Majalah Topik Edisi 60 (April-Mei 2012) by Majalah Topik

EDISI 60

Tahun V Apr-Mei 2012

DARI REDAKSI

MENGGAIRAHKAN ACFTA

itilik sejak disepakatinya perjanjian perdagangan bebas antara China dan enam negara anggota Asean (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam) yang lebih dikenal dengan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) pada 1 Januari 2010, berarti dua tahun sudah usia perjanjian tersebut.

Pemimpin Umum

: Iwan Purnama

Penasehat Hukum

: Mil Benny SH, MH

Pemimpin Perusahaan : Dewi Pujiharti Sekretaris

: Susi Pujiastuti (Echa)

Manager AE Account Eksekutif

: Dewi Pujiharti : Muhamad Irsan

Pemimpin Redaksi

: Syarifudin

Redaktur

: Endang Dwintari R

Asisten Redaktur : Khairul Amri Gaus Kaisuku Redaktur Grafis

: Andi Edward Amdari

Photographer : Satria Setiadi (Teddy) Adang Sumarna Dewan Redaksi :

Iwan Purnama Syarifudin Dewi Pujiharti Susi Pujiastuti Endang Dwintari R

Redaksi : Nurul Hakim Mirza Sirkulasi & Litbang : Untung E. Budiyanto Ahmad Sofyan Sulut dan Gorontalo : Herman Manua Sumatera Selatan : Bengkulu : Bengkulu Selatan & Kaur : Musi Banyuasin :

Edo Fernando S.Com, SH Budi Raharjo Wahyupi Rita Zalika Abu Bakar

Jambi

: Amril

Jawa Barat

: Sulistiyanto

Wilayah III Cirebon : Lilik Rakiyah Hermanto

Penerbit CV. TOPIK TRI UTAMA NPWP. 02.656.671.1 - 035.000 No. Rek. 1160005152930 Bank Mandiri Cab. Kemanggisan Hilir Redaksi menerima sumbangan tulisan dan artikel, yang sesuai dengan misi majalah kami dan dapat dikirim ke alamat redaksi atau melalui email yang tertera di bawah ini. Alamat Redaksi Gedung DIA, Jl Kebun Jeruk Raya No 2 Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp : (021) 98274037, 53675314 Fax : (021) 53654075 Email : redaksi@majalahtopik.co.id Website : www.majalahtopik.co.id

Semula, suara kontra menolak diberlakukannya ACFTA sangat kencang utamanya dari kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM. Mereka khawatir produk-produk yang dihasilkan kalah bersaing dengan barangbarang industri dari negara-negara Asean lainnya. Lebih-lebih barangbarang industri dari China. Tidak dapat dipungkiri, posisi China masih sangat berpengaruh pada tataran perekonomian internasional, membuat setiap negara ingin melaksanakan kerjasama dan berguru dengan negara ini. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan China yang sangat pesat saat ini merupakan langkah nyata keberhasilan Pemerintah China dalam membangun perekonomian dan perdagangan internasionalnya. Perekonomian China yang berorientasi pada ekspor menjadi tantangan bagi negara-negara di dunia, khususnya negara berbasis industri. Toh, perjanjian ACFTA sudah disepakati. Terlepas dari plus minus diperlakukannya ACFTA, mau tak mau, pemerintah harus membantu membangkitkan produk-produk dalam negeri, yang diharapkan bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri, terutama dari China. Langkah tepat dilakukan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyelenggarakan “Otonomi Expo & Forum 2012 in Conjunction With ASEAN-China Free Trade International Expo & Forum 2012”, di Jakarta Convention Center, 24-27 Mei. Ketua Umum APKASI, Isran Noor mengemukakan, expo tersebut dilandasi oleh kepentingan utama informasi potensi ekonomi dan investasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, yang disandingkan dengan informasi peluang kerjasama dan perdagangan yang ditawarkan oleh negaranegara Asean maupun produk dan investor China. Dengan pola itu, diharapkan akan tercipta sebuah komunikasi aktif antara peserta pameran The Otonom Expo & Forum 2012 dengan peserta pameran ACFTA dan Forum 2012 dalam momentum yang bersifat multiplier effects. Ingin tahu ulasannya, baca Laporan Utama Majalah TOPIK edisi ini. Menarik juga untuk disimak perkembangan kemajuan pembangunan di Kabupaten Kayong Utara, yang merupakan kampung halaman tokoh nasional, Oesman Sapta Odang—yang biasa disapa Bang OSO. Menyambut HUT ke-5 Kabupaten Kayong Utara, yang jatuh pada tanggal 22 Juni 2012, TOPIK pun mewawancarai Bang OSO seputar pandangannya tentang perwajahan Kayong Utara sebelum dan sesudah dimekarkan dari Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Selengkapnya, bisa Anda baca di Rubrik Ekslusif. Dan jangan lewatkan sajian menarik lainnya, seperti wawancara TOPIK dengan Ketua BKKBN Dr dr Sugiri Syarief, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, Ketua Muda Bidang Pidana Khusus MA, Djoko Sarwoko SH, MH, dan sumber-sumber terkait lainnya. Selamat membaca. ☼

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Topik Indeks Topik Utama Otonomi Expo & Forum 2012 .......... 08 Ir. H. Isran Noor MSi: Berani demi Kebenaran .................... 10 Susunan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Masa Bakti 2011-2015 ...... 12

Nina Tursinah: Saya Harus Beli Produk Indonesia .......................... 14

Topik Ekslusif

COVER STORY

Oesman Sapta: Pembangunan di Kayong Utara Harus Diteruskan .... 16

Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 22 Juni 2012 akan merayakan hari jadinya yang kelima. Seperti apa wajah Kayong Utara sebelum dan sesudah dimekarkan dari Kabupaten Ketapang, Oesman Sapta Odang, selaku Tokoh Masyarakat Kayong Utara sekaligus tokoh nasional, bahkan internasional pun angkat bicara.

Biodata Oesman Sapta ........................ 20

Pulau Karimata Tawarkan Wisata Bahari nan Eksotik ..................... 26 Kapten Inf. Ignatius Andi: Pengamanan Tiga Pilar .......................... 28 Sukarman S.Pd: Butuh Teknologi Tepat Guna .................................. 30 Yuni Fajarwati: Investasi Terbentur Aturan Cagar Alam ................. 31

Topik Otonomi Menggugat SK Menteri Kehutanan ..... 32

Tarif Iklan Cover IV Cover III Cover II Cover I Center Spread Full Page 2/3 Halaman 1/2 Halaman Advertorial (per halaman)

Potret Kayong Utara Sebelum dan Sesudah Dimekarkan ........................... 22

Cover Belakang Luar : Rp. 65.000.000 Cover Belakang Dalam : Rp. 40.000.000 Cover Depan Dalam : Rp. 50.000.000 Folder 2 halaman : Rp. 97.000.000 Halaman Tengah : Rp. 25.000.000 1 Halaman Dalam : Rp. 18.000.000 Halaman Dalam : Rp. 10.000.000 Halaman Dalam : Rp. 13.000.000 min. 2 halaman : Rp. 20.000.000 cp. Manajer Iklan & Promosi : Dewi Pujiharti (081574817575)

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Ferry Ramli SH dan M. Sabri S.Sos, MM Bupati dan Wakil Bupati Definitif Kab. Benteng ... 36 Kalbar Menjadi Icon Inacraft 2012 ke-14 .. 40 Untuk menjaga hubungan baik serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sesama pihak yang berkepentingan. Maka kepada relasi, instansi pemerintah, instansi swasta, majalah TOPIK, bila menerima surat dari pihak maupun yang mengatasnamakan redaksi atau berhubungan dengan majalah TOPIK agar mengkonfirmasikan kepada redaksi. Dalam tugas jurnalistiknya, wartawan kami selalu dibekali kartu pers serta surat tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dari redaksi. Wartawan majalah TOPIK dilarang menerima dan meminta apapun dari narasumber.

Topik Korporasi

Topik Hukum

Garuda Kian “Terbang” .................................. 42 Telkom Menuju True Meaningful Broadband Indonesia .......................................................... 44 Dividen PTBA Naik 15 Persen ......................... 46

Djoko Sarwoko, SH. MH: Mereka Mengadu Domba MA dan Hakim ..................................... 62 Mafia Hukum Masih Bermain? ........................ 66 Danareksa Makin Berjaya Setelah Menangkan Gugatan ............................................................ 68

Topik Sosok Raden Reza Pramadia: Peduli Kaum Papa ..... 70

Topik Event

Kantor Cabang ke 23 Lautan Utama Motor di Kecamatan Putri Hijau .................................... 72

Topik Ekbis Indonesia Motor Utama Perbankan Syariah Dunia ... 48

Akreditasi JCI Mantapkan Standar Pelayanan RS Premier Jatinegara ..................................... 73

Topik Politik Drs H. Abdul Ghoni: Ormas Dibentuk Bukan untuk Berbuat Anarkis ...................................... 50

Topik Parlemen Abdul Malik Haramain M.Si: LSM Asing Obokobok Kedaulatan Kita ......................................... 52

Topik Nasional

Topik Ragam 74

Dr dr Sugiri Syarief MPA: PBB Menganggap Indonesia Sudah Lulus ..................................... 56

Topik Kuliner 76

Musrenbangnas 2012: “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” ....................................... 60

Topik Konsultasi

78 79

Topik Wisata 80 Topik Selebriti Yang Tersisa dari Konser Kidung Abadi Chrisye 2012 ..... 82 SOEGIJA Debut Terbaru Garin Nugroho ................................... 83

60 Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK ADVERTORIAL

Program Gerbang Serasan

Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pada 2011, Pemkab Muara Enim mampu merealisasikan program ini dengan nilai mencapai Rp 12,650 miliar, sementara total subsidi yang dikeluarkan hanya berkisar Rp 500 juta. Saat ini UMK yang terlibat dalam program ini sebanyak 368 UM dan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja . Kedepan, Pemkab menargetkan realisasi program ini bisa mencapai Rp 20 miliar. Pemkab sendiri telah mengalokasi dana sekitar Rp 1 miliar untuk menanggung subsidi untuk suku bunga dan premi asuransi.

Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar saat panen budidaya jamur.

aat ini pemerintah tengah menggalakkan sektor UMKM. Sektor ini merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Melihat besarnya potensi yang bisa dikembangkan dari sektor ini, pemerintah daerah juga terpacu untuk meningkat sektor ini. Begitu juga dengan Kabupaten Muara Enim. Di Bumi Serasan Sekundang yang kini di pimpin Ir H. Muzakir Sai Sohar ada suatu program yang dikenal dengan Gerbang Serasan. Salah satu tujuannya program yang diluncurkan 2001 di era kepemimpinan H Kalamuddin (alm) ini bertujuan bertujuan mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya sektor UKM. Program ini dinilai beberapa kalangan cukup berhasil. Tetapi, dengan adanya PP No 54 di mana Pemkab tidak diperbolehkan lagi untuk menjaminkan dana APBD untuk pihak ketiga, Pemkab Muara Enim lalu meng-create atau membuat pola baru dengan mengoptimalkan kredit di perbankan yang sudah ada. Pemkab hanya memberi subsidi suku bunga, subsidi premi asuransi, dan menyediakan KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) untuk membantu petani/pelaku UMK.

Namun program peningkatan perekonomian masyarakat bukan hanya program Gerbang Serasan semata. Kabupaten Muara Enim juga mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat yakni PNPM Mandiri Perdesaan. Program PNPM Mandiri Pedesaan ini, kata Muzakir sangat bermanfaat untuk masyarakat pedesaan. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Muara Enim PNPM Mandiri Perdesaan ini sudah sesuai seperti yang diharapkan. Selama program ini berjalan, kata Muzakir, tidak ada keluhan dari masyarakat, baik dari sisi penggunaan dana maupun programnya sendiri. “Ke depan, jika memang dibutuhkan masyarakat, dana program ini akan kita tambah melalui APBD. Jadi Kita tidak terpaku dengan dana dari pusat saja,” ujarnya. PNPM Mandiri memang suatu program yang mempunyai aspek ganda. Yang sekali kita lakukan, dampaknya bisa berlipat dari segi yang cukup bagus. Dan yang membanggakan, saat ini Indonesia menjadi tempat belajar bagaimana melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, karena PNPM menjadi contoh di dunia. ☼ ADV/Amr

“Dalam pola baru ini, kami (Pemkab) tidak lagi menyimpan dana APBD dalam bentuk giro beku di bank karena sudah dilarang sesuai dengan PP 54 tersebut. Sekarang kita mengoptimalkan skema-skema kredit yang sudah ada di perbankan terutama Bank Sumsel-Babel dan BRI,” ujar Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar. Sementara Pemkab berperan memberi dukungan dalam bentuk subsidi suku bunga, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah. Dan memberikan subsidi premi asuransi sehingga kegagalan meyebabkan kerugian usaha bisa dijamin asuransi. Lebih lanjut Muzakir menjelaskan, sebenarnya program ini dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan tetapi dititik beratkan pada cluster tiga, yakni usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan fasiltas permodalan.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK UTAMA

OTONOMI EXPO & FORUM 2012 in conjunction with

foto: Dok.MajalahTopik/Adang

ASEAN-China Free Trade International Expo & Forum 2012

Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar "Otonomi Expo & Forum 2012 in Conjunction With ASEAN-China Free Trade International Expo & Forum 2012" di Jakarta Convention Center, 24-27 Mei. Apa saja poin yang dapat dipetik dari expo ini?

etua Umum APKASI, Ir H Isran Noor MSi mengatakan, acara Otonomi Expo & Forum 2012 in Conjunction With ASEAN-China Free Trade International Expo & Forum 2012" diikuti sekitar 600 peserta, dan dibuka Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Mayoritas peserta expo adalah pemerintah kabupaten yang sedang berkompetisi memberikan pelayanan baik bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Isran Noor yang juga Bupati Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, ini menyebutkan bahwa APKASI sedang merancang "grand design" pembenahan daerah otonomi dan konsep peningkatan daya saing daerah.

"Ini sedang saya bangun di APKASI, membantu daerah untuk segera membenahi diri agar investor mau datang ke daerah tersebut dengan memberikan pelayanan kemudahan dan pemberian intensif lainnya," katanya, seperti dikutip Antara. Ia menyebut expo adalah bagian tidak terpisahkan dari lebih 11 tahun perkembangan dan kemajuan pelaksanaan otonomi daerah. Di expo ini ada gambaran masalah yang dihadapi, kemajuan yang dicapai, termasuk perbandingan, bagaimana sistem sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan expo ini sendiri didasari hasil evaluasi terkait dengan

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

arahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Rakernas APKASI ke-VI di Madiun dan Rakernas VII di Kubu Raya, serta pidato Ketua Umum APKSI Isran Noor pada penutupan Kabupaten Expo 2011. Atas dasar tersebut, APKASI memandang penting untuk meningkatkan kapasitas informasi ekonomi dan investasi kabupaten, sejalan dengan kesepakatan ACFTA dalam perspektif liberalisasi, terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi ekonomi kabupaten. Baik dari sumber daya alam, pariwisata, produk unggulan dan sosial budaya, dalam penyelenggaraan pameran bersifat internasional. Diakui atau tidak, Asean China Free Trade Area (ACFTA) telah menimbulkan polemik terhadap kerugian maupun manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. Namun demikian, jika tidak segera diantisipasi, ACFTA akan lebih mengarah pada implementasi zona prinsip liberalisasi perdagangan yang akan mengganggu pasar domestik dan mengancam konsumsi barang-barang

TOPIK UTAMA

Seperti diketahui, sejak penerapannya sampai dengan Januari 2011, ACFTA telah genap satu tahun, tercatat ekspor Indonesia ke China telah meningkat dari 12,4 miliar dollar AS menjadi 17,7 miliar dollar AS. Sisi positif lainnya, ekspor didominasi oleh produk industri, bukan bahan mentah. Namun demikian, defisit neraca perdagangan Indonesia-China pada periode yang sama mencapai 5,3 miliar dollar AS, meningkat 1 miliar dollar AS dibanding tahun sebelumnya (data Kemendag dan BPS). Analisis peluang ekonomi ke depan dalam konteks ACFTA berdasarkan data tersebut di atas, mencerminkan terdapatnya potensi-potensi yang dapat menjadi komoditi unggulan selain produk industri. Ditambah dengan persepsi internasional terhadap nilai strategis Indonesia, utamanya ketahanan usaha sektor informal Indonesia yang tidak rentan terhadap potensi krisis finansial berskala global, serta persepsi Indonesia sebagai negara dengan potensi pasar menggiurkan. Karena itu, perlu direspon oleh para pemangku kepentingan ekonomi nasional. Menarik arti kesepakatan ACFTA untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi dan konsumsi di wilayah antara dua

kawasan tersebut, pemerintah merasa optimis pelaksanaan kesepakatan akan bermanfaat bagi kepentingan geostrategic dan ekonomi Indonesia khususnya dan negara-negara Asean secara keseluruhan. Akan tetapi, ACFTA juga mengandung potensi yang dapat meruntuhkan industri lokal di Indonesia karena kurang mampu bersaing terhadap produk-produk dari China. Terlepas dari plus minus diperlakukannya ACFTA, mau tak mau, pemerintah harus terus membangkitkan produk-produk dalam negeri, yang diharapkan bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri, terutama dari China. Nah, dengan diselenggarakannya Otonomi Expo & Forum 2012 in Conjunction With ASEAN-China Free Trade International Expo & Forum 2012, Ketua Umum APKASI, Isran Noor mengemukakan, expo tersebut dilandasi oleh kepentingan utama informasi potensi ekonomi dan investasi daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, yang disandingkan dengan informasi peluang kerjasama dan perdagangan yang ditawarkan oleh negara-negara Asean maupun produk dan investor China. Dengan pola itu, diharapkan akan tercipta sebuah komunikasi aktif antara peserta pameran The Otonom Expo & Forum 2012 dengan peserta pameran ACFTA dan Forum 2012 dalam momentum yang bersifat multiplier effects.

Terkait kepentingan pemerintah kabupaten dalam mempresentasikan materi pameran, semuanya mengacu pada potensi sumber daya yang dimiliki dari masing-masing kabupaten. Karena itu, setiap pemerintah kabupaten diharapkan dapat menampilkan potensi unggulan daerahnya masing-masing, baik dari sektor pertanian, kehutanan, barang tambang, pariwisata maupun hasil industri yang berdaya saing. Guna memberikan ruang interaksi para pihak yang terlibat dalam kedua pameran tersebut, diikutsertakan pula pelaku-pelaku usaha dari kalangan swasta yang bergerak di berbagai sektor sebagai pendamping. Mendukung pameran tersebut, diselenggarakan pula berbagai media komunikasi bisnis dalam bentuk seminar, workshop, dialog usaha maupun forum investasi antar Pemerintah Negara-Negara ASEAN maupun China yang dihadapkan dengan pemerintah kabupaten. Untuk memenuhi unsur edukasi, pameran juga diisi berbagai acara yang melibatkan masyarakat umum atau pengunjung dengan berbagai bentuk kegiatan yang bersifat produktif dan kreatif sesuai dengan tema pameran. Hal ini bertujuan untuk memperluas kesempatan partisipasi masyarakat dalam peran serta bagi pengembangan potensi ekonomi dalam konteks ACFTA. â&#x2DC;ź

foto: Dok.MajalahTopik/Adang

produksi dalam negeri.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

foto: Dok Humas Kab. Kutai Timur

TOPIK UTAMA

osok Bupati Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, ini terbilang berani. Namun, keberanian yang ditunjukkan Ir. H. Isran Noor MSi bukanlah tanpa pertimbangan matang atau bahkan tanpa prosedur yang jelas. Sebagai contoh, belum lama ini Isran Noor yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2011-2015, atas nama Pemkab Kutai Timur, berani membeli kapal patroli untuk diserahkan kepada TNI AL sebagai armada patroli di perairan Kutai Timur dan sekitarnya. Pengadaan kapal patroli pada pertengahan tahun 2011 itu adalah bentuk partisipasi nyata Pemkab Kutai Timur dalam bidang pertahanan dan keamanan. Awalnya pembelian kapal yang diberi nama â&#x20AC;&#x2DC;Kudungga` itu mengundang kontroversi, termasuk di kalangan TNI AL. Namun, setelah mendapat keterangan dan alasan dari Isran Noor, semua pihak terkait akhirnya justru memberikan dukungan. Kapal patroli tersebut membantu TNI AL dalam menjalankan tugas pengamanan dan pertahanan di laut, khususnya di perairan Kutai Timur dan sekitarnya. TNI AL menyambut baik kehadiran kapal patrol tersebut sebagai sarana pengamanan wilayah keamanan laut Kutai Timur yang relatif panjang sekaligus diperlukan untuk penguatan pengamanan obyek-obyek vital nasional di wilayah yang kaya tambang tersebut. Keberanian Isran Noor juga terlihat ketika melayangkan gugatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Gugatan tersebut karena Isran Noor merasa keberatan atas laporan hasil audit BPK tahun 2007 terkait APBD Kutai Timur. Pria kelahiran Sangkulirang, 20 September

Rekam Jejak Ir. H. Isran Noor MSi

Berani demi Kebenaran 10

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK UTAMA 1957, itu memenangkan tuntutannya atas BPK Kalimantan Timur. Tuntutan Bupati Kutai Timur tersebut mematahkan anggapan yang mengatakan para kepala daerah "takut" menghadapi BPK. Belakangan, konon para kepala daerah berani mengkritisi laporan BPK yang dirilis langsung ke media sebelum masuk ke DPRD. Suami Ny. Nor Baiti itu juga telah beberapa kali membuat gebrakan semenjak memimpin APKASI. Melalui organisasi tempat berhimpun para bupati itu, ia menggagas bantuan untuk para TKI yang tertimpa kasus hukum di luar negeri, terutama untuk kasus hukuman berat seperti hukuman mati. APKASI belum lama berselang memberikan sumbangan Rp 5 miliar untuk kepentingan advokasi TKI yang akan menghadapi hukuman berat. Tak hanya itu. Isran Noor juga berani mengkritik Pemerintah Pusat terkait dengan keberadaan Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dianggap belum memberikan keuntungan bagi daerah di era otonomi daerah ini.

Mengoptimalkan Peran

Isran Noor awalnya adalah Wakil Bupati Kutai Timur semasa kepemimpinan Bupati Awang Farouk. Kemudian ia menjadi Bupati sewaktu Awang Farouk dilantik menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Isran dipilih kembali oleh masyarakat Kutai Timur untuk menjadi bupati pada Pilkada 2011 lalu. Birokrat karier itu juga dikenal menguasai aktif tiga bahasa asing, yakni bahasa Inggris, Jerman dan Perancis. Kemampuan lobinya juga tidak bisa dianggap enteng. Gaya bicaranya lantang dan lugas. "Ini gaya bicara orang Kutai, bukan marah," kata Isran pada beberapa kesempatan, seperti dikutip beritadaerah.com. Tidak ingin mengecewakan masyarakatnya, Isran Noor

mengoptimalkan peran sebagai bupati secara optimal untuk kemajuan Kutai Timur. Maka, pada 2012 ini Kabupaten Kutai Timur "banjir" investasi. Sangat kontras dengan kebanyakan daerah lain yang justru kewalahan merayu investor untuk datang. Menurut Isran Noor, membangun daerah di era otonomi daerah layaknya membangun Indonesia dalam skala kecil. Di saat sukses membangun daerah, maka pembangunan nasional juga akan sukses, dan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi di daerahdaerah. Secara makro, kemajuan ekonomi daerah bisa diukur secara gampang. Salah satunya, sejak beberapa tahun terakhir bandara dan terminal tidak pernah sepi penumpang. "Pesawat hampir tidak pernah tidak ada penumpangnya. Ini menjadi indikator bahwa kemajuan ekonomi daerah berkembang pesat," katanya saat memberikan penjelasan soal otonomi daerah sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman APKASI dan ANTARA di Jakarta pada 10 Februari 2012. Sedangkan di sektor mikro, menurut dia salah satu indikatornya adalah antrean pemberangkatan haji di tiaptiap daerah yang harus menunggu hingga beberapa tahun, sementara dari segi ketahanan, UndangUndang Otonomi Daerah menjadikan pelayanan masyarakat semakin baik dan rakyat bisa menyampaikan aspirasinya langsung kepada pemimpin yang mereka pilih. "Kita sudah berjalan dalam sistem desentralisasi sebagai reformasi politik yang luar biasa. Ini harus dijaga. Kalau tidak, perlahan-lahan nanti kita akan kembali pada keadaan semula. Otonomi daerah kemudian tinggal nama, dan prakteknya bisa kembali sentralistik," katanya. Namun Isran mengakui, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) perlu

penyederhanaan agar pelaksanaannya bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Penyederhanaan dimaksud diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya berbagai pelanggaran dan sengketa Pilkada. Bupati Kutai Timur itu juga mengingatkan, praktek-praktek pengambilan kewenangan daerah oleh pusat sudah banyak terjadi. Salah satunya tercermin dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan. Isran mengaku tahu persis masalah tersebut, karena salah satu pendapatan daerah yang dipimpinnya bersumber dari Minerba. Menurut dia, ada beberapa pasal dari UU No.4 Tahun 2009 yang harus direvisi agar semua daerah dapat bangkit lebih cepat sesuai dengan maksud otonomi daerah itu sendiri. Ia juga mengaku sebagai kepala daerah yang gundah dengan longgarnya komitmen Pemerintah Pusat pada semangat otonomi daerah, sementara konsep otonomi daerah menurut dia sudah membuktikan terjadinya percepatan perbaikan ekonomi dan kesadaran politik masyarakat di daerah-daerah. Bersama pimpinan APKASI lainnya, Isran mengurus semua kepentingan strategis kabupaten di seluruh Indonesia yang berjumlah 399 kabupaten. Isran Noor tak jenuh mendengarkan keluhan daerah yang beragam, kemudian mengkaji dan merumuskan solusinya secara nyata melalui APKASI. Jika seluruh kabupaten yang mencakup sekitar 72 persen wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu maju dan para pemimpinnya berfikiran maju, maka Indonesia juga akan maju. â&#x2DC;ź Syarif/Dewi P/Sumber: Beritadaerah.com

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK UTAMA

Susunan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Masa Bakti 2011-2015 I.

Ketua Umum: Ir. H. Isran Noor, M.Si. (Bupati Kutai Timur) 2011-2016 1. Wakil Ketua Umum: Drs. H. Rachmat Yasin, MM (Bupati Bogor) 2008-2013 2. Wakil Ketua Umum: DR. Ir. Willy M Yoseph, MM (Bupati Murung Raya) 2008-2013 3. Wakil Ketua Umum: Ir.H.T. Erry Nuradi, M.Si. (Bupati Serdang Bedagai) 2010-2015 4. Koord.Regional Sumatera: DR. J.R. Saragih, SH, MM (Bupati Simalungun) 2010-2015 5. Koord.Regional Jawa: H. Noer Tjahja, SE, MM (Bupati Sampang) 2008-2013 6. Koord.Regional Sulawesi: Drs. H.David Bobihoe Akib M.Sc, MM (Bupati Gorontalo) 2010-2015 7. Koord.Regional Kalimantan: Ir. H. M. Mawardi, MM (Bupati Kapuas) 2008-2013 8. Koord.Regional Maluku, Maluku Utara, Papua & Papua Barat: Drs. Otto Ihalauw (Bupati Sorong Selatan) 2010-2015 9. Koord. Regional Bali, Nusa Tenggara Barat & Nusa Tenggara Timur: Anak Agung Gde Agung, SH (Bupati Badung) 2010-2015

II. Sekretaris Jenderal: H. Aang Hamid Suganda,S.Sos (Bupati Kuningan) 2008-2013 1. Wakil Sekjen: Muda Mahendrawan, SH (Bupati Kubu Raya) 2009-2014 2. Wakil Sekjen: Ir. H. M. Shadiq Pasadigoe, SH (Bupati Tanah Datar) 2010-2015 3. Wakil Sekjen: Isaias Douw, S.Sos (Bupati Nabire) 2010-2015 III. Bendahara Umum: DR .Hj. Rina Iriani S.R, S.Pd, M.Hum (Bupati Karanganyar) 2008-2013 1. Wakil Bendum: Rita Widyasari, S.Sos, MM (Bupati KutaiKartanegara) 2010-2015 2. Wakil Bendum: H. Dadang M Naser, SH, S.IP (Bupati Bandung) 2010-2015 3. Wakil Bendum: Mardani. H. Maming, SH (Bupati Tanah Bumbu) 2010-2015 IV. Ketua-Ketua: 1. Bidang Pengkajian Strategis dan Evaluasi Kebijakan Publik: ► Ketua: H. Yusroni Yazid, SE (Bupati Bangka) 2008-2013 ► Wakil Ketua: Drs. H. Buhari Matta, M.Si (Bupati Kolaka) 2008-2013 ► Sekretaris: Drs. H.Rusli Habibie (Bupati Gorontalo Utara) 2010-2015 ► Anggota: DR. Ir.H.Sambari Halim Radianto, ST, M.Si (Bupati Gresik) 2010-2015, Drs. H. Suhardi Duka, MM (Bupati Mamuju) 2010-2015

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

2. Bidang Advokasi, Hukum dan HAM: ► Ketua: DR. H. Don Murdono, SH, M.Si. (Bupati Sumedang) 2008-2013 ► Wakil Ketua: Drs. H. M. Nalim, SH, MM (Bupati Merangin) 2008-2013 ► Sekretaris: H. Wardoyo Wijaya, SH, MH (Bupati Sukoharjo) 2010-2015 ► Anggota: Ok Arya Zulkarnain, SH, MM (Bupati Batu Bara) 2008-2013, H. Firman Muntaco, SH, MH (Bupati Melawi) 2010-2015 3. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: ► Ketua: DR. Ir. H. M.Imron Rosyadi, MM, M.Si (Bupati Bengkulu Utara) 2011-2016 ► Wakil Ketua: DR. H. Abdurachman Sarbini, SH, MH, MM (Bupati Tulang Bawang) 2007-2012 ► Sekretaris: H. Abdullah Azwar Anas, M.Si (Bupati Banyuwangi) 2010-2015 ► Anggota: H. Budi Antoni Aljufri, SE, MM (Bupati Empat Lawang) 2008-2013, H.Sukarmis (Bupati Kuantan Singingi) 2011-2016 4. Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah: ► Ketua: Drs.H.M. Sukiman Azmy, MM (Bupati Lombok Timur) 2008-2013 ► Wakil Ketua: H. Pahri Azhari (Bupati Musi Banyuasin) 2011-2016 ► Sekretaris: H.Sutrisno, SE, M.Si (Bupati Majalengka) 2008-2013 ► Anggota: Drs.Irwan Nasir, M.Si (Bupati Kepulauan Meranti) 2010-2015, Ir. H. M. Hatta Rahman, MM (Bupati Maros) 2010-2015 5. Bidang Pengembangan Potensi Daerah: ► Ketua: Drs. H. Bando Amin C. Kader, MM (Bupati Kepahiang) 2010-2015 ► Wakil Ketua: Christian Eugenia Paruntu (Bupati Minahasa Selatan) 2010-2015 ► Sekretaris: dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM (Bupati Kendal) 2010-2015 ► Anggota: drg. Alfons Manibui, DESS (Bupati Teluk Bintuni) 2010-2015, H. Fathul Huda (Bupati Tuban) 2011-2016 6. Bidang Kerjasama Antar Daerah: ► Ketua: Ir. Mangindar Simbolon (Bupati Samosir) 2010-2015 ► Wakil Ketua: H. Herry Noegroho, SE, MH (Bupati Blitar) 2011-2016 ► Sekretaris: Ir. H. Indra Catri, M.Sp (Bupati Agam) 2010-2015 ► Anggota: Drs. Indartato, MM (Bupati Pacitan) 2011-2016, H. Bustami Zainudin, S.Pd (Bupati Way Kanan) 2010-2015

TOPIK UTAMA 7. Bidang Kerjasama Antar Lembaga: ► Ketua: Drs. H. Nasrul Abit (Bupati Pesisir Selatan) 2010-2015 ► Wakil Ketua: Drs. H. Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk) 2008-2013 ► Sekretaris: H.Saiful Ilah, SH, M.Hum (Bupati Sidoarjo) 2010-2015 ► Anggota: H. Musthofa (Bupati Kudus) 20082013, Ir. H.Nasarudin, MM (Bupati Aceh Tengah) 2007-2012 8. Bidang Humas dan Promosi Daerah: ► Ketua: Hj.Sri Surya widati (Bupati Bantul) 20102015 ► Wakil Ketua: H. Benny Utama, SH, MM (Bupati Pasaman) 2010-2015 ► Sekretaris: Zumi Zola Zulkifli, STP, MA (Bupati Tanjung Jabung Timur) 2011-2016 ► Anggota: Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan) 2010-2015: Hj. Anna Sophanah (Bupati Indramayu) 2010-2015 9. Bidang Pendidikan dan Pelatihan: ► Ketua: DR.H.Indra M Adnan SH, MH (Bupati Indragiri Hilir) 2008 -2013 ► Wakil Ketua: Drs. H.Syamsu Rahim (Bupati Solok) 2010-2015 ► Sekretaris: H.Rycko Menoza SZP, SE, SH, MBA (Bupati Lampung Selatan) 2010-2015 ► Anggota: Klemen Tinal, SE, MM (Bupati Mimika) 2008-2013, Tgk. Husin Yusuf, A.Ma (Bupati Aceh Selatan) 2008-2013 10. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: ► Ketua: Ir. Hugua (Bupati Wakatobi) 2011-2016 ► Wakil Ketua: Stefanus Vreeke Runtu (Bupati Minahasa) 2008-2013 ► Sekretaris: Drs. Marcus Wanma, M.Si (Bupati Raja Ampat) 2010-2015 ► Anggota: Ir. H. Darmansyah Husein (Bupati Belitung) 2008-2013, Drs. H. Syahrir Wahab, MM (Bupati Selayar) 2010-2015 11. Bidang Kerjasama Luar Negeri: ► Ketua: H. Ichsan Yassin Limpo, SH, MH (Bupati Gowa) 2010-2015 ► Wakil Ketua: Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc (Bupati Bengkalis) 2010-2015 ► Sekretaris: Ir. Namto Hui Roba (Bupati Halmahera Barat) 2011-2016 ► Anggota: Aries Sandi Darma Putra, SH, MH (Bupati Pesawaran) 2010-2015: Drs. H. Suyanto (Bupati Jombang) 2008-2013 12. Bidang Budaya dan Pariwisata: ► Ketua: Ahmad Lutfi (BupatiKepulauan Seribu) 2010-2015 ► Wakil Ketua: Ir. Tjok Oka Artha Ardhana S, M.Si (Bupati Gianyar) 2008-2013

► Sekretaris: Drs. H.Ismet Iskandar (Bupati Tangerang) 2008-2013 ► Anggota: Drs. H. Rendra Kresna , SH, MM (Bupati Malang) 2010-2015, Hj.Badingah, S.Sos (Bupati Gunung Kidul) 2010-2015 13. Bidang Pengembangan Daerah Tertinggal: ► Ketua: Drs. Umbu S. Patenduk (Bupati Sumba Tengah) 2008-2013 ► Wakil Ketua: Drs. H. Erwan Kurtubi, MM (Bupati Pandeglang) 2008-2013 ► Sekretaris: H. Syarif Mbuinga, Spdi, MM (Bupati Pohuwato) 2010-2015 ► Anggota: Drs. Simeon Thobias Pally (Bupati Alor) 2008-2013, Drs. H.M.Husnie Hentihu (Bupati Buru) 2007-2012 14. Bidang Pertanian: ► Ketua: DR. Ir. H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr (Bupati Bantaeng) 2008-2013 ► Wakil Ketua: H. Herman Deru, SH, MM (Bupati Oku Timur) 2010-2015 ► Sekretaris: Ir. H. La Tinro La Tunrung (Bupati Enrekang) 2008-2013 ► Anggota: Drs. H.Hasyim Affandi (Bupati Temanggung) 2008-2013, Ir. H. Singgih Sanyoto (Bupati Magelang) 2009-2014 15. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: ► Ketua: DR. Zulkifli Muhadli, SH,MM (Bupati Sumbawa Barat) 2010-2015 ► Wakil Ketua: Ir. H. M. Al Yasin Ali, M.MT (Bupati Halmahera Tengah) 2007-2012 ► Sekretaris: Drs. H.Syamsuar, M.Si (Bupati Siak) 2011-2016 ► Anggota: H. M. Harris (Bupati Pelalawan) 20112016, Drs. H. Suyoto, M.Si (Bupati Bojonegoro) 2008-2013 16. Bidang Pengembangan Wilayah Perbatasan: ► Ketua: Ir. H.Setiman H Sudin (Bupati Sanggau) 2008-2013 ► Wakil Ketua: Drs. Yansen TP, M.Si (Bupati Malinau) 2011-2016 ► Sekretaris: Drs. H.Ilyas Sabli, M.Si (Bupati Natuna) 2011-2016 ► Anggota: Drs. Joachim Lopez (Bupati Belu) 2009-2014, Drs. Romanus Mbaraka,MT (Bupati Merauke) 2011-2016 17. Bidang Ketahanan Nasional: ► Ketua: Drs. Bassri (Bupati Nunukan) 2011-2016 ► Wakil Ketua: Drs. Piet Inkriwang, MM (Bupati Poso) 2010-2015 ► Sekretaris: H. Dedi Mulyadi, SH (Bupati Purwakarta) 2008-2013 ► Anggota: Drs. H. M. Gade Salam (Bupati Pidie Jaya) 2009-2014, dr.Kornelius Kodi Mete (Bupati Sumba Barat Daya) 2008-2013 ☼

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK UTAMA Ketua Bidang UKM DPP APINDO, Nina

Tursinah

Saya Harus Beli Produk Indonesia foto: Dok.MajalahTopik/Amri

skala nasional maupun internasional. Tinggal pameran seperti apa yang diselenggarakan yang nantinya betulbetul bisa memfasilitasi pelaku UMKM ini. Kuncinya di situ.

aat ini pemerintah sedang giat-giatnya menggalakkan sektor UMKM. Tak bisa dipungkiri saat ini UMKM menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Melihat besarnya potensi yang bisa dikembangkan, berbagai upaya dilakukan pemerintah agar sektor ini semakin tumbuh dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sektor UMKM, wartawan Majalah TOPIK, Khairul Amri menyambangi Ketua Bidang UKM DPP APINDO Nina Tursinah di kantornya dalam satu sesi wawancara. Berikut petikannya. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyelenggarakan Otonomi Expo dan Forum 2012 dari 24 – 27 Mei di JCC, Jakarta. Even ini diselenggarakan bersamaan dengan pameran ASEAN–China Free Trade International Expo & Forum 2012 yang juga melibatkan para pengusaha Indonesia. Bagaimana Anda merespon diselenggarakannya even tersebut? Sebetulnya even seperti ini memang sangat dibutuhkan, apalagi, kalau bicara tentang UMKM. Saat ini, dunia usaha sudah jelas didominasi oleh pelaku UMKM, apalagi di daerah.

Hampir di semua provinsi pasti ada UMKM-nya. Jumlahnya saat ini, walaupun data statistiknya tidak pernah ada yang pasti, tetapi plus minus ada 53 juta pelaku UMKM di Indonesia. Sekarang ini tinggal bagaimana membantu UMKM dengan berbagai macam cara. Bagaimana memberdayakan, memfasilitasi tentang pemasaran dan produknya agar bisa bersaing dan bagaimana mereka mendapat mitra baik dari dalam maupun luar negeri. Termasuk salah satunya bagaimana kita bisa mempromosikan produk mereka. Salah satunya dengan mengadakan even seperti pameran, baik dalam

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Hanya saja, pameran yang sering dilakukan kadang-kadang sifatnya hanya sesaat saja. Ketika pameran, mereka bisa jualan yang sifatnya juga retail saja. Seharusnya berkesinambungan, tidak putus di situ saja. Jangan sekarang beli kemudian tidak tahu ke mana. Itu problem yang kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana produk-produk dari daerah ini bisa menjadi unggulan Indonesia yang harus bisa mengambil pasar yang ada di dalam negeri itu sendiri. Di mana sekarang ini dengan adanya free trade area, pasar tersebut justru di ambil oleh negara lain. Dengan kondisi ini tentu kita tidak bisa lari. Jadi momen itu harus dijadikan oleh pelaku UMKM kita sebagai tantangan sekaligus sebagai peluang. Ketika itu tidak bisa kita jadikan peluang, akhirnya negara lain yang mengambil pasar itu.

Dengan adanya Otonomi Expo dan Forum 2012 apa harapan Anda pada pemerintah daerah? Harapan saya masing-masing daerah dapat mempersiapkan diri secara matang. Balik lagi ke tujuan APKASI bikin pameran ini untuk apa? Kalau tujuannya hanya untuk show of saja, akan terjadi seperti yang terjadi selama ini, hanya memindahkan Pasar Tanah Abang ke JCC atau ke tempat lain. Sekarang hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi. Daerah harus kongkrit , yang bisa betul-betul membuat produk daerah itu digemari di Indonesia. Slogan: ‘Aku Cinta Produk Indonesia’ harus diganti: ‘Saya Harus Beli Produk Indonesia’. Tentu tidak mudah, karena konsumen kita pintar. Konsumen mau membeli produk Indonesia jika harganya terjangkau dan kualitasnya juga bagus. Artinya, kita harus mendorong bagaimana para

TOPIK UTAMA

Terkait dengan hal ini, Apindo sendiri saat ini sudah mempunyai Rumah Kemas Apindo (RUKEMA). Ini yang bisa membantu pelaku UMKM di daerah. Apa lagi jika pemdanya peduli, bisa bekerja sama dengan Rumah Kemas Apindo ini. Hal ini bisa membantu pelaku UMKM yang dibina pemda. Misalnya Rukema bisa membantu men-desain suatu kemasan yang bisa mewakili isi produk daerah itu. Ini kan sekaligus sebagai promosi unggulan daerah. Jadi jika ada even seperti Otonomi Expo ini, mereka sudah siap.

Terkait dengan RUKEMA ini, apa bentuk kerjasama yang bisa dilakukan dengan Pemda? Hampir semua provinsi masalah yang utama di produk adalah kemasannya. Jadi pemda bisa membangun Rumah Kemas seperti punya APINDO. Tetapi jangan hanya didirikan saja, tetapi harus dimanage dan ada tenaga ahli yang bisa membantu para pelaku UKM di wilayahnya untuk membuat packaging yang bagus dari desain dengan kemasan terkini, tidak jadul istilahnya. Pemda bisa mendorong pengusaha disana untuk membantu pelaku UKM.

Apa saja poin positif diselenggarakannya even even seperti ini bagi daerah, umumnya, dan bagi para pengusaha Indonesia umumnya? Dengan adanya Otonomi Expo dan mayoritas peserta expo merupakan pemerintah kabupaten yang sedang berkompetisi memberikan pelayanan terhadap investor guna menjaring investasi baik lokal maupun asing sekaligus membuktikan keberhasilan kebijakan otonomi daerah. Hal ini harus disambut positif apalagi diselenggarakan bersamaan dengan pameran Aseanâ&#x201D;&#x20AC;China Free Trade International Expo & Forum. Jumlah penduduk Asean ditambah China

yang melebihi 1.5 (satu setengah) miliar merupakan pasar yang sangat potensial. Daerah menginginkan percepatan pembangunan sehingga mereka pasti memberi jaminan kepastian hukum kepada investor baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Bagi daerah, even ini selain merupakan ajang pembuktian keberhasilan kebijakan otonomi daerah juga merupakan ajang kompetisi memberikan service excellent kepada investor dan calon investor baik PMDN maupun PMA. Dan yang terpenting pemda punya itikad baik untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada investor maupun calon investor PMDN dan PMA. Sementara bagi pengusaha, acara ini bisa menjadi ajang temu bisnis antar pengusaha, baik sesama pengusaha lokal maupun dengan pengusaha asing. Bisa juga dijadikan sebagai ajang dengan kepala daerah untuk membahas isu-isu yang berhubungan dengan investasi seperti kepastian hukum, Perda yang memberatkan pengusaha dll. Tak kalah penting, even ini merupakan momen yang baik bagi pengusaha untuk dapat mempelajari potensi pengembangan usaha ke daerah. â&#x2DC;ź foto: Dok.Bidang UKM APINDO

pelaku usaha bisa memenuhi tuntutan konsumen. Misalnya produknya harus diperbaiki sehingga konsumen tertarik untuk membeli, jangan membuat sesuatu yang tidak laku dijual dan kita harus jeli melihat pasar. Kita ambil contoh di Ambon, selera orang Ambon dalam berpakaian seperti apa? ini yang harus dipenuhi. Untuk itu memang harus ada pembinaan. Juga makanan dan minuman unggulanunggulan daerah. Pemerintah daerah harus mendukung. Supaya produknya laku dijual, jangan sampai mereka hanya bisa membuat tetapi tidak bisa dijual. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Misalnya kemasan, padahal makananya enak, tetapi karena kemasannya tidak menarik orang jadi malas untuk membeli. Kemasannya tidak mencerminkan bahwa produknya luar biasa.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK EKSKLUSIF

DR Oesman Sapta Odang

(Tokoh Masyarakat Kabupaten Kayong Utara)

Pembangunan di Kayong Utara Harus Diteruskan 16

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK EKSKLUSIF

abupaten Kayong Utara pada tanggal 22 Juni 2012 akan merayakan hari jadinya yang kelima. Walau usianya yang masih “balita,” namun pembangunan di kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, ini sedang menggeliat. Pembangunan fisik sarana transportasi darat dan laut, sekolah, puskesmas, perkantoran, dan fasilitas publik lainnya sudah bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakatnya. Di daerah ini, dulu, pada tanggal 18 Agustus 1950, lahir seorang bayi laki-laki, persisnya di Kecamatan Sukadana—yang kini menjadi Ibukota Kabupaten Kayong Utara. Kini, bayi bernama Oesman Sapta Odang tersebut, telah menjadi tokoh nasional, bahkan internasional. Berbagai jabatan penting telah diembannya, seperti Wakil Ketua MPR-RI (1999-2004), Ketua Umum DPP Partai Persatuan

Daerah (2002-2004), Ketua Kadin Daerah Provinsi Kalimantan Barat (1998-2008), Ketua Delegasi Tim Karate Indonesia di Kualalumpur, Malaysia (Juni 1999), dan Ketua Umum Pengurus Pusat KKI (20022006). Kini, selain sebagai salah satu Tokoh Masyarakat Kayong Utara, Oesman Sapta Odang menjabat Ketua Umum HKTI, Ketua Umum Asosiasi Kelapa Indonesia, Ketua Umum Partai Persatuan Nasional (PPN), dan komisaris di pelbagai perusahaan. Dalam sebuah kesempatan, Dewi Pujiharti, Syarifudin, didampingi fotographer Satria Setiadi dari Majalah TOPIK mewawancarai Oesman Sapta Odang terkait pembangunan di Kayong Utara di bawah kepemimpinan Bupati H. Hildi Hamid. Bagaimana komentar Bang Oso, begitu ia biasa disapa, berikut petikan wawancaranya:

Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 26 Juni 2012 akan melangsungkan Hari Jadinya yang ke-5. Sebagai putera daerah sekaligus Tokoh Masyarakat Kayong Utara, bagaimana Anda melihat perjalanan KKU dari sebelum dimekarkan menjadi kabupaten dan pasca dimekarkan?

adanya pembangunan, yaitu ada penjual gorengan pisang, penjual nasi uduk, penjual ketupat, penjual sate, dan penjual-penjual kecil lainnya. Dan itu, “terpaksa”, menjadi kebutuhan pokok dari kebutuhan pembangunan. Misalnya ada kontraktor sedang bekerja, dia tidak mungkin masak sendiri, dia beli dari jual-jualan rakyat. Itulah salah

Saya melihat, memang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kayong Utara saat ini sangat pesat sekali. Apalagi di bawah kepemimpinan Bupati H. Hildi Hamid. Pak Hildi Hamid itu orang lapangan, sering turun ke lapangan, dan dulu dia adalah pimpinan PT. Nindya Karya (BUMN) Cabang Provinsi Kalimantan Barat. Jadi dia mengerti sekali soal pembangunan. Kedua, dia bisa menghitung. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Kayong Utara meningkatnya, mungkin, di atas 1.000 persen.

Mereka (anggota dewan) juga melihat potensi sumber daya yang begitu hebat dan belum tergali. Jadi memang pantas keputusan DPR ketika itu memutuskan wilayah Kayong Utara untuk dikembangkan.

Indikator peningkatan 1.000 persen?

“

Indikatornya dari pasar. Jadi kalau dulu omsetnya 100 persen, sekarang omsetnya di atas 1.000 persen, dari perdagangan antar kabupaten tersebut. Jadi, itu tandanya ada kehidupan baru di Kabupaten Kayong Utara. Ada pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian, ada pembangunan. Deskripsi sederhana

satu indikasi yang paling sederhana. Belum lagi adanya peningkatan akibat dari keuntungan-keuntungan ekonomi, misalnya masyarakat dapat membangun rumahnya, menyekolahkan anaknya, dan lain-lain. Apalagi program pendidikan di sana gratis, sesuai dengan kampanyenya Pak Hildi Hamid pada saat dia mau menjadi Bupati Kayong

Utara. Dan (program sekolah gratis) itu benar-benar terwujud. Saat ini di Provinsi Kalimantan Barat, dialah yang melaksanakan program sekolah gratis itu, dan sudah dinikmati oleh rakyatnya. Kemudian program kesehatan gratis yang diluncurkan Hildi Hamid. Kalau dilihat sarana kesehatannya, seperti puskesmas, pembangunannya seperti di provinsi. Jadi, itu fakta yang sangat sederhana. Ditambah lagi Kabupaten Kayong Utara memiliki potensi sumber daya seperti kelapa sawit, bauksit, timah, sektor pertanian, dan hasil budidaya laut. Jadi, potensi sumber daya yang ada di Kayong Utara luar biasa. Saya merasa mempunyai kebanggaan tersendiri, karena memang itulah tujuannya: terjadi peningkatan perekonomian dan pembangunan fisik di Kayong Utara. Kedua, adanya kemudahan-kemudahan. Pemerintah daerah itu ingin dimekarkan dengan ditumbuhkan kabupaten baru, tujuannya harus memberikan pelayanan lebih cepat kepada masyarakat. Dan pelayanan kepada masyarakat di Kayong Utara itu tidak ada hambatan.

Di Kayong Utara juga sudah dilengkapi sarana hotel berbintang ya? Kayong Utara, mungkin kabupaten pertama, yang begitu didirikan atau dimekarkan, langsung mempunyai

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK EKSKLUSIF fasilitas hotel berbintang (Hotel Mahkota Kayong). Karena apa? Sarana itu harus ada. Bagaimana investor mau datang, jika sarana penginapannya tidak ada. Nah, Anda bisa merasakan sendiri. Begitu tiba di sana, Anda bisa menikmati bahwa Anda tidak merasa sedang berada di sebuah kecamatan (Sukadana, salah satu kecamatan di Kabupaten Kayong Utara).

Informasinya, Anda juga ikut mendorong pembentukan Kayong Utara sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ketapang. Bagaimana ceritanya? Dulu, begitu mau dimekarkan, saya masih menjabat Wakil Ketua MPRRI. Diajukan dimekarkannya Kayong Utara dari Kabupaten Ketapang, bukan semata-mata karena daerah itu kampung halaman saya, tapi karena keinginan dari empat kecamatan. Kemudian menjadi lima kecamatan untuk memenuhi pesyaratan pemekaran wilayah. Dan persyaratan itu telah dipenuhi masyarakat setempat. Kemudian masyarakat setempat berupaya, terjadinya pemekaran tersebut, agar terjadi perubahan kehidupan.

Pembangunan di daerah itu memang sudah kelihatan. Pertama, Bupati Kayong Utara telah mendorong agar tersedia sarana angkutan (transportasi dan akomodasi). Maka, dia membangun pelabuhan. Pelabuhan yang dibangun adalah pelabuhan nasional. Dengan adanya pelabuhan itu, bisa memperpendek jarak angkut dari daerah pedalaman. Kalau dari daerah pedalaman, seperti Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Kabupaten Melawi ke Pontianak Kalimantan Barat, memakan waktu antara 300 sampai 360 Km. Maka, dengan adanya pelabuhan di Kayong Utara, waktu tempuhnya hanya 120 Km, selisihnya kira-kira 200 Km. Dengan demikian, ada selisih cost, baik dari biaya bensin maupun tenaga kerjanya. Dan itu menambah income daerah itu sendiri, dan menolong daerah-daerah yang lebih dekat dibandingkan dengan jarak dari kabupaten lainnya ke Pontianak. Kalau tidak salah, pembangunan pelabuhan berskala nasional tersebut sudah selesai. Sekarang, kami sedang mengupayakan pembangunan airport dan itu sudah disetujui Kementerian Perhubungan.

foto: Dok.Humas dan Protokol KKU

Mungkin saya, sedikitlah turut serta, bersama teman-teman di MPR/DPR-RI ikut mendorong agar wilayah (Kayong Utara) dimekarkan. Mereka (anggota dewan) juga melihat potensi sumber daya yang begitu hebat dan belum tergali. Jadi memang pantas keputusan DPR ketika itu memutuskan wilayah itu untuk dikembangkan.

Pembangunan di segala bidang sedang digalakkan Bupati Hildi Hamid di Kabupaten Kayong Utara. Lalu, seberapa besar peluang kabupaten ini mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain yang lebih maju di Provinsi Kalimantan Barat?

Pembangunan airport tersebut untuk angkutan udara jarak dekat, salah satunya dari Kayong Utara-Pontianak. Kedua, para pemilik CPO (kelapa sawit), tentunya akan memotong ongkos mereka yang begitu tinggi. Karena kita kan belum bisa eksport langsung, masih melalui jalur Surabaya, Medan, dan Jakarta. Dengan adanya pelabuhan itu, bisa langsung eksport ke tempat tujuan.

Kayong Utara memiliki potensi perikanan yang besar, namun dukungan industri hilir untuk mengolah hasil tangkap ikan nelayan masih dirasakan kurang. Bagaimana Anda menanggapi persoalan tersebut? Kita sudah membangun glosor di sana. Cuma kita belum mempunyai nelayannelayan yang profesional, kemudian sarana nelayan juga masih kurang. Dan itu memang harus ditingkatkan. Untuk itu, memang harus ada kepekaan dari Departemen Perikanan agar bagaimana merangsang nelayan-nelayan tersebut dapat berbuat lebih maksimal. Perairan di Kayong Utara kalau lagi musim panen raya udang, produk dan kualitasnya luar biasa. Dan Kayong Utara sudah eksport udang ke Jepang. Kebetulan, sebagai langkah awal, sekarang sudah diekspor antara satu sampai dua kontainer udang ke Jepang. Tapi nanti, setelah terjadi peningkatan nelayan yang didukung oleh koperasi nelayan, di mana kita sudah bekerjasama dengan Departemen Koperasi, kegiatan usaha perikanan di Kayong Utara sangat menjanjikan.

Cita-cita Bupati Hildi Hamid untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Kayong Utara tentunya harus mendapat dukungan dari departemen/instansi terkait. Khususnya ada dukungan dari para SKPD di Pemkab Kayong Utara. Sepengetahuan Anda, apakah kinerja jajaran SKPD di Kayong Utara sudah seperti yang diharapkan masyarakatnya? Oesman Sapta Odang (tengah) bersama Bupati Kayong Utara Hildi Hamid (3 dari kiri) dan unsur muspida.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Untuk persoalan itu kita serahkan ke Pak Bupati. Kita kan dulu mendukung Pak Hildi Hamid menjadi Bupati, bukan

foto: Dok.Humas dan Protokol KKU

TOPIK EKSKLUSIF

Hotel Mahkota Kayong.

berarti kita harus mengintervensi beliau. Biarlah Bupati bekerja secara kreatif, beliau bekerjasama dengan kecamatankecamatan, investor, dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat. Kemudian, Bupati juga harus turun ke lapangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama tiga provinsi lain, yakni Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau, menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata pada April 2012. Bagaimana Anda menyikapi pengolahan potensi sumber daya Kayong Utara sudah menjadi incaran daerah lain? Menurut saya, selagi sumber daya itu berada di wilayah Kayong Utara, jangan diintervensi oleh provinsi lain karena dapat merugikan wilayah setempat. Boleh saja bekerja sama, sifatnya adalah bagaimana menunjang kabupaten dan provinsi tersebut. Jadi, Kabupaten Kayong Utara yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, jangan diintervensi oleh provinsi-provinsi lain, sehingga akan dapat mengeruk keuntungan dan memindahkan keuntungan nilai tambah dari kabupaten tersebut.

Kami juga melihat masih minimnya dukungan fasilitas dan

sarana pengamanan di perairan Kayong Utara. Bagaimana Anda menyikapinya? Kalau soal pengamanan, saya pikir tidak ada yang tidak aman di sana. Karena itu, serahkan saja kepada aparat keamanan di sana. Ngapain kita mengurusi keamanan, kan sudah ada aparat keamanan darat, laut, udara, dan pihak Bea Cukai. Jadi, jangan pekerjaan mereka kita ambil, karena itu kita harus berkoordinasi dengan mereka. Cara seperti itu menjadi lebih baik, lebih compromise, dan lebih bijaksana.

Kelonggaran kebijakan seperti apakah yang bisa diterapkan oleh Pemkab Kayong Utara untuk merangsang investor menanamkan investasinya di sana? Saya pikir, cara seperti itu sudah dilakukan. Dengan kita mendirikan hotel (Hotel Mahkota Kayong), yang masih disubsidi selama lima tahun. Kalau mendirikan hotel di Bali, mungkin satu tahun sudah tidak disubsidi. Di Kayong Utara memang kondisinya saat ini masih seperti itu, karena kita sedang memancing investor agar mudah dan tidak mengalami kesulitan dalam kepentingan sarana penginapan ketika sedang berkunjung ke Kayong Utara.

Sebagai kabupaten yang belum lama dimekarkan, tentunya pembangunan di Kayong Utara

dilakukan secara bertahap dan melalui skala prioritas. Tapi kadang tak bisa dihindarkan terjadinya beda pandangan antara Bupati dengan DPRD di sana, dalam penentuan skala prioritas pembangunan di Kayong Utara. Komentar Anda? Kalau saya melihat tidak ada masalah antara Bupati dengan anggota dewan di sana. Kalaupun ada perbedaan pendapat, itu hal yang biasa. Dan memang harus begitu. Karena keinginan pemerintah dengan DPR sering berbeda. Tapi, pada saat yang menentukan, mereka mungkin akan bersama-sama memenuhi kewajibankewajibannya. Nah, ini terkait dengan masalah lobby, masalah approach untuk meyakinkan kebijakan-kebijakan yang betul-betul berpihak kepada rakyat.

Harapan Anda terhadap Kabupaten Kayong Utara yang pada tanggal 22 Juni 2012 genap berusia lima tahun? Harapan saya, meningkatnya pembangunan di Kabupaten Kayong Utara harus diteruskan. Jangan diputus. Karena kalau diputus, program-program pembangunan yang sedang dirancang, akan berantakan. Sebab, Kayong Utara ini kan kabupaten pemekaran. Bukan kabupaten yang sudah jadi. Jadi, menjaga itu lebih sulit daripada mendapatkan yang sekarang. â&#x2DC;ź

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Biodat a

Oesman Sapta Nama Tempat/Tanggal lahir Status Pernikahan Agama Kewarganegaraan Profesi Pendidikan

: DR Oesman Sapta : Sukadana, 18 Agustus 1950 : Menikah : Islam : Indonesia : Pengusaha : - Otodidak - DR (HC) Senior University International, USA, 1999 - Paket C â&#x20AC;&#x201C; Setara SMA, 2006

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK EKSKLUSIF Isteri

Nama Tgl. Lahir Tempat Lahir Agama Tgl. Menikah Pekerjaan

Anak-anak:

Prestasi dan Kegiatan di Bidang Ekonomi Bisnis

: Serviati binti Efendi Tisi : 29 Oktober 1953 : Ujung Pandang : Islam : 8 September 1973 : Ibu Rumah Tangga

1. Raja Sapta Sermando Tgl. Lahir: 18 Januari 1974 Tempat Lahir: Jakarta Agama: Islam Pekerjaan: Wiraswasta Tgl. Menikah: 18 Januari 2003 2. Raja Sapta Oktohari Tgl. Lahir: 15 Oktober 1975 Tempat Lahir: Jakarta Agama: Islam Status: Belum menikah Pekerjaan: Wiraswasta 3. Raja Sapta Aji Tgl. Lahir: 29 Sept 1978 Tempat Lahir: Jakarta Agama: Islam Pekerjaan: Swasta Tgl. Menikah: 23 Mei 2004 4. Raja Sapta Ervian Tgl. Lahir: 5 Februari 1982 Tempat Lahir: Jakarta Agama: Islam Status: Belum menikah Pekerjaan: Swasta 5. Putri Selaras Tgl. Lahir: 11 Mei, 1991 Tempat Lahir: Jakarta Agama: Islam Tgl. Menikah: Belum menikah Pekerjaan: Pelajar

1. 2. 3. 4. 5.

Nama Isteri : Dewi Rosalia Tanggal Lahir: 19 Juli 1977 Tempat Lahir: Jakarta Agama : Islam Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Prestasi dan Kegiatan di Bidang Sosial Politik : 1.

Wakil ketua Palang Merah Indonesia wilayah Kalimantan Barat (1988-1992) 2. Ketua Umum Panitia Musyawarah Besar I IKKB (Mei 1999) 3. Ketua Umum IKKB (Ikatan Keluarga Besar Kalimantan Barat se-Jabotabek) (sampai sekarang) 4. Penasehat Universitas Oklahoma (Amerika Serikat) (1995) 5. Lieutenant Governor Universitas Oklahoma (Amerika Serikat) (1994) 6. Anggota MPR Fraksi Utusan Daerah Kalimantan Barat (19992004) 7. Ketua Forum Utusan Daerah MPR-RI (1999-2004) 8. Ketua Fraksi Utusan Daerah Persiapan MPR-RI (2001-2002) 9. Ketua Fraksi Utusan Daerah MPR-RI (2001-2002) 10. Wakil Ketua MPR-RI dari unsur Fraksi Utusan Daerah (20022004) 11. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Daerah (2003-2011) 12. Ketua Umum Partai Persatuan Nasional (2012-sekarang)

Nama Isteri: Seni Mailia Tgl. Lahir: 6 Mei 1982 Tempat lahir: Jakarta Agama: Islam Pekerjaan: Wiraswasta

Penghargaan : 1.

Prestasi, Kegiatan dan Penghargaan di Bidang Olah Raga: 1. 2. 3. 4.

Ketua HIPMI, wilayah Kalimantan Barat (1977-1980) Ketua HIPMI, wilayah Kalimantan Barat (1980-1983) Ketua KADINDA Propinsi Kalimantan Barat (1983-1987) Ketua KADINDA Propinsi Kalimantan Barat (1987-1992) Ketua Asosiasi Perdagangan Jeruk wilayah Kalimantan Barat (1988) 6. Anggota Dewan Penasehat GAPENSI Nasional (1989) 7. Ketua KADIN, bidang kerjasama perdagangan dan industri Indonesia-Cina (sebelum dan sesudah normalisasi hubungan antara Indonesian-China) (1990-1994) 8. Ketua KADINDA Propinsi Kalimantan Barat (1998-2004) 9. Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia (2010-sekarang) 10. Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (2010-sekarang)

Ketua Umum Pengda KKI Propinsi Kalimantan Barat (1975-1977) Ketua Umum Pengda KKI Propinsi Kalimantan Barat (1977-1980) Ketua III Pengurus Pusat KKI (1980-1983) Ketua Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI), Pengda Propinsi Kalimantan Barat (1992) 5. Ketua Tim Delegasi Karate Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia (Juni 1999) 6. Ketua Penyelenggara Kejuaraan Dunia “Tinju Profesional antara Elyas Pical (INA) vs Raul Diaz (Columbia)” yang dilaksanakan di Pontianak sebagai kejuaraan dunia tinju yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia dan sukses (1998) 7. Ketua Umum Pengurus Pusat KKI (2002 – 2006) 8. Ketua Umum Pengurus Pusat KKI (2006-2011) 9. Ketua Umum Asosiasi Koperasi Kelapa Indonesia (2002-sekarang) 10. Juara pertama Balap Mobil Nasional kelas 1300 cc di Jakarta (1974) 11. Juara ketiga Kejuaraan Balap Mobil Internasional 1600 cc di Thailand (1983) 12. Juara kedua Kejuaran Balap Mobil Internasional 1300 cc di Penang, Malaysia (1984) 13. Juara pertama Kejuaraan Balap Mobil Internasional 1300 cc di Batutiga, Malaysia (1985)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ADIKARYA PARPOSTEL. Dari Menparpostel (Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi) Bapak Joop Ave (1996) PB FORKI. Dari Ketua PB. FORKI, Jenderal Wiranto. (1998) KARYA BHAKTI PARIWISATA. Dari Asosiasi Prestasi Indonesia (1998) PRIMAKARYA DHARMA AWARD 1999 Dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Marzuki Usman (1999) KERUKUNAN KELUARGA KALIMANTAN JAKARTA RAYA. Dari Bapak Z.A. Maulani (Ketua) (1999) Best Achievement of Indonesian Award. Dari International Management Indonesia (IMI) (1999) Doctor of Honoris Causa. Dari Senior University International, Wyoming – Canada, USA. Atas komitmen dan dedikasinya di sektor pemberdayaan ekonomi rakyat di daerah (1999) Diangkat sebagai Keluarga Besar SUKU DAYAK KAYAN dengan nama SANGIANG yang artinya; Naga Sakti di Bawah Air. (Mei 2002) Penganugerahan gelar adat dari masyarakat Minangkabau (Sulit Air) sebagai; DATO BANDARO SUTAN NAN KAYO (Juni 2003)

Lain-lain: 1. 2. 3. 4.

Bahasa: a. Inggris : Aktif b. Indonesia : Aktif c. Mandarin : Pasif Aktif di kegiatan-kegiatan seminar/forum diskusi sebagai pembicara atau sebagai moderator. Aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Aktif di bidang ekonomi dan bisnis. ☼

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

foto: Dok.Humas dan Protokol KKU

TOPIK EKSKLUSIF

Potret Kayong Utara

Sebelum dan Sesudah Dimekarkan Dulu, Kayong Utara merupakan daerah terbelakang. Lima tahun setelah dimekarkan, tangan dingin H. Hildi Hamid menjadikan daerah berjuluk Negeri Bertuah ini lebih maju dan berkembang.

abupaten Kayong Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Sukadana. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Kayong Utara adalah satu dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Setahun, setelah resmi dimekarkan, Kabupaten Kayong Utara melangsungkan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2008-2013. Hingga hari terakhir masa pendaftaran, Selasa, 4 Maret 2008, ada tiga pasangan calon yang mendaftar ke KPU Ketapang untuk mengikuti pemilihan kepala daerah langsung kabupaten pemekaran Kayong Utara. Yaitu pasangan Ibrahim Dahlan-Djumadi, pasangan Hildi Hamid-Mohammad Said Tihi, serta pasangan Citra Duarni-Adi Murdiani. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati KKU

pada 2008, pasangan Hildi HamidMohammad Said Tihi (nomor urut dua) memenangkan Pilkada dengan perolehan 27.460 suara atau 60,31 persen. Hildi Hamid dan Mohammad Said Tihi kemudian dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara periode 2008-2013 oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis atas nama Mendagri pada 25 Juni 2008. Hildi Hamid mengungkapkan, dulu, sebelum dimekarkan, kondisi Kabupaten Kayong Utara (KKU) masih memprihatinkan. “Waktu diresmikan menjadi Kabupaten Kayong Utara, di sini hanya ada dua kantor Camat dengan kantor Penghubung. Pertokoan hanya empat, yang lain gelap semua,” kata H. Hildi Hamid, Bupati Kabupaten Kayong Utara kepada Majalah TOPIK. Hildi Hamid yang dilahirkan di Ketapang, pada 19 Agustus 1954, adalah putera dari pasangan M. Noer Hamid dan Djoes Hamid. Ayahnya, dulu, menjabat Sekretaris di Kawedanan Sukadana. Dia penggemar tenis lapangan. Terkadang, Hildi kecil selalu diajak ikut bermain, bersama ayahnya.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Ayahnya berhenti menjadi Sekretaris Kawedanan, dan beralih menjadi pengusaha. Ibunya, Djoes Hamid, pernah menjadi anggota DPRD Gotong Royong pada 1962-1964. Meski di rumah ada pembantu, Hildi diajari dengan keras oleh keluarga, untuk mandiri. Setiap anak mendapat tugas dan harus menyelesaikan pekerjaan. Ada yang kebagian mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu rumah, dan menyiram tanaman. Begitupun ketika menginjak kelas dua SMA. Dia dikirim keluarga bersekolah di Yogyakarta. Padahal, tak ada keluarga di sana. Abangnya juga dikirim ke Bandung. Alasannya, “Selain punya ilmu, juga punya wawasan di luar kita,” kata Hildi, menirukan ucapan orang tua seperti dikutip di Blog Muhlis Suhaeri. Selesai menamatkan sekolah, dia langsung masuk Akademi Teknik Muhammadiyah (ATM) Yogyakarta. Meski dari keluarga birokrat dan politikus, Hildi tak langsung mengikuti jejak kedua orangtuanya. Selulus dari Akademi Teknik Muhammadiyah pada

TOPIK EKSKLUSIF

Sejak Reformasi 1997 bergaung, dia mulai melirik dunia politik dan bergabung dengan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB). Organisasi ini merupakan cikal bakal dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Partai ini diketuai Jenderal Eddy Sudrajat dan dideklarasikan pada 15 Januari 1999. Ketika ada pencalonan dan Pemilu, dia tak punya misi untuk pencalonan. Karenanya, dia lebih memilih daerah pemilihan Kapuas Hulu. Di Kapuas Hulu penduduknya sedikit. Hildi dapat nomor urut nomor dua. Kemungkinan dapat terlalu kecil, begitu pikirnya. Namun, kehendak dan jalan nasib berkata lain. PKP mendapatkan satu suara. Jadilah, calon nomor urut satu, H. Ahmad Nur. Baru menjabat setahun sebagai anggota DPRD Provinsi, pada 2000 Ahmad Nur meninggal dunia. Hildi menggantikan posisinya. Hildi langsung melepas jabatannya sebagai pimpinan perusahaan yang disandangnya. Bila tidak, akan terlibat dalam konflik kepentingan. Segala informasi tentang proyek ada di APBD. Dan, APBD dibahas di DPRD. Ia khawatir, naluri pengusahanya akan muncul. Sehingga cari berbagai proyek. ”Hal itu harus dihindari,” kata Hildi. Meski menguasai masalah pembangunan, dia malah memilih komisi yang berhubungan dengan keuangan, Komisi B DPRD Provinsi. Kalau memilih komisi pembangunan, akan ketemu dan berhadapan dengan teman-temannya sendiri, sesama kontraktor. Ia langsung berbenah. Belajar sebaik mungkin, untuk mengetahui tugas-tugas barunya di dewan. Ada satu hal yang perlu dicatat dalam diri Hildi. Dia orang yang tekun dalam bekerja dan belajar. “Saat itu, untuk membedakan KUHP dan KUHAP saja tak tahu,” pungkasnya.

Dia berusaha mengejar berbagai kemampuan dan pengetahuan masalah keuangan. Karenanya, setiap hari masuk kantor di DPRD Provinsi. Ada atau tidak sidang, dia akan selalu masuk kantor. Dia tak malu untuk bertanya pada orang pemerintahan, tentang berbagai istilah dan masalah teknis. Kebiasaannya itulah yang membuat dia sering bertemu dengan para jurnalis di dewan. Para jurnalis ini selalu menemui Hildi, untuk mengkonfirmasi berbagai masalah, dan berhubungan dengan bidangnya. ”Dan harus saya akui, saya dibesarkan oleh orang media,” kata Hildi. Dalam waktu tak terlalu lama, namanya kian berkibar. Berbagai masalah disikapinya dengan argumentatif. Setiap pernyataan yang keluarkannya, selalu sambung menyambung dan dimuat media. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa dia bisa menguasai permasalahan dengan begitu cepat? Kata kuncinya, Hildi punya sikap selalu ingin tahu dan belajar. Karenanya, dia selalu mengumpulkan berbagai data untuk dipelajari. Dengan cara itu, dia bisa menguasai masalah. Misalnya saja ketika membahas tentang APBD. Menurutnya, kunci pemerintahan adalah di APBD. Jadi, kalau mau

memberantas korupsi, salah satu cara adalah mencegah dan menutup peluang untuk melakukan korupsi. Dan itu, ada di APBD. Hildi bisa meringkas APBD yang tebalnya ratusan halaman, menjadi dua halaman. Ia bisa menguasainya dengan baik. Selain itu, ia selalu membuat dan meringkas isi dan masalah tersebut. “Kuncinya adalah mau belajar,” Hildi menekankan. Ada satu pengalaman berharga semasa menjadi anggota dewan. Dia diundang ke Scotlandia, Inggris, untuk mempelajari berbagai hal mengenai demokrasi, transparansi, HAM dan tata pemerintahan yang baik. Dengan undangan dan hasil yang bakal dicapai itulah, dia bisa mengembangkannya kepada masyarakat. Ada berbagai hasil fenomenal selama ia menjadi dewan. Ia sanggup menelisik kebocoran di Rumah Sakit Soedarso. Menyelamatkan Bank Kalbar dari pemerintah pusat. Menyelenggarakan Pansus pelepasan kapal nelayan asing. Untuk kasus terakhir, dia malah berhadapan dengan aparat pemerintah lainnya. Jadi, Hildi bukanlah pendatang baru dalam bidang pemerintahan. Walau bukan pendatang baru di bidang pemerintahan, selang dilantik sebagai Bupati KKU, Hildi harus memutar otak, lantaran dihadapkan pada kondisi

foto: Dok.Humas dan Protokol KKU

1977, ia diterima bekerja di PT Nindya Karya (BUMN) Cabang Kalbar. Pada 1991, dia dipindahtugaskan BUMN tersebut ke kantor pusat. Sesudahnya, selain sempat bekerja di perusahaan lain, Hildi juga membuat perusahaan sendiri. Ia bertindak sebagai kontraktor.

Kunjungan kerja bupati kku ke desa pelapis, meninjau sarana pengolahan ikan teri masyarakat pulau pelapis.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

foto: Dok.MajalahTopik/Amri

TOPIK EKSKLUSIF

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kualitas SDM KKU, Bupati H. Hildi Hamid memprioritaskan program pendidikan. Hal ini dibuktikan pembangunan bidang pendidikan semakin baik antar tahun yang ditandai oleh peningkatan jumlah sekolah, guru, dan murid. Pada 2010 tercatat sebanyak 1.722 orang guru di KKU yang tersebar di setiap jenjang pendidikan.

Pelabuhan kapal cepat dan bermotor di Sukadana.

sarana dan prasarana yang minim ketika itu. Hildi lantas mulai concern membangun sarana prasarana pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Kayong Utara nyatanya telah banyak perubahan yang terjadi dan dapat terlihat mata, paling tidak secara fisik. Jika sebelumnya pembangunan infrastruktur di enam kecamatan yang membentuk KKU seret, sekarang geliat itu mulai nyata. Aktivitas manusia di Kabupaten Kayong Utara juga sudah menggeliat. Berdasarkan data BPS Ketapang tahun 2010, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di KKU sekitar 4,29 persen, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 45.979 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada saat pendataan. TPAK KKU berfluktuatif antar tahun. Pada 2008 sekitar 70,13 persen meningkat menjadi sekitar 74,06 persen pada 2009, kemudian turun menjadi sekitar 72,20 pada tahun 2010. Sebaliknya tingkat pengangguran terbuka cenderung turun. Pada 2008 TPT tercatat sekitar 8,53 persen, menurun menjadi 5,82 persen pada 2009, dan menjadi 4,29 persen pada 2010. Secara absolut jumlah angkatan kerja (AK) di KKU dibanding tahun 2009 turun menjadi 45.979 jiwa pada 2010.

penduduk berusia antara 5-9 tahun adalah terbanyak yaitu sekitar 11,81 persen. Dengan luas wilayah sebesar 4.568,22 km2, maka setiap km2 wilayah Kabupaten Kayong Utara dihuni oleh rata-rata sebanyak 21 jiwa penduduk pada 2010.

Sedangkan jumlah penduduk yang tergolong ke dalam kelompok bukan angkatan kerja (BAK) secara persentase bertambah pada waktu yang sama, yaitu bertambah sekitar 9,34 persen. Fenomena ini mengindikasikan perihal yang positif, dan diduga keterlibatan penduduk usia kerja terhadap pendidikan cenderung semakin tinggi.

Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu wilayah. Apabila rata-rata tingkat pendidikan penduduk semakin meningkat, maka kualitas SDM dikatakan relatif semakin baik.

Mutu SDM pencari kerja di KKU sekitar 41 persen berbekal ijazah Akademi, 50 persen Sarjana, dan sisanya sekitar 9 persen mengandalkan ijazah SLTA. Fenomena sosial ini mengisyaratkan ketatnya persaingan antar pencari kerja terdidik di KKU.

Perkembangan bidang pendidikan di KKU relatif cukup baik yang ditandai oleh peningkatan jumlah sekolah antar jenjang pendidikan dan jumlah guru serta murid antar tahun. Hal ini tidak lepas dari peran serta semua pihak baik institusi pemerintah maupun swasta, dalam hal penyediaan sarana fisik maupun non fisik.

Untuk membiayai belanja daerah, pada 2010 Pemkab Kayong Utara menghabiskan anggaran sebanyak Rp.408,88 miliar seperti yang tercatat dilaporan realisasi APBD KKU. Pada 2010, dari total pendapatan daerah sebesar Rp.364,30 miliar, PAD hanya menyumbang sebesar Rp.8,73 miliar atau sekitar 2,40 persen. Sementara Dana Perimbangan menyumbang Rp.275,31 miliar atau sekitar 75,58 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah andilnya sebesar Rp.80,24 miliar atau sekitar 22,03 persen.

Pada 2010 jumlah sekolah negeri dan swasta menurut jenis pendidikan di KKU tercatat sebanyak 170 sekolah. Terdiri dari 16 sekolah TK, 98 SD, 7 Ml, 32 SMP, 5 MTs, 7 SMU, 2 MA, dan 3 SMK. Peran swasta di KKU dalam bidang pendidikan menunjukkan dominasinya pada jenjang pendidikan TK yaitu mencapai 93,75 persen, Ml sekitar 85,71 persen, MTs sekitar 80,00 persen, dan MA mencapai 100,00 persen terhadap jumlah masing-masing sekolah per jenjang pendidikan.

Dari sisi jumlah penduduk, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010), penduduk KKU sebanyak 95.594 orang. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan dengan sex rasio sekitar 104. Komposisi penduduk usia muda di KKU pada 2010 cukup besar, yang ditunjukan oleh jumlah

Secara umum penduduk di KKU yang bisa membaca dan menulis sekitar 88,28 persen pada 2010. Penduduk KKU memiliki kecenderungan bersekolah lebih sebentar, yang ditunjukan oleh indikator pendidikan rata-rata lama sekolah yaitu hanya sekitar 5,67 tahun pada 2010, atau cenderung

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK EKSKLUSIF memutuskan untuk berhenti sekolah ketika belum tamat SD kelas enam. Untuk jenjang pendidikan SD di KKU, pada tahun ajaran 2009/2010, beban seorang guru cenderung lebih berat, yaitu rata-rata mengajar 15 murid. Untuk jenjang pendidikan SMP ratarata mengajar 13 murid, dan rata-rata mengajar 14 murid untuk jenjang SMA. Fasilitas sekolah gratis yang diupayakan Pemerintah Daerah KKU memang hasilnya belum dapat dirasakan secara langsung. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu investasi jangka panjang. Sehingga keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dampak positifnya baru dapat dirasakan beberapa tahun kemudian atau butuh waktu jangka panjang. Skala prioritas pembangunan di kepemimpinan Hildi Hamid juga disasarkan di bidang kesehatan. Tercatat puskesmas telah tersedia pada setiap kecamatan di KKU. Terdapat 1 unit sarana puskesmas keliling/apung di KKU yang khusus melayani daerah kepulauan. Bupati KKU Hildi Hamid juga terus mendorong terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan sampai tingkat puskesmas pembantu sangat diperlukan oleh masyarakat. Pada 2010, di KKU terdapat sebanyak 276 orang tenaga kesehatan yang menyebar di seluruh kecamatan. Jumlah tersebut sekitar 33,33 persen lebih tinggi jika dibanding tahun 2009 yang jumlahnya sebanyak 207 orang tenaga kesehatan. Dilihat dari sisi jumlah, tenaga kesehatan profesi keperawatan adalah paling banyak jumlahnya yaitu sebanyak 135 orang yang tersebar di seluruh kecamatan dan dinas kesehatan. Sarana kesehatan di KKU disediakan oleh pemerintah dan swasta. Andil swasta dalam penyediaan sarana kesehatan di KKU sangat berarti dalam rangka penyehatan masyarakat. Sarana kesehatan pemerintah KKU paling banyak adalah Poskesdes yang tersedia di setiap kecamatan. Jumlah Poskesdes pada 2010 adalah 30 unit sarana. Sedangkan untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) jumlahnya 26 unit.

Keseriusan Pemerintah Daerah KKU dalam upaya menyehatkan masyarakat terlihat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang mudah dijangkau oleh setiap penduduk yang membutuhkan pelayanan dengan biaya berobat relatif murah seperti puskesmas, pustu, dan puskesmas keliling/apung. Sampai dengan tahun 2010, terdapat sebanyak 30 poskesdes dan 110 posyandu. Sedangkan jumlah bidan yang tersebardi seluruh kecamatan sebanyak 60 orang, dan perawat jumlahnya 135 orang. Ketersediaan tenaga kesehatan di tiap kecamatan diharapkan dapat memberikan kemudahan masyarakat Kayong Utara untuk mengakses fasilitas kesehatan. Pemerintah Daerah KKU juga terus mengupayakan agar proses persalinan para ibu hamil (bumil) dapat bantuan tenaga kesehatan, maka banyak tenaga kesehatan ditempatkan di berbagai wilayah pedesaan termasuk daerah terpencil. Hal ini dimaksudkan agar proses persalinan bumil yang ditolong oleh dukun bayi dengan cara-cara tradisional terus menurun persentasenya antar waktu seiring dengan upaya penyehatan masyarakat.

Potensi SDA Kabupaten Kayong Utara juga memiliki banyak potensi sumber daya alam yang bila dikembangkan secara maksimal tak hanya menyumbangkan PAD tapi juga mampu memberikan nilai ekonomis bagi masyarakatnya. Mulai dari sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan hingga potensi pariwisata. Apalagi Kayong Utara memiliki 103 pulau-pulau kecil yang tersebar di tiga wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Sukadana (sembilan pulau, Kecamatan Simpang Hilir (dua pulau), dan Kecamatan Pulau Maya Karimata (92 pulau)â&#x20AC;&#x201D;sebelum Kepulauan Karimata diresmikan sebagai kecamatan pemekaran dari Kecamatan Pulau Maya Karimata pada 2011. Potensi sumber daya yang ada di KKU juga dalam tahap pengembangan. Apalagi pada 2011 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama tiga provinsi

lain di Selat Karimata yakni Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau telah menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata. â&#x20AC;&#x153;Salah satu objek kerja samanya adalah penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan dan pembangunan jaringan listrik. Untuk itu, Kabupaten Kayong Utara kiranya dapat ambil bagian sesuai kewenangannya bersama-sama dengan pemerintah provinsi dalam upaya merealisasikan tujuan dari kerja sama tersebut,â&#x20AC;? ungkap Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Pembangunan Ida Kartini ketika pembukaan Musrenbang RKPD KKU 2013 di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, belum lama ini. Dikatakan Ida, dalam kerangka kesinambungan program pembangunan, Kabupaten Kayong Utara diharapkan dapat memperluas skala ekonomi yang tidak hanya di sektor pertanian. Namun perlu kiranya dibangun industri hilir yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kayong Utara dengan memperkuat industri produk pertanian, perkebunan, serta perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Sementara Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid mengatakan Kabupaten Kayong Utara telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kalbar pada subsektor perikanan. Hal ini, dikatakan Bupati, tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Kayong Utara yang memiliki wilayah laut dan kepulauan yang cukup subur. Namun diakuinya, sumber daya alam laut ini belum dapat dikelola secara optimal karena diperlukan pengelolaan yang lebih profesional baik dari kalangan pelaku bisnis maupun dari aparatur pemerintah daerah setempat. Karena itu, pada 2013, Pemkab Kayong Utara, kata Hildi Hamid, akan melakukan revitalisasi dan optimalisasi pada sektor perikanan melalui perencanaan pengelolaan perikanan tangkap secara terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilirnya. â&#x2DC;ź Syarif/Iwan/Amri/Dewi/berbagai sumber

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK EKSKLUSIF

Pulau Karimata

Utara Kayong n e t a p u u-pulau Kab 103 pula di tiga i ik il m me bar ng terse Kecamatan kecil ya u it u), tan, ya kecama (sembilan pula a ir n Sukada n Simpang Hil ta a m amatan a c e K dan Kec 92 , ) u la u (dua p imata ( aya Kar M u ulauan la u P lum Kep ebagai e b e s â&#x20AC;&#x201D; pulau) mikan s ari ta dires an d Karima emekar p n a t a aya kecam Pulau M n a t a m Keca 2011. ta pada Karima

ari 103 pulau tersebut, memang tidak semuanya berpenghuni. Baru beberapa pulau yang berpenghuni, seperti Pulau Maya, Pulau Karimata, dan beberapa pulau kecil lainnya. Yang jelas, potensi bahari yang dimiliki Kabupaten Kayong Utara sangat potensial, mulai dari kekayaan hasil laut hingga pesona objekobjek wisatanya. Sebut saja misalnya potensi yang dimiliki Kepulauan Karimata. Kepulauan Karimata terdiri dari beberapa pulau kecil yang terletak di pesisir barat Kalimantan, Indonesia. Pulau yang paling besar adalah Pulau Karimata. Adapun beberapa pulau kecil yang ada Kepulauan Karimata, yaitu Pulau Serutu, Pulau Bulu, dan Pulau Surunggading. Kepulauan Karimata merupakan salah satu cagar

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Tawarkan

alam laut yang dimiliki Indonesia. Pulau Karimata saat ini menjadi pilihan alternatif destinasi wisata selain Bali, Lombok, dan daerah-daerah lain yang kaya akan objek wisata baharinya. Di Kepulauan Karimata terdapat lima ekosistem, yaitu ekosistem hutan mangrove, hutan pantai, ekosistem hutan tropis dataran rendah, hutan tropis dataran tinggi, dan terumbu karang. Variasi ekosistem di dalam pulau ini memungkinkan adanya keanekaragaman jenis flora dan fauna yang unik. Pulau karimata juga memiliki sungai-sungai besar yaitu Sungai Guntong, Sungai Tayan, Sungai Beto, Sungai Are, Sungai Gelombang dan Sungai Raya, di mana di setiap sungai dan pantai memiliki potensi Hutan mangrove yang masih alami dan banyak atraksi hewan yang dapat di saksikan secara langsung. Pantai di Pulau Karimata memiliki berbagai macam bentuk pantai dari pantai pasir putih yang panjang, pantai berkarang, dan pantai berbatu yang mirip seperti pantai pantai di Pulau Belitung. Musim angin utara di Pantai Pasir panjang yang terletak di Teluk Penghujan memiliki potensi untuk olahraga selancar air, karena teluk tersebut diapit oleh dua tanjung besar sehingga dapat menghasilkan ombak yang tinggi dan lumayan panjang. Pulau Karimata memiliki banyak perbukitan dan puncak tertinggi 1050 mdpl. Potensi hutan pegunungan yang meliputi berbagai

TOPIK EKSKLUSIF

Wisata Bahari nan Eksotik tegakan hutan dan air terjun merupakan daya tarik tersendiri bagi wisata minat khusus dan petualangan. Pantai yang memiliki panorama yang indah meliputi Pantai Teluk Alam, Pantai Pasir panjang, Pantai Lising, Pantai Teluk Biang, Pantai Pualu Kepahiang, Pantai Pulau Bungkuk, Pantai Pulau Busung, Pantai Surunggading. Perbukitan Pulau Karimata memiliki potensi air terjun, seperti Air Terjun Bidadari dan Air Terjun Air Gemuruh dan Wisata pendakian Gunung Cabang yang memiliki ketinggian 1050 mdpl. Pulau Karimata juga tidak bisa dikatakan terpencil, penduduk di Desa Padang, Pelapis, maupun Betok sering berlayar ke Kalimantan atau ke Belitung. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti belanja makanan atau logistik, pakaian, kendaraan, maupun perabotan rumah tangga lainnya. Perkembangan teknologi penduduk di pulau ini bisa dikatakan tidak ketinggalan jaman. Tenaga listrik diperoleh dari genset yang ada di rumah sebagian penduduk. Tower sinyal telepon selular sudah ada juga di Pulau Karimata. Hanya saja kendalanya towernya kecil dan sinyal tidak kuat, serta keterbatasan waktu penggunaan telepon selular karena sumber tenaga untuk menghidupkan tower/ sinyal itu memakai tenaga sel surya. Kebanyakan warga baik bapak-bapak maupun anak kecil sudah memiliki telepon selular. Ada satu lagi yaitu penggunaan GPS pada tiap kapal nelayan. â&#x2DC;ź Syarif/Iwan/Amri/Dewi

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK EKSKLUSIF

foto: Dok.MajalahTopik/Amri

otensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kayong Utara memang cukup potensial. Produksi perikanan cenderung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama pada perikanan laut. Tahun 2010 produksi perikanan mencapai 19.771,30 ton, meningkat 7,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 18.351 ton. Produksi ini tertinggi pada perikanan laut yaitu sebesar 13.087,10 ton, sedangkan perikanan umum hanya sebesar 436,10. “Pengawasan yang ketat memang sangat diperlukan. Namun kami mengalami kendala, misalnya dari dukungan sarana transportasi dan komunikasi yang masih terbatas,” kata Danramil Kepulauan Karimata, Kapten Inf. Ignatius Andi. Dalam upaya mengefektivitaskan kinerja, satuan Koramil Kepulauan Karimata pun menjalin kerjasama dengan instansi terkait serta masyarakat setempat. Andi mengungkapkan pernah menerima laporan adanya kapal dari daerah lain memasuki wilayah perairan Kayong Utara. Mereka dicurigai karena masuk ke perairan Kayong Utara tanpa izin. “Jika ada indikasi seperti itu, Dinas Perikanan setempat langsung mengkonfirmasi ke kita untuk samasama melakukan patroli,” bilang Andi seraya menambahkan pihak keamanan juga menggalang informasi dari nelayan setempat. Sayangnya, ungkap Andi, kadangkadang informasi yang diterima aparat keamanan sedikit kadaluarsa. Namun demikian, “Itu lebih baik dari pada tidak ada sama sekali. Karena kendalanya, sarana transportasi dan komunikasi sangat terbatas.” Tak dipungkiri, transportasi merupakan salah satu infrastruktur penunjang kelancaran roda perekonomian di suatu wilayah. Sarana transportasi yang baik dan cukup serta terjangkau bagi masyarakat dapat mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial maupun ekonomi. Sarana transportasi darat, sungai, dan laut di Kabupaten Kayong Utara

Kapten Inf. Ignatius Andi (Danramil Kepulauan Karimata)

Pengamanan Tiga Pilar Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kayong Utara yang dikelilingi sungai dan laut, tentunya membutuhkan pengawasan sekaligus pengamanan yang memadai. Setidaknya untuk mencegah terjadinya tindakan illegal pihak luar yang mencari keuntungan pribadi di perairan Kayong Utara. Misalnya aksi pencurian ikan di sepanjang perairan Kayong Utara. menjadi pilihan utama penduduk dalam melakukan kegiatan ekonomi atau lainnya sehari-hari, baik di dalam maupun ke luar wilayah. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis wilayah yang dikelilingi oleh sungai dan laut. Dilihat dari banyaknya kendaraan menurut jenis angkutan, hingga tahun

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

2010 jumlahnya cenderung mengalami peningkatan. Jenis angkutan jalan raya roda empat mengalami peningkatan yang tajam yaitu sebanyak 71 unit pada tahun 2010, begitu pula untuk angkutan jalan raya roda dua yaitu sebanyak 4.142 unit. Jumlah angkutan penumpang sungai yang tercatat pada tahun 2010 sebanyak 21 unit

TOPIK EKSKLUSIF yang terdiri dari speed boat sembilan unit, long boat empat unit, dan kapal motor delapan unit. Sedangkan angkutan penyeberangan ferry boat sebanyak empat unit yang beroperasi di Pelabuhan Sungai Teluk Batang. Andi menjelaskan bahwa Kecamatan Kepulauan Karimata merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Kepulauan Maya Karimata, yang diresmikan pada 27 September 2011. Semula, ungkap Andi, ada kesangsian jika Kecamatan Kepulauan Maya Karimata dimekarkan menjadi dua kecamatan. Misalnya jika dilihat dari jumlah penduduk, belum memungkinkan untuk menjadi suatu kecamatan (Kepulauan Karimata). Karena total jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Maya Karimata saat itu sekitar 17 .773 orang. Karena Pemkab KKU memikirkan untuk membuka isolir kepulauan ini, maka kecamatan ini dibagi menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Maya Karimata dan Kecamatan Kepulauan Karimata. Kecamatan Kepulauan Karimata sendiri terdiri dari tiga desa, yaitu Desa Pelapis, Betok, dan Padang. “Penduduknya berjumlah sekitar 4.000 orang dari tiga desa tersebut,” ujar Andi.

Misalnya di Pulau Meledang. Di sini hanya ada satu dusun, tetapi secara peta topografi tidak ada penduduknya. Mereka bukan nomaden, tetapi sudah menjadi penduduk tetap pulau itu. Memang ada penghuni pulau yang nomaden, mereka nelayan yang dari keturunan Suku Bugis yang berada di Pulau Serutu. Saat musim angin selatan mereka tinggal di Pulau Serutu bagian utara, jika sedang musim angin barat, mereka ada di Pulau Karimata bagian selatan. Pola ini mereka lakukan untuk menghindari gelombang. Disinggung soal jumlah personil, Danramil Kapten Inf. Ignatius Andi mengungkapkan, “Untuk jumlah personil di wilayah Koramil yang saya pimpin, saat ini memang masih kekurangan. Dari TSPP yang berjumlah 17 orang, saat ini petugas kita baru ada delapan orang. Namun kita harus memaklumi kondisi ini. Dengan keterbatasan personil, sarana dan prasarana, kita harus pandaipandai mengatur segala sesuatunya. Misalnya petugas kita harus pandai

memanfaatkan transportasi yang ada untuk sampai di daerah sasaran. Jika mengharapkan yang regular, sebulan hanya dua kali. Itu pun jika kondisi cuaca cukup bagus.” Kondisi cuaca di perairan Kayong Utara, terang Andi, ada saat-saat ekstrem dan normal. Seperti di perairan Pelapis sampai Karimata, ketika cuacanya sedang ekstrem, ketinggian gelombang bisa mencapai lima meter. Hal ini biasanya terjadi pada Desember dan Januari. “Jika saat itu kita sudah berada di salah satu pulau itu, mau tidak mau kita harus tinggal di sana. Kita pun tidak bisa berkunjung, karena risikonya sangat tinggi.” Di balik semua itu, wilayah perairan di Kayong Utara, kata Andi, memiliki potensi sumber daya yang sangat potensial. Namun kita terkukung dengan adanya aturan sebagai Suaka Taman Laut. Sehingga kemungkinan membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan yang bisa bertabrakan dengan status Suaka Taman Laut. Yang jadi persoalan, masyarakat sudah tinggal di pulaupulau itu sebelum daerah itu dinyatakan sebagai Suaka Taman Laut,” pungkas Danramil Kepulauan Karimata Kapten Inf. Ignatius Andi. ☼ Syarif/Iwan/Amri/Dewi

foto: Dok.MajalahTopik/Amri

Lanjut Andi, Kabupaten Kayong Utara sendiri memiliki 103 pulau-pulau kecil. Pulau-pulau ini ada yang dikatakan

berpenghuni, dan ada yang tidak berpenghuni. Kadang, ada pulau yang dinyatakan berpenghuni, tetapi dalam peta Angkatan Darat dinyatakan belum ada penduduknya. Karena dalam satu pulau ada yang hanya didiami oleh 40 KK, 35 KK, bahkan ada yang hanya sembilan KK.

Kunjungan ke desa Betok Jaya.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK EKSKLUSIF foto: Dok.MajalahTopik/Amri

“Mengurusnya tentu saja tetap ke Pemkab Kayong Utara. Namun alasan utamanya adalah karena masyarakat di sini mayoritas adalah nelayan. Mereka membawa hasil tangkapannya ke Kota Ketapang, jadi untuk mempermudah saja. Karena tidak ada angkutan khusus, jadi kita ikut rute nelayan ke Katapang kemudian baru ke kantor Pemkab Kayong Utara,” Sukarman menjelaskan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat di tiga desa di Kecamatan Kepulauan Karimata, beberapa waktu lalu, dalam forum SKPD , Sukarman meminta agar di Kecamatan Kepulauan Karimata disediakan alat atau mesin yang bisa mengolah ikan menjadi pelet (pakan ternak). Karena hasil tangkapan ikan mereka yang besar-besar ini jika dikeringkan secara utuh, harganya murah. Dijual basah pun sangat murah, hanya berkisar Rp 500 per kilo gram. Itupun kalau ada pembeli. Jika tidak, akhirnya ikan tangkapan mereka itu dibelah juga.“

Camat Kepulauan Karimata, Sukarman

S.Pd

Butuh Teknologi Tepat Guna

imekarkannya sebuah kecamatan dari kecamatan induk, salah satu tujuannya untuk mengefektifkan pelayanan. Begitu pula tujuan dimekarkannya Kecamatan Kepulauan Karimata dari Kecamatan Kepulauan Maya Karimata pada 2011. “Respon masyarakat terhadap pemekaran wilayah ini sangat positif. Mereka bersyukur, rentang kendali dalam pelayanan administrasi semakin pendek. Dengan adanya kami di sini, mereka merasa sangat terbantu misalnya dalam pengurusan KTP, akta kelahiran, dan lain-lain,” kata Camat Kepulauan Karimata, Sukarman S.Pd.

Kendati demikian, dalam urusan pelayanan kepada masyarakat, bukan berarti Sukarman tidak mengalami hambatan. Sebab, katanya, Kecamatan Kep. Karimata terdiri dari tiga desa (Desa Pelapis, Betok, dan Padang), namun kondisi geografisnya yang sangat sulit, karena masing-masing desa dipisahkan oleh laut. Sehingga jika ada urusan, “Biasanya perangkat desa atau masyarakat bertemu saya di Kota Ketapang. Data dibawa ke Ketapang, karena saya tinggal di sana, lalu saya bawa lagi ke kantor saya di Desa Pelapis.” Mengapa harus ke Ketapang, tidak langsung Pemkab Kayong Utara?

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Dia mencontohkan kalau hasil tangkapan nelayan itu jumlahnya 50 kg saja, membelah ikan itu membutuhkan waktu yang lama, dari pagi hingga siang. Waktu mereka habis untuk mengurus ikan. Jadi kebutuhan alat pengolahan ikan ini, Sukarman menekankan, memang sudah sangat mendesak. Beberapa waktu lalu, lanjutnya, memang penyuluh yang datang melapor ke kantor Camat di Desa Pelapis. Mereka mengutarakan niatnya akan bertugas di Kecamatan Kepulauan Karimata. Namun, hingga kini para penyuluh itu belum datang lagi ke Desa Pelapis. Rencananya para penyuluh ini akan memberikan pelatihan bercocok tanam dengan menggunakan poly bag. Ditanya soal harapannya, Sukarman menjawab, “Kami mengharapkan baik program dari pusat maupun pemda itu yang langsung menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat kecil. Tidak usah yang muluk-muluk atau yang skalanya besar, tapi program yang bisa dilakukan masyarakat. Misalnya teknologi tepat guna yang bisa langsung dikerjakan sesuai dengan karakter masyarakat di daerah ini. salah satunya ya, mesin pengolah ikan itu tadi.” ☼ Syarif/Iwan/Amri/Dewi

TOPIK EKSKLUSIF

otensi sumber daya yang ada di perairan Kayong Utara memang sudah banyak dilirik oleh investor domestik maupun mancanegara. Sebut saja misalnya seorang pengusaha dari Korea bernama, Mr Kim. Mr Kim yang ketika ditemui TOPIK didampingi seorang pengusaha domestik dari Jakarta, Yuni Fajarwati, ternyata begitu tertarik dengan potensi sumber daya yang ada di Kepulauan Karimata.

itu, “Bagaimana potensi ini supaya bisa ditingkatkan, digali, dan dikembangkan supaya bisa dijadikan kota wisata, baik dari hasil perikanan dan kelautan.”

keputusan pusat seperti apa. Pak Bupati mengajukan 500 meter dari bibir pantai bisa dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kayong Utara,” papar Yuni.

Namun, kata Yuni lagi, ada permasalahan di sini, sehingga sampai hari ini belum ada investor yang masuk ke kawasan perairan Kayong Utara, khususnya ke Kepulauan Karimata. “Karena kawasan ini termasuk cagar alam,” jelas Yuni.

Menurut Mr Kim, keindahan alam Kepulauan Karimata sangat bagus dan natural. Hasil lautnya pun sangat bagus dan sangat potensial untuk dikembangkan.

Jika kawasan ini sudah menjadi cagar alam, Yuni mencontohkan, menangkap ikan pun tidak boleh. “Padahal saya kira sejak zaman Belanda, sudah ada masyarakat yang tinggal di sini. Ini yang saya tidak mengerti. Namun sekarang ini Pak Bupati sudah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat, tinggal

Yuni kemudian mengutarakan sosok Mr Kim yang berkeinginan menjalin kerjasama dengan Pemkab Kayong Utara. Menurutnya, Mr Kim sudah bertemu dengan Bupati Kayong utara, H. Hildi Hamid untuk mengutarakan maksud kedatangannya tersebut. “Dia punya resort di Filipina. Dia melihat pemandangan di sini seperti di Korea. Beliau sangat tertarik sekali untuk berinvestasi di sini. Terutama di sektor wisatanya. Kemarin dia baru saja take over salah satu pabrik ikan di Ketapang. Jadi, saat ini dia ingin masuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan,” bilang Yuni tentang kehadiran Mr Kim di Kayong Utara.

Hanya saja, sergah Yuni, potensi yang dimiliki di perairan Kayong Utara ini belum dikembangkan secara maksimal. Karena

Yuni Fajarwati (pengusaha nasional)

foto: Dok.MajalahTopik/Amri

Investasi Terbentur Aturan Cagar Alam

Jika pemerintah pusat mengabulkan permohonan Bupati Kayong Utara, Yuni mengutarakan bahwa Mr Kim ingin berinvestasi di Desa Betok Jaya, Kecamatan Kepulauan Karimata. Jadi sekarang ini mereka masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sembari menunggu, Yuni bersama Mr Kim sedang mensurvei lokasi tempat berinvestasi. “Mana tahu kalau memang diizinkan kita tinggal action,” ujar Yuni. Mr Kim pun, seperti dikatakan Yuni, tak sekadar mencari keuntungan semata bila diizinkan berinvestasi di Pulau Karimata. Mr Kim, kata Yuni, akan membuat berbagai usaha untuk membantu masyarakat di sini, seperti membangun pabrik es—agar ikan dapat disimpan dalam waktu tertentu. “Karena kami lihat di sini pengelolaan hasil tangkap ikan juga sangat susah,” ungkapnya.

Mr Kim (kiri) dan Yuni Fajarwati (kanan).

Tak hanya itu. Mr Kim juga ada niatan akan mendirikan industri pengelolaan ikan. “Jika kita sudah membangun pabrik es, otomatis harus ada penampungan, hasil kerja masyarakat harus ditampung. Kalau tidak, (hasil tangkapan mereka) nanti rusak. Itu semua harus berkesinambungan,” tuturnya seraya kembali berharap pemerintah pusat bisa memberikan kelonggaran pemberian izin untuk pengelolaan potensi sumber daya yang ada di Kepulauan Karimata. ☼ Syarif/Iwan/Amri/Dewi

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK OTONOMI

Menggugat SK Menteri Kehutanan

foto: Dok.MajalahTopik/Teddy

agi warga DKI Jakarta dan warga di sekitarnya (debotabek) tentu sudah tak asing mendengar nama-nama pulau yang ada di Kepulauan Seribu. Sebut saja misalnya Pulau Tidung, Bidadari, Putri, Ayer, Onrust, Kayangan, Untung Jawa, atau Pulau Pramuka. Bahkan, mungkin di antara mereka pernah mengunjungi pulau-pulau tersebut. Kepulauan Seribu memang menjadi salah satu tujuan destinasi wisata bagi para pelancong tak hanya domestik tapi juga mancanegara. Dan hal ini telah menjadi kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Kebijakan tersebut terutama diarahkan untuk meningkatkan kegiatan pariwisata, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut, dan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang dan mangrove. Namun di balik langkahnya untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Seribu, ternyata tersembul suatu permasalahan. “Pengembangan potensi di Kabupaten Kepulauan Seribu terbentur SK Menteri Kehutanan Nomor 6310/KPTS:/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Kawasan Taman Nasional,” lontar Kasubag Hukum Pemkab Kepulauan Seribu Momon Mulyana, SH, MSi kepada TOPIK. Momon pun mulai menceritakan ihwal munculnya SK Menhut tersebut. Menurut Momon, wilayah Kepulauan Seribu merupakan kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, yang “tidak otonom.” Karena otonom berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, otonominya berada pada tingkat provinsi. “Jadi, kelima wilayah kota dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta tidak otonom. Berbeda dengan wilayah kota dan kabupaten di daerah lainnya,” kata Momon.

Pemkab Kepulauan Seribu menilai SK Menteri Kehutanan Nomor 6310/KPTS:/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Kawasan Taman Nasional cacat hukum. Bersama masyarakat setempat, mereka akan menggugat SK Menhut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK OTONOMI Nah, di tahun 2001, lanjutnya, terbit PP Nomor 55 tentang Pembentukan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta, dan tidak otonom. Dengan ketidakotonomiannya itu, maka segala kewenangan, segala sesuatu yang menyangkut dengan pengelolaan wilayah, tergantung kebijakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Menurut Momon, posisi Kabupaten Kepulauan Seribu bisa dikatakan sebagai unsur pelaksana, bisa juga dikatakan unsur staf. “Nah, kita tahu di Kepulauan Seribu itu konon katanya sejak 1985 sudah ada areal yang dinamakan kawasan tertentu. Di dalam kawasan itu terdapat kumpulan biota-biota laut. Kemudian, sejak terbentuknya Kepulauan Seribu di tahun 2001—dengan terbitnya PP Nomor 55 Tahun 2001—Pak Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 untuk menata wilayah Kawasan Taman Nasional. Dalam penataan itu, tugas salah satu dari tim Panitia Tata Batas adalah mengukur, mana sih wilayah Kawasan Taman Nasional, mana kawasan yang harus terlindungi,” tutur Momon.

foto: Dok.MajalahTopik/Teddy

Panitia Tata Batas itu, kata Momon lagi, semuanya dari Kabupaten Kepulauan Seribu ditambah orangorang dari Taman Nasional. Posisi bupati merangkap Ketua sekaligus

anggota, Sekretarisnya Kepala Balai Taman Nasional, anggotanya dari Sudin Perikanan, Kepala Bagian Kesmas dan Sumber Daya Kelautan, Kepala Bagian Adwil, Kepala Bagian Hukum dan Ortala, camat, dan lurah. Tugas dari tim Panitia Tata Batas itu melakukan penataan wilayah. Setelah itu mereka memberikan masukan kepada gubernur terkait hasil kajian di lapangan. Hasil dari Tata Batas itu, menurut Momon, seharusnya dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta, untuk meminta persetujuan. “Kita, tim Tata Batas dari Kabupaten Kepulauan Seribu memberikan hasil penataan tersebut, baik dari aspek teknis dan sebagainya. Ternyata, Panitia Tata Batas, dalam hal ini Sekretaris Kepala Balai Taman Nasional, tidak membawa laporan hasilnya itu ke gubernur. Dia mengganggap seolah-olah Bupati Kepulauan Seribu itu otonom, padahal tidak otonom,” ungkap Momon seraya menambahkan, di sinilah letak muncul persoalan tersebut. Selidik punya selidik, ternyata pihak Balai Taman Nasional “potong kompas”, sehingga diduga tidak mengetahui peta tata batas yang sebenarnya. Buntutnya, selang tak lama kemudian Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 6310/ KPTS:/2002 tanggal 13 Juni 2002. Surat Keputusan Menteri Kehutanan itu menetapkan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu seluas hampir 75%80% wilayah Kepulauan Seribu. Wilayah itu diklaim sebagai wilayah Kawasan Taman Nasional.

Momon Mulyana, SH, MSi, Kasubag Hukum Pemkab Kepulauan Seribu.

“Tentunya, dengan diklaim seperti itu, berarti sebagian besar wilayah di Kepulauan Seribu merupakan Kawasan Taman Nasional. Jadi tidak bisa dikelola dalam rangka peningkatan berbagai aspek pembangunan di Kepulauan Seribu,” sergah Momon menyesalkan langkah yang dilakukan Panitia

Tata Batas dari Balai Taman Nasional, karena proses penetapan tadi dinilainya tidak melalui prosedur. Sebab, jelas Momon, berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 1998 Pasal 8 dan Pasal 9, dikatakan, Panitia Tata Batas yang dibentuk oleh Bupati Kepulauan Seribu, harus mendapat persetujuan dari gubernur. Prosesnya, Panitia Tata Batas dibawa ke gubernur--karena Kep. Seribu bukan otonom-- dan gubernur nantinya akan menyetujui hasil Panitia Tata Batas tersebut. Dari gubernur baru diusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional. “Tapi tidak dilakukan prosedur itu, mereka mengambil jalan pintas, langsung ke Menteri Kehutanan,” Momon menyesalkan. Terkait dengan itu semua, Pemkab Kepulauan Seribu, tentunya sekarang ini mengalami banyak hambatan dalam proses pembangunan di wilayahnya. Karena apa? “Ikon di Kepulauan Seribu hanya dua, yaitu pariwisata dan perikanan. Kalau kedua ikon itu tidak kita optimalkan, saya berkeyakinan betul-betul akan terhambat semuanya. Orang mau melakukan budidaya perikanan akan terbentur oleh SK 6310/KPTS:/2002 tanggal 13 Juni 2002, karena wilayah itu masuk dalam Kawasan Taman Nasional. Kemudian, jika ada orang yang ingin mengembangkan objek wisata, juga terbentuk dengan SK Menteri Kehutanan tersebut,” beber Momon. Kata Momon lagi, hingga saat ini, sebenarnya banyak para investor yang mau masuk ke Kepulauan Seribu. Cuma di sini ada dualisme, karena ada benturan dari aspek regulasi tersebut. Sebagai contoh, jika ada investor yang ingin berinvestasi, dia harus mendapat izin dari Kepala Balai Kawasan Taman Nasional baru ke bupati. Sementara bupati, dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), yang notabene dalam rangka penegakkan pelayanan publik, dia harus memberikan percepatan pelayanan di Kepulauan Seribu. Walaupun sesungguhnya kabupaten ini tidak memberikan pelayanan langsung. Tapi, sudah ada pendelegasian beberapa kewenangan yang diberikan

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

kepada kabupaten untuk memberikan pelayanan. Karena di kepulauan ini ada Kepala Unit Teknis, seperti Sudin Perikanan dan sebagainya. “Inilah yang jadi benturan. Jadi, perlu diketahui bahwa persoalan ini sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang menggugurkan Pasal 1 Angka 3 Nomor 41 Tahun 1999, kita sudah mencoba negosiasi dengan Taman Nasional. Bahkan sampai kita angkat ke tingkat Kementerian Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bangda,” Momon mengutarakan beberapa langkah yang telah ditempuhnya. Namun, dalam negosiasi tersebut, kata Momon, belum ada ketegasan. Misalnya belum spesifik diketahui, siapa sih yang punya kewenangan untuk mengelola Taman Nasional di Pulau Seribu.

Upaya Hukum

Seiring dikeluarkan keputusan dari MK tentang gugatan dari lima bupati Kalteng plus satu pengusaha tahun 2011, Pemkab Kepulauan Seribu pun, menurut Momon, berarti mereka punya satu kebutuhan yang sama: bahwa penetapan terhadap kawasan hutan tetap harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang sudah ditentukan dalam proses perundangan tentunya. “Hal inilah yang sedang kita dalami, sedang kita sikapi, bahwa penetapan Kawasan Taman Nasional di Kepualauan Seribu yang dikeluarkan Menteri Kehutanan melalui SK Nomor 6310 itu, tidak memenuhi aturan,” pungkasnya. Dengan adanya putusan MK itu, Momon berfikir bahwa itu include-- di dalamnya--membatalkan SK Menteri Kehutanan Nomor 6310. “Tapi kami ke depan akan berupaya, kita akan melakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi gugatan itu tidak ke MK lagi, karena yang digugat ini keputusan menteri. Karena sifatnya sudah beschikking (sudah penetapan), bukan regeling (pengaturan),” papar Momon tentang langkah hukum yang akan ditempuh Pemkab Kep. Seribu terhadap SK Menhut Nomor 6310.

Dikatakan Momon, gugatan itu akan dilayangkan melalui kelompok-kelompok tertentu, misalnya dari elemen masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu. Momon menegaskan, “Kami dan masyarakat berupaya menggugurkan SK Menteri Kehutanan Nomor 6310 itu, agar Kawasan Taman Nasional tidak dikuasai atau dikelola oleh pemerintah pusat.” Pemkab Kepulauan Seribu sendiri, dikatakan Momon, tidak alergi Sudirman, Kasubag Kelautan Sekretariat Kabupaten Kepulauan Seribu. dengan Taman Nasional. untuk konservasi. Mereka oke-oke saja. “Tapi tentunya harus sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Toh, untuk “Kendati demikian, bukan berarti di kepentingan yang sama. Dengan adanya antara 78 pulau tersebut tidak ada gugatan itu, mudah-mudahan Taman pemukiman. Di dalamnya terdapat Nasional bisa legowo,” harap Momon. enam pulau pemukiman, seperti di Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pada bagian lain, Kasubag Kelautan Pulau Kelapa Dua. Tapi, karena Sekretariat Kabupaten Kepulauan masuk dalam zona konservasi, pulauSeribu, Sudirman, mengemukakan pulau ini tidak boleh diapa-apain oleh bahwa pihaknya sedang membentuk masyarakat setempat,” kata Sudirman tim perumus Pergub DKI Jakarta panjang lebar. tentang Budidaya di Kepulauan Seribu. Pergub ini nantinya akan memuat ketentuan tentang pengelolaan Masalah lain pun muncul. Ternyata terhadap budidaya laut, dan sebagainya ada sebagian pulau di area itu diklaim yang ada di Kepulauan Seribu. ada pemiliknya. Salah satu contoh “Nantinya, pengelolaan Taman Nasional Pulau Jagung, yang masuk dalam Zona kita atur melalui Pergub ini yang Lindung, ternyata milik (dibeli) oleh dipelopori oleh Dinas Kelautan Provinsi masyarakat setempat. Namun pemilik DKI Jakarta,” kata Sudirman. pulau ini tidak boleh mengelola pulau tersebut. Merasa dirugikan, pemilik pulau ini akhirnya melayangkan surat Lebih jauh Sudirman menjabarkan ke Kementerian Kehutanan. “Kalau bahwa Kepulauan Seribu terdiri dari pulau saya ini tidak boleh diapa-apain, 110 pulau, di antaranya 11 pulau karena masuk dalam Zona Lindung, berpenghuni, empat pulau cagar tolong dibebaskan, biar saya tidak rugi,” alam, lima pulau cagar budaya, dan cerita Sudirman mengutip pernyataan satu kawasan tambang. Sementara pemilik pulau itu. Kawasan Taman Nasional berada di wilayah kecamatan utara Kepulauan Seribu, meliputi 78 pulau. Sebagai Ya, jalan panjang sepertinya masih tanda bahwa wilayah itu sebagai harus dilalui Pemkab serta masyarakat Kawasan Taman Nasional, maka Kepulauan Seribu untuk menanti masing-masing wilayah diberi kode sebuah kepastian administrasi hukum wilayah dengan sebutan Zona terhadap status Kawasan Taman Inti I, Zona Inti II, dan Zona Inti III. Nasional tersebut. Dan saat ini mereka Berdasarkan SK Kehutanan Nomor sedang meretas jalan, demi sebuah 6310, semua zona ini pemanfaatannya kepastian hukum. ☼ Syarif/Teddy

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

foto: Dok.MajalahTopik/Teddy

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK OTONOMI

Ferry Ramli SH dan M. Sabri S.Sos, MM Bupati dan Wakil Bupati Definitif Kab. Benteng

foto: Dok.MajalahTopik/Budi

Pesta demokrasi Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) putaran pertama telah selesai dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2011. Karena terjadi pemilukada putaran putaran kedua pada tanggal 11 Februari 2012. Hasilnya, terpilih Ferry Ramli SH dan M. Sabri S.Sos, MM, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Benteng periode 2012-2017.

Ferry Ramli SH dan M. Sabri S.Sos, MM saat dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Definitif Kab. Benteng.

erdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.17-219 Tahun 2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Bengkulu Tengah dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bengkulu Tengah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.17-220 Tahun 2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bengkulu Tengah, ditetapkan Ferry Ramli SH sebagai Bupati dan M. Sabri S.Sos, MM, sebagai Wakil Bupati. Upacara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Benteng dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa di kantor DPRD pada tanggal 17 April 2012. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I Hadi Sucipto, dihadiri 22 anggota DPRD Kab. Benteng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Benteng, para bupati/walikota seprovinsi Bengkulu, Ketua dan anggota KPU Kab. Benteng, serta pejabat baik sipil maupun TNI/Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan ini Plt. Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, SPd. M.Pd mengungkapkan, poin-poin utama sebagai pesan khusus kepada Ferry Ramli dan M. Sabri sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif Kab. Benteng masa jabatan 2012-2017 antara lain: pertama, kepercayaan dan amanah ini harus diwujudkan dengan kerja keras melalui berbagai upaya dan program ke depan yang lebih baik, dinamis, penuh dengan kreatifitas, inovasi dan upayaupaya terobosan yang sejalan dengan strategi pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat. Kedua, dalam melaksanakan tugastugas bupati dan wakil bupati definitif, hendaknya lebih mengedepankan etika pemerintahan, baik urusan dengan masyarakat maupun dengan pemerintah provinsi, yang pada intinya untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah provinsi, agar kesejahteraan masyarakat Kab. Benteng dapat segera terwujud.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Ketiga, lanjut H. Junaidi Hamsyah, segera lakukan evaluasi baik dalam tata kelola pemerintah maupun pembangunan, sehingga semua program-program pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lebih jauh Plt Gubernur Bengkulu mengatakan, dalam melaksanakan tugas sebagai bupati dan wakil bupati, hendaknya selalu berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu komunikasi dan koordinasi yang intens antara Pemerintah Kab. Benteng dan pemerintah provinsi hendaknya terus ditingkatkan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010. Peraturan pemerintah itu tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian, lanjut H. Junaidi Hamsyah, pada Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 19 Tahun 2010, dinyatakan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sementara pada Pasal 4 dinyatakan bawa dalam melaksanan tugas sebagaimana dimaksud, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki wewenang mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah kabupaten/ kota dan pimpinan instansi vertikal, memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban dan pelanggaran sumpah/janji, kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melantik kepala instansi vertikal dari kementrian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan dan kewenangan lainnya. ... ÂťÂťÂť

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Plt Gubernur Bengkulu juga menekankan agar pemerintah kabupaten/kota harus tetap menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi, tidak berjalan sendiri dengan menonjolkan ego daerah masing-masing. Hal ini merupakan upaya yang dilaksanakan gubernur selaku wakil pemerintah pusat guna mencapai keterpaduan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi. Antara instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga segala permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat diakomodir bersama. Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara yang diprakarsai dari surat pernyataan aspirasi seluruh lapisan masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, partai politik, badan perwakilan desa, dan lain-lain, yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2005 tentang Usul Pemekaran sebagian Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Pesisir. Pada akhirnya, ditetapkankanlah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu.

Dengan adanya pemekaran wilayah ini bertujuan untuk memperpendek rentang kendali dan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan mempercepat terwujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah otonomi baru, Kab. Benteng sudah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat baik fisik maupun non fisik. Antara lain, semula terdiri dari enam kecamatan menjadi sepuluh kecamatan, dari 112 desa menjadi 142 desa, pendirian Rumah Sakit Umum Daerah dengan tipe D, pembangunan puskesmas dari enam puskesmas menjadi 19 puskesmas, pembangunan kantor bupati, penyelesaian lahan calon Kab. Benteng dengan luas 100 Ha. Keberhasilan yang sudah dicapai saat ini tidak terlepas dari upaya yang telah dlkakukan oleh pemerintah daerah serta dukungan dari pemerintah provinsi, seperti pengerasan jalan dari Desa Pondok Kubang ke Desa Plajau dan pembukaan jalan di Kecamatan Pematang 3 melalui PMD, serta

foto: Dok.MajalahTopik/Budi

Ketika ditetapkan sebagai daerah pemerkaran, Kab. Benteng terdiri dari enam kecamatan dengan luas wilayah Âą 1.223,94 Km2, dan sekarang sudah menjadi sepuluh kecamatan.

foto: Dok.MajalahTopik/Budi

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, di mana Kab. Benteng telah memiliki 92 SD, 26 SLTP, enam SLTA, dan satu SMK. Perkembangan Kab. Benteng sampai sedemikian rupa adalah upaya maksimal dari para penjabat Bupati Bengkulu Tengah, H. Bambang Ssseno S.Km, MM, dan Drs. H. Asnawi A. Lamat M.Si, serta H. Nana Sujana S.sos, M. Si. Lebih dari itu, mereka juga berhasil mengantarkan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bengkulu Tengah dengan sukses, aman, dan damai. Kabupaten Bengkulu Tengah terus berupaya berbenah diri untuk dapat sejajar dengan kabupaten lain yang telah lebih dahulu berdiri. Bupati terpilih Ferry Ramli dan Wakil Bupati M. Sabri mendapatkan tugas yang sangat berat, untuk melanjutkan pembangunan ini. Di antaranya dengan menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas pada tahun 2012 meliputi: 1) Melanjutan pembangunan rumah sakit daerah dengan anggaran Rp 4 miliar. 2) Pembangunan infrastrutur perkantoran seperti kantor DPRD, Diknas, kesehatan serta kependudukan dan catatan sipil. 3) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, dan 4) Pembangunan jalan dari karang tinggi ke Desa Plajau, jalan dari Pagar Jati ke Kertapati, jalan dari Taba Durian ke Air Sebakul masingmasing dengan biaya Rp 2,4 miliar , jalan di Desa Penanding dengan biaya Rp 1 miliar, serta pematangan lahan perkantoran dengan anggaran Rp 1,8 miliar. â&#x2DC;ź Budi Raharjo

TOPIK OTONOMI

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK OTONOMI

Kalbar Menjadi Icon Inacraft 2012 ke-14 foto: Dok.Humas Pemprov. Kalbar

Frederika meminta kepada masyarakat Kalbar agar pembinaan yang telah dirintisnya terhadap kerajinan unggulan Kalbar harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan, jangan sampai pupus apalagi sirna.

Presiden SBY didampingi ibu negara meninjau langsung Paviliun Kalbar.

nacraft 2012 ke-14 belum lama ini telah berakhir, namun gaung semangatnya masih terasa terutama bagi para pengunjung dan peserta pameran. Pameran kerajinan Indonesia itu berlangsung dari tanggal 25â&#x20AC;&#x201C;29 April 2012 di Jakarta Convention Center, di mana acara pembukaannya dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ani Yudhoyono serta sejumlah menteri di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendag Gita Irawan Wirjawan, Menperin MS Hidayat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, dan Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan. Acara pameran berskala internasional ini merupakan acara pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir dan Produsen Kerajinan Indonesia juga didukung oleh Kementrian dan BUMN yang ada. "From small village to global market" adalah tema yang diusung Inacraft tahun ini. Sebanyak 1.800

peserta perusahaan kerajinan dari seluruh Indonesia mengikuti Inacraft yang menempati 1.237 stan. Tak seperti tahun lalu hanya sebanyak 1.650 perusahaan, dengan begitu Inacraft tahun ini mengalami peningkatan jumlah peserta. Di samping peserta Indonesia, terdapat pula beberapa perusahaan dari Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Iran, dan Jepang. Pengunjung pameran diperkirakan mencapai 250.000 orang. Sekitar 1.000 lebih para buyer dari luar negeri datang dari 31 negara, sehingga transaksi dagang diharapkan meningkat 10 persen lebih besar dibandingkan tahun lalu yang mencapai 8,2 juga dollar AS dan penjualan retail sebesar Rp 95 miliar lebih.

Seni Budaya Kalimantan Barat Sebagai Icon Terpilihnya seni dan budaya Kalimantan Barat sebagai icon dalam

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

penyelenggaraan Inacraft 2012 merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kalbar serta para peserta pameran asal provinsi yang beribukota Pontianak ini. Sebetulnya jatah sebagai icon pameran kerajinan Indonesia yang ke-14 ini baru akan didapatkan Kalbar di tahun 2013, namun dimajukan tahun ini berhubung di tahun depan Provinsi Kalbar melangsungkan Pemilukada. Hal tersebut disampaikan oleh isteri Gubernur Kalbar Frederika Cornelis, S.Pd. yang juga selaku Ketua Dekranasda Provinsi Kalbar. â&#x20AC;&#x153;Sebenarnya kami baru dapat menjadi icon Inacraft di tahun 2013. Ya, kalau Bapak (Cornelis) terpilih lagi. Kalau tidak, kan bagaimana? Makanya kewajiban itu kami majukan tahun ini,â&#x20AC;? tutur Frederika kepada Majalah TOPIK. Gelaran seni dan budaya Kalbar, kata Frederika, telah dipersiapkan sejak jauh hari sehingga dalam pembukaan ataupun selama berlangsungnya pameran berjalan sukses dan

TOPIK OTONOMI dipastikan tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Event semacam ini juga menjadi salah satu sarana promosi tentang seni, budaya, serta industri kerajinan asal Kalbar baik secara lokal maupun internasional. Frederika juga mengatakan bahwa Kalbar kerap kali mengikuti event ajang promosi daerah. Sebelum Inacraft ini pun Kalbar mengikuti acara pameran memperingati ulang tahun Dekranas Pusat sekitar April lalu. Sama seperti provinsi-provinsi lain, Kalbar pun memamerkan produk kerajinan unggulan. Tidak sia-sia pada moment tersebut, Kalbar meraih tiga penghargaan sekaligus, yakni Juara I untuk masing-masing kerajinan anyaman dan kerajinan ukiran kayu, serta Juara II untuk kerajinan keramik dari Singkawang. Berdasarkan pengamalan pameran sebelumnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka pada pameran Inacraft kali ini Kalbar lebih meningkatkan mutu pameran baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga dalam pameran ini tidak hanya menampilkan produk-produk hasil kerajinan unggulan, tapi ada juga pameran berbagai macam masakan kuliner yang berasal dari wilayah Kalbar.

foto: Dok.Humas Pemprov. Kalbar

Selanjutnya kepada Majalah TOPIK Frederika menyatakan tekadnya untuk menjadikan produksi kerajinan

Frederika Cornelis, S.Pd., Ketua Dekranasda Provinsi Kalbar.

sebagai mata pencaharian pokok untuk para pengrajin, karena selama ini sebagian besar para pengrajin masih menganggap bahwa produk kerajinan yang mereka hasilkan merupakan mata pencaharian sampingan. Untuk mewujudkan tekadnya tersebut, maka Frederika selaku ketua Dekranasda Kalbar melakukan upaya peningkatan SDM bagi para pengrajin dengan cara melakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan. Sedangkan untuk memasarkan produknya kerap kali diadakan pameran-pameran baik secara nasional maupun internasional. “Di Kalbar itu kan masalah kerajinan ini pernah vakum selama lima tahun, jadi begitu saya dilantik sebagai ketua Dekranasda, maka saya mulai melakukan pembinaan dari nol. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang seperti Anda lihat. Nah, untuk kendala pemasaran maka kami bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pusat. Dan di Pulau Bali kami sudah memiliki Griya khusus memasarkan produkproduk dari Kalbar. Untuk mendapat pasaran dan pesanan dari luar negeri, maka kami telah mengadakan pameran-pameran di Melbourne, China dan Australia,” ungkap Frederika. Menurut Frederika, tak hanya pemasaran produk yang menjadi kendala bagi para pengrajin, tapi juga terkendala di dalam mendapatkan bahan bakunya, seperti bahan baku

rotan dan kayu. Memang sangat ironi, karena di sisi lain Kalimantan terkenal kaya akan hasil hutannya. Susahnya bahan kayu dan rotan, kata Frederika lagi, karena penghasil bahan-bahan itu cukup dekat dengan daerah perbatasan dengan Malaysia. Dan pintarnya, Malaysia membeli bahan-bahan itu dengan harga lebih tinggi sehingga otomatis para penghasil kayu atau rotan tadi menjualnya ke Malaysia. “Tidak hanya itu. Pintarnya lagi, orang Malaysia itu membawa pengrajin kita ke negaranya untuk pura-pura dijadikan pekerja, padahal mereka hanya ingin mengambil ilmu dari kita. Kalau sudah didapat ilmu itu, para pekerja kita pun lantas dipulangkan begitu saja,” tukas Frederika. Dalam stan pameran milik Kalbar terpajang berbagai motif tenun ikat. Menurut Frederika untuk menghasilkan tenun ikat bermotif khas Kalbar itu pihaknya telah bekerja sama dengan dinas-dinas di wilayah Solo dan Bandung untuk mendapatkan bahan baku kainnya saja. Di stan Kalbar pun terpajang produk kerajinan tas, sepatu, serta manik-manik khas Kalbar. Diakui oleh Frederika bahwa para pengrajin tidak hanya dilatih oleh pelatih lokal, namun didatangkan juga pelatih dari luar Kalbar untuk produk-produk kerajinan tertentu. “Untuk lebih menarik minat para pembeli saat ini kami tengah menekankan kepada para peserta pameran kami agar lebih meningkatkan mutu kemasan. Itu yang masih kurang dari kami. Namun selama ini setiap event pameran kami tidak pernah tekor. Pasti ada saja saldonya,” pungkasnya. Harapannya ke depan meminta kepada masyarakat Kalbar agar pembinaan yang telah dirintisnya terhadap kerajinan unggulan Kalbar harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan, jangan sampai pupus apalagi sirna. “Jangan sampai habis masa jabatan saya sebagai Ketua Dekranasda, maka hilang pula pembinaannya. Saya berharap yang sudah benar harus terus dipertahankan dan yang masih kurang harus terus ditingkatkan,” pungkas Frederika mengakhiri pembicaraan dengan Iwan Purnama dari Majalah TOPIK. ☼ N. Hakim/Iwan P

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK KORPORASI

Garuda Kian â&#x20AC;&#x153;Terbangâ&#x20AC;? foto: Dok.MajalahTopik/Amri

Selain berhasil meraih peningkatan pendapatan dan laba komprehensif periode berjalan secara signifikan, pada kuartal pertama tahun 2012, Garuda juga berhasil meningkatkan kinerja aspek operasionalnya.

ada kuartal pertama 2012 PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, (Garuda) berhasil meraih pendapatan (revenue) sebesar USD.717.45 juta dan membukukan "laba komprehensif periode berjalan" (comprehensive income) sebesar USD.4.9 juta. Pendapatan kuartal pertama 2012 maskapai pelat merah tersebut meningkat sebesar 23 persen dibanding kuartal 1/2011 yang sebesar USD.583.30 juta. Sementara comprehensive income mengalami peningkatan signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu yang justru mengalami kerugian (loss) sebesar USD.19.34 juta. Pencapaian ini tentu saja merupakan prestasi yang membanggakan. Karena untuk pertama kali Garuda meraih comprehensive income, setelah pada

periode kuartal pertama tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami kerugian akibat sepinya permintaan. Seperti diketahui biasanya pada periode kuartal pertama merupakan low season bagi dunia penerbangan.

lalu rugi 19,34 juta dolar AS. Laba ini didukung raihan pendapatan yang mencapai 717,45 juta dolar di triwulan I tahun 2012," kata Dirut Garuda Emirsyah Satar dalam paparan kinerja, di Jakarta.

Peningkatan pendapatan dan laba komprehensif tersebut berhasil dicapai melalui pelaksanaan berbagai langkah efisiensi dan ekspansi operasional perusahaan melalui pelaksanaan program "Quantum Leap" untuk mengembangkan Garuda hingga tahun 2015.

Selain itu Emir mengungkapkan, Garuda mencatat sukses kuartal pertama ini karena ada beberapa program pemasaran. Misalnya program travel fair dan early bird tahun lalu. Dengan program itu, penumpang bisa mendapatkan harga murah untuk penerbangan kuartal pertama tahun ini, namun kata Emir, calon penumpang harus membeli tiket jauh-jauh hari sebelumnya.

Selain itu keuntungan tersebut juga dipicu oleh kian maraknya lalu lintas angkutan udara dengan pertambahan penumpang yang signifikan. "Kita berhasil secara komprehensif membukukan laba, setelah tahun

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Dia optimistis Garuda akan tetap menangguk untung pada periode berikutnya terkait prediksi bahwa pasar

TOPIK KORPORASI penerbangan akan terus meningkat. Meskipun demikian, dia tetap mewaspadai fluktuasi harga avtur yang saat ini telah menjulang tinggi. Selain berhasil meraih peningkatan pendapatan dan laba komprehensif periode berjalan secara signifikan, pada kuartal pertama tahun 2012 ini, Garuda juga berhasil meningkatkan kinerja aspek operasionalnya. Garuda berhasil mengangkut sebanyak 4,6 juta penumpang atau meningkat sebesar 25.33 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 3,7 juta penumpang. Penumpang domestik mengalami peningkatan sebesar 23.01 persen dari 2.598.224 penumpang pada kuartal 1/2011 menjadi 3.195,996 penumpang pada kuartal 1/2012. Penumpang internasional juga meningkat menjadi 834.492 penumpang dari tahun lalu sebanyak 706.886, atau mengalami peningkatan sebesar 18.05 persen. Kapasitas produksi (availability seat kilometer/ASK) juga meningkat sebesar 16.5 persen menjadi 8.57 miliar dari 7.35 miliar seat kilometer pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, "yield" penumpang meningkat sebesar 9.55 persen menjadi USC 9.41 dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar USC 8.59.

foto: Dok.MajalahTopik/Amri

Selama kuartal 1/2012, frekuensi penerbangan Garuda (domestik

dan internasional) juga mengalami peningkatan sebesar 23 persen dari 28,952 penerbangan pada kuartal pertama tahun lalu menjadi 35,144 penerbangan pada kuartal pertama tahun 2012 ini. Frekuensi penerbangan di domestik meningkat sebesar 17.57 persen menjadi 24.750 penerbangan dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 21,051 penerbangan. Sementara penerbangan internasional meningkat sebesar 27.27 persen menjadi 6.029 penerbangan dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 4.737 penerbangan. Garuda Indonesia berhasil meningkatkan isian penumpang (Seat Load Factor/SLF) pada kuartal 1/2012 ini sebesar 1.53 persen menjadi 72.79 persen, dari 71.69 persen pada periode yang sama tahun lalu. Di samping peningkatan utilisasi pesawat sebesar 6.13 persen menjadi 10:41 dari 10:04 jam pada periode yang sama tahun lalu. Tingkat ketepatan penerbangan (OTP) pada kuartal 1/2012 ini mencapai 86 persen, Selain itu, Garuda juga berhasil meningkatkan angkutan cargo sebesar 16.68 persen menjadi 65.488 ton cargo dibanding tahun lalu yang sebanyak 56.127 ton cargo. Pada periode Januari-Februari 2012 ini, pasar penumpang pesawat udara domestik mengalami pertumbuhan sebesar 15.6 persen, sementara penumpang Garuda Indonesia meningkat sebesar 25.5 persen, lebih tinggi dari peningkatan maskapai lainnya yang rata-rata sebesar 11.7 persen. Sementara penumpang pesawat udara internasional pada pariode Januari-Februari 2012 tumbuh sebesar 14,2 persen di mana pasar Garuda Indonesia berhasil tumbuh sebesar 22 persen di atas rata-rata maskapai lainnya yang sebesar 12.1 persen. Sementara itu, berkaitan dengan pengembangan armada yang dilaksanakan, setelah pada tahun 2011 yang lalu Garuda menerima 11 pesawat baru terdiri dari 2 A33Q-200 dan 9 B737-8QO Next Generation, sementara pada tahun 2012 ini Garuda Indonesia akan menerima sebanyak 21 pesawat yang terdiri dari 4 Boeing 737-800NG,

2 Airbus A330-200, 5 pesawat Sub-100 seater Bombardier CRJ1000 NextGen, serta 10 pesawat Airbus A320 untuk Citilink. Dari 21 pesawat tersebut, Garuda telah menerima 1 B737-800NG dan 1 A330-200 pada bulan Februari lalu. Dengan kedatangan pesawat-pesawat baru tersebut, maka pada tahun 2012 jumlah armada Garuda akan mencapai sebanyak 105 pesawat dengan ratarata usia 5,8 tahun. Melaiui program "Quantum Leap", hingga tahun 2015 Garuda Indonesia merencanakan akan menambah armada dari yang saat ini berjumlah sebanyak 92 pesawat menjadi 194 pesawat yang terdiri dari B737-800 NG untuk domestik dan regional, A330-300/200 untuk jarak menengah dan sedang, dan B777300ER untuk jarak jauh (long haul) dengan rata-rata usia pesawat 5 tahun. Sejalan dengan pengembangan jaringan penerbangan Garuda Indonesia ke depan, serta dalam upaya untuk memenuhi permintaan para pengguna jasa, 27 April lalu Garuda Indonesia telah membuka rute penerbangan Denpasar-Haneda (Tokyo) sebanyak lima kali seminggu. Dan pada 24 Mei mendatang, Garuda Indonesia juga akan membuka rute baru Jakarta-Taipe yang akan dilayani sebanyak tujuh kali seminggu. Selain rute internasional, Emir mengungkapkan tahun ini Garuda membuka 16 rute baru penerbangan domestik. Garuda terus melakukan ekspansi rute penerbangannya di Indonesia, sampai sekarang dalam statusnya tercatat Garuda memiliki 19 rute internasional. Sementara untuk rute penerbangan Denpasar-Haneda, Garuda melepas penerbangan pertamanya pada 27 April lalu. Sebanyak 70 penumpang asal Jepang menggunakan penerbangan dengan pesawat Airbus A330-300 itu. Dengan Program "Quantum Leap" yang memiliki peran strategis dalam kaitan dengan pengembangan Garuda ke depan, kita bisa berharap Garuda Indonesia mampu menjadi airline yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan bisnis ke depan. â&#x2DC;ź Amri

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

foto: Dok.MajalahTopik/Amri

TOPIK KORPORASI

Telkom Menuju True Meaningful Broadband Indonesia Telkom melakukan satu langkah yang monumental dalam perjalanan bisnisnya sebagai perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini secara resmi mematikan jaringan (phase out) akses telekomunikasi kabel tembaga. Selama ini, akses tersebut melayani kebutuhan telekomunikasi pelanggan di kawasan Segitiga Emas Jakarta yakni di area Sudirman, Thamrin, dan Kuningan.

hase out menandai diimplementasikannya Next Generation Network (NGN) secara end 2 end mulai dari internet protocol (IP) core hingga jaringan akses secara masif. Realisasinya mengganti jaringan kabel tembaga dengan jaringan kabel fiber optik. Pembangunan serat optik dilakukan secara nasional dari ujung barat sampai ujung timur kepulauan Indonesia dengan total panjang 23.713 Km. Serat optik ini mencakup 345 kabupaten atau sekitar 69 persen secara nasional dengan target 100 persen pada 2016. Total kapasitas bandwidth di optical backbone mencapai 1,78 tera bit per second (Tbps). Ini didukung jaringan metro ethernet untuk aggregasi regional sebanyak 1.006 node metro seluruh Indonesia.

"Phase out menandakan transformasi bisnis dari perusahaan berbasis infokom menjadi telecommunication Information Media, and Edutainnment (TIME) serius dilakukan dan tidak pernah berhenti," ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah pada peresmian penggantian jaringan kabel tembaga dengan jaringan kabel fiber optic pada 2 Mei 2012 yang baru lalu. Rinaldi mengungkapkan, aksi modernisasi jaringan kabel tembaga sudah dilakukan sejak 2011, dilanjutkan tahun ini, dan diperkirakan selesai pada 2015 nanti. Pada 2011, jaringan akses sebanyak 360 ribu satuan sambungan layanan di delapan Sentral Telepon Otomat (STO) di dua kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya telah dilakukan dengan nilai investasi sekira Rp.1 triliun. STO yang dimodernisasi di Cengkareng, Gandaria, Kebayoran Baru, Semanggi1,

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Slipi, Rawamangun dan Kelapa Gading, sedangkan untuk wilayah Surabaya meliputi Injoko dan Manyar. Tahun ini, perseroan melakukan program modernisasi jaringan akses dengan target sebanyak 2,4 juta satuan sambungan layanan di 66 Sentral STO dengan alokasi dana sekira Rp.4 triliun. Areanya meliputi Jakarta, Bandung, Cirebon, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Bandar Lampung, Medan, Padang, Palembang dan Pekanbaru. Hingga 2015 program modernisasi jaringan akses ditargetkan sebanyak 13 juta satuan sambungan dengan kemampuan true broadband. Total investasi secara keseluruhan sekitar 2 miliar dollar AS. Adanya modernisasi jaringan menjadikan kualitas layanan dari

TOPIK KORPORASI telepon tetap meningkat, diversifikasi produk yang diberikan ke masyarakat semakin beragam dan layanan seluler bisa terdukung backbone-nya. “Modernisasi ini akan menjadikan Telkom menuju jaringan information & communication technology (ICT) nasional berbasis IP dan optical network yang menjadi tulang punggung terbentuknya next generation nationwide broadband network (NG-NBN),” ujarnya.

Rinaldi mengatakan, pencapaian kinerja Telkom pada kuartal I/2012 ini sungguh menggembirakan. Berbagai strategi yang dijalankan perseroan mampu diterapkan secara maksimal sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang cemerlang.

Sebagai informasi, jika menggunakan kabel tembaga kecepatan akses yang didapat hanya mampu menyalurkan maksimal hingga 4Mbps. Sementara serat optik mampu menyalurkan bandwith hingga 100 Mbps dengan teknologi berbasis multi service access node (MSAN) & giga bit passive optical network (GPON).

Selama kuartal I/2012 Telkom berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp.3,32 triliun atau tumbuh sebesar 17,5% dibanding periode yang sama 2011 sebesar Rp.2,8 triliun. Pertumbuhan laba bersih Telkom yang signifikan ini didorong oleh naiknya pendapatan operasi perseroan sebesar 6,5% menjadi Rp.17,8 triliun.

Guna medukung peningkatan bandwidth yang dimiliki, Telkom menyiapkan kapasitas bandwidth gateway Internet sebesar 123 giga bit per second (Gbps), dengan didukung infrastruktur content deliver network (CDN) Google, Youtube, Akamai sebesar 82 Gbps di Jakarta, Batam dan Surabaya serta peering domestik sebesar 32 Gbps.

Menurut Rinaldi, bisnis seluler Telkom memberikan kontribusi terbesar pada total pendapatan Telkom sepanjang Januari-Maret 2012. Pada kuartal I/2012 pendapatan bisnis seluler Telkom tumbuh 6,5% mencapai Rp.7,2 triliun, sedangkan dari pendapatan interkoneksi mencapai Rp.876 miliar atau naik 3,5%.

“Telkom percaya konten di masa depan yang banyak diminati adalah video. Peningkatan kapasitas ini menjadikan semua konten di masa depan bisa dilayani dan konvergensi antara layanan seluler dan Fixed bisa terjadi,” ujarnya yakin. Di sisi lain ditengah persaingan industri telekomunikasi yang sangat ketat dan foto: Dok.MajalahTopik/Amri

pertumbuhannya sudah mulai jenuh. Telkom masih mampu membukukan pertumbuhan laba bersih yang signifikan. Hal ini tak luput dari berbagai strategi Telkom pada kuartal I/2012.

Sementara pendapatan dari bisnis data, internet dan IT tumbuh paling besar mencapai 12,2% menjadi Rp.6,12 triliun. Untuk pendapatan fixed line, Rinaldi mengakui ada penurunan sebesar 4,3% menjadi Rp.2,81 triliun pada kuartal I/2012 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun penurunan tersebut lebih baik dibanding penurunan 2011 sebesar 11,4%. Di dalam persaingan yang sangat

tajam, menurut Rinaldi, salah satu tantangan besar adalah bagaimana perseroan mengelola biaya. Pada kuartal I/2012, cash operating expenses Telkom mencapai Rp.8,17 triliun atau tumbuh 1,4%.Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,5%. Rinaldi memaparkan, pencapaian tersebut berhasil dilakukan sehubungan dengan telah diterapkannya program cost optimization dan quality assurance initiatives, antara lain sentralisasi outsourcing, pensiun dini sukarela, optimalisasi properti/aset, optimalisasi financial charges, serta pengelolaan travel management system. Program lainnya, lanjut dia, cost optimization adalah inovasi teknologi, salah satunya modernisasi jaringan akses dari kabel tembaga ke optik, implementasi green energy dan beberapa program lain yang menguatkan kepada sinergi Telkom Group maupun BUMN. Selain itu, Rinaldi mengungkapkan, kinerja Telkom yang cemerlang pada kuartal I/2012 tidak terlepas dari pertumbuhan anak-anak usaha perseroan. Menurut dia, transformasi bisnis yang dilakukan beberapa waktu lalu dengan mengubah portofolio dari fixed, mobile dan multimedia (FMM) menjadi telecommunication, information, media and edutainment (TIME) telah berada di dalam jalur yang benar seperti yang telah dicapai dalam kinerja kuartal I/2012 ini. Menurut dia, jika ingin tetap mempertahankan pertumbuhan penjualannya hingga akhir tahun, perseroan harus lebih inovatif agar bisa unggul dengan kompetitor lainnya. Di tengah persaingan pada industri telekomunikasi yang semakin ketat dan cenderung industrinya mulai jenuh, perusahaan telekomunikasi untuk tahun ini, harus meningkatkan pengembangan layanan data. Karena potensi untuk layanan data masih sangat besar dan operator telekomunikasi mulai mengembangkan layanan ini. Dengan pangsa pasar terbesar, jika Telkom melakukannya dengan sungguhsungguh, sisi pengembanagn data ini akan membuat Telkom semakin didepan dibandingkan dengan operator telekomunikasi lain. ☼ Amri

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK KORPORASI

Dividen PTBA Naik 15 Persen PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) untuk Tahun Buku 2011 membagikan dividen tunai sebesar Rp.1,85 triliun atau Rp.700,10 per saham. Jumlah dividen tunai yang dibagikan itu merupakan 60 persen dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2011 sebesar Rp.3,09 triliun. Demikian salah satu keputusan RUPS Tahunan PTBA Tahun Buku 2011 di Jakarta, pada 3 Mei 2012 lalu.

foto: Dok.MajalahTopik/Amri

Kenaikan laba bersih ditopang hasil penjualan yang juga naik hingga 30,49%. Per Maret 2012, perusahaan tamabang pelat merah itu berhasil mencatatkan penjualan sebesar Rp 3,021 triliun. Sedangkan, pada periode yang sama 2011 hanya sebesar Rp 2,315 triliun. Sementara beban pokok penjualan pada triwulan pertama 2012 naik dari Rp 1.071 triliun menjadi Rp 1,593 triliun. Namun, laba bruto PTBA masih mampu naik menjadi Rp 1,427 triliun, dari tahun lalu hanya Rp 1,243 triliun.

ividen tunai Tahun Buku 2011 tersebut lebih tinggi 15 persen dibandingkan dengan jumlah dividen tunai yang dibagikan untuk Tahun Buku 2010 sebesar Rp.1,21 triliun dari total Laba Bersih Tahun Buku 2010 sebesar Rp.2,01 triliun. "Jumlah dividen yang dibagikan tersebut merupakan 60% dari laba bersih perseroan tahun buku 2011," ujar Direktur Utama PTBA Milawarma. Mila menjelaskan, dividen tunai sebesar Rp.238 miliar akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat sampai 1 Juni 2012 dan akan dibagikan pada 15 Juni mendatang. Deviden tunai tahun buku 2011 tersebut lebih tinggi 15 persen dibandingkan dengan jumlah deviden yang dibagikan pada tahun buku 2010 yang tercatat sebesar Rp. 1,21 triliun dari total laba bersih sebesar Rp.2,01 triliun. "Sedangkan sisanya merupakan dividen interim sudah dibagikan akhir tahun 2011 Jika dibandingkan dengan

penjatahan dividen pada tahun buku 2010 lalu, pembagian dividen untuk tahun buku 2011 lebih tinggi 15%," jelas Milawarman. Selain itu, RUPS juga menyetujui pendanaan sebesar 1% dari laba bersih untuk kemitraaan dan 3% dari laba bersih untuk bina lingkunhan dan sisanya, yaitu 36% dari laba bersih akan digunakan untuk cadangan pengembangan. "Laporan kinerja tahun 2011 dan pemidahan laporan tahunan untuk program bina lingkungan sudah disepakati juga oleh pemegang saham," lanjut Mulawarman. RUPS kali ini juga menyetujui penggantian Komisaris PTBA Umiyatun Hayati Trastuti oleh Robert Heri. Sementara pada triwulan pertama 2012 PTBA berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 870,542. Angka ini meningkat 14,41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 760,919 miliar.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Selain itu, PTBA berhasil mencetak keuntungan selisih kurs sebesar Rp 4,244 miliar, dibanding sebelumnya rugi kurs di kuartal pertama 2011 sebesar Rp 3,130 miliar. Laba sebelum pajak pun naik dari Rp 1,018 triliun menjadi Rp 1,152 triliun. Posisi itu berpengaruh besar terhadap besaran kenaikan laba bersih perusahaan. Dibandingkan dengan volume penjualan tahun 2010 sebesar 12,95 juta ton, maka volume penjualan tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 4 persen. Sedangkan kenaikan signifikan untuk Pendapatan Usaha dan Laba Bersih tahun 2011, merupakan konstribusi dari kenaikan volume penjualan dan kondisi pasar yang baik, serta kinerja operasional yang juga lebih baik. Dalam hal ini, PTBA menjual batubara dengan harga rata-rata (tertimbang) sebesar Rp.784.000 per ton atau naik 29 persen dibanding harga jual tahun 2010 sebesar Rp.609.000 per ton. Dalam kesempatan itu, RUPS juga memutuskan perubahan susunan Dewan Komisaris PTBA dengan memberhentikan Umiyatun Hayati Triastuti dan mengangkat Robert Heri.

TOPIK KORPORASI Kinerja Triwulan I Tahun 2012 Dalam Triwulan I tahun 2012 PTBA berhasil mencatat Laba Bersih sebesar Rp.867.35 miliar atau 14 persen lebih tinggi dibanding Laba Bersih periode yang sama tahun 2011 sebesar Rp.760,33 miliar. Sedangkan Laba Usaha mencapai Rp.1 triliun atau 6 persen lebih tinggi dibandingkan Laba Usaha periode yang sama tahun 2011 scbesar Rp.944,64 miliar. Kenaikan ini di antaranya karena adanya kenaikan Revenue (Pendapatan) sebesar 31 persen sehingga menjadi Rp.3 triliun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp.2,32 triliun. Kenaikan Pendapatan di atas terutama ditopang oleh peningkatan volume penjualan pada Triwulan I 2012 sebesar 26 persen sehingga menjadi 3,86 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2011 sebesar 3 juta ton. Selain itu, kenaikan harga jual ratarata (tertimbang) sebesar Rp.781.142 per ton atau naik 4 persen dibanding harga jual rata-rata periode yang sama tahun 2011 sebesar Rp.751.457 juga berkonstribusi terhadap kenaikan Pendapatan Usaha Perseroan.

Proyek-proyek Pengembangan Untuk pertumbuhan perusahaan ke depan, PTBA memiliki sejumlah program pengembangan untuk memenuhi target produksi 50 juta ton per tahun pada tahun 2016 mendatang. Di antaranya berupa program pengembangan di bidang transportasi batubara, melalui kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Peningkatan kapasitas angkutan kereta api ini mencapai 22.7 juta ton per tahun mulai tahun 2014 mendatang untuk angkutan jalur Tanjung Enim-Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati. Selain peningkatan kapasitas angkutan kereta api eksisting kerjasama dengan PT KAI, PTBA juga membangun jalur baru dari Tanjung Enim menuju Bandar Lampung, yaitu proyek PT Bukit

Asam Transpacific Railway (BATR) yang saat ini telah memasuki tahap proses pembebasan lahan dengan kapasitas penuh 25 juta ton per tahun. Serta proyek pembangunan jalur baru dari Tanjung Enim ke Tanjung Apiapi (pantai timur Sumatera Selatan). Saat ini tahap persiapannya telah menyelesaikan studi kelayakan angkutan kereta api dan pelabuhan dengan kapasitas penuh 35 juta ton per tahun. Pengembangan di sektor pembangunan PLTU Mulut Tambang, di antaranya PLTU 3 x 10 MW untuk pemakaian sendiri. Pembangunan konstruksinya sudah selesai dan akhir Semester II ini sudah mulai beroperasi. Sedangkan PLTU Banjarsari 2x110 MW dalam tahap konstruksi. Tahun 2014 ditargetkan sudah siap beroperasi secara komersial. Berikutnya, PLTU Banko Tengah (Sumsel 8) dengan kapasitas 2 x 620 MW di Mulut Tambang Banko Tengah. Pada Semester I tahun 2012, Power Purchasing Agreement (Perjanjian Jual Beli-Listrik) akan diselesaikan dengan PT PLN dan diharapkan pada awal 2013 pembangunan konstruksinya sudah bisa dimulai. Dengan demikian, pada tahun 2016 ditargetkan PLTU ini sudah beroperasi secara komersial melalui jaringan intern koneksi Jawa-Bali. Sedangkan Bahan bakar batubaranya akan dipasok oleh PTBA sebanyak 5,4 juta ton per tahun pada saat mulai beroperasi pada kapasitas penuh. â&#x2DC;ź Amri

foto: Dok.MajalahTopik/Amri

Produksi batubara PTBA pada Triwulan I tahun 2012 naik 12 persen atau menjadi 3,37 juta ton dibanding Triwulan I tahun sebelumnya sebesar 3,1 juta ton. Di luar ini, dalam Triwulan I tahun 2012 PTBA juga melakukan pembelian batubara sebesar 0,36 juta ton.

Berdasarkan kenaikan kinerja operasional Triwulan I Tahun 2012 dan dengan berbagai terobosan pada tiga triwulan bcrikutnya, PTBA optimis untuk bisa memenuhi target penjualan sebesar 18,67 juta ton, demikian juga dengan produksi serta pembelian batubara sebesar 17,42 juta ton. Ekspektasi untuk terpenuhinya target tersebut ditopang dengan peningkatan target angkutan batubara oleh kereta api untuk tahun 2012 scbesar 15,6 juta ton. PT KAI mengangkut batubara PTBA dari lokasi tambang di Tanjung Enim menuju Pelabuhan Tarahan di Bandar Lampung dan Dermaga Kertapati di Palembang.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

foto: Dok.MajalahTopik/Adang

TOPIK EKBIS

Indonesia Motor Utama Perbankan Syariah Dunia

Gaya bisnis perbankan di Indonesia juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Perbankan syariah Indonesia mengutamakan pembiayaan pada sektor produktif. Sementara perbankan syariah di luar negeri lebih fokus pada pengembangan pasar keuangan.

ndonesia saat ini telah menjadi pendorong utama bagi perkembangan industri perbankan syariah di dunia. Rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah di tanah air mencapai 40,2% per tahun dalam lima tahun terakhir, lebih tinggi dari perbankan syariah dinegara lain yang hanya tumbuh 15-20% pertahun.

Indonesia beserta negara muslim lain seperti Libya, Maroko dan Mesir saat ini menjadi negara yang paling banyak mendorong perkembangan industri syariah dunia. Hal ini disampaikan oleh Presiden Islamic Development Bank (IDB) Ahmad Muhammad Ali, saat jumpa pers usai pembukaan 2nd Bank Indonesia International Seminar of Sharia Banking di Bandung 7 Mei 2012 lalu.

Hingga akhir Desember 2011, total aset perbankan syariah di Indonesia termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tercatat mencapai Rp.149 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 48,6 dibandingkan periode yang sama pada 2010 yang sebesar Rp.100,3 triliun. Sementara itu, total aset pada akhir 2006 hanya tercatat Rp.27,6 triliun. Perolehan total aset yang sebesar Rp.149 triliun ini setara dengan 4,1% dari total aset perbankan nasional. Bahkan pada triwulan I 2012, aset perbankan syariah di Indonesia tumbuh 50,1 persen dalam setahun terakhir. Aset sebesar Rp.101,2 triliun pada Maret 2011, menjadi Rp.151,9 triliun pada Maret 2012. Menurut Achmad, populasi kaum

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

muslim yang besar menjadi pasar potensial bagi Indonesia pengembangan industri perbankan syariah. Dengan potensi pasar yang besar inilah banyak bermunculan bank syariah Indonesia. Hal berbeda dengan apa yang terjadi di Malaysia, di negeri Jiran ini, bank syariah lahir karena dorongan dari pemerintah atau seperti di Timur Tengah yang diakibatkan karena kebijakan dari pemerintah. Gaya bisnis perbankan syariah di Indonesia juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Perbankan syariah Indonesia mengutamakan pembiayaan pada sektor produktif. Sementara perbankan

TOPIK EKBIS sayriah di luar negeri lebih fokus pada pengembangan pasar keuangan. Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Eddy Setiadi seperti dikutip Investor Daily menyebutkan, sekira 60% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia disalurkan untuk sektor produktif. Besarnya potensi pembiayaan produktif khususnya di sektor pertanian dan UMKM diprediksi akan menjadi tren pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

foto: Dok.MajalahTopik/Adang

Bank Indonesia sendiri saat ini sedang mengkaji rencana penerapan indek

Halim Alamsyah, Deputy Gubernur BI.

atau acuan tertentu untuk pembiayaan sektor riil atau produktif ini. BI telah melakukan sosialisai terkait rencana ini. Namun kapan waktu penerapannya belum dipastikan. Yang jelas pihak BI sudah memberikan gambaran kepada pelaku industri perbankan syraiah tentangkeuntungan menggunakan indeks sektor riil dan pembiayaan sektor produktif. Keunggulan lain dari perbankan syariah Indonesia adalah karena adanya Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN ini mengatur fatwa atau hukum Islam mengenai bisnis syariah Indonesia. Meski unggul dari beberapa sisi, industri perbankan syariah Indonesia juga masih memilki kelemahan. Menurut Deputy Gubernur BI, Halim Alamsyah, inovasi produk yang kurang membuat produk perbankan syariah kurang bisa bersaing di pasar nasional. Saat ini kata Halim, hanya ada 16-18 jenis produk perbankan syariah yang ada di Indonesia. Berbeda degan bank syariah di Timur Tengah yang memilki sekitar 45 jenis produk.

untuk industri keuangan syariah. Yang terjadi selama ini perekrutan sumber daya manusia untuk bank syariah berasal dari bank konvensional. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran lebih mudah. Hal ini diakui oleh Direktur Bank Danamon Syariah Hery Hikmanto. Hery mengatakan, selama ini pihaknya juga mengambil pegawai dari bank konvensional Bank Danamon untuk dapat berkarya di bank syariahnya. Menurutnya hal itu dilakukan karena lebih mudah untuk memberikan pembelajaran dibandingkan merekrut fresh graduate. Namun disisi lain bank konvensional semakin bertumbuh didorong dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik. Dengan perkembangan industri perbankan syariah yang kian membaik mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dengan pengadaan sumber daya insani itu menjadi tidak seimbang. Sehingga dibutuhkan percepatan pengadaan sumber daya insani.

Lebih lanjut Halim menyebutkan, pengembangan produk ini juga masih terkendala pajak berganda. Dia menjelaskan sistem pajak berganda ini biasanya terjadi pada pembiayaan perumahan. Harga rumah yang dibeli nasabah melalui pembiayaan di bank syariah menjadi lebih tinggi jika dibandingkan pada bank konvensional. Pasalnya nasabah tidak hanya menanggung pajak yang dikenakan ke bank, tetapi juga dikenakan pajak dari bank ke pengembang.

Executive Director Islamic Banking Departement Bank Indonesia Edy Setiady menuturkan, perekrutan sumber daya manusia untuk bank syariah memang selama ini transfer dari bank konvensional.

Selain itu faktor SDM juga perlu ditingkatkan, salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk lembaga untuk menciptakan sumber daya insani bagi bank syariah. Pengajarnya bisa diambil dari dari regulator, majelis ulama, dewan syariah, dan industri agar menciptakan sumber daya manusia yang baik.

Dengan hadirnya Indonesia sebagai negara pendorong dan tuntasnya permasalahan yang ada diperbankan syariah di dunia, diharapkan aset perbankan dunia bisa semakin bertumbuh. Indonesia sebagai komunitas muslim terbesar didunia tentu menjadi pasar yang menggiurkan. Artinya jika dikelola dengan benar, industri perbankan syariah bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Peran pemerintah juga sangat dibutuhkan, misalnya membuat kebijakan yang bisa membuat industri perbankan syariah semakin berkembang. â&#x2DC;ź Amri/bbs

Saat ini percepatan pengadaan sumber daya insani diharapkan dapat dilakukan agar bisnis syariah maju. Selain itu, sosialisasi konsep syariah perlu dilakukan kepada generasi muda agar menciptakan sumber daya manusia

Pihaknya melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi lain seperti masyarakat ekonomi syariah untuk melakukan training. Dengan training tersebut dapat menciptakan potensi pegawai bank syariah.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK POLITIK

Ketua DPD Forkabi Jakarta Selatan, Drs

H. Abdul Ghoni

Ormas Dibentuk Bukan untuk Berbuat Anarkis

ancangan Undang Undang Ormas yang dibahas di DPR saat ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam mengatur sepak terjang Ormas yang ada di Indonesia. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan anarkisme yang dilakukan oleh Ormas yang seringkali mengatasnamakan agama dan kelompok. Selain itu sebagai rujukan dan ramburambu bagi kalangan Ormas.

aturan main tentang keberadaan ormas itu. Ormas itu dibentuk apakah untuk berbuat anarkis atau untuk mengayomi, membina dan meningkatkan sumber daya manusianya. Tujuan dari pendirian sebuah organisasi kemasyarakatan, bukan anarkis. Kita juga tidak boleh bersebrangan dengan etnis-etnis lain yang ada di Indonesia khususnya di Jakarta,â&#x20AC;? kata Ketua DPD Forkabi Jakarta Selatan Drs. H. Abdul Ghoni. Menurut tokoh masyarakat Jakarta Selatan ini, dirinya sangat tidak sependapat kalau ormas yang dibentuk dalam sepak-terjangnya justru menonjolkan sikap-sikap anarkisme. Karena bangsa ini terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kultur masyarakat yang berbedabeda. Untuk itu pembentukan ormas harus membawa nilai-nilai kesejukan dan kesantunan. Jangan melakukan anarkisme dengan mengatasnamakan agama atau kelompok.

â&#x20AC;&#x153;Sebagai pimpinan ormas yang ada di wilayah DKI, RUU Keormasan yang akan disahkan itu yang penting tidak membuat suatu aturan-aturan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dari ormas lain. Saya sepakat

kalau memang RUU ormas itu diperbaiki supaya rambu-rambunya dari segi hukum, tidak pakai hukum adat, tapi memakai hukum sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku di negara kita. Sehingga jelas

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

â&#x20AC;&#x153;Kita tahu kultur masyarakat kita, penduduk kita ini majemuk. Banyak etnis-etnis yang bermukim di Jakarta. Karena ormas ini kebanyakan di Jakarta. Dan kalau ada tindakantindakan yang anarkis, contohnya seperti yang kita saksikan di media, baik cetak maupun elektronik tentang perkembangan-perkembangan ormas yang anarkis dengan mengatasnamakan agama. Kita harus tahu, negara kita ini bukan negara Islam. Tapi, kalau memang kita ini negara Islam, is oke lah kita menegakkan syariat Islam. Tapi ini kita bukan negara Islam, walaupun penduduk kita mayoritas Islam. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan dengan suku manapun yang ada di sini,â&#x20AC;? papar Ghoni. Mengenai tundingan masyarakat kepada sebagian ormas yang dianggap seringkali melakukan tindakan anarkis,

TOPIK POLITIK Ghoni justru meminta agar jangan hanya melihat persoalan itu dengan sebelah mata. Karena menurutnya semua itu bisa terjadi karena ada penyebabnya. Karena tentunya tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api, itu yang harus dilihat. Ormas Islam, yang dalam tanda petik dianggap anarkis, itu juga harus dilihat dan ditelusuri kembali mengapa sampai bisa timbul anarkis, pasti ada persoalan atau ada sebab akibat. “Sebetulnya kalau kita mau membuka mata kita lebar-lebar, kenapa sekarang antar ormas ribut, antar masyarakat ribut, antar kampung ribut, semua itu terjadi karena adanya kesenjangan. Ormas itu warga negara Indonesia juga, masyarakat sebagai warga negara, ini karena ada kesenjangan. Terutama bagaimana memberdayakan masyarakat kita. Kita juga harus meneliti presentasi dari jumlah pengangguran, yang sudah bekerja, dan presentasi juga dari perekenomian kita. Karena faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Yang kesemuanya ini bermuara pada kampung tengah (perut) atau kesejahteraan,” beber mantan anggota DPRD DKI Jakarta dari PAN ini. Sementara untuk Ormas Forkabi, apa yang dilakukannya selalu merujuk pada aturan main yang berlaku di Indonesia. Memang diakui, organisasi kemasyarakatan Forkabi selama ini jarang terdengar dalam melakukan tindakan-tindakan anarkisme. Karena ormas ini sangat tegas dalam memberikan sanksi kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran. “Kita membuat organisasi Forkabi itu sesuai dengan aturan main organisasi. Kalau untuk Forkabi, kita sudah sepakat dengan AD/ART Forkabi, sanksinya juga jelas. Walaupun sekarang RUU tentang Ormas sedang digodok DPRRI, tapi setelah kita baca dan pelajari formatnya, juga tidak menyimpang jauh dengan apa yang sudah tertera di AD/ ART Forkabi itu sendiri. Karena Forkabi itu dari tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat cabang, tingkat ranting, tingkat RW pun ada,” kata Ghoni lagi. Menurutnya, Forkabi sangat mentaati aturan main hukum yang ada di

Indonesia. Baik Ghoni maupun Ketua Umum Forkabi tidak mengarahkan untuk melakukan tindakan anarkis. Tapi bagaimana memberdayakan dan meningkatkan sumber daya manusia dari para anggota dan pengurus Forkabi yang ada di wilayah Jakarta dan se-Jabodetabek. Tentu agar bisa mencari hidup dengan santun, sesuai dengan AD/ART Forkabi. “Kalaupun ada anggota atau pengurus Forkabi tidak mengindahkan AD/ART Forkabi, sanksinya sangat jelas, ada teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga pemecatan,” Ghoni menegaskan. Menurut Ghoni, kalau dia tidak mau mengikuti aturan main organisasi itulah sanksinya. Dari hasil mubes sampai rakor yang dilakukan DPP Forkabi, organisasi ini sangat tegas dalam melakukan aturan-aturan mainnya. “Termasuk Rakor Forkabi pada April 2012, kita mendukung pencalonan gubernur dan wakil gubernur di pilkada DKI Jakarta, yang menyepakati ‘harga mati’ mendukung Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Kalau ada anggota dan pengurus Forkabi yang keluar dari koridor sesuai dengan rapat yang diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan DPD-DPD seJadebotabek sanksinya dipecat,” Ghoni menandaskan.

Persoalan PAN Sementara adanya dukungan PAN terhadap dua kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, dalam pandangan Ghoni, jika PAN mau besar, PAN mau bangkit, PAN mau menang di tahun 2014, kadernya tidak perlu plintir-plintir lagi. “Kebijakan yang dikeluarkan DPP PAN yang memutuskan mengusung calon Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli sudah final. Secara institusi organisasi partai politik, kita sudah memutuskan dan sudah mendaftarkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi. Karena partai kita wajib mendaftarkan calon yang diputuskan oleh dewan pimpinan pusat. Sudah kita daftarkan, dan sudah kita ikrarkan berarti sudah tidak ada lagi selain Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli,” kata Ghoni memastikan seraya menambahkan, jika

ada kader PAN yang tidak mendukung Fauzi-Nachrowi, maka kader tersebut harus belajar politik lagi. “Saya pikir dia itu harus belajar politik lagi, dan harus lebih mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh partai. Kalau saya terus terang saja, sebagai pimpinan daerah, kalau ada anak buah saya, pengurus saya yang ada di wilayah Jakarta Selatan membelot, saya pecat. Saya ini bukan kader oplosan, saya ini boleh dikatakan Ketua DPD PAN yang paling lama di wilayah Jakarta Selatan. Saya sebagai inisiator juga. Nah, kalau partai yang sekarang ini mempunyai kursi di DPRD DKI Jakarta hanya empat kursi, kita bermain-main dalam pilkada ini, jangan harap pada pemilu 2014 partai ini bisa naik suaranya,” ucap ketua DPD PAN Jakarta Selatan ini. Karena baginya, Pilkada DKI ini merupakan momentum konsolidasi bagi PAN, dan itu harus digarisbawahi. Sebagai ketua tim juga harus melakukan manuver untuk mensukseskan dan memanaskan mesin politik partai. “Saat ini tim sukses di tingkat DKI dari Partai Amanat Nasional adalah saudara Andi Anzar dengan Bang Ikbal Rais. Namun Bang Andi Anzar sudah di PLT-kan oleh Bang Zulkifli Hasan, Menhut kita, untuk melakukan konsolidasi secara total di tingkat DKI ini. Kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Bang Zul sekarang ini dilakukan baksos dan sebagainya. Tapi tidak boleh mengenyampingkan pimpinan-pimpinan partai di tingkat daerah masing-masing,” Ghoni memaparkan. Ghoni pun sangat menghormati semua upaya itu, supaya mesin politik PAN bisa bangkit. “Tentunya juga Bang Zul dengan timnya tidak boleh memotong. Karena ada institusi-institusi DPD itu yang terpilih melalui musda. Jadi hormati juga itu, supaya mesin politik ini semua bisa menghargai. Saya menghormati Dewan Pimpinan Wilayah, saya juga menghormati dewan pimpinan cabang, begitupun cabang menghormati dewan pimpinan ranting, rantingpun sebaliknya. Tidak boleh kita melakukan kegiatan-kegiatan tanpa kita melakukan konsolidasi,” imbau Ghoni kepada para pengurus PAN. ☼ Gaus Kaisuku.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK PARLEMEN

Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul

Malik Haramain M.Si

LSM Asing Obok-obok Kedaulatan Kita

eberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non-government organization (NGO) asing di Indonesia ada yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tapi tidak sedikit yang justru kontra produktif dari sisi pembangunan. Karena banyak juga lembaga-lembaga asing yang justru bersuara keras mengecam pemerintah, dengan dalih soal lingkungan, dan kesehatan. Namun pada hakekatnya mempunyai agenda tersembunyi, baik itu politik, ekonomi, dan sebagainya. Padahal keberadaan LSM asing ini dari sisi ijin operasionalnya dan sumber dananya juga dipertanyakan. Parahnya lagi, persoalan sumber dananya juga sangat sulit untuk di akses oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah harus mengatur dan menyikapinya? Untuk mengetahuinya lebih jelas, Gaus kaisuku dari Majalah TOPIK mewawancarai Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas, Abdul Malik Haramain dari FPKB. Berikut petikannya: LSM asing yang beroperasi di Indonesia banyak menimbulkan persoalan, bagaimana mengaturnya? Memang masalah LSM asing kompleks sekali. Kita beberapa kali berdialog dengan teman-teman Kemenlu, memang banyak persoalan. Karena itu, RUU Ormas itu setidaknya akan mengatur tiga hal. Pertama adalah tentang kewajiban lembaga asing untuk mendaftar dan mendapatkan

ijin operasional. Selama ini ada 148 lembaga asing yang beredar di Indonesia. Dari 148 itu, 108 dianggap memenuhi kriteria dan bisa diberi ijin operasi. Selebihnya yang 38 itu tidak memenuhi syarat dan tidak diijinkan beroperasi di Indonesia. Karena itu dalam undang-undang nanti kita akan tegaskan bahwa lembaga asing yang akan beroperasi di Indonesia, yang akan beraktivitas di Indonesia harus mendapatkan ijin operasional dari Kemenlu. Kedua, yang akan diatur

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

adalah sumber dan laporan keuangan mereka. Selama ini agak sulit untuk mendeteksi dan melihat bagaimana sebetulnya sumber keuangan yang mereka dapatkan. Biasanya lembaga asing yang dibentuk di Indonesia sumber dananya dari lembaga internasional. Tetapi selama ini seringkali tidak terdeteksi, tidak terlacak karena dana yang mereka dapatkan tidak melalui bank atau rekening. Ada beberapa lembaga asing yang selama ini mendapatkan dana tapi pemerintah tidak bisa akses.

Jadi untuk mengakses dana mereka harus bagaimana? Karena itu kita atur bahwa nanti lembaga asing yang beroperasi di Indonesia harus memiliki rekening bank nasional. Sehingga kementerian keuangan, atau pajak, atau PPATK bisa mengakses keuangan yang mereka dapatkan. Kemudian ketiga, yang mau kita awasi dan nanti kita cantumin betul dalam undang-undang adalah kewajiban bagi lembaga asing untuk melaporkan kegiatan dan aktivitasnya secara berkala. Selama ini banyak atau sebagian besar lembaga asing itu tidak pernah melaporkan kegiatannya di Indonesia kepada pemerintah.

TOPIK PARLEMEN Kira-kira tiga hal itu yang akan kita atur. Banyak kejadian, misalkan tentang ijin operasional, ada beberapa lembaga asing yang mensiasati dirinya. Greenpeace misalkan. Jadi Greenpeace itu sebetulnya ada Greenpeace internasional, tapi di Indonesia itu namanya Greenpeace Indonesia. Jadi Greenpeace Indonesia itu masuk yayasan lokal, karena itu dia berusaha untuk tidak melalui proses yang ada di Kementerian Luar Negeri. Jadi di Kemenlu itu ada namanya pokja, clearing house yang koordinatornya adalah Kemenlu. Kemudian anggotanya adalah Kemendagri, Kemenkumham, kemudian BIN, dan Bais. Polisi juga masuk di situ dan beberapa instansi atau kementerian sektoral. Di ijin itu biasanya dicatat, diverifikasi suatu lembaga asing yang beroperasi di Indonesia. Maka kemudian akan mengecek ke KBRI, di sana apa benar ada lembaga seperti ini di negara itu. Kalau kemudian negara itu mengakui ada, berarti satu syarat lolos. Begitu juga lembaga asing itu dalam clearing house harus teridentifikasi tentang maksud dan tujuan, latar belakang, misi, kemudian kegiatannya segala macamlah di situ.

Berarti banyak juga lembaga asing menyalahgunakan ijin operasionalnya begitu? Seringkali kemudian terjadi penyelewengan. Banyak lembaga asing yang ijin operasionalnya tentang lingkungan tapi kemudian ke politik. Di Papua itu banyak lembaga asing yang ijin operasionalnya, seperti bidang kesehatan, misalnya untuk mengantisipasi HIV, malaria, dan sebagainya. Tapi seringkali kemudian kegiatannya tidak seperti itu, tapi justru kegiatannya politik. Misalkan, membantu separatis, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian memfasilitasi anggota separatis, itu yang terjadi. Karena itu Kemenlu punya beberapa daerah yang dia anggap rawan seperti Papua, Aceh, Maluku, yang dianggap menjadi tempat banyak beroperasinya lembaga asing. Jadi begitu pentingnya ijin operasional itu, dan nanti juga ada sanksi. Tentang laporan keuangan, misalkan, selama ini di undang-undang kita

wajibkan, lembaga asing harus punya bank nasional. Ini menarik karena untuk mendeteksi sirkulasi keuangan mereka. Banyak lembaga asing yang tidak memiliki rekening di bank nasional, jadi agak susah ngontrolnya. Dan banyak juga dana yang diperoleh oleh lembaga asing itu masuk dengan cara-cara yang tidak melalui bank. Yang sekali lagi itu susah diakses oleh pemerintah. Karena itu Badan Intelijen Negara kita sudah punya data-data lembaga asing beserta aktivitas dan kegiatannya. Kemudian apa yang mereka lakukan di daerah-daerah terutama di daerah rawan itu. Kemudian berapa mereka mendapat duit dan darimana duitnya, sebetulnya data itu sudah ada. Cuma lagi-lagi pemerintah tidak punya cukup payung hukum yang kuat sehingga pengawasannya kendor. Ada juga lembaga asing yang seringkali kemudian mengganggu pembangunan.

Selama ini ada 148 lembaga asing yang beredar di Inonesia. Dari 148 itu, 108 dianggap memenuhi kriteria dan bisa diberi ijin operasi. Selebihnya yang 38 itu tidak memenuhi syarat dan tidak diijinkan beroperasi di Indonesia.

Mengganggunya seperti apa? Satu contoh kasus di Riau, yaitu pabrik kertas yang ditolak untuk diekspor karena ada satu lembaga asing yang berkampanye bahwa perusahaan tersebut tidak memperhatikan aspek lingkungan. Kelapa sawit juga begitu. Sekarang kelapa sawit kita ditolak oleh beberapa negara. Kemudian rokok kretek kita juga ditolak oleh beberapa negara, di Amerika juga begitu. Jadi

memang ada motif politik dan bisnis di dalam itu semua. Bisa saja kemudian lembaga asing yang dibuat oleh asing itu punya pesanan dan punya misi khusus. Kemudian banyak aktivitas yang mereka lakukan yang menurut kita justru kontraproduktif, baik tentang NKRI maupun dengan proses pembangunan yang sedang berjalan di negara kita. Oleh karena itu di undangundang yang baru ini, tegas kita atur, yang pertama mereka harus punya ijin operasional. Kedua, mereka harus melewati clearing house. Ketiga mereka harus melaporkan sumber dananya. Selanjutnya mereka harus melaporkan secara berkala aktivitas dan kegiatannya sehingga keberadaannya sekali lagi tidak kontra produktif.

Sepak terjang LSM di asing di Indonesia kan sudah lama, tapi selama ini pemerintah dinilai tidak tegas? Memang kuncinya lagi-lagi ketegasan pemerintah. Undang undang ini dibuat sekali lagi agar pemerintah lebih leluasa untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada lembaga asing. Karena itu kita berharap dengan undang undang ini nanti pemerintah tidak punya alasan lagi. Alasan pemerintah selama ini kan payung hukum. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 itu memang sudah cukup untuk menindak lembaga asing. Makanya di Undang Undang yang baru ini mulai Pasal 39, 40, 41, 42 khusus bicara tentang lembaga asing. Mulai dari bagaimana lembaga asing boleh beroperasi sampai kepada sanksi yang akan diberikan kepada lembaga asing. Jadi sanksinya itu bisa sanksi teguran, surat peringatan, sanksi pembekuan ijin sampai sanksi pencabutan ijin, itu ada di undang undang. Jadi sekali lagi penting penegasan itu agar pemerintah lebih leluasa untuk mengawasi.

Apakah menurut Anda selama ini pemerintah takut dengan LSM asing? Sebetulnya bukan takut, tapi terlalu berhati-hati. Bisa jadi itu karena pengaruh negara di mana lembaga asing itu berada. Saya kira sekarang jaman globalisasi, kalau kemudian pemerintah dianggap menyalahi prosedur dalam penindakan memberi

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK PARLEMEN sanksi kepada lembaga asing pasti ramai kan. Oleh karena itu kita beri payung hukum yang lebih efektif dan lebih kuat.

Lembaga asing yang beroperasi di Indonesia ini sudah beberapa kali disentil oleh Presiden SBY, tapi Kemenlu tidak mempunyai sikap tegas sehingga terlihat banci. Bagaimana Anda melihatnya? Memang ketegasan pemerintah perlu di uji dalam hal ini. Banyak orang yang berpendapat memang pemerintah terlalu kendor, bancilah untuk menyikapi lembaga asing. Salah satu alasannya adalah di payung hukum. Payung hukum sebetulnya sudah cukup, kalau pemerintah juga tegas. Kita berharap pemerintah lebih tegas, lebih efektif, lebih sakti dalam mengawasi dan bahkan dalam menindak lembaga-lembaga asing. Kita berharap pemerintah lebih strong, lebih kuat dan lebih tegas, karena ini untuk kepentingan nasional bukan untuk kepentingan siapa-siapa.

Anda melihat kedaulatan kita diobok-obok LSM Asing? Ya beberapa lembaga asing seperti itu, yang kontra produktif kegiatannya dengan negara kita.

Masalah keuangannya bagaimana? Ada beberapa aturan dalam undang undang itu yang berkaitan dengan keuangan. Pertama, mereka harus punya rekening di bank nasional. Itu instrumen bagi pemerintah terutama PPATK, pajak, dan Kementerian keuangan bisa mengakses berapa yang mereka dapatkan dan untuk apa dana itu. Kedua, lembaga asing yang di Indonesia tidak boleh menarik dana dari dalam negeri. Baik dari perusahaan dalam negeri maupun dari masyrakat secara kolektif maupun masyarakat secara individu. Apa yang dilakukan oleh greenpeace, katanya dia mengklaim ada 30 ribuan donator, itu tidak boleh lagi dilakukan. Dan juga mereka tidak transparan, tidak pernah mengumumkan secara transparan ke media-media nasional tentang dana

yang mereka dapatkan, itu yang kita atur di sini.

terutama lembaga asing juga harus lebih transparan kepada publik.

Mereka juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tidak boleh berkantor di lembaga-lembaga negara resmi kecuali perjanjian antara pemerintah kita dengan negara lain. Seperti PBB Word Bank itu memang dengan pemerintah. Mereka bukan lembaga, bukan ormas tapi kerjasama resmi, itu saya kira nggak masalah. Tetapi lembaga asing yang swasta tidak antar pemerintah itu tidak boleh.

Jadi begitu RUU Ormas ini disahkan menjadi Undang Undang, otomatis lembagalembaga asing yang beroperasi di Indonesia jika melakukan pelanggaran, langsung dibekukan?

Sebenarnya LSM yang cukup keras suaranya dalam menjelekjelekkan pemerintah itu apa saja? Ya, beberapa di antaranya adalah Greenpeace Indonesia. Ada Greenpeace internasional, ada Greenpeace Indonesia. Greenpeace Indonesia itu mestinya masuknya lewat Kemenlu. Setelah kita tanya ke Kemenlu mereka tidak melalui proses clearing house. Itu saya kira pelanggaran dan harus ditindak. Dan kegiatan mereka juga tidak terawasi selama ini, dan mereka begitu bebasnya meneriakan dengan isu-isu lingkungan. Karena itu sudah saatnya Greenpeace mulai dievaluasi keberadaannya di Indonesia. Kedua, ada lembaga Internasional namanya Brigade Internasional. Di Indonesia itu namanya lembaga perdamaian internasional. Kemudian ada WWF itu juga lembaga asing yang selama ini kita tidak pernah mendengarkan laporan tentang keuangan mereka, begitu juga kegiatan mereka. Begitu juga lembaga dalam negeri juga tidak boleh memberi bantuan kepada lembaga asing. Begitu juga lembaga asing yang beredar di Indonesia yang mendapatkan dana dari luar. Bahkan di undang undang itu kita tetapkan bagi lembaga asing yang beroperasi di Indonesia harus melibatkan warga negara Indonesia. Baik secara individu maupun secara organisasi. Begitu juga lembaga dalam negeri yang mendapatkan akses dari asing, saya kira banyak, itu harus melalui Kementerian Keuangan. Tidak boleh kemudian diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Intinya bahwa tidak hanya pemerintah yang kita akan dorong supaya transparan tetapi lembaga-lembaga, ormas-ormas

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Sanksinya ya itu tadi. Surat peringatan, pembekuan ijin baru kemudian pencabutan ijin. Kalau sudah pencabutan ijin, mereka tidak boleh beroperasi dan mereka harus bubar.

Kalau untuk ormas yang anarkis? Jangankan persoalan lembaga asing, beberapa ormas yang kita anggap anarkis, kita anggap sering melakukan tindakan melawan hukum, di jalan-jalan membawa senjata tajam, namun kita lihat pemerintah juga tidak menindak.

Dalam RUU tentang ormas ini, yang masuk dalam katagori ormas anarkis itu seperti apa? Jadi di Pasal 50 itu berbicara khusus tentang larangan. Banyak sekali larangan-larangan di situ mulai dari kegiatannya tidak boleh bertentangan dengan NKRI, tidak boleh melakukan tindakan anarkis, melakukan penghakiman sendiri, merusak fasilitas negara, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya. Kalau kemudian ada ormas apapun basisnya yang melanggar beberapa item itu, lagi-lagi pemerintah harus bertindak. Apa yang dilakukan oleh FPI contohnya, itu sudah beberapa kali melakukan tindakan yang menurut saya tidak hanya mengganggu kedamaian masyarakat, tapi mengancam kebebasan individu atau masyarakat lain. Karena undang undang jelas mengatakan, Pasal 28 J itu kebebasan harus dibatasi. Kebebasan orang harus menghormati kebebasan orang lain. Undang undang juga memberikan pembatasan kepada kebebasan orang lain. Pengalaman menunjukan beberapa kali ormasormas di Jakarta begitu. Bahkan mungkin ada kegiatan mereka yang kurang terpuji seperti memalak atau menarik uang dari pedagang-pedagang di pasar. â&#x2DC;ź

TOPIK PARLEMEN

Berikut Draf Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). BAB XIV - ORGANISASI MASYARAKAT ASING Pasal 39 (1) Organisasi Masyarakat Asing dalam melakukan kegiatan di wilayah Indonesia harus memiliki ijin operasional dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang urusan luar negeri. (2) Untuk memperoleh ijin operasional sebagaimana ayat (1), Organisasi Masyarakat Asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum asing atau tercatat di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia; dan c. dalam pelaksanaan kegiatannya bekerjasama atau melibatkan Ormas Indonesia. (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (4) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ijin operasional berakhir. (5) Dalam hal Organisasi Masyarakat Asing tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan ijin operasional. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan perpanjangan ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 40 Organisasi Masyarakat Asing memiliki kewajiban: a. memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia; b. menyampaikan ijin operasional dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang urusan luar negeri kepada Menteri dan kementerian terkait; c. mengumumkan sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan d. membuat laporan kegiatan secara berkala dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa nasional maupun daerah. Pasal 41 Organisasi Masyarakat Asing dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengganggu stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. melakukan kegiatan spionase; d. melakukan kegiatan politik praktis; e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik; f. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan organisasi; g. menggalang dana dari rnasyarakat Indonesia; h. berkantor dan menggunakan fasilitas lembaga Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan i. melakukan kegiatan tanpa ijin operasional dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang urusan luar negeri. Pasal 42 (1) Dalam hal Organisasi Masyarakat Asing tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang urusan luar

negeri menjatuhkan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan; c. pembekuan ijin operasional; d. pencabutan ijin operasional; dan/atau e. tindakan diplomatik (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 43 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Organisasi Masyarakat Asing. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. BAB XV - PENGAWASAN Pasal 44 (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas memiliki lembaga pengawas internal. (2) Lembaga pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal Ormas. (3) Tugas dan kewenangan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi. Pasal 45 Untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi, Ormas wajib membuat laporan kegiatan dan keuangan yang terbuka untuk publik. Pasal 46 (1) Dalam hal Ormas mendapatkan pemberdayaan berupa penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pemberian penghargaan dari Pemeriritah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (2) Laporan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menjadi dasar evaluasi pemberdayaan bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (3) Dalam hal Ormas tidak menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah menghentikan pemberdayaan Ormas bersangkutan. Pasal 47 (1) Dalam hal pengawasan terhadap Ormas, masyarakat berhak rnenyampaikan dukungan atau keberatan terhadap keberadaan atau aktifitas Ormas. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan dana, dan dukungan operasional organisasi. (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan masyarakat kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup dan tanggung jawabnya. (4) Dalam hal terdapat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian keberatan melalui mekanisme mediasi dan konsiliasi.

BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI Pasal 48 (1) Dalam hal terjadi sengketa organisasi, Ormas diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat dilakukan upaya mediasi dan konsiliasi. (3) Tata cara mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundangundangan. Pasal 49 (1) Daiam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri. (2) Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan banding dan putusan pengadilan tinggi bersifat final dan mengikat. (3) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh pengadilan tinggi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori banding terdaftar di kepaniteraan pengadilan tinggi. Pasal 50 (1) Ormas diiarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan: a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia; b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah; c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/ badan internasional; d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Ormas atau Partai Politik lain. (2) Ormas diiarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menyebarkan permusuhan antar suku, agarna, ras, dan antar golongan; d. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa; atau e. melakukan kekerasan, mengganggu ketertiban, dan merusak fasilitas umum. (3) Ormas diiarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan; b. mengumpulkan dana untuk kepentingan partai politik atau kampanye jabatan politik; atau c. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas. (4) Ormas dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. â&#x2DC;ź

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK NASIONAL

Kepala BKKBN, Dr

dr Sugiri Syarief MPA:

PBB Menganggap Indonesia Sudah Lulus

ekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam pidatonya saat membuka Sidang ke-45 Komisi Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Developmen/CPD) di PBB, New York, Amerika, Minggu, 23 Mei 2012 menyebutkan, berbagai persoalan yang menimpa generasi muda saat ini harus segera diatasi. Tahun lalu, katanya, sekitar 75 juta orang muda tidak punya pekerjaan. Lebih dari 100 juta remaja tidak sekolah. “Ini menjadi tanggung jawab kolektif kita untuk menanggulanginya,” Ban Ki-moon menekankan.

Tak dipungkiri, masalah kaum muda merupakan suatu fenomena. Sementara tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah bagaimana mencari pekerjaan untuk ribuan remaja yang masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya. Tantangan lain, bagaimana menemukan pekerjaan yang layak bagi kaum muda yang biasanya bekerja di sektor pertanian atau sektor informal di kota dengan upah yang lebih kecil.

Karenanya kalangan remaja biasanya berada di siklus kemiskinan yang kejam, pendidikan dan pelatihan yang kurang memadai, dan pekerjaan dengan upah yang kecil. Kondisi seperti ini dapat menciptakan suatu siklus kemiskinan yang tiada berujung dan saling terkait dari satu generasi ke generasi lain. Sebut saja “Jejak Kemiskinan”, bermula dari remaja ke dewasa, akan sangat berbahaya untuk masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan karena biaya-biaya yang tinggi bagi individu dan ekonomi, namun prospeknya suram. Menyikapi persoalan yang dihadapi remaja dan pemuda di Indonesia saat ini, Syarifudin, Mirza didampingi fotogprapher Satria Setiadi mewawancarai Ketua Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr dr Sugiri Syarief, yang ikut serta dalam Sidang ke-45 Komisi Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Pupulation and Development/CPD) di PBB, New York Amerika. Bagaimana pendapat Sugiri Syarief, berikut wawancaranya:

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK NASIONAL BKKBN baru-baru ini mengikuti Sidang ke-45 Komisi Kependudukan dan Pembangunan (Commission on Population and Development/ CPD) di Perserikatan BangsaBangsa. Isu apa yang menjadi bahasan dalam sidang tahun ini? Indonesia tahun lalu memang terpilih untuk mengikuti sidang di PBB tahun ini. Tahun ini sidang PBB mengenai kependudukan dan pembangunan mengangkat tema â&#x20AC;&#x153;Adolescents and Youthâ&#x20AC;? (Remaja dan Pemuda). Sidang PBB kali ini dihadiri 193 negara anggota PBB, organisasi internasional, perwakilan pemuda, dan NGO. Delegasi Indonesia dipimpin oleh saya sebagai Kepala BKKBN dengan anggota pejabat eselon I dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sejumlah NGO yang fokus menggarap isu pemuda, remaja dan keluarga. Banyak hal yang dibahas dalam sidang ke-45 CPD terkait adolescents and youth, terutama masalah kesehatan, kesehatan reproduksi, termasuk kewajiban dan hak-hak para remaja dan pemuda. Kemudian, mengenai masalah pendidikan, dan kesempatan kerja. Permasalahan ini memang mendapat perhatian banyak pihak, terutama pekerja-pekerja imigran antar negara.

Informasi apa saja yang disampaikan Pemerintah Indonesia terhadap persoalan kependudukan dan kepemudaan di Indonesia? Indonesia sendiri memberikan empat intervensi terhadap laporan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon tentang perkembangan kependudukan, yang pada intinya kita menyambut baik laporan Sekretaris Jenderal PBB mengenai perkembangan penduduk dunia. Kita juga menyatakan membackup (mendukung) laporan itu, karena laporan itu juga menggambarkan perkembangan penduduk di Indonesia. Kemudian kedua mengenai National Country Report, itu juga kita

sampaikan mengenai perkembangan kependudukan, terutama mengenai adolescents and youth, yang jumlahnya sudah mencapai 64 juta jiwa. Para remaja itu memang membutuhkan informasi, yang kita berikan melalui pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. Mereka juga membutuhkan pelayanan kesehatan reproduksi yang telah kita siapkan, baik melalui pelayanan konseling, pelayanan di puskesmas, maupun pelayanan kesehatan lainnya. Kita juga mendorong pemuda Indonesia yang putus sekolah untuk diberikan keterampilan. Kita telah siapkan BLK-BLK, agar mereka bisa berlatih kerja di sana. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan peningkatan skill, sehingga mereka akan lebih mudah masuk ke bursa lapangan kerja. Apalagi di Indonesia kondisinya sangat bagus, walaupun jumlah remaja kita 64 juta, tapi tingkat pendidikannya sekarang sudah jauh lebih baik, dibandingkan dengan 10-20 tahun lalu. Masa lama sekolah juga lebih baik, ada wajib belajar sembilan tahun. Dan umumnya semua daerah juga menyarankan wajib belajar sembilan tahun. Kalaupun masih ada yang harus diperbaiki, wajar saja, karena Indonesia wilayahnya sangat luas. Ada daerah-daerah terpencil yang masih sulit dijangkau, dan butuh perhatian khusus dari kita. Karena memang Pemerintah Indonesia bertekad untuk melayani semua warga negaranya melalui pendidikan yang terbaik. Pendidikan ini sangat penting bagi Indonesia, apalagi Indonesia sedang menghadapi bonus demografi pada tahun 2020-2030 akan datang, yang tentu saja akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan-pertumbuhan pembangunan lainnya. Di situ akan terlihat secara jelas, di mana kita mampu menyiapkan generasi muda dengan kompetensi yang memadai, tentunya dengan perkembangan ekonomi yang ada. Harapan kita, pada tahun 2020 mendatang akan ada dampak yang pesat dari upaya menyiapkan generasi muda di masa akan datang.

Dukungan PBB terhadap Pemerintah Indonesia, khususnya bagi remaja dan pemuda seperti apa? Kita (Indonesia) dianggap sebagai negara yang sudah lulus, jadi tidak perlu dibantu lagi. Tapi negara kita masih dibantu dalamâ&#x20AC;&#x201D;bentukâ&#x20AC;&#x201D; networking. Sebaliknya, justru kita yang diharapkan bisa membantu negara-negara lain. Nah, upaya kita untuk bisa membantu negaranegara lain itu, kita diharapkan sudah menyiapkan diri sebagai negara yang mempunyai pengalaman dalam melakukan upaya-upaya pembangunan di bidang pembangunan maupun kepemudaan. Dalam kaitan itu, sudah ada beberapa negara yang minta kepada kita, antara lain Ghana. Kepala BKKBN Ghana sudah bertemu dengan kita (BKKBN Indonesia), dan mereka mau belajar dari Indonesia. Kita juga nanti akan setujui MoU kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Ghana. Kita juga menjalin kerjasama dengan Philipina, khususnya Mindanao Selatan. Penandatangan MoU kerjasama antara Indonesia dengan Philipina rencananya dilakukan bulan Juni. Dalam kerjasama ini Pemerintah Indonesia diperkenankan untuk menggarap daerah-daerah Mindanao Selatan dalam bidang kependudukan dan kepemudaan. Negara lain yang juga sudah menunjukkan atensinya untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, yaitu negara-negara Afrika, di antaranya Kenya, Eutophia, dan Nigeria. Kolaborasi kerjasama ini memang difalisitasi oleh UNFPA serta LSM dunia: Partners in Population and Development.

Secara spesifik, grand design kependudukan kita sebagai salah satu tugas yang harus diselesaikan BKKBN seperti apa? Yang penting dalam satu grand design itu adalah skenario kependudukan Indonesia di masa akan datang. Kita memang mempunyai skenario yang sebetulnya bisa kita lihat evaluasinya

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK NASIONAL dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, yang insya Allah akan dilaksanakan bulan ini (Mei). Untuk sementara kita melihat tren dari grand design, di mana grand design ada skenario kependudukan yang memungkinkan bahwa kalau program KB itu dengan asumsinya tetap bagus seperti sekarang, paling tidak tiga tahun terakhir ini (tahun 2010, 2011, dan 2012), penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 245 juta pada tahun 2015. Kalau presentasinya pada 2015 tercapai 2,1 jiwa, ada kemungkinan penduduk Indonesia pada 280 juta-290 juta jiwa pada tahun 2050. Pada saat itulah penduduk Indonesia akan seimbang dan stabil.

Apa saja indikator bila dikatakan penduduk Indonesia sudah stabil? Penduduknya bertambah, tapi pertambahannya tidak banyak. Kadangkadang menurun, kadang-kadang bertambah, seiring dengan angka kelahiran dan kematian. Jadi penduduk Indonesia kalau program KB-nya bagus seperti sekarang ini, pada tahun antara 2050/2060 penduduk Indonesia akan berada pada posisi sekitar 300 juta-320 juta jiwa. Ya, kalau fokus sekali program KB-nya, mungkin berada pada posisi 300 juta jiwa.

Kerjasama BKKN dengan departemen atau instasi terkait dalam upaya memberdayakan usia-usia produktif? Kita misalnya sudah menjalin kerjasama dengan Mendiknas terfokus pada upaya memberikan penambahan pengetahuan mereka mengenai masalah kependudukan. Mereka dibekali mengenai perencanaan keluarga yang baik. Kita juga memberikan pembekalan bagaimana membuat sebuah perencanaan ke depan, kapan waktu menikah yang baik, kapan memiliki anak yang tepat, dan berapa jumlah anak yang ideal. Pengetahuan seperti itu kita berikan pada anak-anak usia sekolah. Kita juga mensepakati kerjasama dengan Mendiknas itu dibangun sejak anakanak (tingkat PAUD). Kita juga ada program Bina Keluarga Balita (BKB), sehingga kita kolaborasikan

program PAUD dengan program Bina Keluarga Balita. Program PAUD itu kan pendidikan untuk anak-anak, sementara BKB itu pendidikan untuk orangtuanya. Jadi sasaran kita sebenarnya pendidikan untuk orangtua untuk selanjutnya disampaikan kepada anak-anaknya. Kerjasama penambahan pengetahuan itu juga diberikan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Di mana ada mata kuliah yang secara eksplisit mengulas tentang masalah-masalah kependudukan. Selain itu, kita juga bekerjasama dengan pihak universitas dalam hal penelitian. Seperti sekarang ini kita bekerjasama dengan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tentang penemuan baru alat kontrasepsi untuk pria. Penelitian ini sedang berproses, mudah-mudahan hasilnya menggembirakan. Kemudian, untuk kesiapan kerja, kita bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja. MoU kerjasama tersebut mungkin akan kita tandatangani pada Juni 2012. Intinya adalah bagaimana menyiapkan generasi muda agar bisa memasuki lapangan kerja dengan baik. Untuk itu, kita akan tingkatkan keterampilan mereka, sehingga tidak ada kesulitan ketika masuk ke lapangan pekerjaan. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan para tokoh-tokoh agama dan yang memfasilitasi adalah Kementerian Agama.

Penyebaran penduduk di Indonesia sepertinya belum berjalan maksimal, karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Apakah ini karena program transmigrasi tidak berjalan seperti yang diharapkan? Tidak seperti itu. Dari dulu juga walaupun program transmigrasi berjalan, penduduk Indonesia masih banyak di Pulau Jawa. Karena masalah konsentrasi penduduk bukan hanya diselesaikan dengan transmigrasi saja. Tentu ada kaitannya dengan strategi pembangunan. Kalau kita melihat bahwa sekarang di Pulau Jawa masih banyak penduduknya, sekitar 58 persen, itu karena pembangunan lebih banyak terjadi di Pulau Jawa.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Alhamdulillah sekarang pemerintah punya program MP3EI. Program percepatan pembangunan ini kalau berjalan mulus dan baik, nanti generasigenerasi muda di Pulau Jawa akan datang berbondong-bondong ke koridor-koridor daerah yang mengalami pertumbuhan baru tersebut. Jadi tidak usah didorong dengan transmigrasi, nanti mereka akan datang sendiri ke daerah-daerah yang menjadi sasaran program MP3EI tersebut.

Sosialisasi yang telah dilakukan kepada para pasangan suamiisteri (pasutri) agar mereka mau ikut program KB? Kalau dalam posisi sekarang sebenarnya sangat bagus sekali. Coba bayangkan, dari 95 persen orang Indonesia yang tahu KB, yang mempraktekkan KB itu sebesar 61,4 persen. Itu data tahun 2007. Sekarang mungkin sudah lebih peserta KB-nya. Harapan kita tahun ini sekitar 63-64 persen. Kalau dari presentase 63 persen penduduk Indonesia sudah ikut KB, dan sekitar 95 persen sudah tahu KB, itu sudah sangat bagus. Memang, angka itu belum optimal.

Kenapa belum optimal? Karena mau ada yang ber-KB, tapi tidak bisa ber-KB karena berbagai aspek. Misalnya jauh tempat pelayanan, di pualu-pulau terpencil tidak bisa dikunjungi. Sementara itu, kalau kita menggarap daerah-daerah terpencil semacam itu, cost-nya juga besar. Lalu, apakah kita biarkan saja, tentunya tidak. Kita melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, LSM-LSM untuk menggarap daerah terpencil. Kita juga sudah melatih dokter dan bidan, misalnya tahun lalu kita melatih 35 ribu bidan, dan 10 ribu dokter. Mudah-mudahan mereka segera bisa mengabdi di daerah-daerah tersebut. Kita juga sudah membuat unit-unit penerangan sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Setiap kabupaten dan kota sekarang sudah dilengkapi unitunit penerangan. Setiap kabupaten dan kota sekarang juga sudah dilengkapi dengan mobil penerangan untuk menggairahkan program Keluarga Berencana. â&#x2DC;ź

TOPIK NASIONAL

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK NASIONAL Musrenbangnas 2012

“Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” foto: Dok.MajalahTopik/Teddy

Tiga poin cukup penting disampaikan Wakil Presiden Boediono kepada para kepala daerah untuk diperhatikan.

usyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2012 telah usai. Beberapa poin penting pun menjadi pokok bahasan acara tahunan yang kali ini mengambil tema “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Wakil Presiden Boediono yang berkesempatan menutup acara yang digelar di Kompleks Bidakara, Jakarta, pada Kamis (26/4) ini menyampaikan tiga pesan yang perlu menjadi perhatian para kepala daerah. Pesan pertama yang disampaikan Wapres terkait dengan sistem pembatasan bahan bakar minyak (BBM). Wapres menuturkan bahwa dalam jangka waktu mendatang, tidak bisa tidak, pembatasan BBM harus dilaksanakan, dan sistem tersebut akan disosialisasikan sehingga tidak

mengagetkan masyarakat. Untuk itu, Wapres meminta dukungan dan kerja sama para pemimpin daerah untuk melaksanakan keputusan apa pun terkait sistem pembatasan BBM ini. "Hal ini tidak bisa dihindari, meskipun kondisi di lapangan nanti akan terjadi berbagai hal yang mungkin bisa diantisipasi dan mungkin tidak, karenanya saya minta dukungan dan kerja sama pemimpin daerah baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, salah satunya terkait sosialisasi," ujar Wapres. Adapun pesan kedua terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia. Wapres mengaku banyak melakukan komunikasi dengan para pelaku ekonomi di dalam maupun luar negeri, dan mereka pun mengakui bahwa potensi Indonesia sangatlah besar.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Namun, potensi yang sangat besar itu menghadapi kendala, khususnya di bidang infrastruktur, seperti transportasi, pelabuhan, dan lain sebagainya. Untuk itu, Wapres meminta dukungan pemimpin daerah untuk mendukung dengan cepat masalah perijinan dan lain sebagainya. “Jika kita sama-sama mengatasi masalah ini, maka, segala permasalahan infrastruktur akan bisa diselesaikan dengan cepat,” tukasnya. Sedangkan pesan ketiga Wapres terkait dengan masalah kemiskinan. Pada poin atau pesan ini, Wapres berharap para pemimpin daerah mengadakan dan membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Harapan Wapres ini disampaikan karena masih ada beberapa daerah yang belum melakukannya. Menurutnya, jika semua daerah baik di tingkat satu maupun tingkat dua membentuk tim

TOPIK NASIONAL tersebut maka akan terbentuk jaringan yang kuat dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Musyawarah yang diselenggarakan untuk menyusun rencana kerja pemerintah 2013 ini dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II serta unsur pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, baik departemen maupun non-departemen. Pada sambutannya, Presiden SBY memaparkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di tahun 2011 sebesar 6,5 persen. Keberhasilan itu dicapai ditengah perekonomian dunia yang sedang bergejolak.

foto: Dok.MajalahTopik/Teddy

Dijelaskan Presiden, dalam APBN 2012, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,7 persen, namun dengan adanya situasi global yang sudah berubah, pemerintah mengoreksi kembali menjadi 6,5 persen. Untuk itu, kata Presiden, diharapkan para kepala daerah dan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk tidak menyianyiakan momentum pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia ditengah ketidakpastian ekonomi global, yakni dengan cara merumuskan dan menjalankan dengan baik rencanarencana pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.

Presiden menilai, pertumbuhan ekonomi sangat penting, karena kalau ekonomi tumbuh, maka pengangguran akan berkurang yang juga berdampak terhadap penurunan kemiskinan. Selain itu, jika ekonomi dan dunia usaha tumbuh, maka negara/pemerintah mendapatkan penerimaan yang lebih banyak terutama untuk membiayai pembangunan dan kehidupan bernegara. Beberapa langkah pun harus dilakukan guna pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah peningkatan investasi, peningkatan ekspor, peningkatan belanja pemerintah, kecukupan rakyat/rumah tangga untuk mencukupi/membeli kebutuhannya (konsumsinya), peningkatan pembangunan infrastruktur, serta pemberlakuan kebijakan ekonomi khusus secara tepat guna untuk menggerakkan sektor riil. Dalam pemaparannya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan ada sembilan isu strategis pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian sasaran rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2013, yakni penyelesaian dokumen rencana pembangunan daerah, penyelesaian Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota, penerapan standar pelayanan minimal (SPM), peningkatan daya saing daerah, pemilihan umum kepala

daerah (Pemilukada) 2013, penerapan e-KTP, penegasan batas antar daerah dan batas antar negara, PNPM Mandiri Perdesaan, dan pengelolaan keuangan daerah. Sejumlah isu strategis RKP 2013 pun disiapkan pemerintah, yakni peningkatan daya saing, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, dan pemantapan stabilitas sosial politik. Jika isu-isu strategis tersebut terealisir, maka akan terwujud peningkatan pertumbuhan ekonomi antara 7 sampai 7,7 persen, penurunan tingkat pengangguran antara 5 sampai 6 persen, dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8 hingga 10 persen. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana saat menyampaikan laporan menjelaskan, ada beberapa hal yang disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain prioritas di bidang ekonomi yakni peningkatan produktifitas pertanian dan peternakan seperti peningkatan kualitas benih pangan, produksi ternak, pengolahan hasil perikanan dan perluasan sentra perkebunan dan pangan. â&#x20AC;&#x153;Di bidang kesejahteraan rakyat, penajaman target dan sinergi pengentasan kemiskinan, peningkatan jumlah paramedis, implementasi pendidikan menengah universal dan bidang infrastruktur pembangunan berdasarkan wilayah,â&#x20AC;? ungkap Armida. Dalam acara tersebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga memberikan penghargaan kepada tiga provinsi yang dinilai memiliki dokumen dan pola perencanaan pembangunan terbaik pada 2012, yakni Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Selatan. Adapun tiga provinsi yang masuk nominasi adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Musrenbangnas sendiri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai puncak dari seluruh rangkaian pembahasan teknis di tingkat pusat dan daerah. â&#x2DC;ź Endang/Amri

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

foto: Dok.MajalahTopik/Adang

TOPIK HUKUM

Ketua Muda Bidang Pidana Khusus MA, Djoko

Sarwoko, SH. MH.

Mereka Mengadu Domba MA dan Hakim

encalonan dua hakim nonkarier Binsar Gultom Edy Parulian Siregar untuk menjadi hakim agung menimbulkan kontroversi. Bagi institusi MA, pencalonan tersebut dianggap mengadu domba MA dan Hakim. Selain itu juga dapat mengurangi semangat orang untuk menjadi hakim tinggi. Selain dua hal itu, ada juga beberapa putusan MA yang dianggap tidak mewakili rasa keadilan masyarakat. Benarkah demikian? Untuk membedah hal ini lebih jauh, Gaus Kaisuku, Nurul Hakim, dan Fotografer Adang Sumarna dari Majalah TOPIK mewawancarai Hakim Agung Djoko Sarwoko SH. MH., Ketua Muda Bidang Pidana Khusus MA. Berikut petikannya:

Bagaimana MA menyikapi pencalonan dua hakim nonkarir Binsar Gultom dari PN Bengkulu dan Edy Parulian Siregar dari PN Sidoarjo yang mencalonkan diri menjadi hakim agung? Kedua hakim itu saya kenal. Binsar Gultom menjadi calon hakim sewaktu saya menjabat sebagai Ketua PN Bogor. Saya selalu pantau kelakuan dia sampai sekarang ini. Sering kali

saya panggil, baik dengan teguran keras ataupun dengan cara biasa, saya seperti orang yang lebih tua-lah. Tapi sepertinya tidak berubah. Sebagai Ketua I IKAHI waktu itu saya juga punya beban moral untuk menasihatinya. Tentu kedua orang ini kelakuannya berbeda-beda. Laporan-laporannya khan dari masyarakat dan data-datanya ada di Pengawasan.

Laporan seperti apa sajakah di

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

pengawasan tentang mereka? Laporan tentang Binsar, misalnya sewaktu dia menjadi Ketua PN Simalungun. Ketika itu bupati setempat bolak-balik memberi laporan ke MA bahwa Binsar kerap kali meminta uang kepada yang bersangkutan. Juga ada laporan dari hakim anggotanya. Waktu itu saya menjadi Ketua Muda Pengawasan di MA. Pada bagian lain, pemindahan tugas

TOPIK HUKUM

Sesuai dengan UU MA, pencalonan hakim agung bagi hakim yang masih aktif itu kan semestinya melalui jalur karir juga. Tapi mereka malah menempuhnya lewat jalur nonkarir. Menurut saya hal itu akan berdampak mengurangi semangat untuk menjadi hakim tinggi padahal itu merupakan syarat. Karena, jika hakim di PN sudah bergelar doktor, maka dia bisa langsung mengajukan ke KY. Lamaran Binsar kemudian ditanggapi oleh Ketua MA Harifin Andi Tumpa. Waktu itu Harifin mengeluarkan surat, â&#x20AC;&#x153;Silahkan Anda kalau mau melamar melalui jalur nonkarir, tapi harus keluar dulu dari hakimâ&#x20AC;?. Langkah Harifin itu sudah benar. Karena hal itu diatur dalam UU No. 3 Tahun 2009 tentang UU MA perubahan kedua UU No. 5 Tahun 2004. UU itu antara lain mengatur bahwa syarat menjadi hakim agung dari jalur hakim karir harus sudah memiliki masa kerja selama 20 tahun, dengan syarat telah tiga tahun pernah menjadi hakim tinggi. Berarti 17 tahun menjadi hakim tingkat pertama dan 3 tahun menjadi hakim tinggi. Dia, saya kira belum ada 17 tahun menjadi hakim. Cakim-nya itu baru â&#x20AC;&#x2DC;96/97 dan diangkat tahun â&#x20AC;&#x2DC;97. Memang, semula ada 5 hakim PN yang melamar jadi hakim agung. Namun, belakangan 3 orang mengundurkan diri. Mereka lupa bahwa cara seperti itu kalau dilakukan, berarti mengadu domba antara MA dengan hakim, kan?

Dengan pencalonan kedua hakim nonkarir sebagai hakim

agung, apakah tidak mencoreng kehormatan korps kehakiman?

Pengawasan, kemudian BP memanggil serta memeriksa kedua orang itu. Kemudian diberikan pendapat dan saran bahwa hal ini telah melanggar ketentuan pedoman perilaku, lalu sanksi yang diusulkan apa?

Itulah yang menjadi salah satu dasar Ketua MA mengeluarkan surat itu. Artinya tidak menghormati, kan? Sebab, dia berada dalam satu sistem di lembaga yudikatif, yaitu di pengadilan. Karena itu dia harus mengikuti sistem dan aturan yang berlaku. Jadi, jika Djoko Sarwoko mengatakan dia harus ditindak, saya kira itu mewakili undang undang, bukan kemauan saya. Jadi semua sistem itu merupakan satu aturan yang mengikat yang harus ditaati oleh orang-orang yang berada dalam sistem itu.

Apakah ini bisa memungkinkan menjadi embrio perlawanan dari hakim-hakim karir apabila tidak ada tindakan tegas atau sanksi terhadap keinginan dari kedua hakim nonkarir itu? Saya setuju ya. Jadi menurut saya memang sebetulnya secara politis saya sudah sampaikan di media Kompas. Kita lihat nanti responnya dari orang lain. Apakah mencerca MA atau mendorong MA, jadi kita lihat dulu. Kalau saya sebagai Ketua MA, saya akan langsung menindak.

Apakah munculnya persoalan ini karena ketidaktegasan Ketua MA? Ini bukan soal tegas atau tidak tegas. Tapi menurut saya bila dibiarkan akan berdampak kepada pelanggaran etika profesi hakim. Dan ini bukan masalah kecil. Jika calon hakim agung dengan seenaknya menempuh cara seperti itu, bisa dibayangkan bagaimana kalau seandainya dia sudah menjadi hakim agung? Jadi tidak akan ada artinya lagi bagi mereka atas pembinaan yang selama ini telah dilakukan oleh MA.

Dalam proses wawancara hakim agung beberapa pekan yang lalu terungkap bahwa banyak calon hakim agung yang diusulkan MA itu kurang memahami permasalahan hukum khususnya teknis hukum acara. Pendapat Anda? Ya, saya kira itu semua tergantung daripada kemampuan hakim. Hakim yang di daerah-daerah itu kan penanganan perkaranya tidak terlalu bervariasi, permasalahan hukumnya kurang bervariasi juga. Kedua, para hakim tinggi itu kalau sudah di daerah pisah dengan keluarga, mereka malas untuk belajar membaca buku. Ketiga, mungkin karena kendala perpustakaannya tidak lengkap. Keempat, mungkin memang karena hakim itu sendiri kurang cerdas. Sekarang ini khan banyak kesempatan, katakanlah perpustakaannya tidak

Seharusnya Ketua MA juga ikut ngomong seperti itu? Seharusnya begitu. Tapi, karena saya juru bicara yang mewakili lembaga. Saya bicara seperti itu karena merupakan respon dari ungkapan Binsar sendiri yang menyatakan siap untuk sanksi. Nah, jika lembaga dibegitukan, bagaimana jadinya? Artinya momentum seperti itu harus segera kita respon. Tapi prosedurnya mungkin begini, Ketua MA memerintahkan kepada Badan foto: Dok.MajalahTopik/Adang

Binsar dari Simalungun ke Bengkulu itu sebenarnya merupakan sanksi administratif. Dia memang rajin, sudah banyak menangani perkara.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK HUKUM lengkap tapi kan bisa membaca dan belajar melalui internet.

Ketidakpahaman itu bisa saja menjadi fatal bagi institusi, misalnya ketika menjatuhkan vonis atau putusan suatu perkara?

Apakah tidak ada pendidikan khusus untuk hakim? Ada. Pendidikan hakim itu kan mulai dari calon hakim, bahkan sekarang memerlukan waktu yang panjang, dua sampai tiga tahun. Saya dulu calon hakim tahun â&#x20AC;&#x2122;71, saya belajar sendiri. Belajar menjadi guru sampai pengacara. Misalnya, oleh Ketua Pengadilan saya ditunjuk untuk membela perkara pembunuhan, hal itu untuk menambah wawasan kita. Kemudian tentang membuat putusan, saya belajar bagaimana untuk mengelola keuangan. Semuanya saya belajar sendiri.

Ke hal yang lebih spesifik, yakni tentang peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh kejaksaan, selanjutnya ada yang dikabulkan

foto: Dok.MajalahTopik/Adang

Mungkin satu atau dua pertanyaan itu sudah menjadi ukuran. Jika saya, misalnya, ditanya mengenai Bahasa Belanda atau Bahasa Inggris, bisa saja saya lupa. Ketika ditanya hukum acara, misalnya peninjauan kembali dasar hukumnya pasal berapa, dan contohnya apa? Saya lupa, itu kan manusiawi. Tapi, jika disuruh menjelaskan acaranya, saya bisa. Kemudian, jika ditanya soal pasal, misalnya Binsar Gultom waktu mau seleksi calon hakim tipikor saya tanya, Pasal 10 KUHP itu mengenai apa? Tidak bisa jawab dia. Padahal Pasal 10 KUHP itu merupakan basisnya sistem pemidanaan untuk semua perkara pidana. Sentencing policy itu sumbernya adalah pada pasal itu, pidana pokok ada empat dan pidana tambahan ada tiga. Kedua jenis pidana itu telah dikembangkan dalam UU

Korupsi, seperti di Pasal 17 dan Pasal 18 yang mengatur selain hukuman pidana pokok penjara dan denda, maka ada pidana tambahan berupa uang pengganti, apabila tidak dibayar maka diganti menjadi hukuman kurungan.

oleh MA dan ada sebagian yang ditolak oleh MA. Bagaimana pandangan Anda bila putusan MA itu dipandang inkonsisten? Itu bukan inkonsistensi, tapi kita melihatnya dari kasus atau case-nya. Putusan saya mengenai kasus Djoko Chandra dan Syahril Sabirin itu terkait PK oleh jaksa. Putusan PK oleh jaksa sudah banyak sekali di MA, bahkan ada Hakim Agung Ketua Muda Pidana Umum Dr Parman Suparman membuat desertasi bertema â&#x20AC;&#x153;PK oleh Jaksa dalam Rangka Mewakili Kepentingan Korbanâ&#x20AC;?. Nah, dalam perkara korupsi yang menjadi korban adalah negara, ada kerugian negara yang jumlahnya besar. Kasus Pollycarpus juga begitu, jaksa mengajukan PK. Dalam kasus ini, saya menjadi anggota dan saya memberikan pendapat, lantas dikabulkan. Tapi ada perkara lain lagi yang saya nyatakan N.O (niet ontvankelijk) karena memang tidak memenuhi persyaratan. Jadi jangan dianggap saya inkonsistensi. Nah, tentunya sekarang berbeda setelah saya memutuskan perkara itu kemudian kami mengadakan rapat bersama para hakim agung untuk menyikapi hal tersebut, apakah masih boleh atau tidak boleh? Ternyata kita berpendapat bahwa untuk ke depan tidak boleh. Ya sudah kita stop. Waktu memutuskan perkara itu saya minta dukungan kepada para pimpinan. Saya memutuskan perkara karena negara dirugikan sekitar Rp.600 miliar. Jika PK Jaksa ini kita tolak, artinya kita membiarkan korupsi ini semakin merajalela dan kerugian negara semakin besar. Waktu itu saya juga mendapat dukungan pemerintah dan sebagian lagi dari kalangan pengacara. Tapi sebagian besar pengacara yang lain menolak putusan saya. Saya tidak peduli tentang hal itu, yang penting saya punya dasar hukum untuk menjatuhkan putusan itu.

Bisa disebutkan contoh-contoh perkara PK oleh jaksa yang dikabulkan oleh Anda? Yaitu, Pollycarpus, Mochtar Pakpahan, Gandhi Memorial International School, yang kecil-kecil banyak dan yang terakhir itu perkara saya untuk Djoko Chandra dan Syahril Sabirin. Syahril

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK HUKUM Sabirin sudah menjalani pidana dan sekarang sudah keluar. Djoko Chandra melarikan diri dan sampai sekarang belum kembali, tapi uang itu sudah dieksekusi.

Bagaimana dengan putusan PK oleh jaksa yang ditolak oleh MA, apa saja dasar pertimbangannya? Ya pertimbangannya misalnya, syarat untuk alasan PK agar supaya dikabulkan, yang pertama harus ada kesalalahan nyata, artinya sebuah putusan itu memang salah. Lalu kedua, yang mengajukan adalah terpidana atau ahli warisnya. Nah, sekarang ada ketentuan di bawahnya, ayat 3 mengatakan bahwa terhadap putusan yang sama misalnya bebas, dalam pertimbangan menyatakan dan dinyatakan terbukti unsur-unsurnya akan tetapi tidak disertai dengan pemidanaan, maka putusan serupa ini juga bisa diajukan PK. Begitu bunyi ayat ketiga Pasal 263 KUHAP. Lalu siapa yang harus melakukan? Kalau terdakwa jelas tidak mungkin, wong dia sendiri dibebaskan mau mengajukan PK untuk apa? Nah, di dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 dan Pasal 17 mengatakan, yang dapat mengajukan PK itu adalah para pihak. Dalam perkara seperti itu para pihaknya adalah jaksa penuntut dan terpidana atau terdakwa. Bahwa nantinya pengacara punya penafsiran lain dan tidak sependapat dengan putusan saya, percuma saja tidak akan sampai, karena saya mengadili perkara itu dengan good faith. Saya tidak terima suap, saya menafsirkan hukum demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Karena saya tahu persis bahwa perkara Djoko Chandra itu kan diduga sudah disiasati di PN Jakarta Selatan sehingga paniteranya waktu diangkat menjadi bupati, kalau tidak salah dia carter pesawat untuk mengangkut para undangan dari Jakarta. Tapi putusan waktu itu bebas dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi. Salah satu hakim agung yang masih ada adalah Artidjo Al Kautsar. Waktu itu dia menuntut 20 tahun. Oleh karena itu dia melakukan dissenting opinion. Saya juga bisa masuk melalui pintu itu. Pendapat Artidjo menurut saya

benar, karena di tingkat PN salah dalam menerapkan hukum.

juga. Perkara Baasyim saya kaitkan antara korupsi dengan pencucian uang.

Sekarang saya sebagai hakim agung apabila melihat putusan yang nyatanyata keliru dan tidak adil serta sangat merugikan keuangan negara, apakah saya harus diam saja? Oleh karena itu saya harus melaksanakan hukum secara progresif.

Dari sekian perkara yang sudah diputus terkait pidana khusus, ada tidak perkara yang berkesan di hati Anda sebagai seorang hakim agung?

Anda sebagai seorang pemutus perkara di tingkat terakhir, bagaimana agar para pencari keadilan mendapatkan rasa keadilan? Di tingkat kasasi ini kan kita sebagai Judec Juris, kita hanya menilai tiga hal. Pertama, apakah peradilan sudah dijalankan sesuai dengan aturan? Apakah tidak ada salah dalam penerapan hukum? Apakah tidak ada melampaui kewenangan hakim judec factie baik di tingkat pertama maupun banding? Dua hal itu lalu menempatkan hakim agung sebagai judec juris. Agak sulit misalnya kalau seorang Jaksa Urip misalnya dihukum 20 tahun tidak mengajukan PK, sementara Artalita cuma dihukum empat tahun. Jika kejadiannya seperti ini, rasa keadilannya di mana? Tapi sekarang, dengan perkembangan teknologi informasi sering kali perkara belum berproses di pengadilan tapi di luar sana telah dibangun opini publik. Sebagai hakim semestinya dia tidak boleh terpengaruh dengan opini publik, tapi apa adanya berdasarkan temuan yang ada di dalam persidangan. Kemudian kalau kita bicara perkara korupsi, misalnya kalau kita lihat statementnya Denny Indrayana dulu yang menekankan harus ada efek jera atau deterrent effect. Nah, sekarang pendekatan dengan efek jera saja tidak cukup. Perkara korupsi ini jelas-jelas telah merusak ekonomi, sosial, budaya dari masyarakat. Dan kemudian juga merusak lembaga keuangan negara. Menurut saya, pelaku korupsi tidak cukup dengan hukuman berat saja, lebih arif kalau hakim juga menjatuhkan pembayaran uang pengganti yang besar supaya uang itu dikembalikan ke negara. Contohnya terpidana Ba’asyim Assifie, ada uang sebesar Rp.600 miliar yang kita ambil lagi untuk negara, sudah dieksekusi dan itu putusan saya

Agak lega putusan yang terakhir adalah Bupati Lampung Timur, yaitu Satono. Waktu itu putusannya bervariasi, karena saya saya minta pendapat dari lima hakim agung. Salah satunya ada yang menuntut seumur hidup. Saya tanya apa pertimbangan Anda mengusulkan hukuman seumur hidup? Ada juga yang mengusulkan putusan 16 tahun, 17 tahun atau di atasnya. Akhirnya 15 tahun kita ketuk palu. Di dalam praktek ada rumusannya, karena kalau kita mengikuti masing-masing hakim, berarti menunjukkan majelis itu tidak bersatu. Kalau perkara yang melibatkan walikota Bekasi, eksekusinya sudah dilaksanakan, tinggal yang di Lampung masih lari katanya.

Mengenai kaitannya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, terkadang yurisprudensi tidak dijadikan pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Bagaimana menurut Anda? Jadi begini. Yang menganut sistem yurisprudensi itu kan common law system, kita civil law, itu biasanya yang dipakai preseden. Artinya, kita bisa mengikuti keputusan hakim yang lebih dulu, yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim lain. Nah, sekarang kalau kasus korupsi, misalnya menggunakan yurisprudensi tahun ’83, misalnya KUHAP-nya mengatakan dalam perkara korupsi kalau kepentingan umum terlayani dan kerugian negaranya sangat kecil, boleh dibebaskan. Nah, jika kita pakai rujukan yurisprudensi tahun ’83, itu sudah tidak relevan. Kemudian ada yang berpendapat bahwa “Daripada menghukum satu orang lebih bagus membebaskan 1000 orang”. Itu cara jaman dulu, sekarang sudah tidak sesuai lagi. Yang bagus adalah “Daripada membebaskan satu orang yang bersalah lebih bagus menghukum orang yang memang terbukti bersalah”. Mudah-mudahan selalu begitulah. ☼

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK HUKUM

foto: okezone.com

etua Komisi Yudisial (KY) Prof. DR. Eman Suparman, SH, MM tidak membantah bila praktek mafia hukum sering terjadi di berbagai pengadilan. Untuk itu, KY telah membuat program pencegahan praktik mafia hukum dengan cara meningkatkan profesionalitas para hakim, bertujuan agar mereka tidak tergoda untuk melakukan praktikpraktik kotor tersebut. Tugas KY memang tidak ada kaitannya dengan mengintervensi atau menangkap pelaku mafia hukum melainkan mereka terfokus untuk mengontrol kinerja hakim supaya tak tergoda praktik jual beli perkara. Salah satu bentuk pengontrolan itu adalah dengan menerima sebanyak mungkin laporan pengaduan dari masyarakat tentang hakim-hakim yang bermasalah. Berdasarkan data dari KY, sejak Agustus 2005 sampai 31 Desember 2011 sudah ada 13.401 laporan masyarakat mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.179 laporan yang telah diregistrasi, sedangkan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.254 laporan.

Fakta Masih Banyaknya Laporan Hakim Bermasalah

Mafia Hukum Masih Bermain?

Sejak Agustus 2005 sampai Desember 2011 telah ada 13.401 laporan dari masyarakat terkait perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari jumlah itu, 3.179 laporan telah teregister. Namun sayangnya yang dapat ditindaklanjuti baru 1.254 laporan.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Ada tiga macam rekomendasi sanksi yang diberikan oleh KY terhadap hakim yang terbukti bermasalah, yaitu teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Jumlah hakim yang telah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan oleh KY dari tahun 2005 sampai 31 Desember 2011 sebanyak 477 orang. Dari sebanyak hakim yang telah diperiksa tersebut, 134 orang hakim telah direkomendasikan ke Mahkamah Agung (MA) untuk dijatuhi sanksi. Sebanyak 72 orang hakim direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatan hakim yang lamanya mulai dari enam bulan sampai dua tahun. Dua orang hakim direkomendasikan dijatuhi sanksi sedang berupa hakim non palu mulai dari tiga bulan sampai enam bulan, sedangkan 18 orang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan hakim.

TOPIK HUKUM Apabila dilihat dari tingkat pengadilan terhadap 134 orang hakim yang telah dijahuhi sanksi tersebut, maka sebanyak 119 orang hakim berasal dari pengadilan tingkat pertama (PN, PHI, Tipikor, dan PTUN) dan 15 orang hakim berasal dari tingkat banding (PT). Sedangkan bila dilihat dari jenis peradilan, maka 102 orang hakim berasal dari peradilan umum tingkat pertama (PN), 17 orang hakim berasal dari pengadilan umum tingkat banding (PT), lima orang hakim dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), enam orang hakim dari Pengadilan Agama, dua orang hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan dua hakim dari Pengadilan Tipikor.

Majelis Kehormatan Hakim Sebagai Forum Beladiri

Keberadaan MKH ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 22F ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Pasal 11A ayat (6) UU Nomor 49 Tahun 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa hakim yang diusulkan pemberhentian tetap diusulkan dan diberikan hak untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan hakim. Adapun mengenai komposisi keanggotaan MKH berdasarkan ketentuan Pasal 22F ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Pasal 11A ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 yakni terdiri dari empat orang anggota KY dan tiga orang hakim agung. Forum pembelaan diri hakim ini lebih

lanjut terutama terkait dengan tata cara pembentukan dan mekanisme kerjanya diatur oleh MA dan KY dengan menerbitkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 129/KMA/SKB/ IX.2009 â&#x20AC;&#x201C; Nomor 04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. Sejak diterbitkannya keputusan bersama tersebut di atas sampai dengan saat ini, MKH telah dibentuk sebanyak 13 kali. Dari 13 kali pembentukannya, MKH telah melaksanakan persidangannya sampai dengan dikeluarkannya keputusan terhadap hakim yang bermasalah adalah sebanyak 12 MKH. Sedangkan 1 MKH tidak dapat dilaksanakan persidangannya, karena hakim yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri tersebut mengundurkan diri sebagai hakim sebelum sidang, sehingga secara otomatis diberhentikan sebagai hakim oleh MA atas permintaan sendiri. â&#x2DC;ź N. Hakim

foto: explow.com

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah perangkat yang dibentuk oleh MA dan KY yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Dalam arti

bahwa MKH menjadi forum pembelaan diri bagi hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan secara tetap.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK HUKUM

Selain itu Renaissance juga dijatuhi kewajiban memberikan kuasa kepada Danareksa untuk menjual asetnya berupa saham guna mengurangi beban hutangnya tadi. Di mana aset saham milik PT. Renaissance yang hanya senilai Rp.18 miliar telah berada di tangan Danareksa berdasarkan perjanjian awal. Dengan begitu lengkap sudah kemenangan perusahaan sekuritas nasional yang berstatus BUMN itu di peradilan tingkat pertama. Di lain sisi Renaissance terlihat merasa tidak terima atas putusan majelis PN. Jakarta Pusat yang dalam perkara perdata wanprestasi itu dipimpin oleh Hakim Supraja SH, sehingga melalui kuasa hukumnya melakukan upaya hukum banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta tak berselang lama setelah putusan tersebut diamarkan. â&#x20AC;&#x153;Kami akan melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut,â&#x20AC;? kata salah satu kuasa hukum dari Renaissance usai sidang agenda putusan (13/3/12).

Alasan Mendasar Gugatan Wanprestasi Pada 15 Maret 2011 Danareksa melalui tim kuasa hukumnya yakni Achmad Muiszudin SH.MH. dan Hari Satrio SH., keduanya adalah lawyer dari lawfirm Warens & Partners mulai mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Renaissance. Gugatan dengan register perkara No.130/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. menyatakan bahwa Renaissance telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) atas pembayaran hutangnya kepada Danareksa.

Danareksa Makin Berjaya Setelah Menangkan Gugatan Berdasarkan putusan dalam peradilan tingkat pertama PT. Renaissance berkewajiban membayarkan hutangnya kepada PT. Danareksa serta menjual aset berupa saham jaminan untuk sekadar mengurangi beban hutang. foto: Dok.MajalahTopik/N.Hakim

T. Danareksa Sekuritas pada akhirnya boleh berlega hati. Pasalnya gugatan perdatanya terhadap PT. Renaissance Capital Management PTE LTD dikabulkan oleh majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tak tanggung-tanggung seluruh petitum gugatan Danareksa dikabulkan, sehingga berdasarkan putusan atas perkara perdata No. 130/PDT.G/2011/ PN.JKT.PST itu maka Renaissance berkewajiban membayarkan hutangnya kepada PT. Danareksa senilai Rp.35 miliar lebih.

Achmad Muiszuddin, SH.MH (kanan) dan Hari Satrio, tim kuasa hukum PT. Danareksa.

Pada sekitar Agustus 2007 Renaissance yang diwakili direkturnya menyetujui surat penawaran (offering letter) untuk bertransaksi margin di Danareksa. Dimana berdasarkan syarat dan ketentuannya Renaissance memperoleh fasilitas kredit dari Danareksa sebesar Rp.50 miliar. Dan atas kesepakatan tersebut resmilah Renaissance masuk ke dalam sistem Danareksa. Selanjutnya transaksi margin dilakukan atas nama Renaissance oleh Danareksa melalui rekening yang sudah teraktivasi sebelumnya. Dan sejak saat itu pula Renaissace (tergugat) aktif melakukan transaksi margin di perusahaan Danareksa (penggugat).

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Pada awalnya terhitung periode 30 Juni 2007 sampai dengan Agustus 2007 tergugat bertransaksi dengan reputasi yang baik. â&#x20AC;&#x153;Pada awalnya meskipun ada tunggakan kewajiban yang harus diselesaikan, namun tergugat menyelesaikannya secara baik dan lancar,â&#x20AC;? kata Muiszuddin selaku kuasa hukum Danareksa di kantor hukumnya yang berlokasi di bilangan Jakarta Selatan. Seiring berjalannya waktu tergugat selaku nasabah aktif masih terus melakukan transaksi margin di Danareksa. Namun sayangnya, pada periode 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 tergugat memiliki posisi hutang pokok dan denda bunga sekitar Rp.25 miliar. Perbandingan

TOPIK HUKUM foto: Dok.MajalahTopik/Adang

yakni senilai Rp.35 miliar lebih, sedangkan aset tergugat yang ada di tangan penggugat hanya senilai Rp.11,4 miliar,â&#x20AC;? tegas Muiszuddin.

Pertimbangan Majelis Mengabulkan Gugatan

antara rasio hutang dengan saham jaminan mencapai sekitar 75 persen, karena pada saat itu tergugat masih memiliki saham jaminan senilai Rp.32 miliar.

agar Renaissance melakukan top up dikarenakan cadangan saham jaminan milik Renaissance semakin menipis sehingga perlu adanya penambahan oleh yang bersangkutan.

Memang pada periode Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2010 terdapat tiga kali transaksi yang menguntungkan Renaissance. Namun, ketiga transaksi yang hanya menghasilkan sekitar Rp.370 juta itu tidak terlalu signifikan untuk mengurangi beban hutang tergugat. Hutang senilai Rp.25 miliar itu bukan uang yang kecil, apalagi melihat saham jaminan tergugat sudah semakin berkurang. Oleh karena itu Danareksa melakukan upaya agar Renaissance membayarkan kewajiban hutangnya yang lalu.

Pada 16 Juli 2009 penggugat mengirim surat kembali kepada tergugat atas kemenangannya dalam perkara melawan Merryl Lynch, karena dalam rapat antara sebelumnya disepakati bahwa tergugat akan menyelesaikan kewajibannya setelah kasusnya dimenangkan. Namun tergugat mengingkari kesepakatan itu dan kembali ingkar janji. Konfirmasi akan melakukan top up dengan mengirimkan saham tambahan pun tak juga direalisasikan oleh tergugat.

Pada 27 Januari 2009 penggugat melayangkan surat dengan No. S-18/003/ECM kepada tergugat yang isinya pemberitahuan bahwa hutang tergugat telah jatuh tempo sebesar Rp.25 miliar lebih. Selanjutnya dibalas tergugat melalui kuasa hukumnya untuk permintaan penangguhan pembayaran sampai tiga minggu. Pada 3 Maret, penggugat pun menagih komitmen kuasa hukum tergugat, namun tidak juga menuai hasil. Sehingga pada 23 Maret penggugat kembali mengirim surat tagihan ketiga bernomor S-18/017/ECM, namun hutang tergugat tetap mengendap. Sebagai perusahaan yang profesional maka Danareksa mengirimkan surat

Dari sekian teguran dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak penggugat tak juga membuat tergugat menyelesaikan kewajibannya. â&#x20AC;&#x153;Alasan-alasan itulah yang mendasari Danareksa melakukan gugatan wanprestasi terhadap Renaissance. Apalagi kewajiban hutang tergugat per tanggal 28 Februari 2011 telah mencapai nilai yang signifikan,

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentunya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan. Dalam membacakan putusannya pada tanggal 13 Maret 2012 Ketua Majelis Supraja SH memberikan pertimbangan bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Tapi sebaliknya tergugat dinilai telah gagal membuktikan dalil sangkalannya termasuk dalil tergugat yang tidak pernah mendapatkan laporan transaksi keuangan. Oleh karena penggugat telah dapat membuktikan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka petitum penggugat yang meminta agar tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya kepada penggugat sebesar Rp.35 miliar lebih ditambah bunga dan denda adalah cukup beralasan untuk dapat dikabulkan. Pertimbangan majelis selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ahli Prof. Adlek Manurung. Keterangan dari saksi yang ahli bidang keuangan banking dan investasi menjelaskan bahwa aset berupa saham milik tergugat merupakan jaminan atas transaksi margin yang dilakukan oleh tergugat. Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum apabila tergugat dihukum untuk memberikan kuasa kepada penggugat untuk menjual aset tergugat berupa saham untuk mengurangi beban hutangnya. â&#x2DC;ź N. Hakim

PT. Danareksa merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perseroan terbatas yang didirikan sejak tahun 1976 ini melakukan kegiatan utama di bidang pasar modal dan pasar uang serta pengelolaan investasi dan reksa dana. PT. Danareksa berkantor di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sedangkan PT. Renaissance Capital merupakan bank investasi yang didirikan tahun 1995 berbasis di luar negeri serta merupakan bagian dari Renaissance Group. Di Indonesia perusahaan tersebut berkantor di Jl. Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan. Berdasarkan situs milik Renaissance, pada tahun 2008 ONEXIM Group membeli separuh modal Renaissance.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK SOSOK

Raden Reza Pramadia (Ketua Dewan Pembina Yayasan Insan Kamil Kalimasada)

Peduli Kaum Papa Meski berasal dari keluarga “darah biru” Keraton Cirebon, namun Reza tidak menjaga jarak dengan realitas sosial yang ada. Justru ia sering membantu kaum dhuafa yang membutuhkan pertolongan.

jaran Islam menyuruh umatnya untuk menguasai dunia demi memakmurkan bumi. Sayangnya, gambaran ideal ini masih jauh dari kenyataan. Faktanya, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, masih banyak yang bergelut untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan.

sejak tiga tahun lalu. Uniknya, dana pinjaman ini tidak berbunga dan peminjam tidak perlu menyertakan agunan. Hal ini merupakan sistem pembiayaan alternatif yang inovatif di tengah sulitnya pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan.

Sebagai keturunan Sunan Gunung Jati, Raden Reza Pramadia merasa memikul tanggung jawab untuk meneruskan misi sang leluhur yaitu menjaga nilai-nilai spiritual dan memakmurkan masyarakat. Setelah merenung sejenak dia mencoba terjun ke masyarakat, mengurai benang kusut problema itu. Lalu kegundahannya itu ia lontarkan kepada kawannya di Cirebon. Dari obrolan itu terpikir ide untuk membuat wadah yang bisa memampung luapan idenya. Dia memulai langkah dengan membuat yayasan yang diberi nama Yayasan Insan Kamil Kalimasada (selanjutnya disingkat YIKK).

Meski pinjaman tanpa bunga dan agunan, namun rata-rata tingkat kepatuhan debitur untuk mengembalikan pinjaman cukup tinggi. Buktinya, selama tiga tahun menyalurkan pembiayaan ini, tingkat kredit macetnya hampir nol persen.

“Saya melihat banyak orang yang membutuhkan tapi mereka yang punya harta lebih mengacuhkan, si miskin tidak dianggap. Jadi ibarat yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk,” katanya. Pada yayasan itu, Reza bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina. Menurut pria kelahiran Cirebon, 32 tahun yang lalu itu, melalui yayasan itu ia dapat mengaktualisasikan ide-idenya untuk memberdayakan ekonomi akar rumput dan misi sosial lainnya. “Yayasan menjadi medium untuk mewujudkan kesejahteraan sosial berbasis nilai religi,” kata Reza. Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, YIKK memberikan pinjaman untuk modal usaha kepada masyarakat sekitar

Untuk menjaga likuiditas keuangan yayasan, maka besarnya pinjaman dibatasi maksimal Rp.200 ribu per debitur (peminjam). Saat ini, jumlah debitur telah mencapai 200 orang. Sebagian besar debitur merupakan pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor informal. “Alhamdulilah, setelah diberi pinjaman modal usaha mereka semakin berkembang,” ujar Reza. Menurut pria yang juga pebisnis di bidang pertambangan batubara ini, ide awal untuk menyalurkan pinjaman modal usaha itu bertolak dari keprihatinan terhadap praktik rentenir. Akibat ulah rentenir, banyak masyarakat di sekitar yayasan terbelit utang. Akibatnya banyak usaha mereka yang bangkrut dan jatuh miskin.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK SOSOK Melihat hal ini, nurani Reza terusik dan memikirkan cara untuk mengatasinya. Singkat kata ia memiliki koneksi dengan salah satu karyawan di salah satu bank swasta. Atas relasinya tersebut, Reza dengan mudah dalam urusan pinjammeminjam uang.

digelutinya. “Ketika menemui kesulitan, sering mendapatkan solusi secara tibatiba,” kata Reza. Hal itu diyakini Reza sebagai bukti dari janji Tuhan kepada hamba-hamba-Nya yang gemar berbuat kebaikan kepada sesama. Dengan menyitir salah satu ayat dalam Kitab Suci, bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada hamba-Nya yang bertakwa dari arah yang tidak terduga-duga. Gemar bersedekah dan rajin menolong orang lain, kata Reza, merupakan salah satu ciri orang-orang yang bertakwa.

“

Reza bahkan dapat meminjam uang di bank tersebut tanpa bunga dan tanpa agunan. “Basisnya hanya rasa saling percaya antara kreditur dan debitur,” tutur Reza.

Bersyukur, Reza juga mendapatkan dukungan dari rekan-rekan dan kerabat Keraton Kasepuhan Cirebon yang tergabung dalam Paguyuban Pangeran Pasarean. Sehingga masalah funding tidak menjadi hambatan bagi YIKK dalam menunaikan misi sosialnya tersebut. Selain menyalurkan pinjaman modal kepada pelaku usaha, YIKK juga memiliki dua panti asuhan yaitu Panti Asuhan Yayasan Ibu dan Bakti Asih. Panti Asuhan itu mengasuh sebanyak 120 orang anak yang sebagian besar merupakan anak yatim piatu dan fakir miskin.

Meski pemeliharaan anak-anak terlantar dan fakir miskin sebenarnya merupakan tanggung jawab negara, namun sebagai anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, ia pun tidak segan melakukannya. Dengan begitu, potensi anak-anak tersebut dapat ditumbuhkembangkan melalui jalur pendidikan. Bagi Reza, misi sosial dan keagamaan yang dilakukan yayasannya tergolong perbuatan sedekah. Dalam ajaran Islam, kata Reza, sedekah itu akan diganjar 700 kali lipat pahala dari Sang Pencipta. “Orang yang rajin sedekah akan selalu diberi kemudahan dan barokah oleh Allah,” ujarnya penuh yakin.

Tanpa bermaksud riya (tindakan untuk mendapatkan pujian dari manusia), selama ini Reza sendiri sudah merasakan manfaat dari sedekah tersebut. Ia merasa selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan bisnis pertambangan batubara yang

Saya melihat banyak orang yang membutuhkan tapi mereka yang punya harta lebih mengacuhkan, si miskin tidak dianggap.

Selain memiliki yayasan, ia juga mendirikan Pesantren Darussalam di Desa Eretan Indramayu, Jawa Barat. Bangunan pesantren ini berarsitektur Jawa dan dihuni oleh 400 orang santri yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Melalui pesantren ini, Reza ingin mengubah persepsi masyarakat terhadap Kota Indramayu yang selama ini terkesan negatif. Rencananya, ke depan, di komplek pesantren itu akan dibangun kampung adat Sunda. Tujuannya adalah menegaskan bahwa adat istiadat Sunda itu lekat dengan budaya Islam. Modifikasi budaya ini terilhami oleh

jejak sang leluhur, yaitu Sunan Gunung Jati. Seperti diketahui, dalam menjalankan misinya, para Wali Songo tidak melawan budaya lokal yang sudah berkembang di tengah masyarakat. Mereka hanya melakukan modifikasi dengan memasukkan nilai-nilai ajaran Tauhid. Contohnya adalah tradisi wayang yang tetap dipertahankan oleh para Wali saat itu sebagai medium dakwah. Hanya saja, alur ceritanya diisi dengan nilai-nilai Islam. Bagi Reza, “darah biru” yang mengalir dalam dirinya tidak menjadi penghambat dirinya untuk terjun langsung menyapa kaum papa. Sebab, dakwah yang efektif, kata Reza, adalah dakwah bil hal atau dengan perbuatan. Melalui kerja nyata tersebut, masyarakat akan lebih merasakan manfaat dari dakwah yang dilakukan. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menyokong misi-misi sosial keagamaan yang dijalankan oleh yayasannya. Terkait dengan pilihannya sebagai pebisnis, kata Reza, hal itu meniru jejak Nabi Muhammad. Seperti diketahui, dalam menjalankan misi kenabiannya, Muhammad juga melakukan praktik bisnis. Apalagi, saat itu kota Mekkah merupakan pusat perdagangan dunia yang mempertemukan pengusaha dari seluruh dunia. Reza pun berusaha meniru jejak Sang Teladan tersebut. Dalam berbisnis, Nabi terkenal dengan sifat jujur dan amanat sehingga ia mendapat julukan Al-Amien (Yang dapat dipercaya). Menurut Reza, praktik bisnis yang dilandasi dengan semangat kejujuran akan menciptakan rasa saling percaya. Sifat etik ini yang semakin tergerus dalam praktik bisnis dewasa ini. “Kunci sukses berbisnis adalah kejujuran dan keuletan,” tutur Reza. Pada usianya yang masih 33 tahun ini, Reza mengaku bersyukur atas semua yang telah diraihnya. Ungkapan rasa syukurnya itu diwujudkan dalam bentuk saling berbagi dengan sesama. Reza yakin, Tuhan akan menambah nikmat kepada hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur. ☼ Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK EVENT

Kantor Cabang ke 23 Lautan Utama Motor di Kecamatan Putri Hijau Untuk memberikan kemudahan pelanggan khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara, PT. Lautan Berlian membuka kantor cabang ke 23 dari seluruh Indonesia, di Desa Seblat, Kecamatan Putri Hijau, Kab Bengkulu Utara. satu hari, satu bulan maupun satu tahun sangat besar. Bupati menyerukan kepada masyarakat, “Mari kita dukung bersama–sama siapa saja yang ingin melakukan investasi di daerah ini.”

Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, Dr. Ir. MH. Imron Rosyadi. MM, M.Si (empat dari kiri) bersama unsur muspika dan direksi Lautan Utama Motor.

Darsiwan Hon, Pimpinan Cabang Lautan Utama Motor Bengkulu dalam sambutannya mengatakan, semakin berkembangnya perekonomian di Provinsi Bengkulu, maka semakin meningkatkan kegiatan bisnis, yang tentunya diikuti pula peningkatan kebutuhan sarana penunjang antara lain di sektor angkutan. “Sebagai pelayan kepada pelanggan sudah saatnya pihak perusahaan melakukan pengembangan sarana dan prasarana dealer kami demi kepuasan pelanggan,” kata Darsiwan. Menurutnya, sebagai apresiasi Lautan Utama Motor atas kepercayaan dan kesetiaan pelanggan terhadap product kendaraan Mitsubishi, maka perlu dibangun kantor cabang di wilayah Putri Hijau.

Dengan dibangunnya kantor cabang diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun pelanggan tetap Lautan Utama Motor untuk mendapatkan kendaraan terbaru produk dari Mitsubishi. Kantor cabang baru ini juga dilengkapi fasilitas perawatan, suku cadang, service dan informasi yang dibutuhkan tentang kendaraan maupun produk unggulan dari Mitsubishi.

Bupati juga mengimbau kepada masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Bengkulu Utara, yang menggunakan kendaraan besar untuk mengangkut batubara sebaiknya jangan melebihi tonase, sebesar tujuh ton. Berdasarkan aturan kendaraan tidak boleh melebihi kapasitas delapan ton, karena jalan yang dilalui hanya mampu dilewati bermuatan tujuh ton.

Bupati mengungkapkan, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara belum pernah mengeluarkan izin trayek angkutan batubara, namun atas seizin Pemerintah Provinsi Bengkulu, sehingga jalan semakin rusak parah. Pemda Provinsi Bengkulu juga nyaris tidak pernah melakukan peneguran kepada pengusaha angkutan batubara, sehingga Bupati Bengkulu Utara mengeluarkan aturan bagi kendaraan angkutan batubara tidak boleh lebih dari tujuh ton. Acara peresmian Grand Opening Lautan Berlian Cabang Putri Hijau dihadiri, Anggota DPRD Bengkulu Utara, Kadiknas Bengkulu Utara Haryadi, S.Pd, MM, unsur Muspika Kecamatan Putri Hijau, tokoh masyarakat, pelanggan tetap Mitsubishi, masyarakat sekitar, juga hadir Bustomi Bursa, MBA selaku Komisaris Lautan Berlian Utama Motor, dan Operation Director PT. KTB Mr. Daisuke Okamoto. ☼ Budi Raharjo

Sementara itu Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, Dr. Ir. MH. Imron Rosyadi. MM, M.Si menyambut baik apa yang sudah dilakukan oleh PT. Lautan Utama Motor di daerah ini. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, kata Imron Rosyadi, sangat mendukung apabila ada investor yang ingin melakukan aktivitas, khusunya berinvestasi di Kabupaten Bengkulu Utara diberikan kemudahan. Menurut bupati, dengan dibangun kantor cabang baru Lautan Utama Motor di daerah ini, tentunya putaran uang yang beredar

Disinggung masalah jalan di Kabupaten Bengkulu Utara, Imron mengatakan, dirinya sudah melakukan lobi ke pemerintah pusat khusunya di Kementerian Pekerjaan Umum dan akhirnya jalan sebagian sudah dilakukan pekerjaan. Permasalahan jalan yang terkena abrasi pantai, kata bupati, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk memindahkan arus jalan lama ke jalan yang baru.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK EVENT

Akreditasi JCI Mantapkan Standar Pelayanan

RS Premier Jatinegara

emasuki era globalisasi dan persaingan bebas, bisnis harus menyesuaikan mutu dan layanannya dengan standar yang lebih tinggi. Hal ini juga berlaku terhadap rumah sakit di Indonesia yang harus mempunyai standar kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas agar mendapatkan akreditasi yang diakui secara internasional. Akreditasi internasional berarti meningkatnya kepercayaan dan pengakuan publik terhadap kualitas, standar pelayanan, perawatan kesehatan rumah sakit. Hal ini menjadi jaminan bagi masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang terbaik.

Salah satu akreditasi berstandar internasional yang merupakan wujud nyata tingkat profesionalisme rumah sakit adalah Akreditasi JCI (Joint Commision International). JCI adalah badan sertifikasi yang berfokus pada pelayanan kesehatan dan berpusat di Amerika Serikat. JCI mendasarkan penilaiannya pada standar pelayanan kesehatan yang berkualitas dan keselamatan pasien. RS Premier Jatinegara membuktikan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas secara konsisten dengan meraih Sertifikasi Akreditasi Lengkap 16 Bidang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Sertifikasi ISO 9001: 2008, dan Sertifikasi Pengendalian Infeksi HICMR Australia. RS Premier Jatinegara yang berlokasi di Jl. Raya Jatinegara Timur No 85-87 Jakarta, menjadi rumah sakit pertama di Jakarta yang terakreditasi JCI. Terkait komitmen RS Premier Jatinegara di masa mendatang, Direktur RS Premier Jatinegara, dr. Handojo Rahardjo menjelaskan, "Akreditasi JCI merupakan akreditasi yang

tidak mudah diperoleh institusi kesehatan seperti rumah sakit. Pengakuan ini menunjukkan komitmen RS Premier Jatinegara yang dalam memberikan pelayanan yang terbaik demi keselamatan pasien. Kalau pelayanan baik pasien pasti akan datang kembali. Sekarang mereka lebih 'sreg' untuk mendapatkan pelayanan yang benar," terangnya. Dalam kesempatan ini pula, RSPJ juga menggelar sebuah seminar yang mengangkat tema 'Sharing Experience on JCI Accreditation' untuk para dokter dan manajemen rumah sakit swasta lainnya yang ingin memperoleh akreditasi ini. Banyaknya yang megirimkan utusan dikarenakan banyak pengelola RS swasta lainnya di Indonesia yang ingin menggapai akreditasi JCI ini. Karena itu mereka ingin sharing dengan kami untuk memperolehnya. Sementara itu, Manajer Mutu RS Premier Jatinegara, dr Susan Ananda menambahkan dengan akreditasi internasional tersebut, bukan berarti biaya pelayanan di RS tersebut jadi mahal. â&#x20AC;&#x153;Tujuan dari perolehan akreditasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan, dan tidak berpengaruh pada biaya di rumah sakit,â&#x20AC;? pungkas Susan. Pencapaian akreditasi JCI ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Ini merupakan salah satu tonggak penting bagi RS Premier Jatinegara dalam peningkatan kualitas pelayanan. Ke depannya, RSPJ akan terus meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan bagi pasien, memastikan patient safety, serta menyediakan struktur menajemen yang dibutuhkan untuk mempertahankan keunggulan dalam standar pelayanan. â&#x2DC;ź Adang Sumarna

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK RAGAM

Lenong Bet awi

Tak Kenal Maka Tak Sayang

Siapa tak kenal H. Bokir (alm), Mpok Nori, Mandra, H.M. Nasir T (Bang Nasir), dan lainnya? Nama-nama itu tak asing di telinga warga asli Betawi, khususnya para pecinta Lenong Betawi.

ap, nama-nama itu kerap diidentikkan dengan kesenian tradisional khas Betawi, Lenong Betawi. Biasanya, kesenian tradisional ini diiringi musik gambang kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, kendang, kempor, suling, dan kecrekan, serta alat musik dari unsur Tionghoa seperti tehyan, kongahyang, dan sukong. Adapun lakon atau skenario Lenong umumnya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang lemah, membenci kerakusan dan perbuatan tercela. Bahasa yang digunakan pun adalah bahasa Indonesia dengan dialek Betawi. Lenong berkembang sejak akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Salah seorang seniman Betawi, almarhum Firman Muntaco menyebutnya, kelanjutan dari proses teaterisasi dan perkembangan musik Gambang Kromong. Jadi, Lenong adalah alunan Gambang Kromong yang ditambah unsur bodoran alias lawakan tanpa plot cerita. Kesenian teatrikal tersebut dinilai merupakan adaptasi oleh masyarakat Betawi atas kesenian serupa seperti “komedi bangsawan” dan “teater stambul” yang sudah ada saat itu. Lakon-lakon yang dimainkan dalam Lenong biasanya berkembang dari lawakan-lawakan tanpa plot cerita yang dirangkai-rangkai hingga menjadi pertunjukan

semalam suntuk dengan lakon panjang dan utuh. Awalnya dipertunjukkan dengan cara mengamen dari kampung ke kampung. Pertunjukan diadakan di udara atau ruang terbuka tanpa panggung. Selepas masa penjajahan kolonial Belanda, Lenong pun ‘naik pangkat’ karena mulai dipertunjukan di panggung hajatan. Barulah di awal kemerdekaan, teater rakyat ini murni menjadi tontonan panggung. Pada masa itu, dekorasi yang digunakan masih sangat sederhana, berupa layar sekitar 3x5 meter bergambar gunung, sawah, hutan belantara dengan pepohonan besar, rumah-rumah kampung, laut dan perahu nelayan serta balairung istana dengan tiang-tiangnya yang besar. Alat penerangannya pun masih tradisional, yakni berupa colen, obor tiga sumbu yang keluar dari ceret kaleng berisi minyak tanah. Setelah itu, petromaks pun digunakan sebagai alat penerang pengganti obor. Untuk terus tetap bisa bertahan ditengah kemajuan jaman, kesenian rakyat ini pun terus menyesuaikan diri dengan berjuang keras, meskipun itu bukanlah hal yang mudah. Tahun 60-an, masih dengan mengandalkan durasi pertunjukan semalam suntuk dan konsep dramaturgi sangat sederhana, kesenian Lenong pun mulai kedodoran. Para seniman Betawi pun merasa seperti berada di pinggir jurang.

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK RAGAM Namun, setelah sempat mengalami masa sulit, pada tahun 1970-an kesenian Lenong yang dimodifikasi mulai dipertunjukkan secara rutin di panggung Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Itu pun merupakan hasil jerih payah dari dedengkot TIM, seperti Sumantri Sostrosuwondo dan Daduk Jayakusumah (keduanya almarhum), Ardan dan Ali Shahab. Selain menggunakan unsur teater modern dalam plot dan tata panggungnya, lenong yang direvitalisasi tersebut menjadi berdurasi dua atau tiga jam dan tidak lagi semalam suntuk. Tidak hanya melalui panggung TIM, Lenong pun mulai merambah dunia pertelevisian Tanah Air. Adalah televisi milik Lenong Betawi tempo dulu. pemerintah, Televisi Republik Indonesia Berbeda dengan Lenong Denes, kisah yang dilakonkan (TVRI), yang turut mempopulerkan kesenian Lenong kepada dalam Lenong Preman biasanya kisah rakyat yang ditindas masyarakat. Beberapa seniman lenong yang menjadi terkenal oleh tuan tanah dengan pemungutan pajak dan munculnya sejak saat itu misalnya adalah Bokir, Nasir, Siti, dan Anen. tokoh pendekar taat beribadah yang membela rakyat dan melawan si tuan tanah jahat. Pada perkembangannya, Jenis Lenong Lenong Preman lebih popular dan berkembang dibandingkan Lenong Denes. Ada dua jenis Lenong yang dikenal masyarakat, khususnya Betawi, yakni Lenong Denes dan Lenong Preman. Dalam Gencarnya ‘kampanye’ Lenong baik di TIM maupun Lenong Denes (dari kata denes dalam dialek Betawi TVRI, bukan hanya membawa dampak positif bagi para berarti ‘dinas’ atau ‘resmi’), aktor dan aktrisnya umumnya pelakonnya, khususnya dari segi mata pencaharian. mengenakan busana formal dan kisahnya ber-seting Namun hal itu juga menyebarkan pengaruh, orang Betawi kerajaan atau lingkungan kaum bangsawan. Sedangkan, menyebutnya sebagai ‘hikmah budaya’, yakni merasuknya dalam Lenong Preman busana yang dikenakan tidak dialek Betawi ke seluruh Nusantara. Meskipun ‘hasil finalnya’ ditentukan oleh sutradara dan umumnya berkisah tentang tidak seperti bahasa Betawi baku yang kerap terdengar di kehidupan sehari-hari. Selain itu, kedua jenis Lenong ini pemukiman. juga dibedakan dari bahasa yang digunakan, Lenong Denes umumnya menggunakan bahasa yang halus (bahasa Melayu Pengaruh lain, berdirinya teater-teater pop yang ketinggi), sedangkan Lenong Preman menggunakan bahasa Betawi-Betawian. Sebut saja Teater Mama (Mat Solar) percakapan sehari-hari. dan Teater Mira (Nazar Amir) di tahun 80-an, maupun yang muncul dan ngetop di era 90-an, Lenong Rumpi dan Lenong Bocah.produk-produk yang mendompleng kepopuleran Lenong ini terbukti bisa diterima masyarakat, meski masa kejayaannya pun terbatas.

Musik pengiring yang kerap meramaikan pementasan Lenong Betawi.

Kini, seiring perkembangan jaman, keberadaan kesenian tradisional yang sempat mengangkat nama H. Bokir (alm), Mandra, Mpok Nori, Bang Nasir, dan lainnya mulai kembali meredup, khususnya media televisi. ‘Ngamen’ dari kampung ke kampung dan dari satu panggung ke panggung lain pun kembali dijalani. Mungkin, harus ada campur tangan dari pihak pemerintah daerah untuk tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal ini agar tetap ada dan dikenal masyarakat luas, tidak hanya warga Betawi saja tapi juga daerah lain. ☼ Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK KULINER

Roemah Rembang

Cita Rasa Khas Rembang Nuansa khas Rembang terasa di rumah makan ini, khususnya saat menyantap menu-menu yang disajikan.

pa yang tak ada di kota sebesar Jakarta? Semua ada. Mulai dari jajanan, makanan, gaya hidup, adat istiadat, budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Semua tersedia di Jakarta. Begitu pun dari dunia kuliner. Berbagai masakan khas daerah maupun mancanegara rasanya sangat mudah ditemui di Jakarta yang terkenal dengan julukan ‘Kota Metropolitan’-nya ini. Mulai dari masakan khas Betawi, Padang, Aceh,

Sate Serepeh

Makasar, Palu, Medan, Manado, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah-daerah lainnya. Tidak hanya masakan khas daerah, masakan khas mancanegara pun mudah ditemui di sini. Salah satu rumah makan yang menyajikan masakan khas daerah adalah Roemah Rembang. Sesuai namanya, maka masakanmasakan khas Kota Rembang menjadi ‘jagoan’ di rumah makan yang terletak di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta ini, tepatnya di Lapangan Parkir IRTI, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 1, Jakarta Pusat. Adalah Hj. Wiwik Roosdianto, pemilik satu-satunya rumah makan yang menyajikan masakan khas Rembang ini. Berdiri pada tahun 1997, namun sempat tutup dan kembali buka pada tahun 2006, Roemah Rembang menjagokan Mangut, Sate Serepeh, dan Soda Kawista, disamping sajian khas Rembang lainnya. Mangut adalah salah satu masakan khas

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK KULINER Rembang berupa ikan pari yang dimasak dengan cara diasap. Proses pengasapan dilakukan di laut, segera setelah ikannya ditangkap oleh nelayan. Pengasapannya sendiri menggunakan sabut kelapa, sehingga bau asapnya pun menjadi lebih nikmat. Mangut biasanya disajikan dengan kuah santan yang kental, sehingga rasanya pun menjadi lebih gurih. Namun, di Roemah Rembang, santan diganti dengan susu atau krim non-fat. â&#x20AC;&#x153;Ikan pari di sini dikirim langsung dari Rembang. Kenapa ikan parinya kami ambil langsung dari sana? Karena ikan pari dari sana memiliki aroma yang sangat jauh berbeda dengan ikan pari di kota-kota lain, khususnya Jakarta. Biasanya, ikan pari di sana diasapi dengan sabut kelapa. Itulah yang membuat aroma ikan pari dari Rembang berbeda dengan ikan pari dari daerah lain,â&#x20AC;? tutur Poppy Sastiutami, salah satu pengelola Roemah Rembang. Adapun Sate Serepeh adalah sate yang menggunakan ayam kampung. Bedanya dengan sate ayam yang biasa, setelah dimasak dan ditusuk, sate dipanggang sebentar lalu disiram dengan kuah susu atau krim. Rasanya pun berbeda dengan sate ayam pada umumnya yang diberi kuah kacang. Sedangkan Soda Kawista adalah minuman khas Rembang yang sangat nikmat dan cocok diminum disaat cuaca terik. Disebut Soda Kawista karena minuman khas ini menggunakan buah kawista, buah khas yang ada di Rembang. Buahnya sendiri menyerupai lemon, namun lebih kecil dan keras. Pada awalnya, buah ini tumbuh secara liar, dan tidak banyak disukai orang. Daging buahnya keras dan bijinya banyak. Namun kemudian, buah ini banyak dikembangkan sebagai minuman. Untuk Soda Kawista, buah kawista sudah diolah dalam bentuk sirup. Seperti halnya ikan pari, sirup buah kawista di Roemah Rembang didatangkan langsung dari Rembang. Rasa minumannya manis dan agak asam. Jika dinikmati dalam keadaan dingin dan ditengah cuaca yang cukup terik, akan memberikan

Soda Kawista

Mangut

kenikmatan tersendiri saat bersantap di Roemah Rembang. Menu lain yang menjadi sajian khas di rumah makan yang juga memajang sekaligus menjual berbagai macam suvenir atau cinderamata khas Rembang dan Monas ini adalah Asem Asem Iga Sapi, Sambal Panggang Pe (ikan pari yang dipanggang dan dimasak pedas), tempe goreng khas Rembang, Cumi Goreng Hitam, Kelapa Kopyor, dan lain-lain. Yang jelas, semua menu yang disajikan memiliki cita rasa khas tersendiri, yang belum tentu dimiliki rumah makan khas daerah lain yang ada. Tak hanya warga asli Rembang dan sekitarnya yang menjadi pelanggan tetap rumah makan yang buka mulai pukul 07.30 wib sampai dengan pukul 18.00 wib ini, dari daerah lain pun menjadi pelanggan setianya, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng yang sangat menggemari Mangut khas Roemah Rembang. Selain itu, mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni pun selalu menyempatkan diri bersantap di rumah makan ini setiap kali berkunjung ke kota Jakarta. So, bagi Anda yang mencintai kuliner khas Tanah Air, rasanya tidak ada salahnya mencoba mencicipi menu-menu atau masakan-masakan yang disajikan Roemah Rembang. â&#x2DC;ź Endang

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK KONSULTASI

KONSULTASI

Seks

DAN KELUARGA

Bersama Dr Ferryal Loetan, ASC & T, SpRM, MKes-MMR

Sehabis Hubungan Sering Pipis Dok, saya wanita umur 29 tahun. Kenapa ya setiap sehabis berhubungan saya selalu ingin pipis? Bisa bolak-balik ke belakang (toilet).Sedangkan kalau tidak berhubungan tidak seperti itu. Satu lagi, apabila berhubungan cara doggie style, apakah berbahaya? Karena suami saya sering mengeluh penisnya sakit sesudahnya. Terima kasih atas jawabannya Dokter. Yuni-Jakarta Jawab: Memang kadang-kadang pada wanita yang baru mengalami hubungan seks sering kejadian seperti ini. Hal itu sebenarnya tidak apa-apa,itu terjadi karena masih kecilnya liang vagina dan biasanya bentuknya menekuk ke depan, sehingga pada saat penetrasi sering menekan ke arah kandung kencing, sehingga akan menyebabkan hal seperti

itu (jadi pengen sering kencing atau gangguan lainnya yang berhubungan dengan kebiasaan kencing). Apalagi bila saat berhubungan dilakukan dengan agak keras atau cepat. Itulah sebabnya ada baiknya untuk menganjurkan suami kamu agar lebih perlahan saat melakukannya dan jangan terlampau keras dalam menekan. Apalagi bila dilakukan dengan cara doggy style tentunya keluhan kamu akan makin terasa karena dengan demikian maka kandung kencing akan makin tertekan. Memang keluhan juga dapat terjadi pada penis pria, apalagi yang ukurannya panjang karena dengan posisi itu bentuk vagina menjadi lebih pendek. Anjuran saya, cobalah semua posisi dan lakukan dengan santai dan tidak kasar. Pilih posisi mana yang menyenangkan untuk kamu berdua.

Bintik Seperti Balon Berisi Air

Pak Dokter yang baik, saya mau tanya soal kulit kelamin saya yang terdapat bintik seperti balon berisi air. Hal ini sudah lama terjadi. Jumlahnya tidak bertambah ataupun berkurang, tidak gatal, tidak perih, tidak luka, dan saya tidak pernah â&#x20AC;&#x153;jajanâ&#x20AC;?. Penyakit apa ini Dok? Yanto-Bekasi Jawab: TTampaknya yang menjangkiti kamu adalah semacam virus yang dapat menyerang sipa saja tanpa harus berhubunganseksual. Tapi tentu saja hal seperti ini belum pasti sebelum dapat diperiksa sendiri ( dilihat dan di test). Maka sebaiknya Anda segera ke dokter. Atau akan lebih baik lagi bila bisa ke dokter kelamin agar segera dapat diperiksa dengan pasti dan

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

segera diobati. Sehingga kemungkinan menyebar atau menular keanggota keluarga yang lainnya tidak ada.

Onani

Saya sering sekali melakukan onani walaupun setelah sering berhubungan dengan wanita. Apakah itu berbahaya terlalu sering melakukan onani (perlu diketahui hampir setiap hari saya melakukan onani). Karena menurut beberapa orang dapat mnimbulkan ejakulasi premature? (Tetapi sejauh ini bila saya melakukan hubungan seks dengan wanita tidak terjadi ejakulasi premature). Pocay-Jakarta Jawab: Tidak ada hubungannya onani dengan premature ejakulasi. Asal badan selalu dalam kondisi baik dan kesehatan prima, tidak apa.Tapi tentu saja akan lebih baik lagi kalau dapat membatasi diri, dengan selalu tidak menuruti keinginan nafsu seks yang menggebu-gebu. Cobalah hindari dari hal-hal yang mudah merangsang. Dan lebih banyak berolahraga dan mendekatkan diri ke agamamu.OK?!

Lemah Duluan Hallo dokter apa kabar? Saya seorang pria berumur 28 tahun. Saya mempunyai masalah, kenapa setiap ingin berhubungan intim dengan isteri, penis saya lama-lama lemah sendiri sebelum orgasme. Apakah ada kelainan dengan saya? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Eko-Kebumen Jawab: Mengenai keadaan yang terjadi

TOPIK KONSULTASI pada Anda sekarang ini sudah dapat dikatakan keadaan yang kurang sehat dan memang sebaiknya segera diobati agar jangan makin berlarut-larut. Kalau keadaan ini terus berjalan dikhawatirkan akan makin parah. Nantinya dan menjadi gangguan terhadap potensi seksual Anda yang sifatnya menjadi sukar dikembalikan seperti keadaan semula (irreversible). Jadi segeralah untuk mencari pengobatan yang tepat kepada orang yang pas pula, OK?

Tegang di Pagi Hari

Dokter, saya pemuda berusai 28 tahun. Akhir-akhir ini saya amati setiap saya bangun pagi, kenapa alat kelamin saya selalu tegang dalam waktu relatif lama (1/2-1 jam). Bila saya paksa untuk tidur terasa sakit/saya malu dok, soalnya suka kebawa saat sholat subuh di masjid. Dan sensitivitas alat vital tersebut juga bertambah. Misalnya saya sedang tiduran tengkurap atau tanpa sengaja tergesek kain, langsung tegang. Pertanyaan saya : 1. Apakah itu normal dok? Bila normal bagaimana supaya tegangannya tidak terlalu lama? 2. Bagaimana penjelasan ilmiah alat vital seseorang pria selalu tegang pada saat pagi hari (bangun tidur), bukan pada malam hari? Terimakasih dok, atas jawabannya. Harry-Ciledug Jawab: Memang pada laki-laki yang sehat sejak ia kecil pasti setiap pagi subuh sebelum kencing pagi penisnya akan berdiri dan tegang. Hal ini sangatlah normal karena saraf-saraf yang ada di sekitar penis menjadi terangsang karena penuhnya kandung kencing. Tetapi akan menurun kembali setelah dikeluarkan air kencing yang penuh tersebut. Kalau pada anak-anak remaja, kadang-kadang ereksi tersebut memang terjadi agak lama walaupun telah dikeluarkan air kencingnya. Itu adalah wajar saja. Kalau Anda mau ingin cepat hilangkan tegangnya setelah kencing pagi itu langsung mandi dan disiram air dingin yang agak banyak ke penis tersebut. Nah, dengan demikian pasti akan cepat menurunkan ketegangan.

Efek Sering Diisap

Dokter, saya seorang wanita berusia 24 tahun. Yang saya ingin tanyakan apakah bila payudara seorang wanita sering diisap oleh pasangannya akan berakibat buruk nantinya. Kalau iya, apakah kemungkinan yang akan terjadi? Terimakasih sebelumnya. Rita-Jakarta Jawab: Tidak ada efek apa-apa yang membahayakan paling-paling akan merasa gelid dan bangkit birahinya.

Bingung Jika Pacar Hamil

Dokter, pacar saya sudah terlambat mens selama selama dua minggu lebih, dan telah meminum pil-pil untuk terlambat datang bulan dalam jumlah yang banyak sekali, namun belum haid juga. Yang ingin saya tanyakan apakah mungkin pacar saya hamil, karena selama ini saya selalu berhati-hati dalam berhubungan seks. Kalau sampai pacar saya hamil, di manakah tempatnya saya bisa melakukan aborsi, karena mengingat usia kami yang masih muda, dan kami sama-sama masih ingin melanjutkan kuliah.

Willy-Solo Jawab: Seperti sudah saya terangkan berkali-kali bahwa kalau seorang wanita telah dibuahi oleh laki-laki, artinya sel telurnya sudah bersatu dengan sel sperma laki-laki, maka selanjutnya gabungan kedua sel ini akan menempel di dinding rahim si wanita. Dan bila terjadi seperti ini umumnya segala macam obat-obatan yang dimakan dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan adalah percuma saja. Paling-paling hanya membuat kandungan tersebut menjadi tidak sehat sehingga anak yang dikandung tersebut menjadi tidak sehat dan menjadi cacat. Satu-satunya cara menghentikan keadaan seperti ini adalah dengan mengeluarkan janin tersebut. Sekarang masalahnya apakah benar pacar Anda telah hamil, dari mana dapat menentukan kesimpulan seperti itu? Cobalah untuk membuat janji untuk konsultasi melalui telepon (021)797-1064. â&#x2DC;ź

Jika Anda ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan pertanyaan anda melalui email ke redaksi@majalahtopik.co.id

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK WISATA

Istana Kepresidenan Bogor

Sejarah Panjang Sebuah Lambang Negara

Teduh, asri, dan nyaman. Mungkin itu gambaran pertama yang kita temui saat memasuki Kota Bogor, terlebih lagi saat melintasi Istana Bogor.

iapa yang tak kenal Istana Bogor? Istana Bogor merupakan salah satu di antara enam buah Istana Kepresidenan Republik Indonesia yang ada di Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri, dibanding dengan istana lainnya, karena mempunyai aspek historis, kebudayaan dan fauna yang menonjol. Salah satu ikon Kota Bogor ini menjadi tujuan wisata, tidak hanya bagi warga Bogor dan sekitarnya, tetapi juga daerah lain dan wisatawan mancanegara. Namun, para wisatawan tidak bisa sembarangan berkunjung atau memasuki kawasan Istana Bogor. Khalayak umum atau wisatawan diperbolehkan mengunjungi secara berombongan, dengan sebelumnya meminta ijin terlebih dahulu ke Sekretariat Negara, dalam hal ini Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Bagi mereka yang penasaran dengan keberadaan Istana Bogor, biasanya, bisa dilakukan dengan berjalan-jalan di seputaran Istana sambil melihat dan memberi makan rusa-rusa yang dibiarkan hidup bebas di halaman

Istana. Ya, keberadaan rusa-rusa yang didatangkan langsung dari Nepal itu memang sengaja dibiarkan hidup bebas dan tetap terjaga dari dulu sampai sekarang. Istana Bogor memiliki sejarah yang cukup panjang. Berawal dari keinginan orang-orang Belanda yang bekerja di Batavia (kini Jakarta) untuk mencari tempat peristirahatan. Mereka beranggapan Kota Batavia terlalu panas dan ramai, sehingga mereka merasa perlu mencari tempat-tempat yang berhawa sejuk di luar kota Batavia. Gubernur Jenderal Belanda bernama G.W. Baron van Imhoff pun ikut mencari dan pada 10 Agustus 1744 berhasil menemukan sebuah tempat yang baik dan strategis di sebuah kampung yang bernama Kampoeng Baroe. Sebuah pesanggrahan pun didirikan dan diberi nama Buitenzorg setahun setelah ditemukan, yakni pada tahun 1745 oleh Gubernur Jenderal van Imhoff. Buitenzorg sendiri memiliki arti bebas masalah atau kesulitan. Pembangunan dilakukan dari 1745 hingga 1750 dengan mencontoh

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

arsitektur kediaman Duke Malborough, Blehheim Palace, yang berada dekat Kota Oxford di Inggris. Berangsur-angsur, seiring dengan waktu perubahan-perubahan pada bangunan awal dilakukan selama masa Gubernur Jenderal Belanda maupun Inggris (Herman Willem Daendels dan Sir Stamford Raffles), bentuk bangunan Istana Bogor telah mengalami berbagai perubahan di mana yang semula diperuntukkan sebagai rumah peristirahatan menjadi bangunan istana paladian dengan luas halamannya mencapai 28,4 hektar dan luas bangunan 14,892 m2. Dalam perjalanan sejarahnya, bangunan Istana Bogor sempat mengalami kerusakan yang cukup berat sebagai akibat serangan rakyat Banten yang anti Kompeni, di bawah pimpinan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang, yang disebut Perang Banten pada 1750 â&#x20AC;&#x201C; 1754. Pada masa Gubernur Jenderal Willem Daendels (1808 â&#x20AC;&#x201C; 1811), pesanggrahan tersebut diperluas dengan memberikan penambahan baik ke sebelah kiri gedung maupun

TOPIK WISATA sebelah kanannya. Gedung induknya dijadikan dua tingkat. Halamannya yang cukup luas juga dipercantik dengan mendatangkan enam pasang rusa tutul dari perbatasan India dan Nepal. Kemudian, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van der Capellen (1817 â&#x20AC;&#x201C; 1826), perubahan juga dilakukan besar-besaran di mana sebuah menara di tengah-tengah gedung induk didirikan sehingga istana pun semakin megah, sedangkan lahan disekeliling Istana dijadikan Kebun Raya yang peresmiannya dilakukan pada 18 Mei 1817. Namun, pada 10 Oktober 1834 ketika terjadi gempa bumi, gedung ini kembali mengalami kerusakan berat. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Albertus Yakob Duijmayer van Twist (1851 â&#x20AC;&#x201C; 1856), bangunan lama sisa gempa dirubuhkan sama sekali. Arsitektur Eropa abad IX pun diambil untuk mendirikan bangunan baru satu tingkat. Perubahan lainnya adalah dengan menambah dua buah jembatan penghubung Gedung Induk dan gedung sayap kanan serta sayap kiri yang dibuat dari kayu berbentuk lengkung. Akhirnya, pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahud de Montager (1856 â&#x20AC;&#x201C; 1861) bangunan Istana baru terwujud secara utuh. Dan pada tahun 1870 Istana Buitenzorg ditetapkan sebagai kediaman resmi para Gubernur Jenderal Belanda. Akhir perang dunia II, ketika Jepang

Salah satu sudut ruang di Istana Bogor.

menyerah kepada tentara Sekutu, dan Indonesia menyatakan kemerdekaan, Barisan Keamanan Rakyat (BKR) sempat menduduki Istana Buitenzorg untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Pada akhir 1949 Istana Buitenzorg yang namanya kini menjadi Istana Kepresidenan Bogor diserahkan kembali kepada pemerintah RI. Setelah masa kemerdekaan, tepatnya Januari 1950, Istana Patung si Denok yang turut menghiasi salah satu sudut Istana Bogor. Kepresidenan Bogor mulai digunakan oleh pemerintantah nama Dyah Bayurini yang berfungsi Indonesia dan secara resmi menjadi sebagai ruang peristirahatan Presiden salah satu dari Istana Presiden dan keluarganya. Bangunan ini Indonesia. termasuk lima paviliun yang terpisah. Selain bangunan induk dengan sayap Dilihat dari keberadaan bangunan, kiri dan sayap kanannya, Istana Bogor Istana Bogor memiliki bangunan induk juga dilengkapi dengan kantor pribadi dengan sayap kiri dan sayap kanan. Kepala Negara, perpustakaan, ruang Untuk bangunan induknya sendiri makan, ruang sidang menteri-menteri berfungsi untuk menyelenggarakan dan ruang pemutaran film, ruang acara-acara resmi kenegaraan, Garuda sebgai tempat upacara resmi, pertemuan dan upacara. Adapun sayap dan ruang Teratai yang berfungsi kiri dari bangunan induk yang memiliki sebagai sayap tempat penerimaan enam kamar tidur digunakan untuk tamu-tamu negara. menjamu tamu-tamu negara asing, dan sayap kanan bangunan yang terdiri dari Berbagai karya seni pun menjadi empat kamar tidur hanya diperuntukkan koleksi dan menghiasi sudut-sudut bagi kepala negara yang datang ruang Istana Bogor. Koleksi-koleksi berkunjung. karya seni dan dekorasi yang terdapat di Istana Bogor kebanyakan Pada tahun 1964 sebuah bangunan merupakan hadiah dari negara-negara khusus dibuat yang dikenal dengan asing, sehingga memberikan kesan mewah. Adapun koleksi-koleksi karya seni itu di antaranya lukisan, patung, keramik, dan lain sebagainya. Istana Bogor memiliki sekitar 448 buah lukisan, 216 buah patung, dan 196 buah koleksi keramik. Selain itu, sebanyak 3.205 buah buku menjadi koleksi perpustakaan di Istana Bogor. Kiranya keberadaan Istana Bogor sebagai salah satu lambang negara bisa terus dijaga dan dipertahankan, tidak hanya oleh pemerintah/negara, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Kota Bogor. â&#x2DC;ź Endang/Bbs

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

TOPIK SELEBRITI

Erwin Gutawa Orchestra tampil menghibur pada konser bertajuk "Kidung Abadi Chrisye" yang digelar di Plenary Hall JCC, Senayan, Jakarta.

Yang Tersisa dari Konser

Kidung Abadi Chrisye 2012 Kesuksesan konser ‘Kidung Abadi Chrisye’ menyisakan kekecewaan di hati musisi Jockie Suryoprayogo. Mantan personel God Bless itu pun menggugat konser yang ‘menghidupkan’ kembali almarhum Chrisye itu.

mpat buah lagu karya Jockie dibawakan tanpa ijin oleh para bintang tamu dalam konser yang digelar pada 5 April 2012 lalu di Jakarta Convention Center, Senayan, itu. Sebut saja ‘Juwita’ yang dibawakan GIGI, ‘Selamat Jalan Kekasih’ dan ‘Resesi’ oleh Once, dan ‘Hening’ yang dinyanyikan oleh Sophia Latjuba. Selain kepada para bintang tamu, gugatan dilayangkan Jockie kepada pihak-pihak lain, seperti Kompas Gramedia Grup selaku penyelenggara dan Erwin Gutawa selaku arranger. “Ketika ada lagu-lagu saya dieksploitasi hingga tiket konsernya sampai Rp.3 juta dan omzetnya bisa miliaran rupiah, apa-apaan? Lagu saya dieksploitasi besar-besaran nggak minta ijin apa-apa. Jangan cari duit dengan lagu orang tanpa ijin,” tandas Jockie.

Once

Pria berusia 57 tahun itu menilai promotor dan pihak yang terkait tidak sopan. “Kalau Cuma acara sosial atau acara yang keuntungan Rp.10 juta atau berapa, saya cueklah. Sedangkan ini konser yang benar-benar mengeksploitasi lagu-lagu saya yang omzetnya menguntungkan promotor hingga miliaran. Mengeruk keuntungan tanpa ijin sama penciptanya,” tegas Jockie dengan nada kesal. Konser ‘Kidung Abadi Chrisye 2012’ sendiri mampu menyedot perhatian penikmat musik Indonesia. Kompas Gramedia Grup selaku penyelenggara mampu menghidupkan sosok Chrisye yang telah almarhum beberapa tahun lalu melalui kecanggihan teknologi live action-nya. Melalui konser ini, pihak penyelenggara berharap, para pecinta musik Tanah Air tidak melupakan begitu saja maestro musik yang pernah berjaya di masanya, yakni Chrisye. ☼ Endang/Bbs

Vokalis Gigi, Armand Maulana

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

Sophia Latjuba

TOPIK SELEBRITI

SOEGIJA F

Debut Terbaru Garin Nugroho

ilm berseting masa perang kemerdekaan bangsa Indonesia kembali digarap. Adalah Garin Nugroho yang mencoba mengangkat sisi lain dari perang yang pernah menjadi catatan kelam rakyat dan bangsa Indonesia. Melalui “Soegija” Garin ingin melukiskan kisah-kisah kemanusiaan di masa perang kemerdekaan bangsa Indonesia dari kurun waktu 1945 hingga 1950-an. “Soegija” yang merupakan debut terbaru Garin usai menggarap “Mata Tertutup” merupakan salah seorang tokoh agama yang dinilai sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tidak hanya bagi umat Katolik tapi juga bangsa Indonesia. Tokoh tersebut, dinilai Garin memiliki peran signifikan dalam masa-masa kritis menjelang dan awalawal kemerdekaan. Dalam sejarahnya, tutur Garin, Soegijapranata diketahui menulis untuk media luar negeri sebagai bentuk silent diplomacy terhadap penjajah. Ia juga memindahkan Keuskupan Semarang ke Yogyakarta sebagai bentuk solidaritas atas kepindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta, dan bernegosiasi dengan Jepang dalam rangka gencatan senjata. Film yang dikerjakan selama 28 hari dengan biaya sekitar 12 milyar (karena itu disebut sebagai film termahal Garin) ini diakui pria kelahiran Yogyakarta, 6 Juni 1961, ini sebagai film ‘pertobatan’. Melalui “Soegija”, Garin membuat filmnya agar dapat dicerna lebih banyak pihak, mulai dari anak sekolah

hingga usia lanjut, namun dengan tidak menurunkan standar. “Ini film yang bikin saya ‘insyaf’ kembali ke jalan yang benar, tetap bikin hiburan yang dikerjakan sungguh-sungguh, bukan mendangkalkan penonton,” ujar sutradara yang selama ini dikenal sebagai salah satu filmmaker Tanah Air yang memiliki idealisme sendiri untuk karyanya dan tak jarang beberapa pihak menilai film-filmnya sulit untuk dimengerti. Bintang-bintang baru pun dipakai, termasuk figuran yang mencapai 150-an orang satu hari, Garin dalam “Soegija”. Tokoh Soegija sendiri diperankan oleh Nirwan Dewanto, dan beberapa bintang dari negara lain seperti Nobuzuki yang berperan sebagai tentara Jepang Suzuki, Wouter Zweers (tentara Belanda), serta Olga Lydia sebagai penduduk etnis Tionghoa. ☼ Endang

Majalah TOPIK | Edisi 60 | 15 April - 14 Mei 2012

MAJALAH TOPIK ░ EDISI 60 ░ 15 APRIL - 14 MEI 2012

PEMBANGUNAN DI KAYONG UTARA HARUS DITERUSKAN