Majalah Topik Edisi 57 (Januari 2012) by Majalah Topik

EDISI 57

Tahun V Jan 2012

DARI REDAKSI

Lempar Batu, Sembunyi Tangan

nda tentunya sudah tak asing mendengar peribahasa: “lempar batu, sembunyi tangan.” Pepatah ini sepertinya sedang diaplikasikan oleh anggota DPR-RI dan Kementerian Pertahanan RI. Ketidak-gentlementan itu terungkap dengan saling lempar-melempar soal siapa pengusul dibuatnya Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas).

Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Dewi Pujiharti Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Iwan Purnama Syarifudin Dewi Pujiharti Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi : Nurul Hakim Mirza Ahmad Sofyan Sulut dan Gorontalo : Herman Manua Sumatera Selatan

: Edo Fernando S.Com, SH

Bengkulu

: Budi Raharjo

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Dedi Sutanto di hadapan peserta diskusi Polemik ‘RUU Kamnas dan Keamanan Kontemporer’ di Warung Daun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Sabtu, 14 Januari, mengungkapkan bahwa usulan pembuatan RUU Kamnas tersebut datang dari DPR. Bahkan, Pakar Kementerian dan Keamanan ini mengatakan RUU Kamnas sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2005. Kekesalan Dedi itu bisa dimaklumi, lantaran setelah RUU Kamnas ini dikeluarkan, ternyata menuai kontroversi. Selain dinilai akan membatasi kewenangan kepolisian dalam tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pun ada beberapa pasal dalam RUU Kamnas mengandung unsur pasal karet. Namun bagi anggota Dewan di Senayan, ada kesan tidak ingin disalahkan dengan kehadiran RUU Kamnas tersebut. RUU ini sendiri telah diajukan pemerintah kepada DPR pada pertengahan Juni 2011 lalu. Namun, Komisi I memutuskan menunda pembahasan selama satu tahun masa sidang karena masih ada perbedaan pandangan serta paradigma mengenai keamanan nasional. Menurut Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq di Jakarta, Senin, 9 Januari, Komisi I menilai keamanan nasional yang diatur dalam RUU Kamnas buatan pemerintah masih terlalu sempit. DPR, katanya, menginginkan RUU Kamnas mengatur keamanan secara luas, mendasar, yang menyangkut kepentingan besar bangsa dan negara (Kompas, 9Januari 2012). Karena masih adanya ketidakjelasan RUU Kamnas tersebut, Komisi I mengagendakan rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas nasib RUU Kamnas tersebut. Raker yang dijadwalkan digelar selang waktu dua minggu ini dilakukan dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro sebagai wakil pemerintah. Komisi I, kata Mahfudz, akan meminta penjelasan Menhan Purnomo mengenai RUU Kamnas yang disusun oleh pemerintah. Setelah itu, barulah Komisi I memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengembalikan kepada pemerintah untuk diperbaiki. Substansi RUU Kamnas ini memang mendapat dukungan dari pihak Istana Negara. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemerintah merasa perlu adanya koordinasi antarpemegang amanah keamanan nasional sehingga ada sinkronisasi. Semangat RUU Keamanan Nasional, kata Julian, untuk menghindari terjadinya overlap di antara undang-undang yang terkait keamanan nasional. Dan Indonesia, menurutnya, memerlukan RUU Keamanan Nasional, sebab bisa memberikan stabilitas keamanan. Toh, walaupun akhirnya RUU Kamnas ini diperbaiki pihak Kementerian Pertahanan, kondisi yang terjadi saat ini terkesan bahwa memang si pengusul RUU tersebut adalah Kementerian Pertahanan—yang notabene kebanyakan pejabatnya dari kalangan TNI. Publik pun sudah tahu, hubungan TNI dengan Polri masih kurang harmonis, entah apa akar permasalahannya. Dikhawatirkan, di tengah mendesaknya Indonesia mempunyai UU Kamnas dalam upaya sinergitas penjagaan keamanan nasional, akan muncul polemik baru antara TNI dan Polri dengan pemunculan RUU Kamnas ini. Semoga saja tidak terjadi. ]

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Topik Indeks Topik Utama Proses Kelahiran RUU Kamnas Menuai Kontroversi ......................................... 08 Lebih Cepat dan Tepat Antisipasi Gangguan Kamnas ............................. 12 Ketentuan-ketentuan Dalam RUU Keamanan Nasional ........................... 14

Topik Ekslusif Dari Timtim Hijrah ke Tanah Abang .. 24

COVER STORY

Menjaga Toleransi, Demi Keserasian Berumah Tangga ................................. 26

Tenang, dingin, namun tegas. Gambaran itu terekam dalam sosok Hercules Rozario Marshal ketika Majalah Topik mewawancarainya. Di dampingi isterinya, Ny. Nia Dania, malam itu Hercules sangat serius mengutarakan seputar Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) yang baru dibentuknya. Di Ormas ini, ia didapuk sebagai Ketua Umum DPP GRIB. Duduk sebagai Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto.

Topik Otonomi Geliat Bumei Swarang Patang Stumang di Bawah Pimpinan H. Rosjonsyah SIP .............................. 30

Upaya Meningkatkan Keamanan di Kabupaten Lebong .............................. 33

Lagi, Sulut Sukses Menggelar event Skala Internasional ................. 38 Agar Pelayanan Bandara Semakin Baik ........................................... 41 Sertifikasi Guru Tahun 2012 di Provinsi Bengkulu ........................... 42 Tersangka di Balik Runtuhnya Jembatan Kukar ............................... 44

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Yayasan LPK Saint Mary Internasional ...................................... 28

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Topik Sosok

Topik Hukum

Hj. Hanum Siregar: Saya Bangga Jadi Isteri Prajurit ..................... 34

Topik Korporasi Upaya PTDI Tingkatkan Kinerja ..................... 46 Strategi Pelindo II di 2012 ............................... 48

Bukan Gantung Diri, Melainkan Dibunuh ...... 65 Kasus Surat Palsu MK Sarat Nuansa Politis .. 66 Legal Aid Atau Bantuan Hukum ...................... 68

Topik Hankam 46

Topik Ekbis

Menhan: Tingkatkan Keamanan Jelang Pilpres 2014 ......................................... 70 Kasum TNI Buka Sosialisasi RUU Kamnas .... 71

Topik Niaga Jaringan ATM Bank Mandiri dan Bank BCA Terkoneksi ..................................................... 72 Kolaborasi BII dan IBM Memperluas Jangkauan CRMS ............................................. 73

Topik Ragam

74 75

Dr. Agung Jelantik: Bulog Sebagai Perum Sering Ragu-Ragu ............................................ 52

Topik Kuliner 76

Sudirman: Mereka Dilepas Begitu Saja .......... 54

Topik Konsultasi

Saatnya Indonesia Punya Mobnas .................. 56

Topik Politik Negara Ini Sudah Mengarah Pada Kehancuran 58

Topik Parlemen Hilangnya Nurani DPR .................................... 60

Topik Nasional Tingkatkan Kompetensi Profesional Menuju Imigrasi Bebas KKN ......................................... 62

78 79

Topik Wisata 80 Topik Selebriti 82 Ashanty Duta Bola Voli Anggun C Sasmi Mengajar Bahasa Indonesia 82 Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK UTAMA

Proses Kelahiran RUU Kamnas Menuai Kontroversi Pemunculan RUU Kamnas ada kesan ingin mengerdilkan kewenangan kepolisian dalam fungsinya di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Toh, dengan pertimbangan ingin menjaga stabilitas nasional, Indonesia butuh UU Kamnas.

ayor Jenderal TNI (Purn) Dedi Sutanto, Sabtu, 14 Januari lalu terlihat cukup tegang. Ekspresi mukanya terlihat agak memerah. Dengan suara lantang Pakar Kementerian dan Keamanan ini berkata,” Usulan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional bukan datang dari keinginan pemerintah dengan melalui Kementerian Pertahanan.” Menurutnya, usulan tersebut datang dari DPR. DPR memberi amanat kepada Departemen Pertahanan Keamanan untuk membuat RUU Kamnas. Bahkan, ungkapnya, RUU Kamnas sudah dirancang sejak tahun 2005.

Hal itu diungkapkan Dedi dalam diskusi Polemik ‘RUU Kamnas dan Keamanan Kontemporer’ di Warung Daun Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Dedi juga membantah bila RUU Kamnas akan mempreteli kewenangan kepolisian. Dia beralasan, bila RUU Kamnas ini disahkan, toh masalah pertahanan berada di bawah kewenangan presiden.

Dedi pun meyakini bahwa sangat kecil kemungkinan masalah penanganan keamanan nasional ini dimanipulasi oleh pejabat. Selain ada Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin oleh presiden. Apalagi dalam penanggulangan ancaman keamanan nasional harus dimusyawarahkan dulu oleh unsur-unsur yang ada di DKN. “Jika gangguan keamanannya kecil, polisi yang menanganinya. Bila eskalasi gangguan keamanannya besar, maka TNI dan unsur-unsur DKN lainnya ikut membantu,” jelas Dedi. Pendapat berbeda dilontarkan Penasihat Polri, DR Kastorius Sinaga. Dalam pandangan Kartorius, bila dlihat dari segi undang-undangnya memang tidak ada istilah persoalan pengurangan kewenangan kepolisian secara konkrit.

Namun bila dicermati, ungkap Kastorius, ada interpretasi-interpretasi tentang keberadaan Dewan Keamanan Nasional yang merupakan pelaksana dari kemanan nasional di mana salah satu anggotanya adalah kepolisian. “Otomatis interpretasi orang adalah seolah-olah Dewan Keamanan Nasional ini mengambil alih fungsi kepolisian. Kalau kita baca undangundangnya tidak terlalu tepat. Kedua, ada interpretasi seperti mempreteli kewenangan kepolisian, karena UU Kamnas ini dianggap masyarakat berlaku pada situasi yang normal. Padahal sebenarnya UU Kamnas ini berlaku pada situasi istimewa yaitu gawat darurat,” ungkap Kastorius kepada Gaus dari Majalah TOPIK. Gawat Darurat menurut Kastorius adalah berarti gawat darurat karena bencana, entah itu bencana alam atau bencana karena wabah yang menimbulkan kepanikan lalu mengganggu keamanan nasional. Ataupun gawat karena secara sosiologis kerusuhan yang meluas secara nasional atapun gawat secara perang. Seperti diketahui, pihak Istana Kepresidenan memang mendukung substansi Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang saat ini foto:okezone.com

Dedi menegaskan, “Tidak ada fungsi

kepolisian yang dipreteli. Intervensi ada di tangan presiden, karena presiden adalah komandan Polri. Sementara untuk TNI, katanya, urusan operasionalnya di bawah presiden, sedangkan strategi dan manajemennya di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Katakanlah pengurangan-pengurangan yang bersifat diskresi kepolisian.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK UTAMA berada di Sekretariat Negara. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemerintah merasa perlu adanya koordinasi antarpemegang amanah keamanan nasional sehingga ada sinkronisasi. Semangat RUU Keamanan Nasional, kata Julian, untuk menghindari terjadinya overlap di antara undang-undang yang terkait keamanan nasional. Dan Indonesia, menurutnya, memerlukan RUU Keamanan Nasional, sebab bisa memberikan stabilitas keamanan. Julian mengatakan, proses pembahasan di DPR memungkinkan adanya usulan-usulan yang substantif, yang dapat dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tersebut. Menurut Julian, UU ini dapat menjadi payung bagi proses pelaksanaan keamanan di lapangan. Dalam RUU Keamanan Nasional, pemerintah mengajukan perubahan kewenangan dalam bidang keamanan menjadi milik Dewan Keamanan Nasional. Padahal, Pasal 2 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyatakan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam RUU Keamanan Nasional disebutkan, pengelolaan keamanan nasional harus dilaksanakan semua perangkat negara dan komponen masyarakat. Penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dirasakan perlu harmonisasi dan sinkronisasi. Sementara itu, Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) James Kristiadi mengakui, dari sisi Polri, RUU Keamanan Nasional terasa memereteli kewenangan dalam menentukan keamanan nasional. Namun, sebenarnya RUU itu justru menempatkan kewenangan kepolisian dalam hal keamanan nasional secara proporsional. Sebelumnya, kata Kristiadi, kita melakukan “kesalahan sejarah” karena menempatkan sepenuhnya kewenangan keamanan nasional kepada Polri, sesuai perubahan UUD 1945 dan ketetapan MPR.

Kristiadi mengakui, RUU itu adalah regulasi penting untuk mengamankan kepentingan nasional. Ini dipandang perlu karena masyarakat mendambakan kehidupan tahun 2012 lebih aman setelah dihadapkan pada gangguan rasa aman akibat kekerasan antara aparat dan warga serta kekerasan antarwarga, seperti di Mesuji, Bima, Aceh, dan Papua. Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengakui, polisi tidak akan sanggup sendirian menangani keamanan nasional. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Pos M Hutabarat di Jakarta, Sabtu, 7 Januari, menampik RUU Keamanan Nasional memereteli kewenangan polisi. RUU Keamanan Nasional itu mengintegrasikan sejumlah UU yang terkait dengan keamanan nasional, termasuk UU Polri, UU No 34/2004 tentang TNI, dan UU lain yang terlalu sektoral. Pos Hutabarat mengatakan, ada ruang kosong pengaturan TNI dan Polri. Hal ini terkait dengan perbantuan TNI ke Polri yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Keadaan Darurat. “Misalnya, ada konflik di kabupaten A, bupati mengatakan Polri tidak mampu mengatasi. Menurut perppu ini, bupati bisa meminta kepada TNI. Namun, TNI tidak mau. Ini yang ingin kita isi,” katanya seperti dikutip KCM. Dengan demikian, menjadi satu kesatuan dalam pengaturan keamanan nasional. Pendapat berbeda disampaikan anggota Komite I DPD dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Babu Eha. Emanuel mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara resmi telah menyampaikan masukan atau telaahannya terkait materi Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional ke DPR RI pada Oktober 2011. “Pada intinya DPD menolak RUU itu karena banyak bagian materinya dinilai kontroversial,” kata Emanuel, Selasa, 10 Januari 2011. Tentang bagian materi yang dinilai kontroversial, Emanuel menunjuk

antara lain lembaga baru bernama Dewan Keamanan Daerah (DKD) yang bakal terbentuk di provinsi, kabupaten atau kota, jika RUU itu diundangkan. Sesuai materi RUU, jika di tingkat nasional terbentuk lembaga bernama Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang dipimpin langsung presiden, maka di daerah ada lembaga DKD dipimpin oleh gubernur, bupati atau wali kota. “Yang terbayangkan, negeri ini akan menjadi kacau, kalau setiap gubernur, bupati/wali kota karena kewenangan yang dimilikinya merasa berhak menentukan situasi dalam keadaan genting atau dalam kondisi darurat di daerahnya,” kata Emanuel, seperti dikutip KCM. Menurut Emanuel, jika lembaga DKD terbentuk, maka hampir dipastikan akan tumpang-tindih dengan lembaga yang sudah ada, yang disebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau lazim disebut Muspida (musyawarah pimpinan daerah) pada era Orde Baru. DPD berpandangan tidak perlu lahirkan lembaga baru, cukup memaksimalkan lembaga yang telah ada. Kalangan DPD juga berpendapat RUU yang antara lain akan mengatur pembentukan DKN dan DKD hingga urusan keamanan nasional tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian RI, belum diperlukan. “Hemat kami, biarkan Polri tetap menjadi penanggung jawab tugas keamanan nasional. Polri tetap di depan, yang diperlukan lembaga ini harus diperkuat, termasuk kemampuan berkoordinasi secara lancar dengan berbagai pihak guna meningkatkan keamanan nasional,” tuturnya. Kontroversi kemunculan RUU Kamnas memang masih berlanjut. Namun ada stubstansi yang perlu dicermati dengan kemunculan RUU Kamnas ini, apakah karena Indonesia saat ini sangat membutuhkan UU Kamnas atau karena ada unsur kecemburuan dengan “kesuburan” anggaran yang masuk ke kas institusi kepolisian. Sehingga “kue” itu sudah saatnya dibagi rata, karena banyak unsur yang masuk di DKN/DKD yang bertugas menjaga keamanan nasional. Kita lihat saja nanti hasilnya setelah digodok di DPR-RI. ] Syarif/Gaus/bbs

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK UTAMA

Penasihat Polri DR Kastorius Sinaga:

Muncul interpretasi Mau Ambil Kewenangan Kepolisian

alam RUU Keamanan Nasional, pemerintah mengajukan perubahan, kewenangan dalam bidang keamanan menjadi milik Dewan Keamanan Nasional. Padahal, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyatakan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam RUU Keamanan Nasional disebutkan, pengelolaan keamanan nasional harus dilaksanakan semua perangkat negara dan komponen masyarakat. Penyelenggaraan keamanan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dirasakan perlu harmonisasi dan sinkronisasi. Dalam pandangan Penasihat Polri DR Kastorius Sinaga, bila dlihat dari segi undang-undangnya memang tidak ada istilah persoalan pengurangan kewenangan kepolisian secara konkrit. Katakanlah pengurangan-pengurangan yang bersifat diskresi kepolisian. “Ada interpretasi-interpretasi itu karena Dewan Keamanan Nasional

Rancangan UU Keamanan Nasional memberikan kewenangan besar terhadap Dewan Keamanan Nasional untuk menangani keamanan nasional. Kewenangan Polri dipreteli? yang merupakan pelaksana dari kemanan nasional di mana salah satu anggotanya dari kepolisian. Otomatis interpretasi orang adalah seolaholah Dewan Keamanan Nasional ini mengambil alih fungsi kepolisian. Kalau kita baca undang-undangnya tidak terlalu tepat. Kedua, ada interpretasi seperti mempreteli tersebut karena UU Kamnas ini dianggap masyarakat berlaku pada pada situasi yang normal. Padahal sebenarnya UU Kamnas ini berlaku pada situasi istimewa yaitu gawat darurat,” kata Kastorius. Gawat Darurat menurut Kastorius adalah berarti gawat darurat karena bencana, entah itu bencana alam atau bencana karena wabah yang menimbulkan kepanikan lalu mengganggu keamanan nasional. Ataupun gawat karena secara sosiologis kerusuhan yang meluas secara nasional atapun gawat secara perang.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

“Memang masyarakat kurang paham karena tidak membaca UU Kamnas, sehingga dianggap bahwa dalam situasi normal seperti tidak ada kekhawatiran itu semua ditangani oleh Dewan Keamanan Nasional. Padahal sebenarnya tidak, tetap ditangani oleh kepolisian. Jadi ada muncul interpretasi. Kenapa bisa muncul interpretasi, karena setiap UU sifatnya harus telitis,” ujarnya. Dikatakan bahwa UU Kamnas memunculkan banyak interpretasi karena tidak semua melihat dan mempunyai kesempatan sama untuk membaca, merenungkan dan juga memahaminya. Dan pembahasannya sifatnya agak tertutup. Sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran seperti sekarang ini. Namun hal itu sudah diralat oleh beberapa pihak. “Saya juga sudah mencoba menerangkan bahwa pertama, kalau

TOPIK UTAMA saja ada banyak masalah yang harus diklarifikasikan, katakanlah dari segi kepentingan kepolisian atau kepentigan masyarakat dan bangsa, undangundang itu sifatnya lebih luas lagi. Apa saja yang harus diklarifikasikan? Pertama, kalau mau jujur bahwa UU Kamnas ini sangat penting. Kepolisian atau warga negara siapapun pasti akan mendukung. Karena pertama kali kita mempunyai payung hukum UU yang bisa mensinergikan, mengharmoniskan, dan juga mendinamisir/mensinkronkan seluruh undang-undang yang berkaitan dengan kemanan nasional,” papar Kastorius. Di mata Kastorius, selama ini segi kemanan nasional itu otomatis ditangani oleh negara cq tentara. Sementara saat ini, khususnya setelah reformasi, kepolisian dan TNI terpisah. Ada UU Nomor 34 yang mengatur tentang Pertahanan yang domainnya militer. Ada UU tentang Intelejen, ada UU tentang Kejaksaan, ada UU tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagainya. Semuanya ini berhubunngan dengan domain isu keamanan yang selama ini dianggap sebagai domain kepolisian. Di mana keamanan itu diinterpretasikan seperti keamanan dalam negeri, sementara keamanan dari serangan luar negeri domain tentara. “Oleh karenanya UU Kamnas ini saya lihat secara pribadi maupun sebagai penasihat Kapolri bahwa kita membutuhkan payung UU itu dalam rangka mensinergikan agar semua pemangku kepentingan di negeri ini menjadi sinergi dalam menjaga keamanan. Hanya saja masalahnya adalah sinergi itu dalam tataran apa. Ada dua tatarannya, seperti yang dipraktekkan oleh negara-negara demokratis, bahwa itu adalah tatarantataran yang bersifat konsepsional dalam pengambilan kebijakan. Di mana masing-masing stakeholder mencoba sesuai tupoksinya merumuskan dan memberikan masukan dan memformulasikan tentang ancaman keamanan nasional bagaimana eskalasinya dan bagaimana dia harus diatasi,” jelasnya.

UU Kamnas membuat Polri cukup terganggu khususnya dalam teknis penyelenggaraan fungsi keamanan. “Saya kasih contoh, pertama, di Dewan Keamanan Nasional ini ada di tingkat pusat dan ada di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten. Artinya ini sudah merupakan satu struktur yang baru, satu komando yang baru, satu kewenangan yang baru dan satu institusi yang baru. Umpamanya terjadi suatu kerusuhan di Sumatera Utara yang dianggap dan dinilai mengancam situasi kemanan di sana, otomatis di sana ada Pangdam, Kapolda, dan ada Gubernur. Namun UU Dewan Keamanan Nasional tidak secara eksplisit menjelaskan pemegang kendali situasi gangguan keamanan di daerah itu apakah di bawah Polri atau Dewan Keamanan Nasional. Nantinya kapolda apakah dia berorientasi kepada Dewan Keamanan Nasional di daerah atau kepada Kapolri. Nah, hal-hal seperti inilah yang dipertanyakan, UU itu harus mengatur secara jelas,” bebernya. Sementara fungsi komando di daerah juga menjadi pertanyaan Kastorius. Karena menurutnya fungsi dan eksistensi Dewan keamanan Nasional ini dalam tataran apa. Kalau menyangkut kebijakan, menurutnya, tidak masalah. Tapi bila sudah masuk pada tataran penyelenggaraan dalam arti pengeksekusi hal-hal secara operasional untuk menjaga keamanan, itu yang dipertanyakan. Kastorius mengungkapkan, memang ada beberapa pasal yang bertentangan dan dianggap menimbulkan tanda tanya besar. Misalnya Pasal 54 e yang menyatakan bahwa atas kuasa hukum Dewan Keamanan Nasional bisa menyadap dan menangkap dan memeriksa orang bila diperlukan.

Terganggu

Di pasal ini tidak diterangkan, hal itu bisa dilakukan pada saat negara berada dalam darurat perang-kah atau dalam keadaan normal atau dalam keadaan bencana. Sehingga ini bisa menjadi ancaman kalau ada penyadapan dan penangkapan oleh organ di luar dari organ-organ hukum yang ada sekarang, sehingga bisa menjadi sumber masalah bagi masyarakat.

Kastorius mengakui bahwa adanya

Menurut Kastorius Sinaga, sebelum

draf RUU Kamnas diparaf bersama oleh menteri-menteri terkait, termasuk Kapolri, pada Desember 2010, Polri menyampaikan beberapa pokok pemikiran. Akan tetapi pokok-pokok pikiran itu tidak dimasukkan dalam RUU yang diajukan ke DPR saat ini. Pokok-pokok pikiran itu antara lain terkait dengan Pasal 34 ayat (2 ) RUU Kamnas. Dalam Pasal 34 ayat (2) RUU Kamnas disebutkan, “Presiden dalam penyelenggaraan keamanan nasional dapat mengerahkan unsur TNI untuk menanggulangi ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sesuai eskalasi dalam keadaan bencana. RUU Kamnas belum menjelaskan secara tegas kriteria eskalasi ancaman seperti apa dalam tertib sipil presiden dapat mengerahkan unsur TNI. Ini penting untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dan untuk mendapatkan batasan yang jelas kapan TNI dilibatkan dalam keadaan tertib sipil. Selain itu pokok pikiran Polri yang lain terkait Pasal 25 RUU Kamnas. Dalam Pasal 25 tersebut diatur bahwa Dewan Keamanan Nasional mempunyai tugas (a) merumuskan ketetapan kebijakan dan strategi keamanan nasional. Di sisi lain, dalam Pasal 30 ayat (2) RUU Kamnas disebutkan: “Kapolri menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi menyelenggarakan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan penegakkan hukum dalam rangka pelaksanaan keamanan nasional.” “Tampaknya memang momen UU ini, menurut saya, tidak berhubungan dengan filosofinya. Filosofinya mau mengatur tentang sistem yang terpadu yang bisa menjadi payung konsepsional menjaga keamanan nasional. Tapi isinya untuk mencetuskan adanya Dewan Keamanan Nasional. Sebenarnya motif RUU Kamnas ini kita ingin membuat sistem kah atau ingin membuat produk baru. Untuk itulah, akhirnya menimbulkan interpretasi bahwa memang ini mau mengambil kewenangan kepolisian,” ujar Kastorius Sinaga. ] Gaus Kaisuku/Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK UTAMA

epala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Hartin Asrin menepis anggapan bahwa kehadiran RUU Keamanan Nasional (Kamnas) akan memangkas kewenangan Polri dalam menjaga keamanan nasional di negeri ini. Sebab, jelasnya, sistem keamanan nasional memang belum terbentuk di Indonesia. Dengan adanya UU Kamnas ini, nantinya akan dibentuk sistem keamanan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tercipta sinkronisasi. Lengkapnya, berikut wawancara Syarifudin dengan Brigjen TNI Hartind Asrin di ruang kerjanya, barubaru ini.

Brigjen TNI Hartind Asrin

(Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan)

Lebih Cepat dan Tepat Antisipasi Gangguan Kamnas Substansi dari RUU Kamnas dinilai berpotensi menimbulkan abuse of power. Pasal 54 e UU Kamnas, misalnya, di mana kuasa khusus yang dimiliki unsur Kamnas yaitu berupa hak menyadap, menangkap, memeriksa dan memaksa, yang cenderung terjadi pelanggaran HAM. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Dalam Pasal khusus 54 e RUU Kamnas itu ada kuasa khusus kepada unsur-unsur keamanan untuk melakukan penyadapan dan penangkapan sesuai dengan undang undang. Maksudnya, kewenangan itu dilakukan oleh unsur-unsur keamanan nasional terkait. Contoh, penangkapan yang ada di polisi, tentunya berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Kepolisian. Dewan Keamanan Nasional (DKN) hanya mengawasinya, supaya yang menangkap itu polisi, tidak boleh

ditangkap oleh tentara. Memang banyak muncul salah interpretasi. Mereka beranggapan unsur Dewan Keamanan Nasional bisa menangkap. Sebetulnya tidak. Yang menangkap itu tentunya berdasarkan tupoksinya masing-masing. Kalau polisi mau menangkap, ya menangkap, tapi diawasi oleh Undang Undang Kamnas. Atau Intelijen, misalnya, boleh menyadap pelaku teroris. Cross check lagi, ada tidak di Undang Undang Intelijen yang memberi kewenangan dia menyadap pelaku teroris. Kalau ada, ya dilaksanakan. Jadi, unsur DKN hanya mengawasi saja. Jadi kuasa khusus DKN itu banyak disalah artikan oleh banyak orang bahwa kuasa khusus dari unsurunsur Dewan Kemananan Nasional bisa melakukan hal tersebut. Unsurunsur Dewan Keamanan Nasional itu di antaranya ada TNI, Polri, Kejaksaaan, BIN, BNN, dan BPBN.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Namun tidak semua unsur DKN itu diatur dalam undang undang tentang kewenangannya untuk menyadap dan menangkap. Jika memang RUU Kamnas, mungkin, redaksinya kurang tajam, akan disempurnakan nanti pada debat publik untuk dimasukkan dalam proses legislasi di DPR.

RUU Kamnas ini tidak dianggap mubazir, karena masing-masing unsur tersebut sudah ada kewenangannya masing-masing, dan lagi DKN sifatnya hanya mengawasi saja? Tidak. Pengawasan yang dilakukan DKN ini tujuannya jangan sampai orang itu lengah. Jika tidak ada yang mengawasi masalah keamanan nasional, proses penanganannya bisa lambat. Dengan adanya DKN, menjadi cepat penanganannya. Jika ada gangguan keamanan nasional, nanti semua unsur-unsur itu akan melakukan

TOPIK UTAMA rapat, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat pusat. Kalau terjadi di tingkat daerah, dirapatkan di Dewan Keamanan Tingkat Daerah untuk selanjutnya dilaporkan ke DKN Pusat. Jadi tidak mubazir. Karena para pengurusnya dengan cepat mengumpul untuk menentukan tindakan terhadap eskalasi gangguan keamanan yang terjadi. Kemudian ditentukan siapa yang jadi unsur utama dan siapa yang menjadi unsur pendukung. Jika terjadi huru hara, ya polisi sebagai unsur utama. Lalu pendukungnya siapa? Mungkin Intelijen. Sementara TNI belum masuk pada tahap tersebut. Jika tingkat eskalasinya huru haranya makin besar, tentara harus membantu polisi. Tapi tidak sembarangan keterlibatan tentara tersebut. Nanti diusulkan oleh Kepala DKN Pusat, dalam hal ini Presiden, melalui saran dari bawah. Jadi melalui proses demokrasi. Di DKN itu uniknya, dia ada anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tidak tetap itu masyarakat yang memiliki kemampuan atau keahlian sesuai bidang yang ada. Misalnya masalah flu burung, masyarakat kedokteran yang menanganinya. Jadi, sesuai dengan permasalahan atau ancaman yang dihadapi. Pelibatan masyarakat itu pun sangat dominan di RUU Kamnas ini, karena masyarakat sebagai subjek bukan sebagai objek. Lebih jelasnya, pada Pasal 24 ayat (4) RUU Kamnas disebutkan: â&#x20AC;&#x153;Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Presiden, Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Wakil Presiden, dan Ketua Harian Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Pejabat Negara setingkat Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap.

Untuk Dewan Keamanan Tingkat Daerah, siapa yang memegang kendali bila terjadi suatu gangguan keamanan nasional? Di tingkat provinsi ada namanya Badan Koordinasi Keamanan Nasional yang diketuai oleh Gubernur. Tapi

ada pula anggota tidak tetap sesuai dengan asubstansi atau ancaman yang dihadapi. Boleh juga pakar-pakar, terkait dengan permasalahannya, dan itu malah lebih bagus. Sehingga lebih cepat dan dia bisa share, akar permasalahan akan ketemu. Sehingga tindakan yang diambil tepat dan cepat. Bisa juga mereka melakukan tindakan preventif, baru gejala sudah dicegah oleh semua unsur-unsur yang ada di DKN atau Badan Koordinasi Keamanan Nasional di daerah.

Dikeluarkannya RUU Kamnas ini apakah ini karena polisi tidak mampu menangani keamanan nasional secara cepat dan tepat, selain juga karena kewenangannya terlalu luas? Ini bukan karena kewenangan polisi terlalu luas, tapi sistem keamanan nasional belum terbentuk di Indonesia. Dengan adanya UU Kamnas, nanti sistem terbentuk, dan terjadi sinkronisasi antara undang undang yang ada terkait keamanan nasional. Di RUU Kemanan Nasional itu ada Undang Undang TNI, UU Polri, UU Intelijen. Nantinya UU itu akan jadi sinkron dan bersinergi dengan UU Kamnas ini. Sebagai gambaran, sekarang TNI punya tugas pokok juga dalam menghadapi teroris, selain operasi perang. Polisi juga punya tugas pokok dalam menghadapi teroris. Karena tidak sinkron, tidak sinergis, akhirnya polisi kerja saja sendiri, karena dia unsur keamanan. Dengan adanya UU Kamnas ini, DKN bisa merupakan suatu wadah yang bisa melihat. Contohnya begini, kalau unsur-unsur keamanan tadi kita namakan sebagai pisau pemotong kue, maka dipotong saja kuenya sendiri. Tapi kalau ada wadah yang konferensif, oh bukan kue ini bukan kau saja yang motong, ini pakai pisau keamanan yang lain juga. Misalnya unsur utamanya Mensos, maka dia sebagai unsur utamanya. Maka Mensos lah yang menentukan, yang lain sebagai unsur pendukung. Jadi harus ada yang menentukan tugas. Dia sebagai utama atau dia sebagai

unsur pendukung. Kalau sekarang ketentuan itu tidak ada, seperti yang terjadi sekarang di Mesuji, Bima, atau di Palu. Akibatnya hanya polisi yang menangani masalah gangguan keamanan di daerah, sementara unsurunsur keamanan yang lain diam saja. Sebab itu tugas polisi. Apatis jadinya. Harusnya, TNI ikut bertindak. Itulah makanya perlu adanya DKN. Dengan adanya Undang Undang Kamnas, nantinya akan ada DKN, nah dia akan menentukan serta mempelajari masalah-masalah yang muncul untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah pengamanan. Dengan adanya DKN masalah itu akan dilihat bersamasama, kemudian nanti baru ditentukan tindakan penanggulangannya.

Ada anggapan kehadiran RUU Kamnas ini secara tidak langsung mengkerdilkan kewenangan Polri? Tidak seperti itu. Kalau ada masalah gangguan Kamtibmas, polisi yang menanganinya, makanya polisi berada di depan. Yang lain, intelijen membantu untuk mengumpulkan informasi dari kalangan masyarakat. Sistem DKN ini bagus. Di mana pun sistem keamanan nasional itu ada, kecuali di Indonesia yang belum ada. Ini merupakan sangatsangat mendesak sebenarnya. Jadi bukan kita mengambil kewenangan polisi, bukan itu maksudnya. Kewenangan polisi tetap ada, yaitu menangani gangguan kamtibmas, mengayomi masyarakat, dan kewenangan yang sudah ditentukan lainnya. Hanya saja, dengan adanya Undang Undang Keamanan Nasional ini, nanti akan lebih cepat penindakan dan antisipasinya. ]

Kalau ada masalah gangguan Kamtibmas, polisi berada di depan. Yang lain, Intelejen contohnya, membantu mengumpulkan informasi.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

foto:okezone.com

TOPIK UTAMA

Ketentuan-ketentuan Dalam RUU Keamanan Nasional

akil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin, menyatakan, draf Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional yang diajukan pemerintah memang sudah di tangan DPR. Draf tersebut kini sedang dipelajari dan DPR akan meminta masukan dari beberapa lembaga seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, UU Kamnas tersebut memang diperlukan agar penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi di era terdahulu tidak terulang lagi. Namun masih ada yang perlu diperbaiki dalam RUU tersebut. “Substansi dari RUU ini harus diperbaiki agar tidak maelanggar hak asasi manusia, membelenggu kebebasan pers, tidak berbenturan dengan undang undang lain, dan tidak berpotensi menimbulkan “abuse of power” yang

dapat menghasilkan pemerintahan yang tiran,” ujar Tubagus dalam pesan singkat kepada Vivanews.com, Rabu, 11 Januari 2012.

potensial dan non potensial diatur dengan keputusan presiden. “Ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan sangat tiran,” kata Tubagus.

Mayor Jenderal purnawirawan itu mencermati dalam substansinya UU Kamnas terdapat indikasi akan menabrak rambu-rambu tersebut di atas seperti dalam Pasal 54 e di mana kuasa khusus yang dimiliki unsur Kamnas yaitu berupa hak menyadap, menangkap, memeriksa dan memaksa. Menurut Tubagus, ini cenderung pelanggaran terhadap HAM.

Kemudian, Pasal 17 ayat (2), menurut Tubagus, ancaman yang berupa diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi. “Jadi, kalau terjadi ketidaksepakatan tentang pembuatan aturan yang dikeluarkan pemerintah, maka pemerintah menganggap ini sebagai ancaman. Dan ini tentu sangat membahayakan kehidupan dan tatanan bernegara,” kata Tubagus.

Selain itu dalam Pasal 59, lanjut Tubagus, UU ini menjadi lex spesialis, menjadi semacam payung yang menghapus UU lainnya termasuk UU No 3 tentang Pertahanan Negara. Sedangkan Pasal 22 jo 23 memberikan peran terlalu luas kepada unsur Badan Intelijen Negara sebagai penyelenggara Kamnas. Pasal 10, 15, jo 34 tentang Darurat Sipil dan Militer sudah tidak relevan lagi bila acuannya pada UU Keadaan Bahaya Tahun 1959. Pasal 17 ayat (4) menyatakan bahwa ancaman

Tubagus menambahkan, masih ada pasal-pasal karet lainnya yang dapat diselewengkan oleh penguasa demi kepentingan politiknya. Meski begitu, Tubagus meyakini RUU Kamnas masih dapat diperbaiki. Karena pembahasan intensif RUU Kamnas baru akan dilakukan Komisi I DPR pada masa sidang berikutnya.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

“Komisi I pada masa sidang ini sedang memprioritaskan penyelesaian RUU Industri Pertahanan, dan insya Allah

TOPIK UTAMA pada masa sidang berikutnya kami intensif menggarap RUU Kamnas,â&#x20AC;? kata Tubagus. Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Keamanan Nasional terdiri dari 7 bab. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum, Bab II Hakikat, Tujuan, dan Fungsi Keamanan Nasional, Bab III Ruang Lingkup Keamanan Nasional, Bab IV Ancaman Keamanan Nasional, Bab V Penyelenggaraan Keamanan Nasional, Bab VI Ketentuan Peralihan, dan Bab VII Ketentuan Penutup. Berikut antara lain pasal-pasal dalam RUU Kamnas, yang selesai disusun pada 30 Maret 2011:

Pasal 1:

Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan: 1. Keamanan Nasional adalah komitmen bangsa atas segala macam upaya simultan, konsisten, dan komprehensif, segenap warga negara yang mengabdi pada kekuatan komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga keberadaan, keutuhan, dan kedaulatan bangsa dan negara, secara efektif dan efisien dari segenap ancaman mencakup sifat, sumber, dimensi, dan spektrumnya. 2. Ancaman adalah setiap upaya, kegiatan, dan/atau kejadian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengganggu dan mengancam keamanan individu warga negara, masyarakat, eksistensi bangsa dan negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional. 3. Sistem Keamanan Nasional adalah tatanan segenap komponen bangsa dalam menyelenggarakan dan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional secara terpadu dan terarah bagi terciptanya keamanan nasional. 4. Keamanan Insani adalah kondisi dinamis yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman dalam rangka terciptanya keamanan nasional. 5. Keamanan Publik adalah kondisi dinamis yang menjamin terciptanya

keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya pelayanan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum dalam rangka terciptanya keamanan nasional. 6. Keamanan ke dalam adalah kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan penegakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dalam negeri dalam rangka terciptanya keamanan nasional. 7. Keamanan ke luar adalah kondisi dinamis yang menjamin tetap tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman luar negeri dalam rangka terciptanya keamanan nasional. 8. Intelijen adalah: a. Organisasi yang digunakan sebagai wadah untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen; b. Aktivitas mengenai semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penanggulangan; dan c. Pengetahuan mengenai informasi yang sudah diolah sebagai bahan rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. 9. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Ancaman Militer adalah ancaman dari kekuatan militer negara asing yang mengganggu keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa. 12. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang menggunakan senjata secara individu dan/atau kelompok serta ancaman kekuatan bersenjata yang terogranisasi yang membahayakan keselamatan individu dan/atau kelompok, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. 13. Ancaman tidak bersenjata adalah ancaman selain ancaman militer dan ancaman bersenjata yang membahayakan keselamatan individu dan/atau kelompok, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. 14. Kementerian adalah Kementerian Negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang tentang Kementerian Negara. 15. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10

(Status Keadaan Keamanan Nasional): Selain status keamanan nasional berkaitan dengan status hukum tata laksana pemerintahan yang berlaku meliputi: a. Tertib sipil b. Darurat sipil c. Darurat militer, dan d. Perang

Pasal 15:

1) Status hukum keadaan perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kedaruratan yang diberlakukan secara nasional, apabila negara

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK UTAMA terancam menghadapi kemungkinan perang dengan negara asing. 2) Status hukum keadaan perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan di sebagian atau seluruh wilayah nasional.

Pasal 17

(Jenis dan Bentuk Ancaman): 1) Ancaman keamanan nasional di segala aspek kehidupan dikelompokkan ke dalam jenis ancaman yang terdiri atas: a. Ancaman militer b. Ancaman bersenjata, dan c. Ancaman tidak bersenjata 2) Jenis ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai bentuk ancaman. 3) Perkembangan bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ancaman potensial dan ancaman actual. 4) Ancaman potensial dan ancaman actual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Presiden.

Pasal 20 (Unsur dan Peran):

Unsur keamanan nasional terdiri atas: 1. Tingkat Pusat yang meliputi: a. Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Kementerian Negara. b. Tentara Nasional Indonesia (TNI). c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). d. Kejaksaan Agung. e. Badan In f. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). g. Badan Nasional Narkotika (BNN) h. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan i. Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait. 2. Tingkat Provinsi yang meliputi: a. Unsur pemerintah provinsi b. Unsur TNI di daerah provinsi c. Unsur Polri di daerah provinsi d. unsure kejaksaan di daerah provinsi e. Unsur BIN di daerah provinsi f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi g. Badan Narkotika Nasional

Provinsi (BNNP), dan h. Unsur kedinasan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ada di daerah provinsi. 3. Tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi: a. Unsur pemerintah kabupaten/ kota b. Unsur TNI di daerah kabupaten/ kota c. Unsur Polri di daerah kabupaten/ kota d. Unsur kejaksaan di daerah kabupaten/kota e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota f. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK), dan g. Unsur kedinasan kementerian dan lembaga non pemerintah non kementerian yang ada di kabupaten/kota. 4. Berbagai elemen masyarakat sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 22:

1) Penyelenggaraan keamanan nasional melibatkan peran aktif penyelenggara intelijen nasional. 2) Penyelenggara intelijen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengembangkan sistem peringatan dini, sistem informasi, dan sistem analisis. 3) Pengembangan sistem peringatan dini, sistem informasi, dan sistem analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan kemungkinan ancaman. 4) Kemungkinan ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti Dewan Keamanan Nasional guna perumusan kebijakan dan strategi.

Pasal 23:

1) Penyelenggara intelijen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas BIN, Badan Intelijen Strategis Pertahanan, Badan Intelijen TNI, Badan Intelijen Kepolisian, dan institusi intelijen pemerintah lainnya. 2) Kepala BIN sebagai unsur utama penyelenggara sistem intelijen nasional 3) Penyelenggara intelijen

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan negara lain melalui wadah formal atau informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 24 (Pengelolaan): 1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem keamanan nasional. 2) Presiden menetapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional, baik di dalam maupun di luar negeri. 3) Dalam menetapkan kebijakan dan strategi keamanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Presiden dibantu oleh Dewan Keamanan Nasional. 4) Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Presiden, Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Wakil Presiden, dan Ketua Harian Dewan Keamanan Nasional dijabat oleh Pejabat Negara setingkat Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan keanggotaan terdiri atas anggota tetap dan anggota tidak tetap. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata kerja anggota Dewan Keamanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 25:

Dewan Keamanan Nasional mempunyai tugas: a. Merumuskan ketetapan kebijakan dan strategi keamanan nasional. b. Menilai dan menetapkan kondisi keamanan nasional sesuai dengan eskalasi ancaman c. menetapkan unsur utama dan unsur pendukung penyelenggaraan keamanan nasional sesuai dengan eskalasi ancaman. d. Mengendalikan penyelenggaraan keamanan nasional e. Menelaah dan menilai risiko dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan, dan f. Menelaah dan menilai kemampuan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan keamanan nasional.

TOPIK UTAMA Pasal 34 (Pelaksanaan): 1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan unsur penyelenggara keamanan nasional. 2) Presiden dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional dapat mengerahkan unsur TNI untuk menanggulangi ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sesuai eskalasi dan keadaan bencana. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan unsur TNI untuk menanggulangi ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

ancaman yang sedang dihadapi. 4) Setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian memberikan bantuan sesuai fungsinya kepada unsur utama dalam penyelenggaraan keamanan nasional. 5) Penentuan unsur utama dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan spectrum, jenis, dan bentuk ancaman. 6) Penentuan unsur utama dan unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 35:

1) Masyarakat dapat melibatkan dalam penyelenggaraan keamanan nasional 2) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi ancaman militer diselenggarakan melalui Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. 3) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi ancaman bersenjata membantu unsur utama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. 4) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadapi ancaman tidak

foto:mik-news.tk

1) Pelibatan unsur keamanan nasional dalam sistem keamanan nasional meliputi unsur utama dan unsur pendukung. 2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur keamanan nasional yang terkait dan bertanggung jawab langsung di dalam menanggulangi jenis dan bentuk ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). 3) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberi bantuan guna mendukung kebutuhan unsur utama di dalam menanggulangi jenis dan bentuk

Pasal 36:

bersenjata membantu unsur utama sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 53 (Tataran Kewenangan Komando dan Kendali): 1) Komando dan kendali penyelenggaraan keamanan nasional: a. Komando dan kendali tingkat nasional di tangan Presiden. b. Komando dan kendali tingkat strategi di tangan pemimpin Kementerian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala BNPB, dan pemimpin Lembaga Pemerintah Non Kementerian. c. Komando dan kendali tingkat operasional di tangan Panglima/ Komandan Satuan Gabungan Terpadu, dan d. Komando dan kendali di tingkat taktis di tangan Komandan Satuan Taktis. 2) Tataran kewenangan Komando kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara hirarkis dan terkait. Pasal 54 (Pengawasan): Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Keamanan Nasional dilakukan secara berlapis melalui suatu mekanisme pengawasan konsentrik sesuai dengan kaidah pengamanan demokratis yang meliputi: a. Pengawasan melekat b. Pengawasan eksekutif c. Pengawasan legislatif d. Pengawasan publik, dan e. Pengawasan penggunaan kuasa khusus Pasal 59 (Ketentuan Penutup): 1) Pada saat berlakunya undang undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keamanan Nasional yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini. 2) Pada saat undang undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) dicabut dan diyatakan tidak berlaku. ]

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Naskah: Syarifudin Foto: Satria Setiadi (teddy)

Hercules Rozario Marshal:

Rakyat Rindu Pemimpin Tegas, Berani, Adil, dan Merakyat 18

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK EKSKLUSIF

enang, dingin, namun tegas. Gambaran itu terekam dalam sosok Hercules Rozario Marshal ketika Syarifudin dan Photographer Satria Setiadi dari Majalah Topik mewawancarainya di salah satu restoran di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu 14 Januari 2012 malam. Di dampingi isterinya, Ny. Nia Dania, malam itu Hercules sangat serius mengutarakan seputar Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) yang baru dibentuknya. Di Ormas ini, putera kelahiran Timor Timur (kini menjadi Negara Timor Leste) 45 tahun silam ini, didapuk sebagai Ketua Umum DPP GRIB. Duduk sebagai Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto, yang tak lain adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda.

“Walau Prabowo Subianto Ketua Dewan Pembina GRIB, namun organisasi kemasyarakatan ini bukan underbow Partai Gerindra,” kata Hercules, ketika disinggung dimasukkannya nama mantan Danjen Kopassus tersebut. Namun Hercules, yang mantan preman Tanah Abang ini, mengungkapkan bahwa pembentukan Ormas GRIB ini salah satunya untuk persiapan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2014 nanti, selain sebagai gerakan sosial kemasyarakatan. Seperti apa konsep Ormas GRIB, berikut petikan wawancaranya: Apa yang memotivasi Anda mendirikan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB)? Yang memotivasi saya mendirikan Ormas GRIB, pertama, selama ini saya berjalan di dunia keras, melangkah di dunia hitam, penuh pertarungan sengit, sehingga keberhasilan itu tercapailah. Saya sudah bisa masuk ke dunia bisnis, walaupun masih tahap kecil-kecilan. Saya sudah mempunyai karyawan dan setiap tahun saya harus bayar pajak ke negara. Saya mensyukuri itu semua, alhamdulillah, Puji Tuhan, semua bisa mengabulkan perjuangan saya. Kadang kala hati nurani saya terpanggil, untuk membantu berbagai musibah yang terjadi di Tanah Air. Seperti musibah tsunami di Aceh, saya menyumbangkan bantuan ala kadarnya. Ketika terjadi gempa bumi di Yogyakarta, saya berangkat ke sana untuk memberikan bantuan beras puluhan ton, bebagai macam makanan, selimut, dan susu. Belum lagi musibah lain seperti peristiwa kebakaran yang terjadi di pemukiman penduduk di DKI Jakarta, saya selalu hadir memberikan bantuan ala kadarnya. Tetapi ketika itu saya tidak pernah memakai satu wadah organisasi, saya melangkah dengan

pribadi saya seorang Hercules. Suatu ketika teman-teman mengusulkan kepada saya untuk membentuk suatu wadah. Nantinya kalau terjadi bencana-bencana alam seperti itu, kita bergerak pakai suatu wadah untuk memberikan bantuanbantuan kepada masyarakat. Akhirnya kami sepakat membentuk sebuah organisasi, namanya Gerakan Rakyat Indonesia Baru, yang disingkat GRIB.

Kapan Ormas GRIB dideklarasikan? Mungkin GRIB akan dideklarasikan antara dua atau tiga bulan lagi dari sekarang. Dalam ormas ini banyak sekali teman-teman yang bergabung, antara lain mantan anggota DPR, bupati, walikota, dosen, pensiunan dari pemerintahan pusat dan daerah, penasihat-penasihat serta tokoh agama (ustadz, kyai, dan pendeta). Mereka ternyata terpanggil untuk membantu seorang Hercules, seorang mantan preman berhati mulia yang terganggil untuk memikirkan musibah-musibah yang menimpa saudara kita di Tanah Air.

Tujuan lain didirikannya Ormas GRIB? Tentunya kami bersama kaderkader GRIB ada tujuan pada agenda pemilihan presiden dan wakil presiden

di 2014. Nanti kami akan melihat siapa yang pantas yang meneruskan setelah kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena Pak SBY sudah memimpin negeri ini selama dua periode, yang berkahir di 2014 nanti. Kita akan cari presiden yang berani, merakyat, bijak, dia mau melihat ke atas dan ke bawah, tidak memandang bulu, benar-benar menegakkan hukum bagi siapa saja tanpa mengenal golongan. Hukum itu ditegakkkan untuk orang kaya dan juga orang miskin. Kalau memang orang kaya itu salah, dia harus dihukum sesuai undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku. Intinya, hukum itu harus ditegakkan bagi semua orang yang bersalah.

Dalam GRIB tertera nama Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina. Bisa dijelaskan masuknya nama Prabowo di GRIB? Saya memasukan Prabowo Soebianto sebagai Ketua Dewan Pembina GRIB, sebelumnya saya sudah konfirmasi kepada beliau. Karena saya secara pribadi, dan kami orang Timor Timur punya hubungan emosial dengan Pak Prabowo. Tapi bukan dengan Pak Prabowo saja, tapi dengan semua jenderal jenderal di TNI dan Polri yang bertugas sekaligus berjuang di Timor Timur ketika itu. Jadi saya sangat kenal dengan Pak Prabowo, sebaliknya beliau sangat kenal dengan saya. Ketika saya membentuk ormas ini, saya silaturahmi sambil membawa AD/ART GRIB ke Pak Prabowo, beliau sangat welcome serta merespon ketika saya minta sebagai Ketua Dewan Pembina GRIB.

GRIB ini underbow Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo di Pilpres 2014? GRIB bukan underbow Partai Gerinda atau Partai Golkar serta partai lainnya. GRIB ini independent. Tentunya dia akan melihat seorang sosok yang akan meneruskan kepemimpinan Bapak SBY, yang pas nantinya siapa. Jadi rakyat akan melihat dan menilai karena hukum untuk saat ini “tidak berguna”. Hukum tidak ada artinya, khususnya bagi rakyat kalangan menengah ke bawah. Hukum untuk rakyat menengah ke bawah tajam, tapi hukum untuk rakyat atas, orang-orang kaya, tumpul.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK EKSKLUSIF Contohnya bisa kita lihat pada kasus di Mesuji, di Bima, dan di mana-mana, kan sudah tahu orang-orang yang bermain di tempat kejadian tersebut. Tapi hukum tidak pernah menyentuh orang-orang tersebut, karena mereka mempunyai uang banyak, punya kekayaan, sehingga hukum itu bisa dibeli agar tidak menyentuh mereka. Tapi hukum itu untuk masyarakat miskin sangat tajam sekali. Masyarakat itu sudah merindukan, kapan sih kita bisa memiliki sosok pemimpin yang tegas, yang bisa menunjukkan keadilan dan menerapkan hukum bagi kita semua, masyarakat Indonesia. Kapan hal itu bisa terwujud, masyarakat Indonesia sangat mengharapkan kehadiran sosok pemimpin seperti itu. Karena itu, nanti kita akan lihat.

Jika ada salah satu partai yang meminta GRIB mensupport mereka pada Pilpres 2014?

Selanjutnya, kalau memang ada yang menilai Pak Prabowo layak dijadikan presiden untuk memperbaiki negeri ini dalam berbagai aspek, marilah kita dukung beliau. Tetapi perlu saya tegaskan, saya yakin, insya Allah, Tuhan menghendaki bahwa rakyat harus memilih seorang Prabowo Subianto menjadi presiden. Saya yakin dia tidak akan mencuri uang negara. Saya jamin itu. Karena saya tahu pada waktu tugas di Timor Timur, beliau menggunakan biaya atau anggaran sendiri. Saya tahu dengan kepala saya sendiri, prajurit-prajurit dan relawan yang membantunya ketika itu makmur.

Bagaimana ceritanya Anda dipercaya memegang logistik oleh Kopassus ketika menggelar operasi di Timor Timur? Saya ketika operasi di Timor Timur memegang gudang amunisi dan kebutuhan prajurit lainnya. Saya dipercaya memegang kunci logistik bersama Bapak Taufik Nuriman,

foto: Tribunews.com

Kita akan melihat seperti yang tadi saya katakan, sosok pemimpin ke depan itu yang pantas seperti apa. Kalau misalnya Pak Aburizal Bakrie yang cocok dan layak, ya silahkan didukung. Jadi semuanya kita kembalikan ke rakyat, ormas-ormas, dan partai-partai politik untuk melihat dan menilai sosok

pemimpin yang layak memimpin negeri ini pada periode berikutnya. Kemudian, jika ada yang menilai salah satu tokoh Partai Nasdem layak memimpin ini, ya silahkan didukung. Kalau misalnya ada yang mendukung calon presiden dari PDIP, ya silahkan dipilih.

sekarang beliau jadi Bupati SerangBanten. Jadi boleh tanya ke beliau. Saya satu-satunya orang Timor Timur yang dipercaya memegang kunci gudang logistik tersebut. Di dalam gudang itu ada amunisi, granat, peluru, TNT, dan semua kebutuhan prajurit lainnya. Gudang itu bisa saya buka kapan saja.

Sebagai orang Timor Timur, bagaimana perasaan Anda ketika akhirnya wilayah itu sudah lepas dari NKRI dan sudah menjadi negara yang berdiri sendiri? Kita tidak usah bahas itu lagi ya, ibarat kata, nasi sudah menjadi bubur. Sekarang kita bicara nasib bangsa Indonesia ke depan.

Oke, bagaimana jika ada pihakpihak yang menginginkan Anda ikut dalam pemilihan caleg pada periode mendatang? Saya tidak mimpi menjadi anggota Dewan. Karena sekolah saya terbatas. Memang, sebenarnya saya bisa melanjutkan pendidikan. Tapi saya sudah senang menjadi orang biasa, jadi preman sajalah. Saya mau tidur malam dan bangun tidur siang, oke-oke saja.

Setidaknya jika duduk sebagai anggota Dewan, Anda sangat memahami apa yang dikeluh kesahkan masyarakat bawah untuk disampaikan di lembaga legislatif? Saya khawatir, jika ada anggota Dewan yang tidak benar nanti saya pukuli terus. Benar, jika melihat anggota Dewan ada yang nggak benar, bisa saya pukul! Anggota Dewan itu kan mengatasnamakan rakyat, tapi kenyataannya nol besar. Makanya kita harus mencari pemimpin yang tegas. Koruptor harus dihukum dengan cara ditembak mati, harus digantung! Bawa ke lapangan lalu dibunuh bersama-sama oleh rakyat. Karena koruptor itu yang merusak negara. Mereka mencuri uang negara dan menggerogoti negara ini. Ini yang belum dibasmi. Koruptor itu jangan dihukum cuma dua tahun, kemudian bisa melenggang bebas. Koruptor bisa keluar masuk tahanan untuk piknik, seperti si Gayus Tambunan.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

foto:teddy/doc.majalahtopik

TOPIK EKSKLUSIF

Inilah kelemahan hukum di Republik ini. Masa perampok uang negara bisa jalan-jalan ke mana-mana. Koruptor itu minimal 20 tahun atau seumur hidup. Jadi orang akan takut melakukan kejahatan korupsi.

Kembali ke GRIB. Bagaimana kepengurusan DPD, DPC di daerah lain? Kepengurusan GRIB tingkat DKI Jakarta sudah terbentuk semua, Jawa Barat sebagian besar sudah terbentuk. Jawa Timur, Banjarmasin, dan Kepri juga sudah terbentuk, kemudian di Jawa Tengah sedang dibentuk. Karena ormas ini baru kami bentuk empat bulan yang lalu, namun kepengurusannya sebagain besar, sekitar 50 persen, sudah terbentuk di daerah. Mereka semua (pengurus di daerah) tinggal menunggu deklarasi DPP GRIB tingkat Pusat.

Kriteria bagi anggota atau pengurus daerah yang ingin bergabung di GRIB? Nanti kita akan lihat, karena saya optimis GRIB ini akan besar dan bagus. Bagi mereka yang punya kekuatan cukup diandalkan dan satu visi dengan kita, mereka bisa bergabung di GRIB. Jika GRIB sudah besar, katakanlah mempunyai anggota lima juta, kita

bisa mencari seorang pemimpin yang bagus, jujur, tegas, adil, merakyat, dan menegakkan hukum bagi siapa saja yang bersalah.

Mencontoh Nasdem, semula dibentuk sebagai sebuah wadah organisasi kemasyarakatan. Kini berubah menjadi Partai Nasdem. Apakah Ormas GRIB akan berubah format organisasi seperti Nasdem? Untuk hal ini saya tidak bisa komentar. Karena, kalau saya masuk pada substansi itu, saya bisa salah lagi. Kita tidak mau ikut campur urusan orang punya organisasi atau orang punya partai. Nanti saya katakan orang demikian, nanti orang akan mengatakan saya demikian.

Di balik sosok seorang Hercules yang di luaran diidentikan dengan dunia premanisme, bagaimana sisi lain Anda di dalam keluarga? Di keluarga ya, saya memiliki seorang isteri dan empat orang anak. Anakanak, saya sekolahkan di sekolah internasional. Mereka bisa bahasa Inggris, Jerman, dan bahasa Mandarin, sementara Bapaknya preman. Anakanak saya tidak boleh mengikuti jejak Bapaknya. Kebetulan saya juga pengelola Sekolah Sektretaris Saint Marry Internasional.

Apa yang Anda harapkan dari keempat buah hati Anda kelak? Makanya anak-anak saya prioritaskan untuk terus sekolah. Walaupun Bapaknya preman, anak-anak saya harus sekolah, karena untuk masa depan mereka. Siapa tahu nanti anak saya jadi seorang pengusaha besar, seorang duta besar, seorang gubernur. Bisa saja kan? Orang nanti akan melihat jika anak-anak saya sudah jadi orang, walaupun mungkin saya nanti tidak tahu. Ya, mungkin saja saya sudah meninggal. Yang jelas, nama saya akan dicatat dalam sejarah; â&#x20AC;&#x153;Hercules adalah mantan preman Tanah Abangâ&#x20AC;?.

Bagaimana Anda menerapkan pola dalam keluarga, misalnya ketika ingin mengambil suatu keputusan, apakah juga meminta pendapat dari isteri? Itu kan hal yang biasa. Dalam rumah tangga itu kadang ada cekcok-cekcok, ribut-ribut kecil, kadang mesra. Kita juga tidak bisa ingkar dari selisih pendapat. Ya, hanya emosi sesaat, dua atau tiga jam kemudian kami akur lagi. Yang jelas, pasangan suami isteri itu harus saling sayang menyayangi, apalagi kita punya anak. Anak-anak itu harus kita nafkahi, dan harus kita didik dengan baik.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Bagaimana jika ada orang yang membawa-bawa nama besar Anda untuk melakukan tindakan atau mengharapkan sesuatu yang ingin ia dapatkan? Sebenarnya saya tidak kecewa. Karena semua persoalan yang terjadi ketika mereka membawa-bawa nama saya, tentunya saya akan menerima dengan tangan terbuka. Tentunya jika mereka itu memang ada hubungan emosional dengan saya, sebab selama ini nama saya dikenal juga karena ada mereka di samping kanan dan kiri saya. Tetapi mereka tidak pernah memakai nama saya untuk untuk mencuri, merampok, atau menodong. Seperti yang sudah saya bilang, kalau berantam itu kan biasa. Berantam untuk mempertahankan sesuatu yang samasama diinginkan. Tidak usah jauh-jauh, tengok saja para anggota Dewan di Senayan, mereka kadang-kadang juga berantam. Mereka memang bukan preman, dan memang tidak boleh menganggap mereka preman, walaupun saling berantam. Karena begini, ada sesuatu yang sedang mereka bahas. Mereka ini kan atas nama wakil rakyat, ketika tidak tercapai kesepakatan, kadang timbul emosi, bisa-bisa lepas kontrol dan saling memukul.

Jadi, saya tidak bisa mengatakan anggota Dewan yang berantam itu preman. Seperti pemimpin-pemimpin yang lain, contohnya Sutiyoso. Dia menilai, katanya orang yang sering berantam itu preman. Saya bilang dia itu Gubernur goblok!

Mengapa Anda mengatakan demikian? Saya bertanggung jawab dengan perkataan saya ini. Karena orang berantam ini harus kita lihat dulu titik permasalahannya. Kita tidak boleh dengan seenaknya membasmi preman. Seperti di jaman Kapolrinya Pak Soetanto, ia ketika itu bekerjasama dengan Sutiyoso melakukan operasi razia preman. Semua preman yang sedang menjaga tanah kosong, menjaga rumah, dirazia semua. Itu kan tidak boleh. Kita harus lihat dulu, mereka itu jaga tanah kosong, jaga rumah, karena mereka menjual jasa keamanan. Karena memang ada orang-orang yang membutuhkan jasa keamanan mereka. Tentunya bagi mereka yang menjaga keamanan di lahan-lahan tersebut mendapatkan bayaran. Dari pada mereka mencuri, menodong, atau merampok seperti kelompok Kapak Merah.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Kalau penjual jasa keamanan di lahanlahan itu preman, berarti sekuriti-sekuriti yang jasanya dipakai orang, preman juga dong? Trantib-trantib itu preman juga dong. Berarti karyawan-karyawan atau para staf Gubernur itu, preman juga. Karena kerja mereka tidak beda dengan mereka yang menawarkan jasa keamanan. Cuma perbedaannya, mereka pakai seragam, kita pakaian biasa. Saya tidak suka pada saat Sutiyoso mengatakan preman-preman harus dibasmi. Soetanto juga tidak bisa seenaknya mencap mereka yang menjaga keamanan itu sebagai preman. Justru dia lebih preman dari mereka. Soetanto juga tidak bisa menjawab arti dari kata preman.

Menurut Anda, apa makna kata preman? Preman diambil dari bahasa Inggris, yaitu free man, artinya orang yang bebas. Bebas dalam artian di sini bebas berbisnis, berdagang, atau menawarkan jasa lainnya. Jadi kalau kita bisa mengatakan orang itu preman, kita harus bisa menjelaskan arti dari kata preman tersebut, seperti ini, seperti itu, sehingga harus dibasmi. Kalau preman jual jasa, jaga tanah,

TOPIK EKSKLUSIF

Kadang kala mereka yang diberi tugas menjaga rumah atau menjaga tanah terjadi keributan dengan pihak lain. Tanggapan Anda? Negara kita kan negara hukum. Kalau sampai tidak ada kesepakatan sehingga terjadi perkelahian bahkan terjadi pertumpahan darah di antara kedua belah pihak, polisi harus menindak. Polisi harus mencari tahu siapa yang memulai perselisihan, dan pelakunya harus dipenjara.

Jika anah buah Anda yang memulai perselisihan?

Mengenai masalah itu, nanti saya serahkan kepada DPD-DPC GRIB. Organisasi Kemasyarakatan GRIB ini saya lihat cukup bagus, cukup komitmen, karena itu saya akan serahkan kembali siapa saja yang pantas memimpin Provinsi DKI Jakarta. Dan saya tidak bisa intervensi mereka untuk menentukan calon-calon gubernur pada Pemilukada tahun ini. Mereka yang melihat, menilai, dan mereka yang tahu kira-kira siapa sih yang pantas bakal dipilih sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode berikutnya. Kalau mereka menilai Bang Foke masih bagus dan masih layak, pilihlah dia. Saya akan kembalikan kepada ketua DPD DKI dan DPC-DPC

memilih Bang Foke atau calon lainnya, silahkan saja.

Secara pribadi, Anda cenderung ke siapa? Saya sendiri untuk persiapan agenda 2014. Komitmen saya sudah ada seorang yang harus saya pilih. Orang tersebut sudah ada dalam hati saya. Program saya ini sebenarnya sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat tentang orang yang memimpin negeri ini. Yaitu pemimpin yang jujur, tegas dan berani, bijak, adil, merangkul semua lapisan masyarakat, bertanggung jawab, dia tidak akan korupsi, dan dia pasti orang yang profesional. ] foto:teddy/doc.majalahtopik

jaga rumah, mereka tidak bisa dibilang preman.

Oo..anak buah saya banyak yang saya serahkan ke pihak kepolisian. Boleh Anda interview Kapolres Jakarta Barat. Kalau anak saya sampai membunuh akan saya serahkan, polisi nggak usah repot-repot mencarinya. Saya good man dan fair. Saya tahu negara ini sekarang dijadikan objek bisnis. Negara ini kalau begini terus akan hancur. Rakyat nanti akan marah, lebih parah dari kejadian tahun 1999. Pada 1999, Pak Soeharto kurang bagaimana kuasanya. Begitu rakyat marah, pejabat pada lari semua. Polisi juga tentara masuk barak. Saya sendiri banyak menyelamatkan polisi di jalan raya yang menjadi serangan amuk massa sampai mobil saya terbakar. Tentara dan polisi juga tidak boleh menembaki semua rakyat yang turun ke jalan, dan nggak mungkin, karena dunia internasional akan marah. Begitu juga dengan dunia hukum, kalau diterapkan secara tidak adil seperti sekarang ini, seperti kasus penembakan di Mesuji, Bima, rakyat akan marah. Atau ada kasus kakak beradik yang meninggal di dalam tahanan di daerah Sumatera Barat. Penyebab kematian kedua kakak beradik itu harus diungkap penyebabnya agar transparan.

Menyinggung akan dilangsungkannya Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun ini. Sebagai bagian dari warga Jakarta, apa yang Anda harapkan pada sosok pemimpin di Provinsi DKI Jakarta ini?

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Dari Timtim Hijrah ke Tanah Abang Hercules Rozario Marshal adalah nama asli Hercules. Ia ternyata seorang pejuang yang pro terhadap NKRI ketika terjadi ketegangan Timor Timur sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1999.

aka tak salah jika sosoknya yang begitu berkarisma ia dipercaya memegang logistik oleh Kopassus ketika menggelar operasi di Timtim. Namun nasib lain hinggap pada dirinya, musibah yang dialaminya di Timtim kala itu memaksa dirinya menjalani perawatan intensif di RSPAD Jakarta. Dan dari situlah perjalanan hidupnya menjadi Hercules yang di kenal sampai sekarang, ia jalani. Hidup di Jakarta tepatnya di daerah Tanah Abang yang terkenal dengan daerah â&#x20AC;&#x2DC;Lembah Hitamâ&#x20AC;&#x2122;, seperti diungkapkan Hercules daerah itu disebutnya sebagai daerah yang tak bertuan, bahkan setiap malamnya kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman.

Hampir setiap malam pertarungan demi pertarungan harus dia hadapi. â&#x20AC;&#x153;Waktu itu saya masih tidur di kolong-kolong jembatan. Tidur nggak bisa tenang. Pedang selalu menempel di badan. Mandi juga selalu bawa pedang. Sebab setiap saat musuh bisa menyerang,â&#x20AC;? ungkapnya. Rasanya tidak percaya Hercules preman yang paling ditakuti, setidaknya di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Tubuhnya tidak begitu tinggi. Badannya kurus. Hanya tangan kirinya yang berfungsi dengan baik. Sedangkan tangan kananya sebatas siku menggunakan tangan palsu. Sementara bola mata kanannya sudah digantikan dengan bola mata buatan. Tapi setiap kali nama Hercules disebut,

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

yang terbayang adalah kengerian. Banyak sudah cerita tentang sepak terjang Hercules dan kelompoknya. Sebut saja kasus penyerbuan Harian Indopos gara-gara Hercules merasa pemberitaan di suratkabar itu merugikan dia. Juga tentang pendudukan tanah di beberapa kawasan Jakarta yang menyebabkan terjadi bentrokan antar-preman. Belum lagi sejumlah tawuran antargeng yang merenggut korban jiwa atau luka-luka. Sejak pertengahan 80-an kelompok Hercules malang melintang di kawasan perdagangan Tanah Abang. Tak heran jika bagi warga Jakarta dan sekitarnya, nama Hercules identik dengan Tanah Abang. Meski tubuhnya kecil, nyali pemuda

TOPIK EKSKLUSIF kelahiran Timtim (kini Timor Leste) 45 tahun lalu ini diakui sangat besar. Dalam tawuran antar-kelompok Hercules sering memimpin langsung. Pernah suatu kali dia dijebak dan dibacok 16 bacokan hingga harus masuk ICU, tapi ternyata tak kunjung tewas. Bahkan suatu ketika, dalam suatu perkelahian, sebuah peluru menembus matanya hingga ke bagian belakang kepala tapi tak juga membuat nyawa pemuda berambut keriting ini tamat. Ternyata, di balik sosok yang menyeramkan ini, ada sisi lain yang belum banyak diketahui orang. Dalam banyak peristiwa kebakaran, ternyata Hercules menyumbang berton-ton beras kepada para korban. Termasuk buku-buku tulis dan buku pelajaran bagi anak-anak korban kebakaran. Begitu juga ketika terjadi bencana tsunami di beberapa wilayah, Hercules memberi sumbangan beras dan pakaian. Soal beras, memang tidak menjadi soal baginya karena Hercules memiliki tujuh hektar sawah di daerah Indramayu, Jawa Barat. Bahkan juga bantuan bahan bangunan dan semen untuk pembangunan masjid-masjid. Sisi lain yang menarik dari Hercules adalah kepeduliannya pada pendidikan. “Saya memang tidak tamat SMA. Tapi saya

menyadari pendidikan itu penting,” ujar ayah empat anak ini yang semuanya bersekolah bertaraf internasional. Maka jangan kaget jika Hercules menyekolahkan keempat anaknya di sebuah sekolah internasional yang relatif uang sekolahnya mahal. Bukan Cuma itu, ketika Lembaga Pendidikan Kesekretarisan Saint Mary menghadapi masalah, Hercules ikut andil menyelesaikannya, termasuk menyuntikan modal agar lembaga pendidikan itu bisa terus berjalan dan berkembang. Hercules pun aktif duduk sebagai salah satu pimpinan di situ. Walau bertahun-tahun mengembara di negeri orang, tapi sosok Hercules tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya Timor Leste. Hal ini terlihat jelas saat sejumlah armada Koran bertandang ke kediamannya yang terletak daerah Kebun Jeruk, Jakarta, pada medio Juni 2004. Kedatangan armada STL yang dikomandoi Godinho Barros, yang tidak lain adalah saudara sepupu Hercules diterima dengan penuh kekeluargaan. Walau Hercules terkenal sebagai preman yang malang melintang di kawasan Tanah Abang, Namun, ia menolak cap preman yang ditujukan kepadanya. “Kita perlu perjelas lagi apa

itu preman. Memang ada preman yang mencuri, merampok, atau mengeroyok. Kalau mengeroyok sama saja dengan preman, pejabat juga preman,” ujar Hercules. Ia memberi contoh pejabat DPR yang saling baku hantam ketika tidak menemui mufakat dalam musyawarah. “Kalau memang sudah emosi dan saling mempertahankan ego, terjadilah pengeroyokan,” ungkapnya. Hercules menekankan, “Kami kan bekerja sebagai security (penjaga keamanan). Jadi tak bisa disebut preman. Kalau ada yang bertamu dan membuat masalah lalu ribut dan terjadi kericuhan, nah itu baru preman,” tegasnya. Ia juga menolak namanya dikaitkan dengan bentrokan antarmassa di jalan Ampera yang terjadi pada Rabu, 29 September 2010. Bentrokan terjadi menjelang persidangan kasus pembunuhan di kafe Blowfish, Jakarta Selatan. “Binatang itu semua orangorang yang menyebut nama saya ada kaitannya dengan bentrokan dalam wawancara di televisi. Kalau kasih penjelasan jangan kaya pencundang,” ujarnya emosi. ] Syarif/Sumber: Harian Suara Timor Lorosae

Kawasan Bongkaran Tanah Abang, daerah kekuasaan Hercules.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Menjaga Toleransi, Demi Keserasian Berumah Tangga

ertemuan dua insan berlainan jenis dari dua pulau yang berjauhan ini, bukanlah sebuah keniscayaan. Nia Dania yang asli Indramayu, Jawa Barat, sementara Hercules adalah putera kelahiran Timor Timur. “Namanya jodoh, rezeki, dan maut memang sudah diatur Yang Maha Kuasa. Mungkin saya sudah jodoh dengan Bang Hercules. Karena, saya ketika itu masih tinggal di Indramayu sementara Bang Hercules berasal jauh dari seberang sana, Timor Timur,” cerita Nia Dania tentang pertemuannya dengan Hercules.

muncul juga dari hati Nia. “Proses perkenalannya cukup lama, sekitar dua tahun. Setelah tiga tahun, kita baru memutuskan untuk berumah tangga. Kami menikah di bulan Mei tahun 1985. Kami menikah secara Islam. Sekarang kita menjalankan saling percaya saja. Karena agama itu semuanya sama. Mahzabnya kan sama, untuk Yang Maha Kuasa. Sampai saat ini tidak ada problem apa-apa tentang agama. Anak-anak nggak ada masalah,” tutur Nia panjang lebar yang ketika itu didampingi suaminya, Hercules. Nia sadar, Hercules memiliki banyak kawan di mana-mana, karenanya acara malam mingguan mereka kerap terganggu dengan urusan-urusan Hercules dengan teman-temannya. Kendati demikian, toh Nia mengaku merasa tidak mempersoalkannya. “Karena kita tidak seperti anak-anak muda jaman sekarang. Pacaran harus didatangi pacarnya setiap malam Minggu. Saya tidak seperti itu. Apalagi ketika itu Abang tinggalnya di Jakarta, saya di kampung. Sesempatnya

foto:teddy/doc.majalahtopik

Pertemuan di antara mereka terjadi ketika Nia sedang berkunjung ke rumah Tantenya di Jakarta. Sebagai pejantan tangguh, diam-diam ternyata Hercules menyimpan rasa suka kepada Nia. Ketika itu Hercules memang tinggal di rumah Tantenya Nia. “Pertemuannya tidak diduga. Ya itulah namanya jodoh. Bang Hercules itu bukan tipe orang yang romantis. Dia mengungkapkannya tidak dengan kata-kata rayuan. Beliau pada saat itu to the point saja. Katanya, mau nggak menikah dengan saya?” kata Nia. Ternyata Hercules tak bertepuk sebelah tangan. Walau melalui proses perkenalan yang cukup lama, benih-benih cinta itu akhirnya

Delapan belas tahun sudah Nia Dania (32) mendampingi Hercules Rozario Marshal (45) menyusuri jalinan bahtera rumah tangga, dalam sebuah ikatan sakral pernikahan. Nia berdoa, jalinan rumah tangganya kelak penuh dengan ketenangan hingga maut memisahkan mereka. saja Abang datang menemui saya di Indramayu,” aku Nia. Ketika akhirnya upacara sakral pernikahan dilangsungkan, Hercules langsung memboyong isteri tercintanya itu ke Jakarta. Mereka kemudian memutuskan menetap di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. “Sekarang kami sudah sepuluh tahun tinggal di Kebun Jeruk,” imbuh Nia. Nia tak memungkiri bersuamikan seorang Hercules, yang pekerjaannya tidak jauh dengan dunia kekerasan, muncul rasa was-was dalam bhatinnya. “Rasa khawatir pasti ada. Tapi saya berpegang dengan keyakinan. Kita merasa yakin dan percaya diri, kita iringi saja dengan doa. Karena beliau berbuat begitu untuk keluarga juga,” ungkapnya. Kehidupan Hercules kini memang sudah berubah. Ia sudah memiliki mobil mewah, memiliki beberapa jenis usaha, plus embel-embel menduduki jabatan Ketua Umum DPP Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB). Kebahagiaan Hercules dilengkapi dengan hadirnya empat orang anak dari hasil pernikahannya dengan Nia. Bagaimana jika ada yang mendukung Hercules ikut dalam pencalonan legislatif? Nia menjawab, “Saya malah tidak mendukung jika Bang Hercules duduk menjadi anggota DPR. Karena saya tahu beliau. Saya berumah tangga dengan beliau sudah 18 tahun. Jadi saya sudah tahu sifat dan karakter beliau. Mereka yang menjadi anggota DPR itu kan menduduki kursi yang belum jelas, belum pasti. Hari ini A

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK EKSKLUSIF besok B. Saya senang dengan apa yang kita jalani saat ini. Duduk tenang, dengan usaha sendiri, tidak dibebani macam-macam urusan politik.”

Sebagai pasangan yang berbeda adat istiadat, hubungan di antara kerabat Nia dan Hercules tetap terjalin dengan baik. Nia mengatakan, sebagian besar keluarga suaminya tinggal di Timor Leste, dan sebagian lagi tinggal di Jakarta. “Kalau mereka Natalan, saya mengucapkan Selamat Natal. Sebaliknya, kalau saya merayakan Lebaran, mereka mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri,” bilang Nia. Lebih jauh Nia menuturkan, dalam upaya menjaga keharmonisan berumah tangga, ia memilah-milah mana yang harus dibicarakan bersama, dan hal mana yang tidak ingin dicampurinya. “kita ada porsiporsi yang harus dibahas bersama, dan mana yang tidak dibahas bersama-sama. Saya sendiri bukan seorang isteri yang semuanya harus tahu apa yang dilakukan suami. Intensitas hubungan kita itu bisa saja lewat komunikasi telepon bila Bang Hercules sedang sibuk,” pungkasnya. Kecuali, lanjut Nia, kalau ada hal-hal yang urgent dan harus disampaikan ke sang suami, “Ya saya sampaikan lewat SMS. Biasanya saya katakan, lagi sibuk nggak, Ayah. Kalau sudah nggak sibuk, tolong telpon balik.” Sebagai ibu dari empat orang anak, Nia mengaku bukanlah tipe sosok ibu pengekang. Dia memilah-milah waktu kepada anak-anaknya kapan boleh bermain, dan kapan waktu belajar. Kalau di hari-hari libur sekolah, saya bebaskan anak-anak untuk bermain. Kalau sudah mau masuk sekolah, mereka harus belajar dan tidur jangan sampai larut malam, karena mereka

foto:teddy/doc.majalahtopik

Nia menginginkan rumah tangganya dengan Hercules ingin tenang, hingga di hari tuanya kelak. “Bang Hercules kan sudah malang melintang hidup di dunia yang keras. Jadi di hari tuanya harus sudah tenang, menikmati hasil jerih payah di dunia kekerasan dengan berbagai macam yang pernah beliau hadapi,” Nia berharap.

harus sudah bangun di pagi hari,” Nia membeberkan tugasnya dalam menjaga keempat anaknya. Di tengah perbincangan hangat dengan Nia, sang suami, Hercules, menambahkan bahwa sekarang ia sudah mendapat rezeki yang bagus, semuanya itu berkat perjuangannya yang keras. “Sekarang saya sudah bisa keluar masuk hotel bintang lima. Tapi saya masih harus tetap melihat ke bawah, karena dulu saya merayap (karier) dari bawah. Saya harus makan bersama yatim piatu, fakir miskin, saya melangkah bersama-sama dengan mereka. Jadi bukan karena saya sudah bisa ngopi dan makan enak di hotel bintang lima, naik mobil mewah, lantas saya jadi lupa asal usul saya. Saya bukan berasal dari keluarga kaya,” tutur Hercules. Hercules yakin, semua yang diterimanya saat ini, semuanya karena kharisma dari Yang Maha Kuasa.

“Orang mengenal saya dengan identik premanisme, Hercules preman Tanah Abang. Cuma saya punya kelebihan, saya tidak pernah mencuri, tidak pernah menipu, tidak pernah menodong, tidak pernah meminta uang dengan cara kekerasan. Cuma saya merebut kekuasan pakai kekerasan. Itu yang akhirnya saya dijuluki orang lain dengan sebutan preman. Tapi saya bangga! Orang menyebut saya preman, preman yang tidak pernah merugikan orang lain. Belum pernah ada orang melaporkan saya ke kepolisian, dari jaman saya merayap sampai hari ini belum pernah. Kalau saya terdaftar di kepolisian karena berantam dan berantam, nah itu saya mengakui. Pasti 100 persen ada perkelahian-perkelahian,” ungkapnya panjang lebar. Hercules mengatakan bahwa dirinya pernah tiga kali ditahan, salah satunya karena terjadi penyerbuan di kantor Surat Kabar Indopos, karena terjadi kesalahpahaman.] Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

foto:doc.Saint.Mary

TOPIK INFORIAL

ayasan LPK Saint Mary International lahir pada 11 Februari 1985. Secara kebetulan, 11 Februari merupakan hari istimewa khususnya bagi umat Kristiani窶適atolik. Karena pada 11 Februari 1858 terjadi peristiwa penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadeta di Lourrdes, Perancis. Melalui lembaga pendidikan kejuruan ini Bapak Louis Nikijuluw, MBA, selaku pendiri bercita-cita mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dan mendorong mereka ikut berkiprah dalam dunia bisnis. Selama perjalanannya lembaga ini mengalami beberapa pergantian kepemilikan dan perubahan akte notaris. Terakhir, melalui penandatangan Akta Nomor 01 tanggal 03 Januari 2006 dan Akta Nomor 06 tanggal 25 September 2006 di hadapan Notaris Tetty Artati, SH, yayasan ini beralih ke Bapak Hercules Rosario Marshall. Dan, untuk menjawab tuntutan globalisasi, Yayasan LPK Saint Mary berganti nama menjadi Yayasan LPK Saint Mary Internasional. Kendati demikian, lembaga ini tetap setia pada cita-cita pendiri yakni mendidik generasi muda Indonesia agar menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berkepribadian tangguh sehingga mampu berperan dalam pentas perkembangan dunia. Dalam rangka itu Yayasan LPK Saint Mary secara bertahap berbenah diri, membaruhi struktur dan budaya organisasi, mengembangkan strategi dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap civitas academia dan masyarakat. Proses pembenahan dan pendidikan di lembaga ini dilakukan di

YAYASAN LPK SAINT MARY INTERNASIONAL 28

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

foto:doc.Saint.Mary

TOPIK INFORIAL

atas fondasi nilai-nilai spiritual Kristiani sebagaimana diwariskan Santa Maria, Bunda Maria,Tuhan Yesus, dan Gereja Sejak Juni 2007, Akademi Sekretari dan Manajemen Saint Mary berubah nama menjadi Akademi Sekretari Saint Mary. Bersama Akademi Bahasa Asing Saint Mary dan Akademi Pariwisata Saint Mary, Akademi Sekretari Saint Mary bernaung di bawah bendera Yayasan LPK Saint Mary Internasional.

Visi

Menjadikan LPK Saint Mary International sebagai pusat pendidikan pilihan yang menghasilkan profesional yang memiliki kecerdasan dan keterampilan yang tinggi, dan berkepribadian matang, beraklak mulia, serta pantang mundur dalam menghadapi tantangan gobalisasi.

Misi

• Menyelengarakan pendidikan formal dan non formal dalam bidang keterampilan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berilmu dan berketrampilan tinggi. • Membina dan mendidik serta mempersiapkan sumber daya manusia profesional yang mengacu nilai-nilai seperti kejujuran, kebenara, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

• Menyelenggarakan pelayanan pelatihan sumber daya manusia melaui kerjasama dan kemitraan sejajar dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan negara.

Program Studi • • • •

Akademi Seketari (AKSEK) D-3 Akademi Bahasa Asing (ABA) D-3 Akademi Pariwisata (AKPRI) D-3 Manajemen D-3 / S-1 (Coming Soon)

Fasilitas • • • • • • • • • • • • • • •

Laboratorium Komputer Front Office Lab Bahasa Ticketing Counter Hotel Model Room Bar Kitchen Perpustakaan Fasilitas Internet Labotarium Perkantoran Auditorium Ruangan Ber-AC Kantin (Coming Soon) Basement Loker Mahasiswa

Alumnus

• Delon Thamrin (Penyanyi)/Akademi Bahasa Asing (ABA) • Ayu Ting Ting (Penyanyi)/Akademi Seketari (AKSEK) ]

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK OTONOMI

Geliat Bumei Swarang Patang Stumang Di Bawah Pimpinan H. Rosjonsyah SIP foto:Budi.R/doc.majalahtopik

memberikan bantuan handtractor kepada petani, pemberian pupuk bersubsidi, serta bibit gratis. Kabupaten Lebong ditinjau dari keadaan topografi dan kondisi geologi memiliki berbagai jenis bahan galian industri dengan cadangan melimpah. Peranan bahan galian industri dalam kaitannya dengan perekonomian daerah cukup besar, terutama disebabkan oleh pesatnya pembangunan di berbagai sektor seperti industri, konstruksi, pertanian, dan perkebunan. Hal ini berarti kebutuhan akan bahan galian industri cukup besar dan akan berlansung terus menerus seiring dengan berlansungnya pelaksanaan pembangunan.

Bupati Kabupaten Lebong H. Rosjonsyah SIP terus memberdayakan seluruh sumber daya, untuk menciptakan Kabupaten Lebong yang makmur, unggul, sehat, dan aman (Lebong MUSA).

ebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Kabupaten Lebong selama delapan tahun telah berupaya untuk mensejajarkan diri dan bahkan ingin lebih maju dari daerah lainnya. Memang, cita-cita masyarakat Lebong itu belum sepenuhnya tercapai, karena berbagai keterbatasan dalam mempercepat pembangunan daerah. Karena itu, di Hari Ulang Tahun ke-8 Kabupaten Lebong yang jatuh pada tanggal 7 Januari 2012, pada saat upacara peringatan HUT tersebut, H. Rosjonsyah Sahili, SIP mengajak seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan seluruh masyarakat Lebong dengan kesadaran yang tinggi untuk terus meneguhkan kembali tekad

dan pola pikir, bahwa keberhasilan pembangunan di daerah ini hanya dapat diwujudkan melalui suasana kehidupan yang harmonis dan kondusif dalam semangat kebersamaan dan keakraban yang utuh dan kompak. Perwujudan ini selaras dengan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya yang ada. Salah satunya adalah pemanfaatan potensi sumber daya alam di sektor ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lebong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengingat mayoritas masyarakat Lebong bekerja di sektor pertanian. Berbagai usaha telah dilaksanakan, salah satunya yang dialokasikan oleh pemerintah dengan

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Selain bahan galian industri, Kabupaten Lebong juga memiliki potensi bahan logam seperti emas, perak, mangan, timbal dan besi. Jika pemanfaatan bahan galian logam tersebut dapat tereksploitasi secara optimal dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan dalam kegiatan pertambangan, maka sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lebong akan meningkat. Hal ini juga akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lebong. Berdasarkan kondisi geofisika dan hidrologi, Kabupaten Lebong sangat potensial dalam pengembangan energi listrik tenaga air dan mikrohidro. Hal inilah yang mendasari penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lebong tahun 2011-2025, yaitu terwujudnya Kabupaten Lebong sebagai lumbung energi dan lumbung pangan, yang secara legal formal juga didukung dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM) tahun 2009-2014 buku ketiga yang menyebutkan bahwa pembangunan wilayah Ssumatera diarahkan pada produksi pangan dan energi. Satu hal yang sangat dibanggakan dan

TOPIK OTONOMI

Pengembangan dan pemanfaatan energi panas bumi tersebut telah dilakukan oleh pihak Pertamina Geothermal Energi, yang direncanakan pada tahun 2012 akan beroperasi dengan kapsitas sebesar 110 megawatt. Jika pengembangan dan pemanfaatan potensi energi panas bumi tersebut dilakukan secara maksimal, maka Kabupaten Lebong akan menjadi pusat lumbung energi di wilayah Sumatera. Karenanya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Lebong yang berkesinambungan, harus diupayakan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, seperti kondisi keamanan, jaminan investasi bagi investor serta dukungan infrastruktur yang memadai. Dengan meningkatnya investasi dan pendapatan masyarakat, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah akan berkembang dan tumbuh dengan baik.

seluruh sektor pembangunan seperti sarana dan pra sarana, transportasi, akses penyediaan tenaga listrik pedesaan, pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi menjadi salah satu program strategis yang secara terus menerus dan berkesinambungan dilaksanakan untuk mendorong kelancaran mobilitas perekonomian serta membuka akses dalam mobilisasi arus barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan akan akses penyediaan tenaga listrik pedesaan, pada tahun 2011 daerah Kabupaten Lebong telah mendapat bantuan dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat, dengan lokasi penerima bantuan adalah

UPT Pelabai, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, dengan kapasitas terpasang 30 kilowatt melayani 30 kepala keluarga dan dua fasilitas umum. Bupati Kabupaten Lebong, H. Rosjonsyah SIP juga mengembangkan keseimbangan antara pembangunan keagamaan dengan pembangunan sektor-sektor lain. Karena pembangunan keagamaan akan berfungsi sebagai bingkai perilaku masyarakat. Hal inilah yang mendasari H. Rosjonsyah melaksanakan pembangunan Kabupaten Lebong Pikir dan Dzikir. Pembangunan dearah melalui Pikir dan Dzikir ini merupakan bentuk pembangunan yang mengkolaborasikan tatanan pola pikir masyarakat yang maju untuk terus berkembang dalam upaya peningkatan

foto:Budi.R/doc.majalahtopik

disyukuri adalah, Kabupaten Lebong merupakan salah satu daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki potensi energi baru terbarukan, yaitu energi panas bumi yang berlokasi di Gedang Hulu Lais Kecamatan Lebong Selatan. Dengan potensi terukur sebesar 330 megawatt.

foto:Budi.R/doc.majalahtopik

Pada tahun pertama masa kepemimpinan Bupati Kabupaten Lebong, H. Rosjonsyah SIP, untuk tahun anggaran 2011, pelaksanaan program kegiatan telah meliputi

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK OTONOMI kesejahteraan dengan tetap berjalan di atas koridor agama. Hal ini sebagai wujud nyata bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lebong telah melaksanakan program peningkatan pelayanan kesehatan, dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan secara bertahap dan berkesinmabungan. Disamping itu juga Pemerintah Kabupaten Lebong melaksanakan pelayanan gratis atau pemberian jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)

bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini merupakan wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam mendukung program nasional Jamkesnas (Jaminan Kesehatan Nasional). Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dilaksanakan pengajian rutin serta ceramah agama setiap hari jumâ&#x20AC;&#x2122;at yang di isi langsung sebagai penceramah Bupati Kabupaten Lebong, H. Rosjonsyah. Ketika TOPIK menanyakan penggunaan kartu Jamkesda, Bupati Lebong H. Rosjonsyah mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan dilakukan evaluasi bagi pengguna kartu Jamkesda, sehingga masyarakat yang betulâ&#x20AC;&#x201C;betul miskin dapat menggunakan kartu Jamkesda tersebut.

foto:Budi.R/doc.majalahtopik

Bentuk kepedulian kepemimpinan selama satu tahun enam bulan H. Rosjhonsyah selaku Bupati Kabupaten Lebong antara lain dapat dilihat dengan dibuatnya lapangan tembak yang diperuntukkan bagi penggemar olahraga menembak, khususnya bagi anggota Perbakin, TNI/Polri dan diperuntukkan juga bagi masyarakat. Pembangunan lapangan tembak ini melalui dana swadaya tidak menggunakan dana APBD Lebong maupun dana APBN. Pembangunan lapangan tembak ini berhadapan dengan lokasi wisata Danau Picung dan

sekaligus mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Lebong. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Azman May Dolan ketika dimintai tanggapan berkaitan dengan HUT ke-8 Kabupaten Lebong, mengatakan tahun 2012 ini merupakan tahun bekerja bagi semua elemen yang ada di Lebong. Menurutnya, pada tahun sebelumnya pihak eksekutif dan legeslatif terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan. Azman May Dolan menekankan bahwa pembangunan di bidang inprasturktur tetap akan berjalan dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan sampai di tingkat pedesaan. Bahkan setiap ada kesempatan, Ketua DPRD Kabupaten Lebong ini langsung turun ke lapangan melihat dari dekat sawah petani dan tidak segan-segan dirinya melakukan penyemprotan hama yang menyerang sawah petani padi. Pada sisi lain, bagi H. Rosjonsyah, HUT ke-8 Kabupaten Lebong yang jatuh pada tanggal 7 Januari 2012, dijadikan sebagai momentum bersejarah Kabupaten Lebong. Dia menghimbau serta mengajak seluruh tokoh masyarakat pendiri Kabupaten Lebong, serta masyarakat dan aparatur pemerintahan untuk bersama-sama saling bahu membahu membangun Kabupaten Lebong dengan merapatkan barisan dan membangun persatuan yang kuat, dalam jalinan tali persaudaraan dan rasa solidaritas yang tinggi. Sehingga akan menciptakan suasana aman dan tentram guna kelancaran kelangsungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebong. Turut hadir pada upacara HUT ke-8 Kabupaten Lebong Bupati Kabupaten Muko â&#x20AC;&#x201C; Muko, Drs. H. Ichwan Yunus, CPA, MM, Bupati Bengkulu Utara, Drs. H. Imron Rosyadi, MM, Bupati Bengkulu Selatan, Drs. H. Reskan effendi, Wakil Bupati Rejang Lebong, H. Slamet Diono, Ketua DPRD Lebong, Azman May Dolan, Kapolres Lebong, AKBP Drs. Supriadi, Kajari Tubei, Rudi Indraprasetya, SH. MH, anggota Dewan Lebong, serta Presidium Pemekaran Kabupaten Lebong. ] Budi Raharjo

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK OTONOMI Peresmian Gedung Dalmas dan Polsek Lebong Tengah

Upaya Meningkatkan Keamanan di Kabupaten Lebong foto:Budi.R/doc.majalahtopik

“Mudah– mudahan kondisi ini tidak akan berlangsung lama untuk segera diperbaiki.” Dengan dibangunnya Gedung Dalmas ini, Kapolda memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Lebong, H. Rosjonsyah dan Ketua DPRD Lebong, Azman May Dolan, yang telah mendukung pembangunan gedung Dalmas dan kantor Polsek Lebong Tengah tersebut. Kapolda berharap gedung Dalmas ini dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Demi mendukung usaha peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, terutama bagi masyarakat Lebong.

Pemkab Lebong bangun Gedung Dalmas sebagai wujud kepedulian terhadap Kepolisian, khususnya di jajaran Polres Kabupaten Lebong.

embangunan gedung Dalmas dan kantor Polsek Lebong Tengah pada 7 Januari 2012 diresmikan penggunaannya oleh Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol. Drs. Burhanuddin Andi, SH, MH, dengan ditandai penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.

Sementara itu Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol. Drs. Burhanuddin Andi, SH. MH sempat mengkritik rusaknya ruas jalan lintas Lebong–Bengkulu Utara (BU). “Ini jalan provinsi apa jalan negara ya,” celetuk Kapolda disambut tepuk tangan tamu undangan. Kondisi jalan tersebut sangat berbeda dengan daerah-daerah di luar Provinsi Bengkulu. Menurut Kapolda, di luar Bengkulu jalan yang jarang dilewati sekalipun sudah diaspal, ini berbanding jauh dengan jalan lintas Lebong– Bengkulu Utara. Kapolda berharap,

Turut hadir peresmian gedung Dalmas dan Polsek Lebong Tengah, Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, H. Imron Rosyadi, MM, Bupati Bengkulu Selatan, Drs. H. Reskan effendi, mantan Kapolda Bengkulu, (Purn) Brigjen Pol. Drs. Ruslan Reza, para petinggi Polda Bengkulu, dan jajaran Polres Kabupaten Lebong. ] Budi Raharjo

foto:Budi.R/doc.majalahtopik

Dalam laporannya Kapolres Lebong, AKBP Drs. Supriadi menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bupati Lebong, H. Rosjonsyah serta Ketua DPRD Lebong, Azman May Dolan. Menurut Kapolres pembangunan dua gedung baru di jajaran Polres Lebong ini sangat membantu meningkatkan kinerja

Polres Lebong beserta jajarannya.

Bupati Kabupaten Lebong, H. Rosjonsyah mengatakan, bantuan gedung Dalmas ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemkab Lebong terhadap Kepolisan, khususnya Polres Lebong. “Dukungan ini akan kita lakukan di setiap program kerja seluruh unsur Muspida. Sebagai salah satu mitra Pemkab Lebong, kami akan selalu siap membantu dan mendukung program Kepolisian demi menjaga keamanan di Kabupaten Lebong,” kata H. Rosjonsyah.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK SOSOK

uka duka menjadi isteri tentara banyak dialami Hj. Hanum Siregar, selama 30 tahun mendampingi suaminya, Letjen TNI A.Y. Nasution, yang kini menjabat Panglima Kostrad. Sangat banyak pengalaman didapatkan, sekaligus merupakan perjalanan dan perjuangan panjang dalam episode kehidupan Hj. Hanum Siregar selama mendampingi suaminya bertugas. “Selama Pak Nasution dinas, ke mana saja saya selalu ikut, kecuali tugas operasi di Timor Timur, karena memang tidak boleh ikut. Tapi, selama saya masih bisa ikut, saya ikut. Dan semua itu bagi saya menjadi suatu perjalanan panjang dan pengalaman hidup yang sangat beragam dan menarik,” tutur wanita kelahiran Pematang Siantar, 53 tahun lalu. Namun bagi Hj. Hanum, semua perjalanan dan pengalaman hidup yang dialaminya itu dirasakan sebagai sebuah anugerah. “Jadi, kalau orang tanya suka dan duka, ya lebih banyak sukanya. Karena saya menganggapnya suatu rahmat, suatu anugerah. Ke

manapun suami saya tugas, dari pulau kecil sampai pulau besar, dari tempat yang aman sampai rawan konflik, saya melihat sisi positifnya. Jadi menambah pengalaman dan kekayaan bathin saya,” aku Hj. Hanum yang hingga kini telah 22 kali berpindah tempat dalam menemani penugasan suaminya, baik di Indonesia maupun luar negeri.

hati kecilnya pun kata: “ Mereka saja bertahan, masa saya sebagai isteri Danrem tidak bertahan.” Hj. Hanum pun kumpul bersama-sama di asrama tersebut. Untuk mengusir rasa kejenuhan, Hj. Hanum membuat berbagai

Hj. Hanum mengakui, selama kurun waktu 30 tahun itu, ada beberapa kesan duka yang dialaminya. “Misalnya ketika saya mendampingi Pak Nasution tugas di Aceh. Ketika itu Pak Nasution menjadi Danrem selama tiga tahun. Ketika kami datang ke sana, daerah itu memang sudah konflik sebagai daerah rawan, selanjutnya diberlakukan Darurat Militer Aceh,” cerita ibu dari dua orang puteri, Aulia Rosa Nasution, SH, M.Hum dan Almira Rosa Nasution SE ini. Hj. Hanum mengutarakan, ketika itu situasinya sangat mencekam, keamanan juga tidak bisa dijamin. Tapi begitu ia melihat semua prajurit bersama para isterinya bertahan di asrama,

Menjadi isteri dari seorang tentara, dalam bayangan orang awam, tentu sangat mencemaskan. Sebagai abdi negara, seorang tentara harus selalu siap sedia bila ditugaskan pimpinannya ke medan pertempuran untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari pihak-pihak yang mengganggu atau berusaha memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Butuh kekuatan mental serta keikhlasan yang tulus dari seorang isteri tentara, bila suaminya gugur dalam medan pertempuran.

Hj. Hanum Siregar

Saya Bangga

Jadi Isteri Prajurit 34

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK SOSOK kegiatan, mulai dari pengajian, kesenian, dan kegiatan positif lainnya. “Pokoknya full kegiatan, karena Pak Nasution juga memberikan spirit dan dukungan kepada kami. Jadi, walaupun hampir tiap hari terdengar suara tembakan, kami tetap semangat beraktivitas. Apalagi di malam atau menjelang hari-hari besar nasional, seperti 17 Agustus, 5 Oktober, bomnya bisa sampai subuh,” imbuhnya. Mula-mula Hj. Hanum mengaku terkaget-kaget dihadapkan pada kondisi mencekam seperti itu. Ia bahkan kerap ikut datang ke rumah sakit di Lhokseumawe saat tengah malam atau pagi dini hari untuk melihat kondisi para prajurit yang baru saja tertembak. “Saya datang memeluk isteri prajurit yang menjadi korban, untuk merasakan kesedihannya,” imbuh Hj. Hanum Kisah mengharukan lainnya, lanjutnya, ada prajurit yang diculik, hilang, dan sebagainya. Waktu itu Hj. Hanum kerap ditanyai isteri-isteri prajurit yang suaminya meninggal, menghilang, atau diculik pemberontak di Aceh. “Saya hanya bisa menguatkan hati para janda-janda prajurit itu, agar mereka tetap sabar dan mengikhlaskannya. Karena suaminya itu berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia,” tuturnya. Kisah tragis lainnya dirasakan Hj. Hanum ketika terjadi bencana tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004. Bencana itu telah merenggut banyak nyawa isteri prajurit yang tinggal di Asrama Kodim Pidie. Asrama prajurit itu terletak di tepi pantai. Setelah gempa berhenti dan airnya surut, Hj. Hanum bersama isteri Dandim yang selamat dari maut ikut membantu korban yang luka-luka maupun meninggal dunia. Hj. Hanum juga ikut memandikan jenazah isteri dan anak-anak prajurit, membantu di dapur umum, serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di tenda-tenda di sepanjang jalan. “Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Memang di situlah

tempat kami, di antara prajurit dan masyarakat,” jelasnya. Lebih dari itu, Hj. Hanum sendiri tak lepas dari ancaman maut yang dilancarkan para pemberontak di Aceh. Kejadiannya ketika kendaraan yang sedang ditumpangi bersama suaminya, Pak Nasution, melintas di jalan, tiba-tiba dibom oleh pemberontak di Aceh. “Mobil pengawal di depan kena bom, terseokseok, saya langsung tiarap di dalam mobil. Pak Nasution memerintahkan supir menancap gas. Beruntung kami yang ada dalam satu mobil selamat dari ledakan bom itu,” kenangnya. Tragedi mencekam yang dialami Hj. Hanum tak berhenti sampai di situ. Ketika ia menemani suaminya ingin menghadiri acara di perusahaan Pupuk Iskandar Muda (PIM), ternyata iring-iringan kendaraan mereka diteror ledakan bom. Lagi-lagi, Hj. Hanum dan suaminya lolos dari ancaman maut tersebut. “Tapi begitu tiba di tempat acara, ternyata di sana terjadi pertempuran antara aparat keamanan dengan pemberontak,” tuturnya.

“Selama Pak Nasution dinas, ke mana saja saya selalu ikut, kecuali tugas operasi di Timor Timur. Semua itu bagi saya menjadi suatu perjalanan panjang dan pengalaman hidup yang sangat beragam dan menarik,” Selain di Aceh, Hj. Hanum punya pengalaman menegangkan ketika suaminya bertugas di Irian. Cuma gangguan di Irian, sergahnya, bukan seperti di Aceh, tapi gangguan cuaca. “Kalau mau berkunjung ke Kodim-Kodim, kita naik pesawat kecil berpenumpang 12 orang. Ketika take off cuacanya bagus, begitu pesawat sudah di atas kita sering kena badai,” ceritanya lagi. Dalam situasi yang mencekam itu, Hj. Hanum selalu berdoa, “Ya Tuhanku, saya ini melaksanakan tugas, pasti Engkau melindungi saya. Saya ini kan mau menjumpai isteri prajurit di pelosok Irian. Alhamdulillah sampai

hari ini saya masih diberi kesehatan. Dan itu semua menjadi pengalaman yang sangat menarik, dan semakin memberikan keyakinan pada diri saya bahwa ke manapun saya pergi dan apapun yang saya lakukan kalau Tuhan masih melindungi, insya Allah saya akan selamat,” katanya memastikan tentang kebesaran Tuhan YME.

Ingin Jadi Isteri Tentara

Hidup dalam suasana ketentaraan memang sudah tak asing lagi bagi Hj. Hanum Siregar. Pasalnya, ayah Hj. Hanum sendiri seorang tentara. “Citacita saya, selain ingin menjadi tentara juga ingin menjadi isteri tentara,” Hj. Hanum menyinggung soal citacitanya. Soal bekalnya menjadi tentara, tatkala masih menjadi mahasiswi, Hanum remaja, masuk Menwa, sampai lima tahun. Jabatan yang pernah diempunya mulai dari Komandan Pleton, Komandan Kompi, sampai Kepala Seksi di Resimen Mahatara di Medan. “Rencananya saya mau masuk Kowad, tapi keburu dilamar Pak Nasution,” ceritanya sambil tersipu-sipu. “Makanya saya katakan tadi, semua yang telah kami alami, tidak dijadikan beban. Kami pernah tinggal di Pulau Sumbawa yang kecil, dan di manamana, kami nikmati saja. Karena memang itu pilihan saya. Sebelumnya, saya juga sudah tahu tugas suami seperti apa dan perjuangannya nanti seperti apa. Karena ada juga anak tentara yang dinikahi tentara tapi tidak memahami tugas suaminya,” Hj. Hanum menambahkan. Hanum kecil juga sering ikut ayahnya dinas. Misalnya ketika ayahnya sedang memeriksa pasukan, ia ikut. Tinggal di asrama, ia pun ikut. “Menurut saya, yang paling menarik hati, ya tentara itu, karena benarbenar bekerja dan mengabdi untuk bangsa dan negaranya, dan orang itu pasti bertanggung jawab. Itu yang ada di benak saya ketika itu. Ternyata, saya tidak salah pilih menikah dengan Pak A.Y. Nasution yang seorang prajurit TNI,” akunya bangga seraya menegaskan, “Saya bangga menjadi isteri prajurit.” ] Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK SOSOK

Segudang aktivitas dilakoni Prof. Dr. H Veithzal Rivai, SE, MM, MBA, mulai dari event organizer, konsultan, instruktur, hingga menjabat komisaris di beberapa perusahaannya. Tercatat, pria yang tergabung dalam wadah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini masih menjabat Komisaris PT. Kerja Media Global, Komisaris Utama PT. Yunasz Astrabrata, Instruktur Diklatpim III Depag, Instruktur Diklatpim III Pemprov DKI Jakarta, Konsultan Kantor Menpan RB bidang SDM dan Organisasi, Dewan Pakar bidang Ekonomi dan Keuangan di Pemprov DKI Jakarta, serta tergabung dalam Event Organizer “Jakarta Bussiness and Investmen.”

Prof. Dr.H. Veithzal Rivai, SE, MM, MBA

Kesuksesan Saya Karena Doa Ibu

i balik kesuksesan yang diraihnya itu, sebenarnya terpantul sikap kesederhanaan dalam diri pria kelahiran Sungai Penuh, 65 tahun lalu ini. Sungai Penuh merupakan sebuah kabupaten pecahan dari Kerinci, tepatnya di Provinsi Jambi. Karakter itu terbentuk dari suatu proses perjalan hidup yang berliku. Veithzal mengawali semua babak kehidupannya dengan merangkak dari satu episode ke episode yang cukup panjang. Mulai dari penjaja koran sampai menjadi pencuci baju para pegawai bank. “Bapak saya itu seorang tentara dan bertugas di sana. Orang tua saya, baik Ibu maupun Ayah berasal dari satu desa yaitu Banu Ampuh yang berada

di Kabupaten Agam. Banu Ampuh itu kecamatan di Kabupaten Agam, nama desanya Wali Nagari Ladang Lawas,” tutur Veithzal. Sebagai seorang tentara, Ayahnya sering berpindah-pindah tugas. Ketika Ayahnya bertugas di Bandung, pada tahun 1955, Veithzal kecil pun ikut orangtuanya ke Kota Kembang. Veithzal sempat menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Bandung, namun tidak sampai tamat, karena Ayahnya keburu dipindah tugaskan ke Jakarta. Ia kemudian melanjutkan pendidikan SDN 2 Petang di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Selanjutnya ia menamatkan pendidikan SMP dan SMU di Jakarta. Diceritakan Veithzal, sejak kecil dirinya

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

sudah akrab dengan kegetiran. Bahkan sudah kenyang akan pengalaman hidup. “Ketika menamatkan SD, saya bahkan menjadi penjual koran. Kalau saya bangun subuh langsung ke percetakan sampai pukul 07.00. Sesudahnya saya pulang ke rumah karena tinggal dengan kakak Ayah di Tanah Tinggi sampai dengan tamat SD,” ujar Veithzal. Veithzal tidak tahu persis berapa dana yang diberikan orang tuanya saat itu. Tapi yang jelas dirinya merasa kurang untuk memenuhi kebutuhannya saat itu. Selain karena faktor tersebut, Veithzal ingin berwirausaha, ingin memenuhi kebutuhan sendiri lewat menjual koran. Hal itu dilakoni sampai menginjak bangku SMP. Begitu masuk SMP, Veithzal tidak tinggal bersama kedua

TOPIK SOSOK orang tuanya, tapi di rumah di rumah isteri kedua Ayahnya. Namun dirinya tidak betah sehingga memutuskan tinggal sendiri dengan cara kost. “Saat itu Ayah tinggal di daerah Penjompongan dengan isteri keduanya. Karena sudah terbiasa hidup tidak terkungkung, akhirnya saya tinggal di kost di daerah Cikini. Itu berlangsung sampai SMA. Sehingga untuk menyelesaikan SMA, saya tinggal di asrama. Namanya Asrama Mahasiswa Banu Ampuh yang berada di Jalan Kenari, Salemba, Jakarta Pusat,” kata Veithzal yang bersekolah di SMU 11 Bulungan. Selama tinggal di asrama, Veithzal remaja mengisi kehidupannya sambil ngobjek. Pekerjaan itu dilakukannya seusai pulang dari sekolah. “Untuk mensiasati kebutuhan hidup, saya bekerja mencuci baju senior saya yang bekerja di Bank BNI hingga menyediakan makanan untuk mereka. Dengan begitu kepentingan sekolah terpenuhi,” imbuhnya. Beruntungnya, kata Veithzal, “Karena baju seragam karyawan Bank BNI saat itu ada dua, putih-putih dan putih abuabu, jadi cocok dengan baju seragam saya di SMA. Jadi saya dapat baju seragam dan dapat makan.” Untuk menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA, Veithzal sampai harus mengalami dua kali pindah sekolah. Ini karena sekolahnya di SMA 11 Bulungan bermasalah. Sehingga dengan berat hati dirinya harus hijrah ke SMA 26 Filial 11 di Komplek BI Pancoran. Hal lain yang menjadi pikiran Veithzal adalah saat lulus SMA dirinya tidak mempunyai uang sepersen pun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Hanya kekuatan doa yang menjadi pegangannya. Namun semua itu tidak mengurangi tekad dan semangatnya yang membara. “Ketika saya tamat, SMA 26 Filial telah berubah namanya menjadi SMA 26. Saat itu saya tidak punya uang satu sen pun. Saya mendaftar di Fakultas Ekonomi Trisakti tanpa bayar. Artinya saya daftar saja, soal bayar doakan saja saya dapat uang. Itu yang saya lakukan ketika saya selesai di SMA itu,”

papar ayah dua anak ini panjang lebar. Dalam proses mencapai anak tangga kesuksesan tersebut, mantan pegawai Pemda DKI ini menuturkan semua rencananya untuk bekerja dan menempuh pendidikan lebih tinggi lagi tidak terlepas dari dorongan dan doa Ibunda tercinta, Hj. Salima Zaidun. Karena Sang Bunda merupakan sosok yang sangat dikagumi dan dihormati oleh anak-anaknya. Telebih pada saat Ibunya dengan tegar dan ikhlas harus melepaskanya pergi dengan sang Ayah, Mr. H. Rivai Zainal untuk tinggal di Bandung. Hal ini bisa dimaklumi karena ayahnya saat itu telah berpisah dengan ibunya. “Saya harus sekolah, karena itu pesan Ibu ketika dengan berat hati melepaskan saya ikut ayah ke Bandung. Kata Ibu, demi hari esok, ia ikhlas melepas saya ikut dengan Ayah, asal sekolah. Ibu tidak bisa memberikan apa-apa untuk kepentingan materi, akhirnya saya berangkat dengan doa ibu,” kenang Veithzal tentang sosok seorang Ibunda tercinta yang begitu dikagumi dan dihormatinya. Berkat dukungan semangat dan iringan doa dari Ibunya, langkah Veithzal dalam mencapai cita-cita menempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi akhirnya tercapai. “Ibu saya akhirnya menyertai dengan doa. Doa itulah yang jadi penyemangat dalam hidup saya. Jadi keberhasilan saya ini karena doa ibu,” ujar dosen untuk program S2 dan S3 di beberapa Universitas Negeri di Indonesia. Walaupun terpisah jarak yang jauh dengan sang Bunda, hal itu sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat dan rindunya pada wanita yang menjadi inspirasi hidupnya. Walaupun hanya baru bisa diwujudkan dengan memberikan kabar mengenai diri dan kakaknya yang ada di rantau. “Setiap ada kesempatan saya kirim berita. Saya katakan bahwa ananda sehat, sekolah tidak ada masalah. Jadi hanya itu yang selalu diinformasikan ke orang tua, khususnya Ibu,” kisah peraih gelar S3 dari Universitas Negeri Jakarta ini. Mantan karyawan Bank Bumi Daya ini memaparkan sedikit pengalaman

pahitnya saat berdua dengan kakaknya yang harus memutar siasat untuk bisa mengatasi amukan permintaan perutnya yang kadangkala tidak bisa diajak kompromi. Tidak kalah serunya, bagaimana ia dan kakaknya harus memutar otak agar ketika berangkat ke sekolah dengan naik bus tapi tidak bayar ongkos alias gratis. “Ketika naik bus, Kakak saya naik dari pintu belakang, saya naik pintu depan. Jadi kalau keneknya minta ongkos di depan, saya bilang yang bayar di belakang, begitupun sebaliknya. Itulah yang kami lakukan setiap hari,” kenangnya. Suatu ketika pernah kejadian karena keneknya ada dua, di depan dan belakang, mereka ketahuan, akhirnya turun jalan kaki. “Kalau lapar, cari air ledeng untuk minum, itu yang kita lakukan. Alhamdulillah sekolah SMA bisa sampai selesai,” katanya menahan haru. Ada lagi cerita duka yang dialami Veithzal bersama kakaknya ketika tinggal di asrama. Untuk sekadar mengganjal perut, biasanya mereka berdua beli ubi jalar. Ubi jalar itu ditaruh di bawah tempat tidur, kalau lapar direbus. “Jadi yang bisa dimakan hanya ubi jalar, yang penting perut terisi, dan sehat,” imbuhnya. Walau kehidupan yang diretasnya penuh kepahitan, namun tak mematahkan cita-citanya untuk meraih kehidupan yang lebih layak. Veithzal maju terus, pantang mundur. Satu hal yang selalu ditanamkan kepada keluarga, khususnya anak-anaknya, jangan bosan dan berhanti untuk membantu sesama, karena rezeki itu datang dari mana saja. Ia mengisahkan, ketika masih menjadi pegawai di Bank Bumi Daya, dirinya sering diminta bantuan. Selama masih bisa membantu, ia membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. “Alhamdulilllah sampai sekarang walaupun saya sudah tidak di Bank, tapi ada saja bantuan yang diberikan. Pada saat-saat saya didera kesulitan selalu saja ada jalan keluar dari Allah SWT. Jadi jangan berhenti untuk menolong sesama,” kata Prof. Dr. Veithzal Rivai, SE.MM, MBA. ] Gaus Kaisuku

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK OTONOMI

Lagi, Sulut Sukses Menggelar event Skala Internasional Pelaksanaan Asean Tourism Forum tahun 2012 memang telah ditutup oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wardiyatmo di Sutanraja Convention, Manado, Minggu, 15 Januari malam. Pelaksanaan ATF yang berlangsung 8-15 Januari 2012, di Manado, Sulawesi Utara, ini tentu saja semakin memperkenalkan pesona Bumi Nyiur Melambai ini tak hanya ke mancanegara.

enutupan ATF 2012 di Manado diawali dengan pertunjukan tari, lalu dilanjutkan dengan pidato singkat dari Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang. Sebagai tuan rumah, Sinyo Sarundajang mengungkapkan permintaan maaf apabila selama pelaksanaan forum pariwisata di Manado ada kekurangan. Meski demikian, kata Sarundajang, Sulut sebagai tempat pelaksanaan acara ini telah berbuat maksimal sehingga selama sepekan, 8-15 Januari 2012 kegiatan ATF bisa berjalan baik.

Sarundajang mengatakan, forum yang dilaksanakan di awal tahun ini akan menjadi pemicu semangat menggelar semakin banyak konferensi bertaraf nasional dan internasional di daerah itu. Sebab, semua akomodasi hotel, gedung-gedung pertemuan, transportasi serta keelokan potensi wisata Sulut yang tidak ada di belahan dunia lain, siap menjamu tamu yang berkunjung ke daerah ini. Apalagi, kata Sarundajang, Manado, Sulut telah menjadi salah satu dari beberapa kota di Indonesia yang

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

dijadikan sebagai kota tujuan digelarnya meeting, incentive, conference and exhibition (MICE). Kesuksesan Sulut menggelar konferensi dan kegiatan setiap tahun, kata Sarundajang, tidak lepas dari kesiapan penataan ruang kota, kebersihan serta keramahan dan kenyamanan yang ditunjukkan. â&#x20AC;&#x153;Jadi, jangan ragu datang ke Sulut,â&#x20AC;? kata Sarundajang. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wardiyatmo saat menutup pelaksanaaan ATF juga mengungkapkan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan ada kekurangan. Wardiyatmo kemudian menginformasikan Forum Pariwisata Asean tahun 2013 akan diadakan di Vientiane, Laos pada tanggal 17-24

TOPIK OTONOMI Januari 2013. Pada pelaksanaan ATF di Laos telah disepakati tema yaitu “Asean: Hand in Hand, Conquering Our Future”. Sedangkan tema ATF tahun 2012 di Manado, Sulawesi Utara, Indonesia yaitu “Asean Tourism for a Global Community of Nations”. Penutupan ATF ditampilkan atraksi kesenian daerah tersebut, dan ditutup atraksi kesenian dari negara Laos yang akan menjadi penyelenggara ATF tahun depan. Adapun menteri-menteri pariwisata Asean dan mitra dialog yang mengikuti ATF di Manado, yaitu Pehin Dato Yahya, Menteri Perindustrian dan Sumberdaya Primer, Brunei Darussalam, Thong Khon, Menteri Pariwisata Kamboja, Lin Shan, Direktur Jenderal Administrasi Pariwisata Nasional China, Marie Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Shuji Ikeguchi, Senior Wakil Menteri Pertanahan Infrastruktur Transportasi dan Pariwisata Jepang, Mo Chul Min, Wakil Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Republik Korea. Bosengkham Vongdara, Menteri Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Laos, Dato 'Sri Dr Ng Yen Yen, Menteri Pariwisata Malaysia, Htay Aung, Wakil Menteri Hotel dan Pariwisata Myanmar. Ramon R. Jimenez, Sekretaris Pariwisata Filipina; S. Iswaran, Menteri Kedua untuk Departemen Perdagangan dan Industri Singapura, Sombat Kuruphan, Wakil Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Ho Anh Tuan, Wakil Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Vietnam dan Surin Pitsuwan, Sekretaris Jenderal Asean.

Sebagai tuan rumah tahun ini, Indonesia menyerahkan piagam kepada Laos sebagai tuan rumah ATF tahun berikutnya. Penyerahan secara simbolis ini kembali dilakukan oleh Wardiyatmo. Selesai acara resmi, para undangan pun dipersilahkan mencicipi makanan yang telah disajikan. Tak mau menyianyiakan waktu untuk promosi, Indonesia mengambil kesempatan di ajang santap malam ini dengan menyajikan beberapa makanan khas, seperti rendang dan rujak buah. Ini adalah salah satu bentuk promosi yang tengah digadang Indonesia, yaitu promosi kuliner. Memang, secara keseluruhan, penyelanggaraan ATF di Manado berlangsung sangat meriah dan menarik.

Memposisikan Pariwisata Hingga Asia Timur Sebelumnya diberitakan sebanyak 1.400 peserta terdiri dari 400 buyers dan 900 sellers dari seluruh negara ASEAN, serta 100 media internasional turut menghadiri ATF di Manado, Sulawesi Utara, Minggu, 8 Januari 2012. Sekjen Menparekraf, Wardiyatmo mengatakan, pertemuan ATF 2012 ini terdiri dari kegiatan ASEAN NTO's Meeting (8-10 Januari), Ministerial Meeting (11-12 Januari), dan Travel Exchange (13-15 Januari).

dalam pengembangan pariwisata ASEAN melalui dialogue partners, seperti India, Rusia, Cina, Jepang dan Korea dapat terus ditingkatkan dalam rangka menjadikan ASEAN sebagai world class tourist destination,” katanya. Untuk itu, Wardiyatmo berharap sasaran pertemuan ATF di Manado dapat menghasilkan pengesahan kerja sama pariwisata ASEAN-India dengan ditandatangananinya dokumen MoU ASEAN-India Tourism Cooperation, kesepakatan mengenai Tourism Marketing Strategy (ATMS) 2011-2015, sekaligus memperkenalkan destinasi pariwisata Indonesia, terutama Sulawesi Utara. Lebih dari itu, Menteri Pariwisata Malaysia, Dato’ DR Dato’ mengungkapkan kekagumannya kepada Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang yang tak hanya sukses menggelar ATF 2012, tapi juga berbagai even internasional lainnya. Dato’ juga mengungkapkan kekagumannya akan pesona objek-objek wisata yang ada di Sulut. “Alam Sulut sungguh luar biasa,” kata Dato’ bangga dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Utara. (Herman Manua/ berbagai sumber)

Wardiyatmo mengemukakan ATF 2012 yang berlangsung untuk ke-31 kalinya ini memposisikan peran pariwisata tidak hanya mencakup pada tataran kawasan ASEAN melainkan juga lebih meluas sampai ke wilayah Asia Timur. “Peran negara-negara mitra ASEAN

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

foto:Budi.R/doc.majalahtopik

TOPIK OTONOMI

Agar Pelayanan Bandara Semakin Baik

epala Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Syamsul Bandri SE, mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan penerbangan di Provinsi Bengkulu, perlu adanya persiapan yang sangat baik terutama di segi pelapisan landasan. Karena itu, katanya, tahun 2012 ini akan segera dilaksanakan pekerjaannya. Menurut Syamsul, ada tiga komponen yang harus di siapkan, yaitu tempat parkir pesawat, landasan, dan terminal. Syamsul tak menafikan memang tiga komponen ini yang selalu disorot oleh masyarakat. “Saat ini kami masih menunggu tim pembebasan lahan yang menjadi kendala. Pada sisi lain, sejauh ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu, sangat mendukung pekerjaan perpanjangan landasan bandara,” ujar Syamsul. Disinggung berapa besar anggaran untuk operasional Bandara Fatmawati

foto:Budi.R/doc.majalahtopik

Landasan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu segera diperpanjang, namun terkendala pembebasan lahan. Soekartno Bengkulu, Syamsul mengatakan sangat variatif. Namun yang terpenting, sergahnya, tahun 2012 ini pihaknya akan melaksanakan pelapisan landasan. “Dananya bersumber dari Dirjen Perhubungan Udara sebesar Rp 20 miliar,” bilang Syamsul. Dengan dilakukan pelapisan landasan, maka pesawat berukuran besar dapat mendarat dengan baik. Dengan kondisi landasan sekarang ini pesawat jenis Boeing 737 seri 400 sudah dapat mendarat. “Memang pada saatnya nanti Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu akan didarati pesawat berbadan lebar,” kata Syamsul. Masih menurut Syamsul, pihaknya tetap konsisten akan memberi kenyamanan penumpang ketika berada di terminal bandara. “Dengan peralatan yang tersedia saat ini, kami terus berupaya meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang,” imbuh Syamsul. ] Budi Raharjo

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

foto:Budi.R/doc.majalahtopik

TOPIK OTONOMI

Sertifikasi Guru Tahun 2012 di Provinsi Bengkulu

epala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu Drs. H. Yasarlin M.Pd mengatakan, pada tahun 2012, kuota sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi di daerah Bengkulu sebanyak 3.636 orang. Menurutnya, kuota sertifikasi untuk peningkatan kesejahteraan para tenaga pendidik tersebut sedikit bertambah bila dibandingkan tahun lalu. Adapun kuota keseluruhan secara nasional sebanyak 300.000 orang.

â&#x20AC;&#x153;Pada tahun 2012, kuota sertifikasi guru untuk Kota Bengkulu paling banyak yakni mencapai 786 orang, Kabupaten Rejang Lebong 515 orang, Bengkulu Utara 416 orang, Bengkulu Selatan, 354 orang, Seluma 310 orang, Mukomuko 283 orang, Bengkulu Tengah 273 orang, Kepahiang 269 orang, Lebong 228, dan Kaur 202 orang,â&#x20AC;? paparnya. Sebelum dimulai tes sertifikasi tersebut akan dilakukan tes awal yang dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan. Tes awal dan surat keterangan kesehatan tersebut baru dilakukan pada 2012 untuk menjaring tenaga pendidik yang benar-benar siap

mengikuti sertifikasi dan menjalankan tugas dengan baik sebagai tenaga pendidik profesional. Adanya penambahan syarat yang baru tersebut karena dari hasil seleksi di seluruh Indonesia diketahui ada guru yang tidak mempunyai fisik yang sehat sehingga tidak bisa melalui tahapan seleksi sertifikasi. Seleksi sertifikasi guru merupakan syarat mutlak bagi seorang guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Dalam peningkatan hasil dan mutu pendidik di Tanah Air, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

dituangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Selain itu dampaknya juga ikut meningkatkan tingkat kesejahteraan guru yang beberapa tahun silam termarjinalkan. Implementasi dari undang undang ini telah banyak guru yang telah tersertifikasi menurut pola penetapan sertifikasi yang berlaku dalam setiap tahun. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan telah mencadangkan anggaran yang tak tanggung-tanggung demi perbaikan sistem pendidikan. Guru sebagai objek dalam hal ini dituntut untuk profesional dan mempunyai kompetensi yang mampu dalam menjalankan tugasnya. Maka di tahun 2012, guru yang akan disertifikasi akan semakin diperketat dengan adanya pola penetapan baru dan sudah melalui sistem online pula. Selain dari itu faktor umur yang

TOPIK OTONOMI menjadi urutan pertama dari layak atau tidaknya ikut sertifikasi dan itu dianggap paling akurat. Aturan baru adalah semua guru yang akan ikut sertifikasi dan masuk kuota di 2012 harus melalui ujian kompetensi tertulis dulu. Pelaksanaannya dilakukan secara massal pada setiap kabupaten dan kota di awal tahun 2012. Guru akan menjalani berbagai tahapan sertifikasi sebelum proses sertifikasi dengan pola PPLG atau portofolio, calon peserta terlebih dulu akan dites kompetensi awal. Pelaksanaan ujian awal ini dilaksanakan secara online. Ujian itu mencakup tes kompetensi profesional dan pedagogik. Dengan soal yang berstandar nasional. Guru harus memperkuat empat kompetensinya. Kompetensi itu antara lain: 1) Kompetensi pedagogik, seorang guru harus mampu mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan evaluasi hasil belajar. 2) Kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan dan beraklak mulia. 3) Kompetensi professional, yaitu kemampuan seorang guru menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. 4) Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan orang tua siswa. Keempat kompetensi inilah yang akan menjadi acuan dalam pemberian tes pada calon sertifikasi guru 2012. Syarat Umum Peserta Sertifikasi Guru 2012 Kemendiknas 1. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.

3. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan: o Bagi pengawas satuan pendidikan selain dari guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), atau, o Bagi pengawas selain dari guru yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru harus pernah memiliki pengalaman formal sebagai guru. 4. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan sebagai guru dari Bupati/Walikota atau dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota. 5. Sudah menjadi guru pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan (30 Desember 2005). 6. Pada tanggal 1 Januari 2013 belum memasuki usia 60 tahun. 7. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). 8. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila: o Pada 1 Januari 2012 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau o Mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

UNIB Bengkulu, UNIHAZ Bengkulu, dan UNP Padang.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu Drs. H. Yasarlin, M.Pd ketika diwawancarai TOPIK di ruang kerjanya, 17 Januari 2012, mengungkapkan, “Pada 2014, semua guru di Provinsi Bengkulu diharapkan sudah menyelesaikan pendidikan sarjana dan lulus ujian sertifikasi.”

Yasarlin mengungkapkan sesuai dengan kesepakatan lima menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri tentang pendataan dan penataan guru, data guru di Provinsi sudah resmi dan lengkap sehingga tidak bisa lagi dibuatkan data yang tidak sesuai dengan kenyataannya tentang pemberian bukti jam mengajar guru dari sekolah-sekolah. ] Budi Raharjo

Pelaksanaan sertifikasi guru di Propinsi Bengkulu dipusatkan di LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan), yang merekrut dosen-dosen dari FKIP

Saat ini, guru yang bertugas di Provinsi Bengkulu sebanyak 31.713 dan baru sekitar 20 persen yang telah lulus ujian sertifikasi. “Guru yang lulus sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok per bulannya,” katanya. Meski telah lulus ujian sertifikasi, namun kelulusan sertifikasi guru bersangkutan bisa dibatalkan bila kualitasnya dinilai menurun berdasarkan evaluasi dan jam mengajarnya kurang dari 24 jam dalam satu pekan. Yasarlin menyebutkan bahwa jumlah guru di daerah Bengkulu yang telah menyelesaikan pendidikan sekitar 13.000 orang, berpendidikan diploma tiga sebanyak 1.164 orang, diploma dua sebanyak 9.271 orang. Selain itu, ada pula guru yang berpendidikan SMA sebanyak 6.877, berpendidikan SMP sebanyak 143 orang dan SD sebanyak 97 orang. “Guru berpendidikan SD, SMP dan SMA diterima untuk mengajar karena terjadi kekurangan tenaga pengajar di daerah terpencil. Bila hanya guru berpendidikan sarjana yang mengajar maka murid akan sering tidak belajar di sekolah,” katanya. Semua guru yang tidak lulus ujian sertifikasi hingga waktu yang ditentukan akan dialihtugaskan untuk memaksimalkan sumberdaya manusia di daerah ini,” kata Yasarlin seraya menambahkan. hal itu dilakukan untuk memotivasi para guru dalam meningkatkan kualitas mereka sehingga lulus ujian sertifikasi. Yasarlin menekankan, “Salah satu syarat untuk mengikuti ujian sertifikasi yakni menyelesaikan pendidikan sarjana.”

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK OTONOMI

Tersangka di Balik Runtuhnya Jembatan Kukar

ua tersangka yang menjalani pemeriksaan ini merupakan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kukar, ST dan YS. Keduanya masuk ke ruang penyidikan sekitar pukul 09.00 WITA.

Dua dari tiga tersangka Jembatan Kutai Kartanegara yang runtuh, pada Selasa, 3 Januari lalu menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara. Ini merupakan pemeriksaan pertama mereka sebagai tersangka.

Polisi memang telah menetapkan tiga orang tersangka yang dituding bertanggung jawab terhadap runtuhnya jembatan penghubung Kecamatan Tenggarong Seberang dengan Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur ini. Satu tersangka lainnya merupakan petinggi kontraktor yang memenangkan tender rehabilitasi jembatan.

tersangka oleh polisi.

Dua orang dari PU Kukar yang dijadikan tersangka oleh polisi memang terlibat dalam kronologi rehabilitasi jembatan, meski tidak secara teknis. YS misalnya, dia merupakan pemegang Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) di Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kukar. Sedangkan ST adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas PU Kukar. Menurut Nasrun, sebagai pemegang

foto:metrotvnews.com

Pihak pengacara kedua tersangka, ST dan YS, yakin kliennya tak bersalah. Sebab, klien mereka tidak tahu menahu mengenai teknis pekerjaan pemeliharaan jembatan yang dilakukan oleh PT Bukaka. Nasrun Mu'min, pengacara YS dan ST mengungkapkan, kasus ini agak unik. Mereka perlu tahu di mana unsur dan dalam bentuk apa kelalaian kliennya sehingga dijadikan

"Bukan mereka berdua yang mengerjakan (pemeliharaan), karena yang mengerjakan PT Bukaka. Saya selaku lawyer akan fight habis-habisan. Kami berharap polisi profesional," katanya, seperti dikutip Vivanews.com.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

KPA, YS hanya melakukan tugas membayar uang terkait pemeliharaan jembatan. Sedangkan ST lebih sebagai pimpinan proyek yang mengawasi pemeliharan. "Tidak pernah klien saya memerintahkan secara lisan maupun tertulis tentang pekerjaan," katanya. Sementara, Hubungan Masyarakat Polres Kukar Ajun Komisaris I Nyoman Subrata mengatakan, polisi belum melakukan penahanan terhadap tersangka. Masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut lagi dan pengumpulan alat bukti yang cukup. "Kemungkinan tersangka bisa bertambah," katanya. Ambruknya jembatan Kutai Kartanegara (Kukar), atau kondang disebut jembatan Mahakam II, sabtu, 26 November 2011

TOPIK OTONOMI foto: detik.com

tahun kok sudah roboh, mengapa pula tidak terdeteksi sebelumnya,” ujar Aus Hidayat. Jembatan Kutai Kartanegara sebenarnya sedang dalam tahap perbaikan. Dijadwalkan perbaikan dilakukan November 2011 dan diperkirakan rampung pada Desember 2011. Anggaran untuk perbaikan itu mencapai sekira Rp2,9 miliar. Dana rehabilitasi jembatan Kutai Kartanegara itu diambil dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Perusahaan yang melakukan rehabilitas tersebut adalah PT Bukaka dari Jakarta.

foto: tribunnews.com

Rehabilitasi yang akan dilakukan adalah mengganti besi-besi penyangga lantai jembatan, tiang-tiang jembatan dan juga pengencangan mur-mur. Pengerjaan proyek dijadwalkan dimulai November dan ditarget selesai akhir Desember 2011. Sejak rehabilitasi dimulai pada 17 November 2011 lalu, pihak kontraktor memang sengaja tak menutup jembatan tersebut saat direhabilitasi. Untuk merehabilitasi jembatan Kukar ini, masyarakat pernah diimbau jangan takut tak bisa menggunakan jembatan, karena PT Bukaka menggunakan alatalat canggih. Oleh sebab itu jembatan tak direhabilitasi dengan menutup jalan. Tetapi akibatnya fatal. Jembatan Kutai Kartanegara itu roboh dan menelan korban jiwa.

sore lalu, telah memicu perdebatan. Terutama dari sisi teknologi, yang kabarnya menerapkan teknologi ala kadarnya dalam pembuatannya.

dengan kayu balam, sejenis kayu yang jika berada dalam tanah atau rawa jadi makin kuat,” kata Aus Hidayat, Minggu, 27 November 2011, seperti dikutip Gatra.

Jembatan yang menghubungkan Kota Tenggarong dengan Kecamatan Tenggarong Seberang sepanjang 710 meter itu selesai dibangun sekira tahun 2001, dan baru diresmikan tahun 2003. Menurut KH. Aus Hidayat Nur, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim), kontur tanah di Kaltim pada umumnya labil.

Rumah-rumah yang ada di Kalimantan Timur juga umumnya menggunakan rangka pondasi menggunakan kayu balam. “Sehingga di Kaltim sangat jarang bangunan melebihi lima tingkat. Ongkos membangun juga mahal,” katanya.

“Dahulunya tanah gambut, maka jalanjalan di Kaltim mudah rusak. Biasanya pemda membuat kerangka jalan itu

Di Tenggarong, membuat jembatan pasti perlu fondasi yang lebih kokoh. “Perlu dipertanyakan apakah sudah sesuai dengan bestek atau tidak, karena usia jembatan itu baru 10

Anggota DPR Komisi V, Ali Wongso mempertanyakan standar kerja kontraktor dalam mengerjakan proyek perbaikan jembatan Kutai Kertanegara yang roboh, Sabtu, 26 November 2011. Sebab, menurut Ali, kontraktor perbaikan tak mengindahkan keselamatan umum. “Kejadian ini jarang sekali, apalagi jembatannya baru berusia 10 tahun," kata Ali Wongso. Menurutnya, kejadian ini sangat langka, karena itu ia mempertanyakan standar kerja kontraktor. Ali mengatakan, jembatan Kukar menghubungkan jalan Kabupaten, bukan jalan provinsi. Maka seharusnya menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar. ] Vivanews/Gatra

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK KORPORASI

foto: amri/majalahtopik

Upaya PTDI Tingkatkan Kinerja Survei pasar yang telah dilakukan PTDI menunjukkan, saat ini di Indonesia dibutuhkan pesawat sekelas N-219 berkisar 202, terdiri dari kebutuhan sipil 97 buah serta kebutuhan militer dan misi khusus 105 buah. Dengan kebutuhan yang begitu banyak, bagaimana peran PTDI?

Andi Alisjahbana

Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI

ntuk meningkatkan kinerja keuangan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) terus berusaha untuk meningkatkan produksinya. Tak hanya sebatas memproduksi pesawat, PTDI juga akan memproduksi converter kit alias alat pengalih BBM ke BBG. Khusus pesawat PTDI akan segera memproduksi 15 unit jenis N-219 yang akan digunakan untuk penerbangan perintis di Provinsi Papua. Menurut Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI, Andi Alisjahbana yang ditemui TOPIK dikantornya di Bandung, medio Januari lalu, pengembangan prototipe pesawat jenis ini ditargetkan akan selesai pada 2014. Sementara untuk biaya produksi satu unit pesawat berkapasitas 19 penumpang ini mencapai sekitar 4 juta dolar AS per unit. Sehingga total dana yang dibutuhkan untuk merampungkan kelima belas unit N-219 sekitar USD 60 juta atau sekitar Rp.540 miliar. Untuk itu, manajemen PTDI sudah menyampaikan proposal kepada pemerintah untuk mendapat pembiayaan dari APBN. Selain pembiayaan dari pemerintah, ditambahkan Andi, juga akan

diupayakan diperoleh dari perusahaan yang akan mengoperasikan pesawat komersial tersebut. Pesawat N-219 merupakan tipe pesawat yang sangat cocok dan handal untuk menerbangi wilayah perintis seperti Papua dan sekitarnya karena dari 310 bandara di seluruh wilayah Papua, sebanyak 90 persen di antaranya memiliki landasan pacu yang kurang dari 800 meter. Bahkan ada landasan pacunya hanya 400 meter karena kondisi geografisnya. Untuk itu tentu dibutuhkan pesawat yang cocok untuk digunakan di wilayah Papua. Dan N-219 merupakan jenis pesawat terbang jarak pendek yang berkemampuan STOL (short-take off and landing/terbang dan mendarat di landasan pendek). Tahun ini PTDI akan membuat dua prototipe yang masingmasing akan digunakan untuk tes terbang dan tes statis di daratan. Rancangan dasar N-219 yang dimulai sejak tahun 2006 hingga 2008 ini, telah menyelesaikan berbagai tes dasar, termasuk tes terowongan angin. PTDI melaksanakan berbagai tes tersebut bekerjasama dengan Badan

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Pengembangan Pengkajian Teknologi (BPPT). Pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin serta dirancang bisa melayani kebutuhan penerbangan perintis untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil. Meski sudah mendapat pesanan dan telah didukung pemerintah, N-219 masih harus menjalani beberapa jenis uji lainnya, di antaranya uji statik pesawat, uji mesin produksi, dan akhirnya uji terbang. Pada 2014 ditargetkan sudah mendapatkan sertifikasi kelayakan terbang dari Kementerian Perhubungan, dan tahun 2015 direncanakan memasuki pasar untuk menggantikan pesawat sekelas yang sudah memasuki usia tua. Selain Papua masih ada beberapa pemerintah kabupaten telah menyatakan minat untuk dapat mengoperasikan pesawat N-219. Pesawat tersebut memang cocok digunakan untuk menghubungkan penerbangan antar kabupaten dan daerah-daerah yang terpencil di Tanah Air. Survei pasar yang telah dilakukan PTDI

TOPIK KORPORASI

Selain itu, pesawat tersebut dirancang agar dapat melakukan manuver dengan baik dan nyaman. Struktur pesawat juga didesain agar dapat membawa bahan bakar yang lebih banyak dibandingkan dengan pesawat lain sekelasnya, mengingat tidak semua bandara di daerah terpencil punya fasilitas pengisian bahan bakar. Pesawat ini dirancang memiliki jarak jelajah hingga 650 Nm (1.200 Km) dengan kecepatan maksimum 213 Kts (395 Km/jam). Sementara harga pesawat lebih murah dibandingkan pesawat lain yang sekelas serta biaya operasionalnya pun relatif rendah. Seperti diketahui, perusahaan yang dulu bernama IPTN itu sebelumnya telah sukses memproduksi pesawat, termasuk banyak digunakan di dunia, yakni CN-235 bekerjasama dengan perusahaan CASA, Spanyol. Bahkan sebelumnya juga pernah berhasil menciptakan pesawat lebih besar, N-250 pada pertengahan 1990-an. Untuk CN-235, sejumlah negara tercatat sebagai pemakai terbesar yakni Turki (60 pesawat), Korea (20 pesawat), AU Perancis (19 pesawat) dan Malaysia (delapan pesawat). Selain itu Arab Saudi, Azerbaijan, Bophuthatswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cile, Kolombia, Ekuador, Irlandia, Jordania, Meksiko, Marokko, Pakistan, Papua

Nugini, Afrika Selatan, Senegal, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Amerika Serikat merupakan negara yang juga menggunakan produksi PTDI. Pada 2011, PTDI juga mengirimkan tiga pesawat N-235 jenis pengintai maritim kepada Badan Penjaga Pantai Korea Selatan (KCG), yang satu lainnya akan dikirimkan pada Maret 2012.

Converter Kit

Kiprah PTDI tidak hanya sebatas memproduksi pesawat saja. Terkait keinginan pemerintah untuk mengkonversi BBM ke BBG, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menyatakan kesanggupannya memproduksi â&#x20AC;&#x153;converter kitâ&#x20AC;? atau alat pengalih BBM ke BBG dengan kapasitas produksi hingga satu juta unit. Pemerintah diketahui akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 April 2012 yang pada tahap awal diterapkan di wilayah DKI Jakarta, dan selanjutnya secara bertahap berlaku di Jawa-Bali pada akhir 2012. Penerapan pembatasan BBM ini disebabkan terbatasnya gas dan converter kit atau alat tambah yang digunakan pada mobil untuk mengalihkan bahan bakar dari BBM ke gas. Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI Andi Alisjahbana, di sela rapat sinergi PTDI dengan sejumlah BUMN untuk pengadaan sejuta tangki konversi BBM (LGV), di Gedung Dirgantara Indonesia, Bandung, mengatakan, PTDI sanggup memproduksi sebanyak mungkin converter kit. Karena, kata Andi, membuat alat tersebut bukanlah hal terlalu sulit. Menurut Andi, produksi tabung BBG

sekaligus dengan converter kit tersebut tidak sulit karena PTDI memiliki fasilitas dan kemampuan teknis serta sumber daya manusia. Namun yang penting, lanjutnya, dalam produksi converter kit ini adalah pada standar kualifikasinya sehingga terjamin keamanannya. Selain itu standar tabung yang akan diproduksi harus memiliki kualifikasi tekanan gas hingga lebih dari 200 bar, atau beberapa kali lipat dari tangki elpiji biasa. Namun sayangnya, Andi tidak merinci lebih lanjut berapa jumlah converter kit yang akan diproduksi di PTDI. Saat ini PTDI fokus untuk membuat prototipe converter kit tersebut, menetapkan standarnya. Ini dilakukan agar pihak lain juga mampu memproduksi converter kit. Saat ini prototipe converter kit PTDI sedang diujicobakan di BPH Migas. Selain PTDI, BUMN lain yang menyatakan kesiapannya untuk memproduksi converter kit yakni, PT Pindad, PT Boma Bisma Indra, Dok Perkapalan Surabaya, PT Inti, PT Krakatau Steel Tbk, PT Inka, dan PT Bharata Indonesia, dan 8 perusahaan swasta yang memiliki kemampuan membuat konverter kit. Kesanggupan PTDI untuk menyediakan kebutuhan pembuatan alat pengubah konsumsi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas (BBG) atau converter kit tentu membanggakan. Kapan lagi kita memberikan kepercayaan kepada perusahaan nasional untuk berbuat bagi bangsa ini. Selain kebanggaan tentu saja hal ini tidak akan menguras devisa negara jika kita harus mengimpor. Jadi, sudah selayaknya jika PTDI diberi kesempatan. ] Amri foto:indonesian-aerospace.com

menunjukkan, saat ini di Indonesia dibutuhkan pesawat sekelas N-219 berkisar 202 unit, terdiri dari kebutuhan sipil 97 buah serta kebutuhan militer dan misi khusus 105 buah.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK KORPORASI

Strategi Pelindo II di 2012

Memasuki tahun 2012, pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi semakin penting, begitu juga dengan efektivitas layanan logistik di Indonesia. Melihat tingginya kebutuhan akan efisiensi layanan logistik tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo II, sebagai operator pelabuhan memfokuskan kegiatannya pada tahun ini dalam penerapan strategi-strategi perbaikan pola jasa layanan kepelabuhanan secara menyeluruh, termasuk di dalamnya peningkatan efektivitas waktu layanan dan perubahan paradigma dari layanan konvensional ke modern yang lebih efisien. Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino, mengatakan 2012 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Pelindo II. Mendesaknya kebutuhan akan pelayanan logistik yang efektif dan efisien mendorong kami untuk terus meningkatkan pola kerja di seluruh aspek, terutama dalam bidang operasional. â&#x20AC;&#x153;Kami tetap fokus pada peningkatan produktivitas pelabuhan dengan mengubah penanganan barang dari cara yang konvensional ke modern, kemudian penerapan layanan berbasis information and computer technology (ICT), serta penurunan waktu layanan bongkar muat. Strategi untuk peningkatan efektivitas waktu layanan ini diharapkan dapat meningkatkan effective working time menjadi 80 persen tahun ini," ujar Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino.

foto: amri/majalahtopik

elindo II akan menerapkan layanan sistem windows dan service level secara menyeluruh di semua wilayah kerjanya. Melalui layanan ini, para pengguna layanan akan dapat mengetahui slot waktu dan tempat sandar. Hal ini diharapkan dapat mengurangi antrean kapal di luar pelabuhan demi memberikan kepastian layanan kepada pengguna jasa pelabuhan.

Richard Joost Lino Direktur Utama Pelindo II

Pelindo II tetap fokus pada peningkatan produktivitas pelabuhan dengan mengubah penanganan barang dari cara yang konvensional ke modern, kemudian penerapan layanan berbasis information and computer technology (ICT), serta penurunan waktu layanan bongkar muat. Strategi untuk peningkatan efektivitas waktu layanan ini diharapkan dapat meningkatkan effective working time menjadi 80 persen tahun ini. Pada tahun ini Pelindo II terus meningkatkan produktivitas layanan pelabuhan dengan mengubah penanganan bongkar muat barang antara lain dari dan ke kapal. Jika sebelumnya menggunakan derek kapal kini digunakan container crane yang dikenal dengan sistem automasi. Pelindo II juga akan mendorong penggunaan peti kemas atau jumbo bag sebagai pola kemasan bongkar muat. Sebagai contoh pada pelabuhan Teluk Bayur, pola kemasan yang lama dalam 1 (satu) jam hanya mampu melakukan kegiatan bongkar muat sebanyak 30 ton. Dengan menggunakan jumbo bag, kapasitas bongkar muat meningkat hingga 60 ton per jamnya. Kenaikan signifikan ini pun baru memperhitungkan waktu layanan yang sama, dengan jumiah alat yang

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

sama seperti saat ini. Apabila nantinya peralatan ditambah, maka Pelindo II yakin akan meningkatkan kemampuan layanan ke pelabuhan hingga empat kali lipat. Demikian juga dengan Pelabuhan Palembang. Dengan sistem kemas yang lama hanya dapat melakukan sebanyak 45 ton per jam sedangkan dengan menggunakan jumbo bag dapat mencapai 70 ton per jam. Selain itu Pelindo II, di Pelabuhan Bom Baru Palembang, akan melakukan pengaturan arus barang curah untuk crude palm oil (CPO) dimana seluruh pembongkaran CPO pada akhir tahun 2012 tidak lagi menggunakan truck hosing, tetapi harus melalui tangkitangki timbun di dalam pelabuhan terlebih dahulu untuk kemudian dldistribusikan. Hal ini dilakukan

TOPIK KORPORASI Pelindo II tidak lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan di semua pelabuhan yang berada di wilayah kerjanya. Lino menuturkan, Pelindo II juga akan menerapkan layanan sistem windows dan service level secara menyeluruh di semua wilayah kerjanya. Melalui layanan ini, kata dia, para pengguna layanan akan dapat mengetahui slot waktu dan tempat sandar. Hal ini diharapkan dapat mengurangi antrean kapal di luar pelabuhan demi memberikan kepastian layanan kepada pengguna jasa pelabuhan. Terkait keselamatan kapal dan barang yang keluar masuk pelabuhan, Pelindo II memiliki target penerapan layanan kapal pandu dan tunda berstandar internasional di akhir tahun 2012. Pelayanan kapal di seluruh pelabuhan akan dimonitor dari satelit dan terpantau di kantor pusat Jakarta. Layanan ini dimulai dengan segera terpasangnya vessel traffic information system (VTIS) di Pelabuhan Tanjung Priok yang diharapkan sudah dapat beroperasi pada akhir 2012. Sementara untuk Pelabuhan Palembang, Pontianak dan Jambi, VTIS akan beroperasi pada 2013.

foto: MarineTek

Peningkatan layanan bongkar muat yang ditetapkan tahun ini

Pelabuhan Petikemas Tanjung Priok.

akan didukung oleh penerapan layanan penuh berbasis ICT di seluruh pelabuhan cabang Pelindo II. Sebelumnya layanan yang memungkinkan pemilik barang untuk mengecek keberadaan barangnya tanpa harus datang ke pelabuhan ini baru diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Palembang. Pelindo II bersama PT Telkom saat ini juga tengah menyiapkan Indonesia Logistic Community System (ILCS) yang peluncurannya direncanakan akan dilakukan pada Juli 2012. Sistem ini memungkinkan tersedianya platform layanan diantaranya E-payment, Tracking dan Tracing, Booking Shipment dan Trucking. Agar sistem ini bisa berjalan Pelindo II akan melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa. Lino berharap, seluruh sistem ini telah mampu diadaptasi dalam jangka waktu enam bulan setelah penerapannya. Dengan demikian, perusahaan didukung oleh seluruh komponen di dalamnya dapat menurunkan waktu total peti kemas keluar dari kapal hingga keluar pintu area pelabuhan (dwelling time) dari enam hari menjadi tiga hari. Dengan semakin efisiennya waktu layanan barang di pelabuhan, akan berdampak pada penurunan biaya lgostik dan terwujudnya konektivitas nasional Indonesia.

Sementara dari sisi pendapatan pada 2012 Pelindo II menargetkan pendapatan sebesar Rp.5,3 triliun. Sedangkan laba bersih diproyeksi akan menembus angka Rp.2 triliun, naik dari proyeksi laba tahun lalu yang berada diangka Rp.1,6 triliun. Lebih lanjut Lino menjelaskan pada tahun 2012 perusahaan akan menginvestasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp.5 triliun. Dana capex tersebut sekitar Rp.2,5 trilun akan digunakan untuk pembangunan Terminal Peti Kemas Kali baru, selebihnya untuk pengembangan Tanjung Priok dan sejumlah fasilitas yang berada di wilayah operasi Pelindo II. Salah satu investasi yang akan dikembangkan dalam waktu dekat adalah pembangunan Bulk Terminal di Pelabuhan Ciwandan, Provinsi Banten. Lino mengatakan peningkatan kapasitas Ciwandan penting untuk segera dilakukan, karena di pelabuhan tersebut tempat penampungan komoditi impor seperti terigu dan jagung. Selain itu Pelindo II pada 2012 ini juga akan menyelesaikan pembangunan Car Port Terminal, Tanjung Priok dari 250 mobil menjadi 600-700 mobil. Apa yang dilakukan Pelindo II tentu patut kita tunggu. Perbaikan strategi korporat dalam meningkatkan layanan kepelabuhan yang dilakukan Pelindo II adalah satu hal yang dapat dilakukan dengan cepat dengan biaya minimal dengan hanya memperbaiki pola sistem kerja yang lebih efisien dan efektif namun memberikan dampak yang cukup signifikan. Institusi lain yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pelabuhan tentu saja harus mendukung upaya yang dilakukan oleh Pelindo II. Tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait upaya yang dilakukan tidak akan berjalan secara maksimal. Keinginan kita agar pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia bisa bersaing dengan pelabuhan lain didunia tentu akan sulit dicapai. Untuk itu sudah saatnya para pemangku kepentingan bersinergi untuk kepentingan bangsa ini, khusus di bidang kepelabuhan. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK KORPORASI

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK KORPORASI

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK EKBIS Target produksi padi 72,07 ton juta gabah kering giling (GKG) tahun ini oleh pemerintah diragukan banyak kalangan. Hal ini berkaitan dengan persoalan iklim sampai dengan persoalan manajemen perberasan yang amburadul. Belum lagi masalah regulasi impor beras oleh pemerintah saat petani sedang panen raya. Semua ini sudah barang tentu sangat berpengaruh dan memukul para petani. Untuk mengetahui hal ini lebih jelas, wartawan Majalah TOPIK Gaus Kaisuku mewawancarai Dr. Agung Jelantik, anggota DPR RI F Gerindra dari Komisi IV. Berikut petikannya: Banyak pihak meragukan kemampuan pemerintah mengejar target produksi padi 72,02 juta ton GKG tahun ini. Sementara target tahun 2011 sebesar 70,6 juta ton GKG hanya tercapai 65,39 juta ton GKG. Dari sisi DPR sendiri melihatnya seperti apa? Kita mengharap itu bisa terealisir karena sudah dilakukan berbagai usaha. Kami lihat ini sudah bagus usaha-usahanya. Cuma sekarang dukungannya harus penuh, harus fokus, seperti jangan sampai ada keterlambatan subsidi bibit, benih, pupuk khususnya supaya bisa lancar. Itukan jadi masalah sekarang. di luar daripada masalah iklim, cuaca dan penyakit tanaman.

Menteri Pertanian Suswono dalam berbagai kesempatan mengatakan, penurunan produksi beras akibat dampak iklim, yang menyebabkan mundurnya musim taman 2010/2011. Sehingga hal ini berpengaruh pada faktor produksi. Kalau memang itu kendalanya, harusnya pemerintah sudah mempunyai manajemen perencanaan yang matang. Komentar Anda? Itu saya sarankan kemarin di Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, agar

Dr. Agung Jelantik (Anggota DPR Komisi IV)

Bulog Sebagai Perum Sering Ragu-Ragu bisa diatasi dengan teknologi. Ada teknologi yang harus dikembangkan untuk mengatasi hal-hal ini. Cuma kalau masalah menyangkut penyakit, masalah inipun bisa diatasi, begitupun dengan masalah iklim. Karena beberapa daerah yang memanfaatkan bioteknologi yang mengatasi kesehatan tanaman, manfaatnya juga cukup bagus. Jadi sebenarnya yang kita khawatirkan dari masyarakat adalah keterlambatan daripada pengadaan benih dan pupuk yang sering terlambat. Ini merupakan hal teknis. Kalau cuaca dan sebagainya saya anggap masih bisa diatasi dengan teknologi.

Jadi Anda melihat dalam konteks ini pemerintah tidak mempunyai perencanaan tentang manajemen masalah perberasan? Itu yang perlu ditangani karena sekarang ini kan, amburadul. Seperti Bulog tugasnya tidak lagi seperti dulu. Dan seringkali masalah-masalah menyangkut distribusi, penyerapan beras rakyat dari waktu ada musim panen tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang kita harapkan. Karena pemerintah masih menekan HPP yang rendah, tidak sesuai dengan harga pasaran. Sekarang pemerintah

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

sudah akan memberikan HPP baru. Itu juga terkait dengan kenaikan HET urea yang nanti dikompensasi dengan kenaikan HPP beras. Kita harapkan ini juga menjadi pemacu pada masyarakat.

Ini menyangkut persoalan lahan yang terus berkurang, bukankah ini akan berdampak pada indeks pertanaman (IP) padi akan berkurang. Hingga dengan demikian berkurangnya IP di tengah lahan baku pertanian yang terus menyusut seluas 110.00 hektar setiap tahun dan akan berdampak signifikan pada produksi beras nasional? Saya dari dulu menyarankan untuk pemanfaatan teknologi dalam budidaya. Karena terbukti dulu rata-rata produktivitasnya yang disampaikan Kementerian Pertanian 5 ton sampai 6 ton per hektar. Di beberapa tempat, seperti di Bali bahkan bisa mencapai 9 ton lebih per hektar. Atau di di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga kalau tidak salah sampai 10 ton per hektar. Nah, teknologi ini sudah merata dimanfaatkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Hal itu akan mengatasi hambatan-hambatan menurunnya masalah lahan dan sebagainya. Sementara kerusakan

TOPIK EKBIS daripada iklim akan bisa diatasi dengan pemanfaatan teknologi yang lebih bagus. Ini harus diatasi, ada upaya-upaya terobosan, kita tidak bisa menyerah untuk itu. Artinya ada upaya-upaya terobosan yang positif untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat petani supaya tidak selalu menggantungkan diri kepada subsidi.

Terobosan seperti apa yang Anda maksudkan? Ya, teknologi pemasyarakatan dan teknologi budidaya. Seperti yang sudah dilakukan, pertama adalah pemakaian benih yang baik. Misalnya yang sudah disiapkan seperti Inpari, itu terbukti cukup bagus. Kemudian juga pemupukan yang memadai, yaitu pemupukan perbaikan struktur tanah untuk menambah unsur haranya. Ini hal-hal penting yang sangat menentukan pembibitan.

Khusus untuk benih, sampai saat ini antara DPR dan pemerintah juga masih tarik ulur soal mekanisme penyaluran benih bersubsidi. DPR ingin penyaluran melalui kewajiban pelayanan publik (PSO), sedangkan pemerintah ingin tender. Jadi menurut Anda apa solusinya? Solusinya, saya dari dulu sebagai pribadi sering bersuara agar ajarkan teknologi pembuatan benih kompos kepada masyarakat agar efisien. Sehingga masyarakat lebih pintar untuk bisa mengatasi sendiri secara bertahap, secara mandiri mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan. Seperti petani di luar negera-negara maju, petaninya sudah mampu. Jangan sampai kita mengajarkan petani selalu menunggu bantuan pemerintah, seperti pupuk bersubsidi. Padahal kompos bisa dibuat sendiri oleh masyarakat petani selain lebih efisien dan efektif. Sekarang di PSO-kan. PSO ini kadang-kadang di subkan karena tidak terkontrol. Banyak yang disubkan PSO oleh pusat intinya seperti SHS, Petrokimia dan lain sebagainya, kadang-kadang tidak semuanya bagus. Nah ini juga menjadi salah satu faktor mengapa kita lambat dalam pengembangan ini. Karena masyarakat langsung sebagai petani tidak diberikan teknologi langsung

yang mampu membuat mereka mampu berbuat sesuatu siap mengembangkan diri secara mandiri dan mengenal tekhnologi yang harus mereka aplikasikan.

Kalau begitu Anda melihat kendala persoalan benih itu di mana? Harus ada perencanaan yang lebih matang. Kemarin seperti yang saya bicarakan saat pertemuan dengan Menteri Pertanian, saya sampaikan hal-hal tersebut. Termasuk struktur ekonomi petani, kelembagaan petani, sentra-sentra produksi yang semuanya satu pendampingan saat ini. Antara lain dengan menghidupkan kembali peran Balai Penyuluh Pertanian di setiap kecamatan sebagai ujung tombak untuk pendamping. Ini sudah terbukti, adanya Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) untuk tanaman terpadu, apakah itu jagung atau kedelai. Dalam program SLPTT itu diajarkan bagaimana membuat demplot dalam membudidayakan satu varietas, satu jenis tanaman supaya berhasil maksimal. Di beberapa SLPTT yang dilakukan oleh pemerintah, itu harus diperbanyak. Artinya dampingan teknologi yang selama ini belum dilakukan secara merata, diberikan secara serentak sehingga lebih cepat. Akhir-akhir ini ujung-ujungnya saya melihat memang peran di pertanian belum memadai. Karena itu harus kita kejar secara serentak membangun seluruh wilayah ini. Karena di Indonesia seperti kita tahu kendala utamanya adalah sarana transportasi, yang memegang peran juga.

Ini menyangkut persoalan regulasi khususnya tentang impor beras. Pemerintah seringkali mengimpor beras berbarengan dengan panen raya di beberapa daerah sentra produksi beras. Bukankah ini justru akan memukul harga jual petani. Apa komentar Anda? Itu yang menjadi tanda tanya kami sampai saat ini, kenapa itu justru terjadi demikian. Karena tidak ada lembaga yang secara khusus menangani pangan ini, apalagi beras. Untuk mengatasi itu, kami di Komisi IV DPR RI sudah mencanangkan, seperti beberapa waktu lalu kami sampaikan pada saat rapat

kerja. Lima kementerian yang hadir saat itu agar secepatnya membentuk lembaga stabilitas pangan. Yang nanti merupakan gabungan dari Dewan Pangan, Badan Ketahanan Pangan dan Bulog. Ketiganya dilebur menjadi satu supaya lebih fokus, sehingga mempercepat kedaulatan pangan, swasembada, dan ketahanan pangan. Kalau Bulog saat ini sebagai perum yang sering ragu-ragu, umpamanya komisi IV sudah tidak mengijinkan impor beras, jawabannya hanya gampang, â&#x20AC;&#x153;Kami kan hanya melaksanakan tugasâ&#x20AC;?. Berarti ada pihak tertentu yang berkuasa untuk mengijinkan dan menyarankan impor beras itu.

Pihak-pihak tertentu yang Anda maksudkan itu siapa? Lembaga-lembaga yang khusus menangani pangan.

Maksud Anda Bulog? Gabungan, ada Bulog, Dewan Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan. Kita harapkan ketiga badan ini dilebur menjadi satu.

Pemerintah sering mengklaim bahwa peningkatan produksi beras akibat peran pemerintah yang begitu signifikan. Namun pada sisi lain ada sebagian kelompok tani di Indonesia yang membantahnya. Bagi mereka semua itu terjadi karena kerja keras dan kemampuan petani itu sendiri. Komentar Anda? Harusnya itu sudah benar karena sementara ini tercatat ada surplus 4,7 juta ton. Seperti yang sudah disebutkan tadi, distribusi dan manajemen perberasan harus dibenahi. Hambatannya Bulog tidak diberikan tanggung jawab penuh untuk itu. Sebagai Perum dia perlu mendapat keuntungan, dia ditentukan harga pembelian pemerintahnya (HPP) yang masih rendah. Itu menjadi alasan dia tidak berani membeli, nanti disalahkan oleh sektor keuangan. Sebaiknya saya sarankan pemerintah juga mengikuti harga pasar, lepaskan dulu. Kalau tidak produktivitasnya naik, sehingga harganya otomatis akan turun. Tapi yang penting ketersediaannya, ini kan sebenarnya masih cukup. ]

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

foto: gaus.K/majalahtopik

TOPIK EKBIS Banyak moda angkutan darat di Jakarta saat ini sudah tidak layak jalan. Tapi dengan alasan ekonomi masih tetap dipaksakan. Tapi itu justru menjadi bumerang bagi para pengusaha angkutan. Karena hal tersebut menjadi sasaran empuk para oknum terkait untuk dijadikan â&#x20AC;&#x153;ATMâ&#x20AC;? untuk memperkaya diri. Tidak hanya sampai di situ, pola penataan angkutan yang amburadul mulai dari masalah perijinan trayek sampai pungli juga memperparah wajah transportasi angkutan darat khususnya di Jakarta. Untuk membedah hal ini lebih jauh, Gaus Kaisuku dari Majalah TOPIK mewawancarai Ketua Organda DKI Jakarta, Sudirman. Berikut petikannya:

(Ketua Organda DKI Jakarta)

Sudirman :

Mereka Dilepas Begitu Saja Persoalan apa saat ini yang menjadi sorotan utama Organda DKI menyangkut moda transportasi darat? Moda transportasi darat di DKI ini ada tujuh moda. Moda pertama adalah moda angkutan khusus pelabuhan yang terdiri dari trailer-trailer. Kemudian angkutan bus besar, angkutan bus kecil di mana ada KWK, Mikrolet. Kemudian bus besar itu masuk bus sedang yaitu Metromini, Kopaja kemudian Taxi. Juga ada angkutan muatan barang dan tangki, ada yang unit sewa. Jadi permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar di sini adalah pertama, kita cerminan dari Kota Jakarta, melihat hancurnya sistem moda transportasi. Bagi pengusaha, jelas-jelas tidak bisa melakukan revitalisasi kendaraan. Kita tidak sanggup membeli kendaraan yang baru dengan ongkos yang sederhana, karena tarifnya rendah, sehingga

pendapatan juga rendah. Karena macet, banyaknya kendaraan, jadi di situ permasalahan yang pokok.

Untuk regulasinya bagaimana? Ditambah lagi adanya suatu regulatorregulator yang sistemnya sudah tidak mengacu kepada kelaziman kelayakan moda transportasi di Jakarta. Jadi tidak setiap kali ada kebijakan-kebijakan terhadap salah satu contoh masalah trayek, ijin trayek baru tidak atas dasar kajian-kajian yang mendalam, bukan atas dasar evaluasi. Atas dasar ada orang mengajukan, terus bisa diatur keluar ijin, akhirnya apa, tumpang-tindih daripada trayek. Di sini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan timbul begitu terjadinya tumpang tindih trayek, terjadi kebut-kebutan, terjadi setoran yang sudah tidak memadai, adanya sopir tembak-sopir tembak. Bagi pemilik kendaraan yang penting dia menerima setoran tiap sore.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Dia tidak memikirkan lagi manajemen profesional, jadi manajemennya perseorangan, mereka di lepas begitu saja, dua tahun sudah tidak ada pengawasan. Jadi di situ kita melihat dari sisi internal pengusaha tidak dibina dengan baik secara profesional. Sementara dari sisi pemerintah/ regulator, ya asal aja. Pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan, yang terjadi karena mereka sudah tidak bisa lagi memenuhi standar pelayanan minimum.

Jadi Anda melihat regulasi dari pemerintah selama ini tidak berpihak pada pengusaha angkutan? Tidak ada. Dari sisi tarif, tarif ekonomi ditetapkan oleh regulator/pemerintah, oleh DPRD, itu semua kita tahu, pengusaha itu menjerit semua. Kita sudah menyuarakan, kalau memang ini rendah sekali, pengusaha disubsidi dong. Seperti busway dapat subsidi,

TOPIK EKBIS kereta api dapat subsidi, kenapa ini yang modal sendiri, beli mobil sendiri, ongkos dipress tapi tidak dapat subsidi. Pemerintah tidak berpihak.

Tapi masyarakat juga mengeluh, karena setiap kenaikan tarif angkutan tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan. Apa komentar Anda? Karena begini, ketentuan tarif dihasilkan dari cost accounting, investasi daripada pengusaha. Sekarang pengusaha ada mobil, yang dihitung ini adalah mobilmobil butut. Dan tidak mau menilai mobil-mobil baru yang harganya Rp 300 juta, Rp 400 juta, ini tidak mau dinilai. Akhirnya apa, tarif ini akan rendah. Jadi kalau sudah dihitung dari mobil bekas, bagaimana mau bisa mobil baru, ya tidak mungkin. Kalau umpamanya dasar perhitungannya mobil baru ini tarifnya kepada penumpang akan tinggi. Sehingga bagi pengusaha, ini lho dihitung, dihitung dengan tarif yang tadi. Harga mobil dikurangi sampai 40 persen.

Idealnya tarif itu harus seperti apa?

foto:ilustrasi

Idealnya penentuan tarif ini memang berdasarkan mobil yang baru, baru mereka mendapatkan hasil ongkos yang tinggi. Karena investasinya kan tinggi. Nanti kan dibagi, ada harga satuan, ini berapa, harga overall-nya berapa, harga ban berapa, semuanya ada, matriknya ada, matriknya itu standar. Jadi harga mobil baru Rp 400

juta, bannya berapa, maintenance berapa, manajemen fee berapa, baru mendapatkan angka yang tinggi, angka yang bagus. Nah ini yang tidak dikehendaki oleh pemerintah atas dasar bahwa ini kepentingan umum. Kamu tidak boleh menaikan tarif tinggi-tinggi, harus dipress. Di’pencet’ turun sampai 50 persen, sehingga pengusaha menjerit. Jadi selama lima tahun dia makan saja, begitu kredit selesai tidak bisa beli baru. Karena apa, memang karena nilai investasinya mobil bekas. Kalau nilai investasinya dihitung dari mobil baru otomatis bisa membeli mobil yang baru. Tuntutan kita, kalau memang ini harganya ketinggian masyarakat tidak mampu, ya di subsidi dong. Busway bisa di subsidi, kereta api disubsidi, taxi yang mobil-mobil lux itu disubsidi, bea masuk bebas padahal itu untuk orang berduit lho.

Bagaimana Anda melihat persoalan sarana dan infrastruktur jalan khususnya di Jakarta, apakah sudah memadai? Ini jelas pertumbuhan jalan jauh tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan. Pertumbuhan jalan cuma 1,2 persen. Di sini ruang jalan sudah tidak ada lagi, dihabisi lagi dengan jalan busway. Ditambah lagi kendaraankendaraan pribadi yang sudah tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Di luar negeri kendaraan pribadi dibatasi, pabrik otomotif dibatasi. Tapi dengan alasan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, ya diproduksi terus.

Masalah transportasi selalu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya pungli, dari preman, oknum aparat kepolisian, Dishub sampai pada biaya perijinan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk keluar dari persoalan ini? Menurut saya memberantas pungli jelas kita harus membenahi internal dari pengusaha-pengusaha itu sendiri. Kalau pengusahanya masih bergelut dengan kendaraan tua, kendaraan butut, kendaraan yang tidak ada suratnya, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan, ya menjadi sasaran empuk bagi para petugas. Tapi kalau mobil baru, kita bisa lawan. Ini mobil yang sudah tua-tua masih berkeliaran, jadi sasaran empuk sehingga jadi ‘ATM’ daripada oknum-oknum ini. Bahkan mungkin kalau saya bicara kasar ya, lebih ada terus mobil-mobil tua itu jangan ganti dengan yang baru. Kalau baru semua gue nggak bisa makan nih. Salah satu contoh di Tanjung Priok, trailertrailer (kendaraan-kendaraan angkutan container), itu banyak trailer yang ‘bodong’. Setiap dirazia dari 100 unit, 50 persen ‘bodong’. Mengapa mereka bisa berkeliaran.

Ini sudah seperti lingkaran setan, jadi bagaimana membenahinya? Ya harus ada yang berani. Kami organisasi profesi, tidak punya kewenangan untuk menertibkan ini. Yang bisa kami lakukan hanya bisa melaporkan, ini lho trayek ini tidak ada, mobil ini ada lima, ijin trayeknya cuma satu. Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan apa-apa-dari aparat yang berwenang. Saya tidak bisa menangkap mereka. Kalau kasus trayek, ya dengan Dishub, kalau pengemudi, lantas…. Kalau ada pelanggaran kami lihat saja, tidak bisa menangkap.

Jadi Anda melihat semua ini terjadi karena adanya kerjasama diantara mereka untuk hal ini? Itu bukan rahasia lagi, itu semua memang sudah kerjasama. Makanya beberapa waktu lalu ada peresmian pengujian kendaraan bermotor dengan sistem drive thru ini untuk menghilangkan pungli dan calo-calo di situ. Tapi siapa yang bisa jamin. ]

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK EKBIS

Saatnya Indonesia Punya Mobnas

etelah mobil Esemka yang dirancang oleh siswa SMK di Solo terekspos di berbagai media nasional, kini sejumlah karya anak bangsa di berbagai daerah ikut diketahui masyarakat secara luas. Fenomena yang sedang menjadi perbincangan publik ini tidak dipungkiri telah menimbulkan kembali optimisme yang luar biasa untuk mengembangkan mobil nasional. Menyikapi fenomena tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Edhy Prabowo menyatakan sangat mendukung pengembangan mobil nasional (mobnas). Namun, kata Edhy, untuk mengembangkan program mobnas itu diperlukan kebijakan yang menyeluruh agar program ini betul-betul bisa berjalan. Edhy menuturkan, semangat untuk memilki mobnas ini sebenarnya sudah lama ada. Pada zaman sebelum reformasi mobnas ini sudah dikerjakan. Misalnya mobil Timor. Sayangnya, kata Edhy, pemerintah pada saat itu tidak memilki kebijakan yang menunjang agar Timor bisa menjadi produk yang bisa diterima masyarakat. Selain itu politisi Partai Gerindra itu mengatakan, diperlukan interkoneksi antar bidang terkait kebutuhan mobilmobil yang multifungsional. Dengan begitu, program mobnas tidak sekadar produksi mobil yang hanya dipakai

Jika Indonesia ingin mengembangkan mobnas, sebaiknya menciptakan mobil yang pemakaian energinya menggunakan energi yang terbarukan. Misalnya mobil dengan menggunakan tenaga matahari atau gas, jadi bukan memakai energi yang menggerus cadangan energi yang sudah ada dan harus memilki keunggulan tersendiri. sebagai mobil pribadi. "Tidak hanya ingin bikin mobil yang sekadar murah. Tapi, bagaimana agar pengembangan mobil nasional mampu memberikan pertumbuhan, pengembangan dan kesejahteraan industri kecil. Lebih bagus pengembangan mobil nasional kita bisa mampu memenuhi kebutuhan pengembangan dan pertumbuhan pada sektor pertanian, buruh dan nelayan," ujar Edhy ketika disambangi TOPIK di ruang kerjanya pada medio Januari 2012 lalu. Menurut dia, jika Indonesia ingin mengembangkan mobnas, sebaiknya menciptakan mobil yang pemakaian energinya selain bensin atau premium. Harus dipikirkan untuk mobil yang menggunakan energi yang terbarukan. Misalnya mobil dengan menggunakan tenaga matahari atau gas, jadi bukan memakai energi yang menggerus cadangan energi yang sudah ada dan mempunyai keunggulan tersendiri. "Kalau ingin ada mobnas maka mobnas kita harus unggul di kelasnya

SUV RAJAWALI Esemka

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

supaya nanti mobil nasional ini bisa menciptakan pasar tersendiri di dalam negeri, dan ke depan mampu menciptakan pasar keluar,â&#x20AC;? ujar Edhy. Dia mencontohkan India, yang menciptakan mobil nasional dengan kriteria mobil yang super cepat. Dengan membidik pasar terbatas dan tidak mengambil produk yang komersil serta didukung dengan kebijakan internal pemerintahnya yang kuat, hasilnya mobil tersebut menjadi kebanggaan masyarakat di negeri Bollywood. Tak kalah penting, kata Edhy, perlu dukungan kuat pemerintah agar mobnas bisa laku dijual. Harus diakui, masyarakat sudah sangat mempercayai jenis-jenis mobil tertentu yang sudah beredar di pasaran saat ini. Disisi lain pemerintah mengaku belum menetapkan kriteria dan merek yang akan diusung menjadi mobnas di masa mendatang. Sebagai informasi selain Esemka sebetulnya Indonesia sudah memilki prototipe mobil yang bisa dijadikan mobnas, misalnya GEA (Gulirkan Energi Alternatif) yang digarap oleh PT Industri Kereta Api (PT

TOPIK EKBIS foto: okezone.com

Menurut Dahlan, produk mobil Esemka ini harusnya dipandang sebagai produk hasil penelitian dari siswa-siswa SMK di Solo. Dia melihat saat ini ada upaya emosional masyarakat untuk menjadikan Esemka sebagai produk industri. Saat ditanya kemungkinan memasarkan mobil yang sudah dikembangkan sejak tiga tahun terakhir itu, Dahlan kembali menegaskan bahwa Esemka harus dipahami secara berbeda dibanding mobil-mobil lain yang sudah lebih dulu diproduksi massal. Meski demikian, dia mengakui mobil-mobil karya para pelajar itu sangat bagus. Mobil Esemka Rajawali yang digunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota Solo sebagai mobil dinas.

INKA). GEA digadang untuk menjadi mobnas masa mendatang karena dinilai memilki kriteria yang cukup. Apalagi jika berpatokan pada prinsip modal 100% Indonesia dan mayoritas komponen dibuat di Indonesia, maka mobil GEA besutan INKA sangat bisa diterima. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, jika mengacu pada kriteria mobnas harus dibuat di Indonesia dan ownership-nya Indonesia, maka GEA sangat memenuhi syarat. Dan pada awalnya produksi bisa dilakukan dalam skala kecil dan secara bertahap. Dia menuturkan saat ini mesin GEA masih impor tapi 90% komponen telah dibuat di Indonesia dan INKA sangat memungkinkan memproduksinya secara massal. Hidayat menambahkan, GEA sangat potensial menjadi mobnas walaupun untuk tahap pertama produk mereka menyasar pasar angkutan murah di pedesaan. Kemudian, pada tahap kedua bisa diversifikasi produk untuk lebih komersial. "Mungkin Esemka bisa join dengan INKA (GEA). Kemudian INKA-nya di”suntik” pemerintah. Kalau INKA mau tentu sangat mungkin. Buktinya bikin lokomotif saja bisa, masak bikin mobil tidak bisa. Itu logika saja," ujar Hidayat. Menurutnya, saat ini yang penting adalah persiapan yang matang dari

INKA. Jangan sampai kedua kalinya mobnas diluncurkan dengan gagah, tapi setahun kemudian ditutup. Seperti Timor yang sempat membuat kita terkagum-kagum, namun akhirnya gagal. “Artinya kita belum siap. Saya lebih baik dibilang konservatif. Tetapi sekali kita jalan kita tidak gagal, saya percaya itu step by step," katanya. Sementara Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, menilai PT Industri Kereta Api (INKA) mampu memproduksi mobil nasional secara massal. Namun PT INKA tidak akan berubah aliran menjadi industri produsen mobil. "INKA memiliki kemampuan untuk membuat mobil nasional. Namun untuk berubah menjadi produsen mobil seperti Toyota dan yang lain-lain. INKA belum memiliki kemampuan untuk itu," ujarnya. Dahlan mengatakan, hal itu dikarenakan untuk saat ini PT INKA hanya mampu memproduksi sementara untuk memasarkan, mencari cara untuk pembayaran bagi yang berminat, layanan suku cadang dan purna jual belum dimiliki olah PT INKA. Di sisi lain terkait dengan fenomena mobil Esemka, Dahlan Iskan meminta masyarakat untuk tidak emosional dengan kemunculan mobil Esemka ciptaan siswa-siswa SMK di Solo. Mobil ini tidak bisa serta merta dijadikan produk industri.

Seperti diketahui beberapa SMK di Jawa Tengah dan Jawa Timur merakit mobil Esemeka dalam beberapa varian seperti sport utility vehicle (SUV) delapan penumpang, kabin ganda dengan empat penumpang, serta minitruk. Esemka menjadi populer setelah Wali Kota Solo Joko Widodo dan Wakil Wali Kota Hadi Rudyatmo menjadikannya sebagai mobil dinas. Joko Widodo bahkan berencana mengembangkan Kiat Esemka untuk diproduksi massal. Saat ini yang penting semangat untuk memiliki mobnas ini harusya bisa menjadi perhatian pemerintah. Dengan mengeluarkan kebijakan yang betulbetul bisa membuat industri mobnas menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sebenarnya jika punya tekad yang kuat Indonesia mampu untuk memproduksi mobnas. Indonesia sudah menguasai teknologi otomoti karena lebih dari 30 tahun berpengalaman di bidang perakitan. Untuk menciptakan sebuah industri mobil harus ditopang industri pendukung dan pelayanan purna jual yang prima, serta modal yang kuat. Meski modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri otomotif sangat besar tentu kita berharap hal itu tidak membuat keinginan membangun mobnas sirna. Jika mobnas yang dirancang memenuhi syarat tentu akan banyak investor menanamkan modal. Apalagi industri otomotif adalah industri yang padat modal dan padat karya. Ayo, Indonesia bisa!  Amri

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

emilihan umum presiden masih dua tahun lagi, tepat tahun 2014. Tapi â&#x20AC;&#x153;Banteng Limaâ&#x20AC;? yang terdiri atas Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), PNBK, Pelopor, Partai PDI dan PNI mendesak agar pemilu dipercepat. â&#x20AC;&#x153;Harus ada revitalisasi, harus ada penyegaranpenyegaran. Secara konstitusional penyegaran itu ya pemilu, bukan revolusi, bukan kudeta,â&#x20AC;? kata Ketua Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) H. Roy BB Janis SH, MH. Sebenarnya apa yang membuat Banteng Lima ngotot mendesak untuk percepatan pemilu, adakah agenda lain yang diusungnya? Untuk mengetahui hal ini lebih jelas, Gaus Kaisuku dari Majalah TOPIK mewawancarai H.Roy BB Janis di kantor PDP beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

foto: Gaus.K/majalahtopik

TOPIK POLITIK

H. Roy BB Janis. SH.MH Ketua Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

Negara Ini Sudah Mengarah Pada Kehancuran Apa sebenarnya alasan dan motivasi dari Banteng Lima untuk mendesak agar pemilu dipercepat? Teori politiknya kalau sudah terjadi penurunan kinerja dari pada lembagalembaga negara. Di negara manapun, baik yang sistem pemilunya langsung maupun parlementer, biasanya kabinet dibubarkan, kemudian ada pemilu sela ulang. Itu hal yang biasa saja. Di negara kita, sepertinya pemilu dipercepat itu pernah terjadi pada 1997, terus pemilu 1999, dua tahun setelah pemilu 1997. Pada saat itu kenapa terjadi percepatan pemilu, karena dianggap rezim Soeharto sudah tidak lagi mewakili aspirasi rakyat. Ditambah situasi ekonomi, situasi politik pada saat itu benarbenar tidak bisa dilanjutkan lagi. Karenanya harus ada revitalisasi, harus ada penyegaran-penyegaran. Secara konstitusional penyegaran itu, ya pemilu, bukan revolusi, bukan

kudeta. Kemarin pun, ketika muncul reformasi, itu terjadi melalui pemilu. Kondisi saat ini memang sudah sangat buruk kinerja lembagalembaga negara. Menyoroti kinerja Presiden, itu sudah menjadi pembicaraan sehari-hari. Setiap hari dikritisi, rakyat marah kepada presidennya, begitu pula dengan kinerja DPR. Jadi bukan hanya Presiden, kalau kita hanya melihat Presiden saja, itu salah. DPR juga sangat buruk kinerjanya. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini, para anggota dewan sudah tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat. Jadi fungsi-fungsi DPR yang tiga itu, di antaranya membuat undangundang, melakukan pengawasan dan budgeting sudah tidak berjalan dengan baik.

Tapi undang-undang itu masih berjalan dengan baik kan?

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Berjalan sih berjalan, tapi undangundang yang berorientasi pada kepentingan subjektif daripada partai-partai yang ada. Sebagai contoh Undang Undang Pemilu, itu dibikin sedemikian rupa hanya untuk kepentingan partai-partai yang ada. Jadi tidak memikirkan kepentingan rakyat atau kepentingan demokrasi. Tapi yang ada justru kepentingankepentingan partai politik untuk tetap berkuasa. Dengan segala macam cara mereka berusaha untuk tetap berkuasa. Terkait fungsi pengawasan, kita lihat bagaimana kinerja eksekutif yang begitu tergantung daripada pengawasan DPR, akibatnya pengawasan sangat lemah. Saat ini legislatif hanya menjadi bagian atau patner daripada eksekutif untuk ramerame korupsi. Korupsi kan sangat marak dan tingkatnya sudah sangat parah, dan itu tidak ada pengawasan

TOPIK POLITIK dari lembaga legislatif.

Tadi Anda membandingkan kondisi negara saat tahun 1997 dengan saat ini. Tapi bukankah kondisi saat itu memang memungkinkan dilakukan pemilu dipercepat karena boleh dikata sudah masuk pada tahap darurat, jadi beda dong? Kata siapa? Sekarang ini, kalau istilahnya ada kritik-kritik masyarakat, ketidakpuasan masyarakat, kemudian setiap hari terjadi konflikkonflik di daerah, sebenarnya itu sudah mengarah pada tahap darurat. Korupsi juga sudah tidak bisa dibendung lagi. Memang ada Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi KPK tidak bisa menanggulangi, malah terbawa arus. Jadi negara ini ibaratnya benar-benar sudah mengarah kepada kehancuran. Makanya harus terjadi revitalisasi. Revitalisasi itu, ya melalui pemilu yang dipercepat.

Apakah memang kondisi bangsa ini sudah masuk pada situasi darurat yang sangat parah? Memang sudah darurat. Konflikkonflik di daerah, konflik-konflik yang mendiskreditkan agama-agama minoritas, itu sudah menjadi kejadian sehari-hari. Dan tidak ada yang menanganinya secara sungguhsungguh, sehingga seolah-olah terjadi proses pembiaran. Seperti kejadian di Bogor, itu sudah tidak tahu lagi hukum di mana.

Dari semua persoalan ini, menurut Anda yang paling krusial itu apa? Sudah hampir merata...Masalah persatuan bangsa, masalah korupsi apalagi, masalah-masalah demokrasi itu sendiri. Demokrasi kita sekarang ini namanya saja demokrasi, tapi yang terjadi bukan demokrasi tapi proses mengarah pada diktator mayoritas.

Anda melihat sekarang ini sudah terjadi seperti itu? Sudah terjadi. Diktator mayoritas dari Senayan. Jadi partai-partai ini bersatu untuk menjalankan kepentingan politik masing-masing saja. Jadi sifat politik

yang ada di Senayan itu sifatnya transaksional.

Menurut Anda sumber dari semua ini sebenarnya ada di mana? Ya di DPR dan Presiden. DPR ini lembaga yang sangat penting, di samping tiga fungsi yang di atas, dia juga merupakan lembaga yang menjadi cikal-bakal lembaga-lembaga lain. Lembaga KPK yang milih DPR, Mahkamah Agung, Hakim-hakim Agung, Kapolri sampai Panglima TNI, yang pilih DPR.

Itu kalau di DPR, tapi di lembaga Presiden apa? Kalau Presiden, barusan saja ada diskusi tentang ekonomi Autopilot di Metro TV. Saya sebenarnya diundang tapi tidak hadir karena kurang sehat. Jadi sebetulnya ekonomi kita ini tidak ada yang mengendalikan. Jadi pernah Menteri Pertanian kita mengklaim bahwa produksi pertanian kita meningkat, itu karena peran dan dorongan pemerintah. Berapa hari kemudian dibantah oleh beberapa kelompok tani. Mereka mengatakan itu tidak benar bila dikatakan pertanian meningkat karena peran pemerintah. Pertanian meningkat karena kemampuan petani itu sendiri, jadi tidak ada peran pemerintah. Itu contoh. Mengapa contoh pertanian, karena sektor pertanian ini sangat besar dan melibatkan banyak sekali orang. Kemudian sekarang ini konglomerasi yang di zaman Orde Baru kita kritisi, ternyata muncul lagi. Pelanggaran terhadap Pasal 33 UUD 1945 berjalan tanpa ada koreksi. Tengok saja pengelolaan di sektor pertambangan. Contohnya tambang batubara, sekarang ini hanya dikuasai beberapa gelintir orang yang menguasai kontrak sampai puluhan tahun, yang sudah menggadaikan tambang batubara atau memproduksi batubara itu ke negara-negara lain sampai puluhan tahun. Sementara hasil yang dinikmati negara sangat kecil, begitupun rakyat yang ada di sekitar tambang pun demikian. Justru para pemegang-pemegang kontrak

penambangan (KP) itu menjadi konglomerat dengan aset triliunan rupiah. Padahal itu bukan milik nenek moyangnya, tapi itu karena dikasih hak oleh pemerintah. Dan itu terjadi di sektor lain juga. Jadi tidak ada yang benar-benar untuk kepentingan rakyat.

Apakah semua ini bisa terjadi karena faktor kepemimpinan SBY yang dianggap sebagian kalangan sangat lemah? Ya, itu faktor leadership salah satu yang lemah. Kemudian team worknya, dalam hal ini menteri-menterinya, nggak jalan. Semuanya menunggu perintah, semuanya menunggu komando. Akhirnya komando tidak kunjung datang, akibatnya negara ini kan negara, tanpa pemerintahan.

Anda melihat karena faktor leadership yang lemah sehingga ada tangan-tangan asing yang bermain dalam pemerintahan SBY? Memang pihak asing pasti berusaha untuk mendominasi negara kita terutama sektor ekonomi. Tapi kalau kita punya prinsip-prinsip bernegara yang kuat, itu tidak akan ada pengaruh atau sedikit sekali dampaknya. Faktor kepemimpinan penting. Misalnya Amerika akan mempengaruhi kita atau berusaha mengatur kita, tapi kalau pemimpinnya kuat, ya tetap saja tidak ada akan terpengaruh.

Bagaimana dengan partai oposisi, apakah sudah memainkan perannya secara maksimal dalam konteks ketatanegaraan? Oposisi kita itu oposisi yang tidak konsisten. Oposisi kalau ada perasaan nggak enak atau enak nggak, itu penyakit. Contohnya seperti di Senayan, PDIP katanya oposisi, tapi begitu terjadi transaksi yang menguntungkan dia, dia tidak oposisi, malah didukung. Jadi saat ini tidak ada yang namanya oposisi dalam pengertian sebagai alat kontrol buat kepentingan rakyat. Yang ada oposisi dalam rangka meningkatkan nilai transaksional. ]

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

foto: vivanews.com

TOPIK PARLEMEN

Sekjen DPR Nining Indra Saleh menjelaskan kepada wartawan mengenai Ruang Badan Anggaran yang baru di kompleks Gedung DPR.

Hilangnya Nurani DPR Pihak DPR sepertinya tidak berhenti membuat kontroversi. Mulai dari rencana pembangunan gedung baru DPR yang menghabiskan anggaran super jumbo, perbaikan toilet sampai renovasi ruang badan anggaran dengan nilai yang cukup fantastis, Rp.20,3 miliar. Tak pelak ini menyulut hujatan dari masyarakat.

ruangan yang direnovasi 800 meter persegi, terdiri atas ruang rapat/sidang, ruang tamu, ruang sekretariat, ruang pimpinan, dan ruang istirahat untuk menteri.

Untuk merenovasi ruang kosong itu, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menghabiskan anggaran Rp 20,3 miliar. Hujatan pun datang dari banyak kalangan karena biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2011 itu dianggap terlalu besar. Luas

Setjen menghabiskan anggaran Rp 565,5 juta untuk membayar konsultan perencana, PT Gubah Laras. Setjen juga megeluarkan dana Rp 234,390 juta untuk membayar konsultan pengawas, PT Jagat Rona Semesta. Pelaksanaan pekerjaan atau renovasi yang dilakukan PT Pembangunan Perumahan (PP) menghabiskan anggaran hingga Rp 19,99 miliar. Dalam surat perintah mulai kerja (SPMK) tanggal 14 November 2011, PT PP diminta mengerjakan proyek sejak 14

uang baru Badan Anggaran (Banggar) di Gedung Nusantara II terlihat lebih terang dibandingkan dengan ruang lama Banggar di Gedung Nusantara I. Ruangan lama selalu terlihat redup. Beberapa bagian dinding ruangan juga dilapisi lapisan tebal menyerupai karpet yang biasa disebut lapisan akustik atau pengedap suara.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

November sampai 31 Desember 2011. Akan tetapi, hingga kini, renovasi belum selesai 100 persen. Sekjen DPR Nining Indra Saleh menjelaskan dasar hukum dan tujuan renovasi ruang Banggar. Menurut dia, renovasi ruang rapat Banggar menjadi kewajiban Setjen. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ruang rapat Banggar termasuk barang milik negara yang dikelola Setjen DPR mewakili negara. Selain itu, ruang lama Banggar kondisinya sudah tak memadai. Ruangan itu terlalu sesak untuk menampung 85 pimpinan dan anggota Banggar serta tamu (pemerintah) yang bisa mencapai 100-150 orang. Bukan hanya itu, kata Nining, lampu penerangan di ruang lama Banggar sudah tidak memadai. Begitu pula akustik atau lapisan kedap suara serta sound system tak memadai lagi. Lantai karpet kusut, sementara kursi

TOPIK PARLEMEN yang tersedia ukurannya terlalu besar sehingga tak bisa menampung semua undangan. Meski pengerjaan proyek hampir selesai, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku tidak mengetahui proyek itu. Sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dia juga tak tahu alokasi anggaran renovasi ruang baru Banggar. Bahkan, Marzuki memberikan peringatan keras kepada Sekjen karena dianggap menyembunyikan rencana renovasi. Politikus Partai Demokrat itu pun sempat mengancam akan mengganti Setjen. Padahal, menurut Wakil Ketua BURT Refrizal, usulan renovasi dan anggarannya dibahas oleh BURT Pembahasan dilakukan karena sebelumnya Setjen mengajukan anggaran renovasi sebesar Rp 24 miliar, yang akan dimasukkan dalam Rancangan APBN-P tahun 2011. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu pun menjelaskan, BURT hanya bertugas menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan DPR dan Setjen. Alat kelengkapan DPR hanya bisa mengajukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Adapun Setjen memiliki kewenangan mengusulkan anggaran kegiatan teknis, seperti administrasi, pemeliharaan gedung, dan pembangunan. Setelah dibahas dan disetujui BURT, rancangan anggaran DPR dan Setjen diajukan ke Banggar untuk dibahas bersama dengan anggaran yang diusulkan pemerintah. Namun, Ketua Banggar DPR Melchias Marcus Mekeng mengaku tak tahu perihal pengalokasian anggaran dan pelaksanaan proyek. Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pimpinan Banggar hanya meminta Setjen menyediakan tempat yang lebih layak. "Yang kami minta, satu, penerangan lebih terang," tuturnya. Banggar mengaku tidak campur tangan dalam pemilihan spesifikasi material, apalagi menentukan barang harus impor atau tidak.

Namun, belakangan diketahui pimpinan Banggar turut menentukan spesifikasi barang. Seperti diungkapkan Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Soemirat, konsultan perencana menawarkan pilihan spesifikasi material. Pilihan spesifikasi itu dipresentasikan di depan pimpinan Banggar, dan merekalah yang memilih.

Hilang Nurani Menurut Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Dr. Andrianof Chaniago, harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab hingga terhadap biaya renovasi ruang Banggar yang begitu besar. Untuk itu antara pihak DPR dan Setjen DPR jangan saling lempar tanggung jawab. “Sekarang tahap pertama harus membuktikan dulu siapa atau pihak mana yang bertanggung jawab terhadap penetapan anggaran dan renovasi ruangan Banggar itu. Sampai sekarang antara Setjen dan DPR khususnya BURT itu lempar-lempar tanggung jawab. Khususnya DPR harus memberikan konfirmasi yang tegas atas pernyataan dari Setjen bahwa BURT mengetahui. Kalau ternyata makin kuat terindikasi proyek ini bermasalah, markupnya besar kemudian DPR, unsur atau badan yang berwenang di DPR itu bertanggung jawab, maka kita harus menyatakan prihatin sedalam-dalamnya dan kita tidak bosan-bosannya mengecam ini. Karena ini untuk kesekian kalinya DPR ini tidak pakai nurani,” kata Dr. Andrianof kepada Gaus Kaisuku dari Majalah TOPIK. Dalam pandangannya, gejala indikasi mark-up seperti ini sebenarnya sudah lama. Seperti launching-nya proyekproyek di DPR bukan saja tujuannya untuk memanjakan anggota dewan tetapi juga proyek itu terindikasi aneh. Aneh dalam arti ada ‘bau-bau’ penyimpangan di situ. Itu yang patut sangat disayangkan kalau itu ternyata dilakukan atau pihak DPR sendiri terlibat dalam penganggaran atau pembuatan proyek itu. “Kita belum bisa mengatakan unsur itu korupsi, pertama indikasinya dulu kita pastikan. Sehingga tahap pertama yang

harus diminta adalah DPR berkewajiban memberikan konfirmasi atas pernyataan Setjen DPR. Tidak boleh lempar-lempar tanggung jawab, itu dulu. Kalau nanti terlihat mereka menghindar-hindar terus, kemudian pernyataan dari Setjen itu tetap menegaskan, ya DPR patut diduga telah melakukan atau melalui orang-orangnya di DPR patut diduga melakukan penyimpangan atau praktik korupsi,” tambahnya. Apalagi yang tidak kalah lucunya, Ketua DPR tidak mengetahui proyek tersebut. Bahkan mengancam mengganti Setjen DPR. Padahal persoalan ini sudah merebak beberapa minggu yang lalu. Sehingga alasan tidak mengetahui adanya proyek tersebut menjadi absurd. “Itu yang tidak logis. Kalau dia pribadi mengatakan dia tidak tahu mungkin boleh, bisa saja. Tapi kalau dia itu sama artinya dengan DPR tidak tahu, itu nggak mungkin. Karena nggak mungkin unsur di DPR tidak tahu. Proyeknya sudah dikerjakan berminggu-minggu, berbulan, nggak mungkin nggak ada yang tanya anggarannya berapa. Yang jelas nggak mungkin itu waktu BURT anggarannya itu nggak mungkin. Jadi sebagai institusi nggak mungkinlah orang-orang yang mewakili institusi itu tidak tahu. Tapi kalau berita di rapat pimpinan itu bisa saja dia bilang tidak tahu. Kalaupun kita nggak tahu apakah benar-benar nggak tahu atau purapura nggak tahu,” tambah Andrianof. Sehingga masyarakat perlu memberikan shock therapy kepada mereka dalam hal ini DPR agar kasuskasus ini tidak terjadi lagi pada periodeperiode yang akan datang. “Mempersiapkan sanksi politik untuk 2014, kita munculkan daftar semua anggota Banggar, kita sebarkan ke publik, ini lho anggota-anggota banggar. Siapa di antara mereka yang mau mengambil tanggung jawab misalnya, dan siapa yang nggak mau mengambil tanggung jawab. Nanti mereka itulah yang diberikan sanksi politik. Di samping seandainya indikasi pelanggaran hukum, ya diminta supaya diusut oleh KPK,” imbuh Andrianof Chaniago. ] Gaus K /bbs

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK NASIONAL

Maryoto Sumadi, MS, SH, MM

Tingkatkan Kompetensi Profesional Menuju Imigrasi Bebas KKN Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 26 Januari 2012 merayakan Hari Bhakti Imigrasi ke-62. Adapun tema yang diusung di Hari Bhakti Ditjen Imigrasi kali ini yaitu: â&#x20AC;&#x153;Dengan Semangat Hari Bhakti Imigrasi Ke-62, Kita Tingkatkan Kompetensi Profesional Menuju Imigrasi yang Bersih dan Bebas KKN.â&#x20AC;?

foto: dok.Pribadi

(Kabag Humas dan TU Ditjen Imigrasi)

Lantas, langkah-langkah apa saja yang telah dan akan dilakukan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam semangatnya meningkatkan kompetensi profesional tersebut. Berikut petikan wawancara Majalah TOPIK dengan Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Maryoto Sumadi, MS, SH, MM. Bisa Anda jelaskan kenapa setiap tanggal 26 Januari diperingati sebagai Hari Bhakti Imigrasi di Indonesia? Karena pada tanggal 26 Januari 1950 Pemerintah Kerajaan Belanda menyerahkan kewenangan atau kedaulatan di Bidang Keimigrasian kepada Putera Warga Negara Indonesia yaitu Bapak Yusuf Adhiwinata. Dan sejak saat serah terima itulah, tanggal 26 Januari diperingati sebagai Hari Bhakti Imigrasi.

Bila melihat sejarah Keimigrasian yang telah berusia 62 tahun, perkembangan atau pembangunan apa saja yang telah dicapai, utamanya yang terkait dengan pembangunan yang berbasis Sistem Aplikasi Teknologi informasi dan Komunikasi di seluruh wilayah Indonesia? Benar bahwa kami telah membangun sistem berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelayanan Keimigrasian. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pertama kali dibentuk yaitu tahun 2007 yang terus dikembangkan sampai dengan saat ini. Adapun sistem-sistem berbasis teknologi

informasi yang diaplikasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi guna mendukung pelayanan Keimigrasian, yaitu, pertama, Pembangunan sistem e-office, dalam pelaksanaan pelayanan Keimigrasian untuk WNA dan aspek fasilitatif Keimigrasian serta pembangunan Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Repulik Indonesia (SPRI) dalam pelaksanaan pelayanan Penerbitan SPRI untuk WNI. Kedua, Penerapan Paspor Elektronik (e-passport), yang diujicobakan sejak tahun 2010 di tiga Kantor Imigrasi yaitu: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, dan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Selanjutnya di tahun 2011 ditambahkan enam Kantor Imigrasi yang juga dapat melayani permohonan Paspor RI elektronik yaitu: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara, dan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok dalam rangka memberikan pelayanan permohonan e-passport lebih luas lagi kesempatannya kepada masyarakat. Sehingga, pelayanan e-passport dapat

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

dilayani di sembilan Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia. Ketiga, Penerapan Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Kartu Izin Tinggal tetap Elektronik, telah diujicobakan di tahun yang sama dengan penerapan Paspor Elektronik, dan diterapkan di dua Kantor Imigrasi yaitu: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat dan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Kemudian di tahun 2011 ditambahkan lagi 23 Kantor Imigrasi yang dapat melayani permohonan KITAS dan KITAP elektronik yaitu: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, Surabaya, Batam, Ngurah Rai, Soekarno Hatta, Medan; Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur, Jakarta Utara, Tangerang, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Semarang, Serang, Balikpapan, Polonia, Tanjung Perak; Kantor Imigrasi Kelas II Karawang, Depok, Bogor, Bekasi, Malang dan Tembaga Pura. Selain itu ada juga, pada tahun 2012 ini akan diterapkan: Keempat, Sistem Autogate Keimigrasian guna mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi bagi pemegang Paspor Elektronik/e-passport. Dan kelima, Pilot

TOPIK NASIONAL Project Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di empat Perwakilan RI yaitu KJRI Penang, Singapura, Bangkok dan Taipei, yang diharapkan mampu untuk mengimplementasi SIMKIM di Luar Negeri.

Masih berkaitan dengan pelayanan Keimigrasian, apakah benar Imigrasi telah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) Keimigrasian? Dan sejauh apa peranan sistem tersebut bagi Imigrasi di Indonesia? Benar bahwa Imigrasi memiliki Disaster Recovery Center (DRC) Keimigrasian. Sejauh ini kehadiran DRC sangat diperlukan karena merupakan replikasi/ copy dari Pusat Data Keimigrasian sebagai penanggulangan perlindungan PUSDAKIM apabila terjadi ancaman bencana alam dan bencana lainnya sehingga proses kegiatan pelayanan keimigrasian tidak terganggu, serta merupakan bagian dari implementasi Grand Design Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) secara berkelanjutan sebagai upaya peningkatan pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat.

Selain sistem-sistem berbasis teknologi informasi yang telah jelaskan tadi, apakah ada sistem berbasis teknologi lainnya yang dapat mendukung pengawasan Keimigrasian? Ya, sistem berbasis teknologi informasi yang kami miliki selain untuk mendukung pelayanan Keimigrasian, ada juga yang diciptakan untuk mendukung pengawasan Keimigrasian, misalnya seperti: pertama, Enhanced Cekal System (ECS) sebagai aplikasi pencegahan dan penangkalan (cekal) terpusat dan People Movement System (PMS) sebagai aplikasi manajemen pencatatan perlintasan, yang telah ada sejak tahun 2007 dan telah diimplementasikan di lima Kantor Imigrasi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasinya masing-masing Utama di Indonesia yaitu di TPI Juanda, Ngurah Rai Soekarno Hatta, Polonia, dan Batam Center. Kedua, Sistem Border Control Management (BCM) yang merupakan pengembangan dan penggabungan

dari sistem PMS dan ECS dan merupakan penggabungan pelayanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau Visa On Arrival. Sistem ini merupakan sarana pendukung untuk pemeriksaan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Ketiga, Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) yang bermanfaat untuk mendeteksi usaha penggandaan paspor sehingga menghindari terjadinya penerbitan SPRI ganda. Keempat, Sistem Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian yang merupakan sarana pendukung bagi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyidikan dan penindakan Keimigrasian, serta Sistem Penanganan Deteni yang merupakan aplikasi penanganan deteni yang dimulai sejak registrasi hingga pemulangan deteni, sehingga memudahkan dan mempercepat prosesâ&#x20AC;&#x201C;penanganan deteni serta pelapornya.

Di usia Imigrasi yang ke-62 ini, progress apa saja yang telah dicapai? Progress yang telah dicapai, pertama di Bidang Substansi. Imigrasi telah melakukan penambahan implementasi paspor elektronik yang sebelumnya diimplementasikan di tiga Kantor Imigrasi, menjadi enam Kantor Imigrasi; begitu juga dengan penambahan implementasi KITAS dan KITAP yang sebelumnya hanya diimplementasikan di dua Kantor Imigrasi, bertambah menjadi 25 Kantor Imigrasi. Kedua, di Bidang Kesisteman, pembangunan sistem autogate, sistem datawarehouse dan sistem pengawasan visual pelayanan Keimigrasian akan meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat. Ketiga, di Bidang Kelembagaan, sampai dengan tahun 2011 Imigrasi telah membentuk 113 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, sebagaimana terakhir adalah pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri dan Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan, serta dilengkapi pula oleh kelembagaan keimigrasian lainnya yaitu 13 Rumah Detensi Imigrasi yang mana salah

satu diantaranya adalah Rumah Detensi Imigrasi Pusat dengan jenjang eselonisasiâ&#x20AC;&#x201C;IIb. Keempat, di bidang Peraturan Perundang-Undangan, telah disahkan dan diundangkan UU Keimigrasian yang baru yaitu UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memperbaharui politik hukum keimigrasian dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Terkait dengan UU Keimigrasian yang baru Nomor 6 Tahun 2011 yang telah disahkan pada tanggal 5 Mei 2011 lalu, apa saja hal-hal yang baru khususnya dalam bidang pelayanan Keimigrasian? Bahwa di dalam Undang-Undang No. 6 tersebut telah diatur secara jelas tentang: (1) Mencegah dan sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang. (2) Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan memiliki kepastian hukum. (3) Pembaharuan penyelenggaraan fungsi Keimigrasian yang berbasis sistem informasi dan manajemen Keimigrasian. (4) Memodernisasikan pendekatan keamanan dengan pernghormatan Hak Asasi Manusia, dan (5) Memajukan kesejahteraan masyarakat dengan mendukung peningkatan investasi dan pariwisata serta mengayomi hubungan social budaya Indonesia dalam pergaulan internasional.

Setelah diberlakukannya UndangUndang No.6 Tahun 2011, upaya penegakan hukum keimigrasian apa saja yang telah dilakukan terkait timbulnya beberapa kasus pelanggaran keimigrasian di Indonesia? Upaya penegakan hukum Keimigrasian yang telah dilakukan antara lain, Imigrasi telah melakukan pendeportasian terhadap WNA sebanyak 2.423 orang (pelanggaran keimigrasian sebanyak 1.730 orang dan Illegal Migrant sebanyak 693 orang) yang terbukti melanggar UndangUndang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Sedangkan jumlah Illegal Migrant yang saat ini masih berada di Indonesia dan berada dalam pengawasan Imigrasi dengan status

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK NASIONAL sebagai asylum seeker dan refugee sebanyak 3.980 orang (3.011 orang asylum seeker dan 969 orang refugee).

Sejauh mana Direktorat Jenderal Imigrasi turut mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi? Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tersebut merupakan salah satu hal yang mendasari upaya peningkatan pelayanan keimigrasian. Sebagai tindaklanjutnya, telah diterbitkan Surat Edaran Nomor IMI-1586.IZ.03.10 Tahun 2011 tanggal 04 Agustus 2011 dan Surat Nomor IMI-UM.01.10-3201 tanggal 04 Agustus 2011 yang isinya menunjuk dan menginstruksikan: (1) Penunjukan 80 Kantor Imigrasi untuk dapat menerbitkan Paspor dalam waktu empat hari kerja setelah wawancara dan pengambilan foto dan bebas pungutan liar. (2) Penyediaan informasi mengenai persyaratan, tarif, prosedur dan waktu penyelesaian paspor. (3) Menertibkan biro jasa. (4) Menerapkan pengajuan permohonan melalui internet di www.imigrasi.go.id. (5) Mengadakan fasilitas informasi tentang status permohonan melalui short message sevices (sms) atau website. (6 Penyediaan kotak pengaduan masyarakat dan menerapkan system antrian dalam setiap pelayanan di Kantor-Kantor Imigrasi.

Beberapa hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan negara lain, di antaranya: pertama, Kerjasama Keimigrasian Indonesia dengan Pemerintah Belanda c.q. Directorate General For Legislation, International Affairs and Immigration, dengan capaian pelaksanaan pelatihan Train of the Trainers (TOT) on Document Forensic di Jakarta tanggal 24 – 28 Oktober 2011 bagi 15 Pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah mengikuti pelatihan dasar Document Forensic tahun 2010. Kedua, Kerjasama Indonesia – Selandia Baru dalam ruang lingkup: Pertukaran informasi menyangkut arus lalu lintas keimigrasian, Pertukaran informasi menyangkut metode operasi, pencegahan dan aktifitas pelaku penyeludupan dan perdagangan manusia, Pertukaran informasi berkaitan dengan akuisisi, produksi dan penjualan dokumen perjalanan serta identitas palsu, serta Kerjasama untuk menjamin pemulangan migrant non regular yang cepat, aman dan manusiawi. Ketiga, Kerjasama Keimigrasian Indonesia dengan Immigration and

foto:ilustrasi

Selain meningkatkan kualitas dan

produktivitas Imigrasi di dalam negeri, apakah ada upaya yang dilakukan oleh Imigrasi dalam membina hubungan kerjasama dengan luar negeri?

Checkpoints Authority (ICA), Singapore, dengan capaian Passenger Clearance Module (PCM) Training dilaksanakan dua kali selama tahun 2011. Pelatihan tahap pertama diselenggarakan di Tanjung Pinang, pada tanggal 27 – 29 September 2011 dan diikuti oleh 23 peserta dari Kantor Imigrasi di wilayah Kepulauan Riau. Tahap kedua dilaksanakan pada 21 – 24 November 2011 di Bandung, sebanyak 31 pegawai Imigrasi berpartisipasi dalam kegiatan ini. Keempat, Kerjasama Indonesia dengan Department of Immigration and Citizenship (DIAC), Australia dengan capaian beasiswa bagi pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi; tiga orang untuk Program Master di Flinders University, Adelaide dan 10 orang untuk Kursus Singkat Bahasa Inggris di University of Queensland. Capaian lainnya, yaitu pelaksanaan pemberian Surat Rekomendasi bagi WNI yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai pendukung permohonan visa bekerja dan berlibur ke Perwakilan Negara Australia. Kelima, Kerjasama Indonesia dengan United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), dengan capaian terwujudnya national assessment pada proyek Smuggling of Migrants: Establishment and Operation of a Coordination and Analysis Unit for East Asia and the Pacific yang melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian RI dan Kementerian Luar Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 5 – 9 September 2011. Apa harapan Anda untuk Imigrasi di usianya yang ke-62 tahun ini? Untuk dapat mewujudkan target dan capaian-capaiannya, Direktorat Jenderal Imigrasi membutuhkan kesadaran dan komitmen bersama dari seluruh jajaran Imigrasi. Tentunya kesadaran dan komitmen ini dapat menjadikan Imigrasi lebih baik lagi. Sehingga kesatuan gerak langkah dan satu hati dalam bekerja, merupakan modal dasar yang harus dimiliki. Dengan semangat Hari Bhakti Imigrasi Ke-62 saat ini, mari kita tingkatkan kompetensi profesional kita masingmasing, untuk mewujudkan Imigrasi yang bersih dan bebas KKN. ] Mirza

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK HUKUM foto: teddy/majalahtopik

Bukan Gantung Diri, Melainkan Dibunuh pukul 06.00 WIB. Sebelum itu, pada hari Selasa (1/11/11) sekitar pukul 00.00 WIB, tim dari Polsek Muara Beliti yang diketuai Briptu Asri SH telah menangkap korban di rumah mertuanya atas tuduhan tindak pencurian dengan kekerasan.

Zoharsa Salim SH

aru-baru ini, Misran (42) seorang warga Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, didampingi kuasa hukumnya Zoharsa Salim SH mendatangi Polda Sumatera Selatan guna melaporkan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan (Pasal 338 jo Pasal 351 KUHP) yang telah dilakukan oleh Briptu Asri SH dkk selaku aparat Polsek Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Laporan tersebut dibuat pada tanggal 4 Januari 2012 ini bernomor LPB/8/I/2012/SUMSEL Laporan tadi merupakan tindak lanjut atas laporan serupa yang pernah diajukan Misran selaku kakak kandung korban sekaligus mewakili keluarga besar korban kepada Propam Polres Musi Rawas pada 26 November 2011, sesuai dengan surat tanda penerimaan laporan: STPL/B-38/ XI/2011/Propam. Selaku kuasa hukum keluarga korban, Zoharsa menekankan kepada pihak Polda Sumsel untuk turut andil dalam mengungkap kasus tersebut serta memerintahkan kepada pihak Propam Polres Musi Rawas agar lebih serius menanganinya. Kepada Majalah TOPIK Zoharsa menceritakan bahwa sekira 2 bulan lalu, tepatnya tanggal 2 November 2011, Asri (25) alias Eleng bin Sah Umar dikabarkan telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di sel tahanan Polsek Muara Beliti. Kabar duka itu disampaikan pihak Polsek kepada keluarga korban pada

“Saya tidak yakin kalau korban telah melakukan perampasan. Karena sampai saat ini polisi tidak menunjukkan adanya barang bukti serta siapa yang dirampas. Malahan polisi telah melakukan penangkapan di luar prosedur dengan tidak menunjukkan surat perintah penangkapan. Di sisi lain korban yang berprofesi sebagai pedagang ikan ini dikenal bertabiat baik serta tidak memiliki catatan kriminal,” kata Zoharsa. Atas fakta yang ada, Zoharsa selaku kuasa hukum keluarga korban pun berniat akan mengajukan gugatan pra peradilan. Sejak awal keluarga korban merasa sangsi jika almarhum gantung diri setelah ditangkap tidak lebih dari 5 jam. Sempat ditanyakan alat apa yang dipakai untuk gantung diri, tapi polisi tidak bisa menunjukkan. Anehnya waktu itu, jenazah korban sudah dipindahkan ke sebuah puskesmas dengan alasan untuk dibuatkan visum. Kemudian sewaktu diminta surat hasil visumnya, petugas dengan sinis mengatakan bahwa itu merupakan rahasia polisi. Dan sewaktu hendak dimandikan, ditemukan luka lebam di beberapa bagian tubuh jenazah. “Sejumlah luka lebam di beberapa bagian tubuh jenazah mengisyaratkan bekas pukulan benda tumpul serta penganiayaan. Selain itu pada jenazah korban juga tidak ditemukan adanya ciri-ciri fisik secara umum yang biasa ditemukan pada orang yang gantung diri, seperti lidah yang menjulur, keluarnya sperma, keluarnya veses dari lubang pembuangan, serta bekas air liur yang keluar di sekitar mulut. Mulut korban pun dilaporkan keluarga tertutup rapat,” diterangkannya.

Zoharsa sendiri sangat menyayangkan terhadap pihak kepolisan Polres Musi Rawas maupun Polda Sumsel yang belum mengeluarkan penjelasan resmi terkait kematian korban yang penuh kejanggalan ini. Padahal korban pada saat meninggal dunia ada dalam penguasaan atau tahanan pihak kepolisian Sektor Muara Beliti. Dalam kasus ini patut dipertanyakan apakah benar korban meninggal karena bunuh diri sebagaimana keterangan pihak kepolisian? Mengingat tempus penangkapan dan meninggalnya korban hanya dalam waktu sekitar 5 jam. Selain itu menurut Zoharsa, kondisi Rutan Polsek Muara Beliti yang sedemikian rupa dan tidak hanya korban saja dalam tahanan, sehingga tidak memungkinkan bagi korban melakukan gantung diri di dalam sel tahanan. Sekali lagi ditegaskan Zoharsa, bahwa kuat dugaan mengarah kepada indikasi korban dianiaya terlebih dahulu oleh petugas sebelum korban menghembuskan nafas terakhirnya. Pihaknya juga akan melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM di Jakarta sehubungan indikasi kuat terhadap pelanggaran Pasal 338 jo Pasal 351 KUHP yang dilakukan oleh oknum aparat negara. “Demi membantu mengungkap kebenaran tentang penyebab kematian korban Eleng, maka keluarga dan isteri korban pun tidak berkeberatan apabila nantinya dilakukan otopsi terhadap jasad korban untuk keperluan proses penyidikan,” disampaikan Zoharsa saat melakukan konferensi pers usai laporannya di Polda Sumsel (4/1/12). Wakapolres Musi Rawas Kompol Richad B Pakpahan saat dikonfirmasi via telepon mengaku belum mengetahui adanya laporan keluarga korban ke Siaga SPKT Polda Sumsel. ”Nanti akan saya cek lagi masalah ini,” kata Richad, seperti yang dilansir salah satu harian nasional (6/1/12). ] N.Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

foto: teddy/majalahtopik

TOPIK HUKUM

Kasus Surat Palsu MK Sarat Nuansa Politis Meski vonis PN Jakpus di bawah tuntutan JPU, namun Masyhuri merasa tidak bersalah sehingga mengajukan banding. Agus Heriyanto SH selaku kuasa hukum Masyhuri menyatakan bahwa kasus yang dialami kliennya sarat nuansa politis.

engadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Januari 2012 lalu akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun bagi Masyhuri Hasan, terdakwa surat palsu MK (Mahkamah Konstitusi). Oleh majelis, Mashyhuri dinyatakan terbukti bersalah telah bersama-sama dengan mantan panitera MK Zainal Arifin Hoesein memalsukan surat MK untuk menjawab pertanyaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang putusan MK Nomor 84/PHPU.C/ VII/2009, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) I Sulawesi Selatan.

melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat seperti yang didakwakan JPU sebelumnya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menyebutkan, Masyhuri dan Zainal membuat konsep surat jawaban atas pertanyaan KPU pada 14 Agustus 2009 yang intinya menyebutkan ada kata “penambahan suara” di tiga kabupaten (Gowa, Takalar, dan Jeneponto), sehingga tidak sesuai dengan amar putusan MK. “Masyhuri yang mengetik dan Zainal yang mendiktekan,” kata majelis.

Menurut majelis, Masyhuri terbukti

Majelis hakim menerangkan pula,

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

bahwa Masyhuri ditelepon Nurpati dan Neshawati agar segera mengirimkan jawaban MK itu secepatnya sehubungan akan digunakan dalam rapat pleno pimpinan di KPU. Selanjutnya Masyhuri mencetak konsep surat itu dan mengirimkannya melalui facsimile ke kantor KPU setelah membubuhi dengan tanda tangan Zainal dengan cara dipindai. Surat yang asli baru dikirimkan pada 17 Agustus 2009, diserahkan kepada staf Nurpati. Konsep surat tertanggal 14 Agustus itu dipakai dalam rapat pleno KPU. “Saat memimpin rapat pleno, Andi Nurpati membacakan surat Nomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009 dan bukan membacakan surat tertanggal 17 Agustus 2009. Ini menimbulkan hak Dewie Yasin Limpo menjadi anggota DPR,” kata majelis hakim. Menurut majelis hakim, perbuatan Masyhuri itu menimbulkan kerugian bagi kader Partai Gerindra, Mestariyani Habie. Hukuman yang dijatuhkan majelis persidangan yang diketuai oleh Herdi Hasan itu lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut hukuman selama 1 tahun 6 bulan. Masyhuri menghormati putusan tersebut. Meski demikian, ia tetap menyatakan banding karena

TOPIK HUKUM merasa tak bersalah.

pemilihan presiden.

Sudah jatuh tertimpa tangga

Sedangkan kata “penambahan” dalam surat MK di atas merupakan masukan yang diberikan oleh Hakim MK Arsyad Sanusi melalui telepon kepada Zainal, yang ikut dimasukkan dalam draft surat jawaban MK. Terkait dikirimkannya draft surat tersebut pada 15 Agustus 2009 melalui facsimile MK yang diberi Nomor 112 dan 113 serta nota dinasnya, semata-mata karena desakan Andi Nurpati melalui telepon karena akan digunakan pada rapat pleno KPU. “Kebetulan Masyhuri pagi itu sudah hadir di ruang panitera MK meskipun semestinya hari libur,” jelas Agus.

Pernyataan banding itu diamini oleh salah seorang tim penasihat hukum Masyhuri yakni Agus Heriyanto, SH. Dari awal Agus menginginkan agar kasus yang mendera kliennya ini cepat selesai, makanya eksepsi atau keberatan atas dakwaan pun tidak ia ajukan di persidangan. Ia menilai kasus palsu MK ini memiliki nuansa politis yang cukup tinggi, sehingga sejak proses penyidikan secara lisan ia sampaikan kepada kliennya bahwa sulit untuk lepas dari jeratan hukum ini. Agus bersama Edwin Partogi, Abu Said Pelu, Irfan Fahmi, Abdul Hadi Lubis, dan Salam menjadi tim penasihat hukum Masyhuri secara probono. “Kenapa saya katakan bermuatan politis cukup tinggi? Dari awal penyidikan, Kabareskrim yang baru diangkat waktu itu jelas sekali menyatakan bahwa Masyhuri buron. Padahal klien saya belum pernah menerima surat panggilan dari kepolisian baik sebagai saksi ataupun tersangka. Klien saya ditangkap di tempat kostnya di Baleendah Bandung,” jelas Agus. Juga terdapatnya pernyataan-pernyataan yang tak berimbang yang dilansir ke publik antara kliennya dengan tersangka lainnya yakni Zainal Arifin Hoesein dkk. Dan saksi-saksi yang dihadirkan lebih condong memberatkan kepada kliennya. Selanjutnya Agus mengatakan, bila bicara mengenai ditemukannya surat palsu tentunya jelas akan menyangkut kliennya. Namun bila dilihat dari kronologis yang sebenarnya, maka logika hukum semestinya tidak serta merta mempersangkakan kliennya dengan Pasal 363 KUHP. Kliennya bukan orang yang membuat substansi (isi) surat. Peranannya hanya sebagai pengetik apa yang didiktekan oleh Zainal Arifin selaku panitera pada saat itu. Selanjutnya konsep/draft tersebut diberi Nomor 112/PAN.MK/ VII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009. Pembubuhan tanda tangan panitera dengan cara dipindai itu sudah menjadi hal yang lazim, karena pada saat itu load pekerjaan yang sangat tinggi pasca pemilu legislatif sampai

Lebih jauh Agus menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa pemberitahuan jadwal sidang dengan cara surat yang masih berupa draft melalui fax, sms, atau email merupakan kebiasaan kerja di MK guna mempercepat pemberitahuan panggilan sidang kepada para pihak yang berada di luar Jakarta yang akan bersidang di MK. Ataupun atas permintaan instansi steakholder MK, seperti KPU Menkumham dan DPR RI demi kelancaran proses administrasi. Namun surat asli tetap akan disusulkan. Kebiasaan ini telah berlangsung sejak kepemimpinan MK yang pertama. Masyhuri dan Nalom Kurniawan atas perintah Zainal telah mengirimkan surat asli No. 112 dan 113 tertanggal 17 Agustus 2009. Kedua surat diterima langsung oleh Andi Nurpati sewaktu melangsungkan talkshow di salah satu stasiun tv nasional. Dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan Masyhuri tidak menghalang-halangi dan merintangi pengiriman surat No. 112 yang asli (17/8/09) kepada Andi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Masyhuri memang tidak memiliki maksud, niat dan kesengajaan agar drat surat 112 tanggal 14 Agustus itu dipergunakan oleh KPU. Namun sayangnya, dalam rapat pleno KPU yang berlangsung tanggal 21, 24 dan 27 Agustus serta 2 September 2009, Andi Nurpati menggunakan draft surat 112 tertanggal 14 Agustus 2009. “Seharusnya menurut hukum, Andi menggunakan surat 112 tertanggal

17 Agustus 2009, karena surat 112 tertanggal 14 secara hukum telah gugur dan tidak berlaku ketika panitera MK mengirimkan surat 112 tertanggal 17. Bila klien kami berkepentingan menjadikan Dewie Yassin sebagai anggota DPR terpilih, untuk apa klien kami mengirimkan surat nomor 112 (asli) tertanggal 17 Agustus 2009?” tandas Agus. Meskipun vonis hakim masih di bawah tuntutan JPU, namun selaku advokat, Agus Heriyanto masih menyayangkan putusan majelis PN Pusat yang masih belum mewakili pencari keadilan seperti kliennya ini. “Sebenarnya masalah ini sederhana sekali, jangankan dari logika hukum dari ‘kaca mata’ awam saja sudah ketahuan yaitu surat yang semestinya dipakai adalah yang asli tanggal 17 itu. Namun kenyataannya pengguna surat dan tersangka pelaku lainnya sampai saat ini belum masuk ke persidangan,” ungkap Agus. Dalam Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI terkait Mafia Pemilu beberapa waktu lalu Masyhuri sempat diundang dalam mengungkap kasus surat palsu. Masyhuri sempat mendapat dukungan moril dari sejumlah dewan atas keterangan yang disampaikannya. DPR bisa menyimpulkan modus-modus apa saja yang biasa dilakukan oleh para mafia Pemilu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Pepatah itulah yang pantas disandang Masyhuri, orang kecil yang sedang mencari keadilan. Dalam proses banding ini Agus mengharapkan putusan bebas oleh majelis Pengadilan Tinggi Jakarta bagi kliennya. Karena ada kejadian yang tidak terungkap bahwa sewaktu Masyhuri dalam penanganan Jaksa Penuntut Umum (JPU), status kepegawaiannya telah dihapus alias dipecat oleh Mahkamah Agung. “Semestinya Mahkamah Agung tidak secepat itu melakukan pemecatan itu terhadap Masyhuri, sementara proses hukumnya masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap atau inkrach. Pihak pengacara sudah menghubungi Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait status kepegawaian Masyhuri. Pihak BKN pun turut menyayangkan keputusan MA yang terlalu cepat memecat Masyhuri. ] N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK HUKUM

Legal Aid Atau Bantuan Hukum Oleh: Ass. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH, MH, MBA. Advokat-Kurator-Mediator-Konsultan HKI-Dosen Universitas Bhayangkara II. Pendahuluan Saya penulis, merupakan staf pengajar di Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara di Jakarta Selatan yang memberi mata kuliah Bantuan Hukum dan Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana. Jumlah mahasiswa yang terbilang cukup banyak yang tentunya berasal dari kepolisian, baik dari Polres, Mabes Polri, Polda maupun dari dari kalangan umum.

I. Abstrak Simbol dari pengadilan atau penegakan hukum adalah sepasang timbangan yang dipegang sama rata oleh seorang wanita buta namun adil dan bijaksana. Takdir mungkin membuatnya buta, agar ia tidak menilai seseorang dari penampilan luar melainkan dari nilai intrinsiknya. Wanita pemegang timbangan itu dianggap sebagai dewi keadilan, dimana pencari keadilan dapat menemukan keadilannya. Itu cerita dulu. Tetapi sekarang rasanya sulit, apalagi menyangkut bantuan hukum bagi rakyat miskin. Apakah masih mungkin menemukan keadilan tersebut? Pendapat penulis, rasanya sangat sulit. Saat ini keadilan itu harganya sangat mahal dan hanya dapat dibeli oleh orang-orang dari kalangan yang berkocek tebal dan mampu menebar uang. Tapi janganlah cepat berputus asa, karena sejak adanya Undang Undang Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 mudah-mudahan keadaan hukum di Indonesia bisa diperbaiki meski mesti melewati rasa sulit dan sakit. Dan olehnya, kita haruslah sadar akan hidup di dunia ini hanyalah singkat dan kita pun tidak tahu kapan akan mati.

Undang Undang tentang Bantuan Hukum (Legal Aid) pada 31 Oktober 2011 telah disahkan di Jakarta oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan telah diundangkan di Jakarta pada 2 November 2011 oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsudin. Juga terdaftar pada Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 104. Sudah tentu UU tersebut sangat penting dan sangat berguna di Indonesia terutama bagi pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin, sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2011, yang isinya, â&#x20AC;&#x153;Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.â&#x20AC;? Di dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) menyatakan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Equality Before The Law. Bantuan hukum (legal aid) merupakan suatu hak asasi dan bukan belas kasihan. Untuk membuktikannya marilah kita buka Pasal 28 huruf D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 yang telah diamandemen yang kembali menegaskan adanya jaminan dan perlindungan atas Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dan hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

direkognisi dan dilindungi. Hal senada juga terdapat di dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam beberapa pasal, diantaranya: Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3). Sedangkan di dalam Undang Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 di dalam Pasal 22 Ayat (1) menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. III. Permasalahan Saat ini rakyat miskin sangat terjepit dengan tindakan dan penindasan dari para penegak hukum seperti contoh pemberitaan di media elektronik ataupun cetak. Kejadian Mesuji di Lampung, kejadian di Bima dan Papua yang tidak ada habis-habisnya, juga kasus Pekanbaru dimana mereka para pelaku demonstrasi telah menjahit mulutnya sendiri sampai mesti dirawat di rumah sakit. Apakah sedemikian miskinnya masyarakat kita sehingga harus melakukan demo-demo hampir setiap??? Apakah cara-cara yang anarkhis yang dilakukan oleh pendemo tersebut merupakan gejala dan gejolak sosial maupun politik dari penguasa saat ini? Ataukah memang acara demo itu merupakan merupakan satu sumber mata pencaharian? Demikian itu sempat diuraikan oleh seorang ibu yang tidak mau menyebutkan namanya sewaktu bertemu dengan penulis. Permasalahan yang timbul dalam topik ini adalah, apakah bantuan hukum merupakan hak dari tersangka ??? IV. Pembahasan Negara Kesatuan Repubik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan sekali-kali bukanlah negara yang berlandaskan kekuasaan, meski

TOPIK HUKUM terkadang hal demikian jarang nyata. Menurut penulis negara kita sudah berubah menjadi negara berdasarkan kekuasaan. Terbukti dengan tidak terpecahkannya kasus Bank Century. Selanjutnya, kasus Gereja Yasmin di Bogor sekalipun sudah adanya putusan dari Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, tapi nyatanya pemerintah tidak bisa memaksa walikota Bogor untuk mematuhi putusan tersebut. Istilah Bantuan Hukum memiliki ciri dalam istilah yang berbeda-beda, di antaranya: 1. Legal Aid, artinya pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara, pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Bantuan jasa hukum dalam ciri ini dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak memiliki atau buta hukum. 2. Legal Assistance, artinya lebih luas dari legal aid, karena pada legal assistance disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat yang memberikan bantuan hukum baik bagi mereka yang mampu membayar prestasi maupun pemberitan bantuan kepada masyarakat yang miskin secara cuma-cuma. 3. Legal Service, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service dibandingkan dengan konsep legal aid dan legal assistance. Pada konsep dan ide legal service terkandung beberapa makna dan tujuan, yakni pertama memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya

yang mempunyai sumber dana dan posisi kekuasaan. Kedua, dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarkat tanpa membedakan yang kaya dan miskin. Ketiga, disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian. Sejarah legal aid ini berasal dari Amerika Serikat yang paling menjunjung tinggi akan hak asasi manusia, tetapi AS juga yang banyak melanggar hak asasi manusia seperti perang di Afghanistan dan perang di Irak. Dan legal aid mulai dikenal pada tahun 1963 dalam kasus Ernesto Miranda, yang dikenal dengan aturan Miranda Warning. Ernesto Arturo Miranda adalah seorang warga negara Amerika yang dituduh melakukan penculikan dan pemerkosaan terhadap Jane Doe, seorang remaja putri berusia 18 tahun di Phoenix, Arizona, AS pada tahun 1963. Awalnya Miranda tidak mengakui perbuatannya itu. Setelah diinterogasi oleh penyidik, Miranda akhirnya mengaku sebagai pelaku dan menandatangani bukti acara perkara di Pengadilan Arizona. Miranda diancam hukum penjara 20 tahun. Kemudian Miranda banding dan kasus tersebut naik sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan lembaga hukum tertinggi di sana itu pada akhirnya memutuskan perkara dengan suara 5:4. Mayoritas hakim berpendapat pengakuan Miranda diberikan ketika hak-haknya tidak dalam perlindungandan putusan ini menimbulkan aturan baru bagi penyidik yang mengharuskan hak tersangka untuk diam (self incrimination) dan merupakan hak tersangka untuk mendapatkan pengacara sebelum interogasi dilakukan.

Lain lagi pendapat dari Soerjono Soekamto dalam bukunya tentang bantuan hukum. Beliau menyebutkan bahwa di dalam suatu artikel yang berjudul Legal Aid Modern Themes And Variations, Cappelletti dan Gordley telah menyajikan suatu uraian mengenai beberapa sistem bantuan hukum, baik di Eropa maupun di AS. Mereka menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yakni model yuridis individual artinya di satu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu, dan model kesejahteraan artinya suatu hak akankesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara sejahtera. V. Penutup Bantuan hukum merupakan hak dari tersangka dan bukan merupakan suatu belas kasihan. Demikian diungkapkan oleh Frans Hendra Winarta. Oleh karena itu jawaban yang benar atas permasalahan tersebut di atas. Sayangnya hak dari tersangka tersebut kadangkala tidak diberikan oleh penyidik sebagaimana mestinya sebab apabila tersangka yang diancam hukuman 15 tahun atau lebih hak tersebut haruslah diberikan kepada tersangka dan penyidik harus mendatangkan penasihat hukum yang secara cuma-cuma kepada tersangka yang miskin atau tidak mampu. Dan bantuan uma-cuma ini merupakan kewajiban dari penasihat hukum atau advokat dan tidak bisa menampik yang demikian. Demikianlah artikel ini dipersembahkan oleh penulis untuk kita semua yang masih mau belajar khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara. Dan kita hendaknya harus selalu mengingat tentang adanya asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender ataupun status sosial. ]

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK HANKAM

Rapim TNI 2012

Menhan: Tingkatkan Keamanan Jelang Pilpres 2014 Serikat dan Eropa, kelangkaan energi, pemanasan global, dan perkembangan politik di Timur Tengah. Rapim TNI 2012 bertemakan “Dengan Komitmen dan Konsistensi yang Tinggi, TNI Bertekad Melanjutkan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum”.

Suhu politik jelang Pemilihan Presiden di 2014 diperkirakan akan memanas. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta TNI untuk waspada menjaga stabilitas keamanan negara.

enteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan TNI 2012 di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu, 18 Januari mengatakan tantangan TNI akan semakin besar mengingat meningkatnya suhu politik menjelang Pemilihan Presiden pada 2014 mendatang. Karena itu, Menhan mensyaratkan fungsi pertahanan negara yang maksimal karena tantangannya akan semakin kompleks ke depan.

maka persepsi ancaman yang potensial maupun faktual berada pada isu politik dan ekonomi nasional.

Menhan Purnomo menekankan agar selalu optimal dalam menjaga wilayah NKRI. ”Tindakan ini perlu agar kita terhidar dari risiko yang dapat mengganggu pertahanan negara dan keutuhan bangsa Indonesia,” ujar Purnomo.

Beberapa permasalahan regional misalnya masalah perbatasan, kejahatan lintasnasional, dan keamanan laut. Sedangkan di tingkat global antara lain kesulitan perekonomian di Amerika

Agus Suhartono menambahkan, masalah bencana alam, dampak pemanasan global, aksi kelompok radikal, konflik horisontal, dan gerakan separatis maupun perbatasan, berdampak pada kebijakan penetapan skala prioritas pembangunan TNI. Tidak itu saja, sergahnya, termasuk permasalahan regional maupun global yang berdampak pada situasi nasional.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono saat membuka Rapim TNI 2012 mengatakan berdasar perkembangan kondisi nasional dan lingkungan strategis saat ini serta kecederungannya pada 2012,

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Rapim TNI juga menampilkan pameran alat peralatan pertahanan dalam negeri di lapangan apel BIII Mabes TNI. Dalam pameran itu terdapat 38 perusahaan dengan rencana materiil yang akan dipamerkan Mabes TNI antara lain kendaraan taktis 4×4 TNI, dan Balitbang Kemhan Roket R-Han 122 mm dan 200 mm. Diselenggarakan Rapim TNI ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembinaan kekuatan dan kemampuan serta gelar TNI 2011. Menyatukan visi dan misi pimpinan TNI agar memiliki kesamaan pemahaman dalam melaksanakan tugas untuk program kerja tahun 2012. Menyampaikan kebijakan perencanaan TNI tahun 2012 dalam rangka pembinaan kekuatam dan kemampuan serta penggunaan dan gelar kekuatan TNI. Serta penyiapan untuk tugas-tugas pada 2012. Setelah dilangsungkan di Mabes TNI Cilangkap, Rapim TNI 2012 selanjutnya digelar di PTIK Mabes Polri pada 20 Januari 2012. Turut hadir pada pada Rapim TNI 2012 di Mabes TNI Cilangkap antara lain Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Soeparno, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI, Imam Sufaat. ] Teddy/Ant

TOPIK HANKAM berpandangan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai orientasi kepentingan utama dalam menangani permasalahan kepentingan nasional, konsistensi keterlibatan TNI dalam menyelenggarakan keamanan nasional senantiasa berdasarkan keputusan politik dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Kasum TNI Buka Sosialisasi RUU Kamnas

asum TNI Letjen TNI J. Suryo Prabowo membuka secara resmi Sosialisasi Rancangan Undang – Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) mewakili Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 10 Januari 2012. Sosialisasi RUU Kamnas yang diselenggarakan oleh Babinkum TNI dan Kementerian Pertahanan RI ini diikuti oleh para Perwira Tinggi di lingkungan TNI dan Angkatan. Pada hakekatnya, Sosialisasi RUU Kamnas ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh mencakup substansi, suasana kebatinan dan dinamika yang berkembang dalam rangka mewadahi dan mengakomodasikan RUU Kamnas tersebut dengan harapan agar dapat terwujud kesepahaman, kesamaan visi, persepsi dan interpretasi di lingkungan TNI, dengan demikian dapat merumuskan bentuk kontribusi yang optimal dalam penanganan masalah Kamnas.

upaya segenap komponen bangsa dalam menyelenggarakan serta mendayagunakan seluruh sumber daya nasional. Dua, spektrum ancaman dalam hal keamanan meliputi berbagai aspek kehidupan mulai dari ancaman militer sampai dengan bencana alam yang semuanya itu dapat mengancam keamanan individu, masyarakat luas, kelangsungan pembangunan nasional serta eksistensi bangsa dan negara. Tiga, dalam mewujudkan, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sistem keamanan nasional secara menyeluruh dan terpadu, maka diperlukan sebuah badan berbentuk Dewan Keamanan Nasional yang mampu menganalisis segala permasalahaan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Dengan memperhatikan substansi tersebut, TNI bersikap dan

Adapun peran TNI dalam menyelanggarakan keamanan nasional dilaksanakan melalui tahapan– tahapan, yaitu pencegahan dini, peringatan dini, penindakan dan meniadakan segala bentuk ancaman dan gangguan yang ada, yang dalam pelaksanaannya bersama–sama dengan segenap komponen bangsa. Panglima TNI berharap agar Sosialisasi RUU Kamnas ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan memahami segala pemikiran dan konsideran yang menjadi latar belakang dan latar depan bagi lahirnya RUU Kamnas tersebut, karena RUU Kamnas merupakan sesuatu yang prinsip dan fundamental dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia di masa depan. Sosialisasi RUU Kamnas disampaikan oleh Laksma TNI Ir. Leonardi, dengan moderator Mayjen TNI Puguh Santoso dari Kemhan RI. Dalam Sosialisasi RUU Kamnas ini banyak tanggapan, masukan dan saran dari para peserta sosialisasi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna penyempurnaan RUU Kamnas tersebut. Turut hadir dalam Sosialisasi RUU Kamnas adalah Irjen TNI Marsdya TNI Sukirno, Dansesko TNI Laksdya TNI M. Jurianto, SE. ] Rif/Puspen Mabes TNI

Demikian dikatakan Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan Kasum TNI. Lebih lanjut disampaikan bahwa pada prinsipnya RUU Kamnas sudah mendapat persetujuan dari Presiden RI, yang substansinya meliputi : satu, bahwa dalam menciptakan Keamanan Nasional, diperlukan adanya komitmen dan

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK NIAGA

Jaringan ATM Bank Mandiri dan Bank BCA Terkoneksi

Gub BI Darmin Nasution (tengah)bersama Zulkifli Zaini Direktur Utama Bank Mandiri (kanan) dan Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja (kiri) sesaat setelah melakukan transfer antar rekening.

T Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) meresmikan interkoneksi layanan anjungan tunai (ATM) Mandirinya. Dengan demikian, transaksi lintas ATM di kedua jaringan bank tersebut sudah bisa dilakukan per tanggal 16 Januari 2012. Disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Gedung BI, transaksi pengiriman dana (transfer) oleh Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini menggunakan Kartu Debit Mandiri di ATM BCA dan transaksi transfer oleh Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, menggunakan kartu ATM BCA di ATM Bank Mandiri, pada acara Launching Interkoneksi Jaringan ATM Bank Mandiri dan Bank Central Asia (BCA). Darmin Nasution menjelaskan bahwa Bl, perbankan dan Industri Sistem Pembayaran Indonesia, akan selalu bekerja untuk menciptakan terwujudnya layanan sistem pembayaran yang handal, efisien, dan berkualitas. Sehingga dapat diandalkan menjadi penopang pembangunan

foto: adang/majalahtopik

ini merupakan hasil dari MoU yang telah ditandatangani antara Bank Mandiri dan PT Rintis Sejahtera (ATM Prima) mengenai kerjasama jaringan ATM pada 11 Oktober 2011, di mana Bank Mandiri bekerja sama dengan BCA, mengkoneksikan ATM melalui jaringan PRIMA untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi keuangan.

dan pertumbuhan ekonomi nasional. â&#x20AC;&#x153;Kita dari regulator akan menjamin keamanan, efisiensi dan kenyamanan dari nasabah,â&#x20AC;? kata Darmin. Keterhubungan jaringan ATM ini merupakan komitmen Perbankan Indonesia terus meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bertransaksi keuangan bagi para nasabah. Sementara Zulkifli Zaini mengatakan, â&#x20AC;&#x153;Realisasi interkoneksi ini merupakan upaya kami untuk menguatkan dan memperluas jaringan ATM sehingga dapat memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan transaksi melalui jaringan elektronik Bank Mandiri". Dalam kesempatan tersebut, Jahja Setiaatmadja menambahkan, "Sinergi ini adalah salah satu bentuk implementasi dari komitmen BCA, untuk senantiasa meningkatkan layanan kepada nasabah, mitra kerja dan masyarakat". Realisasi interkoneksi jaringan ATM

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Direktur Utama Rintis Sejahtera, Iwan Setiawan, menyampaikan apresiasi kepada Bank Mandiri yang telah bergabung ke dalam jaringan PRIMA sebagai bank peserta yang ke-49. "Jaringan PRIMA bersyukur dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya komitmen pimpinan Bank Mandiri dan BCA dalam mewujudkan kolaborasi untuk meningkatkan sinergi daya saing perbankan nasional. Apalagi dengan di back-up pelaku sistem pembayaran yang beriapis dan kemitraan yang kuat dalam menghadapi persaingan regional maupun global," kata Iwan Setiawan. Melalui kerjasama ini, nasabah Bank Mandiri dapat bertransaksi tarik tunai, cek saldo dan transfer antar bank melalui lebih dari 31.700 ATM yang terhubung melalui jaringan ATM PRIMA, termasuk 8.578 jaringan ATM BCA yang telah terkoneksi dengan jaringan Cirrus yang tersebar di seluruh dunia. Atau secara total penguatan jaringan ATM Mandiri akan mencapai lebih dari 40 ribu ATM, baik yang terhubung melalui Jaringan ATM PRIMA, Link, maupun ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebaliknya nasabah BCA maupun bank peserta Jaringan ATM PRIMA lainnya dapat melakukan transaksi serupa di 8.993 ATM Mandiri yang telah terkoneksi ke lebih dari 21 ribu jaringan ATM Link, 30 ribu jaringan ATM Bersama, dan lebih dari 1,7 juta ATM Visa Internasional yang tersebar di seluruh dunia. ] Adang Sumarna

T Bank International Indonesia Tbk (Bll), sebuah bank swasta yang terkemuka di Indonesia, mengumumkan bahwa Bll memberikan kepercayaan kepada IBM untuk menerapkan Cash Recycling Management Systems (CRMS) pada jaringan Cash Deposit Machine (CDM) Bll untuk menjangkau seluruh cabang dan nasabahnya di Indonesia. Bll adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan internasional yang terdiri dari 346 cabang di Indonesia; tiga cabang di luar negeri dan 1.100 ATM yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM yang tergabung dalam Jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, Cirrus dan sekaligus terhubung dengan lebih dari 3.500 ATM Maybank di Malaysia dan Singapura. Dengan Cash Recycling Machine terbaru, Bll berkomitmen untuk dapat meningkatkan kepuasan dan memperkuat loyalitas nasabah karena mereka dapat melakukan transaksi penting secara lebih cepat serta mengelola volume transaksi yang makin besar secara lebih mudah dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Stephen Liestyo, Direktur Perbankan Konsumer Bll mengatakan, "Makin banyak lembaga keuangan yang menyadari maraknya berbagai tren yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk tetap kompetitif dan inovatif. Kami bersyukur dapat berkolaborasi dengan IBM karena kemitraan ini merupakan wujud nyata pentingnya jaringan COM kami sebagai jembatan antara kami dengan para nasabah. Cash Recycling Machine yang baru ini memiliki berbagai fungsi yang inovatif, sehingga Kami dapat memberikan layanan yang lebih bernilai kepada para nasabah, selain meningkatkan efisiensi operasional kami." Tujuan utama Bll mengimplementasikan sistem Cash Recycling Management yang baru ini adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas jaringan serta menawarkan fungsionalitas, dan pengalaman perbankan bagi nasabah yang lebih baik. "Bll dan IBM telah lama menjalin kerja sama dan bermitra. Kami

foto: adang/majalahtopik

TOPIK NIAGA

Suryo Suwignjo Presiden Direktur IBM Indonesia (kiri) di dampingi Laksono SPV Electronic Banking BII dan Stephen Liestyo Direktur Perbankan Konsumer Bll (kanan) sedang mencoba setor tunai di mesin CDM BII terbaru.

Kolaborasi BII dan IBM Memperluas Jangkauan CRMS senang karena Bll memilih IBM untuk mentransformasikan bisnisnya dan membantu Bll untuk mewujudkan sistem perbankan mutakhir dan pintar. Kami berkomitmen untuk membantu Bll dalam perjalanan inovasi bisnisnya agar menjadi lebih efisien dan kompetitif," tutur Suryo Suwignjo, Presiden Direktur IBM Indonesia. IBM Global Technology Services akan menyediakan layanan project cash recycling management termasuk layanan pengelolaan proyek, pengembangan dan implementasi piranti lunak, kostumisasi di lokasi pengguna dan pemeliharaan. Berbeda dengan CDM lainnya, solusi IBM Cash Recycling Management mampu melayani penyetoran dan penarikan uang tunai tanpa harus menunggu petugas bank untuk mengumpulkan dan menghitungnya

secara manual. Hal ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan manfaat berikut: â&#x20AC;˘ Nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan kapan saja sepanjang hari, karena mesin ini beroperasi 24x7 jam. â&#x20AC;˘ Nasabah tidak perlu mengantri lama. Pemilik toko ritel di mal-mal tidak perlu mengantri lama karena harus menunggu teller menghitung uang tunai yang disetor. â&#x20AC;˘ Penyetoran dan penarikan langsung tercatat di rekening nasabah, sehingga menambah manfaat bunga dari setoran hari itu. Adapun kelebihan dari BII cash deposit machine ini, nasabah mampu menerima 99 lembar uang dalam satu kali penyetoran dengan jumlah transaksi maksimal Rp20 juta per kartu atau dua kali lebih banyak dari ATM biasa yang lain. ] Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK RAGAM

Asal Usul Kama

Sutra Seni Bercinta Terpopuler di Dunia

Bak lantunan bait per bait syair dari pujangga yang terkenal, Kama Sutra, seni bercinta terpopuler di dunia yang berusia ribuan tahun, memberikan pengalaman yang tiada bandingnya dalam mencapai puncak kenikmatan duniawi. Seni yang menawarkan ide brilian mengenai teknik-teknik erotis serta posisi yang menarik dan berguna untuk memperkaya seni bercinta dalam hubungan suami istri.

ekuatan terakhir yang ditawarkan Kama Sutra telah dicapai pada dunia modern ini melalui sex manual, hal yang benar-benar sederhana. Bukannya tak mungkin bila kini Kama Sutra adalah pengetahuan terakhir tentang seks yang pernah dicatat oleh sejarah. Sebab, teknik yang sangat dikenl oleh dunia ini ternyata berasal dari script “The Kama Sutra” Inda Sinha & Zek dan Misha Halu, seorang terapis seks, penyembuhan dan spesialisasi seni bercinta gaya kuno. Ternyata tulisan terbaru dari orangorang bijak India itu baru ada sekitar abad ke-4 sebelum masehi serta satu tahun sesudah masehi, akan tetapi belum diubah ke dalam bahasa Inggris hingga tahun 1880-an serta hanya dapat didengar secara umum sejak tahun 1960-an.

Tidak banyak orang yang mengenal dan mengetahui siapa sebenarnya pengarang Kama Sutra yang populer dengan nama Vatsyayana padahal nama aslinya adalah Mallanaga. Asal tahu saja, ternyata ia baru memutuskan untuk menuangkannya ke dalam buku saat maut mendekat. Vatsyayana memandang bahwa menulis Kama Sutra adalah bagian dari tugas agama karena berisi pelajaran dengan penelitian yang cermat, objektif, dan semi ilmiah. Seni ini ditulis ketika kebudayaan Hindu memperoleh tiga prinsip, yakni Dharma (aturan kebaikan), Artha (dunia kekayaan), dan Kama (ilmu tentang cinta dan kebahagiaan) dan ditegaskan pula bahwa sebenarnya seni ini tidak hanya digunakan sebagai bagian dari pemenuhan ‘hasrat’ saja. Namun, setelah dibukukan, banyak orang

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

India yang hanya membaca ‘bagian terpenting’ saja tanpa mengindahkan maksud agama yang terselip di dalamnya, dan tidak seperti penulis lain yang mengekspos ‘keistimewaan pria’, Vatsyayana lebih menekankan isi bukunya tentang tuntunan bagi calon pengantin sebelum mereka menikah. Jika dalam bahasa Sanskerta, kata Sutra berarti aphorisme, yakni pengekspresian doktrin yang rumit pada masa awal Sanskerta, Kama dapat berarti cinta, kesenangan dan kepuasan sensual, yang meliputi seluruh fungsi panca indera sehingga bukan sekedar kesenangan erotis belaka. Saat Vatsyayana menamai dunia ini ‘Kama Sutra’, ia telah mempunyai gambaran ideal untuk menikmatinya. Sehingga ia menggambarkan rumah yang ideal berikut bangunan beserta isinya dengan berbagai bunga-bungaan indah dan

TOPIK RAGAM harum yang tertanam di taman adalah tempat untuk menikmati seluruh ideidenya selain wanginya aroma parfum serta iringan musik saat bercinta. Dalam kenyataan, seks yang dilakukan oleh orang Hindu bukan hanya sebagai kebutuhan semata, melainkan lebih dari itu yakni sebuah ritual suci. Sebagian masyarakat malah menganggap hal tersebut merupakan kreasi yang ajaib. Patung yang erotis dan ukiran sesuai selera orang India pada kenyataannya, kini menjadi subjektif, padahal dahulu benda-benda tersebut mendapat penghormatan yang objektif karena lebih dari sekedar rahasia, misteri, erotis serta tabu. Kama Sutra, Kini dan Akan Datang Ikhwal Kama Sutra dimulai hampir 2000 tahun lalu, saat seorang tetua yang disegani dari India, yang merupakan kota persimpangan dunia, menceritakan ‘kisah’ yang telah berusia seribu tahun hingga hari ini. Alkisah, dewa suci Shiva memberikan pelajaran terakhir mengenai yoga, meditasi, musik dan hasrat untuk bercinta sebelum ia beserta istrinya, dewi cantik Parvati mengunci diri mereka di dalam ruang istana, Mount Kailash. Setahun berlalu dan sepasang dewa ini tidak pernah tampil di depan umum. Meski sepuluh ribu tahun telah berlalu, akan tetapi orang masih tetap ingat akan pengasingan itu. Hanya Nandi, lembu jantan berwarna putih, penjaga pintu luar kamar, yang tahu apa yang terjadi di dalam. Ternyata, sepasang dewa-dewi ini sedang bercinta dengan berbagai gaya yang

biasa dilakukan oleh hamnpir semua manusia tanpa perlu pengalaman. Bercinta itu ternyata ‘memusnahkan’ waktu. Karena itu, Nandi bersumpah tidak akan bercerita. Walau akhirnya sang lembu tidak dapat menahan dirinya untuk bercerita tentang rahasia yang diketahui dan didengarnya. Uraian cerita yang keluar dari mulutnya berubah menjadi bunga yang dikumpulkan dan dirangkai dengan benang oleh seorang petapa bijaksana yang sedang melakukan meditasi, lalu diubahnya menjadi teks pertama dalam bercinta. Orang-orang bijaksana yang telah bekerja lebih dari seribu tahun pada akhirnya selalu menambah dan mengolah rahasia teknik bercinta ini, sehingga saat Kerajaan Roma menginjakkan kakinya di negeri ini, script tradisi bercinta sudah mencapai 4000 bait, salah satunya Malanaga Vatsyayana. Ia menyebutnya buku Kama Sutra, seni dalam bercinta, merupakan script yang terkenal yang pernah dibuat, hingga detik ini. Subjek yang meliputi love, sex the body-semua yang masih relevan untuk kita sekarang, sama ketika Vatsyayana menulis untuk pertama kalinya. Meskipun Milenium ke-2 akan berakhir, toh tubuh manusia tidak akan berubah termasuk emosional: cinta, rasa takut, rasa senang, marah dan keinginan. Bercinta hanya dilakukan oleh aktivitas manusia yang bisa dijadikan keutamaan semua budaya, usia, philosopi dan semua kebiasaan. Script ini memperlihatkan sepasang

orang bercinta dalam beberapa posisi ‘pertahanan’ dalam Kama Sutra. Tapi, jangan berpikir bahwa posisi seperti itu begitu penting, karena, jangan lupa, semua tergantung pada masing-masing individu. Setiap posisi memiliki makna lebih seperti halnya nilai satu nada musik yang dicerminkan oleh hubungan antar not yang datang sebelum dan sesudahnya. Bercinta seharusnya bekerja seperti musik. Posisi dapat berubah dengan mudah, namun untuk melakukannya perlu latihan. Anda tidak perlu menggunakan setiap teknik seperti ilustrasi, tidak juga penampilan secara fisik benar-benar dijadikan patokan. Perasaan akan lebih dominan saat masuk ke dalam otak ketika bercinta. Setiap gerak, desahan, belaian, dan setiap bagian-bagian tubuh kita harus mengekspresikan rasa cinta, serta kelemah-lembutan. Tunjukkan perhatian cinta kita untuk pasangan terkasih. Pikiran yang merupakan kekuatan terbesar pada saat melakukan seks juga menjadi penting untuk keseluruhan. The forever shiffing, posisi berubah, lakukanlah seperti halnya menari dari satu gaya ke gaya lainnya. Lakukan dengan ekspresi kelemahlembutan yang dikendalikan oleh pikiran, dan untuk alasan itulah Kama Sutra diperuntukkan untuk pasangan yang telah menikah. Di dalam script-nya, Vatsyayana menulis bahwa sudah sepatutnya cinta memiliki kekuatan saat mempraktekkan ‘seni’ ini. Ia bisa mengguncangkan, tidak akan berkurang meskipun untuk 1000 tahun lagi. ] Endang/Bridal Magazine

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK KULINER

BEBEK KWEKKER Bebek Kampung Saba Kota Bebek Kampung Saba Kota. Begitulah Kwekker terlahir dengan konsep inovasi perpaduan kampung dan kota. Dengan resep cita rasa leluhur yang dilestarikan dengan kemasan modern, Bebek Kwekker memang layak dicoba. ‘Bebek Kampung Saba (Masuk) Kota’,

konsep yang dimiliki rumah makan yang menyajikan hidangan olahan bebek ini. Yap, upaya sang pemilik untuk merubah penampilan atau image sang ‘duck’ tidaklah main-main. Penampilan si bebek yg jauh dari kesan bersih dan harum, tidak terlihat dalam sajian hidangan atau olahan bebek di Rumah Makan Bebek Kwekker ini. Di rumah makan yang berdiri sejak Juni 2010 ini, bebek diolah dan diramu menjadi hidangan yang lebih berkelas. Sesuai konsep yang dimiliki, ‘Bebek Kampung Saba Kota’, olahan bebek pun tampil lebih beragam. Selain digoreng, rumah makan yang pertama kali ada di daerah Pamulang, Jakarta Selatan, ini juga menampilkan olahan Bebek Bakar, Bebek Goreng Crispy, dan Bebek Pepes. Meski menu diberikan nama-nama yang umum alias tidak aneh-aneh, namun rasa dan penampilan hidangan bebek di rumah makan yang juga membuka cabang di Cosmo Terrace, Thamrin City, Jakarta Pusat, ini bisa diandalkan.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

“Pada waktu lalu, banyak orang yang berpikir bahwa bebek merupakan jenis unggas yang berkaitan dengan kampung, kotor, dan bau. Kita pun ingin merubah image tersebut, yang tadinya kampungan menjadi kotaan,” tutur Hendro, supervisor store Rumah Makan Bebek Kwekker. Seperti diakui Hendro, masakan olahan bebek di Rumah Makan Bebek Kwekker diolah dengan bumbu-bumbu khusus yang berasal dari keluarga besar sang pemilik rumah makan ini. “Jadi, rasanya pun tentu berbeda dengan olahan bebek-bebek di restoran sejenis lainnya,” tambah Hendro. Sebuah masakan tak lengkap rasanya jika tak ada sambal sebagai pendampingnya. Rumah Makan Bebek Kwekker menyediakan tiga jenis sambal sebagai pelengkap hidangan atau masakannya, yakni sambal kecap berisi cabai dan bawang merah yang dipotong-potong kecil, sambal cabai hijau, dan sambal cabai merah. Diantara ketiga jenis sambal itu, menurut Hendro, yang paling

TOPIK KULINER

menantang adalah sambal cabai merah yang memiliki rasa sangat pedas. Namun, bagi yang tidak begitu suka rasa pedas yang menyengat, Bebek Kwekker memberikan pilihan sambal cabai hijau. Yang jelas, jenis apa pun sambal yang dipilih, kekhasan bebek di rumah makan yang mengambil suasana rumah untuk interiornya ini patutlah diacungi jempol. Meski namanya Bebek Kwekker dan menu andalan adalah olahan bebek, namun rumah makan ini juga menyajikan menu lain, yakni ayam. Untuk ayam, seperti halnya bebek, Rumah Makan Bebek Kwekker menyediakan tiga olahan, yakni Ayam Goreng Original, Ayam Goreng Crispy, dan Ayam Goreng Bakar. Sedangkan minuman yang ada di Bebek Kwekker diantaranya es capucino, bandrek, bajigur, kopi, teh, blueberry vanilla, es capucino float, dan aneka jus. Banyaknya usaha sejenis yang ada, khususnya di Jakarta, tidak membuat gentar para awak Rumah Makan Bebek Kwekker. Dengan mengutamakan servis atau pelayanan yang prima terhadap customer, Hendro yakin, mereka akan kembali lagi. â&#x20AC;&#x153;Terlebih lagi jika rasanya sudah khasâ&#x20AC;?, ujar pria kelahiran Jakarta, 24 April 1983 ini. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Homo Beristeri Pak dokter, saya homo sex punya isteri dan anak. Selama ini saya penuh dengan keraguan, sebab saya sering dan sangat membutuhkan seks dengan sesama lelaki dan kebanyakan dari kaum teman sesama homo (gay). Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Kalau melakukan seks oral hingga orgasme apakah itu dapat menularkan virus? 2. Kalau melakukan seks anal sampai orgasme, apakah juga bisa menularkan virus? 3. Bagaimana untuk menghindarkan agar tidak tertular dengan virus bila melakukan seks oral dan anal, karena nggak mungkin saya dapat meninggalkan hubungan sesama lelaki. Terima kasih, dan saya sangat mengharapkan jawaban dari dokter. Abdi-Jakarta

lalu menjaga kebersihan tentu saja tidak akan ada bahaya. Tetapi bila salah satu mempunyai penyakit, tentu saja dengan cara oral maupun anal dapat memindahkan penyakit itu kepada pasangannya. Penyakit di sini bisa saja disebabkan oleh bakteri maupun virus. Dan yang terbaik untuk mencegah tertular penyakit, apalagi dengan pasangan yang belum diketahui derajat kesehatannya adalah dengan selalu memakai kondom. Kondom dipakai sejak melakukan pemanasan. Jadi saat melakukan oral seks pun telah dipakai kondomnya. Makanya ada kondom yang bercita rasa, ada mangga, coklat, strawberi dll. Jadi jangan lupa saya ingatkan pakailah selalu kondom untuk menghidari penyakit dari yang ringan sampai yang mematikan. Jangan sampai terkena hanya dengan kenikmatan sesaat.

Jawab: Selama kedua belah pihak dalam keadaan kesehatan yang prima dan se-

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Betadine Vaginal

Dokter, saya sudah sekitar satu tahun menikah dan saat ini umur saya 24 tahun. Kami melakukan hubungan suami isteri hampir tiap hari, tapi sampai saat ini saya belum hamil dan selama ini saya menggunakan betadine vaginal yang pakai alat. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Apakah penggunaan betadine cukup lama bisa menghambat kehamilan? 2. Ataukah saya mandul? Terima kasih atas jawabannya. Selly-Bdg Jawab: Memang pemakaian obat-obat penyemprot vagina atau pembersih vagina lainnya asal pemakaiannya dalam batas yang wajar dan tepat adalah tidak masalah. Tapi kalau pemakaiannya berlebihan tentu saja tidak akan baik karena

TOPIK KONSULTASI dapat mengganggu keasaman vagina dan merubah struktur dari dinding vagina. Dan tentu saja bila kamu mau memakai obat-obat seperti itu janganlah dipakai segera setelah kamu berhubungan seks dengan suami. Tentu saja cara seperti ini dapat mengganggu keefektivitas dan kemampuan dari sperma tersebut. Pemakaian sebaiknya pada pagi hari saat mandi dan tidak terlampau sering kecuali ada petunjuk khusus dari dokter yang sedang merawat vagina kamu. Untuk memastikan apakah sehat atau kurang subur tentu saja harus dilakukan pemeriksaan khusus lebih dahulu. Itulah sebabnya, ada baiknya kamu coba memeriksakan diri ke dokter lebih dahulu, jangan mengira-ngira terlebih dahulu.

Gondongan

Dokter, apa betul wanita yang terkena gondongan (?) waktu kecil tidak bisa mempunyai keturunan? Apa penyebabnya? Di bagian mana saya harus periksa (kandungan atau ginekologi)?. Terima kasih atas jawabannya. Niky-Srby Jawab: Penyakit gondongan itu hanya berbahaya bagi lelaki. Karena penyakit yang disebabkan oleh virus ini dapat menjalar ke daerah kelamin pria dan menyerang daerah reproduksi pria dan berakibat merusak sperma dan akihirnya dapat menyebabkan mandul pada pria. Sedang pada wanita belum ada laporan yang menyatakan mengganggu alat reproduksi wanita. Jadi tidak perlu takut, ok?

Selalu Lembek

Dokter, saya pria berusia 28 tahun dan telah menikah enam bulan yang lalu. Saya selalu setia mengikuti masalah konsultasi seks dan perkawinan ini. Saya mau menanyakan masalah hubungan badan bagaimana caranya supaya agak lama dan alat vital saya selalu lembek. Kalau boleh tahu saya lakukan supaya tetap vit, kalau jenis makanan, makanan apa? Atau olah raga, olah raga apa? Kalau obat, ya obat apa? Terima kasih atas bantuannya. Rendi-Jakarta Jawab: Tentu saja segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan harus engkau jalani agar kehidupan seksmu pun menjadi sehat. Yaitu cukup makan yang bergizi, olah raga teratur dan tentu saja istirahat yang cukup. Makan yang

bergizi dan tidak asal makan. Untuk menambah stamina dapat ditambah madu, susu, daging. Bila ada kelemahan pada organ vital tentu saja tidak dapat membaik sendirinya tanpa diperbaiki. Perbaikannya bisa dengan obatobatan saja atau dengan terapi khusus lainnya. Untuk saat ini coba saja dengan mengkonsumsi multi vitamin yang banyak di pasaran. Coba dimakan sesuai dengan aturannya. OK?

Suami â&#x20AC;&#x2DC;Jajanâ&#x20AC;&#x2122;

Hai dokter yang baik. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu: 1. Berapa kali hubungan suami isteri dalam seminggu, secara normal? 2. Apakah normal kalau melakukan hubungan intim dengan suami sebulan sekali? 3. Setelah saya ketahui, ternyata suami saya suka â&#x20AC;&#x2DC;jajanâ&#x20AC;&#x2122; di tempat prostitusi hal ini membuat saya takut berhubungan badan dengannya, karena takut terkena penyakit. Bagaimana cara mengatasinya dok? 4. Sebenarnya kata onani tepatnya untuk wanita atau pria dan juga masturbasi tepatnya yang mana? Oh ya, kami menikah sudah 2,5 tahun dan mempunyai seorang bayi. Saya berusia 30 tahun sedangkan suami 40 tahun. Saya tidak bekerja, hanya suami yang bekerja lima hari seminggu. Saya mohon dokter mau menjawab pertanyaan saya ini. Terima kasih ba-

nyak.

Yana-Jakarta Jawab: Halo Yana. Mengenai pertanyaan kamu berapa frekuensi normal dari hubungan seks yang dapat dilakukan tentunya sangat berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Yang penting bukanlah jumlahnya berapa kali sehari, sebulan atau setahun. Tetapi adalah kuantitasnya di mana setiap melakukan hubungan seks itu kedua belah pihak haruslah dapat menikmatinya dan puas. Itu kuncinya. Untuk meyakinkan diri bahwa tidak terkena suatu penyakit kelamin tentunya harus melakukan pemeriksaan darah di laboratorium. Tidak bisa hanya dengan hanya sekadar melihat gejalanya saja. Seperti penyakit sipilis atau raja singa, di mana penyakit ini tidak tampak gejalagejalanya. Tahu-tahu beberapa tahun kemudian telah menyerang daerah tulang atau otak misalnya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan khusus. Mengenai onani atau masturbasi itu adalah suatu istilah yang sama saja baik untuk pria dan wanita. Di mana dalam hal ini dilakukan untuk mencari kepuasan diri sendiri dengan berbagai macam cara. Dan hal inipun bisa dilakukan sendiri atau bareng-bareng. Jelas? ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK WISATA

Baturaden

Pancaran Nan Memukau di Lereng Gunung Slamet

Mengunjungi Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, belum lengkap rasanya jika belum menyambangi lokasi wisata Baturaden. Sejak pertama kali dibuka untuk umum, Baturaden telah menjadi destinasi wisata pegunungan favorit, khususnya bagi masyarakat sekitar Banyumas, Jawa Tengah.

aturaden terletak di sebelah utara kota Purwokerto, Jawa Tengah, tepat di lereng sebelah selatan Gunung Slamet. Karena letaknya di lereng gunung, menjadikan kawasan ini memiliki hawa yang sejuk dan cenderung sangat dingin terutama di malam hari. Baturaden juga merupakan daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal, terutama pada hari minggu dan hari libur nasional. Kondisinya yang berhawa sejuk dan cenderung sangat dingin, menyebabkan banyak hotel dan vila didirikan di sini. Baturaden adalah keindahan yang memancar dari lereng Gunung Slamet.

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

Lokasi wisata yang berjarak hanya sekitar 15 km dari kota Purwokerto ini tak hanya menyimpan panorama alam yang memukau, tetapi juga cerita rakyat tentang Raden Kamandaka, atau Lutung Kasarung yang cukup akrab di telinga masyarakat Indonesia. Untuk mencapai lokasi wisata ini, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Jarak dari kota Purwokerto yang terkenal dengan getuk gorengnya ini sekitar 15 km dan dapat ditempuh dalam waktu 15 menit dengan lalu lintas yang tidak terlalu padat alias lancar. Bagi wisatawan yang ingin menggunakan kendaraan umum sebagai transportasi

TOPIK WISATA maka dapat menggunakan angkutan kota dari terminal di Purwokerto dan turun di terminal lokawisata Baturaden. Dari Baturaden yang memiliki ketinggian 640m di atas permukaan laut, wisatawan dapat melihat pemandangan lain, seperti kota Purwokerto yang sejuk, Pulau Nusa Kambangan, dan beberapa pantai indah di daerah Cilacap. Destinasi wisata ini juga memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti Taman Bitanin yang memiliki beragam tanaman dan bunga langka, diantaranya bunga Havana, daun dewa, antarium lipstick, palem paris, dan widoro laut yang tak hanya dipamerkan, tapi juga dijual sebagai souvenir. Selain itu, Baturaden juga menyimpan potensi flora lainnya, seperti pohon dammar, pohon pinus, pohon rengas, rotan manau, palem piji, tanaman paku, kantong semar merah kelopak kuning, anggrek tanah warna putih, anggrek tanah kuning, kantong semar putih kelopak merah, dan lain sebagainya yang memiliki nilai konservasi yang cukup tinggi.

sekaligus dapat menyembuhkan penyakit kulit dan tulang, dan Kaloka Widya Mandala atau Wisata Pendidikan Wanasuka Baturaden yang merupakan kebun binatang sekaligus sebagai tempat wisata edukasi dimana terdapat berbagai macam binatang yang berasal dari dalam maupun luar negeri seperti dari Australia, Asia dan Belanda. Tidak hanya wisata alam, Baturaden juga menyediakn beragam wisata kebudayaan seperti Grebeg Syura yang diadakan setiap bulan pertama dalam kalender tahun Islam, pertunjukan musik calung, tari tradisional Lengger, pertunjukan bernuansa mistis yakni Kuda Lumping, dan Sadranan sebagai upacara mengunjungi situs suci-biasanya kuburan yang juga disebut Kenduren oleh masyarakat sekitar. ] Endang/Bbs

Selain potensi flora, Baturaden juga memiliki potensi fauna yang juga tak kalah tinggi nilai konservasinya, seperti babi hutan, ayam hutan, kijang, kera, wau-wau, elang jawa, musang, ular, dan lain sebagainya. Jenis-jenis fauna yang berada di kawasan wisata Baturaden tersebut menambah khasanah perbendaharaan potensi yang ada yang mungkin tidak ditemui di tempat wisata lain di Indonesia. Tidak hanya flora dan fauna yang dimiliki Baturaden. Di sini juga dapat ditemui sejumlah objek wisata yang telah lama dikenal masyarakat, khususnya masyarakat setempat. Tidak hanya masyarakat setempat dan Indonesia pada umumnya, objek wisata yang dikemas dalam paket Wisata Baturaden telah dikenal pula oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Objek wisata sekitar Baturaden diantaranya adalah Pancuran 7 (Pitu) yang terletak sekitar 2,5 km dari Lokawisata Baturaden dan menyuguhkan keindahan alam serta hutan, Goa Sarabada yang menyajikan keindahan panorama goa dengan bebatuan warna keemasan yang menakjubkan, Telaga Sunyi terletak lebih kurang 3 km di sebelah timur Lokawisata Baturaden yang menyajikan telaga indah dan berair dingin, Curug Cipendok berupa air terjun dengan ketinggian 92 m yang dikelilingi pemandangan alam dan hutan yang indah, Curug Ceheng yang juga menampilkan keindahan air terjun yang diselingi dengan maraknya satwa langka yang beterbangan, Pemandian Kali Bacin yang merupakan peninggalan sejarah zaman Belanda dan dikenal dengan nama Wisata Husada karena wisatawan dapat menikmati keindahan alamnya

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK SELEBRITI

i tengah maraknya pemberitaan infotainment tentang kedekatan hubungannya dengan musisi kondang Anang Hermansyah, ternyata Ashanty memiliki aktivitas lain. Ya, bersama sang kekasih ia ditunjuk menjadi duta bola voli oleh Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI). Layaknya seorang duta, Ashanty dan Anang tentu dituntut untuk mempromosikan olah raga bola voli kepada masyarakat Indonesia. Rencananya, ia dan sang kekasih akan melakukan tur ke beberapa daerah untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bola voli.

Ternyata pilihan untuk menjadikan Ashanty sebagai duta itu tidak keliru. Sebab, calon pengganti Krisdayanti ini memang sejak kecil menyukai bola voli. "Waktu SMP, aku suka bermain bola voli. Dan aku ingin bola voli masuk ke segala kalangan, sekaligus ingin menunjukkan ke setiap elemen masyarakat bahwa voli itu sangat unik, bagus, dan menarik untuk dimainkan ditingkat tarkam (antar kampung) maupun tingkat nasional," kata Ashanty kepada awak media di Jakarta beberapa waktu lalu. Mantan bintang iklan Chat & Date itu rupanya disiapkan oleh panitia SEA Games yang digelar di Palembang pada November 2011 lalu, untuk menyanyikan sebuah lagu (theme song) tentang bola voli. Anang sendiri yang membuat lagu tersebut. Meski mengaku menggemari olah raga bola voli, namun ia mengaku tidak sering memainkannya. Pasalnya, waktunya sudah habis dengan sederet kesibukan dan job yang harus dijalaninya. "Berbeda dengan waktu sekolah dulu, saya sering bermain voli," ujarnya. Penunjukan dirinya dan Anang sebagai duta bola voli itu tentu akan semakin memperat hubungan pasangan kekasih tersebut. Selain itu, Ashanty pun tentu akan mendapatkan tambahan fulus yang mengisi pundi-pundinya. ] Adang Sumarna

Ashanty

Duta Bola Voli 82

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012

TOPIK SELEBRITI

Anggun C Sasmi

Mengajar Bahasa Indonesia T

ak ingin melupakan akarnya, penyanyi internasional Anggun C Sasmi mendidik buah hatinya, Kirana, untuk membiasakan diri berbahasa Indonesia. Meski kini berstatus kewarganegaraan Perancis, wanita kelahiran Jakarta, 29 April 1974, ini tetap mengutamakan budaya Indonesia dalam membesarkan putrinya. "Anakku sekarang udah sekolah tiga hari per minggu. Mulai September tahun lalu sudah tiap hari. Tapi sekolah di sana (Perancis) lama, bisa bobo siang di sekolah, kan masih pre-school," ungkap Anggun seperti dikutip KapanLagi.com.

Justru perempuan yang memiliki suara khas ini sering merasa aneh jika ke Jakarta. Pasalnya, pernah ketika ia mampir ke toko buku, banyak sekali anak Indonesia yang pakai bahasa Inggris. Bahkan orang tua mereka mengharuskan pengasuhnya yang tidak bisa bahasa Inggris untuk pakai bahasa Inggris. "Banyak sekali anak Indonesia yang nggak bisa berbahasa Indonesia," katanya. Mungkin karena mereka disekolahkan di sekolah internasional, sehingga melupakan bahasanya sendiri. Ada anak temannya yang usianya enam tahun baru belajar bahasa Indonesia. Baginya, bahasa adalah unsur yang sangat penting. Dan jika sudah memungkiri bahasa sendiri, sama artinya dengan memungkiri darah sendiri. "Bagi aku bahasa itu adalah penting sekali, jauh lebih penting dari atribut-atribut yang kelihatan. Aku sama anakanak selalu ngomong bahasa Indonesia. Papanya malah grogi, dia nanya ngomong apaan sih, aku jawab, 'tanya aja sama anakmu sendiri'. Ya dianya juga nggak mau belajar, ya salahnya sendiri," kata Anggun. Mungkin kecintaan Anggun terhadap akar sejarahnya dapat ditiru oleh para orang tua yang suka kebarat-baratan. Meski hidup di luar negeri, kecintaan Anggun terhadap â&#x20AC;&#x2DC;Bahasa Ibuâ&#x20AC;&#x2122; tidak luntur dilekang zaman. ] Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 57 | Januari 2012