Majalah Topik Edisi 59 (Maret-April 2012) by Majalah Topik

EDISI 59

Tahun V Mar-Apr 2012

DARI REDAKSI

Pintu Gerbang

G Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Dewi Pujiharti Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager AE Account Eksekutif

: Dewi Pujiharti : Muhamad Irsan

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Iwan Purnama Syarifudin Dewi Pujiharti Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi : Nurul Hakim Mirza Sirkulasi & Litbang : Untung E. Budiyanto Ahmad Sofyan Sulut dan Gorontalo : Herman Manua Sumatera Selatan : Jambi : Bengkulu : Bengkulu Selatan & Kaur : Musi Banyuasin : Jawa Barat

Edo Fernando S.Com, SH Amril Budi Raharjo Wahyupi Rita Zalika Abu Bakar

: Sulistiyanto

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

edung Nusantara V Komplek DPR/MPR/DPD RI pada awal Maret 2011 dilangsungkan seminar nasional tentang perbatasan negara. Hadir sebagai pembicara antara lain, Menteri Pertahanan Prof Dr Ir Purnomo Yusgiantoro MSc MA, Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida, Ketua Pansus/Tim Kerja Perbatasan Negara DPD RI Ferry FX Tinggogoy, Gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang, Gubernur Maluku Brigjen TNI (Purn) Karel Albert Ralahalu, Gubernur Riau H.M Rusli Zainal SE, Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Linggawati Hakim SH LLM, dan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr Supriyantoro Sp.P. Masing-masing pembicara menyampaikan aspirasi, pemikiran, bahkan kritikan terhadap pemerintah pusat terkait pembahasan tema seminar: “Mewujudkan wilayah perbatasan menjadi halaman depan RI.” Ada catatan sangat penting pada seminar pagi itu: Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang wilayahnya berbatasan dengan negara-negara tetangga. Sebagai anak bangsa, kita memang harus merubah pandangan di masa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak. Sehingga muncul paradigma bahwa pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Efeknya, beberapa wilayah perbatasan menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan. Karenanya, kita jangan juga menyalahkan warga Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan, karena terdesak kondisi kemiskinan, akhirnya banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Contoh, salah satu negara tetangga, yaitu Malaysia, telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Lagi-lagi karena kondisi kemiskinan, mau tidak mau, banyak warga Indonesia yang “menyeberang” bahkan menjadi warga Negara Malaysia. Seiring berlakunya perdagangan bebas, baik ASEAN maupun internasional serta kesepakatan dan kerjasama ekonomi baik regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka, dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Toh, kita juga sudah ada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNasional 2004-2009). Perpres tersebut telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Karena itu, kini, sudah saatnya wilayah perbatasan dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga—selain juga untuk pemerataan pembangunan di daerah. ]

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Topik Indeks Topik Utama Perbatasan, Manifestasi Utama Kedaulatan Negara ............................ 08 Soal Perbatasan, Dianaktirikan ......... 10 Sengketa Batas Memiliki Varian yang Khas .......................................... 12

Hindarkan Perhitungan Untung-Rugi 13

Topik Ekslusif

COVER STORY

Sang Peletak Dasar Pembangunan KKU .. 16 Mengubah Skeptis Agar Peduli Kesehatan .. 19

Kabupaten Kayong Utara banyak menyimpan mutiara terpendam, mulai dari sektor bahari hingga agraris. Bukan hal yang mustahil daerah yang dijuluki Negeri Bertuah ini menjadi daerah maju dan berkembang.

â&#x20AC;&#x2DC;Bak Mutiara Terpendam di Negeri Bertuah ................................................ 20 Pesona Syurga Dunia Kepulauan Karimata .............................................. 26

Kayong Utara dalam Sketsa ................ 28

Topik Otonomi Mau Pilih Korupsi atau Apa Adanya? ... 30 Bengkulu Menuju Kota Masa Depan ... 32 Wadah Pemersatu Masyarakat Bengkulu .. 35

Agar Masyarakat Benteng Dapat Layanan Kesehatan ............................ 36 Menegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu ... 38

â&#x20AC;&#x153;Kursi Baruâ&#x20AC;? Kombes Yohanes Bernandus ....................................... 41

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Topik Korporasi

Topik Nasional

PT INTI Fokus ke Teknologi Komunikasi dan Informasi .............................. 42

Geliat KUBE : Upaya Tanggulangi Kemiskinan ... 58 Diminution Kawasan Hutan Menandai Pemerintah Tidak Otoriter

Topik Hukum Mantan Pendeta Diduga Gelapkan Aset Gereja ..... 62 Tak Ada Niat Envitex Mendompleng Avitex ..... 65

Bantuan Hukum Menjadi Bagian Perlindungan Sosial .......................................... 66

Topik Inforial PTBA Berdayakan Masyarakat Melalui CSR .. 44

MK Tolak Konstitusional Review Abu Bakar Baâ&#x20AC;&#x2122;asyir ........................................... 67

Topik Hankam Selalu Belanja Masalah dan Solusi Pemecahannya ....................................... 68 A.Y. Nasution Mengabdi di Sumut .................... 70

Topik Event

Topik Ekbis

Panasonic Hadirkan AC Sehat di Indonesia ... 72 HUT Ke-6 Majalah TOPIK Membangun Kebersamaan ................................................... 73

Topik Ragam 74 Topik Kuliner 76

48 Kewirausahaan untuk Semua ........................... 48 ADB Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 6,4% ..... 50

Topik Parlemen

Topik Konsultasi

78 79

Topik Wisata 80 Topik Selebriti

Sosialisasi 4 Pilar di Kalangan Muslimat NU ... 52 Voting UU Pemilu, PKS Membuat Kejutan ........ 53

Ayu Ting Ting Ingin Bahagiakan Orang Tua .. 82 Sang Legenda Perfilman Nasional Tutup Usia .............. 83

Topik Politik Mereka Merasa Terganggu Kehadiran Partai Baru ....................................................... 54

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

foto: Dok.Majalahtopik/Adang

TOPIK UTAMA

Perbatasan, Manifestasi Utama Kedaulatan Negara

ndonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negaranegara Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/ kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbedabeda. Demikian pula negara tetangga, yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau,

Kebijakan pemerintah soal perbatasan seperti masih dianaktirikan. Sesungguhnya, perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa di antaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga. Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, misalnya, hanya salah satu potret buram dari kondisi umum di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar. Selain Desa Semunying, masih ada sekitar 97 desa di provinsi itu yang berbatasan

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

dengan Negeri Jiran tersebut. Desadesa itu tersebar di 15 kecamatan di lima kabupaten. Sebagian besar warga di perbatasan negara itu memiliki persoalan yang nyaris sama, yakni kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan itu terjadi akibat perbedaan mencolok antara pembangunan di wilayah mereka dan di wilayah Malaysia. Kondisi infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan dan ketertinggalan wilayah perbatasan. Dari sekitar 873,14 kilometer (km) jalan akses ke perbatasan di Kalbar, hanya 23,7 km yang baik.

TOPIK UTAMA Selain itu, masih terdapat 88,5 km jalan yang belum dibuka. Bandingkan dengan Malaysia yang semua wilayah perbatasannya sudah terhubung dengan jalan paralel. Mereka hanya butuh sekitar 4-5 jam untuk menjangkau titik perbatasan terjauh. ‘’Pembangunan jalan paralel dan jalan penghubung utama ke perbatasan di Kalbar butuh Rp3,5 triliun. Hanya sekitar dua kali lipat dari biaya pembangunan gedung mewah DPR,’’ kata mantan Kepala Badan Persiapan Pengelolaan Kawasan Khusus Perbatasan (BPPKKP) Kalbar Nyoman Sudana, seperti dikutip Media Indonesia. Sementara ekonom dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Edy Suratman mengatakan, pendapatan per kapita masyarakat kita di perbatasan rata-rata hanya US$400. Di Malaysia sekitar US$3.600 atau sembilan kali lipat lebih tinggi. Kehidupan mereka juga sangat bergantung pada dan lebih berorientasi ke Malaysia. Mulai pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, penerangan listrik, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain mudah dijangkau, sekolah dan pengobatan di Malaysia memiliki kualitas dan pelayanan yang jauh lebih baik daripada di wilayah Indonesia. Guru besar ilmu ekonomi itu menilai ketergantungan yang tinggi terhadap Malaysia menjadi ancaman serius bagi pertahanan nasional. Itu berpotensi menimbulkan krisis nasionalisme warga perbatasan. ‘’Mereka lebih banyak merasakan manfaat pembangunan dari Malaysia. Ini bisa menjadi bom waktu yang dapat mengikis nasionalisme warga perbatasan,’’ ujar Edy. Tak dipungkiri, warga Indonesia yang berdiam di suatu daerah perbatasan kerapkali diidentikkan dengan masyarakat terpencil, suku terasing, kaum pinggiran atau sebutan lain yang melukiskan suatu dinamika kehidupan masyarakat yang lagam, lamban, dan jauh dari ingar bingar kemajuan. Keterisolasian wilayah akibat buruknya infrastruktur jalan, akses informasi

publik dan minimnya falilitas pelayanan seperti ketersediaan air minum bersih, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Selain itu, minimnya pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain, menjadi ancaman tersendiri bagi Indonesia. Aksi curi-curi ikan nelayan dari negara Malaysia ke perairan Indonesia, penyelundupan, hanyalah sekelumit permasalahan yang muncul, selain masih adanya silang sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Berdasarkan identifikasi, baru batas maritim antara Indonesia dengan Australia yang telah lengkap disepakati. Sementara batas maritim dengan negara tetangga lain baru dilakukan penetapan batas-batas Dasar Laut (Landas Kontinen) dan sebagian batas laut wilayah. Untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas maritim secara lengkap. Penetapan batas ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional, yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No 17 tahun 1985. Implementasi dari ratifikasi tersebut adalah diperlukannya pengelolaan terhadap batas maritim yang meliputi Batas Laut dengan negara tetangga dan Batas Laut dengan Laut Bebas. Adapun batas-batas maritim Republik Indonesia dengan negara tetangga, mencakup Batas Laut Wilayah (Territorial Sea), batas perairan ZEE, batas Dasar Laut atau Landas Kontinen. Belum selesainya penentuan batas maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara tetangga menjadikan daerah perbatasan rawan konflik. Penetapan batas maritim sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum yang dapat mendukung berbagai kegiatan kelautan, seperti penegakan kedaulatan dan hukum di laut, perikanan, wisata bahari, eksplorasi lepas pantai (off shore), transportasi laut dan lainnya. Belum adanya kesepakatan batas laut Indonesia dengan beberapa negara

tetangga menimbulkan permasalahan saling klaim wilayah pengelolaan, khususnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Beberapa kasus yang ada antara Indonesia dan Malaysia merupakan cerminan rentannya perairan daerah perbatasan. Terjadi saling tangkap nelayan baik dari Indonesia maupun Malaysia bahkan bisa mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. Permasalahan batas laut merupakan hal mendasar yang seharusnya segera diselesaikan dan disepakati oleh kedua negara. Bukan dengan saling menangkap kapal atau saling klaim wilayah perairan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia seharunya lebih proaktif dalam penyelesaian batas laut dengan negara tetangga, dengan demikian adanya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang kuat bisa terealisasi. Karena itu, “Pengaturan mengenai batas wilayah ini perlu mendapat perhatian untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia. Jelasnya, batas wilayah NKRI sangat diperlukan untuk penegakan hukum dan sebagai wujud penegakan kedaulatan,” kata Gubernur Sulawesi Utara, DR. Sinyo Harry Sarundajang. Pembangunan wilayah perbatasan, menurut Sinyo Harry Sarundajang, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Karena, wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Disebutkan, nilai-nilai strategis tersebut, pertama, mempunyai pengaruh penting bagi kedaulatan negara. Kedua, merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Ketiga, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara. Keempat, mempunyai pengaruh terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional. “Inilah sesungguhnya yang kita katakan bahwa perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara,” kata Gubernur Sulut menegaskan. ] Syarif/Gaus

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK UTAMA Mayjen (Purn) TNI Ferry F.X. Tinggogoy

Soal Perbatasan, Dianaktirikan foto: Dok.Majalahtopik/Gaus

Sebenarnya permasalahan terkait perbatasan antara negara itu lebih pada persoalan apa?

atas wilayah negara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dari dulu seperti menyimpan bara. Ini karena persoalan perbatasan menyangkut banyak hal. Mulai dari persoalan kedaulatan, kesejahteraan sampai pada masalah pendidikan penduduk yang hidup di perbatasan. Hal ini menuntut perhatian dan kerja keras pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bagaimana kebijakan pemerintah, dan apa saja yang sudah dilakukan pemerintahah menyangkut hal ini? Wartawan TOPIK Gaus Kaisuku mewawancarai Ketua Pansus/Tim Kerja Perbatasan Negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Mayjen (Purn) Ferry F.X. Tinggogoy. Berikut petikannya:

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Kalau bicara tentang perbatasan kita harus kembali ke landasan Undang Undang Dasar 1945. Masalah wilayah negara itu ada pada Pasal 25A tentang Wilayah Negara. Biasanya masalah wilayah negara di negara tertentu tercantum secara jelas dan eksplisit di dalam undang undang dasarnya. Tetapi Indonesia tidak memungkinkan, karena Indonesia merdeka hanya dalam waktu yang sangat singkat, yang dipersiapkan oleh Bapak-bapak Bangsa. Dalam declaration of Independent yang menjadi pembukaan dari UUD 1945 dikatakan bahwa tujuan negara Indonesia ada dua. Pertama, melindungi setiap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan yang kedua adalah kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam kaitannya dengan perbatasan, ternyata undang undang tentang perbatasan baru kita susun pada tahun 2008 dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pertanyaannya, apakah (penyusunan UU) itu dalam tempo sesingkat-singkatnya setelah 65 tahun merdeka? Nah, coba kita lihat mengapa, mestinya batas-batas negara RI itu masuk dalam Undang Undang Dasar. Ternyata tidak bisa, karena memang masih rumit. Bayangkan, kita berbatasan di darat dengan tiga negara, yaitu Kalimantan dengan Malaysia, Timor-Timor, kemudian dengan Papua Nugini (PNG).

Bagaimana dengan perbatasan laut? Di laut dan di pulau-pulau terluar, kita berbatasan dengan 10 negara. Artinya, ada kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah, karena baru 65 tahun kemudian. Nah, mengapa itu harus kita angkat, karena selama 66 tahun tujuan bangsa

TOPIK UTAMA Indonesia untuk melindungi setiap bangsa dan tumpah darah Indonesia, bangsanya belum bisa terlindungi, termasuk TKI kita yang masih sering mendapat perlakuan tidak manusiawi di luar negeri, dan kita tidak tahu di mana wilayah kita. Kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan dalam kehidupan suatu bangsa itu ditandai paling tidak dengan lima hal. Pertama, pendidikan. Kedua, kesehatan. Ketiga, penciptaan lapangan kerja. Keempat, infrastruktur yang baik, dan kelima, air bersih dan listrik. Kelima hal ini menjadi kewajiban pemerintah. Dan kita lihat di perbatasan, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut, lima hal itu tidak ada. Artinya apa, pemerintah lepas tangan. Karena pemerintah merasa bahwa mereka tidak punya tanggung jawab ke sana. Pertanyaannya, kenapa tidak sejak dulu, katakanlah, sahabat kita DPR itu memperjuangkannya. Jawabannya sederhana, karena ketika ingin memperjuangkan, dia harus dengar ketua besar bilang apa, pembinanya bilang apa. Adakah anggota DPR bersuara lantang sesuai hati nuraninya? Jawabannya tidak semudah itu. Kenapa, karena dia dikendalikan oleh garis-garis loyalitas partai. Dia dikendalikan oleh kepentingan bos besar dengan ketua pembinanya. Kami DPD akan bicara dengan hati nurani dan akal budi, itu yang kami lakukan.

Tadi Anda katakan persoalan perbatasan itu sangat rumit. Sebenarnya kerumitannya di mana? Karena, kalau kita berbicara perbatasan, khususnya perbatasan darat, belum ada infrastruktur yang layak untuk mereka yang ada di daerah perbatasan. Apalagi perbatasan laut, di pulau-pulau terluar. Manusia pun tidak ada di sana. Tetapi, kalau itu kita biarkan dan itu terjadi abrasi atau sampai tenggelam, maka kita akan kehilangan. Karena wilayah pulau-pulau terluar itu diukur dari pulau terluar. Jadi, kalau satu pulau terluar, walaupun tidak berpenghuni itu hilang, kita akan kehilangan sekian juta kilometer persegi wilayah kedaulatan kita. Ini rumit, dan orang selalu berpikir bahwa wilayah itu

harus ada manusianya. Padahal sebenarnya tidak perlu.

Selama ini Anda melihat kebijakan pemerintah soal perbatasan seperti apa? Kebijakan pemerintah soal perbatasan dianaktirikan. Pemerintah cuma mengatakan, ya itu kan sudah wilayah kita, pangku tangan saja. Setelah kita kehilangan Pulau Ligitan dan Sipadan, kemudian kita diganggu adanya gugatan Blok di Natuna, kita mulai bereaksi. Tapi reaksinya over acting, tidak jelas mau apa. Kemudian yang keluar adalah sentimen terhadap negara tetangga yang lebih maju. Padahal saudara-saudara kita yang berada di perbatasan Kalimantan itu yang tidak ada hubungan daratnya atau jalan dengan provinsiprovinsi, apalagi kabupaten dan kotanya. Mereka melahirkan pun di puskesmas-puskesmas Malaysia. Puskesmas Malaysia begitu tertib, dan mereka sesama orang Dayak melahirkan anak, esoknya diberikan sertifikat tanda kelahiran. Selanjutnya, setelah anak tersebut berusia enam tahun, dia bisa diterima di sekolah Malaysia. Di sana tentu diajarkan lagu kebangsaannya apa, “Negaraku,” bukan lagu “Indonesia Raya”.

Kalau seperti itu, bukankah ini embrio dari terjadinya degradasi rasa nasionalisme di antara generasi bangsa yang ada di perbatasan khususnya di Kalimantan? Yang terjadi seperti itu, siapa yang membuat. Jangan salahkan mereka yang ada di perbatasan. Penentu kebijakan yang bercokol di Jakarta itu yang membuat rasa nasionalisme mereka terkikis. Kalau saya juga mau ditanya sebagai orang yang tinggal di perbatasan, mau pilih mana, Malaysia atau Indonesia, tentu saya akan tanya Indonesia, kasih apa untuk saya? Ingat, tujuan kemerdekaan adalah keamanan dan kesejahteraan. Sementara Indonesia tidak memberikan apa-apa pada dia yang ada di daerah perbatasan. Jadi dapat saya katakan Indonesia ini seperti bapak dan ibu yang kaya, tapi tidak bertanggung jawab terhadap

anak-anaknya yang dilahirkan.

Apakah kebijakan pemerintah, dalam arti kurangnya kepedulian pemerintah terhadap daerah perbatasan, karena pertimbangan kurangnya nilai ekonomis dari daerah perbatasan sehingga dibiarkan seperti itu? Itulah cara berpikir yang salah. Dan kita ini bukan orang-orang oportunis. Kalau hanya melihat daerah perbatasan dari faktor ekonomi. Kalau seperti itu, ijinkanlah mereka menjadi warga negara asing. Walaupun artinya kita menolak tujuan kemerdekaan kita, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Ini artinya siapapun yang menjadi pejabat pemerintah, dia harus sadar, dan harus tahu bahwa di pundaknya, di pikirannya, ada tanggung jawab terhadap segala yang dilakukannya itu dan harus sejalan dengan tujuan nasional. Bukan tujuan partai, kelompok, suku, atau bukan tujuan agama. Tapi, untuk tujuan berbangsa dan bernegara. Dan jangan lupa, tujuan itu juga untuk kesejahteraan dan kedaulatan. Kesejahteraan itu dalam arti diselenggarakannya pendidikan yang baik, sehat dan bermutu, kemudian kedaulatan atau perlindungan terhadap mereka.

Sebagai beranda terdepan NKRI, menurut Anda kebijakan seperti apa yang seharusnya di lakukan pemerintah terhadap daerah perbatasan? Mari kita lihat, yang namanya Menteri PU itu kalau mulai Lebaran satu bulan lagi, kamu sebut apa Menteri PU itu? Dia Menteri “Pulau Jawa”. Karena kerjanya memperbaiki jalan Pantura. Jadi Menteri PU itu Menteri Pulau Jawa bukan Menteri Republik Indonesia. Pantura itu setiap tahun harus diperbaiki, artinya saya curiga di sana menjadi mata pencaharian dan pasti ada korupsi. Karena jalan yang diperbaiki dengan baik dengan aspal setebal 15 cm bisa tahan 5-10 tahun. Tapi, kalau hanya bertahan satu tahun, berarti ada sesuatu yang salah. Kalau setiap tahun memperbaiki jalan di Pantura, bisakah itu dilakukan di daerah-daerah perbatasan? ]

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK UTAMA foto: Dok.simpotenda.siakkab.go.id

segmen batas negara di laut di antaranya: Zona Ekonomi Eksklusif antara RI-India, RI-Vietnam, RI-Filipina, RI-Thailand, RI-Palau, RI-Timor Leste, RI-Australia. Kedua, batas laut teritorial antara RI-Malaysia di laut Sulawesi dan RI-Timor Leste, Three junction point RI-Singapura-Malaysia. Ketiga, batas landas kontinen RI-Filipina, RI-Palau, RI-Timor Leste, dan RI-Australia. Serta belum sepenuhnya terbangun/ tersedia tanda batas laut di perbatasan RI-PNG, RI-RDTL, RI-Malaysia, dan RI-Singapura. Sementara untuk batas darat adalah belum selesainya masalah delimitasi dan delineasi garis batas darat antara Negara Republik Indonesia dan Malaysia, serta RI dan RDTL. Hal ini juga merupakan permasalahan yang harus diselesaikan.

Drs H. Sutrisno, M.Si

Sengketa Batas Memiliki Varian yang Khas

asal 25A UUD 1945 menyebutkan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan undang undang.” Menurut Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia pada Kementerian Dalam Negeri, Drs H Sutrisno MSi, Indonesia secara Geografis terletak di antara dua benua dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia), yang memiliki posisi strategis dalam geopolitik dan geoekonomi global dan regional. Indonesia berbatasan dengan 10 negara, di antaranya batas darat dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Sementara batas laut dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India, Republik Palau, Vietnam dan Thailand.

“NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya,” kata Sutrisno. Ada beberapa kondisi dan permasalahan yang ada di kawasan menurut Sutrisno meliputi: penetapan dan penegasan batas wilayah negara belum tuntas. Persepsi perbatasan sebagai “Halaman Belakang” Negara. Sarana dan prasarana dan aksesibilitas terbatas. Terjadi kegiatan illegal (loging, mining, fishing, human trafficking, dan lain-lain). Selain itu dikatakan bahwa permasalahan krusial yang dihadapi Negara Republik Indonesia dalam kaitan batas wilayah meliputi: Pertama, persoalan batas laut, di mana dalam hal ini belum disepakatinya beberapa

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

“Masalah sengketa batas memiliki varian dan khas masing-masing kasus. Dalam kasus batas darat RI-Malaysia (9 OBP versi Malaysia dan 10 OBP versi Indonesia), masalahnya lebih pada soal overclaiming garis batas yang memerlukan keseriusan dalam penyelesaiannya sejak pekerjaan teknis delineasi, demarkasi, field plan hingga keputusan politik/kesepakatan akhir atau agreement,” beber Sutrisno. Untuk itu, menurut Sutrisno, pentingnya membangun kawasan perbatasan karena beberapa hal yang meliputi: minimnya infrastruktur, sarana dan prasarana. Belum adanya pusatpusat pertumbuhan ekonomi yang mendukung perkembangan kegiatan sosial ekonomi perbatasan. Forum kerjasama sosial ekonomi bilateral perbatasan (Sosek Malindo) kurang efektif. Belum adanya koordinasi dan kolaborasi antara forum-forum kerjasama Sosek Malindo dengan forum-forum kerjasama Ekonomi SubRegional (KESR). Selain itu yang paling penting juga adalah terbatasnya jumlah Pos Lintas Batas (PLB), belum lagi PLB yang telah dilengkapi CIQS pada umumnya belum dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang mencukupi. Serta sebaran penduduk yang tinggal di perbatasan tidak kondusif bagi pengembangan ekonomi. ] Gaus K

foto: Adang/Dok.Majalahtopik

TOPIK UTAMA

DR. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara)

Hindarkan Perhitungan Untung-Rugi

asalah wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, masih memunculkan banyak persoalan. Selain masih adanya silang sengketa batas-batas wilayah perbatasan, warga Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan rata-rata taraf hidupnya masih jauh tertinggal. Dan tak sedikit warga Indonesia tersebut lama-lama menjadi warga negara lain. Sebaliknya, daerah-daerah perbatasan di Indonesia juga rawan dimasuki warga negara tetangga secara ilegal. Sebut saja Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 286 pulau, terdiri dari 59 pulau berpenghuni dan 227 belum berpenghuni.

Menurut Anda, mengapa beberapa wilayah perbatasan di Indonesia masih bersengketa dengan negaranegara tetangga? Batas wilayah negara adalah batasbatas imajiner pada permukaan bumi yang memisahkan wilayah negara dengan negara lain yang terdiri dari perbatasan darat, laut, dan udara. Namun, beberapa pakar mengatakan bahwa perbatasan bukan hanya

Dari 227 pulau berpenghuni tersebut, terdapat 11 pulau terluar, di mana empat pulau berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, empat pulau di Kabupaten Kepulauan Talaud, dua di antaranya yaitu Miangas dan Marore yang langsung berhadapan dengan Philipina. Sementara Kabupaten Sitaro, Minut, dan Bolmut masing-masing memiliki satu pulau terluar, sebagai bagian dari kawasan perbatasan negara. Lalu, langkah-langkah apa saja yang ditempuh Pemerintah Sulawesi Utara dalam menyelamatkan wilayah-wilayah perbatasan serta pemberdayaan masyarakatnya, berikut petikan wawancara Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo Harry Sarundajang, dengan Herman Manua dari Majalah TOPIK:

semata-mata garis imajiner yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi juga terletak batas kedaulatan dengan hak-hak negara yang harus dilakukan dengan undang undang sebagai landasan hukum tentang batas wilayah NKRI dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena itu, pengaturan mengenai batas wilayah ini perlu mendapat perhatian untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan

Indonesia. Jelasnya, batas wilayah NKRI sangat diperlukan untuk penegakan hukum dan sebagai wujud penegakan kedaulatan. Dalam konteks ini, maka pembangunan wilayah perbatasan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional karena, wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK UTAMA Nilai-nilai strategis tersebut, antara lain; pertama, mempunyai pengaruh penting bagi kedaulatan negara. Kedua, merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Ketiga, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara. Keempat, mempunyai pengaruh terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional. Inilah sesungguhnya yang kita katakan bahwa perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara.

Apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah Pusat untuk membantu Pemerintah Daerah meningkatkan taraf hidup warga Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan? Dalam konteks NKRI, pulau-pulau terluar yang terletak di wilayah perbatasan, merupakan garda terdepan penjaga kedaulatan dan cermin harga diri bangsa, serta merupakan security belt yang menjadi benteng bagi tetap tegaknya NKRI. Dengan posisi wilayah perbatasan yang demikian strategis, maka pengembangan dan pemberdayaan pulau terluar dipandang penting untuk dilakukan secara konstruktif. Kondisi ini mengharuskan adanya special treatment terhadap pengembangan wilayah perbatasan. Karena itu, pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa hanya dilihat dalam konteks pembangunan yang normal dan sama seperti wilayah daratan. Sebab interaksi sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang terjadi di wilayah perbatasan sering menciptakan suatu komunitas baru, yaitu komunitas masyarakat lintas negara. Sementara itu, sesuai data yang ada, menunjukan bahwa saat ini pihak perwakilan RI di Philipina harus melindungi 9.500 WNI di selatan Pulau Mindanao, dan sementara mengusahakan status hukum yang jelas bagi lebih dari 10.000 orang keturunan WNI yang masih berstatus "undocumentedâ&#x20AC;?. Kondisi ini perlu

diantisipasi, terutama apabila penduduk perbatasan memperoleh tingkat kesejahteraan yang lebih layak di negara tetangga daripada di negeri sendiri. Dan ini bukan tidak mungkin akan membuat mereka mengklaim diri sebagai bagian dari masyarakat negara tetangga, sehingga dapat mengancam pertahanan keamanan masyarakat wilayah perbatasan dan keutuhan NKRI, jika tidak ada respons serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah. Kita memahami, bahwa kondisi wilayah perbatasan masih sangat memprihatinkan, terpencil dan terkebelakang. Karena itu, sudah saatnya pembangunan wilayah perbatasan tidak lagi didasarkan pada perhitungan untung-rugi secara ekonomis atau nilai investasi. Tetapi harus diletakkan dalam kerangka kedaulatan NKRI serta kesejahteraan rakyat.

Langkah apa saja yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sulut dalam upaya pemberdayaan sekaligus menjaga keamanan warganya yang tinggal di wilayah perbatasan? Langkah-langkah yang kami lakukan, pertama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Rencana Strategis Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Sulawesi Utara tahun 2011-2025, sebagai pedoman sekaligus arahan terhadap pengelolaan perbatasan jangka panjang, dengan visi: "Terwujudnya perbatasan negara di utara NKRI sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju." Kedua, dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta sasaran jangka panjang pengelolaan perbatasan, maka dilakukan reorientasi arah kebijakan dari kecenderungan inward looking ke orientasi outward looking sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga, sambil memperhatikan tiga elemen strategi, yaitu pengembangan pendekatan komprehensif dengan tiga pendekatan utamanya, yaitu pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), pendekatan keamanan (security approach), dan pendekatan lingkungan (environment approach).

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Kedua, pengembangan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) dengan melonguane dan tahuna sebagai entry point, dan ketiga pengembangan dukungan kebijakan. Ketiga, Pemprov Sulut melakukan reposisi peran strategis kawasan perbatasan, dengan menempatkannya sebagai beranda terdepan negara, sehingga senantiasa memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana, termasuk pembangunan unit fasilitas pendukung (support facilities unit), pengembangan simpul-simpul pertumbuhan, penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, serta peningkatan keamanan dan penegakan hukum. Keempat, melakukan rekonsilidasi daya dukung pengelolaan perbatasan, dengan empat elemen strategis, yaitu pengembangan sinergitas pengelolaan perbatasan, optimalisasi pemanfaatan SDA dan SDM, pengembangan sistem pelayanan khusus, dan pengembangan wawasan kebangsaan. Kelima, melakukan reformulasi basis pemikiran dan pengaturan perbatasan, melalui pengembangan basis manajemen, pengembangan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), serta pengembangan mekanisme dan komitmen. Keenam, melakukan restrukturisasi kewenangan pengelolaan perbatasan melalui penataan ulang struktur perbatasan dari pola ad hoc ke arah pola permanen dan terintegrasi. Artinya, komite-komite perbatasan yang selama ini bersifat ad hoc dan terpisah, akan lebih diefektifkan dalam koordinasi BNPP. Di samping itu, memperhatikan pembagian kewenangan pusat-daerah, sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2008, serta implementasi prinsip money follow functioan dalam APBN dan APBD. Ketujuh, melakukan revitalisasi kemitraan dan kerjasama perbatasan, melalui peningkatan kerjasama ekonomi regional dalam konsep BIMPEAGA (Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Philipina- East Asia Growth Area). Peningkatan ketahanan regional dengan menciptakan rasa

TOPIK UTAMA tenang dan aman bagi masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan investasi. Pengembangan fasilitas insentif, baik secara fiskal maupun non fiskal (infrastruktur), dan mengembangkan kemitraan pengelolaan perbatasan, dengan membangun dan memperluas kemitraan dengan semua stakeholder dan jaringan stategisnya yang memiliki misi sejalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Kedelapan, melakukan reformasi tata laksana pengelolaan perbatasan, melalui pengembangan prinsip-prinsip good governance dan penataan ulang manajemen pengelolaan perbatasan, yang difokuskan pada empat aspek. Yaitu, penataan kebijakan program, penataan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasannya, termasuk pengembangan dan pemantapan spand of control terhadap masyarakat.

Kesepuluh, mendudukan ekonomi kepulauan dalam dua strategi besar. Strategi pertama, pengembangan belt ekonomi kelautan berbasis pulaupulau kecil dan kota-kota pantai. Strategi kedua, pembangunan provinsi kepulauan dan kabupaten/kota berbasis kepulauan, serta pembangunan pulaupulau perbatasan, guna memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Kesebelas, melakukan special treatment, melalui upaya penyesuaian formula dana alokasi umum (DAU) yang mempertimbangkan luas wilayah laut dan tingkat kesulitan pembangunan di

wilayah kepulauan, serta pemantapan upaya perluasan kewenangan pengelolaan otonomi daerah wilayah kepulauan dengan dukungan dana alokasi khusus (DAK). Kedua belas, melakukan penataan wilayah kepulauan Sulut dan kawasan timur Indonesia menjadi beberapa gugus pulau (multy-cluster) berdasar potensi masing-masing wilayah, sehingga memiliki multy-gate baik untuk pelayanan lokal, regional, maupun internasional. Ketiga belas, pengembangan sister city dalam kerangka connectivity ekonomi antara pemerintah Indonesia dan Philipina. Kesepakatan ini melibatkan wilayah provinsi dan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara, seperti Kota Bitung, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro, dan Kabupaten Talaud, yang didukung dengan peningkatan pembangunan infrastruktur di beberapa pulau terluar yang strategis di kawasan perbatasan, seperti jalur transportasi laut antara Tahuna dengan Gland City, serta pembukaan jalur penerbangan antara Manado-Tahuna dengan Davao City atau General Santos City bagi optimalnya manfaat kerjasama yang bisa diperoleh. ]

Gubernur Sulut, Sinyo harry Sarundajang, saat meninjau ke pulau Miangas.

foto: Dok.Majalahtopik

Kesembilan, melakukan pengembangan daerah berbasis geostrategis dengan menjadikan Sulut mesin ekonomi baru di kawasan Asia Pasifik, dengan mainstream baru, antara lain: (1) Ekonomi transportasi dan perhubungan laut; (2) Ekonomi pelabuhan; (3) Ekonomi perikanan tangkap dan

budidaya; (4) Ekonomi pariwisata bahari; (5) Ekonomi pertambangan dan energi lepas pantai; (6) Nilai ekonomi sumber daya manusia di sektor maritim. Dalam implementasinya, maka telah disusun rencana strategis (road-map) pengembangan sistem wilayah pembangunan ekonomi yang bersinergi dan terintegrasi, membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan pintu-pintu baru (sebagai feeder) bagi kegiatan ekonomi dan perdagangan yang saling interkoneksi antara kepulauan dan daratan sebagai kekuatan ekonomi Sulut di kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia.

Pantai Lobo, di salah satu sudut pulau Miangas.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK EKSKLUSIF

H. Hildi Hamid

Sang Peletak Dasar Pembangunan KKU

utuh kesabaran dan perjuangan keras bagi seorang H. Hildi Hamid mengubah kondisi Kabupaten Kayong Utara dari daerah terbelakang menjadi daerah berkembang. Minimal sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih dulu dimekarkan di Provinsi Kalimantan Barat. Dulu, sebelum dimekarkan, Kayong Utara adalah sebuah kecamatan dari Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Setelah resmi dinyatakan sebagai kabupaten pemekaran berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2007, kondisi Kabupaten Kayong Utara (KKU) pun masih memprihatinkan. “Waktu diresmikan menjadi Kabupaten Kayong Utara, di sini hanya ada dua kantor Camat dengan kantor Penghubung. Pertokoan hanya empat, yang lain gelap semua,” kata H. Hildi Hamid, Bupati Kabupaten Kayong Utara kepada Majalah TOPIK. Hildi Hamid bersama Mohammad Said Tihi dilantik sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati KKU periode 2008-2013. Hildi Hamid memang bukan putera daerah dari tanah Kayong. Namun, kedua orangtuanya pernah tinggal di

daerah yang dijuluki Negeri Bertuah ini. Ayahnya ketika itu bekerja sebagai Sekretaris Kewedanan. Sedangkan aktivitas Ibunya selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai guru mengaji, baca tulis, dan merajut bagi yang ingin belajar kepadanya. Semua dilakukannya secara sukarela. “Kami empat bersaudara. Saya bersama adik saya mestinya lahir di sini (Kayong). Karena dulu belum ada bidan, kebetulan kakak pertama Ibu saya seorang bidan pertama di Ketapang, dan suaminya juga seorang dokter. Ketika Ibu hendak melahirkan saya dan adik saya, ia memilih melahirkan di Ketapang,” cerita Hildi Hamid yang dilahirkan di Ketapang, 19 Agustus 1954. Hildi Hamid kemudian menghabiskan masa kecil dan remajanya di Pontianak. Ia sempat menempuh pendidikan formal di SDN 6 Pontianak dan SMPN 1 Pontianak. Sesudahnya, Hildi terbang ke luar Kalbar untuk melanjutkan studi di SMAN 5 yang ditamatkannya pada 1973. Ia kemudian melanjutkan studi di Akademi Teknologi Negeri Yogyakarta. Hildi sendiri tak perlu berlama-lama menganggur selepas tamat dari akademi itu pada 1977. Karena, pada

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

tahun itu juga ia diterima bekerja di PT. Nindya Karya (BUMN) Cabang Kalbar. Hildi mengabdi di perusahaan BUMN itu dari tahun 1977-1990. Pada 1991, ia dipindahtugaskan BUMN tersebut ke kantor pusat. Namun Hildi tak sampai hitungan tahun bekerja di kantor pusat BUMN itu. Pasalnya Hildi lebih memilih mengajukan pensiun dini atau mengundurkan diri. Selepas dari BUMN itu, suami dari Diah Permata B.Sc ini sempat menduduki beberapa jabatan penting, baik di perusahaan swasta maupun perusahaan pribadinya. Hildi juga aktif di organisasi wirausaha, di kancah politik praktis, hingga pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 19992004 dari Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan (F-PKP). Konon, majunya Hildi Hamid dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara periode 2008-2013, karena ada dukungan dari Oesman Sapta Odang (Bang Oso), putera daerah Kayong yang notabene seorang pengusaha, politikus, dus mantan anggota MPR-RI. Selang dilantik sebagai Bupati KKU, Hildi pun langsung memutar otak,

TOPIK EKSKLUSIF lantaran dihadapkan pada kondisi sarana dan prasarana yang minim ketika itu. Hildi lantas mulai concern membangun sarana prasarana pemerintahan. Dimulai dengan membangun kantor DPPKAD dan Bappeda yang dilaksanakan selama dua tahun anggaran yakni 2008 dan 2009. Dua kantor tersebut sangat representatif dengan luas 900 meter persegi.

pun mulai dari masuk sampai proses belajarnya berjalan.

KKU 2013 di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, belum lama ini.

Pakaian pun ditanggung oleh Pemkab, demikian juga buku dipinjamkan langsung oleh Pemkab. Sedangkan untuk kesehatan, Puskesmas Sukadana telah dioperasikan untuk melayani pasien 24 jam, menyusul puskesmaspuskesmas lainnya seiring dijadikan sebagai medical center tersebut.

Di tahun 2010, Pemkab Kayong Utara kembali membangun kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta kantor Lingkungan Hidup yang berdiri sejajar dengan DPPKAD dan Bappeda. Semua kantor menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga tak memengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU).

Pelayanannya juga tidak dibebankan sepeser pun. Tentunya sebagai kabupaten baru, tidak berarti geliat pembangunan di KKU bukan tanpa kekurangan.

Dikatakan Ida, dalam kerangka kesinambungan program pembangunan, Kabupaten Kayong Utara diharapkan dapat memperluas skala ekonomi yang tidak hanya di sektor pertanian. Namun perlu kiranya dibangun industri hilir yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kayong Utara dengan memperkuat industri produk pertanian, perkebunan, serta perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Jika sebelumnya pembangunan infrastruktur di enam kecamatan yang membentuk KKU seret, sekarang geliat itu mulai nyata. Berbagai jaringan jalan kabupaten yang dulunya rusak atau masih berupa jalan tanah, sekarang sudah mulai diperbaiki dan terus ditingkatkan. Infrastruktur pendidikan pun mulai dibenahi. Demikian juga dengan fasilitas puskesmas yang dijadikan sebagai medical center, pustu (puskesmas pembantu), poskesdes, dan fasilitas medis lainnya.

â&#x20AC;&#x153;Salah satu objek kerja samanya adalah penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan dan pembangunan jaringan listrik. Untuk itu, Kabupaten Kayong Utara kiranya dapat ambil bagian sesuai kewenangannya bersama-sama dengan pemerintah provinsi dalam upaya merealisasikan tujuan dari kerja sama tersebut,â&#x20AC;? ungkap Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Pembangunan Ida Kartini ketika pembukaan Musrenbang RKPD

Namun diakuinya, sumber daya alam laut ini belum dapat dikelola secara optimal karena diperlukan pengelolaan yang lebih profesional baik dari kalangan pelaku bisnis maupun dari aparatur pemerintah daerah setempat. Pada tahun 2013, dilanjutkan Bupati, pemerintah daerah akan melakukan revitalisasi dan optimalisasi pada sektor perikanan melalui perencanaan pengelolaan perikanan tangkap secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilirnya. ] Syarif/Iwan/Amri/Dewi/Harian Equator foto: Dok.Humas & Protokol KKU

Selang lima tahun setelah dimekarkan, Kabupaten Kayong Utara nyatanya telah banyak perubahan yang terjadi dan dapat terlihat mata, paling tidak secara fisik.

Kemajuan serta potensi daerah yang dimiliki KKU ternyata mampu menarik perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bersama tiga provinsi lain di Selat Karimata, yakni Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau, mereka menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata.

Sementara Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mengatakan, Kabupaten Kayong Utara telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kalbar pada subsektor perikanan. Hal ini, dikatakan Bupati, tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Kayong Utara yang memiliki wilayah laut dan kepulauan yang cukup subur dan luas.

Gedung-gedung pemerintahan secara bertahap juga mulai dibangun. Intinya secara fisik geliat pembangunan mulai tampak nyata, terlebih lagi untuk dua bidang yang diutamakan berdasarkan visi dan misi bupati saat ini, yakni pendidikan dan kesehatan gratis. Ini merupakan sesuatu yang secara jujur patut diapresiasi, apalagi sebagai kabupaten yang terhitung baru. Saat ini misi pendidikan dan kesehatan gratis tampak benar-benar dirasakan, para siswa dari sekolah dasar hingga SLTA sejak tahun 2009 lalu sudah tidak dibebankan lagi pungutan apa

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK EKSKLUSIF

H. Hildi Hamid

Riwayat Hidup

Nama : HILDI HAMID Tempat & tanggal Lahir : Ketapang, 19 Agustus 1954 Jenis Kelamin : Laki - Laki Agama : Islam Istri : DIAH PERMATA, B.Sc Anak : 1. Rika Meidian, SP (Pr) 2. Reza Hilvian, SP (Lk) 3. Rifqah Vaiga (Pr) Cucu : 1. Salma, (6 bln) 2. Afiqa, (3 thn) Pekerjaan : Bupati Kayong Utara Riwayat Pendidikan : 1. Pendidikan Formal a. SDN 6 Pontianak, tamat 1967 b. SMPN 1 Pontianak, tamat 1970 c. SMAN 5 Yogyakarta, tamat 1973 d. Akademi Teknoiogi Negeri Yogyakarta, tamat 1977 2. Pendidikan Non Formal a. Management Proyek (Lembaga Management Fakultas Ekonomi) Universitas Indonesia tahun 1980) b. Program Pengembangan Eksekutif (Institusi Manajemen Prasetya Mulya) Tahun 1990 Pengalaman Organisasi : Bidang Politik : Tahun 1. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Periode tahun 1999 -2004 2000 – 2004 2. Wakil Sekretaris DPP Partai Keadilan dan Persatuan Provinsi Kalimantan Barat 1998 – 2001 3. Ketua DPP Partai Keadilan dan Persatuan Provinsi Kalimantan Barat 2001 – 2002 4. Ketua DPD Partai Persatuan Daerah Provinsi kalimantan Barat 2003 – 2008

Bidang Ekonomi Bisnis : Tahun 1. Wakil Ketua Gapensi Provinsi Kalimantan Barat 1982 – 1987 2. Wakil Ketua Gapeksindo Provinsi Kalimantan Barat 2002 – 2004 3. Ketua Kadin Kalbar Bidang Hukum Bisnis dan Perbankan 2004 – kini Bidang Olah Raga : Tahun 1. Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Provinsi Kalimantan Barat 2005 – 2008 2. Pengda PBVSI Provinsi Kalimantan Barat 2005 – 2007 3. Pengda Pertina Provinsi Kalimantan Barat 2005 – 2008 4. Pengda KKI Provinsi Kalimantan Barat 2006 – kini Bidang Organisasi Masyarakat: Tahun 1. Pengurus Ikatan Alumni Keluarga Pelajar dan Mahasiswa KalBar Yogyakarta 1977 – kini 2. Sekretaris Eksekutif Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) 1997 – 1999 3. Sekretaris Umum Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu Kal Bar 1999 – 2004 4. Pengurus MABM Provinsi Kalimantan Barat 2002 – kini 5. Penasihat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Propinsi Kalbar 2006 – kini Pengalaman Pekerjaan : Tahun 1. PT. Nindya Karya (BUMN) Cabang Kalbar 1977 – 1990 2. PT. Nindya Karya Pusat (Pensiun Dini/ mengundurkan Diri) 1991 3. PT. Bina Baraga Utama Cabang Pontianak (Kepala Cabang) 1992 – 1995 4. PT. Intra Kalimantan Utama (Projeck Manager) 1996 – 1997 5. Wira Usaha 1995 – 1999 6. PT. Citra Putra Mandiri (OSO Group) (Direktur) 2003 – 2008

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK EKSKLUSIF Diah Permata Hildi

Mengubah Skeptis Agar Peduli Kesehatan Ada sebuah ungkapan cukup terkenal yang berbunyi: ”Di belakang pria yang sukses, selalu ada wanita hebat di belakangnya.” Ungkapan ini bisa jadi benar adanya. Paling tidak kesan ini bisa dialamatkan pada Diah Permata Hildi.

abupaten Kayong Utara (KKU) yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat ini mempunyai geografi yang unik. Karena wilayahnya terdiri dari 103 pulau. Bisa dibayangkan bagaimana urusan sulitnya transportasi untuk mengunjungi daerah-daerah tersebut. Di kabupaten yang pada 26 Juni 2012 baru berusia lima tahun inilah Diah turut berjuang membantu suaminya mengembangkan daerah yang juga dikenal dengan sebutan Kabupaten Bahari. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK KKU, Diah tak segan-segan memantau langsung kegiatan PKK sampai ke pelosok desa. Salah satu konsennya adalah di bidang kesehatan dan pendidikan bagi ibu-ibu. Dirinya turun langsung ke posyandu-posyandu untuk melihat apakah pengetahuan ibu-ibu mengenai bayi sudah benar. Karena dulu, kata Diah, dia pernah menemui ada bayi umur dua bulan sudah diberikan makan oleh ibunya. “Padahal untuk bayi seumur itu baru boleh diberikan ASI eksklusif. Itu salah satu contoh saja. Kemudian masalah gizi, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Hal-hal seperti itu yang masih terus kita gerakan,” ujarnya.

Kegiatan posyandu ini memang sudah terjadwal, dan hampir di setiap kesempatan Diah turun langsung. Beberap waktu lalu, dia turun langsung di Desa Riam Berasap. Di desa ini, kata Diah, anak balita yang datang ke posyandu terdata ada 70 orang. Dari sini terlihat respon yang baik dari ibu-ibu. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya pemeriksaan terhadap balita-balita mereka. Padahal sebelumnya mereka skeptis dengan posyandu ini. Bahkan ada ucapan dari mereka: “Mengapa kita mesti ke posyandu, dari dulu anak kami tidak ke posyandu, tapi tetap sehat.” Namun lambat laun, melalui sosialisasi terus menerus, akhirnya para ibu-ibu di KKU mulai mengerti. “Kita tanamkan kepada mereka, dari hamil hingga anak mereka berumur lima tahun, sang ibu tetap harus datang ke posyandu untuk memeriksakan kesehatan dirinya maupun sang bayi,” jelasnya. Sementara untuk kegiatan baca tulis, dia mengatakan, TP PKK juga telah mempunyai jadwal tetap. Dari setiap desa mereka mendata ibu-ibu yang belum bisa membaca. Nah data yang diperoleh TP PKK, kemudian diteruskan ke dinas terkait baik untuk tingkat kabupaten maupun provinsi. Di sisi lain Diah menyadari, bahwa sang suami yang merupakan Bupati KKU bukan hanya milik dirinya atau keluarganya saja. Namun juga sudah menjadi milik masyarakat. Sebagai isteri dia harus memberikan yang terbaik. Saat suaminya bergerak melaksanakan program, dirinya termotivasi untuk membantu dengan segala kemampuan yang dia miliki. Salah satunya dengan menjalankan

dan mengembangkan 10 Program Pokok PKK. Meskipun tanpa dirinya, bupati masih tetap bisa menjalankan programnya. Namun sebagai Ketua TP PKK, Diah merasa sayang jika tidak turut serta saat bupati melakukan kunjungan kerja ke daerah. Sementara bupati bertemu masyarakat seperti kepala desa maupun masyarakat lainnya, Diah memilih mengumpulkan ibu-ibu untuk sharing atau mencari tahu apa saja yang dibutuhkan. Jadi, ke pelosok manapun suaminya berkunjung, dia tetap ikut. Namun di tengah kesibukkannya, Diah tetap menjalankan perannya sebagai seorang isteri. Dia menuturkan, sebagai pasangan suami-isteri, mereka berdua malah seperti kawan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Saling terbuka. Ini juga diterapkan pada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak patuh dan menghormati kedua orangtuanya. “Selain itu, Pak Hildi juga orangnya humoris dan supel. Jadi tidak ada resmi-resmian. Namun tata cara sebagai anak dan orang tua tetap terjaga,” imbuhnya. Untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, dia tetap melakukan tugastugasnya sebagai seorang isteri. Dari hal-hal kecil seperti melayani makan dan minumnya, tetap dijalankan. “Lakilaki itu kan senangnya diperhatikan oleh istrinya,” ujar Diah dibarengi tawanya yang lepas. Selain itu, faktor kualitas dalam menjalin hubungan tetap dijaga dengan baik. Dengan demikian, Diah yakin, jika tetap menjalankan fungsi sebagai isteri dan ibu yang baik, keutuhan keluarga akan tetap terjaga. ] (Amri/Syarif/Iwan/Dewi)

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

foto: Dok.Humas dan Protokol KKU

TOPIK EKSKLUSIF

Potensi SDA KKU

â&#x20AC;&#x2DC;Bak Mutiara Terpendam di Negeri Bertuah

ndikator pendukungnya bisa dilihat dari posisi geografis KKU yang terletak di sebelah barat wilayah Provinsi Kalbar, cukup strategis sebagai pintu perdagangan keluar masuknya arus barang dari daerahdaerah lain, utamanya melalui jalur sungai dan laut Selat Karimata. Berdasarkan data BPS Ketapang tahun 2010, terdapat 103 pulau-pulau kecil di wilayah KKU yang tersebar di tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sukadana (sembilan pulau), Kecamatan Simpang Hilir (dua pulau), dan Kecamatan Pulau Maya Karimata (92 pulau)â&#x20AC;&#x201D;sebelum Kepulauan Karimata diresmikan sebagai kecamatan pemekaran dari Kecamatan Pulau Maya Karimata pada 2011. Sejak itu, KKU terdiri dari enam kecamatan, yaitu Kecamatan Sukadana, Pulau Maya, Simpang Hilir, Teluk Batang, Seponti, dan Kecamatan Kepulauan Karimata. Memang, tidak semua pulau berpenghuni, baru beberapa pulau yang berpenghuni, seperti Pulau Maya, Pulau

Kabupaten Kayong Utara banyak menyimpan mutiara terpendam, mulai dari sektor bahari hingga agraris. Bukan hal yang mustahil daerah yang dijuluki Negeri Bertuah ini menjadi daerah maju dan berkembang. Karimata, dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya.

masing-masing jenis luas arealnya kurang dari 100 ribu hektar.

Perbandingan luas wilayah antar kecamatan, Kecamatan Simpang Hilir adalah kecamatan paling luas wilayahnya yaitu sekitar 33,69 persen terhadap total luas wilayah KKU atau sebesar 1.538,99 Km2. Sedangkan kecamatan paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Seponti yaitu hanya 3,46 persen dari total luas wilayah KKU atau sebesar 158,01 Km2.

Aktivitas masyarakat di Kabupaten Kayong Utara juga sudah menggeliat. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di KKU sekitar 4,29 persen, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 45.979 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada saat pendataan. TPAK KKU berfluktuatif antar tahun. Pada 2008 sekitar 70,13 persen meningkat menjadi sekitar 74,06 persen pada 2009, kemudian turun menjadi sekitar 72,20 pada tahun 2010. Sebaliknya tingkat pengangguran terbuka cenderung turun. Pada 2008

Dilihat dari luas formasi geologi di KKU, paling banyak dijumpai adalah formasi geologi jenis kuarter yaitu sekitar 322.040 hektar. Sedangkan jenis trias, permo karbon, intrusif dan Plutonik Basa Menengah, Efusif Tak Dibagi, serta Intrusif dan Plutonik Asam

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK EKSKLUSIF TPT tercatat sekitar 8,53 persen, menurun menjadi 5,82 persen pada 2009, dan menjadi 4,29 persen pada 2010. Secara absolut jumlah angkatan kerja (AK) di KKU dibanding tahun 2009 turun menjadi 45.979 jiwa pada 2010. Sedangkan jumlah penduduk yang tergolong ke dalam kelompok bukan angkatan kerja (BAK) secara persentase bertambah pada waktu yang sama, yaitu bertambah sekitar 9,34 persen. Fenomena ini mengindikasikan perihal yang positif, dan diduga keterlibatan penduduk usia kerja terhadap pendidikan cenderung semakin tinggi. Mutu SDM pencari kerja di KKU sekitar 41 persen berbekal ijazah Akademi, 50 persen Sarjana, dan sisanya sekitar 9 persen mengandalkan ijazah SLTA. Fenomena sosial ini mengisyaratkan ketatnya persaingan antar pencari kerja terdidik di KKU. Untuk membiayai belanja daerah, pada 2010 Pemkab Kayong Utara menghabiskan anggaran sebanyak Rp 408,88 miliar seperti yang tercatat dilaporan realisasi APBD KKU. Pada 2010, dari total pendapatan daerah sebesar Rp 364,30 miliar, PAD hanya menyumbang sebesar Rp 8,73 miliar atau sekitar 2,40 persen. Sementara Dana Perimbangan menyumbang Rp 275,31 miliar atau sekitar 75,58 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah andilnya sebesar Rp 80,24 miliar atau sekitar 22,03 persen.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM KKU, Bupati H. Hildi Hamid memprioritaskan program pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan bidang pendidikan semakin baik antar tahun yang ditandai oleh peningkatan jumlah sekolah, guru, dan murid. Pada 2010 tercatat sebanyak 1.722 orang guru di KKU yang tersebar di setiap jenjang pendidikan. Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu wilayah. Apabila rata-rata tingkat pendidikan penduduk semakin meningkat, maka kualitas SDM dikatakan relatif semakin baik. Perkembangan bidang pendidikan di KKU relatif cukup baik yang ditandai oleh peningkatan jumlah sekolah antar jenjang pendidikan dan jumlah guru serta murid antar tahun. Hal ini tidak lepas dari peran serta semua pihak baik institusi pemerintah maupun swasta, dalam hal penyediaan sarana fisik maupun non fisik. Pada 2010 jumlah sekolah negeri dan swasta menurut jenis pendidikan di

KKU tercatat sebanyak 170 sekolah. Terdiri dari 16 sekolah TK, 98 SD, 7 Ml, 32 SMP, 5 MTs, 7 SMU, 2 MA, dan 3 SMK. Peran swasta di KKU dalam bidang pendidikan menunjukkan dominasinya pada jenjang pendidikan TK yaitu mencapai 93,75 persen, Ml sekitar 85,71 persen, MTs sekitar 80,00 persen, dan MA mencapai 100,00 persen terhadap jumlah masing-masing sekolah per jenjang pendidikan. Secara umum penduduk di KKU yang bisa membaca dan menulis sekitar 88,28 persen pada 2010. Penduduk KKU memiliki kecenderungan bersekolah lebih sebentar, yang ditunjukan oleh indikator pendidikan rata-rata lama sekolah yaitu hanya sekitar 5,67 tahun pada 2010, atau cenderung memutuskan untuk berhenti sekolah ketika belum tamat SD kelas enam. Untuk jenjang pendidikan SD di KKU, pada tahun ajaran 2009/2010, beban seorang guru cenderung lebih berat, yaitu rata-rata mengajar 15 murid. Untuk jenjang pendidikan SMP ratarata mengajar 13 murid, dan rata-rata mengajar 14 murid untuk jenjang SMA. Fasilitas sekolah gratis yang diupayakan Pemerintah Daerah KKU memang hasilnya belum dapat dirasakan secara langsung. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu investasi jangka panjang. Sehingga keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dampak positifnya baru dapat dirasakan beberapa tahun kemudian atau butuh waktu jangka panjang. Skala prioritas pembangunan di

foto: Dok.Majalahtopik/Amri

Dari sisi jumlah penduduk, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010), penduduk KKU sebanyak 95.594 orang.

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan sex rasio sekitar 104. Komposisi penduduk usia muda di KKU pada 2010 cukup besar, yang ditunjukan oleh jumlah penduduk berusia antara 5-9 tahun adalah terbanyak yaitu sekitar 11,81 persen. Dengan luas wilayah sebesar 4.568,22 km2, maka setiap km2 wilayah Kabupaten Kayong Utara dihuni oleh rata-rata sebanyak 21 jiwa penduduk pada 2010.

Salah satu usaha nelayan dalam pengolahan hasil tangkapan dengan cara konvensional.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

foto: Dok.Majalahtopik/Amri

Usaha tambak ikan laut.

foto: Dok.Humas dan Protokol KKU

TOPIK EKSKLUSIF Kapal Puskesmas Apung, sarana dan prasarana kesehatan KKU yang melayani kesehatan masyarakat untuk daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan.

kepemimpinan Hildi Hamid juga disasarkan di bidang kesehatan. Tercatat puskesmas telah tersedia pada setiap kecamatan di KKU. Terdapat 1 unit sarana puskesmas keliling/apung di KKU yang khusus melayani daerah kepulauan. Bupati KKU Hildi Hamid juga terus mendorong terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan sampai tingkat puskesmas pembantu sangat diperlukan oleh masyarakat. Pada 2010, di KKU terdapat sebanyak 276 orang tenaga kesehatan yang menyebar di seluruh kecamatan. Jumlah tersebut sekitar 33,33 persen lebih tinggi jika dibanding tahun 2009 yang jumlahnya sebanyak 207 orang tenaga kesehatan. Dilihat dari sisi jumlah, tenaga kesehatan profesi keperawatan adalah paling banyak jumlahnya yaitu sebanyak 135 orang yang tersebar di seluruh kecamatan dan dinas kesehatan. Sarana kesehatan di KKU disediakan oleh pemerintah dan swasta. Andil swasta dalam penyediaan sarana kesehatan di KKU sangat berarti dalam rangka penyehatan masyarakat. Sarana kesehatan pemerintah KKU paling banyak adalah Poskesdes yang tersedia di setiap kecamatan. Jumlah Poskesdes pada 2010 adalah 30 unit sarana. Sedangkan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) jumlahnya 26 unit. Keseriusan Pemerintah Daerah KKU

dalam upaya menyehatkan masyarakat terlihat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang mudah dijangkau oleh setiap penduduk yang membutuhkan pelayanan dengan biaya berobat relatif murah seperti puskesmas, pustu, dan puskesmas keliling/apung. Sampai dengan tahun 2010, terdapat sebanyak 30 poskesdes dan 110 posyandu. Sedangkan jumlah bidan yang tersebar di seluruh kecamatan sebanyak 60 orang, dan perawat jumlahnya 135 orang. Ketersediaan tenaga kesehatan di tiap kecamatan diharapkan dapat memberikan kemudahan masyarakat Kayong Utara untuk mengakses fasilitas kesehatan. Pemerintah Daerah KKU juga terus mengupayakan agar proses persalinan para ibu hamil (bumil) dapat bantuan tenaga kesehatan, maka banyak tenaga kesehatan ditempatkan di berbagai wilayah pedesaan termasuk daerah terpencil. Hal ini dimaksudkan agar proses persalinan bumil yang ditolong oleh dukun bayi dengan cara-cara tradisional terus menurun persentasenya antar waktu seiring dengan upaya penyehatan masyarakat.

Potensi SDA

Indikator pendukung lainnya, Kabupaten Kayong Utara banyak memiliki potensi sumber daya yang

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

bila dikembangkan secara maksimal tak hanya menyumbangkan PAD tapi juga mampu memberikan nilai ekonomis bagi masyarakatnya. Sebut saja misalnya di sektor pertanian dari tanaman padi. Total produksi padi KKU sebesar 68.944 ton, menyumbangkan 5,13 persen terhadap total produksi padi Provinsi Kalbar. Produksi padi di KKU mengalami pertumbuhan yang fluktuatif antar tahun. Pada 2007 produksi padi sebesar 60.598 ton, kemudian pada 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 80.959 ton. Namun pada 2009 produksi padi menurun sebesar 30.343 ton menjadi 50.616 ton. Terakhir pada 2010 produksi padi kembali mengalami peningkatan sebesar 18.328 ton menjadi 68.944 ton dengan luas panen yang mengalami peningkatan pula sebesar 4.841 hektar menjadi 20.069 hektar. Jenis padi sawah merupakan yang mendominasi produksi padi di KKU yaitu hampir 99,36 persen dari total produksi padi, atau sekitar 68.503 ton. Sisanya padi ladang hanya sebesar 0,64 persen atau 441 ton. Kondisi ini menunjukan capaian positif hasil kerja pemerintah khususnya instansi terkait dalam upaya meningkatkan intensifikasi di bidang pertanian. Produksi padi pada 2010 di KKU menyumbang 5,13 persen terhadap total produksi padi Provinsi Kalbar, cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan produksi padi ini memposisikan andil KKU naik satu peringkat yaitu pada urutan ke-8 dibandingkan dengan 14 kabupaten/ kota se-Provinsi Kalbar. Sisi lain dari peningkatan luas panen dan produksi, ternyata tingkat produktivitasnya juga mengalami peningkatan pula, dari 33,24 Kw per hektar pada 2009 meningkat menjadi 34,35 Kw per hektar pada 2010. Jenis tanaman pangan lainnya yang mengalami peningkatan produksi pada 2010 hanya jagung yaitu produksinya mencapai 741 ton (naik 1.443,75 persen). Sedangkan untuk komoditi Ubi kayu dan Ubi Jalar mengalami penurunan yang cukup nyata, yaitu masing-masing sebesar 10,43 persen

TOPIK EKSKLUSIF dan 8,27 persen. Selain itu terdapat satu komoditi tanaman pangan yang pada 2010 produksinya sangat kecil. Padahal tahun 2009 produksinya sempat mencapai lebih dari 1 ton yaitu komoditi tanaman kacang hijau. Ubi kayu masih merupakan komoditi yang tingkat produktivitasnya paling tinggi yaitu sebesar 154,56 Kw per hektar pada 2010. Sedangkan kacang kedelai merupakan tanaman pangan dengan tingkat produktivitas terendah yaitu hanya sebesar 10 Kw per hektar. Tingginya produktivitas tanaman pangan selain tanaman padi, dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat sebagai alternatif pilihan pangan. Dengan ini diharapkan tingkat ketergantungan konsumsi beras yang tinggi sebagai makanan pokok secara bertahap dapat berkurang, yaitu dengan mengganti beras dengan tanaman pangan lainnya, walaupun sejauh ini kebutuhan beras di KKU relatif dapat terpenuhi dari hasil produksi lokal.

foto: Dok.Humas dan Protokol KKU

Selain tanaman pangan, KKU juga memiliki produk-produk pertanian lain seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman perkebunan. Khusus tanaman perkebunan sumbangannya terhadap perekonomian kabupaten masih relatif kecil dibandingkan dengan tanaman pangan. Pada 2010 produksi terbanyak untuk jenis tanaman sayuran adalah kacang panjang yaitu sebesar 64,7 ton. Sedangkan produktivas tertinggi tanaman sayuran adalah jenis sayuran

Panen Raya di Desa Sedahan, Sukadana.

tomat sebesar 134,12 Kw per hektar. Sementara produksi buah-buahan yang paling banyak selama tahun 2010 adalah buah pisang, dengan total produksi sebanyak 4.062,4 ton. Sedangkan buah durian yang menjadi salah satu komoditi unggulan di KKU produksinya hanya sebesar 6,6 ton pada 2010, menurun jauh dibanding tahun 2009 yang produksinya sebesar 1.214,3 ton.

masih didominasi oleh sektor pertanian, namun berangsur-angsur mulai digeser oleh sektor industri. Sektor industri di KKU menunjukkan tren positif dan terus berkembang sejak menjadi daerah otonom baru. Sejauh ini jenis perusahaan industri yang paling dominan adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sedangkan jenis industri kategori sedang dan besar jumiahnya tergolong sedikit.

Di sektor perkebunan seperti kelapa sawit, produksinya belum maksimal hingga tahun 2010, padahal nilai ekonomisnya semakin tinggi, struktur tanah dan ketersediaan lahan juga masih memungkinkan untuk dikembangkan guna menopang penguatan dan pemantapan perekonomian daerah wilayah pedesaan.

Pada 2010, di KKU terdapat sebanyak 104 usaha industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh wiiayah kecamatan. Kecamatan Sukadana adalah kecamatan yang memiliki industri kecil dan menegah paling banyak (25,96 persen), disusul oleh Kecamatan Pulau Maya (25,00 persen), Kecamatan Simpang Hilir (23,08 persen), Kecamatan Seponti (13,46 persen), dan Kecamatan Teluk Batang (13,46 persen).

Sementara di sektor kelautan dan perikanan, potensinya juga cukup potensial. Produksi perikanan cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama pada perikanan laut. Tahun 2010 produksi perikanan mencapai 19.771,30 ton, meningkat 7,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 18.351 ton. Produksi ini tertinggi pada perikanan laut yaitu sebesar 13.087,10 ton, sedangkan perikanan umum hanya sebesar 436,10. Kendati perekonomian wilayah KKU

Sektor industri kecil dan menengah formal di KKU pada 2010 menyerap sebanyak 769 orang tenaga kerja. Dipilah menurut jenis kelamin, sekitar 81,92 persen adalah pekerja laki-laki, dan sisanya yaitu sekitar 18,08 persen pekerja adalah perempuan. Hingga tahun 2010 dominasi pekerja laki-laki masih terdapat pada sektor industn di KKU. Moulding adalah jenis industri kecil dan menengah formal yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan untuk industri kecil dan kerajinan, jenis industri meubel kayu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding jenis industri kecil/ kerajinan lainnya. Penggunaan bahan baku dari produk lokal dinilai dapat memberikan dampak yang sangat positif dan dapat memberi nilai tambah yang optimum terhadap penduduk setempat. Hasil produksi yang dipasarkan di dalam maupun ke luar wilayah berupa barang jadi atau setengah jadi nilai jualnya lebih tinggi jika dibanding dengan produk yang belum mengalami proses pengolahan. Nilai investasi industri kecil dan menengah formal di KKU pada 2010 adalah sebesar Rp 4,57 miliar, dan nilai investasi yang paling besar adalah industri moulding yaitu sekitar 49,92 persen, reparasi kendaraan roda dua

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

foto: Dok.Majalahtopik/Amri

foto: Dok.Humas dan Protokol KKU

TOPIK EKSKLUSIF

Jembatan Bangunan sebagai sarana penghubung transportasi darat.

menyumbang sekitar 12,25 persen, sedangkan nilai investasi industri yang lainnya masih di bawah 10 persen peranannya. Diharapkan pada masa yang akan datang nilai investasi sub sektor industri yang berbasis bahan baku produksi lokal terus ditingkatkan guna menopang pemantapan perekonomian wilayah KKU. Masih dalam penggalian potensi daerah, KKU juga potensial dengan sektor pertambangan dan energi. Pada dasarnya, cukup banyak kekayaan alam berupa potensi bahan galian dan mineral yang terkandung di wilayah KKU. Kandungan mineral atau bahanbahan galian dimaksud antara lain adalah Antimoni (Sb), Bijih Besi (Fe), Emas (Au), Pasir Kuarsa, Granit, Gambut, Bauksit, Air terjun, Air Tanah, dan Mata Air. Namun, eksplorasi SDA belum maksimal dilaksanakan karena belum masuknya investor sektor ini. Pada 2010 jumlah pelanggan listrik PLN di KKU rata-rata per bulan sebanyak 9.935 pelanggan dan cenderung meningkat setiap bulannya hingga mencapai 10.140 pelanggan pada akhir Desember 2010. Produksi listrik terjual sebanyak 12.979.213 kwh dengan nilai penjualan sebesar Rp 6,97 miliar. Seiring dengan peningkatan kebutuhan energi listrik dewasa ini, pemerintah juga telah mengupayakan sumber tenaga listrik alternatif di KKU yaitu melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Solar Cell). Pada bagian lain, seiring semakin

Hotel Mahkota Kayong.

berkembangnya tingkat perekonomian masyarakat KKU, Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai pembangunan fisik sarana dan prasarana di berbagai bidang. Pembangunan dilaksanakan secara merata baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, tentunya tetap mengedepankan kebutuhan mendesak dan skala prioritas. Pada 2010, di KKU tercatat sebanyak 229 perusahaan konstruksi aktif, meningkat 83,20 persen dibanding tahun 2009 yaitu sebanyak 125 perusahaan. Sekitar 97,86 persen dari total perusahaan termasuk ke dalam Gred 2, 3, dan 4, sedangkan sisanya yaitu 2,14 persen termasuk ke dalam Gred 5. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan konstruksi tergabung dalam suatu wadah yang dikenal dengan sebutan asosiasi. Di KKU terdapat beberapa asosiasi yang aktif, di antaranya Gapensi, Aspekindo, Gabpeknas, Gapeknas, Askindo, dan lainnya. Anggota asosiasi terbanyak adalah Gapensi yaitu sekitar 18,62 persen, disusul Gabpeknas yaitu sekitar 15,43 persen, Gapeknas sekitar 13,30 persen, dan Aspekindo sekitar 12,77 persen. Tak hanya itu, sektor perhotelan/ usaha akomodasi sebagai salah satu usaha penunjang sektor pariwisata kian berkembang di KKU. Apalagi KKU banyak memiliki tempat tujuan wisata yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Beberapa tempat

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

tujuan wisata di antaranya Pantai Pulau Datuk, Pemandian Air Pauh, Wisata Alam Taman Nasional Gunung Palung, dll. Upaya pengembangan sektor pariwisata juga terus ditingkatkan, hal ini terbukti dengan peningkatan usaha akomodasi yang tersedia di beberapa wilayah kecamatan, dengan kualitas pelayanan maupun fasilitas yang berbeda antar kecamatan. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, usaha akomodasi di KKU semakin berkembang dilihat dari sisi jumlah. Usaha akomodasi digunakan oleh masyarakat utamanya untuk kepentingan berbisnis, pertemuan, petatihan, dan sejenisnya. Pada 2010 di KKU terdapat 11 usaha akomodasi dengan jumlah kamar tersedia sebanyak 75 kamar dan 88 tempat tidur (belum termasuk data Hotel Mahkota Kayong, Lubuk Baji, dan Penginapan Segar). Hotel Mahkota Kayong merupakan satu-satunya hotel berbintang di KKU. Pada 2010 jumlah wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke beberapa obyek wisata di KKU sebanyak 67.753 wisatawan domestik, dan 170 Wisatawan asing. Dibanding tahun 2009, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing pada 2010 jauh lebih banyak, walaupun jumlahnya masih Iebih rendah dibanding wisatawan domestik. Tamu domestik meningkat sekitar 97,19 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 34.442 pengunjung pada 2009.

TOPIK EKSKLUSIF Letak geografis wilayah yang berbatasan langsung dengan laut (pesisir) merupakan sisi yang menguntungkan bagi pengembangan sub sektor pariwisata di KKU. Sejauh ini lokasi wisata pantai menjadi salah satu potensi dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun asing, selain obyek wisata Gunung Palung yang menyajikan keindahan alam serta keanekaragaman hayati sebagai wisata ilmiah. Pemerintah Daerah terus berupaya memberikan perhatian Iebih terhadap pengembangan sub sektor pariwisata di KKU. Hal ini ditunjukan oleh pembangunan dan perbaikan berbagai fasilitas serta infrastruktur penunjang di lokasi pariwisata maupun akses menuju lokasi/obyek wisata. Kemajuan sub sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten, dan dampak ikutan perekonomian lainnya misalnya: suvenir produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga, transportasi, maupun jasa-jasa lainnya. Nah, untuk mendukung mobilitas masyarakat, Pemerintah Daerah KKU terus berupaya melengkapi sarana transportasi, baik darat, sungai, dan laut. Baik dalam melakukan kegiatan ekonomi atau lainnya sehari-hari di dalam maupun ke luar wilayah. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis wilayah yang dikelilingi oleh sungai dan laut. Dilihat dari banyaknya kendaraan menurut jenis angkutan, hingga tahun 2010 jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Jenis angkutan jalan raya roda empat mengalami peningkatan yang tajam yaitu sebanyak 71 unit pada 2010, begitu pula untuk angkutan jalan raya roda dua yaitu sebanyak 4.142 unit. Jumlah angkutan penumpang sungai yang tercatat pada 2010 sebanyak 21 unit yang terdiri dari speed boat 9 unit, long boat 4 unit, dan kapal motor 8 unit. Sedangkan angkutan penyeberangan ferry boat sebanyak 4 unit yang beroperasi di Pelabuhan Sungai Teluk Batang. Sebagai kabupaten baru, Pemerintah Daerah KKU terus mengembangkan dan membangun infrastruktur

termasuk jalan raya, terutama yang menghubungkan antar wilayah kecamatan. Hal ini bertujuan untuk memperlancar transportasi darat, yang nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah kecamatan. Pada 2010, panjang jalan di KKU telah mencapai 1.747,93 km, yang berkondisi baik sepanjang 227,34 km atau sekitar 13,01 persen, yang berkondisi sedang sepanjang 673,88 km atau sekitar 38,55 persen, sisanya jalan berkondisi rusak ringan dan berat. Sementara di bidang perbankan dan investasi, pada 2010 terdapat dua bank yang beroperasi di KKU, yaitu Bank Kalbar dan BRI. Keberadaan lembaga keuangan khususnya perbankan ini memang sangat diperlukan untuk efektivitas mobilitas dana masyarakat guna mendukung perekonomian produktif. Sampai akhir 2010, jumlah nasabah/penabung pada bank di KKU berjumlah 10.057 nasabah, jauh meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 yang hanya berjumlah 5.769 nasabah. Hal ini menunjukan kesadaran penduduk di KKU untuk menyimpan dananya pada bank semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah dana yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan juga mengalami peningkatan cukup nyata hingga kondisi akhir 2010 yaitu sebesar Rp 40,14 miliar. Peningkatan serupa juga diikuti oleh dana dalam bentuk deposito, jumlah deposito pada akhir 2010 mencapai Rp 5,40 miliar. Posisi kredit yang disalurkan bank juga cenderung mengalami peningkatan sepanjang tahun 2010. Sampai akhir 2010, posisi dana kredit yang disalurkan mencapai sebesar Rp 54,12 miliar. Jumlah ini naik sekitar 39,19 persen dart posisi kredit akhir 2009. Sudah bisa ditebak, dari segala potensi yang ada di KKU ini, dari tahun ke tahun pertumbuhan perekonomian di Negeri Bertuah ini akan semakin berkembang. Apalagi pada 2011 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama tiga provinsi lain di Selat Karimata yakni Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

dan Provinsi Kepulauan Riau telah menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata. â&#x20AC;&#x153;Salah satu objek kerja samanya adalah penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan dan pembangunan jaringan listrik. Untuk itu, Kabupaten Kayong Utara kiranya dapat ambil bagian sesuai kewenangannya bersama-sama dengan pemerintah provinsi dalam upaya merealisasikan tujuan dari kerja sama tersebut,â&#x20AC;? ungkap Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Pembangunan Ida Kartini ketika pembukaan Musrenbang RKPD KKU 2013 di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, belum lama ini. Dikatakan Ida, dalam kerangka kesinambungan program pembangunan, Kabupaten Kayong Utara diharapkan dapat memperluas skala ekonomi yang tidak hanya di sektor pertanian. Namun perlu kiranya dibangun industri hilir yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kayong Utara dengan memperkuat industri produk pertanian, perkebunan, serta perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sementara Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mengatakan Kabupaten Kayong Utara telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kalbar pada subsektor perikanan. Hal ini, dikatakan Bupati, tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Kayong Utara yang memiliki wilayah laut dan kepulauan yang cukup subur. Namun diakuinya, sumber daya alam laut ini belum dapat dikelola secara optimal karena diperlukan pengelolaan yang lebih profesional baik dari kalangan pelaku bisnis maupun dari aparatur pemerintah daerah setempat. Pada 2013, dilanjutkan Bupati, pemerintah daerah akan melakukan revitalisasi dan optimalisasi pada sektor perikanan melalui perencanaan pengelolaan perikanan tangkap secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilirnya. ] Syarif/Iwan/Amri/Dewi

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK EKSKLUSIF Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, memiliki beragam objek wisata. Pantai pasir putih, pantai berkarang, pantai berbatu, olahraga selancar air, snorkling, menikmati indahnya Air Terjun Bidadari, Air Terjun Air Gemuruh, dan pendakian Gunung Cabang, adalah sebagian pesona dunia dari objek wisata yang ditawarkan Kepulauan Karimata.

Pesona Syurga Dunia

Jam di tangan menunjukkan pukul 13.10 WIB, ketika Speedboat Bresoul Express tiba di Pelabuhan Sukadana. Setelah bertemu Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Kayong Utara, Drs Joni Tarigan serta Kasubag Humas Protokol dan Perjalananan Setda Pemkab Kayong Utara, Amir Hamzah S.Sos, tim TOPIK dipersilahkan beristirahat di Hotel Mahkota Kayong, sebelum akhirnya dihantar ke kantor Pemkab Kayong Utara untuk menemui Bupati KKU, H. Hildi Hamid. Bupati pun berkenan menerima kehadiran tim TOPIK, dan menjadwalkan wawancara pada malam harinya di kediaman dinas beliau. Seusai wawancara dengan Bupati malam itu, pagi harinya, Kamis, 5 April,

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Kantor Camat Karimata di Desa Pelapis.

foto: Dok.Majalahtopik/Amri

Namun jangan khawatir, ada juga pelabuhan alternatif untuk bisa sampai ke KKU bila dari Pontianak. Seperti Pelabuhan Senghi窶適etapang (Pelabuhan Sukabangun), yang dilanjutkan dengan perjalanan lintas darat untuk sampai di KKU, atau melalui Pelabuhan Rasau-Sukadana. Jika ingin lewat udara, dari Bandara Supadio (Pontianak) menuju Bandara Rahadi Oesman (Ketapang), Anda dapat menggunakan jasa angkutan pesawat berbadan kecil, berpenumpang 48 orang, dengan harga tiket sekitar Rp 500 ribu, waktu tempuh sekitar 40 menit. Dari Bandara Rahadi Oesman, perjalanan menuju Sukadana, dapat dilanjutkan dengan menyewa taksi atau mencarter kendaraan semisal Toyota Kijang dan sejenisnya.

Setelah membayar tiket seharga Rp 170 ribu per orang, pengemudi speedboat bermuatan 32 penumpang itu pun melaju, meninggalkan pelabuhan. Dengan kecepatan rata-rata 70 Km per jam, sang pengemudi mengajak para penumpang menyusuri indahnya pemandangan Sungai Kapuas dari atas speedboat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang total 1.143 Km. Di kanan-kiri sungai ini banyak tumbuh mangrove dan pohon nipah. Selama perjalanan, para penumpang hanya sekali diajak transit di rumah makan yang ada di Desa Kubu, Kecamatan Kubu Raya.

Dermaga Pulau Betok.

foto: Dok.Majalahtopik/Amri

aktu menunjukkan pukul 08.00 WIB, ketika tim TOPIK singgah di Pelabuhan Kapuas Indah, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa pagi, 4 April 2012. Speedboat Bresoul Express jurusan Pontianak-Sukadana sedang bersandar, menunggu muatan penumpang. Jasa angkutan penumpang di atas air ini hanya melayani satu kali perjalanan saja. Karena, waktu yang ditempuh dari Pelabuhan Kapuas Indah menuju Sukadana, yang merupakan Ibukota Kabupaten Kayong Utara (KKU), lumayan lama, sekitar 5 jam.

foto: Dok.Majalahtopik/Amri

Kepulauan Karimata

Perkampungan Dusun Kapak, Pulau Serutu.

â&#x20AC;&#x153;Desa Pelapis terdiri dari 400 KK, Desa Betok Jaya 340 KK, dan Desa Padang 400 KK. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di tiga desa ini sebagai nelayan,â&#x20AC;? kata Camat Kepulauan Karimata, Sukarman S.Pd. Kepulauan Karimata terdiri dari beberapa pulau kecil yang terletak di pesisir barat Kalimantan, Indonesia. Pulau yang paling besar adalah Pulau Karimata. Adapun beberapa pulau kecil yang ada Kepulauan Karimata, yaitu Pulau Serutu, Pulau Bulu, dan Pulau Surunggading. Kepulauan Karimata sendiri merupakan salah satu cagar alam laut yang dimiliki Indonesia. Pulau Karimata memiliki lima ekosistem, yaitu ekosistem hutan mangrove, hutan pantai, ekosistem hutan tropis dataran rendah, hutan tropis dataran tinggi, dan terumbu karang. Variasi ekosistem di dalam pulau ini memungkinkan adanya keanekaragaman jenis flora dan fauna yang unik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tim Survey Ekspedisi Mapala Silvagama Universitas Gajah Mada, menyebutkan bahwa Pulau Karimata memiliki potensi wisata yang menarik karena memiliki bentang alam yang unik dan memiliki ekosistem alam yang lengkap. Pulau Karimata memiliki bentang lahan mulai dari pantai, dataran rendah hingga dataran tinggi. Pulau Karimata juga memiliki sungai-sungai besar yaitu Sungai Guntong, Sungai Tayan, Sungai Beto, Sungai Are, Sungai Gelombang

Pantai di Pulau Karimata memiliki berbagai macam bentuk pantai dari pantai pasir putih yang panjang, pantai berkarang, dan pantai berbatu yang mirip seperti pantai pantai di Pulau Belitung. Musim angin utara di Pantai Pasir panjang yang terletak di Teluk Penghujan memiliki potensi untuk olahraga selancar air, karena teluk tersebut diapit oleh dua tanjung besar sehingga dapat menghasilkan ombak yang tinggi dan lumayan panjang. Pulau Karimata memiliki banyak perbukitan dan puncak tertinggi 1050 mdpl. Potensi hutan pegunungan yang meliputi berbagai tegakan hutan dan air terjun merupakan daya tarik tersendiri bagi wisata minat khusus dan petualangan. Pantai yang memiliki panorama yang indah meliputi Pantai Teluk Alam, Pantai Pasir panjang, Pantai Lising, Pantai Teluk Biang, Pantai Pualu Kepahiang, Pantai Pulau Bungkuk, Pantai Pulau Busung, Pantai Surunggading. Perbukitan Pulau Karimata memiliki potensi air terjun, seperti Air Terjun Bidadari dan Air Terjun Air Gemuruh dan Wisata pendakian Gunung Cabang yang memiliki ketinggian 1050 mdpl. Pulau Karimata juga tidak bisa dikatakan terpencil, penduduk di Desa Padang, Pelapis, maupun Betok sering berlayar ke Kalimantan atau ke Belitung. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti belanja makanan atau logistik, pakaian, kendaraan, maupun perabotan rumah tangga lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, terkadang tiap dua hari sampai empat hari sekali ada kapal warga yang pergi menyebrang menuju Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Ketapang. Walaupun hanya ada satu kapal yang pergi ke Ketapang, namun ketika kapal tersebut kembali ke Desa Padang, Pelapis, atau Betok, kapal ini membawakan titipan kebutuhan orang banyak. Penduduk di Desa Betok yang masih remaja biasanya pergi ke Belitung untuk mencari pekerjaan atau merantau. Perkembangan teknologi penduduk di pulau ini bisa dikatakan tidak ketinggalan

Aktivitas masyarakat di dermaga Pulau Padang.

foto: Dok.Humas & Protokol KKU.

dan Sungai Raya, di mana di setiap sungai dan pantai memiliki potensi Hutan mangrove yang masih alami dan banyak atraksi hewan yang dapat di saksikan secara langsung.

Air terjun Batu Pahat, Lubuk Baji.

foto: Dok.Majalahtopik/Amri

dengan menggunakan Speedboat Kayong 1 (kendaraan dinas bupati), tim TOPIK bersama dua orang dari UIâ&#x20AC;&#x201D;yang ingin membawa 60 mahasiswanya Kuliah Kerja Nyata (K2N) di Kep. Karimata dari 23 Juni-26 Juli 2012--didampingi Drs Joni Tarigan, Danramil Kepulauan Karimata Kapten E. Andi, serta beberapa staf Humas KKU, mulai menyisir pantai menuju Kecamatan Kepulauan Karimata. Kecamatan Kepulauan Karimata terdiri dari tiga desa, yaitu Desa Pelapis, Betok Jaya, dan Padang. Kecamatan Kepulauan Karimata merupakan kecamatan pemekaran dari Pulau Maya Karimata, yang diresmikan pada 27 September 2011. Pemekaran kecamatan ini semata-mata untuk memacu agar kondisinya tak lagi tertinggal.

foto: Dok.Majalahtopik/Amri

TOPIK EKSKLUSIF

Sarana transportasi wisatawan Pulau Karimata.

jaman. Tenaga listrik diperoleh dari genset yang ada di rumah sebagian penduduk. Tower sinyal telepon selular sudah ada juga di Pulau Karimata. Hanya saja kendalanya towernya kecil dan sinyal tidak kuat, serta keterbatasan waktu penggunaan telepon selular karena sumber tenaga untuk menghidupkan tower/sinyal itu memakai tenaga sel surya. Kebanyakan warga baik bapak-bapak maupun anak kecil sudah memiliki telepon selular. Ada satu lagi yaitu penggunaan GPS pada tiap kapal nelayan. Sungguh, bermalam di Kepulauan Karimata menjadi sangat pengalaman berkesan bagi tim TOPIK. Sepanjang perjalanan, baik ketika berangkat ke Kepulauan Karimata hingga kembali ke Pelabuhan Sukadana, dari kejauhan mata kami diperlihatkan oleh indahnya pemandangan pulau-pulau lain yang ada di perairan laut KKU. Di KKU terdapat 103 pulau, termasuk Pulau Karimata. ] Syarif/Iwan /Amri/Dewi

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Kayong Utara Kantor BAPPEDA.

Kantor Dinas Kesehatan.

Masjid Al-Qudsi, Masjid Agung Kayong Utara.

Kantor DPRD Kab. Kayong Utara.

Gedung Balai Nirmala.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

dalam Sketsa Pelabuhan Sukadana.

Daerah wisata Air Terjun Gemuruh.

Pantai Pelapis.

Air Terjun Gemuruh.

Aktivitas nelayan di Desa Pelapis.

TOPIK EKSKLUSIF

Bukit Batu Daya.

Pulau kecil, cikal bakal Kepulauan Karimata.

Ibu Diah Permata Hamid tinjau usaha hasil tangkap nelayan.

Sekolah Gratis yang berada di Simpang Hilir.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK OTONOMI Mayjen (Purn) Iwan Ridwan Sulanjana:

Mau Pilih Korupsi atau Apa Adanya?

foto: Dok MajalahTopik/Teddy

ertarungan memperebutkan kursi Gubernur Jawa Barat untuk periode 2013-2018 sudah mulai memanas. Waktu setahun terasa sangat singkat, mengingat masing-masing calon sudah mulai mengatur strategi untuk mencari dukungan pemilih. Masalah dukungan partai juga merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan maju atau tidaknya seorang calon. Selain itu persoalan dan kompleksitas yang ada di Jawa Barat juga tidak berbeda jauh dengan DKI Jakarta. Mulai d a r i macet, sampah sampai banjir menjadi hal yang cukup rumit untuk dipecahkan. Untuk itu dibutuhkan gubernur yang mumpuni. Untuk mengetahui hal ini lebih jelas, Gaus Kaisuku, Iwan Purnama, Syarifudin, Dewi Pujihastuti dan Fotografer Satria Setiadi dari Majalah TOPIK mewancarai bakal calon gubernur Jawa Barat Mayjen (Purn) TNI Iwan Sulanjana yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini di rumahnya beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

Anda adalah orang pertama yang menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon (balon) gubernur dari kader Partai Demokrat ke Kantor DPD Demokrat Jabar, di Jalan Maskumambang, Kamis (8/3/2012) sore. Anda juga telah menyerahkan beberapa persyaratan lain yang sudah ditentukan tim penjaringan. Bisa dijelaskan keseriusan dari motivasi Anda maju dalam pencalonan Jabar 1? Saya maju untuk menjadi gubernur Jawa Barat dengan dua pertimbangan. Pertimbangan pertama, selama saya menjadi Ketua DPD Demokrat banyak aspirasi masyarakat. Dan semaksimal mungkin saya berusaha merealisasikan aspirasi masyarakat. Artinya, dalam membangun itu tidak bisa hanya memanfaatkan dewan supaya bisa tersalurkan dengan benar, sehingga aspirasi bisa jalan. Sebab, pembangunan apapun ternyata tidak bisa dilaksanakan, karena semua

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

keputusan ada di tangan gubernur. Jadi, dari situ kesimpulannya, kalau kita mau membangun, tidak mungkin kalau hanya sebagai Ketua Partai. Kedua, karena saya juga sebagai Ketua Partai, yang istilahnya sudah memberikan sumbangsih kepada Ketua Partai dan Partai Demokrat. Tentunya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, ada hak saya di situ untuk maju. Itulah yang menjadi pertimbangan saya. Berarti saya punya hak untuk maju untuk bisa menjadi gubernur Jawa Barat. Selain itu, saya juga melihat untuk membangun Jawa Barat, manusianya juga harus kita perbaiki. Jadi, setelah saya melihat mengapa banyak hambatan di sana-sini, semua itu terhalang oleh manusianya yang memang tidak punya keinginan untuk membangun.

Apakah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Anda merasa kurang memiliki kewenangan dalam berpartisipasi membangun Jabar? Kita tidak bicara di tataran katanya. Tapi kita bicaranya adalah dukungan masyarakat. Kenapa saya membuka pendaftaran kepada semua kandidat yang lain, intinya adalah pertama, untuk memberikan nuansa kepada masyarakat bahwa Demokrat adalah partai yang menghormati kader, dan memberikan hak kepada para kader. Jadi, jangan sampai ada orang merasa saya ini kader Demokrat, tapi tidak diberi kesempatan. Dengan saya buka pendaftaran ini, maka saya memberikan kesempatan pada semua kader yang punya keinginan untuk membangun Jawa Barat. Kedua, masalah persaingan tidak saya pikirkan, karena yang memilih adalah rakyat. Rakyat akan melihat bagaimana ucapan kita masing-masing sebagai manusia, sebagai tokoh, sebagai apapun rakyat akan melihat.

Tapi bukankah itu justru membuat persaingan di antara kandidat di internal Partai Demokrat makin ketat?

TOPIK OTONOMI Jadi jangan merasa bahwa itu nanti saingan, oh..nggak. Itu bisa kita lihat nanti dari survei, sejauh mana masyarakat akan menilai kita. Kalau survei kita jeblok, kita harus tahu diri bahwa ternyata kita tidak diingini oleh masyarakat, mengapa kita harus ribut kalau tidak terpilih. Tapi, kalau memang kita baik, kita bisa tahu memang masyarakat menginginkan kita. Ketiga, bahwa yang memilih itu nanti adalah majelis tinggi, mau otakatik bagaimanapun, jika majelis tinggi bilang nol, ya nol. Artinya, kita sekarang bersaing secara sehat di antara seluruh kandidat. Sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan timnya masingmasing, disurvei, setelah itu dibawa ke majelis tinggi. Majelis tinggi yang akan menentukan, oh kita akan mengambil si A atau si B. Apakah kita akan berkoalisi, apakah kita satu paket, ya terserah majelis tinggi.

Kita tahu yang maju untuk gubernur Jawa Barat dari internal partai Demokrat ada beberapa orang. Mengapa tidak diselesaikan dulu di internal Demokrat sehingga mengerucut pada satu kandidat sehingga kandidat itu yang diusung? Yang jadi masalahnya begini, kalau dulu pemilihan gubernur itu tidak menggunakan survei. Apalagi waktu itu masih dewan yang milih. Kalau dewan kita tidak butuh survei tapi kita butuh konvensi. Kita akan lihat bagaimana prestasinya, loyalitasnya sebagai bahan penilaian. Kalau sekarang ini yang menilai adalah masyarakat. Kita sudah coba melakukan, istilahnya semacam konvensi, kita gunakan istilahnya fit and proper test pada salah satu kandidat untuk maju sebagai bupati atau walikota. Kita sudah dapatkan Mr X, ternyata surveinya misalnya jelek, ya kita mau bilang apa. Masyarakat nggak mau kok, masyarakat menilai Mr E yang lebih bagus. Dan di manapun sekarang, yang menang pilkada hampir 90 persen lebih, bahkan 95 persen, adalah yang menang survei. Jadi kenapa capekcapek saya menentukan, katakan yang terbaik Mr X, tapi begitu lihat surveinya jeblok. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah lemparkan dulu kepada masyarakat, ini calon-calon dari Partai Demokrat. Kita lihat, begitu survei menunjukkan lebih bagus calon yang

ini, kita laporkan ke majelis tinggi. Pak, ini hasil surveinya, inilah calon yang ditentukan dari Partai Demokrat.

Dari hasil survei terakhir dari semua kandidat, sebagai Ketua Partai Demokrat Anda berada di urutan ke berapa? Kita belum survei, kan baru kemarin pendaftaran. Sekarang ini kita masih punya waktu empat bulan. Jadi nanti bulan April, Mei, Juni hingga Juli. Agustus sudah pentahapan untuk pilkadanya oleh KPUD. Sehingga kesempatan kita tinggal empat bulan ini. Pada saat menjelang bulan Juli, kita survei. Setelah kita survei, di situlah kita bisa lihat posisi kita di mana, itulah yang akan dibawa ke majelis tinggi. Nanti bulan Agustus, September, Oktober, November, majelis tinggi sudah putuskan ini calonnya, pemilihannya nanti.

Tadi Anda sebutkan ada pemetaan kekuatan, di mana Walikota Bandung Dada Rosada di satu pihak dan beberapa kandidat lainnya juga. Nah, bagaimana Anda mengukur kekuatan dalam hal dukungan di antara PAC-PAC yang ada di grass root atau kalangan akar rumput kepada Anda? Tadi saya jelaskan bahwa dalam hal dukungan itu kuncinya di survei. Kemudian masing-masing kandidat kan sudah bisa mengukur diri sejauh mana mereka punya jaringan. Kalau kita mau jujur, contohnya Dede Yusuf, pasti dia sebagai pemenang sudah punya jalur sendiri. Menurut informasi, beliau masih tinggi surveinya, saya pasti di bawahnya, gitu kan. Biar saja, itulah posisi kita. Nah, sekarang masing-masing kandidat silahkan menunjukkan kemampuan masing-masing untuk dinilai. Sekarang mungkin, oh si A yang popular, tapi nanti, kalau sudah mengkrucut, setelah itu semua suara yang tadi di sini akan pindah ke Demokrat. Jadi sekarang ini para kandidat sudah punya pendukungnya masing-masing di masyarakat. Tapi bicara dukungan masyarakat, masyarakat yang mana? Misalnya dari perguruan tinggi, ya perguruan tinggi yang mana. Saya ini sudah pengalaman, masing-

masing mengklaim sudah didukung ini dan lain sebagainya. Tapi, nanti selesai disurvei hanya 0,01 persen. Jadi saya bilang, â&#x20AC;&#x153;Anda mengatakan bahwa sudah didukung oleh pesantren dan segala macam, tapi ini buktinya. Lihat nih calon kandidat lain 28 persen.â&#x20AC;? Tidak ada sejarahnya 0,01 mengalahkan 28 persen. Yang bisa mengalahkan itu kalau posisinya 5 persen selisihnya, itu pada margin error. Jadi jangan ceritera bahwa saya didukung oleh ini-itu, semua kandidat ngomongnya begitu. Padahal survei yang akan menentukan. Saya juga kalau nanti ternyata survei saya jelek, ya saya juga harus tahu diri. Bahwa ternyata memang masyarakat tidak menginginkan saya atau memang saya kurang sosialisasi. Tapi kalau melalui dewan memang tidak perlu survei, tapi konvensi, saya mengikuti saja.

Survei nanti dilakukan oleh lembaga survei apa? Nanti akan dilakukan oleh tim penjaringan di sini (DPD), selanjutnya dilakukan oleh DPP.

Untuk pertarungan memperebutkan Jabar 1, menurut informasi calon incumbent maju juga dengan segala kelebihannya. Nah, modal apa yang Anda miliki untuk memenangkan kompetisi ini? Ini kan satu teori yang saya bilang bahwa seolah-olah untuk menjadi gubernur itu harus mempunyai uang sekian puluh miliar. Jadi apa yang saya lakukan kepada masyarakat, apakah dengan uang sepertinya nanti dilakukan, kalau ya, dari mana uangnya, dan bagaimana akibatnya nanti jadi terpilih. Nanti kan sama dengan mengajarkan korupsi. Andakah ingin saya korupsi, ini akan menjadi jargon-jargon yang saya sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat milih yang mau korupsi atau apa adanya. Tadi saya katakan secara teori bahwa Tuhan di dunia ini adalah uang, yes. Tuhan di dunia ini adalah uang. Tapi jangan lupa, ada Tuhan yang di atas segala-galanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita serahkan kebenaran melawan kebatilan. Kalau terpilih, itu tugas saya atau amanah. Kalau tidak terpilih, ya itu memang bukan hak saya. Tapi saya punya konsep, ini harus kita lawan. ]

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

foto: Dok MajalahTopik/Budi R

TOPIK OTONOMI

HUT ke-293 Kota Bengkulu

Menuju Kota Masa Depan Kota Bengkulu pada tanggal 17 Maret 2012 genap berusia 293 tahun. Dalam perjalanan panjang yang dilaluinya tersebut, perubahan apa saja yang terjadi di Kota Bengkulu?

ota Bengkulu adalah salah satu kota, sekaligus Ibukota Provinsi Bengkulu. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh Kerajaan Inderapura dan Kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Bung Karno dalam kurun tahun 1939-1942, pada masa pemerintahan HindiaBelanda. Kota Bengkulu dengan luas wilayah 151,7 Km2 terletak di pantai barat Pulau Sumatera dengan panjang pantai sekitar 525 Km. Kawasan kota ini membujur sejarah dengan Pegunungan Bukit Barisan dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Di awal abad ke-17, daerah Bengkulu berada di bawah pengaruh Kerajaan Banten dan penguasa dari Minangkabau. Pemandangan jalan di Kota Bengkulu terlihat monumen Parr, dibangun tahun 1900-1940. Kedatangan orang Eropa ke Kepulauan Indonesia disebabkan oleh keinginanan

memperoleh langsung rempah-rempah dari sumber di sejumlah Negara Eropa didirikan maskapai yang tujuannya adalah mencari rempah-rempah dan menjualnya di pasar Eropa. Orang Belanda mendirikan VOC. Orang Inggris mendirikan East India Company atau Maskapai untuk Hindia Timur. Salah satu rempah-rempah yang dicari adalah lada. Lada tumbuh di bagian selatan Pulau Sumatera. Tahun 1633, VOC mendirikan Pos Perdagangan di Bengkulu, kemudian VOC mengusir Inggris dari Banten, ini memaksa East India Company tetap ingin terlibat dalam perdagangan lada. Tahun 1685, didirikanlah Pos Bengkulu atau Bencoolen dalam Bahasa Inggris, dengan tujuan mencari lada untuk melindungi pos ini. Inggris mengirimkan pasukan kecil untuk menampung pasukan tersebut dibangun suatu Benteng Fort Marlborough. Tahun 1807, Resident Inggris, Thomas Parr dibunuh. Parr diganti Thomas Stamford Raflles yang berusaha

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

menjalin hubungan damai antara pihak Inggris dan pengusaha setempat. Di bawah perjanjian Inggris-Belanda yang di tandatangani tahun 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu ke Belanda, dan Belanda menyerahkan Melaka ke Inggris dan pengusaha setempat. Namun, Belanda baru sungguhsungguh mendirikan administrasi kolonialnya di Bengkulu tahun 1868. Karena produksi rempah-rempah sudah lama menurun, Belanda berusaha membangkitkannya kembali. Ekonomi Bengkulu membaik, dan Kota Bengkulu berkembang. Tahun 1878, Belanda menjadikan Bengkulu Residentie terpisah dari Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu ‘kota kecil’ dengan luas 17,6 Km² dalam Provinsi Sumatera Selatan. Penyebutan ‘kota kecil’ ini kemudian berubah menjadi ‘kotamadya’ berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.

TOPIK OTONOMI Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu sekaligus menjadi Ibukota bagi provinsi tersebut. Namun UU tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968, setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981, Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam dua wilayah setingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah ‘Kedatukan’ dihapus dan ‘Kepemangkuan’ menjadi kelurahan.

foto: Dok MajalahTopik/Budi R

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah kotamadya daerah tingkat II Bengkulu terdiri atas dua wilayah kecamatan definitif dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 144,52 Km² dan terdiri

atas empat wilayah kecamatan, 38 kelurahan, serta 17 desa.

Wajah Kota Bengkulu Kini

Kota Bengkulu pada tanggal 17 Maret 2012 genap berusia 293 tahun. Tahun ini, tema HUT yang diusung yaitu: “Dengan Hari Jadi Kota Bengkulu menjadi kota masa depan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim dengan titik tekan ekonomi kreatif berlatar pendidikan, jasa kesehatan dan jasa perdagangan. Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-293 Kota Bengkulu dilangsungkan upacara bendera di halaman Kantor Walikota Bengkulu. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Walikota Bengkulu, H. Ahmad Kanedi, SH,MH. Sedangkan komandan upacara dipimpin langsung Camat Kecamatan Teluk Segara, Chairul Saleh, SH. Walikota Bengkulu, Ahmad Kanedi dalam amanatnya mengatakan, memperingati Hari Jadi Kota Bengkulu bukan hanya sekadar sebuah refleksi sejarah. Dalam perjalanan panjang yang dilalui tersebut, langkah-langkah kegiatan apa saja yang telah berhasil dilaksanakan. Kalaupun masih ada kendala, kendala apa yang dihadapi. “Keberhasilan yang telah dicapai tentunya menjadi kebanggaan sekaligus menjadi tantangan yang harus kita hadapi dan direspon positif,” kata Ahmad Kanedi. Dalam melaksanakan dan mengamankan pembangunan, Ahmad Kanedi

menekankan, harus dibangun kebersamaan dalam suatu visi untuk melaksanakan setiap derap pelaksanaan pembangunan, sehingga menjadi kota maju, mempunyai daya tarik, aman dan nyaman, serta menjadi kebanggaan. “Bukan hanya bagi warga Kota Bengkulu saja, akan tetapi menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Bengkulu,” ujarnya. Seiring dengan perjalanan panjang Kota Bengkulu dan proses pembangunan yang dilakukan Kota Bengkulu, menurut Ahmad Kanedi, Kota Bengkulu mengalami perubahan yang cukup signifikan ke arah kemajuan. Melalui pembangunan fisik dan infrastruktur yang dilakukan telah menghasilkan sarana prasarana perkotaan, sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Memperlancar mobilisasi arus barang dan jasa, munculnya pusatpusat pasar, pertokoan, dan pusatpusat pembelanjaan. Dikatakan Walikota, tidak bisa dipungkiri lagi berbagai langkah dan kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu, telah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu Menteri Koperasi dan UKM RI telah meresmikan produk Ovop (One Village One Product), Sirup Kalamansi yang juga sebagai produk percontohan Ovop Nasional. Menurut Walikota, dengan hadirnya produk Sirup Kalamansi di Bengkulu telah membawa kehidupan serta perkembangan ekonomi kerakyatan di masyarakat, khususnya koperasi semangkin eksis dan percaya diri dalam memajukan ekonomi kerakyatan. Langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Bengkulu hingga saat ini sekaligus ingin membuktikan eksistensinya dalam membawa masyarakat Bengkulu menuju masyarakat yang bermartabat serta produktif dalam kehidupannya. Lebih dari itu, melalui program Tiga pilar ( ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan gratis) yang diusung Pempkot Bengkulu di bawah kepemimpinan Ahmad Kanedi saat ini, menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat menengah ke bawah, sekitar 60 persen, dan 40 persen berada pada tingkat ekonomi mampu.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Ahmad Kanedi menambahkan, program pendidikan gratis yang telah dilaksanakan hingga saat ini, dijadikan pendidikan bersubsidi bagi orang-orang tidak mampu, selain juga diberikan beasiswa. Sehingga mereka merasa aman untuk bersekolah dan memiliki sekolah unggul atau sekolah favorit antara orang yang mampu dan tidak mampu. Lebih jauh dikatakan Ahmad Kanedi, dalam dekade empat setengah tahun terakhir ini pembangunan di berbagai sektor telah menunjukan hasil yang cukup baik. Dari tiga pilar pembangunan yang sudah dilaksanakan dijadikan icon pembangunan Kota Bengkulu. â&#x20AC;&#x153;Untuk itu saya tekankan kepada seluruh aparat di kota ini agar menyatukan langkah dan sinergi program untuk mendukung suksesnya tiga pilar,â&#x20AC;? kata Ahmad Kanedi. Melalui program Tiga Pilar ini, saat ini Kota Bengkulu memiliki Human Development Indeks ( IPM) 77,64 lebih tinggi dari rata-rata IPM Nasional. Mengakhiri sambutannya Walikota Bengkulu, H. Ahmad Kanedi, mengajak seluruh SKPD di Kota Bengkulu melalui tupoksinya dapat mensinkronkan kegiatan dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan tiga pilar pembangunan. Upacara bendera ini diikuti seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, seperti kepala dinas/badan, unsur Muspida, Ketua DPRD Kota Bengkulu, para pelajar, TNI/Polri, serta tokoh masyarakat, tokoh adat/agama, dan pimpinan ormas.

foto: Dok MajalahTopik/Budi R

TOPIK OTONOMI

Setelah melaksanakan upacara bendera, Walikota Bengkulu, H. Ahmad Kanedi beserta unsur Muspida tiba di kantor DPRD Kota Bengkulu, berlokasi di Desa Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu. Selanjutnya Walikota Bengkulu meresmikan Gedung DPRD yang baru selesai dibangun, ditandai dengan penandatanganan prasasti, disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Drs. H. Asnawi Abdul Lamat, MSi mewakili Gubernur Bengkulu. Selanjutnya rombongan melakukan penanaman pohon di sekitar lokasi Gedung DPRD Kota Bengkulu. Usai penanaman pohon, Walikota dan tamu undangan lainnya mengikuti Rapat Paripurna kedelapan masa sidang ke satu tentang Hari Jadi Kota Bengkulu ke- 293 tahun 2012 dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bengkulu, Sawaludin Simbolon, S. Sos dan dihadiri 26 anggota dewan berlangsung di Gedung DPRD Kota Bengkulu. Selanjutnya Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, Selupati SH, membacakan surat- surat masuk berupa ucapan dari berbagai pihak berkaitan dengan Hari Jadi Kota Bengkulu ke-293.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Dalam kata sambutannya Walikota Bengkulu, H. Ahmad Kanedi mengatakan, kawasan Bentiring nantinya akan dirancang menjadi pusat kota yang baru. Hal ini ditandai dengan telah diresmikannya Gedung DPRD Kota Bengkulu yang saat ini telah ditempati. Tahun ini, Walikota Bengkulu menambahkan, akan dilanjutkan rehab dua gedung, yakni gedung Kantor Pekerjaan Umum dan gedung Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bengkulu, dan anggarannya sudah disiapkan. Ke depan, kata Walikota, kawasan ini akan dijadikan pusat perkantoran termasuk pembangunan kantor walikota. Dijadikannya kawasan Bentiring sebagai pusat perkantoran diharapkan mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Walikota mengajak semua pihak yang ada di Kota Bengkulu bersama-sama mewujudkan Kota Bengkulu sebagai kota masa depan. Rangkaian HUT ke-293 Kota Bengkulu pun semakin semarak dengan dilangsungkannya prosesi adat Nasi Jambar Kunyit. ] Budi Raharjo.

TOPIK OTONOMI Gedung Balai Adat Bengkulu

Wadah Pemersatu Masyarakat Bengkulu

foto: Dok MajalahTopik/Budi R

Gedung Balai Adat Bengkulu yang megah telah diresmikan oleh Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, SH, MH. Gedung ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti acara seminar, resepsi pernikahan, tempat pertemuan, dan lain-lain. Lebih dari itu, dapat dijadikan wadah pemersatu masyarakat Bengkulu.

serta mencerminkan budaya maju masyarakat yang ada di Kota Bengkulu. Peresmian Gedung Balai Adat Bengkulu yang berbarengan dengan HUT Kota Bengkulu ke-293, yang jatuh tanggal 17 Maret 2012. Menurut Walikota Bengkulu, HUT Kota Bengkulu ke-293 tahun ini mengambil tema: “Kita wujudkan Kota Bengkulu menjadi kota masa depan yang berkelanjutan dan ketahanan iklim dengan titik tekan ekonomi kreatif berlatar pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa perdagangan.” Ahmad Kanedi mengatakan, “Seiring dengan nama Balai Adat Bengkulu, mari kita satukan pemikiran dan persepsi untuk kemajuan Kota Bengkulu. Urusan nama tidak menjadi permasalahan, yang terpenting apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat Kota Bengkulu.” Gedung Balai Adat Bengkulu ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti acara seminar, resepsi pernikahan, tempat pertemuan, dan lain-lain. Seiring dibangunnya Gedung Balai Adat Bengkulu dengan anggaran tidak sedikit ini, Walikota Bengkulu mengajak seluruh elemen yang ada di Bengkulu untuk manfaatkan dan menjaga kelestariannya, sehingga nilai estetika dari gedung tersebut tidak lenyap dan memudar di kemudian hari.

empat terjadi perdebatan sengit untuk pemberian nama Gedung Balai Adat ini, mulai dari pengurus Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu hingga Walikota Bengkulu. Versi walikota menghendaki gedung ini diberi nama Gedung Balai Adat Fatmawati, sedangkan Ketua BMA Kota Bengkulu menghendaki nama Gedung Balai Adat Bengkulu. Belakangan, akhirnya walikota menyetujui nama Gedung Balai Adat Bengkulu. Pembangunan Gedung Balai Adat Bengkulu diresmikan oleh Walikota

Bengkulu, H. Ahmad Kanedi, SH, MH, ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan langsung Gubernur Bengkulu yang diwakili Asisten 1 Pemda Provinsi Bengkulu, Drs H. Sumardi, MM, para unsur Muspida, kepala dinas, kepala badan, camat seKota Bengkulu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur pemuda. Dalam kata sambutannya Walikota Bengkulu, H. Ahmad Kanedi mengatakan, dengan selesainya pembangunan Gedung Balai Adat Bengkulu merupakan langkah maju masyarakat Kota Bengkulu,

Masih menurut Walikota, Gedung Balai Adat Bengkulu ini merupakan ciri dari masyarakat Bengkulu. Setelah diresmikan, akan diserahterimakan apabila ornamen adat di dalam maupun di luar gedung sudah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, akan dibentuk tim khusus yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Musyawarah Adat Kota Bengkulu, untuk menindaklanjuti sehingga gedung menjadi wadah pemersatu bagi semua elemen masyarakat di Kota Bengkulu. Sementara itu, “Dinamika yang bermunculan dalam mengiringi proses pembangunan balai adat ini, merupakan cerminan kepedulian semua pihak, yang pada gilirannya menjadikan wadah ini lebih bernilai dan bermartabat, sebagaimana kita meletakkan adat istiadat di daerah kita,” ujar Ahmad Kanedi. ] Budi Raharjo.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK OTONOMI

Agar Masyarakat Benteng Dapat Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, masih membutuhkan tenaga medis dan non medis sebanyak 543 orang. Upaya pemenuhan tenaga dan fasilitas kesehatan terus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah.

alam rangka menurunkan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, diperlukan peralatan kebidanan, baik yang berada di Puskesdes maupun di Puskesmas Non Perawatan dan Puskemas Perawatan. Karena, sesuai kriteria kesehatan, ibu-ibu yang ingin melahirkan harus dilayani oleh tenaga kesehatan, seperti tenaga bidan dan fasilitas kesehatan yang standar, seperti vacom, apabila ada kesulitan saat melahirkan serta peralatan USG.

Dokter Spesialis atau PPDS,â&#x20AC;? ujar Hendarini seraya menambahkan, sejauh ini Pemkab Benteng masih membutuhkan sebanyak 543 orang tenaga medis dan non medis, bukan tenaga PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Disinggung ketersediaan tenaga dokter, Hendarini mengatakan, memang di Bengkulu Tengah masih kekurangan dokter, terutama dokter spesialis. Padahal, sergahnya, untuk Rumah Sakit Umum type D, seharusnya mempunyai dokter spesialis (minimal) dua orang. Dan sesuai dengan program kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, dibutuhkan tenaga dokter spesialis kandungan, spesialis bedah, dan tenaga kebidanan.

Selain itu, tambah Hendarini, gedung Rumah Sakit Umum yang ada di Bengkulu Tengah saat ini fasilitasnya masih sangat kurang, terutama dari peralatan-peralatan medis. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun ini akan membangun Rumah Sakit Umum di Desa Durian Demang, Kecamatan Taba Penanjung.

â&#x20AC;&#x153;Sementara untuk pemenuhan tenaga dokter gigi, sudah disekolahkan tenaga medis dalam Program Pendidikan

foto: Dok MajalahTopik/Budi R

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, Hendarini, B.Sc, S. Sos, ketika ditemui TOPIK di ruang kerjanya menyebutkan, saat ini di Kabupaten Benteng terdapat dua Puskesmas Perawatan dan 18 Puskesmas Non Perawatan. Tahun 2012 ini, kata Hendarini, akan dikembangkan Puskesmas Perawatan, yaitu

di Kecamatan Pagar Jati, sehingga dapat menerima rujukan pasien dari Puskemas Lubuk Unen, Puskesmas Arga Indah, Puskesmas Sekayun, dan Puskesmas Pematang Tiga, karena posisinya sangat jauh di pelosok dalam.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Pada bagian lain Hendarini mengemukakan bahwa kasus flu burung yang sedang mewabah di Kota Bengkulu membuat masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi cemas dan takut daerahnya terserang wabah tersebut. Untuk meminimalisir serangan wabah flu burung, Dinas Kesehatan

TOPIK OTONOMI foto: Dok MajalahTopik/Budi R

bekerjasama dengan Dinas Peternakan Bengkulu Tengah mengimbau kepada masyarakat ketika ada unggas yang mati mendadak, segera memberitahu Puskesmas terdekat untuk segera dilakukan pendeteksian apakah unggas tersebut terserang flu burung atau tidak. Hendarini menekankan, “Untuk mengatasi ancaman flu burung, masyarakat harus proaktif dan meningkatkan koordinasi, jika menemukan ayam atau unggas mati mendadak.” Hendarini juga sudah menyampaikan kepada seluruh petugas kesehatan melalui Kepala Puskesmas apabila ada pasien sakit dengan gejala sesak napas disertai demam dengan panas mencapai 38 derajat celcius, tenggorokan terasa sakit, dan dia habis kontak dengan hewan atau unggas mati mendadak, harus segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mempunyai fasilitas ruangan dan peralatan lengkap sehingga pasien dapat tertolong. Ketika ditanya berapa besar anggaran yang diterima Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah untuk puskesmas di daerah, Hendarini merincikan, besaran biaya operasional kesehatan per puskesmas rata-rata Rp 75 juta per tahun. Namun, ada juga yang menerima Rp 60 juta sampai Rp 100 juta lebih. “Karena, semuanya tergantung banyaknya desa dan jumlah posyandu yang dikelola oleh puskesmas tersebut,” jelasnya. Kendati demikian, diakui Hendarini, dari jumlah rata-rata biaya operasional kesehatan yang diterima, terbilang masih kecil, karena promosi kesehatan (promkes) itu lebih baik mencegah dari pada mengobati. Sebut saja dana yang diterima Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah untuk program kesehatan di 2011, hanya Rp 1,2 milliar. “Di tahun 2012 ini, ada peningkatan, yaitu sebesar Rp 1,7 milliar,” bilang Hendarini. Hendarini pun berharap ada peningkatan dana biaya operasional puskesmas, rata-rata mencapai Rp 150 juta per tahun. Namun, sergahnya, penambahan biaya operasional

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah, Hendarini, B.Sc, S. Sos.

puskesmas tersebut juga harus diimbangi dengan pembenahan SDM-nya. “Jangan hanya menerima dana besar, tapi SDM-nya belum dibenahi. Karena, dikhawatirkan akan ada kebocoran-kebocoran, yang akan jadi bumerang kita sendiri,” imbau Hendarini. Adapun dana operasional kesehatan tersebut, disebutkan Hendarini, yaitu ditujukan untuk menunjang program kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, dan pengendalian penyakit. Sementara itu, dalam upaya meringankan beban biaya perobatan bagi masyarakat, pemerintah pun telah mengeluarkan program pelayanan kesehatan melalui kartu Jamkesmas, Jamkesda, dan Jampersal. Nah, bagi ibu hamil, baik dari keluarga miskin maupun keluarga mampu, dapat menggunakan fasilitas dana Jampersal, sehingga nantinya ibu hamil tidak dipungut bayaran, asalkan melahirkannya di tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Menurut Hendarini, kematian ibu hamil saat melahirkan disebabkan pemeriksaan tidak rutin, kurang gizi, dan risiko usia ibu yang melahirkan. “Usia 20 tahun itu risiko melahirkannya rendah, dan di atas 35 tahun risikonya

tinggi,” jelasnya. Selain itu, melahirkan lebih dari tiga anak serta ibu hamil yang mengalami hipertensi juga termasuk resiko tinggi. Diharapkan, bagi ibu hamil dapat memeriksakan kehamilannya sebanyak empat kali selama masa kehamilan. Dan melahirkannya dengan tenaga kesehatan yang profesional, dalam hal ini bidan desa yang sudah ditempatkan di masing-masing desa di wilayah Bengkulu Tengah. Hendarini kemudian berharap kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, sesuai Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dalam Pasal 107 bab 15 tentang Pembiayaan Kesehatan, agar besaran anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal lima persen dari anggaran belanja negara di luar gaji. Sedangkan besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dialokasikan minimal sepuluh persen dari belanja daerah di luar gaji. Selain masalah kesehatan, Hendarini juga menyinggung soal pentingnya layanan pendidikan di Bengkulu Tengah. “Pendidikan dan kesehatan itu sangat penting. Ini merupakan dasar daripada pembentukan sumber daya manusia. Apabila dana pendidikan dapat dipenuhi atau dialokasikan sebesar sepuluh persen, toh belum semuanya tercukupi. ] Budi Raharjo.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK OTONOMI

etelah dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, H. Suryanto, SH merasa kaget dengan keberadaan dan kedudukan kantor Kejari Bengkulu yang memiliki tanah dan bangunan sangat luas. Penjelasan dari staf Kejari Bengkulu mengungkapkan bahwa tanah beserta bangunan tersebut hasil tukar guling dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, kantor Kejari Bengkulu berlokasi di area rumah Kediaman Bung Karno (Presiden RI pertama). Dikarenakan Pemerintah Provinsi Bengkulu akan membangun gedung Persada Bung Karno, disepakati tukar guling dengan eks gedung asrama perawat milik Pemerintah Provinsi Bengkulu. Menurut Suryanto, hingga saat ini tanah beserta bangunan belum menerima sertifikat aslinya. Mengetahui kondisi seperti itu, Suyanto kemudian membuat surat yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Gubernur Bengkulu, untuk kejelasan setifikat tanah tersebut. Suryanto sangat mengharapkan secepat mungkin sertifikat tanah ini segera diterbitkan. Sertifikat ini sangat penting, salah satunya sebagai pertimbangan kelengkapan administrasi. “Jika sertifikat ini belum dimiliki, DIPA yang dibangun di Kejari Bengkulu tidak akan terlaksana, dan dananya kembali ke pusat dengan alasan belum memiliki status sertifikat,” kata Suryanto. Di tengah persoalan kepengurusan sertifikat tersebut, Budi Raharjo (Kepala Perwakilan Majalah TOPIK Bengkulu) berkesempatan mewawancarai Kajari Bengkulu kelahiran Yogyakarta, 12 Maret 1956, ini seputar penegakan hukum di Kota Bengkulu. Berikut petikan wawancaranya:

Sejak menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, skala prioritas apakah yang Anda programkan untuk pembangunan penegakan hukum di wilayah hukum Kejari Bengkulu? Prioritas yang saya programkan untuk pembangunan penegakan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri

H. Suryanto, SH

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu

Menegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu Bengkulu yakni, kejahatan korupsi, kejahatan penyalahgunaan narkoba, kejahatan premanisme, kekerasan terhadap anak dan perempuan (termasuk di dalamnya tentang aturan perlindungan anak), dan kejahatan lalu lintas.

Presiden telah mengeluarkan amanat Inpres No 1/2010) dalam penuntasan perkara-perkara korupsi. Bagimana Kejari Kota Bengkulu melaksanakan amanat Inpres tersebut? Menindak lanjuti amanat Inpres No. 1 Tahun 2010 dalam penuntasan perkara–perkara korupsi, Kejaksaan Negeri Bengkulu giat dan tanggap

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

melakukan penyidikan dan proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi tanpa pandang bulu, tanpa ragu–ragu melakukan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara serta aset negara, dan pelaksanaan eksekusi yang cepat. Penanganan pengembalian kerugian keuangan negara, perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (Whistleblower atau Justice Collaborators) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Kemudian, mengirim para jaksa–jaksa untuk mengikuti Diklat Pendidikan/Pelatihan dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.

TOPIK OTONOMI Langkah-langkah apa saja yang Anda tekankan kepada para jaksa di lingkungan Kejari Bengkulu untuk mewujudkan amanat Inpres No 1 Tahun 2010 tersebut?

pada ketentuan, peraturan, Juklak yang dikeluarkan oleh MENPAN yaitu, Peraturan MENPAN No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Bengkulu) pasca bencana. Dugaan penyimpangan dana Tabot Anggaran tahun 2011, dan pembangunan tiga gedung Kantor, milik Pemda Kota Bengkulu.

Langkah–langkah yang saya tekankan kepada para jaksa di lingkungan Kejari Bengkulu untuk mewujudkan Amanat Inpres No. 1 Tahun 2010, yakni: Melakukan Pengawasan Melekat (Waskat) maupun Pengawasan Fungsional (Wasnal) kepada para jaksa. Jaksa harus benar–benar serius dalam menangani perkara, menyelesaikan hingga tuntas atau tepat waktu dalam menyelesaikan kasus perkara, baik korupsi maupun perkara pidana lainnya. Jaksa harus memiliki etos kerja yang tinggi dan bertanggung jawab. Siapapun yang terbukti bersalah, harus diproses secara hukum dan tidak akan membeda–bedakan/ diskriminasi.

Kejari Bengkulu juga memodernisasi birokrasi Kejaksaan dengan optimal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mengembangkan budaya, nilai kerja, dan prilaku pegawai kejaksaan yang positif. Mengadakan penyegaran dan meningkatkan kualitas suber daya manusia. Mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif. Kemampuan memberikan pelayanan yang prima, serta peningkatan kesejahteraan pegawai.

Kasus apa yang saat ini paling menyita waktu Kejari Bengkulu?

Bagaimana pula dengan implementasi penerapan reformasi birokrasi di lingkup Kejari Bengkulu di bawah kepemimpinan Anda? Implementasi penerapan birokrasi di lingkup Kejaksaan Negeri Bengkulu, yaitu: Pelaksanaan Program Reformasi Kejaksaan berpedoman

Kasus yang saat ini paling menyita waktu Kejaksaan Negeri Bengkulu yaitu kasus korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan Provinsi Bengkulu dengan terdakwanya Gubernur Non aktif Agusrin M Najamudin.

Perkara-perkara apa saja yang hingga saat ini sedang ditangani Kejari Bengkulu?

Dari perkara-perkara tersebut, berapa perkara yang masih dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan sudah divonis di pengadilan?

Perkara–perkara penting yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu, di antaranya kasus korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan Provinsi Bengkulu, dengan terdakwa Gubernur Non aktif Agusrin M Najamudin. Pembebasan lahan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu. Peningkatan jalan hotmix (Jalan Merapi dan Jalan Dempo

Perkara yang masih dalam tahapan penyidikan, yaitu dugaan penyimpangan dana Tabot anggaran 2011. Perkara yang masih dalam penuntutan, yaitu pembebasan lahan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu. Sementara perkara-perkara yang sudah vonis adalah, pertama, kasus korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan Provinsi Bengkulu,

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK OTONOMI dengan terdakwa Gubernur Non aktif Agusrin M Najamudin. Kedua, pembangunan tiga gedung kantor milik Pemkot Bengkulu, terdakwa Syarifudin, Ali Berti, Winarkus, Samudin, sedangkan atas nama Fajar lina masih diperiksa Makamah Agung, dan belum putus.

Sejauh ini apakah program peningkatan kinerja para jaksa itu menerapkan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment)? Iya, peningkatan kinerja para jaksa menerapkan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Bagaimana rincian reward dan punishment (mungkin ada statistiknya) yang telah dilaksanakan di lingkungan Kejari Bengkulu?

Melakukan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap jajaran sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan berpedoman pada kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan. Saya mengevaluasi kinerja bawahan dengan rutin memeriksa laporan bulanan masing–masing bidang, memantau kinerja para jaksa dan TU, serta memberikan motivasi–motivasi yang baik memberikan solusi–solusi terhadap kendala yang dihadapi.

saat ini jumlah jaksa yang ada sudah cukup memadai, efisien dan efektif untuk menangani perkara–perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Bengkulu.

Bagaimana rasio antara volume kerja dan jumlah jaksa di Kejari Bengkulu?

Siapa jaksa idola Anda?

Rasio volume kinerja dan jumlah jaksa di Kejaksaan Negeri Bengkulu, hingga

Bagaimana kisahnya Anda menjadi jaksa? Karier saya sebagai jaksa diawali menjadi Capeg (calon pegawai -red) pada Kejaksaan tanggal 1 Maret 1985. Diangkat menjadi PNS tanggal 1 September 1986, dan menjadi jaksa tanggal 25 November 1989.

Jaksa yang menjadi Idola saya, yaitu mantan Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh, Baharudin Lopa, Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendi. ]

Reward maupun punishment yang diberikan ditentukan oleh keputusan Pimpinan/ Kejaksaan Agung, melalui laporan atau surat yang dikirimkan ke Kejati dan diteruskan ke Kejaksaan Agung. Kami merekomendasikan hukuman yang tegas jika dalam pemeriksaan terbukti ada aparat Kejaksaan yang melakukan penyalahgunaan jabatan atau wewenang.

Langkah apakah yang Anda lakukan agar kinerja para jaksa mandiri dan otonom, setidaknya tidak terpengaruh dengan rayuan oknum makelar kasus (markus)? Langkah yang dilakukan agar kinerja para jaksa mandiri dan otonom dan agar tidak terpengaruh rayuan oknum makelar kasus yakni: menerapkan pengawasan melekat dengan ketat, memberi pengarahan, tegas, disiplin, rutin melaksanakan siraman rohani berupa ceramah agama agar terbekalinya para jaksa dan para pegawai Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk tidak terpengaruh bujukan dalam menegakkan hukum yang adil.

Dengan mekanisme kerja jajaran Kejaksaan yang sudah baku, pada akhirnya, atasan juga bertanggung jawab atas kinerja bawahan. Bagaimana Anda mengevaluasi hal ini di lingkungan Kejari Bengkulu?

BIODATA Nama Tempat/Tgl Lahir Golongan Isteri Anak

: H. Suryanto, SH : Yogjakarta, 12 Maret 1956 : Jaksa Utama Pratama (Iv/B) : Siti Zulaikhah (PNS) : - Andika Rachmad Saleh, SH (Dinas Perhubungan Magelang). - Nur Eni Syarah Selida, S. SI (Sarjana Sains). Mengambil S2 Jurusan MPPDAS (Magister Pengelolaan Perencanaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai di UGM). Riwayat Karier: - ASDATUN Sulawesi Tengah. - Sarjana Hukum Universitas Islam Indonesia. - Menjadi Jaksa di Jawa Tengah tahun 1989. - Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejari Mungkid 1991. - Kasubsi Datun Tindak Pidana Khusus Kejari Mungkid 1997. - Jaksa Fungsional Kejari Bantul. - Kasi Datun Bantul Jogjakarta tahun 2000. - Kajari Banyumas tahun 2006. - Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Palu Sulteng tahun 2008. - Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu- sekarang.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

“Kursi Baru” Kombes Yohanes Bernandus Kapolda Bengkulu, Brigjen Drs Burhanuddin Andi MH, melantik Kombes Yohanes Bernandus Gebana Prastyawan sebagai Waka Polda Bengkulu, menggantikan posisi Kombes Drs Umar Septono.

ajaran Kepolisian Daerah Bengkulu melakukan serah terima jabatan dari Waka Polda yang lama, Drs Umar Septono, kepada Waka Polda baru, Drs Yohanes Bernandus Gebana Prastyawan yang berlangsung di Aula Mapolda Bengkulu, Selasa, 13 Maret 2012. Kapolda Bengkulu, Brigjen Drs Burhanuddin Andi MH, menjelaskan, serah terima jabatan merupakan hal yang biasa terjadi di jajaran kepolisaian, karena jabatan itu merupakan sebuah amanah yang sifatnya sementara. Alih tugas dan alih jabatan dalam setiap organisasi ataupun kesatuan merupakan suatu hal yang pasti terjadi. Alih tugas ini merupakan kebijakan pimpinan Polri dengan tujuan agar organisasi ini tetap berjalan dinamis. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada pejabat yang dialih tugaskan untuk mengembangkan karier dan pengetahuan yang dimilikinya serta kepentingan organisasi. Kapolda Bengkulu menjelaskan bahwa jabatan Waka Polda merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Waka Polda bertugas membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas–tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda. Dia juga memimpin Polda tatkala Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya. “Jabatan Waka Polda merupakan jabatan yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan pencapaian tugas Polda Bengkulu secara umum,” jelas Burhanuddin. Selanjutnya Kapolda Bengkulu atas nama seluruh personel Polda Bengkulu

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian pejabat lama Kombes Drs Umar Septono selama satu tahun enam bulan. “Saya ucapkan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Dikmas Korlantas Polri, sekaligus dalam rangka mengikuti pendidikan Lemhannas di Jakarta,” kata Kapolda Bengkulu. Tak lupa, Kapolda juga mengucapkan selamat datang kepada Waka Polda yang baru, Kombes Drs Yohanes Bernandus Gebana Prastyawan. Kapolda percaya, dengan pengalaman tugasnya selama ini, dan berbekal ilmu pengetahuan yang telah dimiliki Yohanes, akan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh pejabat lama, serta dapat meningkatkan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Polda Bengkulu. Di kesempatan yang sama, Kapolda Bengkulu, Brigjen Drs Burhanuddin Andi MH, melantik dan mengambil sumpah jabatan Karo Rena Polda Bengkulu yang baru, Kombes Drs Soesanto, menggantikan pejabat lama, Kombes Drs Rudy Indrayana SH. Rudy selanjutnya mendapat tugas baru sebagai Karo Rena Polda Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kabid Keuangan Polda Bengkulu juga diserah terimakan dari pejabat lama, AKBP Iwan Gustiawan SE kepada pejabat yang baru AKBP Gatot Subroto SE. AKBP Iwan Gustiawan SE selanjutnya bertugas di Mapolda Riau dengan jabatan yang sama sebagai Kabid Keuangan Polda Riau. AKBP Gatot Subroto SE sebelumnya menjabat Kasubbid Verifikasi wilayah II bidang Verifikasi Puskeu Polri.

foto: Dok MajalahTopik/Budi R

TOPIK OTONOMI

Kapolda Bengkulu mengatakan, keberadaan Biro Rena dan Bidang Keuangan di dalam organisasi Polri memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas kepolisian. Biro Rena merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda. Sementara Bidang Keuangan, jelas Kapolda Bengkulu, merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akutansi pelaporan, serta verifikasi laporan keuangan. Masih menurut Kapolda, dari uraian tugas, maka satuan kerja Karo Rena dan Kabid Keuangan, merupakan unsur staf di tingkat Polda yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan program dan anggaran, khususnya di jajaran Polda Bengkulu. Kapolda berharap kepada pejabat yang baru kiranya dapat segera melaksanakan tugas tersebut, dalam rangka menudukung manajemen operasional kepolisian dari aspek perencanaan dan anggaran. “Dengan adanya serah terima ini, dapat dijadikan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan peran dan tugas Polri sebagai aparatur di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol. Drs Burhanuddin Andi MH. ] Budi Raharjo.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK KORPORASI

Sejak dua tahun terakhir INTI menangani solusi dan layanan jaringan tetap maupun seluler serta mengembangkan produk-produk seperti INITI Smart Exchage 3000, NMS (Network Management System), SLIMS (Subsicers Line Maintenance System), NGN Server, VMS (Video Mesaging System), GPA (Perangkat Pemantau dan Pengontrol berbasis SNMP), Interface Monitoring System untuk jaringan CDMA, Sistem dan Gudget yang ditandai dengan Launching IMO Mobile Phone pada tanggal 1 Juni 2011. Dalam perjalanan bisnisnya, INTI mengalami fluktuasi, layaknya seperti dialami semua pelaku bisnis lainnya. Pada 2006, INTI memperoleh penjualan sebesar Rp 629,55 miliar dengan laba bersih Rp 8,62 miliar. Tahun 2007, INTI memperoleh penjualan sebesar Rp 684,50 miliar dengan laba sebesar Rp 1,39 milyar. Sedangkan tahun 2008, penjualan yang dicapai perusahaan sebesar Rp 762,36 milyar, namun demikian perusahaan mengalami kerugian mencapai Rp 50 milyar, disebabkan oleh pembengkakan biaya dan inefisiensi lain. Tahun 2009, perusahaan pelat merah ini merombak manajemen dengan muka-muka baru dengan menunjuk Irfan Setia Putra Direktur Utama. Di tangan Irfan perusahaan berdomisili di Bandung ini mulai bangkit dengan mencapai penjualan sebesar Rp.612,86 milyar dengan laba sebesar Rp.2,79 milyar. Bersama “kabinet”nya Irfan melakukan langkah-langkah pembenahan. Antara lain dengan melakukan pengaturan ulang fokus bisnis, pengaturan bisnis, sistem dan efisiensi, serta tata kelola perusahaan.

PT INTI Fokus ke Teknologi Komunikasi dan Informasi

Untuk mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan sesuai dengan portofolio bisnis perusahaan yang telah direncanakan, PT INTI di masa datang akan lebih fokus pada bisnis yang bersifat “B to C” dengan tetap mempertahankan 6 potofolia bisnis yang sudah dijalankan, yaitu sistem intergator, managed service/maintenace produk genunie, manufacturing, IT & services, Seat Management, dan mobile device & content. foto: Dok MajalahTopik/Amri

T Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI/Persero), terus mengepakkan sayapnya di blantika teknologi dan informasi. PT INTI yang semula berbasis pure manufacture menjadi sebuah industri yang berbasis solusi kesisteman, khususnya dalam bidang sistem infokom dan integrasi teknologi. Dengan semakin berkembangnya bisnis ini, INTI pun mengembangkan orientasi bisnisnya ke teknologi komunikasi dan informasi.

Dari data laporan keuangan tahun 2010 menunjukan terjadinya pertumbuhan perusahaan dengan perolehan penjualan sebesar Rp.647,81 milyar dan mencetak laba sebesar Rp.4,59 milyar yang merefleksikan kesuksesan proses pembenahan yang dilakukan perusahaan. Pada laporan keuangan terakhir (2011) menunjukan kinerja perusahaan yang semakin baik. Meskipun penjualan tidak mencapai target yang dicanangkan, namun perusahaan masih mampu meraup perolehen penjualan sebesar Rp.723,12 milyar dan laba sebesar Rp.10,43 miliar. Meningkat sebesar hampir 200%

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

dari tahun sebelumnya. Sementara untuk 2012, INTI telah memperoleh total kontrak sebesar Rp.871,9 milyar. “Pencapaian ini didukung sejumlah kontrak yang berhasil diperoleh pada 2012 sekitar Rp.1,6 triliun, ditambah dengan kontrak yang dialihkan (carry over) dari tahun lalu yang mencapai Rp.871,9 miliar,” jelas Irfan. Lebih lanjut dia menjelaskan nilai kontrak tahun ini lebih besar dibanding perolehan kontrak pada tahun sebelumnya. Pada 2011, INTI berhasil mengantongi kontrak Rp 1,5 triliun,

TOPIK KORPORASI dengan kontrak baru sekitar Rp.1,1 triliun, dan kontrak peralihan tahun 2010 sekitar Rp.400 miliar. Sepanjang 2011, perusahaan yang mengelola bisnis telekomunikasi ini berhasil mengerjakan proyek dari Telkom, Telkomsel berupa power supply dan antena, Indosat dengan maintanance, PT XL Axiata Tbk, PT Pertamina Persero, serta pengerjaan pembangunan PLTS di Papua. Pada tahun ini, PT INTI masih mengerjakan beberapa proyek dari Telkom, PT XL Axiata Tbk, TNI Angkatan Laut, Telkomsel, pengerjaan KwH meter. Kontrak terbesar berasal dari Telkom sekitar 60%, Telkomsel 30%, dan sisanya Dekominfo, PLN, dan XL. Di sisi lain, untuk mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan sesuai dengan portofolio bisnis perusahaan di masa datang, INTI akan lebih fokus pada bisnis yang bersifat â&#x20AC;&#x153;B to Câ&#x20AC;? dengan tetap mempertahankan 6 portofolia bisnis yang sudah dijalankan yaitu, sistem intergator, managed service/ maintenace product genunie, manufacturing, IT & services, seat management, serta mobile device & content.

foto: Dok MajalahTopik/Amri

Untuk mendukung tercapainya kemandirian teknologi dan meningkatkan kandungan lokal INTI, saat ini perseroan telah melakukan program pengembangan produk

genuine melalui pengembangan sendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga, seperti BPPT, LIPI, Mitra Asing, atau lembaga pendidikan. Adapun rencana yang akan dijadikan produk unggulan perusahaan adalah: Home gateway, Perangkat dan gadget telekomunikasi (termasuk bundling aplikasi & services), Perisalah, kWh meter digital pra bayar, Fiber Termination Management System (FTM), C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), dan Radar untuk keperluan sipil. Selain produk genuine proyek yang direncakan menjadi proyek unggulan INTI 2012, adalah Modernisasi Jaringan Akses, Rural BTS, Maintenance Jaringan Telekomunikasi, Managed Service Jaringan Telekomunikasi, ICT untuk pasar BUMN dan Pemerintah, Repair Radio, Manufacturing, Deployment & Main tenance Kabel Laut, Penyediaan Listrik Teanga Surya Daerah Tertinggal, dan proyek pendukung strategi nasional. Di samping itu, perusahaan juga mempertimbangkan potensi-potensi lainnya yang sesuai dan peluang pasar. Selain itu, INTI juga melakukan ekspansi bisnis dengan melakukan pengembangan produk/jasa baru, meningkatkan jasa engineering dan desain terhadap produk yang ada saat ini, melakukan pengembangan lebih lanjut produk jasa, serta memperluas

hubungan dengan mitra/pemasok. Selaras dengan rencana privatisasi INTI oleh pemegang saham, maka privatisasi yang akan dilakukan dengan metode strategic sales dengan menerbitkan saham baru, sehingga nantinya saham yang dilepas maksimal sebesar 49% dan negara tetap memiliki minimal 51% dari saham INTI setelah privatisasi. Metode starategic sales yang dimaksud adalah dengan melepas saham INTI kepada BUMN dengan bidang yang sejenis, sesuai dengan Kep. Menko. Bidang Perekonomian: KEP.06/M. EKOM/01.2012. â&#x20AC;&#x153;Privatisasi tentunya memiliki manfaat bagi perusahaan dan negara selaku pemegang saham. Yang jelas hasil privatisasi itu seluruhnya masuk ke perseroan untuk modal kerja dan pengembangan produk. Pemerintah sudah menyetujui bahwa seluruh dana hasil privatisasi ini masuk ke kas perseroan, bukan ke kas negara,â&#x20AC;? kata Irfan. Terkait jumlah saham-saham yang akan dilepas, Irfan menyebutkan akan dilepas sekitar 322.500 lembar saham dengan estimasi nilai nominal Rp.1 juta per lembar saham. Rencananya penggunaan dana dari hasil penjualan saham itu akan digunakan untuk bidang telekomunikasi Rp.220 miliar, bidang nontelekomunikasi Rp.86 miliar, dan bidang customer product Rp.26,5 miliar. Privatisasi yang dilakukan tentunya memiliki manfaat bagi perusahaan dan negara selaku pemegang saham. Bagi perusahaan itu sendiri, diharapkan privatisasi yang dilakukan dapat menambah modal usaha perusahaan, meningkatkan nilai tambah, meningkatkan daya saing dan transparansi, serta mempercepat pengembangan kompetensi. Sedangkan bagi negara, diharapkan dapat mendukung percepatan Masterplan Percepat dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), khususnya dalam mengurangi kesenjangan digital di Indonesia serta memperbaiki ketahanan teknologi melalui transfer knowledge dan teknologi. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

foto: Dok. humas PTBA

TOPIK INFORIAL

PTBA Berdayakan Masyarakat Melalui CSR PTBA sebetulnya sudah mulai merubah paradigma CSR-nya untuk langkah ke depan. Awalnya, CSR hanya merupkan sebuah kewajiban, malah terkadang ada yang menganggapnya sebagai beban. Namun bagi PTBA, CSR ini sudah melekat sebagai suatu program. Lalu, program apa yang dijalankan PTBA agar CSR-nya lebih bermanfaat?

ntuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program Corporate Social Responsibility (CSR), PT Bukit Asam (Persero) Tbk telah mengambil langkah-langkah strategis. Dalam rangka meningkatkan mekanisme dan menjalankan fungsi CSR-nya, PTBA melibatkan pemerintah daerah dan pihak berkompeten lainnya untuk merencanakan dan melaksanakan program CSR tersebut. BUMN tambang ini mengundang masyarakat setempat untuk bergabung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program yang secara langsung mempengaruhi pemberdayaan kehidupan sosialekonomi mining community tersebut. Sejak akhir tahun 2009, PTBA merumuskan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi dalam bentuk Pedoman PTBA CSR. Pedoman

fokus pada enam bidang utama yakni ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, praktek kerja dan kondisi kerja yang tepat, tanggung jawab produk, dan masyarakat. Melalui Program Kemitraan, PTBA secara sistematis melaksanakan program kegiatan yang melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam melaksanakan program tersebut. Terkait dengan CSR tersebut, Direktur Utama PTBA, Milawarma mengatakan, bagi PTBA, CSR bukan sekadar tanggung jawab sosial, tetapi sudah merupakan program yang melekat yang diharapkan terus bersinergi baik dengan masyarakat maupun dengan lingkungan. Menurut Mila, hal ini sebenarnya bisa dimanfaatkan balik oleh PTBA sendiri. Dia mencontohkan pada bidang yang berbasis industri. Banyak bahan baku yang dibutuhkan oleh PTBA,

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

baik bahan baku untuk di lapangan, di kantor, maupun di perumahan. Belum lagi untuk kontraktor dan sub kontraktornya. Dalam upaya mendukung kinerja, saat ini PTBA memilki 3.000 karyawan, 4.000 pegawai kontraktor, dan ribuan tenaga sub kontraktor. Belum lagi masyarakat yang tidak terlibat langsung tapi berhubungan. Nah, orang sebanyak itu, kata Mila, tentu banyak pula kebutuhannya. Ini sebetulnya bisa digarap secara serius oleh masyarakat lokal bekerja sama dengan PTBA melalui CSRnya. Jangan sampai segala macam kebutuhan mereka harus didatangkan dari luar, misalnya dari Palembang, Lampung, maupun dari Jakarta. Mila menyampaikan suatu ilustrasi yang sepertinya kurang berarti padahal mempunyai nilai ekonomis tinggi. Soal

TOPIK INFORIAL makanan kecil. Jika ada kebutuhan makanan kecil dalam suatu acara yang diselenggarakan perusahaan dalam jumlah besar (misalnya, ribuan perhari), toko-toko kue yang ada di Muara Enim maupun Tanjung Enim tidak bisa mensuplai. Dan terpaksa harus didatangkan dari Pelembang. “Ini tentu kurang efisien. Ke depan, harus kita dorong agar produsen kue di sini bisa memanfaatkan peluang ini melalui bantuan dari PTBA. Begitu juga dengan kebutuhan lainnya,” ujar Mila. Lebih lanjut Mila menyampaikan, dengan berbagai kebutuhan yang bisa disediakan oleh masyarakat Muara Enim dan Tanjung Enim PTBA, paling tidak mendapat servis dan harga pun relatif lebih murah. Dan yang penting roda perekonomian masyarakat berputar. Hal ini akan berdampak pada kenaikan taraf perekonomian mereka. Saat ini omzet PTBA mencapai Rp.10 triliun, dengan laba sekitar Rp.3 triliun. Nah, jika sekitar Rp.1 triliun dispending di tempat (di lingkungan produksi PTBA), bisa dibayangkan dampaknya. Bisa dibayangkan jika setiap tahun ada industri yang beromzet Rp.1 triliun di Muara Enim dan Tanjung Enim. Dengan perputaran uang sebesar itu, ekonomi masyarakat akan tumbuh.

“Untuk itu, memang, harus dipetakan terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian kita berikan bantuan. Misalnya untuk daerah yang cocok untuk tanaman pangan. Perusahaan akan menyiapkan lahan, bibit, pupuk, dan nantinya produk tanaman pangan

yang dihasilkan tersebut akan dibeli PTBA untuk keperluan karyawan PTBA yang jumlahnya ribuan. Jadi, dari hulu sampai hilir PTBA akan membantu,” jelas Mila seraya menambahkan, jika pola ini diterapkan secara sistematis dan terukur, tentu akan dirasakan mutual antar perusahaan dan masyarakat. “Contoh gampang, soal pupuk bokas yang harus dibeli dari Lampung, harganya mencapai Rp.750 per kilogram. Tetapi, jika dibina di lokasi, kemudian kita deliver ke gudang PTBA, harganya hanya Rp.450 per Kg. Sehingga ada selisih harga Rp.300. Artinya, kita bisa hemat 40 persen. Dan secara kwalitas namanya pupuk kandang tentu tidak ada perbedaan yang signifikan. Dari sisi ini, selain lebih hemat juga bisa memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi produksi perusahaan,” Mila menambahkan. Kemudian dari sektor pembibitan, PTBA menanam bibit sekitar 500 ribu batang pohon per tahun. Apakah kemudian PTBA harus membibit sendiri? Dalam skala puluhan ribu, PTBA masih sanggup melakukan pembibitan sendiri dan PTBA memang punya kebun bibit sendiri. Terkait pembibitan ini, untuk pertumbuhan ke depan, ada pemikiran dari manejemen untuk bekerja sama dengan Karang Taruna dan masyarakat

foto: Dok. humas PTBA

PTBA sebetulnya sudah mulai untuk merubah paradigma CSR untuk

langkah ke depan. Awalnya CSR hanya merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaannya, malah kadang dianggap sebagai beban. Namun bagi PTBA CSR ini tidak hanya sebagai kewajiban semata tapi sudah melekat sebagai suatu program. Tak tanggungtanggung, dana yang dikeluarkan PTBA untuk program CSR ini ratusan miliar per tahun. Supaya secara terus menerus terjadi multiplayer effect, tidak seperti sebelum-sebelumnya, ketika program tersebut diluncurkan, kemudian tenggelam, diluncurkan lagi, tenggelam lagi. Jadi, program CSR PTBA ke depan harus lebih bersinergi. Artinya, program CSR yang diluncurkan harus ada benefit atau umpan balik untuk perusahaan berupa produk barang atau jasa secara berkesinambungan. Dan hal ini tidak bisa dilakukan sambil lalu, tanpa program dan pemetaan yang jelas. Misalnya PTBA memerlukan bengkel, PTBA memberikan dana tersebut tentu di zona yang karakter masyarakatnya memang di dunia perbengkelan. Begitu juga untuk pertanian, tentu dana diberikan kepada zona yang memang karakternya petani.

Jajaran Direksi PTBA.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

foto: Amri/Dok.Majalahtopik

TOPIK INFORIAL

Dirut PTBA, Ir Milawarma bersama Bupati Muaraenim, Ir. H. Muzakir Sai Sohar, saat peresmian Rumah Baca Bukit Asam di Tanjung Enim.

yang punya lahan. Bibitnya sendiri dari PTBA. Untuk penyemaian bibit tidak memerlukan lahan yang luas karena bisa dilakukan di plastic bag. Kemudian setelah tumbuh baru diberikan kepada masyarakat. Untuk menjamin kebutuhan pupuk, dalam jangka waktu tertentu akan dibantu juga oleh PTBA. Jadi, masyarakat hanya menyediakan lahan dan merawat. Setelah siap untuk ditanam pada usia sekitar enam bulan, PTBA akan membeli kembali. Ini yang dimaksud Mila membuat industri yang bisa dikelola oleh masyarakat.

Tolak ukur lainnya adalah kolektibilitas. Dana bergulir yang disalurkan PTBA untuk industri kecil yang kembali sesuai jadwal mencapai 70 persen. Artinya, 70 persen mitra binaan itu berhasil.

Pada bagian lain, Mila mengungkapkan, lima tahun yang lalu dana bergulir PTBA tidak sampai Rp.20 miliar. Saat ini sudah mencapai Rp.218 miliar. Dan hampir 70 persennya disalurkan ke ring satu (Kecamatan Lawang Kidul, Tanjung Agung, Muara Enim, dan sekitarnya). Ini merupakan salah satu tolak ukur bahwa usaha kecil yang dibina PTBA semakin berkembang. Sementara mitra binaan beberapa tahun lalu sekitar 1.000 mitra. Sekarang meningkat menjadi 7.600 mitra binaan. Ini menggambarkan bahwa ekonomi masyarakat mengalami pergerakan.

â&#x20AC;&#x153;Sekarang PTBA menginginkan dari program CSR akan timbul mutual benefit. Kenapa harus mutual benefit? Dengan mutual benefit, itu dari satu (yang diberikan) menjadi tiga, balik ke PTBA menjadi enam, dan kembali ke masyarakat menjadi sembilan, dan seterusnya. Jika hal ini bisa dijalankan, tentunya taraf kehidupan masyarakat akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan prinsip CSR itu sendiri,â&#x20AC;? terang Mila.

Faktor lain yang bisa menjadi tolak ukur adalah keadaan Kota Tanjung Enim itu sendiri. Sebagai ring satu, Tanjung Enim sekarang mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Uang yang berputar di sana sudah cukup besar sehingga kehidupan ekonomi masyarakat pun terangkat.

Sementara di bidang pendidikan, PTBA juga memberikan kontribusi yang cukup

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

signifikan. Untuk membudayakan gemar membaca, pada awal 2012 PTBA mendirikan Rumah Baca Bukit Asam di Kota Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul. Rumah Baca ini memilki meja baca berkapasitas 40 orang, empat unit fasilitas untuk internet dengan fasilitas hot spot beradius 100 meter serta ruangan full AC. Rumah Baca Bukit Asam yang menghabiskan dana Rp.864 juta bersumber dari alokasi dana CSR ini memiliki 1.357 judul buku, meliputi buku pengetahuan populer, pengetahuan sosial, agama, teknik, hukum, dan keterampilan praktis, serta buku cerita anak-anak. Secara keseluruhan buku yang tersedia sebanyak 2.454 eksemplar dan secara bertahap akan terus ditambah. Sedangkan untuk Rumah Baca di Kecamatan Tanjung Agung, PTBA masih mencari lokasi yang tepat. Program lain untuk meningkat kualitas pendidikan PTBA juga memberikan bea siswa, biaya pendidikan dan pembangunan fasiltas-fasilitas sarana dan prasarana sekolah di seluruh ring

satu dan ring dua. Selain itu, untuk dua atau tiga tahun ke depan PTBA menargetkan sekolah di bawah binaan PTBA menjadi sekolah unggulan bertaraf nasional.

foto: Dok. humas PTBA

TOPIK INFORIAL

Terkait dengan Rumah Baca Bukit Asam ini, Bupati Muara Enim, Ir Muzakir Sai Sohar, memberikan apresiasi pada PTBA atas kesadaran BUMN tambang ini dalam perannya ikut mendorong budaya gemar membaca, khususnya di Kabupaten Muara Enim. “Saya selaku pribadi dan atas nama Pemkab Muara Enim menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas dibangunnya Rumah Baca oleh PTBA ini,” ujar Muzakir saat memberikan sambutan dalam peresmian Rumah Baca Bukit Asam di Tanjung Enim, 2 Maret 2012.

foto: Dok. humas PTBA

Menurut Muzakir, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM merupakan suatu sisi yang harus dikedepankan. Karena, bila tingkat kecerdasan masyarakat semakin meningkat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin baik pula. Salah satu cara untuk meningkatkan SDM tersebut, kata Muzakir, yakni melalui Rumah Baca dan Perpustakaan. Kegemaran membaca merupakan salah satu yang harus dikedepankan, baik yang dilakukan melalui keluarga maupun satuan pendidikan.

Usaha Tambak Ikan Mitra Binaan PTBA.

Usaha Industri Kaligrafi Mitra Binaan PTBA.

CSR sendiri berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan." Artinya, suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan keuntungan atau deviden semata, tetapi juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Pada sisi lain, CSR memang bukan sekadar kegiatan amal, di mana CSR

mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal. Apa yang dilakukan PTBA dengan CSR-nya tentu diharapkan bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Paling tidak, jangan menganggap CSR hanya sebagai kewajiban, apa lagi sebagai beban. Jika perusahaan-perusahaan yang ada benar-benar memberikan porsi yang sesuai dan bersungguh-sungguh melaksanakannya, sama artinya membantu masyarakat untuk menaikkan taraf perekonomiannya. Jika secara ekonomi masyarakat di daerah operasional suatu perusahaan cukup baik, tentu ‘gesekan-gesekan’ antara perusahaan dan penduduk lokal tidak akan terjadi. Perusahaan dapat bekerja dengan tenang, masyarakat juga merasakan manfaat kehadiran perusahaan di daerah mereka. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK EKBIS Gerakan Kewirausahaan Nasional 2012

foto: Dok.MajalahTopik/Adang

Kewirausahaan untuk Semua

rogram Gerakan Kewirausahaan Nasional yang dicanangkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun 2011 lalu telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dalan satu tahun setelah dicanangkan, rasio kewirausahaan Indonesia meningkat dari 0,24 persen menjadi 1,56 persen. “Gerakan Kewirausahaan Nasional berdampak positif dengan meningkatnya rasio kewirausahaan di Indonesia dalam kurun waktu setahun terakhir,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan, pada peringatan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan peluncuran Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), di Gedung Smesco Jakarta pada 8 Maret 2012. Dituturkan Syarief, sejak diluncurkannya pada 2 Februari 2011, GKN telah mampu meningkatkan angka wirausaha baru, yang mencapai hingga 3,744 juta wirausaha baru. Untuk itu, GKN sudah dicanangkan di

Dalam kurun waktu satu tahun telah bertambah 3,744 juta wirausahawan baru. seluruh provinsi di Indonesia hingga kabupaten dan kota. Ditambahkannya, peringatan setahun GKN diproyeksikan dapat memperkuat koordinasi, kebijakan, integrasi perencanaan, sinkronisasi, dan sosialisasi kegiatan pengembangan kewirausahaan di Tanah Air. Dengan demikian, katanya, akan lebih memotivasi masyarakat untuk berwirausaha secara kreatif dan inovatif. “Produk-produk KUKM yang dihasilkan akan berdaya saing tinggi sehingga target rasio kewirausahaan sebesar 2 persen dapat tercapai pada 2013,” ucap Syarief. Menurut Syarief yang juga Sekretaris Setgab Partai Koalisi, peningkatan jumlah wirausaha berarti pula mendorong terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

penurunan kemiskinan secara signifikan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sampai saat ini, ujarnya, pihak Kementerian Koperasi dan UKM pun memantau produk dunia usaha, khususnya KUKM yang sudah mampu merambah pasar di berbagai belahan dunia termasuk Amerika Serikat. Pada peringatan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) 2012 yang bertemakan “Kewirausahaan Untuk Semua” ini dihadiri pula oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono. Presiden sendiri memberikan apresiasi terhadap meningkatnya jumlah wirausaha baru di Indonesia. Dikatakan Presiden, para wirausahawan atau entrepreneur adalah pahlawan di bidang bisnis, pahlawan di bidang ekonomi, dan pahlawan di bidang

TOPIK EKBIS foto: Dok.MajalahTopik/Adang

lahan wirausaha dan tetap menjaga ketertiban. “Namun demikian, saudaraku, pedagang kaki lima, bisa menjalankan usahanya dengan tertib, sesuai yang diatur dan ditata pemerintahan daerah. Dengan demikian mereka bisa berusaha, dan usahanya sesuai pembangunan di daerah,” tambah Presiden SBY.

Pada kesempatan itu, Presiden pun mengungkapkan rasa senang dan bangganya dengan kemajuan yang dialami di bidang kewirausahaan dan berharap di tahun-tahun mendatang bisa dihadirkan, diciptakan lebih banyak lagi peluang dan para wirausahawan, sehingga ekonomi negara akan terus tumbuh yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut dikatakan Presiden, saat ini perekonomian di Indonesia tumbuh dengan baik di tengah banyaknya negara yang mengalami perlambatan ekonomi. Indonesia memiliki potensi dan sumber daya yang besar, baik pertanian, perindustrian, dan jasa. Namun, katanya, hal ini belum didayagunakan secara maksimal. Dengan demikian, perekonomian di Indonesia masih memiliki potensi untuk tumbuh lebih tinggi lagi.

daerah yang kerap membubarkan lahan usaha para pedagang kaki lima. Dengan alasan mengganggu ketertiban sekalipun, Presiden tak ingin pelaku usaha kaki lima dibubarkan paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan perangkat pemerintah daerah lainnya. “Saya tidak senang lihat saudara kita, pedagang kaki lima, digusur-gusur apalagi dengan kekerasan,” tegas Presiden. Menurut Presiden, pedagang kaki lima adalah wirausaha yang gigih dan turut memajukan pembangunan di daerah. Presiden pun meminta pemerintah daerah untuk memfasilitasi para pedagang kaki lima untuk tetap berwirausaha, dengan menyediakan

Selain membuka Peringatan Satu Tahun GKN dan Peluncuran Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Presiden SBY juga berkesempatan melakukan dialog melalui telepon jarak jauh (teleconference) dengan sejumlah gubernur, di antaranya Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. ] Endang/Bbs foto: Dok.MajalahTopik/Adang

pembangunan.

Presiden menilai, keberadaan pedagang kaki lima yang ditata dengan baik, tertib, menjaga kebersihan, menjajakan barang-barang yang memang sungguh diperlukan oleh masyarakat akan mendatangkan manfaat yang nyata bagi kota ataupun daerah dimana para pedagang kaki lima itu menjalankan usahanya. “Kalau usaha mikro, usaha kecil dan menengah, kalau usaha pedagang kaki lima itu makin tumbuh dengan baik, maka pengangguran di kotakota juga akan dapat diturunkan. Jika pengangguran terus menurun, kemiskinan juga akan menurun. Turunnya pengangguran juga mengurangi kejahatan-kejahatan yang ada di kota-kota,” tandas Presiden SBY.

“Apa artinya semua ini? Negara, pemerintah, dan dunia usaha memberi peluang pada wirausahawan, teknopreneur, untuk mengisi peluang itu. Jangan sia-siakan momentum. Berbuat dan berusahalah. Ubahlah masa depan saudara dan masa depan negeri yang sama-sama kita cintai ini,” tutur Presiden dalam sambutannya. Dalam kesempatan itu, Presiden juga meresmikan Peluncuran Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Presiden sempat menyentil pemerintah

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK EKBIS

ADB Optimistis

Ekonomi RI Tumbuh 6,4%

Dalam laporan yang diberi judul â&#x20AC;&#x2DC;Asian Developmet Outlook (ADO) 2012â&#x20AC;&#x2122; itu, ADB optimistis Indonesia akan tumbuh 6,4 persen tahun ini dan 6,7 persen tahun depan. Inflasi diperkirakan 5,5 persen tahun ini dan 5,0 persen tahun depan. Perkiraan ini didasarkan pada asumsi bahwa Pemerintah akan menaikkan investasi publik dalam bidang infrastruktur, mengurangi hambatan pembangunan seperti lemahnya pelaksanaan anggaran untuk belanja modal, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara Indonesia bagian Timur dan Barat. Ekonom Senior ADB, Edimon Ginting, menambahkan, APBN-P 2012 telah meningkatkan anggaran untuk infrastruktur menjadi US$1,9 miliar yang berarti naik hampir 50 persen dari APBN 2011. "Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kenaikan itu harus diiringi dengan peningkatan kemampuan untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur tersebut. Hal itu bisa dilakukan di antaranya dengan terus menyederhanakan prosedur pelaksanaan proyek dan meningkatkan kapasitas dari lembagalembaga proyek," kata Edimon. Sementara Menteri Keuangan RI, Agus

foto: Dok.MajalahTopik/Adang

al ini terungkap pada isi laporan Asian Development Bank (ADB) yang diluncurkan pada 11 April 2012 lalu. Menurut kepala perwakilan ADB di Indonesia, John D. Linborg, meskipun kondisi perekonomian global lemah, momentum pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara terus berlangsung. Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penyesuaian ke arah pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Di tengah prospek ekonomi global yang masih tidak menentu, ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk tetap tumbuh dan kuat. Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan daya tahan perekonomian terhadap guncangan eksternal. Antara lain dengan adanya ketentuan dalam anggaran yang memungkinkan Pemerintah untuk bertindak cepat dalam waktu 24 jam jika terjadi krisis ekonomi. Martowardojo, menyebutkan, kondisi perekonomian Indonesia, secara umum, bisa dikatakan masih stabil. Dan masih mendapatkan kepercayaan dari investor global. Ia menjelaskan bahwa Januari sampai Maret 2012, dana asing masih cenderung masuk ke bursa saham. Indikasi itu terlihat dari indeks saham yang cenderung meningkat dan telah melewati level 4.000. Lebih lanjut Agus mengatakan secara nominal, dana asing yang masuk ke bursa saham di Maret 2012 senilai Rp.7,88 triliun. Sementara, pasar Surat Utang Negara di Maret 2012 masih mengalami tekanan outflow sekitar Rp.1,58 triliun. Dan required yield cenderung naik. Ini seiring kenaikan ekspektasi inflasi di Maret 2012

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

sehubungan kenaikan harga minyak dunia serta rencana kenaikan harga minyak subsidi. Sementara Menteri Perencanaan Negara/Kepala Bappenas, Armida Alisyahbana, mengingatkan bila pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 ingin tercapai di angka 6,5 persen, mau tidak mau investasi harus digenjot paling tidak 11 persen. "Investasi harus didorong lebih banyak lagi karena pertumbuhan ekspor mungkin melambat," kata Armida. Menurut Armida, tahun lalu investasi telah tumbuh cukup lumayan, 8,8 persen. "Itu sudah cukup tinggi. Tapi kalau di 2012 kita ingin tumbuh 6,5

TOPIK EKBIS persen harus 11 persen pertumbuhan investasinya," kata dia. Pada saat yang sama pertumbuhan ekspor harus 10 persen, sedangkan pertumbuhan konsumsi paling tidak 5 persen. Dia menambahkan untuk mencapai itu Indonesia harus fokus bagaimana meningkatkan investasi.Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga harus dibenahi peraturan-peraturan yang selama ini menghambat. Armida memperkirakan masuknya PMA dan PMDN di 2012 akan menghadapi kendala bila masalah-masalah seperti kelistrikan, peraturan pertanahan dan perburuhan masih mengganjal. Dia mengakui hal itu merupakan tantangan yang cukup berat. â&#x20AC;&#x153;Selain bottleneck di infrastruktur, ada juga regulation bottleneck. Ada sejumlah UU, PP, dan Perpres yang harus direvisi," ujarnya. Meski demikian Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik. Apa lagi jika dilihat dari country risk classification yang semakin baik.

foto: Dok.MajalahTopik/Adang

Penilaian menggembirakan ini datang dari lembaga internasional. Dalam publikasinya per 30 Maret mengenai klasifikasi risiko negara (country risk classification) yang merupakan penilaian umum mengenai risiko ekonomi dan politik sebuah negara,

organisasi ekonomi internasional berbasis di Paris, Organisation for Economic Co-coperation and Development (OECD) menilai Indonesia telah meningkat dari skor 4 menjadi skor 3 dari skala 0-7. Dengan hasil ini dari sisi country risk kini Indonesia sejajar dengan negaranegara seperti Brazil, India, Rusia, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Menurut sistem penilaian OECD, negara-negara maju berpendapatan tinggi seperti Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara di zona Euro, diklasifikasikan sebagai negara yang paling minim country risk-nya sehingga diberi skor nol (0). Sedangkan negaranegara berisiko tinggi antara lain seperti Afganistan, Chad dan Etiopia, diberi skor 7. Daftar terbaru yang dilansir oleh OECD tersebut, lebih menggembirakan lagi karena Indonesia merupakan satusatunya negara yang country risknya membaik dari 210 negara yang terdaftar. Selebihnya stagnan. Dalam keterangannya, OECD menjelaskan penilaian atas country risk tersebut dilakukan melalui dua langkah metodologi. Pertama, penilaian dilakukan dengan menggunakan Country Risk Assessment Model (CRAM) yang didasarkan pada tiga kelompok indikator risiko, yakni sejarah pembayaran negara yang dinilai, situasi keuangan dan situasi ekonominya.

Kedua, hasil penilaian kualitatif dengan CRAM yang dilakukan oleh para ahli country risk dari negara-negara OECD dinilai satu per satu dan digabungkan dengan faktor-faktor lain yang tidak dinilai oleh CRAM, seperti risiko politik dan risiko lainnya. Hasil akhir dari klasifikasi country risk ini dicapai melalui diskusi diantara para pakar-pakar OECD melalui konsensus. Dengan hasil ini tentu saja banyak hal yang harus dilakukan pemerintah agar penilaian ini bisa benar-benar membawa manfaat, khususnya agar investor benar-benar menanamkan modalnya di Indonesia. Sehingga status Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi bisa menjadi kenyataan. Menurut Kepala Ekonom ADB Changyong Rhee, Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun demikian masih terdapat sejumlah kendala untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi. "Meskipun kinerja perekonomian Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di kawasan dalam beberapa tahun terakhir, namun kini Indonesia menghadapi sejumlah kendala untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi," kata Changyong Rhee. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baru, memperkuat tata pemerintahan, meningkatkan investasi swasta dan mengatasi kesenjangan antar daerah dalam hal akses untuk pendidikan dan kesempatan kerja. Dari penilaian lembaga-lembaga ekonomi international tersebut jelaslah bahwa Indonesia merupakan kandidat kuat untuk bisa menjadi salah satu negara terkemuka di bidang ekonomi. Kerja keras dan kesungguhan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan perundangan yang selama ini dianggap menghambat pembangunan ekonomi tentu patut kita tunggu. Jika hal itu sudah dilakukan, tentu saja perekonomian Indonesia akan meningkat dan diharapkan mampu menaikkan taraf perekoniman rakyat Indoensia. ] Amri/JNC

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK PARLEMEN

Sosialisasi 4 Pilar

di Kalangan Muslimat NU

Empat pilar di dalam berbangsa dan bernegara bisa dijadikan alat untuk memecahkan masalah konflik baik horisontal maupun vertikal yang kerap terjadi di Indonesia.

PR RI bekerja sama dengan PP Muslimat Nahdhatul Ulama (NU) mengadakan kegiatan Training Of Trainers (Pelatihan Untuk Pelatih) dalam rangka mensosialisasikan 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Acara dilaksanakan di Hotel Santika, Slipi, Jakarta selama 5 hari (5 - 9 April 2012), diikuti oleh 100 kader Muslimat NU yang berasal dari berbagai daerah baik dari kalangan guru, ustadzah, pondok pesantren maupun majelis taklim. Acara pembukaan dihadiri dua orang Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli dan Lukman Hakim Saifuddin, serta 14 anggota MPR lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa serta jajaran pengurus PP Muslimat NU lainnya. Kemitraan antara MPR RI dan PP Muslimat NU ini bertujuan untuk membumikan Empat Pilar di dalam berbangsa dan bernegara tersebut kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika adalah 4 pilar bangsa dan Negara Indonesia. Berdasarkan UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ditugaskan untuk melakukan pemasyarakatan atau sosialisasi empat pilar, khususnya UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 kepada segenap komponen bangsa Indonesia. Sosialisasi empat pilar ini merupakan terobosan dan antipasi dari para wakil rakyat yang ada di MPR, karena melihat kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini sangat memilukan dan memperihatinkan, banyak terjadi

kekacauan, kerusuhan antar kelompok agama, kelompok masyarakat, antar pelajar, demonstrasi mahasiswa di luar toleransi atau sudah menjurus anarkisme bahkan kriminalitas. Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang memprihatinkan itu salah satu sebabnya adalah kurangnya pengetahuan, pemahaman para generasi muda, atau para pemuda harapan bangsa terhadap makna Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bihineka Tunggal Ika, serta kurangnya pemahaman mereka terhadap nilainilai persatuan, kurang mewarisi semangat perjuangan, pudarnya rasa nasionalisme, maupun rasa patriotisme serta hilangnya rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Wakil Ketua MPR RI Hj. Melani Leimena Suharli yang berkesempatan menyampaikan sambutan pada acara penutupan menyatakan kekagumannya karena sampai akhir kegiatan para peserta masih tetap 100 orang. Melani juga menghormati permintaan dari Ketua I PP Muslimat NU Mahfudhoh Ali Ubaid agar peserta training dengan nilai tertinggi diangkat menjadi nara sumber 4 pilar. Menurut Melani, bulan ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini sehingga peserta training kali ini dipilih dari kalangan wanita. Pahlawan Kartini di masa lalu berjuang dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila sosialisasi 4 pilar ini juga dilakukan kepada kaum wanita, sebab wanita selain sebagai isteri, juga sebagai ibu yang memberikan pendidikan pertama kali bagi anakanaknya. Peranan kaum ibu juga sangat penting dalam meningkatkan moralitas generasi muda sebagai penerus bangsa, karena akhir-akhir

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli.

ini ia menilai banyak anak-anak muda korban narkoba dan pornografi. â&#x20AC;&#x153;Bila saat ini banyak anak-anak yang menjadi korban narkoba dan pornografi ternyata dari keluargalah yang harus diperhatikan terlebih dahulu, kemudian baru lingkungan dan sekolahnya. Ini peranan ibu-ibu yang sangat penting sekali bagaimana menanggulangi anakanak kita sebagai generasi penerus agar menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dan pintar, harus juga beretika, bermoral, dan berbudi pekerti yang tinggi,â&#x20AC;? tutur Melani. Melani mengharapkan agar pendidikan 4 pilar dalam berbangsa dan bernegara ini dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Dalam penutupan pidatonya, Melani mengatakan, bahwa 4 pilar ini bisa dijadikan alat untuk memecahkan masalah konflik baik horisontal maupun vertikal yang kerap terjadi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar menyadarkan masyarakat bahwa keragaman dan perbedaan itu bukan harus menjadi suatu yang dipertentangkan tapi menjadi suatu kekayaan. Usai acara penutupan, ketua panitia penyelenggara Muhammad Rizal menilai kegiatan TOT kali ini berjalan dengan sukses sesuai dengan yang diharapkan. ] N. Hakim

TOPIK PARLEMEN

oting pada rapat paripurna DPR RI, Kamis (12/04), terkait metode penghitungan suara dalam pemilihan umum (pemilu) akhirnya memenangkan metode kuota murni yang diusung oleh 6 fraksi yaitu Demokrat, Hanura, PPP, PKB, PAN, dan Gerindra. Total gabungan anggota DPR RI dari keenam fraksi itu mengalahkan jumlah anggota dewan pengusung sistem Webster. Sistem Webster sendiri hanya diusung oleh dua fraksi, yakni Golkar (97 anggota) dan PDIP (91 anggota), yang total gabungan di antara keduanya hanya mencapai 188 suara. PKS yang awalnya ikut mendukung metode Webster, saat voting tak disangka justru berbalik mendukung Demokrat yang menghendaki sistem kuota murni. Alhasil, manuver PKS dalam paripurna DPR ini mengundang ragam celetukan dari sejumlah anggota

DPR dari fraksi lain. “PKS coba hapus dosa,” ujar salah seorang anggota dewan. PKS saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, pada voting di paripurna membahas kebijakan bahan bakar minyak beberapa waktu lalu, PKS “membandel” dan menentang rencana pemerintah yang didukung partai politik koalisi untuk menaikkan harga BBM. Ini membuat wacana mendepak PKS santer dibicarakan. Dari 54 anggota Fraksi PKS yang hadir di paripurna DPR, seluruhnya kompak memvoting metode kuota murni, berlawanan dengan sikap awal mereka yang memandang metode Webster sebagai sistem paling baik dalam menghitung suara pemilih pada pemilu. Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu Ganjar Pranowo sebelumnya menjelaskan, inti perdebatan kedua

Voting UU Pemilu, PKS Membuat Kejutan Langkah politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seringkali susah ditebak, bahkan kontroversial. Hal ini ditujukan pada saat voting undang-undang pemilu

metode itu sebenarnya terletak pada cara menghabiskan sisa suara yang belum terkonversi. “Sistem Webster menghendaki suara dibagi habis di daerah pemilihan,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta. Sementara sistem kuota murni menghendaki, sisa suara yang belum terkonversi di daerah pemilihan karena tak memenuhi kuota, selanjutnya dibawa ke tingkat provinsi. Namun jika daerah pemilihan setara provinsi, langsung dibagi habis di sana berdasarkan pemilik sisa suara terbanyak. Sistem kuota murni ini akhirnya terpilih setelah didukung oleh 7 fraksi dengan total 342 suara, dengan perincian masing-masing Demokrat 140 anggota, Hanura 17 anggota, PPP 37 anggota, PKB 28 anggota, PAN 42 anggota, dan Gerindra 24 anggota. Terkait perubahan sikap ekstrem PKS tersebut, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Dr. Andrianof Chaniago mengatakan merupakan sikap yang harus dipertanggung-jawabkan. “Perubahan sikap dari PKS yang begitu ekstrim itu merupakan suatu hal yang perlu dipertanggung-jawabkan, dari segi etika politiknya begitu. Karena kalau tidak orang akan berspekulasi bahwa ini adalah hasil dari tawar menawar politik atau transaksi politik bahwa tidak ada sesuatu yang dipertukarkan dengan fraksi lain, entah itu Demokrat atau partai lain. Buat saya, yang penting itu menjadi tanda tanya besar,”kata Andrianof. Bagi Andrianof, langkah yang diambil PKS mengindikasikan keputusan atau perubahan sikap yang didasarkan pada hitungan-hitungan politik, bukan karena kepentingan untuk membangun sistem. “Kalau itu untuk kepentingan politik tentu saja yang didapat yang lain oleh PKS. Tindakan yang diambil PKS ini diduga kuat sebagai tindakan yang pragmatis. Jadi, kita bisa menduga bahwa dibalik ini ada transaksi politik. Selain itu, bisa juga sebagai menebus dosa kasus voting kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu kepada partai Demokrat,” ujar Peneliti LIPI ini. ] Gaus/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK POLITIK

DR. Yus Usman Sumanegara, SE, MM, MBA

foto: Dok MajalahTopik/Gaus

Mereka Merasa Terganggu Kehadiran Partai Baru

kalaupun mau masih diterapkan PT paling tidak sesuai dengan yang tahun 2009. Karena nanti kalau ditetapkan 4 persen mungkin sampai 30 persen suara sah akan hilang sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan kursi sehingga akan mengganggu kualitas demokrasi,” kata DR. Yus Usman Sumanegara, SE,MM,MBA. Menurut Yus Usman yang juga Ketua Umum Partai Nasional Republik ini bahwa tarik-menarik yang terjadi saat ini di DPR menyangkut ambang ambang batas parlemen bermuara pada kepentingan partai masingmasing. “Semua punya kepentingan, partai kecil juga karena kepentingannya mereka takut kalau PTnya terlalu besar. Bukan karena berpatokan pada prinsip hukum. Karena sebetulnya membuat undang undang itu, pertama harus menegakkan unsur keadilan. Kedua harus ada kepastian hukum. Sekarang PT baru dibuat pada pemilu yang lalu, kemudian tiba-tiba yang membuat itu ikut bermain. Seyogyanya, kalaupun undang undang ini mau direvisi bukan untuk tahun 2014, mungkin untuk tahun 2019. Kepentingan si pembuat undang undang itu bisa terjaga,” ujarnya.

mbang batas (threshold) diyakini merupakan salah satu instrumen teknis pemilu untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Pada pemilu 1999 diintroduksi ambang batas pemilihan (electoral threshold). Parpol peserta pemilu yang perolehan kursinya di DPR atau DPRD tidak melampaui angka tertentu tidak bisa ikut pemilu berikutnya. Parpol peserta pemilu yang perolehan kursinya di DPR dan DPRD tidak melampaui angka tertentu tidak bisa ikut pemilu berikutnya. Kalaupun hendak ikut, parpol bersangkutan mesti bergabung dengan parpol lain untuk memenuhi batas tertentu yang seolaholah baru. Kini, menjelang pemilu 2014 soal ambang batas kembali mencuat. Soal ini menjadi salah satu dari empat materi krusial yang belum tuntas pembahasannya menjelang tenggat penyelesaian RUU pada akhir Maret 2012. Salah satu tarik-ulur yang

nyata terlihat dalam pembahasan RUU adalah soal besaran ambang batas parlemen/PT (parliamentary threshold). Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan agar PT ditetapkan sebesar 5 persen. Sementara PKS berkisar 3-4 persen. Partai Demokrat 4 persen, dan lima parpol lainnya di parlemen menginginkan PT hanya 2,5-3 persen. Dan sampai sekarang belum ada kesepakatan antara besaran PT ini. Jika besaran PT sebesar 4-5 persen disetujui, ini artinya sama saja dengan menutup ruang bagi munculnya partaipartai baru. “Dalam demokrasi itu satu suara pun tidak boleh ada yang hilang. Pemilu tahun 2009 dengan parliamentary threshold 2,5 persen ada 19,2 persen suara sah nasional yang tidak bisa diikutsertakan dalam perhitungan kursi. Apalagi kalau PT itu ditingkatkan menjadi 3 atau 4 persen. Untuk itu kami dari partai baru mengharapkan

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Dikatakan Yus Usman, pada pemilu 2004 masih bagus, karena tidak ada satu suara pun yang hilang. Karena waktu itu belum ada electoral threshold, di mana tidak ada satu suara pun yang hilang. Kalau PT itu banyak suara yang hilang. Terbukti tahun 2009 ada 19,2 persen suara sah nasional yang hilang. Padahal dalam demokrasi tidak boleh ada satu suara pun yang hilang, hal ini harus diakui. Untuk itu Yus meminta agar penetapan ambang batas parliamentary jangan terlalu besar. Setidaknya sama dengan pemilu 2009. Selain itu, penetapan PT yang sebesar 2,5 persen juga tidak diberlakukan secara nasional. Karena bisa saja secara nasional perolehan suaranya kecil, tapi perolehan suara untuk daerah-daerah tertentu bisa jadi sangat besar. “Karena sudah dikukuhkan di dalam Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 10 paling tidak samalah dengan

TOPIK POLITIK pemilu yang lalu yaitu 2,5 persen. Dan itu tidak perlu berlaku nasional, karena kita kan mempunyai 4 pilar demokrasi, antara lain salah satunya adalah kebhinekaan. Karena, kalau itu tidak dilakukan akan mengurangi azas kebhinekaan. Di mana nanti di daerah-daerah tertentu maupun partai tertentu itu suaranya kuat, karena dia tidak memperoleh suara PT secara nasional bisa gugur. Padahal mungkin di daerah itu dia bisa mendapat 3040 persen, itu sangat mengganggu dan bisa menimbulkan kekacauan. Karena di Indonesia ini salah satu pilarnya adalah kebhinekaan, sehingga kalau disamaratakan peraturannya secara nasional barangkali itu bisa menimbulkan masalah,” imbuh Yus Usman. Sebagai ketua umum partai yang baru, dirinya mengakui belum bisa berbuat banyak menyangkut penentuan PT. Hanya sebatas membangun opini, karena belum mempunyai otoritas untuk ikut membuat undang undang. Sehingga apa pun yang diputuskan oleh DPR harus diikuti. Tapi baginya prinsip-prinsip berpartai secara nasional dimana pembuat undang undang itu harus betul betul menjaga unsur keadilan. Dan kedua, harus ada prinsipprinsip hukum yang tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi. “Seperti dalam draf yang tidak dibahas dalam pasal yang krusial di DPR, dalam

undang undang yang lalu itu peserta pemilu tahun 2009 akan menjadi peserta pemilu berikutnya. Tapi kan itu tidak dijadikan hal yang krusial dalam pembahasan di DPR, padahal itu justru hal yang krusial. Karena kalau itu sampai di-eliminir berarti ada diskriminatif. Dalam draf undang-undang pemilu yang sekarang itu ada perlakuan diskriminatif. Padahal dalam undang-undang itu peserta pemilu 2009 menjadi peserta pemilu berikutnya,” katanya. Bisa jadi, lanjutnya, semua ini merupakan kekuatiran dari partai-partai besar terhadap munculnya partai-partai

kecil. Karena sedikit banyak cukup mengganggu eksistensi mereka yang sudah mapan. Apalagi para pendiri partai baru kebanyakan mereka yang dulunya tokoh di partai-partai besar yang otomatis masih mempunyai pengaruh. Karena dengan hadirnya beberapa partai politik baru tentu mereka (partai besar-red) merasa terganggu. Selain itu, banyak pendiri partai baru berasal dari partai-partai besar juga. Karena itu, untuk menghambat kehadiran partaipartai kecil, salah satu cara adalah mereka membuat ketentuan-ketentuan yang di dalamnya bukan hanya ambang batas. “Pertama ambang batas, kedua jumlah kursi di setiap dapil dan ketiga soal perhitungan kursi di dapil di mana itu sangat menguntungkan partai-partai besar,” kritik mantan Sekjen Partai Hanura ini. Bagi Yus, kalau memang mau direvisi tidak boleh ada diskriminatif. Kalau memang mau diverifikasi, ya diverifikasi semua. Semua peserta pemilu digugurkan. “Umpamanya peserta pemilu 2009 seluruhnya harus diverifikasi, jangan hanya yang di luar 9 partai politik. Kalau hanya sebahagian bisa ikut langsung, sementara sebahagian yang lain itu harus ikut verifikasi, berarti ada diskriminasi dalam hukum. Padahal dalam prinsip negara hukum tidak boleh ada diskriminasi,” bebernya. ] Gaus Kaisuku

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

foto: Dok MajalahTopik/Adang S.

TOPIK NASIONAL

Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Hartono Laras

Geliat KUBE : Upaya Tanggulangi Kemiskinan

enurut data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada September 2011 menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen). Data penduduk miskin di pedesaan lebih besar, yakni 64 persen dan sekitar 36 persen ada di perkotaan. Dan itu sesuai dengan komposisi jumlah penduduk kita, di pedesaan lebih besar dibanding dengan perkotaan. Namun kemiskinan di pedesaan itu lebih bersifat homogen, rata-rata mereka itu dari petani, nelayan maupun buruh lainnya. Sementara di kota, meskipun jumlahnya lebih kecil, tapi tingkat heterogenitasnya sangat tinggi, sangat kompleks masalahnya, dan karakteristiknya juga berbeda. Karena itu metode, pendekatan, pola, penanganannya juga berbeda. Lalu apa upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini? Untuk mengetahuinya wartawan

Kemiskinan merupakan problema pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Majalah TOPIK Khairul Amri, Mirza dan fotografer Adang Sumarna menyambangi Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Hartono Laras, dalam satu sesi wawancara di tempat kerjanya. Berikut petikannya.

Sejak dilantik sebagai Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, program-program prioritas apakah yang ingin Anda realisasikan dalam upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia? Program prioritas yang akan saya lakukan tentunya terintegrasi dengan

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

kebijakan nasional dalam konteks penanggulangan kemiskinan, yaitu penanganan kemiskinan dengan prioritas di wilayah perbatasan antar negara dan daerah tertinggal. Terdapat 50 kabupaten tertinggal dan 39 titik wilayah perbatasan antar negara yang menjadi fokus Kementerian Sosial RI, dan wilayah-wilayah khusus lainnya. Penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal dan perbatasan antar negara dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi, yaitu dana pusat yang dikelola oleh dinas sosial provinsi, untuk memberikan perhatian terhadap daerah tertinggal dan perbatasan di daerahnya, ke lokasi pusat maupun sumber

TOPIK NASIONAL lainnya. Untuk menekan angka kemiskinan, selain secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama), RS-RTLH dan kami juga melaksanakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, pengembangan keluarga pionir, peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesejahteraan sosial melalui Karang Taruna, Organisasi Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Pekerja Sosial Masyarakat, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, serta upaya untuk meningkatkan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Selain itu di Kemensos juga dilaksanakan Program Keluarga Harapan(PKH) Jamsos LU dan Perjuangan disabilitas.

Untuk Kemiskinan Sementara (transient poverty) diantaranya disebabkan perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, seperti krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang akhirnya memicu lahirnya era reformasi, PHK, dan sebagainya. Penyebab lain karena ada perubahan bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan. Dan bisa juga disebabkan karena bencana alam atau dampak sosial lainnya.

Bagaimana ratio pertumbuhan foto: karangtarunatarunakarya7banyumas.blogspot.com

Apa yang menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara? Bagaimana menanggulangi kedua kriteria kemiskinan tersebut?

Penyebab terjadinya Kemiskinan Kronis antara lain disebabkan oleh; pertama, sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif. Hal ini biasanya dekat dengan sistem nilai budaya, adat istiadat yang berlaku secara turun temurun. Kedua, keterbatasan sumber daya dan keterisolasian, seperti daerah yang tandus, kering, tidak ada jalan penghubung, dan sebagainya. Ketiga, karena rendahnya taraf pendidikan, derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan dan melaksanakan peran sosial mereka.

Salah satu kegiatan Kelompok Usaha Bersama Karang Taruna â&#x20AC;&#x153;Taruna Karya 7â&#x20AC;? Desa Dawuhanwetan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara selama tiga tahun terakhir? Ratio pertumbuhan kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara sulit untuk saya jawab, karena pertama, sejauh ini telah terjadi penurunan angka kemiskinan, dan hal ini tentu sangat menggembirakan. Dalam tiga tahun terakhir telah terjadi penurunan angka kemiskinan dan pada September 2011 sebagaimana telah dipublikasikan oleh BPS, angka kemiskinan mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen), jadi ada penurunan. Dilihat dari faktor penyebabnya, kemiskinan sementara sulit untuk diprediksi, bukan merupakan kejadian yang linier, sehingga untuk mengukur ratio pertumbuhannya agak sulit.

Merujuk pada Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi â&#x20AC;&#x153;Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh negara.â&#x20AC;? Terkait hal tersebut, ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan apa saja yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk melindungi, memelihara, membina fakir miskin dan anak terlantar? Saat ini sudah diundangkan Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kemudian Undang Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Kementerian Sosial sedang menyusun Rancangan Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin. Hal ini tentu menjadi salah satu perhatian pemerintah yang serius dalam upaya mengatasi masalah fakir miskin demikian juga anak terlantar.

Pemerintah juga meluncurkan program pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten selambat-lambatnya pada 2014. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mendukung program tersebut? Kementerian Sosial telah menetapkan

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK NASIONAL prioritas percepatan pembangunan kesejahteraan sosial untuk 50 kabupaten tertinggal melalui SK Menteri Sosial No. 06B/HUK/2010. Ditjen Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan telah secara konsisten sejak tahun 2010 melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan di 50 kabupaten tersebut, yang dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi maupun melalui kegiatan langsung dari pusat. Ditjen Dayasos dan Gulkin melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan melalui wadah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 50 kabupaten tersebut, dan program-program lainnya.

Dalam upaya pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan tentunya membutuhkan bantuan anggaran yang tidak sedikit. Sejauh ini, bagaimana dukungan anggaran yang disediakan untuk merealisasikan program-program di Ditjen ini?

Bagaimana kerjasama lintas sektoral dalam upaya pemberdayaan sosial dan penanggulangan sosial?

Tugas dan Fungsi unit-unit kerja yang ada di Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. 1.

Sekretariat Direktorat Jenderal, mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan fungsinya adalah menyiapkan, mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran serta melaksanakan pemantauan, evaluasi serta pelaporan.

Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standardisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan sosial keluarga dan kelembagaan social. Sedangkan fungsinya adalah menyusun kebijakan teknis di bidang ketahanan keluarga, asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial, kemitraan dunia usaha dan pemberdayaan karang taruna.

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, standarisasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil. Sedangkan fungsinya adalah menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sumber daya manusia, penggalian dan pengembangan potensi, keserasian dan penguatan KAT serta kerjasama kelembagaan.

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penanggulangan kemiskinan perkotaan. Sedangkan fungsinya adalah melaksanakan kebijakan teknis di bidang identifikasi dan analisis, pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh, advokasi social, dan pengembangan aksesibilitas warga miskin perkotaan.

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, standardisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan. Sedangkan fungsinya adalah melaksanakan kebijakan teknis di bidang identifikasi dan analisis, pengembangan kapasitas, pemberdayaan lingkungan sosial, advokasi sosial, dan pengembangan aksesibilitas warga miskin perdesaan.

Kami melakukan kerja sama lintas sektor dalam penanganan fakir miskin bersama dengan kementerian/ lembaga lainnya sesuai dengan UU No.13/2011 kita akan fokuskan dan mantapkan pada pola kordinasi yang dikembangkan.

Dalam situasi tertentu, kadang masalah kemiskinan menjadi alat politisasi untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut Anda, bagaimana seharusnya para elite-elite politik juga menaruh peduli terhadap persoalan kemiskinan di Indonesia? Permasalahan kemiskinan memang menjadi isu penting, bukan hanya di tingkat regional, nasional tapi juga masalah-masalah global. Perhatian dan komitmen mengatasi masalah kemiskinan sangat tinggi. ]

foto: Dok MajalahTopik/Teddy

Anggaran untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kementerian Sosial relatif masih terbatas. Dana yang dianggarkan untuk program penanggulangan kemiskinan pada 2012 sebesar Rp.754 miliar, sebagian besar hingga 57 persen dialirkan ke daerah dan selebihnya untuk pusat. Kami melakukan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan sosial yang dilaksanakan melalui media KUBE. Anggaran untuk kegiatan penumbuhan

dan pengembangan KUBE pada 2012 sebesar Rp.133 miliar untuk wilayah perkotaan dan Rp.291 miliar untuk wilayah pedesaan. Perbedaan jumlah ini karena populasi penduduk miskin di perdesaan lebih besar di banding di perkotaan, walaupun dari sisi kedalaman masalah kemiskinan diperkotaan lebih kompleks.

Hartono Laras saat interview dengan wartawan Majalah Topik.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK NASIONAL

Rekam Jejak Hartono Laras Biodata:

Nama Lengkap : Hartono Laras Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 6 Maret 1963 Agama : Islam Isteri : Icuk Sukartinah Anak : 1. Abimanyu Anggito Pramukti (10 Sept 1997) 2. Danis Prakarsa Mardiko (18 Mei 2000) 3. Gayatri Wening Pramesti (23 Agustus 2004) 4. Pandu Jatu Pradityo (11 Juni 2007) Pendidikan Terakhir

: - Magister Administrasi Publik

- Sedang menyelesaikan S3 UNPAD Bandung Jabatan

: Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan-Kementerian Sosial RI

Ibu Kandung

: Hj. Sumirah Pujo Sumarto

Riwayat Jabatan:

: Petugas Sosial Kecamatan (PSK) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas Sosial Kecamatan (PSK) Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menjadi PSK Berprestasi Tingkat DKI Jakarta.

foto: Dok MajalahTopik/Adang S.

1. 1987 s/d 1990

2. 1995 s/d 1999

: Kasubag Perumusan Program, Bagian Program dan Laporan Ditjen Bina Kesejahteraan Sosial.

3. 2000 s/d 2006

: Kepala Bagian Program dan Laporan Ditjen Bina Kesejahteraan Sosial.

4. 2006 s/d 2007

: Kepala Bagian Program dan Informasi pada Ditjen Pemberdayaan Sosial.

5. 2007 s/d 2008

: Kepala Sub Dit Nilai KK dan Tanda Jasa pada Dit. K2KS.

6. 2008 s/d 2009

: Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

7. 2009 s/d 2010

: Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Ditjen Banjamsos.

7. 2010 s/d 2012

: Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

8. 2012 s/d sekarang : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. ]

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

foto: Dok MajalahTopik/Teddy

TOPIK NASIONAL

Ir Bambang Soepijanto MM

Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan RI

Diminution Kawasan Hutan Menandai Pemerintah Tidak Otoriter

ahkamah Konstitusi mengabulkan constitutional review atas Pasal 1 Angka 3 UU No. 41 1999 yang diajukan oleh lima bupati dari Kalteng (Bupati Kapuas, Gunung Mas, Katingan, Barito Timur, dan Sukamara), serta pengusaha Achmad Taufik. Dalam amar putusan atas perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 yang ditetapkan pada 21 Februari 2012 itu, MK menyatakan bahwa frase “ditunjuk dan atau” dalam pasal yang diuji tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam sejumlah pertimbangannya MK menilai bahwa suatu kawasan hutan tetap yang akan dipertahankan keberadaannya tidak seharusnya hanya dilakukan melalui penunjukan. Penunjukan belaka tanpa melalui proses atau tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan merupakan pelaksanaan

Ir Bambang Soepijanto MM: “Terkurangi bonggol luas kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan menandai bahwa pemerintah tidak ada otoriternya terhadap kawasan hutan. pemerintah otoriter. Ditekankan pula bahwa pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 3 dan ketentuan Pasal 15 pada UU Kehutanan tersebut terdapat perbedaan. Namun Majelis MK yang diketuai Achmad Sodiki menilai bahwa ketentuan peralihan Pasal 81 UU No. 41/1999 yang menyatakan, “Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan, sebelum berlakunya undang undang ini dinyatakan tetap berlaku. Sehingga, meski Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 81 UU No. 41/1999 sama-sama menggunakan frase “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya frasa

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

tersebut dalam Pasal 81 tetap sah dan mengikat. Pada 14 Maret 2012 bertempat di Kadin Jakarta, Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kementerian Kehutanan RI mengadakan acara diskusi (rountable discussion) tentang implikasi putusan MK yang bersifat final (inkcraht) itu. Ir Bambang Soepijanto MM mengatakan, dengan adanya putusan itu maka kawasan hutan yang sudah ditunjuk atau ditetapkan sebelum putusan MK tersebut sah dan mengikat. "Key word atau kata kuncinya satu yakni putusan MK itu memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan, artinya tidak berlaku surut atau retroaktif.

TOPIK NASIONAL Efek berlakunya putusan MK bersifat propektif ke depan atau forward looking, tidak retrospektif ke belakang atau backward looking,” tukas Bambang. Menurutnya, luas kawasan hutan pada 1999 sekitar 147 juta hektar yang digunakan sebagai dasar (bonggol) dari luas kawasan hutan di Tanah Air. Namun, dalam perjalanannya ada pengurangan-pengurangan kawasan hutan, karena mengeluarkan hak-hak masyarakat. Bambang juga menyangkal jika selama ini Pasal 1 Angka 3 UU No. 41/1999, pada frase “ditunjuk dan atau” telah membuat Kemenhut menjadi sewenang-wenang. Hal itu disebabkan pihaknya menggunakan Pasal 15 (1) yaitu dengan penunjukkan, melakukan tata batas hutan, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Juga menyatakan bahwa proses tata batas kawasan hutan di Indonesia sudah mencapai 80% atau 223.000 km dari total tata batas 282.323 km. Pada kesempatan selanjutnya, tim dari Majalah TOPIK mengadakan wawancara khusus dengan Ir Bambang Soepijanto MM selaku Dirjen Planologi pada Kementerian Kehutanan RI di Gedung Manggala Wanabhakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta. Berikut ini petikan hasil wawancaranya:

Ditjen Planologi Kehutanan dapat dikatakan merupakan “Executing Agency” bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan di instansi Dephut lainnya. Bisakah dijelaskan maksud dari “Executing Agency” tersebut? Executing agency itu tidak seluruhnya menjadi operasional Kemenhut atau pusat saja, tapi merupakan kewenangan bersama dengan pemerintah daerah. Dalam undang undang otonomi disebutkan bahwa kewenangan kehutanan itu merupakan kewenangan konkuren. Jadi daerah adalah daerahnya pusat dan pusat adalah pusatnya daerah. Contohnya untuk kegiatan penggunaan, pemanfaatan dan pelepasan kawasan hutan produksi dan hutan lindung baik untuk perkebunan atau tambang, maka usulannya berasal dari bupati atas rekomendasi dari Gubernur. Namun bila

terkait dengan kawasan hutan, maka Kemenhut yang berwenang melakukan eksekusi. Itupun kalau persyaratannya terpenuhi.

Mengapa frase “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dianggap memberatkan para kepala daerah? Terminologi kawasan hutan yang telah dipersoalkan oleh lima bupati di Kalteng itu sebenarnya akibat tata ruang hutannya sudah berubah tapi peta kawasan hutannya belum diubah, masih merupakan kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kemenhut, karena bila tidak berarti melanggar UU No.41/1999. Nah, inilah yang menakutkan para bupati. Mereka menginginkan kata penunjukan itu harus dihilangkan, harus sampai ditetapkan. Sebenarnya bagi Kemenhut itu tidak menjadi masalah, karena kami menggunakan Pasal 15 Ayat 1 di mana pengukuhan kawasan hutan berproses mulai dari penunjukkan, tata batas, pemetaan, dan penetapan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan atas putusan MK tersebut artinya juga telah menguatkan kewenangan Kemenhut sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 81 UU Kehutanan. Bisakah Anda jabarkan kembali? Sebelum tahun 1999 yakni mulai dari tahun 1982, artinya sebelum UU Otonomi diberlakukan, sudah terjadi penunjukkan dan atau penetapan kawasan hutan seluas 147 juta hektar lebih dari 187 juta hektar wilayah daratan Indonesia. Di dalam Ketentuan Peralihan Pasal 81 UU Kehutanan menyebutkan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan sebelum diberlakukannya UU No.41/1999 tetap sah dan mengikat. Pernyataan di dalam ketentuan peralihan Pasal 81 UU Kehutanan juga diperkuat oleh putusan MK itu. Nah, berarti bonggolnya kawasan hutan itu sah. Itu yang dimaksud oleh Pak Menteri. Yang diuji konstitusinya itu petitum pada Pasal 1 Angka 3 UU Kehutanan, namun Pasal

81 tetap sah dan mengikat walaupun sama-sama menggunakan kata “ditunjuk dan atau”.

Sesuai dengan berjalannya waktu maka bonggol luas kawasan hutan telah berkurang. Bagi Kemenhut apa artinya? Dulu kawasan hutan kita cakupannya seluas 147 juta hektar lebih dan sekarang tinggal 130,4 hektar hutan daratan dan 3,4 juta hektar hutan konservasi perairan. Kawasan hutan telah berkurang sekitar 17 juta hektar lebih dan terus mengalami kecenderungan menurun (diminution rating). Dimungkinkan kawasan hutan kita tinggal sekitar 110 juta hektar pada tahun 2030. Terkurangi karena kebutuhan ruang masyarakat untuk kegiatan non kehutanan seperti perkebunan, pertambangan, lahan transmigrasi, jalan tol dan lain sebagainya. Itu artinya pemerintah tidak ada otoriternya terhadap kawasan hutan. Kebutuhan ruang yang memakan kawasan hutan bagi kita tidak ada masalah, karena memang itu untuk kebutuhan bangsa. Kita disebut sebagai negara karena ada pemerintahan, wilayah dan masyarakat serta adanya pengakuan dari pihak luar negeri. Kita memiliki wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan hutan merupakan salah satu SDA yang kita miliki. Maka hutan memang boleh digunakan untuk kepentingan kebutuhan non kehutanan dalam rangka membangun bangsa.

Seiring era otonomi daerah, para kepala daerah merasa “memiliki hak” mengelola SDA untuk kesejahteraan ekonomi rakyat. Sebatas apa pengelolaan SDA di suatu daerah dikatakan boleh dikelola sendiri dan harus diatur oleh pemerintah pusat? Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan, bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita berada di bingkai NKRI, namun bukan dibingkai Indonesia serikat atau negara bagian. Oleh karena itu daerah memiliki otonomi

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK NASIONAL kewenangan secara mandiri tapi tidak memiliki kedaulatan. SDA itu harus dikuasai yang memiliki kedaulatan yaitu negara yang direpresentasikan dengan pemerintah. Artinya apa? Pemerintahlah yang mengatur secara proporsional membagi hasil antara daerah penghasil dan bukan penghasil. Oleh karena itu terjadilah undang undang tentang bagi hasil yang menjadi pegangan. Yang harus diketahui adalah SDA itu harus dikuasai oleh yang memiliki kedaulatan, bukan yang memiliki otonomi. Jangan sampai terjadi dikotomi daerah. Inilah pemahaman yang harus diluruskan dan diseragamkan.

Terkadang muncul pula perbedaan persepsi antara Pemda dengan pemerintah pusat terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah pusat menyebutkan bahwa penetapan Perda sifatnya preventif, sementara Perda yang dikeluarkan Pemda sifatnya refresif. Bisa dijelaskan perbedaan persepsi tersebut?

Tapi tentunya tidak semua yang diusulkan daerah itu bisa disetujui karena pertimbangan aspek ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, kalau kita hanya berorientasi pada aspek ekonomi, sistem penyangga lainnya apa? Hutannya habis, tidak mungkin toh. Kita harus ingat bahwa bukan hanya pro poor (kemiskinan), pro job (kesempatan kerja) atau pro growth (pertumbuhan), tapi juga ada pro environtment (lingkungan). Kalau kita ikuti public choice belum tentu bagus, maka tim terpadu yang independen itulah yang akan melakukan rational choice. Kalau hutannya kelerengannya 40 persen atau tanahnya rapuh jangan diusulkan jadi hutan produksi. Bukankah nanti bisa menimbulkan

foto: Dok.foto.detik.com/Shohib Masykur

Sekarang untuk tata ruang itu mengacu kepada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Diberikan kebebebasan bagi

daerah untuk mengusulkan perubahan ruang sesuai dengan substansinya masing-masing. Misalnya kehutanan mau diubah dalam pola ruang tertentu, maka bupati usul kepada gubernur, lantas gubernur usul kepada menteri. Menteri nanti membentuk Tim Peneliti Terpadu untuk menganalisisnya, apakah ada yang berdampak penting, cakupan luas dan bernilai strategis. Selanjutnya dibawa ke DPR. Kalau DPR setuju, maka Menteri menetapkan kawasan hutannya. Baru kemudian Perdanya ditetapkan.

Kantor Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

banjir atau longsor? Hutan tadah hujan jangan dijadikan hutan produksi seyogyanya mesti dilindungi. Nah itulah sedikit contoh rational choice.

Mengenai perbatasan wilayah hutan kerap kali terjadi konflik kepemilikan. Bagaimana pandangan Anda terhadap permasalahan itu? Di mana pun tidak hanya di perbatasan. Tapi yang harus diwaspadai ketika di halaman depan seperti di Nunukan itu harus betul-betul diproteksi oleh pemerintah sebagai batas antar negara, yuridiktional country. Nah, di daerah tersebut kawasan hutannya harus dijaga, jangan sampai diklaim oleh negara lain. Kalaupun di daerah itu ada hak-hak atau kepemilikan masyarakat seharusnya kita juga mengawal dan membina. Karena, bila sudah menjadi kepemilikan pribadi ataupun kelompok kan rentan terhadap pengalihan kepada pihak lain? Nah, kalau pihak lain itu merupakan negara lain, misalnya Malaysia, sayang kan? Bukannya menjadi tuan rumah malahan menjadi buruh di negara sendiri.

Apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Kemenhut terkait dengan keputusan MK tersebut? Pertama, kami akan melakukan sosialisasi kepada para pihak mengenai status hukum kawasan hutan. Kedua, kami akan mempercepat penetapan kawasan hutan melalui penyempurnaan pedoman pengukuhan kawasan hutan yang diarahkan untuk mendorong percepatan penetapan kawasan hutan, inventarisasi dan identifikasi seluruh hasil tata batas, dan penyelesaian tata batas temu gelang terhadap semua hasil tata batas yang telah dilaksanakan sekitar 80 persen. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenhut Tahun 2010-2014 target tata batas kawasan hutan 63.000 KM. Ketiga, melakukan penguatan status kawasan hutan dalam RTRW melalui percepatan pemberian substansi kehutanan dalam revisi RTRW dan kajian Tim Terpadu terhadap usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRW diarahkan untuk menyelesaikan hak-hak pihak ketiga yang sah sesuai peraturan perundangundangan. ] N. Hakim/ Teddy S

TOPIK HUKUM

Mantan Pendeta Diduga Gelapkan Aset Gereja Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah (GSJA) terancam mengalami kerugian materi senilai puluhan miliar rupiah akibat dugaan penggelapan aset yang dilakukan oleh mantan pendetanya.

ss. Prof. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA bersama tim lawyer lain (H. Wimoko, Christi Permana, Violen Helen Pirsouw, Stephen C. Cahaya, Rusdedi Joni Hartanto, Chairijah, Violita Nanci Pirsouw, Indra Feliks Sumendap, dan Fransco B. Bessi) yang tergabung dalam Law Office Suhandi Cahaya & Partners telah melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 372 dan 374 KUHP terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Pendeta Suwandoko Roslim (warga Duren Sawit, Jakarta Timur) ke Mabes Polri. Dalam laporan polisi bernomor TBL/105/ III/2012/Bareskrim tertanggal 18 Maret 2012 menyebutkan, bahwa Suwandoko menguasai secara sepihak aset milik Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah (GSJA) Jakarta, yaitu sejumlah lahan yang terletak di Kel. Gunung Geulis, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor seluas 3 hektar lebih (terpecah dalam 3 buah Sertifikat Hak Milik No. 84, 85, dan 86/Gunung Geulis). Dalam perkara lain Suwandoko diduga menjual lahan milik GSJA seluas 865 m2 di Minahasa, Sulawesi Utara. Suhandi mengungkapkan, pada tanggal 7 Maret 2012, lima orang pendeta GSJA terdiri dari I. Kaihatu, Antonius Mulyanto, Yulianus Manuhutu, Gatut Budiyono, dan Jack Lumanauw selaku para pengurus pusat menyerahkan surat kuasa khusus kepadanya untuk menyelesaikan perkara itu. Pasalnya akibat musibah ini GSJA terancam menderita kerugian materiil senilai puluhan miliar rupiah. Lahan-lahan tersebut dibeli melalui CWS (Charisma Wahyu Sejahtera), sebuah yayasan di bawah naungan GSJA. Untuk memudahkan pembelian lahan sebagai aset gereja yang

diperlukan dalam pengembangan pelayanan di lingkungan CWS, maka dalam rapat-rapat Deacon Gereja Charismatic Worship Service disepakati menggunakan nama pribadi Suwandoko Roslim dan isterinya Emma Lohy Suwandoko dalam pembuatan sertifikatnya. Namun Suwandoko telah menyalahgunakan kepercayaan gereja sekaligus mengingkari pernyataan yang dibuatnya sendiri dihadapan notaris Esther Agustina. Dalam surat pernyataan yang disaksikan oleh isteri dan anak-anaknya yang dibuat pada tanggal 4 Mei 2001, Suwandoko telah berjanji untuk menyerahkan asetaset tersebut kepada gereja serta tidak akan menjual atau mengalihkannya kepada pihak lain. “Itu saja yang baru dilaporkan atas temuan kita. Ada sekitar 15 lahan aset gereja yang diatasnamakan Suwandoko dan isterinya di Jawa Barat, Jawa Timur, dan tempat lain, dengan total luasnya 29 hektar lebih yang sedang kami selidiki,” papar Suhandi. Sebelumnya, permasalahan ini sudah dimediasi oleh badan pengurus GSJA namun tak terselesaikan dikarenakan mendapat pertentangan dari pihak Suwandoko sendiri. Akhirnya pihak GSJA memecat Suwandoko dari Badan Kependetaan melalui SK No. 1064/SK/ BPP/S/2/2011 tertanggal 2 Februari 2012. Putusan GSJA itu dibuat karena Suwandoko telah melawan disertai ancaman kepada Badan Pengurus Pusat. Sikap seperti ini sangat tidak patut bagi seorang mantan pemimpin aras nasional GSJA. Suwandoko juga tidak mengindahkan larangan yang tercantum dalam SK Pendisiplinan Badan Pengurus Pusat yang dibuat sebelumnya yang

Ass. Prof. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA.

berbunyi: “Selama masa skorsing yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan gerejawi (berkhotbah dsb) dalam organisasi GSJA di Indonesia ataupun di luar negeri.” SK tersebut dibuat oleh Badan Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan dari mayoritas anggota majelis pusat GSJA yang dilakukan pada 31 Januari – 2 Februari 2011. “Pendeta itu sudah silau dengan asetaset gereja yang diatasnamakan dirinya, sehingga ingin menguasainya. Apakah mungkin seorang pendeta yang bergaji 12 juta rupiah sanggup membeli asetaset senilai puluhan miliar itu? Pendeta itu sudah kemasukan setan. Dia telah melanggar hukum Tuhan, hukum Gereja, dan hukum dunia, serta melupakan ajaran dan firman Tuhan,” ujar Suhandi sewaktu ditemui di kantor hukumnya di Jl. Gajah Mada No. 10, Jakarta Pusat. Atas laporan pidana itu, Suhandi CS selaku kuasa dari GSJA juga telah mengirimkan surat perlindungan hukum yang ditujukan kepada Wakapolri, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jabar, Komisi III DPR RI, dan Ketua Mahkamah Agung. “Surat perlindungan hukum itu kami layangkan mengingat pendeta ini pernah pula membuat ancamanancaman kepada anggota pengurus gereja,” pungkas Suhandi yang juga dosen pada Universitas Bhayangkara Jakarta serta pengkhutbah pada sejumlah gereja. ] N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK HUKUM

Tak Ada Niat Envitex Mendompleng Avitex Wahyu: Fakta yang terlihat menunjukkan bahwa merek Envitex atas nama klien kami tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Avitex.

eberapa waktu lalu PT. Avia Avian (penghasil cat merek Avitex) mengajukan gugatan pembatalan merek cat Envitex yang diproduksi oleh PT. Indaco Coatings Industry. Surat gugatan dilayangkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan registrasi No. 103/ Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 8 Desember 2012. Advokat E.L. Sajogo selaku kuasa dari PT. Avian dalam berkas gugatan tersebut berkeberatan atas terdaftarnya merek Envitex di Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Dinyatakan dalam gugatan bahwa pendaftaran merek Envitex yang notabene mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Avitex dituding memiliki itikad tidak baik

dengan membonceng reputasi merek Avitex. Penggugat (Avitex) menyatakan juga bahwa tergugat (Envitex) telah melanggar hak eksklusif merek Avitex yang mulai terdaftar di Dirjen HKI pada 23 Februari 1984, Sertifikat Merek No. 1802777 untuk kelas barang 02 (cat emulsi) serta telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Merek No. 15/2001. Advokat Wahyu Fajar selaku kuasa dari pihak Envitex secara tegas membantah tudingan yang dilontarkan oleh pihak Avitex. Bantahan tersebut sempat diajukan dalam eksepsi (jawaban atas gugatan) dalam persidangan yang mulai bergulir di bulan Februari 2012. Wahyu menegaskan bahwa perusahaan kliennya yang baru didirikan pada tahun 2005 langsung mendaftarkan produk cat merek Envitex ke Dirjen

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

HKI Tangerang pada 30 Agustus 2005, selanjutnya telah terdaftar di bawah Daftar No. IDM000120630 untuk kelas barang 02 (cat air dan cat minyak). Menurut Wahyu, tidak benar bila dikatakan bahwa merek Envitex memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Avitex. Merek Envitex berasal dari penggabungan dua kata yakni “Envi” dari kata enviromental dengan “Tex” dari kata latex. Filosofi penamaan itu bertujuan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa perusahaan kliennya memproduksi cat yang berorientasi ramah lingkungan (environmentally friendly latex paint–cat lateks yang ramah lingkungan), baik dari segi komposisi bahan baku maupun proses pembuatannya. Dengan terdaftarnya merek cat kliennya serta diakui oleh instansi yang berwenang, kata Wahyu, telah menunjukkan bahwa merek Envitex pun memiliki hak eksklusif dan dilindungi undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak benar pula bila tergugat menyatakan merek Envitex dibuat dengan cara itikad tidak baik. “Fakta yang terlihat menunjukkan bahwa merek Envitex atas nama klien kami tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Avitex,” tegas Wahyu usai sidang di PN Jakarta Pusat.

TOPIK HUKUM Dikatakan Wahyu, penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU Merek No. 15/2001 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek lainnya baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan ataupun persamaan bunyi ucapan. Merek Envitex menggunakan tulisan saja tanpa ada tambahan lukisan, sedangkan merek Avitex memiliki tambahan lukisan. Secara ucapan pun kedua merek itu jelas berbeda. Di pasaran nasional banyak ditemui merek-merek cat lain yang menggunakan akhiran kata “Tex” yang dipakai secara berdampingan dengan kata lain dalam Daftar Umum Merek dalam kelas 02 di Dirjen HKI. Hal itu, menurut Wahyu, telah menunjukkan bahwa akhiran kata “Tex” bukanlah akhiran yang memiliki daya pembeda ataupun unik, terutama untuk produk yang berkaitan dengan cat. “Dua merek yang mempunyai kata akhiran “Tex” yang sama tidak otomatis membuat

merek-merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya,” imbuhnya. Merek cat Envitex di pasaran harganya lebih mahal dibanding harga produkproduk merek Avitex. Kenyataan itu, menurut Wahyu, tentu saja menjadi tidak masuk akal apabila produk cat kliennya bermaksud untuk mendompleng ketenaran merek penggugat. Karena, apabila memang kliennya bermaksud mendompleng, maka tentunya harga produknya tidak akan dijual dengan harga lebih mahal. Produk-produk kliennya meskipun baru dipasarkan di tahun 2005 namun terus berkembang dan memiliki reputasi yang sangat baik. Untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan, Wahyu menerapkan sejumlah Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, di antaranya Yurisprudensi Tetap MA RI No. 217 K/ Sip/1972 tanggal 15 November 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan dengan merek lain apabila karena bentuk, susunan atau bunyi bagi masyarakat akan atau

telah menimbulkan kesan sehingga mengingatkan kepada merek-merek lain yang sudah dikenal luas di kalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu. Yurisprudensi Tetap MA RI No. 352 K/Sip/1975 tanggal 2 Januari 1982 yang menyatakan, adanya persamaan antara merek sengketa serta warnawarna harus dinilai secara keseluruhan termasuk bagian yang tidak merupakan inti merek dan lukisan terutama harus diperhatikan pada kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya dan jenis barang yang sejenis. Juga Yurisprudensi Tetap MA RI No. 1631 K/ Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan, kata pertamalah yang memberikan kesan pokok pada ingatan pembeli. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Wahyu selaku kuasa PT. Indaco mengharapkan kepada majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara merek ini agar menolak gugatan pembatalan merek cat Envitex. ] N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK HUKUM

Bantuan Hukum Menjadi Bagian Perlindungan Sosial Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 memperkenalkan istilah â&#x20AC;&#x2DC;advokasi sosialâ&#x20AC;&#x2122;.

emerintah kembali menjamin bahwa orang-orang yang memiliki kerentanan sosial berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum dapat diberikan di dalam dan di luar pengadilan. Pemerintah akan memfasilitasi pemberian jasa bantuan hukum dan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Jaminan pemerintah itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. PP ini merupakan aturan pelaksanaan Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Ironisnya, meski mengatur bantuan hukum, PP ini tidak merujuk sama sekali pada Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Juga tidak menyinggung PP No. 83 Tahun 2008, yang mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Menurut Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma, hal itu mencerminkan ada masalah

dalam politik legislasi nasional. Masingmasing instansi pemrakarsa membuat aturan yang tumpang tindih dengan instansi lain. Alvon khawatir semakin banyak peraturan yang menyinggung bantuan hukum semakin potensial aturan itu saling bertentangan. Apalagi jika penyusun suatu regulasi tidak melihat dan membuat perbandingan dengan regulasi yang sudah ada. â&#x20AC;&#x153;Inilah problem politik legislasi kita,â&#x20AC;? ujarnya. Bisa jadi pembuat PP 39 sudah mempertimbangkan masalah ini. Sebab, penjelasan pasal 35 dapat dijadikan rujukan. Pasal ini menyebut pemberian bantuan hukum dilakukan sesuai peraturan perundangundangan, tanpa menyebutkan sama sekali peraturan perundang-undangan mana yang dimaksud. Apakah bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang Undang Advokat yang mensyaratkan jasa hukum hanya bisa diberikan advokat, atau Undang Undang Bantuan Hukum yang memungkinkan paralegal memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin. PP No. 39 Tahun 2012 menjadikan bantuan hukum sebagai bagian dari

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Kerentanan sosial bisa menimpa seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat. Perlindungan sosial dapat menimpa seseorang akibat situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Pasal 35 PP menyebutkan bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak. Bantuan hukum dapat diberikan di luar atau di dalam pengadilan. Lebih tegas, ayat (2) pasal 35 menyebutkan bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Bantuan sosial Selain bantuan hukum, perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan sosial dan advokasi sosial. Bantuan sosial dimaksudkan agar warga yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Ada lagi istilah advokasi sosial. PP ini menyebutkan advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilanggar haknya. Jika bantuan hukum lebih menekankan pada pemberian jasa hukum (pembelaan dan konsultasi), advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Dengan demikian, ada persinggungan antara bantuan hukum dalam rangka perlindungan sosial dengan advokasi sosial. Pembelaan dalam advokasi sosial meliputi pula mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum. ] N. Hakim/bbs

TOPIK HUKUM

ahkamah Konstitusi akhirnya menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dilayangkan Abu Bakar Ba’asyir, Pemimpin Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Solo, Jawa Tengah. “Dalil Pemohon untuk sebagian nebis in idem, sedangkan untuk selebihnya tidak beralasan menurut hukum,” kata Ketua Majelis MK, Moh. Mahfud MD saat membacakan putusan di ruang sidang MK, Rabu (11/4). Dalam membacakan pertimbangan putusan, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Pasal 21 ayat (1) yang dimohonkan Abu Bakar Ba’asyir sudah pernah ditolak oleh MK saat uji materi atas pasal yang sama pada tahun 2006 lalu. Oleh karena norma yang diuji sama dan pasal yang dijadikan bahan uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka permohonan Ba’asyir dinilai nebis in idem. “Pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara Nomor 018/ PUU-IV/2006, tanggal 20 Desember 2006, mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo,” jelas Hamdan. Sementara itu, pengujian Pasal 95 ayat (1) KUHAP, Mahkamah menyatakan bahwa pasal tersebut beserta penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh Abu Bakar Ba’asyir dalam permohonannya. Tindakan polisi yang dinilai berlebihan oleh pemohon ketika dilakukan penangkapan, menurut Mahkamah, memang tidak boleh terjadi. Akan tetapi hal itu merupakan tindakan konkret yang bukan merupakan persoalan norma yang menjadi kewenangan Mahkamah. “Dalam proses penangkapan seseorang, KUHAP telah menetapkan prosedur hukum secara rinci yang harus ditaati oleh polisi dan/ atau penyidik,” kata Hamdan lagi. Dengan demikian, adanya tindakan yang dinilai berlebihan dalam proses penangkapan sebagaimana didalilkan oleh pemohon menjadi ranah kewenangan hakim praperadilan untuk menilai apakah benar tindakan polisi dan/atau penyidik melanggar peraturan

MK Tolak Konstitusional Review Abu Bakar Ba'asyir perundang-undangan. Mahkamah menilai tindakan polisi atau penyidik yang memberhentikan mobil kemudian memecahkan kaca mobil sambil menodongkan senjata laras panjang dengan mengatakan “saya tembak kamu!” tergolong sebagai “tindakan lain” sebagaimana diatur pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya. Tindakan lain ini dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP tidak hanya dibatasi melalui penjelasannya, tetapi ditentukan syaratsyaratnya seperti diatur Pasal 16 ayat (2) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Namun, kategori “tindakan lain” dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP beserta Penjelasannya ini juga tidak menjadi hambatan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan praperadilan maupun tuntutan ganti kerugian”,” lanjut Hamdan. Menurutnya, masalah yang dihadapi pemohon berupa tindakan polisi/ penyidik yang dianggap berlebihan, bukanlah masalah konstitusionalitas norma. “Pasal 95 ayat (1) KUHAP beserta Penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum”. Ustadz Abu Bakar Ba’asyir lewat kuasa hukumnya mengajukan uji

materi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dalam petitum permohonannya, Ba’asyir meminta MK menafsirkan Pasal 21 (1) jo Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara bersyarat terkait tiga alasan penahanan yang seringkali ditafsirkan subjektif. Pasal 21 ayat (1) KUHAP berbunyi, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Pasal 95 ayat (1) mengatur ganti kerugian jika seorang tersangka/ terdakwa ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang. Sebelumnya, Ba’asyir pernah ditahan selama lima bulan lebih di Kepolisian dan Kejaksaan sejak ditangkap dalam perjalanan dakwah di Banjar Patroman, Jawa Barat pada Agustus 2010 lalu. Berkas perkara Ketua Jamaah Anshorut Tauhid itu sempat terkatung-katung di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan dan divonis bersalah. ] N. Hakim/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK HANKAM

ugas Pokok Kodim adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan serta menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam/Korem. Dalam melaksanakan pembinaan teritorial yang meliputi antara lain membantu Pemkab/Pemkot dalam menyiapkan potensi nasional, membantu dalam menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga Negara sesuai dengan perundang undangan. Selain itu Kodim juga berperan dalam penanggulangan bencana, kemanusiaan dan konflik komunal. Dan yang tak kalah penting bagi mereka juga harus membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Tak terkecuali dengan Kodim 0503/JB (Jakarta Barat). Guna mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Kodim 0503/JB, maka Tim Majalah TOPIK berkesempatan mewawancarai Komandan Kodim 0503/JB yakni Letkol Inf. Suwarno yang baru 5 bulan dilantik tepatnya pada 1 November 2011. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana perkembangan pelaksanaan program 100 hari Bapak sejak dilantik sebagai Komandan Kodim 0503 jakarta pada 1 November 2011? Bagi saya tidak ada yang namanya program 100 hari. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap harinya saya selalu â&#x20AC;&#x2DC;belanja masalahâ&#x20AC;&#x2122;. Saya selalu melihat peluang-peluang yang ada di satuan kewilayahanan Kodim 0503 Jakarta Barat ini. Selanjutnya sesuai dengan kewenangan saya bersama anggota melakukan tindakantindakan disertai solusi pemecahannya. Itu kami lakukan agar semua lapisan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dengan adanya Kodim di Jakarta Barat. Program prioritas apakah yang telah dilaksanakan Kodim 0503/JB untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah teritorial Jakarta Barat? Program prioritas kami berkaitan dengan keamanan

dalam masyarakat. Satu bulan setelah pengukuhan, saya berinisiatif meningkatkan semangat dan etos kerja para anggota di seluruh satuan wilayah Kodim 0503. Waktu itu saya mengundang motivator muda bernama Rudi Liem untuk memberikan motivasi agar para prajurit Kodim 0503/JB memiliki motivasi yang kuat. Motivasi itu juga untuk persiapan kami dalam pengamanan Pemilukada Jakarta di tahun ini. Dengan koordinasi serta maintain yang baik diharapkan Pemilukada nanti berjalan lancar dan sukses. Sebagai contoh lain terkait ketenagakerjaan, ketika rekan-rekan buruh di Bekasi mengadakan aksi demo dengan menutup jalan tol Jakarta-Bekasi, maka kami bertindak cepat mengumpulkan para ketua serikat pekerja yang ada di wilayah Cengkareng dan Kalideres untuk tidak mengadakan aksi serupa dengan menutup jalan tol JakartaBandara Soeta. Alhamdulillah, mereka berkomitmen. Ini adalah salah satu upaya kami dalam cegah dini dan deteksi dini. Peran serta seperti apakah yang disumbangkan jajaran Kodim 0503 dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Jakarta Barat?

Letnan Kolonel Inf. Suwarno (Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat)

Selalu Belanja Masalah dan Solusi Pemecahannya 68

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK HANKAM Beberapa waktu lalu terjadi hujan angin di wilayah Jakarta Barat yang menyebabkan banyak pohon dan papan reklame yang tumbang. Di wilayah Grogol paska kejadian situasi jalan sangat macet. Kami bekerja sama dengan rekan-rekan polisi serta Pemkot Jakbar mengatasi masalah tersebut sampai situasi kembali normal. Kami juga kerap membersihkan sungaisungai atau tempat-tempat jalan air yang tersumbat sampah. Seperti di kali Angke, di depan Trisakti atau sepanjang jalan S. Parman dan tempattempat lainnya. Selain menyebabkan banjir dan mengganggu kesehatan, sampah-sampah juga mengganggu pemandangan kota. Tindakan-tindakan cepat, yang urgent, itu semua kami lakukan sesuai dengan Undang Undang TNI No. 34 Tahun 2004 yakni ikut serta membantu pihak Pemerintah Daerah. Kami lakukan baik diminta ataupun tidak diminta. Kalau kita menunggu diminta, mungkin itu tidak terpikirkan oleh pak Walikota karena kesibukan kerjanya. Itulah mengapa saya bilang selalu ‘belanja masalah’. Untuk penanganan keselamatan bila terjadi musibah banjir diadakan gladi lapang oleh Pemko Jakbar dengan melibatkan seluruh instansi termasuk Kodim 0503/JB. Saat itu saya diberi kesempatan untuk melaksanakan koreksi jalannya gladi. Saya mengoreksi bagaimana mengendarai LCR yang baik dan benar. Dengan dasar itulah saya melihat peluang dan kesempatan untuk melaksanakan latihan LCR bagi masyarakat di Jakarta Barat. Dan kita wujudkan dengan latihan LCR di Telaga Citra Kelideres. Bakti sosial lain yang telah kami laksanakan adalah acara peresmian musholla yang ada di Koramil Kembangan sekaligus memperingati Maulid Nabi. Dalam acara itu dilaksanakan kegiatan sunatan masal kepada 43 anak dan santuan kepada 100 anak yatim. Kegiatan itu dibantu kawan-kawan dari Bank Indonesia dan dokter-dokter dari RS. Awal Bros serta perusahaan batik Kencana Wungu. Saat ini kami tengah menggarap kegiatan bedah rumah yang

sangat tidak layak, terdiri dari 10 rumah yang berada di Taman Sari, Kapuk Cengkareng, Kalideres dan Kembangan. Kami bekerja sama dengan perusahaan keramik PT. Arwana Citramulia. Perusahaan itu memberikan dana CSR (red: Corporate Social Responsibility)-nya kepada pihak TNI AD dan Polda. Dana yang mereka keluarkan untuk acara sosial ini mencapai 100 juta rupiah, sehingga masing-masing rumah yang dibedah mendapatkan 10 juta rupiah.

saya saling sms dengan pak Wali. Saya sampaikan keamanan di wilayah terkendali. Sebaliknya pak Wali bila ada permasalahan-permasalahan selalu beliau telepon saya. Kapolres juga setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan keamanan lingkungan masyarakat itu selalu melibatkan kita sebagai satuan keamanan kewilayahan. Juga pihak-pihak lainnya. ]

Sebagai Dandim, sikap seperti apa yang akan dilakukan terhadap aksi kekerasan atau tindak anarkis yang terjadi di wilayah hukum Kodim 0503 Jakarta Barat? Menurut saya, tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan dengan musyarawarah untuk mufakat, sesuai dengan Pancasila pada Sila ke-4. Contohnya saja, seperti kemarin masalah sengketa lahan Universitas Trisakti dengan pihak yayasan. Selaku salah satu Muspiko Jakarta Barat saya mencoba bersilahturahmi kepada rektor Prof. Thoby dan pihak yayasan serta rekan-rekan di pengadilan. Dan, Alhamdulillah, eksekusi itu tidak jadi dilaksanakan. Peranan saya atas tugas pokok Kodim untuk pengamanan wilayah berpatokan kepada deteksi dini dan cegah dini. Jangan sampai terjadi bentrok atau meluas, jangan sampai ada pembakaran Trisakti atau penyerangan terhadap rektor. Kapolres Jakarta Barat pernah menyampaikan kepada saya tentang masalah besar di Kampung Ambon terkait narkoba dan di Duri Kepa terkait aksi anarkis tawuran yang sempat membakar sebuah metromini. Semua aparat wilayah dilibatkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dan masalah di kedua tempat itu sampai saat ini masih kami pantau jangan sampai peristiwa itu terulang. Koodinasi seperti apakah yang dilakukan Kodim 0503 dengan unsur Pemkot Jakarta Barat serta aparat keamanan terkait lainnya untuk menjaga keamanan di Jakarta Barat? Setiap kegiatan kita selalu berkoordinir dengan baik. Contohnya, setiap pagi

BIOGRAFI Nama: Letnan Kolonel Inf. Suwarno

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pinang-Kepri, 10 September 1968 Jabatan Saat ini: Komandan Kodim 0503/ Jakarta Barat Nama Isteri: Heny, SH

Anak-Anak: 1. Paksi Aghata (16 tahun), kelas 2 SMA 4 Depok 2. Laras Sita Yorsitia (, 13 tahun), kelas 3 SMP 7 Depok. 3. Dias Khalid Yudhayana (9 tahun), kelas 4 SD 01 Depok. Pendidikan: • Akademi Militer, lulus 1992 • Sussarcabif dan Sussarpara (1993) • Suspa Senban (1997) • Selapa (2000) • Seskoad (2007) • AFP Command and General Staff Course Philipina (2010) • Pembekalan Dandim (2011) Tanda Jasa: • SL Seroja, GL GOM IX/ Raksaka Dharma • SL Kesetiaan VIII, SL Kesetiaan XVI • Ops Timor Timur (1993) • Ops Irian Jaya (1995 dan 2003)

Jabatan: • Pama Pusdikif Kodiklat TNI AD (1992), • Danton Yonif 327/BJW dan Danton Yonif 312/ KH (1993), • Danton MO.81 Yonif 327/BJW (1995), • Dankiban 312/KH (1996), • Pasiops Yonif 312/KH dan Ps Pasi Binkomsos Siter Rem 031/WB Dam I/BB (2000), • Pasi Bimkomsos Siter Rem 031/WB (2001), • Wadan Yonif 132/BS (2002), • Kasdim 0303/BKLS Rem 031/WB (2004), • Pasi Binkamwil Siter Rem 031/WB (2005), • Pabandya Rem Srendam Jaya (2007), • Pamen Kodam Jaya (Dik Luar Negeri) (2008), • Pabandya Binpers Spersdam Jaya (2009), • Dankodiklatpur Rindam Jaya (2010), • Kaspri Pangdam Jaya (2011).

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK HANKAM

Muhamad Munir Pimpin Kostrad

A.Y. Nasution Mengabdi di Sumut

epala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo melantik Mayjen TNI Muhamad Munir sebagai Panglima Komando Strategis dan Cadangan Angkatan Darat (Kostrad) menggantikan Letjen Azmin Yusri Nasution di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta, Selasa, 13 Maret 2012. Pada kesempatan yang sama, Kasad melantik Mayjen TNI Sonny Widjaya sebagai Panglima Kodam III/ Siliwangi menggantikan Mayjen TNI Muhamad Munir, dan melantik Mayjen TNI Subekti, sebagai Panglima Kodam VI/Mulawarman menggantikan Mayjen TNI Tan Aspan. Kasad juga melantik Brigjen TNI Joko Sriwidodo sebagai Aslog Kasad menggantikan Mayjen TNI Soni Wijya, dan melantik Brigjen TNI Dicky Wainal Usman sebagai Asrena Kasad menggantikan Mayjen TNI Subekti. Dalam amanatnya Kasad mengatakan, Kostrad sebagai Kotama Pembinaan TNI Angkatan Darat sekaligus sebagai Kotama Operasional TNI, memiliki tugas pokok membina

Mayjen TNI Muhammad Munir meninggalkan markas Kodam III/Siliwangi untuk mengemban tugas baru sebagai Pangkostrad. Sementara Letjen TNI A.Y. Nasution, yang memasuki purna bakti, meninggalkan Kostrad untuk mengabdikan diri bagi masyarakat Sumatera Utara. kesiapan operasional segenap jajaran komandonya, serta melaksanakan operasi tingkat strategis sesuai dengan kebijaksanaan Panglima TNI. Jajaran Kostrad, kata Pramono, dituntut memiliki mobilitas tinggi serta mampu bereaksi cepat sebagai satuan penangkal, penindak dan pemukul yang handal untuk digerakkan ke seluruh wilayah NKRI. "Demikian juga dengan Kodam III/ Siliwangi dan Kodam VI Mulawarman sebagai Kotama Kewilayahan, bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, serta melaksanakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

wilayahnya masing-masing," kata Kasad. Kasad mengemukakan bahwa keterpaduan lintas sektoral yang solid dan komprehensif dengan pemerintah daerah, instansi dan pihak terkait, serta elemen masyarakat, harus selalu diperhatikan dan dikedepankan guna menyelesaikan beragam persoalan aktual yang berkembang di masyarakat. "Serta dalam rangka menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif," ujar Pramono Edhie. Sementara itu, Kasad juga meminta kepada Staf Perencanaan dan Anggaran, serta Staf Logistik sebagai penyelenggara fungsi Staf Umum di tingkat Mabesad, agar perencanaan

TOPIK HANKAM dan pengelolaan anggaran serta logistik harus senantiasa mempertimbangkan skala prioritas dan azas manfaat dalam kerangka manajemen modern, sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan dan maksimal. "Pedomani sasaran program yang ditetapkan dan pagu anggaran yang dialokasikan, dengan mengedepankan transparansi, proporsionalitas dan akuntabilitas untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan sekecil apa pun," kata Kasad. Sementara itu, di acara Apel Lepas Sambut di halaman Makostrad, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Maret 2012, Letjen TNI A.Y. Nasution dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan seluruh prajurit dan PNS Kostrad sehingga dirinya bisa menyelesaikan tugas tanpa cacat. A.Y. Nasution pun berpesan agar prajurit Kostrad tetap menjaga soliditas dan semangat. A.Y. Nasution menekankan, “Jaga nama baik Kostrad yang telah dibangun oleh para pendahulu-pendahulu Kostrad. Mereka ingin nama Kostrad tetap harum dalam mengamankan negara ini. Satu kata dari saya, lakukan yang terbaik dan tetap semangat!” A.Y. Nasution mengungkapkan, setelah pensiun nanti, ia akan kembali ke kampung halaman di Sumatera Utara. Dia akan mengabdikan diri untuk masyarakat Sumatera Utara. “Setelah 35 tahun mengabdikan diri kepada TNI AD, pengalaman dan ilmu yang

ada pada diri saya akan saya gunakan untuk masyarakat Sumatera Utara. Doakan saya agar ada orang Kostrad yang memimpin Sumatera Utara,” ujar A.Y. Nasution meminta doa dan restu dari jajaran prajurit dan PNS Kostrad dalam pencalonannya di Pilgub/wagub Provinsi Sumatera Utara 2013. Pertama saya bersyukur atas tugas dan amanah yang saya terima. Bagi saya jabatan adalah tugas dan amanah yang harus saya emban dengan sebaik-baiknya. Tugas saya sebagai Pangkostrad yaitu menyiapkan kesiapsiagaan operasional satuansatuan Kostrad sebagai pasukan terpusat dalam menghadapi tugastugas nyata di lapangan. Ke depan, tentunya saya berusaha meningkatkan profesionalitas prajuritprajurit Kostrad. Dalam rangka itu, kita tahu tugas-tugas Kostrad banyak sekali, seperti bertugas menjaga daerahdaerah rawan, daerah perbatasan di dalam negeri, maupun tugas-tugas di luar negeri, hingga membantu penanggulangan akibat bencana. Pada kesempatan itu, Pangkostrad Mayjen TNI Muhamad Munir tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Letjen TNI A.Y. Nasution yang telah menyampaikan petuah dan nasihat kepada prajurit Kostrad. Pada bagian lain Pangkostrad mengatakan, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darad (Kostrad) berupaya untuk meningkatkan profesionalitas dan kemampuan dalam mengawaki alat utama sistem senjata (alutsista) yang semakin canggih.

Pemerintah telah memprogramkan modernisasi alutsista bagi Kostrad ke depan. Pangkostrad mengungkapkan, alutsista Kostrad ke depan harus semakin modern. Dukungan pemerintah dan DPR untuk modernisasi ini sudah besar. ”Tapi, itu masih kurang,” ungkap Munir seusai mengikuti apel lepas sambut Panglima Kostrad di Makostrad, Jakarta, kemarin. Kekurangan itu, ujarnya, pada alutsista Batalion Kavaleri yang mayoritas belum dimodernisasi. Meski demikian, Pangkostrad tetap bersyukur karena sudah ada yang dimodernisasi. Mantan Pangdam III/ Siliwangi itu percaya, pemerintah dan DPR akan melengkapi Kostrad dengan alutsista canggih. ”Kita sebagai prajurit yang penting siap untuk menyongsong modernisasi alutsista untuk setara dengan negara lain sehingga kita bisa menjaga negara ini lebih aman lagi,” katanya. Pangkostrad juga akan terus meningkatkan profesionalitas dan disiplin prajurit Kostrad. Dengan profesionalitas, katanya, berarti prajurit mampu mengawaki alutsista yang serba modern. “Sekarang kan era komputerisasi. Kalau dulu kita dengan bambu runcing saja sudah bisa perang. Ke depan, alutsista kita sudah serba komputerisasi. Di samping tentunya jati diri kita sebagai prajurit TNI tidak boleh hilang, yaitu sebagai prajurit pejuang. Karena itulah yang dimiliki prajurit TNI, tidak dimiliki oleh prajurit-prajurit negara lain. Dan itulah yang mampu mengawal NKRI,” papar Pangkostrad, Mayjen TNI Muhamad Munir. ] Syarif/Adang Sumarna/Teddy

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK NIAGA

Panasonic Hadirkan AC Sehat di Indonesia foto: Dok.MajalahTopik

lingkungan yang sekaligus memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Eco Clean Life Innovation ini dilengkapi dengan tiga teknologi utama, yaitu Econavi, Inverter, dan Nanoe-G. ”Penambahan CO2 dalam atmosfer berasal dari pembakaran batubara dan minyak bumi, dan seperti kita ketahui sebagian besar pembangkit listrik menggunakan batubara dan minyak bumi sebagai bahan bakarnya. Karena itu diperlukan produk yang dapat menghemat penggunaan energi listrik untuk mengurangi konsumsi sumber daya tidak di perbarukan,” ujar Amanda Katili, Manager The Climate Reality Project Indonesia.

anasonic, perusahaan elektronik kenamaan dari Jepang, menghadirkan AC seri baru yang diklaim lebih sehat dan lebih hijau karena hemat energi, yaitu AC ECONAVI + Nanoe-G. AC ini mempunyai dua fitur utama yakni Sunlight Detection dan Nanoe-G yang berfungsi untuk menonaktifkan bateri dan kuman di udara maupun di permukaan hingga 99% serta menghemat energi hingga 35%. Dikatakan Rinaldi Sjarif, Wakil Presiden Direktur, Panasonic Gobel Indonesia, seri terbaru ini lebih menyehatkan penggunanya serta ramah lingkungan. ”Seri terbaru ECONAVI + Nanoe-G memberikan pengalaman hidup sehat bagi penggunanya sekaligus membantu mengurangi konsumsi energi yang dibutuhkan sehingga memberikan kontribusi yang baik bagi lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi Panasonic untuk menjadi No. 1 Green Innovation Company di industri elektronik pada tahun 2018.” Selain itu, AC ini juga dikatakan memiliki desain yang simpel, elegan, dan praktis untuk rumah modern.

AC ECONAVI + Nanoe-G juga dikatakan sangat inovatif karena menjadi AC pertama di Indonesia yang dapat menonaktifkan bakteri dengan cara melepas ion nano ke udara untuk mengikat kuman dan bakteri. ”Kami sadar betul akan pentingnya menghirup udara bersih tanpa bakteri dan virus di dalam rumah, karenanya kami menyempurnakan AC kami dengan teknologi Nanoe-G yang berhasil menonaktifkan kuman tidak hanya di udara melainkan juga di permukaan, di mana Panasonic menjadi perusahaan elektronik pertama di Indonesia yang mampu berinovasi seperti ini,” ujar Ronny Heribertus, Product Manager Air Conditioner, Panasonic Gobel Indonesia. Beberapa bakteri dan virus diketahui bersemayam di udara. Virus yang paling umum terdeteksi adalah virus flu (H1N1). Dengan AC yang memiliki ion khusus seperti Nanoe-G ini, jumlah virus di udara mampu dikurangi hingga 99% setelah digunakan selama lima menit. Untuk menyempurnakan produknya dalam memenuhi kebutuhan pasar Indonesia, Panasonic mengembangkan Eco Clean Life Innovation, inovasi teknologi ramah

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Adapun tiga teknologi utama AC Econavi + Nanoe-G: 1. Sistem Pemurni Udara, Nanoe-G: mampu menghilangkan 99% bakteri dan virus di udara dan di permukaan. 2. Intelligent Eco Cencors / Sensor Pintar Eco – Mengurangi pemborosan listrik: mendeteksi banyaknya orang dalam ruangan dan mendeteksi intensitas cahaya sehingga dapat menyesuaikan kinerja AC dalam mendinginkan ruangan. 3. Teknologi Pintar Inverter: mendinginkan ruangan lebih cepat hingga 1,5x dibandingkan AC tanpa Inverter. Nilai tambah lain dari tiap pembelian AC Econavi terbaru ini adalah kesempatan pengguna untuk menjadi anggota Klub Panasonic Indonesia. Keuntungan yang didapat dari menjadi anggota klub ini adalah bisa mendapatkan perpanjangan garansi produk yang dibeli, perlakuan VIP, kesempatan memenangkan produk eksklusif, serta datang ke acara eksklusif yang diadakan oleh Panasonic, seperti Panasonic Gobel Awards, dan masih banyak lagi. ] Adang Sumarna

TOPIK EVENT

ada Maret 2012, Majalah TOPIK genap berusia 6 tahun. Memang, usia yang masih terbilang muda. Sejumlah kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-6 ini, di antaranya memberikan santunan kepada anakanak yatim piatu dan syukuran di kalangan internal Majalah TOPIK yang berdiri pada Maret 2006 ini. Pimpinan Umum Majalah TOPIK, Iwan Purnama, dalam rangkaian HUT ke-6 Majalah TOPIK memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu yang bernaung di bawah Yayasan Mutiara Alam. Yayasan Mutiara Alam yang berlokasi di kawasan Bekasi Utara ini menampung sekitar 100 anak yatim piatu dan kurang mampu. Penerimaan santunan diwakili oleh Duta Yayasan Mutiara Alam, Nurhayati, di kantor redaksi Majalah TOPIK di bilangan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Selain memberikan santunan, diselenggarakan syukuran bersama seluruh jajaran karyawan Majalah TOPIK. Meski diselenggarakan secara sederhana tak mengurangi kebahagiaan para kru Majalah TOPIK dalam memeriahkan HUT-nya yang ke-6 tahun.

Setelah sambutan dan doa bersama disampaikan, acara dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Pimpinan Umum Majalah TOPIK, Iwan Purnama, dengan disaksikan seluruh karyawan. Potongan nasi tumpeng pertama pun diberikan langsung Pimpinan Umum kepada Pimpinan Redaksi Majalah TOPIK, Syarifudin.

Sekilas Yayasan Mutiara Alam Yayasan Mutiara Alam (YMA) didirikan pada 06 Juli 2011 atas dasar keprihatinan terhadap kondisi generasi muda khususnya dalam bidang pendidikan. Banyaknya tantangantantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda memberikan inspirasi bagi pendiri YMA untuk mengajak masyarakat Indonesia agar peduli terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan bagi generasi muda. “Mutiara” mengandung makna sesuatu yang berharga, berada di dasar laut, dan perlu usaha keras untuk mendapatkannya. Dengan menghayati makna “Mutiara” diharapkan masyarakat terpanggil memperbaiki fenomena kehidupan yang dirasakan, yang tidak selaras baik di tataran negara Indonesia (nasional) maupun dunia internasional.

HUT Ke-6 Majalah TOPIK

Membangun Kebersamaan

Melalui program “Sekeping Koin Sejuta Harapan,” YMA menerima sumbangsih dari masyarakat, baik dalam bentuk tanah wakaf maupun donasi. Tiga bidang menjadi titikberat program kerja dari YMA, yakni sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Ketiga bidang ini merupakan pilar dalam mengusung program pendidikan yang menjadi tujuan utama YMA. Adapun ketiga bidang tersebut meliputi, Bidang Sosial yang terdiri dari mendirikan pendidikan formal dan sarana penunjang pendidikan, pendidikan non formal dan keterampilan, mendirikan perpustakaan umum, mengadakan penelitian bidang ilmu pengetahuan, mengadakan penyuluhan kesehatan, keterampilan dan usaha kecil menengah, dan memberikan beasiswa bagi anak berprestasi tetapi berekonomi kurang mampu. Kemudian Bidang Kemanusiaan yang terdiri atas memberikan santunan bagi anak yatim yang kurang mampu, memberikan bantuan sosial kepada korban bencana alam, membantu penanganan pasca bencana untuk anak-anak korban bencana, memberikan bantuan untuk para tuna wisma, fakir miskin, mendirikan panti asuhan dan panti jompo, dan melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya Bidang Keagamaan yang terdiri dari mendirikan sarana ibadah, menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah, melaksanakan syiar keagamaan, serta mendirikan dan mengembangkan TPA. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK RAGAM

Pesona Tenun Ikat Indonesia Indonesia memiliki banyak keragaman jenis tekstil, salah satunya adalah tenun ikat. Meskipun belum sepopuler Batik, tenun ikat pun mulai diperhitungkan banyak orang sebagai salah satu kekayaan seni budaya Nusantara.

enun ikat sebagai salah satu kekayaan seni dan budaya Indonesia menjadi ciri khas setiap daerah. Tenun ikat atau kain ikat merupakan kriya tenun Indonesia berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsi yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun bukan mesin. Kain ikat ini dapat dijahit untuk dijadikan pakaian dan perlengkapan busana, kain pelapis mebel, atau penghias interior rumah.

benang lungsi yang keduanya sudah diberi motif melalui teknik pengikatan sebelum dicelup ke dalam pewarna.

Sebelum ditenun, helai-helai benang dibungkus (diikat) dengan tali plastik sesuai dengan corak atau pola hias yang diingini. Ketika dicelup, bagian benang yang diikat dengan tali plastik tidak akan terwarnai. Tenun ikat ganda dibuat dari menenun benang pakan dan

Kain ikat dapat dibedakan dari kain songket berdasarkan jenis benang. Songket umumnya memakai benang emas atau perak. Motif kain songket hanya terlihat pada salah satu sisi kain, sedangkan motif kain ikat terlihat pada kedua sisi kain.

Teknik tenun ikat ini terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Daerahdaerah di Indonesia yang terkenal dengan kain ikat di antaranya Toraja, Sintang, Jepara, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores. Kain gringsing dari Tenganan, Karangasem, Bali, adalah satu-satunya kain di Indonesia yang dibuat dari teknik ikat ganda (dobel ikat).

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Sekilas Sejarah Tenun Ikat Kemahiran bangsa Indonesia dalam membuat kain tenun tampak pada ragam hias sehelai kain. Keterampilan membuat seni hias ini tidak terlepas dari latar belakang sejarah budaya bangsa Indonesia, yang dipengaruhi berbagai unsur sejarah. Pengaruh yang menonjol tampak dari masa Neolithikum. Setelah itu, pengaruh datang dari kebudayaan Dongson yang dibawa bangsa dari Tonkin dan Annam Utara pada sekitar 700 tahun sebelum masehi. Bangsa inilah yang kemudian diyakini menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Salah satu bukti sejarah peninggalan kebudayaan Dongson adalah cara bercocok tanam dengan sistem irigasi dan teknik membuat peralatan,

TOPIK RAGAM diantaranya alat tenun dan perkakas dari logam perunggu. Teknologi pembuatan logam dilakukan dengan menempa logam menjadi benda-benda peralatan upacara atau alat rumah tangga, seperti nekara dan kapak. Bukti-bukti peninggalan sejarah di beberapa tempat di Indonesia wilayah timur menunjukkan bahwa nekara perunggu telah dibuat pada masa itu, termasuk sebuah nekara kecil yang ditemukan di Pulau Bali. Nekara perunggu itu dipergunakan di dalam upacara memanggil hujan, yang sering dilakukan oleh penduduk Indonesia Timur yang daerahnya terkenal kering dan jarang turun hujan. Salah satu disain motif pada permukaan nekara itu berbentuk katak di dalam lingkaran, yang melambangkan datangnya hujan. Menurut para ahli, nekara perunggu juga dipakai sebagai genderang perang serta menjadi lambang kemakmuran. Hiasan lain yang juga terdapat pada nekara adalah garis-garis geometris. Pengetahuan seni ragam hias geometris pada permukaan nekara tersebut kemudian terwujud dalam ragam hias tenunan Indonesia. Ini menjadi salah satu wujud sumbangan kebudayaan Dongson terhadap budaya tenun di Indonesia, selain pengetahuan tentang konsep tentang alam dan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk fauna dan flora serta serta pemujaan terhadap leluhur atau nenek moyang yang sudah dikenal dari masa neolitik berpadu dalam wujud garisgaris geometris pada kain-kain tenun. Bentuk ini tampaknya terus-menerus berkembang dari masa ke masa. Konsep ragam hias yang diilhami oleh lingkungan alam menunjukkan bahwa sudah sejak dahulu alam dan lingkungan dianggap mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Segala sesuatu yang ada di alam seperti gunung, sungai, matahari, dan bintang hingga berbagai jenis binatang dan tumbuhan dianggap mempunyai kekuatan magis. Manusia sendiri dipercaya mempunyai kekuatan magis dan dipuja, dan ini diwujudkan dalam bentuk pemujaan terhadap arwah nenek moyang atau leluhur yang menurunkan kelompok-kelompok komunitas masyarakat.

Kepercayaan terhadap alam mempunyai kekuatan gaib dan pemujaan terhadap nenek moyang kemudian diwujudkan dengan kepercayaan penguasaan alam oleh sesuatu kekuatan supranatural yaitu dewa-dewa yang menguasai alam semesta. Dewa-dewa yang menguasai dunia atas dilambangkan dengan jenisjenis burung tertentu. Selain dunia atas masih terdapat dua bentuk dunia yang lain, dunia tengah dan dunia bawah. Para penghuni di dunia tengah dilambangkan dengan tokoh-tokoh leluhur yang hidup di dunia. Sedangkan penguasaan atas dunia bawah dilambangkan dengan bentuk binatang melata atau reptil seperti biawak, buaya dan kadal. Dalam ragam hias, unsur-unsur tadi diwujudkan dalam bentuk-bentuk garis geometris seperti garis berbentuk kait, spiral atau disebut juga pilin, garis lurus, meander, segitiga, segiempat, bulatan, dan masih banyak lagi. Bentuk-bentuk garis geometris itu menggambarkan motif nenek moyang dengan ciri khas yaitu garis tegak lurus sebagai badan, serta kedua kaki yang terbuka dan tangan dengan posisi mengarah ke atas. Bentuk garis lurus dihias dengan garis-garis horizontal membentuk motif pohon dengan banyak cabang dan ranting. Pohon semacam ini disebut sebagai pohon hayat, yaitu pohon yang melambangkan kelanjutan hidup dari alam yang fana dan dilanjutkan dengan kehidupan di alam baka. Tradisi pembuatan bentuk-bentuk ragam hias pada kain-kain tenun tersebut di atas tersebar luas di berbagai daerah di Nusantara, terutama di daerah-daerah yang mengenal tenun ikat lungsi. Menurut para ahli, teknik pembuatan tenun ikat lungsi ini memang dikenal paling awal sebelum jenis tenun ikat lainnya seperti tenun ikat pakan atau berganda (dobel ikat). Pada dasarnya, pola hias tenun ikat dibuat dengan menciptakan ragam hias pada benang sebelum ditenun. Ragam hias tersebut dibentuk dengan cara mengikat setiap lembar benang dalam motif tertentu lalu dicelupkan ke dalam bahan pewarna. Ada berbagai jenis ragam hias tenunan yang

diciptakan selain tenun ikat seperti songket, sulam, aplikasi manik-manik, jumputan hingga batik. Meskipun demikian, di antara teknik penciptaan ragam hias lainnya, teknik tenun ikat adalah yang paling menonjol karena pembuatannya yang relatif lebih rumit dan lama dibandingkan teknik lain. Bisa dikatakan, proses penciptaan motif dengan tenun ikat sangat sulit dan membutuhkan kemampuan kreativitas, dan ketekunan tingkat tinggi dari pembuatnya. Di daerah-daerah pembuatan tenun terlihat pola-pola hias yang hampir sama walaupun tetap mempunyai ciri, keunikan dan kekhasannya tersendiri. Hal ini menjadi bukti bahwa setiap daerah atau kelompok komunitas memiliki ungkapan keindahannya sendiri, yang dipertahankan dan diungkapkan melalui sehelai kain tenun. Yang menarik, dari setiap daerah pembuatan tenun ini dapat dijumpai satu kesamaan, yaitu bahwa keterampilan menenun merupakan pengetahuan yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Ada beberapa teknik tenun ikat yang dikenal di dunia, dan Indonesia sangat kaya dan beruntung karena memiliki semua jenis tenunan ikat tersebut. Teknik tenun ikat yang paling umum dan telah disebut di atas adalah teknik ikat lungsi. Sesuai dengan sebutannya, teknik ini menciptakan ragam hias dengan teknik ikat dan pencelupan hanya pada benang lungsi atau benang vertikal. Teknik tenun ikat kedua adalah teknik ikat pakan, yaitu tenun ikat yang ragam hias ikatnya dibuat pada benang pakan atau benang horizontal. Jenis tenun ikat yang ketiga adalah yang disebut tenun ikat berganda atau dobel ikat. Dalam tenun ikat berganda pola ragam hias dibuat pada kedua jenis benang yaitu benang lungsi dan benang pakan sekaligus. Keduanya berpadu membentuk pola ragam hias yang rumit dan simetris. Teknik tenun ikat dobel ini memang jauh lebih rumit dibandingkan kedua jenis yang telah disebutkan terlebih dahulu. Perlu ketelitian dan kesabaran yang tinggi untuk memadukan suatu bentuk gambar atau motif yang dirancang di kedua jenis benangnya. ] Endang/Vie in Style

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK KULINER

The Harvest All foto credit by: Adang Sumarna

Explore the Wonder of

Telah hampir delapan tahun The Harvest Patissier & Chocolatier lahir di Indonesia. Dalam kurun waktu itu, The Harvest mampu membuktikan eksistensinya di industri kuliner, khususnya cake, chocolate, dan roti.

erdiri sejak 2004, The Harvest yang berada di bawah naungan PT Mount Scopus Indonesia, bisa dikatakan, menjadi toko kue (pastry) pertama di Indonesia yang khusus menyajikan ciri khas kue bergaya Eropa dan berbagai pilihan yang revolusioner untuk ide-ide bingkisan maupun souvenir. Bukanlah sebuah perjalanan yang mudah bagi The Harvest untuk meraih kesuksesan seperti sekarang ini. Di awal berdirinya, berbagai cara dan upaya dilakukan untuk memperkenalkan The Harvest.

Mulai dari membagi-bagikan brosur hingga merekrut artis atau kalangan selebritis untuk menjadi brand ambassador. Bagi The Harvest, merekrut artis atau kalangan selebritis akan bisa menaikkan value atau nilai bagi perusahaan. Beberapa artis atau selebritis pun pernah menjadi brand ambassador The Harvest, seperti Ari Wibowo, Tora Sudiro, dan Dian Sastrowardoyo. “Itulah salah satu poin yang membuat kita berbeda dengan cake shop-cake shop lain,” tutur Frita P Widiastanti, Marketing Manager The Harvest. Tidak hanya merekrut artis atau kalangan selebritis untuk didaulat menjadi brand ambassador yang menjadikan The Harvest berbeda dengan cake shop-cake shop lain, kemasan atau packaging yang, mungkin, bagi cake shop lain dianggap tidak terlalu penting, menjadi

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

satu hal yang sangat penting dalam upaya menembus pasar. “Kita selalu melakukan inovasi terhadap packaging yang tidak dipunyai cake shop lain tapi di kita ada. Menurut kami, packaging termasuk salah satu sale point yang harus dimiliki sebuah cake shop. Itulah, mungkin, yang bisa dikatakan membuat The Harvest berbeda dengan cake shop lain, yakni kami concern terhadap hal-hal lain yang dianggap kecil dan tidak terpikirkan oleh cake shop lain,” tandas Frita. Penampilan yang unik, rasanya yang berkualitas, harga yang cukup terjangkau, dan kebersihan outlet, akhirnya membuat The Harvest mampu bertahan hingga saat ini. Seperti arti dari The Harvest sendiri yang berarti “Panen”. Dengan menggunakan brand The Harvest, sang pemilik berharap bisa memanen atau memetik hasil dan memberikan lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Saat ini, The Harvest telah memiliki 1000 karyawan yang tersebar di 11 outlet, sembilan di Jakarta, satu di Surabaya, dan satu di Bandung. “Untuk tahun 2012 ini, kita berencana membuka tiga outlet baru

TOPIK KULINER

Mengawali tahun 2012, The Harvest merayakan relokasi yang sangat megah dari outlet pertama yang berada di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, menjadi sebuah outlet utama (flagship outlet) yang terletak tidak jauh dari lingkungan sebelumnya. Posisinya yang strategis dan bangunannya eksklusif, flagship outlet The Harvest juga didukung oleh fasilitas call centre yang memusatkan semua proses pengiriman atau pesan-antar demi kenyamanan para pelanggan setianya.

â&#x20AC;&#x153;Kesuksesan The Harvest bertumpu diantara sebuah keluarga besarnya yang mempunyai motivasi yang tinggi, berkemampuan, dan tim yang solid dan disiplin, dengan jumlah 1000 orang. Riset dan Development atau pengembangan yang terus menerus untuk produk, kemasan yang kreatif, dan pelayanan yang baik membuat kami menjadi yang terbaik,â&#x20AC;? ucap Frita. ] Endang

dang Sum ar na

Flagship Outlet

Selain aneka cake dan minuman yang menjadi ciri khas dan andalan The Harvest, outlet utama juga menyajikan pilihan produk baru confiserie dan macaroons, berbagai jelly buah, coklat praline dan cookies yang dibuat fresh dan hanya tersedia di outlet utama.

edit by: A

Ada sekitar 24 macam cake yang rasanya berbeda-beda, seperti Bailane, Black Forest, Blueberry Chessecake, Caprice Chocolate by Tropicana Slim, Chocolate Caramel, Chocolate Chessecake, Chocolate Decadence, Chocolate Devil, Chocolate Emotion, Chocolate Tiramisu, Chocolate Truffle, Cookies and Cream, Dame Blanche by Tropicana Slim, Lapis Legit Plain, Lapis Legit Prune, Lapis Surabaya, Mix Fruit Chessecake, Opera, Oreo Chessecake, Pistachio Dacquois, Raspberry Sacher Torte, Strawberry Chessecake, Tiramisu, dan Vanilla Fruit. Untuk minuman, The Harvest menyediakan Sunrise, Sunshine, Lychee Lay, Pink Lady, Cranny Berry, Blueberry Runner, Strawberry Merry, Tutty Fruity, Frosty Bite, dan Peaches.

Di outlet utama ini, style interior atau dekorasi ruangan yang didominasi warna coklat memberikan kesan modern dan luxury.

All foto cr

lagi, dimana dua outlet di Jakarta dan satu outlet di Bali,â&#x20AC;? jelas Frita.

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Beda Cairan laki-laki

Supporter Menyebabkan Kemandulan? Pak, saya senang berolahraga yang berat (lari, angkat barbel). Pada saat saya berolahraga saya menggunakan celana dalam supporter (celana ketat) supaya tidak kondoran (maaf). Baru-baru ini saya mendengar saran dari teman, bahwa penggunaan supporter dapat menyebabkan kemandulan. Bagaimana menurut bapak? Terima kasih. A.Suggana-Jakarta Jawab: Memang pemakaian celana yang ketat seperti supporter adalah kurang baik digunakan pada laki-laki. Tetapi, kalau penggunaannya dilakukan dalam jangka waktu yang lama misalnya seharian. Kalau untuk olahraga yang berat tentu saja tidak apa-apa karena paling lama hanya dipakai satu sampai dua jam kan? Jadi untuk pemakaian yang tidak lama adalah tidak apa-apa.

Halo Dok, saya mau tanya, tolong dong dijelaskan perbedaan : 1. Cairan yang keluar dari penis waktu terangsang. (biasanya berwarna bening?), air mani (warnanya putih susu)? Dan cairan sperma (warnanya…?). Apa fungsi dari masing-masing cairan tersebut? 2. Apakah cairan yang berwarna putih susu (tapi encer tidak kental) itu dapat membuat kehamilan? Dan yang mana yang berbau, cairan sperma atau cairan yang berwarna putih susu itu? Terimakasih atas kesediaan waktu untuk menjelaskannya.Wassalam Michael-Jakarta Jawab: Tentu saja cairan yang keluar itu berbeda, yang satu adalah cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar yang ada di sekitar saluran kencing. Gunanya adalah sebagai pelumas atau pelicin sehingga saat akan melakukan penetrasi akan lebih mudah. Sedangkan yang keluar saat ejakulasi adalah gabungan cairan yang dibentuk di dalam kantung pelir dan kelenjar prostat dan inilah yang disebut air mani itu. Di dalamnya banyak terdapat sel-sel sperma atau bibit dari laki-laki. Mengenai bau memang khas sekali dan sulit disebut. Tapi kira-kira seperti bau embun pagi begitu. Nah, kalau bibitnya baik dan saat melakukan wanitanya pun dalam keadaan subur maka akan mudah terjadi pertemuan antara sel telur dengan sperma tadi. Dan bila telah bertemu tentunya akan menjadi janin. Jelas kan?

Orang ‘besar’

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

Anunya ‘kecil’? Dok, ada yang ingin saya tanyakan. Saya berteman dengan seorang pria dan menurut saya dalam kategori pria yang bertebuh besar dan juga tinggi, sekitar 187 dan beratnya 99 Kg. Pernah saya dengar orang bilang kalau orang yang memiliki tubuh demikian gemuk akan sulit/tidak dapat memiliki anak, karena alat kelaminnya tertanam dan kecil.Yang ingin saya tanyakan dok apakah hal itu benar ? Terimakasih sebelumnya, saya mohon jawaban dari dokter. SON-Jakarta Jawab: Memang kebanyakan kasus seperti itu yaitu badan yang besar dan gemuk kecenderungannya mempunyai penis yang tidak besar. Tetapi tentunya tidak semuanya demikian. Ngomongngomong kamu ini laki apa perumpuan sih? Kalau yang kamu maksud pacar kamu, ya boleh juga untuk melakukan penelitian terlebih dahulu agar tidak kecewa setelah itu. Tidak ada salahnya toh.

Menelan Sperma Pak Dokter, saya adalah seorang wanita berusia 25 tahun dan menikah dengan seorang pria berumur 29 tahun. Usia pernikahan kami sudah berjalan selama tiga tahun dan sampai saat ini kami masih berbahagia. Karena suami saya suka melakukan variasi seks dan salah satunya yang paling saya sukai adalah oral seks. Yang saya ingin tanyakan adalah, berbahayakah jika melakukan oral suami saya menyuruh saya untuk menelan spermanya, di lain pihak saya juga menyukai hal tersebut. YL- Jakarta

TOPIK KONSULTASI Jawab: Memang sangatlah baik untuk dapat melakukan berbagai variasi dalam melakukan hubungan seksual agar tidak mudah jenuh dan menimbulkan masalah. Hanya yang penting segala variasi itu dibicarakan secara terbuka sehingga disetujui oleh kedua belah pihak, dan tak ada yang merasa terpaksa. Jadi menikmatinya pun akan lebih nyaman. Dalam melakukan oral seks tidak ada yang perlu dikhawatirkan sepanjang kedua belah pihak kebersihan dan kesehatannya selalu terjaga. Termasuk bila tertelan (menelan?). Sperma laki-laki tidaklah akan menimbulkan masalah. Hanya yang jelas tidak akan bisa hamil dengan cara itu.

Suka Jajan Hi dokter yang setia, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu sbb: 1. Berapa kali hubungan suami isteri dalam seminggu,secara normal? 2. Apakah itu normal kalau melakukan hubungan intim dengan suami sebulan sekali? 3. Setelah saya ketahui, ternyata suami saya ada pergi jajan dgn prostitusi, hal ini membuat saya takut berhubungan badan dengannya, karena takut terkena penyakit. Bagaimana cara mengatasinya dok? 4. Sebenarnya kata onani tepatnya untuk wanita atau pria dan masturbasi tepatnya yang mana? Oh ya, kami menikah sudah 2,5 tahun,dan mempunyai seorang bayi. Saya berusia 30 tahun, sedangkan suami 40 tahun. Saya tidak bekerja, hanya suami bekerja lima hari seminggu. Saya mohon dokter mau menjawab pertanyaan saya ini, terima kasih banyak Yana-Jakarta Jawab: Halo Yana, mengenai pertanyaaan kamu berapa frekuensi normal dari hubungan seks yang dapat dilakukan tentunya sangat berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Yang penting bukanlah jumlahnya berapa kali sehari, sebulan atau setahun tetapi adalah kualitasnya. Di mana setiap melakukan hubungan seks itu kedua belah pihak haruslah dapat menikmatinya dan puas itulah

kuncinya. Untuk meyakinkan diri agar tidak terkena suatu penyakit kelamin tentunya harus melakukan pemeriksaan darah di laboratorium. Tidak bisa dengan hanya sekadar melihat gejalanya saja. Seperti misalnya penyakit sipilis atau raja singa, di mana penyakit ini tidak tampak gejalagejalanya. Tahu-tahu, beberapa tahun kemudian, telah menyerang daerah tulang atau otak misalnya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan khusus. Mengenai onani atau masturbasi itu adalah suatu istilah yang sama saja baik untuk pria maupun wanita. Di mana hal ini dilakukan untuk mencari kepuasan diri sendiri dengan berbahgai macam â&#x20AC;&#x201C;macam cara dan hal ini pun bisa dilakukan sendiri atau bareng-bareng.

Ada Bercak Darah Dokter Ferryal, saya ingin bertanya. Setiap kali sesudah saya melakukan hubungan badan dengan suami, pasti ada bercak darah seperti waktu pertama kali melakukannya. Di dalam vagina saya juga seperti tumbuh

dagingnya. Pertama-tama, saya tidak menyadarinya. Tapi setelah sadar, saya tidak tahu harus berbuat apa, karena saya takut. Saya harus periksa ke mana, dan apakah kira-kira nama penyakit ini? Mohon penjelasan dari dokter, terima kasih. Cindy-Jakarta Jawab: Apa betul yang keluar setiap berhubungan itu darah, dan apakah betul bahwa yang ada di dalam itu daging tumbuh, bukannya bagian dari dinding dalam vaginamu. Tentunya untuk kepastiannya, sebaiknya segera saja diperiksakan ke dokter kandungan agar dapat segera diketahui. Dan dengan segera diketahui itu, tentu akan dapat pula segera diobati. Saya tunggu kabar lebih lanjut. ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK WISATA

Pesona Wisata Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Beribukota di Sangatta, Kutim memiliki luas wilayah 35.747,50 km2 atau 17 persen dari luas Provinsi Kalimantan Timur.

ebagai salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten, Kutim berbatasan dengan wilayah-wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur, seperti di utara berbatasan dengan Kabupaten Berau, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang, sebelah barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Seperti halnya daerah-daerah lain, Kutim juga memiliki banyak tempat wisata yang layak dikunjungi, di antaranya Taman Nasional Kutai, Pantai Teluk Lombok, Teluk Perancis, Gua Kombeng, Long Segar dan Long Noran, Pulau Birah-Birahan, Gemar Baru, Tanjung Manis, Long Bentuk, Goa Ampanas Pangadan, Goa Mardua, Pantai Teluk Kaba, Pantai Tanjung Bara, Mata Air Sekerat, dan masih banyak lagi.

Taman Nasional Kutai

Taman Nasional Kutai merupakan salah satu obyek andalan Kabupaten Kutai Timur. Berbagai potensi kekayaan flora dan fauna dimiliki TNK, termasuk di antaranya hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi, seperti orang utan, bekantan, dan berbagai anggrek hutan. Berbagai tipe vegetasi utama pun terdapat di sini, seperti hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa air tawar, hutan kerangas, dan hutan campuran. Di kawasan ini juga terdapat perwakilan hutan ulin terluas di Indonesia. Dengan potensi kekayaan sumber daya alamnya itu, TNK menawarkan

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

daya tarik alam baik untuk kegiatan pariwisata alam maupun penelitian dan pendidikan. Secara administratif terletak dalam wilayah administrasi Kecamatan Bontang Utara, Sangatta, Bontang Selatan, Muara Badak, Muara Kanan, Kabupaten Kutai Timur, TNK memiliki luas 198.629 ha. Sebelum menjadi taman nasional, kawasan ini merupakan Suaka Margasatwa Kutai dengan luas 306.000 ha yang ditetapkan berdasarkan SK Hindia Belanda dan Pemerintah Kerajaan Kutai tahun 1934. Perubahan status kawasan terjadi pada tahun 1982 melalui SK Menteri Pertanian, dengan luas sebesar 200.000 ha. Perkembangan Kotif Bontang pada tahun 1982 antara lain menyebabkan pengurangan luas taman nasional ini. Untuk sampai ke lokasi TNK dapat dilakukan dari Samarinda-Bontang melalui jalur darat lebih kurang sekitar 25 km dan meneruskan perjalanan dengan menggunakan perahu motor

TOPIK WISATA menuju Teluk Kaba yang memakan waktu lebih kurang dua jam.

Pantai Teluk Lombok dan Teluk Prancis

stalagmit tersebut berbentuk sedotan limun (sodastraw stalagtite), mangkuk (canulite), kristal bercahaya (gaudam), lempengan transparan tipis (cave craft), dan bentuk taji ayam. Selain stalagtit dan stalagmit, terdapat pula sumber mata air panas.

Pulau Birah-Birahan

Merupakan desa â&#x20AC;&#x2DC;resettlementâ&#x20AC;&#x2122; bagi masyarakat suku Dayak Kenyah yang terdapat di Kecamatan Muara Ancalong, Kutim. Di desa ini dapat disaksikan Balai Adat suku Dayak Kenyah, upacara-upacara adat, tari-tarian dan kehidupan sehari-hari masyaralat setempat. Desa ini terletak sekitar 88 mil dari Tenggarong dan dapat dicapai dengan menggunakan kapal motor menyusuri Sungai Mahakam kemudian masuk ke Sungai Kedang Kepala.

Tanjung Manis Pantai Teluk Lombok dan Teluk Prancis terletak tidak jauh dari Ibukota Kutim, Sangatta. Tempat ini dapat dicapai dengan menggunakan jalur darat dari Sangatta sekitar 15 km menyusur pantai timur Kutim. Yang menjadi daya tarik utama dari keduanya adalah pemandangan pantai dan laut, ditambah dengan lokasinya yang tidak terlalu jauh dari kota, diharapkan dapat menjadi tempat berwisata bagi penduduk kota Sangatta.

Gua Kombeng

Terletak di Kecamatan Sangkulirang, Pulau Birah-Birahan memiliki keindahan pemandangan laut dan alam bawah lautnya, seperti taman laut dengan keanekaragaman karang laut dan ikan hias. Untuk mencapai pulau ini dapat menggunakan kapal motor cepat dari Sangatta atau Benua Baru, Sangkulirang. selain memiliki pemandangan alam bawah laut yang mempesona, Pulau Birah-Birahan juga menjadi tempat bertelur penyu dan tempat bertelur serta migrasi sejenis burung putih pada saat bulan-bulan angin laut selatan, yaitu Agustus, September dan Oktober.

Seperti Desa Gemar Baru, di Desa Tanjung Manis juga dapat ditemui sebuah Lamin suku Dayak Kenyah Umaq Tau. Kehidupan sehari-hari masyarakat suku Dayak Kenyah, upacara-upacara adat dan tari-tarian dari masyarakat setempat pun dapat disaksikan di desa ini.

Long Bentuk

Kehidupan masyarakat suku Dayak Bahau dapat disaksikan di desa ini. Pakaian, ornamen, dan kesenian tradisional suku Dayak Bahau berbeda jauh dengan suku Dayak Kenyah. Tari Hudoq, yakni tarian yang menggunakan daun pisang atau daun pinang sebagai penutup tubuh penari dan penggunaan topeng kayu yang menyerupai binatang, merupakan salah satu tarian terkenal dari masyarakat suku Dayak Bahau.

Pantai Teluk Kaba

Long Segar dan Long Noran Gua Kombeng adalah sebuah gua bekas peninggalan Kerajaan Kutai Hindu. Patung-patung batu atau arcaarca Hindu mendominasi di dalam gua yang memiliki ruangan yang cukup besar. Untuk mencapai gua ini harus melakukan perjalanan selama kurang lebih 6 jam dari Muara Wahau dengan menggunakan kapal kecil.

Gua Ampanas Pangadan dan Gua Mardua Terletak di sekitar Jalan Raya Sangkulirangâ&#x20AC;&#x201C;Muara Wahau, kurang lebih 225 km dari Samarinda. Ornamen stalagtit dan stalagmit yang terjadi karena proses alam selama beratusratus tahun menjadi daya tarik kedua tempat. Beberapa stalagtit dan

Kedua desa ini bertetangga dan termasuk dalam Kecamatan Muara Wahau. Terletak di tepi Sungai Wahau dan dapat dicapai dengan kapal sungai dari Samarinda. Mayoritas penduduk desa ini berasal dari suku Apo Kayan. Desa ini kaya akan daya tarik seni budaya dan kerajinan seperti Mandau, patung, dan lain-lain.

Gemar Baru

Teluk Kaba yang masih terletak di dalam kawasan TNK merupakan salah satu obyek wisata alam pantai yang dikelilingi oleh vegetasi bakau. Hutan disekitar lokasi tampak masih belum banyak tersentuh oleh penduduk atau pendatang. Lokasi ini dahulunya menjadi tempat penangkaran satwa liar seperti orang utan, banteng, dan rusa. Namun, kebakaran dan perambahan hutan berdampak pada pengurangan jumlah populasi satwa liar tersebut, sehingga sekarang ini agak sulit menemukan hewan-hewan tersebut. ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK SELEBRITI

Ingin Bahagiakan Orang Tua

ahun ini boleh dibilang tahunnya Ayu Ting Ting. Penyanyi bernama asli Ayu Rosmalina ini paling sering tampil di depan publik, baik di media elektronik maupun aksi panggung lainnya. Hampir setiap hari wajah manisnya menghiasi layar kaca dan lagunya yang berjudul ‘Alamat Palsu’ diputar oleh stasiun-stasiun radio. Berkat ketenarannya yang mendadak itu, Ayu pun kebanjiran order. Bukan hanya job menyanyi, juga tampil sebagai presenter tamu di acara musik Dahsyat RCTI. Beberapa even besar juga pernah dipandunya, ia pun menjadi model iklan untuk beberapa produk. Kesuksesan yang diraihnya itu tidak lantas membuat ia lupa diri. Ayu ingin sekali mengabdi kepada kedua orang tuanya. "Saya ingin sekali memberangkatkan kedua orang tua ke Tanah Suci,” ujar Ayu Ting Ting. Selain ingin “menghajikan“ kedua orangtuanya, Ayu pun ingin tampil serba baru. Dara muda kelahiran Depok, Jawa Barat ini baru saja merenovasi rumahnya dan ingin membeli mobil baru dan aksesoris lainnya. Hal ini wajar, mengingat order Ayu konon menembus miliaran rupiah. Soal urusan rumah baru, ia lebih memilih lokasi di Depok daripada Jakarta. Namun demikian, ia tidak mau menyebutkan alasannya untuk membeli rumah di Depok. Mungkin saja tingkat keruwetan di Depok belum separah di Jakarta. Untuk mengembangkan karirnya di dunia hiburan, Ayu tak mau main-main. Ia ingin menjadi artis yang profesional sehingga dapat terus bertahan di dunia entertainmen. Di tahun 2012, Ayu Ting Ting berharap agar diri dan keluarganya selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas. Ia pun berharap kesuksesannya dapat terus berlanjut bahkan melebihi tahun ini. Ayu mengaku, jadwalnya sudah full sampai Juni 2012. Sehingga, harapan Ayu kemungkinan besar dapat terealisasi. “Doakan ya semua yang kuharapkan dapat terlaksana,” ujarnya. ]

AyuTingting

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

TOPIK SELEBRITI

Sang Legenda Perfilman Nasional Tutup Usia D

unia perfilman Indonesia kembali kehilangan tokoh pentingnya. Misbach Yusa Biran yang merupakan sutradara terbaik di tanah air menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Rabu (11/04) sekitar pukul 07.12 wib di Eka Hospital, Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten. Sutradara sekaligus penulis skenario itu wafat dikarenakan infeksi paru-paru yang dideritanya. Sebelumnya, suami dari artis senior Nani Wijaya ini sempat menjalani perawatan di Eka Hospital selama hampir seminggu. Selain aktif sebagai sutradara, almarhum juga dikenal sebagai sosok penting dari berdirinya Sinematek Indonesia pada tahun 1975. Bahkan, almarhum sempat memimpin lembaga tersebut hingga tahun 2001. Beberapa karya film pun dihasilkan pria kelahiran Rangkasbitung, Lebak, Banten, 11 September 1933 ini. Sebut saja, Pesta Musik La Bana (1960), Holiday in Bali (1962), Bintang Ketjil (1963), Panggilan Nabi Ibrahim (1964), Apa Jang Kautangisi (1965), Dibalik Tjahaja Gemerlapan (1966), Menjusuri Djedjak Berdarah (1967), Operasi X (1968), dan Honey Money and Djakarta Fair (1970).

Prestasi tertinggi pun pernah diraih ayah dari artis Sukma Ayu (almarhumah) ini, yakni penghargaan status Fellows dari Asosiasi Arsip Audiovisual Asia Tenggara-Pasifik (Southeast Asia-Pasific Audiovisual Archive Association, SEAPAVAA) di Bangkok, Thailand, pada tahun 2010. Program penghargaan SEAPAVAA ini ditujukan sebagai bentuk pengakuan bagi para individu luar biasa atas kontribusi sangat penting melalui berbagai cara di bidang arsip audiovisual. ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 59 | 15 Maret - 14 April 2012

MAJALAH TOPIK - EDISI 59 - 15 MARET - 14 APRIL 2012

‘Bak Mutiara Terpendam di Negeri Bertuah