Majalah Topik Edisi 58 Februari 2012)

DARI REDAKSI

Doa dan Harapan di HUT ke-6

W

aktu terus merangkak. Tepat pada Rabu, 1 Maret 2012 lalu, usia Majalah TOPIK genap berusia enam tahun. Angka enam yang terbuat dari lilin di atas black forest turut menyemaraki perayaan HUT Majalah TOPIK tahun ini. Seiring ditiupnya lilin tersebut, harapan besar pun tersemat dari segenap jajaran perusahaan dan redaksi Majalah TOPIK. Harapan, semoga majalah ini tak hanya meramaikan pemberitaan semata tetapi juga memberikan kontribusi bagi kemajuan dunia pers di Tanah Air. Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Dewi Pujiharti Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager Iklan

: Dewi Pujiharti

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Iwan Purnama Syarifudin Dewi Pujiharti Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi : Nurul Hakim Mirza Sirkulasi : Untung E. Budiyanto Ahmad Sofyan Sulut dan Gorontalo : Herman Manua Sumatera Selatan

: Edo Fernando S.Com, SH

Bengkulu

: Budi Raharjo

Jawa Barat

: Sulistiyanto

Musi Banyuasin

: Abu Bakar

Bengkulu Selatan dan Kaur : Wahyupi Rita Zalika

Di usianya yang keenam ini, sekaligus dijadikan introspeksi diri bagi kami, Majalah TOPIK, agar dalam penyajian-penyajian beritanya semakin memberikan pencerahan kepada para pembacanya. Kami menyadari, tanpa adanya dukungan atau peran serta dari pembaca, Majalah TOPIK tak berarti apa-apa. Sebagai bukti adanya dukungan dan peran serta tersebut, penghargaan The Best Company of The Year 2011 dari Pusat Rekor Indonesia pada akhir 2011, tak mungkin diperoleh Majalah TOPIK. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers yang telah memasukkan Majalah TOPIK dalam daftar penerbitan pers nasional.

Menurut Dewan Pers, pendataan perusahaan pers kali ini seiring telah dideklarasikannya Piagam Palembang pada 9 Februari 2010 di Palembang.

Pada dasarnya tugas pendataan yang dilakukan Dewan Pers masih seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penambahan persiapanpersiapan pelaksanaan Piagam Palembang tersebut. Untuk tahun 2011, Dewan Pers mendorong perusahaan pers untuk meratifikasi Piagam Palembang, khususnya bagi perusahaan pers yang belum menandatangani Piagam Palembang pada 9 Februari 2011.

Dalam Piagam Palembang tersebut, perusahaan-perusahaan pers besar dan terkemuka menandatangani piagam dengan niat untuk ikut melaksanakan, menjaga, dan menjamin tegaknya kemerdekaan pers, secara sukarela dan penuh tanggung jawab. Perusahaan pers tersebut menyetujui dan sepakat, bersedia melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan, serta menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan-perusahaan pers tersebut.

Majalah TOPIK tentu sangat mendukung langkah pendataan yang dilakukan Dewan Pers tersebut. Sekali lagi, seperti doa dan harapan yang kami panjatkan di HUT ke-6 Majalah TOPIK, semoga majalah ini juga memberikan kontribusi bagi kemajuan dunia pers di Tanah Air. ]

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini.

Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

3

Topik Indeks Topik Utama Di Indonesia Begitu Bebasnya Mereka Beroperasi ......................................... 12 Sudah Berapa Wajib Pajak Nakal Dipenjarakan? ................................... 14 33 Perusahaan Migas Penunggak Pajak ............................... 16

12

Topik Ekslusif

COVER STORY

H Bambang Gunawan, SH, MSi: Kota Bogor, Kota Jasa untuk Masyarakat Madani ............................ 18

8

Pajak nyatanya tak hanya menjadi primadona bagi sumber pendapatan negara. Tapi juga menjadi sasaran empuk pegawai pajak nakal. Gayus dan DW merupakan bagian dari penikmat uang siluman pajak tersebut.

Ingin Jadi Manusia Sesuai Hakikat Sebagai Manusia ................................. 22

18

Topik Otonomi Kita Jangan ‘Tunggu Bola’ ................ 30 Wartawan yang Jadi Jaksa ................. 33

30

Indahnya Rekreasi Pantai di Kabupaten Kaur .................................................... 36

PT Pelindo II Provinsi Bengkulu Berhasil Mendatangkan KM Lawit ................................................... 38 Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Program PAUD ...................... 39 Penghargaan Kepada Daerah Tercepat Urus E-KTP ...................... 40

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

4

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi.

Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Topik Sosok

Topik Nasional

R. Febrytrianto,SH,MH: Kita Harus Bekerja Secara Optimal .............................. 24

24

Ir. Irmanto: Takut Berbuat Kesalahan .. 28

Topik Korporasi Perusahaan Jangan Tunggu Masyarakat Marah ............................................................. 42 Garuda Tambah Armada Baru ....................... 44 Dampak Demo Buruh dan Investasi ............... 46

Peran Strategis Program KB Dulu, Kini, dan Mendatang .........................................

58

Menyusuri Sejarah Perayaan Tahun Baru Imlek 60

Topik Hukum PT. Terminal Builders Menangkan Sengketa Tanah Senayan ................................. 62 LBH Pers Jakarta: Aturan Peliputan di DPR Harus Jelas ..................................................... 65 Nasabah Allianz Tak Terima Manfaat Asuransi 66 Kajagung Melantik Kajati dan Pejabat Eselon II 67 Anak Pidanakan Orang Tua, Air Susu Dibalas Air Tuba .................................

68

Topik Hankam Deklarasi Gerakan Jakarta Cinta Prestasi ..... 70

46

Topik Event

Topik Ekbis

Unilever Food Solutions Gelar Kompetisi Kuliner ............................................ 72 Be My Green Valentine .................................... 73

Topik Ragam 75 Topik Kuliner 76

52 “Si Manis� yang Kian Terpuruk ...................... 52 Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional hingga Internasional ........................................ 50

Topik Parlemen

Topik Konsultasi

78 79

Topik Wisata 80 Topik Selebriti

Masih Banyak yang Bisa Digali dari Sektor Kelautan ........................................................... 52

Topik Politik Rakyat Menuntut Perubahan ............................. 54

Oly Winner Selalu Bawa Kencur ...................................... 82 27th Anniversary Saint Mary, Berbagi untuk Sesama .............. 83

Pemerintah dan DPR Kaji Keberadaan Ormas 56 Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

5

TOPIK UTAMA

elum lepas dari ingatan masyarakat kasus korupsi yang dilakukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus Tambunan, ada informasi baru yang disampaikan Noor Rachmat, semasih menjabat Kapuspenkum Kejaksaan Agung, tentang adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan salah satu pegawai Ditjen Pajak, DW.

Pajak nyatanya tak hanya menjadi primadona bagi sumber pendapatan negara. Tapi juga menjadi sasaran empuk pegawai pajak nakal. Gayus dan DW merupakan bagian dari penikmat uang siluman pajak tersebut. foto: ANTARA

B

Memburu Uang Siluman Hasil Pajak

Noor mengungkapkan bahwa kasus DW ini sudah terjadi kisaran tahun 2002-an. Namun, Noor Rachmat tak secara spesifik menyebutkan total jumlah hasil kejahatan yang dilakukan DW, pegawai DPJ golongan III ini. “Masih dalam evaluasi. Yang jelas miliaran, tapi kami tidak bisa memperkirakan berapa,” kata Noor Rachmat yang kini telah menduduki jabatan baru sebagai Kajati Sumatera Utara.

Noor Rachmat mengemukakan pihaknya belum dapat memastikan apa modus yang digunakan DW. Sejauh ini, semua pasal yang digunakan penyidik masih sebatas sangkaan.

“Ada kemungkinan gratifikasi, suap menyuap, pemerasan, korupsi yang merugikan negara. Penyalahgunaan wewenang. Kalau dalam penelusuran ada money laundring bisa dijerat juga,” bebernya.

Noor Rachmat menjelaskan bahwa penyidikan terkait kasus yang disebutsebut sebagai ‘Gayus Kedua’ ini belum banyak perkembangan yang berarti.

Namun demikian, dia memastikan prosesnya akan dipercepat.

DW kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia naik status karena transaksi yang dimilikinya tidak sesuai profilnya sebagai pegawai DJP. Dalam kasus ini, Kejaksaan juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen,

8

Dr Fuad Bawazier.

uang rupiah, dolar, logam mulia emas, dan surat-surat berharga. Kejaksaan juga sudah menyita bukti lainnya seperti barang elektronik komputer, telepon selular, dan flashdisk. Kejaksaan juga sudah memblokir rekening-rekening DW di sejumlah bank.

Ulah nakal DW, Gayus, bahkan pejabat-pejabat DJP yang suka mengambil uang negara ini, tentunya menambah catatan hitam pegawai DJP yang suka menikmati uang siluman dari sektor pajak. Belum lagi persoalan munculnya penilaian ketidakseriusan DJP dalam mengejar perusahaanperusahaan asing yang tidak mau membayar pajak, dalam kurun waktu

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

cukup lama. Ada apa di balik semua ini?

Terhadap perusahaan asing yang suka mengemplang pajak, Dr Fuad Bawazier, saat menjadi narasumber Badan Anggaran (Banggar) DPR soal pemaksimalan penerimaan pajak di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2012, mengatakan, “PMA itu brengsek dalam membayar pajak. Tidak ada pajak yang bisa diharapkan dari mereka. Makanya, itu harus dikejar.”

Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 22 Agustus 1949, ini menekankan agar pemerintah bertindak intensif mengejar

TOPIK UTAMA penerimaan pajak dari perusahaanperusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Sebab, katanya, perusahaan asing dituding suka menghindari pajak.

“Yang harus dikejar adalah wajib pajak perusahaan asing atau PMA itu ditempatkan petugas pajak permanen di perusahaan itu bersama orang BPKP. Kita tahu di AS seluruh perusahaan besar ada petugas pajak yang standby memata-matai dan memonitor. Kenapa di PMA dan wajib pajak besar? PMA itu pembayar pajaknya brengsek, tidak ada pajak yang bisa diharapkan,” papar mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII zaman orde baru.

Karena itu, menurut mantan Dirjen Pajak era orde baru ini, tidak pantas jika pemerintah mengejar pajak dari sektor UKM untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Harusnya justru perusahaan besar yang dikejar pemerintah. Pasalnya, jelas Fuad, UKM itu tidak ada pembukuan dan pencatatan, jadi tak pantas (terlalu) diuber. Jalan tengahnya, cukup disederhanakan PPh maksimal 0,51% dari penjualan maksimal. “Masak pengusaha mikro dipajaki, mikro itu omzetnya Rp 5 miliar ke bawah penjualannya, jangan dibikin rusuh,” pungkasnya.

Pemerintah memang belum memastikan besaran pajak untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Namun Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan besar pajak untuk sektor ini di bawah 5 persen.

“Kami masih membahasnya,” ujar Hatta, Rabu, 11 Februari 2011.

Menurut Hatta, pertimbangan pajak di bawah 5 persen karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. “UKM ini harus didorong untuk tumbuh.

Jangan dimatikan,” kata Hatta.

Pernyataan ini menanggapi rencana pemerintah mendorong ekstensifikasi peningkatan pajak ke kalangan UKM. Alasannya, pengusaha tersebut sudah meraup omzet penjualan puluhan juta hingga miliaran rupiah, tapi kontribusi pembayaran pajaknya sangat sedikit.

“Buruh pabrik dengan gaji di bawah Rp 5 juta saja membayar pajak, masak

mereka tidak,” ujar Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, Rabu, 11 Februari 2011.

pajaknya. “Masih banyak pungutan liar kepada UKM. Contohnya, pungutan saat pendaftaran UKM,” katanya.

Direktur Peraturan Perpajakan Syarifuddin Alsjah menambahkan, penetapan besaran pajak UKM sedang dibahas dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini kontribusi pembayaran pajak sangat sedikit.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan pemungutan pajak di sektor pertambangan yang dirasakan masih kurang. “Demi rasa keadilan, yang UKM nanti dulu.” Bila akan memungut pajak UKM, Kemal meminta, pemerintah harus membereskan kebijakan untuk memudahkan masyarakat mendirikan usaha kecilmenengah.

Ke depan, pemerintah juga berkomitmen tidak sekadar menetapkan besaran pajak, tapi juga insentif, berupa aturan yang memudahkan pengusaha UKM membayar pajak. “Aturan yang mudah diharapkan mendorong mereka membayar pajak,” kata Syarifuddin.

Sasaran UKM yang akan dikenai pajak adalah yang berpendapatan kategori tidak kena pajak hingga Rp 4,8 miliar.

“Usulannya 2-3 persen,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan mengatakan pendapatan UKM sebesar Rp 300 jutaRp 4,8 miliar diusulkan dikenai pajak 2 persen dari pendapatan. Untuk UKM yang berpenghasilan di bawah Rp 300 juta diusulkan besaran pajaknya 0,5 persen.

Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Erwin Aksa menilai besar pajak ideal yang bisa dipungut terhadap UKM maksimal 1 persen dan final. Selain itu, kata dia, perlu ada jangka waktu bagi pengusaha UKM untuk memperbaiki bisnisnya. “Jika sudah baik bisnisnya, bisa membayar pajak dengan nilai yang lebih besar,” ujarnya.

Kalaupun akan dikenai pajak progresif, ia mengusulkan agar UKM tersebut harus berkinerja baik minimal selama tiga tahun berturut-turut. Selama ini UKM kesulitan berkembang karena akses permodalan dan tidak adanya keberadaan pasar bagi UKM yang berkesinambungan untuk perkembangan usaha.

Adapun anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Kemal Azis Stamboel, menilai pemerintah sebaiknya menata regulasi yang menghambat berkembangnya UKM ketimbang menetapkan besaran

Usulan Kemal terhadap pemungutan pajak pertambangan ini sependapat dengan pemikiran Fuad Bawazier.

Karena, menurut Fuad, banyak perusahaan pertambangan, khususnya dari perusahaan asing kurang peduli terhadap pembayaran wajib dari pajak.

Fuad menyebutkan, saat ini jumlah perusahaan asing yang menjadi wajib pajak jumlahnya mencapai 4.300. Tapi Fuad melihat keanehan pada 4.300 perusahaan asing itu dalam ketentuan pembayaran pajak yang lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak BUMN yang jumlahya hanya 200 saja.

Melihat gelagat tidak baik seperti itu, Fuad lantas mengusulkan menempatkan pegawai pajak di perusahaan asing dan besar yang digaji langsung oleh Ditjen Pajak.

Masih dalam inkonsistensi perusahaan asing dalam membayar pajak, sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan menyebutkan ada 14 perusahaan asing yang bergerak di sektor migas tidak membayar pajak.

Kerugian yang ditimbulkan mencapai angka Rp 1,6 triliun.

“Ada 14 perusahaan asing yang tidak pernah bayar pajak, bahkan ada beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak sejak lima kali menteri keuangan berganti,” ungkap Wakil Ketua KPK Haryono Umar seperti dikutip detik.com, Kamis, 14 Juli 2011.

Karenanya, ketika dilakukan pertemuan antara KPK dengan BP Migas, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Anggaran, Rabu, 13 Juli, KPK langsung membahas

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

9

TOPIK UTAMA foto: majalahtopik/Adang

mengenai belasan perusahaan asing yang tidak pernah membayar pajak.

Menurut Haryono, berdasarkan catatan dari BP Migas, kerugian negara yang ditimbulkan akibat tidak dibayarnya pajak oleh perusahaan asing itu mencapai Rp 1,6 triliun. Namun, Haryono memperkirakan angka itu jauh lebih besar karena baru BP Migas yang melakukan pendataan.

Haryono mengemukakan, berdasarkan kesimpulan sementara, diketahui belasan perusahaan itu tidak membayar pajak karena terjadi dispute atau perbedaan pendapat dengan pemerintah soal penghitungan pajak. Namun, jika terus terjadi, Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar.

Haryono khawatir telah terjadi permainan dan penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara negara terkait tidak dibayarnya pajak itu.

Haryono mengingatkan seperti kasus pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan yang mengatur pembayaran pajak dengan sejumlah perusahaan.

Pada sisi lain, Haryono mengeluhkan soal Pasal 34 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Pasal itu menghalangi KPK untuk mendapatkan data dan informasi tentang 14 perusahaan asing migas (Minyak dan Gas) yang tidak pernah membayar pajak selama puluhan tahun.

“Itulah masalahnya, aturan pasal itu membuat pengelolaan pajak menjadi tertutup dan tidak transparan,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar seperti dikutip Republika, Senin, 18 Juli 2011.

Menurut Haryono, atas dasar aturan pasal itu, Direktorat Jendral Pajak tidak mau menyerahkan informasi mengenai data-data perusahaan yang tidak pernah membayar pajak.

Selain itu, data-data mengenai pajak setiap perusahaan tidak bisa diketahui masyarakat. Padahal, untuk urusan pajak dalam arti lancar atau tidaknya setiap perusahaan membayar pajak, masyarakat memiliki hak untuk mengetahuinya karena ini menyangkut keuangan negara.

10

Direktur Jenderal Pajak, Ahmad Fuad Rahmany.

Kecuali, sergahnya, kalau yang bersangkutan dengan aset atau pendapatan perusahaan itu yang bersifat rahasia barulah tidak mengapa tidak diumumkan kepada masyarakat.

Menurut Haryono, keterbukaan informasi mengenai pajak adalah untuk kepentingan nasional bukan untuk kepentingan pemerintah semata. Ia menduga, munculnya mafia pajak yang memainkan urusan pajak perusahaan bermula dari ketidakterbukaan informasi itu.

Langkah Strategis DJP di 2012

Seiring dilantiknya Dr Ahmad Fuad Rahmany sebagai Dirjen Pajak oleh Menteri Keuangan Agus Martowardjojo, menggantikan posisi M. Tjiptardjo, di kantor Menteri Keuangan, Jakarta, Jumat, 21 Januari 2011, banyak kalangan berharap terjadi perubahan di DJP. Fuad yang sebelumnya menjabat Deputy for Budgeting and Accountancy pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara dan Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, diharapkan dapat membawa angin segar di tubuh DJP, baik dari pendapatan penerimaan pajak hingga pembenahan SDM lembaga ini.

Bagaimana hasil setelah setahun Fuad

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

memimpin DJP? Pada awal Januari 2012, DJP mengeluarkan siaran pers tentang realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011 dan langkahlangkah strategis pengamanan perpajakan tahun 2012.

“Sehubungan telah berakhirnya tahun 2011 dan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada masyarakat, maka perlu kami sampaikan hal-hal terkait dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011 (angka sementara) dan langkah-langkah strategis pengamanan perpajakan tahun 2012,” kata Dirjen Pajak, Ahmad Fuad Rahmany ketika itu kepada wartawan di kantor DJP. Pertama, disebutkan Fuad, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, menurutnya, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011 naik sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6%. Sementara realisasi rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio) tahun 2012 mencapai 12,3%, naik sebesar 1,0% dari PDB jika dibandingkan dengan tax ratio tahun sebelumnya, sebesar 11,3%.

Kedua, realisasi penerimaan Pajak

TOPIK UTAMA penghasilan (PPh) tahun 2011 adalah sebesar Rp 431,08 triliun atau mencapai 99,8% dari target sebesar Rp 431,97 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, maka realisasi penerimaan PPh tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 20,84%.

Ketiga, realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 277,73 triliun atau mencapai 93,06% dari target sebesar Rp 298,44 triliun.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, maka realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 20,45%.

Keempat, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 29,89 triliun atau mencapai 102.86% dari target sebesar 29,05 triliun.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, maka realisasi penerimaan PBB tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 4.58%.

Kelima, dilihat per jenis pajaknya, maka yang paling rendah capaian targetnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yaitu kurang Rp 21 triliun dari target Rp 298,44 triliun. Akan tetapi, dari sisi kinerja pertumbuhan, kinerja PPN dan PPnBM yang mengalami pertumbuhan sebesar 20,45% relatif cukup baik.

Keenam, Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya dilaksanakan pada semua transaksi keuangan. Tetapi, pada kenyataannya, Wajib Pajak sektor retail masih banyak yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. “Selain itu, masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah (underground economy). Oleh karena itu, ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan lebih fokus pada usaha perbaikan administrasi dan pengawasan sektor-sektor ini. Sehingga tidak ada lagi potensi PPN yang luput dari pengenaannya,” papar Fuad.

Ketujuh, lanjutnya, rencana penerimaan perpajakan tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.032.57 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 78,74% dari rencana penerimaan negara tahun 2012 sebesar

Rp 1.311,38 triliun.

Kedelapan, untuk mengamankan rencana penerimaan perpajakan tahun 2012 tersebut, maka DJP telah menyusun langkah-langkah strategis, yaitu: penyempurnaan sistem administrasi pajak Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu: 1) Mereview ulang kebijakan pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). 2) Penelitian ulang efektivitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) di mana PKP yang sudah tidak efektif lagi akan dicabut NPPKP-nya.

3) Penyempurnaan sistem Teknologi Informasi yang berkaitan dengan Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM).

Kemudian, tambah Fuad, DJP juga akan melakukan pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan. Di antaranya dilakukan pembinaan dan pemberian fasilitas perpajakan untuk sektor UMKM. Peningkatan Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan dan Penyempurnaan Sistem Piutang Secara Online. Program Sensus Pajak Nasional yang lebih terencana, terarah, dan terukur. Peningkatan kualitas SDM (AR, Pemeriksa Pajak dan Juru Sita).

Penyempurnaan sistem pengendalian internal melalui peningkatan fungsi kepatuhan internal, implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Peningkatan Efektivitas Whistle Blowing System.

Terkait belum tercapainya target penerimaan tahun 2011, Pengamat Perpajakan, Dr Muchtar Tumin, berharap DJP dapat mengejarnya di tahun 2012. Sebab, katanya, ada indikasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 akan lebih baik dari tahun 2011. “Karena itu, DJP harus pula meningkatkan kepatuhan masyarakat (WP) untuk membayar pajak.

Kemudian, aparatur pajaknya juga harus semakin baik, karena sudah remuneration, tidak ada kebocoran dari aparatur,” kata Muchtar Tumin.

Sekadar informasi, berdasarkan data yang dikirimkan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP, Harry Hartoyo, kepada Majalah TOPIK menyebutkan data wajib pajak (WP) per 31 Desember

2011, yang terdiri dari Orang Pribadi sebanyak 20.100.502, Bendahara 510.826, Badan 1.950.274, sehingga totalnya 22.561.602 WP. Jumlah WP tahun 2011 ini, menurut Harry jauh meningkat dibanding tahun 2010.

“Tahun 2010, jumlah WP Orang Pribadi sebanyak 3.001.035, Bendahara 36.049, dan Badan 169.399, totalnya 3.206.483,” papar Harry.

Sementara soal adanya usulan agar di PMA ditempatkan petugas pajak permanen bersama dengan BPKP, untuk meminimalisir terjadinya pengemplangan pajak, Muchtar Tumin berpendapat, harus dilihat dulu klasifikasi perusahaan asing tersebut. “Jadi ada beberapa tempat yang perusahaan penanaman modal yang berada di bonded area atau bonded zone. Di area itupun jadi kewenangan petugas Bea Cukai yang mengawasinya. Barang yang keluarmasuk di situ harus melalui petugas Bea Cukai. Bukan diawasi petugas pajak. Petugas pajak hanya memungut PPN saja, terutama untuk pajak impor.

Karena kalau ekspor, PPN-nya nol persen,” papar Muchtar Tumin.

Muchtar Tumin mengungkapkan, di negara mana pun tidak seperti itu.

Menurutnya, jika Pemerintah Indonesia mau menempatkan petugas pajak di PMA, maka harus ikut bench making negara mana atau hukum mana?

Di Amerika pun tidak ada menaruh orang pajak di perusahaan. Mereka malah pakai komputer, mana yang mau diperiksa, itu ada sistemnya.

Mereka paling banyak dua persen daripada wajib pajak yang diperiksa dalam setahun. Mengingat apa, ya tenaga dan aturan hukum. Tapi yang mereka periksa itu multi player effect,” pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, menekankan agar orang yang memimpin DJP tentunya orang nasionalis sejati dan profesional. “Dia berani menindak siapa saja yang salah, sehingga tidak bisa ditekan,” kata Maruar Sirait seraya berharap, sikap seperti ini dimiliki juga oleh seorang Ahmad Fuad Rahmany, sehingga target penerimaan pajak di 2012 dapat tercapai sesuai target. ] Syarif/Gaus/Mirza/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

11

TOPIK UTAMA Maruarar Sirait, Anggota Komisi XI DPR RI F-PDIP

Di Indonesia Begitu Bebasnya Mereka Beroperasi foto: dok.majalahtopik

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan yang harus dikejar wajib pajak adalah perusahaan asing. Menurutnya PMA ini pembayaran pajaknya brengsek.

Komentar Anda?

Saya rasa semua harus dibenarkan, mau yang asing, mau yang nasional, mau pribadi semuanya harus dibuat benar, jadi semua harus diperbaiki, begitu pendapat saya.

Anda setuju dengan wacana penempatan petugas pajak di perusahaan asing?

Kalau memang ada ide-ide seperti itu, tidak ada masalah. Pak Fuad kan adalah mantan Menteri Keuangan dan juga mantan Dirjen Pajak, tentu dia punya banyak pengalaman. Saya pikir seperti itu, karena pajak itu 75 persen penerimaan dari negara. Saya pernah sampaikan dalam beberapa kali pertemuan bahwa memang harus ada terobosan. Menurut saya yang juga harus dipikirkan masalah sunset policy-nya kalau bisa ada tax amnesty, karena itu juga merangkum beberapa hal seperti moral hazard, ada kepastian hukum, dan juga ada penerimaan negara yang meningkat serta ekonomi bergerak. Saya rasa itu juga perlu dipikirkan sebagai langkah strategi sesuai dengan peraturan yang kuat, sistem yang bagus dan kredibel. Negara kita butuh uang yang cukup untuk membangun khususnya dari pajak. Untuk itu negara harus kreatif, artinya DPR dan pemerintah mencari sumber-sumber temuan baru, sesuai undang undang cukai, misalnya minuman bersoda, batu bara, bumbu penyedap. Itu juga bisa dikenakan cukai sesuai dengan undang undang yang ada. Jadi sekali lagi DPR dan pemerintah harus kreatif untuk melakukan ekstensifikasi hal-hal yang

12

Banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Namun disinyalir pembayaran pajaknya terhadap negara sangat minim. Sehingga menimbulkan tundingan yang kurang sedap terhadap mereka berkaitan dengan pembayaran pajaknya. Apakah ini akibat kelemahan dari sisi regulasi atau kurangnya terobosan dari Ditjen Pajak untuk mencari pemasukan baru dari penerimaan pajak? Bagaimana DPR menyikapi persoalan ini? Untuk mengetahuinya, Gaus Kaisuku dari Majalah TOPIK mewawancarai anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Maruarar Sirait. Berikut petikannya: baru, tapi konstitusional atau sesuai dengan undang undang.

Apakah Dirjen Pajak yang ada saat ini kurang melakukan terobosan menyangkut hal-hal yang disebutkan itu?

Saya pikir, karena baru menjabat sebagai Dirjen awal tahun kemarin, jadi memang harus ditingkatkan lagi penerimaan pajak. Memang ada persoalan Gayus kemarin, banyak

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

hal yang sangkut paut. Tapi cukuplah, kalau ditingkatkan tahun ini, tentunya harus tercapai dengan kondisikondisi dan situasi begitu, saya bisa memahami dengan pencapaian sekarang ini saya kira cukup baik.

Walaupun belum ideal 100 persen.

Karena tentu moral daripada Dirjen Pajak juga situasi seperti itu tentu harus dibangkitkan kembali. Dan di tahun 2012 ini harus tercapai seratus persen.

TOPIK UTAMA Memangnya kepatuhan PMA selama ini dalam membayar pajaknya seperti apa?

Ya dengan KPS juga, dari KPP Migas yang bekerjasama dengan PMA. Dan KPK juga sudah mengatakan dari audit yang dilakukan memang ada hal-hal yang harus dibayar begitu. Apalagi yang menyangkut dengan soal-soal migas, sudah menguras kekayaan alam Indonesia. Sehingga kalau ada perusahaan asing yang menunggak pembayaran pajak, ya harus ditindak dengan tegas. Karena mereka mengambil sesuatu yang berharga dari Republik ini tapi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar.

Menurut Anda selama ini pemerintah belum maksimal menggarap pemasukan pajak dari PMA? Memang, kita juga di DPR, khususnya di Komisi XI sedang membahas soal meritokrasi. Perbankan, misalnya, bagaimana kita selalu mengkritisi Bank Sentral Singapura, Bank Sentral Malaysia, itu sangat melindungi perbankan nasional negara mereka.

Kita dibuktikan dengan sangat mempersulit perijinan, misalnya BNI buka ATM di Singapura saja susah.

Bank Mandiri buka cabang di Shanghai susahnya setengah mati. Sementara di sini mereka bisa buka di manamana, ini domain kami di Komisi IX. Jadi memang betul kata Anda tadi, semangat, itu istilahnya resiprokal.

Resiplokal itu besaran, perlakuan regulasi dan implementasi dari sebuah negara terhadap perusahaan atau badan usaha negara lain yang beroperasi di negaranya. Itu memang kalau dalam konteks perbankan saya merasa bahwa kita masih kurang maksimal melihat bukti-bukti tadi.

Sebab di Indonesia begitu bebasnya mereka beroperasi sampai ke daerahdaerah dan berbagai macam produk.

Sementara kita sangat dibatasi untuk hal-hal seperti itu. Saya setuju karena memang kita harus punya semangat nasionalisme yang tinggi dan harus dibuktikan dengan regulasi dan perlakuan yang ada. Saya kasih contoh saja Inggris, dia ada di Uni Eropa, tapi dengan krisis sekarang Inggris sangat sekali mementingkan kepentingan negaranya. Dia tidak peduli dengan Uni Eropanya, yang penting kepentingan

negaranya yang diutamakan. Jadi bagi saya, ukurannya kepentingan nasional di atas segala-galanya. Apapun partainya saya pikir pemerintah, DPR kita satu front untuk itu.

salah satu variabel. Tapi ini soal omset, kalau keuntungan soal lain.

Anda melihat dari semua ini kendalanya di mana?

Kita ini kan sumber pajaknya, 75 persen, dari APBN kita. Jauh sekali revenue BUMN, paling berapa persen, tidak ada apa-apanya dibandingkan pajak dan bea cukai. Jadi kita memang harus konsentrasi soal pajak ini. Karena negara kita butuh uang. Bagaimana mau membangun kalau ini tidak maksimal. Kita kan tahu, belum untuk bayar utang, belum buat subsidi, dan lain-lain, tinggal sisa berapa. Belum lagi belanja pegawai.

Kendalanya nomor satu tentu adalah orang yang mengelola kebijakan.

Orangnya tentu adalah orang yang nasionalis sejati, kemudian dia profesional. Dia berani sehingga tidak bisa ditekan. Sederhana saja seperti apa yang dilakukan, misalnya dalam konteks seperti saya katakan perbankan, apa sih susahnya, cek saja perlakuan Bank Sentral, misalnya Amerika, Malaysia, Singapura, itu kan tiga negara yang paling banyak perbankannya di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Bank Sentralnya terhadap perbankan Indonesia kita lakukan juga perlakuan yang sama seratus persen. Itu namanya resiprokal.

Soal areanya, produknya, perijinannya, pengawasannya, kita lebih the cold treatment saja. Apa yang mereka kasih kepada bank-bank BUMN kita yang ada di negara mereka Amerika, Singapura, dan Malaysia. Apa yang mereka lakukan, kita beri perlakuan yang sama saja. Pemerintah juga tidak minta berlebihan kok, kita hanya minta cold treatment saja. Mereka lakukan apa ke kita, kita bikin juga hal sama ke mereka. Itu namanya the cold treatment atau kesetaraan.

Dari 4.300 perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, pembayaran pajaknya lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak BUMN yang jumlahnya sekitar 200, bagaimana Anda melihatnya?

Perusahaan kan dilihatnya bukan dari sisi variabel kuantitasnya saja, tapi kualitasnya juga harus didalami.

Ataukah masalah kurang maksimalnya pajak dari PMA ini dikarenakan pemerintah kurang bernyali menghadapi mereka?

Ya kita harus main data. Kalau dari segi jumlah perusahaan, banyak perusahaan tapi volume usahanya dan keuntungannya kurang maksimal, itu

Apakah ini juga berkaitan dengan regulasi perpajakan?

Realisasi penerimaan pajak tahun 2011 belum mencapai target maksimal dari yang telah ditetapkan Rp 872,6 triliun dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Sementara Ditjen Pajak menargetkan untuk 2012 lebih tinggi lagi. Bagaimana menurut Anda?

Seperti yang saya katakan, di tahun 2011, pertama, baru pergantian Dirjen Pajak. Kedua, muncul perkara Gayus Tambunan. Sensus juga baru jalan.

Saya objektif saja ya, sebagai partai oposisi oh begitu, targetnya tinggal sedikit lagi. Dan saya bisa memahami dengan situasi begitu. Tapi tentunya di 2012, kita harus tercapai targetnya.

Karena sudah konsolidasi ke dalam, sudah sensus, dan sebagainya. Tentu kita berharap di 2012 ini, karena penting sekali penerimaan dari pajak itu. Apalagi APBNP 2012 katanya Maret atau April dengan asumsi makro terutama soal minyak yang seperti ini juga soal BBM, dugaan saya pemerintah akan meningkatkan target penerimaan dari sumber pajak. Dari sisi lain, ekonominya bagaimana? Ekspor kita kan seperti ini. Jadi ini juga satu hal yang harus kita rumuskan dengan hatihati. Karena pajak itu adalah betul-betul inti dari penerimaan negara, tapi kita masih rasional juga dengan kondisi ini.

Jadi saya setuju kalau ada terobosan, misalnya bagaimana perusahaan asing, bagaimana ada sumber penerimaan baru. Jadi kita jangan hanya terkonsentrasi dengan konvensional.

Bahasa saya itu adalah pemerintah dan DPR harus kreatif menggali sumbersumber penerimaan baru yang legal. ]

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

13

TOPIK UTAMA

Dr. Muchtar Tumin:

Sudah Berapa Wajib Pajak Nakal Dipenjarakan?

T

undingan yang dilemparkan oleh mantan Menteri Keuangan yang juga mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazier bahwa pembayaran pajak para perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia itu brengsek cukup menyentak. Dari 4.300 perusahaan asing, pembayarannya pajaknya lebih kecil dibanding Realisasi penerimaan pajak tahun 2011 belum mencapai target dari yang telah ditetapkan Rp 872,6 triliun dari target sebesar Rp 878,7 triliun.

Sementara Ditjen Pajak menargetkan untuk 2012 lebih tinggi lagi.

Bagaimana komentar Anda?

Pertama, mungkin mereka mempunyai indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 mungkin lebih baik dari tahun 2011. Dan tingkat kepatuhan masyarakat bisa mereka naikkan.

Jadi tax complaintnya (kepatuhan wajib pajak) naik menurut perkiraan Dirjen Pajak. Berdasarkan indikasi makro yang diberikan oleh semua lapisan di pemerintahan akan lebih baik. Kemudian aparatur pajaknya juga semakin baik, karena sudah remuneration, tidak ada kebocoran dari aparatur. Tapi kalau kita lihat

14

pembayaran pajak BUMN yang jumlahnya sekitar 200-an. Terobosan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menaikkan realisasi penerimaan pajak. Untuk mengetahui hal ini lebih jauh, Gaus Kaisuku dari Majalah TOPIK mewawancarai Pengamat Perpajakan Dr. Muchtar Tumin. Berikut petikannya:

sebenarnya remuneration sudah ada sejak tahun 2009, kalau saya tidak salah. Tapi tidak semudah itu meningkatkan penerimaan pajak.

Kemudian ada bagian-bagian tertentu dari kelompok usaha (KLU) itu mungkin ada yang booming di tahun 2012, hanya mereka yang tahu. Kemungkinan juga dengan kebijakan konversi BBM dengan gas bisa juga di situ ada booming penerimaan.

Bagaimana dengan realisasinya?

Banyak indikasi yang bisa mereka buat sebagai landasan untuk mengatakan kami lebih optimis penerimaan pajak tahun 2012 akan lebih besar dari 2011, realisasinya bahkan rencananya. Kan realisasi lebih rendah dari rencana 2011. Sekarang mereka membuat rencana lebih tinggi lagi dari rencana

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

yang tidak tercapai, pasti ada hitunganhitungannya. Tetapi sekali lagi, optimisme itu pun juga disebabkan karena kebutuhan negara semakin banyak. Kalau nanti penerimaan negara dari pajak tidak tercapai, sementara anggaran belanjanya sudah tinggi, dari mana mau menutupnya.

Minimum mereka menuju pada balance budget. Kalau sekarangkan sudah deficit spending. Jadi dari berbagai pengeluaran yang dihemat seperti BBM yang dikonversi itu katanya ratusan triliun bisa dihemat. Kita tidak tahu persis apa yang mereka jadikan faktorfaktor pendukung sehingga mereka berani mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2012 seperti yang direncanakan lebih besar dari 2011.

Mantan Menteri Keuangan yang juga mantan Dirjen Pajak Fuad

TOPIK UTAMA Bawazier mengatakan, yang harus dikejar sebagai wajib pajak adalah perusahaan asing. Karena menurutnya perusahaan asing atau PMA ini pembayaran pajaknya brengsek.

Benarkah demikian?

Mungkin dari pengalaman beliau dulu (Fuad Bawazier-red) begitu.

Tapi menuding perusahaan asing sebagai wajib pajak brengsek itu juga keliru. Bisa nggak dibuktikan mereka brengsek, sedangkan kita membuka selebar-lebarnya pintu untuk investasi.

Apakah itu bukan pernyataan politik untuk mengganggu investasi datang kemari. Karena orang tidak suka dengan pernyataan seorang politikus yang mantan Menteri Keuangan. Berbicara itu kalau menurut saya harus hatihatilah, jangan menuding. Katakanlah ada wajib pajak-wajib pajak besar yang belum bagus pembayaran pajaknya, tapi jangan mengatakan PMA. Bagaimana dengan yang dalam negeri, bagaimana dengan orang-orang yang secara pribadi kaya, baik dari hasil yang benar maupun dari hasil yang tidak benar, sudah bayar pajak secara benar belum.

Fuad Bawazier sendiri sudah bayar pajak dengan benar belum, kira-kira begitu pertanyaannya. Kalau Anda sudah benar membayar pajak, itu kita bisa jadikan contoh, buktikan Anda sudah membayar pajak dengan benar.

Karena banyak yang tidak benar, maka pada tahun 2008 ada sunset policy atau pemutihan. Utang-utang pajak penghasilan boleh diputihkan dengan pembayaran kecil. Sebetulnya itu sudah pengampunan terselubung. Dan itu peraturannya hanya berlaku satu tahun selebihnya habis. Pernahkah Ditjen Pajak menyelidiki sunset policy masingmasing itu, tidak pernah. Karena waktu Darmin Nasution menjadi Dirjen Pajak tak kalah sunset policy itu dikeluarkan sudah dijamin, orang yang melakukan sunset policy tidak akan diperiksa.

Kalau mau diperiksa harus ijin dirjen, tidak bisa sembarang petugas fungsional memeriksa.

Bagaimana dengan usulan agar di PMA itu ditempatkan petugas pajak permanen bersama dengan BPKP? Jadi ada beberapa tempat yang perusahaan penanaman modal yang

berada di bonded area atau bonded zone itu ada petugas Bea Cukai yang nunggui. Barang masuk di situ harus melalui petugas Bea Cukai, mau keluar juga harus melalui Bea Cukai. Tapi petugas pajak tidak, karena bukan begitu tugas petugas pajak yang ditempatkan di suatu tempat. Karena yang berkaitan dengan itu adalah Bea Cukai. Yang dipungut tugas Direktorat Jenderal Pajak hanyalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Orang Bea Cukai wajib memungut baik untuk impor maupun ekspor, kalau ada harus kena PPN. Terutama untuk impor. Karena kalau ekspor, PPN-nya nol persen.

Sudah built in di Bea Cukai, buat apa ada orang pajak di situ. Pajak itu kan pos audit, walaupun ada juga karena audit atau yang disebut sekarang AR atau accounting representatif. Dia hanya membina, “Eh kamu ada yang nggak benar, betulkan? Ada yang tidak kamu laporkan, betulkan? Jadi masih persuasif edukatif di AR itu.�

Kalau nanti ditemukan hal yang tidak beres dihimbau pakai surat, “Eh kamu ada data begini kok SPT mu lain, laporanmu tidak cocok dengan data ini, betulkan?� Nanti berargumentasi dia, kalau betul diperbaiki, kalau tidak betul dia akan bantah.

Tapi bukankah dengan adanya petugas pajak di PMA itu memudahkan pemeriksaan?

Berapa banyak perusahaan asing, berapa banyak petugas yang mau ditaruh di sana. Padahal jumlah petugas pemeriksa fungsional kita yang profesional itu jauh lebih sedikit dari volume kerja. Itu makanya yang diprioritaskan adalah apa yang perintahkan undang undang dulu.

Misalnya mengajukan restitusi (ganti kerugian,red), kelebihan pembayaran pajak. Undang undang bilang, kalau orang mengajukan restitusi wajib diperiksa. Itu prioritas, karena ada jangka waktunya. Apabila tidak dikerjakan selama 12 bulan dianggap laporannya benar dan harus uangnya dikembalikan.

Jadi di sini persoalannya terkendala dengan petugas pajak yang profesional dong?

Jumlahnya kurang. Selain jumlahnya kurang, quality-nya juga masih kurang tapi masih bisa ditingkatkan.

Itu makanya dulu BPKP disertakan, itu sebabnya dulu akuntan publik disertakan untuk memeriksa wajib pajak PPN yang disebut pengusaha kena pajak PPN. Tapi kemudian tidak lagi, karena di situ ada rahasia negara, ada rahasia wajib pajak. Apakah ada jaminan walaupun sudah disumpah tidak membocorin, tapi kalau pegawai pajak insya Allah bisa karena mereka terikat dengan pekerjaan.

Berarti ke depan jika jumlah petugas pajak fungsional yang profesional sudah meningkat, bisa dong menaruh orang pajak di PMA? Di negara mana pun tidak seperti itu. Kita mau menempatkan petugas pajak di PMA itu ikut bench making negara mana, hukum mana? Oke boleh kita revolusioner tapi pikir-pikir.

Di Amerika pun tidak ada menaruh orang pajak di perusahaan. Mereka malah pakai komputer, mana yang mau diperiksa, itu ada sistemnya.

Mereka paling banyak memeriksa dua persen wajib pajak dalam setahun.

Mengingat apa, ya tenaga dan aturan hukum. Tapi yang mereka periksa itu multi player effect. Tidak ada salahnya dipenjarakan 50 ribu wajib pajak asal dapat menjaga tax complaintnya menjadi 200 atau 230 juta penduduk Amerika. Di kita sudah berapa wajib pajak nakal yang dipenjarakan dari penduduk 250 juta? Padahal banyak sekali seperti yang dikatakan Pak Fuad itu, tapi kenapa tidak dipenjarakan kalau brengsek. Dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 38 ancman hukumannya empat tahun, Pasal 39 enam tahun.

Selama ini Anda melihat kepatuhan perusahaan Asing dalam membayar pajak seperti apa?

Saya lebih senang mengatakan, kalau kita mau mengatakan seperti dikatakan Pak Fuad, buktinya mana, jangan asbun (asal bunyi-red). Semestinya beliau itu kan seorang ilmuan, Doktor, mantan menteri, politikus, jangan sembarangan. Keluarkan buktinya baru ngomong. ]

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

15

TOPIK UTAMA

33 Perusahaan Migas Penunggak Pajak

I

ndonesia Corruption Watch (ICW), belum lama ini, merilis ada 33 perusahaan migas yang memiliki tunggakan pajak. Dari 33 perusahaan itu terdapat perusahaan asing dan lokal. Dari data yang diolah ICW dari hasil audit BPK dan BPKP per 24 Mei 2011, tercatat total tunggakan pajak dari 33 perusahaan itu mencapai US$583.006.425,11. Tunggakan itu merupakan akumulasi tunggakan hingga 2010.

Peneliti ICW Firdaus Ilyas menjelaskan, data tersebut telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terkait hal tersebut, ICW meminta menteri keuangan untuk melakukan review terhadap laporan BPK dan BPKP tersebut dengan mengeluarkan surat kurang bayar.

“Apabila ada dugaan pidana pajak, Dirjen Pajak wajib membawa ke ranah hukum,” desak Firdaus.

Sementara KPK yang saat ini telah

16

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchock Sky Khadafi dan Direktur Eksekutif Indonesia Resourcess Studies (IRRES), Marwan Batubara, menduga adanya kongkalikong perusahaan asing dengan petugas pajak agar bebas pajak. mulai melakukan identifikasi diminta untuk melakukan pengawasan.

“KPK melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif,” ujarnya.

Tunggakan terbesar, adalah perusahaan CS Ltd, belum melunasi tunggakan sebesar US$.94.239.890.

Sementara peringkat kedua, perusahaan CP belum melunasi pajak sebesar US$.84.774.278. Perusahaan besar seperti PEP berdasarkan data ICW juga belum melunasi tunggakan sebesar US$.16.921.337.

Sementara itu, berdasarkan catatan data 2008, penerimaan migas tercatat Rp.304,4 triliun. Sedangkan

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

pertambangan umum hanya Rp.42,7 triliun. Lalu 2007, penerimaan migas mencapai Rp.186,6 triliun.

Namun pertambangan umum hanya Rp.37,3 triliun. Kemudian 2006, penerimaan migas Rp.191,7 triliun.

Tapi pertambangan umum cuma Rp.29,8 triliun. Demikian pula 2005, penerimaan migas sekitar Rp.137,7 triliun. Tapi, pertambangan umum cuma Rp.17,7 triliun; dan 2004, penerimaan migas Rp.108,2 triliun. Sementara pertambangan umum Rp.9,0 triliun.

Data tersebut menyimpulkan betapa kontribusi hasil pertambangan umum terhadap APBN relatif sangat kecil dibanding migas yang cenderung naik.

TOPIK UTAMA Prosentase penerimaan migas yaitu 29,1% (2004), 31,4% (2005), 33,7% (2006), 31,8% (2007), dan 36,3% (2008). Padahal produksinya anjlok di tahun-tahun sebelumnya.

Meski anjlok, harga migas di pasar internasional relatif sangat tinggi.

Berbeda dengan pertambangan umum yang produksi, ekspor, dan harganya relatif sangat tinggi tetapi prosentase penerimaannya relatif rendah. “PMA itu brengsek dalam membayar pajak, tidak ada pajak yang bisa diharapkan dari mereka. Makanya, itu harus dikejar.

Kalau di AS seluruh perusahaan besar ada petugas pajak yang standby memata-matai dan memonitor,” kata mantan Dirjen Pajak zaman orde baru, Fuad Bawazier seraya meminta kepada pemerintah untuk menempatkan pegawai pajak di perusahaan asing tersebut.

Hal senada dikatakan Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchock Sky Khadafi.

Menurutnya, masalah pajak perusahaan asing ini memang tidak transparan, terkadang malah menteri keuangannya juga tidak tahu mana yang nunggak, mana yang tidak bayar.

Melihat persoalan tersebut, Uchock meminta kepada DPR untuk melakukan evaluasi kepada Dirjen Pajak, karena dialah yang dianggap tak mampu dalam memungut pajak. Kemudian, meminta kepada KPK agar melakukan

penyelidikan dalam kasus pengemplang pajak ini.

mendongkrak pendapatan negara,” tegasnya.

Selain itu, evaluasi terhadap kinerja Dirjen Pajak juga patut diperhatikan.

Karena, saat ini Dirjen Pajak kelihatan “tidak memiliki mutu” alias tidak mempunyai kapasitas untuk mengelola penerimaan negara, dan akibatnya negara terus mengalami kerugian.

Karenanya, Uchock mengatakan, berdasarkan fakta yang ada memang mengindikasikan adanya permainan (kongkalikong) di antara petugas pajak.

Marwan mengharapkan adanya revisi Undang-Undang Pajak karena tidak relevan dengan kenyataan dilapangan.

Dan yang terpenting, terkait dalam kasus pengemplangan pajak ini diperlukan orang-orang di Ditjen Pajak yang bersih dan transparan atas penerimaan pajak tersebut. “Harus ada orang yang bersih dan transparan, kalau tidak semua akan sia-sia saja,” ujarnya.

Pajak terhadap perusahaan asing pengemplang pajak. Kalau tidak tentu pendapatan negara dari pajak tidak sekecil itu. “Memang, ada indikasi kearah sana, kalau tidak kenyataannya tentu tidak seperti ini,” tegas Uchock seperti dikutip Neraca.

Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Resourcess Studies (IRRES), Marwan Batubara, juga mengakui adanya kongkalikong perusahaan asing dengan petugas pajak agar bebas pajak.

“Mereka (perusahaan asing) memang terkesan berusaha bebas pajak,” imbuh Marwan.

Menurut mantan anggota DPD RI ini, kondisi ini terjadi karena penggunaan sistem menilai sendiri diberlakukan begitu saja untuk para wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

“Itu yang harus diperbaiki untuk

Daftar 33 perusahaan migas penunggak pajak (dalam US$): 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

VI sebesar 42.987.219,52; BPWJ sebesar 35.123.733,81; TEPI sebesar 4.245.086,78; SE sebesar 17.095.546,69; PCJL sebesar 62.949.877,41; CPSJ sebesar 3.453.010,15; CML sebesar 16.719.840,81; JOBP sebesar 11.545.761,44; CPI sebesar 185.699,97; EMOII sebesar 41.763.629,24; MEII sebesar 59.998.214,90; PONS sebesar 9.278.268,00; CNSES sebesar 94.239.890,33; BOB sebesar 1.523.771,15; CPI Area Rokan sebesar 4.145.934,86; KP sebesar 165.334,00; CP sebesar 84.774.278,29;

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

JOB AH sebesar 480.648,55; JOB GS sebesar 628.162,52; JOB PCI sebesar 7.679.169,76; JOB T sebesar 233.415,42; JOA KODECO sebesar 6.229.944,20; CI sebesar 8.703.063,00; KP sebesar 290.000,00; PCI sebesar 2.961.083,16; JOB MEP sebesar 1.863.245,10; PT PEP sebesar 16.921.337,65; BOB PT BSP PH sebesar 1.206.742,85; PO sebesar 38.368.654,44; PHE OK sebesar 2.105.162,51; BP BL sebesar 4.619.871,12; BP ML sebesar 19.376,00; BP WL sebesar 501.451,48.

Sementara itu, Ekonom EC-Think, Telisa Felianty, mengungkapkan kenapa hingga saat ini penerimaan pajak negara dari perusahaan asing masih sangat rendah, karena ada banyak kemungkinan yang menyebabkannya.

Pertama, UU Pajak dan kemungkinan adanya perlakuan khusus yang didapat perusahaan asing. “Saya menduga ada perlakuan berbeda antara perusahaan asing dan domestik. Faktor beda aturan inilah yang boleh jadi mempersulit Direktorat Jenderal Pajak menarik pajak dari mereka, lalu apakah perusahaan asing ini mempunyai perlakuan khusus seperti dapat tax holiday,” kata Telisa.

Sehingga, lanjutnya, anak perusahaan dan induk perusahaannya dalam transaksi tidak dikenai pajak. Karena mereka dapat keuntungan tax. Jadi kelihatannya memang banyak aturan yang “bolong” di sini selain adanya sikap segan Dirjen Pajak untuk menagih pajak mereka karena takut mereka lari untuk investasi di tempat lain. “Mereka juga pandai meminimalisasi pajak,” ujarnya.

Bahkan menurut Telisa, perusahaan asing memiliki lawyer dan ahli perpajakan yang hebat. Akibatnya, bukan tidak mungkin mereka memiliki model akuntansi yang berbeda dengan yang dipakai di Indonesia. Perhitungan pajaknya pun berbeda. Makanya orang Dirjen Pajak kalah argumen dengan ahli-ahli mereka. “Perusahaan asing itu, cerdas dalam mengatur pengeluaran pajak seminim mungkin. Mereka lebih bisa memainkan lika-liku perpajakan di Indonesia. Mereka juga bisa melihat aturan perpajakan yang ‘bolong’ dan bisa ditembus untuk meminimalisasi pajak mereka,” beber Telisa. ] Hakim. Sumber: Viva/Neraca

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

17

TOPIK EKSKLUSIF

H Bambang Gunawan, SH, MSi:

Kota Bogor, Kota Jasa untuk Masyarakat Madani

18

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

TOPIK EKSKLUSIF

K

ota Bogor yang dijuluki Kota Hujan, kini terus berbenah. Sesuai visinya, Walikota Bogor, Drs H Diani Budiarto MSi, ingin menjadikan Kota Bogor sebagai: “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah.” Dan visi tersebut sangat besar peluangnya untuk dicapai. Betapa tidak, secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106’ 48’ BT dan 6’ 26’ LS, dan berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata.

Lalu, upaya-upaya apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mewujudkan visi tersebut? Dalam sebuah kesempatan, Syarifudin, Sulistiyanto (Kepala Perwakilan Majalah TOPIK Jawa Barat), dan fotographer Satria Satiadi mewawancarai Sekretaris Daerah Provinsi Kota Bogor, H Bambang Gunawan S, SH, MSi. Pria kelahiran Ciamis, 13 Juni 1955 ini secara lugas menjelaskan program-program pembangunan di daerah yang memiliki luas wilayah 11.850 Ha yang terdiri dari enam kecamatan dan 68 kelurahan ini. Berikut petikan wawancaranya:

Kebijakan apa sajakah yang telah dikeluarkan Sekda bersama Walikota dalam memberdayakan jajaran SKPD di Pemkot Bogor?

Kota Bogor sebenarnya kota yang kecil, terdiri dari enam kecamatan dan 68 kelurahan. Jadi, SKPD Pemkot Bogor sudah secara maksimal menyusun rencana kerja dan struktur organisasinya. Sehingga dapat menangani berbagai permasalahan, khususnya yang ada di Kota Bogor.

Demikian pula yang berkaitan dengan interdep (antar departemen) berjalan dengan baik. Misalnya dalam penanganan longsor dan bencana alam lainnya, kewenangannya kan ada di masing-masing departemen.

Misalnya ada Bina Marga atau Dinas Pengawasan Bangunan (dulu Cipta Karya). Contoh konkritnya seperti itulah. Jadi kami sudah menyesuaikan SKPD-SKPD dan lembaga-lembaga yang ada di Kota Bogor sesuai dengan kebutuhan, khususnya di Kota Bogor itu sendiri.

Apakah sejauh ini dukungan SDM sudah memadai dibanding tugas kerja yang ada di lingkup Pemkot Bogor?

Memang kalau dukungan dari SDM, kami merasa masih kurang. Terutama untuk bidang teknis, kami masih membutuhkan lulusan sarjana teknis.

Karena itu, jika Pemerintah Pusat membuka penerimaan pegawai, kami sudah memberi rujukkan agar penerimaan PNS untuk Kota Bogor dari sarjana arsitek, akuntan, dan teknik sipil. Seperti diketahui, di Kota Bogor terdapat dua sungai yang kadang-kadang masih terjadi

longsor, sehingga kami memerlukan pegawai dari sarjana-sarjana teknik sipil. Demikian pula untuk masalah keuangan dan anggaran, kita memerlukan sarjana akuntan yang bisa menangani masalah keuangan.

Sehingga sistem keuangan kita dapat berjalan sesuai dengan yang diprogramkan. Karena itu, pada tahun 2012/2013, kekurangan pegawai itu akan diisi oleh jurusan atau bidang yang menangani masalah-masalah tersebut.

Program apakah yang dikeluarkan Pemkot Bogor dalam pemberdayaan sumber daya alam di Bogor?

Sebenarnya SDA Kota Bogor itu tidak sama dengan daerah lain. Bogor kan daerah perkotaan, tidak ada SDA dari sektor perkebunan. Kota Bogor titik beratnya dari bidang jasa.

Selain itu, di Kota Bogor juga terdapat beberapa peninggalan sejarah yang bisa dimanfaatkan sebagai ciri khas Kota Bogor, salah satunya Istana Bogor. Kami juga sedang menata pembangunan infrastruktur Kota Bogor, misalnya Jalan Pajajaran, alhamdulillah sekarang sudah bisa ditata. Kami berharap Jalan Pajajaran ini bisa dijadikan prototipe Kota Bogor.

Penduduk Kota Bogor begitu heterogen. Bagaimana Pemkot Bogor mengeluarkan kebijakan bagi warga musiman dan yang ingin menjadi warga tetap Kota Bogor?

Jumlah penduduk Kota Bogor saat ini lebih dari 950 ribu jiwa. Sebentar lagi, jika penduduknya berjumlah satu juta, maka Kota Bogor akan menjadi Kota

Besar. Untuk masalah arus warga di Kota Bogor, pada pagi hari sudah dipenuhi warga yang ingin melakukan berbagai aktivitas. Misalnya warga Bogor yang ingin berangkat ke Jakarta saja sekitar 400 ribu orang. Mereka menggunakan alat transportasi darat, entah kendaraan pribadi, bus, maupun kereta api. Makanya kondisi jalan di Kota Bogor macet pada pagi hari.

Kemudian, pada siang hari banyak pendatang yang datang ke Kota Bogor.

Ada yang berdagang atau melakukan berbagai aktivitas lainnya. Jadi, sebenarnya situasi di Kota Bogor itu berimbang antara warga Bogor yang melakukan aktivitas di Jakarta dengan kehadiran warga luar yang melakukan aktivitas di Bogor.

Selain itu, di Kota Bogor juga banyak berdiri tempat-tempat pendidikan. Di sini ada 11 perguruan tinggi, sekolah dasar, SLTP, SLTA/SMK bertaraf internasional, sehingga banyak peminat (warga pendatang) yang belajar di Kota Bogor. Dan saya kira antara penduduk lama dengan yang baru sudah saling memahami bahwa bagi warga yang sudah menetap di Kota Bogor, diwajibkan mempunyai KTP Bogor.

Pembangunan di suatu daerah membutuhkan kondisi yang kondusif, bagaimana interaksi Pemkot Bogor dengan kalangan legislatif, LSM, dan Ormas-ormas yang ada di Kota Bogor?

Syukur alhamdulillah, jika ada ormas yang ingin hearing atau dialog dengan Pemkot, ya kita lakukan. Dari dialog itu sekiranya ada permintaan bantuanbantuan dari Pemkot, kita pelajari dulu, mana yang harus segera ditanggulangi

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

19

TOPIK EKSKLUSIF

dan mana yang akan ditindaklanjuti di kemudian hari.

Sementara koordinasi antara Pemkot dengan anggota dewan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Misalnya, kalau ada anggaran-anggaran yang diajukan, dewan dan semua masyarakat memahami, oke kita akomodir jumlah angkanya sekian. Jika memang angkanya belum mencukupi, ya kita lihat wayahnya (waktunya) dulu lah.

Mungkin untuk kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi tahun ini bisa dicarry over di tahun depan. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita.

Tapi, yang penting ada kekompakkanlah antara eksekutif dengan legislatif serta LSM dan ormas-ormas di sini.

Adakah program menasional atau bahkan internasional dari Pemkot Bogor dalam upaya memperkenalkan potensi yang ada di daerah ini ke publik?

Visi Kota Bogor kan "Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah."

Sementara Misi Kota Bogor, pertama, mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Kedua, mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

20

dan berwawasan lingkungan. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan. Dan keempat, mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Saya juga berharap adanya sikap saling toleransi antar umat beragama dan budaya yang ada di Kota Bogor. Misalnya baru-baru ini ketika dilangsungkan perayaan Imlek, di Bogor digelar arak-arakan Barongsai. Begitu pula ketika dirayakan hari-hari besar keagamaan umat Islam dan Nasrani, warga di sini saling menghargai dan toleransi. Jadi, insya Allah, meskipun penduduknya heterogen, mereka bisa saling menyatu.

Bagaimana pula dengan programprogram pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf perekonomian mereka, misalnya peningkatan UMKM, pelatihanpelatihan kerja (BLK), dll?

Bagi masyarakat yang ingin berwiraswasta, kami memberikan bantuan permodalan, baik bantuan dari Pemkot Bogor maupun Pemprov Jawa Barat. Masyarakat juga sudah merasakan manfaatnya, terutama dari kalangan ibu-ibu yang melakukan kegiatan wirausaha home industry.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Dengan kegiatan wirausaha tersebut, mereka bisa hidup tenang, bisa membiayai sekolah anaknya. Selain itu, program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, di Kota Bogor juga berjalan dengan baik. Bahkan dulu program PNPM Mandiri sempat diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bogor Selatan.

Bagaimana dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan di daerah-daerah, apakah di Kota Bogor juga berjalan dengan baik?

Alhamdulillah, program KUR berjalan dengan baik. Program KUR di Kota Bogor ditangani antar dinas, seperti oleh BPMKP, Dinas Perdagangan, dan dinas terkait lainnya. Termasuk juga program kesehatan. Bagi rakyat miskin, kami sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Alhamdulillah, bagi warga tidak mampu yang menjalani rawat inap atau mengalami gangguan kesehatan lainnya, biayanya dibantu oleh Pemkot Bogor.

Bagaimana pengaturan RTRW antara wilayah pemukiman, ruang hijau, perkantoran, dan industri?

Program pengaturan RTRW (secara detail) baru disahkan kemarin. Terkait

TOPIK EKSKLUSIF pengaturan kawasan pemukiman, memang tidak seperti di daerah lain.

Misalnya di daerah lain untuk kawasan pemukiman bisa 10 hektar sampai 20 hektar, di Bogor paling hanya ribuan.

Ada yang 6.000 meter, dan paling luas satu hektar. Jadi kita sudah ada pembatasan-pembatasan untuk pembangunan perumahan. Bahkan kami sedang mengundang pihak investor yang ingin membangun rumah susun (rusun), dan program rusun ini sudah berjalan di Bogor. Alhamdulillah di daerah Menteng sudah dibangun rumah susun.

Memang, masyarakat Kota Bogor belum begitu mengenal rumah-rumah susun ini. Kebijakan kami, dalam hal ini Pak Walikota Bogor, untuk perumahanperumahan itu tidak banyak diberikan izin lokasi pembangunannya, paling luas sekitar 1,2 hektar. Sebab, agak sulit membangun komplek perumahan di sini jika sampai 3 hektaran.

Apa indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bogor sudah mengalami peningkatan?

Penduduk Kota Bogor itu kan plural,

bahkan orang Jakarta pun banyak yang pindah ke Kota Bogor. Mungkin karena situasi di Jakarta sudah padat, akhirnya ada di antara mereka yang membeli rumah di kawasan-kawasan perumahan yang ada di Bogor. Apalagi akses-akses dari Jakarta menuju Bogor sudah memadai, seperti lewat jalan tol dan sebagainya. Sarana transportasinya juga banyak dan mudah didapat. Bisa dikatakan sarana transportasi umum dari Jakarta menuju Bogor memberikan pelayanan selama 24 jam. Makanya kami berfikir kondisi Terminal Baranangsiang kurang memadai, dan kita berupaya untuk memindahkan terminal itu ke tempat yang lebih layak. Kami sudah melihat tiga lokasi yang memungkinkan untuk memindahkan Terminal Baranangsiang. Dalam pembangunan terminal ini nantinya kami akan menjalin kerjasama dengan investor, karena adanya keterbatasan anggaran dari Pemkot Bogor.

Bicara tentang investor, kebijakan seperti apa yang diberlakukan Pemkot Bogor dalam hal memudahkan para investor menanamkan investasinya di Kota Bogor?

Kami sudah banyak memberikan fasilitas kepada para investor.

Misalnya dalam penataan lokasi dan sebagainya. Sebut saja misalnya kemarin ada pembukaan pasar modern, pembangunan rumah susun, dan sebagainya. Oh ya, saat ini Pemkot Bogor memang sedang membatasi keberadaan pasarpasar modern, seperti mall, karena kita sedang menghidupkan pasarpasar tradisional. Artinya, jika ada orang yang ingin membangun mall, swalayan, atau hypermarket, harus dilihat dulu, memungkinkan apa tidak untuk dibangun. Karena kami takut di area tersebut berdekatan dengan pasar tradisional atau warung-warung kecil. Kami harus mempertimbangkan juga, apakah pembangunan pasar modern itu akan menghidupkan atau malah mematikan usaha rakyat. Kalau mematikan usaha rakyat, otomatis kami tidak memberikan izin.

Selain ada objek-objek bersejarah, bagaimana dengan wisata kuliner di Kota Bogor?

Selain ada asinan, toge goreng, dan Roti Unyil yang sudah terkenal, ada juga hidangan Tahu Gebro. Olahan di Tahu Gebro itu ada toge, kupat, dan tahu. Makanan ini juga banyak diminati warga Bogor dan pengunjung dari luar Bogor.

Tadi Anda sudah menyebutkan secara gamblang indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bogor. Lalu, bagaimana dengan pertumbuhan PAD dan APBD Kota Bogor sendiri?

Untuk PAD kita di tahun 2012 sudah Rp.1,2 triliun. Sementara untuk PAD yang murni Kota Bogor, baru sekitar Rp.216 miliar, yang berasal dari sumber pendapatan. Dan kita hanya memungut enam jenis pajak, di antaranya pajak restoran, reklame, hotel, penerangan jalan, hiburan, dan pajak parkir. Di antara enam pajak itu, yang paling besar sumbernya dari pajak restoran. Sumbersumber PAD lainnya ada bantuan dari Pemerintah Pusat untuk gaji karyawan dan sebagainya sekitar Rp.400 sekian miliar, dan untuk operasional pembangunan sekitar Rp.500 miliar, sehingga jumlah PAD Kota Bogor di tahun 2012 yaitu Rp.1,2 triliun.]

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

21

TOPIK EKSKLUSIF

S

angatlah manusiawi jika setiap insan di dunia ini mengharapkan adanya perubahan dalam hidupnya.

Baik perubahan materil maupun immateril. Begitu pula dengan yang diharapkan H. Bambang Gunawan S, SH, MSi. Kendati demikian, prinsip hidup yang ditanamkan pada diri Bambang Gunawan tidaklah terlalu muluk-muluk. “Saya ingin menjadi manusia yang sesuai dengan hakikat saya sebagai manusia. Itu saja. Bukan ingin mendapatkan kejayaan atau kekayaan,” kata pria kelahiran Ciamis, 13 Juni 1955.

Mengawali kariernya sebagai PNS (Pengawai Negeri Sipil), Bambang Gunawan ditugaskan sebagai pegawai di Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 1981. Selama 14 tahun Bambang Gunawan mengabdikan dirinya di instansi tersebut. Pada 1996, ia dipindahtugaskan ke Biro Perlengkapan di Sekretariat Provinsi

Jawa Barat, yang berkantor di Gedung Sate, Bandung. Jabatan itu ia emban selama empat tahun. “Jadi, saya bertugas di Provinsi Jawa Barat selama 18 tahun,” ujarnya.

Setelah itu, Bambang Gunawan dipindahtugaskan ke Bogor. Di Bogor, ia pernah mengemban berbagai jabatan, mulai dari Asisten Pembangunan Desa, Dispenda, Asisten Umum, Disdik, Plh Walikota, Plh Sekda, hingga kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor.

Bagi Bambang Gunawan, pemberian tugas yang diberikan kepadanya pada hakikatnya semata-mata dari Allah SWT. Sementara syariat pengemban tugas itu dipercayakan pimpinan kepada Bambang Gunawan karena dirinya dinilai mampu mengemban tugas yang diberikan tersebut.

“Jabatan itu sifatnya hanya sementara.

Ada masanya kita jabat, dan ada

masanya pula tidak kita jabat. Yang penting, saya harus mengemban amanah yang diberikan dari pimpinan itu dengan sebaik-baiknya,” ungkap Bambang Gunawan yang pada awal Februari 2012 resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Organisasi (DPO) Kosgoro 1957 Kota Bogor masa bakti 2011-2016.

Disinggung soal harapannya terhadap Kota Bogor ke depan, Bambang Gunawan mengatakan, “Bogor ini kan sebuah kota, tapi pembangunannya itu jangan hanya terfokus di kotanya saja. Pembangunannya harus sampai menyentuh pelosok-pelosok kelurahan. Jadi, saya ingin ke depan jalan-jalan di setiap kelurahan itu sudah diaspal hotmix. Jalan-jalan di gang-gang pun harus sudah dipenetrasi.”

Untuk mewujudkan itu, kata Bambang Gunawan, di 2011, sudah dianggarkan dana Rp 14 miliar untuk program PJU (Penerangan Jalan Umum). “Dan untuk 2012 anggaran PJU ditambahkan, yang mudah-mudahan disetujui oleh anggota dewan. Anggaran penerangan jalan umum itu nantinya bisa dirasakan masyarakat yang ada di polosokpelosok kelurahan Kota Bogor,” jelas Bambang Gunawan.

Menurutnya, jika semuanya bisa direalisasikan, nantinya Kota Bogor, mulai dari kota sampai pelosok-pelosok kelurahan menjadi terang benderang.

“Jadi keinginan saya itu tidak mulukmuluk, hanya yang nyata-nyata saja untuk masyarakat Kota Bogor,” Bambang Gunawan yang setiap Selasa malam secara rutin menyelenggarakan Shalat Tahajud dan Shubuh bersama pegawai Pemkot Bogor untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. ] Syarif/Sulistiyanto

Rekam Jejak H Bambang Gunawan, SH, MSi

Ingin Jadi Manusia Sesuai Hakikat Sebagai Manusia 22

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

TOPIK EKSKLUSIF

H Bambang Gunawan, SH, MSi BIODATA: Nama : H. Bambang Gunawan, SH, MSi Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 13 Juni 1955 Agama : Islam Jenis kepegawaian : PNS Pangkat terakhir : Pembina Utama Madya-IV/d Instansi tempat bekerja : Pemerintah Kota Bogor Nama isteri : Ny. Erna Sumarni Nama Anak : 1. Gianti Gunawan

2. Ghilang Gumilar Gunawan RIWAYAT KEPANGKATAN: 1. Penata Muda-III/a (Tmt, 1 Maret 1982) 2. Penata Muda Tk.I-III/b (Tmt, 1 April 1986) 3. Penata-III/c (Tmt, 1 April 1990) 4. Penata Tk.I-III/d (Tmt, 1 April 1994) 5. Pembina-IV/a (Tmt, 1 Oktober 1999) 6. Pembina Tk.I-IV/b (Tmt, 1 April 2001) 7. Pembina Utama Muda-IV/c ( Tmt, 1 April 2005) 8. Pembina Utama Madya-IV/d RIWAYAT JABATAN: 1. Pemeriksa Pemb. Perl. (Tmt Jabatan, 9 Oktober 1984) 2. Pemeriksa Agraria (Tmt Jabatan, 17 Juni 1989) 3. Pemeriksa Pem. Umum (Tmt Jabatan, 3 Maret 1993) 4. Kabag Analisa ( Tmt Jabatan, 16 Februari 1996) 5. Kep. Kantor Pemb. Masyarakat (Tmt Jabatan, 30 November 1999) 6. Ass. Adm. Pembangunan (Tmt Jabatan, 26 Februari 2000) 7. Ka. Dispenda Kota Bogor (Tmt Jabatan, 28 Februari 2001) 8. Ka. Dispenda Kota Bogor (Tmt Jabatan, 20 November 2002) 9. Ka. Dispenda Kota Bogor (Tmt Jabatan, 18 Februari 2005) 10. Ass. Umum Setdakot Bogor (Tmt Jabatan, 11 Februari 2006) 11. Kadis Pendidikan Kota Bogor (Tmt Jabatan, 5 April 2007) 12. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan (Tmt Jabatan, 16 Januari 2009) 13. Sekretaris Daerah Kota Bogor (11 Februari 2009-sekarang) RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM: 1. SDN Sindangrasa Ciamis 2. SMPN II Ciamis 3. SMAN Bandung 4. Strata 1 FH UNPAR Bandung 5. Pasca Sarjana Ilmu Sosial UNPAD Bandung PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN: 1. Sepada di Bandung, angkatan 1991 2. Sepala di Bandung, angkatan 1993 3. SPAMA di Bandung, angkatan 1996 4. DIKLATPIM Tk.II di Jakarta, angkatan 2001

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL: 1. Pengawasan Fungsional di Bandung, angkatan 1993 2. Keuangan Type C di Bandung, angkatan 1984 3. Pengawasan Umum di Bandung, angkatan 1985 4. Pengawasan Keuangan Negara di Bandung, angkatan 1992 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS: 1. Management Owner Estimate di Bandung, angkatan 1997 2. Management Proyek di Bandung, angkatan 1998 3. Pengembangan PAD di Bandung, angkatan 2004 4. Pengembangan Kinerja Aparatur di Bandung, angkatan 2006 PENGALAMAN ORGANISASI: 1. Ketua Umum PSB (Persatuan Sepakbola Kota Bogor), periode 2010-2014.

2. Ketua KPAD (Komisi Penanggulangan Aids Kota Bogor) 3. Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Olah Raga Tarung Derajat Kota Bogor, periode 2010 -2014.

4. Ketua Boxer Kota Bogor 5. Ketua Dewan Pimpinan Organisasi (DPO) Kosgoro 1957 Kota Bogor, periode 2011-2016.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

23

foto: majalahtopik/Teddy

TOPIK SOSOK

R. Febrytrianto,SH,MH

Kita Harus Bekerja Secara Optimal R

aden Febrytrianto SH, MH, dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 8 September 2011. Pria kelahiran Bandung, 16 Februari 1965, ini dengan lugas menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan Syarifudin, Budi Herman didampingi Fotographer Satria Setiadi dari Majalah TOPIK seputar perkara-perkara yang sedang ditangani Kejari Jakarta Pusat serta wacana yang sedang berkembang lainnya.

Sebelum menjabat Kajari Jakarta Pusat, Febrytrianto pernah menduduki berbagai jabatan sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program Pelaporan dan Penilaian (Sunproglapnil) pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan (Sesjamwas), kemudian menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Mungkid, Magelang, selanjutnya Asisten Intelijen Kejati Bengkulu, lalu Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Tata Usaha Negara pada Dirtun.

Bagi suami dr. Pranamya Dewi ini, jabatan tak lebih dari sebuah amanah dari pimpinan yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Karenanya, tugas apapun yang diamanahkan dan di daerah manapun ditugaskan, ia selalu menerimanya dengan lapang dada, tulus, ikhlas, dan dilaksanakan secara optimal.

Febrytrianto mengakui masing-masing daerah tempat

24

ia berdinas, memiliki karateristik tersendiri, baik dari karakter orangnya maupun kuantitas dan kualitas perkaranya. Dulu, katanya, untuk perkara Pidum di daerah, relatif biasa-biasa, seperti pencurian, miras, atau pemerkosaan.

“Beda dengan perkara Pidum yang masuk ke Kejari Jakarta Pusat. Jenis perkaranya lebih variatif dan lebih besar. Apalagi, kejari di Jakarta sebagai barometer dari kejari-kejari lainnya,” kata Febrytrianto.

Di tengah kesungguhannya mengemban tugas sebagai jaksa profesional, ternyata menjadi jaksa bukan cita-cita utamanya. “Walaupun ayah saya seorang jaksa, dulu saya lebih kepingin bekerja di perusahaan swasta, misalnya di bank,” kata ayah tiga orang puteri: Suci Insani Ramadhan, Mutivanya Inez Maharani, dan Antania Hanjani Irianti.

Toh, ketika akhirnya Febrytrianto diterima bekerja sebagai jaksa yang notabene sebagai PNS, ia tak menyesalinya. Walau di awal-awal kariernya sebagai jaksa banyak merasakan “asam garam”, baginya, semua itu sebuah proses yang harus dihadapinya. Lantas, bagaimana Febrytrianto menahkodai institusi yang dipimpinnya itu dalam penegakkan hukum di wilayah Jakarta Pusat. Berikut petikan wawancaranya:

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

TOPIK SOSOK

Secara general amanah yang disampaikan kepada saya ketika dilantik sebagai Kajari Jakarta Pusat, karena wilayah ini jadi barometer untuk wilayah-wilayah lainnya, jadi kita harus memberikan contoh, baik dalam penanganan perkara maupun dalam hal yang lain dari kejari-kejari yang lain di DKI Jakarta. Karena itu, dalam penanganan perkaranya harus lebih baik, begitu pula dalam penegakkan hukumnya, harus lebih baik. Tentunya langkah yang kami lakukan harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagaimana target 5-3-1 dalam penanganan kasus korupsi. Di mana lima kasus harus diselesaikan kejaksaan tinggi, tiga kasus oleh kejaksaan negeri, dan satu kasus diselesaikan oleh cabang kejaksaan negeri?

Kita tidak ada lagi perkara 5-3-1.

Kendati demikian, kita tetap ada target dalam penanganan perkara korupsi.

Pokoknya, kalau ada perkara korupsi, ya kita tindak lanjuti. Sebaliknya, kalau tidak ada perkara korupsi, ya jangan diada-adain.

banyak. Artinya, penyidikannya bukan dari kita. Penyidikannya dilakukan Kejagung dan Kejati. Yang sudah masuk sidang jumlahnya sekitar 30-an perkara korupsi. Sementara perkara Pidum, salah satunya yang masuk nanti kasus Apriyani Susanti, pengemudi mobil Daihatsu Xenia yang menabrak para pejalan kaki hingga menewaskan 9 orang.

Menurut Anda, kira-kira pasal apa saja yang dijeratkan kepada Apriyani?

Kasus Apriyani ini memang cukup menyita perhatian masyarakat. Pasal

yang dijeratkan kepada Apriyani bisa Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dengan ancaman penjara maksimal enam tahun penjara dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara 4-12 tahun.

Tapi, karena side effectnya meluas, kasus Apriyani ini menjadi menarik perhatian masyarakat. Bahkan sampai ada yang mengatakan Apriyani bisa saja dijerat Pasal 338 KUHP tentang sengaja merampas nyawa seseorang hingga meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.

foto: majalahtopik/Teddy

Pesan dari Kajati dalam penegakkan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat?

Adakah pekerjaan rumah (PR) dari Kajari sebelum Anda untuk menindaklanjuti perkara-perkara yang sedang ditangani Kejari Jakpus?

Salah satunya adalah penanganan kasus korupsi di perusahaan penerbangan PT Merpati (Persero).

Waktu saya baru menjadi Kajari, kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan. Sekarang perkaranya sudah pada tahap penuntutan. Karena, pada tahap penyidikan, tersangkanya masih melarikan diri, sehingga penanganan perkaranya sempat terhenti. Begitu saya masuk ke Kejari Jakpus, alhamdulillah tersangkanya tertangkap di daerah Sukabumi.

Perkara-perkara yang masuk ke Kejari Jakpus memang kebanyakan limpahan dari Kejaksaan Agung dan dari Kejati.

Misalnya untuk perkara korupsi, yang sudah masuk proses penuntutan di sini

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

25

TOPIK SOSOK foto: majalahtopik/Teddy

Sekarang tim penyidiknya dari Polda Metro Jaya sementara jaksa penelitinya dari Kejati. Nanti penuntutannya dari Kejari Jakpus.

Hal-hal apa yang Anda tekankan kepada Kasi Intel, Kasi Pidum, bahkan kepada jaksa-jaksa yang masih muda dalam membedah suatu perkara yang sedang ditangani Kejari Jakpus?

Kalau dalam penanganan perkara, kebetulan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, memang masih diperlukan penambahan jaksa. Saat ini jumlah jaksa di Kejari Jakpus sebanyak 22 orang. Jumlah 22 orang itu, termasuk Kajari dan Kasi. Kemudian, yang efektif mengikuti sidang di pengadilan sebanyak 16 jaksa. Sehingga perhatian mereka lebih banyak kepada perkara Pidum. Tapi hal itu bukan menjadi alasan bahwa kita tidak bisa menyidik perkara korupsi.

Untuk mengantisipasi kekurangan itu, saya mengambil kebijakan untuk penyidikan perkara korupsi atau penyelidikan perkara Intel, para Kasi selain sebagai penyelidik juga sebagai penyidik, di samping nanti dibantu oleh jaksa fungsional. Karena jaksa kan sudah full sidang. Mereka (para jaksa) dari Senin sampai Kamis sidang di pengadilan, jadi waktunya untuk memeriksa perkara kapan? Nah, untuk

mengantisipasi hal tersebut, jika ada perkara, Kasi-kasi (Kepala Seksired) itu saya fungsikan juga sebagai penyidik, sementara saya sebagai Ketua Tim Penyidik.

Menurut Anda, berapa jumlah ideal jumlah jaksa yang dibutuhkan, jika dilihat dari rasio perkara yang masuk di Kejari Jakpus?

Mungkin untuk satu jaksa menangani lima perkara satu bulan. Sementara saat ini, satu jaksa menangani lebih dari sepuluh perkara satu bulan. Bahkan

kalau bisa, untuk jaksa yang menangani perkara Pidsus, dia tidak menangani sidang Pidum. Jadi khusus menangani perkara Pidsus. Ya, kalaupun harus juga menangani perkara Pidum, paling hanya satu atau dua perkara saja.

Kalau ditanya berapa jumlah idealnya, mungkin sekitar 30 lebih jaksa.

Tapi 30 orang jaksa itu untuk jaksa sidang. Kemudian untuk penyidik ada lima orang, dan di Intel ada lima orang. Ya, minimal jaksa yang full sidang ada 25 orang. Jadi, jika ditotal jumlahnya sekitar 40 jaksa. Sehingga penanganan perkaranya lebih optimal.

Tapi, bukan menjadi alasan karena terjadi kekurangan jaksa penanganan perkaranya tidak optimal, tetap harus optimal. Dengan cara apapun, kita harus bekerja secara optimal. Saya sendiri bahkan harus turun jika ada perkara. Karena di sini tidak ada alasan jika ada perkara tidak ada yang memeriksa.

Bagaimana dengan dukungan uang operasional dalam penanganan suatu perkara, misalnya perkara Pidum yang harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan?

Kalau uang perkara untuk menangani masalah Pidum relatif cukup. Begitu pula uang perkara Pidsus, relatif cukup.

Kalau uang perkara untuk sementara ini tidak ada masalah. Artinya, tidak menghambat pelaksanaan penanganan perkara.

26

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

TOPIK SOSOK Bila terjadi perbedaan pendapat di antara jaksa dalam membedah suatu perkara, bagaimana langkah selanjutnya agar terjadi kesepahaman pendapat?

Dalam bedah atau gelar perkara, perbedaan pendapat itu wajar-wajar saja. Perbedaan pendapat itu bukan berarti terjadi masalah. Karena memang harus ada beda pendapat. Kalau tidak ada beda pendapat, ya tidak perlu ada bedah perkara. Toh, kalaupun ada beda pendapat, bukan berarti jaksa itu tidak ada solusi. Karena nanti dari diskusi dalam bedah perkara itu akan ada titik temu sebelum akhirnya disimpulkan dalam mufakat.

Bagaimana Anda mensupport para JPU agar tidak kalah materi hukum ketika berhadapan dengan para kuasa hukum (pengacara) terdakwa yang sudah punya nama di persidangan?

masalah dan materi ilmu hukum, sehingga siapapun yang dihadapinya tidak akan masalah.

Adakalanya tuntutan dari JPU dianggap “kalah� dengan hasil putusan akhir hakim di pengadilan. Di mana biasanya letak kelemahan tuntutan JPU dalam dakwaan tersebut?

Biasanya penyebabnya macammacam. Mungkin karena dakwaannya lemah. Sebaliknya, bisa juga dakwaannya sudah benar dan kuat, pembuktiannya sudah cukup, tapi terjadi perbedaan persepsi. Jadi macam-macam penyebabnya, dan masalah yang muncul apa dulu.

Kalau memang ada beda persepsi itu mungkin penafsiran mengenai sesuatu

hal mengenai hukum memang bisa beda-beda. Bisa juga soal ancaman hukumannya, misalnya kita menuntut lima tahun diputus hakim dua tahun.

Ini kan bukan berarti penafsirannya berbeda, penafsirannya sama, cuma untuk hukumannya saja yang berbeda. Pertimbangan-pertimbangan hukumnya mungkin diambil alih, tapi hukumannya yang dikurangi. Menurut hakim mungkin keadilannya dua tahun, sementara menurut kita lima tahun.

Itu kan logis saja. Toh, kalaupun tidak puas, bisa saja banding ke Pengadilan Tinggi (PT) atau kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Artinya, kalau kita merasa putusan tersebut tidak sesuai seperti yang kita inginkan, kita bisa menempuh upaya hukum, karena salurannya cuma itu. ]

Paling tidak mereka (JPU) itu harus punya percaya diri dulu. Jadi nomor satu harus punya percaya diri dulu.

Karena jaksa itu kalau sudah di muka persidangan, dia akan sendiri, tidak ada lagi Kajarinya, Kasinya, tinggal JPU-nya saja di persidangan itu. Untuk menghadapi hal seperti itu, selain harus punya percaya diri, dia juga harus punya kemampuan secara teknis. Sehingga, siapapun pengacaranya, tidak akan jadi masalah jika dia menguasai perkara itu. Yang penting penguasaan terhadap materi perkara maupun ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dasar-dasar hukum atau teori-teori hukum yang menunjang dalam penanganan perkara itu. Sehingga jika jaksa itu menguasai perkara dan materi ilmu hukum lainnya, siapapun pengacara yang dihadapinya tidak menjadi masalah.

Seorang pengacara kan sebisa mungkin menyangkal tuntutan JPU? Ya, pengacara memang harus seperti itu. Ya, biar saja, memang itu sudah menjadi tugasnya pengacara. Kita bilang tuntutan itu sudah akurat, pengacara bilang kurang akurat, ya memang terjadi seperti itu. Kalau dia bilang akurat atau mendukung kita, bukan pengacara namanya. Jadi itu tadi, jaksa itu harus yakin, menguasai

Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

27

TOPIK SOSOK

H

idup adalah perjuangan.

Itulah kalimat magis yang memompa semangat juang seseorang dalam menapaki kehidupan. Begitu juga dengan sosok Ir. Irmanto. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci ini memulainya dengan perjuangan sebelum mencapai sukses seperti sekarang. Talenta dan kecerdasan yang dimiliki sejak kecil menjadi modal berharga dalam menyibak tahap demi tahap hidup lelaki kelahiran 6 Juli 1975.

foto: majalahtopik/Teddy

Takut Berbuat Kesalahan

Irmanto kecil menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MI Negeri), lalu SMP, dan STM di Padang, Sumatera Barat. “Mulai dari MI sampai STM, saya tidak pernah mendapat juara II, tapi juara I terus, juara umum terus,” tutur Irmanto tentang perjalanan studinya.

Pada tahun 1994, Irmanto melanjutkan studi di IKIP Medan. Bahkan di bangku kuliah pun peringkat nilainya sangat bagus. Karena kecerdasannya itulah Irmanto terpilih menjadi salah satu mahasiswa undangan, dalam arti masuk lewat jalur PMDK. Sejak mahasiswa dirinya aktif di kepengurusan senat fakultas di IKIP jurusan Teknik Mesin. Selain itu juga memegang posisi ketua di beberapa perkumpulan mahasiswa.

“Saya pernah menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Kerinci dan Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Kerinci Sumatera Barat. Kemudian, saya jernah menjadi ketua IPMK (Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kerinci) Sumatera Barat,” ujar anak kelima dari sembilan bersaudara ini.

Yang membuat hatinya sedih, ketika duduk di semester III, ayahnya meninggal dunia. Begitu selesai pendidikan SI di Padang, Irmanto merantau ke Jambi. Di Jambi ia ikut kawan-kawan belajar bisnis, yang bergerak di bidang percetakan, termasuk pernah menjadi wartawan dan bergabung di LSM. “Saya juga pernah menjadi tenaga guru kontrak di STM

28

Majalah TOPIK | Edisi 58 | Februari 2012

TOPIK SOSOK Negeri di Bandung,” imbuhnya.

Lebih dari itu, Irmanto sudah diusulkan menjadi PNS karena mantan guru kontrak. Tapi kesempatan itu tidak diambil, karena gejolak darah aktivis dan naluri politisi lebih menonjol, maka semua itu ditinggalkannya. Pada saat bersamaan Susilo Bambang Yudhoyono mendirikan partai politik baru: Partai Demokrat.

“Pak SBY mendirikan Partai Demokrat, saya langsung menemui beliau. Saya beranikan diri tidak menjadi pegawai negeri dan pulang ke Kerinci, karena saya penginnya berpolitik. Karena, dari SD dan SMP saya sudah aktif di organisasi, seperti HMI, dan organisasi sosial lainnya. Jadi banyaklah,” katanya memberi alasan.

Belum puas dengan tingkat pendidikan yang hanya SI, setelah menjadi anggota DPRD, dirinya memutuskan untuk mengambil program S2 di Universitas Suropati di Jakarta. Sebagai anggota dewan, sehingga masuk kelas eksekutif di mana pertemuan antara dosen dan mahasiswanya hanya dua kali sebulan.

“Setelah itu saya melanjutkan S3 di Universitas Negeri Padang untuk mengambil program doktor. Sekarang sudah semester IV,” bebernya.

sekarang ini, akhirnya ribut. Bukan saya mau mengulangi, tapi karena memang saya tidak mau melakukan itu. Dan saya tidak pernah terjerumus dalam hal itu,” ucapnya memastikan tidak ingin melakukan tindakan yang salah.

Ada satu prinsip Irmanto yang dipegangnya jika terpilih menjadi bupati, yakni bekerja sesuai dengan aturan yang telah digariskan. Misalnya seorang kontraktor, jika dia lolos dalam seleksi tender, maka harus bekerja sesuai juklak dan juknis, dan ada fisiknya. Irmanto mengibaratkan, jika membangun jalan 10 Km dengan dana sekian miliar, maka harus betul-betul selesai. “Kalau jalan 10 Km sementara dibuat 9 Km, jelas perusahaan ini tidak hanya diblacklist, tapi digiring ke proses hukum agar terjadi kejeraan terhadap orang,” katanya menekankan.

Menurut Irmanto, seorang pemimpin jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Kalau orang yang punya prinsip hidup, biar orang lain pusing asalkan kita jangan pusing, itu yang sangat dibencinya.

“Prinsip saya, kesulitan hidup bapak juga menjadi kesulitan hidup saya. Jadi kita bisa sama-sama berjuang. Kalau bapak kesulitan ekonomi kita bantu program dari dana pemerintah. Karena bapak butuh ekonomi, maka bapak

jalankan program itu untuk kehidupan bapak yang lebih baik, transparan, namun bapak harus jujur. Sehingga, saat dana bantuan program itu diberikan ke bapak, betul-betul kelola dengan baik.

Jadi dana itu tidak bapak selewengkan.

Yang penting kehidupan bapak sudah terpenuhi, itu saja,” ingatnya.

Bagi Irmanto, dari semua kesuksesannya saat ini, ada orangorang dekatnya yang turut memberikan pengaruh. Baik itu secara langsung maupun tidak. Sosok itu di antaranya sang isteri tersayang dan anakanaknya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kedua orang tuanya.

“Tentunya anak dan isteri, yang kedua orang tua saya dan keluarga, terus mertua saya dan keluarga. Dalam hidup, saya takut berbuat kesalahan karena takut akan moral, takut dihukum.

Karena saya orang politik, saya tidak pengin dipublikasikan di koran atau media massa segala macam, Irmanto terlibat proyek ini, Irmanto menjadi backing proyek ini, keluarga Irmanto mengerjakan proyek ini, itu yang saya takut. Karena, kalau keluarga Irmanto semuanya di belakang kontraktor, sudah pasti emosional, egoisme akan timbul. Kalau itu yang terjadi, bagaimana masyarakat kontraktor bisa hidup, itu yang saya hindari,” paparnya menutup pembicaraan. ] Gaus K/Syarif

Mensejahterakan Rakyat Bagi Irmanto, keinginannya untuk maju sebagai bupati Kabupaten Kerinci periode 2013-2018 nanti tidak hanya semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Tapi bagaimana membuat masyarakatnya lebih sejahtera dan menciptakan rasa keadilan.

“Saya mau menjadi bupati bukan untuk mencari kekayaan. Kita tidak munafik, bupati itu sudah ada dana operasional, gaji, dan dana perjalanan dinas. Lalu, jika kita ambil semua proyek dan segala macam untuk kita, artinya untuk kepentingan bupati dan anak bupati, itu kan nggak etis. Sebab, masyarakat atau bahkan kontraktor yang kerja kan pengin hidup juga. Jika lahan dia kita copot, kita ambil, yang terjadi adalah gejolak di masyarakat, sama seperti yang terjadi di Kerinci

Majalah TOPIK | Edisi 58 | Februari 2012

29

TOPIK OTONOMI foto: majalahtopik/Teddy

yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wita.

AKBP Prasodjo Wibowo beserta isteri naik ke atas panggung untuk membuka acara sekaligus memberikan sambutan juga kesan beliau selama menjabat sebagai Kapolres Kutim. Masa tugas Prasodjo yang hampir dua tahun akan melanjutkan tugas barunya sebagai Kabid Ops di Polda Kaltim. “Selama saya bertugas di Kutim, masyarakatnya sangat kooperatif. Sehingga suasana disini pun amat kondusif, hingga pekerjaan polisi jadi lebih mudah” katanya.

Prasodjo juga mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang wajar sebagai proses pelaksanaan kebijakan pimpinan dalam rangka pembinaan personil dan karir melalui suatu sistim. Selain untuk menjamin adanya penyegaran dan peningkatan kinerja satuan yang merupakan tuntutan kebutuhan organisasi yang dinamis.

Acara dilanjutkan dengan perkenalan dari AKBP Budi Santosa Sik sebagai Kapolres Kutim yang baru.

Sebelumnya, Budi sapaan akrab Kapolres, menjabat di Unit III Tipikor Polda Kaltim. Ia berharap dalam pimpinannya ia dapat melaksanakan tugas dengan baik. Untuk itu ia berharap kerjasama seluruh jajaran sehingga wilayah Kutim bisa kondusif.

“Kami yakin, kerjasama tim Polres bisa sinergi di lapangan,” katanya.

AKBP Budi Santosa, Sik (Kapolres Kutai Timur)

Kita Jangan ‘Tunggu Bola’

P

ucuk pimpinan tertinggi Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengalami pergantian. AKBP Prasodjo Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Kutim,

30

resmi digantikan oleh AKBP Budi Santosa Sik. Sertijab kedua perwira menengah itu pun dilakukan di Polda Kaltim pada awal November 2011.

Selasa, 7 November, jajaran Polres Kutim menggelar kenal pamit. Acara

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Menurut Budi, dalam mengemban tugasnya sebagai Kapolres Kutim, ia akan menginventarisir persoalanpersoalan yang ada di wilayah hukumnya. “Kalau bahasa kerennya saya bilang, OHA (Organization Health Audit) sama ES (Enviorenmental Scanning),” kata Budi, yang lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 3 Juli 1970.

OHA itu, jelas Budi, untuk menginventarisir persoalan dari dalam atau internal. Sementara ES adalah jalan keluar dari potensi kerawanan akibat munculnya persoalan tersebut, yang penanganannya sesuai dengan yang digariskan atau diharapkan pimpinan,” kata Budi.

Budi mengungkapkan, Kutim memiliki luas wilayah 35.747,50 Km2 dan potensi sumber daya alam yang sangat

TOPIK OTONOMI

Untuk mengantisipasi, Polres Kutim bersama Bupati dan jajaran SKPD, akan membentuk Tim Penyelesaian Sengketa atas potensi konflik yang ada di Kutai Timur. “Kita sudah tengarai sekitar 30-an lebih kasus konflik ataupun potensi konflik yang ada di sekitar kita, baik antara perusahaan dan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dan masyarakat dengan masyarakat,” papar Budi.

Selain itu, jajaran Muspida Kutim juga menginventarisir konflik yang menyangkut organisasi masyarakat.

Karena, kata Budi, konflik ormas masih terjadi di mana-mana. Namun, sergahnya, konflik yang menyangkut ormas tidak terlalu menonjol. Karena di Kutim, punya tokoh, semacam kepala adat. Sehingga, tingkat pengendalian terhadap ormas di wilayah Kutim masih bisa dikendalikan.

“Jadi kita jangan ‘tunggu bola’.

Ibaratnya, kita juga sebagai pemadam kebakaran. Begitu mengetahui ada potensi konflik yang muncul, segera kita atasi. Ibarat penyakit flu atau baru batuk-batuk, minum Bodrexin saja sudah cukup. Nah, prinsip saya seperti itulah,” Budi mendeskripsikan prinsipnya dalam penanganan konflik di Kutim.

Menurut Budi, resep penanggulangan “flu” ini, dianggap sangat efektif untuk menghindari munculnya potensi faktual gangguan Kamtibmas. Dan setiap kegiatan yang dilakukan Polres Kutim dalam upaya pencegahan gangguan Kamtibmas selanjutnya dilaporkan kepada Bupati, pejabat SKPD, atau Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) di Kutim.

Budi mengakui, masalah gangguan Kamtibmas di Kutim, masih relatif sama dengan daerah-daerah lain.

Bila dikalkulasi, tidak setiap hari ada saja masalah gangguan Kamtibmas.

Bisa dari masalah narkoba, korupsi, penyalahgunaan perijinan lahan, dan sebagainya.

Bagaimana resistensi konflik antar suku di Kutim? Budi pun tak menafikan Kutim sangat rentan terjadi gesekan antar suku. Karena di Kutim selain dihuni

suku-suku asli dari Dayak dan Kutai, juga terdapat suku Bugis, Makassar, Jawa, Madura, dan etnis Tionghoa.

Bahkan kadang, hanya karena persoalan sepele saja, bisa melebar kepada persoalan perseteruan antar suku. Jika sudah demikian, proses penyelesaiannya cukup menyita tenaga dan waktu.

Dalam upaya penjagaan keamanan, kata Budi, Kapolda Kaltim, Irjen Polisi Bambang Widaryatmo, sudah membuat prosedur tetap (Protap) penanganan konflik yang berkaitan dengan suku atau etnis. Misalnya, ketika kejadiannya di Polsek A, kemudian Polsek B, C, D yang berdekatan, saling memberikan informasi, sehingga aparat keamanan sudah siap siaga. Termasuk bila kejadiannya di salah satu Polres. Maka, Polres-polres terdekat pun harus siap siaga. Jadi, manakala dibutuhkan, mereka siap bergabung dengan personil yang sudah ada. “Jika eskalasi konfliknya sudah melebar, maka kita meminta bantuan kepada Polda Kaltim,” kata Budi.

Budi menyebutkan, saat ini jumlah anggota polisi di Kutim sebanyak 386 orang, termasuk 241 anggota polisi yang ada di Polres Kutim. Sementara Kutim memiliki wilayah yang cukup luas, sekitar 17 persen dari wilayah Kaltim. foto: majalahtopik/Teddy

besar, baik dari sektor pertambangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. Karena itu, Budi tak mengharapkan kasus seperti di Mesuji terjadi di Kutim, lantaran adanya sengketa pengelolaan lahan antara pengusaha dengan masyarakat. “Kita, di Kutim, harus belajar dari pengalaman atas kejadian sengketa lahan seperti itu,” ujar Akpol angkatan 1989 dan lulus tahun 1992.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

31

TOPIK OTONOMI foto: majalahtopik/Teddy

ke depannya bagus tanpa melalui kuliah. Ia pun memilih berkarier seperti ayahnya, sebagai tentara. Setelah ikut pendaftaran, tiba saatnya Budi mengikuti tes psikologi dan kemampuan yang ditentukan di AKABRI. “Dulu kan namanya masih AKABRI. Jadi, semua matra mengetes, baik dari matra darat, laut, udara, dan polisi. memberi masukan tes psikologi untuk minat dan kemampuan. Ternyata dari hasil tes tersebut, nilai yang paling bagus di kepolisian. Jadi, niat saya ingin menjadi anggota tentara tidak bisa. Ternyata saya malah diterima di kepolisian,” tuturnya.

Peluang itupun tak disia-siakan Budi.

Toh baginya, menjadi tentara atau polisi, sama-sama merupakan suatu amanah. Sama-sama menjadi pelayan masyarakat. Bahkan belakangan Budi menilai berkarier di kepolisian lebih cocok bagi dirinya.

Jika dilihat dari wilayah geografisnya, jika ditempuh dari Palangkaraya atau Samarinda, maka jarak tempuhnya sangat jauh. Hal ini tentunya menjadi persoalan efektivitas aparat Polres dalam menjaga keamanan di wilayah Kutim. Lebih-lebih, bila terjadi gangguan Kamtibmas dalam skala yang lebih besar.

“Dari 18 kecamatan yang ada di Kutim, kita baru memiliki enam kantor Polsek. Untuk pos terdapat Pospol Sub Sektor di Sangkulirang, Teluk Pandan, Sangatta Selatan, dan di Rantau Pulung,” kata Budi seraya menambahkan, keberadaan pospol-pospol tersebut dalam upaya mengimbangi bantuan keamanan, karena masih kurangnya kantor-kantor Polsek di Kutim.

Dengan kondisi demikian, kata Budi, mau tak mau ia mengajak anak buahnya untuk berinovasi dan berkreasi dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kutai Timur. “Artinya, kami memaksimalkan segala potensi yang ada di satuan kami sebagai pelayan masyarakat sekaligus menjaga keamanan di Kutim,” jelas Budi.

32

Budi memang sudah menyampaikan kendala yang masih dihadapinya itu kepada Kapolda dan Pemda Kaltim.

“Pemda sudah memfasilitasi kita.

Masyarakat sini juga sudah mendukung kita untuk menghibahkan beberapa wilayah untuk dibangun kantor Polsek.

Soalnya, kalau mau membangun Mapolsek mesti dilihat dulu legalitas tanahnya,” papar Budi.

Anak Tentara Keingunan Budi Santosa mengikuti jejak keempat kakaknya melanjutkan studi di bangku kuliah selepas lulus dari SLTA pada 1989, terpaksa diurungkan.

Pasalnya, ayahnya yang seorang tentara dari kesatuan batalyon, sudah purnabakti sejak 1988.

Bapak saya tentara dan pangkatnya tidak terlalu tinggi. Waktu itu sebenarnya saya ingin kuliah. Tetapi, karena kakak saya semuanya kuliah, berat juga bagi ayah untuk membiayai pendidikan saya,” cerita Budi soal keinginannya melanjutkan melanjutkan studi di bangku kuliah.

Di hadapi dengan kondisi seperti itu, Budi lantas mencari karier yang

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Selulus dari Akpol pada 1992, karier Budi di kepolisian terbilang lancarlancar saja. Berbagai jabatan pernah ia emban, di antaranya sebagai Kasatserse, Wakapolres, di Unit III Tipikor Polda Kaltim, dan kini sebagai Kapolres Kutim. Menurut Budi, walau bidang tugas yang dijalaninya itu berbeda-beda, ia harus profesional dan tidak mengesampingkan tugas pokok sebagai pelayan masyarakat.

“Karena dimanapun saya difungsikan, sebenarnya untuk melayani masyarakat,” katanya menegaskan.

Lebih dari itu, Budi bersyukur dalam meretas kariernya di kepolisian mendapat dukungan penuh dari isteri tercintanya, Ny. Lucia Sri Indarti. “Saya berusaha, di manapun saya dinas, saya selalu membawa isteri dan anak-anak,” kata ayah dari Imanuel, Imanda, dan Gracia ini.

“Anak saya semua lahir dengan biaya mahal karena (operasi) caecar semuanya. Jadi sebutannya anak-anak mahal,” kelakar pria yang mempunyai motto hidup: ‘senang akan perubahan’.

“Kalau kita mau maju, ya harus berubah,”katanya menutup obrolan dengan Majalah TOPIK di kantor Polres Kutai Timur, sore itu. ] Syarif/Iwan P/Dewi P

TOPIK OTONOMI

S

foto: dok.majalahtopik/Hakim

aat itu pria kelahiran Bojonegoro, 18 Oktober 1971, berpikir, ilmu hukum diperdalami secara formal di fakultas, sementara ilmu jurnalis akan ia “serap” secara informal dengan aktif di pers mahasiswa. Makanya sambil kuliah ia aktif di majalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang bernama MANIFEST sebagai reporter. Tahun kedua naik jadi anggota Dewan Redaksi, kemudian Pemimpin Redaksi hingga terakhir menjelang lulus ia menjabat “pimpinan” puncak sebagai Pemimpin Umum.

Pasca lulus kuliah, pada 1993, Didik masih tetap konsisten dengan cita-citanya pengin jadi wartawan.

Dengan bekal ilmu formal, sebagai Sarjana Hukum dan ilmu non formal jurnalistik ia melamar di Koran Harian Jawa Pos Group. Setelah proses tes, Didik diterima sebagai Calon Reporter dan ditempatkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro, daerah tempat kelahirannya.

Cita-citanya menjadi Wartawan pun terkabul. Dalam evaluasi calon reporter, ia sempat dinyatakan pengirim berita dan foto terbanyak. “Maklum di Bojonegoro pas terjadi banjir besar, sehingga berita dan fotonya banyak dimuat,”kelakar pria yang hobby main tenis dan golf itu.

Didik Farkhan Alisyahdi, SH.MH:

Wartawan yang Jadi Jaksa Tak pernah terlintas sedikit pun dalam benak Didik Farkhan Alisyahdi, SH, MH, bakal menjadi jaksa. Karena cita-citanya sejak kecil hanya satu, menjadi wartawan. Obsesinya menjadi seorang jurnalis yang “pakar” hukum. Seperti Karni Ilyas yang dulu mantan Wartawan Tempo, kini Pimred TV- One dikenal sebagai wartawan yang “jago” di bidang hukum.

Makanya selepas lulus SMAN 2 Bojonegoro, 1989 ia pun mendaftar kuliah hanya memilih satu jurusan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Tidak ada yang lain.

Satu tahun ia sempat “menikmati” kehidupan menjadi wartawan. Hingga suatu ketika, 1994 atas permintaan Ayahnya, Alm H. Chozin Mabruri, agar ia mencoba ikut tes Calon Jaksa di Jakarta. Permintaan orang tuanya itu ternyata telah mengubah jalan hidupnya kelak. Setelah melalui tujuh tahap tes, ia diterima sebagai Calon Jaksa, dan harus “mengubur” impiannya berkarier di dunia jurnalistik.

Ia harus meninggalkan profesi lama yang gajinya lebih besar dibanding calon pegawai negeri sipil. “Saat di wartawan, gaji saya sudah Rp.250 ribu.

Sedangkan jadi calon pegawai hanya Rp.100 ribu,” bilang Didik.

Sejak 1994, ia akhirnya merentas karir di Kejaksaan. Diangkat pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Saat dinas di Kejari

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

33

TOPIK OTONOMI Bojonegoro itulah ia bertemu dengan istrinya, Ery Yeniantiningtyas, yang saat itu juga berstatus pegawai baru di BRI Cabang Bojonegoro. “Maklum kantor Kejaksaan dan BRI hanya dipisah rumah dinas ketua PN Bojonegoro.

Jadi memungkinkan saya bisa melirik dan memilih pegawai BRI yang paling cantik,”ujarnya tertawa.

Kemudian September 1997, ia dipanggil untuk mengikuti Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ) di Pusdiklat Kejaksaan Ragunan selama enam bulan. Tetapi sebelum berangkat, tepatnya 31 Agustus 1997, ia memutuskan untuk menikah lebih dahulu. Ia selalu ingat tanggal pernikahannya karena berbarengan meninggalnya Lady Diana yang menghebohkan dunia saat itu. “Jadi saat mengikuti pendidikan jaksa selama 6 bulan, saya berstatus pengantin baru.

Pusing juga harus pisah,” guraunya.

Selepas pendidikan, 20 Maret 1998, ia resmi dilantik menjadi jaksa. Biasanya kebijakan Jaksa Agung, sebagai jaksa baru, yang berasal dari Pulau Jawa ditempatkan di luar Jawa. Tetapi saat itu keberuntungan berpihak kepadanya.

Anggaran untuk uang perjalanan dinas (uang pindah) di Kejaksaan Agung habis, hingga semua jaksa baru dikembalikan ke tempat asalnya masing-masing. Menunggu anggaran tahun depan. Beruntunglah ia, sebagai pengantin baru ia bisa “bersatu” lagi dengan isterinya di Bojonegoro.

Saat di Bojonegoro ini, anak pertamanya Diffaryza Zaki Rahman lahir pada 21 Agustus 1999. Kemudian sampai pada penghujung tahun 2000, saat isterinya mengandung anak kedua datang SK mutasi. Ia dipromosikan sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Martapura, Kalimantan Selatan. Terpaksa ia harus pisah lagi dengan keluarga. Karena sang isteri masih di BRI Bojonegoro.

2001. “Nama Sabrina itu saya pilih untuk anak kedua karena saat itu saya harus menjalani kehidupan dengan sabar saat pisah keluarga,” tuturnya.

Dua Kali Tuntut Mati Di Kejari Martapura ia jalani selama 2 tahun. Namun di kota yang juga dijuluki Serambi Mekkah itu banyak kejadian dan peristiwa yang tidak mungkin terlupakan sepanjang karirnya menjadi jaksa. “Saat di Martapura, saya dua kali menuntut mati terdakwa dalam kasus pembunuhan. Pertama terhadap terdakwa Fajri, mahasiswa semester akhir yang tega membunuh adik kelasnya dengan 17 tusukan.

Kedua kepada terdakwa Adul, yang telah merampas sepeda motor dan membunuh pemiliknya dengan cara dimutilasi,” jelasnya.

Saat di Martapura juga ia sempat melakukan penyidikan perkara korupsi di Dinas Pendidikan. Pemimpin Proyek pembangunan SD dan kontraktornya ia jadikan tersangka atas penyelewengan bestek pembangunan SD. Banyak bahan bangunan tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya), sehingga ada SD yang baru dibangun ambruk.

Saat melakukan penyidikan itu, ia selalu didukung masyarakat setempat. Ia memang sehari-hari berbaur dengan masyarakat. Imbasnya, ia dapat belajar dan fasih bahasa Banjar sampai saat ini.

Awal tahun 2003, ia “ditarik” ke Jawa Timur. Tepatnya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Namun di balik kesedihan berpisah dengan keluarga, ia bisa mengambil hikmah dengan bisa melanjutkan kuliah Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Dan saat ia masih di Kejari Martapura itu anak keduanya, Farryntya Noor Sabrina lahir di Bojonegoro, 28 September

34

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

di Kejaksaan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Ia Kasi Pidsus pertama di Kepanjen sejak dibentuk Kejari tersendiri pisah dari Kejaksaan Negeri Malang. Saat di Kepanjen itu, ia sempat “memenjarakan” Sueb Bani Ismail dan Poniran–pensiunan TNI AU—yang mendirikan koperasi.

Karena menyelewengkan dana KUT sebesar Rp.2 miliar. Saat di Kepanjen pula, Juli 2003, ia “sekolah” Diklat PIM III di Pusdiklat Ragunan. Sebagai peserta termuda, hingga di Pusdiklat ia panggil –si bayi tabung— oleh teman sekelasnya termasuk Amri Satta, wakil Kajati Sumut saat ini.

Belum genap satu tahun di Kepanjen, Didik dipindah lagi masih di Jawa Timur. Tepatnya sebagai Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya. Saat di Tanjung Perak ini, anak ketiganya Farryzki Noor Thoriq lahir pada 26 Mei 2004. Di Kejari yang perkara pidumnya terpadat kedua di Jawa Timur ia melaksanakan tugas selama 2 tahun pas. Sebab ia dilantik tanggal 23 Nopember 2003, meninggalkan Tanjung Perak juga bulan Nopember 2005 saat ia dilantik sebagai Kepala Seksi Pra Penuntutan (Kasi Pratut) pada Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Jaksa Kasus Pembunuhan Munir Bagai Kabayan saba Kota. Ia mulai menapak karir di Ibukota. Perkara berskala nasional dan internasional yang disidik penyidik Polda Metro Jaya dan Mabes Polri semua “mampir” di

TOPIK OTONOMI foto: dok.majalahtopik/Hakim

mejanya. Saat itu perkara dari Mabes Polri belum diserahkan ke Jaksa di JAM Pidum Kejaksaan Agung. Sebagai Kasi Pra Penuntutan ia harus ikut bertanggung jawab meneliti berkas perkara. Apakah semua berkas perkara itu sudah lengkap secara formil maupun materiilnya untuk dapat disidangkan ke pengadilan. Ia sebagai palang pintu penelitian berkas perkara.

Ia sendiri sempat menangani dan menyidangkan Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa Polycarpus. Juga sebagai salah satu Jaksa yang menangani terdakwa mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan dan sekretaris Rohainil Aini yang didakwa terlibat dalam kasus pembunuhan Munir.

Kemudian perkara aktor Roy Martin jilid I saat nyabu dan perkara mantan ketua MPR Zainal Maarif yang didakwa mencemarkan nama baik Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono karena menuduh presiden sudah kawin saat masuk AKABRI. Setelah 2 tahun 5 bulan sebagai Kasi Pra Penuntutan, akhirnya ia kembali masuk Jawa Timur. Sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Moneter (Ekmon) di Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Awal Maret 2008 ia dilantik.

Saat menjabat Kasi Ekmon itu ia sempat memenjarakan Ketua Yayasan Pensiunan Pegawai PT Garam, Sumenep Drs Munir Syam, MM, karena menjual aset PT Garam senilai Rp.38 miliar. Ia sebagai ketua tim penyidikan.

Kemudian juga berhasil menyidik kasus Dana Bantuan Sosial Bupati Bojonegoro Drs Santoso yang telah menyelewengkan dana Bansos sebesar Rp.3,5 milyar hingga ke pengadilan.

Pada Nopember 2008, saat Didik dan isteri sedang wukuf di Padang Arofah, ia mendapat kabar bila dirinya dimutasi lagi masuk ke Kejaksaan Agung. Tepatnya di Biro Kepegawaian menjadi Kepala Sub Bagian pengadaan Pegawai. Dengan masuk bidang pembinaan lengkap sudah semua unit kerja di Kejaksaan pernah “dipegangnya”. Mulai bidang Datun saat Capeg, bidang Intelijen, Pidana Khusus, Pidana umum dan pembinaan. Ibarat orientasi medan ia sudah mengenal kelima “areal” bidang di Kejaksaan.

Sebagai Kasubbag Pengadaan Pegawai, ia menjabat selama 2 tahun 9 bulan. Karena, sejak tanggal 8 September 2011 ia dilantik promosi eselon III menjadi Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Berarti ia “balik kucing” ke Kejati DKI Jakarta. Sampai penghujung tahun, tepatnya 21 Desember 2011, ia terima SK pengangkatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta, Kalimantan Timur. Saat menerima kabar SK terakhir ini yang paling membuat ia terharu.

Almarhum H. Chozin Mabruri dan Hj Asri’ah memang Pegawai Negeri minded. Semua anaknya, 7 orang “disemangati” dan didorong melamar menjadi PNS. Kalau mau melamar ke swasta, “digiring” lagi supaya masuk PNS. Alhasil semua keinginan kedua ortunya jadi kenyataan. Saudara Didik, kakak pertama, Hamida Hayati, SE begitu lulus FE Universitas Negeri Jember masuk BRI. Kakak kedua Dra. Nurul Azizah, MM Seorang Camat perempuan di Bojonegoro.

Apa pasal? Ternyata saat ia menerima kabar adanya SK sebagai Kajari Sangatta itu persis saat keluarga besarnya di Bojonegoro sedang menyelenggarakan haul 1000 hari meninggalnya alm. Ayahnya H. Chozin Mabruri. “Setelah mendapat kabar itu tak terasa saya menangis teringat almarhum. Karena dulu Beliau lah dan Ibu saya yang mendorong dan membujuk saya ikut tes Kejaksaan, meski semula saya ngotot pengin tetap jadi wartawan,” kenangnya.

Sementara, Didik adalah anak ketiga.

Adiknya, Elfia Nuraini, Spt.Mpt salah satu Kabid di Dinas peternakan Bojoneoro. Anak kelima, dr. Ulfa Kholili, Spd adalah dosen di Fakultas Kedokteran Unair, anak keenam Erna Zulaikha, alumni FT ITS sekarang juga “gabung” di Pemda Bojonegoro di Dinas Lingkungan. “Terakhir adik saya, Helmi Ali Fikri, SSTP disarankan masuk STPDN dan sekarang dinas di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, padahal dulu sudah masuk Teknik sipil Unibraw,” terang Didik. ] Syarif/Iwan P/Dok. Artikel Didik Farkhan Alisyahdi, SH.MH

Menurut Didik, kedua orang tuanya,

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

35

TOPIK OTONOMI Pantai Linau

Indahnya Rekreasi Pantai

di Kabupaten Kaur

K

epala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaur, Agus Susilo, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, pada 2012 ini akan meningkatkan fasilitas beberapa objek wisata di daerah ini. Tujuannya yaitu untuk menarik minat masyarakat berkunjung di daerah ini.

Beberapa tempat objek wisata di Kabupaten Kaur yang akan ditingkatkan fasilitasnya, antara lain objek wisata Pantai Laguna dan Hili. Kedua objek wisata ini jika dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dipastikan akan ramai dikunjungi masyarakat.

Disebutkan Agus Susilo, fasilitas yang akan dibangun di dua lokasi itu, antara lain tempat duduk, warung dan fasilitas lainnya, sehingga masyarakat bisa santai bersama keluarga menikmati keindahan pantai tersebut. “Kami optimistis jika fasilitas kita bangun di dua objek wisata ini dapat dipastikan masyarakat akan ramai datang ke tempat itu pada hari libur untuk bersantai bersama keluarga,� kata Agus beberapa waktu lalu. Untuk itu, dia berharap DPRD Kabupaten Kaur dapat menyetujui dana di APBD 2012 untuk

36

Kabupaten Kaur memiliki beberapa tempat objek wisata pantai yang layak untuk dikunjungi wisatawan lokal dan asing. Pesona objek wisata apa saja yang ditawarkan Kabupaten Kaur? peningkatan fasilitas objek wisata di daerah itu, sehingga program tersebut dapat direalisasikan dengan baik.

Sebab, katanya, tanpa ada dana yang memadai, sebaik apapun program yang dibuat Disbudpar Kaur tidak dapat direalisasikan, karena itu mengharapkan dukungan dari DPRD setempat.

Jika objek wisata di Kaur ramai didatangi masyarakat, baik dari penduduk lokal maupun dari luar Kaur, maka akan memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan memberikan sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Rencana Strategis

Sekadar informasi, sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Industri Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Kadis Budpar Kaur, Drs Agus Susilo.

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul.

Sementara itu, rencana strategis Dinas Kebudayaan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaur untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rencana kerja serta sasaran yang ingin dicapai tahun 2011-2016 sesuai dengan fungsi dan

TOPIK OTONOMI tugas pokoknya, maka visinya yaitu: "Mewujudkan tranportasi potensi sumber daya wisata alam, produk industri kreatif serta prestasi pemuda di bidang olahraga Kabupaten Kaur yang berakar pada nilainilai agama, adat istiadat dan lingkungan hidup yang secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan turut memajukan perekonomian daerah yang berbasis pada keunggulan sumberdaya manusia dan ekonomi lokal."

Terwujudnya Visi yang dikemukakan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagai bentuk nyata dari visi, dituangkanlah Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana dengan memperlihatkan tujuan yang hendak dicapai dan bagaimana organisasi mencapai tujuan.

Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah: "Pengelolaan kekayaan wisata produk unggulan lokal yang bijaksana melalui kegiatan perencanaan pengembangan wisata untuk mendorong upaya revitalisasi objek dan daya tarik unggulan, peningkatan kualitas produk industri kreatif sekaligus prestasi kepemudaan dan pelayanan usaha pariwisata yang kompetitif, optimalisasi dan pemasaran yang efisien dan efektif yang mampu mensejahterakan masyarakat."

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, aparatur yang bersih dan terselenggara manajemen pemerintahan yang baik.

Sementara aspek peningkatan Rencana Strategi dalam Misi Dinas Pariwisata, Industri Kreatif, Pemuda dan Olahraga, yaitu sebagai upaya untuk membantu pihak Manajemen Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Wisata Alam tempat pelestarian Penyu dan Gurita berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 10 Tahun 2009. Pantai Wayhawang terletak di Desa Wayhawang, Kecamatan Maje. Luas areal objek wisata kurang lebih 5 hektar. Taman Wisata Alam Wayhawang berada kurang lebih 250 meter dari Jalan Lintas Barat Sumatera Bengkulu-Lampung. Fasilitas yang terdapat di Taman Wisata Alam Wayhawang adalah jalan akses menuju kawasan tersebut dan tersedianya tempat parkir.

Pantai Wayhawang merupakan pantai dengan hamparan pasir putih dan panorama yang indah dan masih alami.

Di lokasi ini terdapat sebuah Pulau Batu Karang yang menyerupai kapal dan berada di tengah laut yang lebih dikenal oleh masyarakat Kaur sebagai "Batu Jung". Konon menurut cerita, batu karang tersebut merupakan peninggalan zaman Majapahit, di mana batu karang tersebut merupakan sebuah kapal yang menjadi batu. Dengan kondisi ombak yang besar dan panorama yang indah, lokasi ini cocok untuk kegiatan olahraga selancar (surfing), rekreasi keluarga dan memancing di pantai atau di laut.

Pantai Linau Desa Linau Kecamatan Maje

Pantai Linau Desa Linau Kecamatan Maje merupakan bagian dari Pelabuhan Linau. Asal nama Linau merupakan pemberian dari Pemerintah Inggris saat pemerintah ini menjadi koloni Inggris (Line New), yang artinya garis baru.

Pantai Linau terletak di Desa Linau, Kecamatan Maje, yang juga sebagai pusat dari Kecamatan Maje. Tempat rekreasi/ pariwisata ini mudah untuk dijangkau, karena berada tepat di sisi Jalan Lintas Barat Sumatera Bengkulu-Lampung.

Pantai Linau memiliki hamparan pasir putih, air laut yang jernih serta ombak yang tenang. Di lokasi ini juga terdapat pelabuhan samudera (Pelabuhan Linau), dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI), sehingga pulang dari tempat ini dapat membawa ikan atau gurita. Di tempat ini wisatawan dapat menikmati panorama pantai yang sangat indah sambil menikmati sunset dengat sangat jelas.

Pantai Hilli

Pantai Hilli terletak di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay.

Pantai Hilli berada di sebelah selatan dari Jalan Nasional (Jalan Lintas Barat Sumatera). Pantai ini cukup indah tidak kalah baiknya dengan pantai-pantai lain yang terdapat di Kabupaten Kaur.

Pantai Hilli memiliki keindahan laut dan ombak yang landai, sehingga sangat cocok untuk rekreasi dan tempat peristirahatan serta kegiatan wisata bahari lainnya yakni wisata bawah laut dan menikmati sunset. Selain itu Pantai Hilli juga memiliki keunikan tersendiri, hal ini karena di sepanjang pantai terdapat hamparan batu kali yang menambah keindahan pesona pantainya.

Pantai Teluk Beringin

Pantai Teluk Beringin terletak di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning, kurang lebih 40 Km dari Kota Bintuhan. Jarak dari jalan lintas barat Sumatera kurang lebih 2 Km. Pantai Teluk Beringin merupakan pantai dengan hamparan batu koral yang indah sebagai tempat untuk menikmati sunset dan memancing.

Penasaran? Segera kunjungi objekobjek wisata yang ada di Kabupaten Kaur. ] Wahyupi

Beberapa Objek-objek Wisata di Kabupaten Kaur diataranya:

Pantai Wayhawang Desa Wayhawang Kecamatan Maje Pantai Wayhawang merupakan Taman

Para staf Perinkrepora Kabupaten Kaur.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

37

TOPIK OTONOMI

PT Pelindo II Provinsi Bengkulu Berhasil Mendatangkan KM Lawit Selesai dikeruk hingga kedalaman 10 m, LSW kapal penumpang KM Lawit singgah di Pelabuhan Pulau Baai, Provinsi Bengkulu.

K

edatangan kapal penumpang KM Lawit di Provinsi Bengkulu merupakan wujud keberhasilan PT. Pelindo II Cabang Bengkulu dalam melakukan pengerukkan di perairan dermaga Pulau Baai Bengkulu dengan kedalaman 10 m lws.

General Manager PT. Pelindo II Cabang Bengkulu, Ade Hartono, ST, M.Sc mengatakan, kedatangan kapal penumpang milik PT. Pelayaran Indonesia ini merupakan kedatangan setelah 12 Tahun kapal pelni absen di Pelabuhan Bengkulu. Kapal KM Lawit ini akan melayani rute Semarang – Jakarta – Bengkulu – Padang – Nias Sibolga, dan sebaliknya.

Masih menurut Ade, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang telah mengupayakan agar kapal penumpang milik PT. Pelni dapat kembali sandar di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Ini merupakan

38

bagian dari Rencana Percepatan Peningkatan Kegiatan Perekonomian Provinsi Bengkulu khususnya di sektor Perhubungan Laut.

Selanjutnya, kehadiran KM Lawit ini juga dapat dijadikan alternatif pilihan transportasi bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Dijelaskan Ade, setelah alur pelayaran kembali memiliki kedalaman 10 m lws maka Pelabuhan Pulau Baai akan berfungsi sebagai Economic Engine bagi Provinsi Bengkulu, dengan memberikan tiga unsur yaitu, memberikan fasilitas dan peralatan dengan kelas tinggi, produktivitas kerja yang tinggi, serta resources dan teknologi IT yang canggih. “Untuk melakukan maintenance di alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu akan dilaksanakan setahun dua kali,” ujar Ade. Sekretaris Pemerintah Provinsi Bengkulu, Drs. H. Asnawi Abdul Lamat, M.Si ketika memberikan sambutan dalam rangka kedatangan

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

kapal KM Lawit mengatakan, atas nama masyarakat di Provinsi Bengkulu dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pelayaran Indonesia yang telah memberikan peluang bagi pelaku bisnis dan masyarakat atas kedatangan kapal penumpang KM Lawit di Provinsi Bengkulu.

Menurut Sekda, upaya ini juga berkat kerjasama pihak PT. Pelindo II Cabang Bengkulu dalam hal pengerukkan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, sehingga perekonomian di Provinsi Bengkulu akan terus berjalan serta meningkatkan pendapatan daerah khususnya di Provinsi Bengkulu.

Kedatangan kapal penumpang KM Lawit di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu di sambut langsung Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Drs. H. Asnawi Abdul Lamat, M. Si, Kapolda Bengkulu, Brigjend Pol Burhanuddin Andi, SH. MH, Danrem 041 Gamas Kolonel Inf TNI Sofwat Nasution, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Suharto, SE. Selain itu, turut hadir pula Direktur Usaha PT. Pelayaran Indonesia (PELNI) Asep Suparman. ] Budi Rahardjo

TOPIK OTONOMI

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Program PAUD Kepala Paud Mentari dan salah satu oknum Pejabat Diknas Bengkulu diduga telah menggelapkan dana APBD untuk program pendidikan tingkat PAUD. Dari dana yang seharusnya diterima sebesar Rp 35 juta, ternyata hanya diterima Rp 20 juta. Kemana yang Rp 15 juta?

D

ana APBD adalah program pemerintah yang salah satunya untuk pendidikan di daerah. Besaran APBD di setiap daerah memang berbeda-beda, tergantung dari sumber pendapatan dan kebutuhan daerah tersebut.

Seperti halnya bantuan dana APBD untuk program pendidikan tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari bantuan Bank Dunia.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang ikut dalam program tersebut, juga sudah memprogramkan akan menggelontorkan dana bantuan tersebut kepada 23 PAUD. Hanya saja, dalam realisainya masih saja ada oknum-oknum yang mencari keuntungan dalam program tersebut.

Menurut informasi yang diterima TOPIK dari salah satu pengurus PAUD Mentari, Desa Suka Bandung, Kecamatan Seginim (Air Nipis), Kabupaten Bengkulu Selatan, mengatakan bahwa

setiap PAUD menerima bantuan dana APBD dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 35 juta. Sayangnya, kata sumber tersebut, PAUD Mentari tidak menerima dana bantuan seperti yang telah ditentukan. Sebab, PAUD Mentari hanya menerima bantuan dana pendidikan sebesar Rp 20 juta.

“Dana APBD tersebut diduga sebelumnya telah dipotong oleh salah satu oknum Diknas Bengkulu Selatan, sebesar Rp 15 juta,” ungkap sumber itu. Belakangan diketahui oknum Diknas Bengkulu Selatan tersebut diketahui berinisial ML. Perlakuan tidak menyenangkan yang diterima siswa/siswi PAUD Mentari tidak hanya berhenti sampai kepada pemotongan bantuan dana APBD itu saja. Lebih dari itu, duga sumber itu, dana sebesar Rp 20 juta yang di antaranya untuk pembelian sarana bermain anakanak, tidak direalisasikan oleh pengurus Paud Mentari.

“Seharusnya dana Rp 20 juta tersebut diberikan perlengkapan bermain anak,

ternyata seluruh alat bermain masih memakai alat bermain dari bantuan PNPM yang dicat ulang oleh pengurus PAUD Mentari,” ungkap sumber itu yang juga menjadi pengurus di PAUD Mentari.

Tindakan korupsi yang dilakukan oknum pejabat Diknas Bengkulu Selatan serta oknum pengurus PAUD Mentari ini memang bukan rahasia umum lagi.

Bahkan oknum pengurus PAUD Mentari itu berani memalsukan data bulanan anak murid Kediknas Bengkulu Selatan.

Sehingga, tidak ada satu pun nama siswa/siswi di PAUD Mentari yang masuk dalam data tersebut. Ujungujungnya, ketika bantuan dana APBD itu diluncurkan, oknum Diknas dan oknum pengurus PAUD Mentari itulah yang menikmati dana itu.

Dengan adanya temuan kasus seperti ini, sudah seharusnya dilakukan pengawasan yang ketat dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan untuk pendidikan tersebut.

Sehingga program untuk mencerdaskan anak bangsa dapat berjalan seperti yang diharapkan banyak pihak. Sebaliknya kepada oknum-oknum yang telah melakukan tindakan korupsi dana APBD untuk program pendidikan, sudah seharusnya diusut untuk selanjutnya diproses secara hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sebab, bisa jadi tak hanya siswa/siswi di PAUD Mentari yang mendapat perlakukan demikian, tapi juga PAUD-PAUD lainnya yang menerima bantuan dana tersebut. ] Wahyupi

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

39

foto: Republika/Aditya Pradana Putra

TOPIK OTONOMI

Penghargaan Kepada Daerah Tercepat Urus E-KTP Meski target belum terpenuhi pada akhir 2011 lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap optimis proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, atau lebih dikenal dengan e-KTP, akan rampung akhir tahun 2012 ini.

K

endati masih banyak daerah yang memulai proyek e-KTP dan hingga saat ini belum menyelesaikannya, namun pihak pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, merasa optimis proyek KTP elektronik atau e-KTP bisa diselesaikan tepat waktu. Dalam laporan hasil rapat kerja nasional e-KTP yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu, Direktur Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Soetjahjo mengatakan bahwa pengerjaan e-KTP di 497 kabupaten/kota dan diharapkan rampung pada Oktober 2012, sebanyak 2.094 kecamatan pada 401 kabupaten/ kota harus melayani perekaman data selama minimal 10 jam per hari.

Dalam laporan yang sama, pelayanan dilakukan minimal 12 jam per hari di 66 kecamatan dari 35 kabupaten/kota, dan

40

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

di 37 kecamatan pada 26 kabupaten/ kota minimal pelayanan dilakukan 14 jam per hari. Sedangkan untuk 151 kecamatan pada 46 kabupaten/kota, pelayanan diselenggarakan lebih dari 14 jam per hari.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan bahwa perpanjangan layanan bisa dilakukan untuk menyelesaikan perekaman data sidik jari dan iris mata penduduk wajib KTP. Sepanjang masyarakat antusias dan petugas tersedia, maka layanan perekaman data di beberapa daerah bisa dilakukan sampai tengah malam.

Selain itu, sistem jaringan yang sudah online membuat data penduduk yang berupaya membuat KTP ganda dengan mudah tersaring.

Mendagri sendiri menargetkan KTP format lama hanya berlaku hingga akhir

TOPIK OTONOMI

Pada rakernas yang mengangkat tema “Penerapan e-KTP dan Pencatatan Sipil Untuk Peningkatan Efektivitas Pelayanan” yang dihadiri para bupati/walikota serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) dari seluruh Indonesia, sejumlah daerah memperoleh penghargaan dari Kemendagri karena dinilai mampu bekerja sesuai target.

Dengan perincian, 10 bupati/walikota yang dinilai memiliki komitmen tinggi melayani pembuatan e-KTP, yakni Kota Jakarta Timur, Kota Palembang,

Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Medan, Kabupaten Sidoardjo, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kabupaten Seram, dan Kabupaten Pati. Dua daerah yang juga memperoleh penghargaan karena telah menyelesaikan pelayanan perekaman per 31 Desember 2011, yakni Kota Solok dan Kabupaten Bangka Tengah.

Selain itu, tiga daerah yang per 15 Februari 2012 sudah selesai adalah Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Belitung Timur.

Program e-KTP pada 2011 dilaksanakan di 197 kabupaten/ kota, dan pada 2012 dilakukan di 300 kabupaten/kota. Proyek yang menghabiskan dana sebesar Rp 5,9 triliun ini dikerjakan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Mendagri sendiri berjanji jika program e-KTP di 497 kabupaten/kota ini tidak selesai pada akhir Desember 2012, pihaknya berjanji akan mundur dan meletakkan jabatannya. ] Endang

foto: MajalahTopik/Adang

foto: VIVAnews/Ikhwan Yanuar

Pihaknya sendiri, kata Gamawan, saat ini masih terus menyisir pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

Bahkan, di beberapa daerah, ucapnya, seseorang bisa memiliki lebih dari

dua KTP dengan NIK yang berbedabeda. Pada pertengahan 2011 lalu, ditemukan lebih dari 7 juta NIK ganda.

Namun, dari penyisiran terakhir dengan menggunakan sidik jari dan iris, dari 45 juta NIK yang diterbitkan, tinggal 42.600 saja yang ganda. “Itu kan artinya dibawah satu persen. Jadi asumsinya, kalau nanti diterbitkan 172 juta e-KTP, kasarnya yang NIK ganda tinggal 172 ribuan,” ujar Gamawan.

foto: ANTARA/Zabur Karuru

tahun 2012. Karena pada 1 Januari 2013, diharapkan KTP elektronik atau e-KTP sudah bisa diberlakukan secara nasional. Target tersebut, menurut Gamawan, telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2011 yang merubah ketentuan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan e-KTP. Dalam Perpres Nomor 67 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap penduduk hanya boleh memiliki satu KTP yang dipergunakan untuk layanan di pemerintahan, swasta dan perbankan. “Semua termasuk perbankan wajib melayani identitas berbasis e-KTP tanpa memperhitungkan lokasi penerbitan. Sampai 31 Desember 2012 itu masa akhir, tapi 1 Januari 2013 harus sudah e-KTP,” tutur Gamawan yang mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

41

TOPIK KORPORASI

Perusahaan Jangan Tunggu Masyarakat Marah tuntutan masyarakat, tapi tindakan terlambat karena kantor pemerintah daerah sudah terlanjur dibakar.

"Saya kira, Pemda dan pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus kepada perusahaan swasta yang memiliki konflik lahan dengan masyarakat, seperti PT MHP," katanya.

foto: majalahtopik/Amri

Menurut Yani, jika perusahaan swasta yang memiliki konflik lahan tidak punya itikad baik dan tidak ada kontribusinya kepada masyarakat maupun Pemda, hendaknya izinnya dicabut.

Perusahaan yang bersengketa dengan masyarakat perihal lahan pertanian agar segera melakukan pendekatan secara komprehensif kepada masyarakat.

Jangan masyarakat marah hingga melakukan tindakan anarkis baru kemudian perusahaan swasta melakukan perubahan.

A

nggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Ahmad Yani berharap peristiwa kekerasan terkait konflik lahan seperti di Mesuji Lampung, Sodong Sumatera Selatan, dan Bima Nusa Tenggara Barat, tidak terulang lagi. Hal disampaikan Ahmad Yani saat menerima perwakilan masyarakat dari Desa Sugihan, Kecamatan Rambang Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, pada 31 Januari 2012 lalu.

Perwakilan Masyarakat Rambang Lubai Bersatu (MRLB) mengadukan nasibnya ke DPR RI terkait konflik

42

lahan pertanian dengan PT Musi Hutan Persada (MHP).

Pada kesempatan itu Yani mengingatkan agar perusahaan swasta yang bersengketa dengan masyarakat perihal lahan pertanian agar segera melakukan pendekatan secara komprehensif kepada masyarakat. Jangan masyarakat marah hingga melakukan tindakan anarkis baru kemudian perusahaan swasta melakukan perubahan.

Pada konflik lahan di Bima Nusa Tenggara Barat, menurut dia, Bupati Bima akhirnya menyerah dan mencabut surat keputusannya guna memenuhi

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Yani berjanji akan memperjuangkan tuntutan masyarakat Rambang Lubai, Muara Enim, Sumatera Selatan.

"Kalau memang diperlukan, perwakilan dari Komisi III akan melakukan peninjauan ke lokasi sengketa," katanya.

Sementara itu, Sekretaris MRLB, Silvanus Desmansyah, mengatakan, permasalahan masyarakat dengan PT MHP berawal dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 038/KPTSII/1996 tentang pemberian Izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada PT MHP. Pada pelaksanaannya, kata dia, PT MHP menguasai lahan masyarakat yakni areal penggunaan lahan (APL) di Desa Sugihan.

Dalam pernyataan sikapnya, MRLB meminta agar DPR RI menyetujui secara kolektif kolegial bahwa lahan APL milik masyarakat di Desa Sugihan, Kecamatan Rambang Libai, Kabupaten Muara Enim, seluas sekitar 3.000 hektar yang termasuk dalam areal kerja PT MHP untuk dikembalikan hak kepemilikannya dan pengelolaannya secara utuh dan menyeluruh kepada masyarakat sesuai dengan UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

TOPIK KORPORASI

Dalam kesempatan yang sama, Ketua MRLB Sastra Amiadi menyampaikan, berlarut-larutnya masalah ini disebabkan tidak adanya keinginan pemerintah khususnya Menteri Kehutanan untuk menyelesaikannya.

Bahkan, kata dia, Kemenhut terkesan tidak mengubris tuntutan masyarakat.

Padahal, Gubernur Sumsel sudah menyampaikan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terhadap Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah terhadap APL di Sumsel termasuk APL di Desa Sugihan tersebut.

“Surat Gubernur tersebut disampaikan berdasarkan usulan Bupati Muara Enim yang menyatakan, lokasi itu tetap dijadikan APL dan dikeluarkan dari areal kerja PT MHP. Selain itu, surat bupati bernomor 522/564/ HUT/2011 menyatakan dengan jelas bahwa lokasi itu merupakan APL yang dikuasai masyarakat sejak dulu dan belum dilepaskan kepada pihak manapun termasuk PT MHP,” jelas Sastra.

Sementara kuasa hukum Forum MRLB, Hardiansyah HS, SH, MM menegaskan, PT MHP adalah perusahaan pemegang izin HPH yang bergerak di bidang kehutanan untuk tanaman industri Acasia Mangeium.

Secara logika dan prespektif hukum konsesi mereka untuk menanam itu adalah di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan Menteri Kehutanan. Terkait HPH PT MHP tersebut sudah terjadi tiga kali perubahan SK. Namun, kata Hardiansyah, pada SK terakhir atau SK No 038 Tahun 1996 tersebut menimbulkan permasalahan.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihak PT MHP bersikukuh mengatakan bahwa lahan tersebut berada di areal kerja mereka, berdasarkan di SK Menhut No. 038 tersebut. Ironisnya, PT MHP juga terkesan tidak menghiraukan surat dari Kementerian Kehutanan Nomor 5428 tanggal 6 April 2009 melalui Dirjen Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Dalam surat itu dengan jelas disebutkan agar PT MHP menyelesaikan tata batas areal kerjanya di wilayah itu, namun sampai saat ini PT MHP tidak melakukannya.

Terkait sengketa lahan antara Masyarakat dan PT MHP, Kementerian Kehutanan akhirnya bersedia berdialog dengan perwakilan masyarakat Rambang Lubai.

Pada pertemuan yang digelar 6 Februari 2012 tersebut, Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto, mengatakan, persoalan masyarakat Rambang Lubai dengan PT MHP sebenarnya sudah sangat jelas bahwa lahan yang menjadi sengketa tersebut adalah Areal Penggunaan Lain (APL) merupakan milik masyarakat yang dijadikan working area oleh PT MHP. “Dari usulan Bupati Muara Enim dan Gubernur Sumatera Selatan sudah sangat jelas bahwa lahan tersebut

merupakan APL. Jadi MHP harus mengeluarkan lahan itu dari area kerja mereka,” ujar Bambang.

Dia menjelaskan pihaknya telah meminta agar PT MHP melakukan tata batas dan paling lambat persoalan ini akan selesai pada pertengahan tahun ini. Kepada masyarakat Rambang Lubai, Bambang meminta agar bersabar. Karena, kata dia, persoalan ini sedang diproses secara intensif di Kemenhut.

Potensi sumber daya alam (SDA) di suatu daerah, sudah seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

Bila dikelola dengan benar potensi SDA tersebut tentunya bisa meningkatkan perekonomian, baik bagi dareah maupun masyarakatnya. Untuk itu, sinergi antara perusahaan-perusahaan yang diberi izin untuk memanfaatkan potensi itu tentu menjadi hal yang harus dilakukan. Artinya baik masyarakat maupun perusahaan haruslah melaksanakan kewajibannya masingmasing, khususnya pihak perusahaan.

Jika perusahaan-perusahaan itu melaksanakan aturan main yang sudah disepakati, gesekan-gesekan yang terjadi selama ini tentulah tidak akan terjadi. Perusahaan tetap untung, di sisi lain masyarakat juga bisa menikmati kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah mereka. ] Amri foto: dok. majalahtopik

MRLB juga meminta kepada DPR RI agar merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk mengadendum lahan APL seluas sekitar 3.000 hektar yang termasuk dalam dalam SK Menteri Kehutanan No 038 Tahun 1996 tersebut secara parsial sesuai dengan peta Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel tahun 2001 dan peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sumsel berdasarkan SK Menhut No 76/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2011.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Ahmad Yani.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

43

TOPIK KORPORASI

Garuda Tambah Armada Baru PT Garuda (Persero) Tbk menambah armada baru.

Selain untuk mengganti varian yang lebih baik dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, juga untuk memenuhi pertumbuhan pasar.

D

alam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang dilaksanakan di Jakarta awal Februari lalu, para pemegang saham Garuda secara mayoritas menyetujui program pengembangan armada Garuda. Hal ini sejalan dengan akselerasi peningkatan pasar di domestik dan regional yang semakin menjanjikan.

Usulan baru program pengembangan armada (hingga 2016) tersebut adalah penambahan jumlah armada dengan perincian, Boeing 737-800NG sebelumnya 10 unit menjadi 20 unit, Boeing 777-300 ER tetap 10 unit atau pesawat sejenis lainnya, A330-200 dari sebelumnya 6 unit menjadi 24 unit atau Airbus family lainnya, pesawat tipe narrow-body untuk Citilink dari sebelumnya 5 unit menjadi 25 unit dan pesawat tipe Sub-100 dari sebelumnya 5 unit menjadi 18 unit atau pesawat lainnya yang sejenis.

Dengan program pengembangan armada baru tersebut, maka hingga tahun 2015 mendatang Garuda akan mengoperasikan sebanyak 194 pesawat terdiri 24 A330, 9 B777, 85 B737-800NG, 50 A320 untuk Citilink, 25 pesawat sub-100, dan 3 pesawat Cargo (freighter).

44

Sebelumnya, melalui program Quantum Leap, Garuda mengumumkan bahwa hingga akhir tahun 2015, Garuda akan mengoperasikan sebanyak 154 pesawat.

Pengembangan armada tersebut merupakan langkah Garuda untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang signifikan baik di pasar domestik maupun International.

Pengembangan armada tersebut juga merupakan bagian dari program pengembangan efisiensi perusahaan, mengingat pesawat–pesawat baru tersebut merupakan pesawat modern yang hemat bahan bakar, ramah lingkungan, serta-- sebagai pesawat baru--memerlukan biaya perawatan yang lebih hemat efisien.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar mengatakan, perusahaan penerbangan plat merah itu memperoleh dana bersih sebesar Rp.3,187 trilun dari penawaran Saham awal (Initial public offering/IPO) per 31 Desember 2011. Dari dana yang diperoleh dalam IPO tersebut 80 persen digunakan untuk penambahan armada baru. Sedangkan sisanya 20 persen untuk belanja modal.

Emirsyah memaparkan, dari jumlah tersebut Rp.1,152 triliun sudah direalisasikan untuk pembelian armada baru. Selain itu, pembelian pesawat

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

juga bertambah dari sebelumnya, seperti pembelian untuk pesawat Boeing 737-800 yang awalnya berjumlah 10 unit menjadi 20 unit, dan pembelian untuk pesawat Airbus 3320200 dari 6 unit menjadi 24 unit.

Dalam rencana pembelian pesawat baru untuk unit bisnis strategis (SBU) Citilink juga terdapat perubahan untuk pesawat "narrowbody" dari 5 unit menjadi 25 unit.

Penambahan armada baru, kata dia, dilakukan antara lain untuk selain untuk mengganti varian yang lebih baik dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, serta memenuhi pertumbuhan pasar.

Sementara dari sisi kinerja keuangan, Garuda juga mengalami peningkatan yang siginfikan. Pada periode JanuariNovember 2011, Garuda membukukan pendapatan (tidak konsilidasi) sebesar Rp 22,97 triliun. Atau mengalami peningkatan sebesar 41,9 persen dibandingkan pendapatan tahun lalu (year on year) yang hanya sebesar Rp 16,19 triliun.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan laba Garuda juga mengalami pertumbuhan laba yang sangat besar yakni sebesar 124 persen dibanding laba tahun lalu yang hanya sebesar Rp. 323 miliar. Peningkatan pencapaian tersebut tidak lepas dari kerja keras manajemen Garuda yang melakukan langkah efiesiensi dan ekpsansi sesuai dengan program Quantum Leap.

foto: majalahtopik/Adang

TOPIK KORPORASI

Pesawat B737-800NG yang diterima Garuda Indonesia, beberapa waktu lalu.

Dengan diangkatnya Betti Setiastuti Alisjahbana sebagai Anggota Komisaris Independen, maka saat ini Garuda memiliki 6 anggota komisaris, dan Betti Setiastuti Alisjahbana menggantikan posisi Rahman Adiwoso, yang sebelumnya Anggota Komisaris Independen, menjadi Anggota Komisaris. Masa jabatan Anggota Komisaris tersebut meneruskan masa jabatannya hingga RUPS Tahunan pada tahun 2012. Sementara susunan Direksi Garuda tidak mengalami perubahan .

Di samping itu, RUPSLB ini juga menyetujui pengukuhan atau penerapan Perarturan Mentri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) (‘’Permen BUMN No. 1/2011’’) di Garuda, yang mana dasarnya saat ini pun Garuda telah tunduk dan comply pada ketentuan– ketentuan tersebut telah diatur pula dalam Undang-undang Perseroan

foto: majalahtopik/Adang

Selain itu, sesuai agenda RUPSLB, pemegang saham juga menetapkan Betti Setiastuti Alisjahbana sebagai salah satu Anggota Komisaris Independen yang berlaku efektif sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima.

Menhub EE Mangindaan ditemani Ketua Kadin Suryo B Sulistio, Dirjen Hubud Kemenhub Herry Bhakti S Gumay dan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar di dalam pesawat Boeing 737-800NG.

Terbatas, peraturan Pasar Modal, dan peraturan lainnya yang terkait dan berlaku bagi Garuda.

Efel Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 18 Januari 2012.

RUPSLB Garuda dihadiri oleh sekitar 250 pemegang saham atau perwakilannya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Januari 2012 (sampai dengan pukul 16.00 WIB) dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral

Kerja keras yang dilakukan Garuda patut kita acungi jempol. Jika kondisi seperti ini bisa dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan, bukan tidak mungkin dalam tempo yang tidak terlalu lama, kita bisa berharap Garuda bisa menjadi maskapai penerbangan yang disegani di dunia. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

45

TOPIK KORPORASI

Dampak Demo Buruh dan Investasi Harus ada penataan ulang aturan dan mekanisme sistem pengupahan buruh yang berkeadilan sehingga tidak terjadi lagi perselisihan seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini.

D

emo puluhan ribu buruh yang terjadi pada 27 Januari 2012 lalu tak pelak membuat banyak kalangan menjadi kalang kabut. Apalagi lokasi demo dilakukan di jalan tol. Hal ini mengakibatkan dampak luar biasa.

Massa yang memblokir jalan tol Jakarta-Cikampek dari mulai pukul 10 pagi sampai petang dari dua arah.

Kemacetan yang terjadi dari dua arah mengular hingga 20 kilometer lebih.

Aksi demo yang melumpuhkan jalan tol cikampek tentu saja membuat banyak pihak mengalami kerugian.

Menko Ekuin, Hatta Rajasa menyesalkan terjadinya demo tersebut.

Menurut Hatta, ini terjadi akibat masalah buruh yang tak kunjung selesai. Akibat pemblokiran jalan tol itu kegiatan industri dilokasi utama di Jabotabek tersebut terpaksa terhenti. Kejadian ini, kata Hatta, harus di jadikan pembelajaran yang berharga sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Tentu ini ada benarnya. Investor mana yang mau menanamkan modalnya, jika suasana usaha tidak nyaman dan kondusif. Modal asing yang tadinya bakal masuk, bisa batal. Untuk itu diperlukan langkah-langkah konkrit pemerintah untuk menjaga daya saing industri dan iklim usaha.

Saat ini menurut Hatta harus ada penataan ulang aturan dan mekanisme sistem pengupahan buruh yang berkeadilan sehingga tidak terjadi lagi perselisihan seperti yang terjadi pada akhir Januari lalu.

Dia menegaskan agar PP No. 881 tentang perlindungan upah dan Permenakertrans No. 17 soal pencapaian hidup layak harus dijadikan dasar untuk menetapkan upah yang berkeadilan.

Namun Hatta juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memaksakan sesuatu sehingga membuat industri

Aksi buruh Tangerang itu berawal dari langkah Apindo (Asoiasi Pengusha Indonesia) Tangerang yang menggugat ke PTUN Serang terkait keputusan gubernur Banten. Isi dari keputusan gubernur menyebutkan bahwa upah buruh rata-rata di Tangerang tahun 2012 sesuai Jakarta yakni Rp.1.529.000.

Upah buruh dibagi menjadi 3 kategori yakni kelompok industri keras, kimia, dan logam Rp.1.758.000, kelompok 2 Rp.1.682.000, dan kelompok 3 Rp.1.605.000. Sementara pihak Apindo ingin upah buruh sesuai dengan kesepakatan dewan pengupahan di angka Rp.1.381.000.

Gugatan Apindo Tangerang itu dimenangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bekasi terhadap pembatalan naiknya Upah Minimum Kota (UMK) berdampak langsung pada aktivitas industri. Diperkirakan ada 5.000 industri di Bekasi dan sekitarnya terpaksa tutup sementara. Keputusan PTNU tersebut membuat buruh bereaksi sehingga terjadi demo yang melumpuhkan industri di kawasan itu. foto: inilah.com

Dampak yang menjadi kekhawatiran Hatta adalah, kenaikan peringkat

invesment grade baru-baru ini yang diberikan kepada Indonesia tidak akan ada gunanya.

tutup. Bupati dan gubernur untuk tidak mengambil keputusan sendiri soal upah buruh,demikian juga pengusaha, Jangan sampai industri bertumbuh, tapi pekerja tidak mendapatkan upah yang layak.

46

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

TOPIK KORPORASI

Dengan catatan, perusahaan yang tidak mampu membayar boleh mengajukan penangguhan, dan semua pihak mengedepankan dialog bila ada masalah upah. Hal ini disampaikan Menaker Trans Muhaimin Iskandar usai pertemuan yang digelar pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja di Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penangguhan, kata Muhaimin, hanya diberikan kepada perusahaan yang benar-benar tidak mampu. Dalam arti kemampuan perusahaan yang kapasitas produksinya memang kecil.

Sehingga belum memungkinkan untuk membayar upah sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan.

Sementara Ketua Apindo Bidang Pengupahan Hariyadi B. Sukamdani seperti yang dikutip Tempo.CO menyatakan pengusaha mengalah atas desakan pemerintah. “Pemerintah tidak sanggup mengatasi situasi, kami diminta mengalah,” ujarnya.

Meski mengalah kata Hariyadi, ada beberapa komitmen yang harus dipenuhi. Misalnya, pemerintah harus memberikan fasilitas penangguhan kepada perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur. Pemerintah menjamin wibawa Dewan Pengupahan.

“Artinya, kalau keputusan upah sudah dibuat berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, jangan diubah lagi,” pungkasnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi yang dihubungi TOPIK melalui telepon selulernya yang dimengatakan, Apindo bukan tidak membela kepentingan buruh. Namun Apindo harus berpikir realistis. Pada dasarnya Apindo memperjuangkan pengusahapengusaha kecil yang tidak mampu membayar buruhnya sesuai dengan

foto: indonesia-oslo.no

Akhirnya Apindo berbesar hati dengan mencabut gugatan atas revisi Surat Keputusan Gubernur Banten di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan pencabutan itu, langsung diberlakukan penerapan upah minimum kabupaten sesuai dengan revisi Gubernur.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.

upah minimum.

“Yang kita (Apindo) bela itu pengusaha kecil yang tidak bisa membayar buruh sesuai UMK. Mereka tidak bisa bersuara. Makanya kita putuskan seluruhnya untuk dukung masyarakat Indonesia,” ujar Sofjan.

Di sisi lain, kata Sofjan, pengusaha besar di Indonesia pasti membayar upah buruhnya di atas UMK. “Saya sangat sedih atas kejadian ini, harusnya kita harus bersatu. Buruh adalah partner. Jika terjadi apa-apa sama buruh kita juga akan rugi,” tegas Sofjan.

Lebih jauh dia menerangkan, selama 9 tahun berkiprah , Apindo mempunyai anggaran dasar yang menjadikan buruh sebagai partner atau rekan. Dan Apindo terus memperjuangkan upah minimum buruh naik tiap tahun yang besaran minimumnya adalah inflasi ditambah 5%.

Demo seperti yang terjadi di Bekasi menurut Sofjan, dijadikan cara mengikuti kehendak dewan pengupahan, bipartit, tripartit,” ujarnya.

Tapi, kata Sofjan, Indonesia memang lucu dan aneh, masak UU menyamakan upah buruh UMK /pengusaha kecil dengan pengusaha besar.

Itu dari sisi buruh,belum lagi soal kepastian hukum dan kenyamanan berusaha tidak terjamin. Jika hal ini

tidak dibenahi , jangan harap investor asing akan masuk. Yang ada para investor malah akan keluar dari Indonesia.

Ini pekerjaaang rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Di satu sisi, untuk meningkatkan perekonomian, kita tentu membutuhkan investasi dari luar. Namun disisi lain kita juga tak ingin hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Tak hanya investor asing yang membutuhkan iklim berusaha yang kondusif, pengusaha lokal pun juga membutuhkan iklim tersebut. Ini tentu bukan hanya menjadi urusan pemerintah semata, tetapi semua pihak yang terkait.

Tak bisa dipungkiri, pengusaha dan buruh saling membutuhkan satu sama lain. Disini jelas, antara keduanya sudah seharusnya memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Pengusaha tidak bisa hanya menjadikan buruh sebagai objek. Upah haruslah diberikan dengan wajar. Buruhpun demikian, tidak memaksakan kehendak kepada perusahaan untuk meminta kenaikan upah diluar kewajaran. Jika semua pihak memainkan perannya sesuai aturan tentu permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Dan hal ini tentu akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia yang pada gilirannya dapat menciptakan taraf perekonomian yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

47

TOPIK EKBIS

foto: majalahtopik/Adang

“Si Manis� yang Kian Terpuruk

I

ndustri gula nasional sejak tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Ada banyak hal yang menyebabkan stok gula nasional semakin tergerus. Salah satu pemicunya adalah akibat rendahnya daya saing komoditas tebu yang merupakan hal utama dalam industri gula jika dibandingkan dengan komoditas lain.

Akibat rendahnya daya saing komoditas tebu tersebut para petani akhirnya lebih memilih menanam komiditas non tebu seperti komoditas pangan. Hal ini dilakukan karena dari sisi ekonomi lebih menjanjikan.

Selain itu anjloknya produksi gula ditengarai akibat menyusutnya lahan tebu yang ada saat ini. Sejumlah lahan, diprioritaskan untuk komoditas pangan seperti tanaman padi. Data yang diperoleh TOPIK, produksi gula nasional pada 2008 mencapai 2,7 ton per tahun, di 2009 menurun menjadi 2,6 juta ton.

Kemudian pada 2010 turun lagi hingga 2,5 juta ton dan pada 2011 anjlok menjadi 2,1 juta ton pertahun.

Di era keemasannya harga gula dua kali lipat dibandingkan dengan harga beras. Saat ini, kondisinya sudah jauh berbeda. Selisih harga gula dan beras hanya sekitar Rp.1500-Rp.1700 per kilogram. Padahal idealnya harga gula seharusnya memang dua kali lipat lebih tinggi dari harga beras.

Masalah industri gula di Tanah Air tidak hanya disebabkan karena pengurangan lahan dan jebloknya produktivitas lahan. Ada hal lain yang mengakibatkan gula lokal kian terpuruk, yakni masuknya gula rafinasi asing. Dan hal ini disinyalir menjadi penyebab rendahnya konsumsi gula domestik. Ini tentu berimbas jatuhnya harga gula lokal. Namun sayangnya pemerintah belum banyak memberikan tindakan yang berarti.

48

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Melihat terus menurunnya produksi gula nasional pemerintah tentu tidak tinggal diam. Beberapa kebijakan diambil untuk menggenjot produksi “simanis� ini. Bahkan pemerintah memproyeksi swasembada gula pada 2014 mendatang.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah melalui kementerian BUMN, salah satunya dengan merevitalisasi pabrik gula yang ada. Revitalisasi ini akan dilihat sesuai dengan kebutuhannya, misalnya ada yang pabriknya memang walau berumur lama tapi masih bagus, tinggal dilengkapi dengan apa yang

TOPIK EKBIS bisa membuat pabrik tersebut lebih efisien, berkualitas produknya lebih tinggi renten-nya. Selain itu BUMN juga akan membangun pabrik baru.

Program revitalisasi pabrik gula yang dicanangkan pemerintah mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Salah satunya dari anggota Komisi VI DPR RI, Edhy Prabowo.

Menurut Edhy, pemerintah jangan tergesa-gesa untuk merevitalisasi pabrik gula. Harus dilihat secara komprehensif. Karena, kata Edhy,versi Asosiasi Gula Indonesia (AGI) yang harus ditingkatkan adalah dari sisi pengolahan lahan petani, bukan pabriknya yang harus diperbaharui.

Selain menghasilkan rendemen yang sangat rendah juga produktivitas lahan juga mengalami penurunan. Tanaman tebu seharusnya tiap empat tahun-lima tahun harus dibongkar, diganti. Tapi hal ini tidak dilakukan petani. Karena, ungkap Edhy, menurut mereka (AGI) di Pulau Jawa ini untuk mencapai 8% susah, sementara di negara-negara lain rendemen ini mencapai lebih dari 12%.

Di lain pihak, di masa lalu, rendemen mencapai 14%.

“Ini data-data yang kita dapat. Sebelum kita bicara masalah revitalisasi, kita betul-betul harus mengetahui secara persis, untuk itu kita bisa mengirim tim konsultan yang independen, jangan karena semangat revitalisasi tiba-tiba kita bikin pabrik, ternyata masalahnya ada di tanaman petani,” ujar Edhy.

Lebih lanjut Edhy mengatakan, petani kita tidak siap untuk membongkar tanaman tebunya. Karena untuk membongkar satu hektar tanaman tebu itu diperlukan alat-alatnya, berapa tenaga kerja dan dana yang diperlukan.

“Apa mereka punya uang untuk itu?

Nah karena itu, pemerintah juga harus siap untuk memberikan pinjaman lunak kepada petani,” pungkas Edhy.

Tak hanya itu, untuk merealisasikan swasembada gula banyak pengamat menilai, pemerintah harus segera mengambil kebijakan untuk melindungi gula lokal. Salah satunya dengan menghentikan fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk gula

kristal mentah (raw sugar) impor yang merupakan bahan baku industri.

Selain itu pemerintah juga harus mempertahankan kebijakan yang memisahkan peruntukan gula rafinasi untuk bahan baku industri dan gula lokal untuk konsumsi masyarakat.

Peningkatan sumber daya manusia dan teknologi juga sangat diperlukan.

Teknologi dan profesionalitas SDM akan mengatasi kesenjangan antara manajemen dan pelaksana.

Sementara Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtan), Gamal Nasir mengatakan, produksi gula di Pulau Jawa sudah tidak bisa diperjuangkan sebab harga sewa tanahnya sudah begitu mahal. Sebab itu, Kemtan berniat mengalihkan lokasi lahan tebu ke Kalimantan dan Sulawesi.

Untuk menyukseskan rencana peralihan fungsi hutan menjadi perkebunan tebu ini, Kemtan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan.

"Dalam waktu dekat, di Kendari, akan dibuka lahan untuk budidaya tebu," kata Gamal.

Dengan pengalihan lokasi tersebut, pihaknya optimistis mampu merealisasikan target swasembada gula pada 2014 dengan produksi nasional 5,7 juta ton dan luas lahan 350.000 ha.

Masalah industri gula di tanah air tidak hanya disebabkan karena pengurangan lahan dan jebloknya produktivitas lahan.

Ada hal lain yang mengakibatkan gula lokal kini terpuruk, yakni masuknya gula rafinasi asing. Dan hal ini disinyalir menjadi penyebab rendahnya konsumsi gula domestik. Ini tentu berimbas dengan harga gula lokal. Namun sayangnya pemerintah belum banyak memberikan tindakan yang berarti.

Pengamat Pertanian Bustanul Arifin mengatakan, pada 2011 produksi gula rafinasi mencapai 2,2 juta ton dari taraf ideal sebesar 1,7 juta ton yang artinya ada potensi kelebihan sebesar 500 ribu ton gula rafinasi.

“Kelebihan tersebut yang akhirnya bocor ke pasar gula konsumsi sehingga mendistorsikan harga gula petani

domestik,” ujar Bustanul yang ditemui dalam acara diskusi Format Kedaulatan Gula Nasional, di Megawati Institute, Jakarta awal Januari lalu.

Ironisnya, kata Bustanul, pemerintah malah masih merencanakan izin impor gula mentah sebanyak 1,8 juta ton di 2012, kepada delapan importir pabrik gula rafinasi. Hal ini, berpotensi menjadi ancaman baru bagi masa depan industri gula domestik.

Dari data yang ada, pemerintah sebetulnya tidak perlu mengimpor gula untuk tahun depan. Stok gula yang mencapai 850 ribu ton per akhir Desember 2011 masih cukup untuk mensuplai kebutuhan sampai bulan Mei 2012. Pada saat itu, petani gula juga akan mulai memanen sehingga pemerintah tidak perlu mengimpor gula, apalagi saat ini harga gula internasional sudah mengalami kenaikan.

Bustanul menambahkan, pada dasarnya industri gula rafinasi tidak hanya didiskriminasi lewat bea masuk impor gula mentah, tetapi juga dari status importir produsen, yang umumnya diberikan kepada industri makanan dan minuman milik asing.

Dia juga menekankan pada pemerintah, untuk mencapai swasembada gula nasional di 2014, pemerintah mempunyai beberapa langkah untuk bisa mewujudkannya. Pertama, pemerintah dan para stakeholder gula harus merevitalisasi dan merestrukturisasi pabrik gula, karena itu akan membawa dampak yang signifikan terhadap produksi gula tebu nasional. Kedua, pembenahan aspek mikro bisnis dan reposisi strategi pada budaya perusahaan pada pabrik gula yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan ketiga, pemerintah tak usah malu untuk belajar strategi bisnis pabrik gula swasta skala besar dengan teknologi modern seperti di pabrik gula Sugar Group milik asing.

Kebijakan pemerintah harus lebih tepat sasaran kepada para petani domestik agar produksi gula tebu semakin meningkat. Jika di 2012 tidak ada perubahan dan revitalisasi gula tebu dari hulu hingga hilir, maka swasembada gula nasional di 2014 tidak mungkin tercapai. ] Amri

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

49

TOPIK EKBIS

Jakarta Food Security Summit 2012

Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional hingga Internasional

Pemerintah Indonesia memang telah mencanangkan program Ketahanan Pangan dalam upaya meningkatkan produktivitas pangan sekaligus untuk menjaga pemenuhan di dalam negeri. “Masalah ketahanan pangan merupakan masalah yang penting karena pangan adalah unsur maha penting bagi kehidupan manusia,� kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya di pembukaan Seminar dan Pameran Pangan Nasional 'Jakarta Food Security Summit: Feed Indonesia, Feed the World 2012' di ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Centre (JCC), Selasa, 7 Februari. Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Seminar dihadiri sekitar 1.200 undangan dari dalam dan luar negeri dan berlangsung pada 7-8 Februari 2012 di JCC. Khusus untuk pameran pangan nasional digelar hingga 10 Februari 2012, dan diikuti oleh 165 peserta dari berbagai kementerian, produsen pangan, petani, lembaga riset, UKM, dan lain-lain.

Pada kesempatan ini, Kepala Negara mengajak Kadin untuk memahami

50

Kamar Daging Indonesia menyelenggarakan Seminar dan Pameran Pangan Nasional 'Jakarta Food Security Summit: Feed Indonesia, Feed the World 2012' di Jakarta Convention Centre (JCC) pada 7-8 Februari 2012. Upaya mewujudkan karya dan komitmen para pelaku usaha dalam mendukung ketahanan pangan pada skala nasional maupun internasional. foto: rusman/presidensby.info

S

eiring makin meningkatnya pertumbuhan penduduk di dunia, yang pada 2045 diperkirakan mencapai 9 miliar, tentunya dibutuhkan ketersediaan pangan yang cukup. Sementara itu, menurut perhitungan organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO), produksi pangan dunia harus naik 70% dari produksi saat ini, sedangkan ketersediaan lahan pertanian di dunia tidak bertambah. Karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengantisipasi kekurangan pangan yang dapat menimpa dalam negeri maupun negaranegara lain di dunia.

Presiden SBY resmi membuka Seminar dan Pameran Ketahanan Pangan Nasional 2012 di JCC.

vbeberapa aspek yang termasuk dalam masalah ketahanan pangan. Di antaranya masih adanya kekurangan pangan di beberapa wilayah, kecilnya penghasilan dan insentif para petani yang nantinya akan berimbas pada supply dan demand pangan di Tanah Air, dan juga masalah perubahan iklim global.

Misalnya ketika Presiden SBY berkunjung ke Papua pada Juli 2006.

Saat itu, ungkap presiden, ada masalah kekurangan pangan. Masalah tersebut akhirnya dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan.

SBY juga menekankan harus ada dukungan pemerintah kepada petani.

Sebab, "Kalau penghasilan petani kecil,

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

insentifnya kecil, hampir pasti tidak mau tanam. Kalau tidak mau tanam, maka akan berakibat pada supply dan mengganggu ketahanan pangan," kata Presiden.

Inovasi teknologi juga diperlukan untuk diversifikasi bahan pangan.

Misalnya membuat diversifikasi mie instan berbahan sagu. Kepala Negara juga meminta agar tidak lengah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk masalah itu. "Orang cerdas adalah orang yang mampu mengubah krisis menjadi peluang," ujar SBY. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, komunitas petani, masyarakat luas, dan mitra dalam dan luar negeri.

TOPIK EKBIS Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto dalam sambutannya mengemukakan bahwa krisis pangan dewasa ini dan di masa akan datang tidak saja dihadapi oleh negara-negara miskin, tapi juga oleh negara-negara maju, baik di Asia maupun Eropa. “Pasokan pangan dari negara berkembang ke negara-negara maju terus mengalami kemerosotan karena berbagai faktor. Di lain pihak, negara maju sendiri memiliki kesulitan dalam menyediakan cukup bahan pangan karena masalah kekurangan lahan serta iklim yang tidak menentu,” papar Bambang.

Krisis pangan, disebutkan Ketua Umum Kadin Indonesia, tidak terjadi hanya karena faktor iklim yang tidak bersahabat.

Tetapi juga terkait dengan masalah krisis energi, pemanfaatan pangan untuk energi, krisis politik di beberapa negara, krisis ekonomi dan moneter dunia, laju kerusakan lingkungan yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi yang terus mendorong penggunaan tambahan lahan untuk industri dan pemukiman, serta banyak faktor lokal yang lain.

“Karena itu, kami, dunia usaha menyadari sepenuhnya bahwa upaya memenuhi pangan secara berkelanjutan pada tingkat nasional merupakan komitmen yang luar biasa besar,” kata Bambang.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Peternakan, Franky O. Widjaja mengatakan, di balik permasalahan yang cukup komplek, tentunya terdapat potensi besar di Indonesia yang perlu segera digali dan dikembangkan untuk percepatan terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan di Indonesia.

Sehingga pada gilirannya, Indonesia tidak hanya bisa memasok kebutuhan pangan dalam negeri saja, tetapi juga dunia melalui komoditas-komoditas unggulan nasional.

Sebagai upaya antisipasi dan wujud dari komitmen Kadin terhadap pembangunan pangan nasional, kata Franky, Kadin Indonesia Bidang Agribisnis, Pangan dan Peternakan telah melaksanakan serangkaian acara dalam rangka pemantapan Jakarta Food Security Summit “Feed Indonesia Feed Word,”

seperti roundtable, seminar, lokakarya, simposium serta dialog pakar di mana pada masing-masing kegiatan tersebut melibatkan para stakeholder terkait. Kegiatan ini dilakukan sejalan dengan program pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Seperti diketahui, Franky mengingatkan, Road Map Ketahanan Pangan Nasional terkait komoditas unggulan pangan, enam di antaranya yaitu kelapa sawit, kakao, peternakan, makanan dan minuman, pertanian pangan serta perikanan masuk dalam kegiatan ekonomi utama MP3EI. “Untuk di masa mendatang, jika kita mampu menjawab seluruh tantangan yang ada dan mengurangi hambatanhambatan yang dihadapi, Indonesia berpotensi menjaring devisa minuman sebesar US$ 101.5 miliar dalam kurun waktu 2010-2014,” kata Franky.

Dalam peresmian ini, juga diserahkan penghargaan pemerintah kepada 12 perusahaan swasta di bidang agribisnis, pangan dan peternakan yang telah merealisasikan proyek MP3EI di enam koridor ekonomi. Dua belas perusahaan yang menerima penghargaan adalah PT Bumi Tangerang Mesindotama dengan proyek ekspansi industri kakao olahan yang nilai investasinya Rp 800 miliar, di Tangerang, Banten. PT Karya Indah Alam Sejahtera (Wings Group) dengan proyek industri minyak goreng dan makan kelapa sawit yang nilai investasinya Rp 360 miliar berlokasi di Gresik Jawa Timur.

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan proyek food estate, industri beras terintegrasi dan kelapa sawit yang nilai investasinya Rp 2,2 triliun, dan berlokasi di 18 lokasi di Indonesia. PT Sukses Mantap Sejahtera (Agri) dengan proyek sugar plantation dan mill yang nilai investasinya Rp 2,7 triliun dan berlokasi di Dompu, Nusa Tenggara Barat.

PT Nestle Indonesia dengan proyek pabrik susu senilai Rp 1,8 triliun dan berlokasi di Karawang, Jawa Barat. PT Smart Tbk (Sinarmas) dengan proyek industri hilir, kelapa sawit, bulking dan pelabuhan khusus yang bernilai Rp 1,47 triliun dan berlokasi di Kotabaru,

Kalimantan Selatan. PT Great Giant Pineapple dengan proyek industri pengalengan buah nanas yang bernilai Rp 1,9 triliun, berlokasi di Lampung Tengah, Lampung.

PT Agri Makmur Pertiwi dengan proyek pengembangan benih hortikultura yang bernilai Rp 50 miliar, berlokasi di Kediri, Jawa Timur. PT Bina Mentari Tunggal dengan proyek industri budidaya peternakan sapi potong terpadu dengan nilai investasi Rp 300 miliar di Cikarang, Jawa Barat.

PT Laju Perdana Indah (Indofood Group) dengan proyek komering, cane plantation dan pabrik gula dengan nilai proyek Rp 2,5 triliun di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. PT Tri Putra Agro Persada dengan proyek pengolahan minyak sawit yang bernilai Rp 100 miliar di Seruyan, Kalimantan Tengah. Dan, PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk dengan proyek pengolahan minyak sawit yang terintegrasi senilai Rp 1,8 triliun di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Penyerahan penghargaan kepada 12 perusahaan ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di sela-sela acara pembukaan JFSS 2012.

Terkait even tersebut, Kadin Indonesia secara konsisten akan melaksanakan hasil JFSS “Feed Indonesia Feed the Word” dengan aktif berpartisipasi dalam proses peningkatan produksi pangan nasional. Karena itu, Kadin Indonesia berharap adanya sinergi semua pihak dalam mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi yang tidak hanya tergantung pada pemerintah atau swasta saja, melainkan kolaborasi kemitraan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam semangat Indonesia Incorporated.

Pada pembukaan acara tersebut, terlihat hadir sejumlah menteri KIB II, Mentan Suswono, Menteri Kelautan dan Perikanan Cicip Sutardjo, dan Menteri UKM Syarifuddin Hassan. Hadir pula Gubernur DKI Fauzi Bowo, Asisten Dirjen dan Perwakilan FAO untuk Kawasan Asia Pasifik Hiroyuki Konuma, dan para duta besar negara sahabat. ] Syarif/Mirza

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

51

foto: majalahtopik/Gaus K

TOPIK PARLEMEN

B

erdasarkan data dari Sekretariat Jenderal KKP, pada tahun 2011 alokasi anggaran untuk program Minapolitan sebesar Rp.546,8 miliar, terdiri dari Rp.364,78 miliar untuk percontohan berbasis perikanan tangkap. Lalu untuk perikanan budidaya Rp.141,12 miliar dan Rp.58,96 miliar untuk pengembangan sentra garam.

“Saya selalu menyindir, mana sebetulnya program unggulan KKP itu. Dulu ada yang namanya gerbang Minabahari, jaman Pak Rokhmin Dahuri. Salah satunya adalah Teluk Tomini. Kemudian sekitar Papua ada satu teluk juga, itu sudah dicanangkan menjadi daerah gerbang Minabahari, atau Gerakan Pembangunan Minabahari.

Kemudian jaman Pak Freddy Numberi dilanjutkan ke sistem pengawasan.

Polanya adalah dengan mengawasi saja produk perikanan, sehingga akan naik karena pencurian ikan semakin dikurangi,” papar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ir. E. Herman Khaeron.

Sebenarnya, menurut Herman, Minapolitan muncul pada jaman Freddy Numberi, kemudian diteruskan dan diperbesar pada zaman Fadel Muhammad. Di mana membangun sentra-sentra pelabuhan perikanan nusantara menjadi area terpadu perikanan. “Begitu sekarang ke Pak Cicip, berubah lagi reorientasi kepada industri,” ujarnya.

Ir.E.Herman Khaeron, M.Si (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI FPD)

Masih Banyak yang Bisa Digali dari Sektor Kelautan Program Minapolitan yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2009 mendapat apresiasi dari masyarakat. Karena diharapkan bisa menjadi dorongan percepatan peningkatan produksi dan pengembangan kawasan yang saling terpadu. Namun, sepertinya sudah tidak terdengar lagi saat ini.

52

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Dari adanya perubahan kebijakan tersebut, kata Heman, tentu harus menjadi catatan kita bersama bahwa program-program unggulan yang memang sudah dicanangkan ditinjau dari segi plus minus dan lain sebagainya. Jadi, jika ada keunggulan atau bahkan kekurangan, semestinya tetap dilanjutkan. Kemudian dibangun program-program baru sebagai keunggulan baru. “Karena itu, harus ada integrasi program antara generasi kepemimpinan di KKP,” kata Herman.

Menurut Herman, memang setiap pergantian menteri disuatu kementerian, mereka selalu mencari ciri khas programnya. Hal itu sah saja selama ada kesinambungan program,

TOPIK PARLEMEN apalagi menyangkut program unggulan. Karena hal itu berdampak langsung kepada masyarakat.

Lebih jauh Herman mencontohkan program (berkelanjutan) seperti di Kementerian Pertanian. Programprogram Kementerian Pertanian itu arahnya, misalnya pencapaian lima swasembada bahan pokok. Di antaranya beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Program yang sudah dicanangkan Menteri Pertanian terdahulu ternyata dilanjutkan oleh menteri berikutnya, untuk pencapaian program tersebut. “Jika menteri yang sedang memimpin saat ini hingga tahun 2009 belum tercapai, diteruskan lagi pada tahun 2014, dan harus tercapai,” kata Herman.

Bagi Herman, khusus untuk program Minapolitan yang gaungnya begitu besar saat KKP dipimpin Fadel Muhammad, harus bisa didorong lagi untuk membangun percepatan dan peningkatan produksi perikanan yang terpadu dan terintegrasi.

“Program Minapolitan ini bagus, karena bisa dijadikan semacam “Indonesia-Indonesia” kecil. Artinya, di satu kawasan tertentu, di situ ada perikanan tangkapnya, ada budidayanya. Kalau di sentra budidaya ada Minapolitan budidaya, kalau di perikanan tangkap ada Minapolitan perikanan tangkap.

Tentunya, jika kita melihatnya program ini menjadi pilot nasional, ya harus begitu,” tuturnya.

Pilot program nasional itu, jelas Herman, yang ada di 17 TPN (Pelabuhan Pendaratan Ikan Nusantara) yang kemudian dikembangkan di daerah-daerah tertentu di kabupaten kota yang memiliki potensi. Program ini adalah pembangunan integrasi dalam kawasan tersebut, karena ada pengolahannya, prosesingnya, kemudian ada faktor-faktor pendukungnya. “Saya kira ini adalah bagian dari bagaimana membangun Indonesia atau membangun sektor kelautan dan perikanan di Indonesia yang kemudian diplot menjadi bentukbentuk di dalam kawasan-kawasan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi IV

dari Partai Demokrat.

Menurutnya, dari awal kalangan dewan khususnya dari Komisi IV sangat mengapresiasi dan mendukung program Minapolitan.

“Sejak awal (dewan) mendukung.

Kami juga sudah bertanya ke Pak Cicip (Menteri Kelautan dan Perikanan) mengenai bagaimana kelanjutan atau melanjutkan programprogram sebelumnya. Saya kira programnya itu tidak hilang, termasuk pencapaian target 353 persen saja yang telah dicanangkan Pak Fadel, itupun kan belum direvisi sampai sekarang. Dalam arti saya yakin betul bahwa Minapolitan ini masih tetap berjalan. Hanya dari orientasi, barangkali, sekarang ke sektor industri perikanan. Ini hanya penamaan saja, Minapolitan itu sama juga membangun industri perikanan di pelabuhan, misalkan,” bebernya.

Proses dari program industri perikanan ini yaitu ikan-ikan yang ditampung di pelapuhan, langsung dibawa ke industri. Industri kemudian mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Bahan baku itu bisa saja dijual atau diolah kembali menjadi bahan setengah jadi atau menjadi bahan jadi. Dengan adanya proses seperti ini, maka harga ikan akan menjadi lebih tinggi.

Belum Maksimal Menurut Herman, potensi perikanan di Indonesia belum digarap secara maksimal. Potensi perikanan tangkap kita sekitar 6,4 juta ton, yang bisa dieksploitasi per tahun. Sekarang sudah tereksploitasi 5,7 juta ton.

Berarti masih ada potensi yang bisa dikembangkan. Selain itu, para pakar juga mengestimasi bahwa ada sekitar 56 juta ton potensi perikanan budidaya. Sekarang yang baru digarap sekitar 5,9 juta ton.

Sehingga, ke depan ada potensi besar untuk potensi kelautan perikanan tangkap ini.

“Ke depan, kalau memang potensi lestari berada di posisi 6,4 juta ton, karena sekarang sudah di eksploitasi 5,7 juta ton, maka kita harus berorientasi pada budidaya, atau diprioritaskan pada budidaya.

Karena apa? Dari 56 juta ton potensi perikanan budidaya, baru dimanfaatkan 5,9 juta ton. Nah, ini yang harus menjadi patokan dalam membangun perikanan. Jadi, kalau tadi dikorelasikan antara membangun Minapolitan dengan program industrialisasi, maka ada kaitannya.

Hanya barangkali recoursenya harus reorientasi dari perikanan tangkap kepada budidaya,” jelasnya panjang lebar.

Herman berpandangan, ke depan, konsep-konsep dasar membangun perikanan harus diselaraskan.

Sekarang Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru lebih berorientasi kepada industri. Ini adalah kekhasan yang tentunya perlu juga diberikan apresiasi. Untuk menteri apapun selama niatnya untuk membangun bangsa dan negara, membangun kesejahteraan rakyat, tentunya harus melihat sisi keiklasan untuk membangun ini.

Lebih jauh Herman mengatakan, untuk memaksimalkan dan meningkatkan jumlah tangkapan, maka perlu adanya reorientasi. Artinya jumlah nelayan ini harus dibatasi atau dicari jumlah idealnya berapa agar diproyeksikan terhadap potensi yang ada. Selebihnya dialihkan pada budidaya dengan reorientasikan pada budidaya. Budidaya yang didukung oleh sektor industrinya.

“Cita-cita Pak Cicip bagus, dan sektor industri bisa ditingkatkan.Tetapi, kalau industrinya lari pada basis perikanan tangkap, ini akan menjadi malapetaka.

Karena kenapa? Dengan kondisi saat ini saja, dari perikanan tangkap kita tidak mampu untuk memenuhi seluruh industri yang ada. Karena bahan bakunya itu masih impor, karena tidak terpenuhi oleh industri dalam negeri,” ungkap Herman seraya menambahkan, “Ini yang harus menjadi catatan penting.”

Sebab, lanjutnya, kalau industri yang ada saja kapasitas produksinya antara 40 sampai 60 persen dari jumlah kapasitas produksi mereka, tentunya perikanan tangkap ini harus dievaluasi lagi jumlah pengeskploitasiannya,” tutur Herman. ] Gaus Kaisuku

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

53

foto: majalahtopik/Teddy

TOPIK POLITIK

Prabowo & Hercules:

Rakyat Menuntut Perubahan Walau Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) baru dibentuk oleh para pengurus pusat (DPP) pada 10 April 2011, namun gaungnya kini telah merambah kemana-mana.

B

ukan itu saja, bahkan banyak orang yang ingin bergabung menjadi anggota GRIB. Masing-masing perwakilan dari daerah mengungkapkan tekadnya bergabung di GRIB untuk selanjutnya dibentuk kepengurusan tingkat DPD, DPC, dan PAC, hingga anak ranting.

Ormas GRIB diklaim para pengurusnya tidak berafiliasi kepada partai politik manapun, dan tidak ikut-ikutan politik praktis. Walau di dalam susunan kepengurusan tercatat nama Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina GRIB. Pasalnya, Prabowo juga menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Hadirnya nama Prabowo di ormas ini, menurut Ketua Umum DPP GRIB,

54

Hercules Rozario Marshal, karena mereka berdua mempunyai hubungan emosional yang begitu lekat, yang sudah terjalin tatkala sama-sama berjuang di Timor Timur sebelum akhirnya lepas dari NKRI. Hercules, satu-satunya putera Timtim yang pro NKRI yang mendapat penghargaan Bintang Seroja karena ikut berjuang di Timtim sebagai penjaga gudang logistik TNI. Soal pendirian GRIB, menurut Hercules, hanya ingin membantu masyarakat ekonomi lemah, sesuai visi misi dan motto GRIB: ‘Kami Berjuang Hanya untuk Kepentingan Rakyat’.

Memang, telah banyak kegiatan sosial yang direalisasikan oleh GRIB, mulai dari santunan kepada yatim piatu, panti asuhan, para korban kebakaran, dan

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

lain sebagainya. Seperti ketika GRIB menggelar Tabligh Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, juga diadakan santunan kepada 1000 anak yatim piatu dan fakir miskin di 60 kecamatan, Kabupaten Bogor, Minggu, 5 Februari 2012, di Lapangan Sempur, Bogor.

Acara di hadiri oleh seluruh DPP GRIB, di antaranya Ketua Umum GRIB Hercules Rozario Marshal, Ketua Dewan Pembina GRIB Prabowo Subianto, Wakil Ketum DPP GRIB Nasrullah, dan Ketua DPD GRIB DKI Jakarta H Asnawi Mardani. Sementara perwakilan wilayah Kab. Bogor di hadiri oleh H. Didin Hafiduddin, S. Pd. I (Dewan Penasehat GRIB Kab. Bogor), Drs. R. Hermanyandana, M. Pd (Dewan Pembina DPC GRIB Kab. Bogor), Ramlan Surya Dharma (Ketua DPC

TOPIK POLITIK GRIB Kab. Bogor ), dan seluruh kader GRIB di Kota Bogor.

Ketua Umum GRIB Hercules Rozario Marshal dalam pidatonya mengungkapkan bahwa GRIB lahir atas dasar kemanusiaan, saling berbagi dan saling mengasihi antar sesama.

“Kegiatan seperti ini sudah sering kami lakukan, seperti bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, santunan rutin di 16 panti asuhan, dan baru-baru ini membantu para korban kebakaran di daerah Pademangan, Jakarta Utara,”katanya.

Menurut Hercules, orang mengenal dirinya sebagai seorang preman dari dunia hitam. Tapi, banyak orang yang tidak tahu bahwa seorang Hercules mempunyai jiwa sosial yang begitu tinggi, khususnya kepada masyarakat lemah. Diam-diam, atas nama pribadi, Hercules mengulurkan bantuan, entah berupa bahan-bahan pokok makanan, obat-obatan, dan sebagainya yang sekiranya mampu ia berikan.

Dalam pidatonya, Hercules juga mengajak seluruh kadernya agar di tahun 2014 nanti memilih calon pemimpin yang amanah. “Cari pemimpin yang amanah, pemimpin yang mau merakyat dengan rakyat, hukum harus ditegakkan dan seorang pemimpin harus tegas,”Hercules menekankan.

foto: majalahtopik/Teddy

Sementara Ketua Dewan Pembina

GRIB Prabowo Subianto dalam pidatonya mengatakan bahwa rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan di negeri ini. “Rakyat kita tidak menuntut banyak, rakyat hanya minta kesempatan untuk hidup secara layak, bisa memberi nafkah kepada anak dan isterinya. Karena itu para pemimpin dan para elite harus ingat tanggung jawab kepada rakyat. Kita merasakan semua keadaan negara saat ini di mana rakyat sudah mulai tidak percaya lagi kepada pemimpinpemimpinnya,” kata Prabowo.

Lebih-lebih, lanjut Prabowo, sebagian elite menganggap rakyat Indonesia bodoh semuanya, dianggap bisa dibohongi, dan bisa ditipu terusmenerus. “Ternyata sebetulnya tidak, rakyat tidak bodoh, rakyat Indonesia tidak mau dibohongi terus-menerus, rakyat tahu apa yang terjadi di Republik ini,” ungkap Prabowo.

Dikatakan Prabowo bahwa rakyat yang tidak punya uang di Republik ini seolaholah tidak punya harga sama sekali.

Seolah-olah orang yang tidak punya uang tidak dihormati sama sekali. Di masyarakat sekarang ini, bangsa kita, masyarakat kita sedang sakit. Yang dihormati, yang disanjung-sanjung hanya mereka yang punya uang.

Rakyat yang tidak punya uang tidak mungkin mendapat keadilan.

“Saya kira bukan rahasia umum lagi kalau rakyat sudah tidak percaya lagi

dengan pengadilan-pengadilan kita.

Ada anak kecil umur 15 tahun mencuri sandal ditahan, ditangkap diadili diproses. Ada ibu-ibu dituduh mencuri piring ditangkap diproses diadili. Ada ibu-ibu dituduh mencuri dua batang benih pohon ditangkap diadili diproses.

Kita merasakan kalau ini dibiarkan terus-menerus, kaum elite bangsa tidak mau mendengar suara rakyat, yang akan terjadi adalah hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemimpinpemimpinnya. Rakyat sudah mulai tidak hormat lagi dengan pejabat-pejabatnya, rakyat sudah tidak hormat lagi dengan anggota DPR. Anggota DPR di pusat, provinsi, dan di kabupaten seolah-olah asik dengan kekuasaan yang mereka dimiliki,” tukas Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan bahwa rakyat sudah tidak mau keadaan ini berlanjut terus.

Karena itu rakyat Indonesia menuntut perubahan, dan pemimpin-pemimpin di negeri ini harus bertanggungjawab.

Sebagai patriot, harus mendengar panggilan rakyat Indonesia, panggilan Ibu Pertiwi. Harus berani tampil di depan rakyat, harus berani menawarkan kepada rakyat bahwa masih ada harapan untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur, sehingga masih ada keadilan di masa depan di Republik ini.

Di mata Prabowo, generasi yang akan datang harus bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Rakyat tidak boleh dianggap bodoh terus-menerus, rakyat kita tidak boleh dibohongi terus menerus.

“Kita harus membangun suatu harapan untuk rakyat. Karena itu saya berharap GRIB akan terus dalam sepak terjangnya dalam pengabdian sosialnya.

Dan terus dalam idialisme, cita-cita untuk selalu membela rakyat kecil, selalu membela rakyat miskin, selalu menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran di atas segala kepentingan lain. Rakyat kita haus dengan pemimpin yang bersih dan jujur, rakyat kita ingin pemerintahan yang bersih dan jujur.

Tidak ingin uang rakyat terus menerus dicuri, tidak ingin markup-markupan, tidak ingin komisi-komisian, tidak ingin sogok-sogokan,”ujar bapak satu anak ini. ] Gaus K/Syarif.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

55

TOPIK POLITIK

O

rganisasi massa atau disingkat ormas merupakan suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, dan sosial.

‘Bak jamur tumbuh di musim hujan’, mungkin itulah istilah yang bisa digunakan dengan banyaknya bermunculan ormas pasca reformasi.

Berbagai elemen masyarakat pun seakan berlomba-lomba mendirikan atau membentuk berbagai ormas.

Sebut saja Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia, Front Pembela Islam, Forum Betawi Rempug, Forum Keluarga Betawi, dan masih

banyak lagi. Dengan dalih kebebasan berkumpul dan berserikat, ormas-ormas ini pun banyak bermunculan.

Namun, seiring keberadaannya, kritikan bahkan hujatan bermunculan dari masyarakat terkait tindak tanduk sejumlah ormas yang cenderung anarkis dan acapkali melakukan tindakan kekerasan. Tuntutan pun dilontarkan masyarakat terhadap keberadaan ormas-ormas tersebut, mulai dari pembekuan hingga pembubaran.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, akhirnya merasa perlu turun tangan dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut. Melalui juru bicaranya, Reydonnyzar Moenek, Kemendagri sedang berencana mengajukan revisi UU No 8 Tahun

Pemerintah dan DPR Kaji Keberadaan Ormas Keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) mulai digugat. Masyarakat yang merasa resah akan tindak tanduk ormas yang seringkali, bertindak anarkis, menuntut agar dibekukan, bahkan dibubarkan.

1985 tentang Ormas ke DPR. Menurut Reydonnyzar, Kemendagri melihat saat ini terjadi fenomena di mana kebebasan yang melampaui batas atas nama civil society. Karenanya, kata Reydonnyzar, melalui revisi UU tersebut, penyederhanaan pembubaran ormas yang bertindak anarkis dilakukan untuk menjaga keseimbangan civil society. “Jadi, yang kita lakukan adalah bagaimana menjaga keseimbangan civil society sebagai mitra, tapi peran negara harus tetap ada,” ucapnya di Jakarta.

Dijelaskan Reydonnyzar, dalam UU Ormas, sebuah ormas dapat dibubarkan jika sudah ada keputusan hukum tetap dari lembaga peradilan.

Menurutnya, saat ini proses pembubaran tersebut terlalu panjang.

Padahal, bisa saja ormas tertentu ini dinilai sudah bertindak anarkis, sehingga menimbulkan kekhawatiran publik. Reydonnyzar mencontohkan, usulan pembekuan ormas itu datang dari bupati atau walikota. Maka hal itu harus disampaikan kepada gubernur kemudian menteri dalam negeri (Mendagri). “Setelah itu, Mendagri harus koordinasi dengan kementerian terkait, baru diajukan usulan ke Mahkamah Agung (MA), dan MA memberi pertimbangan. Dari situ, baru kita bisa ajukan ke mekanisme pengadilan. Belum lagi nanti ada eksekusi. Jadi prosesnya begitu panjang,” tandasnya.

Jika revisi mekanisme pembubaran ormas nantinya disetujui DPR, maka Kemendagri dapat membubarkan ormas bermasalah tanpa melalui proses panjang dan berliku. “Jika memang ada bukti tindak pidana, kita beri peringatan sampai dua atau tiga kali. Setelah itu, kita bisa mengambil langkah, apakah itu pembekuan atau pembubaran,” tegas Reydonnyzar.

DPR pun saat ini tengah menyusun revisi UU Ormas. Di dalam rancangan revisi UU Ormas tersebut, salah satu bagiannya akan mengatur mekanisme untuk pembekuan sampai pembubaran terhadap ormas yang dinilai bertindak anarkis. “Revisi UU Ormas ini secara isinya jauh dari UU No 8 Tahun 1985, lebih detail. Pasal 50 tentang Kekerasan jelas dilarang. Dilarang melakukan kekerasan dan mengganggu

56

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

TOPIK POLITIK

ketertiban umum. Jadi, kalau ormas melanggar itu pemerintah dapat menindak,” tutur Ketua Pansus Revisi UU Ormas, Abdul Malik Haramain, dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Menurut Haramain, pasal sanksi diatur cukup keras. Lebih tegas dan rinci dibandingkan peraturan sebelumnya.

“Pasal tentang sanksi di UU No 8 Tahun 1985 tidak eksplisit. Tapi, sanksi kali ini lebih tegas tapi melalui mekanisme pengadilan. Jadi, pengadilan itu akan menentukan, apakah ormas tersebut akan dibekukan atau dibubarkan,” jelas politisi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini.

Haramain berdalih, DPR mencoba membuat UU Ormas yang lebih tegas meski tanpa menghilangkan semangat demokrasi yang mengedepankan kebebasan berserikat dan berkumpul. ”Kita berada di dua titik, bagaimana UU ini menghargai kebebasan, tapi secara rinci kebebasan ini perlu dibatasi.

Pertama efektif ya, karena itu alasan pemerintah. Pansus sebenarnya berpikir keras agar UU Ormas dapat diimplementasikan efektif, tapi tidak depresif. Karena konstitusi dasar kita Pasal 27 dan 28 mengatur kebebasan

berserikat dan berkumpul,” papar Haramain lebih lanjut.

Sementara itu, Front Pembela Islam (FPI) yang dituding sebagai ormas yang kerap bertindak anarkis menjadi salah satu ormas yang tengah dievaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Kesbangpol Kemendagri. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai mengikuti rapat terbatas bidang Polkam di Jakarta, Senin (13/2).

Menurut Mendagri, evaluasi bagi FPI itu dilakukan sejak terbukti melakukan kekerasan sebanyak dua kali.

Pertama, kekerasan yang terjadi di Monas dan kedua kekerasan di kantor Kemendagri. Semua tindak kekerasan tersebut, kata Mendagri, telah menimbulkan kerugian bagi negara.

Maka, dalam mekanismenya, tambah Gamawan, ormas yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pembekuan. Proses itu diawali dengan pemberian teguran keras yang berjenjang, sampai pada pembekuan dan pembubaran. “Hal itu bisa terjadi pada FPI yang saat ini masih dievaluasi oleh Kesbangpol,” tutur mantan Gubernur Sumatera Barat ini.

Terkait wacana pembubaran ormas, FPI menuding hal itu merupakan bentuk dari pengalihan isu yang dilakukan kelompok atau partai tertentu. “Sekarang ini isunya dibalik.

Isu utamanya, bagaimana penegakan hukum, koruptor semua ditangkap, pengedar narkoba ditangkap,” ucap Staf Hukum Bidang Dakwah FPI, HM Hasbi Ibrohim usai menghadiri sebuah diskusi di Jakarta.

Bagi Hasbi, sorotan masyarakat terhadap FPI beberapa hari belakangan salah alamat. Ia menilai, masyarakat seharusnya menyikapi kasus-kasus korupsi dan perputaran narkoba yang kian marak terjadi. “Ini adalah isu pengalihan agar jangan (partai) Demokrat itu dibubarkan, jangan semua anggota Demokrat itu ditangkap,” ujar Hasbi.

Hasbi mengklaim, ormasnya tidak salah saat melakukan aksi-aksinya.

Bahkan, tidak jarang, advokasi ormasnya dalam membela hak asasi manusia dilakukan. “Setiap kita sweeping pakai prosedur yang tepat kok, pakai izin. Banyak paradigma FPI yang luar biasa, tapi tidak diekspos media,” ucapnya. ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

57

TOPIK NASIONAL

Peran Strategis Program KB Dulu, Kini, dan Mendatang

H

Rakernas PKKB ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJM tahun 20102014 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun tema yang diusung adalah: ’Percepatan dan Perluasan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.’

Seperti diketahui, pelaksanaan program KB mendapat suatu tantangan yang besar. Sensus penduduk (SP) 2010 menyatakan, penduduk Indonesia berjumlah 237,8 juta jiwa. Ada pertambahan penduduk sekitar 30-35 juta jiwa. Jumlah ini melebihi proyeksi para ahli. Hal ini menunjukkan bahwa program pengendalian penduduk yang dilakukan pada 2010 hingga saat ini belum mampu menahan laju pertumbuhan penduduk (1,14 persen), sebagaimana harapan RPJMN 2009.

foto: poskota/aby

al itu diungkapkan Agung Laksono pada sambutannya saat membuka Rakernas Pembangunan dan Keluarga Berencana (PKKB) yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Auditorium BKKBN Jakarta, 8 Februari 2012. Sebelumnya, pada 6-7 Februari, telah dilaksanakan pra Rakernas yang diikuti oleh internal BKKBN, baik pusat maupun seluruh perwakilan BKKBN provinsi yang hadir.

Menko Kesra Agung Laksono membuka Rakernas kependudukan didampingi Kepala BKKBN, Sugiri Syarief.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, HR. Agung Laksono, mengatakan, program KB dianggap kurang popular pada saat ini dan kurang memperoleh dukungan sumber daya yang memadai oleh pemerintah daerah. baik pusat dan daerah kabupaten dan kota, agar mampu meyakinkan para bupati dan walikota tentang betapa penting dan strategisnya program KB bagi investasi pembangunan manusia Indonesia dan kesejahteraan rakyat di masa depan,” papar Agung.

Menurut Agung, program-program pembangunan infrastruktur seperti pengadaan proyek fisik menjadi lebih dominan dibandingkan dengan program pendidikan dan kesehatan yang merupakan investasi pembangunan manusia Indonesia. Namun, katanya, program-program ini membutuhkan jangka waktu lama.

Agung mengungkapkan bahwa tidak semua program KB di masa lalu buruk.

Karena itu, perlu sosialisasi secara signifikan kepada masyarakat, terutama di daerah yang padat penduduknya.

Sehingga mereka paham akan tujuan program pembangunan manusia Indonesia. “Karena pembangunan kesejahteraan rakyat merupakan investasi yang akan berdampak pada perbaikan Indek Pembangunan Manusia (IPM),” jelasnya.

“Ini menjadi tantangan bagi BKKBN,

Sementara Kepala Badan

58

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, DR. Dr. Sugiri Syarief MPA, mengatakan, dalam rangka mengantisipasi kuantitas penduduk yang sangat besar dan rendahnya kualitas penduduk, di mana urutan Human Development Index (HDI) sebesar 124 dari 187 negara serta kondisi persebaran penduduk yang sebagian besar tinggal di Pulau Jawa dan Sumatera, maka pada 2012 BKKBN akan intensif dan berkesinambungan mempromosikan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan.

Terkait hal tersebut, BKKBN telah menyusun langkah-langkah konkrit dalam mensinergikan kebijakan pembangunan kependudukan dan KB dengan pembangunan sektor terkait.

TOPIK NASIONAL Selanjutnya, untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, BKKBN mengawalinya dengan menyusun Rancangan Induk Pengendalian Penduduk sebagai bagian dari Rancangan Induk Pembangunan Kependudukan di Indonesia yang telah dikoordinasikan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan Rakyat.

“Rancangan Induk inilah yang akan menjadi acuan perencanaan pembangunan sektoral dan daerah,” kata Sugiri.

Hanya Agung mengingatkan agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat seharusnya adalah program KB yang bukan membatasi kelahiran. Namun mengatur dan merencanakan kelahiran dengan baik.

“Apabila ini diterapkan dengan baik, maka akan diperoleh anak-anak sehat dan cerdas. Ibu pun akan tetap sehat, sehingga kesejahteraan meningkat dan keluarga bahagia,” ujar Agung.

Sugiri menambahkan, ada beberapa program prioritas untuk tahun ini, antara lain penggarapan KB di daerah kepulauan, galcilitas dan kumuh miskin dengan pelayanan. Penggarapannya terfokus pada remaja yang bertujuan menyiapkan generasi muda berencana (Genre) agar lebih intensif mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Agung pun sependapat dengan Sugiri.

Menurutnya, program Genre yang telah digulirkan BKKBN sangat bermanfaat bagi pembangunan kesejahteraan rakyat dan perlu disosialisasikan secara terus menerus. Utamanya kepada generasi muda, agar mereka dapat menyiapkan masa depan keluarganya dengan lebih baik.

Agung juga menyambut baik adanya usulan untuk memasukkan kurikulum tentang gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu mata pelajaran pendidikan sejak di Sekolah Dasar hingga sekolah lanjutan.

Sehingga, katanya, anak dan remaja kita dari awal telah mengetahui arti penting program kesehatan reproduksi yang akan mempercepat pencapaian target tujuan Pembangunan Millenium (MDG’S) tahun 2015.

Zona Bebas Korupsi Masih dalam rangkaian Rakernas ini, pada acara pra Rakernas, 6 Februari 2012, Kepala BKKBN berkesempatan meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (Sindika). Sistem ini merupakan salah satu terobosan baru BKKBN dalam sistem manajemen berbasis IT. Terobosan ini adalah bentuk upaya pencapaian Service Level Agreement (SLA), bertujuan menyajikan data SDM secara individual, serta menyediakan sistem pelayanan dan pelatihan secara otomatis, yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Sugiri juga menegaskan bahwa seluruh jajarannya diharuskan untuk menciptakan iklim birokrasi yang bebas dari korupsi. Dan pada momen Rakernas ini, BKKBN akan mendeklarasikan zona integritas wilayah bebas korupsi.

Terkait capaian program KB berdasarkan indikator RKP 2011, disebutkan Sugiri, hasilnya menunjukkan pencapaian yang luar biasa, yaitu melebihi 100 persen dari sasaran RKP 2011. Hal itu, kata Sugiri, dapat dilihat pencapaian peserta KB baru 132 persen (sasaran 7,26 juta PB), peserta KB aktif tercapai 126,8 persen (sasaran 27,5 juta PA). Selain itu, pelayanan KB baru kepada PUS KPS dan KS I telah diberikan kepada 4,3 juta peserta (111,3 persen dari sasaran). Kemudian, untuk peserta KB baru MKJP menjadi 16 persen (sasaran 12,5 persen), serta PB pria mencapai 8,1 persen (sasaran 4,0 persen), atau meningkat dua kali lipat.

“Kondisi ini agar segera dikaji dan dievaluasi oleh para ahli dan lembaga demografi, apabila kita ingin mengembalikan kejayaan program KB seperti masa-masa lalu,” pungkas Sugiri.

Pada bagian lain Sugiri menekankan, dengan adanya dukungan anggaran yang terus meningkat dan kemajuan teknologi informasi serta perluasan akses pelayanan kesehatan, harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kesuksesan program keluarga berencana. ] Syarif/Mirza

foto: poskota/aby

“Jadi, tidak hanya untuk kesehatan reproduksi saja, tetapi juga bagaimana merencanakan masa depannya agar

menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera,” kata Sugiri.

Rakernas-Kependudukan2012.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

59

foto: haryanto/presidensby.info

TOPIK NASIONAL

Presiden SBY dan Ibu Ani berfoto bersama pengurus MAKIN dan pengisi acara perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2563 di JCC.

Menyusuri Sejarah Perayaan Tahun Baru Imlek Meski telah lewat, namun gaung perayaan Tahun Baru Cina atau lebih dikenal dengan Imlek masih terasa hingga kini.

T

ahun Baru Imlek 2563 memang telah berlalu.

Masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu pun menyambutnya dengan sangat gembira dan meriah. Bagi masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu, Tahun Baru Imlek 2563 ini disebut sebagai Tahun Naga Air. Kemeriahan dan kebahagiaan pun begitu terasa saat pergantian tahun bagi masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu pada khususnya.

Kemeriahan Tahun Baru Imlek tidak hanya disambut dan dirasakan masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu, namun juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2563 tingkat nasional yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada 3 Februari 2012 lalu, Presiden

60

RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu.

Menurut Presiden, semarak perayaan Tahun Baru Imlek yang tidak hanya disambut masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu tapi juga rakyat di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, meneguhkan semangat Bhineka Tunggal Ika, dan memberi ruang besar bagi masyarakat Tionghoa tanpa ada lagi sikap diskriminasi. “Kenyataan ini patut kita syukuri, selain merupakan pengakuan, penghargaan, dan penghormatan kepada etnis Tionghoa dan umat Konghucu, sekaligus juga menjadi

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

bagian terpadu dari mozaik keragaman etnis dan budaya bangsa kita yang majemuk,� papar Presiden SBY dalam sambutannya.

Sambutan Presiden tersebut disampaikan bukan tanpa sebab.

Seperti diketahui, di masa lalu, yakni masa Orde Baru, perayaan Tahun Baru Imlek merupakan perayaan yang haram digelar oleh pemerintah pada masa itu.

Namun, pada era Reformasi, larangan untuk merayakan Tahun Baru Imlek bagi masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu dihapus. Dan, masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu pun diberikan kebebasan untuk merayakan tahun barunya tanpa harus ada kekhawatiran akan larangan.

Presiden SBY menggarisbawahi perlu dan pentingnya kebersamaan bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari multikultural dan multietnis.

Kebersamaan antara etnis Tionghoa dengan berbagai etnis lainnya di seluruh Tanah Air, kata Presiden, telah menjadi kesadaran bersama untuk saling menghormati dan menerima perbedaan yang ada. Presiden pun mengajak, melalui perayaan Tahun Baru Imlek, persaudaraan bangsa Indonesia harus makin kuat dan kokoh. “Persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa, tidak boleh terganggu dan tidak boleh terpisahkan oleh perbedaan etnis dan perbedaan agama yang kita yakini. Pemerintah, dengan peran dan tugas yang diembannya, terus berupaya mengayomi, melindungi,

TOPIK NASIONAL dan memberikan kesetaraan, kepada segenap warga bangsa tanpa kecuali,” tandas Presiden.

Bagi Presiden sendiri, momentum Tahun Baru Imlek merupakan momentum yang tepat untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan transformasi diri, menuju kebijaksanaan, kepekaan sosial, dan kemuliaan. “Kita juga dapat membangun kebersamaan, menjalin kesetiakawanan, dan menumbuhkan kepedulian di antara sesama warga bangsa,” ucap Presiden menegaskan.

Sekilas Sejarah Perayaan Tahun Baru Imlek Tahun Baru Imlek merupakan sebuah perayaan terpenting bagi orang Tionghoa. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai pada hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa.

Dan berakhir dengan Cap Go Meh di tanggal kelima belas (pada saat bulan purnama). Malam Tahun Baru Imlek dinamakan dengan Chuxi yang berarti “malam pergantian tahun”.

foto: Anthony Hartman/flickr.com

Masing-masing wilayah di daratan Cina merayakan Tahun Baru Imlek dengan beragam cara, sesuai budaya dan tradisi masing-masing. Namun, secara keseluruhan hampir rata-rata mereka merayakannya dengan Jamuan Makan Malam Bersama di malam Tahun Baru

Malam Tahun Baru Imlek di Meizhou, Cina.

Imlek, serta pesta kembang api.

Biasanya, Tahun Baru Imlek dirayakan di wilayah yang ditinggali atau dihuni oleh populasi suku Tionghoa. Sehingga, tahun baru ini menjadi hari besar bagi semua orang Tionghoa. Begitu juga di negara yang berbatasan langsung, atau mempunyai hubungan langsung dengan suku Tionghoa, seperti Korea, Mongolia, Nepal, Bhutan, Vietnam, Jepang (sebelum 1873), Macau, Taiwan, SIngapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan negaranegara lainnya yang mempunyai populasi suku Han. Menurut catatan sejarah Tiongkok, sebelum Dinasti Qin berkuasa di daratan Tiongkok, tanggal perayaan tahun baru masih belum jelas. Ada yang merayakannya pada bulan satu, yakni pada masa Dinasti Xia, bulan 12 semasa Dinasti Shang, dan bulan 11 semasa Dinasti Zhou. Namun, sejak Kaisar pertama Cina Qin Shi Huang berkuasa, ditetapkan bahwa Tahun Baru Imlek berawal atau dimulai di bulan 10 pada 221 SM. Kemudian, ketika Kaisar Wu berkuasa, yakni pada tahun 104 SM, ia memerintahkan untuk menetapkan bulan 1 sebagai awal tahun, hingga saat ini.

Orang Tionghoa sendiri meyakini sebuah legenda yang terkait erat

dengan Tahun Baru Imlek. Dahulu kala, ada seekor Nian (raksasa) pemakan manusia, yang datang dari pegunungan, dan biasanya muncul di akhir musim dingin untuk memakan hasil panen rakyat, ternak dan bahkan penduduk desa itu sendiri.

Untuk melindungi diri, para penduduk meletakkan makanan di depan pintu rumah pada setiap awal bulan. Mereka meyakini, dengan melakukan hal itu, Nian akan memakan makanan yang telah mereka siapkan dan tidak akan menyerang orang atau mencuri ternak dan hasil panen.

Pada suatu ketika, ada penduduk yang melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenakan pakaian berwarna merah. Dari peristiwa itulah penduduk percaya bahwa Nian takut dengan warna merah. Sehingga, mulai saat itu, setiap memasuki tahun baru, penduduk menggantungkan lentera dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu.

Mereka juga menggunakan kembang api untuk menakuti Nian. Tradisi itu kemudian berkembang menjadi moda perayaan tahun baru hingga sekarang.

Di Indonesia, sejak 1968 sampai dengan 1999, perayaan Tahun Baru Imlek dilarang untuk dirayakan di depan umum. Hal itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto. Serta melarang segala hal yang berbau Tionghoa, termasuk di antaranya Tahun Baru Imlek.

Namun, sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, kembali mendapatkan kebebasan dalam merayakan Tahun Baru Imlek, yakni dimulai pada tahun 2000.

Presiden Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, secara resmi mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 serta menggantikannya dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya bagi mereka yang merayakannya). Selanjutnya, baru pada 2002, Imlek resmi dinyatakan sebagai salah satu Hari Libur Nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003 hingga kini. ] Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

61

TOPIK HUKUM

foto: majalahtopik/Hakim

PT. Terminal Builders Menangkan Sengketa Tanah Senayan

Drs. Muchtar Lutfi, SH, MH, selaku kuasa hukum PT. Terminal Builders dan PT. Amana Jaya.

S

ekira 9 bulan yang lalu, tepatnya Kamis, 12 Mei 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memenangkan gugatan PT Terminal Builders dan PT Amana Jaya terhadap empat pihak tergugat, di antaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelola Gelora Senayan (saat ini Gelora Bung Karno), dan Kantor Pertanahan BPN Jakarta Pusat, serta diikutkan pula Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI sebagai turut tergugat, dalam perkara sengketa tanah Senayan seluas 13.900 M2.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum PT. Terminal dan PT. Amana yakni Drs. Muchtar Lufti SH, MH, di kantor hukum M.M & Rekan yang berlokasi di ITC Cempaka Mas Tower Lt. 9 No. 1B. Kepada Majalah TOPIK, Muchtar mengatakan bahwa kliennya memang nyata-nyata berhak atas kepemilikan serta pengelolaan tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, dekat bundaran Senayan sebelah utara gedung KONI yang

62

Sengketa lahan seluas 13.900 M2 yang persidangannya bergulir di PN Jakarta Selatan akhirnya membuahkan PT. Terminal Builders sebagai pemenangnya. Pengadilan tingkat pertama terbukti telah memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pemegang hak tanah yang sah. saat ini tampak berdiri megah gedung Panin Bank. “Alhamdulillah, gugatan kami dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para pihak lawan memang melakukan banding meskipun cukup terlambat waktunya. Belum lama ini mereka baru mengajukan memori bandingnya dan saat ini kami pun sudah siap dengan kontra memori banding kami. Namun, tetap tidak lepas dari dalil-dalil kami pada peradilan tingkat pertama,� ungkap advokat yang juga dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Menurut Muchtar tanah milik kliennya itu merupakan tanah kompensasi atas

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

pembatalan rencana pembangunan Hotel Diamond di Jalan Merdeka Barat (seberang Istana Negara) sekitar tahun 1963. Di tahun tersebut bertepatan dengan peristiwa tewasnya Presiden AS, John F. Kennedy akibat tembakan oleh penembak jitu dari sebuah gedung.

Dengan alasan antisipasi tragedi serupa, lantas PASPAMPRES RI melarang kliennya untuk meneruskan pembangunan hotel tadi yang sudah setengah jadi.

Selanjutnya, di tahun 1970, Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta masa itu memberikan solusi dengan memberikan informasi melalui surat kepada Direktur Badan Pengelola Gelora Senayan yang isinya tentang harga khusus tanah di

TOPIK HUKUM kawasan itu seharga USD 20 per M2, dengan status Hak Guna Bangun (HGB) yang berlaku selama 30 tahun. Sebagai tindak lanjut dari surat gubernur tersebut akhirnya PT. Terminal memperoleh tanah dimaksud seluas 13.900 M2 dengan harga USD 20 per M2.

Momen itu ditandai adanya kesepakatan Pelepasan Hak dari Badan Pengelola Gelora Senayan (BPGS) kepada PT. Terminal, tertuang dalam Akta No. 27 tanggal 12 Juli 1971 di hadapan Notaris Eliza Pondaag.

“Sejak kesepakatan itu dan terlebih setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jenderal Agraria No. SK 28/HGB/ DA/72 tanggal 15 Januari 1972, maka klien kami menjadi pihak yang berhak atas tanah yang sudah berstatus tanah negara bebas itu,” tukas Muchtar.

Atas dasar SK Menteri itu, lanjut Muchtar, kliennya membayar uang pemasukan kepada negara senilai USD 278 ribu. Hasilnya, pada 17 Januari 1972 diterbitkanlah Sertifikat HGB No. 16/Gelora seluas 13.900 M2 oleh Kantor Pertanahan BPN Jakarta Pusat atas nama PT. Terminal Builders.

Untuk kepentingan praktis SHGB No. 16 dipecah ke Sertifikat HGB No. 17/ Gelora seluas 5.697 M2. Lalu SHGB No. 17/Gelora dipecah ke Sertifkat HGB No. 42/Gelora seluas 3.170 untuk PT. Amana Jaya (Group PT. Terminal).

Kedua perusahaan yang berlaku sebagai pebisnis biasa selama ini tidak menyadari akan hak-hak mereka yang telah terampas dengan adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 169/HPL/BPN/89 pada tanggal 15 Agustus 1989 yang isinya tentang pemberian hak pengelolaan (HPL) atas tanah kawasan Senayan kepada Badan Pengelola Gelora Senayan. Sehingga kedua perusahaan itu baru mengajukan gugatan selang lebih dari 20 tahun munculnya SK BPN itu.

“Dalam SK itu terdapat kekeliruan fatal dengan memasukkan tanah HGB milik klien kami No. 16/Gelora dan 17/Gelora sebagai obyek HPL. Padahal lahan tersebut mutlak masih merupakan hak klien kami dan klien kami tidak pernah sekalipun melepaskan haknya atau

memberikan kuasa kepada BPN untuk menyatakan melepaskan haknya kepada negara. Pernyataan BPN tersebut telah merampas hak klien kami. Itulah salah satu dasar kami mengajukan gugatan,” ungkap Muchtar pula.

HPL, imbuh Muchtar, hanya dapat diberikan di atas tanah negara bebas.

Dan apabila tanah yang hendak diberikan HPL masih ada hak-hak atas tanah semisal HGB, Hak Pakai (HP) dan hak-hak atas tanah lainnya, maka wajib dibebaskan terlebih dahulu oleh calon pemegang HPL dengan cara membayar ganti rugi berikut seluruh yang ada di atas tanah tersebut. “Saya menilai pihak pengelola Gelora purapura tidak tahu bahwa tanah HGB No.16 dan 17 sudah bukan haknya lagi sejak tahun 1972,” tegasnya.

Maklum saja kasus-kasus sengketa tanah yang melibatkan oknum pejabat yang bermain mafia tanah bukan perkara baru di Indonesia. Kasuskasus semacam itu banyak sekali terjadi. Oknum pejabat atau penguasa kerap kali menyerobot tanah yang bukan haknya dengan dalih demi menyelamatkan aset negara. Bila hal semacam itu tetap dibiarkan, maka menurut Muchtar, akan menjadi preseden buruk akan kepastian hukum, terutama perlindungan terhadap hak yang sudah jelas.

Sertifikat HGB No. 16/Gelora dan 17/ Gelora milik PT. Terminal berakhir 14 Januari 2002. Namun, sebelum masa itu berakhir BPGS dengan bermodalkan SK BPN melakukan penekanan kepada PT. Terminal mengenai syarat memperoleh rekomendasi/ persetujuan perpanjangan kedua SHGB itu. Dua tahun sebelum masa perpanjangan tiba, tepatnya tanggal 17 November 2000, PT. Terminal ditekan oleh BPGS untuk menandatangi sebuah perjanjian.

Ujung-ujungnya PT. Terminal mengeluarkan dana perusahaan kepada BPGS senilai Rp.4,7 miliar.

Meliputi, pembayaran kompensasi atas pemberian perpanjangan kedua SHGB sebesar Rp.4,16 miliar, pembayaran kontribusi tahun 2001 s/d 2005 (5 tahun) sebesar Rp.316 juta, pembayaran kontribusi tahun 2006 s/d 2009 (4 tahun) sebesar Rp.252

juta. “Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil atas klien kami itu juga menjadi dasar gugatan kami,” jelas Muchtar.

Kepastian Hukum dan Perlindungan atas Tanah Bersertifikat Telah diberitakan sebelumnya bahwa kasus sengketa tanah senayan seluas 13.900 M2 ini mencuat pada Maret 2010. Dalam proses persidangan awal para tergugat menolak serta menyangkal gugatan melalui eksepsieksepsinya. Sayangnya, majelis persidangan dalam putusan selanya menolak semua eksepsi yang diajukan para tergugat. Dalam salah satu eksepsinya para tergugat menyatakan bahwa kewenangan menangani perkara sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri, melainkan peradilan tata usaha negara atau badan arbitrase.

Dalam proses persidangan selanjutnya para pihak mengajukan bukti-bukti berupa surat di depan majelis. Di agenda-agenda sidang berikutnya dihadirkan pula 4 orang saksi ahli, antara lain Prof. H.J. Ari Sukantri Sumantri Hutagalung, SH.MLI sebagai Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, Prof. Dr. Muchsan selaku mantan Hakim Agung, Prof. Nurhasan Ismail, SH.MSi selaku pengajar Fakultas Hukum di UGM, serta Prof.

Edward Omar Sharief, SH.LLM. Dalam keterangannya di depan majelis Prof. Ari mengatakan bahwa yang dimaksud pelepasan hak di dalam UU Pokok Agraria adalah merupakan pelepasan hubungan hukum atas tanahnya sehingga tanah menjadi tanah negara. Dan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1960, bahwa HGB, HGU dapat diperpanjang oleh pemegang hak yang telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak tanah itu sesuai dengan peruntukannya.

Dikatakannya pula, terhadap tanahtanah yang sudah ada haknya seperti di atas, maka BPN tidak dapat memberikan hak pengelolaan di atas tanah tersebut. Apabila BPN akan memberikan HPL, maka tanah tersebut

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

63

TOPIK HUKUM harus dibebaskan terlebih dahulu. Dan apabila negara memerlukan tanah yang di atasnya sudah ada hak-hak pribadi, maka negara harus membebaskan tanah tersebut dengan pemberian ganti rugi berdasarkan musyawarah setelah menjadi tanah negara baru mengajukan HPL ke BPN. Prof. Dr. Muchsan menyatakan bahwa UU Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia ada 4 lingkup peradilan, yakni umum, militer, agama, dan TUN, dengan kekuasaan/ kompetensi absolute setiap lembaga peradilan yang tidak mungkin tumpang tindih. Kedua saksi ahli lain pun turut memberikan keterangannya. Selain itu dihadirkan saksi bernama H. Shaleh Manggara sebagai salah satu anggota tim peninjauan ulang perjanjian kerjasama antara BPGS dengan PT. Terminal.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara sengketa tanah Senayan itu mengalami puncaknya pada 12 Mei 2011 sewaktu majelis hakim yang diketuai Kusno SH membacakan putusan setebal lebih dari 100 halaman. Dalam pertimbangannya majelis mengatakan bahwa tugas hukum di negara kita bukan hanya mengatur melainkan juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Demikian juga dengan hukum tanah nasional yang berlaku saat ini.

Nyaris semua dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Muchtar Lutfi dan tim kuasa hukum PT. Terminal dan PT. Amana menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

Majelis dalam amar putusannya telah mengabulkan gugatan PT. Terminal dan PT. Amana, menyatakan SK BPN No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah cacat hukum serta bersifat tidak mengikat sepanjang menyangkut sertifikat HGB No. 16/Gelora dan 17/ Gelora milik PT. Terminal.

Menyatakan pula bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Terminal dan BPGS tanggal 17 November 2000 tidak mempunyai kekuatan hukum dan bersifat tidak mengikat. Oleh sebab itu, PT. Terminal tidak memiliki kewajiban membayar kompensasi kepada kepada GPGS. Dengan tegas, majelis juga memerintahkan kepada BPGS untuk mengembalikan dana yang telah

dibayarkan PT. Terminal kepada BPGS sebesar Rp.4,16 miliar berdasarkan rentetan bukti dalam persidangan.

Majelis yang beranggotakan hakim Yonisman SH dan Tahsin SH itu juga menyatakan bahwa Surat Keputusan Kantor Pertanahan BPN Jakarta Pusat No. 311/224-550.2.31.1.2001 tanggal 14 Maret 2001 tentang pemberian HGB atas nama PT. Terminal Builders adalah cacat hukum dan bersifat tidak mengingat sepanjang pernyataan yang menyatakan tanah Sertifikat HGB No. 16/Gelora dan 17/Gelora sekarang HGB No. 410/Gelora di atas tanah HPL No. 1/Gelora.

Atas putusan tersebut PT. Terminal dan PT. Amana merasa bersyukur dan optimis, meskipun saat ini perkara tersebut dalam proses banding yang diajukan pihak BPN CS. Menurut Muchtar, gugatan serupa pernah diajukan PT. Indobuildco dalam kasus sengketa tanah Hilton pada Juli 2006. “Sukses Hilton telah mendorong kami untuk melakukan tindakan yang sama,� kata Muchtar.

Dalam perkara itu, Muchtar Lutfi telah memenangkan PT. Indobuldco sampai tingkat MA dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam perkara sengketa tanah Senayan ini pun Muchtar ingin melakukan hal yang sama untuk memastikan PT. Terminal sebagai pemenangnya kelak. ] N. Hakim foto: majalahtopik/Adang

Kepada mereka yang menguasai

bidang-bidang tanah dengan itikad baik dan secara sah berdasarkan aturan hukum tanah nasional, wajib diberikan kepastian hukum dan kepastian hak dalam pengusaan dan penggunaannya, dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak yang bersangkutan. Juga perlindungan hak dengan memberikan perlindungan kepada para pemegang hak atas tanah itu dari gangguan pihak manapun, baik sesama warga negara maupun pihak penguasa sekalipun.

Ilustrasi suasana Bank Panin.

64

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

TOPIK HUKUM

Tatib Liputan, Jangan Membelenggu Pers

LBH Pers Jakarta: Aturan Peliputan di DPR Harus Jelas

foto: Dok. LBH Pers Jakarta

Aturan peliputan bagi wartawan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI rencananya akan diberlakukan.

Aturan yang nantinya tertuang dalam bentuk tata tertib (tatib) ini tengah dibahas oleh pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Nantinya tatib tersebut akan diparipurnakan bila sudah disepakati oleh pimpinan DPR, fraksi dan BURT.

Personil LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pers Jakarta.

T

erkait dengan rencana DPR RI tersebut, LBH Pers Jakarta meminta secara tegas kepada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, bahwa aturan tersebut harus jelas.

Karena, kalau tidak jelas, tidak perlu dikeluarkan aturan semacam itu. Hal itu disampaikan Kadiv. Non Litigasi LBH Pers Jakarta, Dedi A. Ahmad. “Jangan kemudian aturan tersebut menjadi satu aturan yang dapat membatasi ruang gerak jurnalis dalam memperoleh informasi dan berita, jadi harus Jelas maksud dan tujuannya,” ujar Dedi.

Dalam releasenya tertanggal 14 Februari 2012, LBH Pers menyatakan bahwa jaminan terhadap kebebasan pers ini diatur dalam UU Pers No. 40 tahun 1999, seperti dalam Pasal 4 UU Pers yang menyebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh,

dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sementara itu, kewajiban pers nasional disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU Pers yang menyatakan bahwa pers nasional memiliki kewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Menurut Dedi, aturan itu harus arif sehingga tidak berpotensi pada berkurangnya pemenuhan tugas jurnalis.

Sedangkan untuk masukan diharapkan mengundang kalangan jurnalis, baik melalui keorganisasian, lembaga ataupun per individunya, termasuk dengan Dewan Pers. Dengan mengundang semua kalangan yang berkaitan dengan insan pers, maka diharapkan akan banyak mendapatkan masukan.

“Prinsip LBH Pers sepanjang aturan tersebut tidak mengurangi hak-hak jurnalis, silahkan. Artinya apa? Karena kita sudah ada UU Pers yang sudah

jelas-jelas mengatur hak dan kewajiban pers. Dalam Pasal 4 dan 5 UU Pers kan sudah jelas? Ajak para insan pers baik melalui organisasi, kelembagaan, individu atau wartawan senior dalam proses mensosialisasikan aturan tersebut, agar nantinya menjadi aturan yang baik,” tegas Dedi.

Rancangan tertib tersebut, kata Dedi, berisi 40 pasal yang sedang dibahas oleh pimpinan DPR bersama pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan pimpinan fraksi di DPR. Aturan yang akan diberlakukan yang dianggap terlalu berlebihan di antaranya, Pasal 6 ayat 4 yang menyebutkan, bagi wartawan yang akan mengajukan kartu peliputan di DPR, harus menyerahkan contoh berita tentang DPR kepada Sekretariat Jenderal DPR. Selain itu wartawan juga harus membuat surat pernyataan di atas materai berisi penghasilan utamanya sebagai wartawan. Serta aturan-aturan lainnya yang memberatkan wartawan dalam tugas jurnaslistiknya.

“Jangan nanti lahirnya tatib ini karena faktor ketakutan di kalangan DPR akan berita miring atau dianggap tidak benar.

Dia itu kan bisa kroscek ke Dewan Pers serta menggunakan hak jawab. Apalagi saat ini ada program sertifikasi wartawan.

Dan saya pikir orang-orang di DPR lebih cerdas dan lebih mengerti tentang segala permasalahan hukum, karena mereka yang membuat UU,” papar Dedi.

Dedi juga menambahkan, dengan diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka hak memberikan informasi bukan hanya digunakan oleh kalangan wartawan atau pers saja. Melainkan juga seluruh lapisan masyarakat, misalnya menginformasikan tentang adanya tindak pidana dan lain sebagainya. ] N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

65

TOPIK HUKUM foto: majalahtopik/Adang

Nasabah Allianz Tak Terima Manfaat Asuransi Sangat ironi apabila seorang nasabah asuransi tapi tidak menuai manfaat asuransi. Pemerintah juga harus bersikap tegas serta memberikan sangsi kepada perusahaan asuransi yang bobrok pelayanannya hingga merugikan nasabah

Andi Baroar Nasution SH, MH.(Kritikal Law Office), kuasa hukum Muhamad AfandiJakarta.

M

uhamad Afandi, warga Jakarta Utara, terpaksa harus gigit jari dan kecewa berat. Pasalnya, uang klaim polis smartlink flexicare yang diikutinya pada Asuransi Allianz malah jatuh ke rekening bank milik Suratemi.

Usut punya usut, ternyata pihak asuransi telah mentransfer begitu saja haknya itu atas dasar surat kuasa yang dikirim lewat facsimile dari wartel (warung telkom), yang isinya mengijinkan pembayaran manfaat asuransi tersebut ke rekening milik Suratemi. Afandi sendiri mengaku tidak kenal dengan Suratemi dan tidak pernah membuat surat kuasa itu.

Berhubung haknya itu nyata-nyata belum diterima dan merasa itu kesalahan pihak asuransi, tentunya Afandi pun tetap menagih pembayaran klaim itu.

Namun sayang, pihak Allianz lepas tangan dengan alasan telah menjalankan prosedur transfer atau pembayaran secara benar. Dalam posisi bingung hendak berbuat apa, akhirnya Afandi pun mengadukan permasalahannya kepada advokat Andi Baroar Nasution SH dari Kritikal Law Ofice, sebuah kantor hukum di Jakarta yang khusus membantu permasalahan yang dihadapi para nasabah asuransi.

Andi menjelaskan bahwa tanggal 1 Februari 2011 kliennya telah mengajukan klaim polis kepada Allianz. Pengajuan itu disetujui dan pihak Allianz berjanji akan mentransfer pembayarannya ke rekening bank milik Afandi sesuai waktu yang ditentukan,

66

sebelumnya telah dilakukan verifikasi nasabah sebagai syarat pencairan dana.

Setelah 3 bulan berselang dana klaim itu belum juga turun, sedangkan masa tunggu telah lewat. Sempat kliennya mengkofirmasi atas ketidakwajaran itu, namun kenyataan pahit itulah yang ditelan Afandi saat ini.

Melihat permasalahan ini, Andi menyatakan bahwa kliennya telah terdzolimi. Pertama, kliennya telah dipalsukan tandatangannya. Kedua, kecerobohan pihak Allianz dalam mentransfer dana tanpa mengkroscek kebenaran dan kepastian surat kuasa itu. “Tanda tangan klien kami jelas telah dipalsukan dan kami telah melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Terhadap kecerobohan pihak Allianz jelas klien kami yang dirugikan. Bayangkan bagaimana kalau korbannya bukan cuma klien kami, puluhan, ratusan atau bahkan lebih?!” terang Andi berapi-api.

Sebelum itu tim dari Kritikal Law Office telah pula mendatangi pihak Allianz untuk sebuah kepastian. Namun pihak Allianz tetap bersikukuh bahwa pembayaran dengan cara transfer tersebut telah sesuai dengan prosedur. Alasan lain lagi, pihak Allianz sebelumnya sudah mencoba melakukan transfer ke rekening bank yang diajukan Afandi, namun gagal karena rekening yang ditulis salah. “Klien kami mengaku tidak salah dalam menulis rekening. Seharusnya bila proses transfer gagal, kan bisa dikonfirmasikan ke klien kami sebagai satu service sebuah perusahaan!” tegas Andi lagi.

Andi bertekad kliennya harus mendapatkan rasa keadilan. Sampai ke pengadilan pun ia akan membawa perkara ini. Minimal, kata Andi, kliennya

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

harus mendapatkan manfaat asuransi yang telah diikutinya. Sebagai advokat yang memang spesialis asuransi, dirinya tidak menginginkan korbankorban lain berjatuhan. “Banyak para nasabah asuransi yang telah dirugikan hanya berdiam diri dan pasrah, dari mulai pembayaran yang dipersulit sampai kasus seperti ini. Sangat ironi apabila seorang nasabah asuransi tapi tidak menuai manfaat asuransi itu.

Kami juga berharap agar pemerintah bersikap tegas serta memberi sangsi kepada perusahaan asuransi yang bobrok pelayanannya hingga merugikan nasabah,” tutur Andi yang siap membantu nasabah lain yang mengalami masalah asuransi.

Laporan polisi terkait tanda tangan palsu yang telah dibuat, Andi mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkannya kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 27 Oktober 2011 berdasarkan surat laporan Nomor: LP/3706/X/2011/PMJ/ DIT RESKRIMUM. Bahkan untuk keperluan tersebut kliennya telah membuat surat pernyataan secara tertulis, yang isinya pengakuan Afandi yang tidak pernah membuat surat kuasa kepada Suratemi, tertanggal 20 Juli 2011.

Selanjutnya pihak Polda melimpahkan perkara tersebut kepada Polsek Metro Setiabudi berdasarkan locus delicti serta demi mempermudah proses penyidikan. Sewaktu majalah TOPIK meminta konfirmasi (21/2/12), salah satu petugas penyidik tim 4 Reskrim pada Polsek Metro Setiabudi mengatakan bahwa perkara tersebut masih dalam proses penyidikan. “Perkara ini masih kami tangani. SP2HP telah kami buat dan sudah kami serahkan kepada pihak pelapor,” kata petugas. ] N. Hakim

TOPIK HUKUM foto: majalahtopik/Teddy

Kaltim. Syahril Yahya SH MH sebagai Koodinator pada Jampidsus Kejagung, sebelumnya Asbin Kejati DKI Jakarta. Kadarsyah SH MM sebagai Koordinator pada Jampidum Kejagung, sebelumnya Asintel Kejati Jateng.

Kajagung Melantik Kajati dan Pejabat Eselon II Pada Rabu, 29 Februari 2012, Kejaksaan Agung RI mengadakan acara pelantikan Kepala Kejaksaan Tinggi dan serah terima pejabat Eselon II. Acara bertempat di ruang Baharuddin Lopa itu dipimpin langsung oleh Kajagung Basrief Arief selaku inspektur upacara.

A

dapun 21 orang pejabat yang dilantik adalah Didik Darmanto SH MH sebagai Kajati DKI Jakarta, sebelumnya sebagai Dirtut pada Jampidsus Kejagung. Muhammad Salim SH MH sebagai Kajati Kalimantan Timur, sebelumnya sebagai Kajati NTB. Nofarida SH MH sebagai Kajati Nusa Tenggara Barat, sebelumnya sebagai Koordinator pada Jamdatun Kejagung. Halili Toha SH sebagai Kajati Kalimantan Selatan, sebelumnya sebagai Inspektorat IV pada Jamwas Kejagung. Dr Nur Rochmad SH MH sebagai Kajati Sumatera Utara, sebelumnya sebagai Kapuspenkum Kejagung. Elvis Johnny SH MH sebagai Kajati Kepulauan Riau, sebelumnya sebagai Kabiro Kepegawaian pada Jambin Kejagung. Hartadi SH MH sebagai Kajati Bali, sebelumnya sebagai Kapus Daskrimti Kejagung.

Mangihut Sinaga SH sebagai Wakil Kajati Sumatera Utara, sebelumnya sebagai Koordinator pada Jamintel Kejagung. Agus Riswanto SH MH sebagai Wakil Kajati Kalimantan Timur, sebelumnya sebagai Koordinator pada Jampidum Kejagung.

Kemudian, Donny Kadnezar SH MH sebagai SesJampidsus Kejagung, sebelumnya sebagai Kajati DKI Jakarta. Jhoni Ginting SH MH sebagai Dirtut pada Jampidsus Kejagung, sebelumnya sebagai Inspektur V pada Jamwas Kejagung. Faried Harianto SH MS sebagai Inspektur V pada Jamwas Kejagung, sebelumnya Kajati Kaltim. Susdiyarto Agus Praptono SH MH sebagai Koordinator pada Jamdatun Kejagung, sebelumnya Kasubdirkum pada Dirtun Jamdatun Kejagung. A.K. Basuni Masyarif SH MH sebagai Inspektur IV pada Jamwas Kejagung, sebelumnya sebagai Kajati Sumut. M. Adi Toegarisman SH MH sebagai Kapuspenkum Kejagung, sebelumnya Kajati Kepri.

Bambang Sugeng Rukmono sebagai Kabiro Kepegawaian pada Jambin Kejagung, sebelumnya Asisten Umum Kejagung. Jan Samuel Maringka SH sebagai Asisten Umum Kejagung, sebelumnya Kajari Serang. Djoko Widodo SH sebagai Kapus Daskrimti Kejagung, sebelumnya sebagai Wakajati Sumut. M. Abduh Amasta SH sebagai Koordinator Jamintel Kejagung, sebelumnya Wakajati

Pada kesempatan itu Jaksa Agung Basrief Arief dalam pidatonya menuturkan bahwa pelantikan dan serah terima jabatan kali ini merupakan kesempatan kedua yang diselenggarakan Kejagung di tahun 2012. Selama ini tour of duty merupakan salah satu momentum untuk menemukan formulasi yang tepat dalam melakukan berbagai penguatan di segala aspek sebagai pondasi gerak maju institusi ke depannya dalam upaya reformasi secara menyeluruh.

Kegiatan mutasi dan promosi yang telah melalui proses akuntabel dan penilaian obyektif ini, kata Basrief, ditujukan untuk memperbaiki dan mereform tatanan birokrasi kejaksaan menuju pada perbaikan dan perubahan pola pikir, budaya kerja dan tingkah laku yang diawali dari perubahan manajemen berbasis kinerja, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang prima dalam menjalankan tugas penegakan hukum, sehingga terbangun kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. “Penyegaran personil ini antara lain dengan melakukan revitalisasi dan pembangunan moralitas yang bertujuan untuk membentuk aparatur yang berintegritas, jujur, tegas, berani dan mumpuni baik dalam aspek teknik yuridis maupun kemampuan manajerial. Perubahan personil dapat dilakukan secara selektif dan kompetitif bergantung kepada urgensi dan kebutuhan organisasi,� kata Basrief.

Dikatakannya pula bahwa tanggung jawab dan wewenang kejaksaan semakin diperluas, tidak hanya terkonsentrasi pada pencapaian berapa banyak pelaku tindak pidana korupsi yang dipenjarakan tapi juga seberapa optimal kembalinya uang negara. Tidak hanya terafiliasi pada menuntut peningkatan kesejahteraan tapi juga pada perbaikan moral yang diharapkan dapat mengembalikan harkat dan martabat institusi kejaksaan ke tingkat yang lebih tinggi akan lekas terlaksana. ] N. Hakim

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

67

TOPIK HUKUM

foto: majalahtopik/Adang

Anak Pidanakan Orang Tua, Air Susu Dibalas Air Tuba

K

asih ibu sepanjang masa, kasih anak sampai ke Pengadilan. Kalimat itu disampaikan oleh Noortje Moenizar Munaf sebagai judul pembelaan pribadinya di depan majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 22 Februari 2012). Nenek renta itu pun bertutur tentang hikayat kedurhakaan Malinkundang. “Sebutan apakah yang pantas untuk seorang anak yang mendudukkan ibunya dan juga adiknya sebagai terdakwa? Padahal kami tidak merugikan dia sama sekali. Apakah ini cara balas budi anak kepada ibunya?� tutur Noortje terbata-bata.

Selain pembelaan pribadi tersebut, tim kuasa hukum Noortje dan Mellyanti B.M.H Karlio (57) yakni dari kantor hukum Kores Tambunan & Partners terdiri atas Kores Tambunan SH, Syahrul Arubusman SH, Taufan

68

Noortje (81 tahun) sempat mengutip sebuah ayat dalam Al-Qur’an yaitu ridho Allah adalah ridhonya orang tua. Apa yang telah ia lakukan hanyalah semata untuk kebaikan anak-anaknya dalam usia yang telah lanjut Huneman SH, Mangasi Harianja SH, dan Yeyet Nurhayati SH, juga mengajukan pembelaan atas kedua kliennya. Dalam pledoi masingmasing setebal 43 dan 54 halaman itu diterangkan bahwa dari keterangan enam orang saksi (Etty Murniaty S, Oddy Michael M, Bravo Martimbang, Ady Monterdy, Meylinda Aurora, Afrida), tidak ada satu pun yang menyatakan Noortje telah memalsukan tandatangan.

Para saksi yang terdiri dari anak-anak Noortje menyatakan bahwa niat ibunya menghibahkan rumah itu kepada

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Mellyanti dikarenakan selama 20 tahun ini Mellyanti-lah yang mengurus ibunda mereka. Selain itu Mellyanti juga belum mendapatkan jatah rumah, sedangkan anak-anak lainnya sudah mendapatkan jatah rumah ataupun jatah uang termasuk Ida Meifrida yang telah mendapatkan jatah rumah di bilangan Pondok Indah sekitar tahun 1979. Dalam persidangan, para saksi secara tegas juga menyatakan bahwa tidak maunya Ida menandatangani surat persetujuan tersebut disebabkan ingin menguasai dan menjual sendiri rumah tersebut.

TOPIK HUKUM

“Perkara ini sebelumnya sudah pernah berperkara di Pengadilan dan yang mengurusnya adalah Mellyanti.

Selanjutnya Mellyanti menitipkan uang consignasi ke pihak Pengadilan namun uang tersebut diambil secara diam-diam oleh Ida dan suaminya. Itulah salah satu indikasi keserakahan Ida,” kata Kores yang juga selaku Direktur LBH DPP IKADIN Jakarta.

Sidang Berjuluk Anak Durhaka

Sebelum proses persidangan, Ida telah tega melaporkan ibundanya serta adiknya Mellyanti ke polisi terkait tanda tangan yang dipalsukan dalam

sebuah surat persetujuan. Ida merasa dirugikan secara materiil atas tindakan ibunya yang telah menghibahkan rumah yang berlokasi di Jl. Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat, kepada adiknya. Jaksa Dwi Astuti dalam pembacaan dakwaan yang berbeda telah menyatakan Noortje melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP, sedangkan Mellyanti melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP. Sesuai dakwaan jaksa, Noortje yang berniat menjual hartanya itu meminta kepada semua anak-anaknya untuk menandatangani sebuah surat persetujuan tertanggal 29 Agustus 2006, namun Ida tidak menyetujuinya.

Selanjutnya rumah itu tidak jadi dijual, kata jaksa Dwi, namun Noortje berinisiatif sendiri menandatangani surat persetujuan yang tertulis nama Ida Meifrida tersebut serta menghibahkan rumah yang berlokasi di kawasan Menteng tadi kepada Mellyanti.

Dalam sidang perdana, perkara ini sempat menjadi perhatian pengunjung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Cibiran dan cemoohan semua ditujukan kepada Ida yang dituding sebagai anak yang durhaka. Bahkan Oddy yang juga anak Noortje sempat jengkel dan mengancam akan memutuskan hubungan sebagai kakak dan adik. ““Saya akan putus hubungan keluarga antara adik dengan kakak, karena ibu saya dipidanakan seperti ini. Dia saya

nilai sebagai anak durhaka,” kata Oddy.

Singkat kata, pada Rabu, 15 Februari 2012, di depan majelis sidang yang diketuai Hakim Lidya Sasando SH, MH, untuk terdakwa Noortje dan hakim Gosen Butar Butar SH, MH, untuk terdakwa Mellyanti, Jaksa Dwi menuntut Noortje Moenizar Munaf (Reg. perk.

No: PDM-2186/JKTPS/12/2011) dan Mellyanti B.M.H Karlio (Reg. perk. No. PDM-2187/JKTPS/12/2011) dengan tuntutan yang sama yakni enam bulan masa percobaan satu tahun penjara.

Sungguh tragis yang dialami nenek 80 tahun itu bersama anaknya itu.

Dalam pembelaan pribadinya, Noortje sempat mengutip sebuah ayat dalam Al-Qur’an yaitu ridho Allah adalah ridhonya orang tua. “Apa yang telah ia lakukan hanyalah semata untuk kebaikan anak-anaknya dalam usia yang telah lanjut,” ucap Noortje. Di sisi yang sejalan, tim kuasa hukum kedua terdakwa dalam penutupan pledoinya mengutip perkataan mantan hakim agung Bismar Siregar yaitu “Rasa keadilan itu jangan dicari pada kita undang-undang melainkan carilah pada hati nurani, karena pada akhirnya mahkamah yang paling tinggi adalah hati nurani. Untuk mengasah agar hati nurani ini bisa membaca apa yag tersirat maka jalannya adalah senantiasa berkomunikasi kepada yang menggerakkan hati nurani tersebut yaitu Allah Yang Maha Kuasa”. ] N. Hakim foto: www.hukumonline.com

Ditegaskan pula oleh Kores, bahwa rumah dengan SHM No. 630 tahun 1968 (atas nama Noortje) itu merupakan hadiah dari almarhum suami Noortje kepada Noortje. Dalam pledoi, tim kuasa kedua terdakwa juga menyatakan bahwa jaksa hanya berasumsi dalam dakwaan dan tuntutannya serta tidak berdasarkan alat bukti dan fakta sebenarnya. “Sudah jelas keterangan para saksi tidak ada yang menyatakan adanya pemalsuan tandatangan tapi hanya dengan menulis nama Ida Meifrida saja agar jumlah anaknya itu lengkap. Dan surat persetujuan itu bukan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam membuat akta hibah, karena tanpa surat itu pun hibah tetap tidak batal. Jadi tidak ada yang dirugikan khan?” terang Kores di kantornya, Jl. Cikini Raya No. 91E, Menteng, Jakarta Pusat.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

69

foto: Mirza/Dok.MajalahTopik

TOPIK HANKAM

Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris saat memberikan kata sambutan dalam acara Deklarasi Gerakan Jakarta Cinta Prestasi.

Deklarasi Gerakan Jakarta Cinta Prestasi Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris: Bangsa yang besar tidak hanya dapat diukur dari barometer kekuatan politik dan ekonomi sosial saja. Namun, bangsa yang besar merupakan bangsa yang mampu membangun dedikasi terhadap generasi mudanya.

P

anglima Daerah Militer Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Waris mendeklarasikan “Gerakan Jakarta Cinta Prestasi”, Kamis, 26 Januari 2012, bertempat di Lapangan Chandradimuka Rindam Jaya, Jl. Condet Raya Pasar Rebo, Jakarta Timur. Turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Kasdam Jaya, Danrem 051/ Wijayakarta, Danrem 052/ Wijayakrama, para Asisten Kasdam Jaya, Kabalak dan para Dansat Jajaran Kodam Jaya/ Jayakarta.

Para peserta deklarasi terdiri dari ratusan atlet Pekan Olahraga Angkatan Darat TNI Komando Daerah Militer Jaya, atlet Pekan Olahraga Nasional, siswa-siswi sekolah menengah yang berprestasi, tim ekspedisi tujuh puncak

70

dunia dan Garis Depan Nusantara, dan tokoh olahraga nasional seperti Ade Rai (mantan binaragawan). Acara yang berlangsung pagi hari pukul 09.00 WIB ini dimeriahkan sejumlah atraksi yang cukup meria h.

Dalam awal kata sambutannya, Mayjen TNI Waris selaku Pimpinan Kodam Jaya/ Jayakarta menyatakan rasa gembiranya serta memberikan apreasiasi kepada Gerakan Jakarta Cinta Prestasi. Kegiatan positif semacam ini, menurut Waris, diharapkan dapat menumbuhkan motivasi para pemuda Jakarta untuk meningkatkan prestasinya, memunculkan potensi di segala bidang dan mampu bersaing secara sehat baik dalam skala nasional maupun internasional.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

“Bangsa yang besar tidak hanya dapat diukur dari barometer kekuatan politik dan ekonomi sosial saja. Namun, bangsa yang besar merupakan bangsa yang mampu membangun dedikasi terhadap generasi mudanya,” kata Pangdam Jaya.

Lebih jauh dikatakan Waris, bahwa pemuda merupakan suatu aset bangsa yang sangat berharga. Oleh karena itu, pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh diacuhkan. Posisi generasi muda dalam masyarakat menempati mata rantai yang paling netral, dalam artian bahwa pemuda berperan sebagai pelestari nilai budaya, kejuangan, pelopor dan perintis pembaruan melalui karsa, karya dan dedikasi.

Para pemuda menjadi tolak ukur baik buruknya tampilan wajah bangsa berikutnya. Oleh karenanya, jika para pemuda sekarang sudah buruk perangainya dan rendah prestasinya, maka dapat dipastikan masa depan wajah negeri ini akan tampak muram. Namun sebaliknya, jika para

TOPIK HANKAM pemudanya mampu menampilkan prestasi terbaiknya, maka hal ini merupakan cikal bakal kesuksesan dan kemajuan bangsa.

“Kerja keras dan jiwa besar semacam itulah yang akhirnya berbuah prestasi di masa datang. Kerja keras yang dilakukannya selama ini dan hasil yang telah dicapai melalui upaya tersebut pada akhirnya memperoleh pengakuan dari masyarakat sehingga mampu mengharumkan nama diri pribadi dan nama keluarga, juga masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu prestasi mempunyai arti yang sangat penting,” tegas Waris.

Meski demikian, Pangdam Jaya juga mengingatkan bahwa suatu prestasi tinggi yang telah dicapai, hendaknya juga menjadi manfaat besar bagi

foto: Mirza/Dok.MajalahTopik

Perjalanan hidup orang-orang yang berprestasi, menurut Waris, merupakan hasil kerja keras. Prestasi seorang siswa diwujudkan dalam perolehan nilai hasil belajar yang baik atau kelulusan dengan nilai yang baik. Para atlet dunia telah mulai mengenal olahraga dan berlatih sejak usia belasan atau bahkan sejak masuk sekolah dasar.

Demikian juga ilmuwan-ilmuwan besar merupakan orang-orang yang tekun belajar dan bereksperimen, meski di antara ribuan kali eksperimen mungkin terdapat berkali-kali kegagalan yang

tidak membuat mereka putus asa.

Bercermin dari betapa pentingnya mewujudkan pemuda berprestasi dalam pembentukan identitas bangsa, maka diperlukan perhatian lebih serius dari seluruh komponen bangsa Indonesia.

Karena apabila pemudanya mampu meraih prestasi pada berbagai bidang, maka akan membangun karakter dan kepercayaan diri sebagai bangsa.

Menyikapi pentingnya peran pemuda untuk berprestasi, maka Kodam Jaya/ Jayakarta dan Masyarakat Peduli mengadakan Deklarasi Gerakan “Jakarta Cinta Prestasi”.

“Saya ingin menekankan kepada seluruh para pemuda Jakarta, bahwa prestasi bukan ketika Anda mendapat pujian, melainkan prestasi adalah ketika Anda melakukan perubahan.

Orang yang berprestasi adalah orang yang mendapatkan keberhasilan atas usahanya. Prestasi bukanlah sesuatu yang datang tanpa usaha keras. Dan tentu saja salah satu faktor lagi yang perlu kita ingat selalu, yaitu berserah pada Tuhan dan terus berusaha dengan segala cara dan pantang menyerah.

Oleh karena itu, ayo kita ukir prestasi guna keunggulan masa depan bangsa,” tegas Pangdam sewaktu mengakhiri kata sambutannya. ] Mirza/N. Hakim

foto: Mirza/Dok.MajalahTopik

Kolonel Andika, komandan Rindam Jaya selaku tuan rumah dalam acara Deklarasi Gerakan Jakarta Cinta Prestasi.

bangsanya. Yang paling penting adalah bahwa kegiatan prestasi yang dihasilkan langkah demi langkah dimaksudkan agar membuat bangsa Indonesia lebih maju, sejahtera, dan berwibawa.

Salah satu atraksi dalam acara Deklarasi Gerakan Jakarta Cinta Prestasi.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

71

TOPIK EVENT

Unilever Food Solutions

Gelar Kompetisi Kuliner

I

ndustri kuliner kini kian diminati, terlihat dengan semakin maraknya popularitas para chef, acara dan kompetisi kuliner. Fakta ini memotivasi Unilever Food Solutions untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dari industri pelayanan makanan (food service) dalam menyelenggarakan “Chef of the Year 2012”. Sebuah kompetisi kuliner bergengsi tingkat nasional yang diadakan pertama kali di Indonesia, sepanjang Maret hingga April 2012. Kompetisi ini ditujukan bagi chef junior dan senior profesional yang sedang meniti karier di hotel atau restoran, serta mahasiswa dari fakultas atau jurusan kuliner.

Kompetisi tingkat tinggi ini akan dipublikasikan melalui situs Unilever Food Solutions, undangan, iklan dan surat edaran yang akan dikirimkan ke berbagai universitas, hotel, restoran dan asosiasi kuliner. Pada seleksi tahap awal, setiap peserta diharuskan mengirimkan menu kreasi pilihan hidangan utama atau main course, dilengkapi dengan foto dan resep hidangan tersebut. Seluruh peserta akan diberikan penilaian berdasarkan kriteria yang ketat, seperti kebersihan, penggunaan produk Unilever Food Solutions, serta presentasi hidangan dan rasa. Menu hidangan tersebut akan diuji di dapur Unilever Food Solutions oleh tim chef profesional dan pengajar dari fakultas atau jurusan kuliner.

Djoko Sudibyo, SE, MM, Ph.D, Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, mengutarakan, “Kami tentu mendorong pelajar-pelajar kami untuk mengikuti kompetisi ini mengingat kegiatan ini.

Kami berharap peran sekolah kuliner dapat semakin diketahui dan diakui.”

Sebagai akademisi, lanjut Djoko, “Kami juga ingin mengetahui kualitas pelajar lain, karena hal ini merupakan barometer bagi kami untuk selalu

foto: majalahtopik/Adang

Adam Djokovic, Managing Director, Unilever Food Solutions Indonesia mengungkapkan, “Sebagai salah satu perusahaan pelayanan makanan terkemuka di dunia, Unilever Food Solutions berkomitmen untuk membantu dan lebih mengembangkan profesi kuliner di Indonesia. Chef Indonesia memiliki jiwa kompetisi tinggi dan kami yakin “Chef of the Year” akan memberikan mereka sarana yang tepat untuk melakukannya. Berpartisipasi dalam acara tersebut akan mendorong mereka untuk menciptakan resep yang inspiratif, meningkatkan kepercayaan diri serta memberikan pengakuan yang

layak mereka dapatkan.“

Indonesia Chef of the Year 2012 konferensi Pers.

72

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

berusaha meningkatkan kualitas kurikulum di sekolah. Saya merasa terhormat untuk menjadi bagian dari ‘Chef of the Year’ 2012 dan senang mengetahui bahwa perusahaan seperti Unilever Food Solutions memberikan perhatian yang mendalam untuk kemajuan chef muda Indonesia.”

Pada kesempatan itu, Unilever Food Solutions juga memperkenalkan Chef Vindex Tengker, seorang chef ternama sebagai Brand Ambassador yang baru, sekaligus salah satu juri di ajang ini.

Chef Vindex,yang juga merupakan Executive Chef Hotel Dharmawangsa di Jakarta mengungkapkan banyak yang bertanya kepada dirinya tentang keinginan para peserta yang sebagian besar memiliki jadwal sibuk di dapur mau merepotkan diri ikut berkompetisi.

Apakah untuk ketenaran atau materi?

“Saya percaya bahwa kompetisi kuliner ini akan mempercepat proses belajar yang pada akhirnya memunculkan seorang chef yang lebih baik. Itulah tujuan dari Chef of the Year,” jelas Chef Vindek.

Penyelenggaraan Chef of the Year ini, menurut Adam, akan diselenggarakan setiap tahun sebagai agenda utama.

Dengan cara ini, katanya, selain pihaknya mendapat sisi komersial, juga membantu mitra Unilever Food Solutions Indonesia untuk tetap kreatif dalam memuaskan konsumen mereka dengan menu lezat dan inspiratif. ] Adang Sumarna

foto: majalahtopik/Adang

TOPIK EVENT

Be My Green Valentine

Berbagi Mimpi untuk Jakarta yang Lebih Hijau

M

inimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), krisis sumber air tanah, kurangnya pepohonan dan daerah hijau menjadi beberapa sumber penyebab ketidaknyamanan lingkungan di Ibukota. Tantangan ini ditambah dengan minimnya penyediaan sarana pendukung green transportation seperti jalur khusus sepeda dan sarana transportasi publik yang ramah lingkungan.

Atas dasar kepedulian terhadap lingkungan, PT Parthika Widhi Sarana sebagai inisiator pengembang properti Woodlandpark Residence yang mengusung konsep hijau dan ramah lingkungan di Jakarta, menyelenggarakan forum diskusi bertajuk "Be My Green Valentine."

Memanfaatkan momen Valentine sebagai hari kasih sayang, acara ini diselenggarakan untuk menyosialisasikan kecintaan terhadap lingkungan.

Melalui diskusi dengan tema "Sharing Dreams for Greener Jakarta" ini, pengembang apartemen Woodlandpark

Residence mencoba mempertemukan ide-ide dari komunitas hijau yang mewakili kepentingan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha dan para pakar dalam rangka memenuhi kebutuhan dan "kerinduan" masyarakat Jakarta akan lingkungan yang lebih hijau.

Forum diskusi yang melibatkan berbagai komunitas hijau seperti Transformasi Hijau, Green Map Jakarta, Bike To work, Komunitas Hijau Indonesia (KHI), Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (Kophi), Kehati, Komunitas Peduli Lingkungan Indonesia (Kopel), ini mengetengahkan pembicara M. Sanusi (anggota Komisi D DPRD OKI Jakarta), Toto Sugito (Bike 2 Work Indonesia), Ady Kristanto (Transformasi Hijau), Suwardi Hagani ahli pemindah pohon, Emil Arifin (Komisaris Utama Daniland Group), Achmad Setiadi (Direktur Utama PT Parthika Widhi Sarana), serta dipandu oleh Nirwono Yoga, ahli Ruang Terbuka Hijau sekaligus koordinator Green Map Jakarta/Peta Hijau Jakarta.

Acara yang berdurasi 2 jam ini ditutup dengan pemindahan pohon Mahoni

yang merupakan rangkaian terakhir dari prosesi pemindahan 14 pohon endemik sebagai simbolisasi kasih sayang kepada lingkungan.

Terkait dengan konsep hijau dan ramah Iingkungan yang diusung Woodlandpark Residence, Emil Arifin selaku komisaris utama di bawah Daniland Group yang membawahi PT Parthika Widhi Sarana sebagai pengembang apartemen di kawasan Kalibata ini mengatakan bahwa pihaknya "bukan mencari untung, tapi mencari lebih". Maksudnya dalam mengembangkan apartemen Woodlandpark Residence, pihak Daniland mencari nilai lebih (value added) dari sisi keuntungan emosional yang berusaha untuk dihadirkan Daniland dalam setiap proyek pembangunannya.

Sementara itu, menurut Ahli Tata Kota yang juga menjadi moderator dalam diskusi ini, Nirwono Yoga, isu mengenai RTH, transportasi hijau, dan pohon endemik penghasil oksigen merupakan isu yang penting untuk diangkat ditengah ancaman perubahan iklim seperti saat ini. ] Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

73

TOPIK RAGAM

Pola Hidup Sehat

Cegah Radikal Bebas

Semua orang pastinya mengetahui bahwa kesehatan merupakan hal terpenting dan utama dalam kehidupan dibandingkan hal-hal lainnya, seperti jabatan, kekuasaan, pangkat, atau pun kekayaan. Tanpa kesehatan yang optimal, semuanya akan menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu, sehat dan bugar merupakan dambaan setiap orang.

74

S

tudi epidemiologi menunjukkan ada kaitan erat antara status kesehatan dan usia harapan hidup manusia dengan pola konsumsinya. Masyarakat di daerah yang banyak mengkonsumsi protein, lemak, gula dan garam, misalnya, ternyata lebih banyak ditemukan sebagai penderita penyakit-penyakit degeneratif dibandingkan masyarakat di wilayah yang banyak mengkonsumsi karbohidrat, serat dan vitamin.

Negara dengan mayoritas penduduk berusia seperti Jepang, mengkonsumsi makanan yang kaya akan kacangkacangan, sayur dan buah serta memiliki kebiasaan minum teh hijau.

Masyarakat Eskimo yang hidupnya tidak lepas dari konsumsi ikan, jarang sekali ditemukan sebagai penderita

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

penyakit jantung. Kelompok masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi susu fermentasi ternyata juga mempunyai rata-rata usia yang lebih panjang.

Peningkatan prevalensi penyakit degeneratif di Indonesia, memotivasi para peneliti pangan dan gizi Indonesia untuk mengeksplorasi senyawasenyawa antioksidan yang berasal dari sumber alami. Tingginya biodiversity kekayaan alam dan bahan-bahan indigenous yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat berharga dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakatnya.

Antioksidan Sebagai Sumber Alami Kita seringkali mendengar oksidan radikal bebas dan antioksidan. Apa

TOPIK RAGAM sebenarnya yang dimaksud dengan oksidan radikal bebas dan antioksidan itu dan apa hubungan atau keterkaitan antara keduanya?

di lingkungan, akibat tembakau, penguapan alkohol, bahan pengawet, radiasi sinar ultraviolet, dan akibat lapisan ozone.

kopi, buah kenari, kacang, kulit buah, buah delima, dan minuman anggur), dan sebagainya sebagai antioksidan eksogen.

Menurut dr. Windy Keumala Budianti, SpKK, Antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh dalam menetralisir radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel. Adapun caranya adalah dengan melengkapi elektrolit yang dimiliki radikal bebas sehingga menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas tersebut yang dapat menimbulkan stres oksidatif.

Radikal bebas yang berlebihan dapat memberikan dampak pada semua sel dan organ. Beberapa penelitian, tambah Windy, melaporkan adanya beberapa penyakit atau kelainan yang berhubungan erat dengan radikal bebas, antara lain mata (katarak, kelainan retina), gastrointestinal (hepatitis, jejas pada hati), kelenjar endokrin (diabetes mellitus, tiroid), jantung (gangguan pada pembuluh darah jantung), sendi (peradangan sendi), paru (asma bronkiale, hyperoxia), otak (stroke), kulit (dermatitis, penyakit autoimun, penuaan dini), dan multiorgan (kegansan/ kanker).

Seperti dijelaskan, pemberian antioksidan berfungsi untuk mencegah terbentuknya oksidan yang disebabkan oleh radikal bebas. Dan, kata Windy, untuk mengatasi masalah oksidan tersebut dapat dilakukan melalui tiga langkah, yakni enzim antioksidan akan mengurai (katalisa) dan memecahkan radikal bebas, antioksidan dapat mencegah transisi ion logam yang dapat mengikat radikal bebas, dan memecahkan rantai radikal bebas.

Adapun radikal bebas, dijelaskan Windy, merupakan jenis oksigen yang memiliki tingkat reaktif yang tinggi dan secara alami ada di dalam tubuh akibat reaksi biokimia dalam tubuh.

Radikal bebas ini dapat merusak sel tubuh saat kekurangan zat antioksidan atau pada saat tubuh kelebihan radikal bebas. “Radikal bebas dapat merusak membrane sel serta merusak dan merubah (mutasi) DNA, sehingga berakibat meningkatnya risiko kanker,” papar Windy seraya menambahkan, radikal bebas juga dapat terbentuk

dr. Windy Keumala Budianti, SpKK Dokter Spesialis Kulit Kelamin dari FK Universitas Indonesia

Ditambahkan Windy, penggunaan antioksidan dalam tubuh sebagai upaya pencegahan dan pemberian terapi sebuah penyakit. Dengan berubahnya paradigma kesehatan yang lebih menitikberatkan upaya pencegahan penyakit, maka penggunaan antioksidan semakin meningkat.

“Banyak penyakit yang menambahkan antioksidan untuk menunjang keberhasilan terapi. Beberapa penelitian menunjukkan antioksidan berperan dalam memperlambat proses penuaan atau anti-aging,” ucap Windy.

Darimana sajakah sumber antioksidan?

Menurut Windy, sumber antioksidan dapat diperoleh dari dalam tubuh (endogen) atau luar tubuh (eksogen).

Endogen didapatkan dari proses enzimatik dalam tubuh, misalnya enzim superoksid dismutase (SOD), glutation peroksidase, enzim katalase, dan lainlain. Sedangkan, antioksidan eksogen didapatkan dari makanan, minuman, dan suplemen yang dikonsumsi. Windy mencontohkan vitamin C (lada/merica, cabe, peterseli, jambu biji, kiwi, brokoli, taoge, kesemek, pepaya, stroberi, jeruk, lemon, bunga kol, bawang putih, anggur, raspberri, jeruk kepruk, bayam, tomat, dan nanas), vitamin E (asparagus, alpukat, buah zaitun, bayam, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak sayur, sereal), betakaroten, flavonoids, polifenol (buah berri, teh, bir, anggur, minyak zaitun, cokelat,

Tips Mencegah Radikal Bebas Kesehatan merupakan hal penting yang mutlak harus diperhatikan oleh siapa saja. Mungkin ada benarnya juga ungkapan yang mengatakan, “Lebih baik mencegah daripada mengobati”.

Tidak ada ‘harta’ yang berharga selain kesehatan. Menjalankan pola hidup sehat sangatlah dianjurkan atau disarankan jika ingin hidup sehat.

Pola hidup yang tidak sehat sangat berkaitan dengan radikal bebas sebagai salah satu faktor penting yang dapat memicu meningkatkan resiko terjadinya penyakit. Beberapa pola hidup yang tidak sehat di antaranya sering mengkonsumsi makanan berlemak atau junk food, kurang mengkonsumsi makanan berserat, memiliki kebiasaan merokok, dan kurang berolahraga.

Untuk mencegah pengaruh buruk radikal bebas terhadap sel-sel tubuh kita, maka diperlukan suatu asupan antioksidan yang berfungsi untuk menetralkan radikal bebas sehingga mampu mencegah kerusakan sel-sel tubuh serta dapat mengurangi resiko penyakit kronik dan kanker. Windy menyarankan agar mengkonsumsi makanan atau minuman dengan diet seimbang, mengandung banyak antioksidan alami dan menghindari produk yang mengandung pengawet, pewarna, dan penambah rasa.

Selain itu, membiasakan secara rutin melakukan olahraga dan menghindari rokok, baik aktif maupun pasif (karena rokok dapat mengurangi efektivitas antioksidan) dapat menghindarkan diri dari radikal bebas. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

75

TOPIK KULINER

Nuansa tempo dulu begitu kental terasa di restoran ini.

Pengunjung pun seakan dibawa saatsaat masa kolonial Belanda.

76

Cafe Batavia

Hadirkan Nuansa Tempo Dulu

B

erkunjung ke Café Batavia, kita tidak hanya menikmati sajian berbagai menu khas yang unik.

Arsitektur gaya bangunan yang bernuansa tempo dulu pun menjadi aura tersendiri bagi pengunjungnya. Posisinya yang terletak ditengah-tengah Kota Tua menambah nilai bagi keberadaan Café Batavia.

Tidak sulit rasanya mencari bangunan café bercanofi hijau dengan tulisan Café Batavia di depannya. Berada tepat di depan Museum Fatahillah, Jakarta Kota, Café Batavia memberikan warna lain di

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

kawasan yang terkenal dengan kawasan Kota Tua ini. Café Batavia memiliki sejarah yang cukup lama. Berdiri pada tahun 1805, Café Batavia semula diperuntukkan sebagai rumah tinggal bagi para gubernur yang pernah menjabat pada masa kolonial Belanda dimana mereka bekerja di kantor pemerintahan yang sekarang beralihfungsi menjadi Museum Fatahillah. Setelah mengalami beberapa alih fungsi, akhirnya pada tahun 1993 atau 18 tahun yang lalu, Café Batavia pun berdiri.

Suasana nostalgia tempo dulu begitu kental manakala kita memasuki Café

TOPIK KULINER Batavia. Selain bangunannya yang bergaya tempo dulu, setting atau penataan interiornya pun bernuansa jaman tempo dulu. Pemakaian kayu jati sangat mendominasi keseluruhan arsitektur bangunan, baik luar maupun dalam. “Kami ingin, ketika pengunjung datang ke Café Batavia, mereka menemukan suasana lain yang berbeda dan tidak ada di restoranrestoran lain,” tutur Esti Kusuma Wijayanti, Marketing Communication Manager Café Batavia.

Selain furniture yang berbahan kayu jati, restoran berlantai dua ini juga dihiasi oleh foto-foto yang merupakan koleksi sang pemiliki restoran. Bagi pengunjung yang ingin bersantap di lantai dua akan melihat foto-foto yang dipajang disisi tangga yang merupakan tokohtokoh

Norw egian

Salmo

n with

Paela Rice.

ternama yang pernah datang ke Café Batavia. Tak hanya dari dalam negeri, sejumlah tokoh dari berbagai negara pun turut menghiasi interior restoran yang banyak dikunjungi oleh ekspatriat ini, salah satunya Presiden Slowakia yang baru-baru ini berkunjung ke Indonesia dan menyempatkan diri mampir ke Café Batavia.

Selain sejarah, Café Batavia pastinya tidak melupakan begitu saja posisinya sebagai sebuah restoran. Tak heran, menu-menu yang disajikan pun sangat menggugah selera. Terbagi dalam dua kategori, yakni Asian Food dan Western Food, Café Batavia menjagokan Gado-gado, Nasi Uduk, Soto Betawi untuk Asian Food, dan Batavia’s Burger, Batavia Waffle, Norwegian Salmon with Paela Rice untuk Western Foodnya.

Untuk minuman, Batavia Punch menjadi ikon dari restoran yang buka mulai pukul 09.00-01.00 wib (weekday), dan untuk weekend buka sampai pukul 02.00 wib.

Berbagai prestasi dan penghargaan pun pernah diraih restoran yang senantiasa menggelar momen-momen spesial dengan berbagai tema, seperti Valentine, Christmas, New Years, Hari Raya Imlek, Hallowen, dan sebagainya, seperti The World Best Bar dari majalah News Week di tahun 1994 dan 1996 dan Best Fine Dining Restaurant in Jakarta (Runner Up) dari Java Kini

Batavia Burger.

Magazine tahun 2005-2006. “Kami ingin, pengunjung kami yang merupakan ekspatriat merasa bagai di rumah atau negaranya sendiri saat hari-hari spesial itu datang,” ujar Esti.

Posisinya yang berada di tengahtengah kawasan Kota Tua membuat Café Batavia tak berpangku tangan begitu saja. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap kawasan Kota Tua, Café Batavia menggelar acara “Go-Green” pada hari ulangtahunnya yang ke-18 pada 3 Desember 2011 lalu. “Acara itu kita gelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kawasan Kota Tua dimana kita ingin kawasan ini selalu bersih dan selalu ingin mempercantik Kota Tua. Kita merasa menjadi bagian dari Kota Tua,” tandas Esti yang berharap akan selalu dapat memberikan pelayanan dan kualitas terbaik bagi para pengunjung Café Batavia ini. ] Endang

Batavia

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Waffle.

77

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR kalau tetap tidak bisa, ada baiknya mencari orang ketiga untuk curhat atau konsultasi ke ahlinya.

Usia 65, Masih Bisa Ereksi?

Gairah Menurun Saya seorang wanita, berusia 28 tahun, telah menikah selama lima tahun. Tiga bulan terakhir ini saya mengalami seperti kehilangan gairah untuk berhubungan dengan suami saya. Saya sangat mencintainya dan saya suka bermesraan dengannya. Akan tetapi, hasrat untuk berhubungan kini saya rasakan berkurang.

Kami memang mengalami beberapa masalah keuangan akhir-akhir ini. Apakah hal tersebut mempengaruhi alam bawah sadar saya. Ataukah ada kelainan pada diri saya. Adakah cara untuk berhubungan dengan suami tercinta atau konsultasi, karena kasihan suami saya.

Rani-Jakarta Jawab: Tampaknya kamu mengalami penurunan dalam libido seksual. Hal ini kadang sering datang dalam kehidupan kita. Umumnya baru faktor stress atau tekanan yang didapat. Yang paling tepat adalah, segera menyelesaikan masalahnya dengan mencari jalan keluarnya atau

78

Dokter, saya pria berumur 65 tahun dan tidak bisa ereksi lagi. Tetapi saya masih kepingin berhubungan seks. Apakah masih bisa diobati?

Dody-Malang Jawab: Tentu saja dapat diobati. Apalagi kalau memang bapak dalam keadaan sehat dan tidak menderita suatu penyakit apapun, misalnya sakit gula, darah tinggi atau sejenisnya. Akan mudah sekali untuk mendapatkan vitalitas bapak. Segera hubungi saya, dan jangan frustasi dahulu, ok?

Sunat dengan Laser

Saya tertarik dengan jawaban dokter tentang circumcision pada orang dewasa dengan teknik sinar laser. Dalam hal ini saya ingin menanyakan: 1. Apakah sunat dengan sinar laser memungkinkan orang tersebut dapat langsung memakai celana dan melakukan aktivitas ringan seperti biasa?

2. Berapa lamakah proses penyembuhan lukanya?

3. Di manakah saya dapat melakukan hal tersebut di Jakarta, dan berapa besar biayanya?

Demikian pertanyaan saya dan atas perhatian Dokter Ferryal, saya ucapkan terima kasih banyak.

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

Tossa-Jakarta Jawab: Memang betul setelah dicircumsisi dengan laser dapat segera beraktivitas ringan seperti biasanya. Karena teknik ini tidak menimbulkan luka yang terbuka dan berdarah. Jadi dapat dikatakan sebagai operasi kering.

Lukanya langsung kering, berarti lukanya telah sembuh. Hanya untuk mengembalikan keadaan kulit semula, tentunya butuh waktu beberapa lama, tergantung dari kemampuan badan seseorang, yang tentu saja akan berbeda tiap orang. Untuk melakukan teknik ini dapat dilakukan di tempat praktek saya di Jl. Jambu T-7 Kalibata

Bau di Kemaluan Dokter, saya pria berusia 28 tahun dan Saya seorang wanita, berusia 27 tahun, baru setahun menikah dengan seorang kebangsaan Amerika dan tinggal di Singapore. Mengapa setiap kali berhubungan dengan suami, vagina saya selalu mengeluarkan bau. Apakah ada hubungannya dengan operasi endometriosis dua tahun yang lalu?

Sebelum menikah saya mempunyai pacar yang sudah beristeri dan dia bilang trauma kalau berhubungan dengan isterinya karena vaginanya sangat bau seperti (maaf) bangkai. Beberapa bulan setelah berhubungan dengannya saya merasakan vagina saya bau (sebelumnya tidak).

Suami saya mengajak berkonsultasi ke dokter, tapi saya tolak karena malu. Tolong dijawab dokter, saya jadi malu dengan suami, takut dia trauma juga. Terima kasih.

Dian-Surabaya Jawab: Memang, dalam kondisi sehat vagina wanita itu tidak akan berbau. Kalau

TOPIK KONSULTASI sudah timbul bau bahkan mungkin cairan yang dapat berwarna atau juga tidak tentu saja ada baiknya untuk segera diperiksakan ke dokter. Saya rasa tidak perlu malu. Memang itu pekerjaan dokter untuk mengobati orang. Dan bau itu biasanya gejala dari adanya suatu infeksi, baik itu infeksi bakteri ataupun jamur.

Kalau jamur memang biasanya akan lebih baud an sangat merangsang. Dan perlu diketahui pengobatan karena infeksi jamur ini butuh waktu lama. Jadi dalam pengobatan harus cukup sabar.

Jangan sampai terputus hanya karena sudah agak membaik lalu tidak balik lagi ke dokter yang mengobati. Ini tidak baik dilakukan karena nantinya akan lebih mempersulit

Obat Memperbesar Payudara Dokter, saya mau bertanya. Saya membeli obat Cleavage untuk memperbesar payudara. Saya dengar Cleavage bisa memperbesar payudara. Tetapi sampai sekarang, setelah menggunakan obat itu, hasilnya belum nampak. Oleh karena itu, untuk memperbesar payudara saya, maka sangat saya harapkan bantuan dari Pak Dokter.

Saya sangat mengharapkan informasi bagaimana cara memperbesar payudara dengan menggunakan obat untuk bagian luar dan dalam. Terima kasih.

Veny-Jakarta Jawab: Memang saya rasa secara ilmiah tidak ada obat yang dapat membantu memperbesar payudara dengan cara pengobatan dari luar alias obat gosok atau obat oles. Jadi satu-satunya cara yang bisa membantu adalah dengan pemberian obat semacam hormon yang dapat membantu merangsang pertumbuhan sel-sel dari kelenjar yang ada di daerah tersebut. Dan dapat dibantu dengan memassage dan mengisap otototot di sekitar dada agar lebih membesar.

Sekali lagi, lupakan saja obat-obat dari luar, baik gosok ataupun oles yang hanya akan menghabiskan uang. Untuk konsultasi, Anda dapat menghubungi 797-1064 untuk perjanjian?

Ada Bercak Darah

Dokter Ferryal, saya ingin bertanya.

Setiap kali sesudah saya melakukan hubungan badan dengan suami, pasti ada bercak darah seperti waktu pertama kali melakukannya. Di dalam vagina saya juga seperti tumbuh dagingnya. Pertama-tama, saya tidak menyadarinya. Tapi setelah sadar, saya tidak tahu harus berbuat apa, karena saya takut. Saya harus periksa ke mana, dan apakah kira-kira nama penyakit ini? Mohon penjelasan dari dokter, terima kasih.

Cindy-Jakarta Jawab: Apa betul yang keluar setiap berhubungan itu darah, dan apakah betul bahwa yang ada di dalam itu daging tumbuh, bukannya bagian dari dinding dalam vaginamu. Tentunya untuk kepastiannya, sebaiknya segera saja diperiksakan ke dokter kandungan agar dapat segera diketahui. Dan dengan segera diketahui itu, tentu akan dapat pula segera diobati.

Saya tunggu kabar lebih lanjut.

Payudara Tidak Sama Besar Dokter, saya memiliki problem dengan payudara dimana sebelah kiri lebih

besar. Saya sampai sulit untuk mencari ukuran BH yang sesuai, sebab perbedaan antara yang kanan dan kiri cukup besar.

Pertanyaan saya: 1. Apakah hal ini normal dan tidak berbahaya?

2. Bagaimana cara untuk menyamakan ukuran kedua payudara saya?

Susan-Jakarta Jawab: Sebenarnya bentuk payudara semua wanita itu tidaklah selalu sama, bahkan cenderung selalu berbeda. Tapi biasanya beda besar payudara kiri dan kanan ini tidaklah terlalu banyak. Kalau bedanya besar sekali tentu akan mengganggu, baik dari segi keindahan maupun dari segi lainnya. Ada teknik yang dapat dilakukan dan dicoba untuk menyamakannya bila beda yang ada besar sekali. Cobalah berkonsultasi langsung terlebih dahulu ke tempat saya. ]

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

79

TOPIK WISATA

Kampung Tugu

Jejak Portugis Yang Nyaris Terlupakan Sisi lain Kota Jakarta tempo dulu. Namun, kini nyaris hilang dan terlupakan tergerus oleh waktu dan modernisasi.

T

idak terlalu sulit mencari Kampung Tugu. Sebuah perkampungan yang bernuansa tempo dulu dimana bangunan-bangunan kuno, jalan dan sungai atau kali, yang kini dikenal dengan nama Kali Cakung, menjadi pemandangannya.

Yap, selain Kota Tua di kawasan Jakarta Kota, aroma masa lalu bangsa Indonesia ketika masih berada dibawah pemerintahan kolonial Belanda dapat dijumpai di Kampung Tugu ini.

80

Kampung Tugu merupakan salah satu kawasan yang berada di wilayah Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Hanya berjarak sekitar 4 kilometer Barat Laut dari Pelabuhan Tanjung Priok.

Keberadaan Kampung Tugu sendiri tidak muncul begitu saja. Ada rentetan sejarah yang mengiringi kehadiran perkampungan ini. Berdasarkan cerita dan literatur yang ada, pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, Kampung Tugu merupakan hunian

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

bagi tawanan Portugis yang telah dibebaskan penguasa Belanda. Sejak VOC menaklukkan kekuasaan bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1641 M, para tawanan dan budak Portugis diboyong Belanda ke pusat kota dagang baru di Batavia. Para budak dan tawanan tersebut terdiri dari orangorang Portugis dan orang-orang dari daerah yang diduduki oleh Portugis kala itu, seperti Goa, Malabar, Bengal, dan Colomander. Rata-rata mereka beragama Katolik dan menggunakan bahasa Portugis sehari-hari.

TOPIK WISATA VOC kemudian memindahkan sekitar 22 kepala keluarga mantan tawanan tersebut ke sebuah perkampungan yang berjarak sekitar 20 kilometer sebelah tenggara Batavia pada tahun 1661 M. Perkampungan inilah yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kampung Tugu. Sejak itu, sekitar 150 orang Portugis menetap di Kampung Tugu dan bersosialisasi dengan masyarakat lain yang telah ada sebelumnya. Mereka pun dijuluki Mardjiker alias kaum yang dimerdekakan.

Ada beberapa versi yang menceritakan asal-usul Kampung Tugu itu sendiri. De Graff, sejarawan Belanda, menyebut nama Tugu berasal dari kata por tugu (Portugis), sebutan orang Portugis yang tinggal dan menetap di kampung itu.

Namun, versi lain menyebutkan, nama Tugu dikaitkan dengan penemuan sebuah prasasti (tugu) batu bertuliskan huruf Pallawa dari masa kekuasaan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara, disekitar perkampungan tersebut, yang berarti batu bersurat atau batu peringatan. Prasasti ini dikenal dengan nama Prasasti Tugu.

Namun, sejak tahun 1911 M, Prasasti Tugu dipindahkan ke Museum Nasional (Museum Sejarah Jakarta).

Selain bangunan rumah-rumah bergaya Batavia atau Betawi tempo dulu, ada sebuah bangunan kuno yang juga

menjadi trademark dari Kampung Tugu, yakni Gereja Tugu. Gereja yang terbilang unik ini dapat menampung sekitar 300 jemaat. Bangunan bergaya arsitektur Portugis ini berukuran 20x12 meter dengan tinggi sekitar 8 meter. Berbentuk seperti salib dan di depannya terdapat teras dengan empat tiang penyangga yang dikelilingi pagar kayu berkawat warna cokelat.

Atap gereja terbuat dari kayu bercat putih, sedangkan lantainya terbuat dari keramik merah.

Seperti gereja pada umumnya, Gereja Tugu dilengkapi dengan perabotan yang tertata apik dan rapi, kursi kayu panjang dari kayu jati dan mimbar yang terbuat dari kayu setinggi dua meter. Didirikan sekitar tahun 1678 oleh Melchior Leidecker, seorang doktor ilmu kedokteran dan teologi dari Belanda yang ditempatkan di Kota Batavia, Gereja Tugu masih berdiri tegak dengan bentuk aslinya meski telah beberapa kali mengalami renovasi.

Tidak hanya Gereja Tugu yang menjadi ikon dari Kampung Tugu. Kesenian khas masyarakat Kampung Tugu yakni Keroncong Tugu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah keberadaan Kampung Tugu. Kesenian ini sering dipentaskan pada pesta perkawinan, ulang tahun, peresmian, jamuan makan, menyambut tamu asing, perayaan Natal, dan perayaan

Tahun Baru.

Menurut catatan sejarah, Keroncong Tugu telah ada dan dimainkan sejak kaum Mardjiker ada di Kampung Tugu.

Pada masa itu, kesenian ini masih disebut keroncong asli, karena jenis iramanya yang masih dipengaruhi Keroncong Portugis. Lambat laun keroncong ini mengadopsi beberapa elemen musik yang membuatnya berbeda. Hal ini, misalnya, dapat dilihat pada jenis iramanya yang lebih cepat dan rancak, dikarenakan suara alat musik ukulele yang dimainkan dengan cara menggaruk keseluruhan senar secara cepat.

Banyak torehan sejarah di perkampungan yang sangat dijaga kelestariannya, khususnya oleh Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 1970 ini. Tak salah rasanya jika Kampung Tugu pun dijadikan salah satu jalur destinasi wisata di Kota Jakarta yang semakin maju dan modern, selain kawasan Kota Tua. Namun, sangat disayangkan, modernisasi dan perkembangan Kota Jakarta telah menggerus secara perlahan wajah masa lalu Kampung Tugu. Kini yang tersisa hanyalah Gereja Tugu berikut makam-makam yang ada di halamannya, sebuah rumah khas Betawi tempo dulu yang kerap dijadikan tempat berlatih Keroncong Tugu dan Keroncong Tugu itu sendiri. ] Endang

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

81

TOPIK SELEBRITI

S

uara merupakan modal utama bagi seorang penyanyi (vokalis). Untuk menjaga kualitas suara seorang penyanyi, ada banyak cara yang dilakukan.

Namun yang dilakukan Maolyza Oktavianus atau biasa disapa Oly, Vokalis Grup Band Winner, cukup unik.

Gadis kelahiran Garut, Jawa Barat ini, selalu membawa kencur kemanapun ia melakukan show. Ditemui di sela-sela perayaan ulang tahun Yayasan LPK Saint Mary International ke-27 pada tanggal 14 Februari 2012, yang kebetulan juga merupakan perayaan ulang tahun Winner Band yang ke-3.

Oly meyakini khasiat tanaman kencur berkat saran dari guru vokalnya yaitu Dody Katamsi. Oleh karena itu, kencur selalu ada dalam tasnya kemana pun ia manggung. “Berkat kencur suaraku stabil saat bernyanyi,” ujar Oly.

Kencur yang dibawa itu ia emut-emut sebelum melakukan aksi panggungnya. Terlepas dari sugesti atau bukan, yang jelas dengan mengemut kencur, penampilan Oly jadi makin mantap.

Maka ketika ia pernah lupa membawa kencur, manajemennya merasa kebingungan. Akhirnya, mereka menjelajahi warung satu per satu di sekitar panggung demi mencari kencur.

Kencur yang dalam bahasa Latin disebut Kaempferia Galanga digolongkan sebagai tanaman jenis empon-empon yang mempunyai daging buah paling lunak dan tidak berserat. Di Indonesia, namanya bermacam-macam. Di Aceh disebut Ceuko, Bali disebut cekuh, dan di Ambon disebut Umpa.

Selama ini, selain berkhasiat untuk memerdukan suara, kencur juga dikenal sebagai obat berbagai penyakit seperti radang lambung, radang anak telinga, influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan menghilangkan darah kotor.

Selain selalu membawa “jimat” kencur, Oly juga pantang minum air dingin dan goreng-gorengan. Hal ini dilakukan agar suaranya tetap jernih dan merdu. “Aku paling menghindari minuman dingin dan goreng-gorengan,” ujarnya di sela-sela perayaan ulang tahun Winner Band ke-3 di Yayasan LPK Saint Mary International, Jakarta.

Terkait dengan pengalaman manggungnya selama ini, ia mengaku telah mendapatkan banyak hal. Menurut Oly, setiap penampilan punya pengalaman yang menarik baik ketika off air maupun on air. Namun dari sekian banyak tempat manggung yang pernah dilakoninya, Kendal merupakan tempat yang tidak akan pernah dilupakannya.

“Saat show pergantian tahun di Kendal, mobil yang kami tumpangi mengalami musibah. Mobil slip dan sempat berputar beberapa kali serta menabrak trotoar hingga masuk jalur yang berlawanan. Tapi, alhamdulillah kami selamat,” ujarnya.

Meski sempat shock selama dua hari, namun Oly mengaku belajar dari pengalaman tersebut ia selalu berdoa setiap kali akan manggung. Ia juga tidak kapok untuk show bahkan di tempat yang lebih jauh lagi.

Oly Winner

82

Hingga saat ini Band Winner sudah ada satu album dengan tiga single yang sudah ditelurkan. Di album pertama ini terdapat 10 lagu di mana tujuh lagu merupakan ciptaan Dody, satu lagu oleh Posan, dan dua lagi diciptakan secara bersama. “Saat ini kami berencana mengeluarkan album kedua,” pungkasnya. ] Adang Sumarna

Selalu Bawa Kencur

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

TOPIK SELEBRITI

27th Anniversary Saint Mary

Berbagi untuk Sesama

S

ebuah ruangan di Saint Mary Internasional, Jalan AM Sangaji No.6 Jakarta Pusat, Selasa siang, tanggal 14 Februari 2012, nyaris dipenuhi orang-orang berkaos warna merah. Mereka tak lain adalah para guru dan pengurus di lembaga pendidikan tersebut. Nampak hadir pula sepasang suami-isteri, Hercules Rozario MarshalNia Dania. Ya, Hercules yang tak lain pimpinan sekaligus pengelola Yayasan LPK Saint Mary Internasional, siang itu sedang merayakan HUT ke-27 lembaga pendidikan tersebut.

Yayasan ini sendiri didirikan pada 11 Februari 1985.

Mengusung tema: ‘Berbagi untuk Sesama’, Hercules mengundang sekitar 500 kaum dhuafa yang tinggal di sekitar Saint Mary dan 200 yatim piatu dari berbagai panti asuhan yang ada di Jabotabek. Mereka selanjutnya menerima santunan dan bingkisan dari Hercules dan Nia. Hercules mengungkapkan, selama tujuh tahun mengelola Saint Mary ada suka dan duka. “Sukanya, saya bisa berbagi wawasan dan ilmu kepada anak-anak muda sebagai

generasi penerus bangsa yang bersekolah di Saint Mary.

Dukanya, dalam persaingan globalisasi saat ini, kita perlu kerja keras untuk merangkul dan mengajak para orangtua agar mereka bisa dan mau memasukan anaknya belajar di sini,” papar Hercules yang juga Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB).

Saat ini, lanjut Hercules, Saint Mary sudah meluluskan sekitar 3000 siswa-siswi. Dan banyak pula yang sudah bekerja di berbagai perusahaan, baik perusahaan nasional maupun asing.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Saint Mary, kata Hercules, akan terus memenuhi para tenaga pengajar yang profesional. Lebih dari itu, “Kami juga memberikan beasiswa kepada anak-anak didik yang berprestasi, sampai menyalurkannya ke perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Saint Mary,” kata Hercules soal keunggulan dan pemberian fasilitas yang diberikan Saint Mary kepada anak didiknya. ] Adang Sumarna/Syarif

Majalah TOPIK | Edisi 58 | 15 Februari - 14 Maret 2012

83

MEMBURU UANG SILUMAN HASIL PAJAK

www.majalahtopik.co.id

MAJALAH TOPIK - EDISI 58 - 15 FEBRUARI - 14 MARET 2012

TOPIK Magazine

6TH Anniversary