelumnya anggun, berwibawa, dihormati, dan disegani, berubah ibarat perusahaan yang diatur manajer dengan

uang dan pragmatisme,” tegasnya. Nusron Wahid terpilih sebagai Ketua Umum PP GP Ansor dalam pemilihan dua putaran, yakni putaran pertama pada Minggu malam (16/01) dengan hasil 257 suara dan putaran kedua pada Senin siang (17/01) dengan hasil 345 suara. Dalam putaran pertama, Nusron bersaing ketat dengan Marwan Ja’far yang memperoleh 183 suara, sehingga keduanya berhak maju ke putaran kedua. Kandidat lainnya seperti Chotibul Umam Wiranu hanya meraih 40 suara, Syaifullah Tamliha meraih 40 suara, Munawar Fuad dengan tiga suara, Malik Haramain dengan satu suara, dan Choirul Sholeh Rosyid satu suara. Dalam putaran kedua, kandidat yang berhak mengikuti pemilihan harus mengantongi suara minimal 99 suara, sehingga hanya tersisa dua kandidat, yakni Nusron dan Marwan. Hasil putaran kedua dalam sidang pemilihan yang dipimpin Ketua Umum GP Ansor demisioner, H Saifullah Yusuf selaku pimpinan sidang, adalah Nusron Wahid meraih 345 suara dan Marwan Ja’far 161 suara. Atas kemenangannya itu, Nusron pun selanjutnya akan menyusun kepengurusan dengan didampingi sembilan formatur dari Jawa Timur, Banten, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kita mulai babak baru yang bukan akhir, tapi awal dari perjuangan. Karena itu, mari bangun basis di daerah dan akhiri pertikaian selama kongres. Nggak ada lagi kelompok, friksi, dendam, maupun kesumat,” kata Nusron dalam sambutannya setelah terpilih. ] Endang/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK NASIONAL

Rapat Kerja Pemerintah di Awal 2011

residen menilai, seringkali para pemimpin larut dalam keseharian untuk memecahkan satu masalah ke masalah yang lain, sehingga sekali-kali perlu duduk melakukan refleksi. Karenanya, tambah Presiden, perlu dilakukan kontemplasi dimana sesungguhnya arah tujuan, agenda dan prioritas dari pembangunan di negeri ke depan. Kepala Negara pun menjelaskan kembali tujuan Indonesia, yakni berketetapan menjadi negara yang maju di abad 21 ini. “Tidak perlu 90 tahun lagi untuk mencapai itu, yakni Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Sukses diraih dan hanya akan diraih apabila ada kolaborasi seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, pemerintah sendiri tidak mungkin bisa mengatasi segalanya,” tutur Presiden SBY. Hal tersebut disampaikan Presiden SBY saat membuka Rapat Kerja Awal Tahun membahas Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 awal Januari 2011 di Jakarta Convention Center (JCC). Rapat kerja yang bertujuan untuk menyatukan gerak dan langkah jajaran pemerintah dalam upaya menyukseskan pembangunan pada tahun 2011 ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan sejumlah BUMN, dunia usaha, para kepala daerah, dan anggota serta pimpinan DPRD seluruh Indonesia. Pada kesempatan itu, Presiden menekankan akan pentingnya sinergitas program kerja pembangunan antara pusat dan daerah dapat berjalan bersama. Karenanya, tambah Presiden, kerjasama pemerintah pusat dan daerah diperlukan sebagai satu simpul dalam melaksanakan pembangunan. Apabila salah satu simpul tidak berfungsi baik, maka pembangunan tidak berjalan optimal, bahkan terhambat. “Sebagai satu keutuhan, apabila ada salah satu simpul yang gagal, tidak berfungsi, tidak berjalan baik, maka hasil yang kita capai tidak optimal,” ucap SBY. Lebih lanjut dikatakan Presiden, sekitar 15 tahun dari sekarang, atau pada 2025, Indonesia akan menjadi negara dengan pasar yang berkembang jauh lebih baik dari sekarang. “Kita ingin income per kapita dari sebuah keberhasilan pembangunan sudah mencapai

Presiden bersama jajaran menteri KIB-2 serta seluruh kepala daerah saat Raker Kerja diawal 2011

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan jajaran pemerintahan mengenai pentingnya memiliki visi dan menyadari misi dari pembangunan Indonesia dalam tugas sehari-hari mereka. “Tanpa memahami tugas pokok atau misi yang harus dilakukan pemerintah di tahun ini, hampir pasti pelaksanaannya pun tidak akan efektif.” US$6.000. Kalau income seperti itu, kita kalikan jumlah penduduk, berapa besaran GDP (gross domestic product/produk domestik bruto/PDB) yang kita bangun,” ujar Presiden sembari mengingatkan kembali sejumlah prinsip dasar pembangunan nasional melalui perspektif yang dibangun dan agar tidak salah langkah. Terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, Presiden menandaskan bahwa pemerintah ingin berupaya mewujudkan sustainable growth with equity. Pertumbuhan yang terus berlanjut yang berarti tidak merusak lingkungan, melainkan pemerataan untuk keadilan, ujarnya. Selain itu, Presiden juga menekankan pembangunan yang berdimensi kewilayahan dan tidak boleh satu pulau atau provinsi saja yang maju. “Semua harus berkembang. Ini menjadi bagian dari balanced growth,” tegas Presiden. Di hadapan para peserta raker, disinggung pula arah pembangunan yang mengedepankan empat strategi secara terpadu, yaitu pro job, pro growth, pro poor, dan pro environment. Artinya, arah pembangunan tidak mengejar pertumbuhan yang tinggi semata, tapi harus dipastikan kemiskinan terus menurun dan keadilan terjaga. Presiden juga menambahkan, dalam era globalisasi, Indonesia harus mendapatkan banyak peluang dan tidak boleh kalah atau merugi. Karenanya, pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus belajar dari krisis-kri-

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

sis dunia yang datang silih berganti. Hal itu untuk memastikan bahwa kebijakan yang dipilih tepat dan tidak mengulang kesalahan sendiri. Presiden juga meminta agar sumber-sumber pertumbuhan, apakah dari konsumsi, pembelanjaan daerah, atau memperbesar peluang ekspor, perlu dicermati. Berbeda dengan Singapura atau Hong Kong yang sudah maju, Indonesia diharapkan tidak hanya mengekor, namun harus mengembangkan ekonomi di dalam negeri agar bisa berkembang secara keseluruhan. Sementara itu, sesuai Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2011, tugas pokok yang harus dilaksanakan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung oleh pemantapan tata kelola serta sinergi antara pusat dan daerah. Pengentasan kemiskinan harus lebih cepat lagi, sedangkan sasaran pertumbuhan ekonomi dalam RKP 2011 adalah 6,4 persen, inflasi 5,3 persen, pengangguran turun menjadi tujuh persen, serta kemiskinan 11,5 sampai 12,5 persen. “Itu sasaran. Untuk mencapai sasaran itu diperlukan sumber daya, yaitu sumber daya finansial,” ucap Presiden SBY yang juga Ketua Pembina Partai Demokrat ini. Dijelaskan Presiden, belanja negara saat ini mencapai Rp 1.229 triliun, atau naik 9,2 persen dibanding 2010. Ketika belanja naik, pendapatan juga meningkat 11,3 persen, sehingga defisit bisa berkurang menjadi hanya 1,8 persen

TOPIK NASIONAL atau Rp 124,66 triliun. “Defisit ini, menurut saya, tepat, karena kita harus mengurangi utang luar negeri dari tahun ke tahun,” katanya. Dalam kesempatan itu juga, Presiden menyebutkan sepuluh capaian utama Indonesia di tahun 2011. Hal pertama yang disebutkan adalah terus tumbuhnya ekonomi Indonesia dengan fundamental yang makin kuat. Hal ini terlihat pada produk domestik bruto (PDB), APBN, cadangan devisa, investasi, ekspor, daya saing, dan lain-lain yang makin meningkat. “Kedua, sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting dimana dunia memberikan penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan sembilan negara lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk kita,” kata Presiden. Adapun capaian ketiga dan keempat adalah terjaganya stabilitas politik dan berkembangnya kehidupan demokratis. Hal ini terlihat dari sejumlah prestasi dalam pemberantasan korupsi, terorisme,

Presiden SBY memberikan arahan

dan penanggulangan narkoba. Capaian kelima, terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil. Sedangkan, keenam adalah proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. “Yang ketujuh, kemiskinan dan pengangguran terus dapat kita turunkan. Meskipun, dengarkan kata-kata saya, meskipun bisa kita turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetap rawan terhadap gejolak perekonomian dunia. Jangan terlambat kita mengantisipasinya, jangan kita tidak punya rencana kontigensi, dan jangan pula kita tidak cekatan memecahkan masalah bilamana dampak dari krisis global itu terjadi,” ingat Presiden. Untuk capaian kedelapan, Presiden menklaim beberapa indikator ekonomi penting yang mendapat catatan rekor baru dalam sejarah, seperti income per kapita sekarang sudah tembus US$3.000, dimana lima tahun lalu masih berkisar US$1.186, cadangan devisa yang semula US$36 miliar, sekarang menjadi US$96 miliar, kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang tertinggi di dunia naik 46 persen, pendapatan domestik bruto yang juga meningkat dimana Indonesia kini menempati peringkat ke-16 di bidang ekonomi di dunia. Semakin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), menjadi capaian utama kesembilan oleh pemerintah. “Yang kesepuluh adalah Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, makin nyata peran kita, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, dan pemeliharaan perdamaian dunia. Kita aktif sekali dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dan juga

kerja sama mengatasi perubahan iklim,” papar Presiden. Selain sepuluh capaian utama Indonesia 2010, Presiden SBY juga menyebutkan sepuluh tantangan Indonesia di tahun 2011. Tantangan pertama adalah peningkatan harga pangan dan energi dunia. Dalam hal ini, Presiden meminta agar semua pihak tidak bermain-main, karena jika tidak bisa diantisipasi dan dicarikan pemecahannya, maka akan berdampak banyak pada kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Tantangan kedua, APBN yang dikelola pemerintah dengan baik agar aman, sustain dan benar-benar bisa membiayai pembangunan, mengalami permasalahan dan tekanan, yaitu angka subsidi yang besar. Oleh karena itu, Presiden meminta ke depan subsidi haruslah tepat sasaran. Subsidi yang tepat sasaran, katanya, adalah untuk mereka yang berpenghasilan rendah dan ekonomi lemah. “Yang ketiga, masih kurangnya infrastruktur, termasuk listrik, meskipun tahun lalu PLN telah berusaha keras tetapi tetap ada kekurangan yang menganga yang perlu kita penuhi,” tandas Presiden. Tantangan keempat, masih adanya hambatan investasi di seluruh tanah air, walaupun sudah ada perbaikan, khususnya di bidang perizinan dan kepastian hukum. Tantangan kelima dan keenam adalah penyimpangan dan korupsi, khususnya di sektor perpajakan, dan usaha kehutanan serta pertambangan yang merusak lingkungan. “Adapun tantangan ketujuh, fenomena politik uang yang nampak berkembang. Ini ‘lonceng kematian’ bagi demokrasi, bila dibiarkan akan mencederai dan merusak demokrasi yang bermartabat yang sama-sama ingin kita tegakkan,” Presiden menegaskan. Tantangan kedelapan, pelayanan wajib kepada rakyat yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pelayanan terhadap kaum marjinal belum berjalan baik. Sedangkan kesembilan adalah kekurangan dan kelemahan dalam perlindungan dan bantuan bagi tenaga kerja Indonesia. “Sementara, tantangan kesepuluh, sejumlah daerah dan jajaran pemerintahan pusat -sejumlah karena ada yang sudah bagus- belum memiliki kesiapan menghadapi bencana alam yang baik,” ujar Presiden yang juga berharap agar para menteri koordinator dapat menjabarkan tantangan-tantangan tersebut lebih dalam lagi. ] Endang/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK HUKUM

Praktek Advokat Asing Harus Dibatasi Sudah saatnya Advokat asing yang berpraktek di Indonesia ditertibkan dan dibatasi. Jangan sampai profesi advokat hanya dijadikan sebagai tameng untuk melakukan berbagai macam praktek lain yang justru bersifat illegal.

epak terjang John Grice di Indonesia mulai mendapat sorotan miring masyarakat. Warga negara Amerika Serikat yang membuat paspor palsu untuk Gayus Tambunan dengan nama ‘Sonny Laksono’ berbuntut panjang. Akibat ulahnya itu membuat sejumlah Anggota Komisi III DPR meradang sehingga meminta agar Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memperketat pengawasan terhadap orang-orang asing di Indonesia. Imbasnya pun kepada setiap orang asing yang bekerja di Indonesia. Anggota Komisi III dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani menyoroti warga negara asing yang bekerja di Indonesia tak sesuai dengan visa yang dimilikinya. “Banyak yang hanya memperoleh visa izin tinggal, tetapi bisa dengan leluasa bekerja di sini,” ujarnya. Bahkan, ada orang asing yang menjadi pemilik perusahaan Indonesia. Yani juga mengkritisi advokat-advokat asing yang bisa bergerak leluasa tanpa izin kerja yang sah. “Salah satu modusnya adalah membuka kantor pengacara menggunakan nama lawyerlawyer baru,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai advokat ini dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Menkumham

bebe-rapa waktu lalu. Karenanya, ia meminta pihak imigrasi segera mengambil tindak-an untuk membatasi gerak orangorang asing ini. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengaku persoalan orang asing di Indonesia, termasuk salah satunya kasus John Grice, adalah peninggalan masa lalu. Ia memastikan telah memerintahkan Dirjen Imigrasi untuk tidak memberikan izin tinggal sementara ataupun tetap tanpa syarat-syarat yang jelas. “Kitas yang diajukan Kakanwil jangan diproses bila memang tidak jelas. Harus benar-benar jelas siapa sponsornya, pekerjaan dan dimana tempat tinggalnya,” jelas Patrialis. Naturalisasi Tak hanya mengenai pemberian izin tinggal, Kemenkumham juga akan memperketat proses naturalisasi atau pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing. “Saya tak mau lagi mengusulkan naturalisasi murni ke Presiden bila memang orang asing itu belum jelas. Saya ingin memastikan betul apakah dia mempunyai jiwa nasionalisme, pekerjaan yang jelas dan pengetahuan mengenai Indonesia,” urainya.

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

Anggota Komisi III P-PPP, Ahmad Yani.

Kebijakan ini, lanjut Patrialis, sudah mulai diberlakukan. Ia mengatakan telah menaikkan biaya naturalisasi murni yang masuk untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi sebesar Rp50 juta. “Kita sudah mulai memperketat belakangan ini,” ujarnya. Namun, ia memastikan kebijakan ini hanya untuk proses naturalisasi murni, sedangkan orang yang memiliki keturunan Indonesia tetap berlaku ketentuan yang lama. Patrialis mengungkapkan saat ini memang kerap terjadi “akal-akalan” orang asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Modusnya dengan melakukan perkawinan semu atau fiktif dengan wanita Indonesia. “Bahkan ada seorang perempuan Indonesia yang tercatat menikah dengan beberapa lelaki asing,” ujarnya. Patrialis mencatat perkawinan semu ini sebanyak 45 kasus. “Laki-lakinya cuma ingin mendapat kewarganegaraan Indonesia. Kita sudah melaporkan ke polisi,” jelasnya lagi. Sementara, Anggota Komisi III Peter C Zulkiflie Simubea balik mempertanyakan langkah memperketat naturalisasi ini. Peter mengatakan Kemenkumham harus memiliki data atau prosentase berapa jumlah orang yang dinaturalisasi secara legal dan berapa yang secara illegal. “Mereka harus punya data ini dulu,” ujarnya. Pasalnya, lanjut Peter, bila lebih banyak orang asing yang menjalani proses naturalisasi secara legal, kebijakan memperketat naturalisasi ini akan merugikan mereka. “Jangan sampai kebijakan ini merugikan orang asing yang benar-benar ingin menjadi warga negara Indonesia,” pungkasnya. ] Gk/hk on

TOPIK HUKUM DR. Otto Hasibuan SH:

Advokat yang Ada di Jakarta Hanya Nama Saja Banyak advokat asing yang praktek di Indonesia memakai nama kantor lawyer lokal untuk mensiasati aturan yang ada di Indonesia. Bagaimana sepak terjangnya, dan bagaimana Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengaturnya? Gaus Kaisuku mewancarai Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan. Berikut petikannya: Bagaimana komentar Anda tentang banyaknya warga negara asing yang bekerja sebagai advokat di Indonesia? Memang sampai sekarang ini banyak advokat boleh masuk ke Indonesia. Zaman dulu ada praktik-praktik yang dilakukan bahwa advokat itu masuk ke sini dengan izin-izin yang lain, seperti keuangan, konsultan dan sebagainya. Tapi sekarang memang ada Undang Undang Advokat yang membolehkan mereka masuk ke Indonesia. Mereka sudah masuk dengan jalur resmi, namun harus ada izin atau rekomendasi dari Peradi. Jadi advokat-advokat itu masuk ke Indonesia ada rekomendasi dulu dari Peradi, kemudian Peradi memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM. Dengan dasar itu, dia dikasih izin kerja. Tapi yang terjadi sekarang, ada yang kita lihat tapi susah kita buktikan, mereka masuk di Indonesia tidak boleh membuka kantor sendiri. Mereka boleh bekerja sebagai pegawai atau pegawai dari pada satu kantor advokat yang ada di Jakarta. Yang kita khawatirkan sekarang adalah, sebenarnya mereka bekerja sama dengan advokat-advokat yang ada di Jakarta tetapi sebenarnya advokat yang ada di Jakarta ini hanya nama saja. Artinya dibolehkan, itulah yang susah kita hindarkan. Secara hukum itu kan boleh, tapi praktiknya, artinya secara hukum mereka tidak karyawan, tapi secara praktiknya mereka adalah karyawan dari orang asing ini. Inilah yang kita khawatirkan terjadi.

praktik illegal lainnya? Kalau itu sih tidak. Jika ada orang, umpamanya menjadikan profesi advokat sebagai tameng, itu tidak ada. Tapi yang kita bicarakan adalah advokat itu sendiri datang ke Indonesia bekerjasama dengan lawyer Indonesia yang mana menurut hukumnya adalah seharusnya mereka itu menjadi karyawan dari pada lawyer yang Indonesia. Tapi kenyataannya kantor lawyer yang Indonesia ini sesungguhnya adalah boneka dari lawyer asing ini. Persoalan mereka itu tidak sebagai seorang advokat melakukan suatu perbuatan yang tercela atau melakukan kejahatan, ya itu memang sudah penyimpangan terhadap setiap profesi. Untuk persoalan advokat asing ini, bagaimana Peradi mengatur regulasinya? Jadi sekarang ini kita sudah siapkan peraturannya untuk mewajibkan mereka mendaftar sebagai anggota Peradi. Kalau pun mereka bersalah, melakukan suatu hal yang tidak benar, itu bisa kita

periksa sebagaimana aturan kode etik advokat. Sekarang ini pun bisa kita adili dia, sebab dia kan advokat luar. Karena itu, jika dia sudah berpraktik di sini kita wajibkan menjadi anggota Peradi. Alasannya apa? Dengan masuknya dia sebagai anggota Peradi, kita bisa mengawasinya. Kalau dia melanggar kode etik, kita bisa menghukum dia. Itu cara yang akan dilakukan Peradi. Selama ini yang kita lakukan hanya terbatas memberikan rekomendasi saja. Tapi dengan perkembangan yang terakhir ini kita lihat, kita akan membuat peraturan. Jadi, tidak saja hanya rekomendasi kita keluarkan, kita akan membuat peraturan. Setelah dia kita berikan rekomendasi untuk mendapatkan izin buka praktik di Indonesia, maka dia wajib mendaftarkan dirinya, sekaligus tunduk kepada semua aturan-aturan dari Peradi. Itu cara yang akan kita buat nanti. Mudah-mudahan dalam satu minggu ini sudah keluar. Kalau dari sisi pemerintah bagaimana mengaturnya? Dari segi pemerintah, sesungguhnya sebelum mereka (advokat asing) mendapat izin, dia harus melihat semua kebenaran daripada kerjasama mereka itu dengan lawyer setempat. Jadi dilihat perjanjian-perjanjian itu selalu diawasi, apakah betul bahwa lawyer itu, umpamanya, betul-betul sebagai pemilik dari kantor itu, atau dia hanya dipakai namanya saja. Jadi si lawyer yang bersangkutan pun, yang merekomendasikan itu, juga harus membuat pernyataan-pernyataan tentang hal itu. Jadi, jika suatu saat terbukti bersalah, lawyer lokal pun bisa dihukum. Jadi harus ada aturan seperti itu. Jangan setelah dikeluarkan izin dibiarkan, jadi harus ada laporan reguler. ]

Anda melihat tidak ada juga dari advokat asing yang memanfaatkan profesi advokat hanya sebagai tameng untuk melakukan praktik-

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

foto: Repro Kompas/Totok Wijayanto

TOPIK HANKAM

Menhan Purnomo Yusgiantoro (Tengah)

Konsisten pada Pembangunan MEF dan Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi sudah bergaung beberapa tahun terakhir ini. Bahkan merupakan tuntutan dan keharusan bagi lembaga-lembaga pemerintah tidak terkecuali di tubuh TNI. Di tengah keterbatasan fasilitas yang ada, TNI tetap harus mampu menunjukan tekad untuk mereformasi diri disertai peningkatan kemampuannya secara profesional.

engan keterbatasan yang dimilikinya, prajurit TNI selalu menunjukkan semangat pengabdian dan komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugasnya baik di wilayah perbatasan, daerah bencana maupun penugasan-penugasan di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, saat mengawali pembekalan kepada para 141 peserta dari unsur pimpinan TNI pada acara Rapat Pimpinan TNI Tahun 2011 di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Sebagai refleksi kinerja pertahanan selama tahun 2010, Menhan menjelaskan bahwa beberapa pencapaian positif telah dicapai antara lain perbaikan kesejahteraan prajurit berupa pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi, tunjangan khusus bagi prajuri TNI yang

bertugas di wilayah perbatasan, maupun kenaikan berkala uang lauk pauk. Sedangkan dalam perumusan legislasi, beberapa ratifikasi kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat juga telah diperbaharui termasuk telah menyelesaikan draf akademik dari rencana Rancangan Undang Undang (RUU) Komponen Cadangan, RUU Keamanan Nasional serta RUU Revitalisasi Industri Pertahanan. Pada kesempatan tersebut Menhan memberikan penekanan pada pemberdayaan industri pertahanan melalui penggunaan produksinya secara maksimal, sebagai upaya memperkuat alut sista TNI, ataupun melalui produksi bersama (joint production) dengan perusahaan asing serta meningkatkan upaya alih teknologi. Adapun dalam bidang anggaran, pencapaian selama tahun 2010, reali-

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

sasi penggunaannya sampai dengan 99,7%, tambahnya. Namun demikian untuk penataan barang milik negara melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) perlu ditingkatkan dan pengambilan bisnis TNI perlu segera dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi salah satu faktor penilaian BPK terhadap TNI masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian, yang diharapkan ke depan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Ke depan tugas TNI akan semakin berat mengingat telah terjadi perubahan persepsi mengenahi wilayah perbatasan, dari semula dianggap sebagai halaman belakang selanjutnya menjadi halaman depan negara Kesatuan RI. Hal tersebut tentunya sesuai dengan tema yang diangkat dalam Rapim TNI tahun ini yakni, Konsistensi Pembangu-

TOPIK HANKAM nan Kekuatan Pokok Minimum Dan Reformasi Birokrasi TNI Guna Mendukung Tugas Pokok TNI. Perihal pembangunan kekuatan minimum (Minimum Essential Force/ MEF), Menhan mengingatkan tiga pesan utama kepada peserta Rapim TNI tentang apa yang terkandung dalam MEF, yang pertama, MEF merupakan wujud dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 berdasarkan mission oriented dan alokasi anggaran yang sudah ditentukan dalam rangka mewujudkan pertahanan dan keamanan. Pesan kedua yang disampikan, MEF dibangun bukan sebagai perlombaan kekuatan ataupun ekspansi ke negara lain melainkan bertujuan meningkatkan efek tangkal dan tetap dalam kerangka confidence building nation sedangkan pesan ketiga, MEF dibangun secara konsisten dan terperinci dan dibangun secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun reformasi birokrasi dibangun dengan tujuan tidak berbeda dengan pencapaian MEF, yaitu dalam mewujudkan TNI yang solid, tangguh dan profesional serta dicitai rakyatnya, sehingga tugas pokok TNI dapat diselesaikan dengan baik. Menhan mengharapkan reformasi birokrasi harus dilandasi oleh moralitas yang sesuai jati diri TNI. Terkait kebijakan pembangunan masyarakat pertahanan, Menhan meli-

Parade Militer

hat reformasi birokrasi diperlukan untuk memperbaiki kinerja demi tercapainya profesionalisme. Ditambahkannya, reformasi birokrasi harus ditunjang oleh zero growth yang berarti tercapainya perimbangan antara yang keluar dan masuk dengan menerapkan relokasi dan restrukturisasi pada teknologi. Hal tersebut merupakan kata kunci dari reformasi birokrasi TNI. Senada yang disampaikan Menhan, sebelumnya Panglima TNI Laksamana

TNI Agus Suhartono saat membuka Rapim TNI 2011 mengatakan bahwa sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI dituntut mampu menyiapkan diri sebaik mungkin dengan fokus pencapaian kekuatan pokok minimum. Selain pencapaian kekuatan pokok minimum dalam rangka memodernisasi alat utama sistem persenjataan, TNI akan fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. TNI juga akan fokus pada optimalisasi industri strategis dalam negeri, dan operasi militer selain perang termasuk penanganan bencana. Adapun profesionalisme TNI telah dilakukan melalui kebijakan Sapta Tunggal Panglima TNI yang meliputi pengembangan kekuatan dan kemampuan TNI serta penggunaan kekuatan TNI. Sedangkan terkait operasional, Panglima TNI mengatakan, masih terkendala anggaran. Namun, di tengah keterbatasan yang ada TNI tetap akan melakukan tugasnya dengan sebaikbaiknya, lanjut Panglima. Seusai menyampaikan pembekalan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro bersama Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, Kasad, Jenderal TNI George Touisutta dan Kasal, Laksamana TNI Soeparno serta Marsekal TNI Imam Sufaat S.IP berkesempatan meninjau pameran alusista yang diikuti lebih kurang 30 peserta dari Dislitbang Angkatan dan industri pertahanan dalam negeri TNI di Mabes TNI. ] Gaus/dmc

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK RAGAM

Rumah Limas Palembang Kerap Disambangi Isteri Pejabat Dilihat dari arsitektur dan tata ruangnya, Rumah Limas Palembang yang arsitektur dan tata ruangnya menyiratkan adanya pengaruh budaya Jawa, kerap dikunjungi tokoh-tokoh dan pejabat penting di negeri ini, seperti isteri Wakil Presiden RI, Herawati Boediono, isteri mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Musdalifah Kalla, para istri menteri, serta isteri-isteri duta besar negara sahabat. Apa saja keunikan dari Rumah Limas Palembang ini?

etiap masyarakat atau suku bangsa memiliki bentuk rumah tradisional yang arsitektur dan tata ruangnya mengacu kepada budaya aslinya. Artinya, rumah tradisional (adat) suatu masyarakat pada dasarnya mencerminkan budaya atau struktur sosial yang berlaku pada masyarakat bersangkutan, serta bentuk adaptasi masyarakat tersebut dengan lingkungannya. Sehingga, dengan mengetahui lebih jauh tentang rumah tradisional suatu masyarakat sangat membantu dalam rangka memahami budaya mereka sehari-hari. Di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, salah satu jenis rumah tradisional yang dimiliki oleh masyarakat setempat adalah Rumah Limas. Rumah ini disebut Rumah Limas karena bentuk atapnya yang menyerupai limas atau piramida terpenggal. Nama lain dari Ru-

mah Limas adalah Rumah Bari yang berasal dari kata bahari yang mempunyai arti tua atau lama. Atau dengan kata lain, Rumah Limas merupakan rumah tradisional yang telah ada sejak masa lampau. Rumah Limas Palembang terkenal karena corak dan bentuk kepadatan seni ukir di dalamnya. Selain itu, Rumah Limas juga dihiasi dengan kemilau warna cat parado emas, serta penataan ruang yang mencerminkan tingginya tingkatan budaya suku bangsa yang memilikinya. Rumah Limas, sebagai rumah tradisional (adat) yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Palembang, dengan sendirinya, merupakan gambaran kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Rumah Limas Palembang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan rumah tradisional lainnya, seperti terlihat dari

Rumah Limas tampak depan dan ruang dalam

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

atapnya yang berbentuk limas atau piramida terpenggal, lantainya yang bertingkat, tata ruang yang khas, dan ragam hias yang spesifik. Secara detil, ciri-ciri Rumah Limas itu adalah: 1) Atapnya berbentuk limas, 2) Badan rumah berdinding papan, dengan pembagian ruangan yang telah ditetapkan (standar) dan bertingkattingkat (kijing), 3) Keseluruhan atap dan dinding serta lantai rumah bertopang atas tiang-tiang dan tertanam di tanah, dan 4) Mempunyai ornamen dan ukiran yang menonjolkan kharisma dan identitas rumah tersebut. Ciri-ciri tersebut sekaligus menjadi karakteristik dari Rumah Limas Palembang yang membedakannya dengan rumah tradisional lainnya di Indonesia. Pemilihan tempat atau lokasi rumah di tepi sungai menggambarkan bagaimana orientasi masyarakat Palembang

TOPIK RAGAM

Isteri Wapres Boediono Ny Herawati Boediono saat peninjauan Rumah Limas

(dahulu) yang identik dengan sungai. Kecenderungan masyarakat Palembang membuat rumah di tepi sungai pada dasarnya tidak terlepas dari kondisi alam setempat yang banyak memiliki sungai dan tanah yang umumnya berawa. Tata ruang Rumah Limas mempunyai kekhasan tersendiri yang menggambarkan konsepsi masyarakat Palembang tentang tempat tinggal dan bentuk adaptasi dengan lingkungannya. Pembagian ruangan rumah dan pemanfaatannya telah tergariskan sedemikian rupa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan norma sosial (budaya) seharihari. Budaya yang dimaksudkan adalah budaya asli Palembang yang telah diwarisi turun temurun hingga sekarang oleh masyarakat setempat. Dilihat dari arsitektur dan tata ruangnya, Rumah Limas Palembang menyiratkan adanya pengaruh budaya Jawa. Hubungan atau kontak budaya antara kedua suku bangsa itu telah dimulai pada masa penaklukan Palembang oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Kebudayaan Melayu (Palembang) dan Jawa larut menjadi satu dalam perkembangannya di Palembang, digodok oleh local genius dan disebutlah dengan kebudayaan Palembang. Pengaruh (nuansa) Jawa pada Rumah Limas terlihat antara lain pada arsitektur bangunan, tata ruang dan simbol kebangsawanan yang dimilikinya. Atap atau bubungan rumah yang berbentuk limasan atau piramida terpenggal mempunyai kemiripan dengan rumah joglo/

limasan di Jawa dan menjadi identitas pertama (utama) Rumah Limas Palembang secara fisik. Berkaitan dengan tata ruang, terlihat dari kesamaan nama, bentuk dan fungsi beberapa ruangan dalam Rumah Limas Palembang dengan ruangan rumah Jawa (limasan) seperti jogan, keputran, keputren dan amben. Sedangkan, simbol kebangsawanan terkait dengan kenyataan bahwa Rumah Limas Palembang pada awalnya merupakan rumah yang khusus didiami oleh sultan atau bangsawan Palembang. Hal itu sama dengan status rumah limasan di pesisir utara Jawa Tengah yang awalnya merupakan kediaman pemimpin elite daerah. Adanya pengaruh budaya Jawa pada Rumah Limas dapat dikatakan merupakan hal yang bisa dipahami, mengingat hubungan budaya yang telah terjalin sejak dahulu, saat kedatangan orang Jawa ke bumi Palembang. Artinya, citra budaya masyarakat Palembang tidak bisa dilepaskan dari budaya Jawa yang ikut mewarnainya, seperti terlihat dari bahasa, adat perkawinan, arsitektur rumah, dan lainnya. Bahkan, Rumah Limas Palembang dapat dikatakan sebagai ekspresi hubungan budaya Palembang (Melayu) dengan budaya Jawa. Kunjungan Herawati Boediono ke Rumah Limas Palembang Dalam kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Boediono ke Palembang, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu, sang isteri, Herawati Boediono,

berkesempatan meninjau kerajinan khas Sumsel di Rumah Limas yang berada di kawasan Jalan Demang Lebar Daun dan Rumah Tenun di Jalan Taman Siswa No. 40, Lapangan Hatta Palembang. Dalam tinjauannya itu, Herawati didampingi Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Sumsel Hj Eliza Alex Noerdin, Wakil Ketua TP PKK Sumsel Hj Suzanna Eddy Yusuf, Kabiro Perempuan Sumsel Mery Arianti, dan unsur Muspida Sumsel. Di Rumah Limas, Herawati melihat koleksi kain khas Palembang, menyaksikan proses penenunan kain songket, proses sulam jumputan, melihat kamar pengantin dan kamar bayi khas Palembang. Pada kesempatan itu, Herawati juga disuguhi sajian khas Palembang, seperti tempoyak, pindang, dan sebagainya. “Ketika masuk Rumah Limas, Ibu Herawati terlihat kagum dengan yang ada di Rumah Limas, termasuk bahan yang bersepuhan emas. Ibu Herawati juga kagum melihat kain jumputan yang kita olah, apalagi saat menyaksikan proses pembuatan jumputan, songket, dan benamas jantung/kuno. Dia sangat kagum,” tutur pengelola Rumah Limas, Hj Bariah. Rumah Limas yang berada di Jalan Demang Lebar Daun Palembang ini kerap mendapat kunjungan dari sejumlah pejabat, baik pusat maupun daerah, termasuk para istri. Sebut saja istri mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Musdalifah Kalla, para istri menteri, isteri-isteri duta besar negara sahabat, dan sebagainya. “Terkadang, dalam satu tahun, dari dubes datang dua kali,” ujar Bariah. Usai melakukan kunjungan ke Rumah Limas, Herawati juga berkesempatan meninjau Rumah Tenun yang berada di kawasan Lapangan Hatta Palembang. Di Rumah Tenun, Herawati juga menyaksikan berbagai koleksi produk-produk kerajinan Kota Palembang, seperti songket, jumputan, batik Palembang, dan lainnya. Kekaguman dan kebanggaannya atas keindahan hasil karya budaya lokal (Palembang) pun diungkapkan Herawati. “Beliau sangat bangga dengan hasil kerajinan Palembang yang bagus-bagus, Ibu Wapres senang melihat kerajinan khas kita, dan dinilainya juga semakin maju,” kata pemilik Rumah Tenun, Ronimah, usai kunjungan Ibu Wapres. (Endang/Diintisari dari tulisan Refisrul dan Siti Rohanah, Rumah Limas Palembang: Konsep Tata Ruang dan Keberadaannya Sekarang)

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK KULINER

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

Sensasi Cuka

TOPIK KULINER

Pempek JOLIN Jika jalan-jalan ke Palembang rasanya kurang afdhol jika tidak mencoba makanan yang satu ini, Pempek. Ya, siapa yang tak kenal makanan khas wong kito yang terbuat dari sagu dan ikan ini.

ekarang banyak toko yang khusus menjual penganan ini. Salah satu pengusaha itu adalah Ibu Rita. Dengan merek JOLIN dia telah malang melintang menggeluti bisnis pempek ini. Pada 1992, isteri dari pensiunan Dinas Perhubungan ini memulai usahanya secara kecil-kecilan di JL Swadaya Stisipol No 7 (Masuk dari Jalan Basuki Rahmat) Palembang. Kemudian mengembangkan usahanya ke tempat lain. Tempat yang dipilih di jalan Jenderal Sudirman Palembang. Di tempat ini, usahanya mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Toko pempeknya bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp 1,5 juta per hari. Suatu angka yang cukup besar saat itu. Namun toko yang di Jalan Swadaya tetap ia pertahankan. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, bukan karena tokonya sepi pengunjung malah sebaliknya toko itu makin ramai. Tapi karena persaingan yang tidak sehat. Ketika ia mau memperpanjang kontrak tempat itu, ternyata ada pesaing yang lebih dulu membayar kontrak dengan sewa yang lebih mahal. Karena itu terpaksa dia harus mencari lokasi baru.

Beberapa lokasi pernah dia coba, semuanya tak bertahan lama . Ada yang hanya bertahan enam bulan saja. Namun Rita tak berputus asa. Dia terus berusaha untuk mendapatkan lokasi yang cocok. Setelah beberapa kali pindah lokasi akhirnya Rita menemukan tempat yang dianggapnya cocok, di Jalan Jend Sudirman No 1080 (Biasa juga disebut Sekip Pangkal) Palembang, yang kebetulan bersebelahan dengan Martabak HAR yang cukup terkenal di Kota Palembang. Dengan sewa yang cukup mahal dia mengambil keputusan untuk membuka usahanya di tempat itu. Keputusannya ternyata tepat. Pelanggan mulai berdatangan lagi. Setelah delapan bulan pindah ke tempat itu hasilnya semakin menjanjikan. Tak kurang 25 hingga 30 Kg per hari, makanan khas wong kito ini berhasil ia jual ke pelanggannya. Pendapatan rata-rata perhari mencapai Rp 3 hingga Rp 4 juta. Jika pesanan sedang ramai tentu saja koceknya semakin bertambah. Dari hasil berdagang, ibu lima anak ini berhasil menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. â&#x20AC;?Empat anak saya jadi sarjana dan sudah bekerja. Tinggal si bungsu masih kuliah,â&#x20AC;? kata Rita. Rita sendiri tidak punya alasan yang jelas bagaimana akhirnya menggeluti bisnis ini. Yang dia ingat sejak kecil dia me-

mang sudah senang berdagang ditambah kegemarannya memasak, akhirnya dia terjun ke bisnis ini. Pempek buatan Rita ini dijamin enak, harganya tergolong murah. Pempek ukuran kecil yang dipasaran biasanya dijual seharga Rp 2.500 hingga Rp 3.000 perbuah, di JOLIN harganya hanya Rp 2.000 saja. Pempek Telor ukuran besar (kapal selam), di JOLIN harganya hanya Rp 10 ribu, sedangkan pempek lenjer ukuran besar, jika di pasaran harganya Rp 25 ribu, di JOLIN hanya Rp 20 ribu saja. Murah bukan? Meskipun lebih murah bukan berarti pempek buatan Rita dibuat asal murah atau dikurangi mutunya. Tidak sama sekali. Dia tetap mempertahankan cita rasa pempek buatannya. Selain itu dia menjamin, bahkan berani dites di laboratorium untuk membuktikan pempek buatannya tidak mengandung zat berbahaya seperti bahan pengawet atau pemutih. Prinsip wanita asal Kota Lahat ini, â&#x20AC;&#x153;Untung sedikit tak menjadi masalah, yang penting lancar.â&#x20AC;? Pempek yang enak tidak klop jika tidak dibarengi kuah (orang Palembang menyebutnya cuko) yang enak. Nah, di JOLIN sensasi cukanya luar biasa. Semuanya terasa pas. Pedas, asin, asamnya berpadu dengan sempurna. Bagi yang tidak suka pedas jangan khawatir Bu Rita akan meracik cukanya dengan cita rasa yang tak kalah sedapnya. Nah, jika Anda ingin membeli oleh-oleh makanan khas wong Plembang ini, tidak ada salahnya Anda berkunjung ke Pempek JOLIN di alamat Jl. Jenderal Sudirman No.1080/sebelah Martabak HAR Sekip Pangkal, Palembang, telp. 0711-318355,HP: 0813.6891.9290, Jl Swadaya Stisipol No 7 (Basuki Rahmat) Palembang, telp. 0711-4331999. Selamat mencoba. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK KULINER

Empuk dan Gurihnya Bebek Goreng H. Slamet (Asli) Bebek goreng di Rumah Makan Bebek Goreng H Slamet memiliki rasa yang khas. Bebek goreng yang disajikan begitu empuk dan gurih. Selain itu, bumbu yang meresap dengan sempurna pada olahan bebek goreng menambah selera makan.

enu bebek goreng, memang, bukanlah menu yang asing di telinga masyarakat. Makanan tersebut saat ini bisa diperoleh dengan mudah di manapun karena telah banyak pedagang yang menjajakan menu itu, baik di mal maupun di pinggir jalan sekali pun. Daging bebek bagi sebagian penikmat makanan memiliki keunikan bila dibandingkan dengan daging lain, semisal ayam, kambing atau pun sapi. Oleh karena itu, daging hewan unggas itu sering dicari banyak orang. Ada rumah makan yang khusus menyajikan menu bebek yang bernama Bebek Goreng H. Slamet. Sesuai dengan namanya, menu yang disajikan di rumah makan itu adalah bebek goreng. Menu bebek di Bebek Goreng H. Slamet memiliki rasa yang khas. Daging yang disajikan begitu empuk dan gurih. Selain itu, bumbunya meresap dengan sempurna ke dalam bebek

goreng tersebut. Sugeng Widodo, salah seorang pemegang franchise Bebek Goreng H. Slamet di Jakarta, mengakui tidak mudah mengolah daging bebek menjadi santapan yang sangat lezat, empuk dan gurih. Rasa bebek yang lezat dan nikmat disebabkan menggunakan daging bebek jenis super yang berusia tua. Adapun rasa gurih diperoleh karena daging bebek sudah direbus dan diungkep sekitar dua hingga tiga jam sehingga dagingnya empuk dan bumbu meresap. Selain kekhasan rasa bebek goreng, Warung Bebek Goreng H. Slamet juga menyajikan sajian spesial dan menjadi ciri khas , yakni sambal korek. Di semua gerai Bebek Goreng H. Slamet, sajian spesial ini tidak boleh ketinggalan dan harus selalu disajikan sebagai pendamping bebek goreng. Berbahan dasar cabai rawit, garam, dan bawang putih yang diulek di dalam cobek lalu disiram minyak goreng panas bekas menggoreng bebek, membuat sambal korek ini juga memiliki aroma yang tak

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

kalah khasnya dengan sajian bebek gorengnya. Alhasil, perpaduan bebek goreng nan lezat, empuk, dan gurih, berpadu dengan pedasnya sambal korek, membuat para pengunjung Warung Bebek Goreng H. Slamet tak bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi. Perpaduan kedua unsur rasa yang khas dan membuat para pelanggannya kembali lagi juga diakui Sugeng. Tak heran, tiga gerai yang dimilikinya di Jakarta, yakni di daerah Kebun Jeruk dan Joglo (Jakarta Barat), serta Cideng (Jakarta Pusat), selalu penuh dikunjungi para penikmat kuliner bebek goreng, terutama pada saat makan siang. Bahkan, saking ramainya, pengunjung terpaksa harus menunggu sampai ada kursi yang kosong. Warung bebek goreng yang buka mulai pukul sebelas siang ini juga menambahkan beberapa menu olahan dari bebek goreng, antara lain dada, paha, kepala, rempela ati, ceker atau

TOPIK KULINER kaki, dan tempe mendoan. Semuanya digoreng dengan rasa yang khas dan istimewa. Disantap bersama nasi putih atau nasi uduk dan lalapan daun kates (pepaya) dan mentimun serta sambal korek yang super pedas, jadilah santapan yang sangat layak dinikmati. Untuk harga, tak perlu khawatir. Harga yang ditawarkan warung bebek goreng ini sangatlah terjangkau dan tidak perlu merogoh kocek hingga dalam. Cukup dengan harga Rp 22.000, Anda sudah bisa menikmati dada bebek goreng H. Slamet berikut nasi putih, lalapan, dan sambal korek. Sedangkan, untuk bagian paha dibandrol dengan harga Rp 20.000 saja. Sugeng juga mengakui, usahanya membuka Warung Bebek Goreng H. Slamet tak lepas dari peran serta sang pendiri, yakni H. Slamet. Bapak berputra dua orang ini

Baoak Sugeng (tengah) beserta Staff

senantiasa berusaha menjaga mutu dan memegang teguh amanah dari sang pendiri Warung Bebek Goreng H. Slamet. â&#x20AC;&#x153;Jangan sampai mengecewakan konsumen. Itu yang terbaik untuk kita,â&#x20AC;? ungkap Sugeng yang masih kerabat dekat H. Slamet ini. Dibalik Sukses Bebek Goreng H. Slamet Adalah H. Slamet Raharjo yang memulai usaha rumah makan dengan sajian menu utama bebek goreng ini di tahun 1986 di Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Bersama sang isteri, Baryatin, H. Slamet berkeliling menjajakan dagangan bebek gorengnya dengan menggunakan pikulan. Pada masa itu, belum banyak orang yang berjualan bebek goreng. Sebelumnya, H. Slamet telah mencoba berjualan apa saja, mulai dari gulali atau manisan, nasi pecel, gado-gado, rujak, kikil sapi,

sampai menjadi kuli batik. Namun segala usahanya itu tidak menemui hasil alias gagal, sehingga pria yang memiliki empat putra dan putrid ini berpikir untuk mencoba usaha lain yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain, yakni berjualan bebek goreng. Rasa yang khas, empuk dan gurih dari bebek goreng H. Slamet membuatnya didatangi para pembeli. Kemajuan pun diraihnya, terbukti dengan berkembangnya rumah makan dengan sajian utama bebek goreng ini yang kini memiliki cabang di sejumlah kota di Tanah Air, seperti Jakarta, Yogyakarta, Solo, Bandung, Surabaya, Malang, Bekasi, Gresik, Bogor, dan lain-lain. Warung Bebek Goreng H. Slamet yang pertama didirikan di Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, daerah yang terletak di pinggir jalan raya Solo-Yogya. Awalnya, warung bebek goreng ini berada di pinggir jalan tersebut. Namun belakangan, sejak tahun 1992, warung tersebut pindah 100 meter ke dalam menempati rumah pribadi meski masih di area yang sama. Penasaran dengan rasa nikmat, empuk, dan gurihnya bebek goreng berpadu pedasnya sambal korek H. Slamet? Datang saja ke Jl. Musi No. 1, Cideng, Gambir (Jakarta Pusat); atau Jl. Panjang No. 9 Kelapa Dua, Kebun Jeruk, dan Jl. Joglo Raya No. 11, Joglo, Kembangan (Jakarta Barat); atau cabang-cabang lainnya yang tersebar. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Terlalu Basah Semasa Berhubungan

Saya seorang wanita, berusia 27 tahun. Masalah saya adalah semasa berhubungan vagina terlalu basah sehingga perlu dikeringkan dengan towel. Bagaimana untuk mengurangi air itu? Azira-Malaysia Jawab: Sebenarnya cairan vagina itu memang dipersiapkan untuk hubungan seks yang normal. Memang pada setiap wanita pengeluaran cairan itu tidaklah sama, ada yang kadang berlebihan bahkan ada pula yang malah terasa kekurangan sehingga sangat kering dan kalau terlalu lama berhubungan menyebabkan rasa nyeri karena sudah tidak ada lagi pelumasnya. Ada beberapa macam obat yang dapat mengatur atau mengurangi cairan vagina ini, walaupun tidak selalu berhasil. Tapi obatnya tidak dijual bebas, cobalah anda berkonsultasi dengan dokter kebidanan anda di sana lebih dahulu.

Tidak Seromantis Tahun-Tahun Pertama

Saya seorang pria 30 tahun dan telah menikah 2 tahun. Saya sering mendengar dari teman-teman yang sudah menikah lebih dari 5 tahun. Mereka

sering mengeluh bahwa dalam hubungan intim sudah tidak seromantis waktu dulu (tahun-tahun pertama). Sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah: 1. Apakah hal tersebut selalu terjadi dalam tiap pasangan berumah tangga? 2. Bagaimana caranya untuk dapat mempertahankan keromantisan? 3. Perlukan ada WIL? Atas jawaban dan saran dari dokter, saya ucapkan terima kasih. Dodi-Semarang Jawab: Tentu kalau kita setiap hari hanya makan sayur asem lama-lama pasti akan bosan dan merasa enek. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga terutama dalam kehidupan seksnya. Nah, untuk menghindari hal seperti ini terjadi, maka sering dianjurkan untuk melakukan berbagai variasi dalam teknik bersenggama tersebut. Ini tujuannya antara lain untuk menghindari kejenuhan tersebut selain ada tujuan-tujuan lainnya tentu. Untuk mempertahankan keromantisan banyak teknik yang dianjurkan dan dapat dilaksanakan, misalnya saja tetap mempertahankan suasana seperti saat berpacaran dahulu. Atau sekali-kali pergi rekreasi untuk menghilangkan kejenuhan dengan pergi ke tempat-tempat saat pacaran dahulu dan lain sebagainya. Dan tentu saja tidak perlu harus ada seorang WIL. Saya ingin tahu jawaban dari kamu, bagaimana kalau ada seorang PIL pula (menurut pikiran isterimu)?

Pusing Selesai Hubungan

Pak dokter, saya pria berumur 31 tahun, pada saat ini saya mempunyai

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

2 orang anak dan perkawinan kami telah berjalan 5 tahun. Keluhan yang sedang saya alami adalah kepala saya sering pusing sebelah kanan apabila saya selesai melakukan hubungan intim dengan isteri. Mohon diberi penjelasan dok, terima kasih. Amd-Jakarta Jawab: Saat kita melakukan hubungan seks dengan pasangan resmi kita memang akan membutuhkan energi yang cukup banyak sama dengan saat kita melakukan olahraga. Bila dihitung kebutuhan tersebut sama dengan dengan bila kita melakukan kerja yang cukup berat. Jadi wajar bila setelah itu kita akan kelelahan dan cape, sehingga membutuhkan waktu istirahat agar kondisi tersebut pulih kembali. Bila aliran ke daerah kepala kurang baik, bisa karena kurangnya olahraga yang benar atau karena ada gangguan pada pembuluh darah yang ke arah kepala, maka akan berakibat kurangnya oksigen yang mengalir ke daerah tersebut. Hal ini biasanya akan menyebabkan rasa pusing dan berat di daerah kepala. Demikian pula halnya kalau keadaan ini terjadi di tempat lain akan menimbulkan keluhan-keluhan di tempat tersebut. Cobalah perhatikan apakah kira-kira hal di atas sesuai dengan keluhanmu tersebut.

Berhubungan Saat Isteri Hamil

Saya seorang pria berumur 33 tahun, sekarang isteri saya sudah hamil 6 bulan. Kenapa akhir-akhir ini keinginan saya untuk hubungan badan menjadi semakin meningkat walaupun tidak tega melihat perut isteri saya yang sudah membesar. Sampai usia kehamilan, isteri dapat disetubuhi? Yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah boleh melepas sperma

TOPIK KONSULTASI

di dalam. Karena ada rumor mengatakan kalau keluar di dalam menyebabkan banyak sperma di tubuh bayi pada saat melahirkan? 2. Bagaimana sebaiknya bersetubuh yang baik pada saat isteri hamil? Rud-Jakarta Jawab: Memang keadaan itu adalah wajar terjadi pada pasangan baru, dan kalian tentunya masuk kategori ini. Jadi keinginan yang menggebu-gebu itu bukan hanya terjadi pada kamu sendiri tetapi juga pada isterimu. Apalagi saat ini sedang hamil muda tentunya keinginan itu akan makin bertambah. Untuk kalian berdua, silahkan saja melakukannya asal jangan terlampau kasar saat bermain atau lupa diri, asal dilakukan dengan cara yang berhati-hati tidaklah akan menjadi masalah. Hubungan seks pada keadaan wanita yang sedang hamil dapat saja dilakukan sampai saat mendekati kelahiran si jabang bayi. Tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan asal itu tadi, tetap dengan cara yang tidak kasar dan terburu-buru. Mengeluarkan sperma di dalam vagina tentu saja tidak ada masalah, karena sperma itu tidak akan lagi masuk ke dalam peranakan atau rahim tempat di jabang bayi berada. Jadi nantinya tentu akan keluar lagi sendiri dan ketika sedang dibersihkan. Mengenai teknik yang terbaik sebenarnya sangat dianjurkan dengan

posisi female superior yaitu si wanita yang berada di atas, sehingga akan mudah bagi si wanita untuk mengatur posisi yang paling enak waktunya untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal sedangkan pria cukup dengan sekadar membantu dari bawah. Atau dapat juga dengan posisi â&#x20AC;&#x153;doggy styleâ&#x20AC;? di mana si wanita menungging sehingga perutnya yang besar tergantung dan tidak terjepit. Atau teknik-teknik lain yang bisa saja ditemukan saat melakukan kebersamaan tersebut dan disukai pula oleh kedua pihak. Selamat mencoba!!

Belum Siap Penetrasi

Dokter, saya seorang isteri berusia 29 tahun dan suami 32 tahun. Kami pasangan yang baru menikah satu setengah bulan yang lalu, akan tetapi sampai saat ini suami saya belum bisa memasukan penisnya ke vagina saya. Setiap kali dicoba selalu saja gagal karena pada saat akan dimasukkan, saya seolah-olah menahan supaya penisnya tidak masuk karena baru masuk sedikit rasanya sakit sekali, padahal sebelumnya kami sudah melakukan oral dan saya sudah mencapai klimaks. Yang herannya apabila di oral, saya bisa membuka kaki saya lebar-lebar untuk mencapai klimaks lalu pada saat akan dimasukin penis, kaki saya langsung menjepit seakan-akan menghalangi penisnya masuk. Saya sudah mencoba

untuk membuka kaki lebar-lebar, tetapi setelah masuk sedikit terasa sakit sekali dan saya minta dihentikan. Perlu diketahui, sebelum menikah, kami sering melakukan oral, bahkan pernah sekali penisnya masuk sedikit ke vagina yang mengakibatkan keluar darah sedikit karena dipaksa dan saya kesakitan jadinya dihentikan karena dia tidak tega dan kami memutuskan untuk menunggu setelah menikah. Pertanyaan kami adalah: 1. Bagaimana caranya supaya saya tidak sakit dan siap untuk dimasuki penisnya ke vagina saya? 2. Apakah setelah saya mencapai klimaks dulu baru dimasukin penis? 3. Mengapa kaki saya selalu menutup/ menjepit sehingga suami susah untuk dimasukkan penisnya? Saya seperti dihantui rasa sakit yang akan saya rasakan apabila penisnya masuk ke vagina. 4. Kami perlu konsultasi ke mana untuk hal ini? Karena tanpa konsultasi rasanya mustahil bagi kami bisa melakukan hubungan suami isteri, sedangkan kami mengharapkan untuk segera punya anak mengingat umur kami tidak muda lagi. Mohon bantuan dokter, sebelum dan sesudahnya, kami ucapkan terima kasih. Toti-Jakarta Jawab: Keadaan yang terjadi pada diri kamu ini perlu diwaspadai dan ada baiknya segera dilakukan konsultasi. Agar hal ini tidak menjadi berlarut larut karena bila hal ini didiamkan saja dapat berakibat makin berat. Ini dapat dikatakan identik dengan yang disebut vaginismus dimana terjadi kekejangan pada otot-otot sekitar kelamin dan paha dalam yang menolak terjadinya suatu penerimaan dari benda asing. Hal seperti ini umumnya disebabkan adanya suatu trauma pada saat sebelumnya sehingga timbul gangguan psikis, yang lama kelamaan menjadi gangguan fisik yaitu tadi adanya kekejangan pada otot tertentu. Segeralah berkonsultasi, hal ini bisa diatasi dengan terapi khusus dan jangan takut. ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK WISATA

Wisata ke Rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam Marunda Ingin berwisata ke tempat bersejarah di Jakarta, Rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam Marunda bisa dijadikan pilihan. Ada cerita apa di balik dua objek bangunan bersejarah tersebut?

emilir angin laut dari Pantai Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis siang itu sedikit mengusir hawa panas tatkala kami sedang berkunjung ke Rumah Si Pitung. Teriakan bocah-bocah SDN 01 Marunda yang letaknya tak begitu jauh dari Rumah Si Pitung pas bubaran sekolah, memecahkan keheningan para pekerja yang sedang istirahat di area Rumah Si Pitung. Ya, saat ini kawasan wisata Rumah Si Pitung sedang dalam tahap perbaikan dan penambahan bangunan baru. Adalah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memasyarakatkan jalur wisata yang terangkum dalam 12 Destinasi Pesisir, yang mulai

membuahkan hasil. Setidaknya saat ini lokasi wisata Rumah Si Pitung mulai ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun manca negara (wisnu dan wisman). Setiap akhir pekan, di lokasi ini selalui dipadati wisatawan yang ingin mengetahui lebih dekat dengan tokoh yang menjadi legenda masyarakat Betawi tersebut. Menurut cerita, Si Pitung adalah seorang tokoh atau pejuang Betawi yang gigih memperjuangkan hak rakyat agar tidak ditindas kaum penjajah Belanda. Si Pitung dalam beberapa cerita disebut-sebut suka 'merampok' uang Belanda. Namun hasil rampokannya itu sama sekali tidak dinikmatinya, melainkan dibagi-bagikan

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

kepada kaum miskin atau warga miskin. Cerita ini mirip seperti cerita rakyat di Kerajaan Inggris bernama Robin Hood. Penyebutan rumah Si Pitung ini mengacu kepada riwayat masa lalunya: pernah menjadi korban perampokan Si Pitung. Diperkirakan rumah tersebut didirikan kira-kira pada abad ke-19. Perkiraan ini didasarkan pada kejadian perampokan rumah tersebut pada tahun 1883. Dengan demikian, rumah yang artistik dengan lantai 1,5 meter dari permukaan tanah itu telah berusia 100 tahun lebih. Si Pitung lahir di Rawa Belong, Jakarta Barat. Keberaniannya menjadi buah bibir masyarakat maupun sesudah matinya. Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri Piun dan Pinah. Dalam belajar ilmu silat dari gurunya di Rawabelong, yang bernama Naipin, dia juga memperoleh ilmu kekebalan. Waktu Si Pitung menjual kambing di Tanah Abang, uangnya dicopet. Terjadilah perkelahian dengan kawanan

TOPIK WISATA pencopet. Kawanan pencopet yang ditaklukkannya kemudian memintanya menjadi pemimpin mereka. Pitung merasakan kehidupan orang Betawi dan Belanda (Eropa) sangat kontras. Para penjajah yang disebut ‘tuan besar’, termasuk tuan-tuan tanah yang hidup mewah, sementara warga Betawi hidup menderita. Itulah yang membuat ia suka melakukan perampokan terhadap orang-orang kaya dan tuantuan tanah, yang membelenggu petani dengan berbagai blasting (pajak). Hasil rampokannya itu dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin. Menurut buku Sejarah Kampung Marunda yang diterbitkan Dinas Pariwisata dan Permuseuman DKI Jakarta, beberapa kali Si Pitung ditangkap dan dipenjarakan, tetapi selalu dapat meloloskan diri. Karena itu, ia dijadikan legenda, bisa menghilang dan tidak mempan oleh peluru. Karena aksi-aksinya yang membuat panik penjajah dan keamanan di Batavia terganggu, Belanda pun menugaskan Scehout (kini kira-kira kapolsek) memimpin operasi penumpasan. Karena dikhianati salah satu kawannya, dia ditembak oleh Scehout Heyne dan pasukannya, dengan peluru emas yang khusus disediakan untuk melawan kesaktiannya. Sampai kini, tidak diketahui letak makam ‘Robin Hood dari Betawi’ ini. Ada yang menyebutkan, penembakan

terjadi di Jembatan Haji Ung, Kemayoran. Mayatnya dikuburkan dengan kepala dan badan terpisah. Kepalanya dikubur di dekat pabrik arak dan badannya dikubur di daerah Bogor. Sampai akhir hayatnya, Pitung tidak sempat berkeluarga. Versi lain menyatakan, mayatnya dikubur di daerah Pejagalan, Jakarta Barat, dan dijaga militer selama enam bulan. Mungkin cerita-cerita inilah yang membuat para wisatawan penasaran ingin melihat dari dekat dengan sosok Si Pitung dan rumahnya. Mereka pun beramai-ramai mengunjungi salah satu peninggalan Si Pitung, yakni Rumah Si Pitung di Marunda. Rumah ini sendiri makin ramai dipadati pengunjung setelah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo meresmikan 12 jalur Wisata pesisir Jakarta Utara di Bahtera Jaya Ancol. Apalagi sarana jalan pun secara bertahap sudah diperbaiki guna menyambut kedatangan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Rumah Si Pitung. Sejak tahun 2010, fasilitas lainnya seperti sarana hiburan, perpustakaan, dan panggung kesenian sedang dibangun di area Rumah Si Pitung. Kawasan cagar budaya lainnya yang kerap dikunjungi wisatawan yaitu Masjid Al Alam Marunda. Biasanya orang yang berkunjung ke Rumah Si Pitung terlebih dulu datang

dan melakukan ritual ibadah di Masjid Al Alam Marunda, sebuah bangunan kuno, yang di dalamnya terdapat empat tiang induk penyangga yang dicat berwarna pulih dan berlekuk–lekuk seperti ukiran Jepara. Masjid Al Alam Marunda menurut sejarah didirikan oleh Fatahilah, seorang pendiri kota Jakarta, ketika sedang bergerilya di daerah tersebut menyempatkan diri membangun Masjid Alam Marunda. Menurut ceritanya, masjid ini banyak menyimpan misteri, konon pembuatan Masjid Al Alam Marunda ini di buat oleh Fatahilah dalam satu malam. Hebatnya lagi pada masa penjajah dan perang revolusi 1945 seluruh kawasan Marunda dibakar habis dan hancur, tinggal satu bangunan Masjid Al Alam yang masih berdiri kokoh. Dengan keberadaaannya masjid yang masih kokoh dimanfaatkan selain sebagai tempat ibadah, dimanfaatkan pula untuk penggemblengan para pemuda dalam perjuangannya melawan penjajah. Masjid Al Alam Marunda yang berdekatan dengan Rumah Si Pitung lokasinya terletak di RW 07 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan mudah dijangkau, baik dengan angkutan umum maupun dengan kendaraan pribadi. Paling banyak warga yang berziarah maupun sholat di sana menjelang malam Jum'at. Nah, selepas berwisata ke Rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam Marunda, wisatawan bisa menikmati pemandangan Pantai Marunda. Di bibir pantai ini banyak berdiri rumah makan yang menyajikan hidangan makanan laut, soft drink, dan aneka hidangan lainnya. Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung ke kawasan wisata Rumah Si Pitung, dari Bulevar Hijau, bisa melalui Jalan Cacing (Cakung Cilincing). Sebelum sampai ujung jalan Cacing, ada putaran balik dan langsung ke kiri ke arah Marunda. Sekitar 3 Km dari putaran tersebut terdapat Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Lewat jalan yang menuju STIP, Rumah Si Pitung dapat ditemukan. ] Syarif/Gaus

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK SELEBRITI

elebritis Ratna Listy mengaku siap saat ditunjuk untuk menjadi duta lingkungan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). â&#x20AC;&#x153;Ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai manusia untuk menghidupi dan memelihara bumi ini, lingkungannya, agar tetap mampu bertahan dan tetap indah dan sehat,â&#x20AC;? katanya usai acara International Youth Forum on Climate Change oleh DPP KNPI di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ratna Listy menilai, banyak hal yang bisa dikerjakan untuk memelihara bumi dan lingkungannya, menjauhkan dari kerusakan yang lebih parah tanpa harus tergantung terhadap pemerintah. "Kita bisa memulainya dari sekarang, tanpa harus menggantungkan diri dengan pemerintah. Kalau kita terus bergantung bisa terlambat, dan kita bisa memulai dari diri sendiri dan saat ini juga," katanya. Menurut dia, perbaikan lingkungan bisa dimulai dari hal yang sederhana, misalnya hemat air, hemat listrik dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu juga mengurangi penggunaan plastik atau zat-zat lain yang membahayakan bumi. "Juga bisa dengan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hemat air dan listrik, juga tidak membuang sampah sembarangan," katanya. Ia pun mengaku siap, sebagai publik figur untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam memelihara lingkungan. "Saya siap. Bukan sebagai duta pun sebagai manusia kita tetap harus bertanggung jawab terhadap bumi ini," katanya. ] Endang/Antara

Ratna Listy

Siap Jadi Duta Lingkungan 82

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011

TOPIK SELEBRITI

Daftar Nominasi Aktor dan Aktris Oscar 2011

jang penghargaan bagi insan perfilman dunia Academy Awards 2011 ke-83 yang akan digelar di Hollywood’s Kodak Theater, 27 Februari 2011 mendatang baru saja mengumumkan daftar nominasi para aktor dan aktris yang akan diunggulkan. Beberapa nama pesohor papan atas, seperti Natalie

Portman, James Franco, Colin Firth, dan Nicole Kidman masuk dalam kategori aktor dan aktris terbaik. Berikut beberapa daftar nominasi yang baru saja diumumkan 25 Januari 2011 oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences President, Tom Sherak, seperti kutip dari Vivanews.com :

Nominasi Aktris Terbaik: • Annette Bening dalam film 'The Kids Are All Right' • Nicole Kidman dalam film 'Rabbit Hole' • Jennifer Lawrence dalam film 'Winter's Bone' • Natalie Portman dalam film 'Black Swan' • Michelle Williams dalam film 'Blue Valentine' Nominasi Aktor Terbaik: • Javier Bardem dalam film 'Biutiful' • Jeff Bridges daalam film 'True Grit' • Jesse Eisenberg dalam film 'The Social Network' • Colin Firth dalam film 'The King's Speech' • James Franco dalam film '127 Hours' Nominasi aktris Pendukung Terbaik: • Amy Adams dalam film 'The Fighter' • Helena Bonham Carter dalam film 'The King's Speech' • Melissa Leo dalam film 'The Fighter' • Hailee Steinfeld dalam film 'True Grit' • Jacki Weaver dalam film 'Animal Kingdom' Aktor Pendukung Terbaik: • Christian Bale dalam film 'The Fighter' • John Hawkes dalam film 'Winter's Bone' • Jeremy Renner dalam film 'The Town' • Mark Ruffalo dalam film 'The Kids Are All Right' • Geoffrey Rush dalam film 'The King's Speech' Nominasi sutradara Terbaik: • Darren Aronofsky dalam film 'Black Swan' • David O Russel dalam film 'The Fighter' • Tom Hooper dalam film 'The King's Speech' • David Fincher dalam film 'The Social Network' • Joel and Ethan Coen dalam film 'True Grit' Nominasi Film Terbaik: • 'Black Swan' • 'The Fighter' • 'Inception' • 'The Kids Are All Right' • 'The King's Speech' • '127 Hours' • 'The Social Network' • 'Toy Story 3' • 'True Grit' • 'Winter's Bone' ]

Majalah TOPIK | Edisi 01 | Tahun V | Januari-Februari 2011